bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WASIAT ALMARHUMAH SONG TJIN MEI ALIAS MARIANI KEPADA AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 630/PDT/2016/PT.BDG)
Authors: Hutabarat Yolanda , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralism karena belum dilakukannya unifikasi hukum. Permasalahan mengenai hukum waris banyak terjadi disebabkan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 630/Pdt/2016/PT.Bdg yang pokok permasalahan penelitiannya adalah: (1) Bagaimana pembagian harta peninggalan Almarhumah Song Tjin Mei alias Mariani kepada ahli warisnya menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Apakah dalam membuat Surat Wasiat Pewaris dapat memberikan seluruh hartanya kepada seseorang yang dikehendakinya menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini menyebutkan bahwa (1) Yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan Almh. Song Tjin Mei alias Mariani adalah Yuanta, Christine, dan Winstone masing-masing memperoleh 1/12 bagian, Sriwati Djohanli memperoleh 3/12 bagian, Davina memperoleh 3/12 bagian, dan Adiwan Djohanli memperoleh 3/12 bagian (2) Dalam membuat surat wasiat pewaris tidak diperbolehkan memberikan seluruh hartanya kepada seseorang yang dikehendakina karena harus memerhatikan ketentuan Legitieme Portie yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ALASAN BERPOLIGAMI DENGAN MENGENYAMPINGKAN SYARAT ALTERNATIF DEMI PERLINDUNGAN ANAK DALAM KANDUNGAN HASIL HUBUNGAN SEBELUM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1821/PDT.G/2013/ PA.SDA)
Authors: Kurniawan Akbar , Retnowulandari Wahyuni
Published: November 2022

Penelitian normatif ini mengangkat masalah poligami dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda, Hakim mengabulkan izin poligami dengan tidak terpenuhinya sayarat alternatif sehingga menimbulkan masalah apakah syarat alternatif sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bersifat mutlak dan apakah pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan sudah sesuai menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada prinsipnya syarat alternatif merupakan syarat mutlak hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami.
PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH KARENA HILANG OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT
Authors: Triana Alvira Rachma , Mariane Irene
Published: November 2022

Penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang kehilangan sertipikat tanahnya. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat ?, Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat . Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder yang juga membutuhkan data primer sebagai data penunjang bagi data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif yang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di kantor Pertanahan Jakarta Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya ada beberapa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat, diantaranya adalah dokumen yang tidak lengkap, pengambilan sumpah, biaya yang harus dikeluarkan dianggap mahal, dan informasi yang diberikan oleh kantor pertanahan Jakarta Barat tidak diterima dengan baik. Oleh karena itu untuk kedepannya kantor pertanahan Jakarta Barat diharapkan untuk dapat membuat agenda rutin dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih aktif untuk memperoleh informasi secara langsung di Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Kata Kunci : Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP YENIMA SWANDINA ALFA YANG DITOLAK SMPN3 GENTENG, BANYUWANGI MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
Authors: Sari Dhea Edgina Tiara , Wibowo Aji
Published: November 2022

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal dan dirancang oleh Komisi HAM PBB melalui sidang Majelis Umum PBB di tahun 1951. Salah satu hak yang diatur di dalam ICCPR adalah hak atas kebebasan beragama. Negara yang sudah meratifikasi ICCPR berkewajiban untuk menjalankan ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Namun pada kenyataannya masih ada ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR tersebut yang tidak dijalankan atau tidak sesuai, yaitu pada kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN3 Genteng, Banyuwangi yang didasarkan atas agama atau kepercayaan. Permasalahan yang diangkat adalah: 1. Apakah terdapat pelanggaran HAM terhadap Yenima Swandina Alfa dalam kasus penolakannya oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi berdasarkan ICCPR? 2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi dalam perspektif ICCPR? Peneltian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulannya menunjukkan bahwa: 1. Terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bidang hak atas kebebasan beragama dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi. 2. Mekanisme penegakan hukum dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi adalah dengan pencabutan peraturan yang bersifat diskriminatif di SMPN 3 Genteng, Banyuwangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan perintah dari Bupati Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci: International Covenant on Civil and Political Rights, Hak Atas Kebebasan Beragama
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN TIKET PESAWAT OLEH PT. TRINUSA TRAVELINDO INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Roskiyasa Dzakiannisa , Maharaini Kerti N.G.N Renti
Published: November 2022

Legal protection for consumers is important, because without a balance of legal protection between consumers and business actors causes consumers to be in a weak position. With the development of e-commerce, online travel agents began to emerge, one of which was Traveloka. Based on this, the authors propose the problem of how the legal protection provided by the UUPK to consumers and how form Traveloka's responsibility as a business actor in the case of unilateral cancellation of aircraft ticket issuance sold on its website. This study uses a research method with a type of normative legal research with the nature of descriptive research and analyzed qualitatively, as well as conclusions based on deductive mindset. Based on the results of the analysis, the authors do that, legal protection of consumers has been regulated both preventively and repressively by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of business actor's responsibility in the form of a Contractual Liability based on a contract that has occurred between Traveloka and consumers, therefore Traveloka is obliged to provide compensation in the form of refunds or replacement of goods and / or services of similar or equivalent value to a Jakarta-Singapore Jetstar Air flight ticket based on the determination of the court Number 615 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Brt.Key Words : Consumer Protection, Business Actor’s Liability
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK (STUDI KASUS: KEPUTUSAN PANEL ARBITRASE KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LINGKUNGAN PT FREEPORT INDONESIA TANGGAL 21 FEBRUARI 2015)
Authors: Sanjaya Leonardo , Pamungkas Yogo
Published: November 2022

Arbitrase Hubungan Industrial (“arbitrase”) merupakan lembaga tripartit yang diberikan kewenangan oleh UU PPHI untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan. Para Pihak yang berselisih justru menyelesaikan perselisihan hak melalui arbitrase. Permasalahan dalam penelitian ini: apakah proses penyelesaian perselisihan hak di Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 27 September 2014 s/d 21 Februari 2015 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan apakah putusan Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 21 Februari 2015 sah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat Para Pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan penelitian adalah: proses penyelesaian perselisihan hak setelah ada kegagalan perundingan bipartit melalui arbitrase, bukan proses yang sesuai dengan UU PPHI; dan putusan arbitrase tersebut tidak sah karena tidak terdapat eksistensi arbitrase yang memenuhi syarat pembentukan arbitrase (antara lain: seluruh arbiter tidak terlisensi Kementerian Ketenagakerjaan RI), kepala putusan tidak sesuai UU PPHI, dan perselisihan hak bukan kewenangan arbitrase, sehingga tidak mengikat para pihak. Kata Kunci: Arbitrase Hubungan Industrial, Perselisihan Hak.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 313/PID.B/2017/PN BKN.)
Authors: Vergano Reva , Rahmawati Mety
Published: November 2022

Suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit  handphone, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan dengan cara melalui jendela  untuk sampai pada barang yang dicuri. Permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap perbuatan pelaku sudah sesuai (Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/ PN Bkn). Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pebuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa belum memenuhi tujuan pemidanaan. Kata Kunci: Hukum Pidana, Pencurian dengan pemberatan
PERAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG)
Authors: Ladistra Tiara Meridith , Sulistyowati Tri
Published: November 2022

Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2018 terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang dilakukan oleh Kepala LAPAS yang menerima suap dari Narapidana. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah: bagaimana terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, upaya apakah yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penyalahgunaan wewenang di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dan bagaimana peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal dalam melaksanakan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui data studi kepustakaaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikkan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Lapas dikarenakan faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah memperbaiki Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas. Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal melakukan monitori, evaluasi, pengawasan kemudian bimbingan.  Kata Kunci: Hukum Kelembagaan Negara, Pengawasan, Lembaga Pemasyarakatan.
TANGGUNG JAWAB PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG JAKARTA PUSAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PIHAK KETIGA DI LUAR BANK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN
Authors: Chrisnamurty Devinta Pramesti , Setyaningsih Setyaningsih
Published: November 2022

Kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi suatu Bank, mengingat hampir seluruh masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis memerlukan proses yang cepat tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Namun demikian Bank sebagai financial intermediary dan lembaga kepercayaan  memiliki tanggung jawab terhadap kerahasiaan data nasabah. Oleh karena itu permasalahan yang mendasar adalah bagaimanakah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dan bagaimanakah tanggung jawab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pusat terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga di luar bank berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, diolah secara kualitatif yang penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Dari analisis data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan SOP kerahasiaan data milik Nasabah yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pusat telah sesuai dengan Pasal 49 POJK 1/2013, namun dalam penerapan SOP penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah terkait kerahasiaan data Nasabah terdapat ketidaksesuaian dengan SOP yang telah dibuat terutama dari aspek proses dan waktu. Selain itu, ketentuan Pasal 29 POJK 1/2013 tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian tanggung jawab Bank terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga di luar bank, melainkan tanggung jawab bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah akibat penyalahgunaan data nasabah itu timbul karena peran bank sebagai lembaga penerbit produk layanan ATM yang harus menjamin keamanan segala peralatan yang menunjang produknya. Kata Kunci: Hukum Perbankan, Rahasia Bank
STUDI PERBANDINGAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN (NOTIFIKASI) PENGAMBILALIHAN SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA DAN THE COMPETITION ACT 2004 DI SINGAPURA
Authors: Padama Agustina Gempita , Anggaraini Anna Maria Tri
Published: November 2022

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki sistem pemberitahuan Post-Notification dan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pengambilalihan berlaku, berbeda halnya di Singapura sistem pemberitahuannya adalah Pre-Notification. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan pengaturan tentang kewajiban memberitahukan pengambilalihan saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan The Competition Act dan Bagaimana akibat hukumnya apabila kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham tidak dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan The Competition Act. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif yang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Pada akhirnya ditemukan sebagai kesimpulan bahwa memang ada perbedaan sistem pemberitahuan di Indonesia dan Singapura. Indonesia menggunakan Post-Notification yang dilakukan secara mandatory dan Singapura menggunakan sistem Pre-Notification yang dilakukan secara voluntary. Di Indonesia apabila para pelaku usaha terlambat melakukan pemberitahuan maka dapat dikenakan denda administratif, sebaliknya di Singapura tidak ada denda keterlambatan karena sistemnya secara voluntary. Kata Kunci: Kewajiban Pemberitahuan (Notifikasi), Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura, Hukum Persaingan Usaha.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KEMASAN MEREK TERDAFTAR OLEH PIHAK LAIN YANG BERDAMPAK BAGI KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Authors: Diyanti Ayu , Bustani Simona
Published: November 2022

Di Indonesia marak terjadi penggunaan kemasan dari merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak lain yang kemasan produknya berdampak bagi kesehatan masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah penggunaan kemasan dari merek terdaftar oleh pihak lain selain pemilik merek merupakan pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan apakah pemilik merek yang kemasan produknya dipergunakan oleh pihak lain yang berdampak bagi kesehatan masyarakat dapat dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif melalui data sekunder yang didukung data primer, pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan kemasan dari merek terdaftar merupakan pelanggaran merek namun belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang hanya mengatur mengenai penggunaan merek saja sedangkan pemilik merek yang kemasan produknya dipergunakan oleh pihak lain yang berdampak bagi kesehatan masyarakat tidak dapat dituntut dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena belum ada pengaturan terkait penggunaan kemasan dan produk tersebut bukan merupakan hasil produksi dari pemilik merek.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Penggunaan Kemasan Merek
PEMBERIAN KLAUSUL PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI SEKUTU KOMPLEMENTER CV. MIB
Authors: Chandra Viria , Sanusi Heru Pringgondani
Published: November 2022

Dalam sebuah Persekutuan Komanditer pasti terjadi peristiwa keluarnya salah satu sekutu karena meninggal ataupun pengunduran diri, tetapi banyak dari peristiwa tersebut diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab si sekutu yang tidak jelas batasnya membuat sekutu tidak bisa dituntut atas segala perbuatanya terdahulu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah dengan pengunduran diri sekutu komplementer membuat sebuah CV bubar dan apakah dengan pemberian pelunasan dan pembebasan membuat sekutu bebas dari tanggung jawab secara murni. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan dengan metode deduktif. Kesimpulan penelitian ini, adalah: CV. MIB tidak akan bubar karena mundurnya YM, karena di dalam akta pendiriannya telah di perjanjikan survivorship clause yang menyatakan bahwa CV tetap berdiri walaupun salah satu sekutu ada yang keluar sewaktu-waktu dari CV, dan YM tidak bebas dari tanggung jawab secara murni, tanggung jawab yang dibebaskan hanya tanggung jawab yang ada diantara YM, AT, SM dan NNL sedangkan tanggung jawab terhadap pihak ketiga tetap dipikul oleh YM pada waktu sebagai sekutu komplementer di CV. MIB membuat perikatan dengannya.Kata kunci : Persekutuan Komanditer, Sekutu Komplementer, Pelunasan dan Pembebasan
TANGGUNG JAWAB PT.BTN TERHADAP NASABAH/KREDITOR TERKAIT KEPAILITAN PT.AJN BERDASARKAN POJK NOMOR:1/POJK.07/2013
Authors: Salim Sumitro , Wicaksana Arif
Published: November 2022

PT.BTN dalam pemberian KPR kepada nasabah/debitor mensyaratkan adanya penyertaan asuransi jiwa dengan klausul Banker’s Clause, PT.BTN menunjuk PT.BSP untuk menjadi pialang asuransi dan mencarikan penanggung (dalam hal ini PT. AJN) bagi para nasabah/debitor KPR Bank BTN. Pada tahun 2015, PT.AJN dimohon pailit oleh OJK karena tidak dapat memperbaiki sanksi-sanksi yang diberikan dan telah memenuhi syarat-syarat untuk dipailitkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan PT.BTN yang menunjuk PT.BSP untuk mencari perusahaan asuransi serta bagaimana tanggung jawab PT.BTN terkait kepailitan PT.AJN. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif yang bersumber dari data sekunder dan didukung oleh data primer yaitu berupa wawancara, serta analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pengambilan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan analisa, kedudukan PT.BTN adalah sebagai pihak yang menunjuk PT.BSP sebagai pialang asuransi untuk mencari perusahaan asuransi, serta PT.BTN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah/debitor KPR Bank BTN. Berdasarkan analisa di atas, saran yang diberikan adalah dalam pencarian perusahaan asuransi yang bersedia menjadi penanggung sebaiknya berkonsultasi dengan minimal 2 (dua) pialang asuransi dan OJK, serta PT.BTN sebaiknya melakukan penganalisaan dan pengevaluasian secara berkala terhadap kesehatan keuangan PT.AJN dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, misalnya mencari perusahaan asuransi baru yang bersedia menjadi penanggung. Kata Kunci : KPR Bank Tabungan Negara
PELANGGARAN INDEMNITAS DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI GEMPA BUMI ANTARA P.T. AHAP DENGAN P.T. CHIS
Authors: Gloria Soli Deo , Lestari Suci
Published: November 2022

Pada tahun 2006 P.T CHIS mengasuransikan gedung sekolahnya dan terakhir diperpanjang dengan polis no.07.13.10.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011. Pada tanggal 13 Oktober 2011 gedung sekolah CHIS mengalami kerusakan akibat terjadi gempa bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah ada pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera berdasarkan Peraturan di bidang  Hukum Asuransi? dan 2) Apakah putusan nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst mengenai  proses penyelesaian klaim asuransi gempa bumi polis nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan di bidang Hukum Asuransi? Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum normatif terhadap norma-norma hukum asuransi kerugian khususnya asuransi gempa bumi, penelitian ini bersifat deskriptif dimana data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran prinsip indemnitas dan proses penyelesaian klaim dilakukan dengan berdasarkan pada putusan hakim akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam polis.Kata Kunci :  Asuransi Gempa Bumi, Prinsip Indemnitas
UPAYA DUTA MEREK TERKENAL SKECHERS TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK INDONESIA
Authors: Ratulangi Natasha , Nugrahani Aline Gratika
Published: November 2022

Di Indonesia tingkat pelanggaran merek terkenal sangat massif. Hal ini menjadi pengingat diperlukannya pihak selain yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) untuk mengatasi pelanggaran merek  yaitu pihak yang memiliki hubungan sangat kuat dengan merek terkenal dan dekat dengan fakta di lapangan, Duta Merek adalah jawabannya. Namun dalam perkembangan ini muncul sebuah permasalahan bagaimana Undang-Undang nomer 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis memandang keberadaan duta merek dalam hal banyaknya tingkat pelanggaran merek terkenal dan upaya apa yang dapat dilakukan duta merek khususnya penulis sebagai duta merek terkenal Skechers dalam menghadapi masifnya pelanggaran merek yang diwakilinya. Untuk menjawab permasalah hukum tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normative terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Data yang digunakan data sekunder dan primer dan pengolahan data yang dilakukan  menggunakan metode kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Hasil ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara tegas tentang keberadaan duta merek sehingga dengan ini duta merek hanya dapat melakukan upaya lain selain upaya hukum terhadap adanya pelanggaran merek yang diwakilinya. Untuk itu duta merek perlu diberikan wewenang lebih selain hanya sebagai duta promo sebuah merek terkenal.  Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Merek, Duta Merek Terkenal.
PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK OLEH TERTANGGUNG DI ASURANSI JIWA P.T. AJMLI
Authors: Sudrajat Muhammad Maliki , Lestari Suci
Published: November 2022

Almarhum H. Sisman mengasuransikan jiwa kepada P.T. AJMLI pada 24 September 2012, tertanggung meninggal dunia pada 27 November 2012. Ahli waris tertanggung mengajukan klaim, namun klaim tersebut ditolak pihak asuransi dengan alasan tertanggung meninggal disebabkan penyakit kanker, dimana penyakit tersebut termasuk penyakit yang dikecualikan di dalam polis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah tertanggung telah melanggar Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) menurut hukum asuransi 2) Bagaimana proses penyelesaian klaim asuransi jiwa Alm. H. Sisman antara ahli waris tertanggung dengan P.T. AJMLI. Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum normatif terhadap norma-norma hukum asuransi jiwa, penelitian ini bersifat deskriptif dimana data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alasan penolakan klaim asuransi jiwa Alm. H. Sisman yang dilakukan oleh P.T. AJMLI Internasional telah sesuai dengan prinsip itikad baik (utmost good faith) dan proses penyelesaiannya berdasarkan Putusan PN ahli waris mendapatkan manfaat asuransi berdasarkan putusan PN Kolaka, dikuatkan dengan putusan PT Sultra, dan putusan kasasi yang ditolak sepenuhnya. Dan akibat hukum karena tertanggung telah melanggar prinsip itikad baik (utmost good faith) adalah perjanjian asuransi tersebut batal atau dengan kata lain penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan manfaat pembayaran asuransi jika terjadi klaim atas meninggalnya jiwa yang diasuransikan tersebut. Kata Kunci      : Asuransi Jiwa, Prinsip Itikad Baik
ANALISIS YURIDIS MODIFIKASI CIPTAAN OBJEK WISATA RABBIT TOWN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Januari Larasati Phasa , Nugrahani Aline Gratika
Published: November 2022

Kasus Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat, menyadarkan bahwa Indonesia butuh pengaturan mengenai Hak Cipta yang lebih jelas dan tegas. Objek wisata Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat, menimbulkan permasalahan mengenai pakah karya cipta pada Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat, berupa seni instalasi memenuhi kriteria Modifikasi Ciptaan dari karya Chris Burden dan Museum of Ice Cream di Amerika. Apakah karya cipta pada Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat, melanggar hak cipta dari Chris Burden dan Museum of Ice Cream di Amerika berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan data sekunder dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa objek wisata Love Light  yang serupa dengan Urban Light milik Chris Burden maupun objek wisata instalasi-instalasi Pink Ice Cream yang serupa dengan MOIC tidak memenuhi syarat Modifikasi Ciptaan karena tidak memiliki izin dan lisensi yang sah. Objek wisata tersebut melanggar ketentuan hak moral dan hak ekonomi suatu Hak Cipta dan Modifikasi Ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun sampai sekarang tidak ada tuntutan dari pihak pemilik karya orisinil terhadap Pihak Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat. Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Rabbit Town Bandung, Jawa Barat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LOGO ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA (APKOMINDO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Authors: Aritonang Kihan Katami , Bustani Simona
Published: November 2022

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, akan tetapi dalam penerapan dan pelaksanaannya masih belum sempurna. Dari hasil analisis sengketa logo APKOMINDO dan putusan Nomor perkara Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst diperoleh pokok permasalahan, pertama bagaimana pengaturan perlindungan pencipta logo APKOMINDO berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedua bagaimana putusan Hakim Pengadilan Niaga terhadap sengketa logo APKOMINDO. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka dilakukan analisis secara normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, pengaturan perlindungan terhadap pencipta logo dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya yang diatur dalam pasal 65 memberikan ketentuan bahwa Logo yang digunakan sebagai lambang organisasi tidak dapat dicatatkan, namun hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan Hak Cipta bagi logo yang merupakan seni rupa berbentuk gambar. Logo APKOMINDO merupakan sebuah logo asosiasi yang jika berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak dapat dicatatkan, namun karena logo APKOMINDO didaftarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 maka tetap dilindungi Hak Cipta. Majelis Hakim memutus NO dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.  telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 karena pihak yang menggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sehingga subjek gugatannya tidak tepat. Kata Kunci : Perlindungan Pencipta Logo, Karya Cipta Logo, Ciptaan Seni Lukis Logo, Logo lambang organisasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA NASKAH SKENARIO FILM BENYAMIN BIANG KEROK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Arafah Indah Nur , Bustani Simona
Published: November 2022

Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap naskah film. Dalam kasus terjadi gugatan antara Syamsul Fuad selaku pencipta naskah skenario film Benyamin Biang Kerok dengan Falcon Pictures dan Max Pictures dimana dalam produksi film Benyamin Biang Kerok 2018 pihak Falcon Pictures dan Max Pictures tidak meminta izin dari Syamsul Fuad sehingga hal ini telah melanggar Hak Pencipta. Skripsi ini mengangkat putusan pada Studi Kasus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN. Niaga Jkt.Pst. Dengan pokok permasalahan: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta naskah skenario film benyamin biang kerok berdasarkan undang-undang hak cipta? 2) Bagaimana putusan hakim pengadilan niaga tentang sengketa karya cipta naskah skenario film Benyamin Biang Kerok? Metode penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, data sekunder dan data primer, data dianalisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Pembahasan, Syamsul Fuad selaku pencipta berhak untuk mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan Falcon Pictures dan Max Pictures serta mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk pencabutan pencatatan naskah skenario film Benyamin Biang Kerok 2018 yang telah didicatatkan pada Kantor Dirjen HKI, Hakim menyatakan amar putusan ditolak sebab gugatan kurang pihak dimana tidak mencantumkan PT.Layar Cipta Karya Mas selaku pihak yang turut serta untuk digugat. Kata Kunci : Hak Cipta, Pencipta, Naskah Skenario Film Benyamin Biang Kerok
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI TANPA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 594 K/PDT.SUS-HKI.2017)
Authors: Zuhroh Dinda Khofidhotuz , Desmayanti Rakhmita
Published: November 2022

Pemeriksaan substantif dilakukan terhadap adanya keberatan permohonan pendaftaran desain industri yang dilakukan dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal pengumuman, salah satu masalah yang terjadi adalah adanya gugatan dikemudian hari terhadap permohonan desain yang tidak diajukan keberatan dalam proses pendaftaran sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI.2017 yang pokok permasalahan penelitiannya adalah (1) Apakah pendaftaran desain industri tanpa pemeriksaan substantif dapat dibenarkan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (2) Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor  594 K/Pdt.Sus-HKI.2017 terhadap sengketa Desain Industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desain Industri Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah penelitian normatif terhadap azaz-azaz hukum. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, analisis data kualitatif serta cara penarikan kesimpulan metode deduktif.  Kesimpulan dari studi putusan ini menyebutkan bahwa (1) Pendaftaran desain industri  tanpa pemeriksaan substantif dibenarkan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri, karena pemeriksaan substantif hanya dapat dilakukan apabila   terdapat pihak yang mengajukan keberatan. (2) Pertimbangan hakim terhadap penerimaan gugatan penggugat untuk menyatakan konfigurasi biolife borneo yang diedarkan terguggat memiliki persamaan dengan eco bottle tupperware kurang tepat, mengingat ketentuan pada Pasal 38 Ayat (1) menyatakan gugatan dengan alasan kebaruan diajukan dalam rangka gugatan pembatalan desain  industri, yang seharusnya diajukan kepada pemilik hak desain industri biolife borneo yaitu PT Mitra Mulia Makmur. Kata kunci:    Pendaftaran Desain Industri, Pemeriksaan Substantif, Gugatan dengan Alasan Kebaruan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALM. LUMBANGAOL KEPADA AHLI WARISNYA BERDASARKAN KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NO. 580/PDT.G/2015/ PN MDN.)
Authors: Setiawan Yuandha Kurnia , Keumala Dinda
Published: November 2022

Manusia sebagai makhluk hidup di dunia ini akan mengalami siklus kehidupan dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Pada saat ia dilahirkan, tumbuh tugas baru didalam keluarganya, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Pada akhirnya manusia tersebut meninggal dan menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari meninggalnya seseorang tersebut disebut hukum waris. Pokok permasalahan (1) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Lumbangaol kepada ahli warisnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata? (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 580/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang pembagian harta peninggalan Almarhum Lumbangaol kepada ahli warisnya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yaitu deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian (1) Pembagian harta warisan Almarhum Lumbangaol kepada ahli warisnya menurut Pasal 832 jo 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Lamria Br Lumbangaol 1/6, Edison Marbun Lumbangaol 1/6, Tiurma Br Lumbangaol 1/6, Siti Alam Lumbangaol 1/6, Hotmaida Br Lumbangaol 1/6, Binsar Halomoan Lumbangaol 1/6. (2) Penyelesaian isi Amar Putusan Nomor: 580/Pdt.G/2015/PN.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena pembagian harta warisan dibagi 1/6 bagian masing-masing kepada para ahli waris. KataKunci:Hukum Waris, Ahli Waris, Pembagian Ahli Waris.
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SESAMA JENIS YANG DICATATAKAN OLEH PEGAWAI KANTOR PENCATAT SIPIL DAN DINAS KEPENDUDUKAN DKI JAKARTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/ PN.Jak.Sel)
Authors: Cahyani Widya Dwi , Muriani Muriani
Published: November 2022

Suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai persyaratan perkawinan dalam undang-undang perkawinan, Dalam hal persyaratan perkawinan tidak dipenuhi oleh para pihak akan berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Membahas Pembatalan perkawinan, Apakah Perkawinan Sesama Jenis dapat dilakukan pencatatan oleh Pegawai Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta menurut UU No.1 Tahun 1974? dan Apakah Putusan No.481/Pdt.G/Jak.Sel yang menyatakan tidak sah dan tidak mengikat hukum perkawinan sesama jenis tersebut sudah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974? Untuk membahas permasalahan dilakukan penelitian secara hukum normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan analisis, perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 saja yang dapat dilakukan Pencatatan. Perkawinan sesama jenis bukan perkawinan yang sah menurut UU No.1 Tahun 1974. Dalam isi Putusan Pengadilan No 481/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel menyatakan perkawinan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan sesama jenis, tidak sesuai dengan azas-azas perkawinan dan ketentuan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 serta tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan dalam hal kesepakatan para pihak, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Nomo1 Tahun 1974. Adapula sebab pembatalan perkawinan sesama jenis lainnya karena adanya salah sangka diri terhadap suami/isteri, seperti yang diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974.Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan yang dibatalkan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 324/PDT.G/2017/PA.TNG).
Authors: Septiandi Pratama , Setyaningsih Setyaningsih
Published: November 2022

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam mempertahankan sebuah rumah tangga tidaklah mudah adakalanya perselisihan yang terjadi terus menerus dapat mengakibatkan perceraian. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah Isi Amar Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 324/Pdt.G/2017/PA.Tng Tentang Perceraian Nur Naila dan Hidayat Akbar Sudah Sesuai Atau Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 324/Pdt.G/2017/PA.Tng Terhadap Status Perkawinan Antara Nur Naila Dan Hidayat Akbar. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data secara kualitatif, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dari analisis bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian pada huruf (f)  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..                                                                                               Keywords:  Hukum Keluarga Islam, Perkawinan, Perceraian.
Perbandingan Penerapan Hukum Waris Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata di Indonesia dan Menurut Civil Act (Act No. 471 of February 22, 1958, As Mended Up to Act No. 11728 of April 5, 2013) di Korea Selatan
Authors: Husna Nisrina Nadhifa , Retnowulandari Wahyuni
Published: November 2022

Penelitian ini difokuskan pada perbandingan pewarisan terhadap anak luar kawin di Indonesia dan di Korea Selatan, pokok permasalahannya yaitu (1) Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan harta warisan terhadap anak luar kawin di Indonesia dan Korea Selatan, (2) Bagaimana penerapan pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin di Indonesia dan di Korea Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian Indonesia dengan Korea Selatan, sistem hukumnya adalah sama yaitu Civil Law, pengaturan pembagian waris secara umum adalah sama, yaitu harus adanya pengakuan dari ayahnya. Dasar hukumnya Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Article 855 of the Korean Civil Code. Penerapan bagian harta waris untuk anak luar kawin lebih menguntungkan di Korea Selatan karena bagiannya sama dengan bagian anak sah dan lebih terjamin status anak luar kawin karena karena terdaftarkan di lembaga Family Relations Register.Kata kunci: Perbandingan Hukum Waris, Waris Anak Luar Kawin
KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN KAWIN NYENTANA MENGUBAH KEMBALI STATUSNYA MENJADI PURUSA SELAKU AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 58/PDT.G/2011/PN.TBN)
Authors: Putri Made Kalidna Ratna , Suka’arsana I Komang
Published: November 2022

Perkawinan nyentana antara laki-laki dan perempuan mengubah kedudukannya menjadi predana (perempuan) dan kedudukan menjadi purusa (laki-laki). jenis perkawinan ini dapat berpengaruh pada kedudukan anak laki-laki selaku ahli waris di keluarganya dimana dalam hukum waris adat Bali sangat mengutamakan keturunan purusa (laki-laki). Pokok permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki yang melakukan kawin nyentana berkedudukan sebagai predana (perempuan) kembali lagi menjadi purusa (laki-laki) menurut hukum waris adat Bali? (2) Apakah putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 58/Pdt.G/2011?PN.Tbn sudah sesai menurut hukum waris adat Bali? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dianalisis secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis ini dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki adalah pihak yang berhak menerima warisan. Dalam putusan Nomor 58/Pdt.G.2011/PN.Tbn disebutkan bahwa harta peninggalan jatuh kepada istri almarhum (janda) dimana menurut hukum waris adat Bali kedudukan janda dalam pewarisan hanya dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan.Kata Kunci: Hukum Waris Adat Bali, Kedudukan Anak Laki-laki Nyentana
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM MEWARIS HARTA ASAL PAUSEANG BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 47/PDT.G/013/PN.BLG)
Authors: Lasmaria Lasmaria , Adiasih Ning
Published: November 2022

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi satu kesatuan hukum atau belum tercipta unfikasi hukum, hukum waris yang masih bersifat pluralistik akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum adanya keseragaman. Anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba tidak mendapatkan harta warisan berupa harta peninggalan orangtuanya, karena menurut adat Batak Toba kedudukan perempuan dinyatakan bukan sebagai ahli waris. Dalam kasus terjadi gugatan antara anak perempuan Victoria Parhusip dan S.W Simbolon yaitu Veridiana Tiurlan Simbolon melawan Arifin Parhusip, penggugat tidak mengikutsertakan anak laki-laki dari Victoria Parhusip dan S.W Simbolon.  Skripsi ini mengangkat putusan pada Studi Kasus Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Blg. Dengan pokok permasalahan: 1) Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam mewaris harta asal pauseang berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba? 2) Apakah putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/Pdt.G/ 2013/PN.Blg tentang kedudukan anak perempuan dalam mewaris harta asal pauseang sudah sesuai sudah sesuai menurut hukum waris adat Batak Toba? Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, dengan data sekunder melalui studi kepustakaan, data dianalisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Kesimpulan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/Pdt.G/2013/Pn.Blg tidak sesuai dengan hukum adat Batak, karena Majelis Hakim membagi harta asal pauseang milik alm. Victroia Parhusip kepada delapan orang ahli warisnya dan tidak memperhatikan terlebih dahulu kedudukan anak laki-laki untuk mewaris harta asal pauseang tersebut.Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Harta Asal Pauseang,  Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Hamil Sebagai Alasan Untuk Permohonan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)
Authors: Loekman Kevin , Bakri Khairani
Published: November 2022

Kawin hamil sebagai alasan dalam mengajukan poligami sebenarnya tidak terdapat di alasan seseorang mengajukan permohonan poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahung 1974, tetapi melihat pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang wanita yang telah hamil diluar perkawinan dapat dinikahkan kepada pria yang menghamilinya, apakah dengan begitu seharusnya kawin hamil dapat menjadi faktor penentu dalam permohonan poligami? Apakah putusan  Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm tentang permohonan poligami dengan alasan kawin hamil dapat dibenarkan? Metode penelitian yang digunakan Tipe penelitian Normatif, Siat penelitian bersifat deskriptif, data yang digunakan data sekunder yang menggunakan tiga badan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , dan badan hukum tersier, Pengumpulan Data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, data analisis secara kualitatif dan cara penarikan kesimpulannya dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan bahwa apakah kawin hamil dapat menjadi alasan permohonan poligami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesusaian  Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm Kata kunci: Kawin Hamil, Poligami
Pembagian Harta Warisan Almarhum Soebaroe Hendrodjojo Terhadap Ahli Warisnya Yang Beragama Kristen
Authors: Hillary S Jerseca , Retnowulandari Wahyuni
Published: November 2022

Permasalahan yang sering kita temui dalam ilmu faraid adalah mengenai halangan dalam mewaris, salah satu salah satu halangan dalam mewaris adalah adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya. Mengenai permasalahan tersebut masih banyak hakim yang memberikan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan mengenai hukum kewarisan Islam, salah satunya terjadi pada Putusan Pengadilan Agama No. 1035/Pdt.G/2013/PA.Badg dan Pengadilan Tinggi Agama No. 94/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian normaitf menunjukan bahwa Ahli waris yang tidak beragama Islam tidak bisa mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dalam Al-Qur’an pada surat An-Nisa ayat 141, Hadist Rasulullah SAW dan pasal 171 huruf c KHI dan ahli waris yang tidak beragama Islam juga tidak dapat mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah, namun ahli waris yang non-Islam tersebut dapat mendapatkan harta pewaris yang beragama Islam melalui wasiat dengan bagian maksimal sebesar 1/3 bersama-sama sesuai dalam Al-Qur’an pada surat An-Nisa ayat 11-14 dan Hadist Rasulullah SAW. Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Pembagian Waris.