NILAI TUKAR PETANI KOMODITAS PERKEBUNAN
Authors: Muslim Chairul 
Published: September 2020

<p>Abstract : One indicator / measuring tool that</p><p>can be used to assess farmers' welfare<br />is Farmers Exchange Rate. This paper is part of the research result of PATANAS<br />(Panel Petani Nasional) conducted by Indonesian Center for Agriculture Socio<br />Economic and Policy Analysis in Fiscal Year 2009-2012. More detail the purpose of<br />writing this paper is to analyze Farmers Farmer's Exchange Rate (palm, cocoa,<br />rubber and sugar cane) in Patanas villages. Primary data sources are farming efforts<br />resulting from Patanas studies in 2008 and 2012 in four provinces, namely Jambi<br />Province (representing rubber and palm oil), East Java (sugarcane), West Kalimantan<br />(rubber and palm oil), and South Sulawesi (representing cocoa commodities).<br />Secondary data obtained from local government related agencies. The result shows<br />that rubber NTP period of 2009-2012 shows positive that the price received is bigger<br />than the price paid, it shows that farmers are able to cover all cost components. NTP<br />cocoa there is a decline in the exchange rate of income of 57.08%. This decline in<br />exchange rates in line with the decline in the increase in the exchange rate of farm<br />income. Thus the exchange rate of cocoa farmers (NTP &lt;100) means that the<br />purchasing power of farmers is relatively low, because the received is lower than the<br />price paid. NTP palms and sugar cane show a positive phenomenon (NTP&gt; 100) of<br />farm income can cover production costs so that the price received is greater than the<br />price paid, indicating better welfare of household life. Of course, the role of the<br />government to participate in increasing the income of farmers through the assistance<br />of subsidized agricultural input, provision of infrastructure; as well as policies for<br />controlling household consumption expenditures (such as the provision of raskin subsidized education, health subsidies, etc.) are highly relevant in improving the<br />welfare of farmers.</p><p> </p><p>Abstrak : Salah satu indikator/alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat<br />kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani. Tulisan ini merupakan bagian hasil<br />penelitian PATANAS ( Panel Petani Nasional ) yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis<br />Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada Tahun Anggaran 2009–2012. Lebih<br />detail tujuan penulisan makalah ini adalah menganalisis Nilai Tukar Petani Kebun<br />(sawit,kakao, karet dan tebu) di desa-desa Patanas. Sumber data primer adalah usaha<br />tani yang dihasilkan dari studi Patanas tahun 2008 dan 2012 di empat propinsi, yaitu<br />Provinsi Jambi, (mewakili komoditas karet dan sawit), Jawa Timur (tebu), Kalimantan<br />Barat (komoditas karet dan sawit), dan Sulawesi Selatan (mewakili komoditas kakao).<br />Data sekunder didapat dari instansi terkait pemerintah daerah. Hasil menunjukkan<br />bahwa NTP karet  periode 2009-2012 menunjuukan positif artinya harga yang<br />diterima lebih besar dari pada harga yang dibayarkan, hal ini menunjukkan bahwa<br />petani mampu untuk menutupi seluruh komponen biaya. NTP kakao terjadi penurunan<br />nilai tukar pendapatan sebesar 57,08 persen Penurunan nilai tukar ini sejalan dengan<br />penurunan peningkatan nilai tukar pendapatan usahatani. Dengan demikian nilai tukar petani kakao ( NTP&lt;100) artinya kemampuan daya beli petani relative rendah, karena<br />yang diterima lebih rendah disbanding harga yang dibayarkan. NTP sawit dan tebu <br />menunjukkan gejala yang posif ( NTP&gt;100) dari pendapatan usahatani dapat menutupi<br />biaya produksi sehingga harga yang diterima lebih besar disbanding harga yang<br />dibayar, menunjukkan kesejahteraan hidup rumahtangga yang lebih baik. Tentunya<br />peran pemerintah turut serta untuk peningkatan pendapatan petani melalui bantuan<br />subidi saprodi, penyediaan infrastruktur; serta kebijakan untuk pengendalian<br />pengeluaran konsumsi rumahtangga (seperti pemberian raskin, subsidi pendidikan,<br />subsidi kesehatan, dan lainnya) dinilai sangat relevan dalam perbaikan kesejahteraan<br />petani. <br /><br /><br /></p>