bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP KEMANDIRIAN DESA BANCAK KABUPATEN SEMARANG PERIODE ANGGARAN 2018-2022
Authors: Nafiah Khoirun Nisain , Roberth Siahainenia Royke , Purnomo Daru
Published: September 2023

Kemandirian Desa adalah kemampuan desa dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat, dan tujuanyan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu cara mengukur kemandirian desa dilihat dari Pendapatan Asli Desanya. Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang lebih stabil dan makmur, menjamin kesejahteraan rakyatnya dan kemakmuran masyarakatnya. Permasalahan yang terjadi di Desa Bancak terkait dengan Pendapatan Asli Desa terhadap Kemandirian Desa adalah Pendapatannya yang masih relatif rendah dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat masih tinggi. Penelitian ini dilakukan di Desa Bancak dan tujuannya untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa Bancak terhadap Kemandirian Desa Bancak Periode Anggaran 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBDes Bancak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bancak belum mandiri, sebab kontribusi dari Pendapatan Asli Desa sebesar 56,50%, dan sisanya yaitu 41,10% dipengaruhi oleh faktor lain di luar Pendapatan Asli Desa. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa Bancak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Desa Bancak.
Perancangan Kartu Remi Cerita Rakyat Indonesia
Authors: Rahma Alya Shifa
Published: September 2023

Pengantar artikel ini berjudul “Desain Kartu Remi dari Cerita Rakyat”. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana menggali potensi tokoh dalam cerita rakyat sebagai sarana pembelajaran budaya yang baik bagi generasi muda karena banyak bercerita tentang keteladanan dan sarat akan nilai-nilai lokal yang santun, ramah, religius, hormat menghormati. teman sebaya, dan kearifan (2) Bagaimana memperkenalkan keragaman tokoh dalam cerita rakyat Indonesia melalui permainan kartu dengan visual yang menarik. Saat ini minat anak muda terhadap cerita rakyat masih sangat rendah. Mereka lebih menyukai cerita dan tokoh dari produk luar negeri daripada tokoh cerita rakyat dari bangsanya sendiri. Oleh karena itu, perancangan visual kartu remi yang menggunakan tokoh dalam cerita rakyat yang dibuat menarik dan unik diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan kecintaan generasi muda terhadap tokoh cerita rakyat Indonesia.
Pembinaan Pemuda dari Pengaruh Radikalisme Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
Authors: Arafah Sinjar Muhammad , Satino Satino
Published: September 2023

Keterpanggilan kami sebagai pengabdi karena melihat kondisi wilayah yang kami jadikan sasaran untuk mengadakan sosialisasi bahaya pengaruh radikalisme  berada dalam keadaan terancam dari pengaruh dari faham faham yang mebahayakan terhadap negara. Dari gejala yang kami tangkap dari informasi yang terdekat dan terpercaya bagi kami untuk lebih cepat mengadakan sosialisasi bagaimana dahsyatnya tingkat pemahaman yang bisa saja membahayakan kehidupan bangsa bilamana dari dini dibendung dan diarahkan ke jalan yang benar, yakni hidup dengan menyesuaikan nilai-nilai Pancasila. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang upaya penyadaran kepada generasi muda untuk berhati hati dan waspada terhadap faham faham yang yang dibungkus agama, namun mengandung faham radikalisme yang anti toleransi dan tidak faham terhadap hidup kebehinekaan. Dibutuhkan penerangan dan informsi terhadap generasi muda terutama yang hanya bergaul dengan dunia luar. Akibat dari informasi yang tidak bertanggungjawab, dan pengaruh janji-janji manis yang ujung-ujungnya akan menjerat mereka dan mengarahkan kepada pemahaman yang sangat jauh dari tujuan hidup yang berjangkar Pancasila. Adapun Metode yang digunakan dalam pengabdian ini, terutama dalam hal sosialisasi pemahaman bahaya faham radikalisme dengan metode deskriptif dan dialog. Dengan metode ini menjelaskan kepada masyarakat setampat yang terdiri dari generasi muda maupun anak-anak serta ibu-ibu rumah tangga agar mereka tidak hanya memahami bagaimana dampak negative dan daya rusaknya karena faham tersebut akan mengarah kepada faham terorisme atau menjelmakan ke amaliah yang merusak karena telah terjerumus pada lembah kesesatan dan kegelapan. Juga tentunya dijelaskan bagaimana hukuman yang dapat menjeratnya bilamana ada unsur-unsur pidana yang memberatkan dan secara moral memalukan di tengah masyarakat. Adapun hasil yang akan diraih adalah para peserta akan mendapatkan pengetahuan  tentang bagaimana daya rusak bilamana generasi muda terkapar faham radikalisme, akan mengganggu keamanan desa, merusak tata kehidupan masyarakat, serta akan memahami tentang pelanggaran moral dan juga lebih berbahaya lagi adalah pelanggaran hukum yang pasti akan  dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, karena negara kita adalah negara hukm.
Laporan Penyuluhan Kesehatan Tentang Diabetes Melitus Dan Senam Kaki Diabetik Pada Warga Desa Kutayu Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes
Authors: Zakiudin Ahmad , Nur Janah Esti , Karyawati Tati
Published: September 2023

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit gangguan metabolisme tubuh yang menahun akibat hormon insulin dalam tubuh yang tidak dapat digunakan secara efektif dalam mengatur keseimbangan gula darah sehingga meningkatkan konsentrasi kadar gula di dalam darah (hiperglikemia). Tujuan dari penelitian ini adalah Mampu memahami tentang penyakit diabetes melitus dan praktek senam kaki diabetik dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya kerusakan jaringan. Pendidikan kesehatan tentang diabetes melitus dan senam kaki diabetik dapat meningkatkan pengetahuan warga desa Kutayu untuk berupaya semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya diabetes melitus yang lebih parah yaitu terjadinya kerusakan jaringan. Penyuluhan kesehatan pada warga ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan senam kaki diabetik dalam pencegahan masalah diabetes melitus.
Pneumonia Dengan Kejang Demam Kompleks
Authors: Hildegardis Uruk Hane Reinildis
Published: September 2023

Pneumonia adalah infeksi akut parenkim paru yang meliputi alveolus dan jaringan interstitial. Penelitian ini menggunakan metode potong lintang dengan melihat rekam medis pasien kejang demam Kompleks di Puskesmas Peibenga Kabupaten Ende. Desain penelitiannya menggunakan survei depskriptif dan dilakukan secara retrospektif untuk melihat karakteristik demografis dan klinis kejang demam kompleks. Pengambilan data melalui rekam medis ini sudah mendapat persetujuan dan izin dari Puskesmas Peibenga Kabupaten Ende. Telah dilaporkan satu kasus Pneumonia dengan kejang demam kompleks pada seorang anak perempuan usia 10 bulan. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tatalaksana dilakukan sesuai dengan pedoman MTBS. Pasien dirawat selama 5 hari dan dipulangkan dalam kondisi membaik dan diminta untuk kontrol kembali di Poli MTBS
Analisis Manajemen Risiko Pada Proyek Pembangunan Talud
Authors: Sindy Yeny Putri
Published: September 2023

Pembangunan Talud di Daerah Kertosari dibagi menjadi 4 segmen dengan ipanjang  talud  segmen 1 STA i0+000 i– STA 1+600 dengan tinggi talud 2M, segmen 2 STA 0+00 – STA 0+200 dengan tinggi talud 2M, segmen 3 STA 0+000 – STA 0+200 dengan tinggi talud 3M , segmen 4 STA 0+000 – STA 0+200 dengan tinggi talud 3 M dan nilai proyek sebesar Rp 15,250,000,000,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian tesis yang dilakukan di proyek ini adalah mengidentifikasi dampak risiko se-bagai ancaman yang berdampak pada proyek pembangunan talud dan respon risiko yang tepat pada proyek pembangunan talud. Metode House of Risk memiliki 2 tahapan analisa yaitu dalam proses analisis risi ini menggunakan HOR fase 1, yang berfokus pada proses identifikasi risiko   yang   meliputi   agen risiko serta kejadian risiko. Data yang telah diperoleh dalam studi kasus ini diambil dari proyek pembangunan Talud Kertosari, Bambar dan Ganefo berlokasi di Sentani Kabupaten  Jayapura  yang melibatkan kontraktor, ketiga proyek tersebut sebagai responden. Pelaksana dan presentase terkecil adalah 12,1% yaitu Direktur, Project Manager dan Site Manager. Usia responden yang mendominasi dalam penelitian ini berumur > 30 ta-hun. Masa kerja responden yang mendominasi dalam penelitian ini adalah 1 – 5 tahun dengan jumlah presentase 87,9%.
STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (SAWAH) DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
Authors: Rostini Euis
Published: September 2023

Mewujudkan kedaulatan pangan adalah visi semua Presiden Republik Indonesia, salah satu misi pemerintahan saat ini adalah Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Penulisan makalah (Policy Paper) Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan usulan/rekomendasi rencana kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi dalam pengendalian lahan pertanian di Wilayah Kota Tasikmalaya. Perumusan Naskah Kebijakan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus dengan deskriptif analisis menggunakan studi literatur. Factor yang dianalisis adalah jumlah penduduk, produk domestik Rata Rata Bruto (PDRB), jumlah industry, jumlah penduduk miskin apakah ada pengaruh terhadap luas sawah di wilayah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan  metode Analisis Regresi Linear Berganda dengan melakukan uji  Koefisien Determinasi, uji F, dan uji t. Secara parsial jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap luas lahan sawah, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mulai memikirkan kebijakan kolaborasi Organisasi Perangkat daerah/Dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya Perlu adanya  penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Sawah), pengendalian jumlah penduduk, pertanian menjadi bahan mata pelajaran di Sekolah, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)  dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), menetapkan bentuk insentif dan disinsentif tehadap pemilik tanah dan membentuk Komisi Pengendalian Konservasi Lahan Sawah di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya
Intuitive Knowledge in Avicenna
Authors: Frolov Albert ,   Philosophy Documentation Center
Published: September 2023

Basing itself on the cognitive theory of the modern Canadian philosopher and theologian Bernard Lonergan, the article conducts a critical appraisal of the notion of intuitive knowledge (ḥads in Arabic) as espoused by the famous medieval Islamic philosopher Ibn Sīnā (Avicenna). The article shows the ways in which Lonergan’s crucial distinction between the objectivity as the knower’s intelligent grasp of the real and the objectivity as the knower’s critical affirmation of the real, revises the epistemological primacy of intuitivism that is endemic not only to Avicennian thought in particular but also to Aristotelian tradition generally. At the same time, it shows various elements of continuity between Lonergan’s and Avicenna’s analyses of intentional consciousness. It argues that, while Lonergan’s thought revises Avicenna’s lack of attention to the role of one’s further rational affirmation of anything that one has gasped only intuitively, Lonergan’s cognitive theory might conceptually benefit from a number of original Avicennian insights when it comes to one’s experiential and intelligent grasp of the objects of one’s consciousness.
Challenges Facing African International Students at Research Universities in the United States
Authors: Bimpong Bismark K W
Published: September 2023

Aim: The aim of the study was to explore the challenges facing African International Students (AIS) at research universities in the U.S. and the support systems used to overcome the challenges.

Methods: Methods used to gather information included discussions, conceptual framework modeling, and a thorough literature review, employing a hand-searching journal and books approach.

Results: The findings of the study revealed that a significant number of AIS encounter different challenges upon entering research universities in the United States. These obstacles include language barriers, cultural shock, discrimination, stereotypes, accommodation and transportation issues, financial difficulties, as well as stress and anxiety. However, even before setting foot in the U.S., these students face a range of challenges, including problems with school applications and associated fees, technical difficulties, issues with English language tests, stress and anxiety, visa acquisition, and the search for suitable accommodation.

Conclusion: The study provides insight into the challenges facing AIS and provides coping strategies that can be used to mitigate the challenges.

Recommendations: A newly developed framework was constructed. suggesting that AIS should develop the habit of seeking help and asking questions. Additionally, it emphasizes the importance of fostering self-motivation and practicing self-care.
Similarities and differences between digitalization indexes
Authors: Korzhyk Olena , Gomes Jorge Vareda , João Gonçalo
Published: September 2023

Digitalization is nowadays one of the fastest developing processes. The adoption of digital technologies can provide innumerous opportunities for the organizations to evolve and gain competitive advantage by leveraging of technologies to respond to dynamic expectations and demands. Information about the country digitalization level is essential to decision makers in both public and private organizations. It can present insights on which areas need the most investment, and furthermore to gain feedback on the outcomes of these investments. For companies, it can create a certain predictability on which products and services will be required the most. To assess the evolution of this process in different countries, various indexes were proposed and employed by different corporations. The Digital Economy and Society Index (DESI) and ICT Development Index (IDI) are used by public organizations. Digitalization Index (DiGiX) and Cisco Digital Readiness Index (CISCO) are used by private companies. Comparing two sectors highlights the most common factors of digital evaluation. Indexes are analyzed thoroughly by their structure, coverage, weights, methodology and ranking. The result of the practical work is a equivalence table which shows the percentage of their similarity. Additionally, a new digitalization index is proposed, based on the result of the previous comparison, which can be applied to analyze both public and private sector of the country’s digitalization level.
Editor’s Corner
Authors: Castle Jennifer
Published: September 2023

I want to take up only a little of your time, dear reader, because I am excited to share the student issue with you. We received some solid nominations from instructors this year, and I hope you enjoy them as much as I and the DttP reviewers have.
So, You Have to Get Vaccinated? A Brief Overview of State and Federal Authority to Mandate Vaccinations for Children
Authors: Hash Lauren
Published: September 2023

Vaccines are some of the most important inventions of the last several centuries, however, they are also possibly some of the most concerning, especially for new parents. Unfortunately, there has been a noticeable increase in hesitancy or outright hostility to vaccines over the years, which was furthered by the emergence of COVID-19 in 2020. It is understandable, with all the misinformation that has been spread over the last several years, that there are more parents that believe vaccination mandates violate their constitutional rights. However, it is important that parents understand that, while they may dislike it, they are still expected to comply with their state’s required vaccine schedule before their children reach school age. This article will touch on who can mandate vaccinations, some prominent legal challenges that determined vaccination mandates are constitutional, and will provide several examples of budgetary and regulatory proposals submitted by the president and Congress that were used to influence vaccination programs at a federal level.
Örgütsel Davranış Araştırmalarında PLS-SEM Kullanımı
Authors: Seyrek İbrahim Halil
Published: September 2023

Birçok disiplinde olduğu gibi örgütsel davranış araştırmalarında da PLS-SEM kullanımı giderek artmaktadır. Gizil değişkenler arasındaki karmaşık ilişkilerin PLS-SEM ile kolayca modellenebilmesi, analizlerde kullanılan veri gereksinimlerinin düşük olması ve gelişmiş yazılımların mevcudiyeti bu artışın nedenleri arasındadır. Bu tekniği daha iyi anlamaları ve daha yetkin kullanmaları halinde araştırmacılar bu analiz tekniğinden daha fazla yararlanacaklardır. Bu nedenle özellikle PLS-SEM’i yeni kullanmaya başlayan araştırmacılar için konuyla ilgili kavramların, uygulama aşamalarının, analizlerin raporlanması ile ilgili hususların ve uygulamadaki hataların açık bir şekilde ortaya konması faydalı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de örgütsel davranış araştırmalarında PLS-SEM kullanımının mevcut durumunu ortaya koymak ve daha doğru kullanımına yardımcı olacak bazı önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla DergiPark veri tabanından elde edilen ve PLS-SEM kullanan 30 adet örgütsel davranış araştırma makalesi incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda PLS-SEM kullanan örgütsel davranış araştırmalarının özellikle son yıllarda arttığı ve analiz için en sık kullanılan yazılımın SmartPLS olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacıların örneklem seçim uygulamaları, örneklem büyüklüğü ve verilerin analize uygunluğu hakkında detaylı açıklama yapmadıkları görülmüştür. Çalışmaların çoğunda güvenilirlik, geçerlilik ve yapısal modele ilişkin bazı standart istatistiklerin rapor edildiği ancak daha detaylı analizlere yer verilmediği tespit edilmiştir. Birçok çalışmada aracı değişken içeren karmaşık modellerin analiz edildiği görülmüş ancak PLS-SEM’in diğer ileri düzey kullanımlarına pek rastlanmamıştır.
Psikolojik Ayrıcalık
Authors: Merdan Ethem
Published: September 2023

Bir bireyi diğer bireyden farklı kılan sahip olduğu yetenekleri ve kişilik özellikleridir. Bireyler yabancı dil öğrenimi, iletişim becerileri, teknolojik yatkınlık gibi birçok konuda farklı yeteneklere ve dışa dönük, duygusal dengeli, sorumlu, gelişime açık, yumuşak başlı, nevrotik, iyimser, kötümser ve benzeri kişilik özelliklerine sahiptirler. Bu yetenekler ve kişilik özellikleri bireyleri farklı kılmaktadır ancak üstün ya da ayrıcalıklı yapmamaktadır. Ancak bu özellik ve yeteneklere sahip bireyler kendilerinin ayrıcalıklı olduğunu düşünebilir ve kendilerini öncelikli, ayrıcalıklı hissetmelerini sağlayacak ödül beklentilerine girebilirler. Psikolojik ayrıcalık olarak ifade edilen bu durum bireyin kendisini diğer bireylerden üstün görmesi, kendisinin üstün olduğunu ve elde edecekleri konusunda daha fazla hak ettiğini düşünmesi sonucu gerçekleşen bir durumdur. Her ne kadar örgüt ve yöneticiler tarafından hoş karşılanmayan bir durum olsa da çalışanların sahip oldukları özellikler neticesinde bu ayrıcalıkları beklemeleri gayet normaldir ve normal karşılanmalıdır. Hatta onlara ayrıcalıklı olduklarını zaman zaman hissettirmek verimliliklerini ve performanslarını artırmak, onları olumlu davranışlara yönlendirmek açısından faydalı da olabilir.
Çalışma Yaşamında Kişiliğin Karanlık Yönü: Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati
Authors: Bilen Gül , İçerli Leyla
Published: September 2023

2000’li yıllardan sonraki dönemde pozitif psikoloji yaklaşımında meydana gelen değişmelerle birlikte örgütsel davranış araştırmalarında pozitif psikolojinin etkileri görülmeye başlamıştır (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). Ancak son zamanlarda örgütlerde yaşanan değişimler sonucu karanlık kişilik özellikleri gibi negatif kavramlar da örgütsel davranış çalışmalarında yaygın bir şekilde inceleme konusu yapılmaya başlanmıştır (Jonason vd., 2012). Karanlık kişilik özelliği gösteren bireyler rekabetçi, manipülasyon yapma, örgütteki diğer çalışanları kendi çıkarları için kullanma ve sömürme gibi olumsuz davranışlar gösterebilirler. Karanlık kişilik narsisizm, psikopati ve makyavelizm kavramlarından oluşmaktadır (Harms vd., 2011). Karanlık kişilik özelliklerinden olan narsist kişilik özelliği gösteren bireyler hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında kurdukları tüm ilişkilerini kendi menfaatleri doğrultusunda kurmakta, hedeflerine hızla ulaşmak için; iş yerinde yapmaları gereken görevleri yerine getirirken iş arkadaşlarını kullanabilmekte ve başarıyı da sadece kendilerine mal edebilmektedirler (Glad, 2002). Makyavelizm kişilik özelliğine sahip olan bireyler de çalışma yaşamlarında her ne olursa olsun sadece asıl hedeflerine ulaşmayı amaçlarlar (Atinc vd., 2010, s. 513). Örgüt içerisinde kendi gücünü korumak ve güçlü tarafta yer almak isteyen makyavelist bireyler, birçok etkileme taktiklerinden yararlanarak hedeflerine ulaşmaya çalışırlar (Yılmaz, 2012, s. 45; Ertekin ve Ertekin, 2003, s. 107; O'connor ve Morrison, 2001, s. 304). Karanlık kişiliğin son bileşeni olan psikopatinin belirtileri; sorumsuz davranışlardan pişmanlık duymamak, hilekâr davranışlar gösterme, diğer insanların hissedeceği duygusal acılara karşı kayıtsız kalmaktır (Aydoğan ve Serbest, 2016, s. 103). Psikopati özelliği gösteren bireyler de çalışma yaşamlarında sadece hedefe ulaşma odaklı olup; bu yolda iş ortamına verdikleri zararları umursamazlar. Karanlık kişilik özellikleri gösteren bireyler bu negatif özellikleri yüzünden diğer bireylerle uyumsuz ve zorlu ilişkiler yaşamakta olup; örgütün sağlığını olumsuz bir şekilde etkilemektedirler. Bu bireyler düşük iş performansı, iş doyumsuzluğu gibi olumsuz iş davranışları gösterebilmektedirler. Karanlık kişilik özelliği gösteren liderler ise diğer çalışanların stres düzeyinin artmasına sebep olabilmekte ve örgütte negatif davranışların yayılmasına yol açabilmektedirler. Bu kitap bölümünde karanlık kişilik (karanlık üçlü) kavramının ortaya çıkışı, boyutları, nedenleri ve çalışma yaşamı açısından önemine dair bilgilere yer verilecektir.
Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Authors: Badak Ayşe
Published: September 2023

Sürekli değişimlerin getirdiği bilinmezliklerle çevrili hayatın içinde bireylerin başarılarını etkileyen önemli faktörlerden biri de belirsizliklere tahammülsüzlük seviyeleri olarak görülmektedir. Belirsizlikler, yenilikler ve değişimlerin yönlendirdiği iş dünyasında, çalışanların görevlerine odaklanmalarını ve işyeri sorumluluklarını gerçekleştirmelerini zorlaştırmaktadır. Bu süreçte çalışanın belirsizliğe tahammülsüzlük seviyesi başarısını doğrudan etkilemektedir.
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; belirsiz durumlarda bireylerin endişe seviyelerini, problem çözme süreçlerini ve doğru karar verme stratejilerini etkileyen yani görev performanslarını yönlendiren belirsizliğe tahammülsüzlük kavramını detaylıca incelemektir. Bunun yanında belirsizliğe tahammülsüzlüğü en fazla etkileyen ve belirsizliğe tahammülsüzlükten en fazla etkilenen diğer bazı kavramlara da değinilecektir.
Bu doğrultuda, öncelikle belirsizliğe tahammülsüzlük kavramı ve yapısı detaylıca ele alınmış, ileriye yönelik ve engelleyici belirsizliğe tahammülsüzlük kaygı durumları incelenmiştir. Belirsizliğe tahammülsüzlük seviyesi yüksek olan bireylerden bahsedilmiştir. Muğlaklığa hoşgörüsüzlük kavramı ve belirsizliğe tahammülsüzlük kavramları karşılaştırılmıştır. Sonrasında endişe kavramı, endişeli kişiler ve endişenin tedavisinde belirsizliğe tahammülsüzlüğün öneminden bahsedilmiştir. Problem çözme ve karar verme süreçlerinde belirsizliğe tahammülsüzlük seviyesinin etkisi incelenmiş. Son olarak da yöneticilere konu hakkında önerilerde bulunulmuştur.
Örgütlerde Gruplar ve Grup Özellikleri
Authors: Sayan İlknur , Sert Özen Arzu
Published: September 2023

Bu çalışmanın amacı, grupların örgütteki rolünü incelemektedir. Gruplar, grup dinamikleri ve gruplar arası süreçler, örgütlerin ve yönetimlerinin kaçınılmaz ve kritik yönleridir. Grup, bir görevi yerine getiren veya ortak bir hedefe ulaşmaya çalışan birbirine bağlı bir grup insandır. Grup üyeleri düzenli olarak birbirleriyle etkileşime girer ve gruplar, insanların davranışlarını güçlü bir şekilde etkileyebilir. Grupların nasıl ve neden oluştuğuna dair bilgi ve dinamiklerini anlamak, bir grup içinde daha iyi çalışmanıza veya grup etkinliklerini yönetmenize yardımcı olabilir. Bu çalışmada literatür bilgileri doğrultusunda işlenen konular arasında grup tanımı ve benzer kavramlar, grupların özellikleri, gruplara katılma nedenleri, grup oluşum aşamaları, grup yapısı, grup normları ve dinamiği, grup karar süreçleri konuları yer almaktadır. Bu çalışmanın; örgütlerdeki roller, ilişkiler ve gruplarla uygulayıcılar ve araştırmacılar için önemli olacağı değerlendirilmektedir.
Effects of different first-person pronouns and politeness sentence-ending particles in English-to-Thai consecutives interpretation : a case study
Authors:   , Laojariyakun Thornwarat
Published: September 2023

With various first-person pronouns to choose from, interpreters who render English into Thai language sometimes find themselves struggling to determine the most suitable pronoun, especially when they and their speakers are of the opposite sex. This is because the limitations of each pronoun concerning genders of word and the level of formality. Conducted in Le Cordon Bleu Dusit Culinary School (LCBD), this pilot case study explored whether different first-person pronouns as well as presence and absence of politeness sentence-ending particles, a characteristic of Thai language, affected Thai users' preference in consecutive interpreting from English into Thai. Three experiments in cooking demonstration classes were conducted. Each was interpreted by a female interpreter using different pairings of first-person pronouns and politeness sentence-ending particles, followed by questionnaires and interviews of selected participants. The result was that the audience was indeed affected by different choices of pronouns. The gender-neutral casual-to-formal-register occupational pronoun /ʃef/ was highly preferred, while the gender-specific /phǒm/ and the hyper-formal /khâaphacâw/ were deemed less suitable, respectively. One of the most prominent reasons was that the usages of the less-preferred pronouns deviate from the norms of communication in Thai, whether the clash of genders between that of the interpreter and and the words spoken or the hyper-formality. The participants generally did not regard the absence of politeness sentence-ending particles as significant since it was not interpreted as impoliteness and the particles did not seem to serve any semantic purposes.
โอกาสของธุรกิจไทยกับการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เต็มรูปแบบ
Authors:   , เมฆธรรม ปวริศ
Published: September 2023

เอกัตศึกษาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสของผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยหากมีการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เต็มรูปแบบโดยศึกษาจากข้อเท็จจริงของสถานการณ์แรงงานต่างด้าวและสภาพปัยหาของการใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย รวมถึงหลักทฤษฏีการคุ้มครองแรงงานภายใต้กฎหมาย ข้อบท บทบัญญัติและนโยบายต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหลักทฤษฏีเศรษฐกิจแรงงานในมุมมองเศรษฐศาสตร์ของการสร้างความสมดุลและเหมาะสมในการจ้างแรงงานของผู้ประกอบการธุรกิจ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาของการใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงการลักลอบทำงานและความคุ้มครองแรงงานที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสิทธิแรงงานจนกลับกลายเป็นปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศและภาพลักษณ์ประเทศอีกทั้งการจ้างงานในประเทศไทยขาดความเหมาะสมของหลักดุลยภาพ อันเนื่องมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานจากความขาดแคลนแรงงานไทยแต่ทดแทนด้วยแรงงานต่างด้าวส่งผลให้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงต้นทุนของผู้ประกอบการจนกลับกลายเป็นความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงานในประเทศไทย จึงเกิดการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยปรับปรุงกฎหมายแรงงานของประเทศไทยให้อยู่บนหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานเดียวกับกฎหมายสากลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นสรุปได้ว่าการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เต็มรูปแบบนั้นเกิดผลกระทบต่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องภาระค่าใช้จ่ายแต่ผู้เขียนมองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น ถ้าหากผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงโดยนำผลกระทบที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยในระยะยาวที่จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและประเทศ รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต
ความเหมาะสมของการใช้หลักการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศตามหลักแหล่งดึงดูดความสนใจ (Force of Attraction) ในประเทศไทย
Authors:   , ไม้เกตุ ชาญณรงค์
Published: September 2023

ปัจจุบันประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และจากทุน (อนุสัญญาภาษีซ้อน) กับรัฐต่างๆ โดยละเว้นหลักการ Force of attraction ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประเทศแหล่งเงินได้ไม่สูญเสียผลประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีจากการค้าระหว่างประเทศ พบว่ามีอนุสัญญาภาษีซ้อนเพียง 15 ฉบับ จาก 61 ฉบับเท่านั้นที่ประเทศไทยได้นำหลักการ Force of attraction มาปรับใช้
เอกัตศึกษาเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมที่ประเทศไทยจะปรับใช้หลักการ Force of attraction ในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ร่วมลงนามกับรัฐต่างๆ ให้มากขึ้น ตลอดจนศึกษาแนวทาง และประโยชน์จากการปรับใช้หลักการ Force of attraction ในทุกอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ประเทศเคนยาได้ร่วมลงนามกับรัฐต่างๆ เพื่อให้เป็นกลไกช่วยเหลือประเทศเคนยาในการจัดเก็บภาษีจากนักลงทุนต่างชาติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันประเทศเคนยาเป็นประเทศกำลังพัฒนา และมักเป็นประเทศแหล่งเงินได้เป็นหลัก หลักการ Force of attraction นี้จึงเป็นกลไกที่ดีที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศเคนยาเอาไว้ ซึ่งเป็นสถานภาพที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย และมีความเหมาะสมที่จะศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยงานศึกษาเล่มนี้จัดทำขึ้นอาศัยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ
จากการศึกษาหลักการ Force of attraction สามารถสรุปผลได้ว่าประเทศไทยสมควรที่จะกลับมาพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับใช้หลักการ Force of attraction เช่นเดียวกับการปรับใช้ในประเทศเคนยา เพื่อลดช่องโหว่การหลบเลี่ยงภาษีของนักลงทุนต่างประเทศ โดยลดความกังวลที่จะสูญเสียฐานการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นจุดช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงมีความน่าสนใจเข้ามาลงทุนมากกว่าการเชิญชวนนักลงทุนด้วยการใช้นโยบายทางภาษี ปัจจัยทดแทนอื่น เช่น ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์การคมนาคม ความได้เปรียบในแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพสูง
จากปัจจัยส่งเสริมอื่นๆ ที่ประเทศไทยมี อีกทั้งเป็นปัจจัยที่สามารถเข้ามาทดแทนการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติด้วยนโยบายภาษี ย่อมเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถที่จะนำหลักการ Force of attraction เข้ามาปรับใช้ในอนุสัญญาภาษีซ้อนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย และเพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในประเทศไทย
ผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 335 ศึกษาเฉพาะกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
Authors:   , นุ้ยแดง ภาริตา
Published: September 2023

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ ซึ่งบางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นไปโดยล่าช้า โดยแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามมาตรา 335
ผู้เขียนได้นำมาวิเคราะห์โดยนำสภาพปัญหาการขายทอดตลาดห้องชุดที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี พบว่ามาตรา 335 นี้กำหนดหลักทั่วไปกรณีมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้จดทะเบียนโดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ โดย
ก่อนที่จะทำการขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคล
อาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพื่อการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 30 วัน ซึ่งหากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกำหนดเวลาหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชำระ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ แต่ยังเกิดอุปสรรคในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ประมูลมาจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีให้กับผู้ซื้อ NPA นั้น เกิดจากการที่ไม่สามารถจัดหาหนังสือรับรองการปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ผู้เขียนจึงเสนอควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 335 เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระ หากนิติบุคคลไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชำระหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชำระต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกำหนดเวลา และความปรากฏในภายหลังจากที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาเป็นของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดแล้ว ว่ามีหนี้ค่าใช้จ่ายก่อนวันที่ขายทอดตลาด ก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้ค้างชำระตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ที่ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่อมาจากการขายทอดตลาดต้องรับผิดชอบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามมาตรา 335 วรรคหนึ่ง ให้กับผู้ซื้อทรัพย์ต่อจากผู้ที่ซื้อทรัพย์มาจากการขายทอดตลาดหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่อมาโดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้ดังกล่าว
การแปลหนังสือสำหรับเด็กแระเภทหนังสือภาพเปิด-ปิด เรื่อง Stephen Biesty's Giant Vehicles ของ Rod Green และ Stephen Biesty
Authors:   , เช็ค ช่อแก้ว
Published: September 2023

สารนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการแปลตัวบทที่เป็นหนังสือสำหรับเด็ก ประเภทหนังสือภาพที่มีแผ่นเปิด-ปิด เรื่อง Stephen Biesty's Giant Vehicle เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางการแปลที่เหมาะสม และให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร อันเป็นการทำให้ตัวบทแปลมีอรรถรสที่สามารถเทียบเคียงกับตัวบทต้นฉบับได้ ความรู้และทฤษฎีที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเด็กที่ใช้รูปภาพ ความรู้เกี่ยวกับหนังสือภาพที่มีแผ่นเปิด-ปิด ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย การวิเคราะห์ตัวบทของคริสติอาเน นอร์ด และทฤษฎีหลากรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการแปลสื่อที่เป็นหนังสือภาพ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ข้างต้นได้ช่วยให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจในตัวบทต้นฉบับ รวมทั้งมองเห็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข ทำให้ผู้วิจัยสามารถแปลหนังสือเล่มนี้ออกมาโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม จัดเรียงเนื้อหาบนหน้ากระดาษโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพและตัวหนังสือ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ผู้จัดทำตั้งเอาไว้
มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการใช้ผลขาดทุนทางภาษี
Authors:   , ด่านสวัสดิ์วงศ์ ดวงฤทัย
Published: September 2023

กระบวนการหลีกเลี่ยงภาษีขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
หนึ่งในรูปแบบนั้นก็คือการใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่สะสมมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบันตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากรที่สามารถนำผลขาดทุนทางภาษีมาหักเป็น
รายจ่ายทางภาษีได้ โดยกฎหมายยังมีช่องว่างที่เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่งวิธีนี้ทำให้องค์กรที่มีผลขาดทุนทางภาษีที่สะสมมา
เป็นจำนวนมากมุ่งหาโอกาสในการสร้างรายได้ทางภาษีที่เป็นจริงหรือไม่จริงก็ตามเพื่อนำมาหักกับผล
ขาดทุนทางภาษีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประหยัดภาษีหรือเรียกว่าเป็นการหลีกภาษีที่ยอมรับได้
(Acceptable Tax Avoidance) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีพยายามที่จะหาข้อได้เปรียบทางภาษีจากข้อกำหนด
ด้านเวลาสำหรับผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่งหากไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีแล้วจะสูญเสีย
ประโยชน์ไป
จากกรณีศึกษาที่ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างมาศึกษาในเอกัตศึกษานี้ บริษัทจำกัดแห่งหนึ่งได้มีผล
ขาดทุนทางภาษีที่สะสมยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันอยู่จำนวนมาก และได้มี
การสร้างรายได้จากการได้รับการยกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำมาใช้หักกับผลขาดทุนทาง
ภาษีที่มีโดยนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษี ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประหยัด
ภาษีและทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นในระดับกลุ่มบริษัท จากการศึกษาผู้เขียนจึงเสนอแนะว่า
บทบัญญัติของประมวลรัษฎากรตามมาตรา 65 ตรี (12) จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน
การหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการใช้ผลขาดทุนทางภาษีโดยกำหนดให้มีการกฎเกณฑ์ในการ
ใช้ที่รัดกุมมากขึ้น และควรให้มีมาตรการอื่นๆ ที่กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับผล
ขาดทุนทางภาษี เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในการหลีกเลี่ยงภาษี
ดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีจากการใช้ผลขาดทุนทางภาษีตามแนว
ปฏิบัติของ OECD ซึ่งอาจนำกฎเกณฑ์ของประเทศอังกฤษที่คำนึงถึงระยะเวลาทางภาษีซึ่งเป็นหลัก
มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีตามเป้าหมาย (Targeted anti-avoidance rule หรือ TAAR)
โดยถูกออกแบบมาเพื่อการดำเนินการป้องกันพฤติกรรมบางประเภทที่พยายามใช้ประโยชน์จากกฎ
ต่างๆ มาเป็นต้นแบบในการนำมาปรับใช้ได้ นอกจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบันที่มีการพัฒนามากและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารภาษีที่ดีที่จะต้องมีความ
ยืดหยุ่น โดยให้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีอาคารชุด
Authors:   , ยุวรี ชญานิศ
Published: September 2023

จากแนวโน้มการของอสังหาริมทรัพย์ประเภท ที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ อาคารชุดโดยปัจจุบันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับอดีตซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยและระบบคมนาคม ดังนั้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอาคารชุด จึงควรมีสัญญาที่มาป้องกันความเสี่ยงทางด้านเงินดาวน์หรือการทำสัญญาในลักษณะที่คล้ายกับการการทำสัญญาประกันภัย คือ สัญญาดูแลผลประโยชน์สำหรับคุ้มครองเงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นคนกลางที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ผู้ดูแลประโยชน์ของคู่สัญญาโดยวางหลักฐานแห่งการชำระหนึ้เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว มาเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ให้ได้รับความเป็นธรรมควบคู่ไปกับการทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนส่งมอบห้องชุด ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 รวมเป็นระยะเวลา 11 ปี ที่มีการประกาศใช้กฎหมายนี้แต่ก็ยังถือว่าไม่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายเท่าที่ควร เพราะถึงแม้จะมีการแก้ไขแล้วแต่ก็ยังต้องใช้ความสมัครใจของคู่สัญญาเป็นสำคัญและประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนมากยังไม่ทราบว่ามีกฎหมายนี้และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งเป็นอันแสดงให้เห็นถึงปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้จากการศึกษาข้อเท็จจริงและมาตรการทางกฎหมาย ผู้ศึกษาพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ผ่านการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาที่ดีมีประโยชน์ คุ้มครองป้องกันความเสี่ยงของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจก่อนส่งมอบทรัพย์สิน และสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ โดยในกรณีของอาคารชุดจะมีในลักษณะที่ผ่อนชำระเงินดาวน์ยังไม่ครบหรือการก่อสร้างอาคารชุดยังไม่แล้วเสร็จในการปรับปรุงมาตรการดังกล่าวเป็นกฎหมาย
จากผลการศึกษาปัญหาการใช้กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยศึกษาการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอาคารชุดของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะในการศึกษาถึงแนวทางและความเป็นไปได้ของการเพิ่มเติมมาตรการที่จำเป็นบางประการ เพื่อให้สัญญาดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลอย่างสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมการซื้อขายห้องชุด ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการศึกษาถึงแนวทางและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการทางกฎหมายด้านการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ตามประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเพื่อใช้บังคับสำหรับประเทศไทยต่อไป
ความไม่สอดคล้องในการเฉลี่ยภาษีซื้อในกิจการที่ไม่อยู่ในบังคับให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: ศึกษากรณี เงินปันผลของกิจการโฮลดิ้ง (Holding Company)
Authors:   , ลึกมณี พงศชา
Published: September 2023

ในปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น
โดยรายได้ส่วนใหญ่ของ Holding Company คือเงินปันผล ซึ่งไม่ใช่ “บริการ” ตามนิยามของมาตรา 77/1(10)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ใช่กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added Tax (VAT) ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร (Out of scope) แต่ในบางครั้งกิจการอาจมีรายได้อื่นนอกจากเงินเงินปันผล เช่น รายได้การให้บริการ ส่งผลให้กิจการอาจมีทั้งรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Non-VAT) และรายได้ที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Out of scope) หากกิจการมีต้นทุนเกิดขึ้นกับ กิจการ (VAT) กิจการสามารถเครดิตหรือขอคืนภาษีซื้อได้ แต่ถ้าหากกิจการมีต้นทุนที่นำไปใช้กับกิจการทั้ง 3 ประเภท เช่น ต้นทุนสาธารณูปโภค กิจการจะต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 29 ให้เฉลี่ยภาษีซื้อโดยใช้วิธีการเฉลี่ยตามรายได้ 2 ประเภท คือรายได้จากกิจการ VAT และกิจการ Non-VAT แต่ไม่รวมถึงกิจการ Out of scope ส่งผลให้กิจการใช้เครดิตภาษีซื้อได้ไม่ถูกต้องตามสัดส่วนของรายได้ที่แท้จริง เนื่องจากกิจการมีสัดส่วนรายได้ของกิจการ Out of scope เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นสัดส่วนของฐานที่นำไปเฉลี่ยภาษีซื้อย่อมไม่ถูกต้องกับสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นจริง
สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น พบว่าไม่ควรกำหนดข้อยกเว้นในการไม่รวมเงินปันผลเป็นฐานของรายได้ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ เนื่องจากรายได้เงินปันผลถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นรายได้
Non-VAT กล่าวคือ ทั้ง รายได้ Non-VAT และ Out of Scope ไม่สามารถใช้เครดิตหรือขอคืนภาษีซื้อได้ มีเพียงรายได้ VAT เท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ดังนั้นควรกำหนดรายได้ในการเฉลี่ยภาษีซื้อให้มี 2 ฐาน คือรายได้ VAT และ Non-VAT (รวม Out of scope) ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประมวลรัษฎากร และสอดคล้องกับที่ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อของประเทศสิงคโปร์ที่แบ่งฐานรายได้ในการเฉลี่ยภาษีซื้อเป็น 2 ฐาน คือรายได้ GST รายได้ Non-GST เท่านั้น
โดยบทสรุปจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 29 ควรกำหนดวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อให้ชัดเจนว่า “การเฉลี่ยภาษีซื้อสำหรับกิจการ VAT คือการนำรายได้ที่เกิดจากกิจการ VAT หารด้วยรายได้ทั้งหมดของกิจการ” พร้อมทั้ง มีตัวอย่างการคำนวณเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในการเฉลี่ยภาษีซื้อ และส่งผลให้การใช้สิทธิในการเครดิตหรือขอคืนภาษีซื้อถูกต้องและชัดเจนตามสัดส่วนของรายได้มากยิ่งขึ้น และลดข้อพิพาท ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้เสียภาษีและกรมสรรพากรได้ในอนาคต
ปัญหาการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการให้บริการด้านการสอบบัญชีโดยกิจการสอบบัญชี
Authors:   , อำนวยสกุล พรณิชา
Published: September 2023

การให้บริการด้านการสอบบัญชี จัดเป็นการให้บริการโดยวิชาชีพอันจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการสอบบัญชีรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการให้บริการด้านการสอบบัญชีถือว่าเป็นธุรกิจที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากกฎหมายไทยได้กำหนดให้งบการเงินของกิจการต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยเอกชน และหน่วยงานรัฐ มั่นใจได้ว่า สถานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แสดงในงบการเงินของกิจการได้สะท้อนถึงความเป็นจริงที่สุดตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
ทั้งนี้ รัฐได้มีเจตนารมณ์ในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับให้บริการด้านการสอบบัญชีตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเริ่มใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแทนระบบภาษีการค้าอันมีการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนและไม่เป็นธรรม เนื่องจากขณะนั้นยังมีผู้ประกอบการหรือบริษัทที่ใช้บริการสอบบัญชีที่เป็นกิจการขนาดเล็กซึ่งมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่มาก รัฐจึงไม่ต้องการให้ผู้ประกอบการดังกล่าวมีภาระจากค่าบริการสอบบัญชีที่สูงขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่บังคับใช้แทนภาษีการค้า
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าในปัจจุบัน สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ มีจำนวนผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการด้านการสอบบัญชีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากรจึงไม่ได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์เท่าอดีตและทำให้เกิดปัญหา นั่นคือ นอกจากกิจการสอบบัญชีภาระต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้แล้ว ผลการดำเนินงานและภาษีนิติบุคคลของการสอบบัญชีก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงอีกด้วย รวมถึงยังทำให้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มขาดตอน
จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า การให้บริการด้านการสอบบัญชีไม่ควรได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการด้านการสอบบัญชีไม่มีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับกรณีของกองทุนรวม และนอกจากว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เมื่อเทียบกับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการด้านการสอบบัญชีแล้ว การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังทำให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มสูงสุดเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นในมาตรา 81(1)(ฌ) ทำให้สรุปได้ว่า รัฐควรมีการพิจารณาจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการด้านการสอบบัญชีเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับรัฐสำหรับใช้บริหารประเทศให้พัฒนาเพื่อสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
แนวทางในการนำค่าใช้จ่ายเงินบริจาคที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเป็นยอดยกไปเพื่อหักค่าใช้จ่ายเงินบริจาคของประเทศไทย
Authors:   , พาบุญ วันวิสาข์
Published: September 2023

จากการศึกษาการใช้สิทธิประโยชน์เงินบริจาคในประเทศสิงคโปร์ พบว่ามีการให้สิทธิประโยชน์ในการนำเงินบริจาคที่ไม่สามารถใช้สิทธิในปีภาษีปัจจุบัน เนื่องมาจากมียอดเงินบริจาคมากกว่ารายได้ในปีภาษีเดียวกัน โดยสำนักงานสรรพากรสิงคโปร์มีการให้สิทธิประโยชน์โดยการนำเงินบริจาคดังกล่าวยกไปใช้ได้ภายใน 5 ปีภาษีถัดไป เนื่องมาจากประเทศสิงคโปร์มีนโยบายในการกระตุ้นให้ผู้เสียภาษีมีการช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาค
เมื่อทำการศึกษาการหักเงินบริจาคในประเทศไทยตามประมวลรัษฎากร ที่มีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรา 65 ตรี (3) และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่เกี่ยวข้องโดยให้สิทธิในการหักเงินบริจาคเป็นจำนวน 2 เท่า แต่หักได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายเงินบริจาคในปีภาษีที่เงินบริจาคเกิดขึ้นสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาคสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่าการหักเงินบริจาคดังกล่าวไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสียภาษี และยังส่งผลให้ไม่สามารถผลักดันให้ผู้เสียภาษีมีการบริจาคเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ขั้นตอนในการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการบริจาคของประเทศไทยนั้นจะเริ่มต้นจากมีมติคณะรัฐมนตรีออกมา โดยจะมีสถานะและผลทางกฎหมาย คือ การใช้อำนาจบริหารของคณะรัฐมนตรี ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายตามแบบพิธีและไม่มีผลบังคับต่อประชาชน และในเวลาต่อมาถึงจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรตามลำดับ ซึ่งในการจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการการบริจาคที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักทางภาษีอากรนั้น ผู้เสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดเท่านั้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิในการนำค่าใช้จ่ายเงินบริจาคที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในปีปัจจุบันเป็นยอดยกไปเพื่อใช้สิทธิในอีก 5 ปีภาษีของประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นการยึดตามหลักความแน่นอนและการประหยัดของสิทธิที่ผู้เสียภาษีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาพึงมีจะได้รับสิทธิที่เกิดจากความเสียสละเงินหรือทรัพย์สินต่างๆเพื่อบริจาคให้กับองค์การที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยงานที่มีการให้ความช่วยเหลือกับสังคม และเพื่อเป็นประโยชน์และลดภาระของรัฐบาลในการที่จะทำให้ประเทศพัฒนาในด้านต่างๆต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจึงควรนำมาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทย