bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkarakter Bangsa Berlandaskan Aktualisasi Pancasila
Authors: Karsa Topan
Published: July 2023

Abstrak Penulisan ilmiah ini berorientasi untuk mengetahui bagaimana membangun hukum nasional Indonesia yang berkarakter Pancasila. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode Penelitian Hukum Sosiologis (socio legal research). Hukum yang dibangun bukan berdasar karakter bangsanya sendiri, tentu akan membawa pengaruh terhadap penegakan dari hukum itu sendiri artinya respon dari masyarakat selaku subyek sekaligus obyek dari hukum tidak optimal. Hal mana terjadi karena hukum yang ada tidak dapat diterima secara sosiologis, yuridis maupun filosofis. Akibat selanjutnya hukum tidak efektif dalam menjalankan fungsinya mewujudkan kemanan, perdamaian, ketentraman, dan keadilan. Ketidak efektifan hukum tersebut jika terus menerus terjadi, maka keinginan menjadikan hukum sebagai panglima akan sulit terwujud. Pembangunan hukum Indonesia yang berkarakter pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai sila dalam Pancasila menjadi dasar pengembangan hukum dan ilmu hukum Indonesia, menjadi acuan, pengejawentahan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan, pengamalan, dan penegakan hukum Indonesia yang relevan dengan Pancasila. Hukum Indonesia yang berkarakter adalah hukum yang Pancasilais, yang tidak akan terwujud tanpa ada usaha mewujudkannya, utamanya pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam pembentukan/ pembangunan hukum Indonesia. Beberapa langkah dalam pembentukan hukum yang lazim adalah melalui berbagai cara diantaranya: legislasi, judge made law, customary contract. Kata Kunci: Pembangunan Hukum, Berkarakter Bangsa, Aktualisasi Pancasila.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn.Liwa)
Authors: Silpa Made
Published: July 2023

Abstrak Upaya penanggulangan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertugas menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter maupun tenaga medis dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw, b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liwa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (library research) dan data lapangan (field research). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medismeliputi faktor intrinsik (lingkungan keluarga yang kurang baik, usia dan intelegensia, dan Psikologi bakat jahat, kepribadian), faktor ekstrinsik (tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan pergaulan, Niat dan Kesempatan), lemahnya pendidikan agama dan etika, kurangnya pendidikan kesehatan, kurangnya pengawasan. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat dengan sengaja melakukan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medisdalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw  berupa pidana dengan pemidanaan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 64 jo Pasal 83Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dengan vonis pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Bukan Tenaga Medis
Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan
Authors: Hadri Hadri , Umami Ariza , Irvan Muhammad
Published: July 2023

Abstrak Pemulihan hak terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas (vrijspraak) oleh pengadilan  merupakan suatu upaya pengembalian hak-hak hukum oleh negara kepada terdakwa, yang mana ini telah terjamin di dalam hukum pada Bab XII,Bagian Kesatu Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95, Pasal 96 , Pasal 81, dan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, maka telah terjaminlah hak hak bagi terdakwa maupun korban salah tangkap yang diputus bebas oleh pengadilan, dan oleh sebab itu secara otomatis terdakwa ataupun korban salah tangkap bisa mendapatkan pemulihan berupa ganti rugi ataupun rehabilitasi.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakaukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber terkait guna mendapatkan data secara komprehensif .Penegak hukum harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum secara adil serta memberikan penjaminan kepastian hak hak hukum kepada terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas oleh pengadilan.  Kata Kunci : Penerapan, Pemulihan, Hak Hukum, Terdakwa Vrijspraak
Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Coronavirus Disease 2019 Berdasarkan Surat Edaran No. SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 (Studi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
Authors: Putra Tubagus Arjuna
Published: July 2023

Coronavirus Disease 2019, PSBB, Pembinaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Surat Edaran No. SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Coronavirus Disease 2019
Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT.Tjk)
Authors: Rivaldo Deska , Hartono Bambang , Hasan Zainudin
Published: July 2023

Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk pengeroyokan. Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat.Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jerah bagi si pelaku. Terkait pengeroyokan terdapat sebuah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Bapak dan Anak kandungnya yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana telah diputus Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 61/Pid/2020/PT.Tjk.  Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka berdasarkan Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan  empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir.
Tinjauan Yuridis Eksistensi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Nurahman Dwi
Published: July 2023

Abstrak Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimana eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah, b. Apa hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yakni mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yaitu ketidaktahuan pemahaman tentang TP4D di lingkungan birokrat Pemerintah Daerah Lampung Utara sehingga menimbulakan keragu-raguan dalam pelaksanaan pemabngunan daerah dan khawatir akan adanya TP4D sehingga lebih banyak menutup informasi. Kata Kunci:         Eksistensi, Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah, Pembangunan, Korupsi
Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung
Authors: Hadi Satrionur
Published: July 2023

AbstrakMasa Pandemi telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan masyarakat harus memutar otak khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada orang sampai melakukan suatu tindakan nekat untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan sampai melakukan tindak kriminal. Untuk anak sendiri ada yang sampai melakukan prostitusi dikarenakan tekanan biaya hidup termasuk gaya hidup yang tidak terpenuhi karena menurunnya pendapatan orang tua.                    Korban-korban trafficking kebanyakan anak dan perempuan yang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedophilia, bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain berperan sebagai pelacur.Sehubungan hal tersebut di atas anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka bagi orang tua atau walinya mempunyai kewajiban memberikan, menjamin, dan memelihara agar anak dapat melakukan apa yang di kehendaki orang tuanya, masyarakat dan negara dan tidak melawan atutan-aturan yang telah di tetapkan oleh negara dalam undang-undang. Prostitusi Anak saat ini di Bandar Lampung khususnya pada masa pandemi covid 19, telah menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi secara serius, ditandai kasus-kasus baru yang bermunculan,  Terdapat berbagai bentuk Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya, mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan. Keywords : Trafficking, Anak, Prostitusi
Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)
Authors: Hasibuan Sd.fuji lestari , Melisa Melisa , Anggraini Novel
Published: July 2023

Abstrak Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.Penelitian mengenai Analisis  Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris dan Secara normative.Didalam UU No.2 Tahun 2002 terdapat tugas pokok  anggota kepolisian yaitu  Polisi diberikan peran tertentu, sehingga polisi dihadapkan pada suatu tuntutan yang tidak diminta dari warga masyarakat. Karena itu, Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan masyarakat dibenarkan menghindari bahaya.Kata Kunci: Kepolisian, Kamtibmas, Komprehensip
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung)
Authors: Malagano Tahura
Published: July 2023

ABSTRAK Pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak hak warga binaan khususnya remisi sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali.Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi? dan apa saja hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi?Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti dalam hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Sesuai yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1, 2 dan 3 peraturan tersebut. Hal ini lebih ditekankan bagi narapidanan korupsi yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).Kata Kunci :    Pemberian, Remisi, Terpidana, Korupsi
LEGA L STANDING PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BAGI KEBERLANJUTAN EK0SISTENSI PULAU UNTUNG JAWA KEPULAUAN SERIBU MENUJU KEBIJAKSANAAN ECOSYSTEM SERVICES
Authors: Sukamto Bambang , - Ritawati , Farhani Hilma , Yusri Muhammad Iqbal , Suhara Edi
Published: July 2023

Hutan Mangrove adalah Kawasan yang sangat penting dalam menjaga sebuah pulau dari abrasi karena hempasan ombak yang terus menerus, ekosistem Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita diantarnya sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain Hutan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Penanaman Hutan Mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, namun tidak secara khusus menyatakan bahwa Pulau Untung Jawa adalah pulau yang menjalani program penanaman  mangrove kembali, namun ada beberapa keputusan Menteri lingkungan Hidup, dan Menteri KLH serta Perda DKI Jakarta menyatakan bahwa kepulauan seribu adalah bahagian dari program penanaman mangrove, karena Pulau Untung Jawa bahagian dari kepulauan seribu. Kata kunci : Penanaman Mangrove, Legal standing
Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu ?
Authors: Rezualto Rafi , Salsabila Arsy Ninda , Abriyani Elva
Published: July 2023

Semua orang menginginkan keadilan. Orang-orang berbahaya dan hidup dikelilingi oleh orang lain yang dapat mengancam kebenaran mereka sebagai manusia, dengan demikian merampas kebenaran dan kekerasan orang lain. Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah survei deskriptif dengan metode survei kepustakaan. Tujuan dari metode studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai bahan pustaka. Keadilan adalah sesuatu yang harus dituntut dan ditegakkan oleh semua orang dan golongan. Jadi, untuk menjadikan negara kita sebagai negara di mana keadilan sosial dapat dipraktikkan, kita harus menyadari pentingnya tindakan yang adil untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua.
KAJIAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Authors: - Susilawati , Rohani Rohani
Published: July 2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disingkat dengan KPPU) merupakan lembaga organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan bagaimanakah sistem Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha di Indonesia.KPPU hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktek monopli dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Jenis Pisau Badik Beracun
Authors: Merci Yohanes , Jainah Zainab Ompu , Ainita Okta
Published: July 2023

ABSTRAK Pada Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot menyatakan terdakwa Azwanto. HR Alias Wanhal Bin Halimi (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah sebagai pelindung namun setelah diselidiki faktor penyebabnya adalah untuk melakukan tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk jenis pisau badik beracun berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/PN Kot sebagai berikut hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan mengacancam keselamatan orang lain, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pisau Badik Beracun
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Authors: Malagano Tahura , Darpin Darpin
Published: July 2023

Tujuan dalam penelitian ini untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik , serta meninjau perumusan sanksi pidana. UU Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana, UU ITE terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Kata Kunci: Hukum Pidana,Teknologi Informasi, Jenis Pidana.
Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua
Authors: Hadi Satrionur , Hasibuan Sd.fuji lestari , Wanindra Prandi
Published: July 2023

AbstrakIlmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.Bedah mayat forensik semata-semata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Terkait adanya ketentuan perundangan, maka dalam roses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana.Kata Kunci : Ilmu Forensik, Bedah Mayat, Perkara Pidana
Dampak kehadiran bhayangkara pembina keamanan Dan ketertiban masyarakat(bhabinkamtibmas) Dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam
Authors: Amri Khairul
Published: July 2023

Security disturbances are events that cause disruption of security stability in the community, both criminal and social problems, which are now familiar to some Indonesian people, so it is deemed necessary to adopt the concept of Community Policing (Community Policing) or commonly abbreviated as "Polmas". In order to create security in the community, the National Police are given the task according to the law so that the Police are able to create comfort and security in the community. The spearhead of the implementation of community policing is the Bhayangkara Supervisor of Community Security and Order (BHABINKAMTIBMAS) who is a Community Officer (Police Officer) who is a member of the National Police in charge of fostering Bhabinkamtibmas and is also a Polmas officer in the Village/Kelurahan. The main problem examined in this study is 1. How Bhabinkamtibmas in fostering security in the Matur community; 2. What is the impact of the presence of Bhayangkara, the builder of public security and order (Bhabinkamtibmas) of the National Police in handling minor crimes (Tipiring) in the jurisdiction of the Matur Police, Agam Regency. The research method used in this research is empirical juridical also known as field research. Data sources consist of primary data and secondary data. Data was collected by means of interviews and document studies. Then the data collected was analyzed qualitatively. The results of the study indicate that Bhabinkamtibmas has the main task of fostering security and order in the Matur community and the impact of the presence of Bhabinkamtibmas Polri in handling minor crimes at the Matur Police
Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Authors: Melati Dwi Putri , Januri Januri , Darussalam Darussalam
Published: July 2023

ABSTRAKDi indonesia memiliki lembaga atau organisasi hukum yang sering disebut dengan advokat yang mana menjadi wadah seseorang yang berprofesi sebagai advokat/ pengacara terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang profesi advokat atau pengacara yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tidak luput dari aturan dan/atau hukum yang ditetapkan oleh Negara atau masyarakat dan agama. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman kekerasan anak sangat beragam baik dari segi bentuk kekerasan, pelaku kekerasan, tempat terjadinya kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Peranan advokat dalam mendampingi dan melindungi anak korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan agar anak mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum yang berlaku di indonesia sehingga anak mendapatkan jaminan untuk kesejahteraan. Kata kunci : Peran Advokat, Perlindungan Hukum, Kekerasan anak
Faktor Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Sedang Bertugas (Studi Putusan Nomor: 1067/Pid.B/2021/Pn Tjk)
Authors: Ridwa Muhammad Ryan , Zainah Zainab Ompu , B Erlina
Published: July 2023

Abstrak Penganiayaan terhadap tenaga kesehatan oleh keluarga pasien seharusnya tidak perlu terjadi.Bila pasien mendapati kelalaian dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya, mereka bisa meminta pertanggung jawaban baik secara hukum perdata atau pidana sesuai undang-undang yang berlaku.Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas adalah faktor emosi dan faktor lingkungan.Namun dalam penelitian ini faktor yang paling dominan adalah faktor emosi.Penganiayaan terhadap tenaga kesehatan oleh keluarga pasien seharusnya tidak perlu terjadi.Bila pasien mendapati kelalaian dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya, mereka bisa meminta pertanggung jawaban baik secara hukum perdata atau pidana sesuai undang-undang yang berlaku. (2) Upaya penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas adalah dengan upaya represif dan preventif.  Upaya represif yaitu dengan Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Pelaku didakwa dengan Pasal 170 KUHP Ayat (1), Pasal 214 Ayat (2) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sedangkan upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya kepada masyarakat agar mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, dan peran Kepolisian juga dapat menanggulangi kejahatan penganiayaan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan kejahatan agar mereka mengetahui sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan bila mereka melakukan kejahatan dan peran penegak hukum yang mengayomi masyarakat, sehingga pelaku akan memahami perilaku yang ia perbuat adalah salah, yang bertujuan agar pelaku mengarah ke hal-hal yang lebih positif. Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Kejahatan Penganiayaan, Tenaga Kesehatan.
Juridical Analysis of the Distribution of Joint Assets in Divorce According to Indonesian Positive Law
Authors: Hong Carissa Patricia , Ananda Jelita Safitri , Riser Muh. Abriel Givari
Published: July 2023

In a divorce, there is a process of dividing joint assets. Issues regarding joint assets often occur between ex-husbands and ex-wives. For Muslims, the provision for sharing joint assets is contained in article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) that "widows or widowers who are divorced, each is entitled to half of the joint assets as long as the marriage agreement is not specified otherwise". Referring to this article, it means that a husband and wife who are divorced are entitled to half or half of the joint property as long as there is no marriage agreement. Meanwhile, for adherents of other religions it is regulated in the Criminal Code which is stated in Article 128 of the Civil Code. According to the Civil Code, division can be made based on the distribution of evidence submitted by plaintiffs and defendants. Basically, these two articles stipulate that in the event of a divorce, the property is divided 50:50. The division of joint assets can be filed together with a divorce suit and does not have to wait for a divorce decision from the court. The formulation of the problem in this study is a juridical analysis of the division of joint assets in divorce according to Indonesian positive law. This research uses normative research with descriptive research specifications and uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are arranged systematically, reviewed, and then concluded.
Cultural Practices of Managing Social-Cultural Activity: Foreign Experience and Domestic Realities
Authors: Dychkovskyy Stepan , Maksymchuk Maksym , Poslavskyi Anton , Stoliarchuk Nataliia
Published: July 2023

The issue of cultural development in general, as well as the features of management in the social-cultural sphere, have become especially relevant in recent years in connection with introducing quarantine measures related to spreading COVID-19 in the world, Russia’s military actions in Ukraine and economic and political changes in the world. State authorities in many countries attach particular importance to the issue of forming an effective management environment for social-cultural activities. They put forward new high requirements for training specialists in this field, which would meet the challenges of time and the development trends of the world community. In particular, the sphere of musical culture in many countries of the world is recognized as a state priority, since it is the basis of society’s cultural, spiritual, social, political and economic development. The social-cultural sphere, as a system of state and public institutions, is responsible for the state of developing and functioning of the state and society. The purpose of the academic paper is to clarify the features of foreign and domestic practice of managing social-cultural activities, highlighting the principal factors, problems and prospects for developing this field. In the course of the research, bibliographic and analytical methods were used to study scientific literature on managing social-cultural activities. Along with this, induction, deduction, analysis, synthesis of information, system-structural, comparative, logical-linguistic methods, abstraction, and idealization were applied to study and process data. Moreover, the research authors conducted a questionnaire in online mode, in the course of which the viewpoint of scientists conducting research in the field of managing social-cultural processes and heads of cultural and educational institutions working in Ukraine and abroad was studied regarding the key practical aspects of this issue. Based on the research results, the main and most important theoretical aspects of implementing cultural practices of social-cultural work, primarily in the area of musical art, have been established.
İç hastalıkları hemşireliği dersi uygulamalarının hemşirelik öğrencileri tarafından değerlendirilmesi
Authors: ERSOY Sıddıka , ATEŞ Mahmut , TURAN Muhammet Can , DEMİREL Mutlu
Published: July 2023

Amaç: Klinik eğitim/uygulama hemşirelik eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Uygulamalarda, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlaması, eğitimin etkinliğini ve eğitimin sonuçlarının olumlu şekilde değerlendirilmesini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; Hemşirelik bölümü öğrencilerinin iç hastalıkları hemşireliği dersinin aktif olarak anlatıldığı dönemde yaptıkları iç hastalıkları hemşireliği klinik uygulamalarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesini sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Yapılan literatür taraması sonrasında araştırmacılar tarafından oluşturulan anket Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümü sosyodemografik verileri içeren kişisel bilgi formu olarak hazırlanmıştır. İkinci bölümü ise, iç hastalıkları hemşireliği uygulamalarına ilişkin etkilenme/tutum geliştirme düzeyini belirlemeye yönelik 30 farklı değerlendirme sorusundan oluşmaktadır. Bulgular: Sosyodemografik verilerle öğrencilerin uygulama yeterliliğine ilişkin düşünceleri karşılaştırıldığında; sosyodemografik verilerin uygulama yeterliliği hakkındaki düşünceler üzerinde anlamlı etkisi olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Öğrencilerin uygulama yeterliliğine ilişkin düşüncelerini daha net biçimde değerlendirmek için anket sorularına verilen cevaplar puanlanmıştır. Buna göre öğrencilerin %64,90’ı iç hastalıkları hemşireliği kapsamında yapılan uygulamayı yeterli bulmaktadır. Sonuç: Öğrencilerin uygulamayı yeterli bulmamasına neden olan faktörler değerlendirilerek yapılacak yeni düzenlemelerle eğitim kalitesi ve memnuniyeti artırmaya yönelik planlamalar ve uygulamalar yapılabilir.
In Brief: Alternatives to Mifepristone for Medication Abortion
Authors:   Editors from The Medical Letter
Published: July 2023

The possibility that use of mifepristone (Mifeprex, and generics) may be restricted has led to questions about alternatives for medication abortion.
Tofersen (Qalsody) for ALS
Authors:   Editors from The Medical Letter
Published: July 2023

Tofersen (Qalsody – Biogen), an intrathecally administered antisense oligonucleotide, has received accelerated approval from the FDA for treatment of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in adults who have a mutation in the superoxide dismutase 1 (SOD1) gene.
Talazoparib (Talzenna) for Prostate Cancer
Authors:   Editors from The Medical Letter
Published: July 2023

The oral poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor talazoparib (Talzenna – Pfizer) has been approved by the FDA for use in combination with the androgen receptor blocker enzalutamide (Xtandi) for treatment of adults with homologous recombination repair (HRR) gene-mutated metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).
Mirroring the African Self and Mobility in Development Projects
Authors: Stoica Diana
Published: July 2023

The aim of this paper is to explore and argue around the symbolist of the infrastructure in the modeling of an African recognition in global development and sustainability narratives (the African Self), in the context of a broader mobility discourse. The necessity of such an analysis consists in the need for reconfirmation of development projects as narratives of change, but also in the need to decide on which side of the colonial axis the African infrastructure development, the improvement of mobility in Africa and the intrinsic freedoms to “do things in their own ways” are. Moreover, the analysis would deepen and explore new philosophical-political perspectives on development, linked to the right to mobility in Africa or in relation to Africa. Methodologically, the analysis starts with a brief critical analysis of all projects, under lens of post-structuralism, followed by a comparative analysis using a holistic reference on the concepts as development, mobility, space, road, journey.
Pengaruh Teknik Extinction terhadap Prokrastinasi Akademik Remaja di Korong Matua Nagari Sikucua Timur Kabupaten Padang Pariaman
Authors: Adidiningrum Retno , Santosa Budi
Published: July 2023

This research was carried out based on the phenomenon that existed in Korong Matua Nagari Sikucua Timur, Padang Pariaman Regency which showed that there were teenagers in this Korong who were less responsible for their learning activities, were less able to choose their own learning activities and there were also teenagers who lacked initiative and lacked able to do the task independently. To increase the change in adolescent academic procrastination, one of the services provided in counseling guidance is implemented, namely group counseling. The goal to be achieved in this research is to find out whether there is a significant difference before and after the extinction technique is given to academic procrastination. This research belongs to the pre-experimental model of One Group Pretest Posttest Design. The population is all adolescents in Korong Matua at the junior and senior high school levels, 20 people, while the technique used in sampling is the Non-Random Sampling technique, namely Purposive Sampling where sampling is based on certain considerations, the sample in this study is 10 junior high and high school level youth person. The data collection instrument is a Likert scale. Data on adolescent learning independence was collected through a scale, then analyzed using the Wilcoxon Rank Test with the help of SPSS 22. The results of the research that are known from the results of the Z test (Wilcoxon) show the difference between pretest and posttest scores. From the results of the calculation of the Wilcoxon test, a significant p value of -2,805 was obtained. Based on the applicable provisions, it is known that the results of the Wilcoxon sig p-value test are 0.004 <α(α = 0.05), which means that Ha is accepted and Ho is rejected. This means that there is a change in Adolescent Academic Procrastination before and after being given the Extinction technique.
MODERASI BERAGAMA DALAM KAJIAN TAFSIR DAN HADIS
Authors: Azhar  , Junaidi
Published: July 2023

Abstrak-Abstrak

            Di antara hal yang menjadi kajian penting bagi muslim di Indonesia saat ini yang dimotori oleh Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Moderasi beragama yang digaungkan dianggap dan diharapkan sebagai solusi untuk menjaga keutuhan bangsa dalam  kejemukan. Konflik beragama, sikap ekstrem dan intoleran merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan jika nilai-nilai moderasi beragama tidak ditegakkan secara kolektif. Alquran dan hadis merupakan 2 (dua) core yang sangat care dengan kemaslahatan sehingga diperlukan kajian moderasi ini dengan model tafsir maudhu’i dan hadis-hadis yang semakna. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari secara komperehensif berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian yaitu moderasi beragama. Hasil penelitian ini adalah (a) moderasi beragama adalah toleransi dalam masalah akidah dan terbuka untuk masalah sosial dan kemanusiaan, (b) tidak ada penafsiran Alquran maupun pemahaman hadis yang mendorong untuk berbuat radikal dan intoleran, (c) contoh moderasi beragama dari rasul tampak dari penerapan piagam Madinah, dari pendahulu bangsa dari perubahan sila pertama Pancasila dari piagam Jakarta dan wali songo dari metode dakwah Islam kulturalnya dan (d) kajian konsep moderasi beragama  menegaskan kemoderasian ajaran agama Islam.
PATRIARCHAL, RACIAL AND SOCIAL OPPRESSION ON ADAH AND HER EMANCIPATION THROUGH EDUCATION AND WRITING IN BUCHI EMECHETA’S SECOND CLASS CITIZEN
Authors: Özsoy Tuğçe
Published: July 2023

Buchi Emecheta is a prominent Nigerian writer in African feminist literature. In Buchi Emecheta’s novel Second Class Citizen (1994), the protagonist Adah suffers from tripple oppression. Emecheta’s Second Class Citizen (1994) puts emphasis on the concerns of racism, gender, sexism, marriage, bride price, polygamy, women’s obligation to bear male children, education, financial freedom, and writing fiction, as well as class oppression. In her opinion, subalternation and oppression of African women should be put an end. Buchi Emecheta analyzes the gender, class, and race intersectionality in her novel Second Class Citizen as a representation of African female literature on the basis of patriarchy. The analysis is made from the post-colonial feminist and Afro-centric perspective; therefore, it reveals how the social and ideological constructions of gender, class, and race cause racism, classism, and sexism in society.
The female character, Adah, lives in the margins both at home and in the public. Emecheta not only wants to underline the patriarchal roots of her own Igbo tribe, but also wants to be critical of the British society that lets them stay in second-class citizen conditions. Adah has to experience the feeling of being the other in Western society whereas she has to struggle with the paternal thoughts of the African culture. In her novel, Emecheta underlines the lack of educational opportunities for girls in a culture which pushes girls to grow up as obedient wives. The novel clearly illustrates the difficulties of Igbo immigrants in London, who are regarded as second-class citizens, are supposed to stay in hovels in slum districts and simultaneously cope with the problems of sexual discrimination both in the domestic sphere as well as in the public sphere.
As a black woman, the main character is both trapped by her gender and race. In her post-colonial feminist depiction, Emecheta attributes tripple oppression to Adah character. With her description of the protagonist, Adah, the author shows how it was difficult to be a black woman both in Nigeria and in England. Emecheta is not only critical of the gender discrimination practices in her own country, but also wants to criticize the hostilities in England towards the black people. In accordance with Floya Anthias and Nira Yuval Davis’ ideas, this article will argue that Adah has complex relations with her state as a black woman who suffers from patriarchy, racism and class distinction. Thus, this study articulates how Adah Obi is dejected in the patriarchal discourses of Nigeria or England and how she is marginalized as a black woman, as an immigrant, as a young girl, and as a woman. Finally, Adah’s gaining self- confidence and her self affirmation will be related to Helene Cixous’ ideas about the importance of writing in women’s lives for their emancipation process.
استيعاب قانون الجامعات اليمنية الأهلية لمتطلبات حوكمة التعليم العالي
Authors: المحمدي د.قيس
Published: July 2023

لتمكين الجامعات اليمنية من رفع تصنيفها العالمي, ولمعالجة الخلل الناتج عن عدم التوازن في تحقيق وظائفها المفترضة, سنحتاج الى تطبيق حوكمة تعليم رشيدة عن طريق تنفيذ اصلاحات شاملة على مستوى كل الآليات والجهات الفاعلة في الجامعات اليمنية وعلى وجه الخصوص تعديل القوانين المنظمة لتلك الجامعات.
تمثل هدف البحث في التعرف على مدى ملائمة القانون رقم (13) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية لمتطلبات حوكمة التعليم العالي. لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي عن طريق تحليل المضمون للقانون اليمني بالإضافة الى مقارنتها مع متطلبات حوكمة الجامعات وتم طرح متطلبات بديلة تتفق مع نماذج ناجحة في حوكمة التعليم العالي.
وجد الباحث توفر عدد قليل من المتطلبات الاساسية في القانون الحالي وفي لائحته التنفيذية التي تدعم الحوكمة الرشيدة في الجامعات. من ناحية اخرى هناك العديد من المواد القانونية التي لا تتوافق مع متطلبات حوكمة التعليم أما نتيجة أن القانون الحالي لم يفرض تلك المتطلبات كلياً أو نتيجة لوجود بعض المواد القانونية تحتوي على ثغرات أو لكون هذه المواد القانونية متضاربة فيما بينها. وقد خلص البحث الى أن القانون الحالي مكّن ملاك الجامعات الأهلية من السيطرة على القرار الجامعي.
تحليل الاتجاهات الموضوعية للرسائل العلمية بقسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة صنعاء للفترة (1997- 2019)
Authors: الخطيب د.خليل محمد , الهمداني د.رجاء محمد
Published: July 2023

هدفت الدراسة إلى تحليل الاتجاهات الموضوعية للرسائل العلمية المجازة من قسم الإدارة والتخطيط التربوي، بكلية التربية في جامعة صنعاء للفترة(1997- 2019)، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الوثائقي، واستخدمت استمارة تحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات، وتم تطبيقها على مجتمع الدراسة ككل، والمكون من (222) رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه)، وفقا لستة متغيرات، وهي: النوع، الجنسية، البرنامج العلمي، المرحلة التعليمية، القطاع التعليمي، والموضوع البحثي، وبعد استقراء الادبيات، وتحليل البيانات، توصلت الدراسة الى جملة من النتائج، ابرزها:

كانت معظم الرسائل العلمية من انتاج الطلبة الذكور، وكان معظم الباحثين من الجنسية اليمنية، مع ندرة الطلبة الوافدين من الجنسيات الاخرى، وبلغت رسائل الماجستير ضعف أطروحات الدكتوراه، وكان عدد رسائل التعليم العام ضعف عددها في التعليم العالي.
وجود نسبة ضئيلة من الرسائل العلمية في مجالات التعليم الأخرى: (التعليم المهني، والطفولة المبكرة، وتعليم الكبار)، وكذلك قلة الرسائل العلمية حول التعليم في القطاع الخاص.
توزعت الاتجاهات الموضوعية للرسائل العلمية بين 18 مجالا بحثيا، من أصل 20 مجالا، وتصدر مجال القيادة والإدارة والحوكمة كافة المجالات، بنسبة 28%، من مجمل الرسائل العلمية، يليه في المرتبة الثانية مجال الاتجاهات الإدارية الحديثة، بنسبة 22%، وحل في المرتبة الثالثة مجال الثقافة والهياكل التنظيمية وبيئة العمل بنسبة 13%.
اغفال الرسال العلمية لمجالين من المجالات البحثية، وهما: مجال الاعلام العلمي والتربوي وتسويق الخدمات التعليمية، ومجال التأليف والترجمة والنشر.

 وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عددا من التوصيات والمقترحات.
تحديث للرؤية الاستراتيجية لتصحيح أوضاع قطاع الكهرباء بعدن مع خطة إجراءات تنفيذية عاجلة ومتوسطة المدى للتغلب على التحديات والمصاعب الراهنة التي تعيشها مؤسسة الكهرباء بعدن
Authors: نعمان م. خالد عبدالواحد محمد
Published: July 2023

سأحاول في هذه الورقة المقتضبة التي أعددتها سريعا في ضؤ التغييرات الإيجابية المحتملة التي أحدثها قرارتعيين محافظ  جديد لمحافظة عدن ، وخاصة وأن المحافظ الجديد ، أعلن أنه يرغب في إصلاح أوضاع الخدمات بعدن ومن ضمنها خدمات الكهرباء  التي تدهورت بصورة مريعه جدا حتى وصلت إلى الحضيض ،  خلال سنوات الحرب 2015م -2020م ، وأصبحت معاناة سكان عدن لا تطاق ، ولم تشهد مثلها في التاريخ الطويل لدخول الكهرباء لعدن  والذي  كان في عام 1926 م ، أي قبل 94 عاما ، وكانت أول مدينة تدخلها الكهرباء على مستوى كل مدن الجزيرة والخليج ، وأصبحت أسواء مدينة في مجال خدمات الكهرباء بين مدن المنطقة كلها .
وهذه الورقة أختزلنا فيها تجربة أكثر من خمسة وأربعين عاما ، بالقرب من هذا القطاع وقياداته المتعاقبه  ، بحكم المناصب التي توليناها كمستشار للطاقة في سكرتارية مجلس الوزراء ، ومعاون للشئون الإقتصادية  في المكتب الخاص لرئيس الوزراء  بالجنوب سابقا ، وعضو المجلس التنفيذي لمحافظة  عدن ،  وعضو المجلس الإستشاري للمحافظة ، ونائب رئيس فريق إعداد الرؤية الإقتصادية لولاية عدن  ، وأخيرا عضو مجلس حكماء محافظة عدن  المعطل . وقد حاولنا أولا أن نضع الرؤية الأستراتيجية لتصحيج أوضاع قطاع الكهرباء بعدن ، ثم عمل خطة إجراءات تنفيذية عاجلة ومتوسطة المدى للتغلب على التحديات والمصاعب الراهنة التي تعيشها مؤسسة الكهرباء ، والتي يفترض أن تنفذها قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بدعم لامحدود من قبل قيادة السلطة المحلية الممثلة بالمحافظ الجديد ، ومؤسستي الرئاسة والحكومه وبدعم  من منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم رجال المال والأعمال وأيضا المستهلكين للكهرباء . ويجب التنوية بأن هذا الإصلاح الشامل لهذا القطاع يتطلب تحديد الرؤية الأستراتيجية الواقعية  بشكل واضح وصريح وشفاف ، ثم توفر الإرادة والعزم  للتنفيذ وتوفر الإدارة الفعالة والقوية  والحكيمة لترتيب أولويات التنفيذ وفق خطط وبرامج واضحة  تتضمن آليات التنفيذ والرقابة والتقييم . لقد وضعنا هذه الرؤية بأفق الدولة الإتحادية المكونة من أقاليم والتي تضع محافظات عدن ولحج والضالع وأبين في إقليم واحد ، تحت مسمى " إقليم عدن " ، طبعا مع الإحتفاظ بخصوصية عدن كمنظقة إقتصادية خاصة ، تتمتع بإستقلال إقتصادي ومالي حسبما أقرته مخرجات الحوار الوطني الشامل  بشأنها .
asymptotic monotonicity formula for minimizers of elliptic systems of Allen-Cahn type and the Liouville property
Authors: Sourdis Christos
Published: July 2023

We prove an asymptotic monotonicity formula for bounded, globally minimizing solutions (in the sense of Morse) to a class of semilinear elliptic systems of the form \(\Delta u= W_u(u)\), \(x\in \mathbb{R}^n\), \(n\geq 2\), with \(W:\mathbb{R}^m\to \mathbb{R}\), \(m\geq 1\), nonnegative and vanishing at exactly one point (at least in the closure of the image of the considered solution \(u\)). As an application, we can prove a Liouville type theorem under various assumptions.
For more information see https://ejde.math.txstate.edu/Volumes/2021/04/abstr.html