bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
INDONESIA lALAH NEGARA YANG BERDASAR ATAS HUKUM
Authors: Wahjono Padmo
Published: July 2017

Sesuatu Negara sebaiknya berdasar atas hukum di dalam segala hal ihwalnya, sudah didambakan semenjak Plato dengan "Nomoinya" E. Kant dengan negara Hukum (formil-nya), J. Stahl dengan Negara Hukumnya (material) maupun Dicey dengan "Rule of Law-nya.Ringkasnya merupakan suatu negara yang ideal pada abad ke 20 ini, bahwa segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum
MEREK DAN PERSAINGAN CURANG Dl INDONESIA
Authors: Lubis Mulya
Published: July 2017

Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Undang-Undang Merek Nasional pada tahun 1961 ketika pemerintah mengundangkan "Undang-Undang No. 21 Th. 1961 tentang Merek Perusahaan dan merek Perniagaan"') Undang-Undang ini kemudian lebih dikenal sebagai Undang-Undang merek Tahun1961. Sebelum Tahun 1961, Undang-Undang yang berlaku adalah apa yang dikenal sebagai Reglement tentang Hak milik Perindustrian tahun 1912 (ReglementIndustrieele Eigendom) yang dibuat ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonial. '2), Reglement tersebut pada prinsipnya sama dengan reglement di Negeri Belanda. dan atas dasar prinsip konkordansi reglement tersebut di perlakukan oleh Indonesia. Reglement tersebut adalah apa yang disebut oleh banyak ahli hukum sebagai "carbon copy", suatu legal inpertationyang sering tidak sesuai dengan realitas sosial
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT-AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Authors: Sosrokoesoemo Ann Soekatrie
Published: July 2017

Sebagaimana diketahui dasar hukum pertambangan minyak dan gas bumi adalah Undang-undang No.44 prp tahun 1960 tentang prertambangan Minyak dan Gas Bumi (L.N. tahun 1960 No. 133, T.L.N. No. 2070), yang selanjutnya dilaksanakan pula dalam beberapa peraturanpelaksanaannya berupa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Disamping peraturan-peraturan yang dikeluarkan setelah kemerdekaan tersebut masih tetap berlaku peraturan-peraturan pertambangan dari zaman Hindia Belanda
PANDANGAN TERHADAP R.U.U. HUKUM ACARA PIDANA
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Menelusuri isi RUU. HAP, terdiri dari 22 BAB/dan 280 pasal, membuktikan pula keinginan Pemerintah mempersiapkan hukum acara yang sedemikian rupa dapat menampung setiap persoalan yang harus atau akan dihadapi manusia dimasa kini dan mendatang, baik ia sebagaipencari keadilan disebut Tersangka atau Tertuduh ataupun pejabat pelaksana penegak hukum itu. Masing-masing melihat dan menempatkan diri, hakekat manusia makhluk Tuhan itu sesuai dengan Hak Asasi yang tidak seorang pun boleh melanggar dan atau menguranginya, kecuali berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN DELIK-DELIK KHUSUS DALAM MASYARAKAT YANG MENGALAMI MODERNISASI
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Tema serupa dengan perkembangan delik dalam masyarakat yang mengalami modernisasi, dapat kita ketemukan juga dalam Kongres ke-5 dari PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime andthe Treatment of Offenders). yang berlangsung di Kanada dalam bulan September 1975. Salah satu permasalahan besar yang dibahas di sana adalah tentang "Changes in Forms and Dimensions of Criminality". baik dalam negara-negara industri (yang telah berkembang) maupun dalam negara-negara yang sedang ataupun belum berkembang (sedang mengalami modemisasi).
HPH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KELESTARIAN HUTAN SEBAGAI LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Sumantri Arie Sukanti
Published: July 2017

Dengan meninjaunya dari aspek-aspek hukum dan ekonomi khususnya hukum Agraria; tulisan ini akan mencoba untuk menguraikan mengenai masalah kehutanan khususnya Hak Pengusahaan Hutan serta hubungannya dengan kelestarian hutan sebagai lingkungan hidup. Perangkat dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak pengusahaan atas hutan dan hasil hutan termasuk dalam bidang Hukum Agraria. Oleh karena Hukum Agraria mengatur tentang hak-hak penguasaan atas sumber-sumber alam sedangkan hutan adalah salah satu dari sumber daya alam. Undang-undang Pokok Agraria sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai hukum kehutanan ini, hanya dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 46 disebutkan adanya 2 hak yang bukan merupakan hak atas tanah dan berkaitan dengan hutan yaitu membuka tanah dan memungut hasil hutan
SIKAP INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT PEMERINTAH BELANDA
Authors: Suraputra Sidik
Published: July 2017

Untuk meneliti kedudukan dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat Pemerintah Belanda dan dinyatakan juga berlaku bagi wilayah Hindia Belanda dan sikap Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, sebaiknya diambil patokan pada waktu perjanjian konperensi Meja Bundar disahkan oleh Indonesia. Karena periode antara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 merupakan periode revolusi fisik di mana pada jangka waktu itu pemerintah Indonesia belum sepenuhnya dapat memberi perhatian terhadap hubungan Internasional yang normal. Dengan adanya perang dunia kedua dan dengan adanya pendudukan Bala tentara Jepang untuk jangka waktu yang tidak begitu lama, maka perjanjian-perjanjian Internasional yang perlu mendapat perhatian dan penelitian adalah perjanjian-perjanjian Internasional yang berlaku sebelum perang dunia kedua untuk seluruh wilayah Hindia Belanda, dan perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat Belanda pada periode 1945 sampai dengan 1949 dan hanya berlaku diwilyah-wilayah Indonesia yang secara efektip dikuasai Belanda. Dengan adanya perjanjian KMB, maka Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dengan penangguhan penyelesaian wilayah Irian Barat. Sebagai pelengkap dari perjanjian KMB, juga dibuat perjanjian peralihan dan dalam pasal 5 dari perjanjian tersebut diatur kedudukan dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat pemerintah Belanda dan juga mengikat bekas wilayah jajahan Hindia Belanda.
HUBUNGAN HUKUM PIDANA, SOSIOLOGI HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
Authors: Liklikuwata Henkie
Published: July 2017

Dahulu sampai dewasa ini, di negeri Belanda dan juga Indonesia, pengetahuan kriminologi adalah suatu Pengetahuan Pembantu dari Ilmu Hukum Pidana. Pengetahuan Kriminologi di dalam sistem pendidikan di negeri Belanda dan juga Indonesia, ditempatkan sebagai mata pelajaran pilihan bagi para mahasiswa hukum. Jelasnya, hanya para mahasiswa hukum yang memusatkan diri pada jurusan Hukum Pidana, diwajibkan untuk memilih Kriminologi sebagai suatu mata pelajaran pilihan. Namun pada akhir-akhir ini terdapat gejala-gejala bahwa Kriminologi sebagai suatu pengetahuan berkembang menjadi cabang dari Ilmu Pengetahuan Sosiologi yang berdiri sendiri, dengan pandangan yang tersendiri pula;terhadap Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana. Di samping itu pula Ilmu Pengetahuan Kriminologi, menghadapi masalah-masalah yang terdapat pula di luar bidang Hukum. Pengetahuan Kriminologi, dengan demikian, berkembang dari Pengetahuan Pembantu menjadi Ilmu Pengetahuan yang mempunyai pandangan tersendiri terhadap Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana; dan bersamaan dengan ini ia makin lama menjadi suatu Ilmu yang sangat penting terutama dalam rangka mempelajari Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana secara keseluruhan.
SEDIKIT CATATAN TENTANG "KLAUSULA ATTENTAT" DALAM PERUNDANG-UNDANGAN EKSTRADISI INDONESIA
Authors: Parthiana Wayan
Published: July 2017

Indonesia telah memiliki undang-udang ekstradisi nasional (selanjutnya disingkat: UUEN) dengan diterima dan disahkannya RUU Ekstradisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Desember 1978. Jauh sebelumnya, yakni pada tanggal 7 Januari 1974, telah ditanda tangani perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia (selanjutnya disingkat: PEIM) dan pada tanggal 10 Februari 1976 juga telah ditanda tangani perjanjian ekstradisi dengan Pilipina (selanjutnya disingkat : PEIP). Kedua perjanjian ekstradisi ini telah diratifikasi dan diundangkan masing-masing dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomer 10 tahun 1976 Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 UUEN, pasal 3 ayat 1 PEIM dan pasal V A & B PEIP memuat ketentuan tentang Kejahatan Politik, yang pada dasarnya menyatakan bahwa permintaan penyerahan akan ditolak apabila kejahatan yang dijadikan sebagai dasar/alasan untuk meminta penyerahan adalah kejahatan politik. Sedangkan pasal 5 ayat 4 UUEN, pasal 3 ayat 2 PEIM dan pasal V C PEIP mempersempit ruang lingkup kejahatan politik dengan mengesampingkan kejahatan pembunuhan atau percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya dari kejahatan politik. Dengan demikian, bagaimanapun juga kejahatan pembunuhan atau percobaan pembunuhan (menghilangkan nyawa atau percobaan menghilangkan nyawa) Kepala Negara atau anggota keluarganya, bukan merupakan kejahatan politik. Inilah yang di dalam ekstradisi dinamakan "Klausula Attentat"
UNDANG-UNDANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
Authors: Attamimi Hamid S
Published: July 2017

Apakah yang dimuat dalam UU Perhitungan Anggaran Negara ? Apakah maknanya Pemerintah memberitahukan Perhitungan Anggaran yang telah diperiksa BPK itu kepada DPR ? Bagaimanakah sebenarnya lembaga Perhitungan Anggaran menurut UUD 1945 ? Apakah menurut UUD 1945 perlu dibentuk UU tentang Perhitungan Anggaran Negara ?Dari UU Nomor 5 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968 dan juga dari RUU-RUU serupa yang oleh Pemerintah disampaikan kepada DPR pertengahan Oktober 1979 dan yang sudah disetujui DPR beberapa waktu yang lalu, terlihat bahwa yang dimaksud dengan Perhitungan Anggaran ialah penetapan sejumlah Penerimaan Negara yang telah masuk, penetapan sejumlah Pengeluaran Negara yang telah terjadi, dan penetapan sejumlah Sisa dari Tahun Anggaran bersangkutan yang tertinggal. (Sudah tentu UU tersebut selalu disertai lampiran perhitungan yang tebal-tebal.)
PENGAMATAN TERHADAP PERKAWINAN ADAT "NGEROROD" DI BALI DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (NOMOR 1/1974)
Authors: Atmadja Atmadja
Published: July 2017

Undang-Undang Perkawinan (UU No.l tahun 1974-L N nomor 1, 1974) bermaksud mengadakan "unifikasi" di bidang perkawinan, yakni berlakunya satu undang-undang sebagai hukum bagi semua warga negara dalam hal mereka melangsungkan perkawinan. Maksud tersebut tampak dari Konsidrans UU no 1/1974 antara lain berbunyi ..... " perlu adanya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara". Tetapi bila diamati ketentuan pasal 66 UU no 1/1974, jelas masih dimungkinkan adanya berbagai variasi menurut aturan hukum yang telah ada sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut.
UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL USAHA NEGARA-NEGARA ASIA AFRIKA DAN UNCITRAL
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Sejak beberapa tahun Republik Indonesia telah menjadi anggota tetap dari UNCITRAL (UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW). Oleh karena itu beralasanlah bagi kita sebagai sarjana hukum Indonesia untuk lebih memperhatikan karya dan usaha' dari badan khusus PBB ini. Dalam sidangnya yang ke XI tahun 1978 UNCITRAL telah membentuk suatu kelompok karya mengenai "Tata Ekonomi Internasional Baru" (New International Economic Order, N.I.E.O.) yang sekarang sedang merupakan "topic" hangat dan disitir di mana-mana. Pada sidang UNCITRAL ke-XII bulan Juni 1979 Indonesia telah terpilih sebagai anggota Kelompok Kerja mengenai N.I.E.O. ini, mewakili Asia, bersama-sama dengan Jepang dan India, Terms of Reference dari kelompok kerja ini telah dibahas dalam sidang pertama Kelompok Kerja yang telah diadakan di New York pada tanggal 14-25 Januari 1980. Hasil daripada sidang Kelompok Kerja UNCITRAL Januari 1980 ini telah dibawa ke Jakarta dalam rangka pembahasan pertemuan ASIAN AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE COMMITTEE (A.A.L.C.C.) pada bulan April 1980 yang baru lalu, dalam rangka Perayaan 25 tahun Konperensi Asia-Afrika. Oleh Trade Law Sub Committee dari AALCC telah dibahas pula dengan saksama pada pertemuan-pertemuan di Convention Hall Jakarta, hasil karya dari Working Group UNCITRAL tentang Tata Ekonomi Internasional Baru yang telah diadakan di New York pada bulan Januari 1980 ini. Kebetulan Professor K. Sono dari Jepang, yang telah bertindak sebagai Ketua dari Working Group UNCITRAL dalam sidang di New York tersebut hadir pula di Jakarta dan telah diangkat sebagai Rapporteur II dalam sidang AALCC di Jakarta ini.
HUKUM DAN FUNGSI-FUNGSI DASAR DARI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT
Authors: Soemitro Ronny Hanitijo
Published: July 2017

Definisi mengenai hukum masih selalu diformulasikan kembali oleh para ahli pemikir mengenai hukum dan perumusan demikian itu masih selalu diperlukan untuk dapat memahami konsepsi-konsepsi hukum, mengenai fungsi-fungsi hukum dan mengenai bekerjanya hukum dalam usaha memecahkan problema-problema yang timbul di dalam masyarakat serta dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat dengan mempergunakan hukum sebagai sarana.
MENCARI PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI
Authors: Soebagio Felix Oentoeng
Published: July 2017

Mengingat bahwa desain industri merupakan salah satu cabang dari milik industri (industrial property), maka bentuk pengaturan dan perlindungan hukum yang dapat kita berikan ialah bentuk pengaturan dan perlindungan hukum kepada milik industri. Mengenai apakah bentuk patent, copyright ataukah bentuk pengaturan desain industri tersendiri yang lebih tepat, tergantung pada pertimbangan mana yang lebih sesuai, cocok, dan menguntungkan bagi Indonesia. Dengan berasumsi bahwa bentuk pengaturan khusus untuk desain indsutri akan lebih tepat, uraian selanjutnya akan cenderung/menekankan kearah bentuk pengaturan khusus.
KEDUDUKAN GROSSE PERTAMA YANG DIBUAT NOTARIS DI INDONESIA YANG MEMAKAI KEPALA "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" DALAM TEORI DAN PRAKTEK
Authors: Oeripkartawinata Iskandar
Published: July 2017

Banyak masalah hukum yang timbul pada dewasa ini dan menarik perhatian ahli hukum kita, antara lain tentang persoalan grosse yang banyak diperbincangkan dalam mass media atau surat kabar, sehubungan dengan timbulnya beberapa kasus yang berkaitan dengan grosse. Dalam persoalan grosse ini, penulis akan mencoba untuk mengungkap kan secara singkat tentang kedudukan grosse pertama dari suatu akte notaris yang dibuat di Indonesia, yang pada bagian kepalanya memakai perkataan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam teori dan praktek di Pengadilan Negeri.
UNIFIKASI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL OLEH ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Apa yang diartikan dengan "Hukum Dagang Internasional" (International Trade Law) ? Menurut laporan dari pada Sekjen PBB, yang telah diajukan untuk memenuhi Resolusi Sidang Umum no. 2102/XX/ttgl. 20 Desember 1965 dengan istilah dimaksudkan : "Keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang bersifat Hukum Perdata dan mencakup berbagai negara" (The body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different countries).Sebagai topik-topik yang termasuk bidang ini dan dianggap dapat diselidiki dengan cara kerjasama khusus antara lain disebut :Jual Beli Internasional :(1) Mengenai pembentukan kontrak-kontrak.(2) Mengenai perjanjian-perjanjian keagenan.(3) Mengenai jual beli secara eksklusip.Surat-surat berharga (negotiable instruments) dan kredit dagang oleh pihak Bank.Hukum berkenaan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan dagang dibidang Hukum Dagang.Asuransi.Pengangkutan : Transport barang     —  Pengangkutan barang melalui laut.     —  Pengangkutan barang melalui udara.     —  Pengangkutan barang melalui jalanan;     —  Pengangkutan barang melalui kereta api;     —  Pengangkutan barang melalui perairan di dalam negeri.Hukum dagang milik perindustrian dan Hak Cipta;Arbitrase perdagangan
PENGAJARAN MATA KULIAH HUKUM ADAT MASA KINI DAN DI MASA MENDATANG
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Penulisan artikel ini, semata-mata didasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengajaran hukum adat di beberapa Fakultas Hukum Negeri di Indonesia. Sudan tentu bahwa hasil pengamatan tersebut mungkin keliru; atau metode pengamatan yang dilakukan tidak menemui sasaran. Namun demikian, tulisan ini sama sekali tidak dimaksud-kan untuk mengadakan penilaian terhadap pengajaran hukum adat yang selama ini dilakukan, sebab penulis tidak berhak untuk mengadakan penilaian tersebut. Dengan demikian, maka tujuan utama dari penuhsan artikel ini adalah, untuk memberikan suatu "moment opname" dari pengajaran hukum adat tersebut. Di samping itu, maka akan diusahakan untuk memberikan suatu kerangka mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, agar benar-benar memberi­kan kemungkinan untuk .menempatkan hukum adat pada peranan yang se-benarnya di dalam kurikulum Fakultas Hukum Negeri (dan mungkin juga Perguruan Tinggi lainnya, di maha Hukum Adat diberikan sebagai suatu mata kuliah).
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL SEBUAH PEMIKIRAN
Authors: Hartono Sunaryati
Published: July 2017

Apabila kita berpegangan pada apa yang dikatakan di atas, maka sebelum membahas masalah perspektif politik hukum nasional, kita perlu terlebih dahulu mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Baru setelah diketahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu, dan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki itu. Namun demikian politik hukum itu tidak terlepas dari pada realita sosiai dan tradisional yang terdapat di negara kita, di satu fihak. Dan di lain fihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional. Dengan demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional. Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang.
HUKUM EKONOMI ATAU “HUKUM DAN EKONOMI”
Authors: Lubis Todung Mulya
Published: July 2017

Lalu lintas ekonomi pada beberapa dekade terakhir ini semakin ramai dan kompleks. Lalu Lintas tersebut telah menembus teritor nasional dan serentak dengan itu membawa serta persoalan persoalan baru yang menuntut pemecahan-pemecahan baru. Pemecahan tersebut bisa saja sifatnya multilateral seperti yang kita lihat pada penyesuaian sengketa ekonomi internasional melalui arbitrase, pengaturan tarif bersama, bebas cukai pada kerjasama regional atau keterikatan yang sama dalam ketentuan patent internasional Pemecahan tersebut bisa pula bersifat bilateral seperti yang banyak terjadi antar negara yang mengadakan perjanjian perdagangan. Indonesia sendiri mengadakan banyak perjanjian serupa, malah dengan beberapa negara penanam modal di Indonesia kita membuat apa yang disebut “Investment Guarantee Agreement”.Pada tingkat domestikpun lalu lintas ekonomi membawa persoalan-persoalan baru yang harus dipecahkan dengan jawaban-jawaban yang baru. Banyak peristiwa ekonomi dan pranata ekonomi yang dulu tidak kita jumpai dan sekarang hadir di tengah kita. Atau ada lembaga baru yang berupa perkembangan evolusi berpuluh tahun seperti yang terjadi pada kontrak bagi hasil perminyakan kita (production sharing contract). Semua ini tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum kita. Kalaupun ada ketentuan yang mengatur, maka ketentuan tersebut sangat sumir dan sering tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang.
HAK-HAK AZASI MANUSIA MENURUT PERNYATAAN UMUM PBB ataukah KEWAJIBAN AZASI MANUSIA BERDASAR PANCASILA ?
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Berbicara tentang Hak-hak Azasi Manusia membawa kita kepada suatu citra kehidupan manusia yang tenteram suasana lingkungan keluarga yang harmonis, anak-anak menyongsong hari depan yang cerah, setiap orang diliputi semangat dan gairah juang, masyarakat yang tidak mengenal warna kulit, agama, politik, kedudukan, baik antar warga juga antar bangsa. Singkatnya gambaran kehidupan manusia yang adil dan makmur tenteram, karta rahardja tidak hanya lahiriyah juga bathiniyah. Secara formal, sungguh berbahagialah manusia dan kemanusiaan itu. Bukankah dengan demikian tidak akan ada lagi manusia atau ummat yang menjerit karena hak azasinya dilanggar dan diperkosa, adakah kebebasan berbicara mengeluarkan pendapat, tidak akan dibungkem, karena pertentangan politik ataupun bebas dari kemiskinan, karena tersedia lapangan kerja sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak kurang pula, bahkan termasuk yang menentukan bebas dari cengkeraman ketakutan diciduk atau disekap tanpa alasan.
KOMISI HAK-HAK AZASI MANUSIA SELANDIA BARU
Authors: Clad Clad
Published: July 2017

Undang-undang Komisi HAM diterima Parlemen Selandia Baru pada tahun 1977 dan menjadi undang-undang pada tahun berikutnya. UU ini melengkapi UU lainnya seperti UU yang menetapkan Persamaan Upah antara pekerja wanita dan pria, dan UU mengenai Hubungan Antar Ras. UU yang baru itu melahirkan dua buah lembaga yaitu Komisi Hak-hak Azasi Manusia yang terdiri dari seorang Ketua, anggota yang tidak lebih dari tiga orang ditambah dengan Ketua Ombudsman serta Juru damai Hubungan Antar Ras. Pengaduan pada tingkat pertama diajukan ke Komisi ini yang kemudian menyelidikinya serta mencoba mengadakan penengahan, apabila hal itu dapat dilakukan. Apabila gagal, maka Komisi (atau orang yang merasa dirugikan, jika Komisi enggan melakukannya) membawa pengaduan itu kepada lembaga yang juga baru saja dibentuk yaitu Mahkamah Persamaan Kesempatan, untuk mendapatkan keputusan. Mahkamah ini terdiri dari seorang Ketua yang tetap, ditambah dua orang yang dipilih oleh Ketua dari sebuah dewan juri yang terdiri dari 12 orang atas penunjukkan Kementerian Kehakiman untuk maksud tersebut. Ada tiga macam kerugian yang ditetapkan oleh Mahkamah yang berdasarkan diskriminasi ilegal yaitu (1) penghinaan (terbatas sampai $ 1.000); (2) kerugian uang; dan (3) kerugian-kerugian yang diakibatkan karenanya. Yang dimaksud dengan 'diskriminasi ilegal' akan diterangkan dalam tulisan ini.
PERS DAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA
Authors: Abidin Wikrama I
Published: July 2017

PERS dalam pengertian yang luas adalah seluruh alat komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan Iain-lain sebagainya; akan tetapi di dalam pengertian sempit, surat kabar dan majalah dapat disebut sebagai pers apabila ia memenuhi syarat-syarat publisita (tersebar luas, terbuka) terbit periodik, bersifat umum, dan aktual. Melalui pers, dengan cepat dan tepat diharapkan kita bisa memperoleh informasi dari berbagai pelosok dan penjuru dunia, tentang berbagai hal yang penting dan menarik untuk diketahui sesama manusia. Sa'at ini, melalui pesawat televisi, kita sudah bisa menyaksikan secara langsung pertarungan tinju antara Muhammad Ali lawan Larry Holmes, ataupun adu debat antara Carter dan Reagan melalui layar televisi Amerika yang bisa disiarkan dan ditangkap layar televisi diseluruh dunia. Untuk berita lengkapnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, jalan cerita pertarungan Muh. Ali lawan Holmes, ataupun perdebatan Carter lawan Reagan melalui media komunikasi tertulis sudah bisa pula kita nikmati.
ASAS PATUT SEBAGAI ASAS KERJA PENYELESAIAN PERKARA MENURUT HUKUM ADAT BALI
Authors: Atmadja Atmadja
Published: July 2017

Di kalangan akhli hukum adat di Indonesia ajaran ini dikenal dengan nama ajaran keputusan ("besslissngenleer"), yang banyak mewarnai perkembangan konsepsi pengertian hukum adat termasuk perkembangan definisi hukum adat itu sendiri. Berdasarkan pada kerangka acuan di atas pada tulisan ringkas ini akan dicoba menelusuri spenterapan "asas patut" dalam asas kerja penyelesaian sengketa menurut hukum adat Bali.
KRIMINALISTIK, PENGUNGKAP MATERIELE WAARDHEID
Authors: Nurjaya I Nyoman
Published: July 2017

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, sikap dan pola berfikir masyarakat manusia khususnya perkembangan teknologi kontemporer serta modern, secara positif dapat mengantarkan dan membawa ummat manusia kepada jenjang kesejahteraan yang lebih baik dari pada kehidupan sebelumnya. Berkat kemajuan teknologi modern pula, mobilitas barang maupun orang, jaringan komunikasi, pertukaran informasi mendekatkan jarak antara negara satu dengan yang lain dalam dunia internasional. Akan tetapi di sini harus diperhatikan dan diartikan bahwa penggunaan tehnologi modern ini hendaklah dengan suatu limitasi, dalam batas-batas dan cara yang dibenarkan oleh "ius constitutum" khususnya Hukum Acara Pidana Indonesia. Sehingga tehnik dan cara penyidikan dengan sarana kekerasan pisik maupun psikis yang tidak ilmiah dan bertentangan dengan hak-hak azasi harus segera ditingkatkan. Sekalipun dengan cara kekerasan tersebut penyidikan mungkin bisa berhasil akan tetapi hasilnya akan tiada seimbang dan sesuai dengan arus protes dari "the man in the street" yang tentu saja dapat menggerogoti kadar kewibawaan dan kepercayaan aparat penegak hukum.
HAK-HAK AZASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PENJABARANNYA DI DALAM HUKUM PERJANJIAN NASIONAL
Authors: Badrulzaman Mariam Darus
Published: July 2017

Di dalam tulisan ini ditinjau masalah hak azasi dalam ruang lingkupnya yang terbatas, yaitu bagaimana menjabarkannya di dalam Hukum perjanjian nasional. Dengan penjabaran ini diharapkan bahwa hak azasi telah diantarkan ke dalam perundang-undangan dan merupakan bahan yang ada manfaatnya dalam rangka menyusun kodifikasi Hukum perdata nasional yang sangat kita dambakan. Setiap individu mengadakan perjanjian sosial (masyarakat) di mana para individu mengadakan perjanjian sesamanya untuk menciptakan negara (pactum unionis). Perjanjian ini selanjutnya diikuti dengan perjanjian antar individu dengan-negara yang sudah dibentuk melalui pactum unionis ini. Perjanjian mana dinamakan pactum subjectionis. Negara bertugas untuk melindungi individu, anggota-anggota masyarakat. Anggota-anggota masyarakat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, tetapi dengan syarat bahwa kekuasaan penguasa terbatas pada hak-hak kodrat itu. Jika pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaannya sampai melanggar hak-hak kodrat tadi, anggota-anggota masyarakat dapat merecall pemerintah, menarik kembali kekuasaan yang telah diberi oleh rakyat kepada pemerintah.
PERKEMBANGAN DAN RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM
Authors: Kusumah Mulyana W
Published: July 2017

Dari sudut sejarahnya, lstilah Sosiologi Hukum untuk pertamakalinya dipergunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, maka sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi juga berasal dari madzhab-madzhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat-pendapat yang tidak banyak berbeda. Sungguhpun memperoleh pengaruh dari pelbagai aliran filsafat dan ilmu hukum, namun pengaruh yang bersifat pokok atas perkembangan bidang pengetahuan ilmiah ini berasal dari beberapa tokoh seperti Eugen Ehrlich, Rossoe Pound, Karl Llewellyn, Emile Durkheim, Max Weber dan Karl Marx.
MANFAAT, TELAAH SOSIAL TERHADAP HUKUM
Authors: Rahardjo Satjipto
Published: July 2017

Optik yang digunakan dalam dunia pendidikan hukum kita terutama adalah optik preskriptif. Dengan optik yang demikian ini hukum dilihat sebagai suatu sarana yang harus dijalankan lembaga pendidikan yang menggunakan optik ini akan mengajarkan kepada mahasiswanya ketrampilan tentang bagaimana menguasai sarana itu dan bagaimana pula menggunakannya. Hal ini berarti, bahwa pendidikan hukum kita tidak mendidik mereka untuk benar-benar dan sistematis mengkaji hukum sebagai suatu sarana pengatur dalam masyarakat. melainkan hanya tentang bagaimana menjalankan hukum itu dengan benar. Secara singkat barangkali bisa dikatakan, bahwa ketrampilan yang diajarkan adalah ketrampilan tukang atau "craftsmanship".Penggunaan optik preskriptif secara dominan, pada hemat saya, mengandung kelemahan yang sebaiknya diperhatikan dengan seksama. Oleh karena hukum itu dilihat sebagai sarana yang harus dijalankan, maka pendidikan hukum kita tidak membantu dan mendorong para mahasiswa untuk meng-hadapi hukum secara kritis dan juga kreatif. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu dihadapkan kepada mereka dan yang pada akhirnya membentuk alam pikiran mereka terutama adalah: (1) Peraturan apakah yang harus dipakai dalam suatu kasus tertentu? (2) Bagaimanakah teknik penerapannya ? Keadaan yang demikian itu mengandung risiko terjadi semacam penyempitan dalam kemampuan intelektual mereka yang bertentangan dengan usaha ke arah pembinaan seorang ilmuwan sesungguhnya
MASALAH VOTING DALAM PRAKTEK DEMOKRASI PANCASILA
Authors: Abdullah Rozali
Published: July 2017

Cara-cara pengambilan keputusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akhir-akhir ini sering di permasalahkan orang. Hal ini mengakibatkan timbulnya suara-suara yang pro dan yang kontra, terhadap masalah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini Lembaga Negara Tertinggi tersebut, sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat di dalam Negara Republik Indonesia, telah mengambil keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak (voting). Sebagai contoh antara lain dapat kita kemukakan di sini yaitu di dalam proses penetapan TAP.MPR.No:II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4); yang banyak menimbulkan reaksi dari pihak-pihak tertentu, dengan alasan bahwa cara tersebut adalah bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, apakah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak (voting) tersebut memang bertentangan dengan Demokrasi Pancasila?
OBLIGASI SALAH SATU PILIHAN UNTUK BERINVESTASI
Authors: Nasarudin Mohammad Irsan
Published: July 2017

Dari segi sejarah pertumbuhan obligasi telah membuktikan bahwa sebagai salah satu instrument pasar modal, jenis surat berharga ini telah di-manfaatkan sebagai usaha untuk mengerahkan dana-danayang ditujukan bagi keperluan pembiayaan pembangunan pada umumnya, baik untuk pembiaya-an proyek-proyek pembangunan yang akan ditangani Pemerintah maupun pembiayaan bagi keperluan ekspansi/pengembangan sesuatu perusahaan. Apabila kita mengadakan penggolongan dari segi siapakah emiten/issuer se-laku pihak yang menerbitkan obligasi, maka pada pokoknya dapat dibedakan antara obhgasi yang dikeluarkan oleh badan hukum Publik, seperti: Pemerin­tah (baik Pusat maupun Daerah beserta badan-badan Pemerintah lainnya) dan obligasi yang dikeluarkan oleh badan hukum Perdata, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan Negara/Daerah maupun perusahaan-perusahaan Swas­ta. Menyadari akan pentingnya pengerahan daripada kelebihan dana-dana/alat-alat likwid yang berada di masyarakat untuk diarahkan kepada usaha yang produktif, maka dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.011/ 1979 tanggal 4 Desember 1979 telah dibuka kesempatan bagi badan-badan usaha untuk menarik pinjaman dengan cara menawarkan obligasi kepada masyarakat melalui Bursa Efek.
MENGENAL PERJANJIAN MULTIFIBER : PRAKTEK DI NEGARA-NEGARA MEE
Authors: Yeu Sook Young , Soebagyo Felix Oentoeng
Published: July 2017

Betapa pentingnya masalah-masalah yang menyangkut produksi dan perdagangan tekstil, diantaranya : wool, cotton, man-made fibre dalam kaitannya dengan keadaan perekonomian dibeberapa negara, khususnya Indonesia dan dunia pada umumnya telah diakui. Atas prakarsa dari "the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)", beberapa negara berpartisipasi mengadakan perundingan-perundingan dimana akhirnya pada tahun 1973 menghasilkan suatu persetujuan multilateral di bidang tekstil, dikenal dengan "the Arrangement Regarding International Trade in Textiles atau Multifibre Agreement (MFA)" yang selanjutnya akan kita sebut dengan "Perjanjian Multifiber (PMF)".PMF sebenarnya menggantikan perjanjian internasional sebelumnya "The Long Term Arrangement Regarding Internasional Trade in Textiles (LTA). yang mengatur dunia perdagangan tekstil semenjak tahun 1962 sampai dengan berakhirnya masa lakunya pada tahun 1973. LTA hanya meliputi produksi tekstil-cotton yang secara essential memang didesain untuk melin-dungi tekstil cotton dari negara-negara berkembang. Sebaliknya PMF bukan hanya mencakup cotton, akan tetapi juga wool dan man-made fibre. Disamping itu, di dalam penyusunannya PMF dibuat sedemikian rupa sehingga baik kepentingan negara-negara pengimpor maupun negara-negara pengekspor diharapkan menjadi lebih seimbang.
PENGOPERASIAN KAPAL DI PERAIRAN INDONESIA
Authors: Alisyahbana Tamalia
Published: July 2017

Undang-Undang No. 4 tahun 1960 merupakan laut bebas atau perairan tentorial. Lalu lintas damai kendaraan air asing adalah pelayaran untuk maksud damai yang melintasi laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia dan sebaliknya dan dari laut bebas ke laut bebas. Berhenti membuang jangkar dan/atau mondar mandir tanpa alasan yang sah di perairan Indonesia atau di laut bebas yang berdekatan dengan perairan tersebut tidak termasuk pengertian lalu lintas damai. Lalu lintas laut dianggap damai selama tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum, kepentingan dan/atau tidak mengganggu perdamaian Negara RI. Kendaraan air penangkap ikan asing diharuskan menyimpan dalam keadaan terbungkus alat-alatnya penangkap ikan di dalam palkah-palkah dan harus berlayar melalui alur-alur yang telah atau akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut. Penyelidikan ilmiah oleh kendaraan laut asing harus mendapat izin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia seirta kapal-kapal perang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing sebelum mengadakan lalu lintas damai harus memberitahukan lebih dahulu Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, kecuali kalau lalu lintas itu melalui alur-alur yang telah atau akan ditetapkan
PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
Authors: Attamimi Abdul Hamid
Published: July 2017

Ketika pada tanggal 15 Juli 1945 dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Prof. Supomo diminta oleh Ketua Badan tersebut Dr. Rajiman untuk menjelaskan pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar, antara lain ia mengatakan : “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan, yang dulu dinamakan Rekenkamer, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang” Meskipun sistem pemerintahan Hindia Belanda tidak sama dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan karena itu tentunya tugas dan fungsi “Rekenkamer” tidak sama dengan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, namun ada baiknya apabila kita memperoleh sekedar gambaran mengenai lembaga pemeriksa keuangan Hindia Belanda itu.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI JASA ANGKUTAN DALAM HUKUM PERHUBUNGAN INDONESIA
Authors: Suherman Suherman
Published: July 2017

Masalah perlindungan hukum mempunyai pengertian yang amat luas. Adalah suatu kekeliruan apabila masalah perlindungan ini hanya ditinjau dari salah satu aspeknya saja, yaitu aspek keselamatan atau perlindungan terhadap bahaya-bahaya dan risiko-risiko dalam pengangkutan, meskipun memang harus kita akui bahwa aspek inilah yang manifestasinya paling nyata dan paling terasa.Pada hemat kami unsur-unsur dari pada pola perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan adalah sebagai berikut :Perjanjian angkutan, termasuk aspek per-taripan, syarat-syarat angkutan dan dokumen angkutan,Pelayaran,Keselamatan,Tanggung jawab pengangkut dan asuransi.Keempat unsur ini merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam rangka perlindungan hukum terhadap risiko-risiko idiil seperti pelayanan yang tidak memuaskan, kelambatan-kelambatan, dan sebagainya.Keempat unsur ini tidak boleh dikurangi dan pola perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan harus terdiri dari keempat unsur ini yang dikombinasikan secara terpadu.
PEMBAJAKAN UDARA DAN EXTRADISI PEMBAJAK
Authors: Martono Martono
Published: July 2017

Dari berbagai macam peristiwa pembajakan udara tersebut, mengundang masalah-masalah hukum baik nasional maupun internasional. Masalah-masalah hukum tersebut antara lain Dapatkah pembajak diextradisikan? Apakah dasar hukum extradisi? Siapakah yang mempunyai jurisdiksi terhadap pembajak? Apakah hak dan kewajiban negara dimana pembajak kedapatan? Apakah pembajak dapat dihukum? Tindakan-tindakan apakah yang telah diambil oleh organisasi internasional baik pemerintah maupun non pemerintah? Banyak masalah-masalah hukum akibat pembajakan untuk dikemukakan disini. Tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibatasi uraian mengenai pembajakan udara pada umumnya dan extradisi pembajak udara. Untuk keperluan ini, agar mempunyai pengertian lebih jelas mengenai pembajakan udara perlu diuraikan secara singkat perkembangan pembajak udara, motip pembajakan, hukum yang berlaku terhadap kejahatan udara baik hukum nasional maupun hukum internasional, hukum extradisi dan akhirnya extradisi pembajak udara.
PANGKAT DAN KEDUDUKAN HAKIM SIPIL DALAM PERSIDANGAN KONEKSITAS
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Membaca dan mengikuti pemberitaan persidangan Serma Edi Maulana Sampak yang dituduh melakukan perampokan dan pembakaran dimuat secara meluas di sementara harian Ibukota juga daerah (Bandung) susunan majelis persidangan terdiri antara lain: Letnan Kolonel Edy Purnomo S.H. sebagai Ketua, dibantu Letnan Kolonel CKH. Abdurrauf S.H. serta Mayor Tituler Sakir Ardiwinata S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan sebagai Oditur bertindak Letnan Kolonel CKH. Wirdan Mulyoredjo S.H, tersentak sejenak perhatian atas susunan kepangkatan baik antar Majelis Hakim demikian pula dengan Oditur Penuntut Umum.
ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK) DI PENGADILAN NEGERI BELUM ADA UNIFIKASI HUKUMNYA
Authors: Panggabean Panggabean
Published: July 2017

Secara umum, lembaga adopsi diperlukan adlaah didorong 2 (dua) kepentingan yang saling berkaitan, disatu pihak demi kepentingan si anak satu pihak demi kepentingan si anak dan dilain pihak untuk kepentingan orang tua angkat. (prinsip umum). Meskipun undang-undang tentang adopsi belum ada secara khusus, pelayanan Pengadilan kepada masyarakat dapat dikatakan telah didasarkan pada prinsip umum di atas dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan adat/kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Di luar ketentuan-ketentuan adat/kebiasaan, perlu dikemukakan beberapa sumber yang juga dijadikan pedoman untuk pengesyahan anak angkat
THE WHITE-COLAR CRIME: SEBUAH KONSEPSI SOSIO-KRIMINOLOGI
Authors: Nurjaya I Nyoman
Published: July 2017

Mengenal berbagai ragam kejahatan dengan segala macam tipu dayanya, bukan bermaksud untuk menjadi seorang penjahat. Akan tetapi justru untuk menjaga diri agar tidak termakan oleh kejahatan itu sendiri. Kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan anti-sosial, implisit berperan bak barometer dalam iklim prikehidupan masyarakat manusia. Intensitas kejahatan inkonkrito, kerap kali memberi pertanda adanya ketimpangan sosial, analog dengan timbulnya rasa sakit sebagai peringatan pada sistem tubuh manusia karena ada organ tubuh yang disfungsional. Untuk jelasnya, perlu dikemukakan secara summir, pandangan kriminologi-kriminologi Anglo Saxon mengenai kejahatan. Di antaranya pandangan Shuterland daa Reckless
ARBITRASE INTERNATIONAL MENGENAI PERSELISIHAN PENANAMAN MODAL
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Dalam suasana mendorong dan membina Penanaman Modal Asing di Indonesia, pemerintah telah anggap perlu untuk turut menandatangani "Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warganegara asing mengenai Penanaman Modal" (Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of other States). Pembinaan Penanaman Modal dan diusahakannya supaya tercapai suatu iklim yang baik bagi Penanaman Modal dari luar negeri adalah sesuai dengan Ketetapan dari MPRS No. XII/MPRS 1986 dan No. XXIII/MPRS 1966. Konvensi tentang penyelesaian perselisihan mengenai investments ini telah diprakarsai oleh Bank Dunia yaitu International Bank for Reconstruction and Development (1RBD). Sebagai anggota daripada Bank Dunia ini. Republik Indonesia memenuhi syarat untuk dapat ikut serta dalam Konvensi bersangkutai. Maka pada tanggal 16 Februari 1966, jadi tidak lama setelah diundangkannya Undang-undang 1967 No. 1 tentang Penanaman Modal Asing, telah diwujudkan penyertaan tersebut.
MASALAH BUNGA DAN PERUBAHAN NILAI MATA UANG
Authors: Syahrani Riduan
Published: July 2017

Sejarah hukum di Indonesia telah membuktikan, bahwa BW yang kini masih berlaku di negara kita merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata warisan kolonial Belanda, yang dikodifisir ratusan tahun lebih yang lampau. Sebagai kodifikasi yang diciptakan berdasar asas konkordansi semenjak 15 Agustus 1839 (Friman Raja 15 Agustus 1839 No. 102), BW yang dinyatakan mulai berlaku 1 Mei 1848 (Stb. 1848 No. 10) tidak lebih daripada ciptakan KUHPerdata Belanda yang dibuat di awal abad ke 19 (tahun 1814). Sedangkan KUH Perdata Belanda sebagian besar isinya merupakan tiruan daripada Code Civil Perancis yang dibuat setelah berakhirnya revolusi (1789-1795), sejak tanggal 12 Agustus 1800, dengan mengambil kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hukum Romawi, kebiasaan Perancis kuno dan sebagainya. Tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba menilai dan mengkaji satu dua pasal dalam BW terutama yang berkenaan dengan bunga moratoire (moratoire interessen), bunga yang ditetapkan dalam perjanjian (bedengen interessen), dan masalah yang bertalian dengan perubahan nilai mata uang.
PENGGUNAAN DASAR-DASAR ANALISA KAUSAL DALAM PENELITIAN SOSIOLOGI HUKUM YANG NON - DOKTRINER
Authors: Soemitro Ronny Hanitijo
Published: July 2017

Penelitian non-doktriner berpangkal pada perumusan masalah dan hypothesa, melalui penetapan sample, pengukuran variable, pembuatan design analisa, pengumpulan data dan berakhir pada penarikan kesimpulan dan interpretasi atas kesimpulan. Pada beberapa penelitian hukum yang non doktriner design penelitian yang disusun sampai merupakan studi korelatif dengan penggunaan multivariate analysis, sampai penggunaan design eksperimental. Penelitian hukum yang non doktriner seperti halnya dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang lain menuju ke arah usaha theory building yaitu mencoba menemukan middleange theories dan membangun grand theo yaitu mencoba menemukan middle range theories dan membangun grand theories (Sutandyo Wigjosoebroto, 197 theories (Sutandyo Wigjosoebroto, 1974 : 75).
PMA DAN UUPMA : HARAPAN dan KENYATAAN (Sebuah telaah Mengenai Kebijaksanaan Penanaman Modal)
Authors: Lubis Todung Mulya
Published: July 2017

Di sini keadilan sosial tidak semata diartikan sebagai masyarakat yang cukup sandang, pangan dan papan tetapi justru juga harus diartikan sebagai secara bersama turut memutuskan masa depan yang dicitakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan itu. Essensi dari kata kedaulatan rakyat justru harus ditafsirkan secara dinamis. Dalam hal ini pengertian pasal 33 UUD 1945 harus ditafsirkan sebagai kebersamaan dalam mengelola perekonomian untuk kepentingan semua. Hal yang demikian banyak kita temui dalam penanaman modal asing (PMA). Terkadang kita tidak bisa membedakan apakah PMA itu suatu yang "pelengkap" atau suatu yang "mutlak". Penanaman " Modal Dalam Negeri (PMDN) sering terancam dengan pola investasi PMA yang kelihatannya tidak menyebar secara horizontal tetapi juga vertikal Persekutuan dengan modal nasional terjadi tidak saja di PMA tetapi juga di dalam PMDN sendiri melalui apa yang dikalangan kecil masyarakat disebut sebagai "Ali-Tanaka" atau Ali-Johnson". Ini adalah salah satu bentuk penyelundupan hukum yang sring terjadi dimana-mana melalui pendirian "dummy corporation"
KASUS RAJIYEM Dimuka Pengadilan Negeri Bantul
Authors: Afandi Wahyu
Published: July 2017

Diajukannya seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang bernama Rajiyem, telah memancing reaksi sementara ahli hukum, bukan karena tuntutan hukumnya ataupun karena dibebaskannya oleh Hakim yang mengadili perkara itu, melainkan karena dalam pemeriksaan di muka persidangan kepadanya telah diperlukan tata cara persidangan yang biasa berlaku dengan terdakwa yang bukan anak-anak. Memang peraturan perundang-undangan kita belum mengenal batas usia minimum seseorang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggung-jawabkan, sedang KUHP hanya mengenal batas usia 16 tahun bagi pelaku kejahatan yang kepadanya dapat dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri dengan pengecualian yang merupakan alternatif dari Hakim seperti yang diatur oleh pasal 45 KUHP.
PERJANJIAN INTERNASIONAL TAK TERTULIS DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
Authors: Parthiana Wayan
Published: July 2017

Dalam Konperensi Wina tahun 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah hukum perjanjian yang lebih dikenal dengan nama "Vienna Convention of the Law of Treaties". Konperensi ini di adakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan naskah rancangan konvensinya disusun oleh Panitia Hukum Internasional (International Law Comission) yang merupakan sebuah Panitia Akhli dan dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomer 174/11/1947, beranggotakan para ahli hukum terkemuka dari pelbagai bangsa dan pelbagai sistem hukum. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian ini tidak hanya sekadar menyatakan atau merumuskan kembali atau mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, tetapi juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian.Tulisan ini akan mencoba membahas perjanjian internasional tak tertulis secara serba singkat. Pembahasannya dibatasi hanya pada perjanjian internasional tak tertulis antar negara. Sedangkan perjannjian internasional tak tertulis antara negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau antara subyek hukum lain bukan negara satu dengan lainnya, tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan ini
MASALAH HUKUM DAN PROFESI KEDOKTERAN
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

mengingat perkembangan keadaan yang tidak terlepas dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menyoroti berbagai bidang kehidupan manusia umumnya dan profesi dokter khususnya. Berhubungan dengan itu penelaahan masalah dapat dipecah menjadi dua, yakni : Masalah Hukum dan Profesi Kedokteran. Di negara yang katanya sangat menjunjung tinggi harkat kemanusiaan seperti negara Amerika Serikat sungguh sangat ditekankan perlindungan Hak, satu di antaranya hak untuk hidup. Di samping itu berkembang pula akhir-akhir ini pengertian hak untuk mati. Menjadi pertanyaan bagi kita ? "Tepatkah penonjolan apa yang disebut hak itu ?" Kembali lagi untuk menemukan jawabannya bergantung dari filsafat dan pandangan hidup yang dianut bangsa tersebut.
Tanggapan Atas Tulisan A. Hamid Attamimi : PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 23 AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Authors: Indradewa Jusuf L
Published: July 2017

Bagi seorang yang berkecimpung dalam keuangan negara tentu kesimpulan bahwa keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja (untuk selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan disingkat APBN), tidak akan menimbulkan keraguan, karena dalam pengelolaan oleh aparatur Pemerintah, uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikenal dengan "Keuangan Negara". Sejak dulu tidak ada yang membahas secara khusus pengertian "Keuangan Negara" dalam arti apakah keuangan negara juga mencakup keuangan Daerah dan keuangan Badan Usaha Negara (BUN) atau hanya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (untuk seterusnya hanya digunakan Pemerintah).
LOGIC, EXPERIENCE, DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Authors: Sjaian Rochim
Published: July 2017

pada hakekatnya merupakan pencerminan dari suatu pertentangan pendapat di antara peng-ikut legal positivisme yakni kelompok yang disebut analitis dan kelompok yang disebut fungsional. Perbedaan pendapat di antara dua kelompok ini berkisar pada perbedaan tekanan dalam menjelaskan masalah-masalah hukum. Kelompok pertama lebih menekankan kepada peraturan-peraturan hukum dan hubungan suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Hukum dipandang sebagai kesatuan yang logis yang disusun secara sistematis. Kelompok yang kedua lebih menekankan kepada kenyataan sosial, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan sosial inilah yang dianggap menentukan peraturan-peraturan hukum. Terhadap dua hal logic dan experience ini pembicaraan ini saya tujukan, terutama peranannya masing-masing dalam pengembangan hukum.