KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DENGAN MELIBATKAN DESA PAKRAMAN
Authors: Atu Dewi A.A.Istri Ari 
Published: October 2017

Population has been a complex problem in development these days, especially in Denpasar, rapid population growth with limited support and capacity is the main problem. In conncetion to that, this research is aiming to find out 2 (two) things: first, to know juridical regulation for migrants in Denpasar. Second, to know about the involment of Pakraman Village (Customary Village) in managing migrants. This research uses statute approach. According to research it is concluded that: first, to anticipate rapid population growth or manage migrants in legal area of Denpasar, Government of Denpasar bases its authority in 1945 Constitution of the Repulic of Indonesia, Law Number 23 of 2014, Law Number 23 of 2006 as amended in Law Number 24 of 2013, Local Government of Bali Act Number 10 of 1998, Local Government of Bali Act Number 3 of 2001, Local Government Act Number 5 of 2014 concerning Amendement of Local Government Act of Denpasar Number 6 of 1996 concerning Framework Implementation for Population Registration in Population Management Information System, Mayor Act Number 593 of 2000 concerning Migrants Management. This act is also amended to Mayor Act Number 610 of 2002 concerning Amandement of Mayor Act Number 539 of 2000. Second, the involment of Pakraman village in managing migrants in Denpasar is regulated under the said Local Government Act, Mayor Act and Agreement between Government with Pakraman Village in Denpasar. The regulation is clear, giving the village authority to manage migrants in accordance to local customary law in force (awig-awig). This Research recommends that a clearer regulation in awig-awig and implementation of policies concerning migrants management is needed.

Masalah kependudukan telah menjadi persoalan yang sangat kompleks dalam perkembangan dewasa ini, khususnya di Kota Denpasar, pertumbuhan penduduk sangat pesat dengan daya dukung  serta daya tampung sangat terbatas menjadi persoalan utama. Berhubungan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 2 (dua) hal yaitu : pertama, untuk mengetahui  pengaturan secara yuridis penduduk pendatang di Kota Denpasar. Kedua, untuk mengetahui mengenai keterlibatan desa pakraman dalam pengendalian penduduk pendatang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, untuk mengantisipasi ledakan kependudukan ataupun pengendalian penduduk pendatang di wilayah hukum Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar mendasarkan kewenangannya dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014, UU 23 Tahun 2006  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Perda Provinsi Bali  10 Tahun 1998, Perda Provinsi Bali  3 Tahun 2001, Perda 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran  Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan (SIMDUK), Keputusan Walikota Nomor 593 Taun 2000  tentang Penertiban Penduduk Pendatang. Keputusan ini juga terjadi perubahan yaitu Keputusan Walikota Denpasar Nomor 610 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Walikota  Denpasar Nomor 539 Tahun 2000. Kedua, mengenai pelibatan Desa Pakraman dalam pengendalian penduduk pendatang di Kota Denpasar diatur secara jelas di dalam Perda, Keputusan Walikota  dan Kesepakatan Kerja sama antara Pihak Kedinasan dengan Pihak Desa Pakraman di Kota Denpasar. Pengaturan secara jelas keterlibatan Desa Pakraman, memberikan otoritas kepada Desa Pakraman dalam pengendalian Penduduk pendatang sesuai dengan awig-awig desa pakraman setempat. Rekomendasi penelitian adalah perlu adanya pengaturan lebih jelas dalam awig-awig desa pakraman dan penerapan kebijakan-kebijakan hukum yang sungguh-sungguh terkait dengan pengendalian penduduk pendatang.