bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Sumpah Pocong dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Choirunnisa' Chaja
Published: April 2024

Penyebab dan proses pelaksanaan terjadinya sumpah pocong di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura bahwa sumpah pocong ini merupakan tradisi penyelesaian sengketa secara turun temurun sampai saat ini khusunya dalam studi kasus sengketa tanah milik ahli waris Siti Romlah dimana siti Romlah sebagai penggugat dan paman Nasiruddin sebagai tergugat, dalam kasus ini tidak cukup bukti dan saksi jika diproses melalui jalur peradilan. Proses proses pelaksanaan terjadinya sumpah pocong terdapat beberapa cara antara lain berbalut dengan kain dengan beberapa cara. Cara membuktikan sumpah pocong yaitu konsekuensi dari orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa kematian atau tidak mempunyai rasa hidup serta lebih berkaitan dengan harga diri, harkat dan martabat dan perasaan malu dengan adanya sumpah pocong tersebut. Peran kiai dan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut semua masyarakat ikut berperan dalam sumpah pocong di masjid Madegan Sampang dimana Kepala Desa setempat membuat surat pernyataan pelaksanaan sumpah pocong untuk diajukkan kepada kepala desa Polagan. Surat pernyataan tersebut juga harus diketahui oleh Kapolsek dan Danramil setempat. Menurut Kapolsek dan Danramil kalau surat pernyataan tidak segera dilaksanakan sumpah pocong, dikhawatirkan terjadi carok, setelah semuanya ditanda tangani maka praktik tersebut dilakukan oleh penggungat dan tergugat dengan disertai Kyai, serta para hakim yang terlibat dalam penelitian ini. Tinjauanhukum Islam tentang sumpah pocong dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madurasumpah ada dua macam yaitu sumpah suppletoir dan sumpah decisoir. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah decisoir atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas, menyelesaikan perkara. Dengan menggunakan alat sumpah decisoir, putusan hakim akan semata-mata tergantung kepada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Sumpah itu dikaitkan dengan sumpah pocong.Berdasarkan praktik tersebut maka sumpah pocong dalam hukum Islam diperbolehkan dimana dari sumpah tersebut untuk menguatkan dari pembuktian yang dinyatakan oleh pihak tertuduh.
Rekontruksi Dikotomi Dar al-Islam dan Dar al-Harb
Authors: Junaidy Abdul Basith
Published: April 2024

Secara Historis diakui  bahwa para ahli hukum Islam (fukaha) pada abad pertengahan pernah melakukan ijtihad pembagian dunia menjadi dua : Negara Islam (da@r al-Isla@m) dan Negara kafir (da@r al-h}arb) untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam merespon pembagian tersebut, para pemikir muslim kontemporer berbeda pendapat. Di satu sisi, sebagian pemikir muslim berpandangan bahwa pembagian tersebut dilakukan karena didasarkan pada falsafah bahwa basis hubungan antara muslim dan non-muslim adalah permusuhan permanen sampai seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslim.Di sisi lain, ada sebagian pemikir pemikir muslim menyatakan bahwa basis hubungan  antara muslim dan non-muslim adalah perdamaian. mereka menyatakan bahwa teori pembagian Dunia ke dalam negara Islam dan negara kafir dikemukakan dengan tujuan yang baik dan tidak dimaksudkan sebagai sarana membenturkan antara keduanya sebagaimana dipahami kelompok-kelompok radikal. Pembagian tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mencari titik perbedaan antara hukum syariat yang stabil, sempurna dan normal dengan hukum syariat yang tidak sempurna,tidak stabil, tidak normal atau bersifat pengecualian. Pembagian wilayah  ini ditujukan membantu penduduk muslim yang berada di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim agar dapat menjalankan kehidupun dengan tetap menjalankan hukum syariat.Komunitas minoritas muslim tersebut memang membutuhkan penanganan khusus agar dapat tetap menjalankan hukum syariat di antara mereka.

  Namun seiring dengan perkembangan zaman, pembagian dunia menjadi 2 kategori (dikotomis)  atau 3 kategori (trpartit) tidak berlaku lagi. Dunia sekarang memang sudah terbagi menjadi beberapa tipe wilayah, akan tetapi pembagian itu sama sekali tidak berdasarkan perbedaan agama para warganya. Akan tetapi karena perbedaan didasarkan pada perbedaan-perbedaan selain agama. Bagi kaum muslim, negara Islam, meminjam pandangan fukaha Hanafiyah dan Syafiâ€™iyyah, dimungkinkan kepala negaranya bukan seorang muslim, sementara wilayahnya adalah da@r al-Isla@m karena kaum muslimin bisa menjalankan hukum-hukum Islam di dalamnya.
Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Authors: Rizal Moch. Choirul
Published: April 2024

Studi konseptual ini fokus terhadap 2 (dua) permasalahan pokok. Pertama, kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia. Kedua, kebijakan hukum tentang bantuan hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Kini, kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta aturan pelaksanaannya. Kebijakan hukum tersebut dipandang lebih konkrit dan menjamin aspek pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa. Pada perkembangannya kemudian, kebijakan hukum tentang bantuan hukum dapat dimaksimalkan untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu tidak hanya sebatas pendampingan atau penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi), tetapi juga dapat diberikan secara nonlitigasi. Ambil contoh, misalnya, dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah dapat melakukan penelitian hukum sebagai bagian dari kegiatan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. Hasil penelitian hukum tersebut, paling tidak, memuat monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Berawal dari hasil penelitian hukum tersebut, selain masyarakat tidak mampu mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi hukum, pemegang dan pemutus kebijakan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi pembaruan kebijakan hukum untuk lebih memaksimalkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur
Authors: Warjiyati Sri
Published: April 2024

Kasus kejahatan pada anak seringkali terjadi bahkan jumlah kejahatannya semakin tahun bertambah. Dengan kerapnya kejahatan yang terjadi pada anak maka diperlukan tindakan tegas serta perlindungan dari KPAI sebagai lembaga perlindungan terhadap anak-anak. Mengingat bentuk pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun alasannya, baik dari segi moral, susila dan agama. Anak memiliki hak untuk dilindungi demi kesejahteraannya, karena anak-anak merupakan golongan yang rawan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak maka dapat melindungi anak-anak dalam kejahatan. Selain itu para tindak kejahatan pada anak dapat memberikan efek jera. Dari segi hukum pidana islampun para pelaku kejahatan terhadap anak dapat dikenai hukum juga dengan hukuman dera sebanyak seratus kali atau dilempari dengan batu. Sedangkan pada hukum positif, pasal 82 para pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana islam para pelaku dirajam hingga mati, dicambuk seratus kali.
Batasan Kebebsan Berpendapat dalam Menyampaiakan Argumentasi Ilmiah di Media Sosila Perspektif Hukum Islam
Authors: Qulub Siti Tatmainul
Published: April 2024

Di era digital, semua orang bebas mengemukakan pendapat dengan adanya media sosial (medsos). Namun, media ekspresi tersebut memunculkan efek negatif dengan banyaknya kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pengguna. Mereka terjebak pada kasus tindak pidana, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Baru-baru ini di medsos (facebook, blog) muncul perdebatan antara komunitas flat earth dan Kepala LAPAN tentang bumi bulat vs bumi datar. Masing-masing mengemukakan argumentasi ilmiahnya yang berujung pada petisi yang dikeluarkan oleh komunitas flat earth kepada Kepala LAPAN. Pada dasarnya berpendapat merupakan kebabasan yang melekat pada individu. Namun, perlu keterampilan dan aturan (etika) tentang penyampaian argumentasi ilmiah di medsos. Argumen ilmiah berbeda dengan opini atau pendapat. Ia membutuhkan klaim, bukti dan alasan ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, penulis hanya bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis itu benar, tidak untuk mempengaruhi pembaca untuk mengukuti keinginan penulis. Islam memberikan kebabasan kepada masyarakat untuk menyampaikan argumen/pendapat baik di dunia nyata maupun di medsos. Namun, Islam memberikan batasan terkait substansi yang disampaikan. Secara global, batasan tersebut adalah: menyajikan informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya (ada klaim, bukti dan alasan ilmiah), sebagai sarana amar maâ€™ruf nahi munkar, tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, menjalin silaturrahmi dan tidak mendatangkan permusuhan.
Implementasi Teori Hudud Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Authors: Faizah Dian Dwi Alifatul
Published: April 2024

This article discusses the Implementation of Hudud Theory According to Muhammad Syahrur's Thought on Corruption Prevention Efforts in Indonesia. The theft of state money or commonly referred to as corruption according to Syahrur can be subjected to a maximum sentence of the opposite hand cut, the cross, exile or life imprisonment and the death penalty which is annihilated by hirabah. The Syahrur Hudud theory can be applied as a legal alternative for perpetrators of corruption in an effort to prevent corruption in Indonesia. The Shahrur Theory has similarities in the law that apply to corruptors in Indonesia, namely in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In the law, the death penalty is set as the maximum sentence for perpetrators of corruption in Indonesia. The death penalty is one of the maximum punishments that exist in the theory of Muhammad Syahrur's hud?d relating to criminal acts of corruption which are analogous to the hirabah. In addition, imprisonment and fines as minimum penalties for corruptors also have similarities within the minimum limits of the theory, namely repenting and returning all corrupted assets accompanied by fines. And prison is a place of seclusion that is expected to make the offender deterrent and repent and not repeat his actions.
Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana
Authors: Rahman Inayatur
Published: April 2024

The paper aims to examine the perspective of Islamic legal philosophy on the implementation of Remission in terms of legal principles and justice. There are three conclusions from this article. Firstly, good behavior which is a requirement for a criminal to receive remission cannot be named as the concept of repentance in Islamic law. Secondly, the remission given to the perpetrator is not based on the principles of law and justice in Islam. Thirdly, it is suggested that Presidential Decree No. 174 of 1999 concerning Remission needs to be reviewed by distinguishing the types of crimes committed, so that justice, peace, and benefit for the community can be obtained. Even so, it should be noted that based on the philosophy of Islamic law, remission which is given to the criminals (convicts or child criminals) who have committed serious human rights crimes, corruption, drug dealers, murder, and transnational crimes, etc. is not following the principles of law, justice and benefit.
Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme Afdoening Buiten Process
Authors: Handoko Priyo
Published: April 2024

Law of Criminal procedure is a framework for law enforcement officers to carry out law enforcing duties in enforcing the law, which contained in the Criminal Procedure Code. In its development, reforms needed in the Criminal Procedure Code. One of which is by adopting a mechanism or provisions for the settlement of cases out of court or Alternative Dispute Resolution (afdoening issuer process). This article aims to examine the significance of reform in the penal system in Indonesia. Through the spirit of actualising justice, usefulness, and legal certainty in criminal law, the author tries to describe the systematic problems of punishment in Indonesia. Also, the author uses several approaches, including a statutory, a conceptual, and a case approach. The results of the study reveal that the Indonesian criminal system enriched with corporal punishment. As the purpose of punishment adopted by the Indonesian is a combination of distributive theory and utilitarian theory, the emergence of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Cessation of criminal Prosecution Based on Restorative Justice is the practical strategy to produce justice, benefit and legal certainty.
Tinjauan Filsafat Hukuman dalam Islam terhadap Overspel dan Zina
Authors: Candra Marli , Nadhiva Nanda Pricilia
Published: April 2024

The article aims to examine the legal philosophy that underlies the punishment of overspel written in article 284 of the Indonesia Criminal Code and zina in Islamic criminal law. Apart from studying its philosophical grounds, this article also seeks to understand the differences between overspel and zina. This article is a literacy study with interviewing several sources regarding their understanding of both overspel and zina. The results showed that there are connections between the community's view of the definition of zina and overspel. Overspel is a part of zina in its broader meaning. Zina categorised into zina al-lamam, namely all immoral act, zina muhshon, which is illegal sexual intercourse by married couples and zina ghairu muhshon for unmarried people. Overspel fall into the second category, namely zina muhshon. The legal philosophy that underlies zina is utilitarian principles, a punishment which aims to achieve future effects such as deterrent influence on society and a rehabilitative result for zina ghairu muhshon. Whereby overspel based on personal losses and regarded as a complaint offence.
Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Hukum Pidana Islan dan HAM
Authors: Sulthon M
Published: April 2024

The preliminary finding of this research acourding An-Naim is the contradiction between Islamic law and human rights caused by philosophy and tendancy of law. Islamic law is based on revelation, meanwhile the human rights on human experience. Islamic law emphasizes to the collective protection aspect, but the human rights concern to oneself interest. Islamic Criminal Law is not only to protrude its sanction aspect, but also to see the positive’s that’s social benefit..The above research found to respond the main problem of law Islamic criminal according An-Naim to the perspective of human rights. Sanction of dead punishment has been applied in Indonesia law sanction, while punishmen sanction of hand cutting and beating is not yet applied. On the other hand, the movement of human rights becomes stronger to refuse the implementation of islamic law sanction which is suppoused not relevance with the standard of human rights.This research position towards the anothers to strengthen the previous research, especially to strengthen the writing found ‘Topo Santoso’ that shows the priority of Islamic criminal law sanction.This research makes up normative and sociology’s. The analysis technique performed as descriptive analysis with the method : doctrine-comparative, analytic-deductive normative and analytic-inductive normative. Hence, the summary of this result study is withdrawn as deductive and inductive based on the data.
Analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Ta’zir dalam Fikih Jinayah
Authors: Fadilla Intan Nur , Santoso Arif Dian
Published: April 2024

In fiqh jinayah, criminal sanctions for corruptors are included in the ta'zir punishment adjusted to the decision of ulul 'amri based on several considerations because several jarimah are relevant to the concept of corruption, jarimah ghulul and al-rishwah. The Supreme Court formulates sentencing guidelines for judges. It issues them into Supreme Court regulations (PERMA) Number 1 of 2020 to realize legal certainty, justice, and proportional benefits in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of corruption. This paper aims to identify and analyze the application of ta’zir in the sentencing guidelines issued by the Supreme Court from the perspective of fiqh jinayah by prioritizing the benefit of the people. The research method used in this study uses normative legal research, and it can be concluded: 1. Criminal sanctions commonly applied by the jarimah ta’zir are imprisonment and a fine formulated in PERMA Number 1 of 2020. 2. The guidelines for punishment in the Supreme Court regulations are by the concept of ta’zir because criminal sanctions are determined proportionally based on several considerations, namely the criteria for the high and low impact of the act and The profit obtained by the perpetrator determines the size of the criminal sanction imposed by the judge.
The Problem of Violating The Law on Information and Electronic Transactions in Democracy Country
Authors: Rohmah Elva Imeldatur , Ilmiyah Zainatul , Ningtyas Mega Ayu
Published: April 2024

Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 (ITE Law) is a law that regulates all matters concerning information technology applicable in Indonesia. As a democratic country, Indonesia upholds and respects freedom. In reality, the ITE Law creates many problems in the midst of society, because it is often used as a tool to limit freedom of speech and opinion. The results of this study indicate that the presence and implementation of the ITE Law which is considered to silence freedom of opinion and expression which is one of the pillars of democracy for social media users, is actually not all true. The existence of the ITE Law actually presses all parties to be more careful in their attitudes and expressions on social media. So that the negative impact or violation of the rights of freedom of others and other violations in the cyber world can be avoided. Then the freedom of opinion and expression can run well.
Chemical Castration For Sexual Violance Convicts In Indonesia
Authors: Sanuri M
Published: April 2024

The number of sexual harassment against children and women in Indonesia has increased significantly. This shows that women and children are currently insecure. To respond to this, the Indonesian government came up with Law Number 23 of 2002, Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016, Law Number 17 of 2016, and Government Regulation Number 70 of 2020 to eliminate the increasing number of victims and provide a deterrent effect for perpetrators. On the other hand, there have been pros and cons from all levels of Indonesian society regarding the chemical castration punishment. To consider the effectiveness of chemical castration, this study will look at the perspective of hifz al-nafs (guarding the soul) and huquq al-insan (human rights) as the basic rights that should not be violated. The results of the research showed that chemical castration is effective because it is able to provide maslahah values ​​in the form of a deterrent effect for perpetrators and security and safety especially for children and women, although there are few problems in the area of ​​human rights, where perpetrators of sexual crimes have the right to be treated fairly before the law.
Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Authors: Saleh Triana Galuh Purnama Sari , Nurussaadah Ilusya , Putri Ila Adila pramestya
Published: April 2024

Abstract: The extent of the reach of the internet that can be accessed, it is not uncommon for people to take advantage of this to carry out negative actions, one of which is online prostitution. This paper is based on the rampant prostitution activities in cyberspace lately. The existence of covid and the implementation of activity restrictions can be the cause of some people being laid off from their jobs so they want to make money in an easy and instant way. Prostitution is a negative thing, therefore there are regulations regarding prostitution both in positive law and Islamic law. This research method uses a qualitative approach by reviewing previous research so that data can be reprocessed for deeper understanding. Based on the results of the study, it can be concluded that, in positive law and Islamic law there are discussions about online prostitution, and there are sanctions against perpetrators of prostitution activities. Positive law has been regulated in several articles of the law, one of which is Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which regulates the prohibition of distributing and/or transmitting and/or making accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing which violates decency. In addition, Islamic law also regulates the punishment for online prostitution as stated in the Al-Quran Surah An-Nur verse 2 which contains provisions regarding the prohibition of adultery and the sanction is a punishment of 100 lashes of lashes.
Keywords: Online Prostitution, Positive Law, Islamic Law
Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi
Authors: Bagus Moh
Published: April 2024

One of the important principles in a democratic country is the creation of independent and impartial law enforcement. This principle must always be maintained as an effort to protect human rights and to create and place law as the supreme commander of the state. This article on the variety and development of law enforcement in Indonesia will try to provide an overview and portrait of law enforcement in Indonesia that has been running so far. In order to provide a repertoire of legal improvements in Indonesia, the author will provide limitations on law enforcement, especially since the reformation to date. In this study, the authors used normative legal research methods with statutory, conceptual and case approaches. The results of the study state that various legal products in Indonesia are always present in order to complement and improve the components of law enforcement in Indonesia. In addition, the presence of the Constitutional Court as a style of constitutional interpreter also provides a new color through various kinds of decisions.
Konsekuensi Legal Kegagalan Upaya Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika
Authors: Romdoni Muhamad
Published: April 2024

Fenomena pelaku tindak pidana narkotika di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini, tidak hanya berasal dari orang dewasa namun, tidak sedikit anak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan harus ditegakkan, tidak terkecuali sanksi hukum dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, cara penanganan kepada anak diperlakukan secara berbeda dibandingkan penanganan tindak pidana orang dewasa, saat ini upaya diversi dianggap pilihan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum namun dalam penerapannya kegagalan upaya diversi selalu ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba melakukan kajian lebih lanjut pada konstruksi diversi dan akibat hukumnya dalam hal diversi gagal dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendakatan undang-undang. Sumber data ialah data sekunder meliputi, bahan hukum primer juga sekunder yang dianalisis dengan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian, pertama, bahwa diversi terhadap anak dengan pendekatan restorative justice telah dikontruksikan oleh UU SPPA berikut peraturan-peraturan sebagai pelaksanaannya. Kedua, diversi kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika yang tidak dilaksanakan atau gagal dilaksanakan berakibat hukum proses penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan yang dapat berujung pemidanaan terhadap anak.
Prosesi Adat (Merariq) dalam Kacamata Hukum Pidana di Masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB)
Authors: Azhari Doni
Published: April 2024

This article discusses the criminal aspects in the procession of traditional ceremonies (merariq) of the Central Lombok community (Case Study in Gerantung Village, Central Praya, Central Lombok, NTB). The main challenge of this research is to identify the criminal elements in the procession of merariq customs of the Central Lombok community. For this reason, using an empirical study approach, this researcher collected data through interviews with traditional leaders, community leaders, and authorities. This study concludes that the custom of merariq for the people of Gerantung Village does not conflict with existing customs, even in practice the community will commit criminal acts if they violate customs and state regulations, one of which is Articles 330 and 332 of the merariq custom which have rules that are in line with the practice and enforcement of law in the Merariq tradition.
The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law
Authors: Nimah Rodhotun
Published: April 2024

This research focuses on the relevance of the marital rape criminal sanction contained in Regulation Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence with Criminal Sanctions in Fiqh Jinayah. This research is library research using the method of comparative legal interpretation (comparative). The type of research used is qualitative research. The legal materials used are primary legal materials in the form of classic and contemporary books as well as secondary legal materials in the form of books related to marital rape, as well as legal science journals. The data collection technique in this study is documentation. The data analysis used in this study uses Abdul Qadir 'Audah's'' analysis of thought. In this study, two conclusions were obtained, namely, that, according to Islamic law, marital rape is not in accordance with the teachings of Islamic law because Islam has taught procedures and behaviors in husband-wife relations that must be muasyarah bil ma'ruf by not hurting each other. Second, when viewed from the perspective of Abdul Qadir Audah's fiqh jinayah, the sanctions contained in the PKDRT Law have relevance to criminal sanctions in Islamic law.
Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah
Authors: Mubarok Nafi'
Published: April 2024

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mendeskrisikan dan menganalisa bentuk konkrit perlindungan hukum bagi anak, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), baik dalam hukum pidana positif maupun dalam Hukum Pidana Islam. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa dasar hukum perlindungan hukum ABH secara internasional adalah Convention of Rights of Child 1989, sedangkan secara nasional adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara spesifik terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikutnya, bentuk konkrit perlindungan kepada ABH adalah pemberian kekhususan pada pelaku pidana anak, berupa: (1) hak-hak anak dalam proses peradilan pidana,  (2) pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, (3) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, (4) adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan, dalam Hukum Pidana Islam status ABH terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan “terhapusnya sanksi pidana” bagi pelaku jarimah, yang terkait dengan dua unsur, yaitu: (1) memiliki daya pikir (iradah) dan (2) memiliki pilihan (ikhtiyar). Sehingga, anak yang belum baligh ketika melakukansuatu jarimah tidak bisa dikenakan sanksi pidana, dan jika ada kerugian perdata maka sanksi perdata bisa dibebankan kepada orang tua atau walinya. Namun hakim bisa menjatuhkan sanksi sebagai pengajaran, jika dianggap berguna bagi anak tersebut.
Neorealisme dan Motif Invasi Militer Rusia terhadap Ukraina Tahun 2022
Authors: Ramadhan Muhammad Fauzan Rizki
Published: April 2024

This research analyses the motives behind Russia's military invasion of Ukraine's sovereign territory in 2022. The invasion is a continuation of Russia's invasion of Crimea in 2014, and is part of a long history of conflict in the Eastern European region. This qualitative research focuses on Russia's perspective and how the country sees the main reasons for the conflict, namely the formation of 'the near abroad' policy and its link to the expansion of the US-led NATO (North Atlantic Treaty Organization) alliance. Using the theory of structural realism, this study tries to provide preliminary assumptions of motives with the conditions of international structures and their impact on Russia. This assumption is then strengthened by the elaboration of opinions from related research subjects, which can confirm these assumptions.
Relation between the Winning of Fidesz Party with the Number of Incoming Asylum Seekers in Hungary
Authors: Prakoso Septyanto Galan , Murtyantoro Andriansyah Perdana , Cahyani Meisya Putri Intan , Putra Ferdian Ahya Al
Published: April 2024

The migrant crisis that occurred back in 2015 has sparked various political turbulence in European countries. One of the highest “first-time application” countries is Hungary. But as the number of asylum seekers grows, the Hungarian government considered itself overburdened and thus decided to take action to limit the inflow number of asylum-seekers. This situation gives Hungarian Prime Minister Viktor Orban and his Fidesz Party a way to keep campaigning for anti-immigrant policy which he believes will gain massive support. This journal uses a mixed-research method to find out the relation between the winning Fidesz Party with the number of incoming asylum seekers in Hungary. The analysis will be based on a regression process to determine the correlation between the votes that caused the Fidesz Party to win the last five general elections of Hungary with the quantity of asylum seekers in Hungary during the election year and supported by data observed from literature research.
The Possibility of Applying Religious Multiculturalism Policy in Local Government in Indonesia
Authors: Khoirun Nisa
Published: April 2024

This study investigates local government’s opportunities for implementing religious multiculturalism policies, which refer to the regional autonomy system. The subject of this research is Tangerang City, Banten Province, which has an urban and pluralistic image of society due to its location as a buffer for the city capital. Data collection in this study used a qualitative method which refers to in-depth interviews of 15 respondents who came from representatives of the government and religious leaders. In addition, secondary data in this study relates to observations, field notes, documentation, and relevant literature. The result of this study indicates several indicators that lead to the possibility for Tangerang City’s local government to apply a religious multiculturalism policy: government institutions in strengthening harmony and handling religious conflicts. The Religious Harmony Forum (FKUB) promotes religious harmony, a grant program to accommodate the needs of religious groups, a supportive and open-minded Mayor, cultural and religious festivals, successful resolution of religious conflict, and intensive dialogue between religious leaders.
Neo-Sufisme di Indonesia: Studi tentang Pemikiran KH Agoes Ali Masyhuri Sidoarjo
Authors: Aini Mas Nurul , Yazid Syaifulloh
Published: April 2024

Sufism has long been revered for its emphasis on spiritual development and fostering a personal connection with the divine This qualitative study delves into the realm of Sufism and its contemporary manifestation known as Neo-Sufism, which represents a renewal of Sufism within the Islamic tradition. In contemporary Islamic discourse, Neo-Sufism emerges as a revitalized approach within the Sufi tradition, offering fresh insights and adaptive strategies to address the challenges of modernity. Using a biographical study approach, the research seeks to unravel the intricate thought patterns of Agoes Ali Masyhuri. It reveals that Agoes Ali Masyhuri draws inspiration from the sophisticated philosophies of al-Ghazali, yet he infuses his own dynamic reinterpretations to offer practical solutions, particularly tailored for modern society. Notable features of Neo-Sufism evident in his thought include a balanced and moderate stance, a rejection of extremism, and a strong emphasis on values such as dignity, benefit and peace. His neosufist perspective is characterized by inclusivity, adaptability, and relevance to contemporary life challenges, making it a pertinent approach amidst the complexities of the modern world.
Analisis Artikel Populer Kontrapaham Takfiri dalam Portal Keislaman NU: Perspektif Semiotika Charles Sanders Peirce
Authors: Wati Dian Annisa Rizkyah , Yazid Syaifulloh
Published: April 2024

The emergence and spread of takfiri ideology can be traced back to the historical interpretations of the Khawārij and Wahhabis, leading individuals towards radicalization. This phenomenon has resulted in detrimental consequences, including the disruption of religious harmony, erosion of fundamental religious values and exacerbation of intra-Muslim conflicts culminating in violence. Nahdlatul Ulama (NU), as a proponent of the Aswaja sect, has actively undertaken measures to counteract Takfiri influence. This study analyzes NU’s efforts to combat takfiri ideology through its official platform, i.e., NU Online. Utilizing qualitative and library research methods, this investigation employs Charles Sanders Peirce’s semiotic framework to scrutinize the counter-takfiri discourse on NU Online. Central to Peirce’s semiotics are the concepts of representamen (sign), object, and interpretant. The findings reveal that the counter-takfiri contents on the NU Islamic portal predominantly promote moderate Islamic principles, aiming to foster critical thinking and moderation among Muslims to resist radical ideologies like takfiri beliefs. NU, characterized as a peaceful, tolerant, and nationalist mass organization, actively advocates for moderation within Islam, aiming to inoculate its followers against extremist interpretations.
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dari Sampah Tisu Basah Perspektif Hukum di Indonesia
Authors: Ibrahim R. Muhammad , Mahardika Dyah Ayu , Khoiron Akhmad
Published: April 2024

Abstract: Wet wipes waste is an unconscious environmental issue. In Indonesia alone wet wipes waste has reached 25 thousand tons, when compared to other waste, this value is quite high. However, people seem to be less aware that wet wipes cause environmental pollution. This article aims to discuss the mitigation of environmental pollution due to wet wipes from a legal perspective in Indonesia. This research is a normative and explanatory research, which provides an explanation related to the phenomenon of environmental pollution caused by wet wipes which is analyzed with a legal perspective. The results of this study state that environmental pollution caused by wet wipes is still not realized by the community so the handling of waste related to wet wipes has not been carried out optimally. From the perspective of law in Indonesia, the mitigation of environmental pollution is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The role and responsibility of producers, communities, and governments are needed to deal with environmental pollution, including due to wet tissue waste. With this cooperation, environmental pollution due to alkaline tissue can be handled properly.
Keywords: Environmental pollution, wet wipes, manufacturer, society, government.
Abstrak: Sampah tisu basah merupakan isu lingkungan yang tidak disadari. Di Indonesia sendiri sampah tisu basah sudah mencapai 25 ribu ton, jika dibandingkan dengan dengan sampah lain, nilai ini cukup tinggi. Namun, masyarakat sepertinya kurang sadar bahwa tisu basah menyebabkan pencemaran lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk membahas penanggulangan pencemaran lingkungan akibat tisu basah dari perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan bersifat eksplanatif yaitu memberikan penjelasan terkait dengan fenomena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tisu basah yang dianalisis dengan perspektif hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tisu basah masih belum disadari oleh masyarakat sehingga dalam penanggulangan sampah terkait tisu basah ini belum dilakukan secara maksimal. Dalam perspektif hukum di Indonesia, penanggulangan pemcemaran lingkungan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diperlukan peran dan tanggungjawab produsen, masyarakat dan pemerintah menangani pencemaran lingkungan di antaranya akibat sampah tisu basah. Dengan Kerjasama tersebut maka pencemaran lingkungan akibat tisu basa dapat ditangani dengan baik.
Kata Kunci: Pencemaran lingkungan, tisu basah, produsen, masyarakat, pemerintah
Isbat Nikah Pernikahan Poligami secara Siri dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby
Authors: Syafa’ Nadhifa Salsabilla , Musyafaah Nur Lailatul
Published: April 2024

Abstract: In Indonesia, many cases of polygamy are carried out in series, so to register polygamy requires marriage isbat. On the other hand, polygamous marriages must obtain permission from the court. Based on this, this article aims to review the Surabaya Religious Court Decision Number 3401/Pdt.G/2022/PA. Sby about isbat nikah for husbands who practice polygamy in siri (secret).  This research is normative juridical research. Data was collected from rulings laws and regulations on marriage and polygamy. In addition, data is supported from books or journals. The collected data were analyzed with a deductive mindset that the data on isbat nikah for polygamous marriages were serially analyzed under law. The study concluded that judges had several considerations for granting isbat requests from serial polygamous marriages. From a philosophical point of view, the decision prioritizes the acquisition of rights that must be owned by the Petitioners. However, from the juridical side, the Panel of Judges is considered to have committed contra legem actions by overriding SEMA rule Number 3 of 2018. Because, indirectly, the Surabaya Religious Court Judges justify an act that has deviated and violated the law.
Keywords: Contra legem, polygamy, siri marriage, Islamic law.
Abstrak: Di Indonesia banyak kasus poligami yang dilakukan secara siri, sehingga untuk mencatatkan poligami tersebut dibutuhkan isbat nikah. Di sisi lain pernikahan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang isbat nikah bagi suami yang melakukan poligami secara siri.  Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data dikumpulkan dari putusan dan peraturan perundang undangan tentang isbat nikah dan poligami. Selain itu data didukung dari buku atau jurnal. Data yang terkumpul dianalisis dengan pola pikir deduktif bahwa data tentang isbat nikah bagi pernikahan poligami secara siri dianalisis dengan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat dari perkawinan poligami siri. Ditinjau dari sisi filosofis, putusan tersebut mengedepankan perolehan hak-hak yang harus dimiliki oleh Para Pemohon. Namun, dari sisi yuridis Majelis Hakim dinilai telah melakukan tindakan contra legem dengan mengesampingkan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebab, secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan melanggar hukum. 
Kata Kunci: Contra Legem, Poligami, Kawin Siri, hukum Islam
How Is the Consumer View? Concerning Perspectives in Ethics, Advertising Commitment on Attitude and Purchase Intention of Consumer
Authors: Utami Budi
Published: April 2024

The purpose of this study is to describe the picture of ethical commitment of advertising, advertisers, consumer buying attitudes and purchase intentions and the influence of academic service quality variables between advertising ethical commitments, advertisers partially and simultaneously on consumer buying attitudes and consumer buying interests. The population in this study was Management students of Majapahit Islamic University totaling 200 students and a sample of 6.8 students using proportional random sampling techniques. The scale used is the Likert scale. The type of measurement scale in this study is an ordinal scale that is converted into interval scale data through MSI (Method of Successive Interval). The results showed that the variables (1) Ethical commitment, (2) Advertising actors (endorsers), (3) Consumer buying attitudes, (4) Purchase intentions in good condition results. The calculation of the t test is known that: (1) there is a positive and significant influence between ethical commitment and consumer purchasing attitude, (2) there is a positive and insignificant influence between the role of advertising and consumer purchasing attitude, (3) there is a negative and insignificant influence between ethical commitment to consumer buying interest, (4) there is a negative and insignificant influence between advertisers on buying interest , (5) there is a positive and insignificant influence between consumer buying attitudes and buying interest.
Effect of nitrogen fertilization levels and plant density on dry weight, yield components and bulb quality of onion plant
Authors: ATTAYA Ehab , BARDISI Abd-Allah , OSMAN Ali , ISMAIL Hany , ALWUTAYD Khairiah M. , AL-SHAMMARI Wasimah B. , AL-HARBI Nadi A. , AL-QAHTANI Salem M. , IBRAHEM Sabreen , ABDELAAL Khaled
Published: April 2024

A field experiment was carried out during the two successive winter seasons of 2020/2021 and 2021/2022 to study the effect of mineral nitrogen levels and plant density on dry weight, yield and its components, as well as bulb quality of onions (cv. ‘Ahmar Tanawy’). This experiment included 12 treatments, which were combinations between four levels of mineral nitrogen (0, 192, 240 and 288 kg N/ha) and three plant densities (4, 5 and 6 rows/ridge equal 33.33, 41.67 and 50 plants/m2, respectively). These treatments were arranged in a split-plot design with three replications. Nitrogen levels were randomly arranged in the main plots, and plant densities were randomly distributed in the subplots. Nitrogen application at 192,244 and 288 kg N/ha led to increase dry weight/plant compared to control (zero N) and 288 kg N/ha gave the highest values of dry weight of leaves, dry weight of bulbs, and total dry weight per plant at 100 days in both seasons. The increases in total dry weight per plant were about 4.84 and 4.80 g per plant for 192 kg N/ha, 4.76 and 3.87 g per plant for 244 kg N/ha, and 6.86 and 5.74 g per plant for 288 kg N/ha over the control at 100 days in the 1st and 2nd seasons, respectively. The interaction between N at 288 kg/ha and low plant density (4 rows/ridge) gave the highest values of dry weight of leaves, bulb, and total dry weight/plant and increased yield of grade 1, exportable yield, average bulb weight, as well as nitrate and sulphur contents in bulbs, whereas the interaction between N at 244 kg/ha and high plant density (6 rows/ridge) increased grades 2, 3, and 4, marketable yield, and total yield/ha.
Climatic projections vs. grapevine phenology: a regional case study
Authors: COLIBABA Lucia C. , BOSOI Ionica , PUȘCALĂU Mărioara , BODALE Ilie , LUCHIAN Camelia , ROTARU Liliana , COTEA Valeriu V.
Published: April 2024

From the middle of the 20th century, the majority of the world's highest quality wine-producing regions experienced an increase in temperatures during the growing season. Even if, through technological processes, this issue has been seen as an improvement, recent changes of climatic factors (mainly temperature, sunshine duration and rainfall) show a worrying trend. This study reveals the impacts of climate change in one of the oldest and most important vineyards in Eastern Europe (Odobești vineyard in Romania) on the quality of grapes. The varieties taken into study are ‘Șarbă, Băbească gri’ and ‘Fetească regală’, the first two being considered new created cultivars, while the latter is found on the largest areas of viticultural use. Grapevine phenology and composition were analysed according to literature and standard OIV regulations. Climatic data was gathered, throughout 50 years (1971-2021), by using a weather station of the Odobești Viticulture and Wine-making Research Development Station. A climatic assessment using Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) was achieved, focusing on two SSPs (SSP1-1.9 and SSP5-8.5). The climatic predictions show that for the analysed region, phenophases will change due to a temperature increase of over 1.5 oC, leading to an acceleration of 15 (SSP1-1.9) or 24 days (SSP5-8.5) in the case of grape maturation. The hastening of the yearly vine life cycle is correlated to a wide range of undesirable effects, among which an unequilibrated physical-chemical composition of fruits for wine production is considered a sore point in wine sector economy.
Outcrossing mating system in natural populations of the endangered aquatic fern Ceratopteris thalictroides in China as revealed by microsatellite markers: implications for conservation
Authors: DONG Yuanhuo , SONG Chengyu , BAI Xueyi , WEI Jie , NING Tingting , XU Guoquan , LAN Hong , LIAO Kuo , LIU Hong , MA Mengxue , ZENG Changli
Published: April 2024

In this study, the mating system of the endangered aquatic fern Ceratopteris thalictroides in China was investigated using microsatellite markers. The estimates of the multilocus outcrossing rate (tm) and single-locus outcrossing rate (ts) were high at the species level (tm = 0.701 and ts = 0.595, respectively), indicating that C. thalictroides is a predominantly outcrossing species. Negative F (inbreeding coefficient of the maternal parents) values (-0.137) at the species level indicated an excess of heterozygotes and low inbreeding in the populations analyzed. Our investigation revealed that some of the natural and ex situ conservation populations of C. thalictroides have a prolific capacity for vegetative growth. The results showed that the homosporous pteridophyte C. thalictroides in China predominantly favors gametophytic crossing with a certain level of inbreeding along with vegetative growth. Ten populations have been established for ex situ conservation in Wuhan, China, with a survival rate of more than 90%, and mature spores were collected from them. Several factors, including high dispersal of spores and gametophytes by flowing water, high gene flow, and the wide distribution of the species in China, with the occurrence of some large populations, may have resulted in a high outcrossing rate in Chinese C. thalictroides. The high outcrossing rate of C. thalictroides showed that ex situ plantings are most suitable for enhancing possible mixing of the different populations, thus minimizing inbreeding.