bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Authors: Hambali Ahmad
Published: February 2019

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan satu-satunya acuan bagi pemerintah dan masyarakat sebagai landasan gerak kehidupan. Pengabaian terhadap ketentuan dan aturan Konstitusi khususnya bagi pemerintah akan berimplikasi munculnya gugatan pelanggaran hukum paling serius yang menyebabkan pemakzulan. Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun dari janji konstitusi yang dapat dilanggar pemerintah apalagi hal tersebut terkait dengan kewajiban penegakan hukum dalam kerangka negara hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang salah satunya adalah tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif yang secara jelas dinyatakan tegas dalam Konstitusi RI. Sejak pemerintahan orde baru yang didalamnya banyak terjadi peristiwa pelanggaran berat HAM, berakhir, tidak satupun pemerintahan sesudahnya menjalankan kewajiban dan prinsip tersebut secara benar dan patut. Akibatnya tidak hanya Konstitusi yang dilanggar, akan tetapi berbagai persoalan masa lalu menggumpal menyumpal lancarnya gerak bangsa ini menuju masa depan.
Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia
Authors: Lahaling Hijrah , Makkulawuzar Kindom , Rukka Singkeru
Published: February 2019

Labelisasi halal tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Kehalalan dan keharaman makanan biasanya mudah diketahui bila dalam keadaan segar. Tetapi jika setelah mengalami proses pengolahan, maka akan sulit menentukan kehalalannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki, untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan; dan untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik salah satunya terkait monopoli kewenangan oleh MUI.
Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos
Authors: Syarifudin Amir , Febriani Indah
Published: February 2019

Keteraturan alam semesta dan objek lainnya dapat dideskripsikan baik oleh kosmologi maupun fisika. Namun dari keteraturan objek itu terdapat segi atau aspek ketidakteraturan atau fraktal (patah) yang sulit dideskripsikan oleh matematika model Auklides dan Kalkulus. Benoit Medelbrot mencoba menjelaskan objek kacau tersebut dengan teori Fraktal yang pada dasarnya merupakan cabang dari matematika. Teori Fraktal tersebut mempengaruhi pandangan terhadap hukum yang mengilhami Charles Sampford yang kemudian mencetuskan teori hukum chaos. Inti teori hukum chaos ialah (1) hubungan sosial, termasuk hubungan hukum dibentuk berdasarkan hubungan kekuatan (power relation), (2) pihak-pihak yang membuat hubungan itu tidak memiliki memiliki kekuatan yang sama atau seimbang, dan (3) pada waktu pelaksanaan hubungan itu masing-masing mendasarkan pada pendapat mereka secara subjektif. Ketiga hal itulah yang menimbulkan chaos. Akan tetapi suasana chaos itu pada akhirnya akan kembali pada keteraturan karena adanya kekuatan penarik (strange attractror) yang dalam dunia hukum adalah hukum dan kekuasaan negara. Kekacauan (chaos) pada dasarnya terdapat pada hubungan yang berbasis kebebasan yang melewati batas-batas ketertiban. Bila kekuatan penarik berhasil memulihkan kekacauan itu sehingga tercipta keserasian antara ketertiban dan kebebasan maka tercapai kedamaian yang merupakan tujuan hukum.
ASEAN Single Market: Revisiting Rules and Strategies on the Enforcement of Free Flow of Goods in ASEAN
Authors: Anwar Riyad Febrian
Published: February 2019

Whether we are ready or not, people in Indonesia and the rest of Southeastern Asia will soon welcome the ASEAN Economic Communities (AEC) by the end 2015. Therefore, there are needs to evaluate the progress in ASEAN rules and strategies thus far. By employing normative study, this paper finds and further recommends the following: Firstly, ASEAN almost reached its peak points in eliminating the tariff barriers, yet to come are the elimination on ‘sensitive’ and ‘highly sensitive list’ tariffs on imported agriculture commodities; Secondly, Non-Tariff Barriers (NTB) remain to be one of the major problems in intra-ASEAN trades; Thirdly, Member States reluctances to invoke the ASEAN dispute settlement mechanism for their trading disputes may potentially hinder the effectiveness of AEC in the future; and Finally, the protection of intellectual property remains low in the region as the ASEAN Intellectual Property Rights (IPR) Action plan 2011-2015 is still deemed ineffective to reforms the IP regulations within Member States.
Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya
Authors: Dewansyah Bilal
Published: February 2019

Penggantian undang-undang keimigrasian dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 ke Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mencerminkan adanya perkembangan politik hukum keimigrasian. Sebagai cabang hukum administrasi yang berkarakter dinamis, pembaruan politik hukum keimigrasian semestinya menjawab kebutuhan hukum keimigrasian dalam praktik. Tulisan ini membahas perkembangan politik hukum keimigrasian Indonesia dan sejauh mana perkembangan tersebut menjawab kebutuhan hukum kimigrasian Indonesia. Berdasarkan pembahasan penulis, dapat disimpulkan, pertama, terdapat perkembangan arah politik hukum keimigrasian yang ditekankan untuk lebih dapat menghadapi dampak globalisasi baik dampak positif maupun dampak negatif, dan perkembangan lainnya di masa depan. Dari segi substansi, politik hukum keimigrasian saat ini mengubah berbagai prinsip-prinsip hukum keimigrasian sebelumnya, seperti prinsip kebijakan selektif yang diimbangi dengan prinsip penghormatan HAM, walaupun dalam pengaturan tertentu tidak sejalan dengan HAM (seperti dalam hal jangka waktu keputusan pencegahan yang dapat diperpanjang terus menerus). Dari segi bentuk dan jangkauan, politik hukum keimigrasian Indonesia saat ini, lebih banyak mengatur kaidah-kaidah hukum keimigrasian dengan rinci dibandingkan sebelumnya. Kedua, perkembangan politik hukum keimigrasian, terutama berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 menjawab sebagian kebutuhan hukum keimigrasian Indonesia, seperti untuk kasus penyelundupan manusia, namun melupakan kebutuhan hukum keimigrasian yang selebihnya, dalam hal penanganan imigran illegal, pencari suaka dan pengungsi.
Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien
Authors: Syafruddin Syafruddin , Anand Ghansham
Published: February 2019

Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjamin hak warga negara hidup sejahtera yang antara lain melalui pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Rumah sakit merupakan salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara melalui upaya-upaya yang memungkinkan menurut standar kesehatan yang memadai. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan, adalah penyediaan tenaga dokter yang profesional dan bekerja sesuai etika profesi kedokteran. Salah satu bentuk profesionalitas dokter dalam kerangka perlindungan hakhak pasien adalah keberadaan informed consent sebagai hak pasien untuk mendapatkan informasi medis dari pihak rumah sakit sebelum mendapatkan tindakan-tindakan medis tertentu yang berdampak pada hilangnya nyawa pasien. Sehubungan dengan itulah, tulisan ini bertujuan menjelaskan secara filosofis dogmatik tentang urgensi informed consent sebagai jaminan perlindungan hak-hak pasien di rumah sakit. Tulisan ini, secara metodologis menggunakan analisis normatif dengan pendekatan konseptual, sehingga tentu saja, bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai sumber analisis, lebih terkonsentrasi pada bahan-bahan hukum primer. Kesimpulannya, keberadaan informed consent memegang peranan sangat penting dalam kerangka memberikan perlindungan hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sesuai amanah konstitusi, apalagi mengingat fakta mala praktek kedokteran yang tampak pada beberapa kasus di rumah sakit di Indonesia, merupakan dampak dari pengabaian penerapan informed consent yang belum berjalan sesuai harapan.
Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara
Authors: Tumpa Harifin A.
Published: February 2019

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Konsep keadilan di sini bukanlah hasil dari intelektual manusia, melainkan dari jiwanya. Suatu keadilan tidak bisa muncul atau lahir dari suatu teori, sebab keadilan itu lahir alami dari hati nurani yang paling dalam dari seorang hakim yang juga manusia. Hati nurani yang murni dari seseorang tidak dapat datang tiba-tiba, melainkan ia lahir dari suatu proses dan latihan atau kebiasaan. Penemuan hukum (rechtsvinding) ataupun penciptaan hukum (rechtsschepping) haruslah dalam koridor untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Penerapan konsep rechtsvinding ataupun rechtsschepping hanya boleh dilakukan hakim apabila: Pertama, tidak ditemukannya aturan hukum yang relevan dalam perundang-undangan yang berlaku. Kedua, diatur dalam perundang-undangan tetapi tidak jelas maknanya atau mengandung pelbagai penafsiran. Ketiga, aturan yang ada di dalam perundang-undangan tidak lagi memenuhi rasa keadilan masa kini (out of date). Keempat, didasarkan pada suatu yurisprudensi atau pendapat ahli.
Protecting Indigenous Peoples through Right to Natural Resources: Lesson from the Existence of Navajo Tribe in the United States
Authors: Widiatedja I Gusti Ngurah Parikesit
Published: February 2019

From the perspective of international law, indigenous peoples have the rights to own, use, and control their natural resources within their territories. In the United States, the Navajo Tribe has enjoyed those rights. In terms of law making process, this tribe can enact some acts to preserve a control over their natural resources. Specifically, the Air Pollution Prevention and Control Act, the Clean Water Act, and the Solid Waste Act. Concerning law implementation and enforcement, Navajo Tribe has a right to equitable benefit sharing in natural resources and fair court proceeding for breach. As a result, the existence of rights for natural resources requires the U.S federal government to ensure fair administration of natural resources in order to mitigate an economic exploitation of natural resources in indigenous land.
Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Authors: Mochtar Zainal Arifin
Published: February 2019

Realita banyaknya undang-undang produksi DPR dan Presiden yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, terjadi sebagai akibat materi muatan undang-undang tersebut yang jamak mencermikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Tingginya angka judicial review menjadi sinyal kurang terakomodasinya kepentingan dan hak-hak warga negara dalam sebuah produk perundang-undangan. Tidak adanya keharmonisan pengaturan yang dilakukan DPR itulah yang memberi dampak pada jamaknya undang-undang yang digugat. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan beberapa perdebatan antinomi yang mewarnai eksistensi perundang-undangan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan, antinomi— pertentangan—norma dalam peraturan perundang-undangan adalah satu hal yang sulit terhindarkan, apalagi mengingat buruknya proses legislasi di DPR saat ini. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi norma bukanlah satu titik tekan yang utama, melainkan terkalahkan oleh politik transaksional antarfraksi di DPR yang justru tampak lebih dominan. Namun bilamana pertentangan norma tersebut justru membentuk satu aturan hukum yang simultan, dinamis, dan memenuhi cita hukum, tentu tidak menjadi persoalan. Selama tidak menimbulkan kerugian bagi pemenuhan hakhak konstitusional (constitutional rights) warga negara.
Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Authors: Priyanta Maret
Published: February 2019

Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara, pembangunan nasional dilakukan oleh semua komponen bangsa. Pembangunan nasional dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan penataan ruang menjadi aspek penting sebagai landasan hukum, di mana materi muatan serta tujuan peraturan tersebut tidak hanya bersumber dari ilmu hukum, namun juga bersumber dari ilmu-ilmu pengetahuan bidang lingkungan dan tata ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Ruang lingkup penelitian yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap sistematika hukum. Permasalahan pengaturan dalam bidang lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan pada awalnya bersumber pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal materi muatan yang diatur memiliki kecenderungan tidak lagi bersumber pada ilmuilmu pengetahuan yang melandasi undang-undang bidang lingkungan dan tata ruang. Konsep pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus dikaji dari segi keilmuan dengan pendekatan utuh menyeluruh, inter dan multidisipliner serta lintas sektoral dengan mengharmoniskan ilmu terkait lingkungan dan tata ruang dengan asas, teori dan filsafat dalam ilmu hukum.
Local Value in Management of Fish Resource and Development of Law (Studies of Bajo Tribe in Gorontalo)
Authors: Puluhulawa Fenty U.
Published: February 2019

This article is intended to analyze the existence of local values that have become part of local wisdom prevailing in Bajo community. Type of research is legal anthropology, using interviews and focus group discussion. The results showed that the Bajo Gorontalo society, there are the local values associated with the management of fish resources in the sea. Local values mean that has been implemented since long time ago, and until this day the local values still remains valid. For the people of Bajo the values meant being a model society, thus forming a community adherence behavior in managing and treating fisheries resources in the sea, so that it becomes part of the public legal awareness. Therefore, it is important to identify the values that are still applicable and to make it as a basis for the development of laws related to fisheries, which is expected to be developed, as the expectations set forth in the legislation.
Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Authors: Santoso Wahyu Yun
Published: February 2019

Sejak pertama kalinya bergulir, isu perubahan iklim atau global warming telah menjadi trend setter tersendiri dalam wacana diskusi multidisipliner, termasuk dalam konteks hukum. Dalam diskursus ilmu hukum sendiri, isu perubahan iklim berkembang dalam sekian aspek pembahasan, terlebih dengan masih adanya banyak perdebatan yang terjadi mengenai penyebab maupun lingkup dampak dari perubahan iklim tersebut. Sebagai sebuah masalah global, tiap negara memiliki karakter tersendiri pada model kebijakannya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini bersifat normatif dan bertujuan untuk dapat memaparkan secara garis besar konsep kebijakan nasional Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Secara garis besar, Indonesia telah memberikan kontribusi cukup signifikan dalam rezim perubahan iklim, terutama pasca Bali Action Plan 2007.
The Development of New Clinical Legal Education Courses at the Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar- Indonesia: Challenges and Prospects
Authors: Maskun Maskun
Published: February 2019

Clinical subjects are a new model in Faculty of Law Hasanuddin University’s curriculum. It currently is implementing four legal clinics: (1) a civil law clinic; (2) a criminal law clinic; (3) an anti-corruption law clinic; and (4) an environmental law clinic. All of these clinics have been adopted in FH-UNHAS’s curriculum. This paper will focus on those subjects as new clinics and the students as new clinicians. It also discusses many challenges we face in managing the clinics and ensuring that all clinic students are able to engage in quality programming while working with our partners (local civil society organizations [CSOs] and formal justice institutions, such as District Courts and Provincial Prosecutor Offices).
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi
Authors: Patra Rommy
Published: February 2019

Eksistensi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang dilematis selama ini. Di satu sisi, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan penuntutan secara independen, sedangkan di sisi lain adalah bagian dari lembaga pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan selama ini dirasakan menyebabkan independensi kejaksaan tidak optimal sehingga muncul stigma bahwa kejaksaan hanyalah sebagai alat kekuasaan dari yang memerintah. Selain itu, ditinjau dari segi pengaturan yang hanya berdasarkan undang-undang, kejaksaan tidak mempunyai legal standing sebagai organ konstitusi yang mempunyai kewenangan konstitusional sehingga kedudukannya saat ini tidak merefleksikan urgensitas tugas dan fungsi yang dimilikinya. Dalam upaya menata institusi kejaksaan ke depan sebaiknya diatur langsung oleh konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan kejaksaan sebagai bagian dari main state organ yang mempunyai legal standing sama seperti lembaga penegak hukum lainya, yaitu Kepolisian dan Pengadilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Selain itu, untuk memerkuat dan memerjelas kedudukan sebagai lembaga negara, memusatkan kewenangan penuntutan berada di kejaksaan sebagai central of authority, membenahi hubungan kelembagaan antar sesama penegak hukum maupun lembaga terkait dan memperkuat independensi kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara
Authors: Muhdar Muhamad , Nasir Mohamad , Rosdiana Rosdiana
Published: February 2019

Penelitian ini disampaikan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, bagaimana kerangka hukum mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara dan apa masalah-masalah hukum yang terdapat di dalamnya; Kedua, bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pertambangan batubara. Penelitian ini menggunakan penggunakan pendekatan socio-legal dengan menggunakan sejumlah narasumber dan area terpilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara adalah tindakan menghilangkan hutan yang dilegalisasi oleh negara. Terdapat ketidakjelasan status hukum pertanggungjawaban peminjam yang tidak melakukan pengembalian kawasan hutan, kecuali hanya melakukan pembayaran kepada negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa reklamasi. Praktik ini juga memunculkan ketidakjelasan makna hubungan hukum pinjam-meminjam. Implementasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan batubara tidak memberikan fungsi perlindungan hutan di Kalimantan Timur.
Implication of Regulation Authorities on the Efforts to Accelerate the Eradication of Corruption
Authors: Sukmareni Sukmareni , Danil Elwi , Ismansyah Ismansyah , Daulay Zainul
Published: February 2019

Investigation of corruption, as an extra ordinary crime is granted to the three institutions, namely the Police, Attorney General and the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK). The granting of authority to these three institutions aims to accelerate the eradication of corruption, not only detrimental to the finances and the economy of the country but has damaged the joints of life of the nation and state. The research is descriptive and uses a normative juridical approach. Aiming to find out, and analyze qualitatively the implications of regulating investigative authority over the eradication of corruption in Indonesia. The study found that all three institutions that were given the authority to investigate corruption crimes were administratively separated, but functionally these three institutions should collaborate to accelerate the eradication of corruption, but in practice this was not the case, each institution tended to be shackled by fragmentary and institutional nature. centric that does not support the eradication of corruption. This is because the regulation of the authority of each institution has not been strictly regulated, then the arrangements are not synchronized and among the existing legislation, so that there is overlap of authority due to differences in interpretation between investigators, which results in investigations not going well.
Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling
Authors: Rumesten, R.S. Iza , Febrian Febrian , Helmanida Helmanida , Ngadino Agus
Published: February 2019

The practice of illegal drilling does not only result in destruction for to the environment, but also result in the social gap, national losses, and people’s lives. It happens to illegal drilling conducted manually using traditional equipment and less operational standard. This illegal drilling may happen because ineffective law applied and no regulation on social participation in the Law of oil and natural gas. This research uses the normative method, the result of research is analyzed qualitatively. The research showed that the active social participation was needed in environmental law enforcement to prevent a great number of illegal drilling practice, the higher level of social participation in environmental law enforcement, and the smaller illegal drilling practice could be. Thus, there must be any act arranging for social participation in enforcing the environmental law arranged in the law No. 22 of 2001 because of those the local societies who get the direct effect of environmental destruction as a result of drilling of oil and natural gas illegally.
Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System
Authors: Dimyati Khudzaifah , Angkasa Angkasa
Published: February 2019

Neglect of rape victims in the Indonesian Criminal Justice System implicates at least two things; first, the victim does not receive legal protection, and second, the decisions of judges do not fulfill the sense of justice. Neglect of victims in the Criminal Justice System cannot be separated from the theory, doctrine and legislation, especially criminal law or the Penal Code, Criminal Procedure Code and the Corrections Act, which is oriented merely to the perpetrators (criminal oriented) instead of victims (victim oriented). Regarding the conditions above, this study was intended to provide a solution of the problems so that victims in the Criminal Justice System obtain legal protection and the decision of judges could fulfill the sense of justice.
Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the Regional Regulation on Waste
Authors: Palilingan Toar Neman , Setiabudhi Donna Okthalia , Palilingan Toar K.R.
Published: February 2019

Everyone has the right to a good and healthy environment as part of human rights. Hence, to actualize the right to a good and healthy environment, the community or everyone has the right to environmental information related to the role in environmental management. The research is a socio-juridical. The results show that the management of human environment in Manado is implemented through the establishment and implementation of local regulations. The issuance of local regulations related to environmental law enforcement are local regulations on Environmental Protection and Management; Domestic Wastewater Management; and Waste Management and Cleaning Service Fees. However, the three local regulations have not been implemented optimally. Even the local regulation on the Waste Management and Cleaning Service Fees provides regulations that are not in accordance with the needs of the community in waste management and not in accordance with the laws and regulations related to waste.
Village Autonomy: The Main Road to Fulfill Right to Water
Authors: Kusumaputra Ardhiwinda , Perwira Indra , Nurlinda Ida
Published: February 2019

Water resources are common resources that affect the livelihood of many people. Its management should be oriented towards the rights fulfillment to water for the community. However, the management of water resources still shows inconsistency. This results in uncertainty in the rights fulfillment to water for the community. Therefore, a reform in water resources management is needed. Village autonomy can be the foundation for a more community-oriented water rights management, since it contains independence and community initiatives. This research aimed at finding a precise and clear concept in the management of water resources based on village autonomy. This research was conducted using normative juridical, with legislative and doctrinal approaches. The results show that the concept of village autonomy-based water resources management is carried out by accommodating the community's rights on water resources. It aims at providing guidance in the implementation of management that is not only oriented to exploitation, but also consider the aspects of conservation and control of water resources. This conception is expected to be implemented in village communities (not customary village communities) so as to be able to fulfill the rights to water to village communities justly and democratically.
Urgency of the Right to Recognition for Identity’s Belief as A Part of Human Rights
Authors: Wijayanti Winda
Published: February 2019

The right of recognition a belief is one of the basic human rights set forth in the Constitution. Population Administration Act as the executor of the constitutional mandate does not regulate of information column’s ”Belief” in an identity card (KTP-el) or a blank religion is a legal vacuum. Many debates occurred during the discussion and after the enactment of the Population Administration Act that only regulates the administration of population and issues between Religion and Belief as being very sensitive so that discussion of belief is considered not the domain of the Population Administration Act. Then, the absence of public participation in discussion of amendment Population Administration Act as a form of non-recognition of the existence of Believer in regulation. The problem is no rule for public participation in Population Administration Act. In fact, this paper used a normative juridical approach, with qualitative descriptive about debate of the Administration Population Act (DPR) to find out the urgency of the right to recognition for identity’s Belief through KTP-el. The result showed that inclusion of information column’s “Belief” is an entrance (gate) for the state's recognition of the people’s belief and their constitutional rights attached to it. Not only through words, but the recognition of the state through the State Administrators is manifested by legislation and communication (dialogue) between state and its citizens to remove all the existing attributes with equally, parallel, and continuously.
Indonesia’s Archipelagic Sea Lanes (ASLs) Designation: Rights Turning to Obligations?
Authors: Puspitawati Dhiana
Published: February 2019

Indonesia is the first and only archipelagic state which has designated Archipelagic Sea Lanes (ASLs). However, such ASLs was only considered as a ‘Partial ASLs’ by the International Maritime Organization (IMO). This is due to the lack of the inclusion of all normal passage routes used for international navigation as required by Article 53 (4) of Law of the Sea Convention (LOSC). On the other hand, Indonesian national law stated that the rights of ASLP can only be exercised over the designated routes and this leave the undesignated routes under the innocent passage regimes, which is inconsistent with Article 53 (12) of LOSC. This article seeks to analyse Indonesia’s rights in designating ASLs and the implementation of Indonesia’s ‘Partial ASLs’. It is questionable whether Indonesia’s rights in designating ASLs has become an obligation by the ‘partial’ recognition of Indonesia’s ASLs by IMO. While none reported incident of navigational rights over Indonesia’s north-south ASLs, however some incidents did occur over the undesignated east/west ASLs. This paper begins with the analyses of the provisions of LOSC concerning archipelagic sea lines passage by looking at its travoux-preparatoir and then follows by the discussion of Indonesia’s implementation on its designated ASLPs. Reported incident occurred over the undesignated ASLs will also be discussed to gain clear understanding on the matter. It is argued that Indonesia should either designated the east/west ASLs or if not, adjusting its national law to be in conformity with LOSC.
The Marrakesh Treaty and Facilitating Access to Literary Works in the Field of Knowledge for Blind People
Authors: Rroisah Kholis , Rakhmi Wendy Budiati
Published: February 2019

Freedom to gain knowledge, information and technology is very important by everyone including blind people which one realized the right of access to literary works through the Marrakesh Treaty 2013. Regulation about facilitating access to copyright of published works for blind people in Indonesia is still considered inadequate to give protection in the implementation of freedom to gain knowledge. This study applied normative juridical approach described descriptive-analytically. Accessibility to the scientific work of the blind people is a part of human rights which must be respected, protected and fulfilled by the State. The Government has an important role in the realization of the wider access of the disabled by formalizing the governmental regulation in accordance with the mandate of Article 44 paragraph (4) of the Copyright Act 2014 and the Government shall immediately establish The Disabilities National Commission granted the authority and responsibility to fulfill the facilitation of access for blind people and limited reading by guiding Marrakesh Treaty or by looking at other country's regulatory practices.
Fighting the Giants: Efforts in Holding Corporation Responsible for Environmental Damages in Indonesia
Authors: Afriansyah Arie , Jayadi Anbar , Vania Angela
Published: February 2019

This paper focuses on examining environmental cases before the Indonesian courts from the past ten years. To be specific, this paper will study four major cases with regard private law, six major cases with regard to criminal law, and class action cases in Indonesia. This period of time explains trending increase of environmental cases before the courts. In this regard, Alternative Dispute Resolution (ADR) becomes the main preference of settling the environmental disputes. However, ADR seems not able to bring justice to the fullest especially when it comes to the corporations. It is not justice to the fullest in the sense that there seems no deterrence ADR brings to the corporations when the corporations do indeed damages the environment. As the environmental awareness increases and at the same time, ADR seems fail to fulfill the expectation to save the environment, another way to bring justice emerges namely through various efforts in lawsuits. Nevertheless, such lawsuits are not perfect as there are varieties of results from Indonesian courts. This paper argues that such variety of decisions have been heavily influence by the availability of scientific data and the knowledge of the panel of judges. Specifically, in the case of class action lawsuit, those who defend the environment has limitation on resources usually initiate such lawsuit. Whereas, corporation that being sued is relatively have the capacity to face the trial due to its high financial resources. Nevertheless, “fighting the giants” has been the paradigm when it comes to pursue the responsibility of corporation of its wrongdoing especially environmental damages.
TIGA FASE PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA (1928â€”2009): KAJIAN LINGUISTIK HISTORIS
Authors: Sudaryanto Sudaryanto
Published: February 2019

Indonesian language experienced three phases of development since its birth on October 28, 1928 until the issuance of Law Number 24 Year 2009 on Flag, Language, and Symbol of the Country, and National Anthem. The three phases it covers (1) Indonesian as a language of unity, (2) Indonesian as a country language, and (3) Indonesian as a international language. Research method used is content analysis. Data sources used are books, documentation, and photographs that record Indonesian events over 81 year. The results of this study indicate that (1) the phase Indonesian as a language of unity is marked van Ophuijsen of Spelling and the Indonesian Congress I, (2) the phase Indonesian as a country language is marked Article 36 of the 1945 Constitution, Indonesian Congress II, National Political Language Praseminar (1974), National Political Language Seminar (1975), Political Language Seminar (1999), Suwandi Spelling (1947), and Improved Spelling (1972), and (3) the phase of Indonesian as a international language marked Indonesian Congress International IX, Law Number 24 Year 2009, and the Center of Strategy Development and Linguistic Diplomacy, The Development Agency and Language Coachin.

 

Keywords: Indonesian, language of unity, country language,  international language

 

 

Abstrak

Bahasa Indonesia mengalami tiga fase perkembangan sejak kelahirannya pada 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tiga fase itu mencakup (1) bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, (2) bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan (3) bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis konten. Sumber data yang digunakan ialah buku, dokumentasi, dan foto yang merekam peristiwa bahasa Indonesia selama kurun waktu 81 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ditandai Ejaan van Ophuijsen dan Kongres Bahasa Indonesia I, (2) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ditandai Pasal 36 UUD 1945, Kongres Bahasa Indonesia II, Praseminar Politik Bahasa Nasional (1974), Seminar Politik Bahasa Nasional (1975), Seminar Politik Bahasa (1999), Ejaan Suwandi (1947), dan Ejaan yang Disempurnakan (1972), dan (3) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ditandai Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2009, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

 

Kata kunci: bahasa Indonesia, bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa internasional
KONFLIK SARA DALAM NOVEL JALAN LAIN MENUJU TULEHU KARANGAN ZEN R.S. : SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA
Authors: Wiradhika Nanda
Published: February 2019

This research aims to understand the cause of the conflict sara approach in sociology literature. Methods used in this research is a qualitative methodology .Analysis data was undertaken based on the concept of the cause of the conflict sara: distinction antarindividu, the difference culture, different interests, and social changes. The research results show that the cause of the conflict sara in a novel another way to tulehu a wreath of Zen R.S. this caused by the different interests owned by a group of people using words provocative so that move mass in big amount and causing assault village islamic to a village christian. Factors geographic and segresi the community to be by factors in support to help realize different interests which led to conflict the violence. Three other differences who had a role caused conflicts to the stage of the crisis, resulting in the conflict is more open. The result of this research can implied as a source of learn from 2013 curriculum revision, where the competence basic 3.14 and 4.14 who discusses the structure and kebahasaan text persuasion of advice, solicitation, direction, and consideration about various problems actual (environment, social conditions, and/or the diversity of culture).

 

Keywords: SARA conflict, novel, Jalan Lain Menuju Tulehu, literary sociology

 

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik suku, ras, agama, antar golongan (SARA) melalui pendekatan sosiologi sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Analisis data dilakukan berdasarkan konsep sebab-sebab terjadinya konflik SARA yaitu: perbedaan antarindividu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya konflik SARA dalam novel Jalan Lain Menuju Tulehu karangan Zen R.S. ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh sekelompok orang menggunakan kata-kata provokatif sehingga menggerakkan massa dalam jumlah besar dan menyebabkan penyerangan desa Islam terhadap suatu desa Kristen. Faktor geografis dan segresi masyarakat menjadi faktor pendukung untuk membantu mewujudkan perbedaan kepentingan yang berujung dengan konflik kekerasan ini. Tiga perbedaan lainnya yang ikut berperan menimbulkan konflik ke tahap krisis, mengakibatkan konflik terjadi semakin terbuka. Hasil dari penelitian ini dapat diimplikasikan sebagai sumber belajar pada Kurikulum 2013 revisi, yaitu pada Kompetensi Dasar 3.14 dan 4.14 yang membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual (lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya).

 

Kata kunci: konflik SARA, novel, Jalan Lain Menuju Tulehu, sosiologi sastra
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS POPULER MAHASISWA MELALUI PENDEKATAN WHOLE LANGUAGE DENGAN PEMBUATAN MEDIA STORY BOARD
Authors: Ansoriyah Siti , Rahmat Aceng
Published: February 2019

The objective of this research is to gain empiric data on activites of popular writing using the whole language approach through story board preparation by the college students of Indonesian language education. The research was conducted at educational program of Indonesian literature in popular writing subject. The research used classroom action research. The research adopted Kemmis and taggart model through observation and writing proficiency test. Research analysis was performed using (1) data reduction, (2) data display, (3) conclusion, verification and reflection. The result of the research shows improvement in students popular writing score in every cycle. It can be concluded that the use of whole language method could produce story board in studentsâ€™ popular writing.

Keywords: study populer writing, whole language method, story board

 

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empirik tentang kegiatan menulis populer menggunakan pendekatan whole language dengan pembuatan media story board mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan di prodi pendidikan bahasa Indonesia, dalam mata kuliah menulis populer, dengan menggunakan metode classroom action research. Desain yang digunakan menggunakan model Kemmis dan Taggart, data dilakukan dengan melakukan observasi dan tes keterampilan menulis. Analisis penelitian dilakukan dengan (1) reduksi data, (2) display data, (3) kesimpulan, verivikasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan nilai kemampuan menulis populer mahasiswa pada setiap siklus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis dengan menerapkan metode whole language dapat menciptakan story board dalam menulis populer mahasiswa.

Kata kunci: pembelajaran menulis populer, pendekatan whole language, story board
PROBLEMATIKA PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BACA TULIS ANAK USIA SEKOLAH DASAR
Authors: Purwahida Rahmah
Published: February 2019

Learning activities and module development are done with learning patterns and integrated community empowerment for adult learning residents. Another learning pattern to support is the construction of learning networks so that learners do not stop learning after the program is completed. In the process traced the problematic of the development of learning literacy module of elementary school age children. The result is that the learners who are the parents understand the slowness in the ability to read and write their children. This activity works because participants can arrange modules even in simple form.

 

Keywords: problematic issues, modules, literacy learning, children

 

 

Abstrak

Aktivitas belajar dan pengembangan modul  dilakukan dengan pola pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu bagi warga belajar berusia dewasa. Pola pembelajaran lainnya untuk menunjang yaitu pembangunan jaringan belajar sehingga warga belajar tidak berhenti belajar setelah program selesai. Dalam proses itu ditelusuri problematika pengembangan modul pembelajaran baca tulis anak usia sekolah dasar. Hasilnya yaitu para warga belajar yang merupakan para orangtua memahami kelambatan pada kemampuan membaca dan menulis anaknya. Kegiatan ini berhasil karena peserta dapat menyusun modul meskipun dalam bentuk sederhana.

 

Kata kunci:  problematika, modul, pembelajaran baca tulis, anak
ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA INDONESIA PADA TEKS ILMIAH MAHASISWA
Authors: Nurwicaksono Bayu Dwi , Amelia Diah
Published: February 2019

The purpose of this study is to describe the form of written language errors that is often done by students. The research method used is descriptive analysis method. The research data is a scientific variety text made by students in the form of a review of the books they read. The results showed an error in the error category of 89.08%, a mistake in the form of 10.71%, and a form of lapses of 0.2%. The finding of errors in letter usage errors reached 183 items or 43.16%, the finding of errors in word writing errors reached 145 items or 34.20%, the findings of errors in the use of punctuation reached 68 items or 16.04%, error findings in writing elements uptake reached 28 items or 6.6%. These findings prove that the student competency of the Publishing Study Program in mastering Indonesian Spelling really needs to be improved. The results of language error analysis in this study can be used as teaching materials for learning Indonesian especially spelling material.

 

Keywords: Indonesian language errors, scientific texts, students

 

 

 

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa tulis yang sering dilakukan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analisis. Data penelitian ialah teks ragam ilmiah yang dibuat mahasiswa berupa ulasan terhadap buku yang dibacanya. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesalahan berbahasa kategori error 89,08 %, bentuk mistake 10,71%, dan bentuk lapses 0,2%. Temuan error pada kesalahan pemakaian huruf mencapai 183 item atau 43,16%, temuan error pada kesalahan penulisan kata mencapai 145 item atau 34,20%, temuan error pada pemakaian tanda baca mencapai 68 item atau 16,04%, temuan error pada penulisan unsur serapan mencapai 28 item atau 6,6%. Temuan-temuan tersebut membuktikan bahwa kompetensi mahasiswa Program Studi Penerbitan dalam penguasaan Ejaan Bahasa Indonesia sangat perlu ditingkatkan. Hasil analisis kesalahan berbahasa dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi ejaan.

 

Kata kunci: kesalahan berbahasa Indonesia, teks ilmiah, mahasiswa
FENOMENA EKSPLOITASI LINGKUNGANDALAM CERPEN KORAN MINGGU INDONESIA PENDEKATAN EKOKRITIK
Authors: Juanda Juanda
Published: February 2019

Environmental damage on earth is at a critical level. Climate change, disaster, pollution, and animal hunting continue to occur without realizing that humans are part of their lives. The purpose of this research, first, is to explore the form of imagination of Indonesian story writer with the theme of environment. Second, to analyze the ecocritical element that is reflected by the author through short story weekly newspaper in Indonesia. This study used descriptive qualitative method. The approach  this research used is Garrard's ecocritical approach. The data source consists of three short stories, namely, "In the Seine Lamenting of Citarum Rivers", Go to the Hill, and Leaves, Trees and Petrichor. Data analysis begins by marking words, phrases, clauses, and sentences that have the focus of environmental exploitation. The results showed in short story weekly newspaper,  Indonesia the author reflects the environmental phenomenon that includes water pollution, forest destruction, natural disaster in the form of landscapes  in the hills of gold mines. Exploitation of nature that brings casualties. Environmental phenomena contained in the short story focuses on pollution, wilderness, natural disasters, settlements, animals, and the earth.

  

Keywords: ecocritism, short story, environmental exploitation

 

 

 

Abstrak

Kerusakan lingkungan di bumi  berada pada tingkat yang kritis. Perubahan iklim, bencana, polusi, dan perburuan hewan  terus terjadi tanpa disadari bahwa manusia sebagai bagian daripada kehidupan mereka. Tujuan dalam penelitian ini,  pertama, mengeksplorasi bentuk pengimajian pengarang cerpen Indonesia yang bertemakan lingkungan. Kedua, menganalisis unsur ekokritik yang direfleksikan  pengarang melalui cerpen Koran Minggu Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.pendekatanyang digunakan adalah pendekatan ekokritik Garrard. Sumber data terdiri atas tiga cerpen, yakni, â€œDi Seine Meratapi Citarumâ€,  Pergi ke Bukit, dan Daun, Pohon dan Petrichor. Analisis data dimulai dengan menandai kata, frasa, klausa, dan kalimat yang memiliki fokus eksploitasilingkungan. Hasilpenelitian menunjukkan dalam  cerpen Koran Mingguan Indonesia, pengarang merefleksikan fenomena lingkungan yang meliputi pencemaran air, perusakan hutan, bencana alam berupa longsor di bukit tambang emas. Eksploitasi alam yang membawa korban jiwa. Fenomena lingkungan yang terdapat dalam cerpen tersebut berfokus padapolusi, hutan belantara, bencana alam, pemukiman, hewan, dan  bumi.

 

Kata kunci: ekokritik, cerpen,eksploitasi lingkungan.
BAHAN AJAR MENULIS BERMUATAN LOKAL BAGI SISWA SMAN 1 CIPANAS KABUPATEN LEBAK (KAJIAN DESKRIPTIF)
Authors: Eriyani Reni Nur
Published: February 2019

This study aims to describe Indonesian-language teaching materials that are locally charged during the learning process at Cipanas 1 Public High School. The description of teaching materials in this school needs to be put forward because it is one aspect that supports student success. This high school has advantages especially in learning Indonesian compared to other schools in the area. This study used descriptive qualitative method.

 

Keywords: writing teaching materials, local wisdom

 

 

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahan ajar bahasa Indonesia yang bermuatan lokal yang diberikan selama proses pembelajaran di SMAN 1 Cipanas. Pendeskripsian bahan ajar di sekolah ini perlu dikemukakan karena merupakan salah satu aspek yang menunjang keberhasilan siswa. SMA ini memiliki keunggulan terutama dalam belajar bahasa Indonesia dibandingkan dengan sekolah lain di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

 

Kata kunci: bahan ajar, kearifan  lokal