bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Wardhani Ni Made Kusuma , Suartha Dewa Made
Published: July 2021

Tujuan studi ini untuk mendeskripsi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi serta penentuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana masih berlaku asas “green straf zonder schuld” dengan menggunakan doktrin identifikasi. Selanjutnya tidak semua pasal dalam UU PTPK berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU PTPK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut.

The purpose of this study is to description and analyze corporate criminal liability as well as corporate determination as perpetrators of corruption crimes under the law on corruption eradication. This study uses normative legal research methods using statutory approaches and analysis of legal concepts. The results showed that in the loading of criminal liability still applies the principle of "green Straf zonder Schuld" Using the doctrine of identification. Furthermore, not all articles in the law on corruption eradication pursuant to article 1 paragraph (3) of the law on corruption eradication may be asked for criminal liability against the corporation so that further interpretation is required.
PENGATURAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL
Authors: Sanjiwani Kadek Ary Putri , Nurmawati Made
Published: July 2021

Studi ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil serta terpenuhinya persyaratan dalam rangka memperoleh pembiayaan. Metode yang digunakan dalam studi adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil tampak kabur sehingga menimbulkan multitafsir dalam hal kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 23 huruf c tidak adanya ketentuan yang mengatur secara eksplisit syarat – syarat yang harus dipenuhi Usaha Mikro dan Kecil guna memperoleh pembiayaan. Agar Usaha Mikro dan Kecil dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan aturan yang jelas memerlukan suatu kepastian hukum sehingga tercapainya kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam usaha menjaga stabilitas Usaha Mikro dan Kecil sebagai pendukung strategis pembangunan perekonomian nasional.

This study aims to examine the Government's authority to provide financing for Micro and Small Enterprises and to fulfill the requirements in order to obtain financing. The method used in the study is a normative legal research method using the statutory approach. The study results show that the provisions of Article 21 Paragraph (1) of Law Number 20 Year 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises that regulate Micro and Small Enterprise financing appear to be blurred, giving rise to multiple interpretations in terms of the Government's authority to provide financing. In the provisions of Article 23 letter c there is no provision that explicitly regulates the conditions that must be met by Micro and Small Enterprises in order to obtain financing. So that Micro and Small Enterprises can obtain funding with clear rules requiring legal certainty, the benefits and legal justice in efforts to maintain the stability of Micro and Small Enterprises as strategic supporters of national economic development can be achieved.
PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA BUMI KERTIH KARANGANYAR DESA BATUR SELATAN KABUPATEN BANGLI
Authors: Wisma Putra I Kadek Dwi , Bagiastra I Nyoman
Published: July 2021

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dalam pemberian kredit pada BUMDes serta cara penyelesaian kredit macet pada BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis penelitian adalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pelaksannya BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan jenis usaha yang terdapat dalam Pasal 22  dalam bentuk jasa, yang bergerak dalam jasa keungan mikro dalam bentuk pelaksananan pemeberian kredit dan simpan pinjam, Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanan pemberian kredit di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan ini mengacu kepada penerapan pemberian kredit yang dilakuakan  sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam menjalankan pemberian kredit kepada calon debitur pihak BUMDes dalam memberikan kredit berdasarkan analisis yang mendalam dengan penerepan prinsip kehati-hatian, pihak BUMDes yakin bahwa sifat atau watak calon debitur benar-benar dapat dipercaya, melihat kondisi ekonomi calon debitur yang akan diberikan kredit serta melihat jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan proses restrukturisasi kredit melalui penjadwalan kembali (rescheduling).

This journal is written with the aim of knowing and understanding the legal basis for providing credit to BUMDes and how to resolve bad credit at BUMDes. This study uses an empirical legal research method, with the type of research in the form of a statute approach and a fact approach. In accordance with Bangli Regency Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises. In the implementation of BUMDes Bumi Kertih Karanganyar, the type of business contained in Article 22 is in the form of services, which is engaged in micro-financial services in the form of credit and savings and loan implementation. refers to the application of credit extension in accordance with Article 8 Paragraph 1 of Law No. 10 of 1998 Concerning Banking, in providing credit to prospective debtors in the BUMDes in providing credit based on in-depth analysis with the precautionary principle, the BUMDes believes that the nature or character of the prospective debtor can truly be trusted, given the economic conditions of prospective debtors who are will be given credit and see the guarantee provided should exceed the amount of credit. Settlement of bad loans at BUMDes Bumi Kertih Karanganyar carries out a credit restructuring process through rescheduling.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA WARALABA ES TEH POCI DI DENPASAR
Authors: Maryono Maria Cynthia Sesa , Purwanto I Wayan Novy
Published: July 2021

Tujuan Penulisan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui bentuk perjanjian serta akibat hukum bagi pihak penerima waralaba jika melanggar perjanjian waralaba Es Teh Poci dikota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara dan dilakukan pada orang - orang yang terlibat dalam praktik perjanjian waralaba Es Teh Poci. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perjanjian waralaba Es Teh Poci dikota Denpasar Selatan merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan, pada perjanjian ini mengatur ketentuan yang berlaku dalam menjalankan waralaba Es Teh Poci tetap dapat berjalan dengan baik didalam sistem hukum maupun segi penjualannya. Akibat yang terjadi apabila pihak penerima waralaba melakukan wanprestasi didalam suatu perjanjian waralaba Es Teh Poci di Kota Denpasar Selatan menjelaskan apabila pihak mitra melanggar ketentuan yang berlaku dari segi hak dan kewajiban, maka perjanjian yang telah disepakati dapat berakhir. Pihak pemberi waralaba akan membatalkan perjanjian kerjasama dan meminta pihak penerima waralaba untuk menghentikan penjualan produk pihak pemberi waralaba.

The purpose of writing this scientific paper is to find out the form of the agreement and the legal consequences for the franchisee if it violates the Es Teh Poci franchise agreement in the city of Denpasar. This type of research used in writing this article is a type of empirical legal research. The data collection technique used in this writing is by means of interviews and is carried out on people who are involved in the practice of the Es Teh Poci franchise agreement. The form of the Es Teh Poci franchise agreement in the city of South Denpasar is a form of under-hand agreement, in this agreement the provisions that apply in running the Es Teh Poci franchise can still run well in the legal system and in terms of sales. The consequences that occur if the franchisee defaults in an Es Teh Poci franchise agreement in South Denpasar City explains that if the partner violates the applicable provisions in terms of rights and obligations, the agreement that has been agreed can end. The franchisor will cancel the cooperation agreement and ask the franchisor to stop selling the products of the franchisor.
KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
Authors: Wulandari Putri Ni Kadek Eny , Sudiarawan Kadek Agus
Published: July 2021

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan. Penulisan jurnal ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni peruu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah di dirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai pasal 76 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

The objective to be achieved in this legal research is to identify corporations when they become criminal law subject in Environmental Preservation and Management Constitution as well as to know corporate criminal liability for environmental destruction caused by disposal of production waste into rivers.  The method used in writing this journal is a normative legal research method using a statutory approach. The writing of this journal uses primary legal materials, namely peruu and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The results show that the characteristics of a corporation as a subject of criminal law are that it is established by individuals, has its own separate assets from the assets of the founder and management, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of its founders and managers. The form of corporate responsibility if proven to have violated environmental permits by dumping waste into the river will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article 76 Environmental Preservation and Management Constitution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENYEWAAN MOBIL YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI KELALAIAN KONSUMEN
Authors: Darmawan Komang Dicky , Asmara Putra Dewa Nyoman Rai
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam jasa penyewaan mobil apabila mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen. Adapun jenis metode dalam penelitian ini adalh metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen adalah berupa ganti rugi yang termuat dalam perjanjian sewa. Dalam penyelesaian sengketa terdapat 2 cara yaitu di dalam pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana pihak yang dirugikan menuntut untuk ganti rugi dan, penyelesaian diluar pengadilan yaitu para pihak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sering disebut dengan alternative Penyelesaian Sengketa. Pelaku usaha Bali Cheap Auto Rent dalam menyelesaikan masalah kerugian yang timbul dari kelalaian konsumen biasanya lebih sering menggunakan metode non litigasi dibandingkan litigasi karena menurutnya dalam melalui litigasi lebih banyak menimbulkan kerugian dari segi waktu, dan biaya.

The purpose of this research is to find out the form of legal protection and dispute resolution for business actors and consumers in car rental services in case of an accident caused by consumer negligence. The type of method in this legal research is empirical, namely research that examines the provisions of the Laws and Regulations and looks at the facts that occur in the field. The result of this research the form of legal protection for car rental service business actors if they experience a loss due to consumer negligence is in the form of compensation contained in the rental agreement. In dispute resolution there are 2 ways. First, in court by submitting a lawsuit to the court where the injured party asks for compensation. Second, settlement outside the court is the parties deliberation in resolving problems which are often referred to as alternative Dispute Resolution. Bali Cheap Auto Rent in solving the problem of losses arising from consumer negligence usually use non-litigation methods more often than litigation because according to them, going through litigation causes more losses in terms of time and costs.
LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE DIRECTORATE GENERAL CRIMINAL AGENCY-POLDA BALI
Authors: Suartana Komang , Wirya Darma I Made
Published: July 2021

This study aims to analyze the legal protection provided for children as a victim of sexual violence at the Bali Regional General Criminal Investigation Directorate and any legal action could be taken if the legal protection for child victims is not implemented. This is an empirical juridical legal study. The results show that the legal protection provided to children as a victim of sexual violence includes the humane treatment of children following the dignity and rights of the child, the provision of special assistants for children from an early age from Social Service Workers and others. The legal action is taken if the legal protection over the child victims is in the investigation stage, the victim feels that he has not received any legal service or protection from the investigator in terms of the rights of the child as a victim and his family can report to his superiors so that the investigator’s performance can be evaluated to provide a maximal legal service and protection for the child.
KONTRAK STANDAR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI DARI PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME
Authors: Sukadana Dewa Ayu Putri , Rudy Dewa Gde
Published: July 2021

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan dan berlakunya kontrak standar dari perspektif teori utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan dari sisi normatif yang menemukan kebenaran dalam logika keilmuan hukum. Sehingga penelitian hukum normatif merupakan penemuan aturan atau norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil pembahasannya yaitu penerapan kontrak standar dalam perkembangan hukum pembangunan ekonomi yaitu apabila konsumen telah mencantumkan tanda tangan atas kontrak standar yang telah disodorkan pelaku usaha kepada konsumen, maka hal tersebut berarti konsumen secara tidak langsung telah menyetujuinya. Dilihat dari perpsektif Utilitarianisme maka Ketika Kontrak standar atau Klausula Baku memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi perkembangan hukum ekonomi terutama dalam bidang bisnis maka hal tersebut sesuai dengan aliran Utilitarianisme.

The purpose of this paper is to examine further the application and enforcement of the standard contract from the perspective of utilitarianism theory. This study uses normative legal research, which is based on the normative side that finds the truth in the scientific logic of law. So that normative legal research is the discovery of legal rules or norms contained in statutory regulations, agreements, court decisions, and opinions of legal experts. The type approach used is the Statute Approach and Analytical Conseptual Approach. The result of the discussion is the application of standard contracts in the development of economic development law, namely if the consumer has signed a standard contract that has been offered by the business actor to the consumer, then this means that the consumer has indirectly approved it. Seen from the perspective of Utilitarianism, when the standard Contract or Standard Clause provides benefits to the parties, especially for the development of economic law, especially in the business field, it is in accordance with the flow of Utilitarianism.
PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA
Authors: Wiradarma I Wayan , Westra I Ketut
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Penerapan sistem Online Single Submission serta menganalisa Jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kebijakan baru ini membawa perubahan besar pada iklim investasi sehingga memiliki beberapa hal yang masih dipermasalahkan. Melalui penelitian yang dilakukan secara normatif ini diharapkan dapat memberi pengenalan lebih jauh tentang pendaftaran usaha terbaru dan gambaran pelaksanaannya hingga saat ini. Kebijakan OSS hingga saat ini belum dapat berjalan optimal dikarenakan penyesuaian baik dari Sistem IT yang terintegrasi, peraturan daerah dan pusat terkait penanaman modal, dan lembaga yang berwenang masih dalam transisi untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

The purpose of this study is to analyze the application of the Online Single Submission system and analyze legal certainty for business actors related to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Services. This regulation brings huge changes in investment sector hence there are several issues need to be considered. Hopefully, through this normative research, the readers can have deeper understanding about this new policy and the picture of how its implementation until now. This research will describe the reason OSS Policy is not working optimally now. This policy is still needed several adjustment in IT Integrated System, regional dan national regulations concerning investment, and the authority that is responsible to conduct this procedure to enhance ease of doing business in Indonesia.
EKSISTENSI DESTINATION BRANDING DALAM UNDANG–UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Authors: Pranatha Agus Adi , Dharmawan Ni Ketut Supasti
Published: July 2021

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi destination branding dalam peraturan tentang merek di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pembahasan pada pendekatan undang – undang. Dalam artikel ini penulis menggunakan sumber – sumber berupa bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melalui pembahasan dan analisis dapat dinyatakan bahwa, destination branding dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan sebuah ciri khas atau daya pembeda pada sebuah destinasi. Hingga saat ini memang belum ada pengaturan secara khusus yang menjelaskan tentang destination branding dalam undang – undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun bukan berarti destination branding tidak dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena pada prinsipnya destination branding telah memenuhi unsur – unsur sebagai sebuah merek.

This article aims to demonstrate the existence of destination branding in the regulation of brands in Indonesia. This article uses a normative legal research method that emphasizes the discussion of the legal approach. In this article, the author uses sources in the form of primary and secondary legal materials. After going through the discussion and analysis it can be stated that, destination branding can be interpreted as an effort to provide a distinctive feature or distinctive power to a destination. Until now, there is no specific regulation that explains destination branding in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, but that does not mean that destination branding cannot be registered with the Directorate General of Intellectual Property, because in principle, destination branding fulfills the elements as a brand.
Heroin-induced Ulcer Mimicking Pyoderma Gangrenosum
Authors: Patel Deep , Mardini Jennifer , Chu Christopher , Disse Max , Flamm Alexandra
Published: July 2021

Subcutaneous injections of illicit substances may be performed by some patients citing several advantages by the user, and can present to clinic with ulcers that clinically mimic pyoderma gangrenosum. However, it is vital to recognize heroin-induced ulcers and treat urgently to preserve function. Treatment requires a multidisciplinary approach with general medicine, dermatology, plastic surgery, wound care, infectious disease and addiction medicine. We present a patient with lower extremity ulceration due to subcutaneous injection of heroin which resembled PG.
Molecular Pathogenesis and Complications Associated with Keratosis Follicularis: A Clinical Review
Authors: Ghani Hira , Cubelli Stefanie , Rahman Raphia , Chervonsky Alexandra
Published: July 2021

Keratosis follicularis or Darier's disease (DD) is a rare autosomal dominant disorder characterized by the appearance of multiple scaly papules affecting seborrheic areas. It is a multisystem disorder that occurs in the first or second decade of life, and extends beyond cutaneous involvement. It has been reported to be associated with various basal cell carcinoma (BCC) and other skin cancers, nail changes, ocular/mucosal manifestations and neuropsychiatric disorders. Additionally, individuals with DD have a greater risk of being diagnosed with Type 1 Diabetes Mellitus as well as disease-specific risk of heart failure. The goal of this review is to explore the molecular pathogenesis of keratosis follicularis, and to investigate the extent and severity of various complications associated with this condition. Furthermore, dermatologic practice recommendations will be reviewed for the management of DD.
Cutaneous Metastasis of Thymic Carcinoma to the Frontal Scalp
Authors: Kou Leon , Wong Austin , Zhong Lily , Danesh Sid
Published: July 2021

Thymic carcinomas are a rare variant of thymic epithelial tumors.  Compared to thymomas, they are much more aggressive, difficult to treat, and have a higher mortality rate.  Metastasis outside of the mediastinum is rare and usually to sites such as the lung, lymph nodes, liver, pleura, or bones.  We report a case of immunohistochemistry proven thymic carcinoma metastasis to the cutaneous surface of the frontal scalp in a 53-year-old Asian female.
Facial Pyoderma Gangrenosum: Overcoming Anchoring Bias
Authors: Whittington Andrew , Pearlman Ross , Brodell Robert
Published: July 2021

Abstract not available.
Treatment of Pityriasis Rubra Pilaris with Daily Low-Dose Methotrexate: A Retrospective Cohort Study
Authors: Yi Lauren G , Tran Benjamin A , Flowers R Hal , Greer Kenneth E , Guffey Darren J
Published: July 2021

Background: Pityriasis rubra pilaris (PRP) is a rare disease that is difficult to manage. Treatment options include corticosteroids, immunomodulatory drugs, and biologics. Available literature has primarily described the use of weekly dosing of methotrexate, but there is limited data investigating the effectiveness of daily low-dose methotrexate in PRP treatment.

Methods: A retrospective cohort study was conducted from September 2010 to December 2019 to determine the effectiveness of daily low-dose methotrexate in treating PRP.

Results: The average duration of follow-up was 13.5 months. 14 patients were treated with oral daily low-dose methotrexate. 13 patients (92.9%) showed improvement on oral daily low-dose methotrexate. Mean time to clinical response was 5.9 weeks. In seven patients (50%), complete response on methotrexate monotherapy occurred within an average of 11.9 months. 12 patients (85.7%) developed asymptomatic transaminitis that resolved in most patients (66.7%) after dose reduction.

Conclusions: In this study, daily low-dose methotrexate was an effective treatment of PRP and may be considered in patients unresponsive to weekly dosing. Due to the high incidence of transaminitis, the authors recommend frequent lab monitoring and screening for risk factors. Further studies are warranted to elucidate the efficacy of daily low-dose methotrexate in the management of PRP.
Hidden Impact of Molluscum Contagiosum: A Survey of Caregivers’ Experiences with Diagnosis, Treatment, and Impact on Quality of Life
Authors: Kwong Pearl , Hebert Adelaide , Utley Collette , Olivadoti Melissa
Published: July 2021

Objective: Molluscum contagiosum (molluscum) is considered benign and self-limiting. However, the caregiver and patient experience largely remains a mystery.  This online survey aimed to collect caregivers’ views on their experiences with molluscum infection in their children, including diagnosis, treatment, and the impact of the virus on the caregivers’ and their child’s life. 

Methods: Parents, caregivers, and/or legal guardians (ages 18+, 20% male and 80% female) of children diagnosed with molluscum in the past 4 years (ages 3-16 years of age) answered a 15-minute paid online survey with questions about their experience with molluscum.

Results: Caregivers (n=150) were mostly Caucasian (85%), 25-44 years of age (87%) and had at least one child with active molluscum (75%) at the time of the survey. The average number of health care providers (HCPs) consulted for molluscum was 1.95 and diagnosis was made by a variety of HCP types.  The spread of molluscum to ≥ 1 child in the household was reported by 60% of caregivers in multi-child households.  The average number of treatments used were 2.36 including HCP-administered treatments and consumer products. Caregivers reported moderate to major impact on their lives (62%) or their child’s life (74%) due to molluscum.

Limitations: Questions were not validated, recall time was up to 4 years.

Conclusions:  Molluscum patients may receive a diagnosis from many sources.  Caregivers may utilize more than one treatment modality to help clear the infection including consumer products.  Molluscum can cause an impact on quality of life for affected children and their caregivers.
Evaluation of apical root resorption in Class III patients who received one- or two-phase orthodontic treatment
Authors: Seker Elif Dilara , Yilmaz Berza Sen , Yagci Ahmet
Published: July 2021

Objectives:

The aim of this study was to compare the incidence root resorption and dilaceration between the patients with and without previous orthopedic treatment after the fixed orthodontic treatment.

Materials and Methods:

The pre- and post-treatment digitized panoramic films of 40 Class III adult patients meeting the inclusion criteria were selected from patient population of the orthodontic department. Half of the patients were treated with two-phase treatment (orthopedic therapy followed by fixed appliance treatment; Group 1), while the others wore only fixed appliances (Group 2). Root resorption was evaluated from the first molar to the first molar for each arch using the ImageJ software (Bethesda, Maryland, USA). The presence of root dilacerations was also recorded on the pre-treatment panoramic radiographs. Paired samples t-test and Mann– Whitney U-test were used to compare root length.

Results:

Intragroup comparisons for each tooth indicated that the upper and lower incisors, first molars and upper left second premolars presented a significant decrease in Group 1 (P < 0.05). In contrast, in Group 2, a significant decrease in tooth length was found only in the upper incisors (P < 0.05). Intergroup comparisons for root length change indicated statistically significant differences for the lower incisors, upper second premolars, and all first molars except for the upper left molars (P < 0.05). Nevertheless, the prevalence of root dilaceration in Group 1 was higher than that in Group 2.

Conclusion:

Class III patients who received two-phase treatments experienced more root resorption and dilaceration compared with patients who received one-phase treatments. It should be remembered that early orthopedic forces may have potential adverse effects on a dental root in the long-term.
TRACT Computer Code Application in the Assessment of SNF and RW Class 1 Radionuclide Compositions and Radiation Characteristics
Authors:   Nuclear Safety Institute of the Russia Academy of Sciences, Blokhin A. I. , Blokhin P. A. ,   Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, Kazieva S. T. ,   Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences
Published: July 2021

The article presents the results of computational studies addressing radionuclide compositions and radiation characteristics of spent nuclear fuel from WWER-440 and BN-600 reactor units performed using new computer code TRACT. These studies are performed to acquire basic information enabling further forecasts of RW Class 1 characteristics generated from the reprocessing of these fuel types. The calculations allowed to identify the characteristics of WWER-440 and BN-600 SNF considering various irradiation and storage conditions, including different burnup levels and pre-reprocessing cooling times. Such data will enable further evaluation of possible ranges describing the characteristics of RW Class 1.
REGISTER OF BAD-FAITH SUPPLIERS AND PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CIVIL LAW
Authors: Жуков Федор Федорович
Published: July 2021

В статье показываются изменения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающие в силу 01.07.2021. Доказывается, что наименование реестра недобросовестных поставщиков и его фактическое содержание не совпадают. Оспаривается критерий включения исполнителей в публичный реестр на основании их недобросовестности. Приводятся предложения по совершенствованию действующего законодательства.

The article shows the changes in the Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ «On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs», which enter into force on 01.07.2021. It is proved that the name of the register of bad-faith suppliers and its actual content do not coincide. The criterion for including contractors in the public register on the basis of their bad faith is contested. The suggestions for improving the current legislation are provided.
CHANGE IN THE APPROACH TO DETERMINING THE DISPOSITIVE STANDARDS OF CIVIL LAW
Authors: Карпенюк Ольга Сергеевна
Published: July 2021

В статье рассмотрено изменение подхода к определению императивности норм гражданского права, дан анализ на примере ст. 782 Гражданского кодекса РФ какими критериями руководствуются судья при решении вопроса является норма диспозитивной или нет.

The article discusses a change in the approach to determining the imperative of civil law norms, an analysis is given on the example of Article 782 of the Civil Code of the Russian Federation what criteria a judge is guided by when deciding whether a norm is dispositive or not.
ON THE QUESTION OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF PRIVATE LIFE
Authors: Лепина Татьяна Геннадьевна
Published: July 2021

В статье рассматриваются особенности совершения преступлений, посягающих на неприкосновенность частной жизни. Приводятся примеры судебной практики, демонстрирующие разнообразие способов и приемов, используемых лицами, нарушающими соответствующий уголовно-правовой запрет. Анализируются цели и мотивы совершения рассматриваемых преступлений, от которых находятся в зависимости характер и степень общественной опасности деяния. Наибольшей масштабностью отличаются посягательства на неприкосновенность частной жизни, совершаемые крупными компаниями. Информационная безопасность является неотъемлемой частью общей безопасности человека. Думается, существует необходимость введения различных мер, направленных на ограничение распространения «экономики наблюдения». Для противодействия совершению соответствующих деяний следует использовать уголовно-правовые средства. Одним из вариантов решения данной проблемы может стать дополнение ст. 137, 138 квалифицированными составами, предусматривающими уголовную ответственность для сотрудников юридических лиц, собирающих личные данные людей в коммерческих целях. Помимо этого, может потребоваться введение новой статьи в гл. 26 УК РФ. Другим путем решения рассматриваемой проблемы могло бы стать создание в российском уголовном законе отдельного раздела (или главы), объектом которого стала бы информационная безопасность.

The article examines the features of the commission of crimes that infringe on the inviolability of private life. Examples of judicial practice are given, demonstrating the variety of methods and techniques used by persons who violate the relevant criminal law prohibition. The goals and motives of committing the crimes under consideration are analyzed. The nature and degree of their social danger are determined depending on these signs of a socially dangerous act. The most widespread attacks on privacy by large companies. It seems that there is a need to introduce various measures aimed at limiting the spread of the «surveillance economy». Information security is an integral part of overall human security. Criminal legal means should be used to prevent the commission of the relevant acts. One of the options for solving this problem may be the addition of articles 137, 138 with qualified compositions providing for criminal liability for employees of legal entities. In addition, it may be necessary to introduce a new article into Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation. Another way of solving the problem under consideration could be the creation of a separate section (or chapter) in the Russian criminal law, the object of which would be information security.
QUESTIONS OF DESIGNING SANCTIONS FOR MIGRATION CRIMES
Authors: Урда Маргарита Николаевна
Published: July 2021

Инструментами уголовного противодействия незаконной миграции являются санкции миграционных преступлений. От адекватности их конструирования зависит эффективность уголовно-правовой охраны миграционного режима. Автором обосновывается то, что наказуемость миграционных преступлений по многим параметрам не отвечает требованиям справедливости, лишена разумности и последовательности. Требуется изменение законодательных подходов к определению допустимых (целесообразных) размеров и видов наказаний, используемых в санкциях статей миграционных преступлений. В работе сформулирована авторская редакция санкций миграционных преступлений.

The instruments for criminal action against illegal migration are the sanctions of migration crimes. The effectiveness of the migration regime criminal law protection depends on the adequacy of their design. The author argues that the punishability of migration crimes in many ways does not meet the requirements of fairness, reasonableness and consistency. There is a need to change legislative approaches to determining the permissible (appropriate) levels and types of penalties used in the sanctions of the articles on migration offences. The work has formulated an author’s version of sanctions for migration crimes.
ISSUES OF LEGAL CONTINUITY OF TVER STATE UNIVERSITY`S ORGANIZATIONS-PREACHERS (1870-1917)
Authors: Смирнов Сергей Николаевич
Published: July 2021

Рассматриваются вопросы правопреемства образовательных организаций Твери в контексте их места в истории Тверского государственного университета.

The issues of continuity of Tver educational organizations in the context of their place in the Tver State University`s history are considered.
Relación entre inteligencias múltiples, creatividad y desempeño académico en niños escolarizados en Barranquilla, Atlántico
Authors: Oliveros Díaz Daniela Ester , Guerrero Bernal Kevin Ricardo , Ferrel Ballestas Lucia Fernanda , Barreiro Novoa Shirley Isabel
Published: July 2021

La investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo principal determinar y describir la correlación efectiva entre la capacidad de crear, las inteligencias múltiples y el desempeño académico en niños de primaria del Colegio Distrital San Vicente de Paul en Barranquilla, Atlántico. Para lograr el objetivo se diseñó un estudio de tipo no experimental, cuantitativo, transversal descriptivo y correlacional, en el cual se trabajó con un muestreo a conveniencia del investigador, conformada de 30 estudiantes con edades entre los 9 y 11 años que cursaban el cuarto grado de primaria; a estos se les aplicó el Cuestionario de Turtle, el Cuestionario de diagnóstico de las Inteligencias Múltiples y Certificado de notas académicas por asignatura y promedio general de Desempeño académico. Se encontró que existe correlación entre el Desempeño académico y las Inteligencias Múltiples, mas no entre Creatividad y Desempeño académico, ni entre Creatividade Inteligencias Múltiples. Se puede concluir que los temas de las inteligencias múltiples y la creatividad son de gran interés en el ámbito educativo; así mismo el dilucidar los factores que intervienen en la obtención de un buen desempeño académico por parte de los estudiantes es uno de los intereses principales de las instituciones educativas y docentes para contribuiral entendimiento de las variables que aportan al desarrollo y aprendizaje escolar.
El trabajo rural femenino en el México neoliberal:
Authors: Arteaga Gaytán Edgar Darío , López Humberto de Luna
Published: July 2021

Este trabajo tiene como objetivo conocer la evolución de la participación laboral de las mujeres mexicanas de origen rural en los últimos 50 años. La mayoría de las investigaciones sobre el trabajo rural se enfocan en las condiciones del sector primario como actividad asalariada, y sus contenidos tienen propósitos comparativos de los entornos urbano y rural o son estudios de caso de corte transversal, por lo que el presente documento se justifica al explorar el ámbito de las mujeres rurales en el conjunto de los tres sectores económicos. El trabajo conjuga el análisis histórico, económico, bibliográfico y estadístico para hacer un recorrido desde 1970 hasta el primer trimestre del 2020 sobre el trabajo femenino rural en la República Mexicana, con el fin de ofrecer una visión panorámica sobre el fenómeno. Bajo una metodología cuantitativa de enfoque descriptivo y con el apoyo teorético de la teoría de la segmentación del mercado de trabajo, este trabajo pretende ser un aporte para los estudios laborales con perspectiva de género en el entorno rural, un campo que es fundamental para el desarrollo del país. El documento tiene una introducción y se divide en cinco apartados además de las conclusiones: en el primero se aborda de forma breve la perspectiva teórica de la segmentación laboral, después se contextualiza elobjeto de estudio dentro de las condiciones económicas previas al neoliberalismo, en el tercer apartado se describe la participación económica femenina rural durante el periodo de transición entre modelos [1970-1989], posteriormente se muestran aspectos relevantes de la década de los 90, en quinto lugar se aborda el tema en el siglo XXI y, finalmente, se presentan las conclusiones.
REASENTAMIENTOS: UNA MIRADA CONCEPTUAL DESDE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN DE RIESGOS
Authors: Grijalva May Galo
Published: July 2021

El ser humano a lo largo de la historia se ha caracterizado por su relación agresiva con el medio físico que lo rodea, lo que ha dado lugar al surgimiento de zonas de riesgos que, generan consecuencias significativas como los procesos de reasentamientos poblacionales.

El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el ordenamiento territorial (OT) y el desarrollo social ante estos procesos, para ello se realizó una revisión sistemática exploratoria de documentación científica que permitió seleccionar la información pertinente de acuerdo a las variables de estudio.

Varios autores argumentan que los reasentamientos resultan físicamente pertinentes, pues al modificar la localización de la población vulnerable, se elimina el componente exposición al no existir coincidencia espacio-temporal con la amenaza natural, lo que deviene en la anulación de la condición de riesgo, al tiempo que contribuye a la regeneración ambiental y el desarrollo social, sin embargo, se discute la existencia de afectaciones severas a la economía familiar y al sentido de identidad y pertenencia en los nuevos asentamientos, además de situaciones de exclusión social y desarraigo que en la mayoría de los casos, no son tratados psicológicamente.
DESAFÍOS DE LA GOBERNANZA MIGRATORIA DESDE UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA
Authors: Palatz Jonathan
Published: July 2021

Este articulo busca contextualizar a través de ejes teóricos, los distintos intentos por generar gobernanza migratoria o regímenes de movilidad humana; esto es importante porque la migración a pesar de ser producto de una coyuntura muy específica está inmersa en un mundo donde se establecen relaciones sistemáticas y estructurales entre la globalización y la inmigración, no existiendo un cuerpo homogéneo de respuestas para este fenómeno, por parte de los países de acogida.

Debemos precisar que sobre estos temas existen tendencias de largo alcance, diferentes de las oscilaciones coyunturales; por lo tanto, los “hechos” tratados aquí serán abordados desde una visión que se aproxima al desarrollo de dichas tendencias teóricas, con la intención de que estos temas puedan ser tratados en sus especificidades a través del análisis y de la investigación sistemática.
A preliminary Investigation of Surface Micro Modification Effects on the Biocompatibility of 316L Stainless Steel
Authors: TOKER Sıdıka Mine , ÖZBULUT Erdoğan , KOLÇAK Zübeyir , GÜNER Esra
Published: July 2021

Effects of surface properties such as roughness and surface energy are critical for determining the biocompatibility of all types of biomaterials, as in the case of biomedical alloys. Recently, microstructure induced surface energy changes have started attracting attention in surface property related biocompatibility analysis of metals. The current study mainly aims to focus on the effects of surface micro modification on the biocompatibility of metallic biomaterials, in order to get an understanding of the underlying mechanisms that affect surface properties and biocompatibility. For this purpose, a preliminary biocompatibility analysis was conducted on a conventional biomedical alloy; 316L stainless steel, whose surface was modified by forming micro-deformation areas of different patterns. The results of this study indicated that, in addition to surface roughness, micro-deformation pattern characteristics are also very critical parameters in terms of determining cellular response, which also affect surface energy by inducing microstructural mechanisms.
Analisis Jumlah Pengguna pada Traffic IP-based dengan Multi Criteria Decision Making
Authors: PREMITASARI MARISA
Published: July 2021

AbstrakTrafik telekomunikasi sudah bermigrasi ke IP-based Traffic. Salah satunya adalah Laboratorium TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) ITENAS yang meng-generate invarian trafik. Pada penelitian ini, penulis melakukan monitoring pasif dan aktif untuk mendapatkan berbagai invarian trafik. Monitoring pasif didapatkan dari software ISP Moratel dan SOPHOS Firewall. Monitoring aktif dilakukan dengan capture data secara live pada waktu jam sibuk. Invarian trafik yang berhasil di-captured adalah incoming traffic, outgoing traffic, speed, volume, date dan downtime. Jam sibuk diambil berdasarkan dugaan sementara  mulai pukul  10.00-16.00.  Invarian ini menjadi input dari sistem untuk dijadikan kriteria dan jam sibuk  dijadikan atribut. Kriteria dan atribut  diolah dengan metoda Multi Criteria Decision Making yaitu SAW (Simple Additive Weighting) dan AHP(Analytical Hierarchy Process). Output dari sistem adalah prediksi jumlah pengguna di jam sibuk dengan skala fuzzy rules. Hasil penelitian menyimpulkan pukul 11.00 AM-12.00 PM adalah jam tersibuk dengan jumlah user terbanyak.Kata kunci: monitoring aktif, monitoring pasif, kriteria, atribut,bobotAbstractTelecommunication traffic has migrated to IP-based traffic .One of the industry is Laboratorium TIK ITENAS  (Teknologi Informasi dan Komunikasi)  which generates traffic  invariant. In this study, the authors conducted passive and active monitoring to obtain various traffic invariance. Passive monitoring were obtained from ISP Moratel software and SOPHOS Firewall. Active monitoring were done by capturing live data during peak hours. Traffic invariance that have been captured consist  incoming traffic, outgoing traffic, speed, volume, date and downtime. Busy hours were taken based on personal estimation start from 10.00-16.00. This invariance became the system’s input  which has been used as criteria and peak hours are used as attributes. Criteria and attributes were processed using the Multi Criteria Decision Making method, namely SAW (Simple Additive Weighting and AHP (Analytical Hierarchy Process). The output of the system is user’s number prediction  with fuzzy scale. The result  concluded that 11.00 AM-12.00 PM is the  busiest hours with the most number of usersKeywords: active monitoring, passive monitoring, criterion, attributes, weight
HTML-Based Website Learning Training (Hypertext Markup Languange)
Authors: Rahmatika Rahmatika , Pauziah Ulfa , Mursito Hardian
Published: July 2021

In today's era of globalization, websites are very familiar, where many people easily use the web or website. Some can make their own and some ask for it to be made or rather buy. Just use it and then we just need to use it. Our partners are neighborhood associations 05 and 06 which are located in Perumnas Depok Timur, which have young women and men who are curious about website development, and some young women and men want to continue their studies at a higher level by majoring in information and communication. In making a website, they need several stages that they have to apply because our partners are teenagers who are unfamiliar with website creation, for that we here want to make a basic training in website creation which will later be useful for them in terms of application in their environment and society. Where in this training introduced HTML (hypertext markup language). It is hoped that by studying HTML, teenagers can understand how to create a website with HTML.