bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Model Pengawasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri : Studi World Bank dan IMF di Indonesia
Authors: Suryokumoro Herman , Sukarmi Sukarmi , Ula Hikmatul
Published: July 2021

Adanya utang luar negeri dalam era globalisasi ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Pemberian bantuan oleh lembaga pemberi pinjaman seperti World Bank sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu pengawasan terhadap pengunaan luar negeri sangat penting. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan konseptual, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ungensi pengawasan utang luar negeri dan menggambarkan konstruksi pengawasan utang luar negeri baik secara internal maupun eksternal. Terdapat tiga alasan penting pengawasan terhadap penggunaan utang luar negeri sangat diperlukan. Pertama untuk menjamin tidak ada tendensi politik dari pemberian pinjaman tersebut yang dapat mengintervensi kebijakan Negara, kedua, memastikan utang tersebut digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, dan ketiga untuk menjamin tidak ada penyelewengan atau praktek-praktek korupsi dalam penggunaan utang luar negeri. Konstruksi model pengawasan terhadap penggunaan pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek: pertama, internal adalah model pengawasan oleh lembaga pemerintah –sebagai pengguna pinjaman- yaitu pada tahap pra perjanjian utang dengan pengawasan substantive procedural dan pengawasan pelaksanaan perjanjian utang agar sesuai dengan tujuan dan tidak dikorupsi. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga Negara (penegak hukum) maupun lembaga independen. Kedua, aspek eksternal adalah model pengawasan oleh lembaga pemberi pinjaman (World Bank dan IMF) yaitu dengan mekanisme yang ada dalam lembaga integritas (institutional integrity), penyelidikan dan pemberian sanksi oleh Suspension and Debarment Officer (SDO) dan World Bank Group Sanctions Board.
Hak Kurator untuk Mengajukan Praperadilan terhadap Boedel Kepailitan yang Diletakkan Sita Pidana
Authors: Nurhakim Lukman Ilman , Fakhriah Efa Laela
Published: July 2021

Implikasi adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah debitor sebagai pemilik boedel pailit tidak bisa mengoperasionalkan serta mengakses hartanya. Permasalahan selanjutnya muncul ketika pada saat yang bersamaan sita umum kepalitan atas asset debitor dimaksud, juga telah/akan dibebani sita pidana. Artikel ini bertujuan untuk membahas kewenangan kurator dalam mengelola dan membereskan asset  boedel pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan hak kurator untuk mengajukan praperadilan terhadap boedel kepailitan yang diletakkan sita pidana ditinjau dari kepastian hukum. Penulisan artikel ini bersifat penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang undangan agar dapat menggambarkan konsep yang dibahas yang dikaji secara normatif dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurator dalam pelaksanaan pemberesan dan/atau pengurusan boedel pailit dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan syarat terdapat kesalahan atau kelalaian. Sebagai implikasinya, kurator dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan alasan “merugikan” kepentingan hukum para kreditur. Dalam praktiknya, kurator dituntut reaktif dan responsif dalam mengambil tindakan, sedangkan UU Kepailitan sendiri tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kewenangannya secara diskresif terhadap kondisi boedel pailit yang telah/akan diletakan sita pidana. Demi terwujudnya kepastian hukum, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kurator dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum yang tidak meminta persetujuan hakim pengawas dalam melakukan suatu penyitaan demi membatalkan kedudukan sita pidana atas boedel pailit.
Legal Protection for Child Kidnapping Victims: Case Study in Gianyar District Court
Authors: Suartana Komang , Wirya Darma I Made
Published: July 2021

This article aims to analyze how the crime of child kidnapping is covered in the Indonesian Criminal Code and the type of sanctions that can be imposed on the perpetrator of the crime of child kidnapping. It is a legal research that uses statutory, conceptual, and case approaches in discussing the legal protection of child kidnapping victims. In order to illustrate how the law that protects the victim of child kidnapping is applied by the court, it presents a case study at the Gianyar District Court that investigated a criminal offense of child kidnapping in 2018. The results reveal that the Indonesian Criminal Code classifies child kidnapping as a crime that is punishable as stipulated in Article 330 of the Code. In a more specific context, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 22 of 2003 concerning Child Protection includes child kidnapping as a case that needs to be given special protection  A case study regarding the imposing of sanctions on the perpetrator of child kidnapping can be seen in a criminal case before the District Court of Gianyar in 2018. In the judgment, the panel of judges imposing a sentence against the defendant in the form of imprisonment of 8 (eight) years in prison and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison;
Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi
Authors: Dian Sawitri Dewa Ayu , Supasti Dharmawan Ni Ketut
Published: July 2021

Keberadaan konten karya intelektual  seperti lagu banyak disebarluaskan melalui transaksi elektronik oleh suatu entitas dengan merek tertentu. Spotify adalah salah satu  entititas yang menawarkan akun premium yang menyediakan layanan streaming musik digital, podcast, serta video yang menyediakan jutaan lagu dan konten lain dari berbagai artis di seluruh dunia berbasis perjanjian lisensi. Namun, kecanggihan teknologi mempermudah   konten  premium tersebut  diperjualbelikan melalui e-commerce. Penelitian ini mengkaji model perjanjian yang melandasi perlindungan  penyebaran konten kekayaan intelektual serta potensi pelanggarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan  pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa model perjanjian yang melandasi penyebarluasan konten karya intelektual dalam transaksi e-commerce adalah perjanjian lisensi. Keberadaan perjanjian lisensi memberikan hak kepada pihak yang melesinsi  untuk menggunakan dan mendapat perlindungan terkait penggunaan  hak ekonominya.   Penjualan dan penyebarluasan  akun premium milik suatu entitas tertentu  melalui  situs belanja online atau e-commerce  oleh pihak yang  tidak memiliki lisensi dengan menggunakan  merek tertentu seperti Spotify dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas merek. Entitas yang  dirugikan dengan perbuatan penggunaan suatu merek tanpa izin, termasuk sebagai pemegang Hak Cipta atas  lagu  dapat mengajukan gugatan  pelanggaran merek dan pelanggaran Hak Cipta.
Government Immunity and Liability in Tort: The Case of Covid-19 Pandemic’s Management in Indonesia
Authors: Susanti Laras
Published: July 2021

The Covid-19 pandemic has cost human lives and threaten the world’s economy. Responding to this unprecedented history, governments are expected to take both public health and economic recovery actions. This article conveys analysis on how Indonesian courts might examine government tort cases on the government’s liability in handling the pandemic. A normative juridical method is used to analyze primary and secondary legal sources. The writer finds that with the enactment of Law Number 30 of 2014 on Government Administration, a government concrete action is also an object to suing government before the state administrative court. Furthermore, the recent Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 on Guidance Dispute Settlement Mechanism of Government Action and Competence to Adjudicate Government Tort governs that the state administrative court is the only court that has competence over government tort. As a result, claims of government tort submitted to the general court must be dismissed. In fact, this recent development created confusion on the side of justice seekers and judges as well that might affect the outcome of Covid-19 government tort claims. Studying previous government tort cases and focusing its exploration on the development of government immunity and liability, this article finds that Indonesian courts use Article 1365 Civil Code equipped with laws and regulations in administrative governance and specific fields legal frameworks to examine government tort cases. Even though such laws may state that the government may not be sued, the courts may use the Constitution of 1945 to establish a right to sue. During the Covid-19 pandemic, laws and regulations related to disaster and public health management along with the public interest principle must be examined to determine government tort.
Julgamento liminar e a duração razoável do processo: ponderação entre efetividade da atividade jurisdicional e celeridade processual
Authors: Catharina Alexandre De Castro
Published: July 2021

O Código de Processo Civil de 2015 aprofundou as técnicas de julgamento liminar e ampliou as hipóteses de aplicabilidade em diversas circunstâncias. Essas inovações normativas têm como principal escopo assegurar o julgamento célere das causas que não demandem maiores dilações probatórias ou mesmo as demandas seriais, observando, sempre, os precedentes judiciais das Cortes superiores. É verdade que o julgamento antecipado contribui diretamente para dar maior celeridade à atividade jurisdicional e, como consequência, assegurar a plena eficácia da administração da justiça. Entretanto, importa compreender em que medida essa celeridade contribui para efetividade da atividade judicante. A proposta deste trabalho, portanto, tem como escopo refletir sobre a necessária ponderação entre efetividade do processo, sua duração razoável e a celeridade processual no âmbito do julgamento liminar. Para tanto, utilizamos o método de pesquisa bibliográfico, com o escopo de levantar o estado da arte sobre o tema.
Combatting Substandard and Counterfeit Medicines in the Nigerian Drug Market: How Industrial Pharmacists Can Rise Up to the Challenge
Authors: Okereke Melody , Anukwu Ignatius , Solarin Sola , Sam Ohuabunwa Mazi
Published: July 2021

Substandard and counterfeit medicines (SCMs) are a major public health threat in Africa. In Nigeria, the manufacture and distribution of substandard and counterfeit medicines in the drug market are booming, despite the efforts of law enforcement agencies to crack down on criminal syndicates over the years. The current situation has been exacerbated due to factors tied to unregulated open drug markets, lack of counterfeit detection technology, poor local pharmaceutical manufacturing capacity, and porous cross-border monitoring and surveillance systems. However, industrial pharmacists have a key role to play in combatting the production and circulation of SCMs in the Nigerian drug market. In this commentary, we examine the prevalence of SCMs in Nigeria and proffer feasible recommendations that industrial pharmacists can leverage to ensure its effective containment.
Progress of Microalgal Biodiesel Research in Pakistan
Authors:   College Of Power And Energy Engineering, Harbin Engineering University, Harbin, China, Shi Yue
Published: July 2021

Excessive use of fossil fuels has led to severe energy calamity and environmental pollution in the world. The effect can be mitigated by shifting from conventional fuels to biofuel which may become a replacement of fuels such as diesel, gasoline and Compressed Natural Gas (CNG). Algal biomass is considered as one of the most promising and emerging sources of biodiesel production. Technologies related to biodiesel production using algal biomass have gained initial foothold in Pakistan but have failed miserably in gaining necessary momentum due to lack of government support to technology. The aim of this study is to indicate the progress and future perspectives of biodiesel production in Pakistan through microalgae. The study indicates that a microalgae is one of the best candidates for biodiesel production in addition to other energy crops like Jatropha, Castor and Pongamia Pinnata. There is a need to expeditiously develop biodiesel technology using local resources to lower the burden of imports on country’s economy while also bringing security of energy resources.
Natural Variation in Wild Gossypium Species as a Tool to Broaden the Genetic Base of Cultivated Cotton
Authors:   Department Of Plant And Soil Science, College Of Agricultural Sciences And Natural Resources, Texas Tech University, Lubbock, Texas, United States, Angeles-Shim Rosalyn B
Published: July 2021

Cotton is the world’s most important natural textile fiber and a significantly growing source of food stuff, oil and feeds. Among the 53 Gossypium species, only 4 are cultivated, with G. hirsutum and G. barbadensecomprising over 90% of the total cotton cultivation area worldwide. The extensive use of only a few closely related genotypes of cotton, coupled with the widespread adoption of transgenic cultivars, has greatly reduced the genetic base of the crop. This genetic uniformity makes cotton highly vulnerable to emerging biotic and abiotic challenges. Future breeding targets have to seriously consider infusing novel genetic variation into the gene pool of cultivated cotton that can buffer the crop against agro-environmental challenges brought about by shifts in climate. The wild Gossypium species hold a tremendous amount of untapped genetic diversity that can be exploited to broaden the genetic base of cotton. This review highlights the important agronomic traits that have been reported in wild Gossypiumspecies and discusses the various pre-breeding strategies that have been utilized to incorporate genomes of wild Gossypium in cultivated cotton. Genetic and molecular studies towards understanding Verticilliumwilt resistance and salt tolerance in wild cotton relatives are presented in brief.
Performance of Soybean Genotypes under Rhizobia Inoculation across Three Agro Ecologies of Nigeria
Authors:   Department Of Crop Production, Federal University Of Technology, Minna, Nigeria, KD Tolorunse
Published: July 2021

There is need to improve soybean yield potentials per unit area in the tropics, at least to the world average productivity level. To achieve this, attention has to be paid to the selection of high yielding and stable genotypes through plant breeding improvement programmers. Twenty four soybean lines were investigated across three agro ecological zones in Nigeria to determine their productivity. In each of the sites, the experiments were laid out in randomized complete block design with three replications. Data were collected on growth and yield parameters.
Pengetahuan Kesehatan Jaringan Periodontal Pada Usia 11-14 Tahun Siswa/i SMPN 77 Jakarta
Authors: Nurniza Nita , Setianingtyas Prastiwi , Ardy Okky Marita
Published: July 2021

Rongga mulut merupakan satu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi yaitu kesehatan jaringan keras dan kesehatan jaringan lunak. Kesehatan jaringan keras terdiri dari gigi dan tulang alveolar sedangkan kesehatan jaringan lunak meliputi, mukosa rongga mulut, lidah, gingiva, ligamen periodontal, sementum. Gingiva, sementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar merupakan bagian dari jaringan periodontal. Jaringan periodontal dipengaruhi oleh kondisi hormonal, usia, dan penyakit sistemik. Pengetahuan mengenai kesehatan jaringan periodontal sangatlah penting terutama di usia 11-14 tahun SMPN 77 Jakarta, karena pada usia tersebut dipengaruhi oleh kondisi hormonal dan dalam tahap tumbuh kembang. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa/i tentan pentingnya menjaga kesehatan jaringan periodontal dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mempengaruhi kondisi jaringan periodontal. Diadakan pre-test sebanyak 10 soal sebelum penyuluhan dan post test dengan jumlah 10 soal setelah penyuluhan dengan soal yang sama, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gigi dan sikat gigi bersama. Tingkat pengetahuan siswa/i usia 11-14 tahun di SMPN 77 Jakarta sebanyak 169 orang mengenai kesehatan jaringan periodontal pada Pre-Test kategori baik sebesar 30% , 45% kategori sedang dan 25 % kategori buruk. Pada Post-Test kategori baik 96% , 3% kategori sedang dan 1 % kategori buruk. Berdasarkan hasil uji paired t-test maka terdapat perbedaan bermakna antara tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi dengan metode penyuluhan, yaitu p-value < 0.05. Siswa/i SMPN 77 Jakarta usia 11-14 tahun telah memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai pentingnya menjaga kesehatan jaringan periodontal
Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Melalui Analisis Riset Pasar Pada UMKM Kota Tegal
Authors: Karunia Anita , Yasmin Arifia , Maulidah Hikmatul , Harjanti Ririh Sri
Published: July 2021

Riset pasar adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, diseminasi, serta penggunaan informasi secara sistematik dan obyektif untuk membantu manajemen membuat keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan penyelesaian masalah dalam bidang pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi yang tepat untuk mengembangkan UMKM di Kota Tegal adalah melalui pemanfaatan peluang yang ada dengan melakukan ekspansi pasar, memperbesar pertumbuhan produksi dan mengupayakan kemajuan teknologi secara maksimal. Strategi tersebut dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui pendapat dan kebutuhan konsumen terkait produk yang ditawarkan oleh UMKM di Kota Tegal. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dapat dikatakan berhasil dan mendapatkan tanggapan positif peserta kegiatan yang merupakan UMKM Kota Tegal. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkembangnya pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan peserta mengenai riset pasar.
Penguatan Pengetahuan Menjaga Tubuh Tetap Sehat Dengan Gizi Seimbang Menyambut Masa New Normal
Authors: Rahma Amalia , Supriatiningrum Dwi Novri
Published: July 2021

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai salah satu edukasi ke masyarakat untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatan dalam menyambut masa new normal. Kegiatan ini dilakukan melalui online, dikirimkan dengan grup maupun tersebar ke perseorangan yang berdomisili di wilayah Surabaya. Responden dari golongan usia anak sekolah, remaja, dan dewasa karena diprioritaskan pada individu yang memiliki gadget dan dapat mengoperasikan secara mandiri. Metode: Edukasi dilakukan melalui membagi video dan booklet terkait gizi seimbang memuat tentang definisi gizi seimbang, penerapan konsumsi sesuai gizi seimbang, variasi zat gizi yang dikonsumsi, membatasi konsumsi minyak, gula, dan garam, mengkonsumsi air yang cukup, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, gizi seimbang mendukung kesehatan untuk menjaga imunitas. Kegiatan ini dilaksanakan bulan Juni 2020 melalui grup dan chat personal media sosial warga di Surabaya Selatan. Hasil: Responden menjaga kodisi tubuh agar tetap sehat dengan pola gizi seimbang, pola hidup bersih dan sehat. Pemantauan selanjutnya dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan saat berkunjung di beberapa responden. Conclusion: responden mendukung untuk melakukan hidup sehat, menerapkan pedoman gizi seimbang untuk menjaga imunitas di masa menjelang new normal
Pelatihan Pengkajian Nyeri sebagai Upaya Mengoptimalkan Manajemen Nyeri di Rumah Sakit Universitas Brawijaya
Authors: Sari Efris Kartika , Hany Alfrina , Ariningpraja Rustiana Tasya
Published: July 2021

Manajemen nyeri yang optimal merupakan salah satu upaya penting dalam lingkup layanan Rumah Sakit. Nyeri yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan masalah tambahan bahkan memperlambat perbaikan kondisi pasien. Perawat merupakan petugas kesehatan yang harus mampu dalam mendukung upaya tersebut. Pengkajian nyeri yang tepat akan menjadi dasar manajemen nyeri yang optimal pada pasien. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian nyeri pada pasien komunikatif maupun dengan gangguan komunikasi, sehingga sehingga perawat dapat melakukan pengkajian nyeri secara tepat, rutin, dan terstruktur. Hal ini diwujudkan dengan melatih perawat dengan berbagai teori tentang pengkajian nyeri, terutama penggunaan skala nyeri dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan penerapan penggunaan skala nyeri tersebut. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Kota Malang pada November-Desember Tahun 2019. Metode kegiatan yang dilakukan terdiri dari: focus group discussion, pre-test dan post-test, dan pemberian materi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan pengkajian nyeri ini dapat meningkatkan pengetahuan perawat tentang pengkajian nyeri. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan pengkajian nyeri pada perawat perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung upaya manajemen nyeri yang optimal.
PENGEMBANGAN BIOFLOK DAN KOLAM BUDIDAYA IKAN SEBAGAI WISATA EDUKASI DI DESA TULUNGREJO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI
Authors: Silviana Himma , Yuniwati Ika , Erwanto Zulis , Triasih D.
Published: July 2021

KKP merilis data tingkat konsumsi ikan diproyeksikan bisa mencapai 50 kilogram per kapita. Angka tersebut, menjelaskan bahwa suplai pangan untuk perikanan akan sangat bergantung pada perikanan budidaya. Sedangkan peran ikan sebagai benteng ketahanan pangan nasional, hingga kini dinilai masih belum maksimal. Berdasarkan profil Desa Tulungrejo dan tingkat kemajuan Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore berjalan lambat, karena rendahnya tingkat pendidikan, minimnya keterampilan serta sarana dan prasarana. Keadaan ini menyebabkan masyarakat tidak mampu menggali potensi yang ada dengan maksimal dan tidak mampu menciptakan peluang. Kondisi di Desa Tulungrejo sebenarnya memiliki banyak kekayaan alam yang lebih dan sumber airnya melimpah. Oleh karena itu melalui pengembangan dan penerapan teknologi bioflok diharapkan Desa Tulungrejo dapat menjadi salah satu sentra penghasil perikanan air tawar dan menjadi lokasi percontohan bagi kawasan lainnya. Selain itu, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Tujuan dari kegiatan Program Hibah Desa Binaan disini yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah dari hasil budidaya akuakultur, serta dapat mengefisiensi pakan ikan dari teknologi bioflok sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan air tawar. Bahkan program ini terus berkesinambungan sampai membentuk masyarakat desa mampu secara mandiri dan produktif untuk budidaya perikanan darat dan mampu membentuk kelembagaan koperasi untuk memutar keuntungan dari hasil panen. Pengembangan teknologi bioflok yang memungkinkan peningkatan produktivitas tinggi, ramah lingkungan efisien dalam penggunaan lahan dan sumber daya air. Hasil luaran lainnya perikanan air tawar yang dikembangkan mampu menjadi wisata edukasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui proses budidaya ikan.
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK MASKER DENGAN REDESIGN DAN PENGIMPLENTASIAN FLEXIBLE FACE SUPPORT DI KEMUNING LOR ARJASA JEMBER
Authors: Erawantini Feby , Budiprasojo Azamataufiq , Zain Alex Taufiqurrohman
Published: July 2021

telah dikonfirmasi terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia. Satu pasien yang dinyatan positif COVID-19 di Kabupaten Jember berasal dari Kecamatan Arjasa. Salah satu dari protokol berkomunikasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 yaitu dengan menggunakan APD. Pada tanggal 5 April 2020 pemerintah mengumumkan bahwa semua orang hendak keluar rumah harus menggunakan masker. Menurut Referensi dari jurnal internasional disebutkan bahwa masker kain dapat menyaring 60% dari partikel. Masker kain yang banyak diproduksi saat ini masih hanya satu atau dua lapis saja. Tidak semua masker berbahan catton. Masker kain yang ada hanya berupa masker saja dan hanya melindungi saluran masuknya virus dari organ pernafasan. Sedangkan virus juga dapat menular dari mukosa mata dan telinga. Kebanyakan masyarakat menggunakan masker tanpa disertai pelindung mata dan telinga. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pemberdayaan masyarakat Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Jember untuk memproduksi Masker redesign Polije berbahan dasar catton batik khas Jember dilapisi dengan filter droplet, dapat melindungi mata dan telinga sehingga efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Metode yang digunakan adalah Pendampingan, pelatihan dan ceramah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksankan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2020. Hasil dari kegiatan ini yaitu peningkatan keterampilan masyarakat dalam membuat masker redesign Polije serta pemasaran maker secara online. Diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menambah pendapatan masyarakat di era pandemi COVID-19.
UPAYA PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R DI DESA CIBODAS, KECAMATAN PASIRJAMBU, KABUPATEN BANDUNG
Authors: Indrawati Dwi , Ruhiyat Ratnaningsih , Indrawati Etty , Siami Lailatus
Published: July 2021

Hingga saat ini upaya pengelolaan sampah di beberapa daerah di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal, termasuk salah satunya adalah upaya pengelolaan sampah yang ada di Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Sampah masih dianggap barang yang tidak memiliki nilai ekonomi dan belum menerapkan prinsip 3R, seperti pengurangan, penggunaan kembali serta melakukan daur ulang, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ramah lingkungan di Desa Cibodas, upaya yang dijalankan meliputi: membentuk kelompok penggerak, membangkitkan minat dan kesadaran masyakarat, memetakan potensi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, serta merencanakan Tempat Pengolahan Sampah (TPS)-3R sebagai unit percontohan. Atas inisiatif masyarakat desa, kelompok penggerak dipilih kelompok karang taruna desa. Kelompok karang taruna ini selain melakukan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat warga, juga dilibatkan dalam menentukan jenis teknologi pengolahan sampah yang akan diterapkan di TPS-3R.
PEMBUATAN MASKER KAIN UNTUK MENANGKAL PENYEBARAN COVID-19 DI DESA KEMUNING LOR KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER
Authors: Retnowati Naning , Sutantio R. Alamsyah , Abdurahman Alwan
Published: July 2021

Penyakit Coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus  Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2). Masker wajah tergolong dalam APD yang dapat melindungi manusia dari serangan Virus COVID-19. Masker untuk melindungi debu atau partikel yang masuk ke dalam pernafasan, juga dapat terbuat dari kain dengan ukuran tertentu.

Bu Busani adalah salah seorang penjahit baju rumahan berkeinginan untuk membuat masker kain agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap masker kain. Permasalahan mitra dikarenakan : masih rendahnya kualitas dan kapasitas produksi mitra karena kurangnya bahan dan alat (mesin jahit) yang digunakan dalam pembuatan masker masih bersifat manual, minimnya informasi mitra tentang ide cara mendesain masker yang inovatif dan menarik serta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggannya, minimnya informasi yang dimiliki mitra tentang cara pengelolaan usaha jahit baju yang baik sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi tidak maksimal, minimnya informasi yang dimiliki mitra tentang cara pemasaran produk yang tepat.

Pemberian bantuan alat dan mesin produksi kepada mitra diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi usaha jahit masker. Kegiatan pelatihan berupa pemberian materi bidang manajemen dan pemasaran diharapkan dapat memperbaiki kemampuan manajerial usaha mitra, dapat memperluas daerah pemasaran serta menemukan strategi tepat dalam memasarkan produk maskernya kepada konsumen. Melalui pelatihan desain masker diharapkan mitra akan dapat membuat masker yang menarik minat konsumen.
¿Utilizan los gestores españoles de fondos de inversión información privada en sus labores de gestión?
Authors: Ferruz Agudo Luis , Vargas Magallón María , Nievas López Javier
Published: July 2021

Mediante este trabajo analizamos la performance de un grupo de fondos de inversión españoles basándonos en el modelo CAPM y en el modelo condicional propuesto por Ferson y Schadt. Antes de la aplicación empírica de este segundo modelo, se han realizado rigurosos análisis econométricos de multicolinealidad de las variables del modelo así como análisis de su orden de integración para llevar a cabo regresiones no espurias y adecuadas. Obtenemos una mejor performance basándonos en el modelo condicional, el cual está además mejor especificado, permitiéndonos confirmar, por consiguiente, el uso de información privada por los gestores de fondos españoles.
La convergencia socio-económica de las comunidades autónomas españolas en la década de los noventa
Authors: Torres Solé Teresa , Sala Ríos Mercè
Published: July 2021

El análisis sobre el crecimiento y la convergencia ha dado lugar a una amplia y copiosa literatura. Los trabajos que han adquirido mayor protagonismo son aquéllos que evalúan empíricamente la existencia o no de convergencia en los niveles de renta entre distintas regiones. En este trabajo entendemos que el concepto de convergencia es mucho más amplio y en él deben tenerse en cuenta otras variables además del nivel de renta. Proponemos hablar de clubes de convergencia socio-económica. Entendida la convergencia como la tendencia a la disminución de la brecha entre los estándares de vida medidos a través del comportamiento de las variables socio-económicas que los definen.Los objetivos que se persiguen son tres. En primer lugar, evaluar qué clubes de convergencia se detectan en las CCAA en el año 1990 y en el año 2000. En segundo lugar, ver si con el transcurso del tiempo se produjeron muchos cambios interclubes y qué variables los condicionaron. Por último, analizar si tuvo lugar un proceso de convergencia socio-económica en las CCAA entre 1990 y 2000. Los resultados apuntan a que a lo largo de la década de los noventa no tuvo lugar un proceso de convergencia socio-económica entre las CCAA.
Los efectos de la inflación sobre la desigualdad en el IRPF español1
Authors: Fuenmayor Amadeo , Granell Rafael , Higón Francisco , Sanchís Juan
Published: July 2021

En este trabajo analizamos cómo la inflación erosiona el impuesto sobre la renta, y cómo esto modifica sus propiedades distributivas. Investigamos además los efectos de la reforma fiscal de 2003. Aunque el gobierno español mantuvo que dicha reforma reducía las facturas fiscales de todos los contribuyentes, muchos investigadores afirman que el impuesto ha hecho poco más que compensar los efectos de la inflación desde 1999. Partiendo del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE), profundizamos sobre estos temas utilizando técnicas de microsimulación. Además, medimos los efectos sobre la desigualdad provocados por la falta de ajuste a la inflación del impuesto sobre la renta español.
Social Interaction of the State and Society as a Reference Point of Public Marketing
Authors: Bondarenko Olena , Kozarezenko Liudmyla , Chunikhina Tetіana , Solomka Olga
Published: July 2021

The state and society social interaction level assessment is extremely important for achieving sustainable development goals. In recent years, special attention has been paid to the research area to study the impact of public managementupon the successful implementation of these tasks. However, there is a lack of research that assesses the level of social interaction between the state and society through indicators of socio-economic development of countries, which are determined by the effectiveness of the mechanism of public marketing. The obtained results can be useful for public management bodies of different countries in the sustainable development tasks implementation.
Identifying the degree of dependence of foreign direct investments on adjusted net savings of the recipient country
Authors: Rudenko-Sudarieva Larysa V. , Shevchenko Yuliia A.
Published: July 2021

Due to the loss of the dominance of GDP as the main macroeconomic indicator of the social welfare, this study uses a more accurate and realistic indicator – adjusted net savings (ANS). Based on the economic and mathematical modelling, the study suggests a new method for identifying the value of adjusted net savings as a stimulating factor to increase the inflow of transnational capital to the recipient country. After assessing the current environment of investment attractiveness of recipient countries, attention was paid to identifying the degree of dependence of foreign direct investment on adjusted net savings. The novelty of this study is conditioned by the search and identification of the dominant macroeconomic indicator of investment attractiveness of the recipient country. Such an indicator will most fully reveal the conditions and prospects for attracting investments. The aim of this study was to consider alternative approaches to the country's development and to demonstrate the existence of a functional relationship between the volume of foreign direct investment and adjusted net savings. The purpose of this study is to build models of the dependence of foreign direct investment on adjusted net savings of the recipient country as an alternative indicator that most widely reveals the level of social welfare and economic development of the studied countries. Adjusted net savings consist of elements that cover the sustainable development of society, namely the economic, environmental, and social components. As a result, using the correlation and analysis of variance, the existence of dependence and its degree of influence on the volume of foreign direct investment on the adjusted net savings of the recipient country has been proved.
Smart Education 4.0: Balancing Dual-Distance and Reskilling Revolution
Authors: Bashynska Iryna , Garachkovska Oksana , Kichuk Yaroslav , Podashevska Tetiana , Bigus Olga
Published: July 2021

On January 22, 2020, in Davos, the World Economic Forum launched Reskilling Revolution, a multistakeholder initiative aimed at providing better education, new skills, and better jobs for a billion people worldwide by 2030, so questions about improving the quality of education by introducing dual distance education and retraining of personnel at enterprises are becoming more and more relevant. In the course of the study, the authors analyzed the current problems of universities and enterprises, which allowed them to propose the creation of a smart cluster. The authors demonstrated the interaction of cluster participants using the example of education. The study showed that it is with such a tool that it is possible to solve the current problems of the participants, and in general, to improve the quality of education, the well-being of the region and, as a result, when scaling up, the well-being of the country and its image and culture on the world stage. The study showed that only through joint efforts and cooperation between universities, employers, research institutes and the state, it is possible not only to improve the quality of education but also to provide enterprises with a qualified workforce on a permanent rotation basis than to increase the competitiveness of business. This will allow research institutes and universities to raise funding, which can be directed not only to maintaining the current state but also to the development and introduction of resource-saving technologies, which we see as further research methods.
Economic Policy of Industrial Development and Investment Approach to the Analysis of the National Economy
Authors: Koval Viktor , Hrymalyk Andrii , Kulish Anna , Kontseva Valentyna , Boiko Nataliia , Nesenenko Pavlo
Published: July 2021

The article is devoted to a critical analysis and scientific search for alternative options for the country's economic development along the path of technological modernization and structural restructuring of the national economy. The purpose of this article is to consider the investment approach to the analysis of the economy in the context of modern political economy. As a result of the critical analysis, an investment approach to the analysis of the economy was used to theoretically substantiate the fundamental possibility of the development of industrial capitalism in economic macro-region, including Ukraine. Based on the investment approach to the analysis, M.I. Tugan-Baranovsky convincingly showed the fundamental possibility of the development of industrial capitalism, which is capable of creating a corresponding internal market for itself in the process of industrialization. First of all, this can happen due to the outstripping growth in investment demand for means of production. The most important reason for the unrealized industrial potential is the initially incorrect strategic formulation of the problem of economic transformations and the associated erroneous choice of the target of economic reforms. The historically specific goal of economic transformations should not be an abstract market economy, but the development of industrial capitalism, which determines the development of a solution to the problem of a radical change in the target of economic reforms, which should be directly related to the development of industrial capitalism and the corresponding renewal of the tools of the state's economic policy.
Management decisions to support and maintain the socio-economic development of the territories
Authors: Bobrovska Olena Yu. , Durman Mykola O. , Kravchenko Тetyana A. , Nekriach Anastasiia I. , Diegtiar Oleg A.
Published: July 2021

The basis of the formation of a theoretical-methodological and practical reason for making effective management decisions to support and maintain the process of socio-economic development of territories is studied in the article. It was found that in order to solve this problem, it should be necessary to form an effective management policy through the improvement of mechanisms to support and maintain the process of socio-economic development of territories in the context of significant changes in the format of national and municipal management of territorial communities. The essence of the “socio-economic development of territories” category has been clarified. The functional responsibilities of subjects of the system of socio-economic development of territories supporting and maintaining the process of socio-economic development of territories by making effective management decisions are systematized. The main characteristics of the elements of the system of socio-economic development of the territory are summarized and it is concluded that the key for making management decisions is planning, mechanisms of public governance and diagnostics of the effectiveness of the developed system of socio-economic development of the territory. It was concluded that the process of supporting and maintenance management decisions on the socio-economic development of the territories of Ukraine is a complex, multidimensional and mutually agreed system, which includes many elements and relationships between them and the basis for the functioning of which is the effective distribution of functional responsibilities among the subjects and objects of this system.
Combating corruption in the public sector: international legal standards and their implementation in the legislation of Ukraine
Authors: Vaitsekhovska Oksana , Iakymchuk Nataliia , Shchokin Yuri , Vorotina Nataliia V. , Korchak Nataliia M.
Published: July 2021

Nowadays, one of the reasons for the ineffective fight against corruption in the budget system is certain discrepancies and inconsistencies between the legal components of the mechanism for countering this anti-social phenomenon. The lack of a clear definition of the limits of competence of participants in the budget process, discretionary powers in the distribution and expenditure of budget funds, conflicts in budget legislation, and the lack of real competition in the field of public procurement clearly form the main corruption risks for all participants in these legal relations. The purpose of the study was to analyse the international legal mechanisms for combating corruption and find ways to implement them in Ukrainian legislation. The development of the national anti-corruption policy of Ukraine in the public sector as a subject of international anti-corruption law is determined by a number of the following national and external factors: 1) Ukraine's accession to the universal and regional conventions on combating corruption, compliance with which constitutes the main prerequisite for Ukraine's entry into the global space; 2) Ukraine's implementation in national legislation of anti-corruption international standards developed by international intergovernmental and non-governmental organisations; 3) adaptation of national legislation to European standards within the framework of the signed association agreement between Ukraine and the EU of 2014; 4) cooperation of Ukraine with international organisations, within which the international anti-corruption policy is developed and formed; 5) activities in the field of combating corruption of international non-governmental organisations, among which Transparency International constitutes an important element of the legal mechanism of the international anti-corruption legal order; 6) Ukraine’s international anti-corruption obligations to international financial institutions; 7) Ukraine's participation in international conferences and summits on anti-corruption issues; 8) Ukraine's cooperation with other states in providing relevant bodies of foreign states and receiving information on preventing and combating corruption; 9) national historical and political factors.
Formation of the Regional Marketing Strategy for the Modern Transformation of Public Administration
Authors: Kudrina Olha , Husarina Nataliia , Satyvaldieva Baktygul , Kopanchuk Volodymyr , Kopanchuk Olena , Maievskyi Yurii
Published: July 2021

The article examines the essence and tasks of regional marketing in the modern transformation of public administration. The main groups of regional marketing strategies are characterized: image marketing, attractiveness marketing, population marketing, infrastructure marketing; there is high competition.The importance of forming the region's marketing strategy in the context of international globalization and hyper circulation of the digital and information environment is noted. An algorithm for assessing the competitiveness of a region is presented, and a process model of the mechanism for implementing a regional marketing strategy is considered.
Performance audit in the public sector: Domestic and foreign experience
Authors: Isaev Eli A. , Fedchenko Elena A. , Gusarova Lyubov V. , Polyakova Olga A. , Vasyunina Margarita L.
Published: July 2021

The study is devoted to the problems of organising a state efficiency audit in the Russian Federation, which is a key tool for assessing the utilisation of public resources and the degree of achievement of the country's socio-economic goals. Based on the analysis of foreign practices, the study of problematic aspects of the organisation and implementation of state financial control, such as the audit of the efficiency of the use of public resources, was carried out. The purpose of the study was to investigate the essence and organisational and methodological aspects of conducting such a type of financial control as a performance audit in the public sector of the Russian Federation. In the course of the study, empirical research, comparative and statistical research, synthesis of theoretical and practical material were used. Methods of grouping and classification were used in the processing and systematisation of information. The problem of efficient use of public resources is one of the most pressing issues of the budget process in the Russian Federation. In these conditions, the role of state financial bodies is more important than ever, the purpose of which is to ensure the expediency, legality, and efficiency of the generation, distribution, and use of budget resources.
Theoretical problems of the legal nature of the loan agreement and its correlation with the loan agreement
Authors: Tur Olga , Kravchyk Marta , Polonka Ivanna , Levytska Oksana , Pshoniak Mariia
Published: July 2021

A money loan agreement is an independent type of civil law contract. It is described by one-sided obligations of the parties, reality, dispositive payment, and dispositive urgency. The paper provides a comprehensive study of the loan agreement, in particular the money loan agreement, solving theoretical and practical problems of legal regulation of the institution of loan obligations. The analysis of judicial practice and civil law legislation of Ukraine regulating the institution of credit is carried out. The genesis of the concept and features of the development of loan relations and the money loan agreement, its correlation with the loan agreement, are clarified. Based on the conducted research, theoretical conclusions are formulated and proposals are developed to improve the legal regulation of relations arising based on a loan agreement. It was stated that since the adoption of the European integration course by Ukraine, relations are increasingly developing, based on which loan agreements and credit agreements in particular are concluded. To overcome differences in their application, it is necessary to provide the loan agreement with the Civil Code of Ukraine with positive legal regulation so as not to apply the reference rules that relate to the loan agreement.
Peculiarities of the forestland taxation system
Authors: Koshkalda Iryna , Stupen Nazar , Anopriienko Tetiana , Stupen Oksana
Published: July 2021

The Forest resources are multifunctional natural resources. It is difficult to overestimate their importance in the life and development of society. Forest resources are an integral part of the ecosystem, and they are a source of energy and food, a protector against the negative effects of nature and human activity. Therefore, it is advisable to determine the value of forest resources and corresponding land plots. The valuation of land plots takes into account the different functions of forests, as well as the different types of income that can be derived from forestry activities. Thus, in the process of forestland taxation, a system of taxation is applied, which is based on a comprehensive approach, i.e. the forestland tax is a combination of land tax and rent, determined under the tax legislation