bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGEMBALIAN ASET KERUGIAN NEGARA PERKARA KORUPSI DALAM PEMIKIRAN IUS CONSTITUENDUM
Authors: Darmawati Darmawati
Published: June 2023

Keberhasilan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi juga dilihat dari tingkat keberhasilan dalam hal pengembalian aset kerugian Negara. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pengembalian aset kerugian negara akibat korupsi dan melihat Pengaturan Pengembalian Kerugian Negara dalam pemikiran ius constituendum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana mengkaji dan menganalisis norma yang terkait dengan pengembalian aset kerugian Negara dalam peraturan perundang-undangan. Hambatan Pengembalian Aset Kerugian Negara akibat korupsi dipengaruhi oleh faktor substansi dan struktur hukum yang masih memiliki celah dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Adapun pengaturan mengenai pengembalian kerugian negara di masa yang akan datang yaitu dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menambahkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP dalam pidana pokok berupa pengembalian kerugian keuangan negara.Kerugian Negara, Korupsi, Ius Constituendum
KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA
Authors: Jamil Abdul , Zainuddin Asriadi
Published: June 2023

Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, Teori yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu Teori kepastian hukum, tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan alasan karena penulis ingin mengkaji norma yang terkait dengan masalah konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia serta mengamati berbagai perkawinan yang tidak dicatatkan pada Masyarakat Islam Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis kajian kualitatif yang bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah metode pendekatan socio-legal (socio legal study).

Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa Kontruksi hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih menimbulkan ambigu dalam penerapannya, dan belum adanya ketegasan dalam penegakannya, sehingga sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya.
Optimalisasi Peran Koperasi Nelayan Melalui Kolaborasi dengan Fintech (Studi Di Koperasi Mina Bahari â€˜45 Pantai Depok Bantul)
Authors: Rusmala Ratnawati Erna Tri , Alviolita Fifink Praiseda , Fithrian Luthfan Gusti Fadhil
Published: June 2023

Abstrak

Masyarakat pesisir di kampung-kampung nelayan di seluruh wilayah Indonesia sangat berpotensi untuk diberdayakan guna mengoptimalkan kekuatan ekonomi rakyat. Hal tersebut selaras dengan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, problematika yang dihadapi Koperasi Mina Bahari â€˜45 Pantai Depok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu koperasi nelayan berbadan hukum yang ada di Indonesia yakni selain persoalan penguatan lembaga juga permodalan dalam hal pembiayaan juga persaingan dengan rentenir. Guna mengatasi permasalahan tersebut, penulis betujuan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi peran koperasi nelayan sebagai lembaga berbadan hukum dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di masa depan untuk menjangkau masyarakat pesisir yang diklasifikasikan sebagai masyarakat unbankable.

Key-words: Masyarakat Pesisir, Koperasi Nelayan, Revolusi Industri 4.0
Eksistensi Trade Facilitation Agreement dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization
Authors: Habie Romi
Published: June 2023

Politik hukum nasional Indonesia dalam perpektif Hukum Perdagangan Internasional tidak akan terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia artinya banyaknya aspek yang menjadi penghambat berkaitan dengan industry manufakur dan tingginya biaya transportasi dari setiap daerah. Sehingga, dalam implementasi TFA WTO Indonesia meski telah meratifikasi dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization hanya saja dalam praktek Indonesia belum sepenuhnya menerima klausula-klausula TFA WTO dengan berbagai alasan tersebut. Eksistensi negara tidak hanya di tunjukan dengan membuat perjanjian dan ratifikasi serta penyedian Trade Facilitation Agreement akan tetapi memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan dari lahirnya regulasi dan penerapannya agar setiap tindakan hukum yang di lakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat indonesia.
IMPLEMENTATION OF LEGAL PRODUCT AGREEMENT PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA INSURANCE (SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS)
Authors: Suradinata Poetri Enindah , Fitriani Fitriani , Parera Zegovia
Published: June 2023

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum perjanjian produk â€œSmartLink Flexi Account Plusâ€ di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Dimana program produk memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tertanggung dengan memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat asuransi jiwa dan nilai investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari pihak-pihak terkait yaitu perusahaan dan pelanggan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Jayapura. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nasabah asuransi jiwa â€œSmartlink Flexi Account Plusâ€ mendapatkan jaminan manfaat asuransi jiwa sampai dengan usia 100 tahun/seumur hidup, manfaat asuransi tambahan (riders) dan manfaat nilai investasi polis all in one. Dengan dilaksanakannya perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung, dimana perusahaan asuransi atau penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi asuransi apabila terjadi risiko asuransi kepada tertanggung dan mengembalikan nilai investasi yang terbentuk, maka kewajiban Tertanggung adalah membayar premi. . Bentuk perjanjian tertulis dalam buku polis asuransi.
EXECUTION OF CONVICT CONFISCATED EQUIPMENT GOODS OF HUMAN TRAFICKING
Authors: Sugiyanto Mona Lasisca , Muchtar Syamsuddin , Azisa Nur
Published: June 2023

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Perdagangan orang memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi guna memberikan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku. Restitusi dihitung oleh LPSK sebagai lembaga mandiri yang obyektif menilai kerugian materil terhadap korban dan nilai restitusi. Rumusan masalahnya meliputi pengaturan terkait restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dan pengaturan yang ideal guna optimalisasi pembayaran restitusi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan terkait restitusi tindak pidana perdagangan orang telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi dan juga aturan teknis pembayaran terkait restitusi itu sendiri. Namun terkendala terhadap pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapat perintah dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan yang ideal untuk jaksa penuntut umum guna optimalisasi pembayaran restitusi yaitu dengan mengoptimalkan mekanisme konsinyasi restitusi yang tidak terbatas terhadap uang tunai melainkan juga dilakukan terhadap harta kekayaan terpidana untuk mengantisipasi kesulitan mekanisme penyitaan setelah putusan pengadilan.
PELAKSANAAN AANMANING PADA PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN VERSTEK LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA
Authors: Shara Made Cinthya Puspita
Published: June 2023

Arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif, harus ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan untuk menggunakan Lembaga Arbitrase pada perkara perdata dikedepannya. Adapun pada penelitian ini akan membahas mengenai, pelaksanaan putusan melalui teguran (aanmaning) berdasarkan Putusan Arbitrase yang diputus secara Verstek. Rumusan masalaha dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana proses serta produk hukum atas Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana proses serta produk hukum atas penyelesaian sengketa perdata dan bagaimana pengaturan atas pelaksanaan aanmaning pada perkara wanprestasi dengan Putusan Verstek berdasarkan Lembaga Arbitrase Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pandangan substansial. Hasil dalam penelitian ini bahwa Putusan Arbitrase bersifat bersifat final and binding yang artinya akan langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Hadir atau tidaknya salah satu pihak dalam persidangan Arbitrase tidak menghentikan persidangan, sehingga memungkinkan untuk Majelis Arbiter dapat memutus perkara secara Verstek. Upaya selanjutnya adalah proses terguran (aanmaning) sebanyak tiga kali, jika lawan tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Hal tersebut penting untuk tetap diterapkan meskipun pada perkara Arbitrase, sebagai upaya dalam melunasi kewajiban pihak yang kalah dalam persidangan.
MEMINIMALISIR KECANDUAN MELALUI KONSEP REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Authors: Darmawati Darmawati , Zainuddin Asriadi
Published: June 2023

Pecandu narkotika dalam persfektif hukum merupakan pelaku pidana, namun bila kita mencermati lebih seksama dapat dikatakan bahwa mereka merupakan korban dari perkumpulan peredaran gelap narkotika. Pecandu narkotika merupakan narapidana yang memerlukan treatment khusus berupa terapi untuk menghilangkan dan menghentikan maksud untuk mengkonsumsi narkotika dan menggantinya dengan perilaku bermanfaat lainnya. Pecandu narkotika membutuhkan penanganan yang berbeda dalam hal proses pemidanaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melalui Pasal 59 mengamanahkan tanggung jawab untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi para pecandu.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui alur pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dan menemukan sebuah konsep rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam meminimalisir ketergantungan akan obat-obatan terlarang Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Kota Gorontalo masih dilaksanakan di Lapas umum dengan tetap berkordinasi dengan BNN dan Rumah Sakit Tombulilato. Konsep dalam hal pelaksanaan rehabilitasi untuk meminimalisir ketergantungan narkotika yaitu dengan cara mengelompokkan berdasarkan tingkat kecanduan narapidana narkotika berdasarkan hasil assessment awal yang telah dilakukan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pascarehabilitasi terhadap para klien narkotika untuk melihat apakah klien tersebut benar-benar sudah sembuh atau tidak.
SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN
Authors: Mote Herry Hendri Fernando , Pieter Salvadoris
Published: June 2023

Abstrak

Pemenuhan kebutuhan terhadap tanah merupakan hak dasar bagi setiap manusia, yang diwariskan secara turun temurun. Disamping tanah mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial oleh sebab itu pasti sitiap orang maupun kelompok masyarakat akan memepertahankan tanah yang dimilikinya dengan berbagai cara jika ada yang mengancam ataupun menganggu kepemilikan tanahnya. Pentingnya tanah sehingga Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang dialami masyarakat, untuk memberi efek jerah bagi para pelanggar.  Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan bahwa ada berbagai aturan yang dapat dipakai dalam membrikan sanksi bagi pelanggar yang memanfaatkan tanah tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak. adapun juga penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan tanah tanpa ijin yang berhak atas tanah dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan hidup, sehingga terdorong melakukan perbuatan yang melanggar hukum
Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Polewali Mandar
Authors: Wulan Retno , Pieter Salvadoris
Published: June 2023

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Polres Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif karena pihak penyidik dalam melalukan memeriksaan terhadap salah satu pelaku anak yang telah melakukan delik kesusilaan yaitu penyidik melakukan pengehentian penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, jadi hal yang dilakukan penyidik tersebut adalah diluar dari kewenangannya karena yang berwenang menentukan seseorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis hakim.
Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Authors: Suitela Marikas Bertha , Alputila Marlyn Jane
Published: June 2023

Pada masa sekarang ini masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyembabkan dampak pada kesehatan anak dan trauma yang berkepanjangan bahkan sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu dengan memberikan restitusi terhadap anak tersebut. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, dan lapangan serta menganalisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa dasar hukum untuk melaksanakan permohonan restitusi adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kepada pemerintah atau penegak hukum dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak. bahwa anak yang telah menjadi korban tindak pidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Dan di Kabupaten Merauke untuk penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum terpenuhi, karena masih ada terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu di Kabupaten Merauke sendiri belum adanya LPSK yang membuat penuntut umum kesusahan untuk menentukan jumlah biaya dari restitusi. Pemerintah diharapkan dapat membuka perwakilan LPSK di Kabupaten Merauke sehingga pemberian kompensasi dan/atau restitusi ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Upaya Birokrasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sekitar Taman Nasional Wasur
Authors: Yusuf Andi Patta , Saragih Dapot Pardamean
Published: June 2023

Taman Nasional Wasur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melekat didalamnya.Pada saat iniumumnya mengalami berbagai permasalahan dihadapi dimana telah terekam dalam media informasi yaituperburuan hewan sejenis kanguru, rusa, cenderawasih dan pembakaran di wilayah hutan seperti datamenunjukkan kejadian kebakaran hutan sejak agustus hingga september 2019 ada sekitar 44 titik api diTaman Nasional Wasur (TNW) Merauke. Permasalahan tersebut merupakan aktivitas masyarakat secarameramu dalam melangsungkan hidupnya untuk menopan perekonomian keluarga. Keberadaan TamanNasional Wasur disyaratkan birokrasi pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat sekitar tamannasional wasur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya birokrasi pemerintah dalampemberdayaan masyarakat lokal. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber dataprimer dan sekunder. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan angketpertanyaan secara mendalam.Teknik Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan danmenyimpulkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaankepada masyarakat sekitar taman nasional wasur terdapat beberapa upaya dilakukan dengan adanyakegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat seperti: pemberian bantuan pengembagan usahaekonomi produktif, mengola penyulingan minyak kayu putih dan mengelola budidaya anggrek danpengembangan usaha jasa wisata. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat memberikan nilai tambahterhadap perekonomian masyarakat lokal dan mengalihkan aktivitas masyarakat sebelumnya merusakhutan yang dilindungi menjadi aktivitas pembangunan masyarakat
Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Usaha Tani Perkotaan
Authors: Usman Muhammad Iqbal , Hasan Muhammad , Kamaruddin Citra Ayni , Nurdiana N , Nurjannah N
Published: June 2023

This study was structured to examine the model of community empowerment through the concept of urban farming in the Orchid Women Farmer Group (KWT) in Bara-Barayya Village, Makassar District, Makassar City. This study aims to determine how effective community empowerment is in urban farming. This study was compiled using qualitative analysis and then described by descriptive writing method. Purposive sampling is a sampling method in this study. Informants in the study included the Orchid Women Farmer Group (KWT), agricultural extension workers and the Makassar City Food Security Service. The researcher describes the empowerment model in the community using the CIPOO model approach (content, input, process, output, and outcome). The results of the study show the community empowerment model if in that approach, there is an approach that has not been fulfilled. However, the results of empowerment in urban farming at the Orchid KWT, run effectively and are carried out as they should, so that people who participate in these activities will be more concerned in utilizing the surrounding resources and increasing community harmony in one area.
Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Authors: Tambaip Beatus , Moento Paul Adryani , Tjilen Alexander Phuk
Published: June 2023

This This study aims to determine the participation of the community in Kampung Getentiri, Jair District, Boven Digoel Regency in Development Planning Meetings. Observational techniques, interviews, and documentation were used to collect data. The collected data was analyzed descriptively and qualitatively. The study found that although Musrembang had been conducted and generated enthusiasm among most of the community who are mostly farmers, community participation in Musrembang was still lacking. Inter-community relations were not communicative enough, and there was a lack of active involvement in providing suggestions. In terms of tokenism, the community participated in Musrembang to give their input and opinions on development plans, but the feedback provided was only formal and not followed up, giving the government greater control over development programs. This highlights the need to strengthen community participation in the planning and implementation of development, ensuring that their feedback is not merely a formality but also taken into consideration in decision-making. Furthermore, in terms of the community's power in development planning in Kampung Getentiri, the community has power in development planning. They are involved directly in the initial meetings with the village head and Musrembang and are enthusiastic about providing input. The results of Musrembang give the community authority to participate in implementing development programs, although they are still monitored by the village authorities.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Authors: Purnama Erwin N , Tambaip Beatus , Jalal Nur , Saragih Dapot Pardamean
Published: June 2023

The purpose of the study was to find out how the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2018 concerning the Management of Regional Property, the problem of assets, especially motor vehicles controlled by users who have moved from the previous Regional Equipment Work Unit to a new office and have not reported these assets. The method used is qualitative descriptive and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research conducted, that the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2018 concerning the Management of Regional Property has not gone well. Regarding communication related to the implementation of regional regulations on the management of regional property, there are still annual records that cannot all be detected, making it difficult to find data. In terms of resources, there are still many asset users who are not aware of reporting to the asset field, similarly, the resources actually needed for asset management are still insufficient, there is a lack of archivists as managers of Regional Property records, there are only archivists and staff who do not have archival training. The bureaucratic structure has so far gone well enough that there are no significant problems.
Dinamika Kedudukan, Peran Dan Status Perempuan Suku Asmat Pendekatan Arena Kultural Pierre Bourdieu
Authors: Samderubun Godefridus , Izdiha Anis
Published: June 2023

Asmat Tribe women are faced with a subordinate position because of the social transformation that has occurred in Asmat Tribe due to the intervention of 'outsiders'. The existence of the Asmat tribe is an attraction for missionaries, countries and also other practitioners who attend with their own goals. This study describes the phase of social transformation that occurred in Asmat Tribe which has changed the social construction of the status, role and position of women in it. The research method used is a qualitative descriptive analysis method that focuses on Pierre Bourdieu's theory of the cultural arena as a rationale. The results of the study show that the status, role and position of women experience a dynamic change from a dichotomous pattern to a subordinate one due to the interference of "outsiders". In the phase before the missionaries arrived, social roles within the Asmat tribe were not only determined by gender and kinship but also skills and knowledge, whereas during the missionary phase, women began to accept subordinate behavior because the teachings in the Bible seemed to legitimize the existence of male roles. -males are taller than females. Likewise, when the state came to the Asmat, women were increasingly entangled in domestic terms as the main space for women.

Asmat Tribe women are faced with a subordinate position because of the social transformation that has occurred in Asmat Tribe due to the intervention of 'outsiders'. The existence of the Asmat tribe is an attraction for missionaries, countries and also other practitioners who attend with their own goals. This study describes the phase of social transformation that occurred in Asmat Tribe which has changed the social construction of the status, role and position of women in it. The research method used is a qualitative descriptive analysis method that focuses on Pierre Bourdieu's theory of the cultural arena as a rationale. The results of the study show that the status, role and position of women experience a dynamic change from a dichotomous pattern to a subordinate one due to the interference of "outsiders". In the phase before the missionaries arrived, social roles within the Asmat tribe were not only determined by gender and kinship but also skills and knowledge, whereas during the missionary phase, women began to accept subordinate behavior because the teachings in the Bible seemed to legitimize the existence of male roles. -males are taller than females. Likewise, when the state came to the Asmat, women were increasingly entangled in domestic terms as the main space for women.
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Authors: Syahruddin Syahruddin , Kontu Fransin , Tambajong Hesty , Adam Aenal Fuad
Published: June 2023

Realizing people's welfare is one of the goals of national development. The Birth Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2014 concerning Villages provides new opportunities for village communities to develop their capacities and abilities as subjects of development, and one of the elements that helps improve the standard of living of village communities is the provision of village funds. The purpose of this study is to describe community empowerment in managing village funds and to analyze the factors that influence village fund management on the level of community empowerment in Erambu Village, Sota District. Purposive sampling was used to identify informants in this study, which used a qualitative descriptive methodology. The results of the study show that community empowerment in managing village funds in Erambu Village has been going well. In the planning stage, the community has participated in conveying programs, activities, and development needs that will become development priorities in village-level musrenbang activities. Furthermore, in the implementation stage, the village community also played a role; although there were still frequent miscommunications with village officials, this did not become a serious obstacle that hindered the implementation of activities. In the supervision stage, the community has also been involved, although it has not been maximized due to educational factors and public awareness of supervision over the management of village funds, which is still low. The factors that influence community empowerment in managing village funds in Erambu Village are leadership, communication, and community education.
SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE
Authors: Irawan Andri
Published: June 2023

E-government merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektonika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, serta melihat faktorfaktor apa yang menghambat dalam penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang masih kurang dan butuh pengembangan serta perbaikan lebih lanjut agar pelayanan publik yang berbasis e-government ini dapat tercipta. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya support pemerintah dalam bentuk peraturan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian ditambah dengan masih lemahnya kemampuan dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya infrastuktur yang menjadi unsur penting dalam menciptakan pelayanan publik berbasis elektronik. Dari segi manfaat yang didapat setelah menerapkan sistem pelayanan berbasis e-government adalah pemerintah dapat meningkatkan efektifitas dan transparansi pelayanan demi terciptanya good governance. Dengan adanya sistem e-goverment ini memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat dalam pengembangan e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke adalah masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, infrastruktur yang terkendala dengan wilayah geografis, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan mindset masyarakat yang lebih merasa nyaman dengan sistem manual daripada yang berbasis elektronik.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS APBD KABUPATEN MERAUKE
Authors: W. Ririhena Samel , Fitriani Fitriani
Published: June 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Akuntabilitas Publik, partisipasi public, dan transparansi publik terhadap kualitas APBD di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan penelitian yaitu metode survei. Pengumpulan data penelitian menggunakan angket/kuisioner. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling di mana sampel dalam penelitian ini terdiri dari unsur organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi public, institusi akademik, perguruan tinggi dan media masa di Kabupaten Merauke sebanyak 85 responden. Analisis data yang di gunakan adalah statistic regressi berganda untuk mengukur tingkat pengaruh dari variable-variaibel penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi antara Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi terhadap kualitas APBD Kabupaten Merauke. Kata Kunci: Good Governance, Kualitas APBD
EVALUASI PROGRAM TRANSMIGRASI (STUDI KASUS PROGRAM TRANSMIGRASI DI DISTRIK KURIK, MUTING DAN SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE
Authors: Adi Pradana Rinno Bahari
Published: June 2023

This study aims to describe the transmigration program evaluation in Merauke. To get the data of the study, researchers interviewed 11 informant Data analysis using the method of qualitative analysis, this study used a descriptive approach with qualitative methods. The research found that the transmigration program in Merauke runs according to the purpose of transmigration i.e. equitable population, leveling construction, as well as boost the economy of the community trans or local communities. But there are still some areas that are still lags behind resettlement in the area due to its geographical conditions other resettlement, transmigration program overall in Merauke has succeeded in the development of the region, as well as the successful to improve the perkonomian of the society and some areas of transmigration has developed into the center of the new economy and became the new administrative region. The findings in the field indicates that there are other factors that also helped the success of the transmigration program, namely the existence of crosscutting activities of the economy so that the economy of the society can be increased when viewed from before the transmigration until after the resettlement. Keywords: evaluation, the transmigration Program.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR / BPN ) KABUPATEN MAROS
Authors: Yusuf Andi Patta , Ibrahim Muh. Akmal , Syahribulan Syahribulan
Published: June 2023

Bureaucratic Reform in Public Service has been known in this case the land service is still convoluted and the process spent a long time indicating not yet in accordance with procedure established by BPN. This study aims to examine the implementation of bureaucracy reform in public service at the Office Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maros Regency based on Bureaucratic Reform Strategy. This research uses qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data. The result of the research shows that the implementation of bureaucratic reform in public service at the Office Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maros Regency can not reach the public service in the field of land according to the procedure as determined by the head of national land agency about service standard and land arrangements in land certificate management, this is caused by many priority programs given directly from the center in addition to the routine services faced to make the workload over due to the availability of human resources in this case the employee of the meter there are only seven people while the land who want to be measured that the number of fields is quite large approximately + 9354 fields every year and in the implementation of reforms in areas that can not be done that is recruitment of employees. Recruitment of these employees is the authority of the center so that it can hinder land services to the community.
ANALISIS LAJU PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2017
Authors: Bano Rafly Parenta Bano Parenta
Published: June 2023

Until 2017, Papua was the only province in Indonesia where human development was classified aslow at 59.09. However, the speed of human development in the last three years is the highest in Indonesia. The purpose of this study is to determine the speed of human development in Papua during 2015-2017 and comparison with other provinces in Indonesia and predict how many years it will take so that human development in Papua can be equal to that of other provinces. Although this study only uses a very simple descriptive analysis method, but by applying the velocity formula of two moving objects it can produce important information to develop strategies to boost human development in Papua. As a result, President Jokowi's development policy in Papua made the speed of human development in Papua Province ranked first (top movers) during 2015-2017 with its an average annual speed is 1.36 percent per year. This achievement is higher than the achievements of West Papua and Maluku Provinces. It means that assuming a human development situation such as this period, within the next 15 years, human development achievements in the Papua Province will be able to outperform human development in West Papua and Maluku Provinces.
ETIKA BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MERAUKE
Authors: Rismawati Rismawati , Oja Hubertus
Published: June 2023

This study aims to determine the ethics of the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency. The population in this study were employees at the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency, amounting to 70 people and the sample used was 40 people using the simple random sampling formula. This research uses quantitative re search. The test uses multiple linear regression analysis with variable measurements using a Likert scale and processed using the software SPSS 21 for windows. The results of this study indicate that partially understanding has a positive and significant effect on the ethics of the bureaucracy in the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency. Partially appreciation has a positive and significant effect on the bureaucracyâ€™s ethics in the Merauke District Population and Civil Registration Service. Partial practice has a positive and significant effect on the bureaucratic ethics of the Merauke Regency Population and Civil Registration Service. Simultaneously understanding, appreciation and practice have a positive and significant effect on the bureaucratic ethics of the Merauke Regency Population and Civil Registration Service.
Strategi Pengembangan Objek Wisata Taman Bambu Mandira Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
Authors: Roy Fransiskus , Serano Vinsenco R.
Published: June 2023

Atractions in a place where we can find continuity and harmony with the environment. The porpuse of this study is to describe how the Departement of Tourismâ€™s strategy in developing Mandira Bamboo Park attractions to inprove the communityâ€™s economy. The research method used is a descriptive qualitative technique to explain how the impact of the of the development of the Mandira Bamboo park for the economi of the community. Based on the results of the study that the strategy of the department of tourism in developing the Bamboo Park Mandira tourism object is currently not running optimally because this attractions is newly formed and is also an individual property so that government intervention is very limited or not fully accommodate by the government. Mandira Bamboo Park has emprowered the Tanah Miring community, such as giving an opportunity to the community to open a business increasing its economy, although the impact of attractions in boosting the economi has not been felt by the community as a whole, but processors remain optimistic to develop these atractions.
Pelayanan Proses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (KTP-el)
Authors: Dewi Desilia Purnama , Harjoyo Harjoyo , Irawan Rudi
Published: June 2023

Layanan administrasi kependudukan yang berlangsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildi Kabupaten Karawang mengalami keterlambatan penerbitan KTP-el, sebagian warga yangmelaksanakan perekaman KTP-el pada Kecamatan masing-masing, kenyataannya di lapangan masihbanyak warga yang belum mendapatkan KTP-el dikarenakan penerbitan melebihi waktu yangditetapkan.Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji pemahaman Pelayanan dalam Proses Penerbitan KTP-eldan secara khusus untuk mengetahui pelayanan dalam proses penerbitan KTP-el pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang serta solusinya kepada masyarakat yang memiliki dataganda. Jenis penelitian adalah riset deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Metodepengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan memilih informan utama, observasi secaralangsung terhadap pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi hasil. Teknik analisis data menggunakantriangulasi sumber data. Berdasarkan pembahasan dan hasil mengenai pelayanan dalam proses penerbitanKTP-el bahwa alur pelayanan perekaman KTP yang telah terdaftar dalam basis data Kependudukan telahberjalan dengan baik melalui aplikasi SIAK, masalah yang terjadi yaitu terbatasnya blanko KTP-el yangberdampak pada keterlambatan dalam proses penerbitan KTP-el yang seharusnya dapat diselesaikandalam empat belas hari kerja serta pemberlakukan KTP-el seumur hidup dengan konsep layanan One DayService Catpil dijadikan media untuk mengajukan penunggalan data dan mengajukan penerbitan KTPelektronik baru.
Diagnóstico y tratamiento multidisciplinario de linfoma de células del manto
Authors: Idrobo Henry , Chinchía Matilde , Cancelado Sergio , Arrieta Elizabeth , Ahumada Fabián , Jaramillo Roberto , Ospina Juan Alejandro , Abello-Polo Virginia , Quintero Guillermo , Spirko Paola , Suárez Martha , Arévalo Mónica , Munévar Isabel , Borda Andrés , Perdomo Iván , Esguerra José Alejandro , Orduz Rocío , Romero Martha , Caro Sandra , Castro Carlos Alberto , Gálvez Kenny , Castellanos William , Patiño Bonell , Castillo Jorge J.
Published: June 2023

Introducción: dentro de los subtipos de linfoma, el linfoma de células del manto o anteriormente denominado linfoma linfocítico intermedio corresponde a 3-10% de los linfoma no Hodgkin de células B. El tratamiento se enfoca según la clasiﬁcación del paciente, edad, estado funcional y comorbilidades, lo cual está directamente relacionado con la capacidad de recibir un tratamiento intensivo o trasplante. Es importante homogeneizar conductas con el ﬁn de ofrecer las mejores alternativas bajo el contexto colombiano, pues actualmente existen diferentes opciones diagnósticas y terapéuticas, ﬁnanciadas en su mayoría por el sistema de salud colombiano.

Objetivo: estructurar una serie de consideraciones para el diagnóstico y tra-tamiento para LCM, en el contexto colombiano.

Métodos: se llevó a cabo un consenso formal de expertos, tipo mixto (Delphi/Nominal). Se caliﬁcaron las opciones de cada pregunta en dos rondas enmascaradas y una sesión abierta nominal. La información fue consolidada en Excel y analizada en STATA 13.

Resultados: se elaboraron 25 consideraciones para el diagnóstico y tratamiento de LCM. Participaron 22 médicos especialistas: 16 hematólogos y hemato-oncólogos, cuatro hemato-patólogos, un radio terapeuta y un especialista en medicina nuclear de Bogotá, Medellín y Cali, con experticia en la práctica de 10.5 años en promedio y quienes forman parte de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología.

Conclusiones: el consenso deﬁnió 26 consideraciones para el diagnóstico y tratamiento de LCM, según el contexto colombiano, dirigidas a profesionales de la salud con relación directa a esta patología. Se espera homogeneizar las conductas clínicas teniendo en cuenta este consenso y la literatura referida.
A PROSPECTIVE CLINICO-PATHOLOGICAL STUDY TO ESTIMATE HEARING LOSS WITH
DIFFERENT SIZE AND SITE OF TYMPANIC MEMBRANE PERFORATION IN PATIENT OF SAFE
CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA
Authors: Nigam R. , Hadke Neelam , Saluja Megha , Sharma Jyoti
Published: June 2023

Aim - 1) To study the demography of safe CSOM. 2) To study the etiology of TM perforation in safe CSOM. 3) To study symptomatology of TM perforation. 4) Audiometric evaluation of patient with different size and site of TM perforation. 5) To determine the frequency maximally involved with size and site of TM perforation. 6) To compare our study with previously done studies. The study group includes 50 patients with safe CSOM, who presented over a Methodology – period of 18 months, who underwent audiometric evaluation (PTA) of different size and site of TM perforation. Result and Conclusion – The observation and results of study concluded that there is a significant correlation of hearing loss with TM perforation.
EXOSOME: EMERGING BIOMARKER FOR CANCER DIAGNOSIS AND THERAPY
Authors: Mahajan Pradeep , Kulkarni Ajit , Waghdhare Shweta , Mahajan Sanskruti , Subramanian Swetha
Published: June 2023

Cancer is a leading cause of death worldwide and cancer incidence and mortality are rapidly growing. The prompt diagnosis and treatment for cancer require early screening. There are numerous cancer therapies have been develop such as surgery, radiotherapy, immunotherapy and chemotherapy. These treatment, however, have the ability to kill healthy cells and cause severe side effects. Exosomes are a subset of extracellular vesicles that are secreted by the dynamic, multistep endocytosis process. They transport a variety of functional molecules, including lipids, proteins, nucleic acids (DNA, messenger, and non-coding RNA), and metabolites that aid in intercellular communication. Exosomes have recently been shown to be effective diagnostic, prognostic, and predictive biomarkers. Exosomes have generated a lot of interest in the field of cancer treatment because of these qualities particularly as a biological carrier for certain drugs, inhibitors, antibodies and microRNA. Since specific content within exosomes originate from their cells of origin, this property allows exosomes to serve as valuable biomarkers. This article provides a summary of recent advances in the study of exosomal biomarkers and their role in cancer. We will also discuss the potential use of exosomes as diagnostic and prognostic biomarkers or predictors for various cancer therapeutic strategies. We also provide a brief overview of exosomes formation and function.
A COMPARATIVE STUDY ON MORPHOMETRIC ANALYSIS OF PLACENTA FROM NORMOTENSIVE AND HYPERTENSIVE MOTHERS
Authors: I Panigrahi , S Ray
Published: June 2023

Placenta is an anatomical and functional unit between the mother and the foetus. Human placenta is discoid, deciduate, hemochorial, chorioalla ntoic labyrinthine gland which connects developing embryo by umbilical cord to the endometrium of mother's uterus.[1]
STUDY OF CLINICAL PROFILE ELECTROCARDIOGRAPHIC AND ECHOCARDIOGRAPHIC CHANGES IN PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR ACCIDENTS'
Authors: Kumar Sinha Ashis , Sharma Nitish , Kumar Sinha Ashis
Published: June 2023

Cerebrovascular accident [CVA] or stroke is most common and devastating disorder. It is the second leading cause of death and third leading cause of disability. The study was a prospective study. Fifty patients with CVA admitted to a tertiary care center were enrolled in the study to examine the correlation between clinical profile, electrocardiographic and echocardiographic changes in patients with cerebrovascular accidents.
CASE REPORT ON PSYCHOSIS AFTER LEFT PETROSAL MENINGIOMA
Authors: Singh Deepshikha , Mittal Himani , Saha Sucheta
Published: June 2023

Meningiomas are the most common type of primary tumor of the central nervous system. The signs and symptoms of meningioma are dependent on the location of the tumor. Psychiatric symptoms can range from mood symptoms, anxiety, psychosis features, memory problems, and personality changes, and are usually related to the location of the meningioma tumor. Here we report a middle-aged lady with psychotic symptoms after resection of left petrous meningioma which lead to significant socio-personal dysfunction. She started treatment with antipsychotics. At 3 months of follow-up, the patient had no ideas of persecution or reference, had occasional hallucinations, and had a fair insight.
STUDY OF SPECIES IDENTIFICATION AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF VARIOUS
CLINICAL ISOLATES OF COAGULASE – NEGATIVE STAPHYLOCOCCI
Authors: Goyal Vidit , Gupta Vaishali
Published: June 2023

BACKGROUND- Interest in CoNS is increasing because of their role as pathogens in certain clinical conditions and their marked resistance to antibiotics. Frequent isolation of CoNS from the blood, other normally sterile body fluids, intravenous catheters and various tissues presents a recurrent interpretative challenge to both the clinician and microbiologist. The ubiquity of these organisms does present problems when one is faced with making a decision as to whether their isolation in clinical laboratory represents true infection or merely contaminant .AIM-The aim of this study was to isolate, identify and speciate coagulase negative staphylocci (CoNS) from clinical specimens, along with to find their resistance to antimicrobial agents with reference to their methicillin resistance .MATERIAL & METHOD - Various clinical specimens like blood, pus, wound swab, ascitic / synovial fluid, urine, cerebro spinal fluid were processed in laboratory following the standard protocol for isolation, identification and speciation of coagulase negative staphylococci. RESULT- Present study found, S. epidermidis to be most prevalent species of coagulase negative staphylocci from clinical isolates with 47.58% strains, followed by S. haemolyticus 26.06%, and S. lugdunensis 8.54%. S. saprophyticus was the most common of CoNS species from urinary tract infection cases. Methicillin resistant CoNS (MRCoNS) were detected by cefoxitin disk diffusion method Out of 234 strains of CoNS, 153 strains (65.38%) were detected as MRCoNS. Most of the MRCoNS were found to be resistant to penicillin (100%), ceftazidime (99.35%), amoxicillin-clavulanic acid (98.69%), cotrimoxazole (92.81%), gentamicin (88.23%).Susceptibility to vancomycin and pristinamycin was 86.93 % and 99.35% respectively while all the MRCoNS isolates were susceptible to linezolid. CONCLUSION - Vancomycin is the mainstay of therapy in MDR MRCoNS infections and should be used judiciously. Looking at the possibility of emergence of resistance to the drug, newer agents like linezolid and pristinamycin might provide a valuable option for the treatment of MRCoNS infections. There is a need to have the knowledge and monitoring of antibiotic sensitivity pattern and formulation of definite antibiotic policy to improve the empirical approaches to the therapy of serious infections caused by CoNS