bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Persepsi Guru dan Siswa terhadap P5 Topik Pengelolaan Sampah di SMA Ibrahimy Wongsorejo
Authors: Utami Hardiyanti , Mutia Tuti , Sumarmi Sumarmi , Masruroh Heni
Published: February 2025

Tantangan masa depan menjadi perhatian khusus dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Kurikulum merdeka menjadi jawaban atas tantangan besar yang akan dihadapi. Namun, mewujudkan nilai pancasila dalam kurikulum merdeka bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya perubahan mindset dan persepsi yang baik terhadap kurikulum merdeka khususnya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 diharapkan mampu menguatkan pendidikan karakter siswa agar menjadi bekal di masa akan datang. Pelaksanaan P5 yang belum optimal menjadikan penelitian ini perlu dilakukan. Persepsi guru dan siswa terhadap P5 menjadi bagian penting yang perlu dikaji untuk menunjang keberhasilan P5. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi guru dan siswa terhadap P5 topik pengelolaan sampah. Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan berupa survey dengan intrumen penelitian angket. Responden berjumlah 66 siswa dan 9 guru di SMA Ibrahimy Wongsorejo. Hasil penelitian menunjukkan persepsi guru pada indikator memahami P5 tergolong sedang, persepsi guru dalam mempersiapkan ekosistem pendukung di sekolah tergolong sedang dan persepsi terhadap aktivitas mendesain P5 cenderung rendah hingga sedang. Persepsi siswa pada aspek pemahaman tergolong sedang, pada aspek sikap tergolong sedang dan pada aspek perilaku masih tergolong rendah. Hasil penelitian diharapkan menjadi perhatian agar pelaksanaan P5 tidak sekedar dilaksanakan tanpa memperhatikan tingkat keberhasilan dan kebermaknaan khususnya sebagai upaya peningkatan karakter Pancasila.
Peran Guru Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritualitas Peserta Didik Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak di MIN 6 BIMA
Authors: Muhlis Muhammad , Maemoenah Maemoenah
Published: February 2025

Permasalahan yang muncul di era globalisasi pada Pendidikan Indonesia adalah lemahnyapengetahuan agama, salah satu faktornya adalah mulai terabaikannyi nilai -nilai agama Islam dalamproses pembelajaran dan kurangnya akhlak siswa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian kualitatif Deskriptif. Apabila dilihat dari tempat penelitian dilakukan. Adapunsubjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru Akidah Akhlak, dan siswa MIN 6 BIMA.Sedangkan Objek penelitian ini adalah pembinaan dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual siswa.Data tersebut berasal dari wawancara observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti berperansebaga partisipan penuh, dimana peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data,penganalisis dan menjadi pelapor hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guruakidah akhlaq dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual siswa di MIN 6 BIMA mengarah padapembentukan akhlak melalui kegiatan keagamaan, pembiasaan dan pembelajaran di dalam kelas.Kegiatan keagamaan di MIN 6 BIMA dinilai sangat efektif, karena kegiatan yang dilaksanakandisekolah merupakan pembiasaan yang ditujukan sebagai bekal memperdalam keimainan,memperluas wawasan tentang Islam dan membentuk pribadi muslim dan muslimah yang mampumenyaring pengaruh negatif dari lingkungannya serta menjadi generasi muda yang berakhlakulkarimah dalam kehidupan sehari-hari.
Analisis Karakter Disiplin Siswa dalam Ekstrakurikuler Drum Band di Sekolah Dasar
Authors: Syifaurrahmat Muhammad Rizky , Nurmeta Irna Khaleda , Maula Luthfi Hamdani
Published: February 2025

Disiplin merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter disiplin siswa dalam ekstrakurikuler drum band di sekolah dasar. Penelitian ini berfokus pada dua aspek disiplin yaitu disiplin waktu dan disiplin perbuatan. Penelitian ini dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler drum band di SDN Pakujajar CBM Kota Sukabumi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler drum band memiliki karakter disiplin. Karakter disiplin ini meliputi disiplin terhadap waktu dan disiplin terhadap perbuatan. Disiplin waktu tercermin dari datang tepat waktu dan mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Disiplin perbuatan ditunjukan melalui kepatuhan terhadap aturan, tertib, bertanggung jawab terhadap alat masing-masing, saling menghargai dan bersungguh-sungguh saat latihan. Karakter disiplin tercipta karena adanya kebiasaan. Dengan ini, penelitian menunjukan bahwa ekstrakurikuler drum band di sekolah dasar memberikan peranan dalam membentuk karakter disiplin. Ekstrakurikuler drum band mampu menjadi sarana penanaman karakter disiplin yang bermanfaat dalam mempersiapkan diri siswa menghadapi dunia luar.
Kemerdekaan Belajar untuk Siswa: Studi Kritis dalam Perspektif Pedagogik Kritis
Authors: Agustiani Wati , Herlambang Yusuf Tri , Muhtar Tatang
Published: February 2025

The concept of learning freedom for students has become fundamental for achieving learning freedom so that students have critical thinking, freedom of expression, and student independence, especially in the educational context. The aim of the research is to comprehensively examine the concept of freedom of learning which is oriented towards a critical study approach with a theoretical basis as a reference which is seen from the correlation of freedom of learning and critical pedagogy reviewed from the perspective of experts in building paradigms and implementing the concept, problems in implementation from freedom to learn, especially in Indonesia, as well as the importance of freedom to learn for society to create superior people. This research uses the literature study method to process and elaborate various critically selected studies so that they are relevant to the discussion raised, which will produce quality discussion. The results of the research studied show several things in the context of freedom of learning in education which has a fundamental portion in building several characters such as critical thinking, freedom of expression and student independence, this is still lacking in the final results because both the quality of learning and the teaching staff are not yet able to is at that level with various kinds of obstacles so that the implementation of freedom of learning is not yet effective. In reality, students are still objects in education so that students become passive consumers of communication. With this, it is hoped that the research that has been carried out will be able to make a contribution in inspiring and improving implementation using a pedagogical approach.
Urgensi Pendidikan Karakter Berbasis Pedagogik Profetik: Sebuah Pendekatan dalam Menanggulangi Krisis Moral Siswa
Authors: Marlina Yayu Asih , Herlambang Yusuf Tri , Muhtar Tatang
Published: February 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensinya pendidikan karakter yang berorientasi pedagogik profetik dalam menanggulangi krisis moral siswa. Pembahasannya akan mengeksplorasi konsep pedagogik profetik, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan modern. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) yang akan mengelaborasi secara komprehensif referensi dari buku, jurnal penelitian, dan sumber-sumber lainnya dengan database Google Scholar dan Garuda untuk memperkaya data dan memperkuat pembahasan yang terbaru agar relevan dengan topik pembahasan. Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa pendidikan karakter yang berorientasi pedagogik profetik pada dasarnya bertujuan untuk menekankan pemahaman dan praktik nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan empati, pendidikan karakter ini dapat membentuk individu yang memiliki kesadaran moral yang kuat dan bertanggung jawab, serta mampu mengatasi kemerosotan moral dengan memperkokoh fondasi moral mereka sesuai dengan ajaran agama dan tradisi spiritual.
Analisis Penggunaan Model Problem Based Learning dalam Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD
Authors: Rosyidah Ulfiatur , Marzuki Ismail
Published: February 2025

Model pembelajaran problem based learning merupakan suatu proses pembelajaran yang memungkinkan siswa menjadi pemikir yang terbuka, reflektif, aktif, reflektif, dan kritis melalui kegiatan yang berhubungan dengan situasi dunia nyata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan metode problem based learning (PBL) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar, dan model PBL merupakan model berbasis masalah yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa.  Penelitian ini menggunakan systematic literature review dengan pendekatan kuantitatif.  Pada metode ini terdapat 5 tahapan yang dilakukan dalam tinjauan literatur sistematis ini.  Tahapan dari penelitian ini adalah identifikasi masalah, pencarian literatur, seleksi literatur dengan menggunakan 1 RQ, serta yang terakhir pelaporan hasil.  Penelitian ini dilakukan terhadap artikel ilmiah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Peneliti menggunakan Google Schoolar untuk pencarian sampel dan ditemukan sebanyak 10 artikel yang ditujukan untuk siswa sekolah dasar. Peneliti menggunakan metode komparatif kuantitatif untuk menganalisis hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dari minimal 25,60% menjadi maksimal 77,30% sehingga menghasilkan peningkatan yang signifikan sebesar 58,412%.
Implementasi Tahfidz dengan Metode Muri-Q di Madrasah Qur’aniyah Fastabiqul Khoirot Kendal
Authors: Rizki Adelia Cahya , Mustofa Triono Ali
Published: February 2025

Penelitian ini berfokus pada implementasi tahfidz dengan metode Muri-Q di Madrasah Qur’aniyah Fastabiqul Khoirot Kendal, yang menggabungkan ritme dan melodi, dinilai efektif dalam membuat proses menghafal lebih menarik dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode ini dapat meningkatkan kemampuan santri dalam menghafal Al-Qur’an, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan metode tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai penerapan metode Muri-Q. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Muri-Q memberikan dampak positif terhadap peningkatan hafalan Al-Qur’an pada siswa. Penggunaan media audio visual seperti Youtube dan speaker sangat membantu siswa dalam memahami nada bacaan. Terdapat enam faktor pendukung yaitu: metode yang familiar, lingkungan belajar yang kondusif, pendekatan makharijul huruf dan hukum tajwid, pembagian berdasarkan usia, program unggulan, penggunaan media audio visual juga berkontribusi pada keberhasilan metode ini. Metode Muri-Q terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur’an. Penelitian ini menyarankan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam metode pengajaran untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas metode Muri-Q.
Loyalitas Tenaga Pendidik: Faktor Penentu dan Implikasinya pada Sekolah di SMPN 4 Satu Atap Karangjambu
Authors: Hidayati Isnaini Nurul , Hanif Muh.
Published: February 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas tenaga pendidik dan implikasinya terhadap pengembangan SMPN 4 Satu Atap Karangjambu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap tenaga pendidik dan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi, kepuasan kerja, dan kompensasi merupakan faktor utama yang memengaruhi loyalitas tenaga pendidik. Iklim organisasi yang positif, ditunjang oleh komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara kepala sekolah dan guru, berperan besar dalam meningkatkan loyalitas. Kompensasi sudah memenuhi standar, meskipun demikian masih ada harapan ada peningkatan dari kompensasi. Namun, faktor suasana kerja dan kesempatan pengembangan tetap lebih dominan dalam meningkatkan loyalitas. Kepuasan kerja juga terbukti signifikan, dengan tenaga pendidik merasa dihargai dan diberi ruang untuk berinovasi. Walaupun jarak dan perubahan kebijakan menjadi faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pemindahan, hal ini tidak berpengaruh besar terhadap keputusan tenaga pendidik. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan loyalitas, manajemen sekolah harus memperhatikan hubungan interpersonal yang baik dan kebijakan pengembangan profesional. Prospek penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara budaya organisasi dan loyalitas, serta menilai faktor eksternal di sekolah dengan fasilitas terbatas.
Ideologi dalam Konten Tiktok Gen Z (@Rianfahardhi): Tinjauan Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak
Authors: Rahma Nur , Mahmudah Mahmudah , Sultan Sultan , Amir Johar , Saleh Muhammad
Published: February 2025

Penelitian ini menganalisis representasi ideologi generasi Z dalam konten TikTok yang diproduksi oleh akun @rianfahardhi menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Ruth Wodak. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi ideologi yang terkandung dalam konten, memahami pengaruh konteks sosial-budaya terhadap produksi wacana, dan mengeksplorasi interaksi antara kekuasaan dan ideologi di platform TikTok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengandalkan data berupa video TikTok, deskripsi konten, dan interaksi pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi yang ditampilkan mencerminkan nilai inklusivitas, keberanian mengekspresikan identitas, dan kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Konteks sosial-budaya, baik lokal maupun global, memainkan peran penting dalam membentuk strategi diskursif seperti nominasi, predikasi, dan argumentasi. Selain itu, algoritma TikTok berperan sebagai gatekeeper dalam mengatur distribusi dan daya jangkau wacana, menunjukkan interaksi antara kekuasaan digital dan produksi ideologi.Penelitian ini menegaskan bahwa TikTok bukan hanya platform hiburan, tetapi juga ruang untuk memproduksi dan mereproduksi ideologi generasi Z, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan teknologi. Temuan ini memperkaya kajian tentang media sosial, generasi Z, dan analisis wacana kritis dalam konteks digital.
Implementasi Nilai-nilai Filsafat Pendidikan dalam Mengemban Tugas Secara Profesional pada Guru Sekolah Dasar
Authors: Nawawi Muhammad Azhar , Marini Arita , Edwita Edwita , Yatimah Durotul , Zakiah Linda
Published: February 2025

Penelitian ini mengkaji terkait implementasi nilai-nilai filsafat pendidikan dalam mengemban tugas secara profesional pada guru sekolah dasar di Jabodetabek. Profesionalisme guru memiliki peranan penting terhadap keberhasilan belajar siswa. Untuk itu guru dituntut mampu menjunjung tinggi dan mengimplementasikan sikap profesionalismenya sebagai seorang pendidik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik random sampling dalam bentuk angket dengan model skala likert. Pengambilan data dilakukan secara(daring) melalui wadah GoogleForm sejak September-November, Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari data angket survei implementasi nilai-nilai filsafat pendidikan terhadap profesionalisme dalam mengemban tugas bagi guru sekolah dasar, dengan sampel penelitian ini 88 guru, dengan dua indikator profesionalisme dan kode etik sebagai acuan menunjukan sikap profesionalisme dalam kategori sedang dengan persentase yang ditunjukan dari masing-masing indikator dengan skala persentase tertinggi adalah 100%, yaitu ditinjau pada aspek profesionalisme menunjukan persentase sikap profesionalitas dengan kategori sedang sebesar 54,7%, ditinjau pada aspek kode etik menunjukan persentase sikap profesionalitas dengan kategori sedang sebesar 57%. Maka dengan demikian berdasarkan data temuan terkait implementasi nilai-nilai filsafat pendidikan terhadap profesionalisme dalam mengemban tugas bagi guru sekolah dasar menunjukan sikap profesionalisme dengan kategori sedang. Hal ini menunjukan perlu adanya peningkatan motivasi bagi guru dalam upaya pengimplementasian sikap profesionalisme melalui internalisasi nilai-nilai filsafat pendidikan sebagai pedoman profesionalisme guru, baik dalam bentuk program pembinaan guru dan pelatihan kepemimpinan guru.
Guru Indonesia: Di Antara Birokrasi, Kurikulum, Transformasi Digital, dan Kesejahteraan Sosial
Authors: Rahman Agus Helfi , Putri Novia Tryas , Hidayat Sholeh
Published: February 2025

Potret pendidikan nasional kita dapat dikatakan belum berjalan secara optimal sesuai tujuannya. Bila dibandingkan dengan pencapaian kualitas sumber daya manusia negara-negara maju, kita harus mengakui masih tertinggal jauh. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, atau Vietnam pun, kita juga tertinggal. Kajian ini bertujuan menggali dan memetakan empat masalah pada sebagian guru yang dianggap menjadi beban mental mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Keempat masalah tersebut adalah daya dukung birokrasi, dilema pergantian kurikulum, tantangan era digital, dan sistem kesejahteraan sosial-ekonomi. Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan lebih banyak mengedepankan pandangan para penulisnya, didukung oleh kajian atau penelitian-penelitian sebelumnya dari berbagai jurnal sebagai referensi pembanding atau penguat kajian ini, juga dengan memanfaatkan laporan-laporan dari sumber resmi lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor birokrasi, kurikulum, transformasi digital, dan kesejahteraan sosial-ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kualitas para guru. Dengan demikian, kajian ini berkesimpulan bahwa keempat hal tersebut harus dibenahi, mulai dari reformasi birokrasi pada sektor pendidikan, implementasi kurikulum yang tidak membebani tugas administratif para guru, kemampuan para guru melaksanakan transformasi digital, serta peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi para guru. Diharapkan hasil kajian ini turut menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil keputusan, serta menjadi salah satu acuan bagi para guru dalam meningkatkan kompetensinya.
Penggunaan Metode Eklektik Dan Mentoring Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris Lisan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Authors: Erniwati
Published: February 2025

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya kemampuan berbahasa Inggris lisan tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Kr. MDC Surabaya yang disebabkan oleh rasa malu dan takut membuat kesalahan, anggapan bahwa bahasa Inggris susah untuk dipelajari serta pelatihan bahasa Inggris yang diberikan sebelumnya tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa penggunaan metode eklektik dan mentoring dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris lisan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah tersebut.  Metode eklektik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari teori behavioristik, teori kognitif, dan teori konstruktivistik. Selain itu, untuk mendukung ketiga teori tersebut peneliti juga menggunakan strategi Communicative Language Teaching dan Cooperative Language Learning. Peneliti juga menggunakan mentoring untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri para subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), model Kemmis dan Mc Taggart, yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Hasil analisis dari perbandingan skor para subyek penelitian pada Rubrik Penilaian Data Awal, Hasil Akhir Siklus 1 dan 2 menunjukkan adanya peningkatan skor para subyek, dimana skor Subyek DE dari 40 meningkat menjadi 60, Subyek NS dari 40 menjadi 63, Subyek FK dari 70 menjadi 83, dan Subyek YF dari 53 menjadi 73. Hal ini menunjukkan bahwa metode eklektik dan mentoring mampu meningkatkan skor keempat subyek penelitian.
Presentación
Authors: Tello Gilardi Janet
Published: February 2025

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú se enorgullece en presentar el número 8 de su revista indizada Llapanchikpaq: Justicia, que aborda diversos temas de relevancia en el ámbito de la justicia social y legal. En esta edición, se profundiza en cuestiones fundamentales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad peruana y latinoamericana, destacando prácticas innovadoras y análisis críticos sobre la implementación de derechos y acceso a la justicia.
Reglas de Brasilia y justicia itinerante: el «despacho móvil» como buena práctica en el Distrito Judicial de Lima Sur
Authors: Charaja Coata María Luisa
Published: February 2025

El objetivo de este artículo es conocer los avances y las perspectivas de la justicia itinerante implementada a través del programa «despacho móvil» en el Distrito Judicial de Lima Sur. El método utilizado es analítico, y como fuente se ha revisado la bibliografía y las estadísticas sobre la atención del despacho móvil. Como resultado de las estadísticas de la atención del «despacho móvil», desde su implementación del 2019 hasta el 2023, se refleja que cada año se han incrementado las cifras de atención a las personas de mayor vulnerabilidad, con mayor enfoque en los casos de pensión de alimentos y de violencia familiar. Se concluye que el «despacho móvil» tiene un impacto positivo como solución al problema principal de acceso a la justicia: la pobreza, que es la principal barrera que encuentran los residentes de los distritos más poblados de Lima Sur. El programa «despacho móvil» busca garantizar los derechos fundamentales al dar el acceso efectivo a la justicia con igualdad y sin discriminación.
La teoría de la discriminación positiva en materia tributaria para los migrantes y refugiados en el Perú: análisis jurídico de la condición de vulnerabilidad
Authors: Echevarria Rojas Melannie Soila
Published: February 2025

El tema de investigación se centra en las personas que —por temor de persecución— huyeron de su país de origen y requieren de protección en el marco de las posibilidades del país de acogida, como un principio jurídico general entre los Estados. La condición de riesgo de los migrantes, en el que sus derechos son violentados por diversas razones, merece atención por los proyectos de mejora de nuestro sistema jurídico tributario. No solo por la observancia de sus derechos fundamentales, sino por el riesgo de daño y condición de desigualdad, lo que encuentra sustento en los principios tributarios, en especial en el principio de igualdad tributaria que busca garantizar un trato justo. Mediante el estudio cualitativo se nos ha permitido resaltar algunos aspectos de vulnerabilidad en los migrantes que podría sustentar una discriminación positiva en el tema tributario planteado. A través del concepto de discriminación positiva se busca justificar la implementación de políticas públicas orientadas a otorgar un trato preferencial a un grupo social específico, en este caso, a los migrantes y a los refugiados que se ven afectados por la retención del 30 % en su remune ración mínima vital debido a su condición de no domiciliados.
La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y los derechos laborales de las personas con discapacidad en el Perú
Authors: Ato Alvaro Martin Eduardo
Published: February 2025

En este estudio se llevará a cabo un análisis exhaustivo de los derechos laborales de los individuos con discapacidad, así como de su regulación en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, en la normativa y jurisprudencia nacional. Se explorará el derecho al acceso y a la continuidad en el empleo para este colectivo, examinando los criterios que tanto entidades gubernamentales como empresas privadas deben seguir para evitar cualquier forma de discriminación. Además, se examinarán los diversos casos judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, que involucran los derechos laborales de las personas con discapacidad. Se concluirá en que la discriminación por discapacidad es un problema muy arraigado en la sociedad peruana, el cual ha sido abordado adecuadamente en el ámbito de la justicia constitucional y suprema nacional, reconociendo y respaldando el respeto a los derechos laborales de este grupo poblacional.
Discriminación por género: perversa connivencia social y política de hombres y mujeres
Authors: Frettis Jose Luis
Published: February 2025

Las diferencias entre las personas corresponden a la naturaleza misma y son utilizadas para discriminar por los grupos hegemónicos acomodados. La legitimación que hacen los practicantes de la discriminación se apoya en su necesidad de mantenerse empoderados, porque se benefician socialmente. Además, el rédito de este acto avanza hasta el plano psicológico, pues los regocija en autoestima y egocentrismo. La discriminación por género suele ser la más común, pero no solo se discrimina a la mujer, sino a todo lo que represente «femenino». Lamentablemente, las discriminaciones se arraigan en las sociedades haciéndose estructurales. En la actualidad, existen abundantes normas locales e internacionales, pero desde los esquemas discriminatorios estructurales se ingenian para que dichos bloques normativos sean simples «maquillajes estéticos sociales»; de esta manera, se obtura el acceso efectivo a los derechos y a la justicia.
El acceso a la justicia de los trabajadores cesados irregularmente en la década de 1990 y los beneficios resarcitorios en la actualidad
Authors: Huancapaza Hilasaca Joel Emerson
Published: February 2025

El propósito de este documento es analizar, por un lado, el derecho fundamental del acceso a la justicia de los trabajadores cesados irregularmente en la década de 1990 y, del otro lado, el estado situacional a nivel judicial del Programa Extraordinario de Acceso a Beneficios para los Extrabajadores que aparece en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, y de esta manera articular el derecho con los hechos a la luz de los nuevos desafíos que tiene la justicia laboral para la reparación integral de las víctimas, sabiendo que, por su vulnerabilidad, la parte demandante en el proceso es una persona adulta mayor que ejerce sus derechos ante el sistema de justicia.
El acceso a la justicia para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA): análisis comparado y áreas de oportunidad para la consolidación de esta comunidad en el Perú
Authors: Noronha Val Diego Alonso
Published: February 2025

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) supone la reunión de diversas afecciones cognitivas que dificultan la interacción y la comunicación en la persona que lo presenta. Es decir, se está ante una deficiencia intelectual que califica como una discapacidad de conformidad con los instrumentos internacionales que regulan la materia. Esta situación hace que sus integrantes se tornen vulnerables en los distintos ámbitos de su desarrollo; por lo demás, solo se encuentra la ineficaz actuación del Estado. La imposibilidad de obtener un diagnóstico célere y oportuno, a través de las instituciones competentes, no solo agrava su condición psíquica, sino que impide que se les otorgue un tratamiento jurídico adecuado para sus necesidades. Así, aun cuando, hacia el 2014, en el Perú, se promulgó la Ley n.o 30150, formalmente dedicada a la protección de las personas con este trastorno, y a partir de la que se formuló el Plan Nacional para las Personas con Trastorno del Espectro Autista 2019-2021, ninguno de estos instrumentos aborda el acceso a la justicia como un aspecto relevante que se debe considerar para la consolidación de esta comunidad en el país. La realidad legislativa es distinta en otros países de la región, como en Chile, en Bolivia y en México que, siguiendo los parámetros de las Reglas de Brasilia, plantean disposiciones normativas convencionalmente adecuadas para el tratamiento de estas personas en el ámbito judicial. Es así como esta investigación pretende identificar las principales barreras materiales que en el Perú impiden a las personas con TEA acceder debidamente a la justicia; luego, se realiza un análisis comparativo a partir del que se obtendrán las áreas de oportunidad y de mejora que permitirán estructurar un planteamiento de lege ferenda sobre la materia.
Cobro internacional de alimentos. Fortaleciendo los derechos de la niñez en Nicaragua
Authors: Rivera Zamora Xiomara
Published: February 2025

Este trabajo expone, en términos generales, el contenido del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia (2007), desde una perspectiva doctrinaria, normativa internacional y de derecho interno nicaragüense. Se hace énfasis en los fines que persigue el convenio sobre este derecho humano tan sensible, peticiones disponibles para acreedores y deudores, el rol de las autoridades centrales encargadas de la aplicación del convenio, sus funciones y los procedimientos que se siguen a fin de posibilitar el derecho a los alimentos de niños, niñas y adolescentes, y de otros miembros de la familia. Este estudio permite visibilizar la oportunidad que para la concreción del derecho alimentario de los integrantes de la familia ofrece el citado instrumento jurídico entre Estados contratantes, de los cuales es parte el Estado de Nicaragua por lo que se hace necesario y apropiado tener conocimiento y manejo de este convenio.
La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la seguridad ciudadana. Una justicia sin rostro humano no es justicia
Authors: Villalobos Mendoza Hector Manuel
Published: February 2025

Los niños y los jóvenes son nuestro porvenir y el tesoro de la nación; por ello, es primordial otorgarles una especial atención y consideración. Debe optarse por medidas que estén destinadas a la prevención de la infracción por parte de los menores y los jóvenes, no solo cuando se haya promovido una investigación por infracción a la ley penal. Una situación de vulnerabilidad puede presentarse cuando se encuentran en un estado de debilidad e incapacidad para ejercitar con plenitud sus derechos ante la instancia correspondiente para acceder a la justicia. Tenemos el deber de servir con singular determinación y forjar las alianzas estratégicas con los todos entes del Estado para realizar políticas públicas y actividades de prevención a favor de nuestra niñez y juventud. Eso nos dará mayor seguridad ciudadana, mayor tranquilidad, mayor disfrute y goce de los derechos fundamentales para todos.
Políticas gubernamentales y la atención de calidad en un centro de salud mental desde la perspectiva de la comunidad LTGBIQ+ 2023
Authors: Reyes Castillo Eduardo Antonio
Published: February 2025

El propósito de esta investigación es evaluar cómo las políticas gubernamentales afectan la atención de calidad en un centro de salud mental según la perspectiva de la comunidad LTGBIQ+ en el año 2023. Se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo aplicado con un diseño no experimental de corte correlacional. La muestra estuvo compuesta por 200 personas de diversa orientación sexual e identidad de género de la provincia de Trujillo. Los instrumentos utilizados fueron validados por expertos, y tras una prueba piloto se obtuvo una alta confiabilidad del instrumento. Como conclusión del trabajo, se descubrió una dependencia entre las variables. Por lo tanto, se acepta que la implementación de las políticas gubernamentales influye en la atención de calidad dirigida hacia las personas LTGBIQ+.
Acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en casos de violación sexual
Authors: Chávez Matos Ana María
Published: February 2025

La declaración inmediata y oportuna de los menores agraviados por violencia sexual es trascendental en la persecución del delito que realiza el Ministerio Público. La recepción en cámara Gesell, por tratarse de una prueba anticipada, tiene como objetivo individualizar al victimario. Debe realizarse evitando la revictimización del menor agraviado y con irrestricto respeto al derecho de defensa técnica de la persona a identificarse en la declaración respectiva que, en este caso, estará representada por la Defensa Pública para garantizar la legalidad de la diligencia y el debido proceso. El pronunciamiento del órgano jurisdiccional ante el requerimiento fiscal de la prueba anticipada de una menor víctima de violación sexual debe resolverse con perspectiva constitucional. Se debe priorizar el derecho a la protección efectiva, el principio del interés superior del niño, el derecho a la verdad y la condición de vulnerabilidad, para que el titular de la acción penal pueda obtener con prontitud información respecto del autor e iniciar objetivamente la persecución del delito. Por el contrario, el menor agraviado recibe del sistema judicial una respuesta de desprotección como víctima y, debido al paso del tiempo, se permite el olvido de las circunstancias y detalles del hecho traumático, que la víctima rechaza inconscientemente para que no permanezca en su memoria. El condicionamiento de los requisitos formales determinados en el ordenamiento jurídico interno para la realización de la prueba anticipada en víctimas menores de edad de delitos graves como la violación, debe ser superado mediante la aplicación de los convenios y tratados internacionales a los que nos hemos adherido como Estado parte para su cumplimiento y respeto.
¿Puede el género constituir una circunstancia modificativa en el derecho penal? Algunas reflexiones en torno a la práctica jurídica en el contexto español
Authors: López de Zubiría Díaz Sandra
Published: February 2025

En el presente estudio se analiza si el género constituye una circunstancia modificativa en el derecho penal. Para ello, se toma como ejemplo el caso español, donde se ha evidenciado en las últimas décadas un cambio en la política criminal del Estado en favor de un derecho penal con perspectiva de género, específicamente en la violencia de género. En el artículo se concluye que el término de «violencia de género» resulta adecuado por cuanto responde a la esencia de este fenómeno, cuyas particularidades han propiciado un gran impulso a su regulación en el ordenamiento jurídico español y en el contexto internacional. Con una política criminal de intolerancia ante las manifestaciones de este tipo de violencia se ha promovido una legislación con perspectiva de género que ha entendido adecuada la inclusión de una circunstancia modificativa agravante si los hechos delictivos se cometen de manera discriminatoria en relación con el género. De ahí que, del análisis sobre el fundamento de la agravante y las reflexiones sobre esta modificación, se valore positivamente su existencia. Sin embargo, el recurso al código penal no es nunca una solución por sí sola, máxime si el problema tiene una base social que debe ser abordada con políticas públicas integrales para atacar la raíz del problema social de la violencia de género.
El delito de feminicidio: la violencia contra la mujer por razones de género
Authors: Rivas La Madrid Sofia
Published: February 2025

El trabajo analiza los instrumentos internacionales que reconocen los derechos humanos de las mujeres y cómo los Estados partes han asumido medidas temporales de carácter especial destinadas al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En el caso del Estado peruano, se tiene en cuenta de la recepción legal de sus responsabilidades asumidas como Estado parte respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres, y cómo la jurisprudencia peruana los interpreta y aplica. Se analizarán los antecedentes legislativos de la ley que incorporó el tipo penal de feminicidio, así como las exposiciones de motivos que justifican este cambio normativo. Asimismo, se desarrolla la actual problemática sobre la tipicidad objetiva en estos casos, vista las discrepancias de criterio respecto del análisis del sujeto activo y pasivo del delito de feminicidio. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas de la investigación.
Enseñanza transformadora del Derecho Penal con sentido humano para el acceso a la justicia. La experiencia del modelo en el Tecnológico de Monterrey
Authors: García Sánchez Arán , Vivar Vera Juliana
Published: February 2025

El panorama educativo y laboral de la carrera de Derecho en México es un desafío: 3440 instituciones la ofrecen, pero solo un 13 % de acreditadas hace dudar de su calidad. La enseñanza tradicional del Derecho Penal perpetuó un dogmatismo sin crítica en los estudiantes. En contraste, el Tecnológico de Monterrey innovó con un aprendizaje por competencias éticas y ciudadanas, y enseñanza clínica, que teoriza en la realidad. El programa «Voz de las Víctimas» integró la profesionalidad con el acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. Por medio del bloque de Derecho Penal y Delitos en Especial en el modelo educativo «Tec21», el estudio del feminicidio corrobora la hipótesis de que encuadrar la conducta a la descripción típica no es suficiente para su visión integral. Asimismo, limita el ejercicio propositivo de su reducción.
Humanitarna intervencija i odovornost za zaštitu (R2P koncept) u kontekstu međunarodnog krivičnog prava
Authors: Škulić Milan
Published: February 2025

In the article are in the context of international criminal law, explained both the basic characteristics of the concept of humanitarian intervention, which in practice is most often “camouflaged” aggression, as well as the basic elements of the concept of responsibility for protection (“R2P concept”), which essentially represents a significantly modified the concept of humanitarian intervention, and implies the existence of appropriate authorization from the United Nations Security Council. Although it is in itself better than the notorious concept of humanitarian intervention, the “R2P concept” is certainly not immune from possible abuses in practice, so it is certain that, after being applied on several occasions, it will not experience a wider application in practice, at a time when objectively there is a crisis in the UN system, and when the world is engulfed in great war fires, with the constant danger that they will expand significantly. The author especially concludes that it is an unacceptable position of the theory (primarily in the domain of international public law), that “responsibility for protection” is imposed as only a somewhat modified concept of humanitarian intervention, so that the state that is considered responsible for protecting human rights which are massively violated in another country, first had to try to get the approval of the Security Council for the appropriate intervention, after which, if it failed, it would have the right to do so even when there is no authorization of such an action in the Security Council (due to the “blockade” by the veto one or more permanent members), nevertheless violently intervenes in relation to another state, guided by its “responsibility to protect”. Such an attitude is, in fact, very dangerous. It would only be reduced to a cynical variant of humanitarian intervention, which, as usual, would most often have the essential character of “camouflaging” aggression, which in itself would amount to the commission of a crime against peace.
The Influence of the ECTHR’s Jurisprudence on Models of Evidence Admissibility in National Criminal Proceedings – Remarks on the Art. 3 of the ECHR
Authors: Janusz-Pohl Barbara
Published: February 2025

The considerations presented in this study dealt with selected issues related to the interpretation of Article 3 ECHR. The center of work is a critically oriented review of two cases of similar gravity in which the Court referred Article 3 to evidentiary proceedings. The study presents an analysis concerning ill treatments formulas. It consists of three parts. The introduction comments on the perception of the prohibition of torture and other ill-treatments formulas. The following part contains statistics on Western and Central Europe countries in terms of violations of Article 3 of the ECHR. Based on these, it is ascertained that the Court, with regard to Central and Central-Eastern Europe, derives the so-called deterrence principle by relying on empirical regularity of violations of the ECHR. A certain proxy for this optics is made apparent by the analysis of the Gäfgen and Ćwik cases, in which the court showed a great deal of scepticism about the standards of fairness in the functioning of Polish courts, tightening the paradigm for the elimination of evidence obtained under ill-treatment conditions and its influence for the evaluation of the whole procedure in question. The examination of these cases was based on the concept of constitutive rules by J. Searle.
Universal Jurisdiction in the Criminal Law of Bosnia and Herzegovina
Authors: Simović Miodrag N. , Simović Vladimir M.
Published: February 2025

Universal criminal law jurisdiction is one of the principles of territorial validity of criminal legislation. It is about the application of the criminal legislation of a country to persons who are not their nationals, nor have they committed a criminal offense against their nationals or that country, nor has this offense been committed on the territory of that country. Therefore, it is a departure from the classic settings of criminal law with regard to territorial validity. In the foreground is not the connection between a specific state and the committed criminal offense, but the interests of the entire international community. It is about national prosecution, primarily of international crimes. In the criminal legislation of BiH, universal jurisdiction is regulated according to the model of the Criminal Code of the former SFRY. It is about too broad definition of universal jurisdiction, and in the context to which criminal offenses it is to be applied, thus using general and vague clauses. In addition to high-quality regulation at the national level, interstate agreements are also crucial for the efficient application of universal jurisdiction, which further improve international criminal justice cooperation, in terms of transfer of evidence, cases, etc. The paper presents the corresponding provisions from the Criminal Code of BiH, with special reference to the key elements of the conditions of universal jurisdiction. Trying to answers the question, the authors also analyze universal jurisdiction as a subject matter of dispute between the states. In conclusion, the authors also give certain de lege ferenda suggestions.
The Crime Against Humanity and its Eventual Reconfiguration
Authors: Diaz Galan Elena
Published: February 2025

This paper aims to specify whether international law can achieve a technical notion of “humanity”, or if it will always remain open to interpretation and disposition by States and other actors in international relations. While the Rome Statute of the International Criminal Court and other legal instruments have constrained the definition of the crime against humanity, the behaviors indicated in these instruments, which are numerous, must always be related to the criterion of humanity. In short, this work approaches some new visions regarding the crime against humanity and its configuration in the Rome Statute.
The Influence of the Common Law System on the Construction of International Criminal Law – Some Preliminary Considerations
Authors: Bertot Triana Harold
Published: February 2025

The influence of common law on international criminal law is analyzed in this paper. Within the broad spectrum to be analyzed, the paper focuses on the influence of common law on the trend towards judicial creativity in international criminal tribunals. This creativity is reflected, at least, in the determination of customary norms and general principles of law. Similarly, this paper examines the influence of common law on the shaping of rules of evidence and procedure in the various international criminal tribunals existing to date.
The Strategic Compass for Security and Defense in Light of the Prospects for the EU Common Security and Defense Policy
Authors: Lukić Radović Maja
Published: February 2025

The defence policy of the EU has from the very outset remained in the shadow of NATO, as the primary and dominant defence forum for EEC/EC/EU member states. The challenges of the multipolar world, however, may make it in the interest of NATO itself that the military capabilities of the EU be finally developed. The Strategic Compass for Security and Defence is at the same time a common security assessment and a plan of action for strengthening the EU’s security and defence capabilities by 2030. It is not a strategy, since CSDP is still not able to generate a proactive vision of, and a requisite will how to promote EU security interests. The ongoing shift of US security focus to the Pacific makes the development of such capacity on the part of the EU a bare necessity.
Kuda idu međunarodno i nacionalno kazneno pravo
Authors: Kambovski Vlado
Published: February 2025

At the time of the civilizational crisis that is escalating towards the third world war, aggressive wars and genocide are entering the international scene again, without real condemnation due to the increasingly sharp antagonism and hypocrisy of the big states and their geopolitical and geostrategic aspirations. The consequence of the collapse of the international order is the global decline of democracy and the erosion of human rights, general corruption and the strengthening of global populism, particularism and authoritarianism. In the context of global changes, with completely uncertain prospects for the creation of a new international order, which will stabilize universal civilizational values, the international criminal law, having reached the level of codification of the most serious international crimes and a high degree of harmonization of national criminal justice systems, is losing its importance as a “crisis discipline” day by day. Its deepening crisis is manifested by the neutralization of the permanent ICC, which, in contrast to ad-hoc international criminal courts, formed to dispense justice to the victors, should function as an instrument of universal justice for both the victors and the vanquished. From the vortex in which the world is falling, the only future for the rehabilitation of international criminal law and the ICC is the establishment of peace and a new sustainable world order, based on democratic principles and respect for the universal body of human rights. Under the influence of global factors, the crisis of the universal human rights and the weakening of the power of states to overcome the internal problems of the decline of democracy, the rule of law and the strengthening of populism, kleptocracy and authoritarianism, modern criminal law is faced with a crisis of its own legitimacy as an “ultima ratio” in combating crime. Analyzing criminal law reforms, especially in countries from our region, leads to the conclusion that the liberal criminal law concept of protection of individual and social values based on the principles of a rational balance between effective protection of human freedoms and rights and limited criminal law repression is exposed to an unstoppable surge of utilitarianism. Its containment is not possible without deep reforms of the national political, economic and legal system, which will transfer the fight against crime from the use of criminal law as the only means, to the area of functioning of political power and authority guided by the principles of the democratic rule of law.