bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
DETERMINAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR
Authors: Yoswanto Yoswanto , Hasran  , Rahman  , Bachtiar
Published: January 2025

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki piutang terbesar dari semua jenis pajak di Kota Makassar. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui determinan kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar seperti sanksi, pelayanan on the spot, dan reputasi petugas pajak, sehingga dapat mengurangi piutang Pajak Bumi dan Bangunan .
Tujuan penelitian ini adalah; 1) Menguji hubungan sanksi dan kemauan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar; 2) Menguji hubungan persepsi tentang pelayanan dan kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar; 3) Menguji hubungan reputasi petugas pajak dan kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar; 4) Menguji hubungan sanksi, persepsi tentang pelayanan , dan reputasi petugas pajak secara bersamasama terhadap kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, menggunakan teknik simple random sampling dengan responden berjumlah 100 responden orang. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan tes validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1) Terdapat hubungan positif secara parsial antara variabel sanksi, pelayanan, dan reputasi petugas pajak dengan variabel kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar; 2)Terdapat hubungan positif secara simultan antara sanksi, persepsi tentang pelayanan, dan reputasi petugas pajak terhadap variabel kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. Secara simultan ketiga variabel independen tersebut memberikan kontribusi sebesar 88,3% terhadap kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan 11,7% kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (BKPSDMA) KABUPATEN SINJAI
Authors: Darmawati  , IRMAWATI  , Yuliana
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui sistem pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Sinjai. Tipe penelitian adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai, Kepala Sub Bidang Mutasi, Rotasi dan Kepegawaian, Staf pada Sub Bidang Mutasi, Rotasi dan Kepegawaian, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), Pegawai yang dimutasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi jabatan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai menganut merit system dan seniority system. Merit system dibuktikan dengan pemutasian pegawai berdasarkan kualifikasi seperti untuk jabatan administrator harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, jabatan pengawas harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara dan jabatan pelaksana memiliki tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara. Sementara untuk kompetensi yang harus dimiliki yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai jabatan yang didudukinya. Untuk kinerja dilaksanakan berdasarkan kinerja yang objektif sesuai kebutuhan organisasi. Seniority system dibuktikan dengan pemutasian yang mempertimbangkan usia pegawai dan masa kerja karena mereka punya dasar untuk melaksanakan tugas baru yang akan dilaksanakannya. Sementara spoil system tidak digunakan karena pemutasian pegawai dilakukan berdasarkan masa kerja dan usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia)
Authors: Aryani Lisa
Published: January 2025

Rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni (Rutilahu). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Rutilahu telah menjadi solusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini menjelaskan formulasi, implementasi, dan evaluasi Program Rutilahu berdasarkan penelitian dan literatur yang relevan. Kami mengintegrasikan temuan dari berbagai studi kebijakan dan praktik terbaik untuk membimbing upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program ini. Program Rutilahu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya penanggulangan kemiskianan ekstrem memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 penerima bantuan berjumlah 240 orang yang tersebar di wilayah kawasan kumuh. Penerima bantuan telah tepat sasaran, karena di tahun 2021 luas wilayah kawasan kumuh menurun menjadi 10,83 Ha yang sebelumnya 55,63 Ha. Angka kemiskinan ekstrem di tahun 2021 sebesar 7,82% juga menurun menjadi 2,34%. Keberhasilan kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Rutilahu bagi masyarakat miskin ekstrem dianggap cukup berhasil menjadi salah satu program yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Factors Affecting Firm Value
Authors: Silitonga Juliarta , Talitha Nabila  , Muhammad Khoiri Luthfi  , Dona Olivia Sihombing  , An Suci Azzahra
Published: January 2025

This Study aims to analyze the effect of Debt to Equity Ratio (DER), Divident Payout Ratio (DPR) and Price to Book Value (PBV) on firm value in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange. Using data for the period 2019 to 2023 as a sample, this study examines the relationship between these three financial ratios and firm value as measured by Price to Book Value (PBV). The analysis methods used are classical assumption test, multiple linear regression, descriptive statistics, coefficients of determinations, t test and f test to determine the significant effect of each variable on firm value.
Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia
Authors: Tanti Kirana Utami  , Natasya Insani Auliarrahma  , Haura Salsabila  , Fuji Raihan Azhari Kusworo  , Andre Priyaden  , M. Andriansyah Saputra
Published: January 2025

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang peranan sentral dalam menjaga keselarasan dan keteraturan dalam proses pembentukan serta implementasi hukum di berbagai tingkatan. Namun dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan di berbagai tingkatan, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. Selain masalah tumpang tindih, penegakan hukum yang tidak konsisten dengan hierarki peraturan juga menjadi persoalan serius. Meskipun secara normatif hierarki perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, dalam kenyataannya, implementasi peraturan di lapangan sering kali lebih dominan pada peraturan-peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama dalam sistem hukum negara ini.
The Influence of Inflation, Sukuk, and Mutual Funds On The Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)
Authors: Octavia Melanie , Natasha  , Amalia Sabrina , Purba Seprianto , Silitonga Claudia Jeremia , Chrisna Heriyati
Published: January 2025

From 2018 - 2023 there were fluctuations in the value of the Islamic Stock Index. This study uses associative tests to analyze and obtain empirical evidence, whether inflation, sukuk and mutual funds have a significant effect on the Indonesian Islamic stock index. The data used is secondary data taken from the official website, namely www.ojk.go.id, and www.bps.go.id. The results of this study, individually sukuk has a negative and insignificant effect on the Indonesian Islamic stock index, then individually sukuk and mutual funds have a positive and significant effect on the Indonesian Islamic stock index. But simultaneously the three independent variables have a significant effect on the Indonesian Islamic stock index with an influence value of 69.7%, where the other 30.3% value is influenced by other variables not included by researchers.
Development and Evaluation of an Addressable Fire Alarm System Trainer: Advancing Quality Education in Emergency Response Training (SDG 4)
Authors: Guillermo Allan Q.
Published: January 2025

Objective: The objective of this study is to develop and evaluate the acceptability of an addressable fire alarm system trainer designed to enhance the skills and preparedness of emergency responders and training institutions, thereby contributing to Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) – Quality Education.
 
Theoretical Framework: This research is grounded in experiential learning theories which emphasize the value of hands-on experiences for comprehension and skill acquisition. Studies by Esu et al. (2016) and Taupa (2017) underscore the significance of resource availability in technology education, particularly in emergency response training.
 
Method: A descriptive research design was employed to assess the trainer’s acceptability. The study involved the design and construction of the addressable fire alarm system trainer and utilized expert evaluations for data collection on usefulness, effectiveness, functionality, safety, and social acceptability.
 
Results and Discussion: The findings revealed that the trainer received high acceptability ratings across all indicators, with overall means of 4.73 for usefulness and 4.84 for functionality. Experts acknowledged its potential in educational settings, underscoring the importance of integrating advanced fire safety technologies into training curricula to promote quality education (SDG 4).
 
Research Implications: The implications of this research emphasize the necessity of innovative training solutions in fire safety education, suggesting that the developed trainer can significantly improve instructional practices in technical education fields.
 
Originality/Value: This study contributes to the field by delivering an innovative educational tool that addresses the gaps in training resources for fire safety systems. Its unique design and framework provide a model for similar initiatives in vocational education, highlighting the value of practical training in preparing skilled emergency responders.
Effectiveness of an Educational Unit in Reading for Developing Sustainability Concepts Through Green Education Principles in Early Childhood
Authors: Ismail Abdelrahim Fathy , Elmorsy Ghada Nasr , Al-Saliti Rawan Abdul Mahdi Neyef , Ahmed Ayat Farouk Hussein
Published: January 2025

Objectives: This study aims to evaluate the effectiveness of an educational unit in reading for developing sustainability concepts through green education principles in early childhood. Specifically, it investigates how the proposed unit enhances students' sustainability concepts in three areas: environmental, economic, and social sustainability. It is hoped that the objectives of this study will be in line with the fourth goal of the Sustainable Development Goals, which is quality education (SDG 4).
 
Theoretical Framework: The study is grounded in green education principles, which emphasize integrating sustainability concepts into early childhood education. This framework aims to foster critical thinking, environmental awareness, and responsible behavior. A conceptual framework was developed to align reading activities with the sustainability dimensions.
 
Method: A quasi-experimental research design with a single-group pretest-posttest approach was used. The sample consisted of 30 male third-grade students from Al-Hufuf’s Tenth Primary School in Al-Ahsa, Saudi Arabia, selected through simple random sampling. An educational unit based on green education principles was developed, incorporating targeted sustainability concepts. A sustainability concepts test was administered before and after the intervention.
 
Results and Discussion: The results revealed statistically significant differences between pretest and posttest scores, demonstrating the effectiveness of the proposed unit in improving students' sustainability concepts. The Blake Effectiveness Coefficient confirmed the educational impact.
 
Research Implications: This study underscores the importance of incorporating sustainability education into early childhood curricula. It shows that well-designed educational units can effectively enhance sustainability concepts, helping foster a generation capable of responsible decision-making for a sustainable future.
 
Originality/Value: This study contributes to green education research by providing empirical evidence of the effectiveness of a reading-based educational unit in improving sustainability concepts in early childhood. It highlights the value of integrating sustainability principles into educational activities.
The Effect of Competence and Motivation on Teacher Performance with Commitment as Mediation Variable at Daarul Ukhuwah Islamic Boarding School Malang
Authors:   Postgraduate STIE Malangkucecwara Malang, East Java, Indonesia, Sugiharto Didik Priyo , Ardianto Irfan ,   Postgraduate STIE Malangkucecwara Malang, East Java, Indonesia, Wiyarni Wiyarni ,   Postgraduate STIE Malangkucecwara Malang, East Java, Indonesia
Published: January 2025

This study aims to reveal the effect of: 1) teacher competence on teacher performance, 2) teacher competence on teacher commitment, 3) teacher motivation on teacher performance, 4) teacher motivation on teacher commitment and 5) teacher commitment on teacher performance at Daarul Islamic Boarding School. Poor Brotherhood. This research is a correlational study. The population of this study were all teachers at PP Daarul Ukhuwah Malang for the Academic Year of 2022/2023 as many as 70 teachers. By using a saturated sample of 70 people. Data were collected through a questionnaire and analyzed using the Partial Least Square (PLS) analysis technique using the SmartPLS software. The results showed that: 1) teacher competence had a positive (O= 0.103) and significant (p=0.047) effect on teacher performance; 2) work motivation has a positive (O = 0.163) and significant (p = 0.000) effect on teacher performance; 3) work commitment has a positive (O= 0.755) and significant (p=0.000) effect on teacher performance; and 4) teacher competence has a positive (O=0.589) and significant (p=0.000) effect on teacher commitment; and 5) teacher motivation has a positive (O = 0.257) and significant (p = 0.001) effect on teacher commitment at Daarul Ukhuwah Islamic Boarding School Malang.
Challenges in Executing State Administrative Court Decisions Regarding Land Disputes
Authors:   Master of Law Student, Diponegoro University, Semarang., Safitri Amalia Indah , Susanto Sri Nur Hari ,   Lecturer at the Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang.
Published: January 2025

Indonesia is rich in natural resources. One of the important components on the face of the earth island, so land disputes often occur, whether between individuals, companies, or between citizens and the government. The State Administrative Court has the authority to examine and process cases related or disputes that occur between the community and the government, one of which is land disputes. The many problems related to overlapping land rights have certainly resulted in land cases handled by State Administrative Court becoming increasingly complex. State Administrative Court has absolute competence in land disputes, namely resolving disputes related to the truth of physical and legal data, including constitutive decisions. In abstracto, the problem of executing State Administrative Court decisions lies in the norms that provide regulation. This can be seen from the lack of legal certainty in Article 116 law of the State Administrative Court. In addition, the body and/or government officials are reluctant to carry it out due to self-interest responses or external factors that may occur due to intervention
Legal Protection for Landowner Due To Phased Payment System in Land Transaction
Authors:   Master of Notary Student at the Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta, Budi Inez Indira , Suraji Suraji ,   Lecturer of the Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta, Nugraheni Anjar Sri Ciptorukmi ,   Lecturer of the Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta
Published: January 2025

The practice of phased payment system in land transaction creates uncertainty for landowner because the land has been controlled by the buyer but the landowner has not yet received the full payment of the land. This research analyzes the legal protection for landowner due to this practice through the legal protection theory by Moch. Isnaeni. This legal research uses empirical research with a qualitative approach. The types and sources of data used are primary and secondary data. Data collection techniques used are field studies and literature studies. Data analysis techniques used is interactive analysis. The data validity technique used is the source triangulation method. The results of this research indicate that internal legal protection that can be done by landowner and buyer is by involving the role of notary in making the agreements and the inclusion of proportional clauses for both parties. While the external legal protection provided by the law is legal protection against default and legal protection against dispute resolution through litigation and non-litigation method.
The Mediating Role of Employee Engagement: The Impact of Healthcare Talent Management on Improving Employee Performance in East Java, Indonesia
Authors:   Student of Postgraduate Magister Management, University of Merdeka Malang, Indonesia, Suliono Suliono , Sumarsono Tanto Gatot ,   Faculty of Economics and Business, University of Merdeka Malang, Indonesia, Respati Harianto ,   Faculty of Economics and Business, University of Merdeka Malang, Indonesia
Published: January 2025

Health services by Community Health Centers (Puskesmas) are required to meet performance indicators such as accreditation status and community satisfaction. However, the staffing aspect is still inadequate in terms of both number and type of profession. Therefore, employee performance management must be improved through talent management and employee engagement. This study aims to determine the effect of talent management on employee performance mediated by employee engagement at the Coordinating Health Center for Region I, Malang Regency. This is a descriptive study with a quantitative approach using primary and secondary data. Primary data is collected through questionnaires, while secondary data is collected through reports, books, and scientific journals. The population is Civil Servants at 7 Puskesmas. The sample was taken using the "Issac and Michael" formula with an error rate of 5%, and 133 respondents were obtained. Respondents were selected randomly and proportionally. Analysis techniques include validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple regression tests, and structural equation models. Research results: talent management has a positive and significant effect on employee performance, employee engagement has a positive and significant effect on employee performance, the indirect effect of talent management on employee performance through employee engagement as a mediator is greater than the direct effect of talent management on employee performance.
Conservation of Natural Resources Through Adaptive Governance Systems with Multi-Stakeholder Partnerships in Mandeh Island: Government Policy Transformation
Authors:   Program Studi Studi Lingkungan Fakultas Pasca Sarjana Universitas PGRI Sumatera Barat, Andesta Novi , Risdawat Renny ,   Program Studi Studi Lingkungan Fakultas Pasca Sarjana Universitas PGRI Sumatera Barat, Dasrizal Dasrizal ,   Program Studi Studi Lingkungan Fakultas Pasca Sarjana Universitas PGRI Sumatera Barat, Juita Erna ,   Program Studi Studi Lingkungan Fakultas Pasca Sarjana Universitas PGRI Sumatera Barat, Soni Soni ,   Program Studi Studi Lingkungan Fakultas Pasca Sarjana Universitas PGRI Sumatera Barat
Published: January 2025

The Mandeh region is one of the favorite tourist destinations in West Sumatra, rich in natural and cultural resources but vulnerable to environmental degradation caused by pollution, overexploitation, and climate change. Government policies through environmental laws have been implemented to address these issues, but their impact on society, particularly on natural resources, is complex, as evidenced by the damage to coral reefs. To prevent the destruction of coral reefs as a valuable natural resource, it is necessary to implement conservation through an adaptive governance system via multi-stakeholder partnerships in the Mandeh Island area. This research employs a qualitative approach using phenomenological methods, including interviews, participatory observations, and policy document analysis. The results show that partnerships between the government and businesses began with the provision of tourism infrastructure, which expanded into broader partnerships with NGOs and communities in turtle conservation. Collaborative governance has taken the form of community-based coastal resource management on Serangan Island. Meanwhile, adaptive joint management has been developed by delegating part of the responsibility for turtle conservation and utilization to local communities through various agreements and MoUs. The study also reveals that the adaptive capacity of Serangan Island’s community has progressed towards resilience against environmental and socio-economic changes. Two recommendations are proposed for natural resource managers in Serangan Island. First, a robust data collection and monitoring system needs to be developed for the governance of turtles, coral reefs, and marine biota. Second, social learning through dialogue, reflection, and evaluation should be implemented to reassess outdated governance practices.
An Overview of Internationalization and Comprehensiveness in Higher Education: Experience from Universities in English Speaking Countries and Responsiveness for Vietnamese Universities
Authors:   International School of Banking Academy, Banking Academy of Vietnam, Dang Thi Thao
Published: January 2025

With international collaborative training programs being the most notable activity, internationalization in higher education is an unavoidable tendency in the current globalization scenario. Among the many advantages this trend offers universities is an improvement in their standing in national, regional, and worldwide rankings, which draws in foreign students and elevates Vietnamese colleges. Universities must prioritize guaranteeing training quality, providing students with real-world advantages, and closely examining the effects on the administration of these collaborative programs if they hope to preserve and raise their rankings. The paper analyzes the trend of Internationalization, comprehensiveness in higher education, experiences of countries universities in English speaking countries from which to give suggestions/ responsiveness for Vietnamese universities in developing higher education in this trend.
Some Limitations in Legal Regulations and Notes for Businesses When Conducting Mergers and Acquisitions
Authors:   Department of Economic Law – Thang Long University, Ha Tran Thi Thu
Published: January 2025

Research from practice shows that in Vietnam, mergers and acquisitions (M&A) play an important role in diversifying channels for attracting investment capital, contributing significantly to promoting innovation in growth models, restructuring, and improving the competitiveness of businesses in the market. However, in recent times, some investors have not adequately assessed the risks after M&A to have a correct strategy; along with that, the Law regulating M&A activities still has many limitations and inadequacies, making the implementation of M&A transactions difficult.
Communication and Acculturation Process of the Baduy Tribe
Authors:   School of Communication. Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta, Indonesia, Harahap Machyudin Agung , Aden Susri ,   Department of Family and Consumen Sciences, IPB University, Jl. Raya Dramaga Bogor, West Java
Published: January 2025

Changes that occur in an area will affect the culture. This acculturation process, of course, involves communication. That is what happened to the Baduy Tribe, especially the Baduy Luar (Outer Baduy) who had merged with the foreign culture that had entered. Acculturation and changes that occur also cannot be separated from the role of existing leaders. This article discusses theoretically the concept of intercultural communication, especially cultural acculturation that occurs. It can be seen that the Baduy Luar (Outer Baduy) are more influenced and there are social changes and acculturation compared to the Baduy Dalam (Inner Baduy).
Parent-Child Communication and Communication Media for New Students of IPB University
Authors:   Departement of Family and Consumer Sciences, IPB University, Jl. Raya Dramaga Bogor, West Java, Indonesia, Adeni Susri , Harahap Machyudin Agung ,   Communication Science, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta, Indonesia, Pratiwi Ismayanti ,   Departement of Family and Consumer Sciences, IPB University, Jl. Raya Dramaga Bogor, West Java, Indonesia
Published: January 2025

Being a new student and living far from parents may be the choice of some children. Thus, communication between parents and children should be maintained to support children who are new students, especially at IPB University. This study aims to describe and explore parent-child communication and communication media used for new students at IPB University. This descriptive qualitative study used 8 informants from 8 provinces in Indonesia, which were obtained using the purposive sampling method where researchers distributed gforms in the IPB University Dormitory then selected and reduced according to research needs and in accordance with purposive sampling. The data obtained were analyzed qualitatively with Miles and Huberman's analysis. The results of the study showed that the majority of informants used WhatsApp to communicate with their parents, the communication was carried out quite often and talked about the new conditions and experiences they got when they entered and lived in the IPB University dormitory provided for new students.
Exploring the dynamics of financing, fan influence, and leadership and governance in soccer club performance
Authors: Getnet Daniel , Melkamu Zelalem , Mengistu Sisay
Published: January 2025

Introduction: Managing football clubs is a challenging and rewarding experience, requiring a combination of leadership skills and strategic decision-making. Objective: to examine the dynamics of financing soccer clubs, fan influence, leadership, and governance on Ethiopian Premier League soccer club performance. Methodology: A correlational study was conducted. Twenty-one seven-point linker Amharic version questionnaires, known for their validity and reliability, were used from a sample of 307 participants selected through the simple random sampling method. Frequency, percentage, correlation, and multiple linear regression analyses (with a significance level of P < 0.05) were performed. Results: The main finding revealed that football clubs (M = 5.55, SD = 1.28), leadership and governance (M = 5.21, SD = 1.62), and fan influence (M = 3.74, SD = 1.31). There is no significant association between fan influence (r = 307), .074, p > .005) and soccer club performance; unlikely financing has a significant correlation (r = 307), -.348, p < .001) with football club performance; and leadership and governance (r = 307), -.626, p > .005), with soccer club performance and All dependent variables can make a 45.4% prediction Discussion: These findings suggest that fan influence and financing soccer clubs play a crucial role in predicting the success of soccer clubs. The study highlights the importance of effective leadership and governance in driving club performance.  Conclusions: Fan influence and financing of football clubs play a significant role in predicting soccer club performance, while leadership and governance also have a strong impact.
Inovação no ensino jurídico: o design thinking como metodologia ativa de ensino do Direito na Universidade do Estado do Amazonas – UEA
Authors:   , Cruz Franklin Carioca
Published: January 2025

O Design Thinking (DT) é uma ferramenta que apresenta potencial de aplicabilidade e pode servir como metodologia pedagógica inovadora no ensino do Direito. Essa dissertação (a) analisou como o DT vem sendo aplicado na educação como metodologia ativa de ensino e identificou casos de aplicação no ensino jurídico; (b) percebeu o perfil metodológico dos docentes de Direito, e; (c) Propôs um modelo conceitual e aplicou na Escola de Direito da UEA para perceber a sua eficácia. O modelo conceitual proposto toma como base os fundamentos do DT e nos modelos de aquisição de conhecimento. Na prática, o modelo se propõe a contribuir com a descoberta da melhor solução para um caso jurídico de forma empática, colaborativa e experimental e que esta possa se materializar com um documento a ser demandado em qualquer órgão do judiciário ou estruturar uma estratégia de defensa, ou acusação no tribunal de júri simulado. O modelo prático foi aplicado a três turmas dos 7º e 9º períodos. O resultado evidencia a avaliação positiva em relação à retenção do foco de atenção durante a aplicação da atividade. Além disso, na opinião dos participantes o modelo metodológico tem grande potencial e aderência para ser aplicado em outras disciplinas do Direito, inclusive como uma forma de avaliação e, foi considerado uma inovação pedagógica e sua aplicação no ensino de graduação em Direito foi eficaz e contribuiu de forma efetiva com o processo de ensino-aprendizagem. Palavras-chave: design thinking no direito; inovação no ensino do direito; metodologia de ensino; metodologias ativas; design thinking
Assistência estudantil, permanência e conclusão no ensino superior: análise da Universidade do Estado do Amazonas, Brasil
Authors:   , Souza Flávia Roberta Ferreira de
Published: January 2025

A presente pesquisa teve por objetivo geral analisar a importância do Programa de Assistência Estudantil da Universidade do Estado do Amazonas (PAE-UEA) para a permanência e a conclusão do ensino superior, a partir das percepções de alunos beneficiários e de egressos. Especificamente, buscou-se: a) Descrever, por meio de modelo lógico, como ocorre o PAE-UAE; b) Verificar como os alunos beneficiários e egressos avaliam a assistência estudantil recebida durante a graduação; e, c) Avaliar a contribuição do PAE-UEA para a permanência e conclusão dos alunos e egressos da UEA. A base teórica utilizada foram o modelo de Modelo de Tinto (1975), que aborda os fatores que influenciam na permanência dos estudantes no ensino superior, e o de Hettler (1980), que contextualiza em dimensões de bem- estar que, no contexto deste estudo, também favorecem a referida permanência. Quanto à metodologia, empregou-se uma abordagem mista, que combinou análises quantitativas e qualitativas para explorar de forma abrangente a eficácia do programa sob as percepções dos alunos atuais e egressos do PAE-UEA das Unidades da capital e interior do Amazonas. Sendo assim, para a descrição de como ocorre o programa utilizou-se da técnica de análise documental, com ênfase nos materiais institucionais da UEA para a elaboração de Modelo Lógico Básico. Para avaliar como os beneficiários e egressos percebem a assistência estudantil recebida durante a graduação e a sua importância para a permanência acadêmica, foram coletados dados e informações por meio de questionários considerando a amostra de 143 atuais beneficiários e 52 egressos, bem como a aplicação de 10 entrevistas semiestruturadas com os egressos. Essas ferramentas visaram identificar o perfil dos participantes, de forma a obter uma visão detalhada sobre como o programa atende às necessidades dos alunos em termos de apoio financeiro, moradia, alimentação, transporte, além de suporte psicossocial e pedagógico. Com isso, os resultados da análise indicam que, apesar do impacto positivo significativo do PAE- UEA na promoção da inclusão e permanência estudantil, existem áreas que requerem melhorias no que se refere à expansão dos serviços para melhorar o bem- estar dos alunos, de forma a fortalecer o engajamento e reduzir a evasão, especialmente entre os estudantes do interior do Amazonas. Ainda, foram identificadas barreiras burocráticas na obtenção dos benefícios. Como conclusões, recomenda-se que o PAE-UEA seja oferecido a todos os alunos que precisam do suporte, inclusive aqueles que cursam a graduação nas modalidades presencial modular e mediado por tecnologia. Adicionalmente, aponta-se a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e avaliação do PAE-UEA, bem como a expansão dos serviços de apoio psicológico e de desenvolvimento acadêmico com atenção maior aos alunos do interior do Amazonas. Palavras-chave: política pública; assistência estudantil; ensino superior; amazonas
THE DEATH PENALTY AS A MECHANISM FOR ENSURING PUBLIC AND STATE SECURITY
Authors: Melyukhanova Evgeniya E.
Published: January 2025

The article examines the criminal law mechanisms for ensuring public and state security. The most socially dangerous crimes against public safety are crimes related to terrorist activities. Since crimes against public safety pose an increased danger, the categorization of these crimes should be appropriate. In this regard, particularly severe penalties should be provided for the commission of crimes against public safety.It is noteworthy that among the crimes for which the death penalty is provided, there are no crimes against public safety, including a terrorist act. It seems that a terrorist act is no less socially dangerous crime compared to those crimes for which the death penalty is provided. In conclusion, the author concludes that in order to ensure public and state security in the Russian Federation, judging by the available facts, it is likely that the death penalty will be applied in the near future. The list of crimes punishable by death will be expanded to include crimes related to terrorist activities.
PROHIBITED ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRACTICES IN THE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION
Authors: Sheikin Artem G.
Published: January 2025

The article is devoted to the study of the norms of the European Union law on Artificial Intelligence in terms of unacceptable risks of artificial intelligence. Attention is drawn to the fact that the main idea of the European approach is to support the development of trustworthy artificial intelligence, in connection with which the emphasis is placed on a risk-based approach. It is indicated that unacceptable risk is one of the levels of such an approach, which also includes artificial intelligence systems with minimal, limited and high risk. The use of unacceptable risk artificial intelligence systems refers to actions prohibited by the legislation of the European Union, except for their use in a number of circumstances specified in the law. Methods affecting the subconscious mind are considered; manipulative and misleading methods; methods using the vulnerability of a person or group of persons; methods of biometric identification; predictive methods based on profiling; methods for determining emotions. The exceptions allowed by law in relation to artificial intelligence systems of unacceptable risk are analyzed. It is concluded that the lack of broad regulatory regulation of artificial intelligence in Russia cannot be unequivocally recognized as a negative factor, since the legislator has the opportunity to analyze the results of legal approaches to regulation in foreign countries. It is concluded that in the Russian Federation there is no need to adopt a law specifically devoted to artificial intelligence. The relevant norms may well be implemented in the current industry legislation.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE “FAULT” FOR “ERROR” AND THE PROBLEM OF NUCLEAR MILITARY SECURITY IN THE CONTEXT OF A LEGAL TOPICALITY
Authors: Baturin Yuri M.
Published: January 2025

The discussion in the UN Working Group on the draft convention on the use of information and communication technologies for military and political purposes has recently given some hope for a compromise, but now it is obvious that the positions of the main participants - the United States and Russia - are irreconcilable. Questions about the cybersecurity of military systems are particularly delicate. Legal science can offer non-standard methods to resolve this conflict situation. Among the possible tools is the theory of security measures as a legal institution that includes security sanctions, developed by the well-known criminal law specialist Professor N. V. Shchedrin. Recently, the issue of using “artificial intelligence” for various applied purposes has become topical (and controversial). Many myths have arisen around it. For legally correct solution of arising problems in criminal, civil and other branches of law, demystification of “artificial intelligence” is required. Given the lack of information about the real use of “artificial intelligence”, the systems of control of nuclear weapons of a probable enemy, which include the complexes of automatic control of retaliatory nuclear weapons of the USSR/Russia and the United States, have become a source of increased concern. The article proposes a non-standard legal approach to drafting a convention that would reduce the levels of risk and mistrust of “intelligent” nuclear weapons control systems.
PROSPECTS FOR THE ESTABLISHMENT OF CRIMINAL LEGAL PROHIBITIONS IN THE SEGMENT OF THE INNOVATIVE FINANCIAL MARKET
Authors: Sheveleva Svetlana V.
Published: January 2025

The innovative financial market is the most promising direction for the development of the country’s economy. The financial attractiveness of digital financial assets provokes the development of the shadow part of this sector. But criminal law protection mechanisms should work to prevent, but without unnecessary interference with the actual economic relations within the system between bona fide participants in the innovative financial market. Based on the analysis of the strategic planning documents of the Bank of Russia, the results of the work of the first innovative platforms, a forecast is presented for the establishment of a criminal law regime for the innovative financial market, the essence of which is to prohibit the participation of illegal participants in the financial services market under threat of criminal liability. The formulation of criminal law prohibitions related to the violation of CFA turnover is still premature, because The regulatory legal framework is at the stage of formation, only the “framework” conditions for legal regulation of the Federal Law “On Digital Financial Assets, Digital Currency and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” and the Federal Law “On Attracting Investments using Investment Platforms and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” have been defined. An attempt to synchronize the signs of the elements of crimes provided for in Articles 185-185.6 of the Criminal Code of the Russian Federation cannot give positive results.
ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY OF PERSONS OCCUPYING THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY (ARTICLE 210.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Authors: Bazhutov Sergey A.
Published: January 2025

Improving the criminal law mechanism for countering the criminal activities of organized crime leaders is the most important area of criminal policy at the present stage. The article notes that the establishment of criminal liability for occupying the highest position in the criminal hierarchy (Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) is a socially conditioned and expected legislative decision aimed at strengthening the fight against organized crime. The author considers the problems of qualification of this crime. Special attention is paid to such evaluative features as the “criminal hierarchy” and the “highest position” in it, which entails certain difficulties in applying the norm in practice. Based on judicial practice and the results of criminological research, a detailed description of the subjects of these crimes and such a criminal phenomenon as the “criminal hierarchy” is given.The objective side of the crime is analyzed, which is expressed in the acquisition by a person of the appropriate criminal status - the highest position in the criminal hierarchy with subsequent stay in it. The author substantiates the conclusion about the continuing nature of the crime provided for in Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, considers the issues of its legal and actual termination, as well as the relationship with the act provided for in Part 4 of Article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation.
MODERN REQUIREMENTS FOR THE CONSTITUTIONALIZATION OF CRIMINAL LAW
Authors: Plokhova Valentina I.
Published: January 2025

The article shows that when establishing the elements of crimes in the norms of the Criminal Code of the Russian Federation in their interpretation and application, deviations from such constitutional norms, criteria for the lawful restriction of human rights as proportionality, equality before the law, consistency of norms, certainty, justice are sometimes allowed; the legislator and law enforcer do not always take into account the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation; the 2020 amendments to the Constitution of the Russian Federation, the Federal Law “On the Constitutional Court of the Russian Federation” and other laws concerning the legal consequences of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, which formulate new requirements for the constitutionalization of criminal law, are not taken into account. In the legal literature, these issues are either avoided or resolved not in accordance with the current version of the laws. The legal consequences of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation and the conditions for their occurrence that were not noticed and not perceived by the legislator, law enforcers and researchers are given. On their basis, constitutional requirements are formulated for the legislator to abolish and amend articles of the Criminal Code of the Russian Federation recognized by the Constitutional Court that not only do not correspond to the Constitution of the Russian Federation, but also do not advise constitutional interpretation, and are not even considered by the Constitutional Court of the articles of the Criminal Code of the Russian Federation, which contain the same provisions. Requirements for the law enforcement officer not only not to apply a law recognized as inconsistent with the Constitution, not to apply the law in a different interpretation, as proposed by the Constitutional Court, but also to apply to the Constitutional Court with a request to verify compliance - non-compliance with the Constitution of the Russian Federation with the norm of the Criminal Code to be applied in a case containing such the same provisions that were recognized by the Constitutional Court of the Russian Federation as unconstitutional or subject constitutional interpretation. Some additional guarantees for the implementation of these requirements are named and justified, directions for studying the problems that have arisen.
ENSURING A DECENT LIFE FOR PEOPLE AS A UNIVERSAL CRIMINOLOGICAL FACTOR OF CRIMINAL LEGAL POLICY IN THE SECURITY FIELD
Authors: Khomich Vladimir M.
Published: January 2025

The article attempts a socio-criminological and constructivist understanding of the crisis state of criminal law in the sphere of ensuring the security of politically organized social systems. It is stated that the main cause of the crisis is the removal of power from a systemic and consistent policy of ensuring a decent life for people in favor of the interests of the economically ruling elites. Changing this paradigm of interests in the system of legal regulation and criminal defense is the primary task for legal science and practice.
Causal Mechanism of Involvement in Drug Use and Illicit Trafficking in the Context of Developing Digitalization in Russia
Authors: Malleker Diana I.
Published: January 2025

Criminal involvement in drug use and drug trafficking in the context of digitalization development is already an independent problem that has specific causes, conditions, as well as methods and ways of activity, without studying the features of which it is impossible to build a more effective system for preventing the said criminal activity .It has been established that representatives of the drug business are actively conducting an information campaign aimed at exerting external influence on the macro and micro social levels of personality formation, filling them with such content, in conditions of which criminal behavior options are often chosen (external reason) .This is also facilitated by the availability of Internet resources for the illegal purchase and sale of drugs in the context of the availability of personal anonymization services, in which falsely convinced and confident in impunity persons are involved in the drug business (external condition) .The dominant motivation in this regard is selfish motivation, based on high unemployment, low wages, social inequality between social strata of the population of our country (internal reason) .In the process of their participation in drug use and illegal drug trafficking, the person involved gradually develops an addiction that burdens all their further motivation .This is precisely where the interest of drug business representatives manifests itself—in the formation of such an addiction, under the conditions of which the person cannot voluntarily leave them, which significantly facilitates their further use in illegal drug trafficking as a participant (internal conditions)