bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Saksi Wanita Dalam Putusan Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi)
Authors: Maryani Maryani
Published: October 2018

Ketika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis kelamin maka terdapat perbadaan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang. Ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan dalam pandangan kaum yang mengusung gender dan kelompok progresif adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan  ketentuan  yang  bersifat  universal.  Hal  yang  demikian  itu disebabkan  karena  kaum  perempuan  pada  saat  itu  masih  kurang  berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena memang budaya yang berlaku menempatkan perempuan untuk hanya berperan dalam wilayah domestik.  Oleh  karena  itu,  seiring  dengan  perubahan  sosial  di  masyarakat  yang memungkinkan  kaum  perempuan  untuk  terjun  dan  berperan  di  berbagai  urusan publik,  termasuk  untuk  mendapatkan  pendidikan  tinggi,  berkerja  di  berbagai sektor  lapangan  pekerjaan,  bahkan  untuk  menjabat  sebagai  kepala  negara,  maka nilai  kesaksian  seorang  perempuan  sepatutnya  diakui  sama  dengan  kesaksian seorang laki-laki. Terlepas dari semua itu, dalam menyikapi permasalahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam, kita kembalikan kepada ranah pola pemikiran kita, apakah kita berada pada kelompok puritan-ekstrimis yang tekstual dalam memahami norma agama atau menjadi liberal-progesif yang mengeyampingkan legitimasi norma agama tersebut dan mengedepankan sosial dan budaya atau kita menjadi moderat-konservatif yang tetap berpegang kuat dengan tektualitas kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial dan budaya (al-Akhdzu bil Qadimis Shali Wabil Jadid al-Ashlah) sehingga hukum Islam itu –khususnya dalam masalah kesaksian perempuan- dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun (sholihun likulli zamanin wamakan.)
Telaah Kritis Yuridis Normatif Dan Empiris Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia
Authors: Auliyanisya Latifah
Published: October 2018

Terungkapnya suatu tindak pidana biasanya diawali dari adanya laporan atau pengaduan dari korban atau orang-orang melihat tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, sumbangan besar dari pelapor dan saksi tersebut kurang dihargai oleh hukum. Hal ini tampak dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi dari kemungkinan terjadinya balas dendam oleh pelaku. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan telah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Amun, dalam implementasinya masih saja terjadi ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu terhadap korban sehingga menyulitkan penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu, tidak adanya perlindungan terhadap hak korban untuk menyelesaikan permasalahannya secara pribadi dan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kebijakan hukum pidana pada saat yang akan datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah perlindungan korban dari ancaman, gangguan, dan teror dari pihak mana pun juga. Selain itu juga diatur ketentuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban dan ahli warisnya serta perluasan pengertian korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kajian terhadap Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah
Authors: Khusairi Halil
Published: October 2018

Al-Kafi adalah kitab fiqh yang membuat pembahasan lengkap dan luas, sehingga dapat dijadikan pedoman dan referensi di bidang fiqh. Kitab ini terdiri dari empat jilid. Dilihat dari substansi dan dasar ijtihadnya, kitab ini boleh dikatan sebagai kitab fiqh sunnah, yakni kitab fiqh yang mengemukakan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi sebagai basis utama dalam menetapkan hukum. Di samping itu, dalam penyajiannya dikemukakan pula beberapa riwayat yang memuat pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai masalah yang dibahas. Pembahasan itu meliputi bidang ibadah, bidang munakahat, bidang muamalat, harta rampasan, dan takzi’ah bagi mayat.
Ilmu Bantu dalam Memahami Hadits
Authors: Harahap Samsul Bahry
Published: October 2018

من دستور الإسلام الأساسى بعد كتاب الله العظيم هو الأحاديث النبوية الشريفة. وهذه الأحاديث جاءت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله ومواقفه. وتكون كذالك شرحا وتفسيرا لكلام الله الكريم.فوجب على كل إنسان معرفة مضمونها وما فيها. فطريقة معارفها هى مفهوم الألفاظ والأساليب والإعتبارات التى تحتوى على أمرين هما : الإشتقاق ومعان الألفاظ, ومعرفة قواعد اللغة العربية الصحيحة.هذه المقالة تتحدث عن هذين أمرين من مقصودهما وتعريفهما وطريقة فهمهما. فحصلت النتيجة إلى (1) الإشتقاق و الألفاظ إما ظاهرا وخفيا, (2) قواعد اللغة العربية تتكون من الجملة الفعلية والإسمية والأساليب العربية الفصيحة.
Hubungan Upah Dan Jam Kerja Terhadap Produktivitas Industri Kopi Nur Kerinci
Authors: Mursal Mursal
Published: October 2018

Salah satu tujuan perusahaan/industri adalah peningkatan produktivitas para pekerja  agar mampu menghasilkan barang atau jasa lebih banyak tanpa harus menambah waktu dan dana. Permasalahan yang ditimbulkan dalam pengupahan adalah bahwa pengusaha dan tenaga kerja umumnya mempunyai pengertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah. Jika suatu industri ingin meningkatkan penghasilan, industri tersebut perlu meningkatkan produksi yang salah satunya dengan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan memberikan upah yang bisa memotifasi para pekerja untuk lebih produktif. Sebagaimana hasil penelitian ini bahwa upah tenaga kerja dan jam kerja memilki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kopi Nur kerinci.  serta berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.Upah tenaga kerja lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas, hal ini dibuktikan bahwa koefisien regresi upah tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan jam kerja.
Eksistensi Advokat Menurut Hukum Islam (Peluang Advokat Bagi Sarjana Syari’ah Dalam Proses Penegakan Hukum)
Authors: Syukrawati Syukrawati
Published: October 2018

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat, maka telah terbuka peluang bagi sarjana Syari’ah untuk menjadi advokat.  Keberadaan advokat sebagai pemberi jasa hukum dalam suatu perkara (al-wakalah fi al-khusumah) dibolehkan dalam Islam, karena telah mempuyai landasan hukum yang cukup kuat. Untuk memberikan jasa hukum tersebut seorang advokat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan tidak boleh diberikan jasa hukum yang bertentangan dengan aturan Allah SWT. Sarjana Syari’ah sebagai salah satu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum telah diberi peluang menjadi advokat, dan dapat berprofesi memberikan jasa hukum, baik dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi).
Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT. G/2011/PA.SPN)
Authors: Putra Eka
Published: October 2018

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apakah alasan Pengadilan Agama menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah dalam kasus Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN; dan 2) Apakah putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN sudah sesuai dengan hukum positif. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam ini adalah : (1) untuk mengetahui, menjelaskan alasan Pengadilan Agama Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta pemeliharaan anak (hadhanah) dalam putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN , dan (2) untuk mengetahui, menjelaskan apakah putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN sudah sesuai dengan hukum positif. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat penelitian hukum normatif (normative law research). Sedangkan sumber data berupa buku-buku, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokomentasi yang dalam hal ini berupa keputusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA. Spn. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah (1) Pengadilan Agama Sungai Penuh setelah mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat (istri), menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan, dengan alasan bahwa istri telah mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (istri), dikarnakan Penggugat (istri) telah mendapat izin dari Tergugat (suami).(2) Menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam seharusnya anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya. (3) putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA. SPN. setelah dipertimbangkan dalam Majlis persidangan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum positif dalam hal menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah.
Ekonomi Politik Dalam Islam
Authors: Bustami Yuserizal
Published: October 2018

This article explain about the contemporary works of  Islamic studies, especially in connection with the issues of  Islamic economy and politic. The economic and politic issues in Islamic system would be an easy to apply the process if  there was a consensus among Moslem scholars. Unfortunately, it is very difficult to find the consensus, so the article just discuss the important controversies about it. After understanding  well that the Islamic state theoretically is a legal enity, the writer tries to study on the structure of economy and politic in Islamic system. The benefit way and often used is comparing between  the Islamic system and socialism as theoretical entities. This way is used in  framework  as  written above. Following the consensus of the scholars, the successful of an Islamic state depends on its capacity in creating the Islamic mechanism, especially in relation with preceptor mechanism.
Menguak Petuah-Petuah Moral Ibn Al-Muqaffa Serta Relevansinya Dalam Kehidupan (Telaah Terhadap Kitab Al-Adab Al-Shaghîr Wa Al-Adab Al-Kabîr)
Authors: Hamzah Ali
Published: October 2018

Ibn al-Muqaffa mastered various languages such as Arabic, Syriac, Pahlavi, Sanskrit, India and Greece. He studied and learned a lot of history and civilization of Persia and he also likes to read long texts with such capabilities. He was the first to translate the works of Persian and Indian literature into Arabic. Translating that resulted in two very important things: the displacement of the Arabs of  Bedouin life-style to modern living and non-Arab involvement in the writing of Arabic literature. Kitab Al-Adab al-Shagîr wa al-Adab al-Kabîr is a treatise containing moral advices. Advices were taken to Ibn al-Muqaffa from the wise words of those who passed away were very useful to cleanse our hearts and thoughts turn. Advices contained in the book are felt at all, touched the hearts of our exciting and thought-provoking.
Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Fazlu Rahman tentang Ijtihad
Authors: Kusnadi Kusnadi
Published: October 2018

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1)  apakah yang melatarbelakangi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam mereformulasi ijtihad; 2) apa persamaan dan perbedaan ijtihad versi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman; dan 3) mengapa terjadi persamaan dan perbedaan tersebut. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep, dan ide. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah metode ijtihad menurut Yusuf al- Qardhawi dan Fazlur Rahman muncul sebagai akibat dari problem-problem sosial, politik, dan intelektual. 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi reformulasi ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman. a. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap madzhab fiqih (khususnya madzhab syafi’i) dan aliran-aliran tarikat. b. Adanya imprealisme dan kolonisme yang tidak hanya mengancam politik dan ekonomi, tetapi juga mengancam agama dan kultur Islam Mesir pada waktu itu. c. Sikap fanatik masyarakat Mesir terhadap madzhab tidak menjadi penghalang dan penghambat bagi al-Qardhawi dalam menelorkan ide-ide briliannya. 2. Komparasi ijtihad al-Qardhawi dan Rahman adalah sebagai berikut: a. Persamaan dan perbedaan latar belakang al-Qardhawi dan Rahman: 1) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya sama-sama memiliki potensi   yang besar dalam dunia pendidikan, dibesarkan, dan dididik dalam kelurga muslim yang taat beragama. 2) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, begitu juga dalam madzhab, pemikir yang berpengaruh pada masanya, dan reputasi pemikirannya. b. Persamaan dan perbedaan ijtihad versi al-Qardhawi dan Rahman: 1) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya sama-sama mengakui al-Quran sebagai sumber pertama dan sunnah sebagai sumber kedua dalam ijtihadnya. 2) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya mempunyai definisi yang berbeda tentang ijtihad, begitu juga dalam sumber hukum tambahan, metode ijtihad, dan mekanisme ijtihad. 3. Implikasi Persamaan dan Perbedaan Ijtihad al-Qardhawi dan Rahman: a. Secara konteks, implikasi persamaan dan perbedaan metode ijtihad al-Qardhawi dan Rahman, merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan metode ijtihad klasik. b. Secara fungsional, metode ijtihad sebagaimana ditawarkan oleh al-Qardhawi dan Rahman, sebagai upaya pembaharuan hukum Islam serta upaya menjawab tantangan situasi baru.
Kontroversi Antara Pemabaharuan Hukum Islam Dan Kewajiban Bermazhab
Authors: Azhar Azhar
Published: October 2018

Gerakan tradisionalisme dalam hukum Islam muncul sebagai  respon dan reaksi positif terhadap berkembangnya gerakan Wahabi di Saudi Arabia yang kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia Islam. Karakter yang paling menonjol dari kelompok ini, adalah pemeliharaan dan apresiasi mereka yang tinggi terhadap warisan pemikiran masa lalu. Karena mereka lebih mengutamakan pendapat-pendapat para ulama masa lalu, maka ketaatan kepada para ulama menjadi sangat penting. Ulama menurut mereka adalah orang yang mampu memahami dan mentransformasikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Karena itu, ulama dan pendapat mereka mendapat posisi penting dalam kelompok ini.  Kelompok ini sangat fanatik kepada salah satu mazhab yang empat dan tidak mau menerima pembaharuan.
Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh)
Authors: Syukrawati Syukrawati
Published: October 2018

Tulisan ini dilatar belakangi kenyataan bahwa syari’at Islam telah secara tegas menyatakan, seorang anak baru memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, sehingga muncul pula istilah anak sah. Jika pengertian anak sah tersebut adalah anak yang lahir ”dalam” perkawinan yang sah kemudian dihubungkan kepada kebolehan mengawini perempuan hamil karena zina yang terdapat dalam salah satu pasal Kompilasi Hukum Islam, akan tampak bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan hamil ke dalam pengertian anak sah atau mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Setelah melakukan analisis terhadap konsep fikih dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak sejalan dengan konsep fikih.
Pandangan Islam Terhadap Penentuan Akhlak Manusia Menurut Nash
Authors: Indah Kencanawati
Published: October 2018

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk alamiah yang terdiri dari segenggam tanah dan tiupan ruh dari Allah. Manusia juga diciptakan Allah swt yang paling baik dan sempurna kejadiannya, baik jasmaninya maupun rohaninya. Keunggulan manusia dari makhluk Tuhan yang lain, baik hewan maupun malaikat adalah terletak pada moral dan budi pekertinya. Ada beberapa contoh akhlak yang baik yaitu: bersopan santun kepada ibu-bapaknya, keluarga dan sesama manusia, berlaku benar, jujur dan ikhlas, serta hemat, cermat dan pemurah. Sedangkan contoh akhlak yang buruk adalah: perbuatan yang menuruti hawa nafsu, takabur dan sombong, riya’ serta rasa dengki (hasad).
Demokrasi Dan Etnisitas: Studi Politisasi Kelompok Etnik Pada Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Jambi Tahun 2013
Authors: Ahmad Jafar
Published: October 2018

Sistem politik Indonesia yang telah mengalami pelbagai perubahan sejak runtuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto menunjukkan terjadi pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat ke masing-masing daerah. Pergeseran ini membuka peluang bagi kelompok etnik untuk memainkan peran dalam merebut kekuasaan tersebut. Beberapa peristiwa perebutan kekuasaan yang mengandalkan sentimen etnik terjadi di banyak tempat. Pertanyaan pentingnya apakah pergeseran kekuasaan dengan mengandalkan sentimen etnis juga terjadi di Kota Jambi?Penelitian ini memberi catatan bahwa tidak selalu sentiment primordial bisa diandalkan untuk memperoleh dukungan politik seperti yang dijelaskan dalam teori Jame S Scout seperti terlihat di bawah. Sentimen primordial bekerja di daerah tertentu, tapi tidak bekerja di daerah yang lain. Struktur masyarakat Kota Jambi yang sangat heterogen memberi peluang hilangnya sekat-sekat sosiologis yang membuat satu etnis berjarak dengan etnis yang lain. Di Jambi, persoalan asimilasi etnisisitas sudah berjalan cukup Panjang, bahkan sepanjang sejarah berdirinya Jambi seperti yang terungkap dalam BAB II.Hasil penelitian ini juga memberikan penjelasan bahwa demokrasi yang tidak menjadikan sentimen primordial berdasarkan etnis sebagai sumber dukungan, bisa menunjukkan kualitas demokrasi yang lebih terbuka dan aman. Hampir tidak ada konflik berarti yang menimbulkan keributan besar yang mengiringi hajatan pemilihan Walikota Jambi tahun 2013 lalu.
Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
Authors: Efyanti Yasni
Published: October 2018

Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menggabungkan antara Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman pelaksanaannya, lima desa di Kedepatian Semerap adalah salah satunya. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa  dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? (2) Apakah nilai-nilai kearifan lokal telah diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung  dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? (3) Bagaimana implikasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung  dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah dan aturan adat secara kenyataan di lapangan tidak sejalan. Tetapi juga penggunaan aturan adat di lima desa dalam Kedepatian Semerap telah mampu menyerap aspirasi masyarakat serta menciptakan suasana aman dan kondusif yang selama ini belum mampu diwujudkan oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun  demikian aturan adat tersebut juga memiliki kelemahan-kelemahan yang nantinya menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan suatu suasana hukum pemerintah dan adat dapat seiring sejalan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Adat Dan Syara’
Authors: Putra Eka
Published: October 2018

Adat pada prinsipnya dekat sekali dengan agama, sejak dahulu adat sudah menjadi tata cara kebaktian orang kepada Tuhan. Seperti dalam seloko adat mengatakan “ Adat basendi syara’, syara’ basendi kitabullah, syara’ mengatakan adat memakai”.Artinya; Bahwa agama berfungsi sebagai pengontrol terhadap adat, itu sebabnya dalam adat Kerinci dikatakan;“Adat berbuwul sentak, syara’ berbuwul mati, dan Adat yang lazim, syara’ yang kawi”. Di sini akan dilihat pengertian adat dan syara’, dasardan sumber hukum syara’, filsafat adar, kedudukan adat dalam hukum Islam dan persentuhan dan perpaduan adat dan syara’
Konsep Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al Luma’, Al Hikam, dan Risalatul Qusairiyah)
Authors: Mursal Mursal
Published: October 2018

Konsep ekonomi tasawuf  adalah sebuah konsep ekonomi dimana para sufi memandang dan melaksanakan kegiatan ekonominya dengan mengabungkan syariah, tauhid dan ihsan, inilah yang menjadi ciri khas yang membedakan kegiatan ekonomi para sufi dengan masyarakat lainnya. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara utuh seputar konsep tasawuf mengenai zuhud, qona’ah dan syukur dalam beberapa referensi tasawuf Risalatul Qusyairiyah, Al-Luma, dan Al-Hikam untuk kemudian dikaji dalam perspektif  ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan Library Research. Adapun objek dalam penelitian ini adalah konsep-konsep tasawuf yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam yaitu:  zuhud, syukur dan qona’ah. Dari sisi analisa ilmu ekonomi, melalui wara, zuhud qonaah syukur akan menciptakan distribusi pendapatan yang menumbuhkan sektor riil, kemudian meningkatkan produktifitas dan kesempatan kerja yang akan mendorong laju ekonomi. Konsep ini juga akan menghindarkan manusia dalam menumpuk kakayaan (terkonsentrasinya harta pada sekelompok orang). Dari kesemua inti dari konsep ekonomi tasawuf, yang sangat mereka tekankan dalam kegiatan ekonomi, tujuan utamanya adalah untuk menuju Allah SWT. Maka motif ekonomi para sufi merupakan ekspresi taat kepada perintah Allah.
Perspektif Iman Dalam Akidah Politik Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Authors: Faizin Faizin
Published: October 2018

Persoalan eksistensi keimanan al-Qur’an dalam konstlasi politik umat Islam telah memabawa dan mengantarkan pada permasalahan iman dan kufur. Sebagai akibat pemahaman tersebut yang menjadikan umat Islam terbagai dalam beberapa aliran akidah yang berbeda dalam menetapkan imana dan kufur dari agama Islam.
Studi Penerapan Nilai-Nilai Syariah pada Pelaksana Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada BMT Serambi Madinah )
Authors: Bustami Yuserizal
Published: October 2018

Lembaga Keuangan syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa keuangan lain yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Studi Penerapan  Nilai-Nilai Syariah Pada pelaksana lembaga keuangan Syariah (Studi pada BMT Serambi Madinah). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian antara lain: 1) nilai humanis dalam penerapan praktisi BMT serambi madinah ditinjau dari pemahaman teori dan praktik bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi dan instrumennya dapat dipraktikkan dalam dunia nyata; 2) penerapan nilai emansipatoris masih terbatas pada akuntansi syariah praktis yang lebih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan  praktis yang ada saat ini; 3) praktisi BMT serambi madinah sepakat bahwa nilai-nilai etika Islam yang menjadi semangat akuntansi syariah merupakan hal yang sangat penting guna memberikan informasi yang berkualitas, dan mengantarkannya kembali kepada Tuhan pada akhirnya dengan falah; 4) prakitisi BMT serambi madinah menjadikan paham bahwa mereka adalah khalifah di muka bumi yang telah diberikan amanah oleh Allah untuk melakukan proses pencatatan akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan akan dimintai pertanggungjawabannya ketika ia kembali pada Tuhannya.
Membangun Peradaban Zakat Studi Terhadap Ayat, Hadis Dan Regulasi Negara Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah
Authors: Arzam Arzam
Published: October 2018

Sebagaimana syariat lainnya, zakat sebagai salah satu syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya tentu memiliki tujuan tersendiri. Dengan kata lain tentu ada hikmah yang bisa dipetik jika seorang muslim melaksanakan zakat. Zakat, infak dan sadaqah diibaratkan sebagai salah satu fondasi umat Islam, jika di daerah tertentu banyak yang tidak berzakat tentu bangunan umat tersebut akan timpang dan oleng, sehingga umat tidak bisa membangun peradaban sesuai yang diinginkan dan diridhai Allah SWT. Berdasarkan regulasi Negara, Indonesia telah memiliki UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, namun undang-undang ini dirasa masih banyak terdapat kelemahan. Namun demikian undang-undang ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berharga dalam upaya untuk membumikan nilai-nilai syariat. Selain itu, demi untuk terus memacu meningkatkan kesadaran berzakat, infak dan sedekah, perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.
Perilaku Pedagang Kerajinan Dalam Menaikkan Dan Mendiskriminasi Harga Pasar Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Pasar Beringharjo)
Authors: Bustami Bustami
Published: October 2018

Sejumlah petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis yang mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan komersial pada tingkat yang luas dan halal, sebagian perintah ini terutama menjelaskan perdagangan sebagai ‘fadhl Allah, karunia dan rahmat-Nya. Permasalahan yang perlu mendapatkan kejelasan dengan penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 1) bagaimana praktek jual beli para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana penyusun menggunakan field research yang mencari sumber data secara langsung di lapangan atau kepada penjual kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta. Metode Pengumpulan Data menggunakan: observasi Penelitian, interview atau Wawancara dan dokumentasi. Analisa data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Adapun analisa ini dilakukan dengan analisa induktif dan analisa deduktif. Adapun temuan penelitian sebagai berikut: kenaikan harga dan diskrimansi harga yang dilakukan oleh pedagang  kerajinan yang ada di pasar Beringharjo merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang berlangsung secara terus menerus dilakukan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai adat istiadat masyarakat yang jika dinilai sudah sesuai berdasarkan pada konsepsi hukum Islam (konsep adat atau al-’Urf), selama hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
Korelasi Hukum Islam Dan Hukum Publik
Authors: Samin Samin
Published: October 2018

Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan masyarakatnya.Al-Qur’an memberikan ketentuan kepada setiap orang Islam untuk menta’ati Allah dan Rasul-Nya.Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah Swt dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas.Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif  bagi umat Islam indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di Negara ini,dilandasi oleh nilai-nilai filosofis,yuridis,dan sosiologis bangsa indonesia. Oleh kartena itu negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam indonesia karena pada dasarnya cara berpikir,pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.
Eksistensi Hukum Wadh’i dalam Syari’at
Authors: Syamsarina Syamsarina
Published: October 2018

Masing- masing manusia mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang kadang-kadang dalam memenuhi kepetingannya itu terhadap pertentangan kehendak antara satu dengan lainnya. Agar antara masing individu itu tidak terjadi perselisihan maka diperlukan suatu aturan yang disebut dengan hukum. Hukum wadh’i adalah Implementasi dari hukum taklifi, jadi hukum wadh’i ini lebih kepada masalah-masalah yang lebih khusus dibanding dengan hukum taklifi. Hukum wadh’i yang telah ditetapkan oleh syari’ sebagai faktor keeksistensian sebuah hukum syariat bagi seorang mukallaf, haruslah sangat diperhatikan sebagaimana menyikapi hukum taklifi.
Kriteria Dan Ketentuan Qira’at Al-Qur’an
Authors: Ridha DS M.
Published: October 2018

Qira’ah al-qur’an adalah mazhab pembacaan alqur’an dari para imam qura’ yang masing-masing mempunyai perbedaan dalam pengucapan alqur’an al-karim dan disandarkan pada sanad-sanadnya sampai kepada rasullulah Saw. Perbedaan-perbedaan bacaan umat muslim sesuai mazhab qiraah yang diikutinya, ini menunjukkan betapa islam sangat menghargai perbedaan. Untuk membedakan antara yang benar dan qiraat yang aneh (syazzah), para ulama membuat tiga syarat bagi qiraat yang benar, yaitu: 1) Kesesuaiannya dengan Satu Ragam Dari Beberapa Macam Ragam Bahasa Arab; 2) Qira’at Tersebut Sesuai dengan Salah Satu Mushaf ‘Utsmani; dan 3) Qira’at tersebut harus shahih sanadnya.
Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Brb
Authors: Auliyanisya Latifah
Published: October 2018

Adapun pokok permasalahan adalah Bagaimanakah Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb dan Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pemidanaan Pada Pembuat Turut Serta Tindak Pidana  Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu  dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Sedangkan sifatnya bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan ajaran turut serta perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb, dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Hasil penelitian adalah Penerapan ajaran turut serta perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb yaitu orang yang turut serta melakukan (medeplegen) ialah orang yang dengan sengaja berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Adapun syarat medeplegen yaitu melakukan unsur perbuatan pidana, mempunyai niat atau maksud yang untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud, dan adanya kerja sama yang erat antara mereka di waktu melakukan tindak pidana. Terdakwa Fahriansyah Als Unggak Bin Rahmadi bersama Sdr. Syahrul Abidin,dan Sdr. Ipin terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang terlihat dari hasil persidangan diketahui bahwa terdakwa pelaku terakhir yang juga ikut menusukkan senjata tajam/pisau yang dibawanya ketubuh korban Sabrani Als Bani mengenai pinggang korban sehingga korban jatuh tersungkur bersimbahkan darah. Dan akhirnya korban Sabrani Als Bani meninggal dunia ditempat kejadian. Desa Sumanggi seberang kec. Batang Alai Utara Kab.Hulu Sungai Tengah dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” serta di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga pada pertimbangan akhir Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun karena telah melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
Authors: Darsi Darsi
Published: October 2018

Jaksa  merupakan  salah  satu pihak  yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan. Lalu, bagaimana kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut undang-undang dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Dengan metode library research (penelitian kepustakaan), didukung dengan data-data lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 26 ayat  (1), jaksa merupakan salah salah satu pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang dalam pembatalan perkawinan. Yaitu sebagai pemohon atau penggugat. Namun  demikian, dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara detail mengenai tugas dan  tatacara jaksa dalam melakukan pembatalan perkawinan. Tugas dan wewenang jaksa telah diatur sendiri dalam undang-undang No. 16 tahun 2004. Di antaranya dalam bidang  perdata, jaksa dapat bertindak sebagai kuasa khusus. Ini pun tidak secara detail dijelaskan tentang  tugas  dan kedudukannya dalam pembatalan perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam, istilah jaksa memang tidak dikenal. Namun, mengenai masalah pembatalan perkawinan Islam telah mengenalnya dan mengaturnya.   Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah dari suami atau isteri, garis keturunan suami isteri lurus ke atas, atau kerabat suami-isteri.
Analisis Hukum Tentang Undang-Undang Rahasia Dagang Dan Ketentuan Keterbukaan Informasi Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Authors: Pitriani Pitriani
Published: October 2018

Dari  kententuan UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas Rahasia Dagang untuk melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga, dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama Informasi tersebut akan dilindungi. Sedangkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 (d). memberi perlindungan kepada konsumen yang bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian hak konsumen yang diatur Pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Perlindungan rahasia dagang jangan sampai menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, karena itu undang-undang perlindungan konsumen tetap harus diperhatikan oleh pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam melindungi rahasia dagangnya.
Formulasi Baru Arah Kiblat: Memahami Konsep Rasydul Kiblat Harian Indonesia
Authors: Sakirman Sakirman
Published: October 2018

Umat Islam telah sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Maka mengetahui arah kiblat suatu tempat merupakan suatu kebutuhan bagi umat Islam. Salah satu metode yang paling sederhana, bebas biaya, dan memiliki tingkat akurasi paling tinggi untuk menentukan arah kiblat adalah dengan memanfaatkan peristiwa rasydul kiblat baik yang terjadi pada harian maupun tahunan (universal). Rasydul kiblat terjadi ketika matahari berada di atas Mekkah ketika nilai deklinasi matahari sama dengan nilai lintang Mekkah. Deklinasi matahari sendiri selalu berubah setiap jamnya. Sehingga deklinasi matahari kadang-kala hampir sama dengan lintang Mekkah, dan kadang-kala juga tidak. Peristiwa rasydul kiblat terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tanggal 28 Mei pukul 16.18 WIB dan tanggal 16 Juli pukul 16.27 WIB. Akan tetapi, Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa 2 hari sebelum dan sesudah rasydul kiblat dengan rentang waktu ± 5 menit masih dapat digunakan untuk mengetahui maupun mengecek kembali arah kiblat. membandingkan hasil hitung rasydul kiblat harian di berbagai tempat. Tabel selisih azimuth matahari dan kiblat digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi rasydul kiblat masing-masing daerah dan metode. Hipotesis dari proposal penelitian adalah pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.18 UT atau 16.18 WIB merupakan waktu yang akurat untuk mengecek kembali arah kiblat. Selain itu, tanggal 26, 27, 29, dan 30 Mei 2014 pukul 09.18 UT atau 16.18 WIB ternyata juga masih akurat. Sedangkan untuk rentang waktu ± 5 menit mempunyai tingkat akurasi yang berbeda-beda bagi masing-masing daerah. Sehingga toleransi waktunyapun menjadi bervariasi. Secara teoritis, H+2 dan H-2 dengan waktu ± 5 menit tidaklah akurat, tetapi secara praktis waktu-waktu tersebut masih cukup akurat untuk mengkalibrasi arah kiblat di setiap wilayah.
Hukum Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an
Authors: Bahry Harahap Samsul
Published: October 2018

Penyakit masyarakat yang sangat sering menjadi pembicaraan diantaranya adalah Korupsi. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain disebutkan dengan Korupsi tersebut. Hal ini dengan mengambil harta yang bukan haknya dengan cara yang batil. Al-Quran telah melarang orang yang melakukan hal yang demikian dan memberikan ancaman, bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia akan membawa harta itu nanti diakhirat. Uang korupsi adalah harta haram, maka pelakunya diminta untuk bertaubat dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Sedekah dari harta korupsi sebagai penembus dosa tidak bisa diterima oleh Allah.
Peran Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Yang Tidak Mampu
Authors: Pitriani Pitriani
Published: October 2018

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan asas persamaan di muka hukum ( equality before the law). Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yang terkait erat dengan penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Gelar Adat di Kerinci Ditinjau dari Ilmu Sosial
Authors: Arzam Arzam
Published: October 2018

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hal ini ditandai dengan budayanya yang multikulturalisme; memiliki budaya, adat dan suku yang sangat banyak dan beragam, seperti: Budaya/Adat Bali yang mendiami Pulau Bali, Budaya/Adat Jawa yang mendiami Pulau Jawa, Budaya/Adat Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Demikian pula halnya salah satu budaya/adat yang mendiami Pulau Sumatera yaitu Budaya/Adat Kerinci yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dalam tulisan ini khusus mengenai adat, dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu: Depati, Datuk, Rio, Mangku, Patih, Manti Agung, Malano dan lain-lain. Gelar adat ini ada yang diperoleh secara turun temurun (ascribed status) dan ada yang diperoleh dengan pemberian gelar adat kehormatan (assigned status).  Setelah mengetahui gelar adat tersebut selanjutnya pada tulisan ini akan ditinjau dari sudut pandang Ilmu Sosial tentang: a. Pendahuluan, b. Gelar Adat, c. Status Sosial dan Struktur Sosial, dan d. Kesimpulan.
Pewarisan Kebudayaan Dalam “Ico Pakai” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci
Authors: Hamzah Ali
Published: October 2018

Menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam dengan judul “Pewarisan Kebudayaan Dalam “Ico Pakai” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Bagaimana eksistensi dan pewarisan kebudayaan dalam “Ico Pakai” hukum adat masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dari tahun 2016 sampai 2017 ? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis eksistensi  dan pewarisan kebudayaan dalam “Ico Pakai” hukum adat masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (2016-2017)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan sejarah lisan memungkin perluasan permasalahan sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis. Ada sembilan teknik pengumpulan data penelitian lapangan. Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi) terdapat empat jenis analisis, yaitu domain; taksonomi; komponen; dan tema. Hasil penelitian adalah Kebudayaan merupakan “kumpulan pola kehidupan” yang dipelajari oleh sekelompok manusia tertentu dari generasi-generasi sebelumnya dan akan diteruskan ke generasi mendatang. Desa Tanjung Pauh Mudik tempo dulu khususnya hidup secara mengelompok dan tinggal di pemukiman yang disebut dusun. Sebuah dusun dihuni oleh masyarakat dari satu akar kelompok keturunan (Geneologis) yang satu keturunan yang berdasarkan garis keturunan Matrilineal. Adat yang sebenar adat adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturunnaikkan selama ini, “waris yang dijawek, pusako nan ditolong”, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Pemakaian Ico Pakai Adat serta keputusan Depati/ Nenek Mamak tentang perubahan uang adat dan keputusan lainnya untuk diketahui oleh Anak Jantan (anak Laki-laki) dan Anak Batino (anak perempuan) yang ada dalam masyarakat tiga desa pada awalnya dan sekarang sudah ada lima desa, salah satu diantaranya adalah desa Tanjung Pauh Mudik.
Ide dan Realitas Khulafa’ur Rasyidin
Authors: Putra Eka
Published: October 2018

Meskipun hanya berusia 30 tahun, masa republik Islam itu merupakan masa yang paling penting di dalam sejarah. Ia menyelamatkan Islam, mengonsolidasikannya dan meletakkan dasar bagi keagungan umat Islam. Khalifah pertama, Abu Bakar, menyelamatkan umat Islam dari perpecahan karena soal penggantian kepemimpinan setelah wafatnya Nabi saw. Dia juga menyelamatkan Islam dari bahaya besar orang-orang Murtad dan nabi-nabi palsu, dan mempertahankan keyakinan dalam agama yang benar di Arabia. Khalifah kedua, Umar, mengonsolidasikan Islam di Arabia, mengubah anak-anak padang pasir yang liar menjadi bangsa pejuang yang berdisiplin dan menghancurkan kekaisaran Persia dan Romawi., membangun suatu imperium yang sangat kuat yang meliputi Persia, Iraq, Kaldea, Syiria, Palestina dan Mesir. Khalifah ketiga, Usman, menyaksikan ekspansi imperium Arab yang lebih jauh di Asia Tengah dan Tripoli. Pemerintahannya juga patut dikenang karena terbentuknya angkatan laut Arab. Pemerintahan khalifah keempat, Ali, digunakan untuk mengatasi kekacauan-kekacauan di dalam negeri. Dengan wafatnya pada 661 M, republik Islam berakhir.
Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah
Authors: Afridawati Afridawati
Published: October 2018

Tujuan utama Allah SWT menurunkan syari’at (aturan hukum) adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalb al-mashalih wa dar al-mafasid). Aturan Allah itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maslahat terbagi pada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder), dan tahsinat (tersier, lux). Maslahat atau maqashid merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid al-khamsah ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).
Das Göttweiger Interstadial, ein zweiter Leithorizont der letzten Vereisung
Authors: Gross Hugo
Published: October 2018

Abstract. Die Definition des Begriffs Interstadial muß auf Grund neuer pollenanalytischer Untersuchungen von Bildungen des Alleröd-Interstadials dahin abgeändert werden, daß die Amplitude des interstadialen Klimas von subarktisch bis temperiert reichte, daß also auch Bewaldung und Bodenbildung in einem Interstadial möglich waren; ein nennenswertes Eichenmischwald- und Hasel-Maximum fehlten; auf die Zeitdauer kommt es nicht an. Die paläofaunistische und -floristische, die pedologische, sedimentanalytische und archäologische Untersuchung jungpleistozäner Lößprofile im südöstlichen semi-ariden Mitteleuropa hat ergeben, daß die ca. 0,5—1 m mächtige Göttweiger Leimenzone in einem schätzungsweise 15000 Jahre langen temperierten Interstadial mit Waldsteppenklima entstanden ist, das zwei weitgehend selbständige Würmstadiale (Altwürm mit Moustérien und Hauptwürm mit Jungpaläolithikum) voneinander trennt; zum Göttweiger Interstadial gehören auch die Schwankungen von Spiez und Laufen. In Höhlen hat dieses Interstadial eine meist ca. 20 cm mächtige Höhlenlehmschicht zwischen den Schichten mit Moustérien und Jungpaläolithikum durch intensive chemische Verwitterung von Kalkschutt erzeugt. In Nordamerika trennt das gleichzeitige, ca. 16 000 Jahre lange Sidney-Interstadial Alt- und Hauptwisconsin.
Spätglaziale äolische Ablagerungen in einigen Mittelgebirgen Hessens
Authors: Schönhals Ernst
Published: October 2018

Abstract. Aus den Hochlagen von Vogelsberg, Taunus und Rhön werden äolische Ablagerungen beschrieben, die — wie mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden darf — durch Westwinde angeweht worden sind. Es handelt sich nicht um ferntransportiertes Material, sondern jeweils um eine Lokalfazies, was aus der Abhängigkeit der Körnung und des Mineralgehaltes von den Gesteinen der unmittelbaren Umgebung hervorgeht. Auf Grund von Besonderheiten des Substrates, des an mehreren Stellen des Hohen Vogelsberges aufgefundenen Humushorizontes und der von der Morphologie abhängigen Verbreitung werden die geringmächtigen Deckschichten dem Spätglazial, und zwar der Jüngeren Tundrenzeit, zugewiesen. Das Klima dieses Zeitabschnittes hatte also in den Hochlagen der genannten Gebirge einen periglazialen Charakter.
Notes on some Pleistocene mammal migrations from the Palaearctic to the Nearctic
Authors: KurtÉn Björn
Published: October 2018

Abstract. Die Einwanderungen einiger paläarktischer Säugetiere ins Nearktikum werden folgendermaßen datiert: Smilodontine Säbelzahnkatzen Elster (Kansan). Schwarzbären Elster (Kansan). Braunbären, bzw. Grizzlybären Wurm (Wisconsin). Vielfraß Saale (Illinoian). Für eine befriedigende Korrelation zwischen den eiszeitlichen Säugetierfaunen des nearktischen und paläarktischen Raumes müßten noch eine Reihe von Einwanderungsbeispielen analysiert werden.
Ergebnisse neuerer Untersuchungen zur Würmlöß-Gliederung in Hessen
Authors: Schönhals Ernst , Rohdenburg H. , Semmel A.
Published: October 2018

Abstract. The eolian sediments of the "Würm" following above the last interglacial soil Parabraunerde and pseudogleyed Parabraunerde respectively) can be divided — by characteristic soil horizons — into three sections (old, middle and young Würm). Typical for the old Würm are humic zones, for the middle Würm — besides several "Naßböden" browncoloured (weathered) zones of decalcification with a thickness of up to 1,1 m, and for the young Würm several weakly developed thin browneoloured weathering zones and "Naßböden" (wet soils). The most significant key horizon of the young Würm is the Kärlich tuff layer which recently was also encountered in Northern Hessen. Finally, the division scheme estabilished in Hessen is compared with the Würm-loess divisions in other countries of Europe.