bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
A la sombra de los mangos. Frontera(s), raza y nación en República Dominicana
Authors: Bourgeois Catherine
Published: August 2023

Este trabajo ofrece un análisis crítico de las aplicaciones de las nociones de fronteras, raza y nación en la República Dominicana. Se centra en un estudio socio-antropológico, con un enfoque tanto histórico como contemporáneo, realizado en la zona fronteriza dominico-haitiana norte entre 2007 y 2021. A través de la revisión de la literatura especializada, de los archivos parroquiales en la región fronteriza, testimonios y entrevistas con habitantes de la frontera, este trabajo describe y analiza el proceso de construcción de la nación dominicana en la frontera y su relación con Haití. Analiza también el discurso nacionalista antihaitiano y sus efectos tanto históricos como actuales en las políticas migratorias dominicanas, así como sus efectos en la vida de miles de personas migrantes y también dominicanas de ascendencia haitiana.
Long-term consequences of COVID-19 (review)
Authors:   F.G. Yanovsky National Institute of Tuberculosis and Pulmonology of the NAMS of Ukraine, Kyiv, Rekalova E.M.
Published: August 2023

COVID-19 is a new especial coronavirus infection that differs from other seasonal respiratory viral infections and can cause damage to many organs and body systems with long-term consequences. In typical cases, the acute period of the disease lasts up to 2 weeks, the recovery period increases to 6 weeks in 35% of patients, and it is observed for months in some patients. Respiratory symptoms (in >50% of patients), 35% - cardiac and 13% - neuropsychiatric symptoms are the most common after COVID-19. The main factors in the pathogenesis of COVID-19 are: block of ACE2 receptors by coronavirus; inadequate response of the immune system to infection (“cytokine storm”) with macrophage hyperactivity syndrome and simultaneous suppression of key parts of the immune system; the development of vasculitis with hypercoagulability and damage to many organs (extrapulmonary systemic hyperinflammation syndrome) with endothelial dysfunction, which may be an important factor in the severity and duration of COVID-19 symptoms. Organizing pneumonia with impaired diffusion of gases is the most common lung injury after COVID-19. Up to 30% of hospitalized patients show signs of myocardial damage. Often pathology of the central nervous system is observed due to potential direct and indirect mechanisms of damage, kidney pathology is too. SARS-CoV-2 may be a trigger for Kawasaki disease. The difficulty of further monitoring of patients with long-term consequences of COVID-19 is due to the need for specialists from various medical specialties and a multidisciplinary organization that would adequately meet today's needs. The long-term effects of COVID-19 continue to be studied. No conflict of interests was declared by the author.
Historical, legal and educational aspects of the introduction of chaplaincy in the health care system of Ukraine
Authors:   Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ubohov S.H.
Published: August 2023

The analysis of historical, legal and educational aspects of the introduction of the interfaith service of professional chaplains in the health care system of Ukraine was conducted. No conflict of interests was declared by the author.
A Quarter-Circle Investigation, Explanation and Generalization
Authors: Stupel Moshe , de Villiers Michael
Published: August 2023

An interesting geometric conservation problem is presented. Here proof is presented in a ‘proof without words’ style, with the aim of developing the reader's visual proof ability. The study of the task and its expansion is accompanied by a dynamic sketch to highlight the
conservation property.
Pergeseran Politik Aliran menjadi Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Tulungagung Tahun 2018
Authors: Jatmiko Datu
Published: August 2023

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran politik aliran menjadi politik transaksional yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah langsung Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Pergeseran politik tersebut salah satunya disebabkan semakin pragmatisnya para pemilih yang disebabkan karena  tuntutan situasi dan kondisi masyarakat. Termasuk masalah ekonomi akibat tuntutan dalam sistem sosial masyarakat yang semakin kapitalis. Sistem sosial masyarakat yang semakin kepitalis ini mempengaruhi pilihan politik masyarakat yang semakin pragmatis. Selain terjadi pergeseran politik, di Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur juga menjadi sorotan oleh masyarakat lokal maupun nasional dikarenakan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih terjerat masalah hukum, yakni bupati terpilih sekaligus bupati petahana menjadi tersangka kasus korupsi dan menjadi tahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil Penelitian ini menunjukkan ada banyak penyebab kenapa bupati yang terjerat masalah hukum tersebut terpilih kembali, salah satunya karena memang terjadi pergeseran dari politik aliran menjadi politik transaksional pada kalangan pemilih di Kabupaten Tulungagung.
Aukus dari Perspektif Regional Security Complex: Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia?
Authors: Indrawan Jerry
Published: August 2023

Aliansi kerjasama pertahanan bernama AUKUS muncul di Indo-Pasifik di tengah kebangkitan China sebagai calon negara hegemoni dunia. AUKUS seakan menentang hegemoni China di kawasan karena kepentingan negara-negara yang tergabung di dalamnya pasti akan terganggu dengan bangkitnya kekuatan negeri Tirai Bambu tersebut. Sebagai salah satu negara di Indo-Pasifik, Indonesia tentu merasakan dampak dari rivalitas negara-negara hegemonistik yang berkelakuan mirip pendahulunya pada era Perang Dingin dahulu. Sebuah era yang kental dengan nuansa ancaman perang, sesuai teori Regional Security Complex. Teori ini akan menjadi landasan analisis penulis untuk membahas tentang AUKUS, khususnya dari sudut pandang potensi ancaman antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sebagai aki­bat kehadiran AUKUS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AUKUS dibentuk oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai anti-tesis manuver China di Indo-Pasifik. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan beberapa usulan kebijakan strategis yang bisa dila­ku­kan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, di mana proses pengumpulan data dilaku­kan melalui studi pustaka.
Antisipasi Pertahanan dan Keamanan Cyberpolitics dengan Artificial Intelligence
Authors: Pramono Budi , Prakoso Lukman Yudho
Published: August 2023

Artificial Intelligence (AI) mejadi mengemuka akhir-akhir ini ditengah kemajuan teknologi yang sudah merambah disetiap bidang kehidupan, termasuk di dalam dunia perpolitikan. Cyberpolitics menjadi mengemuka seiring peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat 2016, kompetisi yang terjadi antara calon presiden memberikan potensi ancaman pertahanan dan keamanan bagi sebuah negara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membuat gagasan konsepsi penerapan AI untuk mengantisipasi dampak buruk dampak dari Cyberpolitics. Metode penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dan teori perumusan kebijakan William Dunn. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perumusan yang dilaksanakan diamati melalui proses isu kebijakan yang di dalamnya membahas mengenai masalah, melalui penyiapan tim perumus kebijakan dan proses pra kebijakan yang didalamnya terdapat pembuatan naskah akademik. Perumusan dan penetapan kebijakan bersama aktor kebijakan melalui proses  publik yang dilanjutkan dengan proses merumuskan kebijakan lalu diakhiri dengan penetapan kebijakan. Sebagai kesimpulan artikel ini adalah sebuah novelty bahwa AI ini sangat relevan dalam mengantisipasi dampak negatif Cyberpolitics, jika dampak negatif dapat dieliminir maka bangsa Indonesia akan maju. Sebagai rekomendasi artikel ini adalah semua entitas terkait harus melaksanakan transformasi jaringan keja yang efektif danefisien dan harus ada driver force, sebagai commend centre pengendalian Cyberpolitics menggunakan teknologi AI.
Koalisi Teritorial untuk Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia Pasca Reformasi: Kegagalan Pembentukan Provinsi Luwu Raya 1999-2014
Authors: Meliala Fransiskus Chandra Dwiputra
Published: August 2023

The establishment of a new autonomous region is an implementation of the implementation of decentralization in Indonesia. Previous studies have shown that regional expansion in Indonesia is highly motivated by elite interests. Even so, not all regional expansion efforts can be success­ful. This article explains what caused the formation of the Luwu Raya Pro­vince to not materialize even though the political movement had em­e­rged since 1999. This article finds two things: First, fragm­e­n­t­a­tion of lo­cal elites in the province candidate areas has emerged since the begin­n­ing of the struggle for the formation of a new province. Second, there are obstacles made by political actors who try to hinder efforts to form the Luwu Raya Province
Pembentukan daerah otonom baru merupakan implementasi  dari pem­b­er­lakuan desentralisasi di Indonesia. Studi-studi terdahulu telah menun­jukkan bahwa pemekaran wilayah di Indonesia sangat dimoti­va­si oleh kepentingan elit. Walaupun begitu, tidak semua usaha peme­ka­r­an wilayah dapat berhasil. Artikel ini menjelaskan apa yang menye­b­a­b­kan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak terwujud walaupun ge­r­a­­kan politiknya sudah muncul sejak tahun 1999. Artikel ini mene­mu­kan dua hal:Pertama, fragmentasi elit lokal di wilayah calon provinsi su­­dah muncul sejak awal perjuangan pembentukan provinsi baru. Ke­dua, adanya rintangan yang dilakukan oleh aktor politik yang berusaha menghalangi upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Kewenangan Gubernur Menetapkan Upah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Authors: Estu Bagijo Himawan
Published: August 2023

Upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerja. Ketentuan tentang pengupahan diatur dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Menteri hingga Peraturan Daerah dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan. Isu pengupahan di Tahun 2020 menjadi sangat menarik disebabkan karena kondisi pandemic covid-19 dan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gubernur berwenang untuk menetapakan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimi Sektoral. Terhadap UMP Jawa Timur dan UMK Kabupeten/Kota di Jawa Timur, telah ditetapkan oleh Gubernur dengan tidak berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang pada dasarnya menetapkan besaran yang sama untuk tahun 2021 seperti besaran tahun 2020. Gubernur Jawa Timur menaikkan UMP Jawa Timur dan juga menaikkan UMK Kabupaten/Kota. Dasar pemikirannya adalah penggunaan kewenangan diskresi Gubernur untuk melihat pertumbuhan Jawa Timur dalam sekala year on year dan optimisme atas potensi daerah di tahun 2021. Oleh sebab itu, kondisi pengupahan di Jawa Timur tahun 2021 sangat beragaman untuk UMKnya, dan kenaikan UMP Jawa Timur pun menjadi pertanda adanya harapan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Jawa Timur akan meningkat di tahun 2021.
Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Model Kepemimpinan di Indonesia
Authors: Rosi Fahrur , Handoko Priyo , Rohmah Elva Imeldatur
Published: August 2023

Negara Indonesia berdasarkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Agama tidak sebatas sebagai hak pribadi warga negara namun juga tercermin dalam praktek ketatanegaraan. Begitu pula dalam sila ke empat yang merupakan dasar dari sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis pada dasarnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai keTuhanan Yang Esa. Penelitian ini pada dasarnya membahas tentang nilai-nilai demokrasi pancasila serta implikasi dari nilai demokrasi pancasila dalam model kepemimpinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam demokrasi pancasila tidak hanya terdapat pelaksanaan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat akan tetapi masih ada integrasi dengan kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merujuk pada penyebutan frasa hikmat dalam rumusan pancasila yang menurut sebagian besar para ahli merupakan sebuah pemahaman akan keesaan Tuhan. Kepemimpinan dengan konsep Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan implikasi logis dari sistem pemerintahan demokratis yang disinergikan dengan nilai-nilai ajaran agama.
Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/POLRI
Authors: Moh Bagus  , Mahmudah Afif Hidayatul , Thobary Amim , Maulidah Faizah
Published: August 2023

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta menjaga dan mempertahankan keamanan dan pertahanan negara baik warga biasa maupun anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri. Tulisan ini bertujuan untuk mentelaah terkait alih status atau pengisian jabatan sipil oleh TNI/Polri. Pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia /Polri telah mengurangi kesempatan bagi para ASN untuk turut serta dalam promosi jenjang karir. Peluang yang diberikan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri  untuk mengisi jabatan tinggi dalam lingkup sipil tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pro – kontra tersebut menguat seiring dengan peningkatan jumlah Tentara Nasional Indonesia /Polri yang mendaftar dalam berbagai jabatan sipil pada struktur pemerintahan. Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Penulis menganalisis legalitas pengisian jabatan sipil yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta PP No. 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu  juga mengkaji hakikat dibentuknya Tentara Nasional Indonesia /Polri sebagaimana tercantum dalam naskah komprehensif amandemen UUD NRI 1945. Hasil penelitian menyatakan bahwa: pertama, sebelum diterbitkanya PP No. 11 Tahun 2017 pengisian jabatan sipil oleh Tentara Negara Indonesia /Polri ditegaskan dalam pasal 20 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014. Kedua, setelah diterbitkanya PP No. 11 Tahun 2017 pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia /Polri tidak serta merta dihilangkan, namun hanya dipersulit melalui  ketentuan pasal 155 dan 159.
Konstruksi Nebis In Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri
Authors: Wahidur Roychan
Published: August 2023

Konstruksi perlindungan hukum terhadap desain industri sebagaimana dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melindungi pemilik hak desain industri dari setiap bentuk pelanggaran terhadap desain industri melalui sistem penegakan hukum. Dalam sistem penegakan hukum dikenal asas nebis in idem serta asas litis feniri oportet bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Tulisan ini berusaha mengulas tentang perlindungan hukum terhadap desain industri dan menemukan konstruksi nebis in idem dalam penegakan hukum hak atas desain industri. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menemukan seseorang yang digugat secara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan dituntut pula secara pidana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) di mana salah satunya sudah ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) termasuk kualifikasi nebis in idem karena terhadap peristiwa hukum yang sama, subyek hukum yang sama dan sudah ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap termasuk syarat dasar suatu perkara dinyatakan nebis in idem.
Polemik Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara
Authors: Nurmila Helga , Moh. Bagus  , Sri Warjiyati
Published: August 2023

Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan angin segar dalam upaya pembangunan hukum yang berupaya menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun adanya pertentangan norma yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 dengan UU tentang hukum acara PTUN  menimbulkan polemik dalam proses beracara di PTUN. Artikel ini berusaha memaparkan secara kronologis dan sistematis terkait permasalahan, Pertama, terbukanya entry point penumpukan perkara di PTUN sebagai akibat dari perluasan kewenangan absolut PTUN yang tidak hanya sengketa TUN namun juga memeriksa permohonan fiktif negatif, dan upaya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah;  Kedua,  Fenomena pertentangan norma karena diberlakukannya asas fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan dan asas fiktif negatif dalam UU PTUN; Ketiga, Perluasan ketentuan mengenai diskresi yang tidak dibarengi dengan pemberian sanksi yang tegas bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan.
Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perppu
Authors: Ernawati Huroiroh  , Aini Shalihah  , Ahmad Rifki Mubarak  , Imam Muslim
Published: August 2023

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak negatif diberbagai sektor kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan alasan bagi Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk melakukan upaya penyelamatan melalui perubahan kebijakan keuangan negara dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Studi ini difokuskan untuk menguraikan alasan akademik dan landasan konstitusional perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Presiden yang dilakukan melalui Perppu. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab apakah konstitusi mengatur perubahan postur APBN melalui Perppu dapat dikatakan sebagai suatu tindakan hukum yang sesuai dengan konstitusi atau sebaliknya, serta bagaimana alasan yuridis didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tulisan ini menyimpulkan bahwa perubahan postur APBN melalui Perppu merupakan suatu tindakan hukum yang sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Perppu tersebut dapat dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan hal ihwal dan kegentingan yang memaksa seperti halnya dalam keadaan pandemi Covid-19 ini yang mengharuskan Presiden untuk mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk perihal anggaran keuangan negara demi keselamatan rakyat dan negara.
Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan
Authors: Harefa Safaruddin
Published: August 2023

When the government wants to build a toll road on community land, usually there will be compensation that is charged to the government to pay it to the land owner, but in practice there are often land disputes that will be used in the construction of toll roads, one of which is the unwillingness of the land owner to make it. the land is built toll roads or the land owner does not agree to the compensation paid by the government to him. Whereas in the acquisition of land for toll roads, it is necessary to pay attention to clear stages and in accordance with the applicable legal rules. The stages are starting from the planning stage, preparation stage, implementation stage and the stage of submitting the results of toll road construction. This must be done based on the principles of good governance. Furthermore, the settlement of land disputes for the procurement of this toll road can also be carried out in consultation with the land owner, compensation for the loss of land that is used as the object of toll road construction and the last is through legal channels, namely submission to the court. However, in this case the author places more emphasis on compensation which is more highlighted because compensation prioritizes justice. So before the compensation is implemented, a clear and concrete legal scheme or rule must be made that regulates the scheme and the provision of compensation based on justice
Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi
Authors: Khosnol Khotimah  , Muwahid
Published: August 2023

Keberadaan partai politik (parpol) di suatu negara yang meyakini paham demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan negara lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Kehadiran parpol hadir sebagai peran (role) yang strategis dalam sebuah pemerintahan. Pelembagaan demokrasi dan partai politik tidak dapat dilakukan pemisahan satu sama lain. Partai politik yang baik dan fungsional dapat menghadirkan pelembagaan yang baik pula, begitu pun sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, konsepsi partai politik. Kedua, partai politik sebagai bentuk pelembagaan demokrasi. Kajian menyimpulkan bahwa partai politik adalah kelompok organisasi yang anggotanya memiliki arah untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan  manajemen konflik. Namun pada tataran implementasi, partai politik sering mengalami kelemahan seperti krisis pemasukan dana, kelembagaan partai politik yang acapkali tidak berorientasi pada pemberantasan korupsi serta korupsi akibat beban biaya pemilu yang tinggi. Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap partai politik harus selalu dilakukan.
Kajian Filsafat Hukum Terhadap Implementasi Karantina Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
Authors: M. Suhli
Published: August 2023

Filsafat Hukum sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat suatu hukum sangat penting untuk di gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan-permasalahan aktual seperti karantina kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana sudut pandang filsafat hukum dalam menilai Implementasi karantina kesehatan. Penelitian Ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan Konseptual (Konseptual Approach) yang kemudian di dukung dengan data-data yang di dapatkan dengan studi kepustakaan (lybrary research) seperti peraturan perundang-undagan, karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya yang kemudian di olah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pelaksaan karantina kesehatan, meskipun terlihat membatasi ruang gerak masyarakat, namun hal itu di lakukan agar nilai kebermanfaatan yang di dapatkan semakin luas, nilai kemanfaatan yang di maksud adalah kesehatan. Karena jika karantina kesehatan tidak dilakukan maka mobilitas massa tidak akan terhindari dan penyebaran virus Covid-19 akan semakin massif. Dalam kajian ini juga di sarankan agar pemerintah bersikap lebih tegas terhadap masyarakat yang tidak taat terhadap aturan-aturan karantian Kesehatan.
Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif)
Authors: Cahyono Alim , Mahenda Pratama Novan , Setiawan Imam , Afifah Huda Firyal
Published: August 2023

Konstitusionalisme merupakan sebuah konsep mengenai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Konstitusionalisme merupakan lawan dari absolute power di mana pada konstitusionalisme terdapat pembatasan yang diilhami dari konstitusi, sedangkan absolute power tidak mengilhami konstitusi. Pada Pemerintahan Daerah di Indonesia cenderung masih belum menerapkan konstitusionalisme, sebagian besar Pemerintahan Daerah masih menggunakan tradisi lama yakni dengan sistem kerajaan atau yang juga dikenal dengan dinasti. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa negara Indonesia harus segera melakukan pergeseran paradigma dari desentralisasi menjadi sentralisasi, karena telah terbukti bagaimana carut-marutnya Negara Indonesia yang menggunakan konsep negara kesatuan dengan berlandaskan desentralisasi. Karena desentralisasi lebih cenderung bercorak semi-federalistik. Maka yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Negara Indonesia salah satunya ialah konsep negara kesatuannya berlandaskan sentralisasi. Karena dalam sentralisasi rantai komandonya jelas dan hierarkis.
Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024
Authors: Kusuma Mochammad Tommy , Rohmah Elva Imeldatur , Muwahid  , Mubarok Nafi
Published: August 2023

Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas demokrasi. Penunjukan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi aspek keserentakan Pilkada yang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Masalah ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya terkait mekanisme penunjukan kepala daerah ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penunjukan (pj) kepala daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi yang menyaring calon yang memenuhi persyaratan dengan cara fit and proper test di hadapan DPRD Provinsi. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk menentukan penjabat (Pj) Gubernur. Mekanisme serupa akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam penentuan bakal calon sesuai, yang selanjutnya dilakukan fit and proper test untuk menentukan penjabat (Pj) Bupati/Walikota. Mekanisme demikian, diharapkan telah memenuhi prinsip demokrasi konstitusional, di mana praktik demokrasi yang dijalankan mampu membatasi wewenang negara dengan cara praktik demokrasi yang menetapkan batas-batas wewenang negara atau pemerintah, serta prosedur-prosedur demokratis dalam penyelenggaraan tersebut. Penunjukan Pj di satu sisi dirasakan mencederai asas demokrasi, namun dengan menetapkan mekanisme tertentu, yaitu dengan tetap melibatkan wakil rakyat (DPRD) dapat dimaknai sebagai pemenuhan terhadap prosedur–prosedur demokratis.
Menakar Kebijakan Ripley Dan Franklin Dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta
Authors: Rina Herlina Haryanti  , Dimas Sigit Prabowo
Published: August 2023

Kebebasan menjalankan ibadah dijamin Oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, semua agama, tanpa terkecuali termasuk Agama Katolik.  dan Gereja Katolik adalah tempat bagi seluruh umat katolik termasuk jemaatnya yang disabilitas untuk melaksanakan ibadahnya. Karenanya menjadi keharusan gereja untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Dalam perspekstif administrasi negara konsep ini disebut sebagai aksesibilitas.  Namun demikian fakta di Kota Surakarta menunjukkan belum banyak Gereja Katolik yang mengakomodasi kebutuhan jemaatnya yang disabilitas.  Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aksesibilitas di lima gereja katolik di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kepatuhan kebijakan dari Rifley dan Franklin (1986) yang dielaborasi dengan dimensi aksesbilitas Thomas dan Penchansky  (1981) dan diterjemahkan secara operasional melalui indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, triangulasi digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian, dan data dianalisis dengan menggunakan interatif model analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima gereja katolik di Kota Surakarta belum aksesibel untuk jemaat penyandang disabilitas.
Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara
Authors: Shalihah Aini , Nur Mahalli Fahrizal , Ahmadi
Published: August 2023

The constitution is basically a set of rules that regulate and shape the organs of government and their authorities, as well as the foundations of the state. The constitution functions in maintaining the stability and continuity of political and legal structures as well as the basic principles that serve as guidelines and are formulated in written form. This paper will analyze the comparison of constitutional theory in the doctrine of experts as a form of state institutional basis. With a comparative study between each character, the results of this paper aim to add to the body of knowledge about the world's constitutional theory. Broadly speaking, the constitution is the basic law which is then used as a guide in the administration of a country and there are also two kinds of constitutions, namely written constitutions and also unwritten constitutions. Regarding this matter, the author will analyze how the concept of constitution and state institutions from C.F. Strong, K.C. Wheare, Henc vam Maarseveen as well as from Pancasila law state thinkers (Indonesia) such as Jimly Asshiddiqie and Bagir Manan. This paper uses normative legal research methods using a comparative approach and a conceptual approach. The results of the discussion show that C.F.Strong's concept of state institutions states that the general attributes that must be owned by a modern constitutional state must have branches of legislative, executive and judicial powers. Then K.C. Wheare and Henc van Maarseveen stated that the constitution forms the main institutions of government, such as the legislature, executive and judiciary, while the determination of the composition and method of appointing these institutions is often left to ordinary law. Then, the concept of the Indonesian constitution that state institutions that have been contained in the Indonesian constitution have actually been the result of transformations from world doctrines such as the concepts of C.F.Strong, K.C.Wheare, and Henc van Maarseveen and several other figures. Although, not in its entirety, the theories that have been put forward have become reference material in forming a state institutional structure that is in accordance with the circumstances and form of the state.
Literature Review on the Application of International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Adolescents around the World and in Russian Federation
Authors: Yazev Vyacheslav V. , Rusinova Dina S. , Bezymyanniy Alexey S.
Published: August 2023

Integration of the International Classification of Functioning, Disability and Health into the real practice of medical and social rehabilitation institutions is one of the tasks of the World Health Organization. Thus, collection of data on disability via this classification, creation of software and mobile applications for its implementation in practice will improve rehabilitation's quality and accessibility. In general, it is crucial for creation of scientific framework for health indicators and treatment outcomes assessment; for creation of common language to describe health indicators to improve understanding between health professionals, researchers, and people with disabilities; for providing information to rehabilitation-related professionals in different countries; for providing coding scheme for health information systems (including children and adolescents).
Spina bifida is included in the orphan disease list
Authors: Editorial Article
Published: August 2023

Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России включил заболевание spina bifida в перечень редких (орфанных) заболеваний.
Clinical guidelines for the management of children with lysosomal acid lipase deficiency
Authors: Anisimova Inga V. , Albegova Marina B. , Bagaeva Madlena E. , Baidakova Galina V. , Baranov Aleksandr A. , Vashakmadze Nato D. , Vishneva Elena A. , Gundobina Olga S. , Degtiareva Anna V. , Ezhov Marat V. , Zharkova Maria S. , Zhurkova Nataliia V. , Zaharova Ekaterina Yu. , Ivashkin Vladimir T. , Kamenets Elena A. , Kutzev Sergey I. , Lavrova Alla E. , Matinian Irina A. , Mikhailova Svetlana V. , Namazova-Baranova Leyla S. , Pashkova Irina E. , Petriaykina Elena E. , Pervunina Tatiana M. , Pechatnikova Nataliia L. , Pogosian Nelia S. , Repina Svetlana A. , Selimzianova Lilia R. , Skvortsova Tamara A. , Strokova Tatiana V. , Subbotin Dmitriy M. , Surkov Andrey N. , Tumanova Elena L. , Tzimbalova Ekaterina G.
Published: August 2023

Lysosomal acid lipase deficiency is s a rare hereditary enzymopathy. The article presents epidemiological data and features of etiopathogenesis of two phenotypic forms of lysosomal acid lipase deficiency — Wolman disease and cholesterol ester storage disease. Special attention has been given to the key issues of differential diagnostic search, clinical guidelines based on the principles of evidence-based medicine have been given.
Antileukemic impact of glucocorticoid use in acute lymphoblastic leukaemia treatment
Authors: Shervashidze Meri A. , Smirnova Daria S. , Valiev Timur T. , Kirgizov Kirill I. , Varfolomeeva Svetlana R.
Published: August 2023

Glucocorticoids (GC) are used as anti-inflammatory, immunosupressive and anti-tumor agents for several decades due to their ability to cell cycle inhibition and apoptosis induction but mechanism of action is not fully explored. Glucocorticoids play one of the key roles in acute lymphoblastic leukaemia treatment and are at the forefront in induction and reinduction phases. The response of tumor clone to GC determines a risk group and prognosis. A number of mechanisms of antileukemic action and resistance factors will be describe in this article.
Clinical observation of familial cases of congenital ichthyosis
Authors: Pimenova Nailya R. , Kashirskaya Elena I. , Alekseeva Anastasiya V.
Published: August 2023

Background. Ichthyosis is a group of rare genetic diseases with a wide phenotypic spectrum, characterized most often by generalized hyperkeratinization and desquamation with variable erythema [1]. In most cases, the diagnosis is established immediately after birth on the basis of clinical data. The basis of treatment is correct skin care, regular moisturizing, prevention of infection. Case Reports. The article describes clinical cases of congenital ichthyosis in two boys from the same family born 8 years apart. At the time of birth, both children had similar clinical signs and the disease progression types. Conclusion. Children in this family showed a genetically similar form of congenital ichthyosis. Due to timely initiation of complex treatment and correct skin care, there was a significant favourable evolution.
Resolution of the independent expert council of the union of experts in the field of immunoprophylaxis
Authors: Editorial Article
Published: August 2023

Профилактика инфекционных заболеваний является одним из приоритетов в сфере охраны здоровья (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (действующая редакция, 2016 г.).
La prueba desde la perspectiva del método reconstructivo y el judicial probatorio
Authors:   Universidad Cooperativa de Colombia, Brunal Vergara Rocío Helena
Published: August 2023

En toda actuación administrativa o judicial, el propósito de la prueba es facilitar la reconstrucción de hechos acontecidos en el pasado, de ahí la importancia que adquiere desde la perspectiva de las ciencias reconstructivas, que permiten reconstruir lo más fielmente posible determinadas cadenas de acontecimientos, que se sabe sucedieron, pero que se desconoce cómo, toda vez que lo que se persigue es lograr escenificar en el presente lo sucedido en dicho pasado. Para lograrlo, el operador jurídico debe ejecutar labores similares a las de los expertos en ciencias reconstructivas como los historiadores, lingüistas, geólogos, arqueólogos y paleontólogos. El objetivo de esta lectura crítica es someter a discusión la potencialidad del llamado método reconstructivo y el judicial probatorio, como guía en la obtención de resultados menos falibles en la escenificación del pasado.
Improvement of selective laser melting regimes for the fabrication of Ti–6Al–4V porous structures for medical applications
Authors: Sheremetyev V. A. , Lezin V. D. , Kozik M. V. , Molchanov S. A.
Published: August 2023

This article describes approaches to the optimization of regimes of selective laser melting (SLM) used in the fabrication of porous materials from medical grade Ti–6Al–4V alloy with thin structural elements and a low level of defect porosity. Improved fusion of thin elements based on SLM regimes is achieved due to a significant decrease in the distance between laser passes (from 0.11 to 0.04–0.05 mm). Moreover, the balance between the laser energy density and building rate is compensated by changing the laser speed and laser power. The results of the study of defect porosity and hardness of samples fabricated according to experimental SLM regimes allowed three promising sets of parameters to be defined. One was selected for studying mechanical properties in comparison with the reference SLM regime. In the aims of this study, the samples were developed and fabricated using the structures of rhombic dodecahedron and Voronoi types with a porosity of 70–75 %. The decrease in defect porosity was established at ≈1.8 % to 0.6 %, depending on the SLM regime. This promotes a significant increase in strength properties of the material, including an increase in the yield  strength  of  rhombic dodecahedron from 76 to 132 MPa and the Voronoi structure from 66 to 86 MPa. The low Young module (1–2 GPa) remains, corresponding to the rigidity level of spongy bone tissue.
Consumable additive FDM models in the production of aluminum alloy castings
Authors: Varfolomeev M. S. , Petrov I. A.
Published: August 2023

This article describes the results of a study aimed at improving production technology of experimental castings from aluminum alloys by investment casting using models produced by 3D printing. The consumable models were produced using fused deposition modeling (FDM). Biodegradable polylactide (PLA) was used as a material for the models. In order to decrease the surface roughness of consumable PLA  model.  chemical  post-treatment  by  dichloromethane  needs  to  be  performed.  After  immersion  of  the  model  into the solvent for 10s, its surface becomes smooth and glossy. Three-point static bending tests of PLA plates demonstrated a mechanical strength of average ~45.1 MPa. A thermomechanical analysis of polylactide demonstrated that in the course of heating of ceramic shell in excess of 150 °C, the polylactide model begins to expand intensively by exerting significant pressure on the ceramic shell. In order to decrease stress during the removal of polylactide model from ceramic mold, the heating time in the range of 150–300 °C needs to be heated to a maximum. The use of hollow consumable casting models with a cellular structure not higher than 30 % is also sensible. The stresses on the shell will not exceed its strength. Characteristic  temperature  properties  of  PLA  plastic  thermal  destruction  were detected using thermogravimetric analysis. Polylactide was established to completely burn out upon  heating  to 500  °C  leaving  no ash residue. Analysis of the results identified the burning modes of polylactide models from ceramic molds. Using a Picaso 3D Designer printer (Russia), the PLA models were printed used for production of experimental castings from aluminum alloys. It was revealed that the surface roughness (Ra) of a casting produced using a consumable model treated by dichloromethane decreases by 81.75 %: from 13.7 to 2.5 μm.
Liquid matrix SHS manufacturing and heat treatment of Al–Mg composites reinforced with fine titanium carbide
Authors: Luts A. R. , Sherina Yu. V. , Amosov A. P. , Kachura A. D.
Published: August 2023

Aluminum matrix composites reinforced with ultra-fine refractory titanium carbide feature a unique combination of properties. They are promising structural materials. Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) is an affordable and energy-saving composite making process. It involves the exothermic reaction between titanium and carbon (or their compounds) directly in the melt. We studied the properties of SHS composites based on the AMg2 and AMg6 commercially available alloys reinforced with 10 wt.%TiC. We investigated the macroand microstructure of the samples with XRD and EDS analysis. It was found that the β-phase is separated from α-solid solution of aluminum as early as the air cooling stage. We conducted experiments aimed at studying the effects of additional heating on the sample structure and properties and found the optimal temperature and time values. We also proposed a phenomenological model of the structural transformation sequence. We compared the physical, mechanical, and manufacturing properties and corrosion resistance of the original cold-hardened AMg2N and AMg6N alloys and the composites before and after heat treatment. It was found that additional heating reduces porosity and maintains electrical conductivity. It was also found that the compressive strength and relative strain of the composite based on the AMg2 alloy change insignificantly, while for the AMg6-based composite the reduction is more significant. Heat treatment increases the composite hardness while maintaining sufficient plastic deformation. It is confirmed by the measured values of the relative strain and the reduction ratio close to that of the original matrix alloys. It was also found that the composites retain high resistance to carbon dioxide and hydrogen sulfide corrosion.
Socijalne inovacije u području održivog razvoja u Hrvatskoj
Authors: Baturina Danijel , Matančević Jelena
Published: August 2023

Socijalne inovacije područje su rastućeg znanstveno-istraživačkog i policy interesa posljednjih godina. Njima se nastoji odgovoriti na rastuće socijalne potrebe i probleme na djelotvorniji način, a mogu se odnositi ne samo na nove usluge, već i na nove modele vladavine i participacije te općenito, nove načine na koje se stvari rade. Dio istraživanja naglašava i transformativni potencijal socijalnih inovacija na šire promjene sustava i institucija. Istovremeno, područje održivog razvoja, jedno je od najprisutnijih i najaktualnijih područja društvenog razvoja koje obično podrazumijeva ekonomsku, socijalnu i ekološku dimenziju. S obzirom na navedeno, cilj rada je istražiti potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu. Dva su ključna istraživačka pitanja: prvo, kako nastaju socijalne inovacije u području održivog razvoja u hrvatskom kontekstu i drugo, kako socijalne inovacije utječu na održivi razvoj. Istraživanje se temelji na kvalitativnom istraživačkom pristupu, budući da se radi od nedovoljno istraženom fenomenu, kroz eksplorativne višestruke studije slučaja (N=5). Slučajevi u istraživanju su organizacije (različiti tipovi pravnih osoba) koje djeluju u raznolikim područjima održivog razvoja. Strategija analize bila je putem nacrta, temeljem nekoliko ključnih dimenzija. Neki od ključnih nalaza u pogledu zajedničkih obilježja slučajeva su: organizacije pokazuju snažnu vrijednosnu utemeljenost poput autentičnosti, transparentnosti, solidarnosti i uzajamnosti u svom radu; surađuju s relativno širokim krugom dionika iz različitih sektora, poput lokalnih vlasti, drugih organizacija, obrazovnih ustanova te šire javnosti; u svom djelovanju vode se načelima „znanosti u društvu“; bez obzira na sektor kojem pripadaju iskazuju preferencije prema tržišnom financiranju. Utjecaj organizacija na održivi razvoj prepoznaje se na više razina: kroz edukaciju i podizanje svijesti, utjecaja na politike te utjecaja na cjelokupnu industriju. Analizirani slučajevi pokazuju potencijal za širenje i skaliranje, kao i (ograničen) transformativni potencijal kroz promjene u obilježjima vladavine, prije svega na lokalnim razinama.
Korištenje javnih prostora tijekom pandemije COVID-19 – istraživanje stavova i praksi studenata Sveučilišta u Zagrebu
Authors: Senfner Ana-Marija , Mihetec Miroslav , Vukić Jana
Published: August 2023

Promjene životnih stilova, sve veća izgrađenost urbanog prostora, nedostatak održive urbane mobilnosti, zagađenje i posljedice globalnih klimatskih promjena te brojni drugi faktori utječu na urbanu kvalitetu života. U navedenom kontekstu dostupnost i kvaliteta javnog prostora sve više utječe na objektivne i subjektivne aspekte kvalitete života i dobrobit svih dobnih skupina stanovnika gradova, što je posebno došlo do izražaja tijekom pandemije bolesti COVID-19. Cilj rada je istražiti svakodnevne prakse studenata Sveučilišta u Zagrebu tijekom pandemije COVID-19 i njihove stavove o dostupnosti i kvaliteti urbanih javnih prostora. U tu svrhu provedeno je anketno istraživanje na prigodnom uzorku studenata Sveučilišta u Zagrebu (N=164). S ciljem kontekstualizacije rezultata napravljen je uvid u javno dostupne podatke o gradu Zagrebu. Fokus istraživanja bio je na dvije prostorne razine kako bi se istražili stavovi i prakse u mjerilu gradskih četvrti u kojima studenti žive te na prostoru središta grada Zagreba koji je u istraživanom periodu doživio naglu i značajnu transformaciju uslijed posljedica potresa i pandemije COVID-19. Javno dostupni podaci o gradu Zagrebu ukazuju na premali broj javnih zelenih površina na razini grada i na razini gradske četvrti, dok rezultati anketnog istraživanja pokazuju povećanu potrebu studenata za njima. Istraživanjem je uočena promjena svakodnevnih praksi i češći boravak studenata na javnim prostorima te stavovi koji naglašavaju važnost javnih zelenih površina u svakodnevnom životu studenata Sveučilišta u Zagrebu tijekom pandemije, na obje istraživane prostorne razine.
Atributos da atenção primária à saúde no cuidado à pessoa com hanseníase: perspectiva do enfermeiro
Authors: Da Silva Flávia Freire Ramos , Barbosa-Lima Ricardo , Sanchez Mauro Niskier , Penna Gerson Oliveira
Published: August 2023

OBJETIVO: Avaliar os atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) nas ações de controle da hanseníase sob a perspectiva dos enfermeiros. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal, de natureza descritiva e quantitativa. Um instrumento previamente validado para avaliar os atributos da APS foi aplicado virtualmente em enfermeiros vinculados à Estratégia de Saúde da Família (ESF) em um município da região Nordeste do Brasil em 2020. Tal instrumento contempla 76 itens distribuídos em oito componentes, considerando os atributos essenciais e derivados da APS. RESULTADOS: Considerando 72 enfermeiros da ESF (82,7%; n=72) o atributo “acesso” foi o único que não alcançou o ponto de corte de alta orientação da APS no cuidado à pessoa com hanseníase (≥ 6.6), alcançando o escore 6.0 sob a perspectiva dos participantes. Os atributos essenciais “porta de entrada”, “atendimento continuado” e “coordenação” alcançaram os escores 10, 9 e 8.7, respectivamente. A “orientação familiar” como atributo derivado alcançou o escore 10. CONCLUSÃO: Sob a perspectiva dos enfermeiros da ESF de um município do Nordeste brasileiro, com exceção do acesso, o cuidado à pessoa com hanseníase é prestado de forma orientada pelos atributos da APS.