bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
Authors: Sumarni Niningsih, Salasiah, dan
Published: August 2024

Therefore, this study aims to find out the implementation of the child identity card(KIA) policy in the Population and Civil Registration Office of Samarinda City and to findout the supporting factors and obstacles in the implementation of the child identity card(KIA) policy in the Population and Civil Registry Office of Samarinda City.This research belongs to a type of descriptive research using a qualitativeapproach which means this research describes a real phenomenon or event. Informants inthis study as many as 7 people as informants. Research data is obtained from various datasources, namely primary data and secondary data. Data collection is done throughobservation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are datareduction, data presentation, Conclusion drawing and verification.The results showed that the implementation of the child identity card (KIA) policyin the Population and Civil Registration Office of Samarinda City through 6 indicators,namely: 1) communication, 2) resources, 3) disposition and 4) bureaucratic structureshowed quite well. This can be seen from the socialization and printing of children'sidentity cards carried out directly in elementary schools with competent employees whoadhere to the SOP that has been stipulated in the Samarinda City Regional Regulation.The supporting factor is communication and resources that are going well. While theinhibitory factors are disposition, bureaucratic structure, facilities and infrastructure, aswell as the covid 19 outbreak.
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI OLEH PT. PEFINDO
Authors: Nurdiansyah Syaiful , Ruliana Titin , Haryadi Rina Masithoh
Published: August 2024

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh DAR, umur obligasi, jaminan, danukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi pada perusahaan konstruksi yang terdaftar dipt.pefindo. teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder dengan menggunakanpurposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 4 perusahaan dengan kriteria sampel,perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar dan memiliki peringkat yang diterbitkan olehPT.PEFINDO selama periode tahun 2014-2021. Penelitian ini menggukan model analisisRegresi Logistik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Hasiluji hipotesis menunjukkan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, umur obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, jaminan tidakberpengrauh signifikan terhadap peringkat obligasi, ukuran perusahaan tidak berpengaruhsignifikan terhadap peringkat obligasi, dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkanbahwa DAR, Umur Obligasi, Jaminan, dan Ukuran Perusahan berpengaruh signifikanterhadap peringkat obligasi. Hal tersebut disebabkan karena investor cenderung membeliobligasi karena melihat dari reputasi perusahaan bukan dari DAR yang diperoleh perusahaan,pada umur obligasi investor lebih menyukai umur obligasi yang pendek dibawah tiga tahunkarena perusahaan dapat melunasi kewajiban dalam membayar pokok pinjaman pada saatjatuh tempo, jaminan tidak mempengaruhi investor dalam membeli obligasi karena investormelihat bukan dari apa yang dijaminkan melainkan dari kinerja pada reputasi perusaantersebut, dan pada ukuran perusahaan investor tidak tertarik untuk melihat dari ukuran totalasset yang dimiliki melainkan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan.
DAMPAK MUNCULNYA KORUPSI DILINGKUNGAN BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Authors: Pujiastuti Nanik
Published: August 2024

Reformasi birokrasi adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yangdapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Untuk menumbuhkembangkan budayakerja aparatur menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance) perluadanya keteladanan. Keteladanan-keteladanan tersebut tidak harus dimulai daripimpinan atau atasan, akan tetapi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kitasebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri pada pencanangan GovernanceProvinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu. Bahwa praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masyarakat mengartikannya sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.
PERAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN PAKIS
Authors: Sarah Tiara
Published: August 2024

Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pegawai kantor kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan pakis. Dan juga apakah masyarakat sudah cukup puas dengan bentuk pelayanan yang diberikan para pegawai kantor kecamatan. Metode penelitian yang di pakai untuk menyusun artikel ini yaitu menggunakan desain penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini menggunakan studi kepustakaan dan juga studi lapangan yang melakukan wawancara dengan salah satu pegawai kantor kecamatan pakis. Namun hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan beberapa hambatan yang sering terjadi di kantor kecamatan ini, khususnya di bagian pelayanannya yang mana masih banyak sekali pelayanan yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat atau sop yang telah diberikan oleh kantor kecamatan untuk para pegawai, yang mana ketidaknyamanan itu muncul dari beberapa pegawai yang kurang ramah, kurang sabar, kurang telaten dalam memberikan pelayanan kepada masyakarakat setempat. Dan juga ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang lengkap serta kurang nyaman untuk di pakai masyarakat untuk waktu menunggu yang cukup lama.Kata kunci: Peran, Pegawai Kecamatan, Kualitas Pelayanan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSAAN CSR PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA
Authors: Wildan Syukri Edi Purwanto Dan
Published: August 2024

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu konsep atau tindakanyang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial danlingkungan dimana perusahaan tersebut berada, seperti melakukan kegiatan yang dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melindungi perusahaan, lingkunganhidup, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu di daerah, danapemeliharaan fasilitas umum, sumbangan pembangunan desa/fasilitas masyarakat yangbersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat sekitarperusahaan berada.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif,peneliti melakukan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek penelitian adalah perusahaan yangmelakukan kegiatan usaha di Kota Samarinda.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa partisipasiPerusahaan yang belum maksimal dalam melaksanakan program CSR sesuai denganPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup perseroan terbatas serta program kemitraan dan binalingkungan. Sehingga perlu adanya pengawasan dan peran aktif Pemerintah dalampelaksanaan CSR Perusahaan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAJIAN AKADEMIK TENTANG USAHA PENGINAPAN HOTEL MELATI, GUEST HOUSE DAN KOST KOTA SAMARINDA
Authors: Asyari Fatimah , Slamet Amin , . Maisyarah
Published: August 2024

Academic studies on business arrangements for budget hotels, guest houses and boarding houses are carried out as a form of formulating or identifying legal problems that arise related to the booming business of budget hotels, guest houses and boarding houses in Samarinda City.The stages of the study carried out in a coherent and orderly manner are: (1) Identification of problems related to business arrangements for jasmine hotels, guest houses and boarding houses; (2) Inventory of required legal materials related to business regulations for jasmine hotel lodging, guest houses and boarding houses; (3) Systematization of Legal Materials; and (4) Analysis of legal materials.The number of jasmine hotel lodgings, guest houses and boarding houses in the city of Samarinda is relatively large, in practice jasmine hotel lodgings, guest houses and boarding houses are in some cases used by irresponsible people to support prostitution / online prostitution or free sex, child trafficking minors, drug abuse. Then, the existence of jasmine inns, guest houses and boarding houses also reaped reactions from five-star hotel entrepreneurs who indicated that the existence of jasmine hotel inns, guest houses and boarding houses had an economic impact that threatened hospitality investment.Special arrangements in the form of Regional Regulations regarding Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses need to be established immediately. The urgency of the establishment of a Regional Regulation concerning Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses is to ensure legal certainty and protection, peace and social order for the community as well as a legal umbrella for the implementation of all forms of efforts related to Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses in Indonesia. Samarinda City.
LEMAHNYA PERILAKU PELAYANAN PUBLIK DIDALAM REFORMASI BIROKRASI DEWASA INI
Authors: Pujiastuti Nanik
Published: August 2024

Inner country effort reach the goal, of course need device country called _ government and his government . In Thing this , the government on the truth is give service to society . For that 's bureaucracy no held for serve herself alone , but serve Public as well as create condition every member Public for develop ability and his creativity.in line with fast development era and the more the complex problem faced _ by country , then has there is development maintenance marked government _ with existence shift paradigm maintenance government from rule government to good governance paradigm . Because that , task main in skeleton strengthening existence government including government area is create government which _ political acceptable , legally law effective , and by administrative efficient .
TINDAKAN KEKERASAN OLEH MASSA TERHADAP ORANG YANG TERTANGKAP TANGAN SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Authors: Syamsudin Siska Pratini, Abdul Rokhim, dan
Published: August 2024

Tindak pidana perbuatan main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untukmenghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum, ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan yaitu kurang kesadaran  hukum yang ada di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri harus dilaksanakan secara tegas, lugas, dan tepat berdasarkan kepada keadilan nilai kebenaran dan bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana; adanya pengaruh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana; kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat; kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana dan sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera. Ketentuan Pasal 170 KUHP dalam memberikan hukuman kepada pelaku sebenarnya sudah diterapkan ketika masalah tersebut sudah melampaui norma dan hukum yang berlaku.
PENEGAKAN HUKUM UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PERTAMINI DI KOTA SAMARINDA
Authors: Farahwati Maulana, Irman Syariar, dan
Published: August 2024

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengaturmengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dibidang niaga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamini yang tidak mempunyai izin dari pemerintah namun tidak dilakukan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh pertamini di kota Samarinda dan mencari solusi pemecahan masalah terhadap penjualan bahan bakar minyak yang lebih mahal oleh pertamini. Jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris yang intinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan memberikan gambaran atau penjelasan secara spesifik tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh pertamini di kota samarinda belum bisa dilakukan sebab masih belum adanya aturan daerah mengenai pertamini di kota Samarinda, sehingga belum dilakukan penegakan hukum terhadap keberadaan Pertamini.
PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN
Authors: Reine Rofiana Andrai Setiyadi, Ferry Fathurokhman, dan
Published: August 2024

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakinmeningkat dari waktu ke waktu dan apabila dibiarkan dampaknya dapat mengancamdan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak,juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu pemerintah memberikan pemberatan hukuman kepada pelakukekerasan seksual pada delik persetubuhan dengan menambakan hukuman berupatindakan kebiri kimia. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimanapenerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadapap anak diIndonesia dan bagaimana penerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksualterhadap anak ditinjau dari teori pemidanaan.Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Penegakan Hukum dan TeoriPemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif denganpendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakanadalah sumber dara sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian,yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan datamenggunakan penelitian pustaka.Hasil Penelitian yang didapat yaitu pada proses penerapan hukuman kebiri diIndonesia terdapat hambatan dari dua faktor yaitu dari faktor undang-undang dan faktorsarana prasarana. Ditinjau dari teori pemidanaan hukuman kebiri kimia sesuai denganteori gabungan hal tersebut dikarenakan karena hukuman kebiri kimia berisi suatutindakan pembalasan dari pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap si pelakudan juga berisi upaya pemerintah memperbaiki si pelaku melalui rehabilitasi untukmembuat si pelaku kembali ke jalan yang benar serta mempersiapkannya untuk kembalihidup bermasyarakat. Kesimpulan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasanseksual terhadap anak sudah pantas guna melindungi keamanan dan ketentraman anakpada umumnya. Saran perlunya meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas melaluisosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakanhukum untuk berani memutus atau manjatuhkan hukuman tersebut dan menjalankanputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Authors: Dina Paramitha Hefni Putri Eko Prasetyo, Elvi Yanti Dwi Mas, dan
Published: August 2024

Di negara kita hampir setiap hari terjadi penganiayaan, baik yang disengaja ataukarena kesalahan dan kelalaian. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalahsepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggungdengan perkataan si korban. Sering juga penganiayaan terjadi karena dendam lama yangmebuat pelaku berencana untuk melakukan penganiayaan terhadap si korban. Dewasaini orang bisa dengan mudahnya melakukan penganiayaan sehingga membuatmasyarakat resah. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraanmasayarakat, setidaknya hakim harus pintar memutuskan hukuman yang dapatmembuat pelaku penganiayaan jera. Apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencanakhususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat.Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan yang terjadi dimasyarakat sehingga penulis tertarik membahas mengenai penganiayaan yangdirencanakan terlebih dahulu.Perumuskan masalahan adalah 1) Apakah yang menjadi alasan pemberatanhukuman yang diatur dalam hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan beratyang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana ?; dan 2) Apa yang mendasari unsur direncanakan menjadi alasan pemberatanhukuman terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahuluberdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Penganiayaan yang direncanakan terlebihdahulu, jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum denganhukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Penganiayaan berat dan berencanayang diatur pada ayat 2 Pasal 355 KUHP diancam dengan hukuman 15 tahunpenjara.Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan prototype dari perilakumenyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturanpengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan,dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. 2) Unsurpenganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatandilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jikamemenuhi syarat-syarat: (a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendakdilakukan dalam suasana batin yang tenang. (b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilankeputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktuyang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: (1) Resikoapa yang akan ditanggung, (2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saatyang tepat untuk melaksanakannya. (3) Bagaimana cara menghilangkan jejak. (c)Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hatiyang tenang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT CITRA ALAM SENTOSA MANDIRI DI KM 19 DESA BATUAH
Authors: Khairunnisah Marliana Vicy Tumanggor, Fatimah Asyari, dan
Published: August 2024

Tidak terpenuhinya hak-hak pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Citra Alam Sentosa Mandiri, maka dalam hal ini diperlukannya suatu penyelesaian permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana aturan hukum mengenai hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan apakah perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Citra Alam Sentosa Mandiri sesuai dengan ketentuan yangberlaku.  Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang.Hasil penelitian mengenai hak-hak pekerja yaitu upah lembur pada Karyawan yang tidak terpenuhi di PT Citra Alam Sentosa Mandiri, maka dari itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diatur secara jelas, maka dari itu Perusahaan wajib untuk membayarkan upah lembur pada karyawan di Perusahaan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, hubungan kerja, dan waktu pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini para pekerja/buruh telah diberikan legalitas untuk melakukan Upaya hukum agar dapat memperjuangkan hak-hak pada karyawan di Perusahaan tersebut.Untuk menciptakan keadaaan yang demikian Perusahaan dalam hal ini haruslah betul-betul memperhatikan kesejahteraan karyawan dan memenuhi hak-hak karyawannya. Karena Perusahaan juga bertanggung jawab atas perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan yang timbul. Pihak Perusahaan juga perlu mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar karyawan tidak menjadi pasif Ketika hak-haknya tidak terpenuhi.
PERLINDUNGAN NASABAH DARI KLAUSUL TIDAK ADIL DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU: A NARRATIVE LITERATUR REVIEW
Authors: M. Ibnu Sumarna Taufiq Amini, Muh. Reza Zulfikar, dan
Published: August 2024

Perjanjian  kredit baku sering mengandung klausul yang secara tidak adil memberikan keuntungan  lebih kepada lembaga keuangan sementara memposisikan nasabah dalam situasi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit tidak baku dan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan nasabah dari klausul tidak adil dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan  narrative literatur review (NLR) dengan menitik beatkan kajian pada berbagai sumber, seperti artikel dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Hasil NLR menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku, yaitu klausul pembatalan sepihak, klausul suku bunga yang tidak transparan, dan klausul perubahan ketentuan tanpa pemberitahuan. Untuk menghadapi klausul- klausul tidak adil tersebut, maka diperlukan berbagai strategi perlindungan nasabah, yaitu antara lain regulasi yang ketat, pendidikan dan kesadaran nasabah, serta melembagakan standar etika.
Penerapan Program Puspaga Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya
Authors: Supriyanto Natasya Firdaus , Hidayat Endik
Published: August 2024

Kekerasan dalam rumah tangga sedang marak terjadi di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan masih minimnya edukasi mengenai Hubungan Keluarga yang Berkualitas. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai upaya untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Program PUSPAGA di Kota Surabaya dijalankan oleh mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator di tingkat Balai RW. Dalam penerapannya, program PUSPAGA sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh sumber daya yang kompeten serta tujuan program yang sudah cukup jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Program PUSPAGA dalam upaya mengurangi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mencakup empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.
Design and Application of an Evaluation Tool to Assess World Organization for Animal Health Competencies for Graduating (Day 1) Veterinarians
Authors: Hoet Armando E. , Swisher Samantha , Tomasi Suzanne , Fentie Tsegaw , Melaku Achenef , Nigatu Seleshe , Mengistu Araya , Assefa Ashenafi , O'Quin Jeanette , Stull Jason W. , Gebreyes Wondwossen , Hammons Christie T. , Berrian Amanda
Published: August 2024

Graduating competent veterinarians with the appropriate knowledge and skills to support and strengthen their country's National Veterinary Services is a key priority for veterinary institutions globally. The World Organisation for Animal Health (WOAH) developed a set of Day 1 Competencies that should be expected of every veterinary graduate. Veterinary schools need to be able to assess the coverage of these competencies in their curriculum and determine the level of proficiency of their graduates. This article describes the iterative design and development process used to create a semi-quantitative, competency-based assessment survey. The Evaluation Tool for WOAH Day 1 Graduating Veterinarian Competencies is used as part of a stepwise process to systematically assess a veterinary curriculum regarding these competencies. This tool was developed and tested at the University of Gondar College of Veterinary Medicine and Animal Sciences in Ethiopia. The Evaluation Tool was successful in systematically collecting, measuring, and analyzing the perceptions of faculty, senior veterinary students, recent graduates, and external stakeholders about the level of proficiency of graduates in all 19 WOAH Day 1 Competencies. It was specifically designed to be used in conjunction with curriculum mapping to provide a full picture of how effectively these competencies were taught and identify gaps that needed to be addressed. This tool, the supporting resources, and the methodology are now globally accessible to all veterinary institutions, enabling them to revise and update their curricula and, ultimately, improve the training of the future veterinary workforce to support veterinary services in their respective countries.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRATIS PADA MATA PELAJARAN PPKn KELAS XI SMA NEGERI 1 SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG
Authors: Fransita Sam Randa , Hemafitria Hemafitria , Rohani Rohani
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1. Bagaimanakah perencanaan penerapan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan sikap demokratis siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI SMA Negeri 1 Samalantan ?, 2. Bagaimanakah pelaksanaan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan sikap demokratis siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Samalantan ?, 3. Apakah terdapat peningkatan kemampuan sikap demokratis siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan setelah diterapkan model Problem Based Learning dikelas XI SMA Negeri 1 Samalantan ?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Subyek penelitian adalah siswa kelas XI Sma Negeri 1 Samalantan. Alat pengumpulan data menggunakan paduan observasi,skala sikap dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning sudah dapat meningkatkan sikap demokratis pada siswa dengan menjadikan pembelajaran yang aktif sehingga menimbulkan sikap terbuka, berani mengemukakan pendapat,saling menghargai, serta berkerjasama dalam individu maupun kelompok.
PERAN GURU PPKn DALAM MENANGGULANGI PERILAKU NEGATIF PADA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 2 PONTIANAK
Authors: Novianty Fety , Octavia Erna , Andriani Uray
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Peran guru PPKn dalam menanggulangi perilaku negatif pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Pontianak. 2) Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya perilaku negatif pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Pontianak. 3) Hambatan apa saja yang dialami guru PPKn dalam menanggulangi perilaku negtaif siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif.  Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan teknik documenter. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, display atau penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Guru PPKn dalam menanggulangi perilaku negatif pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Pontianak yaitu peran sebagai pembimbing, peran sebagai komunikator, peran sebagai model dan agen moral. Mengenai faktor penyebab terjadinya perilaku negatif siswa yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal, kemudian hambatan yang dialami guru dalam menanggulangi perilaku negatif siswa yaitu kurangnya kesadaran peserta didik, kurangnya pengetahuan peserta didik mengenai akibat kenakalan yang dilakukan, pergaulan peserta didik dengan teman yang nakal dan kurangnya pengawasan serta perhatian orang tua
PENTINGNYA PEMAHAMAN WAWASAN NUSANTARA BAGI GENERASI Z UNTUK MEMBANGUN RASA NASIONALISME
Authors: Saputri Shipa Amalia , Najicha Fatma Ulfatun
Published: August 2024

Kajian ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana pentingnya pemahaman nusantara pada Generasi Z untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah era globalisasi. Di era modern dan berkembang pesatnya teknologi memudahkan penyebaran berbagai informasi dari seluruh dunia. Globalisasi  mempengaruhi pola pikir dan hidup generasi muda bahkan dapat mempengaruhi rasa nasionalisme mereka. Wawasan nusantara hadir sebagai suatu konsep yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Penelitian ini dirancang dan disusun menggunakan metode penelitian kualitatif di mana pengumpulan data menggunakan dokumentasi artikel dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas, serta pemaparan isi materi menggunakan deskripsi penjelas
PERAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL: STUDI DI UNIVERSITAS MATARAM
Authors: Aulia Oktavia Putri , Sumardi Lalu
Published: August 2024

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, termaksud di kampus. Fenomena terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus bukanlah merupakan hal yang baru. Pelecehan ini kerap kali dilakukan oleh para oknum dari kalangan terpelajar, baik sesama mahasiswa, staff dan karyawan universitas, maupun para tenaga pendidik dan itu juga berpengaruh terhadap penjalanan birokrasi kampus yang sampai hari ini belum membuat satgas pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyelenggara pendidikan terhadap pelecehan seksual Universitas Mataram. Jenis penelitian ini termaksud jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan Miles, Puberman, dan Saldana yang mencakup tiga tahapan yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya upaya kebijakan rektor dalam mencegah pelecehan seksual yang merupakan penyelenggara pendidikan.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MATA PELAJARAN PKN PADA SEKOLAH DENGAN PROFIL VISI PANCASILA DI SMPN 03 KEDIRI
Authors: Ridwanulloh M. Ubaidillah , Theana Ekky Putri
Published: August 2024

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dan multicultural melalui mata pelajaran PKn SMPN 03 Kediri. Pendidikan pancasila di SMPN 3 Kediri secara sepintas tercermin dalam visi sekolah yang berprofil pancasila. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendidikan Kewarganegaraan berbasis pancasila dibagi menjadi tige berdasarkan tingkatan kelas. Pada kelas 7, pendidikan PKn lebih banyak mengenalkan pendidikan kenegaraan, Pancasila, dan pendidikan multicultural secara keseluruhan. Selanjutnya pada kelas 8, pendidikan PKn difokuskan untuk lebih banyak belajar praktek di masyarakat, baik dalam bentuk simulasi kecil atau langsung berkecimpung ke dunia masyarakat dengan berbagai bentuk dan varian. Berikutnya pada kelas 9, pendidikan PKn lebih banyak terkonsentrasi pada pematangan pembentukan karakter berprofil Pancasila. Pengaruh pendidikan multicultural dalam PKn menjadi mudah bagi siswa dalam memahami budaya dan sifat teman serta mengetahui cara penyelesaian konflik di masyarakat. Tujuannya menjadikan hubungan antar teman dan masyarakat bisa semakin rukun meskipun dengan teman yang berbeda agama serta dapat menyelesaikan masalah dengan teman tanpa emosi.
PENGARUH PERKEMBANGAN IPTEK TERHADAP PERWUJUDAN INTEGRASI NASIONAL DIKALANGAN MAHASISWA PRODI AKUNTANSI KELAS 2C
Authors: Taun Taun , Diana Lehitu Danila Chris , Panjaitan Elisabeth , Dzulkarnain Jamil , Andriansyah Muhammad
Published: August 2024

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi karena adanya perkembangan zaman. Kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam kehidupan ini dan tidak dapat dihindari, karena Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mewujudkan integrasi nasional. Mahasiswa memiliki peran penting untuk mewujudkan integrasi nasional melalui perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap perwujudan integrasi nasional dikalangan mahasiswa. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data mengenai pengaruh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap perwujudan integrasi nasional dikalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner untuk mengumpulkan data. Dengan responden mahasiswa Universitas Singaperbangsa, Karawang, Prodi Akuntansi. Data yang telah terkumpul kemudian data tersebut peneliti analisis dan peneliti membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat berpengaruh terhadap integrasi nasional khususnya di kalangan mahasiswa.
EKSISTENSI PANCASILA DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KARAKTER BANGSA
Authors: Ningrum Anisah Satya , Dewi Nur Rahmawati , Rahmat Yunia Fauziah Nur
Published: August 2024

Permasalahan karakter bangsa terlihat sudah semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila yang disebabkan karena pengaruh perkembangan zaman dan globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara dan memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi permasalahan karakter bangsa. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan analisis studi pustaka dengan mengumpulkan sumber data penelitian yang diambil dari jurnal, buku atau sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat membentuk karakter bangsa melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan maraknya permasalahan pada karakter bangsa yang terjadi saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk dapat meningkatkan moral dan nilai luhur bangsa melalui pemahaman dan pengimplementasian pada setiap diri bangsa Indonesia.
MODEL PROJECT CITIZEN UNTUK MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS PADA MATERI PKN SISWA KELAS 5 SDN TAMPUNG
Authors: Tirtoni Feri , Hidayati Zulfi
Published: August 2024

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode eksperimen dengan desain one groupÂ pretest dan posttest. Bertujuan untuk mengetahui model project citizen dapat meningkatkan berpikir kritis siswa kelas 5 di SDN Tampung 1, materi pembelajaran PKN keragaman budaya terhadap peningkatan berpikir kritis siswa. Menggunakan satu kelompok sampel sebanyak 35 siswa, diberikan prates soal essay, kemudian treatment (pembelajaran project citizen) dan pascates. Hasil Uji N-Gain menujukkan bahwa nilai minimum 0,06 dan maksimum 0,68 menunjukkan kriteria N-Gain berada di interval 0,3 â‰¤ g < 0,7 dengan kategori sedang. Rata-rata skor berpikir kritis pada prates adalah 32,46 dengan kategori kurang (20% < T â‰¤ 40%), dan pascates sebesar 56,3 dengan kategori cukup (40% < T â‰¤ 60%).Â  Normalitas data menunjukkan bahwa terdistribusi normal dengan nilai signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari alpha pengujian 0,05 (>0,05). Hasil pengujian kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan uji-t menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji (0,000) lebih kecil dari pada uji alpha (0,05), artinya terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa antara prates dengan pascates setelah penerapan pembelajaran project citizen (kewarganegaraan).Â Â
MODEL PROYEK PENGUATAN LITERASI KEWARGANEGARAAN UNTUK EDUKASI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS
Authors: Slam Zaenul
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk memproduksi model proyek penguatan literasi kewarganegaraan untuk edukasi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Model ini dikembangkan berdasar pendekatan reflective inquiry sebagai ikhtiar membelajarkan mahasiswa untuk edukasi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan model 4-D dengan tahap define, design, develop, disseminate. Pengambilan data menggunakan lembar angket penilaian produk yang berupa (aspek validitas isi & konstruk serta kepraktisan) dan angket respon mahasiswa. Uji coba produk dilakukan dengan uji coba terbatas dan uji coba kelompok besar. Subjek uji coba adalah 35 mahasiswa kelas C semester ketiga Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini layak digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil analisis aspek validitas model ini mencapai kriteria valid, aspek praktis model ini memiliki kriteria sangat baik, dan menunjukkan bahwa model ini cukup praktis. dan tanggapan mahasiswa terhadap model ini mendapatkan tanggapan yang baik. Model ini pada materi Hak Asasi Manusia, khususnya kasus kekerasan seksual untuk mahasiswa kelas C semester ketiga Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah memiliki kriteria yang valid dan praktis, sehingga dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
INTERNALISASI NILAI GOTONG ROYONG PADA TRADISI PERORI SUKU DAYAK KENINJAL DI DESA BUNTUT SAPAU KALIMANTAN TENGAH
Authors: Saputra Yogi , Suhaida Dada , Nur Syafrial
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai gotong royong pada tradisi perori suku Dayak Keninjal di Desa Buntut Sapau Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan bentuk deskriptif. Alat pengumpulan data yaitu panduan observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian internalisasi nilai gotong royong pda tradisi perori suku Dayak Keninjal di Desa Buntut Sapau Kalimantan Tengah dilakukan melalui pelaksanaan tahapan berladang yaitu menebas, menebang, membakar lahan, membersihkan sisa bekas pembakaran, menanam benih, penyiangan, dan panen. Adapun bentuk nilai-nilai gotong yang terdapat pada tradisi perori yaitu musyawarah dan mufakat, keadilan, kekeluargaan, kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan timbal balik atau saling menerima pertolongan.
EKSISTENSI IDENTITAS MANUSIA INDONESIA MELALUI AKTUALISASI PENGUATAN KEBHINNEKATUNGGALIKAAN DI SMAN 1 PALANGKA RAYA
Authors: Aulia Maryam , Iqbal Muhammad , Misnawati Misnawati
Published: August 2024

Kekayaan akan keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi identitas nasional yang merupakan jati diri bangsa sebagai masyarakat multikultural dengan pedoman hidup yang tertuang dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ini juga terjadi di lingkungan sekolah sehingga peran sekolah penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Kebhinnekatunggalikaan kepada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sekolah dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan Kebhinnekatunggalikaan di SMAN 1 Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan dokumentasi serta dianalisis dengan mereduksi data, penyajian hasil dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah peran sekolah sudah berusaha maksimal untuk menanamkan nilai kebhinnekatunggalikaan dan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik melalui tanda dan simbol penghayatan serta penghargaan nilai kebhinnekatunggalikaan. Kebijakan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka membantu peserta didik melatih dan mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Penerapan nilai Pancasila juga terlihat disetiap proses pembelajaran.
PENDIDIKAN POLITIK LINTAS GENERASI DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK MENGHADAPI SUKSESI TAHUN POLITIK
Authors: Sugara Harry , Mutmainnah Fitri , Safitri Della Nor
Published: August 2024

Kekhawatiran menurunnya animo masyarakat dari beberapa kelompok generasi pemilih menghadapi suksesi agenda politik menjadi tantangan bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Tingginya partisipasi politik begitu diharapkan dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan pasca terpilihnya pemimpin Indonesia yang baru. Sebagai bentuk optimalisasi tingkat partisipasi politik dibutuhkan Pendidikan politik dengan konsep yang tepat diharapkan dapat mewujudkan partisipasi politik lintas generasi yang ada di masyarakat daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap implementasi pendidikan politik lintas generasi dalam membangun partisipasi politik menghadapi suksesi tahun politik di 2024. Pendidikan politik lintas generasi yang diimplementasikan melalui kolaborasi beragam pendekatan dan model yaitu melalui jalur formal pendidikan, pendekatan seni, budaya kemasyarakatan, komunitas/organisasi sosial, optimalisasi dan pengembangan teknologi media sosial serta pendidikan politik kolaboratif dan partisipatif.
STRATEGI MENINGKATKAN PEMAHAMAN BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI
Authors: Purnasari Fitri Okta , Alfiandra
Published: August 2024

Pembelajaran berdiferensisi merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mengutamakan pada kebutuhan peserta didik. Diferensiasi berarti suatu proses belajar mengajar yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi setiap kebutuhan peserta didik dalam hal memahami materi pembelajaran yang diberikan berdasarkan gaya belajar, karakteristik, kemampuan, minat serta kekuatan mereka sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Guru diharapkan mampu mengakomodasi setiap kebutuhan dari peserta didik, menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang menyenangkan, mampu mengelola kelas dengan efektif serta penilaian yang berkelanjutan sesuai dengan profil belajar mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat empat aspek yang bisa dikendalikan oleh guru yaitu aspek konten, proses, produk dan lingkungan belajar di dalam kelas. Guru dapat mengklasifikasikan setiap kebutuhan dari peserta didik berdasarkan tiga aspek yaitu kesiapan belajar, minat serta profil peserta didik. Peserta didik akan menunjukkan hasil dan kinerja yang baik apabila tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang dimiliki peserta didik yang memicu semangat serta motivasi belajar dari dalaam diri mereka serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai.
PENCEGAHAN TINDAK PERUNDUNGAN (BULLYING) SISWA SMPN Se-KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
Authors: Moad Moad , Rianto Hadi
Published: August 2024

Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya (Sejiwa, 2008). Remaja yang menjadi korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya bullying oleh remaja, peran-peran dalam tindakan bullying, dan jenis-jenis bullying pada jenjang SMP di kota Singkawang. Sumber data tulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitiaf. Faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying bisa datang dari individu, keluarga, kelompok bermain, hingga lingkungan komunitas pelaku. Tindakan ini sangat berhubungan dengan dunia Pendidikan untuk bisa mengatasi permasalahan maraknya pelaku bullying di tingkat sekolah.
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PERWUJUDAN PROFIL PELAJAR PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Authors: Hemafitria Hemafitria , Rohani Rohani , Safira Mirna
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kurikulum merdeka dalam perwujudan profil pelajar Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif. Subyek penelitian Kepala Sekolah, Waka Kurikum, Guru PPKn dan Siswa. Alat pengumpulan data adalah panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yaitu Perencanaan penguatan dimensi profil pelajar pancasila dalam pembelajaran PKn oleh guru  yaitu disusun dalam bentuk modul ajar mata pelajaran PKn. Peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn melalui penguatan dimensi profil pelajar pancasila di SMP Negeri 5 Sungai Kakap yaitu guru harus menjadi teladan, inspirator, perencana pembelajaran, mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila, mampu untuk menerapkan model proyek,  motivator dan evaluator. Faktor yang mempengaruhi perwujudan profil pelajar pancasila dalam pembelajaran PKn yaitu pendukung terdiri dari faktor SDM guru yang berkomitmen, faktor peserta didik yang terlebih dahulu diseleksi, faktor fasilitas pembelajaran yang lengkap, faktor metode pengembangan pembelajaran , faktor adanya komite sekolah dan anggota masyarakat yang merespon setiap aktifitas pembelajaran. faktor penghambat pula yang mempengarui pelaksanaan profil pelajar Pancasila seperti faktor kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan kurikulum berkarakter, belum adanya sosialisai yang spsifik mengenai pembentukkan profil pelajar Pancasila,  belum adanya bimtek secara komprehensi.
EKSPLORASI JATI DIRI MAHASISWA: ANALISIS SOSIAL EKONOMI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH MELALUI MATA KULIAH PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK
Authors: Irawani Fivi , Syaifulloh Muhammad
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosial ekonomi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah melalui mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Mata kuliah ini dianggap sebagai alat eksplorasi yang membantu memahami bagaimana jati diri mahasiswa terbentuk. Analisis sosial ekonomi dianggap kunci untuk memahami kompleksitas dan keberagaman mahasiswa dalam konteks pendidikan sejarah. Keberhasilan mata kuliah ini dianggap menandai tahap lebih dalam dalam menggali realitas mahasiswa sebagai individu unik.