bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Evaluation of Platelet Count and Platelet Indices in Cats and Dogs Diagnosed with Lymphoma
Authors: ALAN Emine Merve , ERDOĞAN BAMAÇ Özge , KOENHEMSİ Lora
Published: September 2022

Kedi ve köpeklerde çok fazla rastlanılan malign bir tümör olan lenfoma, daha sık olarak orta yaş ve üzerindeki kedi ve köpeklerde görülmektedir. Diyagnostik amaçla, tam kan sayımı, serum biyokimya profili, idrar analizi ve bazı biyobelirteçlerin yanında ultrasonografi, radyografı ve ileri görüntüleme tekniklerinden faydalanılmaktadır. Lenfomalı kedi ve köpeklerin tam kan sayımında non-rejeneratif anemi, trombositopeni ve lökosit değişkenlikleriyle karşılaşılabilmektedir. Son yıllarda beşeri hekimlik ve veteriner hekimliği alanlarında, trombosit indekslerinin farklı hastalıklar üzerindeki yansımaları yeni çalışmalara konu olmuştur. Bu doğrultuda, lenfomalı kedi ve köpeklerin trombosit indekslerinin (MPV, PCT, PDW) incelenmesi amacıyla yürütülen çalışmaya 13 lenfomalı kedi, 20 sağlıklı kedi, 33 lenfomalı köpek ve 20 sağlıklı köpek dahil edilmiştir. Hastaların lenfoma teşhisi, sitolojik ve histopatolojik incelemelerle doğrulanmıştır. Hemogram verilerinden elde edilen istatistiki değerlendirmelere göre, hasta kedilerde RBC, HGB, HCT ve MCHC değerlerinin sağlıklı kedilere göre anlamlı düzeyde düşük (P≤0.01), MPV değerinin ise yüksek (P
Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam
Authors: Fadli Asbabul
Published: September 2022

Saat ini, ide membawa undang-undang perlindungan anak menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan banyak tindakan yang mengakibatkan kerugian, bahaya, atau ancaman bahaya kepada anak. Dalam kasus ini, rentan terhadap pelecehan seksual, sementara UU No. 23 tahun 2002 yang secara khusus menyatakan hak-hak dan kesejahteraan anak anak. Hal ini juga disebutkan hak untuk perlindungan dari kekerasan dan hak untuk mengekspresikan pandangan mereka. Upaya untuk alamat kekerasan terhadap anak ini jelas tidak agenda baru. Jauh sebelum agenda ini telah ditangani reaktif. Tapi sayangnya, strategi yang telah scripted terpecah-pecah dan tidak terintegrasi. Akibatnya, kekerasan terus terjadi. Berbagai faktor seperti nilainilai disorientasi, keluarga pendidikan, pengembangan media dan isu-isu ekonomi yang dianggap sebagai alasan mengapa pelecehan anak terus muncul. Melalui lensa hukum Islam, harus diterapkan untuk berbagai upaya dalam bentuk pendidikan, perawatan dan perlindungan untuk pengembangan optimal di masa depan. Salah satunya adalah pendidikan seks.
Aspek Pemidanaan Dalam Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan di Indonesia
Authors: Sirin Khaeron
Published: September 2022

Artikel ini mencoba untuk mengkritik gagasan hukuman terhadap perkawinan tidak terdaftar seperti pernikahan diam-diam, kawin kontrak, dan poligami tanpa izin resmi dari pengadilan yang telah muncul sejak awal 2010 dan telah menyebabkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak orang mendukung ide ini, sementara orang lain menolaknya. Mereka yang mendukung gagasan melihat bahwa hukuman terhadap perkawinan terdaftar akan membatasi pernikahan kasar, melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, dan membawa tentang budaya hukum dan ketertiban di kalangan masyarakat dalam hal pernikahan. Sebaliknya, mereka yang menolak gagasan berpendapat bahwa pernikahan tidak terdaftar dianggap agama hukum dan berlaku terutama dalam Islam ketika itu dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prinsip-prinsip pernikahan.
Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Tehadap Cerai Khulu'
Authors: Yuliatin Yuliatin
Published: September 2022

Pembentukan keluarga sakinah dan mawaddah dan merupakan impian setiap suami dan istri. Namun, hubungan yang harmonis dalam keluarga tidak selalu dapat dicapai. Jika hal itu terjadi, perceraian merupakan solusi terakhir untuk mengatasinya. Sehubungan dengan hal ini, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis isu perceraian di khulu'. Cendekiawan Muslim sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang khulu, apakah ia termasuk datang dalam bidang talak atau fasakh. Dalam prakteknya, di Indonesia, masalah ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di bidang talak. Oleh karena itu, jika khulu‟ terjadi maka kedudukan khulu‟ adalah sama dengan talak, yaitu talak ba‟in sughra.
Urgensi Maslahah Dalam Upaya Tajdid Hukum Islam di Indonesia
Authors: Ma'ani Bahrul
Published: September 2022

Pada saat ini, sebagian besar intelektual dan modernis, termasuk ulama tradisionalis, cukup kreatif untuk mengembangkan pemahaman hukum Islam. Sarjana Muslim melakukan interpretasi teks-teks agama dengan hati-hati tanpa mengurangi rasa hormat terhadap temuan sarjana-sarjana sebelumnya. Pemikiran yang mencoba untuk mengkaji pendekatan nat dan sebagian ada bagian dalam upaya untuk meninggalkan istimbat sarjana hukum yang berasal dari golongantertentu. Mereka menyadari pentingnya menerima perubahan dalam reformasi hukum Islam, khususnya, di bidang mu'amalah seperti hukum keluarga, ekonomi, sosial, dan politik. Mereka mendorong perlunya ijtihad dan talﬁq dan mendeﬁnisikan kembali arti qat'i dalam bentuk undang-undang yang bersifat positif dan fatwa ulama. Produk hukum dan fatwa sebelumnya menjadi dasar pertimbangan hukum. Pada aspek metodologis bahwa pembentukan hukum dan fatwa ulama di Indonesia, katakanlah Hukum Pernikahan, HukumWakaf, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya, dipandang telah banyak meninggalkan fatwa sebelumnya, karena mengutamakan pertimbangan rasional, dan tidak hanya terpaku pada pendapat “empat mazhab” saja, tetapi juga pendapat mazhab lain seperti Dhahiri dan Sekte Syi’ah.
Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI No40/DSN-MUI/X/2003
Authors: Mohammad Shamsiyah
Published: September 2022

Seperti diketahui, prinsip syariah begitu luas dan ﬂeksibel, termasuk dalam mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi ummat yang berkeadilan, baik sebagai investor maupun pengelolah. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan ekonomi tersebut telah membuat aturan-aturan untuk menghindari risiko penyalahgunaan Hukum Islam. Salah satunya, Fatwa DSN-MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal. Namun, sebagai suatu kajian akademis, penulis ingin menganalisis tentang metodologi pengambilan hukum apa yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut. Dan setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penetapan Fatwa DSN-MUI tersebut menggunakan gabungan tiga metode, yaitu: bayani, qiyasi dan taqriri
Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni
Authors: Umar M Hasbi
Published: September 2022

Secara faktual, kondisi politik yang muncul saat ini benar-benar sarat dengan kepentingan politik, politik uang menjadi tren di setiap Pilkada Langsung (Pemilukada); hak suara diperdagangkan. Praktek “money politic” telah terjadi di banyak daerah. Pelanggaran ini sangat cemas karena digunakan sebagai alat untuk menang dalam pemilihan langsung. Akibatnya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktek “money politic” dapat terjadi selama kampanye dan sebelum pemungutan suara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, petugas Pemilu juga terlibat dalam praktek tersebut. Lalu ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam menentukan dan menetapkan perolehan suara dan berpotensi bisa mengubah elektabilitas calon. Kerugian nyata “money politic” adalah hilangnya martabat hak suara warga negara. Hak suara hanya akan menjadi komoditas politik di tengah persaingan antar kandidat. Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti karena uang telah dimainkan di mana selanjutnya akan merugikan mereka. Sebuah posisi yang diperoleh dengan modal besar menjadi pembenaran untuk mendapatkan kembali modal apabila telah menduduki jabatan politik. Penipuan di Pemilu tidak hanya salah secara moral, tetapi bentuk pelanggaran hukum. Praktek jual beli dan suara di Pemilukada diklasifikasikan sebagai risywah yang sangat dilarang dalam Islam.  Kata
Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)
Authors: Zaki M
Published: September 2022

Maslahah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan Hukum Islam. Namun ketika sesuatu yang dianggap maslahat itu menyangkut persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya di dalam nas, baik bersifat sejalan atau bertentangan, para ulama berbeda pendapat atas kelegalannya. Salah satu contoh yang menarik adalah di dalam kitab “al-Mustashfa” karya al-Ghazali. Menurutnya, maslahah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi standar ketentuan sebagai berikut: Pertama, ia sejalan dengan tindakan-tindakan syara’. Kedua, ia harus berkategori maslahah dharurat atau hajat yang menempati kedudukan dharurat. Ketiga, memenuhi kriteria dharurah, kulliyyah (universal) dan qath‘iyyah (pasti), minimal pada kasus-kasus yang dikemukakan al-Ghazali atau seumpamanya.
Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia
Authors: Hidayati Rahmi
Published: September 2022

Artikel ini membahas dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, upaya untuk menerapkan hukum Islam telah mengalami pasang surut. Hal ini sangat tergantung pada ukuran suara pemilu yang diperoleh oleh partai-partai politik Islam untuk menempatkan wakil-wakil mereka di parlemen. Ini berarti, oleh karena itu, tanpa dukungan politik penerapan hukum Islam akan tetap terbayangkan. Semakin baik hubungan antara Islam dan politik, semakin besar peluang untuk pelaksanaan hukum Islam. Namun, lebih jauh hubungan antara mereka, semakin kecil kemungkinan untuk pelaksanaan hukum Islam.
Konfigurasi Politik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Mahniasari Indah
Published: September 2022

Kemana arah mana pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari kemana arah mana konﬁgurasi politik yang sedang terjadi. Lahirnya sebuah konﬁgurasi politik merupaka tanggungjawab para politisi dan pemimpin negara. Mereka harus mampu mengawinkan kepentingan rakyat dengan peraturan. Adapun konﬁgurasi politik pemberantasan tindak pidana korupsi era reformasi dimaksudkan agar para koruptor berpikir ribuan kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mereka seperti sudah diberi peringatan ketika akan melakukan tindak pidana korupsi. Konﬁgurasi politik era reformasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mendekati pada kesempurnaan. Oleh karena itu,  dibutuhkan peran dari semua pihak untuk memberantas korupsi hingga selesai
Aplikasi Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Global di Malaysia
Authors: Mohd nor Mohd Raden
Published: September 2022

Tatanan dunia global yang dihadapi di Malaysia tidak boleh dipandang ringan. Jika ia tidak ditangani dengan betul, dikuatirkan generasi akan datang tidak akan memerlukan hukum Islam, dan bahkan akan melupakannya sama sekali. Pelaksanaan hukum Islam dalam dunia modern sekarang penuh dengan tantangantantangan tersendiri, perlu dihadapi dengan penuh hikmah agar Islam tidak dituduh sebagai agama yang kolot, jumud serta anti perubahan. Dalam era globalisasi, berbagai pemberitaan dapat diperoleh dengan cepat, sehingga apa yang berlaku di dunia luar, akan segera diketahui di negara sendiri. Golongan yang mementingkan kehidupan beragama sudah pasti ingin mempertahankan tradisi agama mereka dari upaya pencemaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu, pejuang hak asasi manusia di Barat juga tidak berhasil untuk memahami hak asasi manusia dari perspektif agama. Inilah tantangan sikap standar ganda yang harus dihadapi. Oleh karena itu, jangan dibiarkan golongan asing mencampuri urusan agama Islam, sehingga—seolah-olah—mereka ingin mengajarkan kepada kita, Islam mana yang betul dan mana yang salah. Inilah perkara yang memerlukan pemberdayaan bagi masa depan peradaban Islam di Malaysia dan dunia umumnya
Kontribusi Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam
Authors: Haji Muhammad Haji Johar Bin
Published: September 2022

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis posisi dalam sistem hukum syariah di Brunei. Studi ini penting untuk mengenal hukum yang dilaksanakan di Brunei, dimana sebagiannya berasal daripada Inggris. Sebelum kedatangan Inggris, Brunei pada prinsipnya memiliki hukum Islam sendiri yang tertulis dalam Qanun Brunei, Hukum Adat Brunei dan juga memiliki pengadilan syariah sendiri. Tetapi ketika Inggris datang, sedikit demi sedikit mereka diperkenalkan hukum Islam ke dalam hukum mereka sendiri. Kadi Pengadilan diwujudkan pada tahun 1906 ditiadakan, ketika hukum mereka terus mengalami perubahan. Walaupun demikian, upaya untuk menjaga hukum Islam terus dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek hukum Islam di Brunei tidak hanya masyarakat tetapi juga keinginan dari Raja Brunei. Dengan keinginan kuat antara pemerintah dan masyarakat, hukum Islam bisa ditegakkan.
Internasional Law As A Political Instrument (A Case Study Of Indonesia)
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: September 2022

Hukum internasional dapat dilihat sebagai alat politik dalam arti Mengubah Konsep dan Norma, untuk intervensi dalam Negeri dan Justify dan Mengerahkan Tekanan. Dalam konteks ini, negara-negara maju dapat menggunakan UU ini untuk campur tangan di negara-negara berkembang untuk mengubah konsep atau norma-norma yang demikian sejalan dengan keinginan negara maju. Penggunaan konsep hak asasi manusia, misalnya memiliki arti yang luas. Dengan kata-kata ini, negara-negara besar dan maju dapat digunakan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri di negara tersebut. Dalam kasus Indonesia, negaranegara seperti Amerika, Eropa dan mendesak Indonesia untuk berpartisipasi dalam kontrak internasional akan membuka akses ke pasar Indonesia dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penggunaan kata misalnya Hak Asasi Manusia telah memaksa Indonesia untuk meratifikasi perjanjian tentang Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Oleh karena itu, hukum internasional sebagai alat politik telah dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang dapat memberikan keuntungan terutama untuk negaranegara maju.
Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia
Authors: Maksum Muhammad
Published: September 2022

Umat Islam berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia sejak negara ini berdiri hingga sekarang. Peran tersebut termasuk dalam hal memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Hubungan Islam-negara terjadi secara pasang surut, ada kalanya Islam diakomodasi dan ada kalanya dipinggirkan. Bidangbidang yang menonjol sebagai pertanda hubungan dua entitas tersebut adalah bidang politik, ekonomi, hukum, agama, dan sosial. Bidang ekonomi, terutama dalam wujudnya lembaga keuangan syariah menjadi bukti paling relevan hubungan harmonis antara Islam dan negara. Islam dan negara sama-sama mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai agama
Formalitas Hukum Ekonomi Islam di Indonesian (Studi Tentang Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU No.3 Tahun 2006
Authors: Yanti Illy i
Published: September 2022

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan kekuasaan bagi Peradilan Agama untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Hal ini merupakan langkah baru dalam penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Di mana selama ini masalah ekonomi syariah tidak diperhatikan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut tidak perlu diperdebatkan keberadaannya, karena di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, terutama pelaku bisnis syariah, dan di sisi lain secara substansi akan dijadikan sebagai landasan yuridis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
Aplikakasi Syariah Dalam Mengembangkan Keuangan Islam (Analisi Sumber-Sumber Syariah dan Kaedah-Kaedah Fiqh Dalam Keputusan MPS-SS Malaysia
Authors: Mohamad Shamsiah
Published: September 2022

Artikel ini mencoba untuk menawarkan beberapa Sumber Syariat Islam dan ketentuan (Qa'idah) yang dapat digunakan dalam menentukan hukum, di samping juga menjelaskan Sumber syariah dan perintah Islam yang telah dipakai dalam menentukan keputusan tentang Islam pasar modal di Malaysia. Dalam menetapkan hukum dalam hukum Islam ini, agar hukum Islam dan sumber hukum Islam merupakan dua metodologi yang dapat digunakan dalam penetapan (istinbat) menghukum. Ada beberapa perintah Islam dipakai dan sudah sesuai dengan syariat serta ada beberapa perintah Islam yang perlu diperpanjang oleh perintah lain. Ada lima dasar perintah Islam yang digunakan dalam menentukan keputusan samping fraksi perintah Islam lima dasar perintah Islam. Dan selain itu, ada beberapa sumber syariah yang digunakan dalam menentukan keputusan juga, adalah: sumber utama dan sumber tambahan
Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah
Authors: Prayoga Youdhi
Published: September 2022

Pada prinsipnya yang menjadikan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, dimana kegiatan pembiayaan pada bank syariah dilakukan berdasarkan ketentuan syariah sementara pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Pada sistem bunga, balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase tertentu dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, resiko sepenuhmya berada di tangan peminjam. Sedangkan pada sistem syariah ditetapkan suatu margin keuntungan diperoleh yang berdasarkan “akad murabahah”. Pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif.
Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indoneisa Dengan PT Freeport Indonesia)
Authors: Abidin Ratnasari Fajriyah
Published: September 2022

Peninjauan kembali yang berupa Renegosiasi kontrak karya merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bahwa pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan berkesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Hal itu mengandung arti bahwa masyarakat harus bisa sejahtera dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di wilayah mereka. Tidak mungkin kontrak karya yang sudah berjalan selama berpuluh tahun akan tetap dipertahankan isinya seperti semula. Hal ini akan merugikan salah satu pihak. Apalagi pembuatan kontrak karya tersebut penuh dengan nuansa politis, kepentingan asing yang lebih diutamakan. Apabila renegosiasi tidak berjalan lancar, dimana perusahaan asing tidak mau melakukan renegosiasi, maka pemerintah bisa melakukan upaya, yaitu meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan membekan bukti-bukti akurat bahwa pelaksanaan kontrak karya tidak berjalan sesuai dengan isi kontrak. Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang  No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Implementasi Sistem Perizinan Usaha Tambang Pasir di Sungai Batanghari Kabupaten Batanghari Dalam Perspektif Hukum
Authors: Hartono Rudi
Published: September 2022

Di satu sisi, pembangunan dapat memberikan nilai positif bagi kemajuan bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Namun di sisi lain, pembangunan juga dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan masyarakat. Kedua sisi yang berlawanan tersebut tidak dapat dihindari begitu saja, melainkan diperlukan suatu keinginan kuat untuk meningkatkan sisi positif pembangunan dengan menekan efek negatif yang sekecil-kecilnya. Berkenaan dengan sistem perizinan usaha tambang pasir dalam Sungai Batang Hari, secara implementasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari mulai dari penentuan prosedur sampai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Akan tetapi, jika ditinjau dalam perspektif hukum, kenyataannya, implementasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam isi SIPD juga tidak dicantumkan dengan jelas mengenai luas wilayah dan batas-batasnya, serta tidak ditetapkan adanya landasan hukum yang secara khusus mengatur masalah perizinan tersebut. Prosedur dan isi SIPD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditambah pula dengan ketiadaan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan sistem perizinan tersebut, pada gilirannya akan memberi kemungkinan lemahnya penegakan hukum.
Tafsir Ayat Sifat Melawan Hukum Materil Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Kaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Effendi Erdianto
Published: September 2022

Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dalam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi. Salah satunya karena berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak jelas tentang deﬁnisi melawan hukum (wederrechtelijke). Ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsirkan istilah melawan hukum berdasarkan subjektivitasnya sendiri khususnya terkait unsur melawan hukum materiil (materiele wederretelijkheid). Penerapan sifat melawan hukum materil senyatanya menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena subjektiﬁtas penafsiran sifat melawan hukum materil bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Untuk menhindari potensi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 menghapuskan dapat dipidananya pelaku tindak pidana korupsi atas tuduhan perbuatan melawan hukum materiil.
Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Authors: Wahyuni Sri
Published: September 2022

Secara umum, perkawinan beda agama sulit untuk dilakukan di Indonesia setelah penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, karena ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang tersebut, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Sementara itu, berdasarkan Pasal 66, ahli hukum menyatakan adanya kekosongan hukum, sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil. Kemungkinan tersebut dapat terjadi, karena ketentuan mengenai istilah perkawinan campur dalam Pasal 66 berbeda dengan beberapa peraturan sebelumnya. Terlepas dari kontroversi tersebut, memang realitasnya, masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas pernikahan beda agama.
Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi
Authors: Maryani Maryani
Published: September 2022

Keluarga sakinah menurut konsep syariah Islam merupakan sebuah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Secara faktanya, masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi telah mengimplementasikan upaya pembentukan keluarga sakinah melalui perwujudan adanya rasa saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian, mempupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan, berperan serta untuk kemajuan bersama (saling menunjang), memimpin keluarga harus berilmu dan terdidik, membina hubungan antara anggota keluarga dan antar tetangga dan masyarakat, membina kehidupan beragama dalam keluarga, adanya kesatuan aqidah. Dengan demikian, masyarakat tersebut dapat dikategorikan “Keluarga Sakinah I”, yaitu sebuah keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat, mempelajari dasar agama, mampu membaca al-Qur’an, memiliki pendidikan agama, dan memiliki tempat tinggal.
Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari
Authors: Fathuddin Fathuddin
Published: September 2022

Hukum pidana Islam memberikan sanksi yang sangat berpareasi terhadap pembunuhan  karena salah atau lalai, karena menurut pandangan Hukum Pidana Islam bahwa hak hidup itu sangat pribadi dan menjadi hak adami, bukan hak Allah, oleh karenanya hukumannya sangat ditenntukan oleh si korban atau ahli warisnya. Kasus kecelakaan lalu lintas di Batanghari banyak diselesaikan secara adat dengan memberikan hokum bangun, yakni orang yang telah meninggal karena perbuatan orang lain, harus dibangun oleh si pelaku.Hukum bangunnya adalah seekor kerbau, 100 gantang beras, selemak semanis seasam segaram, dan “angkat dulur”.Dengan terlaksananya hukum bangun ini, maka antara kedua belah pihak sudah menjadi saudara, karena telah tercapai kesepakatan untuk berdamai. Proses perdamaian kacelakaan lalu lintas secara adat Batanghari adalah: (1) Tepung Setawar ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu sedingin (daun bangun) dan batu perdamaian adat. (2) Biaya perawatan atau pengobatan terhadap korban. (3) Jika korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam, ada 7 malam, ada 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan permintaan ahli waris korban. (4) Menanggung semua biaya perdamaian dan sanksi adat sesuai dengan akibat yang diderita korban atau uang bangun jika korban meninggal duni
Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi
Authors: Ulum Bahrul
Published: September 2022

Artikel dari hasil penelitian ini mendiskripsikan tentang berbagai faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Jambi, yang juga  menelisik dari pendekatan maqashid syariah. Penulis menemukan sebuah arguAlmen baru bahwa tidak semua Perda bernuansa syariah hanya berorientasi pada  syariah (ansich), atau hanya untuk kepentingan politik praktis. Berbagai faktor sosial tampil mengiringi desakan terbitnya Perda ini, di mana kondisi tempat prostitusi yang memang sudah nyata-nyata melanggar norma-norma agama, sosial, adat dan hukum negara yang berlaku, yang di lokasi itu juga terboncengi oleh praktik penggunaan narkoba, minuman keras, dan perjudian. Karena itu argumen dari kalangan DPRD dan tokoh agama di Kota Jambi untuk menerbitkan Perda, sehingga  lokasi prostitusi dapat ditutup adalah untuk menghilangkan sumber kemudharatan dan menegakkan kemaslahatan umat manusia, yang merupakan kebutuhan daruri, sebagaimana tertuang dalam prinsip utama yang harus dipelihara umat manusia yaitu: memelihara agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).
Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia
Authors: Hartati Hartati
Published: September 2022

: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis akademik lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk judicial review keputusan administratif pada keadaan darurat, dan benchmarksin peradilan reviewof keputusan administratif pada keadaan darurat. Untuk realizethis tujuan, studi ini menggunakan metode yang menggunakan ofthe literatur penelitian yuridis-normatif. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dan diproses di aqualitatively. The resultsof penelitian skripsi ini adalah dengan melihat unsur-unsur yang dalam mengambil keputusan pada keadaan darurat dapat dikategorikan ke dalam keputusan bebas (vrij beschikking). Karena dalam keadaan darurat tidak diizinkan masuk ke ketentuan yang ada. Ketika Officer Administrasi mengambil beberapa keputusan tentang keadaan darurat sebagai Afree keputusan Individu yang merugikan atau badan hukum swasta, harus mengajukan gugatan. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengujian keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menguji Keputusan Tata Usaha yang lahir dari otoritas bebas, testoolis prinsipprinsip umum pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan. Berdasarkan studi ini menyarankan, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (a) harus direvisi. Dan Badan / Pejabat Administrasi dalam mengeluarkan keputusan dalam keadaan darurat harus considerin hal expediencyors hould mengacu pada Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik.
Pembangunan Hukum di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih)
Authors: Absori Absori
Published: September 2022

Tulisan ini mencoba mengungkap politik hukum Islam di Indonesia sebagai konstruksi dasar dari pembangunan hukum Islam di Indonesia, dengan mengunakan paradigma normative dengan pendekatan doctrinal. Pekembangan hukum Islam di Indonesia dalam beberapa periodesasi melahirkan konfigurasi politik hukum. Lahirnya piagam Djakarta yang mereduksi nilai-nilai Islam sebagai nilai kehidupan bangsa Indonesia merupakan awal dari keinginan bangsa Indonesia untuk membentuk hukum Islam di Indonesia. Eksistensi hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari persepektif politik hukum, sehingga pembangunan hukum Islam di Indonesia harus berorentasi kepada nilai-nilai “al-masalih”, yang merupakan integrasi hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.
Islam dan Human Rights Dalam Bingkai Toleransi Beragama
Authors: Nugroho Nugroho
Published: September 2022

Manusia adalah salah satu makhluk yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa paling sepurna yaitu dilengkapi dengan akal fikiran, manusia khalifah diberikan tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesamanya yaitu berupa hak dan tanggung jawab salah satu diantaranya adalah kemanusiaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, hakikat dan martabatnya. Dengan adanya ketidak jujuran, diskriminasi, kekejaman, ketidak adilan, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia menimbulkan akan kesadaran akan penting terhadap pemenuhan pengakuan hak kemanusiaan. Dengan sebab itu, maka mendorong dan melatar belakangi bangsa-bangsa membuat atau merumuskan konsep tentang hak asasi manusia, diantaranya konsep hak asasi manusia itu yang dibuat oleh PBB.
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
Authors: Rahmi Elita
Published: September 2022

Tujuan penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan sertabagaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI. Akhirnya, daripenelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terhadap persoalan kebakaran hutan belum serius dilakukan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang seringkali tumpang tindih, belum satu visi dalam mengungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan dan advokad, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), sertakesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usahanya. Di satusisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaranhutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan penegakan hukum, tidak sesuai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hokum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia
Authors: Ridwan Ridwan
Published: September 2022

Legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan persinggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristk dan ekspresilegislasi hukum ekonomi syariah mewujud dalam bentuk yang ragam, sebangun dengan dengan keragamannilai-nilai lokal (local wisdom) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Perkembangan sejarahlegislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak dinamis dengan khas ke Indonesiaan. Tatanilai, setting sosial politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengaruhi laju dan arah legislasihukum ekonomi syariah Islam di Indonesia.Tulisan ini membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional Indonesia dengan lahirnyaberbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang / qanun sebagai hukum nasional Indonesia
PARADOKS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
Authors: Pangaribuan Aristo
Published: September 2022

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang paling dasar di dalam hukum acara pidana dimanapun. Asas ini mengandung paradoks karena di satu sisi, negara melalui aparatur penegak hukum diwajibkanuntuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, di sisi lain mempunyaikewajiban untuk tetap menganggapnya tidak bersalah. Asas ini mengandung pengertian yang abstrak,sehingga penerapannya menimbulkan permasalahan dalam menerjemahkan asas praduga tidak bersalah.Misalnya, diIndonesia praktik-praktik seperti publikasi persidangan, konferensi pers dengan tersangka menjadibentuk nyata kebingungan dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.Tulisan ini mencoba membahasmengenai definisi yang sesungguhnya dari asas praduga tidak bersalah dengan melakukan perbandingan terhadapimplementasi praduga tidak bersalah di Eropa dan Amerika Serikat.Dengan melihat perbandinganimplementasi tersebut tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya asas praduga tidak bersalah dituangkandi dalam bentuk konkret pera
TRANSFORMASI NILAI AL-ISLAH TERHADAP KEBERAGAMAN KONFLIK: EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM AL-QUR’AN
Authors: Fikri Fikri
Published: September 2022

Tulisan ini mencoba mengungkap trasformasi al-islah terhadap keberagaman konflik dengan menganalisis epistemologi hukum Islam dalam al-Qur’an, menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Hukum Islam sangat mengedepankan nilai al-islah dengan melarang tindakan tercela, memelihara perdamaian, harmonisasi dalam masyarakat dan bangsa sebaimana tercantum dalam al-Qur’an. Al-Islah adalah meniadakan setiap konflik dalam hubungan yang rusak.Keadilan dalam al-islah adalah sangat penting ditransformasikan dalam kehidupan berhukum dengan meletakkan hukum Islam sebagai panglima dalammenyelesaikan beragam konflik untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.
REKONSTRUKSI DAN REFORMULASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF JAMÂL AL-BANNA
Authors: Mas’ari Ahmad
Published: September 2022

Gagasan pembaruan ini merupakan refleksi dari kondisi sosio politik dan kultural serta intelektual di dunia Islam yang jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain, terutama Barat. Tulisan ini akan membahas pokok-pokok pikiran Jamâl al-Banna dalam upaya pembaruan hukum Islam, dengan menggunakan metodestudi literaturkarya monumental al-Banna, Nahwa Fiqh Jadid. Adapun konsep yang ditawarkan oleh Jamâl dalam kerangka pembaruan hukum Islam adalah dengan ‘mengoperasi’ sumber hukum Islam dengan cara merekonstruksi dan mereformulasi pemahaman konvensional dan tradisional selama ini dalam memahami sumber material sumber hukum Islam itu sendiri dan menggantinya dengan formulasi baru. Menurutnya, sumber hukum Islam adalah; akal, nilai-nilai universal al-Qur’ân, sunnah, dan kebiasaan (’urf).
TEORI REKAPITULASI PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Karolina Asri
Published: September 2022

Tulisan ini mengkaji tentang teori rekapitulasi perilaku homoseksual baik dari pengulangan sejarah kaum Nabi Luth di masa sekarang dan akan datang serta perilaku homoseksual dalam perspektif hukum Islam. Adapun perspektif yang digunakan dalam tulisan ini yaitu perspektif hukum yang hukum Islam akan menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nash Alquran dan Hadis. Hasil tulisan ini menjelaskan bahwa fenomena homoseksual dalam perjalanan sejarah keislaman sebenarnya telah terjadi pada kaum Nabi Luth yang disebut kaum Sadum. Salah satu bukti pengulangan kisah kaum Nabi Luth yaitu Pompeii, yang merupakan simbol dari degradasi akhlaq yang dialami kekaisaran Romawi, adalah pusat perzinaan dan homoseks. Selain itu, fenomena kaum homoseksual kembali muncul di New York dengan disahkannya undang-undang pernikahan sejenis. Ini menunjukkan. Dengan kata lain, rekapitulasi sejarah perilaku homoseksual yang dilakukan kaum Nabi Luth telah terjadi pada masa yang  lampau, kini juga dilakukan oleh generasi masa sekarang dan secara implisit ada kemungkinan terjadi di masa yang akan datang.Islam sangat melarang keras perilaku homoseksual karena memiliki dampak negatif dan merupakan dosa besar. Allah telah menjelaskan dalam nash Alquran dan hadis tentang kisah azab bagi kaum Nabi Luth yang melakukan perilaku homoseksual.
The Hermeneutics Of Authentic Jurisprudence Of Gus Dur In Indonesia
Authors: Dahlan Moh
Published: September 2022

This study aims to examine the existence of the hermeneutic thinking of ijtihad and authentic jurisprudence of Gus Dur in Indonesia. By using Martin Heidegger's hermeneutics, this study produces two conclusions: First, the authentic hermeneutic paradigm of ijtihad Gus Dur seeks to establish a dialectic between the discourse of the past text and the interpreter's current discourse so that the law of fiqih can produce the ultimate benefit of the people. Secondly, the authentic jurisprudence of Gus Dur has given the discourse of new fiqh relevant to the current development of polygamy law, marriage, zakat and the Islamic education system grounded in accordance with Indonesian culture, not Arab culture, so that he wants the earthing of legal discourse of jurisprudence instead of Arabization .
The Negotiating Process Of Ponorogo’s People Toward Prohibitions In Javanese Marriage Tradition
Authors: Huda Miftahul
Published: September 2022

This article focuses on negotiating processes that are implemented by five Nadhliyyin-Muhammadiyah families in Ponorogo in seeking of solutions for traditional marriage prohibitions. The processes can be divided into three schematic phases. The first, pre-negotiation process, is based on both personal and collegial conviction between two parts, principles of willingness to seek some creative options, and principles to emphasize bridal candidate’s importances. The second, negotiation process consists some activities such as discussion and debate facing some prohibitions in Javanese marriage. The last process, post-negotiation, is the result of negotiation process that can be distinguished into two things: agreement or similar view that enable the marriage to continue and difference that divorce the spouse.
Ujaran Kebencian Dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam
Authors: Asphianto Aan
Published: September 2022

This study analyzes the hate speech as a behavior that develops and cause social problems for the population. A speech of hatred into behaviors that are developed today, where the behaviors of people, whether it was saying about something implies write status in the social media or said that implies a hatred of another person may fall into the category of hate speech. The act if it is deliberately then it can be considered a crime, but if it's just pouring anger alone or intend to harm anyone is also categorized as a criminal offense. This social phenomenon that developed in Indonesian society should be anticipated in order not to cause conflict in society. other than that in the view of Islam, that Islam as a religion rahmatan lil Alamin, the basic principle in Islam prohibits defamation and incitement against others which resulted in the dispute, because in the Al-Hujurat: 11, God forbids all human beings to each other to spread hatred and insulting others, where the verse forbids mankind to do the speech of hatred. In this study using research doctrinal approach to legislation.
Istri Wajib Memberikan Nafkah Kepada Suami: Tradisi Adat Sari Galuh Perspektif Hukum Islam
Authors: Hasbi Muhammad Amirul , Mat Hussin Mohd Norhusairi bin , Abdullah Raihanah
Published: September 2022

Artikel ini meneliti tentang tradisi adat Sari Galuh yang berkaitan dengan fungsi seorang istri yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Masyarakat adat Sari Galuh menganut sistem matrilinal yang mangatur hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya. Atas dasar inilah seorang istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak mereka, dan segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh seorang istri dan suami hanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan jumhur ulama dan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami bukan istri
Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi
Authors: Zainuddin Zainuddin , Bustamar Bustamar , Rozi Safwan
Published: September 2022

Studi ini mendeskripsikan aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi.Studi ini juga meninjau aktifitas perdagangan tersebut dengan kacamata Fikih Mu’amalah (Hukum Ekonomi Islam). Pertanyaannya adalah apakah perilaku yang dilakukan oleh pedagang sejalan dengan Hukum Islam atau tidak ? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat mayoritas para pedagang di Pasar Bawah adalah muslim. Di sisi lain Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat dan mesjid sebaikbaik tempat. Seakan-akan pernyataan ini memberi peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum. Studi inimenemukan bahwa perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi berlangsung secara intens dengan pola perdagangan tradisonal. Dalam aktivitas perdagangan tersebut ditemukan banyak penyimpangan yang dapat dikelompokkan: 1. terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, 2. bentuk transaksi yang dilakukan, 3. pelanggaran terhadap regulasi, 4. pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam Islam.
Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia
Authors: Iskandar Iskandar , Addiarrahman Addiarrahman
Published: September 2022

Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah sosial perkembangan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia. Gadai merupakan bagian dari aktifitas ekonomi yang telah berlangsung lama. Terdapat tiga corak hukum yang mengatur praktik gadai, yaitu: hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga jenis hukum tersebut terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi perkembangan praktik gadai sebagai instrument keuangan alternatif yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Konvergensi Adat dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi
Authors: Nugroho Bambang Husni
Published: September 2022

Adat yang besendi syarak, syarak yang besendi kitabullah; syarak mengato, adat memakai adalah sebuah slogan yang dipercaya masyarakat Melayu Jambi menjadi ruh dalam setiap ritual adat mereka. Namun kritik yang mengemuka mengenai tata upacara pernikahan mereka membuat penulis merasa perlu meneliti kembali keabsahan slogan tersebut. Setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa tiap tahap tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata memiliki sandaran filosofis adat yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah syarak yang berupa ayat Alquran, hadis dan kaidah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Jambi telah berupaya menyesuaikan tata pernikahannya dengan aturan-aturan syarak atau paling tidak berusaha untuk tidak menyelisihinya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata konvergen dengan nilai-nilai Islam yang memang menjadi motto adatnya.
Obligatory Wills for Adopted Children, Children of Unmarried Couples, and Children of Different Religions
Authors: Muhibbin Mohammad
Published: September 2022

In the perspective of Islamic law, the realization of obligatory wills is along with Islamic insight as a religion which focuses on realizing such realization from the principal of justice and a form of love among human being. This passion which has been created in one family can be realized by the giving of some part of the inheritance through obligatory wills to obstructed people being (heirs), both obstructed as adopted, born outside of legal marriage or children of different religions. All of those are meant for kindness, harmony and to avoid conflicts in the world which give big impact for creating harmony and peaceful family. This research was analysis the application of obligatory testaments to adopted children, legitimate children that born outside of marriage and children of different religions. Analysis has been reviewed according to fiqh’s view, Compilation of Islamic Law (KHI) and practice in the Religious Courts.
Zakat As Original Source of Revenue For Aceh
Authors: Syahbandir Syahbandir , Efendi Efendi , Mahfud Mahfud
Published: September 2022

Article 180 (1) letter D of Aceh Governance Act No. 11 of 2006 on the Aceh Government articulated that zakat is one of the Aceh Province, regencies, or cities’ original revenue sources. However, the legal basis of collecting zakat in Pidie, Bireuen and Lhokseumawe is very weak as it is only based on the Head of Regency or Mayor Regulation. This research aims to examine Islamic aspects of zakat collection in Pidie Regency, Bireuen Regency and Lhokseumawe City, and whether such collection has been in accordance with existing laws or not. This is normative legal research by examining the collection of zakat from Islamic aspects and existing laws in regard with the collection of zakat within such three regions. The research shows that Pidie Regency does not collect income zakat as it follows Madhhab al-Shāfiʿī which does not recognize it. The collection of this kind of zakat in Bireuen and Lhokseumawe has been in accordance with existing laws.
Using Zakâh For The Establishment of Islamic Centers and Maqâṣid Al-Syarî‘ah’s Relativities
Authors: Busyro Busyro
Published: September 2022

One of the people who have the right to receive the zakâh mentioned in the eight aṣnâf is fî sabîlillah (people who are in a jihâd). Jihâd and all the means relating to it are the initial meaning agreed upon by most of ulama. The term fî sabîlillâh has been understood further in the context of the construction of places of worship and Islamic centers. This meaning expansion the term fî sabīlillah certainly needs to be seen in relation to maqâṣid al-syarî‘ah, especially in relation to ‘illat as one of the main instruments of maqâṣid al-syarî‘ah. The discussion by using ‘illat concluded that the development of the meaning of fî sabîlillâh to other than jihâd is permissible as long as it is intended to help individuals who struggle for the sake of the establishment of religion by financing their activities. Furthermore, this meaning is more in line with maqâṣid al-syarî‘ah.
Khamr Criminal Act and Its Resolution in Subulussalam City, Aceh
Authors: Barutu Ali Geno
Published: September 2022

The enactment of khamr qanun in Aceh shows Aceh government’s commitment in prohibiting and eradicating khamr and similar drinks. However, the enforcement of the qanun has not been effective, especially in the City of Subulussalam as evidenced in several violations of the qanun. This paper aims to discuss what and how the khamr qanun in Subulussalam, its effectiveness, obstacles faced by the Subulussalam city government in enforcing the qanun, and solutions offered by the city government. After examining relevant literature and conducting observations, discussions, and interviews with Subulussalam City leaders, this paper concludes that the ineffectiveness of the khamr qanun enforcement is due to some constraints, such as lenient punishment, limited human resources, weak socialization of Islamic law and community education.