bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Manajemen Bimbingan Manasik Haji dan Umrah pada Kelompok Bimbingan Manasik Haji dan Umrah (KBIHU) Daarul Istiqoomah Bogor
Authors: Purwito Mujiono Edi , Sobirin Sobirin , Fitri Ahmad Asrof
Published: November 2022

KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor is a non-governmental organization dedicated to guiding and assisting pilgrims on their Hajj and Umrah journeys. Of course, guidance to prospective pilgrims for Hajj and Umrah cannot be isolated from management applications, one of which is guidance for Hajj and Umrah rites. This study employs a qualitative methodology in conjunction with a descriptive approach. The findings indicated that the Hajj and Umrah rituals were well managed at KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor. KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor manages itself through four management functions: planning, organizing, mobilizing, and supervising. The supporting factor in terms of management is the well-planned manasik guidance, which has been carried out well due to its effective and efficient guidance methods, on-time scheduling, and KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor's reputation as a trusted hajj and umrah guidance group in the surrounding community. The impediment to guidance activities for Hajj and Umrah rituals is that certain pilgrims are not of productive age, necessitating an adjustment in the application of their advice.Keywords: Manasik, KBIHU, Management, Hajj, Umrah. AbstrakKBIHU Daarul Istiqoomah Bogor adalah salah satu lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dan umrah. Dalam menjalankan penyelenggaraan bimbingan kepada calon jamaah haji dan umrah tentunya tidak lepas dari penerapan manajemen, salah satunya manajemen bimbingan manasik haji dan umrah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan manajemen bimbingan manasik haji dan umrah pada KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor sudah baik. Pada penerapan fungsi manajemennya KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor menerapkan empat fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Faktor pendukung dalam segi manajemen adalah perencanaan bimbingan manasik yang dilakukan sudah baik karena memiliki metode bimbingan yang efektif dan efisien, penjadwalan tepat waktu, dan KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai kelompok bimbingan haji dan umrah yang terpercaya. Faktor penghambat dalam kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah adalah sebagian jama’ah sudah tidak dalam usia yang produktif sehingga penerapan bimbingannya harus menyesuaikan.Kata Kunci: Manasik, KBIHU, Manajemen, Haji, Umrah.
Pembelajaran Via Google Classroom sebagai Alternatif Solusi Efektif Pembelajaran di Era Pandemi
Authors: Munajah Robiatul , Aji Rizqon Halal Syah
Published: November 2022

This study tries to illustrate how students can access alternative learning techniques via online ways during a pandemic. In the Covid-19 emergency, educators and students will have a unique experience. The government implemented a policy on online education to enable pupils to learn even when they are socially isolated. The impact of the learning process throughout the epidemic since the start of 2020 is the result of digital transformation efforts as a means of instruction for teachers and pupils. This research employs a descriptive qualitative approach. The primary sources of data are teachers and students in elementary schools. Data collecting strategies included observation, interviewing, and documenting learning activities using Google Classroom during the COVID-19 epidemic. The results indicated that around 80% of the time spent using google classroom in the student learning process during the online learning period was due to the fact that it was more effective and efficient than using zoom or google meet. This demonstrates that teachers may give online learning solutions by leveraging a variety of online platforms, one of which is a Google product called Google Classroom.Keywords: Google Classroom; Online Learning; Pandemic; Social Distancing; Digital Transformation AbstrakPenelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan langkah alternatif pembelajaran terhadap peserta didik melalui metode online di masa pandemi. Pengalaman berbeda bagi pendidik maupun siswa pada keadaan darurat Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran via online difungsikan agar siswa dapat belajar meski dalam keadaan social distancing. Upaya transformasi digital sebagai metode pembelajaran bagi guru dan siswa merupakan dampak dari proses pembelajaran selama pandemi sejak awal tahun 2020. Metode penelitian pada riset ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari para guru dan para siswa di sekolah dasar. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen lembar wawancara serta catatan lapangan mengenai kegiatan pembelajaran selama pandemi covid-19 dengan menggunakan google classroom. Hasil penelitian menunjukkan 80% penggunaan google classroom dalam proses belajar siswa pada masa pembelajaran online lebih banyak digunakan dengan alasan penggunaan kuota internet dan waktu yang lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan menggunakan zoom atau google meet. Hal tersebut secara signifikan menunjukkan bahwa guru dapat memberikan solusi untuk pembelajaran online dengan memanfaatkan berbagai platform online salahsatunya produk google yaitu google classroom.Kata kunci: google classroom; pembelajaran online; pandemi; social distancing; transformasi digital
Criminal Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems
Authors: Yunus Nur Rohim , Siagian Amrizal , Zein Fitriyani
Published: November 2022

Criminal law in a general sense has the same aims and objectives in all systems universally. However, in its application, there are differences in methods and methods apart from being bound by standard rules which are the main basis as the basic norms of a country. The research method used in this study is a qualitative research method with a comparative studies approach. The results of the study state that there are similarities in the objectives of the criminal law system in several countries. However, in Indonesia, the legal system is based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution and aspires to justice for all its people. The legal system in Indonesia recognizes the existence of legal pluralism, Islamic law, and customary law. This is not found in the legal system of other countries.Keywords: Legal System; Ratio; Criminal law Abstract:Hukum Pidana dalam pengertian umum memiliki kesamaan maksud dan tujuan pada semua sistem secara universal. Namum dalam aplikasinya, terdapat perbedaan cara dan metode selain terikat pada aturan baku yang menjadi landasan utama sebagai norma dasar suatu negara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan comparative studies. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan pada sistem hukum pidana pada beberapa negara. Namun pada negara Indonesia, sistem hukumnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mencita-citakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sistem hukum di Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum, hukum Islam, dan hukum adat. Hal inilah yang tidak terdapat pada sistem hukum negara lain.Kata Kunci: Sistem Hukum; Perbandingan; Hukum Pidana
Metode Pendidikan Kontekstual, Persuasif dan Komprehensif
Authors: Sulistyani Anjar , Triyoga Bambang
Published: November 2022

The method of education and teaching conveyed by the Prophet Muhammad in a contextual and comprehensive manner is an integral part contained in the Koran. So that Muslims can make it as an example in carrying out educational and teaching activities. The educational behavior of the Prophet has drastically changed the lives of people in the Arabian Peninsula and then spread and influenced people all over the world. The research method in this paper uses qualitative research methods with a literature approach. The results of the study state that contextual, persuasive and comprehensive education methods are needed in shaping the character of mankind.Keywords: Method; Contextual; Persuasive, Comprehensive Abstrak:Metode pendidikan dan pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad secara kontekstual dan komprehensif merupakan bagian integral yang tertuang dalam al-Quran. Sehingga umat Islam dapat menjadikannya sebagai teladan dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Perilaku mendidik yang dilakukan Nabi telah merubah secara drastis kehidupan masyarakat di Jazirah Arabia dan kemudian menyebar dan mempengaruhi masyarakat di seluruh penjuru dunia. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode pendidikan kontekstual, persuasif dan komprehensif sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter umat manusia.Kata Kunci: Metode; Kontekstual; Persuasif, Komprehensif.
Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter
Authors: Kurniawan Yogie Indra , Sinaulan Ramlani Lina , Shodiq Md.
Published: November 2022

The boundaries of a country's sovereignty today are increasingly blurred due to globalization. The era of globalization is marked by technological advances and free trade between countries. In addition to the positive impact of globalization, globalization also has excesses of crime that are rapidly increasing along with advances in information technology and transformation. Transnational crime has grown to become a threat to society as a result of the globalization era. One of the transnational crimes in the era of globalization is terrorism. In general, terrorism is included in the characteristics of these serious crimes. This is because the criminal act of terrorism is a crime committed using violence or the threat of violence in a deliberate, systematic and planned manner, which creates an atmosphere of terror or widespread fear by targeting state officials, random or unselected civilians, as well as vital objects that are strategic, environmental, and public facilities or international facilities and tend to grow into symmetrical hazards that endanger state security and sovereignty, territorial integrity, peace, human welfare and security, both nationally, regionally and internationally.Keywords: Universal Jurisdiction; Criminal Acts; Foreign Terrorist Fighter AbstrakBatas-batas kedaulatan suatu negara dewasa ini semakin kabur dikarenakan dari globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara. Selain dampak positif dari globalisasi tersebut, globalisasi juga memiliki ekses kejahatan semakin pesat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan transformasi. Kejahatan lintas negara telah tumbuh menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat sebagai dampak dari era globalisasi. Salah satu kejahatan lintas negara di era globalisasi adalah terorisme. Secara umum terorisme masuk dalam karateristik kejahatan serius tersebut, hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.Kata Kunci: Yuridiksi Universal; Pelaku Tindak Pidana; Foreign Terrorist Fighter
Antara Tradisi, Sosial dan Budaya serta Peran Hukum Sebagai Upaya Memutus Penularan Covid -19
Authors: Suprapti Endang , Jaya Eni , Esther Tarigan Arihta , Anggriani Jum
Published: November 2022

Corona Pandemic (Corona Virus Desease) or often referred to as Covid-19 is a world concern today, outbreaks that have existed include Sars and Avian Flu. Unlike its predecessor, the spread of which was not so massive as Covid-19. Indonesia is one of the countries affected by the outbreak. What are the regulatory steps for the government to break the chain of transmission of the Covid-19 outbreak. Research Methods: This type of descriptive qualitative research is normative in nature, the legal materials used are: primary legal materials and secondary legal materials with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials collected include legal materials obtained from informants and legal materials on a variety of policies, regulations for handling infectious diseases or epidemics. Secondary legal materials are in the form of regional policies on the implementation of PSBB and other documents. The conclusion of the phenomenon of the emergence of an epidemic based on the various socio-cultural characteristics of the nation as implied in the motto of Unity in Diversity cannot be denied, namely wealth as well as obstacles to law in breaking the chain of Covid-19 transmission, based on existing regulations, can be used as a legal umbrella against prevention of the spread of Covid-19. Suggestion: Discipline is the key to successfully controlling the spread of Covid-19Keywords; Socio-Culture, Transmission, Covid-19AbstrakPandemi Corona (Corona Virus Desease) atau sering disebut dengan Covid-19 menjadi perhatian dunia saat ini, wabah yang pernah ada antara lain Sars dan Flu Burung. Berbeda dengan pendahulunya yang penyebarannya tidak begitu masif seperti Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak wabah tersebut. Apa saja langkah regulasi yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan wabah Covid-19. Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi bahan hukum yang diperoleh dari informan dan bahan hukum tentang berbagai kebijakan, peraturan penanganan penyakit menular atau wabah. Bahan hukum sekunder berupa kebijakan daerah tentang pelaksanaan PSBB dan dokumen lainnya.. Kesimpulan dari fenomena munculnya wabah penyakit berdasarkan berbagai karakteristik sosial budaya bangsa sebagaimana tersirat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipungkiri yaitu kekayaan sekaligus hambatan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- Transmisi 19, berdasarkan regulasi yang ada, dapat dijadikan payung hukum pencegahan penyebaran Covid-19. Saran: Disiplin adalah kunci sukses mengendalikan penyebaran Covid-19Kata kunci: Sosial budaya, Penularan, Covid-19
Дилемма решения Конституционного суда об обязанности правительства пересмотреть свод законов о создании рабочих мест (The Dilemma of the Constitutional Court's Decision Regarding the Government's Obligation to Revise the Omnibus Law on Job Creation)
Authors: Nur Rohim
Published: November 2022

После решения Конституционного суда по сводному закону о создании рабочих мест разгорелись новые дебаты. Потому что Конституционный суд определил, что правительство обязано внести поправки в законодательство об авторском праве только на двухлетний период. Метод исследования, принятый в данном исследовании, является качественным с нормативно-правовой ориентацией. Согласно выводам исследования, постановление Конституционного суда представляется неясным и неубедительным, поскольку оно не носило однозначно обязательной силы. Даже если в постановлении будет обнаружена процессуальная ошибка, закон может, тем не менее, применяться. По мнению других, закон создает впечатление неприкосновенности, потому что кажется, что он не поддается судебному пересмотру с разных сторон. Другие утверждали, что судебная коллегия Конституционного суда не желала идти на риск признания недействительным Закона о перевозках, который был принят без соблюдения процедур, предусмотренных законом, регулирующим разработку законодательства.Ключевые слова: решение Конституционного суда; Совокупный закон; Создание работы Abstract:Following the Constitutional Court's judgment on the Omnibus Job Creation Law, a new debate erupted. Because the Constitutional Court determined that the government was only required to amend the work copyright legislation for a two-year period. The research method adopted in this study is qualitative with a normative juridical orientation. According to the study's findings, the constitutional court's ruling appeared unclear and unconvincing, as it was not clearly binding. Even if the ruling finds a procedural fault, the law may nonetheless apply. According to others, the law creates the perception of immunity because it appears impervious to judicial review from multiple quarters. Others asserted that the Constitutional Court's panel of justices was unwilling to accept the risk of nullifying the carriage law, which was enacted without adhering to the procedures specified in the law governing the drafting of legislation.Keywords: Constitutional Court Decision; Omnibus Law; Job Creation
Efetivitas Peran Relawan Dalam Membangun Kesolidan Sebuah Organisasi
Authors: Prawoto Imam
Published: November 2022

In an organization, it is necessary to have souls willing to sacrifice and fight for each individual member. These souls are the main pillars of the establishment of an organization. Individuals who have this spirit are called organizational volunteers. In this context, it can be seen how many motivational motives a person has to volunteer. The research method used is a qualitative method with an empirical normative approach. The results of the study stated that in building organizational solidity, the role of volunteers (volunteers) who are willing to fight and sacrifice for the interests of their organization is needed. While in Islam, volunteering will be worth a deed of worship and be a good thing for the perpetrator.Keywords: Volunteer; Organization; Solidarity Abstrak:Dalam sebuah organisasi diperlukan adanya jiwa-jiwa mau berkorban dan berjuang pada setiap individu anggotanya. Jiwa-jiwa inilah yang menjadi penopang utama berdirinya sebuah organisasi. Individu-individu yang memiliki jiwa seperti ini disebut sebagai relawan organisasi. Dalam konteks ini, terlihat berberapa motif motivasi seseorang menjadi sukarelawan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam membangun kesolidan organisasi diperlukan peran relawan (volunteer) yang rela berjuang dan berkorban untuk kepentingan organisasinya. Sedang dalam Islam, menjadi sukarelawan akan bernilai amal ibadah dan menjadi kebaikan pada diri pelakunya.Kata Kunci: Relawan; Organisasi; Kesolidan
Environmental Refugees: Study of the Legal Policies of ASEAN Countries on the Phenomenon of Refugees due to Climate Change
Authors: Cholidah Cholidah , Esfandiari Fitria
Published: November 2022

This research is conducted by using normative juridical method that will analyse the concept of refugees in the Convention of Geneva 1959 which is examined by the framework of protection against movement of people including due to climate change factor in A/RES 73/195 which is the adoption of the Global Compact for safe, orderly and regular migration as well as protection against refugees due to climate change 1951 in the Ratify it. The author argues that, the refugee problem caused by global climate change is not a future discourse that is far from reality, this problem becomes a necessity along with the development effort, especially the development of Not consider the concept of sustainability of the world ecosystem. So the minimum protection must be done either by the state Convention ratification 1951 nor the state Non ratification of this Convention on the Protection of refugees In General that is listed In standard This convention should be provided also against Environmental Refugees on the basis that the term refugee contained in this term should include against refugees due to the unlikely climate change returning to its home country due to an environment that has not supported life Refugees.Keywords: ASEAN; Policies; Climate Change; Environmental refugees AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang akan menganalisis konsep pengungsi dalam Konvensi Jenewa 1959 yang dikaji dalam kerangka perlindungan terhadap pergerakan orang termasuk akibat faktor perubahan iklim dalam A/RES 73/195 yang merupakan adopsi Global Compact untuk migrasi yang aman, tertib dan teratur serta perlindungan terhadap pengungsi akibat perubahan iklim 1951 di Ratifikasi itu. Penulis berpendapat bahwa, masalah pengungsi akibat perubahan iklim global bukanlah wacana masa depan yang jauh dari kenyataan, masalah ini menjadi keniscayaan seiring dengan upaya pembangunan, terutama pengembangan konsep keberlanjutan ekosistem dunia. Jadi perlindungan minimal harus dilakukan baik oleh negara ratifikasi Konvensi 1951 maupun negara Non ratifikasi Konvensi ini tentang Perlindungan Pengungsi Secara Umum yang tercantum Dalam standar Konvensi ini harus diberikan juga terhadap Pengungsi Lingkungan atas dasar bahwa istilah pengungsi yang termuat dalam istilah ini harus mencakup terhadap pengungsi akibat perubahan iklim yang tidak mungkin kembali ke negara asalnya karena lingkungan yang belum mendukung kehidupan Pengungsi.Kata Kunci: ASEAN; Kebijakan; Perubahan iklim; Pengungsi lingkungan
Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang
Authors: Wijaya Darma , Asrinaldi Asrinaldi , Putri Indah Adi
Published: November 2022

The 2019 simultaneous elections in the city of Padang carried out re-voting (PSU) in six sub-districts of Lubuk Begalung, East Padang, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji and Koto Tangah. The re-voting (PSU) is carried out because the voting rights users do not meet the requirements to be served but are given the right to vote by KPPS. The purpose of this study was to describe and analyze the role of TPS Supervisors. This study uses a descriptive approach and uses the concept of PTPS supervision and the principles of the Electoral Management Body. Data were collected by using in-depth interviews and documentation collection. The research findings show that the implementation of the PTPS role in the 2019 Election in the sub-districts where the PSU has carried out its main tasks and based on the principles of election implementation, the implementation of the PTPS is still constrained by the technical understanding of the election organizers caused by brief technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote.Keywords: Election, Re-Voting, Role Polling AbstrakPemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Koto Tangah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena pengguna hak suara yang belum memenuhi syarat untuk dilayani akan tetapi diberikan hak pilih oleh KPPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan konsep pengawasan PTPS dan prinsip Electoral Management Body. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan pelaksanaan peran PTPS pada Pemilu 2019 di kecamatan yang terjadi PSU sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala pemahaman teknis penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh bimbingan teknis yang singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih.Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan
Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta
Authors: Salawati Lysanza , Manan Abdul , Widjajaatmadja Dhody A.R
Published: November 2022

A Land Deed Registrar (PPAT) is only authorized to check the formal correctness of the identity of the parties such as the Identity Card (KTP) and the legal basis for the actions of the parties. They are not required to check the material truth of the identities of the parties because in the deed they made, the PPAT only included the information or the wishes of the parties presented to them. The method used in this research is the normative legal research method or the library legal research method, which is the method or method used in legal research which is carried out by reviewing materials derived from the literature supported by empirical data through interviews with relevant practitioners. This study uses the juridical-normative method, namely examining legal rules or regulations as a building system related to a legal event. The results of the study state that in practice, although the introduction is mandatory, there are still many legal problems with PPAT deeds caused by identities such as fake Identity Cards (KTP), fake signatures, documents, letters or false statements which then cause harm to other parties.Keywords: Legal Consequences; Land Titles Registrar; sue AbstrakSeorang Pejabat Pencatat  Akta Tanah (PPAT) hanya berwenang memeriksa kebenaran formil dari identitas para pihak seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dasar hukum tindakan para pihak. Mereka tidak diharuskan untuk memeriksa kebenaran materiil dari identitas para pihak karena dalam akta yang dibuatnya, PPAT hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap yang disampaikan kepadanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari literature yang didukung dengan data empiris melalui wawancara dari praktisi yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada praktiknya meskipun pengenalan wajib dilakukan, namun masih terdapat banyak permasalahan hukum akta PPAT yang disebabkan adanya identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, Tanda tangan palsu, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain.Kata Kunci: Akibat Hukum; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Gugat
Pencabutan Hak Politik Koruptor Pespektif Hukum Progresif
Authors: Dewi Indar
Published: November 2022

There can be no law without a government, and a law's survival is dependent on how well the law and government are implemented by its players. Corruption is one of the most complex issues that have a negative impact on society. It's true that the government is already taking action to combat this issue. Preventing or eliminating effort, for example However, this does not imply a major decline in Indonesian corruption cases. Ideally, attempts to combat corruption should begin with the appointment of law enforcement personnel in a clean manner. Removing the ability of corrupt politicians to run for office can serve as a deterrent to those who commit the crimes and instill dread among the general public. This study employs a case-based and comparative approach to the study of normative jurisprudence. Progressive law and Maqashid al-Syariah, according to the findings of this study, share a common thread in that they emphasize the importance of justice, progress in the law, and a prosperous society. Our country's political rights should be revoked in order to secure justice and the well-being of all citizens, not just those who hold elected positions.Keywords: Corruption, political right, Maqashid al-Syariah Abstrak        Eksistensi suatu hukum bergantung kepada eksistensi politiknya, artinya bahwa tercapainya suatu hukum yang berkeadilan tergantung bagaimana hukum dan pemerintahan itu dijalankan oleh para aktornya. Salah satu permasalahan paling pelik yang berdampak sangat buruk dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana korupsi. Sejatinya sejak awal upaya-upaya pemberantasan terhadap korupsi telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas secara serentak. Namun upaya tersebut, belum cukup menunjukkan signifikansi peminimalisiran jumlah kasus korupsi di Indonesia. Dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, idealnya perlu didukung dan diawali dengan penyelenggaraan pemilihan aktor-aktor penegak hukum yang bersih dengan cara yang bersih pula. Adanya pencabutan hak politik koruptor untuk ikut dalam kontestasi pemilihan bisa menjadi solusi untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melahirkan rasa takut terhadap masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum progresif dan Maqashid al-Syariah memiliki benang merah bahwa keduanya merupakan cara pandang atau paradigma yang memprioritaskan tujuan-tujuan hukum untuk terciptanya keadilan, kemajuan hukum, kemanfaatan, dan kebahagiaan/kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian upaya pembatasan atau pencabutan hak politik seseorang yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi negara sudah menunjukkan satu progresifitas hukum dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan.Keywords: Koruptor; Hak Politik; Progresif; Maqashid al-Syariah
Implementasi Teori Motivasi Frederick Herzberg Dalam Sebuah Organisasi
Authors: Sunarya Fitri Rachmiati
Published: November 2022

Membangun sebuah organisasi diperlukan teori motivasi yang baik guna membangun budaya bekerja para anggotanya. Dalam hal ini teori Herzberg dapat menjadi representatif karena teori ini ditujukan kepada orang-orang di tempat kerja. Dia menanyakan orang-orang yang berada dalam organisasi yang berbeda dalam pekerjaan yang berbeda, dan pada level yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan ekstrem dan kepuasan ekstrem dengan pekerjaan, lingkungan dan tempat kerja disebabkan karena kurangnya motivasi dalam bekerja.Kata Kunci: Motivasi; Organisasi; Teori
Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi
Authors: Sunarya Fitri Rachmiati
Published: November 2022

Teori Hirarki Kebutuhan dari Maslow menggambarkan bagaimana seseorang mencapai tingkat kebutuhan dan kepuasannya, maka orang  itu akan mengejar kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya dalam hierarki. Teori ini sangat relevan dalam membangun dan membesarkan organisasi, karena didalamnya terdiri dari individu-individu yang bertindak dan berbuat dengan kinerja dan etos kerja yang prima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa Maslow dengan teorinya dapat menjelaskan tingkat kepuasan dan motivasi individu dalam kelompok dan organisasi. Selain dapat membangun loyalitas anggota organisasi dengan motivasi hirarki kebutuhan.Kata Kunci: Teori Hirari Kebutuhan; Organisasi; Abraham Maslow
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Pertanian Berbasis Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kewirausahaan
Authors: Mukri Syarifah Gustiawati
Published: November 2022

An important part of reviving rural economies is Community Economic Empowerment (CEE). Due to a lack of school financing and other economic constraints, rural residents tend to have poor incomes and a lack of a formal education. Rural areas, on the other hand, have a lot of potential in terms of family ties. An empirical methodology is combined with a qualitative research method in this study. In addition to consulting the literature, data were gathered through on-the-ground interviews. An independent village's development must be supported by the willingness of its residents to advance, so that village products and works of high economic worth can be generated so that they can meet the demands of their population. People in Cibitung Tengah's village of Saikhwan were given empowerment training. If developed as an agricultural tourism town, this community's location in the sectors of food security and rice self-sufficiency lends itself to a unique and distinctive character when it is visited as the village producing rice granaries.Keywords: Empowerment; Tourism Village; Entrepreneurship Education AbstrakPemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan langkah strategis dalam penguatan dan pemulihan ekonomi masyarakat desa. Kecenderungan masyarakat desa memiliki mata pencaharian yang rendah, latar belakang pendidikan formal yang kurang karena keterbatasan biaya untuk pendidikan dan keterbatasan ekonomi. Namun Masyarakat desa memiliki potensi yang kuat dalam hal kekerabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data didapatkan dengan melakukan wawancara di lapangan selain dengan merujuk pada literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan desa yang mandiri harus diiringi dengan kemauan warga desa untuk maju, sehingga dihasilkan produk dan karya desa yang membanggakan dan bernilai ekonomi tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan warganya sehari-hari. Program pemberdayaan dilaksanakan di desa Saikhwan Cibitung Tengah. Dikarenakan desa ini memiliki potensi SDA yang baik jika dikembangkan sebagai desa wisata pertanian, desa dengan locus bidang ketahanan pangan dan swasembada beras memiliki keunikan dan kekhasan jika dikunjungi sebagai desa penghasil lumbung padi.Kata Kunci: Pemberdayaan; Desa Wisata; Pendidikan Kewirausahaan
Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia
Authors: Arifardhani Yoyo
Published: November 2022

Indonesia is an archipelagic country with a diverse range of arts, cultures, ethnicity, and religions that must be considered and protected as national assets. Copyright is one of the world’s most extensive intellectual property rights and involves a large number of people. According to Article 4 of Copyright Law No. 28 of 2014, a creator has the exclusive right to reproduce and distribute his work to third parties. Furthermore, the concept of economic rights, which is related to copyright, is defined as the right to benefit economically from the creation. According to Article 1 Paragraph 21 of the Copyright Law, royalties are defined as a reward for the use of the economic rights of a particular work or related rights products received by the creator or the owner of the related rights. Consequently, an institution known as the National Collective Management Organization (LMKN) was formed to implement the license to announce songs and music in Indonesia and also had the authority to draw, collect, and distribute royalties for commercial users. This study examined the role of LMKN in the collection of royalties in copyright and how the LMKN regulation in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Song and Music Copyrights can guarantee the fulfilment of the creator’s economic rights. Lastly, an empirical juridical legal research method was used to address these issues.Keywords: Authority; LMKN; Government Regulation; Royalties. AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman seni, budaya, suku, dan agama yang harus diperhatikan dan dilindungi sebagai aset nasional. Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual paling luas di dunia dan melibatkan banyak orang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya kepada pihak ketiga. Selanjutnya konsep hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta diartikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dari ciptaan. Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomis suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melaksanakan izin mengumumkan lagu dan musik di Indonesia serta berwenang untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial. Penelitian ini mengkaji tentang peran LMKN dalam pemungutan royalti pada hak cipta dan bagaimana pengaturan LMKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Terakhir, metode penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengatasi masalah ini.Kata Kunci: Wewenang; LMKN; Peraturan Pemerintah; Royalti.
Permohonan Atas Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Authors: Setiawan I Ketut Oka , Samosir Tetti , Harlina Indah , Amalia Erna
Published: November 2022

Indonesia is an archipelagic country as well as a pluralistic country in religion, ethnicity, language, and others. The state also guarantees citizens to continue their offspring through a legal marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the marriage law, it is stated that the validity of marriage is based on the law of their respective religions. This means that interfaith marriages cannot be carried out as was the case before this law was introduced. The research method used is descriptive analytical with a juridical normative approach. After an academic study, it turns out that this view is wrong, because the law provides a way out by submitting an application to the local district court so that interfaith marriages can be registered as legal marriages. One example of practice, interfaith marriages carried out at the Surakarta District Court in Stipulation No. 333/Pdt.P/2019/PN.Skt.Keywords: Interfaith Marriage; Legal Perspective; Human Rights. AbstrakNegara Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus sebagai negara pluralistik dalam agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Negara juga menjamin warga negara untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Ini berarti perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan seperti yang pernah berlaku sebelum undang-undang ini ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan  normatif yuridis. Setelah dilakukan telaah akademik ternyata pandangan itu keliru, karena undang-undang memberi jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar perkawinan beda agamanya dapat dimohonkan pencatatannya menjadi perkawinan yang sah. Salah satu contoh praktik, perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan No.333/Pdt.P/2019/PN.Skt.Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Perspektif Hukum; Hak Asasi Manusia
Pembinaan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendidikan Karakter: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
Authors: Nitte Yulsy Marselina
Published: November 2022

This research aims to know the way of character building included heart learning, thought learning, sport learning, sense and worklearning, to know the problems of implementing character building program regarding heart learning, thought learning, sport learning, sense and work learning. This study used analytical descriptive qualitative. The result of this research shows that the inhibiting factors in character building development for corruptors are the lack of human resource in quality and quantity. The lack of human resources in quantity because the rasio of officers in correction department do not appropriate with the number of curruptors. In quantity, correction department does not have good human resource in supporting the character building of thought learning because it needs professional staffs. The efforts to solve the problems of implementing character building through human resource empowerment. Namely involving human resources who have an education background in the correction department Class IIA Kupang, both staff and inmates, to become coaches for other inmates, so that the coaching program does not stagnate and with the support of a third partyKeywords: Character Education; Learning Model; Corruptors AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan karakter yang meliputi Olah Hati, Olah Pikir, Olah Raga serta Olah Rasa dan Karsa terhadap warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penghambat dalam pembinaan karakter para warga binaan tipikor adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas karena rasio petugas lapas dan pembina tidak sesuai dengan jumlah warga binaan. Sedangkan, secara kualitas lapas tidak memiliki SDM yang mendukung pembinaan olah pikir karena membutuhkan tenaga atau sumber daya yang professional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada yaitu melibatkan SDM yang mempunyai latar belakang dalam olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa yang ada dalam Lapas Kelas IIA Kupang baik staf maupun warga binaan untuk menjadi pembina bagi warga binaan lainnya, sehingga program pembinaan tidak tersendat dan dengan adanya dukungan dari pihak ketiga.Kata Kunci: Pendidikan Karakter; Pola Pembinaan; Warga Binaan Tipikor
Kedudukan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ditinjau Dari Perspektif Filosofi Undang-Undang Ketenagakerjaan
Authors: Hambali Imam , Wibisono Arief , Widodo Gatut Hendro Tri
Published: November 2022

Omnibus Law sebagai sebuah terobosan hukum dan produk hukum di Indonesia, didalamnya memuat aturan besar yang memayungi berbagai pasal dan norma yang dibuat dan dibentuk untuk menghapus dan mencabut norma lain yang dianggap bertabrakan dengan kepentingan Investasi. Sebuah metode pembentukan Undang-undang yang dapat mengganti dan/ atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai Undang-Undang dan menimbulkan konsekuensi Undang-Undang existing tetap berlaku kecuali sebagian pasal yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku atau Undang-Undang existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti akan dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ ruh Undang-Undang tersebut. Dimana salah satunya adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki filosofi dibuat untuk melancarkan proses pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis Kualitatif yaitu bermula dari pembahasan yang bersifat umum, kepada hal yang bersifat khusus. Selanjutnya untuk menyikapi hal ini, terdapat pekerjaan besar yang menanti bagi pemerintah sebagai pembuat regulasi agar dalam pembentukan perundang-undangan dapat merubah dan lebih selektif serta aspiratif lagi guna menampung seluruh masukan dari seluruh elemen masyarakat untuk terciptanya pembuatan produk perundang-undangan yang berkualitas, efektif, terbuka dan transpran juga berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengedepankan nilai filosofis yang mendasari maksud akan dibuatkannnya peraturan perundang-undangan yang ada dengan lebih baik.Kata Kunci: Kedudukan; Omnibus Law; Cipta Kerja; Filosofi; Mahkamah Konstitusi
Standar Pelayanan Haji dan Umroh di PT Budi Luhur Abadi (Bilad Tour) Kantor Cabang Kota Bogor
Authors: Sobirin Sobirin , Supriyatna Uti , Afrig Afrig
Published: November 2022

In fact, there are still many problems that always arise, such as starting from the registration of the pilgrimage, the cost of the pilgrimage, accommodation and transportation for the pilgrimage, the management of the pilgrimage funds, to the failure of a number of prospective pilgrims to go to the holy land. This study uses a qualitative research method, with a literature and empirical approach, interview data collection techniques, observation and documentation. The results of the study show that: Standards for Hajj and Umrah Services at PT Budi Luhur Abadi (Bilad Tour), Bogo City Branch Offices include: Standards for Hajj and Umrah Bilad Tour services, Bogor City Branch Offices guided by the regulations of the Minister of Religion and the Law of the Republic of Indonesia, namely Number 17 of 1999 Article 14. In the implementation of services, all of them are guided by the standards of laws and regulations issued by the Ministry of Religion. Development of Hajj and Umrahdi Bilad Tour, Bogor City Branch Office. The last five years can be seen the development of the ups and downs in the acquisition of pilgrims for Hajj and Umrah that has occurred.Keywords: Hajj and Umrah Services; Bogor; PT. Nobility AbstrakPada kenyataannya masih banyak diketemukan problematika yang selalu muncul seperti mulai dari pendaftaran haji, biaya haji, akomodasi dan transportasi haji, pengelolaan dana haji, hingga gagalnya sejumlah calon jamaah haji plus berangkat ke tanah suci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris, teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa:  Standar Pelayanan Haji dan Umrah di PT Budi Luhur Abadi (Bilad Tour), Kantor Cabang Kota Bogo meliputi: Standar pelayanan Haji dan Umrah Bilad Tour, Kantor Cabang Kota Bogor berpedoman pada peraturan peraturan Mentri Agama dan Undang undang Republik Indonesia yaitu Nomor 17 Tahun 1999 Pasal 14.  Dalam pelaksanaan pelayanan semuanya berpedoman pada standar undang-undang dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Kemenag. Perkembangan Haji dan Umrahdi Bilad Tour, Kantor Cabang Kota Bogor. Lima tahun terakhir ini bisa di lihat perkembangan naik turunya perolehan jamaah haji dan umrah yang telah terjadi.Kata Kunci: Pelayanan Haji dan Umroh; Bogor; PT. Budi Luhur