bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban, Jawa Timur
Authors: Puti Kumalasari Tanjung
Published: July 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban Jawa Timur. Mengenai permasalahan ini, apakah akan berpengaruh terhadap penjualan tuak, dan apakah sudah ada penertiban yang dilakukan oleh aparat hukum dalam hal penjulan tuak, khususnya di Kabupaten Tuban. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung terhadap masyarakat Tuban, Jawa Timur khususnya penjual tuak. Metode pengambilan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa penjual tuak di daerah Tuban, Jawa Timur. Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah analisis Deskriptif Kualitatif yang menggunakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban Jawa Timur ialah tidak ada pengaruhnya, dikarenakan beberapa faktor.
Penegakan Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Dalam Penangan Covid-19: Analisis Kritis Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020
Authors: Rozin Achrorul Fikri
Published: July 2023

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah infeksius yang berasal dari rumah tangga suspek, probable, terkonfirmasi dan kontak erat COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB. 3/3/2020. Terinspirasi dari tidak terpetakan nya secara resmi lokasi dari masyarakat yang melakukan isolasi mandiri kemudian belum adanya peraturan resmi yang dikeluarkan sehingga pengelolaanya menjadi tidak jelas. Dengan memakai penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, penelitian ini berusaha untuk menemukan implementasi pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga. Kemudian dilanjutkan analisis tentang bagaimana dasar aturan mengikat dari Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam peraturan perundang-undangan, urgensi dari dibentuknya peraturan pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga dan implementasinya didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang ada pendapat ahli, jurnal ilmiah dan media internet serta mengkaji kendala atau problematika yang timbul dalam penerapan nya. Setalah itu di lanjutkan dengan alasan Peraturan Presiden merupakan bentuk aturan yang paling ideal untuk mengatur permasalahan tersebut.
PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RKUHP
Authors: Putri Dhea Sukma , Pramesti Putri Galuh , Ayu Pawestri Landia Natalie
Published: July 2023

Perzinahan merupakan bentuk tindakan seseorang yang lemah akan “din” dan akhlak insan yang paripurna. Aturan KUHP lama khususnya tentang perzinahan tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji tentang pengaturan tindak pidana Perzinahan dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut KUHP, perzinahan diidentikkan dengan overspel yang maknannya jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Perzinahan dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan.  Pasal 284 KUHP mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya.  Overspel tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan. Hal ini berbeda dan memperluas kosep perzinahan yang tertuang dalam Rancangan KUHP. Dalam Pasal 417 RKUHP yang memuat tentang zina antara lain Pasal 418 RKUHP mengenai larangan tinggal bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan (kumpul kebo); dan Pasal 414-416 RKUHP pada dasarnya mengatur tentang ancaman pidana terhadap hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.
Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP
Authors: Khanza Fridina Tiara , Murti Madaniyah Anugrah
Published: July 2023

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang berencana untuk merevisibeberapa aturan dalam KUHP sebelumnya menuai berbagai bentuk kontroversi, terutama dari kalanganmasyarakat. Beberapa pasal dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat dalam pengimplementasiannya,seperti contohnya Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP tentang penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah.Kedua pasal tersebut dikatakan bermasalah karena tidak terdapatnya pengertian yang jelas tentangpenghinaan dan siapa yang dianggap pemerintah yang sah. Hal tersebut, menyebabkan terbatasnyamasyarakat dalam menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap kinerja pemerintah, terutama di mediasosial sebagai wadah dalam menyampaikan kritik secara cepat. Dalam hal menentukan batasan ataspemerintah yang sah, maka dalam penelitian ini ditentukan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang jugasering mendapatkan kritik atas kinerjanya. Selain itu, frasa penghinaan juga perlu diberi batasan agar kritikyang disampaikan masyarakat tidak disalahartikan menjadi penghinaan. Delik yang terkandung dalam Pasal240 dan 241 RKUHP merupakan delik umum yang menyebabkan siapa saja dapat melaporkan apabilaterjadi dugaan penghinaan terhadap Pemerintah yang sah. Hal ini tentu saja tidak sejalan karena seharusnyadelik dari kedua pasal tersebut merupakan delik aduan agar pihak yang dirugikan dalam hal ini lembagalegislatif tidak sembarangan dalam menggunakan delik tersebut. Apabila Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHPdisahkan, maka akan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bersuara dan menyampaikan pendapatatas kritik terhadap kinerja Pemerintah yang Sah. Penelitian ini menggunakan metode normatif mengkajiaspek hukum yang berdasarkan fakta di masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan melindungihak-hak rakyat dalam menyampaikan kritik agar tidak berujung pada pemidanaan dengan indikasi otoriter.
Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam RKUHP 2022 Sebagai Indikasi Rezim Otoriter dan Mengancam Demokrasi
Authors: Sevia Wulandari
Published: July 2023

Kontroversi pasal penghinaan pemerintah dalam RKUHP terjadi karena menunjukkan wajah rezim otoriter dan membelenggu demokrasi. Selain itu, petunjuk yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 yang berkaitan dengan pasal penghinaan pemerintah  tidak dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kontroversi delik penghinaan dalam RKUHP dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana? Kemudian, apakah pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegalisasikan delik penghinaan pemerintah dalam RKUHP 2022, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan negara demokrasi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Dalam hal ini menghidupkan pasal penghinaan pemerintah di dalam RKUHP bukan suatu kebijakan yang tepat untuk dilakukan karena di dalam faktanya  akan sangat bahaya untuk digunakan membungkam suara-suara yang mengkritisi kinerja pemerintah Indonesia.
Perbandingan Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Konstruksi RKUHP, Papua Nugini, dan Afrika Selatan
Authors: Wahyu Sulistyo  , Farrell Charlton Firmansyah
Published: July 2023

Kehadiran delik pidana santet dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal pembuktiannya. Santet pada dasarnya merupakan suatu kepercayaan yang hidup dalam pranata sosial masyarakat yang bertendensi negatif.  Dengan sifat intrinsik santet yang merupakan suatu hal di luar nalar manusia, sehingga dianggap sulit untuk dibuktikan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur santet dalam KUHP dan RKUHP serta jenis dan bentuk delik dari santet yang ditinjau berdasarkan kasus-kasus kontemporer dan perbandingan hukum dengan negara yang memiliki regulasi terkait seperti Papua Nugini dan Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam membuktikan santet dalam RKUHP yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataannya saja bukan hal-hal yang mistis. Delik santet juga merupakan delik formil yang disamakan dengan perbuatan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, berdasarkan hasil komparasi pengaturan tindak pidana santet di Papua Nugini dan Afrika Selatan, ditemukan bahwa pembuktian tindak pidana santet di kedua negara tersebut memiliki konstruksi yang sama dengan pembuktian tindak pidana santet di RKUHP.
Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah
Authors: Rachim Kania Venisa , Taniady Vicko , Saputra Ramadhan Dwi
Published: July 2023

Polemik penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menjadi permasalahan serius. Banyaknya jalur penyelesaian sengketa pertanahan mengakibatkan kerap terjadinya putusan yang tumpang tindih, lamanya proses pengadilan yang tidak mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa, serta hakim yang masih belum optimal dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena hanya mendasarkan pada kebenaran formil daripada kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Artikel ini mencoba untuk mengkaji pengadilan agraria sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih optimal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan negara di Australia khususnya di Queensland dan New South Wales serta negara Skotlandia, artikel ini akan menawarkan gagasan pembentukan pengadilan agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agraria di Queensland, New South Wales, dan Skotlandia mampu menjadi media penyelesaian sengketa pertanahan yang optimal. Gagasan pengadilan agraria sejatinya telah tertuang dalam Pasal 60, 61, dan 82 RUU Pertanahan dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah pengadilan umum dan menggunakan hukum acara perdata. Melihat hal tersebut, perlu adanya upaya untuk merekonseptualisasi pengadilan agraria dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah Mahkamah Agung, melakukan revisi RUU Pertanahan, dan membentuk Hukum Acara Pertanahan. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme rekrutmen hakim khususnya pada hakim pengadilan agraria.
Fintech Competition Compliance: Analisis Pelaku Usaha Fintech dalam Menjalankan Program Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU
Authors: M. Raihan Mappuji  , Lingga Wisnu Wardana
Published: July 2023

Perkembangan teknologi keuangan (Fintech) telah membawa dunia ke zaman yang baru dalam pelaksanaan aktivitas bisnis. Perusahaan dan individu yang menggunakan perkembangan teknologi fintech di sektor swasta dalam upaya menciptakan inovasi, akan tetapi bersamaan dengan inovasi tersebut juga timbul persaingan usaha antara pelaku usaha fintech dan potensi praktik monopoli. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia telah menciptakan program kepatuhan persaingan untuk memastikan perusahaan mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui penelitian hukum normatif, studi jurnal ini akan dilaksanakan dengan menganalisis data, literatur, dan regulasi yang berhubungan dengan peran Program Kepatuhan Persaingan KPPU dalam mengawasi perusahaan fintech dan ketaatan mereka terhadap regulasi yang ada. Meskipun program ini relatif baru sehingga melimitasikan sumber informasi, namun penelitian ini akan membahas peran Program Kepatuhan Persaingan KPPU dalam memastikan perusahaan mengikuti regulasi persaingan usaha sehat dan larangan praktik monopoli.
Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Authors: Novalia Pertiwi  , Annisa Azzahrah Burhan
Published: July 2023

Program kepatuhan persaingan usaha merupakan langkah pencegahan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat . Program kepatuhan persaingan usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penerapan program persaingan usaha diawasi oleh komisi pengawas persaingan usaha. Penerapan program ini diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022, dimana diharapkan program ini dapat mencegah perusahaan melanggar undang-undang. Efektivitas program ini belum diketahui dapat mengatasi permasalahan persaingan usaha tidak sehat jika program ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sejak dikeluarkannya peraturan ini, tidak serta merta diikuti oleh perusahaan. Program ini akan terlaksananya jika perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan program kepatuhan dan juga diperlukannya sifat aktif dari KPPU sehingga program ini efektif. Pengenaan keringanan denda terhadap pelanggaran persaingan usaha akan berakibat terhadap efek jera bagi pelaku usaha. Sehingga tujuan KPPU tidak dapat tercapai untuk mencegah praktik pelanggaran persaingan usaha.
Relevansi Pembuktian Kartel dengan Menggunakan Indirect Evidence Berdasarkan Studi Putusan di Indonesia
Authors: Prisca Agdita E  , Fairuz Nabila H
Published: July 2023

Kartel merupakan praktik bisnis yang dianggap melanggar hukum karena berdampak pada keseimbangan prinsip persaingan usaha yang bebas dan adil. Pembuktian kartel sangat sulit dikarenakan kecenderungan para pelaku kartel untuk menyembunyikan bukti-bukti tindakan mereka. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat untuk membuktikan adanya praktik kartel guna mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penggunaan Pembuktian Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam membuktikan aktivitas kartel melalui studi putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Temuan dari penelitian ini berkontribusi pada pemahaman efektivitas penggunaan Pembuktian Tidak Langsung dalam kasus kartel dan memberikan wawasan untuk perbaikan kerangka hukum terkait investigasi dan penuntutan kartel. Dengan mempelajari putusan pengadilan dan prinsip hukum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah praktik kartel, sehingga mendorong terciptanya persaingan usaha yang adil dan kompetitif di Indonesia.
Rekonstruksi Pemberantasan Kartel Melalui Leniency Program Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Authors: Rivaldi  , Shafira Adelia Radiska  , Ivan Imam Efendi
Published: July 2023

Konsep Leniency Program merupakan suatu upaya dalam memberantas kartel yang merupakan tindakan pelaku usaha yang melaporkan secara sukarela dan mandril kegiatan kartel sehingga data dibebaskan dari sanksi atau mendapatkan pengurangan sanksi. Pada prakteknya, Leniency Program telah diimplementasikan oleh banyak negara. Namun, Indonesia belum menerapkan secara efektif program ini dan masih menggunakan sistem penanganan yang lama dengan tingkat kesuksesan rendah. Tujuan dari kepenulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa urgensi Leniency Program dalam memberantas praktik kartel di Indonesia. Metodologi yang digunakan pada isu hukum ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta Pendekatan Konseptual (Conceptual   Approach).   Hasil   dari   penelitian   ini   menunjukkan   bahwa   masih   besarnya problematika dalam pemberantasan praktik kartel di Indonesia. Hukum acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodasi konsep leniensi. Disamping itu, sulitnya proses pembuktian kartel berdampak pada seringnya putusan KPPU berkaitan dengan praktik kartel dianulir oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Penulis menawarkan gagasan Leniency Program agar dapat diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, supaya dapat mengurangi praktek kartel dan mengoptimalkan penegakan hukum kartel di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pengaturan Cartel Leniency and Whistleblowing Program Sebagai Reformasi Pengungkapan Perjanjian Kartel (Studi Komparasi Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Belanda)
Authors: Sophia Mardatilla
Published: July 2023

Penegakan hukum persaingan usaha di tengah pasar bebas merupakan hal krusial yang perlu ditegakkan secara optimal. Esensi pasar bebas adalah terselenggaranya kegiatan persaingan usaha dengan cara berkompetisi secara sehat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kartel merupakan salah satu perjanjian yang dilarang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena perjanjian kartel dapat menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik. Pembuktian dan pemberantasan kartel termasuk dalam kategori hard evidence sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha kerap kali mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengungkap aktivitas kartel. Leniency Program merupakan program pengampunan, keringanan dan pembebasan maupun pengurangan denda bagi pelaku usaha yang bekerja sama dengan otoritas atau komisi persaingan usaha untuk mengungkap aktivitas kartel. Program tersebut telah dilaksanakan di berbagai negara Uni Eropa, salah satunya adalah Belanda. Substansi pengaturan leniency program di Belanda maupun Uni Eropa tergolong efektif untuk mengungkap aktivitas dan perjanjian kartel sehingga Indonesia seharusnya segera melakukan adopsi pengaturan dari berbagai negara yang telah mengimplementasikan leniency and whistleblowing program sehingga tidak terjadi kekosongan norma dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Dalam penulisan artikel ini, penulis telah memaparkan urgensi pengaturan leniency program dan substansi pengaturan di negara Belanda serta rekomendasi pengaturan untuk hukum persaingan usaha Indonesia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif terhadap analisis komparasi hukum persaingan usaha di Indonesia dan Belanda.
Rekonseptualisasi Bentuk Pencegahan Praktek Monopoli Sebagai Salah Satu Program Kepatuhan Terhadap Persaingan Usaha
Authors: Sriwanto Arruan Gege
Published: July 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan bentuk pencegahan praktek monopoli guna menghindari terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. Bentuk pencegahan tersebut kemudian di rekonseptualisasi berdasarkan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari kajian kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan melalui teknik dokumentasi kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan ada 3 dampak yang diakibatkan yakni (1) Pelecehan terhadap posisi konsumen dimana konsumen dipaksa untuk menerima barang yang ada walau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka; (2) Kesenjangan dalam pembagian pendapatan dimana para pelaku usaha yang memonopoli pasar akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pelaku usaha lain; (3) Tidak adanya persaingan yang cenderung melanggar ketentuan ataupun karakteristik pada pasar persaingan sempurna. Bentuk pencegahan untuk meminimalisir praktek monopoli yakni (1) Memberi izin kepada perusahaan baru untuk menciptakan persaingan sebagai bentuk dari demokrasi ekonomi; (2) Menambah penawaran barang dengan produk yang cenderung sama untuk memenuhi hak bebas memilih konsumen; (3)Menetapkan harga ecer tertinggi sehingga baik perusahaan besar dan perusahaan kecil sama-sama akan mendapatkan pendapatan yang cenderung seimbang.
Analisis Kelayakan usaha Produk Stik Jagung Skala Rumah Tangga
Authors: Sarni Yunita , Musholaeni Wahyu , Tantalu Lorine
Published: July 2023

Analisa kelayakan usaha dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut layak atau tidak untuk dijalankan dilihat dari sisi ekonomi. Penelitian ini bertujuan Untuk Mendapatkan Analisis Kelayakan Usaha produk Stik Jagung yang dihasilkan Umkm Skalah Rumah Tangga. Aspek analisia  kelayakan usaha yang dibahas pada penelitian ini mencakup HPP, BEP, R/C Ratio, serta analisis kelayakan usaha NPV, IRR dan PP. Adapun data tersebut digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha ini dijalankan. Usaha produk pangan olahan stik jagung dikatakan layak. Hal ini didasarkan pada: (a) Net present value (NPV) yang bernilai positif, yakni Rp.283.692.472, (b) IRR sebesar 136% yang menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank, yaitu 12%, (c) B/C ratio sebesar 1,54, (d) payback period yang lebih pendek dari umur proyek yakni sebesar 8,68046. Hal ini berarti bahwa seluruh investasi yang dilakukan dapat kembali dalam jangka waktu 8 bulan lebih 20 hari.
Analisis Swot Potensi Waste-To-Energy Pada Limbah Kawasan Kafe Sudimoro Kota Malang Guna Mendukung Terbentuknya Konsep Sirkular Ekonomi
Authors: Sasongko Pramono , Rahmawati Atina
Published: July 2023

Kota Malang merupakan salah satu kota Pendidikan yang terkenal dengan sejumlah Perguruan tinggi ternama di Indonesia. Hal ini mendorong tumbuhnya kawasan kafe dengan jumlah yang pesat. Kondisi ini diiringi dengan terbentuknya limbah atau sampah yang semakin meningkat pula. Metode konvensional pengolahan limbah dan sampah tidak cukup untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihasilkan secara global. Melalui analisis SWOT dan penerapan konsep waste-to-energy diharapkan mampu membuat sebuah gagasan berbasis studi untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Malang pada umumnya dan kawasan kafe Sudimoro pada khususnya. Dua scenario pengolahan sampah menggunakan teknologi anaerobic digestion dan incineration menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai proses konversi sampah menjadi energi yang secara sirkular dapat dimanfaatkan kembali oleh kawasan kafe tersebut. Dengan scenario tersebut maka dapat disusun sebuah konsep ekonomi sirkular yang dapat menjadi kunci menyeimbangkan proses bisnis dan pengelolaan lingkungan.
ANALISIS KETERSEDIAAN AIR DI BENDUNG SEJAHTERA TERHADAP PEMANFAATAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI SEJAHTERA DI KECAMATAN PALOLO SULAWESI TENGAH
Authors: Suhudi Suhudi , Sulistiyani Kiki Frida
Published: July 2023

Bendung Sejahtera terdapat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan luas area 61.028 Ha. Bendung ini di bangun sebagai irigasi pertanian dengan  luas lahan fungsional adalah 332 km2 dan luas lahan potensial 61 km2. Debit andalan didapat dengan metode kurva durasi debit dengan rerata setengah bulanan minimumnya adalah 0,04 lt/dt pada januari periode 2 sedangkan nilai maksimumnya 0,35 lt/dt pada bulan juli periode 1. Kondisi keseimbangan air eksisting mengalami defisit 3metric tons dari kebutuhan air untuk lahan fungsional. Karena ketersedian air yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan air untuk lahan fungsional maka penelitian ini tidak menghitung kebutuhan air potensial. Untuk mendapatkan data kebutuhan air potensial, peneliti menentukan luas lahan maksimal dapat dialiri sesuai kapasitas air yang tersedia. Dengan luas lahan maksimal untuk PTT eksisiting pada MT 1 di dapat areal seluas 24ha, MT 2 seluas 36 ha dan MT 3 seluas 46ha, dengan intensitas tanam pada PTT eksisting 32%.
OPTIMASI PROSES FERMENTASI BIOETANOL : DELIGNIFIKASI KANDUNGAN SELULOSA KULIT JAGUNG MANIS MENGGUNAKAN METODE REFLUX
Authors: Kartika Fitri Ayu Chandra , Naisuan Videlia M. , Badhe Emerensiana
Published: July 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh waktu terhadap kadar bioetanol dari kulit jagung manis dengan proses fermentasi. Sehingga pada penelitian selanjutnya ini bertujuan untuk mengoptimalisasi proses delignifikasi dengan variasi konsentrasi larutan penetralisasi NaOH. Berdasarkan tabel hasil analisa, kadar etanol tidak terdeteksi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi pada tahap delignifikasi dan fermentasi. Pada proses delignifikasi kesalahan yang dilakukan yaitu kelebihan pada penambahan aquades dan NaOH yang seharusnya aquades sebanyak 1350 ml dan NaOH sebanyak 150 ml itu ditambahkan untuk semua sampel yang dipakai. Tetapi disini penggunaan aquades 1350 ml dan NaOH 150 ml digunakan pada setiap sampel. Refluks dilakukan selama 1,2 dan 3 jam. Serbuk kulit jagung dicuci dengan aquades dan dikeringkan. Penggantian pencucian dengan pemerasan, menyebabkan masih terdapat NaOH demikian juga kandungan lignin pada sampel tersebut.
Effect of Supply Chain Management Relationship on the Performance of Public Hospitals in Nairobi County
Authors: Naitore Kanake Josephine , Nyang’au Samson Paul
Published: July 2023

The purpose of the study was to establish the effect of supply chain management relationship on the performance of public hospitals in Kenya.The study was guided by the following objectives: to assess the influence of strategic supplier partnership on the performance of public hospitals in Nairobi County,to evaluate the influence of Customer Relationship on the performance of public hospitals in Nairobi County,to assess the influence of Information sharing on the performance of public hospitals in Nairobi County and finally to determine the influence of Supply chain innovation onthe performance of public hospitals in Nairobi County.The researcher used descriptive research design.This study will focus on all the 163 employees working with procurement department in various public hospitals for procurement of healthcare products and services in Nairobi County.The study used census where all employees were recruited to take part in this study.This study used primary data which was collected through use of questionnaires. Afive-point Likert scale questionnaire was used.. The researcher contracted two research assistants to collect data. The collected data from the questionnaire was be been given codes, keyed in the computer and eventually edited for completeness. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and Microsoft Excel was used data analysis.Regarding strategic supplier partnership, the study established that strategic supplier partnership had a significant and positive effect on the performance of public hospitals in Nairobi County.The study also established that customer relationship leadership Styles had a significant and positive effect on the performance of public hospitals in Nairobi County.The study further established that information sharing had significant and a positive effect on the performance of public hospitals in Nairobi County.The study finally established that supply chain innovation had significant and a positive effect on the performance of public hospitals in Nairobi County.
Role of Humanitarian Logistics Management Practices on Drought Management Response in Kenya
Authors: Korir Kennedy Kipchirchir , Nyangau Samson , Muo Charles
Published: July 2023

Humanitarian Logistics is a critical set of actions that takes place during natural or man-made disasters to save lives and property. However, the subject is under-researched in comparison to business logistics in profit-making firms where profit is the primary motivation for existence. The main goal of this study was to examine the role of humanitarian logistics management practices on drought management response in Kenya, with the following specific objectives of the study: to examine the role of transport management drought management response in Kenya, to evaluate the role of inventory management drought management response in Kenya, to examine the role of order processing drought management response in Kenya, and to establish the influence of information flow on drought management response in Kenya. The study used a cross-sectional survey. The study's target population was 270 personnel from the National Drought Management Authority in 23 Arid and Semi-Arid Lands counties. A semi-structured questionnaire was distributed via e-mail survey and hand delivery. Secondary data was gathered from both public and unpublished records. The questionnaire's validity and reliability were assessed. The data was analyzed using both quantitative and qualitative methodologies with the help of the SPSS software program version 25. The study discovered that both transport management practices, inventory management practices, order processing, and information flow as humanitarian logistics management practices played a significant role in drought management response in Kenya; thus, the study recommended that managers in humanitarian organizations. Kenya should include humanitarian logistics management practices in their strategic plan, particularly investment in transport management practices, inventory management practices, order processing, and information flow, which may make it easier to bring about innovation in the organization and good information sharing to both suppliers and clients.
Strategic Outsourcing and Firm Performance: A Review of Literature
Authors: Charles Muo , Benson Ochieng Sei
Published: July 2023

Abstract: Despite the fact that firms collectively contribute to the socio-economic development of the national economy, most firms nowadays are face difficulties in maintaining superior firm performance; occasioned by unmanageable business environment uncertainty and changes. It is for this reason that the idea of strategic outsourcing has evolved in response to changes in the business environment and uncertainty. Despite vast empirical research on the relationship between strategic outsourcing and firm performance, there is limited research on influence of strategic outsourcing on firm performance in developing countries. the majority of studies on the subject have contradictory results, and some have methodological, contextual, and conceptual gaps. Thus, there is currently conflicting evidence from the body of literature regarding the impact of strategic outsourcing and firm performance generally, so this research was necessary. The general objective of this study is to review conceptual, theoretical as well as empirical literature on the relationship between strategic outsourcing and, firm performance as well as the mediating effect of speed of service and moderating effect of competitive intensity on the relationship with the view of highlighting the knowledge gaps suitable to form basis for future research. The review of conceptual framework highlighted the historical development as well as the dimensions and perspectives of both strategic outsourcing and firm performance. It further discussed the speed of service delivery concept and the competitive intensity. The underpinning theories were; Resource Based Theory, Transaction Cost Economics Theory, Social Exchange Theory. The paper further reviewed extant empirical research on the manner in which strategic outsourcing relates to firm performance. It also reviewed focus as mediating variable and competitive intensity as moderator of relationships. Based on findings, the paper; proposed theoretical model to explain firm performance in terms of the indicators of strategic outsourcing and mediated by focus while it moderated by competitive intensity. In accordance with the reviewed literature, this paper concludes that service integration and management, offshore outsourcing, and multi-sourcing as measures of strategic outsourcing affect firm performance which is measured firm efficiency, firm profitability, competitive advantage, customer satisfaction and employee productivity. The relation is mediated by core competencies (measures of speed of service delivery) and moderated by predictability of a competitors’ market activity, hostility of a business’ s key competitors, and breadth of key competitors’ activities (measures of competitive intensity).
The Effect of Compost and Liquid Fertilizer Application on the Growth and Production of Corn (Zea Mays L.) in Red Yellow Podzolic Land
Authors: B Irpan , D Rahmad , Poerwanty Henny
Published: July 2023

Corn production in society is currently still low due to one of them, namely due to reduced soil fertility. The purpose of this study was to see the effect of applying compost with liquid fertilizer on the growth and production of corn plants. The materials used in this study were compost enriched with Trichoderma sp, liquid fertilizer, bran, goat manure, water, corn, sugar and marginal soil media while the tools used are polybags measuring 30x40 cm, buckets, shovels, hoes, scales, seedling houses, rulers, plastic sheeting, calipers and writing implements. This research method is arranged in a factorial form consisting of two factors, namely the first factor is the application of compost which consists of three levels and the second factor is the application of liquid fertilizer which consists of four levels. The parameters observed in this study were plant height (cm), number of leaves (strands), stem diameter (cm), weight of corn fruit (grams), weight of cobs (grams), total weight of seeds per cob (grams), and root weight. (m3), the results showed that the combination treatment of compost from EM4 and without liquid fertilizer gave the best results for plant height 225.00 cm, stem diameter 1.32cm, fruit weight 110.50g, seed weight 70.17g, cob weight 21.83 g, and root weight 32.67 g, while the combination of treatment with terichoderma sp compost and liquid fertilizer enriched with 2% NPK gave the best results for the number of leaves 12.83. The results showed that the combination of compost from EM4 and without liquid fertilizer gave the best results for the growth and production of corn plants.
Moral distress among critical care nurses when excecuting do-not-resuscitate (DNR) orders in a public critical care unit in Gauteng
Authors: Ntseke S , Coetzee I , Heyns T
Published: July 2023

Background. A critical care unit admits on a daily basis patients who are critically ill or injured. The condition of these patients’ may deteriorate to a point where the medical practitioner may prescribe or decide on a ‘do not resuscitate’ (DNR) order which must be executed by a professional nurse, leading to moral distress which may manifest as poor teamwork, depression or absenteeism.Objective. To explore and describe factors contributing to moral distress of critical care nurses executing DNR orders.
Design. The explorative descriptive qualitative design was selected to answer the research questions posed.Methods. Critical care nurses of a selected public hospital in Gauteng Province were selected via purposive sampling to participate in the study, and data were collected through semi-structured interviews.Participants. A shift leader assisted with selection of participants who met the eligibility criteria. The mean age of the participants was 36 years; most of them had more than five years’ critical care nursing experience. Twelve critical care nurses were interviewed when data saturation was reached. Thereafter two more interviews were conducted to confirm data saturation. A total of 14 interviews were conducted.Results. Tesch’s eight-step method was utilised for data analysis. The findings were classified under three main themes: moral distress, communication of DNR orders and unavailability of psychological support for nurses.Conclusion. The findings revealed that execution of DNR orders is a contributory factor for moral distress in critical care nurses. National guidelines and/or legal frameworks are required to regulate processes pertaining to the execution of DNR orders. The study further demonstrated the need for unit-based ethical platforms and debriefing sessions for critical care nurses.
An analysis of referrals to a level 3 intensive care unit in a resource-limited setting in South Africa
Authors: Jaganath U , De Vasconcellos K , Skinner D L , Gopalam P D
Published: July 2023

Background. With a shortage of intensive care unit (ICU) beds and rising healthcare costs in resource-limited settings, clinicians need to appropriately triage admissions into ICU to avoid wasteful expenditure and unnecessary bed utilisation.
Objective. To assess the nature, appropriateness and outcome of referrals to a tertiary centre ICU.Methods. A retrospective review of ICU consults from September 2016 to February 2017 at King Edward VIII Hospital was performed. The study was approved by the University of KwaZulu-Natal Biomedical Research Ethics Committee (BE291/17). Data pertaining to patients’ demographics, referring doctor, diagnosis, comorbidities as well as biochemical and haemodynamic parameters were extracted. This information was then cross- referenced to the outcome of the ICU consultation. Data were descriptively analysed.
Results. Five hundred consultations were reviewed over a 6-month period; 52.2% of patients were male and the mean age was 44 years. Junior medical officers referred 164 (32.8%) of the consultations. Although specialist supervision was available in 459 cases, it was only utilised in 339 (73.9%) of these cases. Most referrals were from tertiary (46.8%) or regional (30.4%) hospitals; however, direct referrals from district hospitals and clinics accounted for 20.4% and 1.4% of consultations, respectively. The appropriate referral pathway was not followed in 81 (16.2%) consultations. Forty-five percent of consults were accepted; however, 9.3% of these patients died before arrival in ICU. A total of 151 (30.2%) patients were refused ICU admission, with the majority (57%) of these owing to futility. Patients were unstable at the time of consult in 53.2% of referrals and 34.4% of consults had missing data.
Conclusion. Critically ill patients are often referred by junior doctors without senior consultation, and directly from low-level healthcare facilities. A large proportion of ICU referrals are deemed futile and, of the patients accepted for admission, almost 1 in 10 dies prior to ICU admission. More emphasis needs to be placed on the training of doctors to appropriately triage and manage critically ill patients and ensure appropriate ICU referral and optimising of patient outcomes.
Developing a Behavioral Disposition Perception Scale for Determining High School Preferences of 8th Graders
Authors: Süral Serhat , Duman Demet
Published: July 2023

This study sought to develop a valid and reliable measurement tool that measures the perceptions of behavioral dispositions in determining the high school preferences of 8th grade students. The study population consisted of 26,906 eight graders in public and private secondary schools located in the city centres of Aydın and Denizli, Turkey. The sample was selected using the disproportionate cluster sampling method. In this respect, a total of 400 students in the pilot implementation and 700 students in the large sample implementation participated in the implementation in equal numbers in both provinces. In the pilot implementation phase of the research, a three-dimensional trial form consisting of 125 items was administered to the 8th graders, as the sample group. Exploratory factor analysis was employed to ensure the construct validity, and a scale consisting of 45 items and three factors was identified. The sub-dimensions of the scale were named as cognitive, affective, and psychomotor domains. However, the scale was developed in a 5-point Likert type. Referring to the reliability study of the scale, the Cronbach’s Alpha coefficient was calculated as.962 in the pilot implementation and as.888 in the large sample implementation. The results revealed that the Behavioral Disposition Perception Scale was a valid and reliable measurement tool in measuring the perceptions of behavioral dispositions of 8th graders in determining their high school preferences.
Relationship between Middle School Students’ Innovative Thinking Tendencies and Entrepreneurial Skills
Authors: Kılıçoğlu Gökçe , Yıldırım Damla
Published: July 2023

This study aims to determine the relationship between middle school students’ innovative thinking tendencies and entrepreneurial skills and to identify the variables that predict entrepreneurial skill. To this end, the study used the correlational survey method. The study group consists of 274 5th-, 6th-, and 7th-graders studying in 3 middle schools in the central district of Trabzon Province, Turkey, in the 2021-2022 academic year. The study data were collected using the “Innovative Thinking Tendency Scale for Middle School Students” (ITTSMSS) and the “Entrepreneurship Scale for Secondary School Students” (ESSSS). They were subjected to correlation and regression analyses via SPSS 22 statistical analysis program. Through the analysis, the study found a high relationship between middle school students’ innovative self-efficacy and self-awareness. It was also determined that innovative self-efficacy, openness to innovation, innovative problem solving, innovative perseverance, and innovative group leadership predicted the middle school students’ entrepreneurial skill levels at significant, positive, and moderate levels. Based on the results, it is recommended to create teaching content and organize teaching activities in which entrepreneurial skill and innovative thinking skill are covered together and aimed to be developed.
Seeing Sounds: The Effect of Computer-Based Visual Feedback on Intonation in Violin Education
Authors: Aksoy Yakup
Published: July 2023

The fact that the violin is a fretless instrument brings along intonation problems both in its performance and in its education. The introduction of technology into educational environments day by day, has led to the need to try different methods besides the traditional methods for solving intonation problems. The aim of this study is to examine the effect of computer-based visual feedback on the student’s intonation on the violin. For this purpose, an 8-week experimental process was carried out with 8 violin students studying in the 2nd, 3rd and 4th grades of the music teaching undergraduate program in the 2021-2022 academic year. In the quantitative dimension of the research, which was designed with mixed method design, a pretest – post-test single-group experimental design was used. The quantitative data were collected with the intonation evaluation form and the qualitative data were collected with diaries and a semi-structured interview form. The dependent samples t-test was used in the analysis of the quantitative data, and descriptive analysis technique was used in the analysis of the qualitative data. In the implementation process of the study, students were given visual feedback only with Cubase VariAudio software. At the end of the study, it was seen that computer-based visual feedback contributed positively to the intonation skills of the students. The students stated that the study made an abstract situation concrete, offered an opportunity to make self-evaluation, contributed positively to the motivation and limited class hours, and that they wanted to use it while practicing on their own.
The Transmission of Guqin Musical Instrument Knowledge Literacy and its Reflection Study in Guizhou Province, China
Authors: Jirajarupat Phakamas , Yinghua Zhang
Published: July 2023

The Guqin is a string instrument that has been played in China for over 3,000 years. It is famous for its meditative, soothing sound and is frequently associated with Confucianism, Taoism, and Chinese literati culture. The instrument has seven strings that can be plucked with a plectrum or with the fingers. The Guqin’s sound is said to resemble a gentle breeze blowing through the trees, and it is frequently used in Chinese music to evoke feelings of tranquillity and introspection. This study was conducted by statistically analyzing field research data and making recommendations for their educational status. In this study, samples of local Guqin musical instruments were selected, and a field study was carried out for the three local Guqin musical instrument groups, the Guangling sect, the Jiuyi sect, and the Yushan sect. The questionnaire was administered to 180 participants and included a literature analysis. The results of this study show that the province of Guizhou is home to a diverse collection of peoples, and the art of the Guqin is being modernized and incorporated to produce a form of art that the general populace appreciates. It is possible to make innovations and explore ways to form an ensemble using Guqin, Guzheng, Dizi, and other ethnic instruments, hold various Guqin concerts and art festivals, and engage in cultural and artistic exchanges. Guqin music will be celebrated at an increasing number of festivals in the future.
Ram Tone’s Knowledge Preservation and Literacy Transmission in Mahasarakham Province, Thailand
Authors: Seeyo Warakorn , Seekhunlio Weerayut , Choatchamrat Sarawut , Phulaiyaw Akapong , Noknoi Kerdsiri
Published: July 2023

Ram Tone is a traditional play that is unique to Thailand. It is a popular folk play in all regions of Thailand and has been popular since ancient times. Ram Tone is a band dance with male and female dancers dancing in a circle, accompanied by tone, cymbaling, and Krab. The objective of the present study is to learn more about Ram Tone’s literacy preservation and knowledge transmission in Mahasarakham Province, Thailand. The information is offered by knowledgeable individuals, practitioners, and general informants through qualitative research methods, including preliminary surveys, interviews, and observations. The researchers assessed the data for accuracy, evaluated the data in relation to the desired objectives, and presented the study findings using descriptive analysis. The results of this study show that the Kantharawichai District and Mahasarakham Province have acquired knowledge and built on their indigenous wisdom through the development of the Ram Tone dancing stance and educational curriculum.
An Action Research to Develop Students’ Value Literacy Capacities through Evidence-based Activities
Authors: Gi̇nesar Özkan , Katilmiş Ahmet
Published: July 2023

In this study, it is aimed to develop students’ value literacy through evidence-based activities within the framework of respect, responsibility, justice and patriotism. The study was carried out in accordance with the principles of action research, one of the qualitative research methods. The research used the “emancipatory/developmental/critical action research approach”, one of the types of action research. Research participants were identified through random sampling. In this framework, the research was conducted with 7th grade students in the autumn semester of the academic year 2021-2022. The research data was collected using the questionnaire, classroom communication logs and student products. Content analysis was used to process the research data. The analysis of the data revealed that evidence-based teaching significantly improved the students’ value level of respect, responsibility, justice and patriotism.
Notes from the editor
Authors: Nimehchisalem Vahid
Published: July 2023

Thanks to our international authors, readers, reviewers, and editorial board members, the April 2021 issue is now released.
último de los canarios de Agustín Millares Torres: imaginación y silencios de una novela fundacional atlántica
Authors: Pérez Hernández Naya , Llarena González Alicia
Published: July 2023

El último de los canarios (1875), de Agustín Millares Torres, calificada tradicionalmente como novela histórico-sentimental romántica, ofrece también una potente lectura alegórica-política que la convierte en una verdadera novela fundacional atlántica, emparentando a la literatura canaria con la hispanoamericana. El objetivo de este texto es descubrir algunas de las imaginaciones y los silencios que posibilitan esta nueva lectura, desde una perspectiva poscolonial que intenta dignificar una historia y una cultura, las de las Islas Canarias, tantas veces ignoradas e incomprendidas, y que nos permitirá dilucidar qué y de qué manera funda nuestro autor.