bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Peran Pengampu Dalam Melakukan Perwalian Kepada Orang Yang Memiliki Keterbelakangan Mental
Authors: Dwiyasna Ilham Arfit
Published: March 2024

Tidak semua orang cakap dalam hukum. Terdapat beberapa orang yang memiliki kekurangan sehingga tidak dapat berpastisipasi secara sempurna dalam kehidupan maupun dalam hukum. Salah satu contoh orang yang tidak cakap hukum ialah orang yang memiliki keterbelakangan mental. Orang yang memiliki keterbelakangan mental tidak dapat melakukan tugasnya sendiri, dibutuhkan seseorang yang dapat mewakilinya. Terlebih dalam kasus pembagian harta warisan, dibutuhkan pengampuan terehadap orang yang memiliki keterbelakangan mental untuk mewakili mengurus harta warisan tersebut. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana keadaan seseorang yang membutuhkan pengampuan, (2) Mengetahui bagaimanakah peran pengampuan bagi orang yang memiliki keterbelakangan mental. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan juga yuridis normatif, yang berarti menggambarkan permasalahan yang terjadi saat ini dengan menggunakan tinjauan-tinjauan hukum yuridis.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transfer Dana dalam Undang-Undang Transfer Dana
Authors: Cahyani Ditta Rizqi
Published: March 2024

Penelitian ini mengungkap kasus WSA, seorang karyawan Bank Danamon, yang memindahkan dana nasabah dengan surat perintah transfer dana yang dipalsukan. Dana tersebut seharusnya dipindahbukukan ke buku tabungan baru atas nama istri KA, AJ. WSA menggunakan formulir kosong yang ditandatangani AJ dengan alasan pindahbuku dari suami ke istri, padahal sebenarnya untuk melaksanakan transfer dana ke rekening lain. Dengan tanda tangan AJ, WSA dapat melakukan pemindahan dana tanpa sepengetahuan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana.
Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia
Authors: Simamora Afric Stanley
Published: March 2024

Artikel ini fokus mengkaji pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. Dengan  penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber hukum. Analisis data kualitatif dilakukan untuk menyoroti keterbatasan pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dan upaya pembaruan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP dan berbagai ketentuan lainnya memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan dan memidana kekerasan seksual, menyebabkan keraguan hukum dan kurangnya perlindungan bagi korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam KUHP, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap peraturan yang ada, penyempurnaan RUU PKS, dan harmonisasi antara undang-undang yang relevan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.
Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual
Authors: Siagian Frans B.S. , Sunarmi Sunarmi , Ekaputra Mohammad
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana, dan menanalisis pidana kebiri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/ 2019/PN Mjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.695/Pid.Sus/ 2019/PT. Sby. Menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban. Pidana kebiri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/ PN Mjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.695/Pid.Sus/ 2019/PT. Sby adalah Aris Bin Syukur dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik karena semua unsur–unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang–undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang RI Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai
Authors: Wahyudi Ichsan , Sunarmi Sunarmi , Sembiring Rosnidar , Sukarja Detania
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tehnik studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan wawancara langsung di BUMDes Mozaik dan Kepala Desa Pematang Serai. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai saat ini masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi yang baru yaitu PP. No.11 Tahun 2021 dikarenakan BUMDes Mozaik saat ini dalam proses transisi atau penyesuaian terhadap regulasi yang baru. Disarankan perlu adanya peraturan Menteri untuk mendukung program percepatan penyesuaian regulasi BUMDes.
Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan
Authors: Zulhakim Zulhakim , Mohammad Mohammad , Marlina Marlina
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 424/Pid/2018/PT.Mdn, tentang kasus tindak pidana salah satunya tindak pidana penipuan yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana penipuan namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana, namun putusan tersebut keliru karena mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana, dimana putusan tersebut dinilai tepat karena tindak pidana tersebut tidak didukung oleh minimum alat bukti yang sah.
Legal Implications of Not Performing Roya Fiduciary Guarantee by the Creditor
Authors: Bhuller Kanishka , Kamello Tan , Sembiring Rosnidar , Yefrizawati Yefrizawati
Published: March 2024

The purpose of this research is to find out and analyze the obstacles of the creditor not doing roya fiduciary when the debtor's debt is paid off, legal protection to the debtor if the creditor does not do roya fiduciary guarantee and the legal implications of not doing roya fiduciary at PT Verena Multi Finance Medan City. This type of research is normative juridical legal research, the nature of the research is descriptive analysis, the techniques used are library research and field research. The results of the study state that the obstacles of creditors in carrying out fiduciary security roya are constraints on the removal system and constraints on legal arrangements. Legal protection to the debtor if the creditor does not make a fiduciary guarantee roya is stated in Article 25 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law that upon the abolition of the fiduciary guarantee the fiduciary recipient notifies the Fiduciary Registration Office of the abolition of the fiduciary guarantee by attaching a statement regarding the abolition of debt. The legal implication of not doing fiduciary roya at PT Verena Multi Finance Medan City is that the object of fiduciary guarantee that has not been royaed cannot be used as collateral if the object of the guarantee is to be re-guaranteed as an object of fiduciary guarantee, then the object must be royaed first.
Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas
Authors: Prabowo M. Adityo Andri Cahyo , Purnomo Hadi
Published: March 2024

Artikel ini mengulas kasus kontroversial kematian Mirna Salihin yang diduga terkait dengan kopi beracun, dengan fokus pada konsep kausalitas. Melalui pendekatan hukum dan forensik, artikel ini menguraikan kronologi peristiwa, tantangan dalam investigasi forensik, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui analisis kualitatif, artikel ini mengupas peran konsep kausalitas dalam memahami kasus yang memicu perdebatan luas di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menawarkan wawasan mendalam mengenai penggunaan konsep kausalitas dalam kasus yang mengundang polemik, mempertimbangkan aspek hukum, forensik, dan dampaknya pada penegakan keadilan. Kesimpulannya, artikel ini menyoroti kompleksitas hubungan sebab-akibat dalam konteks hukum pidana, menegaskan pentingnya pemahaman yang cermat terhadap kausalitas dalam upaya penegakan keadilan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.
Penyertaan Modal Universitas Sumatera Utara Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Pada Badan Usaha
Authors: Suryani Rafika , Sunarmi Sunarmi , Sembiring Rosnidar , Siregar Mahmul
Published: March 2024

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, termasuk penyertaan modal pada badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyertaan modal USU pada badan usaha, serta dampak kebijakan tersebut terhadap USU dan badan usaha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan penyertaan modal USU sebagai PTN-BH kepada badan usaha; dan penyertaan modal USU PTN-BH kepada badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu: Pimpinan USU dan Pimpinan Badan Usaha yang menerima penyertaan modal USU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan penyertaan modal USU pada badan usaha didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan sumber pendapatan USU, mendukung pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan peran USU dalam pembangunan daerah. Kedua, penyertaan modal Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) kepada Badan Usaha dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan, mendukung pengembangan riset dan inovasi, meningkatkan peran dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan badan usaha.
Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah
Authors: Claudia Margaretha Yeremia , Siregar Mahmul , Kaban Maria , Andriati Syarifah Lisa
Published: March 2024

Penelitian ini membahas masalah sengketa wanprestasi dalam kegiatan usaha perbankan yang seringkali menghadapi tantangan dalam pembiayaan kredit, baik pada perbankan syariah maupun konvensional. Sengketa ini dapat merugikan baik nasabah maupun bank jika tidak diselesaikan dengan baik. Fokus penelitian adalah perbandingan ketentuan penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dan komparasi penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pengadilan terkait penerapan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi, perbankan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004, sementara perbankan konvensional mengikuti ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan syariah memengaruhi proses penyelesaian sengketa dan penerapan ganti rugi. Bank konvensional mengikuti ketentuan perundang-undangan dan kebijakan internal, sementara bank syariah juga tunduk pada Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perbankan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dalam masing-masing jenis perbankan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID.B/2016
Authors: Pasaribu Rizaldy , Mulyadi Mahmud , Sunarmi Sunarmi
Published: March 2024

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku dan analisis hukum atas studi kasus terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus praktik suap dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh calo yang meng-klaim memiliki koneksi di instansi yang dituju pelamar, hingga akhirnya pelamar dan keluarganya yakin untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, 619/Pid.B/2016, tgl. 20/12/2016. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan bahwa Para Terdakwa telah terpenuhi unsur untuk dijatuhi hukuman pidana penjara, namun hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum. Direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Penyidik yang menerima Laporan Polisi, Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa, dan Hakim yang menjatuhkan putusan, dapat menggunakan dan menerapkan UU Tipikor.
Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan
Authors: Madalaine Madalaine , Ekaputra Mohammad , Marlina Marlina
Published: March 2024

Perlindungan anak penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, termasuk dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data empiris berupa wawancara dengan Kanit PPA dan Penyidik Khusus Kasus Anak Tindak Pidana Kesusilaan Polrestabes Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi wanita, pemantauan, pendampingan, advokasi, dan restitusi telah dilakukan. Namun, beberapa hambatan seperti kesulitan korban memberikan keterangan karena trauma, kekurangan saksi, pelaku yang melarikan diri, laporan yang dilaporkan terlambat, dan kesulitan pelaku membayar restitusi tetap menjadi tantangan dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan.
Tanggung Jawab Hukum atas Kerusakan Produk Impor Hasil Perikanan di Pelabuhan
Authors: Bridail Bridail , Purba Hasim , Harianto Dedi , Sukarja Detania
Published: March 2024

Kekurangan, kerusakan, hingga kehilangan barang selain disebabkan oleh pengangkutannya dapat juga terjadi karena proses pembongkaran dari kapal yang dilaksanakan di pelabuhan seperti kasus antara CV. Sumatera Sejahtera yang menggugat PT. Pelindo Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis batasan tanggungjawab dalam hubungan hukum antara pihak ekspeditur, pengangkut, dan otoritas pelabuhan dalam kegiatan pengangkutan laut; dan menganalisis pertimbangan dan putusan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2665 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, batasan tanggungjawab ekspeditur sebagaimana Pasal 87 KUHD, batasan tanggung jawab pengangkut diatur di dalam Pasal 40 dan 41 UU No.17/2008, batasan tanggungjawab otoritas pelabuhan menyediakan fasilitas kepelabuhan, perizinan, pengawasan, dan menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaran kegiatan pengangkutan laut; Putusan Kasasi No. 2665 K/Pdt/2022 yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama No. 728/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, dinilai tepat, dan telah memenuhi tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Training on Website Application Development for Coffee Shop Visitors for Students
Authors: Akbar Iskandar  , Kamaruddin  , Erwin Gatot Amiruddin  , Andi Jusriani
Published: March 2024

The world of education has changed, What world of education which used to be a transfer of knowledge with a standardized model is now changing more straightforwardly, students who used to only be able to learn through teachers/lecturers, schools, campuses, and literature books, are now facilitated by existing facilities, such as the internet, Study Clubs, and learning places that are more following the modern lifestyle of students. So the idea emerged regarding planning training activities in coffee shops/cafes which are recreational and educational facilities by paying attention to all the facilities needed as well as alternatives and new functions that are well adapted, comfortable, and not just for relaxing. Training activities to create a website in a coffee shop/cafe is an alternative to obtaining a comfortable, minimalist, and modern learning atmosphere. An atmosphere that makes anyone feel at home, not only just eating and drinking but also still processing their productivity. Doing activities in a coffee shop/cafe reflects the lifestyle of today's students, which is realized in a new learning method that is expected to represent the mindset, ideas, and creativity of students.
Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Authors: Azuwandri Azuwandri , Putra Muhammad Bima Eka
Published: March 2024

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara interaktif dan menggunakan analisis perbandingan. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, Studi Pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada OPD Sekretariat Daerah secara keseluruhan kegiatan yang meliputi ; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan;  pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;  penghapusan; penatausahaan;  pembinaan, pengawasan dan pengendalian, telah dilaksanakan sesuai dengan permendagri No 19 Tahun 2016. Namun belum berjalan secara Optimal hal ini terlihat pada kegiatan inventarisasi yang tidak terlaksana, hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu: lemahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia mengenai pengelolaan aset tetap
Kajian Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bengkulu
Authors: Agus Nuor Fahrozi
Published: March 2024

Tourism villages in the process of tourism development in Bengkulu province present a more dynamic type of tourism expressed through the spirit of "tourism as a means of absorbing rural labor, as a driving force to promote promote regional economic growth and as a means of poverty alleviation". However, the development of tourist villages in this province can be called pilot tourist villages. Therefore, there are still some strategic steps to be taken if we want villages with tourism potential to develop into independent tourist villages. Analysis of situations and conditions is one entry, followed by their respective contributions. one. Strength is a condition that is the strength of an area. something that belongs to a region and works well. b. Weaknesses are situations where no support (not going well) or something has been identified but not yet or not in the field. compare to An opportunity is a positive factor or condition that arises from the environment and provides the program with an opportunity to capitalize on and develop it. It can be valuable in terms of both potential and possibly added value compared to other areas. D. Threat (threat) is an element of threat that creates obstacles to the development of a program.
Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Skincare Mahasiswi STIA Setih Setio
Authors: Dolly Fajar Ifan
Published: March 2024

This study aims to determine (1) the effect of consumptive behavior on skincare purchasing decisions, (2) the influence of lifestyle on skincare purchasing decisions, (3) the influence of consumptive behavior and lifestyle on skincare purchasing decisions. The method used is causal associative research using a descriptive quantitative approach. While determining the sample using the determination of the number of samples from the population based on the theory of Isaac and Michael, with formulas and tables for determining the number of samples from the population with an error rate of 10%. So, obtained a sample of 122 respondents. The results showed (1) consumptive behavior (X1) had a significant effect on purchasing decisions (Y) for skincare at STIA Setih Setio Muara Bungo female students of 4.375. (2) Lifestyle (X2) has a significant effect on purchasing decisions (Y) skincare at STIA Setih Setio Muara Bungo female student of 1.889. (3) Consumptive behavior (X1) and lifestyle (X2) simultaneously have a low influence contribution, which is 0.363 or (36.30%) on the purchasing decision variable (Y) skincare.
Pembinaan Cara Pengemasan Dan Pemasaran Produk Agar Terlihat Lebih Menarik Di desa Pasar Pedati kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
Authors: Azuwandri Azuwandri , Charolina Ovita , Hidayat Rahmat Al , Hartono Rudi , Akmal Samsul
Published: March 2024

The purpose of this activity is to encourage UMKM members so that they can market their products well. Thus increasing the income of UMKM actors. The target of this activity is the community of Pasar Pedati village, Central Bengkulu Regency, especially for small and medium businesses. The method used is the instruction on how to package the product in an attractive way to increase its selling value and how to market the product in the supermarket. From this training, the community and UMKM members find it very helpful and able to apply what they have learned from the training and can start marketing their products not only in the village but also at the local level, but also supermarket level.
RECOMMENDED STUDY OF EXTINGUISHING METHODS BASED ON THE 1994 PETTIFER AND FOOKES CRITERIA APPROACH TO THE PLANNING OF THE TRANS-PAPUA WASIOR-NABIRE ROAD
Authors: Setiawan Arif , Wakum Sampary William , Ismiyati  , Lamma Louis Hermanus
Published: March 2024

The road is one of the traffic infrastructures for driving which supports all community activities. One of the stages of road construction is land clearing, in which one of the activities is eviction or excavation. The road construction location is the Trans Papua Wasior-Nabire road, Yamor District, Kaimana Regency, West Papua Province. However, the problem in this study is whether the excavation method is suitable for excavating material for road construction. Based on these problems, the purpose of this study is to recommend a method of excavation on the Trans Papua Wasior-Nabire road section. The method used is the Pettifer and Fookes (1994) criterion approach to determine the capability method. The results obtained with this approach indicate that the KM 501+500 excavation site is included in the level of easy digging capability or enters into a condition that is easy to dig. At the KM 502+100 excavation site, it is included in the hard digging capability level or a category that is difficult to dig because of the condition of the material which is difficult to dig, so the recommendation given is to use heavy equipment, namely a hydraulic excavator (backhoe) or a power shovel.
CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL IN QUARTZ SAND MINING IN RIAU ISLANDS PRE-RECLAMATION ACTIVITIES
Authors: Pratiwi Dita Irwanti , Nurcholis Mohammad
Published: March 2024

It is necessary to figure out the chemical characteristic of soil in the pre-reclaimed land of quartz sand mines in order to find the appropriate and optimal reclamation method applied. A laboratory analysis is then conducted to determine the impact of the causes of decreased soil fertility. This research is conducted at PT. X Kepulauan Riau. The method used for soil sampling is FAO (1976) at a depth of 0-30 cm, with a total of 4 samples, namely sample A, B, C, and D. Sample A, B, and C are used in the XRF (X-Ray Fluorescence) method to determine the chemical compounds contained in the soil, while sample D is used for analyzing the soil chemical characteristic to determine the nutrients contained in the soil. Based on the results of the analysis, the condition of the pre-reclaimed land of quartz sand is classified as infertile. Nutrient levels in the pre-reclaimed land were mostly low, and this is an important factor inhibiting plants from growing at the study site.
STUDY OF SLOPE STABILITY IN INGGRAMUI VILLAGE, MANOKWARI DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE
Authors: Krostanto Ido , Hutapea Ricardo O.M.
Published: March 2024

This research was conducted in Inggramui Village, Manokwari Regency, West Papua Province because visually, there were indications of a decline in soil conditions caused by the intensity of rainfall or the water flow on the slope surface. The problem that is the focus of the research is determining the value of the Safety Factor (FK) in the original conditions and building design at the research location. Furthermore, this research aims to compare and recommend safe or stable slope geometry with FK at the research location using Rockscience Slide software version 6.0. The results of the FK value calculation interpretation based on Rockscience Slide Version 6.0 software show that the original slope FK value based on the Fellenius method is 0.939. In contrast, the Bishop method produces a value of 0.999. For the actual slope height with changes in slope, the FK value based on the Fellenius method is 1.266, and the Bishop method produces a value of 1.331. On the other hand, for the original slope with changes in slope height, the FK value based on the Fellenius method is 1.250, and the Bishop method produces a value of 1.275. From the calculation results, the FK value of the design is included in the category of landslides that rarely occur (slopes are relatively stable) compared to the FK value of the hill in its original condition.
LAND ARRANGEMENT PLANNING ON RECLAMATION LAND OF PT. MEGA MULTI ENERGY, NORTH BARITO, CENTRAL KALIMANTAN
Authors: Sandan Stephani , Nurcholis Mohammad
Published: March 2024

PT. Mega Multi Energi (PT MME) operates in the coal mining industry which causes land changes, so planning for land reclamation is carried out. This research aims to determine the slope, landform management, and reclamation planning. Results of slope stability analysis to design single slope and overall slope dimensions. A detailed topographic survey has been carried out by PT. MME uses LiDAR mapping with a total work area of ± 5000 Ha. This technology uses the latest advanced LiDAR or Light Detection and Ranging sensor which is designed for activities in the form of topographic surveys and 3-dimensional imaging, operated by plotting millions of laser beam points on objects at one time and then modeling them in the form of a 3-dimensional point cloud. The rocks that make up the slopes in the mining area of PT. MME is dominated by claystone and sandstone. An individual slope design with a height of 10 meters and a slope of 60° shows a safety factor (FK) value of > 1.5. Landform regulation is intended to reduce the speed of runoff, erosion sedimentation, and landslides, the shape and design of the slope must be gentle. Implementation of the reclamation plan starts with land preparation, erosion and sedimentation control, topsoil management, and revegetation.
La legitimación del grafiti en Morelia - México: el caso de “Futura”
Authors: Acevedo García Martha Patricia , Lykaris Carreño E. Alexandra
Published: March 2024

El graffiti es un arte creado, en su mayoría, por jóvenes que buscan expresar a través de sus pintas posiciones geográficas e identitarias. La siguiente revisión cuenta lo sucedido en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, con respecto a su aparición y regulación. Para evidenciar lo anterior, entrevistamos a especialistas que nos permitieran dimensionar en el carácter de su ejercicio y su actuar ante la modificación del entorno urbano; del mismo modo, revisamos el marco jurídico a nivel municipal sobre el grafitti para comprender su alcance y limitación. Por último, ahondamos la acción de «intervención», donde el creador emite un mensaje específico sobre sus inquietudes, para mostrar lo anterior analizamos una de las creaciones realizada por FUTURA A.C en el centro de la ciudad.
Incidencia de la anonimización de base de datos en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador
Authors: Lasso Roldan Edison Andrés
Published: March 2024

La anonimización de datos es crucial para proteger la privacidad de las personas y garantizar el cumplimiento normativo de cada país. El objetivo de la presente investigación es analizar el grado de incidencia de la anonimización de base de datos en el cumplimiento de la ley orgánica de protección de datos personales en Ecuador. El objetivo planteado, unido a la metodología diseñada permite plantear resultados como que con el surgimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador las personas asumen obligaciones a cumplir frente a los titulares de derechos. La base de datos desde su papel en la toma de decisiones hasta su contribución a la eficiencia operativa y la adaptabilidad tecnológica, es esencial para la gestión efectiva de la información. Uno de los aspectos fundamentales de la anonimización es su capacidad para permitir el uso de datos de manera ética en la investigación sin comprometer la privacidad de los individuos. La anonimización no es un proceso infalible y debe ser considerada como parte de un enfoque más amplio de seguridad de la información. Finalmente se concluye que solo mediante un enfoque holístico y colaborativo se puede aprovechar plenamente los beneficios de la anonimización.
Positive Outcomes of Corporate Social Responsibility for Companies and Society
Authors: Mohammad Asif Ahmadi
Published: March 2024

To explore the complicated field of corporate social responsibility (CSR), this study performs a thorough narrative review of the literature. It achieves this by clarifying the benefits that CSR could bring to society as well as to companies. According to the study, corporate social responsibility (CSR) goes beyond philanthropy and serves as an imperative strategy that improves a company's competitive advantage, reputation, and brand image. The study highlights the several benefits companies may achieve, such as enhanced staff morale, reduced risk, increased market share, and sustained financial prosperity. The article also explores the social impact of corporate social responsibility (CSR), presenting it as a driving force behind improving living standards, advancing equity, and aiding in protecting the environment.
Message from the Editor in Chief
Authors: Abdelmottlep Mamdooh A.
Published: March 2024

A message from the International Journal of Police Science (IJPS) editor in chief regarding the importance and scope of police science and the creation of the IJPS.
Understanding Innovation Ecosystems
Authors: Sotirofski Ilindena
Published: March 2024

In today’s changing and globalized world innovation ecosystems have become drivers of economic growth and competitive advantage. These ecosystems facilitate collaboration, knowledge sharing and technological advancements, among businesses. Scholars and practitioners have increasingly focused on understanding the concept of innovation ecosystems as they play a role in the survival and growth of firms in the technology driven economy. Companies rely on product innovation to access markets and opportunities leading them to prioritize searches for innovative ideas. To create value in business landscape, industries are now emphasizing the importance of fostering ecosystems that promote collaboration among companies. This literature review aims to synthesize existing research on the innovation ecosystems with a focus on open innovation and value creation. By examining frameworks, empirical studies, and practical insights this article offers a comprehensive overview of the mechanisms, challenges and opportunities that shape these ecosystems. It also highlights the roles played by networks, regulatory frameworks and organizational capabilities in driving innovation led growth and sustainable development, within dynamic and interconnected innovation ecosystems.

 

Received: 19 February 2024 / Accepted: 15 March 2024 / Published: 23 March 2024
National and International Collaboration and its Impact on Economic Development
Authors: Lusha Evelina
Published: March 2024

National and international collaboration plays a pivotal role in the globalized world’s economic development. This research paper examines the definition of such collaboration and its significant impact on economic growth. It delves into the economic benefits, challenges, and strategies for successful collaboration. The paper also explores the influence of collaboration on the global economy and its potential to reduce poverty and inequality. Collaboration is shown to facilitate technology transfer, knowledge exchange, and mutual economic growth, but it also presents hurdles like trust issues and divergent motivations. Strategies, such as proper preparation and facilitation, are recommended to mitigate these challenges. Collaboration between stakeholders, including universities, enterprises, and governments, contributes to economic development and innovation. It is especially significant in addressing global economic issues and building a green economy to alleviate poverty and inequality. Collaboration not only strengthens economic ties between countries but also promotes social and environmental sustainability. In conclusion, the paper underscores the importance of collaboration in achieving a more prosperous and equitable world while addressing the complexities and opportunities it presents in the context of economic development.

 

Received: 3 February 2024 / Accepted: 5 March 2024 / Published: 23 March 2024
Legal Protection of Trademarks, the Albanian Legal Framework for Their Protection Between Defining Similarities and Differences of the European and American System
Authors: Behri Mustafa Ingrida , Spiro Lira
Published: March 2024

The subject of this study is the submission of trademark protection within the national and international legal framework. In this respect, the legal protections enjoyed by a trademark registered under legal norms were laid out first, secondly through comparative analysis the similarities and differences between the European and American system for the legal protection of trademarks. At the end of the work is prohibited under the domestic legal framework of trademarks. Adequate legal protection is that which differentiates a symbol, a letter, a mark from simple rating to legally protected trade mark.

 

Received: 19 February 2024 / Accepted: 15 March 2024 / Published: 23 March 2024
The Immunity of the Deputy in the 1998 Constitution of the Republic of Albania
Authors: Gera Anton
Published: March 2024

Immunities are generally configured as an exception to the application of the common law provided for the benefit of some subjects due to the function they perform. It should be emphasized that immunity, in general, is a very significant instrument for the protection of the autonomy and independence of constitutional institutions. In this paper, the author will deal only with the immunity of the deputy, postponing to a second moment the treatment of immunity for other constitutional institutions provided by the Constitution of the Republic of Albania. The issue of the MP's immunity has been and continues to be at the center of the political debate at the moment we are writing this. It will continue to be in the center of attention from our politicians until it is not considered as a personal privilege but as an instrument to protect the exercise of functions in the Parliament. First, the author will deal with the notion and origin of immunity in general, then to stop at the immunity of the deputy according to the 1998 constitution and the evolution that has occurred during these years.

 

Received: 19 February 2024 / Accepted: 15 March 2024 / Published: 23 March 2024
Dispute over Sasak Customary Inheritance Rights and the Evolution of Granting Inheritance Rights to Girls
Authors: Makhrup Abdul Gani
Published: March 2024

A central concern in disputes concerning customary inheritance rights within the Sasak community of West Nusa Tenggara, Indonesia, pertains to the allocation of inheritance rights to daughters. This article examines recent modifications to the Sasak custom of granting inheritance rights to females, in addition to the historical and cultural context surrounding these rights. In accordance with empirical normative research, the author demonstrates that traditional inheritance practices are shifting to grant daughters inheritance rights. Multiple factors, including modernization, the legalization of gender issues, and social demands, support this. The complexities of granting females inheritance rights in traditional Sasak society and the resulting social and cultural transformations in the region are examined in this study. In Sasak customary law, the following elements contribute to disputes over the inheritance of girls: 1). Religious factors impede the development of customary law and legal choice ("in every legal choice, people will choose the law that is most profitable"); 2). Social relations and justice factors, as forces suppress every old law and switch to new ones; and 3) Factors of justice and social relations. 3. Legal subsystems and structural factors, which are an integral part of every legal system.
Pendidikan Kultural Dalam Konsepsi Filsafat Pendidikan Islam
Authors: Muhammad Yusuf
Published: March 2024

Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang pendidikan multicultural dalam konsepsi filsafat pendidkan Islam. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (Library research). Adapun hasil penulusuran peneliti menunjukkan bahwa hakekat pendidikan multicultural adalah merupakan system pendidikan yang menekankan kepada pendekatan dengan menghargai budaya yang berbeda dari budaya kita sendiri. Prinsip dan tujuan tujuan pendidikan multicultural yaitu mengembangkan keahlian peserta didik untuk melihat kehidupan dari berbagai macam sudut pandang budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka punya, serta bersifat positif terhadap perbedaan ras, budaya, dan etnis. Pemikiran filsafat pendidikan pada hakikatnya bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, dimana setiap sudut pandang mempunyai tipologi tertentu. Implikasi dari penelitian ini adalah agar para ilmuan khususnya yang bergelut dibidang pendidikan dapat memahami berbagai macam karakter budaya dalam kehidupan ini.
KOMUNIKASI PEMASARAN POTENSI EKONOMI BATIK KANCI DI ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
Authors: M. Nuruzzaman  , Farida Nurfalah  , Hery Nariyah  , Rifka Noviani Santika  , Gita Oktaviani
Published: March 2024

Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk lebih merata dan berorientasi kepada masyarakat merupakan suatu keharusan dalam penataan ekonomi mikro. Reformasi ekonomi di Indonesia perlu ditegaskan dengan adanya pendekatan pengembangan ekonomi mikro yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Komunitas Batik Kanci memiliki showroom tersendiri di Ruang Area Cirebon Electric Power, akan tetapi dalam aspek pemasaran sedikti terkendala karena masyarakat lebih mengetahuinya batik karya trusmi. Oleh karena itu maka diperlukan pelatihan komunikasi pemasaran untuk pacaging produk dengan metode pemaparan materi, praktek dan evaluasi kegiatan sebagai upaya untuk mengemas pesan secara lebih representatif lagi. Hasilnya 1. Komunikasi pemasaran yang dilakukan batik kanci kepada konsumen melakukan usahanya secara online maupun offline, melalui media sosial Instagram dan Facebook. Adapun secara offline dilakukan pada saat mengikuti Pameran, di Counter yang terletak di CEP Kabupaten Cirebon maupun secara Pribadi seperti keluarga dan jaringan pertemanan lainnya. 2. Desain Kemasan Batik Kanci kepada Konsumen di kemas dengan packaging yang menarik dan trendy, sudah menggunakan kardus box, label atau logo batik kanci. 3. Desain Produk Batik Kanci kepada Konsumen, selain kemasan, produk batik kanci juga memiliki produk khas sendiri yaitu batik motif burung elang, selain motif mega mendung. Selain batik, menyediakan juga jepit dan Pin Masker yang terbuat dari batik juga.
SITASI DALAM PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DENGAN APLIKASI MENDELEY (Pada Mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta - Kampus Pondok Cabe)
Authors: Nurhayati  , Yopy Ratna Dewanti  , Herry Syafrial  , Setiawan
Published: March 2024

Mendeley merupakan salah satu aplikasi wajib bagi para mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis artikel ilmiah, jurnal, ataupun skripsi. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, mahasiswa sering dihadapkan dalam sebuah kendala dalam membuat format penulisan dan referensi ilmiah. Sitasi merupakan elemen penting dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Adanya perangkat lunak, seperti mendeley yang dapat dimanfaatkan dalam membantu penulisan sitasi, membuat para penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki. Di sisi lain, daftar pustaka juga mempunyai kaitan erat dengan sebuah karya tulis ilmiah. Sitasi yang digunakan di dalam teks harus tertuang dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Dalam rangka membangun pemahaman mahasiswa tentang pentingnya sitasi karya ilmiah dan mahir menggunaan aplikasi Mendeley. Tim PKM ingin membentuk mahasiswa paham manfaat dari aplikasi Mendeley dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka  karya ilmiah. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, peserta mampu membuat sitasi dan daftar pustaka dalam tulisan karya ilmiah dengan menggunakan bantuan aplikasi Medeley dengan baik dan cepat. Pembuatan Sitasi dan daftar pustaka yang baik dan rapi akan membantu mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta– Kampus Pondok Cabe dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa.
Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Pada Anak Menggunakan Metode Pembelajaran Berbasis Proyek
Authors: Nurrachmah Ranggong Rasdini , Sufliati Romba Sri , Hamzah Hardalia , Madani Herman Nurul , Madjid Nadyah
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan kerja sama pada anak menggunakan metode dalam pelajaran berbasis proyek di kelas B TK ABA TURIKALE. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak didik Kelas B TK ABA TURIKALE yang berjumlah 23 anak didik. Penelitian ini meliputi 2 siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2 yang terdiri dari observasi, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskreptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah lembar ceklist. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek dalam penelitian ini terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus 2. Hal ini dapat terlihat dari nilai hasil perkembangan aspek pada anak didik, yaitu pada siklus I rata-rata perkembangan anak didik mulai berkembangan pada siklus II perkembangan anak didik berkembang sesuai harapan. Penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek telah berhasil meningkatkan kemampuan perkembangan anak didik.
Pemanfaatan Biota Laut Dalam Berkarya Seni Terapan Di SMPN 11 Satap Pulau Masalima Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan
Authors: Roslyn  , Firdaus  , Ashari Meisar , Amin Sulvahrul
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah dapat mengetahui cara pembuatan karya seni terapan dari media biota laut. Serta dapat mengetahui bentuk-bentuk apa saja dapat dibuat dari biota laut. Objek pada penelitian ini yaitu semua siswa kelas IX SMPN 11 Satap Pulau Masalima yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data adalah melalui tes, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yakni ada beberapa tahapan dalam Pemanfaatan Biota Laut Dalam Berkarya Seni Terapan di SMPN 11 Satap Pulau Masalima.
Penerapan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X IPS 1 UPT SMAN 9 Pangkep
Authors: Nurhikma Nurhikma , Al-faruq Ramadan Muh , Syarifuddin  , Usman Hasmawati
Published: March 2024

Pembelajaran PPKn di UPT SMAN 9 Pangkep telah mengikuti kurikulum 2013 hasil belajar para peserta didiknya cukup memuaskan. Penelitian Tindakan kelas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji tentang penerapan model Discovery learning yang mendorong peserta didik untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru untuk hasil belajar peserta didik di kelas X IPS 1 UPT SMAN 9 Pangkep. Terdiri dari 2 siklus dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, obervasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan pada kelas X IPS 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik di setiap siklus, dengan hasil 62,9% pada siklus I meningkat menjadi 92,6% pada siklus II. Selain itu, terjadi peningkatan persentase kehadiran peserta didik, perhatian, minat, keaktifan, serta semangat belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar.
Analisi Gaya Bahasa Antologi Puisi Siswa Kelas XI SMA Negeri 13 Pangkep
Authors: Mustakim  , Sapar Salmiah , Serlina  , Prabawati rum Eka
Published: March 2024

Penelitian ini berjudul” Gaya Bahasa pada antalogi puisi siswa-siswi SMAN 13 Pangkep ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya bahasa yang digunakan oleh siswa SMAN 13 Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis berusaha  mendeskripsikan gaya bahasa perbandingan pada antalogi puisi siswa-siwi SMAN 13 Pangkep dalam  pembelajaran  sastra  di  Sekolah. Hasil penelitian  ini  terdapat gaya bahasa perbandingan jenis Gaya bahasa perbandingan dalam penelitian ini yaitu alegori, alusio, hiperbola, metafora, personifikasi, simile, dan sinekdoke Pembelajaran sastra di SMA bahwa antalogi puisi tersebut dapat dijadikan media pembelajaran.Simpulan dalam penelitian ini, pengajaran mengenai  gaya  bahasa  dalam  antalogi  puisi  tersebut  dapat  mengembangkan  kreativitas siswa dalam memilih kata dan merangkai kata-kata sampai menghasilkan karya sastra yang memiliki nilai estetika