bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Entramado de violencias de género
Authors: Alvarez Díaz Andrea
Published: October 2024

In the field of gender and ethnicity studies, this paper analyzes the meanings Aymara women assign to the gender violence that permeates their daily lives in northern Chile’s Tarapacá Region. As the first stage of a more extensive research process, the paper adopts a decolonial and intersectional perspective to analyze the narratives obtained in interviews with 16 women from different rural and urban territories. The results have been organized into a description of the gender violence framework the women describe, revealing how gender, ethnicity, generational inequalities and sexual/gender orientation overlap and connect. There is special emphasis on understanding gender violence within couples and the various explanations the interviewees provide for its occurrence and perpetuation. The paper highlights the need to unravel the colonial/modern components that have been invisibilized in the construction of “tradition” to reveal the ways patriarchy is embedded in the Andean categories.
Inteligencia artificial militar
Authors: Aravena-Flores Marcos Antonio
Published: October 2024

Technological advances have led to a risk society, exacerbated by the development of artificial intelligence (AI). Currently, AI generates concern for its potential risk and malicious use, which is evident in the incorporation of AI in the military field, with the development of lethal autonomous weapons systems (LAWS), which correspond to weapons that can operate and attack without human intervention, which leads to the problem of attribution of criminal liability for acts carried out by these autonomous weapons. With respect to this problem, different divergent positions have been identified. However, it is concluded that criminal law can and should address the problems of criminal liability of SAALs because it can be adapted to identify individuals with significant control over these technologies. This allows it to maintain justice and accountability without distorting its guiding principles, which focus on the human actions of those who design, manufacture, and operate these technologies. Moreover, criminal law can evolve to face new risks without losing its essence of protecting legal goods and human dignity in the modern conflicts of war.
Water Quality Analysis of Water Bodies of Karwi Chitrakoot
Authors: Ray Yoshita
Published: October 2024

Water has the ability to dissolve most substances and all living organisms depend on it in their living whether these organisms are plants or animals. Groundwater is the cheapest and most practical means of providing water to small communities and it is superior to surface water because the ground itself provides an effective filtering medium. The present study focused to assess the probable ground water predicts zone of defined area as Karwi Block part of Chitrakoot District, Uttar Pradesh India. This study assessed groundwater quality across selected stations. pH ranged from 6.82 to 7.80 (WHO limit: 6.5- 8.5), and EC from 695-1800 mg/l, with only S2 exceeding the BIS limit (800 mg/l). Turbidity varied from 0-9.9 NTU. Total hardness (332-884 mg/l) and calcium hardness (53.1-505.1 mg/l) were within BIS limits, while magnesium exceeded the limit (35 mg/l) at S2 and S4. Chloride (40.52-325.3 mg/l), sulphate (61-113.62 mg/l), total solids (440-1410 mg/l), and total dissolved solids (435-1400 mg/l) met permissible standards. The groundwater is mostly safe for consumption, except for elevated magnesium levels at some stations.
Kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai
Authors: Gede Arjun Setiawan  , I Nyoman Gede Sugiartha  , Luh Putu Suryani
Published: October 2024

Banyaknya kasus pemalsuan pita cukai di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi pemerintah, dan diharapkan dengan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan, masalah ini dapat teratasi. Pita cukai diterbitkan dengan maksud agar semua barang yang masuk dan keluar negeri dikenakan pajak dengan benar. Petugas pajak telah meninjau dan menyetujui rencana pajak yang kami usulkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan kewenangan dari direktorat jenderal bea dan cukai dalam menangani pemalsuan pita cukai di Indonesia ? Apa sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan pita cukai palsu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. UU No. 39 Tahun 2007 mengatur berbagai pengaturan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menuntut kejahatan yang melibatkan pita cukai. Di bidang cukai, tindak pidana ditentukan dan diatur dengan undang-undang, dengan sanksi yang berbeda-beda bagi pelakunya. Sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
Pertanggungjawaban pidana perbuatan prank kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)
Authors: I Gusti Agung Mahyuni  , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi  , IG.A.A.Gita Pritayanti Dinar
Published: October 2024

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidanaKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT dan Sanksi pidana terhadap pelaku prank Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT).Komunikasi media sosial yang turut dikembangkan oleh teknologi menjadi wadah dalammasyarakat membagikan fitur secara bebas. Namun dibutuhkan kebijakan masyarakat itu sendiri dalammemanfaatkan perkembangan informasi dalam kehidupan sehari hari. Adapun permasalahnnya : bagaimanakahpengaturan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimanakah Sanksi pidanaterhadap pelaku prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang â€“ undangan dan data yang di dapat penulis dimedia sosial. Pengaturan hukum tindak pidana prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diatur jelas dalamKUHPidana namun ada beberapa prank yang memang bersifat merugikan banyak pihak dan dapat dilaporkansesuai dengan pasal 390 tentang berita bohong, 359 tentang kelalian serta Undang â€“ Undang No 1 tahun 1946pasal 14 ayat (1) tentang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Prank yang merugikan masyarakatdapat melaporkan dengan pasal 390 dengan sanksi dihukum penjara selama â€“ lamanya delapan bulan.Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan mengenai bahayanya hukuman bagi pelaku prank khususnyaanak-anak serta peran orang tua dalam mengontrol tontonannya.
Pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan pada kawasan pariwisata
Authors: I Putu Aditya Putra Bahari  , I Nyoman Gede Sugiartha  , Luh Putu Suryani
Published: October 2024

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dan sanksi mengenai batas bakukebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata. Aktivitas pariwisata pada wilayah Bali khususnya dikawasan hiburan memberikan akibat positif serta negatif bagi masyarakat lokal, walaupun berdampak positifperkembangan pembangunan pariwisata bisa mengakibatkan akibat terhadap lingkungan. Adanya kawasanhiburan malam yang melebihi taraf standar kebisingan mengakibtakan terganggunya kehidupan serta kesehatanwarga . Rumusan persoalan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan batas bakukebisingan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas standar tingkat kebisingan pada daerahpariwisata. Tipe penelitian menggunakan hukum normatif serta pendekatannya yaitu perundang-undangan sertakonseptual. hasil pembahasan menandakan pengaturan batas standar kebisingan bagi pelaku usaha di tempatpariwisata diatur di lampiran I KEPMEN Lingkungan hidup No.48/1996 mengenai baku tingkat kebisinganserta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas standar tingkat kebisingan pada tempat pariwisatadiatur di UU No.32/2009 mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, hukuman administrasidiatur Pasal 76 ayat (2) serta hukuman pidana diatur pada pasal 100 ayat (1) dan (2).
Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan dan Mengakibatkan Kematian
Authors: Agustinus Deny Bria  , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi  , I Made Minggu Widyantara
Published: October 2024

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat? 2) Bagaimana akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan yaitu untuk memahami kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat dan akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI, sekarang ini Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Petugas polisi berhak menembak dengan todongan senjata jika merasa nyawanya dalam bahaya. Keputusan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya hukum KUHP dan Hak Asasi Manusia.
Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri
Authors: Kadek Jaya Kartika  , I Nyoman Gede Sugiartha  , Ni Made Sukaryati Karma
Published: October 2024

Tindak pidana pembunuhan, suatu tindakan melawan hukum yang memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rumusan masalah yang dibahas penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer). Adanya prosedur menggunakan studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum digunakan dalam penelitianyang normatif ini. Hasil dari pembahasan, pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer), tidak dijatuhkannya pidana dikarenakan penghapusan yang diberikan dengan adanya alasan bahwa dibenarkan dan dimaafkan, pelaku tindak pidana mendapatkan alasan penghapusan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua
Authors: Kadek Puspayoga  , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi  , Luh Putu Suryani
Published: October 2024

Hak asuh anak saat terjadi perceraian dengan situasi adanya seorang anak, menimbulkan akibat dari adanya perceraian yakni persoalan hak asuh anak, maka dengan itu baik ayah atau ibu berhak mengajukan permohonan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Adapun rumusan masalah yaitu;1)Bagaimanakah pengaturan terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua? 2)Bagaimana akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua? Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan hukum mengenai hak asuh anak sangat berkaitan dengan perlindungan anak baik itu mengenai adanya pengarahan dalam hak yang dilakukan oleh orang tua. Akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua atau adanya keputusan dalam putusnya hubungan keluarga menjadikan tetap wajib dalam mendidik anak tersebut, karena bagi anak pendidikan secara biologis, sosial serta mental sangat penting bagi anak dari orang tua. Bagi Pemerintah atau penegak hukum dengan berupa penegakkan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak dengan menggunakan sistem yuridis mengenai perlindungan yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum undang-undang yang berkaitan.
Penerapan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen
Authors: Pande Komang Rama Raditya Prameswara  , Ni Made Jaya Senastri  , Ni Made Puspasutari Ujianti
Published: October 2024

Dalam usaha yang sehat, terdapat persamaan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha terkhusus pada usaha minuman beralkohol khas Bali. Pelaku usaha menyalurkan dan memasarkan minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa mencantumkan keterangan-keterangan penting akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol, seperti minum berlebihan serta jika dicampur dengan zat-zat kimia lainnya akan membahayakan Kesehatan Konsumen. Oleh karena itu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Ketentuan Nomor 8 UUPK belum terlaksanakan dengan baik tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki surat perizinan dalam mengedarkan minuman beralkohol arak Bali. Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu internal dan eksternal
Hak Penguasaan Tanah Warisan Jero Saren Kauh, Desa Gubug, Tabanan
Authors: Kananda Slamet , Suwitra I Made , Sukadana I Ketut
Published: October 2024

Heirloom land in Jero Saren Kauh has an important position in the family as inherited land, when one party tries to convert the heirloom land individually, especially in unauthorized ways, it will cause conflict and cause criminal problems. The formulation of the problem in this research is: How is the division of inherited land as heirloom land in Jero Saren Kauh? How is the dispute settlement in the case of control of inherited land as heirloom land in Jero Saren Kauh? The type of research in writing this thesis is empirical legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the research show: The division of heirloom land in Jero Saren Kauh was initially carried out individually, so a dispute arose between the heirs. According to the court decision, the certification of heirloom land in Jero Saren Kauh was actually declared invalid registration so that it returned to being heirloom land. Dispute settlement over the certification of heirloom land was initially carried out in a family manner, namely through mediation, but because each party maintained its stance, the plaintiffs filed a lawsuit in court or through litigation.
Perlindungan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital
Authors: Muryatini Ni Nyoman
Published: October 2024

In today’s digital era, sexual violence crimes often occur in cyberspace. Based on the annual records of the National Commission on Violence Against Women, reports of cases of online gender-based violence have increased in the last five years. Cyberspace is currently not a safe space for women. As a basic law, the Indonesian Constitution of 1945 explicitly regulates the right to a sense of security and protection for everyone. The methods used in this study are normative juridical using a legislative approach and a case approach. The purpose of this study is to provide legal arguments regarding whether an event is right or wrong and how the event should be according to law. Based on the results of the study, in law enforcement, law enforcement officers often use the electronic information and transactions law and the pornography law which results in victims being in a vulnerable position. The negative stigma from society and criminalization of victims result in a minimum of cases being resolved through litigation so that victims do not get the right to handling and recovery as mandated by the law on sexual violence. The state must guarantee a safe space for women in cyberspace. The state must carry out its commitment to provide justice and restitution to victims as mandated by law. For the sake of legal certainty, the government must immediately ratify the implementing regulations of the law on sexual violence. Provide socialization to the public regarding the law on sexual violence to increase public legal awareness and improve the competence of law enforcement officers by providing training in handling cases of online gender-based violence.
Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017
Authors: Robed Gede Odhy Suryawiguna , Yusa I Gede
Published: October 2024

The aim of this study is to examine the extent of authority that can be exercised by a notary in reporting suspicious financial transactions and what the notary's responsibilities are in implementing the principle of recognizing users of his services in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017 concerning the Application of Principles. Recognizing Service Users for Notaries. This study uses normative legal research methods with a legislative approach and analysis of legal concepts. The results of the study show that if you look at the principle of lex superior derogate legi inferior then in the legal hierarchy Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public has a higher position than the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries, therefore notaries must maintain the confidentiality of the deeds they make based on the provisions of Article 16 paragraph (1) letter f and the notary's responsibility is only based on formal truth in accordance with the provisions of Article 39 Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary.
Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara
Authors: Rizqiyanto Naufal , Rahman Annisa Al
Published: October 2024

This research explores the impact of performance-based budgeting on the increase in the performance allowance of Indonesia's Election Supervisory Agency (Bawaslu) from the perspective of state financial law. This research examines how performance-based budgeting, which emphasises efficiency, effectiveness, and accountability, affects financial management and justifies the increase in allowances. By analysing the legal framework, empirical data, and performance metrics, this study aims to provide a comprehensive understanding of the alignment between budget allocations and performance outcomes in Bawaslu. The method used is normative research with primary, secondary and tertiary legal materials. The data generated from legal materials are described to find objective results. The results of this study The use of a performance-based budgeting system (ABK) by Bawaslu has influenced the policy of increasing performance allowances. Bawaslu's performance measurement refers to the principles of state finance, including efficiency, economic effectiveness, accountability, responsibility, professionalism, proportionality, and openness. The increase in Bawaslu's performance allowance is in accordance with the performance improvement that has been evaluated by Menpan RB, which is the institution responsible for bureaucratic reform.
Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden
Authors: Arifin Firdaus
Published: October 2024

Transitions of presidential powers often create policy uncertainty, which can disrupt the stability of the administration of government and violate the principle of legal certainty. State administrative law, as the main instrument in maintaining policy stability, has not been fully effective in ensuring policy continuity in Indonesia during the transition of power. The study aims to analyze the role of state administrative law in maintaining the continuity of public policy during the presidential transition of power. Using normative legal research methods, the study analyzed various regulations, such as Law Number 30 of 2014 on Government Administration, as well as conducting comparative studies with administrative legal systems in the United States and Germany. The results show that, despite efforts to provide a clear legal foundation for policy continuity, implementation on the ground is still weak, especially in terms of oversight and policy evaluation procedures. Countries such as the United States and Germany have succeeded in creating systems that allow policy continuity during the transition of power through stronger oversight mechanisms and transparent evaluations. The implication of this study is the need to reform administrative law in Indonesia, by adding more specific regulations to ensure policy stability and protect public interests during the transition of power.
Genosida Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat
Authors: Yudhoyono Gatot Eko , Setiyono Joko
Published: October 2024

Deprivation of Human Rights using various criminal methods has been happening for a long time. Since then, many international regulations have set limits and prohibitions regarding war crimes up to genocide, including judicial bodies that are given responsibility for crimes that have been committed. By knowing the actions and bodies authorized to prosecute serious human rights violations, we can understand current changes in the existence of the crime of genocide. The aim of realizing international legal instruments is to fulfill the human rights of victims, the world community and perpetrators. The research method used is normative juridical. The research approach is through a statute approach, which examines problems using statutory regulations by analyzing relevant laws to be used as a legal basis, such as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in 1948, the Statute of the International Criminal Court in 1998 and the Law on Law Number 25 of 2000 concerning Human Rights Courts. The research results concluded that the crime of genocide is one of four serious human rights violations within the jurisdiction of the International Criminal Court. Genocide always involves two things, namely: objectively it refers to the act of extermination and subjectively the target of the action is a certain group. The International Criminal Court, in accordance with Article 34 of the 1998 Rome Statute, consists of four parts: The Presidency, the Chambers, the Offices of the Prosecutors and the Registry in carrying out its duties. The International Criminal Court will only carry out its functions if the National Court cannot carry out its functions properly, in this case the meaning is if the National Court does not want to try the perpetrator of the crime and unable.
Analisis kompetensi strategis matematis mahasiswa dalam menyelesaikan masalah matematis ditinjau dari motivasi berprestasi
Authors: Ali Ferdinandus Ardian , Jelatu Silfanus , Murni Viviana
Published: October 2024

This research was conducted to find out what, why and how mathematical strategic abilities possessed by students. This research used qualitative methods. Research subjects were selected using purposive techniques, namely students who had high achievement motivation (MPT Subjects), students who had moderate achievement motivation (MPS Subjects), and students who had low achievement motivation (MPR Subjects). The main research instrument is the researcher himself, while the supporting instruments are tests and interview guidelines. Data collection is done by giving written tests on statistical material and conducting in-depth interviews. Research data was analyzed in the following ways, namely reducing data, presenting data, and drawing conclusions or verification. The results of the research show that MPT Subjects have good mathematical strategic abilities so they can solve mathematical problems correctly. Furthermore, MPS Subjects have mathematical strategic abilities but are still inadequate so that the mathematical problems they solve still contain errors, while MPR Subjects do not yet have good mathematical strategic abilities. well so it can't solve mathematical problems correctly.
Risk factors for ischemic osteonecrosis of the femoral head after internal fixation with multiple cannulated screws for Pauwels type III femoral neck fracture
Authors: Yang Shuo
Published: October 2024

Background/Aim. Numerous factors lead to hip fractures that are common and
often devastating in the geriatric population. The aim of the study was to
determine the risk factors for ischemic osteonecrosis of the femoral head
(ONFH) in patients after internal fixation with multiple cannulated screws
for Pauwels type III femoral neck fracture (FNF). Methods. A total of 212
patients with Pauwels type III FNF, who underwent internal fixation with
multiple cannulated screws from January 2019 to September 2022 and received
one-year follow-up after surgery, were selected. Based on their clinical
data and the incidence of ONFH, they were divided into two groups: the group
with ischemic ONFH occurrence (n = 30) and the ischemic ONFH non-occurrence
group (n = 182). Logistic regression analysis was conducted to analyze the
risk factors for postoperative ischemic ONFH. Results. Age, body mass index
(BMI), time from injury to surgery, partial weight bearing (PWB) time after
surgery, and preoperative diabetes mellitus (DM) were significantly
different between the ischemic ONFH occurrence and ischemic ONFH
non-occurrence groups (p < 0.05), while other clinical data showed no
significant differences (p > 0.05). The results of logistic regression
analysis revealed that age (> 55 years), PWB time after surgery (? 3
months), BMI (? 24 kg/m2), time from injury to surgery (> 2 days), and
preoperative DM were independent risk factors for postoperative ischemic
ONFH (p < 0.05). Conclusion. The incidence of postoperative ischemic ONFH
can be prevented by effectively controlling the following factors: age, BMI,
PWB after surgery, and preoperative DM.
Efficacy of Intralesional Candida Injection in the Treatment of Cutaneous Warts: A Systematic Review and Meta-Analysis
Authors: Chang Chin-Hsuan , Sung Zih-Yi , Huang Yu-Chen
Published: October 2024

Recent studies that examined the treatment efficacy of Candida antigen injection for both non-genital and genital warts yield inconsistent results. To address this, a systematic review and meta-analysis was conducted, comparing the treatment response between Candida antigen injection therapy and other intralesional immunotherapies across all types of warts. PubMed, Cochrane Library, and Embase were searched for relevant randomized controlled trials (RCTs) from inception to 16 September 2023, and 24 eligible RCTs were identified. A protocol was developed using the PRISM A-P checklist. In terms of complete clearance, intralesional Candida injection therapy demonstrated a significant improvement compared with saline (risk ratio [RR] 5.39; 95% confidence interval [CI] 3.49–8.33; I2=0%). However, no statistically significant differences were observed when compared with other therapies such as mumps–measles–rubella vaccines, purified protein derivative, vitamin D3, bivalent human papillomavirus vaccine, and zinc sulphate. Adverse effects associated with intralesional Candida therapy were generally reported as mild and manageable. In conclusion, intralesional Candida injection therapy for cutaneous warts may exhibit a superior complete and distant response rate. Nevertheless, owing to a limited sample size and other limitations, future research should aim for larger studies to provide more conclusive evidence.
3D Printed Dual Reduction Guide: A Feasible Alternative for Conservative Gingivectomy and Minimally Invasive Preparation for Ceramic Veneers
Authors: Robles M , Jurado CA , Fischer NG , Rojas-Rueda S , Apiazu-Flores FX
Published: October 2024

Objectives:

This case report describes a digital workflow for designing and 3D printing a guide with the dual purpose of gingivectomy and tooth preparation in the esthetic zone, to be followed by cementation of ceramic veneers under rubber dam isolation.

Clinical Considerations:

The patient’s primary concern was to improve her smile. After clinical evaluation, our recommendation was for a minimal gingivectomy to match the gingival zenith for both central incisors, to be followed by ceramic laminate veneers. A digitally designed and 3D printed guide was used for gingivectomy and tooth preparation for the ceramic veneers. Ceramic veneers were cemented under rubber dam isolation to maximize bonding properties.

Conclusions:

A single guide can be digitally designed and 3D printed to perform controlled gingivectomy and minimally invasive tooth preparations. The outcome of the gingivectomy improved the gingival architecture for central incisors, and the ceramic veneers fulfilled the patient’s esthetic demands.
Biomechanical and Physical Characteristics of Dental Dam Sheets Used for Absolute Isolation
Authors: Lozada MIT , Junqueira PCB , Rondón AKA , Carlo HL , Soares CJ
Published: October 2024

Objective:

This study aimed to evaluate the mechanical and physical properties of dental dam sheets used for absolute isolation and to correlate the mechanical parameters with cost.

Methods and Materials:

Twenty-one dental dam sheets were tested: ALLPRIME; Madeitex; Sanctuary non-latex, Sanctuary latex black, green, and blue; Nic Tone blue and black; Mk Life; Elastidam; Bassi; Pribanic; Care; OK; MDC Dental; Keystone; Dura Dam; Flexidam; Sanctuary blue; Nic Tone blue; Ehros; and USE. The thicknesses of the dental dam sheets were measured using a digital micrometer (Mitutoyo). The dental dam sheets (n=15) were prepared by cutting the samples with dimensions of 80 × 10 mm with a 1.7 mm hole made at the center of each specimen, following the ISO 9001 standard. The specimens were tested using a universal testing machine (Emic) at a speed of 500 mm/min until rupture to calculate rupture force (RF, N), elongation (%), and ultimate tensile strength (UTS, MPa), their thickness (mm) was measured using a digital micrometer, and scanning electron microscopy and X-ray energy dispersive spectroscopy were performed to analyze the structure and composition. The radiopacity was measured using digital radiography. Thickness, UTS, RF, and elongation data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's test (α=0.05).

Results:

The Flexidam dental dam had the largest thickness (0.5 mm), while Nic Tone had a median thickness of 0.3 mm; the RF value (41.3 N) was higher for the thicker dental dams. The other dental dams had RF values ranging from 19 to 30 N. The highest elongation was obtained for the non-latex Sanctuary dental dam (600 mm). The Bassi dental dam had the highest UTS value (15 MPa), and medium and small particles were observed in most of the gums. A loss of continuity was detected in the structure of Sanctuary green and blue media. The predominant elements in the sheets were carbon, magnesium, sulfur, silicon, and calcium.

Conclusions:

The UTS, RF, and elongation varied substantially, indicating insufficient standardization of dental dam sheets. Nonetheless, most of the tested dental dams exhibited mechanical and physical properties suitable for clinical use. The correlation between the cost and mechanical properties of the dental dams was very low.
Single and mixed effects of an herbicide and fungicide on green and brown fluvial food chains
Authors: De Castro-Català Núria , Solís Marina , Herbera Xavier , Viza Aida , Menéndez Margarita , Muñoz Isabel
Published: October 2024

Leaf litter and algae are the most important basal resources for invertebrate primary consumers in freshwater ecosystems. These basal source-consumer links can be affected by chemical pollutants, such as pesticides, that are widely used in agricultural activities. Pesticides are usually present in complex mixtures which potentially modifies the toxicological effect of the single compounds. In this study, we focused on the effects of two pesticides: terbuthylazine (1 µg/L), an herbicide that inhibits photosynthesis, and tebuconazole (13 µg/L), a fungicide inhibitor of ergosterol biosynthesis in fungi. Our aim was to evaluate the effects of these two pesticides on stream biofilms (photosynthetic activity and chlorophyll-a) and leaf litter (mass loss, fungal biomass, C:N content) as well as diet-related effects on the consumption and growth rates of the snail Physella acuta (grazer feeding strategy) and the crustacean Echinogammarus sp. (shredder). We conducted a 14-day experiment using artificial channels where biofilm, leaf-litter and invertebrates were exposed to control conditions and to both pesticides, individually and in combination. The pesticides did not affect leaf litter measures or leaf litter processing by the shredder, either separately or in combination. However, both pesticides and their mixture reduced the chlorophyll-a concentration in the biofilm when grazers were present. Indirect, but likely also direct, effects of the fungicide on grazers reduced their respiration rate and increased their growth rate. These effects indicate that low concentrations of pesticides can have unexpected effects when considering top-down interactions, mainly on biofilms under the effects of grazing. Our pesticide concentrations were below those detected in some European surface waters, so it cannot be ruled out that more negative responses would exist if higher concentrations were maintained over time.
Preliminary analysis of Lower Cretaceous metadolerites drilled in Lower Austria – a tribute to Prof. Csaba Szabó
Authors: Tari Gábor , Vršič Aleš , Hujer Wolfgang , Mekonnen Elias , Schneider David A. , Pécskay Zoltán , Szepesi János
Published: October 2024

The occurrences of numerous sills penetrated in two exploration wells drilled in the Molasse Basin in NE Austria were known since the early 1960s. Although the initial analysis of these strongly altered metadolerite units intercepted in an apparently Dogger (Porrau-2) and Upper Paleozoic (Roggendorf-1) clastic sequence correctly concluded about their intrusive character, the age relationships and the broader stratigraphic and tectonic implications remained poorly constrained. After about 60 years, using various modern analytical methods, a new understanding of these intrusives is outlined in this contribution. Originally, the age of the metadolerites was considered as Jurassic. However, our new, preliminary results provided an Early Cretaceous age (136–141 Ma) for the intrusive volcanism not only indicated by K-Ar age determination but also by regional analogues for the sills. A single dacite sill from the lower, supposedly Dogger se­quence of the Porrau-2 well is interpreted as an older intrusive unit and its K-Ar date (283–284 Ma) suggests an Early Permian age. Hence the sequence drilled in the deeper part of this well cannot be Dogger in age but instead it is Upper Paleozoic (Permian). Therefore, some of the alluvial-fluvial clastics in the Porrau-2 and Roggendorf-1 wells represent the subsurface southwestern continuation of the Carboniferous–Permian Boskovice Trough from Moravia into Lower Austria. On a regional scale, the petrography of the studied sills appears to be similar to the well-studied Lower Cretaceous alkaline igneous rocks (lamprophyres, basanites, phonolites) occurring in the Moravian-Silesian Beskidy area in north­east Czech Republic and southern Poland and in the Mecsek Zone of southern Hungary. Although all these volcanic units are presently located in Alpine thrust-fold belts displaced from their original paleogeographic position, the sills in our study are anchored within the autochthonous European plate. Therefore, they provide an important new constraint for the palinspastic reconstruction of the regional-scale Early Cretaceous rift zone along the southern margin of the Mesozoic European plate.
A Simulation Model for Assessing the Impact of the Renewable Energy Facilities on the Ecological Condition of a Subject of the Russian Federation
Authors: Fedorovskaya A. A. , Gladysheva O. D.
Published: October 2024

Introduction. In the context of the “green transition” and decarbonisation of the Russian Federation economy, for the sake of supporting this process, it is necessary to have a tool optimising the choice of the territory allocated for implementation of the alternative energy sources as an option of the hybrid decentralised energy supply. It should be borne in mind that the types of alternative energy sources should differ depending on the territory and its features, therefore, application of the systematic approach and adjustment of the methodology of comprehensive assessment of the territory for future planning the integration of the renewable energy sources into the energy complex of a subject of the Russian Federation have been substantiated.

Materials and Methods. The object of the study was the territorial–spatial system (a subject of the Russian Federation) with its subsystems. The research was based on the synergistic approach, comparative and empirical analyses, methods of processing the statistical data and, in the cases of integrating the source data, the linear interpolation and the criterion function methods. The main fields of scientific knowledge and disciplines of science covered by the research were the urban planning, climate, geography and the energy complex. The geographic information systems within the QGIS environment were used as the tools for spatial analysis and visualisation of the simulation model data.

Results. The main result of implementing a simulation model for assessing the impact of the renewable energy facilities on the ecological condition of a subject of the Russian Federation is obtaining the list of territories (region ranking) designated for allocation of the alternative energy sources (solar power, wind power and biofuels). A secondary result of the research is identification of the environmental problems and consequences caused by implementation of the alternative energy facilities, as well as selection of the measures to reduce the negative impact on the environment.

Discussion and Conclusion. The theoretical and practical significance of the simulation model developed by the authors lies in taking into account the diverse parameters and conditions of a subject of the Russian Federation in the frame of the long-term and strategic planning of the region, its energy and spatial infrastructure, as well as in optimising the managerial decision-making. The use of the geoinformation systems makes it possible not only to store and visualise the data about the condition of a subject of the Russian Federation, but also to simulate the parameters of this data.
Predictors of Blood Lipid and Renal Function Screening among Adults in a Peri-Urban Community in Ghana: A Combined Logistic and Dominance Analysis Approach
Authors: Akwaboah Patrick Kwame , Somuah Akosua Animwah
Published: October 2024

Objective: Despite the critical role of screening in reducing the burden of non-communicable diseases (NCDs), its uptake remains low, particularly in peri-urban settings. This study aimed to identify and rank predictors of screening behaviors for blood lipid/cholesterol and renal function in a peri-urban community in Ghana.
Methods: Secondary cross-sectional data from 136 adults aged 18–60, collected in January 2023, were analyzed. Associations and relative importance were examined using bootstrapped logistic regression and dominance analysis models.
Results: Multivariate logistic regression analysis identified age (35-60 years) (aOR:7.6, 95% CI: 1.2–50.6) and employment status (aOR:4.4, 95% CI: 1.1–17.6) as significant predictors of renal screening. For blood lipid screening, significant predictors included body mass index (BMI) screening (aOR:3.6, 95% CI: 1.4–9.1) and diploma-level education (aOR:5.4, 95% CI: 1.3–21.8). Dominance analysis, which assesses the relative importance of predictors, revealed that age, blood glucose screening, and employment were the most important predictors for renal screening. In contrast, BMI and a history of raised blood pressure were the leading predictors for blood lipid screening.
Conclusions: These findings highlight the need for targeted health promotion strategies that integrate comprehensive screening packages within broader health services, addressing the specific needs of various educational and occupational groups. Enhanced public health interventions could improve screening rates and contribute to better management of NCDs in peri-urban settings.
Teaching Places and Teaching Place
Authors: Lange Michael A
Published: October 2024

Keith Basso’s seminal work, ‘Wisdom Sits in Places’, explores epistemologies of place used by the people of the Cibecue Western Apache community in what is now called Arizona, US. One of the major conclusions Basso arrives at is that places for the people of Cibecue are active repositories of wisdom, as embodied in narratives connected to those places. Engaging with the places in a particular way leads to wisdom. Using this book in an academic classroom provides interesting layers of opportunity, in that students can be said to be at university on a similar path, a pursuit of wisdom. This paper will explore the complexity and value of using ‘Wisdom Sits in Places’ to simultaneously teach about the people of Cibecue and their way of finding and making wisdom, and also give students their own set of tools as they attempt to find and make wisdom. Using an epistemological approach from an undergraduate course, “Place and Identity”, this paper will present what it means to teach about a place, to teach a place, and to teach the concept of place all at the same time. Multiple intersections of place, knowledge, and people (folk) will be explored.
A generic polynomial algorithm for the isomorphism problem of bipartite graphs
Authors: Rybalov A.N.
Published: October 2024

The isomorphism problem for bipartite graphs is as computationally hard as the well-known isomorphism problem for arbitrary finite graphs, for which no polynomial algorithms are known. The paper proposes a polynomial generic algorithm for the bipartite graph isomorphism problem, which gives the correct answer on the set of almost all inputs, and gives an undefined answer on the rare remaining inputs.
Principle of individuality in the philosophy of the “unconscious”(Russian responses to the novelties of German thought of the 1880s)
Authors: Misyurov N.N.
Published: October 2024

The article deals with the problem of the “individual spirit” (in the context of the“improvement” of mankind) as a counterpoint to Russian-German cultural ties. It is argued that in the historical circumstances of that time (the emergence of social revolutions and national liberation movements, the successes of natural science, critical realism in art and literature), the anthropological paradigm became the logical conclusion of the era of German classical philosophy. It is proved that the principle of individuality in the philosophy of the “unconscious” should be considered an application for a syncretic (synergistic) unification of the efforts of the humanities and natural sciences in the study of man and society. It is concluded that the obvious contribution of E. von Hartmann as a philosopher (a contemporary of both Feuerbach and Nietzsche) to the renewal of aesthetics, as well as the formation and development of psychiatry, demonstrates the reliability of his empirical experience in understanding the personality and nature of creativity.
Nonequilibrium critical behaviour of Strongly diluted three-dimensional anisotropic Heisenberg model
Authors: Prudnikov V.V. , Prudnikov P.V. , Khitrintseva V.V.
Published: October 2024

The results of a Monte Carlo study of strongly structural disorder influence on nonequilibrium critical behavior of three-dimensional anisotropic Heisenberg models with spin concentration p = 0.5 are presented with its evolution from high and low temperature initial state. It is shown that presence of strongly disorder changes characteristics of nonequilibrium critical behavior of anisotropic model with easy axis anisotropy type in comparison with both pure anisotropic and isotropic Heisenberg models.
Communicative strategies of sports commentators (based on the materials of rowing competitions)
Authors: Petrova I.A. , Sherstinova T.Yu.
Published: October 2024

The paper analyzes the recordings of two TV broadcasts of the 2018 and 2019 World Rowing Championships, each of which involves a pair of commentators, one of whom is a journalist, and the other is a professional athlete in this sport. The commentators' speech was annotated at the level of speech acts, which made it possible to obtain numerical data on the use of certain types of speech acts by different commentators, including the comparison of different stages of the competition, to assess the level of information content, emotionality, and subjectivity of the commentators' speech, to highlight the communicative tactics used by the commentators, and to compare the broadcasts with each other. As a result of the study, two commentators' speech strategies were formulated: informative-emotional and informative-narrative. Both are aimed at attracting and maintaining the audience's attention when watching a broadcast of a cyclical sport competition, the main feature of which is the repetitive sequence of the same phases. While the informative component is the same, the individual methods of influence, characteristic for the broadcasters' speech, are different. In the first case, attention is attracted by the expressiveness of Dmitry Guberniev's speech, in the second - by the uniqueness of the information provided by Sergey Fedorovtsev.
The speciffity of the “military language” and its reflection in the work of art (Russian-Czech parallels)
Authors: Savchenko A.V.
Published: October 2024

In given article, the object of our attention is the cases of citing the so-called military language). The use of these textual units as one of the means of creating irony has an obvious intertextual correlation. One of the basic functions of using elements of the military language, as in any work of military subjects, is to create an effect of authenticity of what is happening. In turn, the tradition of using such elements as a vivid figurative expressive means established in Czech literature was laid by J. Hašek in his novel “The Good Soldier Švejk”. Many of his followers, in particular, the Czech writer J. Škvorecký, the Russian author V. Pukhov and many others have largely adopted this method of Hašek, developing it, having used various and heterogeneous in its character ways of playing on such elements, depending on the context. The authors “compensate” for the monotony and stylistic dryness of the language of military commands and reports with a variety of situations, most of them initially comic, where such elements can create unexpected collisions than enhance the comic effect. The main types of the citation of the elements of the military (army) language, including units of the so-called “Army folklore”, and their stylistic and pragmatic role in the structure of the work of fiction are being examined.
Description of the male of Lasioseius jorgeamadoi Santos and Argolo, 2018 (Acari: Blattisociidae)
Authors: Araújo Edineia da S. , Stracieri Juliana , de Moraes Gilberto J. , Oliveira Anibal R.
Published: October 2024

The male of Lasioseius jorgeamadoi Santos and Argolo, 2018 is described based on specimens collected from buds of Theobroma cacao L. (Malvaceae) in Ilhéus, Bahia state, Brazil, representing the first characterization of males of this species.