bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PELAKSANAAN KETENTUAN PREMI DANA PIHAK KETIGA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
Authors: Wikora Gede Ryan Febrasio , Sukihana Ida Ayu
Published: July 2019

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi begitu dibutuhkan mengingat banyaknya bank-bank regional maupun bank nasional yang mengalami pailit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan premi dana pihak ketiga serta tingkat bunga yang dapat dijamin oleh LPS. Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau tatsachenwissenschaft merupakan suatu ilmu kenyataan hukum yang terdiri dari penelitian terhadap efektivitas hukum serta penegakan hukum dalam masyarakat dengan jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatam Perundang-undangan (The Statue Approach). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan studi dokumen atau metode penelitian kepustakaan(Library research) yang diperoleh dengan membaca serta mengutip buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan pendekatan fakta ( The Fact Approach ) pendekatan yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau di masyarakat yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

yang disajikan dan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan di BPR Mulia Wacana dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak menaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan akibat hokum jika BPR menaikan tingkat suku bunga yang di tetapkan oleh LPS maka dana pihak ketiga yang di simpan di BPR tidak akan di jamin oleh LPS.

Kata Kunci : BPR , LPS , Suku Bunga
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN BARANG PADA JASA EKSPEDISI PELAYANAN SATU MALAM PADA PERUSAHAAN TIKI
Authors: Yogaswara Made Widya Hatman , Yasa Made Maharta
Published: July 2019

Perusahaan pengiriman barang Tiki merupakan salah satu perusahaan raksasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Indonesia. Sebagai perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia, maka penting bagi Tiki untuk membenahi sistem yang ada pada perusahaannya demi menjaga loyalitas konsumen. Pertanggung jawaban dan ganti rugi pada Tiki menjadi sebuah persoalan sehingga penting untuk disusun sebuah penelitian singkat yang dapat menjelaskan kelemahan yang terdapat pada perusahaan Tiki di Indonesia. Rumusan masalah jurnal ini adalah pertama, Bagaimanakah tanggung jawab atas kerugian terhadap ekspedisi pelayanan satu malam apabila terjadi keterlambatan? dan kedua, Bagaimana bentuk penyelesaian atas kerugian dari jasa ekspedisi itu ? Tujuan penyusunan adalah Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen serta bentuk ganti rugi yang diberikan kepada konsumen saat menggunakan jasa pengiriman tersebut Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan fakta empiris. Hasil akir dari jurnal ini adalah pertama, pelayanan yang diberikan oleh Tiki belum sepenuhnya memberikan pertanggung jawaban sedangkan kedua, aspek ganti rugi yang diberikan juga perlu dibenahi kembali.

Kata Kunci : Etika Pariwara, Over Night Service, Pengiriman, Tiki.
PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL LOLOH CEMCEM TANPA IZIN EDAR DI TABANAN
Authors: Leonada I Made Gede , Sukihana Ida Ayu
Published: July 2019

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah dibidang perekonomian, dalam hal ini meliputi bidang perdagangan. Konsumen yang menjadi komponen penting dalam kegiatan perdagangan ini, justru sangatlah lemah dalam perlindungan hukumnya. konsumen sering mendapatkan akibat yang memprihatinkan dari berbagai segi, terutama dari segi kesehatan. para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. seiring perkembangan jaman banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mengedarkan produk makanan, minuman, ataupun obat-obatan. dalam hal ini minuman tradisional loloh cemcem yang beredar tanpa memiliki izin edar menimbulkan kerugian bagi konsumen di kabupaten tabanan.

metode yang  digunakaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.

peran BPOM dalam melindungi konsumen terhadap peredaran minuman tradisional loloh cemcem yaitu memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

kata kunci: BPOM, konsumen,loloh cemcem.
PENGATURAN BUY BACK GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN TERKAIT PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI DEVELOPER
Authors: Lestari Luh Made Asri Dwi , Landra Putu Tuni Cakabawa
Published: July 2019

Pengaturan prinsip kehati-hatian bank khususnya jaminan dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi developer merupakan faktor penting dalam menghindari kredit bermasalah. Buy Back Guarantee merupakan suatu perjanjian antara bank dan developer terkait jaminan dalam KPR bagi developer. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UUPerbankan) mengatur, dalam penyaluran kredit bank harus dilandasi keyakinan terhadap debitur yang dalam ketentuan penjelasan keyakinan ini berkaitan dengan adanya jaminan kredit, serta dalam Pasal 11 UUPerbankan diatur ketentuan pemberian jaminan oleh Bank Indonesia. Namun dalam ketentuan pasal-pasal tersebut belum diatur secara lebih lanjut terkait jaminan yang dapat diberikan dalam kredit bank, yang menandakan masih terdapat kekaburan norma dalam peraturan ini. Tujuan penulisan ini ialah untuk memahami dan menganalisis pengaturan jaminan terkait prinsip kehati-hatian bank dalam KPR bagi developer serta keabsahan Buy Back Guarantee sebagai jaminan dalam KPR bagi developer. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penulisan menunjukan, pengaturan jaminan terkait prinsip kehati-hatian bank dalam KPR bagi developer terdapat dalam Pasal 1131 dan 1820 KUHPerdata tentang jaminan kebendaan dan perorangan, Pasal 2, 8 Ayat (1), dan 11 UUPerbankan serta formula 4P dan 5C. Keabsahan Buy Back Guarantee sebagai jaminan dalam KPR bagi developer, didasarkan atas jaminan pelunasan utang debitur terhadap bank oleh developer disertai penarikan kembali rumah debitur berdasar Pasal 1519 KUHPerdata, dengan kuasa membebankan hak tanggungan dari debitur terhadap developer atas obyek jaminan berupa rumah debitur melalui adanya Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan.

Kata Kunci : Buy Back Guarantee,  Prinsip Kehati-hatian.
KEABSAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIDASARKAN AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 130 K/PDT/2017)
Authors: Utami Putu Mahaesa Surya Putri , Suyatna I Nyoman
Published: July 2019

Dalam masyarakat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sering digunakan dalam pelaksanaan jual beli tanah. Seperti kasus jual beli tanah dengan perjanjian jual beli hak atas tanah yang terjadi di Banjar Padangtawang, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali yang dibatalkan meskipun telah didasarkan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris. Permasalahan dalam jurnal ini membahas bagaimana latar belakang PPJB jual beli hak atas tanah itu dapat dikatakan sah dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan PPJB tersebut, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terkait keabsahan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah tersebut. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan yang kemudian dikelompokkan secara sistematis. Hasil peneltian ini menjelaskan PPJB ini bermula saat I Rantuh, pemilik tanah sengketa membuat PPJB dengan Maria Nengah Suarti di kantor Notaris I Made Puryatma, S.H. dengan Akta Notaris Nomor 36, tanggal 9 November 1984, dikarenakan transaksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat jual beli hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka PPJB Hak Atas Tanah tersebut dapat dikatakan legal (sah) menurut hukum. Namun, PPJB tersebut dapat dibatalkan atas dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 130 K/Pdt/2017 tanggal 30 Maret 2017 bahwa: PPJB tersebut dibuat tanpa adanya kebebasan kehendak seperti ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga PPJB itu cacat secara hukum, serta pertimbangan bahwa perjanjian pengikatan jual beli tersebut telah kadaluarsa seperti dalam rumusan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata dan Pasal 1967 KUH Perdata.

Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PEKERJA GOJEK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Authors: Puspitawati Dian , Darmadha I Nyoman
Published: July 2019

Peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas atau “difable” (differently abled people) perlu diperhatikan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu perlindungan hukum terhadap hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut Perusahaan GOJEK memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas tuna rungu untuk bermitra dengan perusahaan GOJEK karena perusahaan GOJEK berkomitmen membuka kesempatan yang sama dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam hak kerja kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pengaturan perlindungan hukum sebagai pekerja GOJEK bagi penyandang disabilitas tuna rungu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penulisan jurnal hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pengkajian kepustakaan dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta menggunakan berbagai data sekunder seperti buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan pokok dari jurnal ini adalah regulasi terkait hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu sudah cukup memadai yang ditandai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : penyandang disabilitas, hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DAN PEKERJA HARIAN DI PERHOTELAN KABUPATEN BADUNG
Authors: Yudiastawan I Komang , Purwanti Ni Putu
Published: July 2019

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak dan Pekerja Harian di Perhotelan Kabupaten Badung” Dalam tulisan ini membahas tentang  perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak dan pekerja harian yang berkaitan dengan tidak terpenuhi hak karyawan tersebut. Menurut Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur pekerja kontrak dan pekerja harian harus mendapat perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Salah satu perlindungan hukum yang menjadi perhatian penulis adalah perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak dan pekerja harian. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan jurnal ini. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dan pendekatan analisis dan konsep hukum (Analytical And Conceptual Approach). Hasil dari studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum upah minimum bagi pekerja kontrak dan pekerja harian belum terlaksana secara maksimal khususnya yang berkaitan dengan hak cuti yang tidak dibayarkan secara penuh. Pengaturan sanksi hukum bagi perusahaan perhotelan yang tidak menerapkan upah minimum terhadap pekerja kontrak dan pekerja harian adalah penuntutan dari pihak karyawan pekerja kontrak dengan cara pengajuan gugatan hubungan industrial. Jurnal ini memberikan saran agar perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak dan pekerja harian lebih meningkatkan perlindungan hukumnya termasuk pemenuhan hak cutinya. Perusahaan yang memperkerjakan pekerja kontrak dan pekerja harian secara bersikenambungan harus melakukan sosialisasi kepada karyawan pekerja kontrak dan pekerja harian berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya.

Kata kunci :  Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Pekerja Harian
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN WISATA DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN KEBERANGKATAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Study Kasus Pada PT. Sanjaya Kusuma Transport)
Authors: Putrawan I Putu Agus , Sarjana I Made , Sukranatha A.A Ketut
Published: July 2019

Wisata di Bali sangat berkembang pesat, tidak sedikit masyarakat di Bali bekerja di bidang pariwisata salah satunya bekerja di bidang angkutan bus wisata dan menyediakan paket perjalanan wisata di beberapa tempat atau objek tujuan wisata di Bali. Jasa wisata tersebut dapat memudahkan wisatawan yang berkunjung ke bali pergi ke tempat tujuan wisata yang ada dibali. Namun disamping kemudahan yang diberikan, ada kemungkinan resiko dibalik paket perjalanan wisata tersebut seperti resiko keterlambatan ataupun kecelakaan pada saat perjalanan wisata.

Jenis penelitian digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian empiris, dengan melihat pada permasalahan yang ada di lapangan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Penulisan jurnal ini mengenai tanggung jawab PT. Sanjaya Kusuma Transport jika terjadi keterlambatan keberangkatan angkutan wisata dan kecelakaan lalu - lintas.

 

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Angkutan Wisata, Kecelakaan Lalu - Lintas
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KETIKA TERJADI SENGKETA DENGAN BUMN ATAU PERUSAHAAN DAERAH
Authors: Antari Dewa Ayu Agung Chintya Devi , Parsa I Wayan
Published: July 2019

Dalam kegiatan suatu bisnis dimana terdapat suatu hubungan yang saling membutuhkan antara produsen dengan konsumen. Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasikan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaiian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisi secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa Masalah yang timbul yaitu apakah faktor dan Bagaimanakah upaya yang dapat menyebabkan konsumen tidak mampu ketika berhadapan dengan pelaku usaha.ketika konsumen berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah dimana  posisi BUMN lebih kuat dibandingkan konsumen. BUMN dan Perusahaan Daerah selalu berkelit untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, Pelaku usaha hanya diwakilkan oleh stafnya sehingga tidak berani memutuskan secara langsung dan Pelaku usaha selalu mengulur waktunya dan pelaku usaha mengatakan bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi. Pelaku usaha hanya sanggup memperbaiki,menyambung, atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai dengan perjanjian yang telah di katakan kepada konsumen. Ketika berhadapan dengan pelaku swasta yaitu Pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin dan Pelaku usaha beralih bahwa aturan yang telah dibuatnya maka itulah yang harus dipatuhi.sehingga proses pelaksanaan penyelesaiian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan.

Kata Kunci: Pemerdayaan, perlindungan konsumen, kurang mampu
PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PADA PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKIT BALI
Authors: Wicaksana Gede Bayu , Markeling I Ketut
Published: July 2019

Outsourcing atau alih daya lebih dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja dapat diartikan juga sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja. Tindakan suatu perusahaan dalam perekrutan pekerja outsourcing tentunya terikat dalam sebuah perjanjian kontrak kerja yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban baik dari perusahaan itu sendiri maupun hak dan kewajiban dari pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pedekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Indonesia Power UBP Bali telah menerapkan SMK3 dan Prinsip K3 secara ketat dan menyeluruh terhadap seluruh pekerjanya, meskipun penerapan kedua prinsip ini terkadang mengalami hambatan dari berbagai faktor. Sehingga diharapkan agar pihak perusahaan lebih ketat dalam menerapkan kedua prinsip tersebut, serta bagi pihak pekerja hendaknya menaati dan menjalankan kedua prinsip tesebut agar keselamatan dan kesehatan dari para pekerja terjamin.

Kata Kunci: Outsourcing, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja
PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENJUALAN DONAT TANPA DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA
Authors: Putri Eka Paulina Suliswati , Subawa I Made
Published: July 2019

Donat merupakan makanan yang bentuknya menyerupai cincin. Donat biasanya dibuat dengan campuran tepung terigu, telur, mentega dan yang lainnya. Pemasaran donat biasanya dijual di toko kue, warung pinggir jalan hingga ke sekolah-sekolah yang konsumennya merupakan anak-anak yang sangat menyukai rasa manis. Penjualan donat yang sangat laku dipasaran, tentu saja dimanfaatkan pelaku usaha yang curang dengan tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Metode penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini.  perlindungan konsumen terkait penjualan donat harus lebih ditingkatkan. Maka untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa peran Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali sangat diperlukan. Perlindungan konsumen terkait dengan penjualan donat yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian dari konsumen jika mengkonsumsi makanan tanpa adanya komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa, maka pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab.

 

Kata kunci: Perlindungan, konsumen, donat, informasi
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Wicaksana I Nyoman Satya , Markeling I Ketut
Published: July 2019

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara seorang “pekerja” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya.  Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukumnya bagi pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran  perjanjian kerja.

Metode yang digunakan didalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani.  Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukumnya bagi pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja pekerja wajib membayar ganti rugi sebesar sisa perjanjian kerja dikali gaji setiap bulannya. Dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran  perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tata cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dapat menempuh jalur di luar pengadilan hubungan industrial  (non litigasi) dan dapat juga menempuh di jalur pengadilan hubungan industrial (litigasi).

 

Kata Kunci : Perselisihan, Perjanjian Kerja, Pekerja
MEKANISME PENCEGAHAN KERUGIAN DAN HAK NASABAH TERKAIT PENGGUNAAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
Authors: Wintara I Putu Surya Budhi Utama , Dharmawan Ni Ketut Supasti , Purwanti Ni Putu
Published: July 2019

Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat memudahkan konsumen/nasabah dalam melakukan transaksi pada Bank. Namun disisi lain dapat pula merugikan nasabah yang dapat disebabkan oleh adanya kesalahan maupun kerusakan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut. Tujuan penulisan ini yaitu: untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan hak nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mekanisme yang dilakukan pihak bank untuk mencegah kerugian nasabah terkait penggunaan ATM. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hak nasabah bank terkait penggunaan ATM secara umum mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan secara khusus pada Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang pada intinya mengatur bahwa nasabah memiliki hak mendapatkan informasi lengkap dan jelas dari pihak bank. Sedangkan mekanisme yang dilakukan pihak bank untuk mencegah kerugian nasabah berkaitan dengan penggunaan mesin ATM dengan pemberian sosialisasi dan edukasi serta pemantauan langsung terhadap nasabah dan memberikan ganti rugi terhadap nasabah apabila terjadi kesalahan oleh pihak bank.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA TOKO ONLINE DIINSTAGRAM
Authors: Lestarini Ni Made Dewi Intan , Putra Dewa Nyoman Rai Asmara
Published: July 2019

Manusia sebagai makhluk Economicus memiliki kebiasaan untuk selalu memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus. Manusia saat ini dapat melakukan transaksi secara elektronik (e-commerce), hal ini memudahkan manusia dalam membeli suatu barang. Semakin berkembangnya teknologi, maka munculah suatu aplikasi instagram, dalam aplikasi tersebut manusia dapat memposting foto maupun video, didalam aplikasi tersebut pelaku usaha toko online juga dapat menawarkan barang kepada konsumen secara online. Kemajuan teknologi dalam bidang transaksi online memiliki dampak yang baik maupun buruk. Sehingga hal ini memungkinkan pelaku usaha toko online yang nakal dapat sewaktu-waktu membodohi konsumen yang tidak bertemu secara langsung dengan cara memberikan pernyataan informasi yang salah yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha toko online diinstagram.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris dengan melihat kesenjangan dari berlakunya teori dengan pratek yang terjadi didalam lingkungan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan fakta (The fact approach) untuk melihat fakta yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukan pelaku usaha toko online diinstagram dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan cara membayar ganti rugi maupun musyawarah agar mencapai mufakat. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah agar dapat mengetahui pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha toko online dan bagaimana cara penyelesaiannya.

Kata kunci : transaksi, Instagram, konsumen
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR ) WERDHI SEDANA KABUPATEN GIANYAR
Authors: Patrama Anak Agung Gede Agung Ari , Kusuma .A Gede Agung Darma , Putrawan Suatra
Published: July 2019

Perjanjian  ialah suatu perikatan yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak pihak lainnya. Hendaknya di dalam suatu perjanjian memuat secara rinci mengenai sebab dan akibat dari diadakannya suatu perjanjian. Begitupula dalam perjanjian jaminan dengan Jaminan Fidusia, segala bentuk yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang termuat dalam Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus dibuat secara rinci dalam perjanjian jaminan tersebut. Pasal 11 ayat (1) Undan-Undang nomor 42 Tahun 1999 menyatakan: “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Tujuan dari didaftarkanya Jaminan Fidusia tidak lain adalah untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia. Sertifikat Fidusiia memiliki kekuatan exsekutorial yang sama dengan putuan pengadilan yang telah mempunyai kekuataan hukum tetap. Di Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar, menarik diteliti yaitu tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia BPR Werdhi Sedana dan akibat  bila tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia oleh Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam prakteknya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana tidak memuat secara rinci tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, melainkan hanya menggunakan perjanjian baku atau perjanjian umum standar. Dalam praktek Jaminan Fidusia, di Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana, Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan oleh pihak Bank. Sehingga hal tersebut merupakan suatun kerugian bagi Bank karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial ketika Debitur sebagai Pemberi Fidusia cidera akan janjinya.

 

Kata kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia , Bank Perkreditan     Rakyat
EKSEKUSI BARANG JAMINAN SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN
Authors: Nurkhaliza Adena , Udiana I Made , Putrawan Suatra
Published: July 2019

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan tidak terlepas dari konsekuensi adanya wanprestasi yang berujung pada terjadinya kredit macet. Bilamana ini terjadi, tindakan yang dapat dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi terhadap barang yang dikreditkan. Proses eksekusi ini pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Tujuan yang ingjn dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dan pola pelaksanaan eksekusi dalam menyelesaikan kredit macet pada lembaga pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pemberian kredit terdiri atas tahap permohonan, tahap pengecekan, keputusan credit analyst, tahap pengikatan, pemesanan barang, pembayaran kepada supplier dan tahap follow up kepada nasabah. Lembaga pembiayaan telah berusaha meminimalkan penyebab kredit macet yang berasal dari faktor internal. Dalam hal kredit bermasalah yang belum termasuk dalam kategori kredit macet, field collection akan mengingatkan pembayaran yang harus dilakukan nasabah via telepon dan mengunjungi langsung tempat kediaman nasabah. Sebelum sampai pada tahap eksekusi, akan dilakukan pengiriman SP kepada nasabah agar segera memenuhi kewajibannya. Pada kredit yang tergolong macet, maka akan segera dilakukan eksekusi yang dimulai dengan keluarnya Surat Perintah kepada field collection untuk melakukan penarikan terhadap barang yang dikreditkan. Setelah dilakukannya eksekusi, field collection wajib membuat laporan pelaksanaan eksekusi. Barang yang telah dieksekusi kemudian akan dilelang tertutup dengan sistem penjualan dibawah tangan. Kendala yang paling sering terjadi adalah barang tidak ada di tangan nasabah karena hilang ataupun telah dipindahtangankan pada pihak ketiga, barang atas nama dan barang rusak.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Wanprestasi, Eksekusi Benda Jaminan.
AKIBAT HUKUM ORANG ASING YANG MENYEWAKAN KEMBALI VILLA SEWAAN DI KABUPATEN BADUNG
Authors: Satriawan I Gusti Ngurah Bayu , Mahartayasa I Made
Published: July 2019

Kebutuhan penginapan khususnya villa di Kabupaten Badung terus meningkat. Beberapa orang asing yang awalnya berlibur melihat villa menjadi suatu bisnis. Orang asing menyewa villa lalu disewakan kembali kepada orang lain. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang asing menyewakan kembali villa sewaan dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empris, yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapat kebenaran yang akurat. Mengenai bagaimana orang asing menyewakan villa sewaan adalah mereka menyewa villa dari orang lokal dalam jangka waktu yang lama lalu mereka menyewakan kembali villa tersebut kepada orang lain. Akibat hukumnya adalah secara umum tidak diperbolehkan orang asing menyewakan kembali villa sewaan, tetapi dapat diperbolehkan jika hal tersebut disetujui oleh pemilik dengan kembali lagi pada isi kesepakatan perjanjian yang dibuat.

 

Kata kunci : Orang Asing, sewa, villa
PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL MONTALIN DI KOTA DENPASAR
Authors: Pidada Ida Ayu Dinda Laksmi , Sutama Ida Bagus Putu , Priyanto I Made Dedy
Published: July 2019

Jamu atau dikenal dengan obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus karena merupakan warisan budaya di bidang kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum pelaku usaha serta konsumen sebagai penjual dan pembeli obat tersebut dan bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran obat tradisional ilegal montalin di Kota Denpasar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dalam penelitian ini data dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara di lapangan dan data sekunder berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, KUHPerdata.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa pelaku usaha belum memiliki kesadaran hukum terkait penjualan obat tradisional ilegal montalin, responden pun masih belum memahami mengenai

obat tradisional , dasar hukum serta sanksinya. (2) Peran BPOM terkait dengan peredaran obat tradisional ilgal montalin di Kota Denpasar cukup jelas bahwa BPOM sudah rutin melaksanakan pengawasan dibidang pemeriksaan dan apabila ditemukan beredar obat montalin lagi maka BPOM tidak segan “memberi sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Obat Tradisional Ilegal Montalin
PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT KUAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Authors: Pranata Komang Adi Murti , Rudy Dewa Gde
Published: July 2019

Dalam perkembangan dunia bisnis, sering terjadi kasus yang dapat merugikan konsumen. Salah satunya adalah peredaran obat kuat ilegal. Hal ini jelas merugikan konsumen di Indonesia karena obat kuat yang diedarkan tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga belum dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penggunaannya. Selain itu, obat kuat tersebut mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berbahaya untuk kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Permasalahan yang diangkat di dalam permasalahan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran obat kuat ilegal dan tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat kuat ilegal. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen obat kuat ilegal dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi obat kuat ilegal. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan wajib mendapatkan hak-haknya seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumusi obat kuat ilegal. Selain itu, peredaran obat kuat ilegal ini mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan . Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Obat-Obatan
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA DI BADUNG
Authors: Pemaron Ida Bagus Gede Manu Widnyana , Atmadja Ida Bagus Putra
Published: July 2019

Perjanjian kredit mempunyai fungsi penting untuk mengurangi resiko tidak dipenuhinya kewajiban (Wanprestasi) oleh debitur. Didalam perjanjian kredit perlu adanya sebuah jaminan fidusia, dimana jaminan fidusia tersebut digunakan untuk mengurangi kerugian. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer berupa data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Serta ditunjang dengan data sekuder berupa permasalahan yang ada.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat akibat hukum beserta upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan secara kekeluargaan dan pemberian surat peringatan, beserta upaya pelelangan jaminan fidusia.

Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) ATAS KETERLAMBATAN BARANG DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT TIKI JNE CABANG BURUAN GIANYAR)
Authors: Putra Ketut Braditya Pradnyana , Rudy Dewa Gde
Published: July 2019

Semakin canggihnya teknologi sangat mempengauhi pola hidup manusia. Seperti keberadaan perusahaan pengiriman barang mempermudah pekerjaan manusia. Namun dalam kenyataannya di masyarakat tidak selalu berjalan dengan lancar dalam pelayanan dari penyedia jasa pengiriman barang, yang salah satunya yaitu keterlambatan sampainya barang ke tempat tujuan yang tidak dengan sesuai yang dijanjikan oleh pihak perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Hal itu merupakan suatu wanprestasi karena perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan kepada konsumen pengguna jasa. Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab penyedia jasa pengiriman barang atas keterlambatan barang sampai di tempat tujuan dan upaya pencegahan terhadap keterlambatan layanan pengiriman barang PT TIKI JNE cabang buruan Gianyar atas keterlambatan sampainya barang ditempat tujuan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang artinya hasil penelitian didapat melalui wawancara atau penelitian yang secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat, Berdasarkan hasil yang didapat, maka perusahaan penyedia jasa pengiriman barang kalau terbukti melakukan wanpretasi maka harus memberikan ganti rugi terhadap konsumen sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.Upaya pencegahan terhadap keterlambatan layanan pengiriman barang PT TIKI JNE cabang buruan Gianyar dimuali dengan 4 proses pola oprasional yakni collecting, prosessing, transporting, delivery

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Keterlambatan.
KEKUATAN KARTU TANDA PENDAFTARAN PENDUDUKAN TANAH (KTPPT) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus: Putusan Peninjauan Kembali No. 94/PK/PDT/2007)
Authors: Gea Amelia , Purwanto I Wayan Novy
Published: July 2019

Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum haruslah dibuktikan keberadaannya. Berbagai macam alat bukti dapat diajukan guna membuktikan hak tersebut. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) merupakan alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak untuk membuktikan hak nya di dalam perkara peninjauan kembali dalam putusan No. 94/PK/PDT/2007. Menurut peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti terkuat guna membuktikan adanya suatu hak. Untuk itu suatu alas hak atas tanah seperti KTPPT sebaiknya segera didaftarakan menurut undang-undang yang berlaku agar tidak menjadi konflik di kemudian hari.

Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini. Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan pembuktian dari KTPPT sebagai alat bukti yang diajukan atas kepemilikan ha katas tanah.

Kata Kunci: Hukum, Pendaftaran, Tanah, Hak
Fast, Efficient Fragment-Based Coordinate Generation for Open Babel
Authors: Yoshikawa Naruki , Hutchison Geoffrey
Published: July 2019

Rapidly predicting an accurate three dimensional geometry of a molecule is a crucial task in cheminformatics and a range of molecular modeling. Fast, accurate, and open implementation of structure prediction is necessary for reproducible cheminformatics research. We introduce fragment-based coordinate generation for Open Babel, a widely accepted open source toolkit for cheminformatics. The new implementation significant improves speed and stereochemical accuracy, while retaining or improving accuracy of bond lengths, bond angles, and dihedral torsions. We first separate an input molecule into fragments by cutting at rotatable bonds. Coordinates of fragments are set according to the fragment library, which is prepared from open crystallographic databases. Since coordinates of multiple atoms are decided at once, coordinate prediction is accelerated over the previous rules-based implementation or the widely-used distance geometry methods in RDKit. This new implementation will be beneficial for a wide range of applications, including computational property prediction in polymers, molecular materials and drug design.
The Role of Molecular Modeling & Simulation in the Discovery and Deployment of Metal-Organic Frameworks for Gas Storage and Separation
Authors: Sturluson Arni , Huynh Melanie T. , Kaija Alec , Laird Caleb , Yoon Sunghyun , Hou Feier , Feng Zhenxing , Wilmer Christopher E. , Colon Yamil J. , Chung Yongchul , Siderius Daniel , Simon Cory
Published: July 2019

Metal-organic frameworks (MOFs) are highly tunable, extended-network, crystalline, nanoporous materials with applications in gas storage, separations, and sensing. We review how molecular models and simulations of gas adsorption in MOFs have informed the discovery of performant MOFs for methane, hydrogen, and oxygen storage, xenon, carbon dioxide, and chemical warfare agent capture, and xylene enrichment. Particularly, we highlight how large, open databases of MOF crystal structures, post-processed to enable molecular simulations, are a platform for computational materials discovery. We discuss how to orient research efforts to routinize the computational discovery of MOFs for adsorption-based engineering applications.
Where Do the Ions Reside in a Highly Charged Droplet?
Authors: Kwan Victor , Malevanets Anatoly , Consta Styliani
Published: July 2019

Droplets in atmospheric and electrosprayed aerosols carry more often than less, a multitude of ions. We address the question of the location of a collection of ions in charged aqueous droplets with linear dimensions in the nanometer

range using atomistic molecular dynamics and analytical theory. All the details of the computations have been described in the manuscript.
Ni-Catalyzed Conversion of Enol Triflates to Alkenyl Halides
Authors: Hofstra Julie , Poremba Kelsey , Shimazono Alex M. , Reisman Sarah
Published: July 2019

A Ni-catalyzed halogenation of alkenyl triflates was developed that enables the synthesis of a broad range of alkenyl iodides, bromides, and chlorides under mild reaction conditions. The reaction utilizes inexpensive, bench stable Ni(OAc)2•4H2O as a pre-catalyst and proceeds at room temperature in the presence of sub-stoichiometric Zn and either cod or DMAP as a supporting ligand.
Computational Study of the Ro-Vibrational Spectrum of CO-CO2
Authors: Castro-Juárez, Eduardo , Wang Xiaogang , Carrington Tucker , Sanchez Ernesto Quintas , Richard Dawes,
Published: July 2019

We report an accurate intermolecular potential energy surface for CO-CO2. We compute and assign many ro-vibrational energies and wavefunctions For both isomers, the fundamental transition frequencies agree well with previous experimental results. The rotational constants also agree well with their experimental counterparts. Vibration along the out-of-plane coordinates is very floppy.
Constant Potential, Electrochemically Active Boundary Conditions for Electrochemical Simulation
Authors: Dwelle Kaitlyn , Willard Adam
Published: July 2019

This manuscript presents a theoretical model for simulating molecular dynamics at electrode-electrolyte interfaces. The novelty of the model is that it combines a method for simulating constant potential electrodes and a method for simulating stochastic interfacial charge transfer. We combine these methods to simulate model electrochemical systems under driven conditions, where charge is flowing across the electrode-electrolyte interface. The manuscript describes the theoretical formalism and applies it to a model battery system. We highlight the ability of the model to support the formation of electrical double-layers and to provide microscopic physical insight the results of potential jump experiments.
The Effects of Benzene Substituents and Intermediate Linkage on Local Anesthetic Effectiveness
Authors: Bommineni Vikas
Published: July 2019

There are many experimental studies on the effectiveness of clinically effective local anesthetics (LA). Although an atomic analysis of LAs would contribute to understanding the factors that influence their effectiveness, there have been no theoretical studies performed thus far. Previous prominent papers in the field have examined the aromatic ring and amine terminal of LAs in great detail. In this paper, I establish which type of intermediate linkage – ester or amide – lends to a relatively greater effectiveness. I also elucidate the extent to which substitutions on the LA’s benzene ring differentially influence amino esters’ and amino amides’ relative effectiveness. Using novel structure-based drug design (SBDD) techniques, I observed that LA effectiveness is influenced more by benzene ring substitutions and, to a lesser degree, by the type of intermediate linkage.
Are Jobless Recoveries the New Norm?
Authors: Tasci Murat
Published: July 2019

Recent recessions have been followed by exceptionally slow recoveries in the labor market, and the current recession is shaping up to follow the same pattern. We take a close look at some labor market measures and uncover a difference between these recent recessions and those that preceded them—workers are staying unemployed longer. This difference is a clue we can use to predict how the current labor market recovery might proceed in the near future.
Forecasting Inflation? Target the Middle
Authors: Meyer Brent H. , Venkatu Guhan , Zaman Saeed
Published: July 2019

The Median CPI is well-known as an accurate predictor of future inflation. But it's just one of many possible trimmed-mean inflation measures. Recent research compares these types of measures to see which tracks future inflation best. Not only does the Median CPI outperform other trims in predicting CPI inflation, it also does a better job of predicting PCE inflation, the FOMC's preferred measure, than the core PCE.
Federal Funds Rates Based on Seven Simple Monetary Policy Rules
Authors: Knotek Edward S. , Verbruggge Randal J. , Zaman Saeed , Garciga Christian , Treanor Caitlin
Published: July 2019

Monetary policymakers often use simple monetary policy rules, like the Taylor rule, as an input into their decision-making. However, there are many different simple rules, and there is no agreement on a single "best" rule. We look at the federal funds rates coming from seven simple rules and three economic forecasts to investigate the range of results that can be produced. While there are some commonalities, we document that the differences in the federal funds rates suggested by the rules can be quite pronounced.
Monetary Policy and Inequality
Authors: Amaral Pedro
Published: July 2019

This Commentary examines the link between monetary policy and income and wealth inequality by reviewing the theoretical channels that have been proposed and examining the empirical evidence on their importance. The analysis suggests that the magnitude of any redistributive consequences of conventional monetary policy seems to be small. Evidence that unconventional monetary policies have led to increases in inequality is still inconclusive.
Lingering Residual Seasonality in GDP Growth
Authors: Lunsford Kurt G.
Published: July 2019

Measuring economic growth is complicated by seasonality, the regular fluctuation in economic activity that depends on the season of the year. The Bureau of Economic Analysis uses statistical techniques to remove seasonality from its estimates of GDP, and, in 2015, it took steps to improve the seasonal adjustment of data back to 2012. I show that residual seasonality in GDP growth remains even after these adjustments, has been a longer-term phenomenon, and is particularly noticeable in the 1990s. The size of this residual seasonality is economically meaningful and has the ability to change the interpretation of recent economic activity.
A Principled Approach to Defamation Claims in New Zealand: Untangling the Harm Threshold
Authors: Croskery Emma
Published: July 2019

The threshold requirement of reputational harm for bringing a defamation claim needs clarification. Although recent case law shows that a threshold exists, precedents conflict as to what exactly the threshold requires, and who bears the burden of proof. There is further judicial disagreement on whether the principle that defamation claims can be struck out if no real and substantial tort has been committed, the Jameel principle, applies in New Zealand. This article suggests that both the harm threshold (more accurately described as a ''tendency to cause harm'' threshold, as it does not require proof of actual harm) and the Jameel principle have a valuable place in New Zealand's defamation law and their application requires endorsement and clarification at appellate level. Further, this article highlights that the principles are conceptually distinct and their fusion is undesirable in New Zealand.