bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Label Halal dan Hukum Asal Bahan Pangan
Authors: Al Wasim Arif
Published: November 2020

The consumption of halal is one of the important suggestions of the Sharia for Muslims. Nowadays, public awareness of the importance of halal consumption is increasing. The guarantee of foodstuffs in Indonesia is halal certificates and labels as regulated in Undang-Undang No. 33 tahun 2014 on Guarantee of Halal Products. Not all of food products circulating and distributed in Indonesia has halal certificates and labels. This study was conducted to assess the assurance of halal food that does not have halal certificates and labels, and how to consume it in dealing with the law of sharia. The study was conducted with approach of Jurisprudential Rules (Qawâ’id Fiqhiyyah), focusing the discussion of the status of "legal origin" and it’s continuity of the validity on the foodstuffs, and to what extent the effectiveness of the halal certificates and labels toward the guarantee of halal food. Conclusions from the study shows that the “legal origin” of food is halal and it is still valid as long as no valid and explicit information nor indications that is prohibited. In case of consuming foods that are halal in origin, but it is unknown the halal assurance, no need to complicate by questioning the validity and legality of its halal status. By affirming the confidence and steadiness and accompanied by reading Basmalah is enough to be a halal guarantee of food consumed.
Term-Term Keadilan dalam Perspektif Al-Qur`an
Authors: Winarto Winarto
Published: November 2020

Kajian terhadap ayat-ayat tentang keadilan akan mengantarkan satu langkah ke depan menuju kepada tujuan itu. Kata al-‘adl dengan segala perubahannya dalam Al-Qur`an terulang sebanyak 28 kali, yang disandarkan dalam berbagai hal. Sedangkan kata al-qisṭ maknanya berkisar pada hal yang bertolak belakang. Al-qisṭ berarti adil dari arti ini lahir makna bagian. Kata adil lebih dekat dengan taqwa. Dalam Al-Qur`an, dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari nubuwwah (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptannya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Keadilan dalam Al-Qur`an tidak membedakan satu individu dengan individu lainya atau kelompok satu dengan kelompok lainya.
Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian
Authors: Yunianti Yunianti
Published: November 2020

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan realitas masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Banyak pasangan suami-isteri yang pekawinannya “terpaksa” harus berakhir di tengah jalan. Perceraian menjadi pemutus benang cinta yang terjalin di antara suami dan istri. Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer yang sangat berpengaruh. Pandangan-pandangannya maupun fatwa-fatwanya memberikan warna dan corak baru dalam penerapan syari’at Islam. Dalam hal cacat yang dapat menjadi sebab perceraian, beliau mempunyai pandangan berbeda tentang cacat-cacat yang masih menjadi polemik dan diperdebatkan oleh ulama-ulama terdahulu tersebut. Secara umum perceraian atau gugat cerai dapat dilaksanakan apabila terdapat kelemahan atau cacat yang dimiliki suami istri, yaitu: Kelemahan atau cacat yang menjadi penghalang hubungan suami istri (seksual), misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong atau inpoten. Sementara wanita kemaluannya tersumbat (ar-ratqu) atau tersumbat tulang (al-qarnu). Kelemahan atau cacat yang menjadi penghambat hubungan seksual dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenis tidak sabar hidup bersamanya.
Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syari’ah
Authors: Purwanto Hery
Published: November 2020

Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peranan strategis baik dalam perekonomian domestik suatu negara maupun dalam kaitannya dengan perekonomian mancanegara. Umumnya Bank Sentral diberikan mandat berupa tanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter ini adalah menjaga stabilitas harga, stabilitas sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan (macroprudential). Fungsi ini sesuai UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 3 Tahun 2004 mengamanahkan kepada BI untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan moneter yaitu tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran kebijakan moneter ditentukan dari jumlah uang beredar maupun penetapan suku bunga dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter yang antara lain :operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan Himbauan Moral. Dalam perkembangan sistem ekonomi negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim meyakini bahwa sistem ekonomi Islam menjadi pilihan prioritas dalam mencapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui variabel stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi dalam strategi penetapan kebijakan moneter. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis tentang kebijakan pengendalian moneter dari perspektif perbankan syariah dimana perbankan syari’ah merupakan rumusan dari konsep besar sistem ekonomi Islam.
Etika dalam Bisnis Syariah
Authors: Wuragil Sarno
Published: November 2020

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia belakangan ini bisa katakan pesat. Tidak hanya terjadi pada sektor keuangan, tetapi juga sektor bisnis lainnya, seperti industri pangan halal, pakaian islami, dan lainnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, menjadi magnet yang kuat bagi para pelaku usaha untuk mendirikan bisnis syariah. Tentu kita tidak ingin melihat bahwa menjamurnya bisnis syariah belakangan ini, semata-mata karena termotivasi untuk berebut di pasar syariah yang semakin luas, sehingga bisnis yang mereka jalankan, meskipun dengan konsep syariah, tetapi tetap memiliki semangat bisnis konvensional yang hanya mengedepankan keuntungan ‘duniawi’ semata. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bahwa bisnis yang berbasis syariah, dijalankan dengan etika islami. Tidak saja sekadar label atau polesan, tetapi juga asas, sumber daya manusia, konsep, implementasi serta hasil yang benar-benar menampilkan bisnis berbasis syariah yang utuh. Apabila kesadaran tersebut sudah tumbuh dari awal, maka akan menjadi pondasi kuat terhadap bisnis yang dijalankan, yang pada akhirnya, tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dapat terwujud.
Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Tradisi Sistem Pantheng dalam Jual Beli Hewan di Pasar Sapen Wonosobo
Authors: Suciana Lufita
Published: November 2020

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan pertolongan satu sama lain. Dalam Islam, Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya, jual beli dilakukan di dalam pasar, namun ada pula jual beli yang dilakukan di luar pasar dengan cara menghadang pedagang sebelum sampai pasar. Hal tersebut sama halnya dengan jual beli dengan sistem pantheng yang dilakukan di pasar sapen Wonosobo. Jual beli hewan dengan sistem pantheng merupakan jual beli yang dilakukan diluar pasar dengan harga di bawah standar harga pasar dan kemudian menjual kembali ke dalam pasar dengan harga yang lebih tinggi. Penetapan harga dalam sistem pantheng juga dapat menganggu stabilitas harga dalam pasar, apabila praktik sistem pantheng dalam penetapan harga tidak sesuai dengan standar harga pasar.Jual beli dengan sistem pantheng pun sangat rawan terjadi penipuan, dimana jual beli secara Islam tidak diperbolehkan mengandung unsur gharar (penipuan).Dalam Islam pun tidak diperbolehkan pengambilan keuntungan secara berlebihan, karena hal tersebut berkaitan dengan larangan unsur riba.
Reksa Dana Syari’ah dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Sa`adah A`izzatus
Published: November 2020

Reksa Dana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank di Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equity dengan kapasitas sebesar $ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksa Dana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT. Danareksa Invesment Management, Reksa Dana syariah sebagai Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam akad antara pemodal sebagai milik harta dengan manajer investasi sebagai wakil ṣâhib al-mâl, maupun antara manajer investasi sebagai wakil ṣâhib al-mâl dengan pengguna investasi. Reksa Dana pada umumnya sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi. Lembaga keuangan Reksa Dana syariah di Indonesia menunjukkan nilai positif dalam perkembangannya. Hal ini ditandai adanya regulasi yang mendukung, target pasar yang besar, dan kompetisi yang sehat, sehingga perkembangan Reksa Dana syariah semakin meningkat. Reksa Dana syaraiah dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam.
Penyelesaian Pelanggran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Istrumen Hukum Internasional
Authors: Sujarwo Herman
Published: November 2020

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia karena kemanusiaanya. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan kejahatan yang berat terhadap hak asasi manusia. Adanya unsr serangan yang meluas dan sistematis menjadikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat seringkali menimbulkan korban yang banyak. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan menggunakan instrumen hukum internasional yang dilakukan oleh PBB terbukti telah berhasil menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Revitalisasi Prudential Principle Perbankan Syariah Melalui Manajemen Risiko
Authors: Hisan Moh. Syifa`ul , Solihah Rifqiyatus
Published: November 2020

Tulisan ini bertujuan untuk mengurai tentang urgensi manajemen risiko dalam mengimplementasikan prudential principle dalam perbankan syariah. Salah satu indikator yang dapat menjadi pedoman dalam manajemen risiko ialah melalui penilaian tingkat kesehatan bank. Standar yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank telah mengalami perubahan walaupun secara substansi masih relatif sama. Hanya saja untuk standar penilaian kesehatan yang dipakai saat ini lebih menekankan pada aspek risiko. Tulisan ini juga membahas tentang tujuan dari pada adanya manajemen risiko serta cakupan dari manajemen risiko tersebut. Sedangkan bagian akhir adalah tentang impelementasi manajemen risiko di perbankan syariah.
Aplikasi Pendekatan Kritis-Historis (Geschichte Des Qorans) Theodor Noldeke (1837-1930) Dalam Studi Al-Qur’an
Authors: Pratomo Hilmy
Published: November 2020

Al-Qur`an is a holy book that is tanawwu' al-wujûh (can be studied from varioussides). From here the Qur`an is opened to study with a variety approaches byinsider and outsider (orientalis). There are at least three tendencies of Orientaliststudies of the Qur`an, firstly, they want to show the influence of the Jewish andChristian traditions in the Qur`an, secondly, focusing on discussing the history andchronology of the Qur`an, thirdly, Orientalist studies that discuss certain themes inthe Qur`an. Based on the mapping results above, Theodor Noldeke entered the firstgroup. Noldeke examined the influence of Jewish and Christian traditions in theQur`an earlier considering that the Qur`an was coming down more recently. Inconducting his study Noldeke used a historical critical approach (historicalcriticism). The result was that Noldeke saw the Qur`anic influence from Jewish andChristian traditions. This can be seen from the stories in the Qur`an that resemblethe stories in the old testament, only the version of the Qur`an has been added fromthe original form. The stories taken from the new covenant are legend stories(usṭûriyah), such as the story of Mary and the birth of Jesus. According to Noldeke,other evidence of influence is also found in Basmalah utterances.
Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
Authors: Takhim Muhamad , Purwanto Hery
Published: November 2020

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan ruh dari sistem ekonomi Islam. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang akan dirancang dan dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi ini dapat diderivasikan berbagai misi dan tujuan ekonomi yang akan dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter,kebijakan fiskal, dan lainnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep dasar yakni filsafat Tuhan, manusia (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dengan metode literatur research dapat diketahui bahwa filsafat ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip yang menjadi ruh ekonomi Islam, yakni tauḣîd, maṣlaḣah, adil, akhlak, kebebasan dan tanggung jawab serta wasaṭiyah (keseimbangan). Prinsip tersebut berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan keyakinan, keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan bersama secara universal.
Kajian Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging: Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb
Authors: Chusmawati Siti
Published: November 2020

Illegal Logging di Indonesia akan kita temukan pada Undang-Undang kehutananyakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada Undang-Undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan Illegal Logging sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknya kejahatan yang akan terjadi terkait dengan kayu. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor: 14/PidSus/2014/PN.Wsb tentang illegal logging terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3)huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 42 Tahun 1999tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan.
Multiculturalism: Indonesianism Discourse and Interpretation
Authors: Junaedi Mahfudz
Published: November 2020

Multiculturalism has been a discourse and debate up until now, and has not been completed, particularly in the context of Indonesian-ness. Muslims see it is not monolithic but diverse, pluralistic Indonesian society split into two groups, those who reject multiculturalism and those who receive it. The group rejected the thought that the discourse and ideology of multiculturalism and its derivative, suchas democracy, human rights is a product of Western secular inconsistent with Islam. While the group received based on the ideas and basic pendangan that diversity asa fact and reality be natural and it is the will of God, even fighting stance within the framework of solidarity and equality in a beautiful building living systems and among fellow creatures of God. Both groups, ' an impressive glimpse the truth ofthe argument respectively. In this condition, the commentators also have diverse views in memahamai multiculturalism. This paper specifically explore multikuturalisme as a concept is still debated and discourse for Muslims; In the Al-Qur’an there are verses that support an impressive glimpse of the concept of multiculturalism and reject impression; The presence of the interpretation of the Al-Qur’an Indonesian context, such as Hamka and Quraish Shihab as an authoritative figure in the field of interpretation Indonesia, deserves to be a reference. Configuring a plural society or compound that has potential in the development of behavioral inclination conflict and disintegration among various groups, interethnic. In addition, there is a tendency of the presence of the integrative power as asource of social change dynamics and plurality of society, because most conflictsand violence in Indonesia 'religion' (interpretation of the sacred text) is consideredto be one of the factors that have contributed to the trigger. Religion and belief systems influence on the behavior and mindset of a person or people adherents, both positive and negative. Some theories, either grand theory, middle theory, and aplicative theory used as a knife analysis, including studies of sociological theory developed by Max Weber, that mindset, behavior, ethics and world view society is influenced by a belief system that believes. Thomas EO dea also argues that religionis not only contributing factor for the integration of society, but he also has thedivisive nature (disintegrative) as an initial cause of tension and conflict. The expected results, that the diversity of human identity, whatever it is, whether cultural, ethnic nationality and gender in view of the Quran is an equivalent, equal.
Korelasi Istiḣsân dan Maṣlaḣah Serta Penerapannya dalam Problematika Kontemporer
Authors: Hisan Moh. Syifa`ul
Published: November 2020

Dalam konteks tertentu, terkadang metode ijtihad yang selama ini umum dipakai dalam istinbat hukum memiliki korelasi dan bahkan saling menguatkan antara satu dengan yang lain, bukan berdiri secara parsial. Seperti yang terjadi antara istiḣsân dan maṣlaḣah yang dapat bertemu dalam satu titik. Tulisan ini berusaha mengawali pembahasan tentang klasifikasi istiḣsân beserta akar persoalan yang menyebabkan Imam Syafi’i akhirnya menolak terhadap keberadaan istiḣsân sebagai metode ijtihad. Berikutnya dibahas tentang konsep maṣlaḣah, baik maṣlaḣah yang dipandang sebagai metode maupun maṣlaḣah yang dipandang sebagai tujuan. Adapun pembahasan terakhir dari tulisan ini yakni membicarakan tentang adanya kolerasi antara istiḣsân dan maṣlaḣah dalam menjawab persoalan kontemporer.
Islamic Enterpreneurship sebagai Pondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari’ah
Authors: Khabib Ainun , Khanifa Nurma Khusna
Published: November 2020

Pada dasarnya mental enterpreneurship inheren dengan jiwa umat Islam. Firman Allah pun menganjurkan untuk menjalankan entrepreneurship dalam rangka mencari kesuksesan tersirat dalam QS. Al Jumu’ah Ayat 10. Dalam ayat tersebut terdapat dua kata kunci yaitu bertebaranlah dan carilah. Tidak heran dari semangat Islam tersebut bermunculan jiwa wirausaha dikalangan home industry. Penguatan home industry melalui program one village one product pengolahan carica. Carica bagian dari indikasi geografis yang dimiliki Kabupaten Wonosobo. Dari sinilah entrepreneurship hadir melalui konsep keIslaman dengan berbagai aturan yang dibingkai dalam hukum bisnis syari’ah. Artinya bahwa berbisnis mengembangkan home industry melalui jiwa enterpreneuship Islami yang mengacu pada aturan hukum-hukum Islam.
Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam
Authors: Sujarwo Herman
Published: November 2020

Perlindungan korban tindak pidana terorisme dalam hukum positif Indonesia belum banyak melindungi korban. perhatian negara dan masyarakat lebih banyak tertuju kepada pelaku sedangkan korban kurang mendapat perhatian. Berbagai kekurangan dalam perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme dapat menyerap dari nili-nilai perlindungan korban dalam hukum Islam.
Pandangan Islam Terhadap Seni Musik (Pergolakan Pemikiran Hukum Islam dan Tasawuf)
Authors: Sumarjoko Sumarjoko , Ulfa Hidayatun
Published: November 2020

Kesenian dalam filsafat hukum Islam (uṣûl fiqh) menduduki tingkat tersier(tahsîniyah). Secara khusus kesenian juga menjadi bagian objek keindahan dalam filsafat estetika. Keberadaan kesenian meskipun hanya tingkat penyempurna dikalangan fuqaha (ahli fiqh) tetapi bagi kaum sufi (ahli tasawuf) sangat berkaitan dengan nilai Ilahiah. Kesenian juga memiliki peran besar terhadap kemajuan budaya dan peradaban umat Islam. Al-Qur’an sebagai kalam Ilahi juga memiliki dimensi keindahan dan sumber inpirasi kesenian yang sangat representatif. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang mengungkapkan hal-hal keindahan. Meskipun demikian, ulama muslim berbeda pendapat tentang kesenian secara umum. Ulama yang paling terbuka (inklusif) terhadap kesenian mayoritas dari kalangan para filsuf dan sufi. Golongan ulama ini lebih memandang seni dari estetika yang terkandung dalam subtansi. Estetika merupakan bagian penting dari filsafat dan tasawuf. Sedangkan golongan ulama yang eksklusif dan sangat membatasi seni adalah kalangan ahlifiqh/hukum Islam (fuqaha). Ketegangan kedua golongan ulama ini disebabkan adanya prioritas antara legal formal dan subtansi. Fuqaha lebih mengutamakan legal formal berdasarkan nash atau teks al-Qur’an dan as-Sunnah, sedangkan Ulama sufi lebih memilih subtansi ajaran Islam secara umum.
Urgensi Penegasan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek
Authors: Setyorini Ika
Published: November 2020

Pancasila as a state ideology is the crystallization of cultural values, the religion of the Indonesian people. So that these values will accommodate all activities of life as a nation and state society. Like wise in scientific activities. In the development of Science Technology in Indonesia based on the five precepts in the Pancasila is a guide and guide and development of science and technology. So that it is hoped that through this paper it is hoped that Pancasila as the basis for the value of science and technology development can become normative guidelines for the development of science in Indonesia.
Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Authors: Misno BP Abdurrahman , Shadiq Ahmad Fajrin
Published: November 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang pada KPKNL Bogor, mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang di KPKNL Bogor, sehingga masyarakat muslim lebih mengetahui pelaksanaan lelang menurut Islam seperti apa. Lelang dalam Islam pada dasarnya bersifat mubah, selama dalam pelaksanaan lelang tersebut rukun dan syaratnya terpenuhi, serta tidak mengandung praktek najasy, ataupun tadlis, ada beberapa ulama yang mengharamkan praktek lelang, namun mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa praktek lelang ini dibolehkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dikelola oleh peneliti. Pelaksanaan Lelang KPKNL Bogor selama tahun 2016 telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, kemudian untuk menghindarkan lelang dari praktek najasy, maupun tadlis KPKNL Bogor menerapkan sistem uang jaminan dan juga nilai limit sebagai upaya-upaya untuk menghindari praktek najasy maupun tadlis, sehingga pelaksanaan Lelang KPKNL Bogor telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.
Wawasan Al-Qur’an Tentang Nasionalisme: Tafsir Tematik Dengan Term Ummah Konteks Ke-Indonesia-an
Authors: Hasan Alfian Miftah , Kamal Muhamad Ali Mustofa
Published: November 2020

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang terjadi saat ini, harus diakui bangsa Indonesia belum bisa lepas dari konflik dan problem-problem sosial. Kasus-kasus yang diterjadi dewasa ini erat kaitanya dengan nasionalisme, rasa nasionalisme tidak lagi tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia tentunya punya tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi. Al-Qur`an dengan menggunakan term ummah menggambarkan komunitas religius, sosial dan politik. Dengan memahami term ummah, diharapkan Islam dapat menampilkan secara posistif dankreatif ummah dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai nasionalisme tidaklah bertentangan dengan al-Qur`an, penggunaan term ummah dalam Al-Qur`an justru memperjelas nilai-nilai nasionalisme yang terdapat dalam Al-Qur`an. Seperti: ummah wahidah yang mengambarkan komunitas masyarakat yang sepakat pada elemen wilayah, agama,dan bahasa. Khyar ummah yang menunjukan umat Islam sebagai umat terbaik yang dibuktikan dengan kepedulian mereka terhadap masyarakat. Serta ummat wasathandiharapkan bisa menciptakan persatuan dan toleransi.
Rekonstruksi Uṣûl Fiqih Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan
Authors: Falah Syamsul
Published: November 2020

Krisis lingkungan global menjadi persoalan serius. Bumi terancam tidak ada satu bangsa/negara manapun yang luput dari dampak krisis. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu global yang meresahkan masyarakat dunia. kerusakan naturalis alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Padahal dalam konteks krisis lingkungan saat ini, fikih Ekologi menjadi sangat urgen. Melalui fikih Ekologi, perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa mencemari sungai, laut, menebang hutan sembarangan dan membunuh hewan terlindungi merupakan dosa besar yang harus ditanggung. Relasi Tuhan-manusia-alam ini selanjutnya akan menjadi basis ontologis-teologis bagi pengembangan paradigma fiqh al-bî`ah, dan selanjutnya fiqh al-bî`ah dibangun atas dasar hubungan komplementer antara manusia dan alamdi mana tidak ada pihak yang saling mendominasi satu atas yang lain. Melalui maqoshid syari’ah gagasan dari para ulama’ ini diharapkan menjadi dasar ikhtiyar pelestarian lingkungan.
Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad
Authors: Aksamawanti Aksamawanti
Published: November 2020

All activities in the aspect of muamalah requierd clear rules, gharar is one of the terms mu’amalah that must be avoided and prohibited in Islam beside usury and maysir. Gharar is an element that contains obscurity and disguises that can occurin the subject, shighat and covenant objects. Knowing the elements of gharar canhave very important uses in relation to the validity of a contract. The Gharar ban has the goal that no parties will commit to be harmed, because they do not get the irrights, and so that there is no dipute and hostility between them.
Maqâṣid Asy-Syarî’ah dalam Pemikiran Ibnu Taȋmiyah (661 H / 1263 M - 728 H / 1328 M)
Authors: Ma`rufi Anwar
Published: November 2020

Ibnu Taȋmiyah merupakan sosok ulama yang kontroversial dalam pemikiran hukum Islam, mulai dari pentingnya membela agama, model negara Islam, hingga hubungan antar agama. Kegigihannya dalam membela agama Islam, baik melalui pena maupun pedang sempat menghantarkannya ke dalam penjara. Melalui artikel ini, penulis hendak menggali pemikiran Ibnu Taimiyyah yang ada kaitannya dengan tema maqâṣid asy-syarî‘ah. Merujuk pada kitab-kitabnya yang terhimpun dalam Majmu’ah Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam Taqiy Ad-dîn Ahmad Bin Taȋmiyah Al-Harraniy, dengan metode penelitian library research, penulis menemukan bahwa Ibnu Taȋmiyah membagi maqâṣid asy-syarî‘ah menjadi tiga, yaitu pertama almaqṣûd al-a’ẓam yakni hifẓu ad-dîn, kedua al-maqâṣid al-asâsiyah yakni maqṣûd tahqîqi al-‘adl, hifẓu an-nafs, hifẓu an-nasl, hifẓu al-‘aql, dan hifẓu al-mâl, dan ketiga maqâṣid furû’iyah yakni menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia dan pemerataan kekayaan.
Keluarga Sakînah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga
Authors: Chamdi Mohammad Najich
Published: November 2020

Tuhan telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, berlainan bentuk dan sifat, agar masing-masing dapat saling membutuhkan, saling memerlukan, saling memberi dan menerima sehingga dapat hidup berkembang serta menambah keturunan selanjutnya. Menyatukan dua jenis manusia yang memiliki karakter berbeda, sifat berbeda, dan latar belakang yang berbeda pula sungguh tidaklah mudah. Karena menikah bukanlah untuk sehari atau seminggu saja, namun sekali untuk selamanya. Dengan dasar agama diharapkan akan terbina ketenangan lahir dan batin dalam pernikahan. Meskipun dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan muncul problema dalam sebuah keluarga Membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia, sejahtera, kokoh, harmonis, dan langgeng seringkali disebut dengan sakinah, mawaddah wa rohmah. Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, seharusnya tetap memperhatikan pada norma-norma yang bersumber dari ajaran agama maupun budaya dalam masyarakat. Tulisan ini mencoba mengulas bagaimana konsep keluarga sakinah dan apa saja problematika yang terjadi dalam sebuah rumah tangga
Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Purworejo: Studi Putusan Nomor: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr
Authors: Widiyanto Hari
Published: November 2020

This paper discusses the process of resolving inheritance disputes through the mediation process in the Purworejo religious court, in this paper the author aims to reveal the effectiveness of dispute resolution through the mediation process, this research uses an empirical juridical method and analysis of the results of the religious court judge's decision through a copy of the peace certificate number: 1081 /Pdt.G/2019/PA.Pwr.

The mediation step is an obligation for the judge to offer to the parties to the dispute, because mediation is expected to be an alternative non-legal litigation in order to reduce the pile of cases in religious courts and minimize the costs incurred by the disputing parties.

Mediation conducted by the purworejo religious court judges and advocates for legal counsel from the LBH Sakti office on inheritance disputes between the defendant and the plaintiff resulted in a peaceful decision by issuing a peace deed on Wednesday 5 February 2020 in an open session.
Improving the reviewing process in Ecology and Evolutionary Biology
Authors:   Warnell School of Forestry & Natural Resources, Univ. of Georgia, USA, Grossman G.
Published: November 2020

I discuss current issues in reviewing and editorial practices in ecology and evolutionary biology and suggest possible solutions for current problems. The reviewing crisis is unlikely to change unless steps are taken by journals to provide greater inclusiveness and incentives to reviewers. In addition, both journals and institutions should reduce their emphasis on publication numbers (least publishable units) and impact factors and focus instead on article synthesis and quality which will require longer publications. Academic and research institutions should consider reviewing manuscripts and editorial positions an important part of a researcher’s professional activities and reward them accordingly. Rewarding reviewers either monetarily or via other incentives such as free journal subscriptions may encourage participation in the reviewing process for both profit and non–profit journals. Reviewer performance will likely be improved by measures that increase inclusiveness, such as sending reviews and decision letters to reviewers. Journals may be able to evaluate the efficacy of their reviewing process by comparing citations of rejected but subsequently published papers with those published within the journal at similar times. Finally, constructive reviews: 1) identify important shortcomings and suggest solutions when possible, 2) distinguish trivial from non–trivial problems, and 3) include editor’s evaluations of the reviews including identification of trivial versus substantive comments (i.e., those that must be addressed).
An assessment of wetland nature reserves and the protection of China’s vertebrate diversity
Authors:   Qilu Univ. of Technology, Jinan, China, Sun R. , Zheng Y. ,   Chinese Academy of Science, Beijing, China, Lei T. ,   Beijing Forestry Univ., Beijing, China, Cui G. ,   Beijing Forestry Univ., Beijing, China
Published: November 2020

We assessed all 148 wetland nature reserves in China and the distribution of the four taxa of endemic and threatened terrestrial vertebrates, reptiles, amphibians, birds and mammals. Assessment of the wetland nature reserves was combined with the governmental list of the endemic and threatened vertebrates to identify the richness of the species. Species richness was scored as high, medium or low using a factor analysis method, and 31 wetland ecosystems were marked as high protection areas. The relationship between the threatened species and the endemic species in the reserves was also analyzed. We found that both richness patterns were similar. Based on the richness study, a nature reserve classification system with corresponding.
La tribu Insarini (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropteridae): tercera contribución a la organización supragenérica de los faneropterinos neotropicales
Authors:   Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, Cadena–Castañeda, O. J.
Published: November 2020

The tribe Insarini is delimited in this contribution to four genera: Arethaea, Brachyinsara, Insara and Psilinsara. A table to separate these genera is provided. The generic boundaries are not well delimited in this tribe. The genus Callinsara n. syn. is synonymized under Sictuna, which in in turn is moved to the group Plagiopleurae. The tribal boundaries of Insarini and Pycnopalpini are discussed.
THE EFECT OF CONFLICT MANAGEMENT STYLES ON EMPLOYEE PERFORMANCE AMONG LEBANESE INDUSTRIAL FIRMS
Authors: Aoun Malak , Mubarak Sukaina , Hasnan Norlena
Published: November 2020

This paper studies the effect of conflict management on employees’ performance among some industrial firms in Lebanon. First, conceptual framework was developed based on extensive literature review where conflict management styles and employee performance were discussed comprehensively in terms of definitions and related previous studies. Due to the lack of empirical studies in the Lebanese industrial sector, this empirical study was conducted to test the proposed research hypotheses. Thus, a quantitative approach was adopted through conducting an online survey among 93 employees from three different industrial organizations specialized in producing construction materials, plastics, and wood and metal furniture in Lebanon. The response rate was limited due to COVID-19 Pandemic, where only 63 employees responded. Data analysis was conducted through SPSS. Descriptive statistics were obtained and research hypotheses were tested using Pearson correlation and regression analysis. The results obtained showed that in general, conflict management has positive and significant effect on employees’ performance but to a weak extent. Particularly, only collaborative, compromising and accommodating styles had weak positive correlation with employee performance. Future surveys may involve more companies on a larger geographical scale, and include additional number of workers, for the purpose of attaining more reliable results.
Zatrzymane w archiwach. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu wobec tematyki żydowskiej na łamach czasopism katolickich (1945–1950)
Authors: Bożena Szaynok Bożena
Published: November 2020

W artykule zostało omówione stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec problematyki żydowskiej po drugiej wojnie światowej. Analiza dotyczyła zawartości wybranych tekstów opublikowanych w prasie katolickiej, które poddano cenzurze. Autorka przeanalizowała teksty zachowane przez urzędy cenzury oraz ogólny wydźwięk zamieszczanych w prasie katolickiej artykułów poświęconych tematyce żydowskiej. Ważną częścią prezentowanego tekstu jest także charakterystyka zagadnień żydowskich w prasie katolickiej, które były dostępne publicznie.
„Polecieć tam, gdzie nie ma getta, szopu…” Dziennik Rutki Laskier między nekroestetyką a nekropolityką
Authors: Tomczok Marta
Published: November 2020

W artykule opisuję zjawisko fałszywego obiektu historii w badaniach nad Zagładą, analizując przypadek trzech polskich wydań dziennika Rutki Laskier (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego z nich). Pokazuję, że fałszywy obiekt historii powstaje wskutek utraty materialnego/ϐizycznego kontaktu ze źródłem historycznym i próbuje zastąpić dokument; dlategowydania niektórych powieści stylizowanych na literaturę dokumentu osobistego chętnie naśladują stare teksty zarówno w sensie wizualnym (proponując czytelnikowi obcowanie z faksymile rękopisu, sepiowym kolorem papieru, pamiątkowymi zdjęciami), jak i merytorycznym (w powieści nie zawsze jej autor zaznacza, że jest ona fikcją). Na szkic składają się także: wskazanie najważniejszych błędów, które powstały przy przepisywaniu rękopisu przez wydawcę dziennika Laskier, analiza wizualności i materialności trzeciego wydania (wedle zasady „nie ma strony bez zdjęcia”) odnosząca je do reguł przyjętych dla edycji dzienników (szczególnie nastoletnich autorek) przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Żydowski Instytut Historyczny, omówienie pojęć nekroestetyki i nekropolityki, wywodzących się z nowej humanistyki, w kontekście praktyki popularyzowania dziennika, historii jego wywiezienia oraz zainteresowania jego autorką (a szczególnie jej wyglądem). W części dotyczącej wniosków zastanawiam się, dlaczego tego typu praktykom nie towarzyszy pogłębiona reϐleksja naukowa, a między opracowaniami naukowymi i popularnonaukowymi dziennika Laskier zachodzi wyraźna różnica ilościowa i jakościowa
Is Right-wing Populism a Phenomenon of Religious Dissent? The Cases of the Lega and the Rassemblement National
Authors: Ozzano Luca , Bolzonar Fabio
Published: November 2020

The current global political landscape is increasingly marked by the growth of right-wing populist parties. Although this party family has been the subject of a bourgeoning scholarship, the role played by religion in shaping its ideology is still an under-researched topic. Drawing on the qualitative context analysis of a large database of newspaper articles, electoral manifestos, and parties’ documents, this article studies the influence of religion on the political platforms of the Lega Nord (LN – recently rebranded just Lega) in Italy and the Front National (recently renamed Rassemblement National – RN) in France since the early 1980s. Our aim is twofold. Firstly, we would like to describe the role of religious values in the different political phases of the life of these parties. Secondly, we wish to assess whether and to which extent the appropriation of religion by these parties can be considered a phenomenon of religious dissent. Our analysis focuses on LGBT+ rights, a policy field that tends to bear the imprint of religion norms. Past studies have noted that right-wing populist parties support not only a nativist idea of citizenship, which prompts anti-immigrants and anti-Islamic stances, but also conservative interpretations of Christian values in terms of family issues and gender roles. In the last three decades, European right-wing populist parties have partly revised their positions on these issues. While some of them have strengthened or made only marginal changes to their religiously-inspired moral conservatism, others have shown new openings on gender equality and LGBT+ rights.
Finding the Right Islam for the Maldives: Political Transformation and State-Responses to Growing Religious Dissent
Authors: Waha La Toya
Published: November 2020

At the first glance, the Maldives appear not to be prone to religious conflict. The archipelago state comprises a religiously and ethnically homogenous society, the different islands have been subject to shared Islamic rule for centuries and even constitutionally religious homogeneity is granted by making every citizen a Muslim and religious diversity prevented by limiting naturalisation to a specific Muslim group. Yet, today allegations of a threat to Islam play a major role in political mobilisation, the Maldives are faced with Islamist violence, and Maldivians have joined the Islamic State and al Qaeda in disproportionally high numbers. The paper seeks to find an answer to the question of how the repression of dissent under the Gayoom regime and the expansion and rise of violent Islamism relate in the Maldivian context. Next to the theoretical model, the paper will provide an introduction to the Maldivian political culture and the reasons for changes therein. It will shed light on the emergence of three major Islamic streams in the Maldivian society, which stood opposed to one another by the late 1990s and early 2000s, and show how Gayoom’s state repression of dissent initiated an escalation process and furthered Islamist violent politics. The paper will argue that while state repression of dissent played a significant role in the repertoire selection of Islamic non-state agents, the introduction of fundamentalist Islamic interpretations through migration, educational exchange programmes and transnational actors have laid the ground for violence in the Maldives.
Secularism, Religion, and Identification beyond Binaries: The Transnational Alliances, Rapprochements, and Dissent of German Turks in Germany
Authors: Mutluer Nil
Published: November 2020

This article discusses the ways in which power-based socio-political shifts in Turkey during the AKP (Justice and Development Party) era transnationally influence the relations between and within the Muslim German Turkish communities and their organizations in Germany. Based on ethnographic field work, archival research and reflexive discourse analysis, this article takes DITIB (The Turkish Islamic Union of Religious Affairs) in Germany, which is the affiliate organization of Diyanet (The Presidency of Religious Organization) in Turkey, and analyses its relations with other German Turkish organizations such as Milli Görüş (The Islamic Community of National Vision) and the Gülen Movement in Germany. Such analysis reveals the dynamics of competition between secular and religious, as well as intra-religious, actors and how their members claim their religious and socio-political rights beyond binaries.
Launching the International Journal of Religion
Authors: Haynes Jeffrey , Ozturk Ahmet Erdi , Trinka Eric M.
Published: November 2020

The International Journal of Religion (IJOR) was founded to fill a gap: how and why ‘religion’ impacts on society and politics both within and between countries. It aims to be comprehensive and inter-disciplinary. Its fundamental goal is to investigate, via sound research questions and techniques, relationships that religion has with national and international politics, society, economics, sociology, history and humanity. It aims to be an authoritative academic journal of high quality, publishing research articles without discriminating against any specific religion, region or time period. By inviting scholars, researchers, thinkers and practitioners working on and interested in these issues, IJOR seeks to create an environment conducive to critical and independent debates. Moreover, it aims to create a mutual exchange of knowledge and dialogue between interested parties with different perspectives in order to generate a variety of sometimes contrasting conclusions. The International Journal of Religion (IJOR) is not restricted to a specific subject or field within the wide spectrum that is religion, but it does present a set of fundamental principles. It is committed, as a guiding philosophy, to embody an academic understanding of these issues, always refraining from hateful and discriminatory language.
Islam, Catholicism, and Religion-State Separation: An Essential or Historical Difference?
Authors: Kuru Ahmet
Published: November 2020

There exist severe restrictions over religious dissent in most Muslim-majority countries. This problem is associated with the alliance between religious and political authorities in these cases. I argue that the alliance between Islamic scholars (the ulema) and the state authorities was historically constructed, instead of being a characteristic of Islam. Hence, the essentialist idea that Islam inherently rejects religion-state separation, whereas Christianity endorses it, is misleading. Instead, this article shows that the ulema-state alliance in the Muslim world was constructed after the mid-eleventh century, as well as revealing that the church-state separation in Western Europe was also historically institutionalized during that period. Using comparative-historical methods, the article explains the political and socioeconomic backgrounds of these epochal transformations. It particularly focuses on the relations between religious, political, intellectual, and economic classes.
Customer discrimination in the fast food market: a web-based experiment on a Swedish university campus
Authors: Hammarstedt Mats , Ahmed Ali
Published: November 2020

This paper presents the results of a study that examined customer discrimination against fictitious male and female food truck owners with Arabic-sounding names on a Swedish university campus. In a web-based experiment, students (N = 1,406) were asked, in a market survey setting, whether they thought it was a good idea that a food truck was establishing on their campus and of their willingness to pay for a typical food truck meal. Four names—male and female Swedish-sounding names and male and female Arabic-sounding names—were randomly assigned to food trucks. We found no evidence of customer discrimination against food truck owners with Arabic-sounding names. Participants were slightly more positive to a food truck establishment run by a male with an Arabic-sounding name than a male with a Swedish-sounding name.
Hubungan Kompetensi Pedagogik dengan Kinerja Mengajar Guru di Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan
Authors: Rusminah Dedeh , Rahayu Tresna Dewi Ajeng
Published: November 2020

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan kompetensi pedagogi dengan kinerja mengajar guru PAUD di kecamatan japara kabupaten kuningan. Metode yang di gunakan adalah kuantitatif korelasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh yaitu 23 guru TK. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi pedagogik guru dengan kinerja mengajar guru tk di kecamatan japara kabupaten kuningan di buktikan dengan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05.kompetensi pedagogik guru di kecamatan japara kabupaten kuningan termasuk ke dalam kategori tinggi yaitu sebesar 56,52% yaitu13guru dari total sampel 23 guru. Kinerja mengajar guru di kecamatan Japara kabupaten kuningan termasuk ke dalam kategori tinggi yaitu sebesar 52,17% yaitu 12 guru dari total sampel 23.
Model Pembelajaran Kooperatif dengan Permainan Estafet untuk Morotik Kasar Anak Usia Dini
Authors: Fitriani Rohyana
Published: November 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dan mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif dengan permainan estafet bagi anak usia 5-6 tahun. Penelitian dan pengembangan mengacu pada langkah yang dikembangkan Borg & Gall. Desain pengembangan dikelompokkan menjadi 3 langkah, yaitu: (1) studi pendahuluan, (2) proses pengembangan, (3) uji coba dan finalisasi. Subjek uji coba lapangan awal  adalah 20 anak kelompok B TK ABA Karangmalang Yogyakarta. Subjek uji coba lapangan luas adalah 32  anak dari dua sekolah yaitu TK ABA Karangmalang dan TK Nasional Samirono. Subjek uji operasional berjumlah 33 anak TK Al-Falaah Batu Belek. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, lembar angket, dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan Percentage of Agreement dan Paired Samples Test dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil antara pretest dan postest setelah menggunakan pembelajaran kooperatif dengan permainan estafet dengan p < 0,05 yaitu nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar anak.