Akuntabilitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jember
Authors: Joko Mulyono  , Lukman Wijaya Baratha  , Elly Suhartini  , Jati Arifiyanti  
Published: January 2020

AbstractThe research entitled "Accountability for Disaster Management in Jember Regency", based on the high disaster risk index in Jember Regency. In 2013 there was a risk index of 229 and increased in 2016 to 255 (BNPB: 2016). In regular civillian, there are also minimal informations about risky and dangerous disaster. Disaster-managing in Jember is a reflection of the existence of local governments and social groups in their efforts to define their roles in their respective capacities. Along with the increasing strong role of social groups in articulating disaster-managing in Jember, the regional government seems to be taking a slow step to be able to keep up with the efforts of these social groups. The question is, how is the accountability of disaster risk reduction in Jember?, how are the strategies that weaken disaster-managing accountability? The purpose of this study is to describe and analyze disastermanaging accountability and its strategy. The theoretical review used is "public organization accountability" Elwood (1993) and strengthened by the theory of "structuration" of Giddens (2011). The research approach that the researcher used is qualitative, while the data collection technique is through participant observation, Focus Group Discussion (FGD), and interviews followed by qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study that disaster-managing is carried out through structural and cultural way. Structural forms are understood as organizational principles such as accountability. Disaster management accountability includes regulatory dimensions, processes, programs and policies. The principle of accountability in disaster management in Jember Regency is relatively inadequate. The cultural path is a strategy adopted by BPBD with other disaster management communities in disaster risk reduction activities. Cultural practices in disaster-maganing are more visible in agency expertise. The causes of the lack of optimal disaster-managing accountability is inadequate disaster management input and output factors.

 

Penelitian ini berlatar belakang dari tingginya indeks risiko bencana di Kabupaten Jember. Pada tahun 2013 terdapat indeks risikosebanyak 229 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 255 (BNPB: 2016). Sementara di tingkat masyarakat masih minim informasi mengenai bahaya dan risiko bencana. Pengelolaan bencana di Kabupaten Jember adalah refleksi tentang keberadaan pemerintah daerah dan kelompok sosial dalam upayanya mendefinisikan peran mereka sesuai kapasitasnya. Akan tetapi seiring dengan semakin menguatnya peran kelompok sosial dalam mengartikulasikan pengelolaan bencana di Jember, pemerintah daerah seakan mengambil langkah yang cukup lambat untuk dapat mengimbangi upaya kelompok sosial tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana akuntabilitas pengurangan risiko bencana di Kabupaten Jember?, bagaimana strategi dan faktor apa saja yang memperlemah akuntabilitas penanggulangan bencana? Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penanggulangan bencana serta strateginya. Tinjauan teori yang digunakan adalah “akuntabilitas organisasi publik” Elwood (1993) dan diperkuat dengan teori “strukturasi” Giddens (2011). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan teknik pengambilan data melalui observasi partisipan, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara serta teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan melalui jalan struktural dan kultural. Bentuk struktural dipahami sebagai bentuk-bentuk prinsip organisasi seperti akuntabilitas. Akuntabilitas penanggulangan bencana meliputi dimensi regulasi, proses, program, dan kebijakan. Prinsip akuntabilitas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Jember relatif kurang memadai. Jalan kultural sebagai strategi yang ditempuh BPBD bersama komunitas penanggulangan bencana lainnya dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Kultural dalam praktek penanggulangan bencana lebih nampak pada kepiawaian agensi. Penyebab kurang optimalnya akuntabilitas penanggulangan bencana adalah faktor input dan output penanggulangan bencana yang kurang memadai.