ANALSIS PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DALAM PELELANGAN HAK ATAS TANAH STUDI KASUS PT. BANK PANIN INDONESIA Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU SANGGAU
Authors: Chi Roynald Christian , Bangun Budi Hermawan , Alhadiansyah H. 
Published: November 2024

The implementation of parate execution in the auction of land and building rights is still far from expected. In fact, the execution at PT. Bank Panin-Sanggau Sub-Branch Office is quite difficult to do. One of the reasons is that there is a lawsuit filed by the debtor on the basis of the difference in the initial value of the land, so that the KPKNL itself cannot execute the guarantee object. This writing is the writing of socio-legal law using qualitative analysis. The data used in this writing is primary data (field research) which is the object of writing and is complemented by data obtained from laws and regulations and literature (liberary research) related to the author's writing. The results of writing there are obstacles faced by PT. Panin Bank-Sanggau Sub-Branch Office in carrying out the execution of mortgage rights. The obstacle is that there is an objection note and a lawsuit filed by the debtor in court to hinder the process of executing the mortgage rights so that credit disbursement becomes hampered. This causes the principle of fast, cheap and easy execution is not be implemented properly. There needs to be socialization to the community regarding credit by banking both the mechanism and its impact on the community so that there is an understanding in the community to settle obligations in paying credit to banks. In order to solve the problem of difficulty in finding buyers, KPKNL needs to socialize the mechanism for purchasing land and/or buildings through auctions. Pelaksanaan parate eksekusi pada pelelangan hak atas tanah dan bangunan masih jauh dari apa yang diharapkan. Pada kenyataanya, pelaksanaan eksekusi pada PT. Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Sanggau cukup sulit untuk dilakukan, salah satu alasan adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur atas dasar perbedaan nilai aprisial tanah, sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sendiri tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan karena adanya gugatan tersebut. Penulisan ini merupakan penulisan Hukum Sosio-legal dengan menggunakan Analisa kualitatif. Data yang digunakan didalam penulisan ini primer (field research) yang menjadi objek penulisan dan dilengkapi dengan data-data yang didapatkan dari Peraturan Perundang-Undangan dan literatur-litratur (liberary research) yang berhubungan dengan penulisan penulis. Hasil penulisan terdapat kendala yang dihadapi oleh PT Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Sanggau dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan. Kendalanya yaitu adanya nota keberatan sampai dengan gugatan ke pengadilan yang dilakukan oleh debitur dalam menghambat proses pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan sehingga pencairan kredit menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan asas eksekusi yang cepat murah dan mudah menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkreditan oleh perbankan baik mekanisme serta dampaknya bagi masyarakat sehingga adanya pemahaman didalam masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran kredit terhadap bank. Untuk menyelesaikan permasalahan sulitnya mencari pembeli, KPKNL perlu untuk mensosialisasikan mekanisme pembelian tanah dan atau bangunan melalui lelang. Kata Kunci: parate eksekusi, hak tanggungan, kredit macet, pelelangan