bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Investasi Publik pada Sektor Pertanian di Era Otonomi
Authors: Hutabarat Budiman
Published: October 2017

English
The paper aims to review the role of government and its policy instruments that enhance economic development and sectoral growth, especially those that relate to investments on infrastructural development such as irrigation and research and extension on agricultural commodities and sector. By appropriate identification of public investment needs and development of infrastructure that is required most by community and region, given its existing condition, agriculture can be pushed to develop forward. This in turn will move the economy further. Public investment on rural infrastructure, agricultural research, and public health and education are incentive factors that enable agriculture and non-agriculture to grow, by further generating employment opportunities, incomes and affordable food for the community. Research may have bias impacts on different group of the population The impact could be mitigated, however, if existing infrastructure services and rural institutions were bound to support research and development.

 

Indonesian
Tujuan makalah ini adalah menelaah peranan pemerintah dan instrumen kebijakannya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan perkembangan sektor-sektor ekonomi,terutama yang berkaitan dengan investasi pembangunan infrastruktur irigasi,penelitian dan penyuluhan yang diamati dalam komoditas dan sektor pertanian. Identifikasi kebutuhan investasi publik yang dilakukan dengan tepat dan pembangunan prasarana dan sarana yang sesuai dangan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan wilayah akan mendorong pembangunan pertanian. Dorongan ini pada gilirannya akan menggerakan perekonomian lebih cepat lagi. Investasi pemerintah dalam infrastruktur pedasaan,penelitian pertanian,kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan mendorong pertumbuhan pertanian dan nonpertanian,yang menyebabkan semakin meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan pangan yang lebih murah bagi penduduk. Penelitian mempunyai dampak yang berbeda bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Namun,apabila jasa infrastruktur dan kelembagaan pedesaan yang tersedia berjalan seiring mendukung penelitian dan pengembangan,dampak diskriminatif tersebut dapat dikurangi
Tinjauan Historis dan Perspektif Pengembangan Kelembagaan Irigasi di Era Otonomi Daerah
Authors: Saptana NFN , Hendiarto NFN , Sunarsih NFN , Sumaryanto NFN
Published: October 2017

English
The primer mover of agriculture development consist of four factors, which are natural resources, human resource, technology, and institution. It is predicted that improvement of both food production and farm income will be driven by the following pressure factors: (1) The implication of globalization and liberalization, as well as international community coersion on environmental aspects; (2) The more limited of government expenditure, (3) The increase of natural resources scarcity and its degradtion, and (4) The launching of autonomy and its implication on decentralization of development. Historically, natural resources management has been managed partially through centralistic and top-down style. Deal with water resources management, the approach affected malfunction of local institution, the out comes was ineficient irrigation. Irrigation should be managed simultaneously both on supply and demand side. Refer to empirical studies it was convenient that enhancement of demand side management will increase food production and farm income significantly. It is useful to review irrigation performance, especially focused on institutional aspects.

 

Indonesian
Ada empat faktor penggerak utama dalam pembangunan pertanian, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan kelembagaan. Upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani di hadapkan pada arus globalisasi ekonomi, pelestarian lingkungan, anggaran pembangunan yang terbatas, kelangkaan sumberdaya dan pelaksanaan otonomi daerah. Secara historis pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan sentralistik (top down) telah berdampak pada memudarnya kelembagaan lokal dan inefisiensi pengelolaan sumberdaya alam dan air. Secara teoritis, pengelolaan air irigasi yang efisien membutuhkan pendekatan simultan yakni dari penyediaan air(supply management) dan dari sisi pemanfaatan (demand management). Secara empiris, pendekatan dari sisi pemanfaatan masih sangat membutuhkan perbaikan mempunyai peluang yang besar untuk dapat memberikan  kontribusi yang nyata dalam peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan historis kelembagaan irigasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan irigasi, menarik benang merah yang merupakan simpul-simpul kritis dalam pengembangan kelembagaan irigasi, dan merumuskan pengembangan kelembagaan irigasi di era otonomi daerah.
Perubahan Paradigma Pendayagunaan Sumberdaya Air dan Implikasinya Terhadap Strategi Pengembangan Produksi Pangan
Authors: Sumaryanto NFN , Sudaryanto Tahlim
Published: October 2017

English
In line with population growth and economic development, available fresh water per capita decreases continously. Refer to the trend, sufficient renewable fresh water for the future will depend on the implementation of new paradigm in water resource development initiated by declaration of "Dublin Principle" in 1992. The new paradigm strongly emphasizes to perform four basic principals of water resource development namely human right, democratization, sustainability and efficiency at all levels simultaneously. In agriculture, utilization of irrigation water should be more efficient. In the same time, it is required to develop more small dams, to save more effective rainfall, to keep the existing reservoirs optimally, and to improve the function of rivers Especially for Indonesia, it is also recommended to develop food diversification. To pursue the need, consistent and interdisciplinary and inter-sector approach is absolutely required.

 

Indonesian
Jika kecenderungan seperti sekarang ini tetap berlangsung, di perkirakan dalam seperempat abad mendatang akan semakin banyak populasi di beberapa belahan bumi ini yang ketersediaan airnya kurang dari standard minimum yakni 500 m3/kapita/tahun. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan paradigma. Paradigma baru dalam pendayagunaan sumberdaya air dicanangkan sejak Dublin Principle dideklarasikan pada tahun1992. Intinya adalah bahwa pendayagunaan sumberdaya air harus taat asas pada empat  prinsip utama yakni hak asasi manusia, demokratisasi, pelestarian lingkungan dan efisiensi agar manfaat dapat di nikmati oleh semua pihak, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Perubahan paradigma ini mempunyai implikasi serius terhadap sektor pertanian. efisiensi penggunaan air irigasi harus di realisasikan. Pada saat yang sama pengembangan dam-dam mikro, peningkatan kapasitas pemanenan air hujan, pemeliharaan resevoir-resevoir yang telah di bangun, serta pemeliharaan dan perbaikan fungsi sungai harus di lakukan. Khususnya bagi Indonesia, selain langkah-langkah itu maka diversifikasi pangan harus dapat di wujudkan. Kesemuanya itu membutuhkan pendekatan interdisiplin dan lintas sektoral secara konsisten dari waktu ke waktu karena membutuhkan waktu yang panjang.
Faktor Agro Ekonomi dan Sosial yang mempengaruhi kualitas intensifikasi usahatani Padi Sawah
Authors: Suryana Achmad , Daud Lekir Amir , Irawan Bambang
Published: October 2017

Indonesian
Berbagai macam cara intensifikasi untuk meningkatkan produksi padi selah diterapkan. Pada MT 1980 secara besama-sama dilaksanakan usaha intensifikasi padi melalui Bimas dan Inmas (Inmum), Insus serta Opsus. Lebih jauh intensifikasi pada Insus dapat pula diklasifikasikan ke dalam Kelompok Tani (KT) Insus lomba dan KT Insus tidak lomba. Tentu dapat diharapkan produksi padi sebagai hasil dari berbagai macam intensifikasi ini akan berbeda-beda. Hasil telaahan di Klaten Jawa Tengah dan Tabanan Bali menunjukkan bahwa produksi dan pendapatan usahatani padi dengan Insus lebih tinggi dibandingkan dengan produksi dan pendapatan usahatani padi Inmum. Kejadian tersebut berlaku pula antara Insus lomba dan Insus biasa; Insus lomba lebih baik daripada Insus biasa. Perbedaan ini tidak nyata disebabkan oleh perbedaan dari penggunaan masukan ataupun biaya, tetapi lebih banyak disebabkan oleh baiknya penerapan Panca Usahatani dan dukungan aparat lembaga penunjang di desa. Telaahan ini memperlihatkan pula bahwa pengalaman petani berorganisasi dalam bentuk Subak di Bali lebih memperlancar dan menigkatkan kualitas pelaksanaan Insus.
Analisa Finansial Usahatani Pepaya Bangkok dan Tanaman Alternatif di Lahan Kering: Studi Kasus Empat Desa di Kabupaten Malang
Authors: Djauhari Achmad
Published: October 2017

Indonesian
Dengan adanya impor beberapa jenis buah-buahan, merupakan salah satu indikator bahwa kita belum dapat menghasilkan dengan baik, terutama masalah kualitas yang sesuai dengan selera konsumen. Oleh karenanya dalam usaha pengembangan tanaman buah-buahan dipandang perlu dilakukan penelitian sebagai suplemen terhadap penelitian teknis agronomis. Tulisan ini membahas kelayakan finansial usahatani tanaman pepaya bangkok apabila digantikan dengan beberapa tanaman alternatif. Sebagai tanaman alternatif adalah pola pergiliran tanaman setahun yang terdiri dari beberapa pola: (a) Pola, Jagung - jagung - kacang tanah (JJK) (b) Pola, Jagung - jagung - jagung (JJJ) dan (c) Pola, Jagung - kacang tanah - kacang tanah (JKK). Dengan menggunakan kriteria investasi BCR dan IRR, telah memberikan petunjuk yang mantap bahwa pengusahaan tanaman pepaya mampu memberikan tambahan penerimaan sampai 50 persen di atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan.
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Terhadap Produsen Melaui Provenue Gula
Authors: Sudana Wayan
Published: October 2017

English
Sugar is the main national staple food, and the respective industry received a lot of government's protection. One of the said protections was price policy for sugar price provenue dedicated for farmers and sugar factory. For the last two decade this policy was not beneficial for sugarcane farmers. The real price provenue received by the farmers doesn't improve the real income of sugarcane farming. Sugar farmer term of trade indicated decreasing purchasing power of sugarcane farmer. In the future, in addition to price and tariff policy, the key instrument to improve farmer income is agricultural technology for enhancing yield and farm efficiency.

 

Indonesian
Gula merupakan salah satu bahan pangan pokok dan industri ini mendapatkan banyak perlindungan dari pemerintah . Salah satu perlindungan yang diberikan adalah melalui kebijakan harga provenue gula bagi petani produsen dan pabrik gula. Selama dua dasa warsa, kebijakan tersebut didasarkan tidak menguntungkan petani produsen. Harga provenue riil yang diterima petani tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan usahatani tebu.Hasil analisis nilai tukar gula menunjukan hal yang sama. Kebijakan harga provenue tidak dapat meningkatkan daya beli petani. Kedepan, disamping kebijakan harga dan tarif, faktor kunci peningkatan pendapatan petani adalah ekonomi peningkatan produktifitas dan efisiensi usahatani
Prospek Pengembangan Pola Tanam dan Diversifikasi Tanaman Pangan di Indonesia
Authors: Rusastra I Wayan , Saliem Handewi Purwati , Supriyati NFN , Saptana NFN
Published: October 2017

English
Agricultural diversification policy has been developed since 1975 with the aim of strengthening food self-sufficiency program. This policy is followed up by research and development on cropping patterns in various agro-ecosystems with the target of providing know-how and locally specific technologies. In the future, it is necessary to evaluate potencies, impacts, constraints, and development prospect of the diversification program. Recommended cropping patterns in terms of higher production and income are not sustainable. Some required supporting policies are supply of seeds of secondary and vegetables crops, development program credit, labor-saving technology, coordinated supply of irrigation water, and extension improvement. At national level, it is necessary to develop physical infrastructure and agro-industry institution mainly for secondary and vegetable crops as the strategic precondition for agricultural diversification acceleration.

Indonesian
Kebijakan diversifikasi usahatani telah dikembangkan sejak tahun 1975 dalam rangka memantapkan program swasembada pangan. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan penelitian dan pengembangan pola tanam pada berbagai agroekosistem, dengan sasaran penyediaan teknologi tepat guna spesifik lokasi. Pengembangan diversifikasi ini perlu dievaluasi potensi, dampak, kendala dan prospek pengembangannya di masa depan. Potensi pola tanam rekomendasi dalam bentuk tingkat produksi dan pendapatan yang lebih tinggi dalam pengembangannya ternyata tidak berkelanjutan. Beberapa kebijakan pendukung yang diperlukan adalah penyediaan bibit palawija dan sayuran, kredit program pengembangan, teknologi hemat tenaga kerja, koordinasi penyediaan air irigasi, dan peningkatan kinerja penyuluhan. Pada tataran makro dibutuhkan pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan agroindustri (palawija dan sayuran) sebagai prakondisi strategis akselerasi diversifikasi pertanian.
Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani
Authors: Darwis Valeriana , Nurmanaf Ahmad Rozany
Published: October 2017

English
Various government policies on fertilizer distribution aim at improving distribution efficiency. However, fertilizer scarcity is commonly found and the farmers frequently get difficulty in purchasing the required fertilizer. Some cases indicate that fertilizer scarcity is due to abnormal distribution. The farmers have to buy fertilizer much more expensively mainly since fertilizer price subsidy was abolished. In general, fertilizer price is not the main factor determining fertilizer application rate. More determining factors in fertilizer application rate are agricultural product selling price, capital availability, and soil fertility.

Indonesian
Berbagai kebijakan distribusi pupuk yang dikeluarkan pemerintah selama ini secara umum bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam distribusi. Namun, pada kenyataannya masih dijumpai berbagai kasus terjadinya kelangkaan pupuk, dimana petani kesulitan mendapatkan pupuk pada saat membutuhkan. Dari beberapa kasus mengindikasikan bahwa kelangkaan pupuk terjadi akibat sistem distribusi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Akibat lainnya adalah  petani harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal, terlebih semenjak diberlakukannya kebijakan pengurangan dan penghapusan subsidi harga pupuk. Secara umum, harga pupuk bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat penggunaan pupuk pada petani. Faktor-faktor yang lebih menentukan adalah harga jual produk pertanian, kemampuan menyediakan modal, dan kesuburan lahan yang dimiliki petani.
Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian
Authors: Ashari NFN , Saptana NFN
Published: October 2017

English
One of the main problems in agricultural development is the weakness of capital support. The government have tried to overcome this problem by launching some credit programs for the agricultural sector. Many credit programs, those use fixed interest base, showed less satisfied result. In any cases even generate new problems such as the the greater farmer’s debt and also nonperformance credit. Based on that phenomena it is required the alternative financing schemes. Sharia scheme, can be choosen as the alternative financing model for supporting agricultural development.  Different to the conventional credit, the sharia scheme is free of interest, profit loss sharing equity principle, and profit sharing will be executed in the end of transaction. This paper aim at introducing the sharia financing model and its prospect to be implemented in agricultural sectors. The result of study indicate that sharia scheme is prospective to strengthen the capital of agricultural sector. To support implementation of sharia finance in agricultural sector, the crucial factors are political will of policy maker and also intensive socialization related to sharia principle finance to public authority and society.

Indonesian
Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Kredit program yang memakai sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan hal tersebut perlu dicari model pembiayaan alternatif, salah satu di antaranya adalah dengan skim syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini  bebas bunga, pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil  yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk menge-nalkan model pembiayaan syariah serta prospek implementasinya di sektor pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendu-kung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.
Prospek Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan
Authors: Saliem Handewi Purwati , Purwantini Tri Bastuti , Marisa Yuni
Published: October 2017

English
This paper aims to study the households’ activities diversification to support food security and poverty alleviation in Indonesia based on reviews of literatures and research results. The study shows that households’ activities diversification has a strategic prospect to support food security efforts and poverty alleviation. However, to apply the results we have to focus on: (1) At macro level, diversification developing efforts are directed toward policy on development model application focused on job creation and economic activities in rural areas, (2) In the era of regional autonomy, local governments’ roles are very strategic in policy implementation on job creation and economic activities through agro-industry development in rural areas based on local resources, (3) Various levels and factors affecting diversification require policy implementation on job creation and economic activities locally specific, (4) Policy on business development for lower and medium income groups facilitates their access to agricultural resources, while for higher income group the policy is to secure their investments in rural areas. Furthermore, policy on reduction of high-cost economy is urgently required.  

Indonesian
Tulisan ini bertujuan untuk menelaah diversifikasi usaha rumah tangga dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui review hasil-hasil penelitian dan studi pustaka. Hasil review menunjukkan bahwa diversifikasi usaha rumah tangga memiliki prospek strategis dalam mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.  Namun demikian dalam penerapannya perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) Secara makro upaya pengembangan diversifikasi  diarahkan pada penerapan kebijakan model pembangunan yang difokuskan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan, (2) Berkaitan dengan otonomi daerah, peran Pemerintah Daerah sangat strategis dalam operasional kebijakan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha melalui pengembangan agroindustri di pedesaan berbasis potensi wilayah setempat, (3) Adanya variasi tingkat dan faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga menuntut pentingnya penerapan kebijakan pengembangan perluasan kesempatan kerja dan peluang kerja yang bersifat lokal spesifik, (4)  Kebijakan pengembangan diversifikasi usaha bagi kelompok rumah tangga  dengan pendapatan rendah dan sedang diarahkan pada fasilitasi untuk akses terhadap sumberdaya pertanian, sedangkan bagi kelompok pendapatan tinggi dukungan kebijakan yang mampu mendorong keamanan dan kenyamanan berusaha bagi investor untuk melakukan investasi di pedesaan. Fasilitasi berupa kebijakan-kebijakan yang mampu menekan ekonomi biaya tinggi merupakan langkah yang perlu ditempuh.
Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional
Authors: Simatupang Pantjar
Published: October 2017

English
An effective and efficient national food security strategy and policy can only be formulated using an appropriate paradigm. Food security paradigm evolves as food security context changes and in line with development of scientific understanding of the issue. This paper discusses evaluation of the food security paradigm and their application in designing strategy and framework of food security policy in Indonesia. It is shown that the national food sufficiency-oriented policy belongs to the food availability approach which has been empirically proven can not assure household or individual food security. The more appropriate paradigm is the food entitlement approach. Based on this paradigm, national food security strategy and policy should be designed comprehensively that includes food availability, access and utilization dimensions, and risk mitigation related to the three dimensions in an integrated macro-micro scale.

Indonesian
Strategi kebijakan ketahanan pangan nasional yang efektif dan efisien hanya dapat dirumuskan bila didasarkan pada paradigma yang tepat. Paradigma ketahanan pangan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks permasalahan dan perkembangan pemahaman ilmiah. Tulisan ini menguraikan evolusi perkembangan paradigma ketahanan pangan dan penerapannya dalam perumusan strategi dan kerangka kerja kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Diungkapkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada swasembada pangan termasuk ketegori paradigma pendekatan pengadaan pangan (food availability approach) yang secara empiris terbukti tidak menjamin ketahanan pangan keluarga atau individu. Paradigma yang lebih sesuai ialah pendekatan perolehan pangan (food entitlement approach). Untuk itu perlu disusun kebijakan komprehensif yang mencakup dimensi pengadaan, akses dan penggunaan pangan serta mitigasi atas risiko ketiga dimensi tersebut dalam skala makro-mikro terpadu.
Perkembangan Pasar Kopi Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia
Authors: Kustiari Reni
Published: October 2017

English
The fast growing trend of world coffee production in the world creates an excess of its supply, encouraging a more intense of competition among the exporting countries.  This situation leads to a decreasing trend of fluctuate price of world coffee. The objective of this paper is to assess the world coffee market behavior in order to make an appropriate strategy and direction of coffee industry policies. Indonesia’s market share in traditional market tends to decrease, and therefore, it is necessary to diversify market destination and commodity composition, in addition to efforts to increase the export of processed coffee.

Indonesian
Pesatnya perkembangan produksi kopi dunia telah menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan kopi dunia sehingga mengakibatkan persaingan antar negara produsen menjadi semakin ketat dan pada akhirnya harga cenderung tertekan. Tulisan ini bertujuan mengkaji perkembangan pasar kopi dunia agar dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan komoditas kopi Indonesia. Pangsa pasar kopi Indonesia di pasar-pasar tradisional cenderung menurun, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya antara lain mendiversifikasi pasar tujuan dan produk kopi serta meningkatkan ekspor kopi olahan.
Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia
Authors: Sumaryanto NFN , Nurmanaf Ahmad Rozany
Published: October 2017

English
In line with climate change, it is predicted that risk and uncertainty of rice farming will be swelling up.  To cope with its negative effects, conventional approach using one or combination of strategy of production, marketing, financial, and informal credit might not be appropriate. Development of agricultural insurance specifically rice farming, is highly considered. This article is aimed at a review of some strategic aspects for developing the agricultural insurance, especially related to the basic prerequisites for designing the scheme. To get better understanding, its perspective with empirical condition of rice farming in Indonesia is enriched with lesson learned from other countries that here previously developed the agricultural insurance.

Indonesian
Seiring terjadinya perubahan iklim, diperkirakan risiko dan ketidakpastian dalam usahatani padi meningkat. Untuk mengatasi hal itu pendekatan konvensional melalui penerapan satu atau kombinasi strategi produksi, pemasaran, finansial, ataupun memanfaatkan kredit informal dikhawatirkan tidak memadai. Sistem proteksi melalui pengembangan asuransi pertanian sangat layak dipertimbangkan. Tinjauan ini ditujukan untuk membahas simpul-simpul strategis yang harus dicermati dalam pengembangan asuransi pertanian untuk usahatani padi. Bahasan difokuskan pada pilar-pilar pokok perancangan skim asuransi pertanian. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik, perspektifnya dengan kondisi empiris usahatani padi di Indonesia diperkaya dengan pengalaman dari negara-negara lain yang telah mengembangkan asuransi pertanian.
Ekonomi Padi di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif
Authors: Suryana Achmad , Kariyasa Ketut
Published: October 2017

English
Especially for Asian regions, rice is a strategic commodity because it is a staple food for most of the Asian people. In terms of agricultural land resources availability, several countries have become importers whereas the others exporters. The result of economic study in Asia shows that Cambodia and Thailand have a better agricultural land resource availability to provide rice for their people than the other countries in Asia. The rice farming system is able to give a better life to rice farmers in Malaysia, but it is unable yet to Indonesian rice farmers because of their very small landholding size, even though they have applied intensive technology.  Indonesian food autonomy (for rice) is better than that of several countries in Asia, such as Nepal, Japan, the Philippine and Malaysia.

Indonesian
Khususnya bagi kawasan Asia, beras merupakan komoditas strategis karena sebagian besar penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokok. Terkait dengan ketersediaan sumberdaya lahan pertanian untuk memproduksi beras, sebagian negara menjadi eksportir beras, sebagian lainnya masih harus impor. Hasil kajian komparatif ekonomi padi di Asia menunjukkan bahwa Kamboja dan Thailand memiliki daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan penduduknya paling baik. Malaysia mampu menjadikan usahatani padi memberikan kehidupan yang layak bagi petaninya, sementara usahatani padi di Indonesia belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi petani, karena rata-rata luas garapan petani padi di Indonesia sangat sempit, sekalipun teknologi produksi padi yang diterapkan  petani Indonesia sudah cukup intensif, dibawah China, Korea, Jepang, dan Vietnam. Tingkat kemandirian pangan beras Indonesia relatif lebih baik dibanding negara Nepal, Jepang, Filipina, dan Malaysia, namun masih lemah dibandingkan negara Asia lainnya.
Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian
Authors: Syahyuti NFN
Published: October 2017

English
Agricultural trade system in Indonesia, especially domestic market, is composed by nonformal relations among the actors. In imperfect market condition, social capital is fastly growing and become a backbone of the entire trade system. This paper is a study on social system of agricultural commodity market, its rules and the of the actors behind that system. The sources of information were gathered from a number of research reports on trade systems of several commodities and the actors who have specific roles in such systems.

Indonesian
Pasar perdagangan hasil pertanian di Indonesia, terutama berupa perdagangan dalam negeri,  sebagian besar dijalankan dalam bentuk relasi-relasi nonformal antar pelakunya. Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna (imperfect market), modal sosial tumbuh dengan subur dan menjadi tulang punggung yang menjalankan keseluruhan sistem perdagangan tersebut. Tulisan ini merupakan kajian sistem sosial perdagangan hasil pertanian, sebagai upaya memahami kondisi yang melatarbelakangi sistem perdagangan yang berjalan. Bahan tulisan berasal dari penelitian-penelitian berkenaan dengan perdagangan berbagai komoditas hasil pertanian beserta perilaku pedagang di dalamnya.
Karakteristik Petani dan Pemasaran Gula Aren di Banten
Authors: Rachman Benny
Published: October 2017

English
The Arenga pinnata palm trees do not only produce sap but also multipurpose products, such as edible fruits, building materials, fibers, and wax. Palm sugar agribusiness development copes with both technical and non technical constraint, e.g. low-skilled farmers, low yield, and less value added. To improve farmer’s capacity there are some steps to take, namely: (a) technical and management training, (b) provision of improved seed and processing unit equipments, (c) institutional and marketing empowerment, and (d) implementing better aren farming system. Furthermore, to increase farmer’s bargaining position it is essential to strengthen farmers’ groups through collective marketing system with farmers’ groups association, as well as farmers’ skill enhancement.

Indonesian
Aren, Arenga pinnata merupakan tanaman serbaguna yang tidak hanya menghasilkan nira tetapi juga buah aren, bahan bangunan, ijuk dan sapu. Pengembangan agribisnis gula aren di Banten masih menghadapi hambatan teknis dan non teknis, seperti rendahnya keterampilan petani, rendahnya hasil produksi dan nilai tambah. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah operasional yaitu : (a)  pelatihan teknis dan manajemen, (b) penyediaan bibit, sarana dan prasarana pengolahan, (c) penguatan kelembagaan dan pemasaran, dan (d) penerapan budidaya aren secara  sistematis. Untuk meningkatkan posisi tawar petani dapat ditempuh melalui pemberdayaan kelompok tani aren dengan mewujudkan sistem pemasaran secara kolektif dengan koperasi atau Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), disertai dengan peningkatan keterampilan petani.
Industri dan Perdagangan Gula di Indonesia: Pembelajaran dari Kebijakan Zaman Penjajahan – Sekarang
Authors: Wahyuni Sri , Supriyati NFN , Sinuraya Julia Forcina
Published: October 2017

English
Sugarcane industry and trade (SIT) in Indonesia is significantly influenced by the government policies. This paper reviewed SIT policies from colonial period up to now to obtain valuable lessons for future development of SIT.  Lessons learned include: (1) During the colonial era, the peak triumph was achieved through farmers’ sacrifice; (2) High financial support for research institutions to produce super varieties, such as POJ 2838 and 3016 with productivity as high as 18 ton/ha of crystal; (3) In the beginning of independence, Indonesia’s institutions and manpower were not exclusively ready to optimally develop SIT; (4) There were no comprehensive policies and several of the existing one were conflicting. Based on these lessons, a comprehensive policy issued by related institutions are strongly required for future development of SIT.

Indonesian
Industri dan Perdagangan Gula Indonesia sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mereview kebijakan IPG sejak zaman penjajahan sampai sekarang, untuk dijadikan pembelajaran dalam pengembangan IPG ke depan. Pembelajaran yang dapat dipetik antara lain: (1) Kejayaan gula pada zaman penjajahan dicapai dengan mengorbankan petani; (2) Dukungan dana yang kuat, sehingga lembaga penelitian mampu menghasilkan varietas ajaib POJ 2838 dan 3016 dengan produktivitas sebesar 18 ton hablur/ha; (3) Pada awal kemerdekaan, kelembagaan dan sumberdaya manusia Indonesia belum siap untuk mengembangkan pergulaan secara optimal; (4) Kebijakan kurang komprehensif dan kadang-kadang saling bertentangan. Berdasarkan pembelajaran ini, untuk pengembangan pergulaan ke depan diperlukan kebijakan yang komprehensif dari semua pihak yang terkait.
Keragaan usahatani, kendala dan prospek pengembangannya di wilayah Perum Otorita Jatiluhur
Authors: Erwidodo NFN
Published: October 2017

Indonesian
Dalam menyusun suatu rencana pengembangan pertanian wilayah seringkali sementara pihak terpukau oleh data-data agregat yang umumnya menyajikan gambaran yang menggembirakan. Data usahatani yang justru lebih menggambarkan kondisi sebenarnya malahan seringkali mereka lupakan. Berdasarkan data agregasi ini, wilayah Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang memang dikenal sebagai sentra produksi padi di Jawa Barat memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat, baik dalam perkembangan luas panen, produksi maupun produktivitas. Dari hasil pengumpulan data usahatani di beberapa desa di wilayah Jatiluhur ternyata mengungkapkan mengungkapkan gambaran yang cukup berbeda dari data agregasi tersebut. Ditinjau dari teknik budidaya, penggunaan input output yang dihasilkan ternyata masih beragam dan tergolong masih rendah keragaannya. Disamping itu terungkap pula berbagai kendala berproduksi dan lemahnya sistem penunjang yang langsung dirasakan oleh petani. Berdasarkan data-data ini dan informasi kualitatif lainnya, diajukan beberapa alternatif pengembangan usahatani, baik di wilayah hulu maupun hilir dari Jatiluhur, yang sekaligus dikaitkan dengan usaha untuk mempertahankan kelangsungan fungsi waduk dan sarana irigasi yang ada. Terbatasnya informasi kualitatif yang berhasil dikumpulkan menyebabkan sulitnya menginterpretasikan data-data kuantitatif, terutama dalam mengungkapkan penyebab dari berbagai perbedaan keragaan usahatani antar wilayah maupun antar desa contoh.
Perkembangan dan variasi harga daging dan telur pada berbagai kota besar di Indonesia
Authors: Sayuti Rosmijati
Published: October 2017

Indonesian
Penerapan secara luas teknologi maju dalam bidang peternakan telah menimbulkan masalah lain seperti terjadinya variasi dan fluktuasi harga hasil ternak yang akibatnya sangat dirasakan baik oleh peternak maupun oleh konsumen. Suatu penelitian yang bersifat deskriftif telah dilakukan untuk melihat perkembangan harga sebagai indikator perkembangan permintaan dan penawaran selama lima tahun pada beberapa kota di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kota Jakarta cenderung merupakan basis tingkat harga daging di pulau Jawa dan Bali, tetapi belum untuk harga telur. Perkembangan harga daging pada kurun penelitian ternyata relatif stabil sedangkan harga telur sekalipun berkembang baik, tetapi mengalami fluktuasi bulanan.
Perubahan distribusi luas garapan dan pendapatan di daerah kantung produksi padi
Authors: Hadi Prajogo Utomo
Published: October 2017

Indonesian
"Gini Concentration Ratio" merupakan alat analisa yang lazim digunakan oleh banyak orang untuk mengukur penyebaran/distribusi pendapatan agregat masyarakat. Tulisan ini ingin menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana perubahan distribusi luas pengusahaan (garapan) sawah dan pendapatan selam 5 tahun, 1981 versus 1976. Hasil penelitian yang patut dicatat :(1) telah terjadi kenaikan ketimpangan luas garapan sawah cukup tajam di seluruh desa contoh, )2) sebanyak 7 deswa diantara 8 desa contoh juga telah mengalami kenaikan ketimpangan pendapatan tetapi tidak setajam pada luas garapan sawah dan (3) kenaikan ketimpangan itu terjadi baik di desa yang pendapatan nyata per kapitanya naik maupun yang turun.
Distribusi pemilikan dan pengusahaan tanah di Sumatera barat
Authors: Nasution Aladin
Published: October 2017

There is no abstract available from the publish and or printed article
Pemilikan dan pengusahaan lahan pertanian di pedesaan Indonesia
Authors: Yusdja Yusmichad
Published: October 2017

There is no abstract available from the publish and or printed article
Latar belakang dan metodologi penelitian Patanas
Authors: Yusdja Yusmichad
Published: October 2017

There is no abstract available from the publish and or printed article
Potensi lahan pertanian bagi pengembangan palawija di Lampung
Authors: Rachmat Muchjidin
Published: October 2017

Indonesian
Tulisan ini melihat potensi lahan, pengusahaan dan kendala pengembangan palawija di propinsi Lampung. Potensi lahan bagi pengembangan palawija di propinsi Lampung cukup besar berupa lahan kering dan lahan sawah. Pengusahaan palawija sebagian besar (91,08 persen) masih dilakukan pada lahan kering, sedangkan peranan lahan sawah baru 8,92 persen. Dari potensi lahan sawah yang tersedia, baru 7,14 persen yang dimanfaatkan bagi pengusahaan palawija melalui usaha diversifikasi. Pengalaman petani dan aparat penyuluh tentang budidaya palawija lahan sawah masih rendah. Hambatan teknis yang menonjol adalah tentang pengelolaan irigasi - drainase pertanaman palawija tersebut.
Upaya Meningkatkan Bagian Pasar Karet Alam Indonesia di Jepang
Authors: Situmorang Jefferson , Suprihatini Rohayati
Published: October 2017

Indonesian
Akhir-akhir ini industri ban di USA sedang mengalami goncangan akibat masuknya ban-ban impor. Oleh karena itu diperlukan usaha mendiversifikasikan pasar karet alam Indonesia disamping tetap mempertahankan posisinya di USA. Salahsatu negara yang memiliki potensi pasar karet alam yang cukup cerah adalah Jepang. Dengan mempertimbangkan keinginan konsumsen Jepang dan daya saing dari pemasok-pemasok lainnya terutama Thailand, diciptakan suatu strategi pemasaran untuk meningkatkan bagian pasar karet alam Indonesia di Jepang yang mencakup strategi produksi, strategi harga, strategi promosi dan pelayanan.
Sistem pemasaran dan kredit informal pada nelayan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
Authors: Mintoro Abunawan
Published: October 2017

Indonesian
Sebagai suatu lembaga sosial hubungan tauke (pemilik modal) dan nelayan di kabupaten Langkat hidup dan berkembang secara mantap. Lembaga ini mampu menjangkau sampai tempat-tempat terpencil dan dapat berperanan memasarkan ikan, menarik modal dari luar desa (dari Medan), memberi kredit usaha penangkapan maupun biaya hidup kepada nelayan, dan secara tidak sengaja membentuk kelompok nelayan "agri business". Dalam kelompok tersebut nelayan diharuskan menjual ikan hasil tangkapannya lebih murah kira-kira 10-30 persen dari harga di luar (bebas). Dalam perkembangannya hubungan tauke-nelayan konvensional disaingi dengan munculnya pedagang ikan yang membeli di laut dengan menawarkan harga lebih baik. Gejala tersebut muncul kurang lebih 10 tahun yang lalu. Keadaan tersebut menguntungkan nelayan karena dapat mendorong peranan tauke sebagai "penguasa" menjadi "manager". Hal tersebut terutama terjadi di daerah pemukiman yang relatif terbuka (mudah transportasinya). Sebagai masukan dalam pembinaan nelayan (tauke + nelayan) kelompok tersebut dapat dijadikan kelompok independent dalam wadah KUD yang berasaskan keanekaragaman yang tidak sentral, dimana swadaya dan swadana menjadi tatakerja kelompok.
Kendala kelembagaan dalam sistem produksi kapas di Sulawesi Selatan
Authors: Pakpahan Agus
Published: October 2017

Indonesian
Tulisan ini ditujukan untuk memperoleh pengetahuan tentang permasalahan dalam usahatani kapas terutama dalam kaitannya dengan unsur kelembagaan. Data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan petani dan pihak lain yang terkait menunjukkan bahwa fluktuasi hasil kapas per hektar di Sulawesi Selatan disebabkan (terutama) oleh serangan hama Heliothis sp. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kapas bukan hanya diperlukan perbaikan teknologi produksi termasuk teknik pengendalian hama, melainkan juga diperlukan pengetahuan mengenai organisasi usaha kapas yang efektif. Penelitian lanjutan untuk perbaikan organisasi usaha kapas (koordinasi mikro-makro dan makro-makro) perlu dilakukan.
Peranan Wanita tani dalam penentuan alokasi penggunaan pendapatan keluarga tani di NTT, NTB dan Jawa Timur
Authors: Hastuti Endang Lestari
Published: October 2017

Indonesian
Desa-desa yang merupakan daerah tadah hujan dan sering mengalami krisis pangan merupakan lokasi penelitian yang dilakukan selama satu tahun mengenai ketahanan pangan (materi yang disampaikan dalam makalah merupakan sebagian dari padanya). Penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung disamping penggunaan daftar pertanyaan, dengan rumahtangga sebagian unit analisa. Tujuan tulisan dalam makalah ini adalah untuk mengungkapkan sampai sejauhmana sebenarnya peranan wanita (yang berumur lebih dari 10 tahun) baik di dalam kegiatan pertanian maupun non-pertanian dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup rumahtangganya. Pola tanam, teknologi dan ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap alokasi tenaga kerja wanita. Curahan jam kerja wanita telah cukup tinggi bahkan melampaui standar kerja dari BPS (35 jam/minggu), terlebih-lebih untuk daerah yang jauh dari kota. Wanita cukup berperan aktif dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, baik dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. Bahkan di pedesaan Jawa Timur peranannya sama dengan pria. Dengan demikian wanita memerlukan pendidikan praktis bukan hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan kodrat wanita, tetapi juga pada kegiatan yang langsung menghasilkan pendapatan. Lembaga-lembaga non formal yang ada, dapat dijadikan wadah penyuluhan karena dapat lebih menjangkau mereka, seperti pengajian, arisan dan tetua desa. Inovasi teknologi tepat guna untuk sektor rumahtangga perlu dipertimbangkan untuk dirumuskan sebagai kesatuan paket program pembangunan, guna meningkatkan partisipasi wanita di luar bidang ke rumahtanggaan.
Dampak Teknologi dan kebudayaan terhadap Peranan Wanita dalam kegiatan usahatani (studi kasus di Pedesaan Jawa Barat dan Sumatera Barat)
Authors: Hastuti Endang Lestari , Irawan Bambang
Published: October 2017

Indonesian
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi dan kebudayaan terhadap peranan wanita dalam berbagai kegiatan produktif, terutama dalam kegiatan usahatani padi. Data-data yang digunakan adalah data penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) Jawa Barat tahun 1983 dan Sumatera barat 1987. Peranan wanita diukur berdasarkan besarnya curahan jam kerja dan tingkat partisipasi pada masing-masing kegiatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa di daerah dengan teknologi (dalam hal ini fasilitas irigasi) lebih baik, ternyata dapat meningkatkan peranan wanita dan sekaligus pendapatannya. Ternyata pula bahwa "adat Minangkabau" yang menempatkan wanita pada status yang cukup tinggi atas "hak pemilikan tanah" memperluas kesempatan kerja wanita dalam pasar tenaga kerja pada kegiatan usahatani padi. Wanita desa mempunyai peranan cukup besar hampir pada semua kegiatan usahatani mulai dari persiapan sampai dengan pasca panen, maupun dalam pengambilan keputusan. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap peranan wanita dalam kegiatan produktif, namun faktor pendapatan paling dominan. Ternyata tidak ada pemisahan yang tegas mengenai peran wanita seperti yang ada dalam "norma" bahwa tugas wanita adalah mengurus rumah tangga; karena kenyataannya wanita juga mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan produktif yang langsung menghasilkan pendapatan, terlebih-lebih dari lapiran kurang mampu. Oleh karena itu perlu diciptakan "keserasian sosial" di dalam menciptakan teknologi baru atau kebijaksanaan untuk meningkatkan peran wanita sebagai sumberdaya bagi negara yang sedang membangun.
Kombinasi tingkat penggunaan masukan yang memaksimumkan keuntungan usahatani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
Authors: Purwoto Adreng , Rachmat Muchjidin
Published: October 2017

Indonesian
Tulisan ini melihat tingkat penggunaan masukan dalam usahatani bawang merah di desa Larangan Kabupaten Brebes MT 1987. Hasil analisa menunjukkan tingkat penggunaan masukan ditingkat petani belum merupakan kombinasi optimal yang memberikan tingkat keuntungan maksimum. Untuk memperoleh tingkat keluaran/produksi bawang merah sebesar 5834,64 kg atau senilai Rp 1828,9 ribu, pada kondisi keuntungan masksimum, maka penggunaan pupuk kimia harus dikurangi dari 817,9 kg menjadi 719,5 kg, bibit dari 744,1 kg menjadi 650,7 kg, tenaga kerja dari 3616,6 jam kerja menjadi 3090,9 jam kerja dan pengeluaran obat dari Rp 170,8 ribu menjadi Rp 156,8 ribu. Alokasi optimal tersebut telah menurunkan biaya produksi per hektar atau meningkatkan pendapatan usahatani sebesar Rp 175 ribu per hektar.
Prospek konsumsi cengkeh di Indonesia
Authors: Sayaka Bambang , Rachman Benny
Published: October 2017

Indonesian
Prospek cengkeh agaknya semakin tidak menentu sebagai akibat menurunnya harga cengkeh yang berkepanjangan serta tata niaga yang kurang sehat dalam mempertahankan harga dasar. Untuk memacu produktivitas cengkeh, salahsatu kebijakan yang cukup penting adalah masalah harga saprodi maupun harga cengkeh. Hal ini dapat ditempuh dengan menaikkan dana penyangga pemerintah dari Rp 62 milyar menjadi Rp 614 milyar serta menyempurnakan Keppres 8/80 tentang tataniaga cengkeh. Besarnya dana penyangga ini didasarkan pada hasil produksi serta harga per kg yang layak diterima petani. Untuk mengimbangi konsumen yang semakin monopsoni sebaiknya petani membentuk asosiasi agar posisi penawarannya menjadi lebih kuat atau membentuk badan penyangga cengkeh.
Kesempatan kerja dan prospek ketenagakerjaan dalam pengembangan tebu di Jawa
Authors: Rachmat Muchjidin
Published: October 2017

Indonesian
Tulisan ini melihat keragaan situasi ketenagakerjaan di pedesaan dikaitkan dengan aktivitas budidaya dan pengembangan tebu di Jawa. Data dasar kajian berasal dari Studi Panel TRI di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan walaupun kesempatan kerja di pertanian menonjol, aktivitas di luar pertanian telah berkembang. Perkembangan tersebut di daerah tebu sejalan dengan sejarah pengenalan tebu di daerah tersebut. Terjadinya transformasi tenaga kerja dari pertanian ke non pertanian telah membawa masalah dalam ketersediaan tenaga kerja di pertanian (usahatani) sehingga mempengaruhi aktivitas budidaya tebu. Dengan demikian cara budidaya Reynoso yang saat ini masih merupakan standar budidaya tebu (lahan beririgasi) perlu dimodifikasi sejalan dengan perkembangan ketersediaan tenaga kerja mendatang. Penerapan mekanisasi dalam budidaya tebu sawah sudah selayaknya mendapat perhatian lebih. Dalam kaitan ini pabrik gula dapat berperan dalam menstimulir tumbuhnya mekanisasi di usahatani tebu. Pemakaian alat mekanis pada tebu disamping padi (pangan) yang selama ini berkembang akan lebih merangsang tumbuhnya mekanisasi di pedesaan. Dan berkembangnya mekanisasi pertanian di pedesaan tersebut akan berdampak ganda disamping mengatasi masalah ketenagakerjaan, juga akan menarik kembali minat teanga kerja yang lebih berkualitas di sektor pertanian serta menumbuhkan aktivitas sektor penunjangnya. Untuk mendukung perkembangan mekanisasi di tebu tersebut masih diperlukan dukungan aktivitas penelitian kearah tersebut terutama dalam penciptaan teknologi seperti rancang bangun alat mekanis, temuan varitas dan teknologi budidaya yang mendukung pemakaian alat mekanis.
Keterkaitan jenis sumberdaya lahan dengan besar dan jenis pengeluaran rumah tangga di pedesaan Lampung
Authors: Nasution Aladin
Published: October 2017

Indonesian
Secara umum tingkat pendapatan dapat mempengaruhi pola konsumsi suatu rumahtangga. Pada tingkat tertentu, yakni apabila kebutuhan pokok telah terpenuhi, maka pola konsumsi akan bergeser kepada barang-barang sekunder. Mengingat semakin meningkatnya pendapatan masyarakat di pedesaan, timbul kekhawatiran akan terjadinya pergeseran pola pikir kearah negatif, seperti timbulnya sifat boros masyarakat pada barang-barang yang tidak produktif. Bertitik tolak dari permasalahan diatas tulisan ini melihat keterkaitan jenis sumberdaya lahan dengan besar dan jenis pengeluaran rumahtangga, baik setelah kebutuhan pokoknya terlampaui.