Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Authors: Muhammad Akbar  , Chepi Ali Firman Z  
Published: March 2022

Abstract. The crime of corruption in Indonesia has become increasingly widespread among thepeople. Law NUMBER 12/1995 explains that prisoners must receive the same treatment but with theestablishment of PP. 99 of 2012 granting remissions to convicts in corruption cases and otherextraordinary crime cases has additional requirements compared to general criminal convicts. Theestablishment of this PP has tightened certain conditions and criteria in granting remissions, thecontents of which must obtain a letter that convicts have collaborated with law enforcement (justicecollaborators) to help dismantle criminal cases committed during investigation. getting difficult.Therefore, the problems studied are directed at identifying the following problems: (1) What are theconsequences of punishment for corruption convicts from the application of granting remissions tocorruption convicts on the principles of non-discrimination and equality before the law; (2) How tofulfill the principle of non-discrimination and equality in the law towards granting remissions forcorruption convicts. Methods This research uses normative juridical research. The researchspecification uses descriptive analysis. Library study data collection techniques, carried out bycollecting secondary data. As well as the analytical method using normative qualitative to connectrelated regulations and legal principles. The result of this research is PP No. 99 of 2012 has tightened,the form of tightening the granting of this remission, is contained in the terms and procedures forgranting it, in which the condition is a willingness to cooperate with law enforcement to dismantle thecriminal case he committed. In article 1 and article 14 which states that one of the rights of prisonersis to get the right to reduce their criminal period, then this should be given to prisoners withoutdiscrimination because prisoners are human beings who have the same rights in the eyes of the lawand the government, including those convicted of corruption cases so that the system punishment inIndonesia is in accordance with the due process of law and does not conflict with human rights.

Abstrak. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. UUNOMOR 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa narapidana harus mendapatkan perlakuan yang samanamun dengan dibentuknya PP No. 99 Tahun 2012 pemberian remisi untuk napi kasus korupsi dankasus extraordinary crime lainnya memiliki persyaratan tambahan dibandingkan napi pidana umum.Dibentuknya PP ini telah melakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria tertentu dalam pemberianremisi yang isi dari PP tersebut harus mendapatkan surat bahwa narapidana telah bekerjasama denganpenegak hukum (justice collaborator) untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yangdilakukannya pada saat penyidikan.. Sedangkan prosedur pemberiannya, semakin sulit. Oleh karenaitu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Apa akibatkukum terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asasnon diskriminasi dan persamaan dimuka hukum; (2) Bagaimana pemenuhan asas non diskriminasidan persamaan di dalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi. Metode Penelitian inimenggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis.Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder.Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan peraturan-peraturanmaupun asas-asas hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah PP No. 99 Tahun 2012 telahmelakukan pengetatan, bentuk dari pengetatan pemberian remisi ini, terdapat dalam syarat maupunprosedur pemberiannya, yang mana syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerjasama denganpenegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pasal 1 danpasal 14 yang menyatakan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak pengurangan masapidana, maka hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi karenanarapidana adalah manusia yang memiliki hak yang sama dimata hukum dan pemerintah, termasukpara terpidana kasus korupsi sehingga sistem pemidanaan di indonesia telah sesuai dengan dueprocces of law dan tidak bertentangan dengan Hak asasi Manusia