bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pemanfaatan Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung
Authors: Widjaya Nyoman Andi , Sugiartha I Nyoman Gede , Sudibya Diah Gayatri
Published: October 2021

Tanah bisa menjadi keinginan manusia yang sangat mendasar. hubungan antara manusia dengan tanah dapat berupa hubungan ilmu gaib non sekuler yang sedikit banyak mengandung bagian-bagian kekuatan gaib (mistis) sebagai perwujudan manusia dan alam sekitarnya. Teknik inkuiri dikendalikan oleh radio dengan teknik pengumpulan pengetahuan melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang berkompeten teori viktimisasi receptie, receptio dalam teori yang rumit dalam konstruksi negara hukum untuk melihat fenomena kekinian dalam tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan Gelgel Desa Purba, Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Tanah Pekarangan Desa di dalam Desa Purba Gelgel disewakan secara bebas oleh warga Desa Gelgel Pakraman kepada pihak yang berbeda. Sanksi Adat Krama Desa Purba Gelgel yang tidak sejalan dengan Hak dan Kewajiban Penguasaan Tanah Desa di dalam Desa Purba Gelgel, sesuai dengan awig – awig Desa Purba Gelgel. diharapkan warga dapat waspada dan mengikuti apa yang telah dipersatukan masyarakat Banjar Adat.
Hak Eksekutorial Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Benda Jaminan Hak Tanggungan yang Berkedudukan di Luar Wilayah Desa Adat
Authors: Gunawan I Putu Yoga Eka Putra , Budiartha I Nyoman Putu , Ujianti Ni Made Puspasutari
Published: October 2021

LPD adalah suatu badan perniagaan yang dipunyai oleh Desa Adat yang bertempat pada daerah wewidangan Desa Adat. Selanjutnya akan dibahas permasalahan: (1) Bagaimana Pengaturan Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Lembaga Keuangan Desa Adat di Bali, (2) Bagaimana Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Benda Jaminan Hak Tanggungan Yang Berkedudukan di Luar Desa Adat. Metode penelitian adalah normatif dan Jenis pendekatan Masalah ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder meliputi bentuk tulisan ilmiah tentang hukum. Teknik Pengumpulan Bahan hukum melalui teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis Bahan Hukum melalui teknik deskripsi, interpretasi dan argumentasi. Dan kesimpulan dari skripsi adalah sah sesuai aturan Pasal 5 ayat (1) Pergub No. 44/2017 serta pada UU No. 4/1996 memberikan keabsahan eksekutorial Lembaga Perkreditan Desa yang memberikan hak pada pihak kreditor guna melaksanakan pelelangan dalam rangka menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan diri sendiri.
Karakteristik Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanah
Authors: Bagaskara I Gusti Bagus Andika , Wijaya I Ketut Kasta Arya , Suryani Luh Putu
Published: October 2021

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemerintah mewajibkan seluruh pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya kepada instansi yang berwenang, namun di dalam masyarakat masih ada tanah-tanah yang belum terdaftar ada fenomena ini, maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah maka tanah yang belum terdaftar wajib didaftarkan. Dari aspek resiko hukum dan procedural akan berbeda dengan tanah-tanah yang sudah terdaftar jika dilakukan peralihan hak atas tanah. Ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut 1. Bagaimanakah karakteristik perjanjian jual beli yang tanahnya belum terdaftar ? 2. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap perjanjian jual beli hak atas tanah yang belum terdaftar ? dalam penulisan skripsi ini mempergunakan penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif memerlukan bahan-bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa segi resiko hukum lebih rawan terjadi dibandingkan dengan tanah yang sudah terdaftar, kemudian dari aspek prosedural akan berbeda dengan tanah-tanah yang sudah terdaftar dimana tanah yang belum terdaftar memerlukan ketelitian agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.
Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial
Authors: Jayananda I Made Vidi , Sugiartha I Nyoman Gede , Widiantara Made Minggu
Published: October 2021

Kebebasan dalam berpendapat terutama di media social saat ini banyak disalah artikan dan disalahgunakan oleh masyarakat, karena dalam penggunaan hak kebebasan berpendapat tersebut masyarahat banyak melakukan tindakan yang jatuhnya menjadi penghinaan, tuduhan tanpa disertai bukti dan melakukan pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap individu tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum kejahatan dan pelanggaran penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media social dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berkedok kebebasan berpendapat dengan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan dalam berpendapat bukan merupakan kebasan yang sifatnya mutlak, melainkan dalam berpendapat harus sesuia dengan etika dan norma-norma di masyarakat dan sesuai dengan pengaturan hukum tanpa merugikan pihak manapun. Dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Evaluation of the Effectiveness and Efficiency of the Government Regulation Implementation Number 12 of 2019
Authors: Icuk Rangga Bawono  , Adhitia Pradana  , Apriani Kartika Rahayu
Published: October 2021

The law should govern the dynamics of the nation and state life in an ideal country. For instance, Indonesia is a constitutional state that subjects to legal supervision based on the 1945 Constitution for state administration. Public policies are used as guidelines and references for actions, including financial management. However, regulations as the basis for regional financial management need to be adjusted to suit the dynamics in legal condition development and the community needs. Government Regulation Number 12 of 2019 is an improvement to Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management used as a reference in formulating regional financial management rules. This study examines the evaluation of the readiness to implement Government Regulation Number 12 of 2019 as the basis for regional financial management. The method used in this study is a normative legal research method. The legal materials source from primary and secondary legal material. The method in presenting this research result is deductive method. This study shows that financial management is a government responsibility in exercising regional power. The urgency of drafting a Regional Regulation on financial management is motivated by changes in legal dynamics and community needs for its management. Furthermore, there is a need for evaluation of the regulation improvement for effectiveness. In conclusion, the effectiveness and efficiency of regional financial management should be evaluated after Government Regulation Number 12 of 2019 is applied. The regulations need to be disseminated for the wider community response to be identified for evaluation of improvements and adjustments to its needs.
Review of Criminal Acts of Selling Forged Documents Through Facebook Social Media
Authors: Muryatini Ni Nyoman , Ni Wayan Cahya Ayu Pratami
Published: October 2021

The utilisation of information, media and communication technologies has resulted in the changes in both the behavior of people and human civilization globally. Today information technology has become a double-edged sword, since, in addition to contributing to the improvement of human welfare, progress and civilization, it also constitutes an effective means of committing acts against the law. One of the negative impacts caused and is currently being rife is the emergence of persons who use Facebook to sell forged documents. This study aims to analyse the regulatory regarding the criminal acts of selling forged documents through social media (facebook) in indonesian positive Law. The method used in this study is a normative legal research method. this study was carried out through literature study. The approach used in this study is the statutory approach. In Article 1 paragraph (1) the Criminal Law Code can be viewed that the act of selling forged documents through Facebook cannot be convicted of a crime, because it is not regulated as a prohibited act in the law. However, the offenders can be convicted by referring to articles 263, 264 and 266 of the Criminal Code.
Legal Protection for Online Transportation Service Providers in Transporting Passengers
Authors: Desak Nyoman Oxsi Selina  , Darma I Made Wirya
Published: October 2021

Transportation is one of the derivative needs in society due to economic, social activities, and so on. In general, there are two transportations, namely based on conventional and online, but the problem is that discrimination often occurs against providers of online-based transportation services, especially in transporting passengers. Thus, the purpose of this study is to find out the legal protection for online transportation service providers in transporting passengers and to find out the legal consequence of discriminating against online transportation service providers in carrying passengers. The method used in this study is normative legal research method. Meanwhile, the legislative and conceptual approach is the approach used in this study. The results of this study showed that the legal protection of online transportation service providers in Indonesia is regulated in legislation including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which in principle every legal subject must be treated equally before the law, and Law Number 39 Year 1999 which protects that every person is entitled to a job, and legal protection is also contained in Law No. 8 of 1999 which in principle regulates the rights and obligations of business actors. The legal consequence of discrimination is that it can result in criminal and civil law in the form of compensation for imprisonment or fines.
Effect of Competence, Organizational Culture, and Motivation towards Employee Performance at PT Kukuh Tangguh Sandang Mills
Authors: Yayan Sudaryana
Published: October 2021

Human resources are an element that will determine the achievement of goals effectively and efficiently. Employee performance is one of the main factors that can affect the progress of an organization or company. This study is intended to identify the extent of competence, organizational culture, and motivation that impress the employee performance at PT Kukuh Tangguh Sandang Mills in Bandung. This kind of causality research underlies in providing explanations and measuring the causal effect and quantitative research approach. Determining the number of samples using the Slovin' calculation formula with a precision of 10 percent to obtain a sample of 76 respondents. Data analysis techniques in this study using the aid of the SPSS for Windows Program. According to the results and discussion on the influence of competence, organizational culture, and motivation on employee performance, it can be concluded that the three determinants simultaneously and partially have a significant positive effect on employee performance. The value of the coefficient of determination was 49.3 percent, which gave a high contribution, namely competence, organizational culture, and motivation to employee performance at PT. Kukuh Tangguh Sandang Mills, Bandung.
The Impact of Utilitarian Value, Hedonic Value, and Brand Image of Modern Coffee Shop City of Malang on Customer Satisfaction
Authors: Khalikussabir  , Waris Abdul
Published: October 2021

The existence of modern coffee shops in Malang City is growing and encouraging the birth of coffee shops with all things modern nuances, one of factor is the number of students in Malang City is increasing year by year, so that this moment is used by entrepreneurs to establishing modern coffee shops in the city of Malang, but not all modern coffee shops can maintain their business because competition in introducing or selling products is not oriented to the characteristics of their consumers, this is a challenge for entrepreneurs to be able to understand the characteristics of their consumers well to be able to compete. The purpose of this study is to find out how the impact of utilitarian value, hedonic value, and brand image of modern coffee shops in Malang City on customer satisfaction by using a quantitative descriptive analysis method approach. The results of data analysis show that: 1) utilitarian value behavior that has a consumer has a significant effect on modern coffee shop customer satisfaction; 2) the hedonic value behavior that has consumers has a significant effect on modern coffee shop customer satisfaction; and 3) brand image embedded in consumers has a significant effect on modern coffee shop customer satisfaction.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Kemerdekaan Pers
Authors: Mahadewi Kadek , Rideng I Wayan , Widiati Ida Ayu Putu
Published: October 2021

Legal protection  for children  who consider  the law  is one important  aspect  that must  be considered   by all parties  to avoid  negative  impacts felt  by children  and children.   This  research  has  two problemformulations,     namely:   1) How  is legal protection   against  children  as  a  crime?  2)  What  are  the  implications   of press freedom which violates children's  rights as a crime? The method  used is nonnative legal  research.   The  implementation    of  press  freedom    in  reporting   is  not   in accordance   with  the  regulations   regarding  child  protection   and  the journalistic code of ethics because  efforts  are still being made  by the press  in reporting  about children  as a crime  whose identity  is published  in both print and electronic  media so that  it has a negative  impact  both physically.   and psychologically   to children. This requires  accountability  from the press  and sanctions  given  to the press  who violate children's  rights are regulated  in the Criminal  Code.
Perjanjian Kerjasama pada Perusahaan Pertamina (Persero) Akibat Wanprestasi
Authors: Yasa I Wayan Eka , Budiartha I Nyoman Putu , Arini Desak Gde Dwi
Published: October 2021

The characteristic form of the SPBU entrepreneur's cooperation agreement with PT. Pertamina (Persero) is using a standard or standard agreement. The formulation of the problem is how the characteristics of the cooperation agreement at PT. Pertamina (Persero) with SPBU entrepreneurs, and the legal consequences of default in the cooperation agreement at PT. Pertamina (Persero). The research method uses normative legal research, with a problem approach using a statutory approach and a conceptual approach. The concept of a standard agreement in terms of form, in this research there is always a written agreement, the growth of which is now mostly achieved in a written form that uses standardized agreements, with the intention of taking concrete actions to save time, money and energy.If the implementation of the cooperation agreement between the SPBU entrepreneur and PT is violated, there will be legal consequences. Pertarnina (Persero) through non-litigation and litigation methods. Not confusing because it has been promulgated by Law no. 30 of 1999. the purpose of this study, among others, to determine the form of the characteristics of the cooperation agreement at PT. Pertamina (Persero) with SPBU entrepreneurs as well as knowing the legal consequences of default in the cooperation agreement at PT. Pertarnina (Persero).
Tanggung Jawab Pidana Korban Pemerkosaan Aborsi Janin Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Dharmapadmi Ni Luh Putu Sri Laksemi , Laksmi Dewi Anak Agung Sagung , Widyantara L Made Minggu
Published: October 2021

Indonesia is a Legal State whose all aspects of citizens' lives are always rules and norms, be it sanctions or legal responsibilities that participate in growing in society. Responsibilitycan not only be imposedon the wrong-maker but the victim can shoulder this. From the statement, there are problems, namely the legal protection of victims of fetal abortion rape reviewed from a human rights perspective and criminal sanctions againstfetal abortion perpetrators based on human rights. This study aims to determine how the law of covering rape victims who perform fetal abortion. This writing uses the normative legal writing method where the writing is about principles, norms, and rules. In this writing the rape victim who decided to abort her fetus, this certainly makes the responsibility carried also by the victim who abortions her fetus caused by rape and makes the pregnancy that is not stopped that leads to abortion. Surely this is very contrary to the criminal law as well as the human rights of thefetus. Thispaper describesthat the responsibility of rape victims to the fetus abortion can be seen in terms of the human rights of a fetus and the victim himself.
Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)
Authors: Pradnyawati Ni Made Eka , Sukandia I Nyoman , Arini Desak Gde Dwi
Published: October 2021

Financial Technology (Fintech) is a technology alternative that facilitates loan transactions that can be done online. Online loans create new problems such as rampant fraud and default. Referring to the problems described, this research was conducted with the aim of explaining the legal position of financial technology-based online loan agreements (Fintechl), and knowing the legal protection of creditors who provide financial technology-based online loans (Fintech). This research used normative legal research. Sources of data are primary and secondary legal materials, data are combined with recording techniques in obtaining primary and secondary legal materials, namely examining several reading materials such as journals, scientific books and statutory regulations. After the data is collected, it is then analyzed qualitatively. The result showed that the legal position of online loan agreements based on financial technology (Fintech) when reviewed legally, the online agreement is legally valid because it has a basis, namely Article 1320 of the Civil Code and the validity of the evidence used refers to law Number 11 of 2008 concerning Article 5 of the ITE Law on information, documents and electronic signatures. Legal protection for creditors in an online loan agreement based on financial technology (Fintech) consists of preventive legal protection and repressive legal protection.
Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007
Authors: Totomutu Christofel Brayn Leonard , Sugiartha I Ny Oman Gede , Widyantara I Made Minggu
Published: October 2021

The capital punishment is regulated in several laws and regulations in Indonesia, in particular for narcotics crimes that are submitted for judicial review against the Constitution. The type of research used is the type of normative. The sources of the data used in this research are primary, which are taken from the original source of the law and secondary materials are materials derived from books, journals and scientific works and tertiary legal materials. The technique of collecting data in this research is carried out by collecting existing materials or studying documents from existing laws and regulations as well as the decisions of the constitutional court judges and explaining the sentence by using the legal material processing method systematically. The purpose of this research was to determine the capital punishment for narcotics crime in terms of human rights and to find out the judges considerations on the capital punishment for narcotics crime in Indonesia based on the decision of the constitutional court number 2-3/PUU-V/2007. The results of the research revealed that the capital punishment for narcotics crime has been stated in articles and laws, but on the other hand there is a consideration of the panel of judges regarding the capital punishment case for narcotics crime that the capital punishment in the Narcotics Law does not contradict human rights and human rights as in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because the guarantee of human rights and the right to life in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not adhere to absolute principles.
Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum
Authors: Pratiwi Ni Made Ayu , Budiartha I Nyoman Putu , Styawati Ni Komang Arini
Published: October 2021

The money lending and borrowing agreement is an agreement involving the debtor and the creditor. In this type of agreement, there is usually what is called a null and void agreement. This research uses a method based on a statutory and conceptual approach. Sources of data used are primary and secondary legal materials with library research. The technique of collecting data is by recording, quoting, summarizing and then reviewing documents in the form of laws and regulations, literature, magazines, newspapers, and other articles related to the object of research. The material is presented descriptively, namely in the form of written or oral words from the informants relating to the issues discussed so that conclusions can be explained. The purpose of this research is to find out the loan and loan agreement which is declared null and void and the legal consequences for the parties of the agreement which are null and void. The results of the analysis found that the occurrence of a null and void agreement in a money loan agreement. A null and void agreement can occur because the objective requirements stipulated in the law are not fulfilled and the legal consequences for the parties are not clearly written in the rules of the Civil Code, where in The regulation only contains the loan and loan agreement and the validity of an agreement does not discuss the sanctions for the parties in the event of a null and void agreement
Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A
Authors: Setiawan Gregorius Yolan , Laksmi Dewi Anak Agung Sagung , Widyantara I Made Minggu
Published: October 2021

The development of the concept of a rule of law is a product of history, because the formulation or definition of a rule of law is constantly developing in line with the development of human resources. The state is obliged to provide legal assistance with the aim of protecting and prospering the community, this is in accordance with Article 27 paragraph (1) of the 1945 constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that all citizens are equal before the law. The purpose of this research is to explain the position of the legal aid post (Posbakum) in the Denpasar District Court Class IA in providing legal assistance to defendants whose sentence is over 5 years and to find out the factors of constraints for the assistance post (Posbakum) in the Denpasar District Court. This research is designed using empirical legal research with a statutory approach, then the data sources used are primary and secondary data. The data collection procedure was carried out by means of interviews and records, which were then analyzed using descriptive qualitative methods. The results showed that the legal assistance provided by lawyers at the legal aid post (Posbakum) at the Denpasar District Court Class IA was effective because it had carried out the provision of law to the underprivileged community either through direct appointment by the judge or through submission of a letter from the poor. according to Law No. 11 of 2011 concerning Legal Aid and in accordance with the MoU which was signed between the Denpasar District Court Class 1 A and the legal aid post. As for the factors that were often faced by the aid post (Posbakum), namely the defendant himself, namely that the family of the defendant was difficult to find to ask for a statement of incapacity and the community's low knowledge of legal aid facilities.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Paruh Waktu dalam Keselamatan dan Kesehatan Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Authors: Juliarnawa I Kadek Surya , Seputra I Puru Gede , Ujianti Ni Made Puspasutari
Published: October 2021

Nowadayas, the increasing of economic growth requires individuals to try to make ends meet. The employment relationship between the business owner and his workers is regulated in a work agreement. In the current covid-19 pandemic, many companies are implementing part-time work to reduce company operating costs. This research examines two main problems, namely the regulation of health and safety laws for certain time workers, and legal protection of social security for certain time workers. Normative legal research is used in this research by examining problems based on the applicable legal basis in the form of statutory regulations and supported by theories from experts. The results showed that the legal basis regarding health and safety for part-time workers is regulated in Article 99 paragraph (1) of Law no. 23 of 2003 concerning Employment which regulates that every worker and his family has the right to obtain employment social security. Then, employment social security is regulated in Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) and Law no. 24 of 2011 concerning BPJS. The implementation of social security is based on simultaneous efforts that are family and mutual in nature according to the mandate of the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the research results, it can be concluded that in this case part-time workers do not really understand the protection of their rights as workers within a certain period of time.  For this reason, this regulation on the protection of workers should be further disseminated to workers and business actors so that workers can obtain their rights in accordance with applicable regulations.
Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Authors: Mita Iswari Anak Agung Istri Pradnya , Puspadma I Nyoman Alit , Suryani Luh Puru
Published: October 2021

Land acquisition for generic interests can be made through two systems, namely the release of authority over land and cancellation of authority over land. However, the State must provide consequences in the form of compensation (consignment). This research covers the land acquisition process for public interest according to Law Number 2 of 2012, as well as to find out the procedures for depositing compensation (consignment) for public interest in court in the context of land acquisition. The research method used is normative legal research and problem approach by examining statutory regulations. The results showed that in Law no. 2 of 2012 there is a procedure for providing land which includes the process of planning, preparation, implementation and submission of results. Then, regarding the custody of compensation in court, there are 7 procedures such as the application must be submitted in writing in Indonesian, signed by the applicant and attached with supporting documents for the collector to pay the down payment through the bank, completed with applicant registration, negotiation of repayment, termination and reserve of compensation money. as well as revocation of compensation money.
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Denpasar
Authors: Putri Anak Agung Triana , Widiati Ida Ayu Putu , Arthanaya I Wayan
Published: October 2021

Gaining authority regarding buildings and land arises as a result of changes that cover the events and activities of individuals or legal entities as legal subjects who are given the responsibility to have rights to land and buildings by active laws and regulations. The purpose of this research is to reveal the implementation of the collection of Customs for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) for the transfer of rights in Denpasar City as well as the obstacles and and efforts to solve problems in the implementation of the collection of BPHTB. The method used is empirical legal research with a case approach. The data collection technique was carried out by field research. The sources of legal data used are primary and secondary, then the data is analyzed systematically. The results of the research reveal that the collection of BPHTB in the city of Denpasar uses an online system that has been regulated in the regulation of the mayor of Denpasar number 17 of 2016 which is contained in Article 5 by depositing the amount of payment to the BPD bank and paying taxes in the city of Denpasar, using a self-assessment system. The Denpasar City Government Regulation in determining the selling value in buying and selling transactions is based on verification and validation in contrast to the self-assessment system, the results of verification and validation often get the selling value set by the Regional Revenue Service which is much more than the actual value.
Peran Reserse dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Polsek Sukawati Gianyar Bali)
Authors: Juliantara Kadek Bayu Krisna , Dewi Anak Agung Sagung Laksmi , Widyantara I Made Minggu
Published: October 2021

Recently, the incidence of criminal acts of theft with weights has increased, the investigator in handling this case must be careful in uncovering criminal acts of theft with weights. This study aims to examine the role of the detective in uncovering the crime of theft by weighting and analyzing the obstacles of the investigator in uncovering the crime of theft by weight. The type of research used is empirical, namely research based on facts that occur and develop existing concepts, the approach method used is by conducting research in the field. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials obtained through observation and documentation. After all the data has been collected, the next step is to process and analyze it qualitatively. The results showed that the role of the criminal investigator of the Sukawati Police in uncovering the criminal act of theft of weighting began with a complaint report from the public, then the action of the Sukawati Police Detective carried out an examination at the scene of the case, examination of witnesses, confiscation of evidence, arrest, search, detention, filing. and submission of case files to the court. The obstacles faced by the Criminal Investigation Unit of the Sukawati Sector are the perpetrator, a recidivist, the lack of tools to track the perpetrators, and community factors.
Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Malpraktek Dokter
Authors: Paramartha I Wayan Agus , Budiartha I Nyoman Putu , Seputra I Putu Gede
Published: October 2021

The need to fulfill patient rights stemming from the obligations of a doctor in a hospital so that it is deemed necessary to regulate medical practice in a law. Based on this background, it can be formulated that the purpose of this study is to determine the responsibility of doctors for malpractice that results in physical disabilities in patients and to determine legal protection for BPJS patients who experience physical disabilities due to malpractice of doctors. The type of research in this paper uses normative legal research. The method that the author uses in collecting legal assistance is the method of observation and recording of a literature review obtained to be collected and arranged in such a way. The conclusion of this study is that if a doctor is responsible for carrying out medical treatment, it has been proven and can be proven that he has committed malpractice, then the forms of punishment that can be given are the release of permission from the medical profession by the Indonesian Medical Discipline Honorary Council. However, when there is a report from the victim or patient who is harmed to the police and it has been proven or can be proven, the doctor can be subject to civil, criminal and administrative penalties. Legal protection for BPJS patients who experience physical disabilities due to malpractice of doctors has been regulated in positive law in force in Indonesia
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Informasi Harga Pada Produk Minuman
Authors: Budiartha I Nyoman , Bahri M Syahrul , Ujianti Ni Made Puspasutari
Published: October 2021

Minuman merupakan salah satu keperluan utama manusia di dunia yang harus terpenuhi untuk beraktivitas. Setiap manusia harus memenuhi kebutuhannya terutama minuman baik itu jumlahnya atau dalam perihal kesehatan minuman tersebut. Oleh karena itu, negara harus memberikan keamanan bagi masyarakatnya tanpa terkecuali baik itu berkaitan dengan pengawasan ataupun mengatur peredarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen atas informasi harga produk minuman yang tertera pada kemasan dan menjelaskan upaya penyelesaian mengenai perbedaan harga pada kemasan dengan harga jual yang dibayar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis melalui metode hermenutika. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberi perlindungan konsumen atas pemberian informasi yang tepat melalui keharusan yang dilakukan pelaku usaha serta larangan yang tidak boleh dilanggarnya. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan maupun jalur pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya produk yang memiliki nominal berbeda dari harga pada kemasan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Jika terjadi perbedaan harga pada kemasan dengan saat pembayaran maka yang akan dibayarkan adalah biaya yang paling murah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak
Authors: Andika I Putu Gede Fajar Riski , Sugiartha I Nyoman Gede , Suryani Luh Putu
Published: October 2021

Child neglect is a phenomenon that often occurs in society which means that adults fail to take responsibility for providing various needs or adequate needs for the child. This can be seen from the needs such as clothing, food, shelter, education to the health of the child himself. This study aims to examine the legal protection of children who are victims of neglect and uncover criminal sanctions against perpetrators of neglect of children. This study uses a normative method considering that there is still a lack of legal norms, with a legislative approach. The data sources used are primary and secondary data obtained through library or recording techniques. After the data is collected, it is then processed descriptively qualitatively. Legal protection for neglected children is a right for every citizen, especially children, which can be divided into preventive and repressive protection. Law Number 35 of 2014, regulates various matters relating to the protection of children about what is prohibited until the sanctions in Article 76B contain that all forms of exploitation such as neglect and involving children in bad or wrong conditions can be subject to the threat of punishment as stated in Article 77B sentenced to imprisonment for 5 years or a fine of up to IDR 100,000,000.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)
Authors: Sukmawati Ni Made Yeni , Dewi Anak Agung Sagung Laksmi , Karma Ni Made Sukaryati
Published: October 2021

Body Shaming is a term that is currently trending, where criticizing or commenting on someone's physical in a negative way or with speech that intends to mock or insult someone's physical or appearance falls into this category. Legal protection for victims of body shaming needs to get very serious attention in order to deal with the phenomena that are currently happening on social media in particular. This study examines the regulation of the criminal act of insulting body image (body shaming) in terms of positive law and explains the legal protection provided to victims in the crime of insulting body image (body shaming). This study uses a normative research method by applying the legislation approach which refers to primary legal materials and secondary legal materials. The regulation of criminal acts of insulting body image (body shaming) in terms of positive law in general can be seen from the element of humiliation which is regulated in Chapter XVI of the Criminal Code and is grouped into 6 parts, namely from article 310 to article 318 and besides that, there are also other legal rules that regulate it implicitly in Article 27 paragraph (3). Article 45 paragraph (3) of the ITE Law. With sanctions in the form of criminal sanctions. The form of legal protection given to victims in the crime of body shaming is the making of policies by the State regarding prohibitions and strict sanctions for violators such as criminal sanctions and fines, through the established witness and victim protection institution
Karakteristik Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanah
Authors: Bagaskara I Gusti Bagus Andika , Wijaya I Ketut Kasta Arya
Published: October 2021

Government Regulation No. 24/1997 concerning Land Registration, the Government requires all holders of land rights to register their lands with the competent authorities, but in the community there are still unregistered lands, this phenomenon is to ensure legal certainty for holders of land, land that has not been registered must be registered from the aspect of legal risk. The purpose of this study is to reveal the characteristics of the land sale and purchase agreement whose land rights have not been registered and the legal certainty of the sale and purchase agreement whose land has not been registered. This research method uses a normative legal method with a statutory approach. The technique of collecting legal materials is done by classifying legal materials. The sources of legal materials used are primary and secondary sources of legal materials. After the data was collected, the data were analyzed using descriptive analysis. The results of the study reveal that in terms of legal risks, it is more prone to occur compared to registered land, then from a procedural aspect it will be different from registered lands where unregistered land requires accuracy so as not to cause legal problems.
Kedudukan Perempuan Mulih Daha dalam Keluarga dan Akibat Hukum Terhadap Anak di Desa Adat Mengwitani
Authors: Kardila Putu Ayu Devi , Budiartha I Nyoman Putu , Rideng I Wayan
Published: October 2021

Women who return to their original homes because of a divorce, their status is called mulih daha (girls return). With this, the mulih daha woman continues to carry out her swadharma (obligations) to her parents at her home. If the marriage breaks up due to divorce, it also has legal consequences for the child. Based on the background that has been described, the purpose of this study is to find out how the legal status of the Mulih Daha woman is and what are the legal consequences for the child brought by the Mulih Daha woman to her home. The research method in this writing uses empirical research methods. The results of this study indicate that mulih daha women have no right to claim back the right to inherit in their home of origin. The rights and obligations of parents who have divorced their children must still be carried out as stipulated in Article 26 paragraphs (1) and (2) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002
Perlindungan Hukum terhadap Advokat dan Klien dalam Penyelesaian Perkara Perdata
Authors: Putra I Putu  Esha  Wiryana , Arjaya I Made , Ujianti NI Made Puspasutari
Published: October 2021

The relationship between lawyers and clients that arises as a result of the legal relationship that is established often leads to legal disputes. The dispute can result in losses for both parties, while this legal arrangement regarding the issue has not fully accommodated the needs of advocates and clients. The purpose of this study is to analyze the rights and obligations of advocates and clients and dispute resolution that can be taken by advocates and clients. This type of research is a normative legal research, using a statutory approach. The results of this study indicate that the regulation regarding the rights and obligations of advocates is regulated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the code of ethics for advocates. Meanwhile, the rights and obligations of clients, as a broader understanding of consumers, are regulated in the Law on Advocates and the Civil Code. If there is a dispute due to a legal relationship that arises between an advocate and a client, the legal settlement can be through the Advocate Code of Ethics Body, the General Court of Justice and Arbitration, Mediation and other alternative dispute resolutions.
Perlindungan Hukum bagi Awak Kabin dalam Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) PT Garuda Indonesia
Authors: Anastasia  , Ida Ayu Putu Widiati  , A. A. Sagung Laksmi Dewi
Published: October 2021

The existence of cabin crew is very much needed in a flight to serve airplane passengers, including Garuda Indonesia as one of the state-owned airlines that tries to provide flight safety in the field of air transportation. This study aims to determine the implementation of the Specific Time Work Agreement on the cabin crew of Garuda Indonesia homebase Denpasar and to find out the legal protection for flight attendants in the Fixed Time Work Agreement on the cabin crew of Garuda Indonesia homebase Denpasar. This type of research is empirical research. Empirical research is carried out on the real situation in the community or the surrounding environment with the aim of finding facts or existing legal problems. The results showed that the implementation of the Fixed Time Work Agreement on the cabin crew of PT Garuda Indonesia homebase Denpasar is closely related to employment between workers and companies. Fixed Term Work Agreement at PT Garuda Indonesia is regulated in Company Regulations. In general, the protection of workers has been regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The attitude of open wages to cabin crew will definitely have a positive impact on the welfare of employees in the morning.
Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi dalam Tindak Pidana Narkotika
Authors: I Made Karnadi  , Sugiartha I Nyoman Gede , Widiati Ida Ayu Putu
Published: October 2021

Prevention of narcotics abuse by adolescents children and adults as well as the eradication of narcotics trafficking is handled by an institution namely the National Narcotics Agency and the Police The National Narcotics Agency has the authority to conduct investigations and investigations The police also have the same powers as the National Narcotics Agency The problems studied in this research are 1) The function of the National Narcotics Agency and the Police in narcotics crime 2) Synergy between the National Narcotics Agency and the Police in Investigation and Investigation of narcotics crime. The research method used in this research is normative legal research Besides that an approach through legislation is also used as well as a conceptual approach The results of this study indicate that the function of the National Narcotics Agency is the prevention and eradication of narcotics abuse Meanwhile the police function is to arrest conduct investigations and investigations and eradicate the illicit trafficking of narcotics The synergy between the National Narcotics Agency and the Police is carried out by means of coordination in dealing with narcotics crime Starting from the investigation investigation assessment of the perpetrator to the process of escorting hearing and execution
Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang Diadakan melalui Media Telekonferensi
Authors: I Made Nova Wibawa  , Puspadma I Nyoman Alit , Widiati Ida Ayu Putu
Published: October 2021

The Law No 40 of 2007 concerning PT (Limited Liability Company) regulates what can be done through teleconferencing media regulated in Article 77 paragraph (1) of Company Law so as to allow shareholders to conduct a GMS without having to meet in person and be in one place but can be held by teleconference which allows shareholders to see each other and interact actively in meetings The results of the minutes of the GMS held by the PT are not required to be written in the form of an authentic deed meaning that the PT can determine the agreement of the shareholders whether it will be written into an authentic deed or an underhand deed The minutes of the GMS by teleconference which are applied to the authentic deed by the Notary lose their authenticity because the Notary does not act according to the provisions in Article 16 paragraph (1) letter m UUJN-P which requires the physical presence of the parties in the process of drafting an authentic deed so that the power of proof of the deed under the hand as a result of an act that is not in accordance with Article 16 paragraph (1) letter m.
Fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Authors: Aryasa Kadek Teguh , Widyantara I Made Minggu , Suryani Luh Putu
Published: October 2021

State financial losses are an important issue to study. Corruption in Indonesia is a major problem so far it has never been resolved, starting from the central government to the regions. This has had a bad effect on the Indonesian economy. In practice, the Investigating Prosecutor at the Denpasar District Attorney often conducts investigations in the framework of calculating state financial losses. This study aims to determine the legality of the results of investigative audits issued by the Financial Supervisory Agency as evidence in proving state financial losses in corruption cases and to determine the factors that influence the Investigative Prosecutor to more frequently ask Financial Supervisory Agency for assistance to conduct investigative audits. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach and a descriptive approach. The data sources are primary data obtained directly from the Denpasar District Attorney with interview techniques and secondary data from legal theories. The results show that the results of the investigative audit conducted by the Financial Supervisory Agency can be used as evidence at trial because their validity meets the elements contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code and the tendency of the Investigative Prosecutor at the Denpasar District Attorney to conduct an investigative audit of the Financial and Development Supervisory Agency efficiency and effectiveness policy factors as well as human resource factors.
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda
Authors: Maheswari Ni Komang Monica Dewi , Budiatha I Nyoman Putu , Ujianti Ni Made Puspasutari
Published: October 2021

Industrial design and brand that has been registered could not be replicated, copied, or rented out without the consent of the owner of the design and brand. The design industry and brand need to be protected in order to create the conditions of the business world that is safe and fair. Right to intellectual property has an important role in protecting the inventors thought that in order to avoid the behavior of a cheat. It is due to intellectual property rights is a right that was born from the thpught which are outlined in a wide variety of creation and provide benefits for its creator. The law provides protection to holders of rights in the form of prevention of the business of cheating that make, use, sell, and distribute goods produced without the permission of the owner right. If there are people and companies who cheated on industrial design it can be given administrative sanctions or criminal sanctions in prison.