bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BERIANG (KAWIN LARI) AKIBAT TINGGINYA BELIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT)
Authors: Hajanawati  , Amir Rahma , Fajri Muhammad
Published: January 2025

The main problem of this research is the community's view of the briang in Nampar Sepang Village, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency and the implementation process as well as the views of Islamic law on the briang. This research is a qualitative research with three approaches, namely syar'i, juridical and sociological. The results of this study indicate that briang marriage in Nampar Sepang Village has become one of the traditions or habits that are often practiced by the community. Briang is a way out of a relationship that does not get the blessing, promiscuity and/or pregnancy out of wedlock, and is unable to pay very high belis. There are several community leaders who do not agree with the existence of this briang tradition, namely religious leaders, traditional leaders, community leaders, KUA officials and many other Nampar Sepang people, because they are considered to deviate from Islamic teachings in general. Although this briang marriage is legal according to religion as long as it fulfills the requirements and pillars of marriage, the impression is not good for people, families and society.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAUNG RIERE
Authors: Hairuddin  , Tahir Hartini , Ilyas Musyfika
Published: January 2025

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mendeskripsikan proses adat Naung Riere di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui bentuk motivasi masyarakat melakukan adat Naung Riere di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. (3) Untuk menjelaskan status hukum Islam adat Naung Riere yang terjadi di desa Balassuka, kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis filosofis. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, seleksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa: (1)Naung Ri Ere merupakan salah satu tradisi masyarakat di Desa Ballasuka yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghargai alam sebagai wadah dimana hidupnya berlangsung (mata pencaharian). (2) Kondisi masyarakat Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. (3) Tradisi Naung Ri Ere sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, karena di dalam Islam itu melarang melaksanakan hal yang seperti itu, menyebabkan kita menduakan Allah swt., atau percaya kepada hal-hal yang ghaib.
Kata Kunci: Hukum Islam, Naung Ri Ere, Budaya.
Abstract
This study aims to: (1) Describe the traditional process of Naung Riere in Balassuka Village, Kuncio Pao District, Gowa Regency. (2) Find out the form of community motivation to carry out the Naung Riere custom in Balassuka Village, Kuncio Pao District, Gowa Regency. (3) To explain the status of the customary Islamic law of Naung Riere which occurred in Balassuka village, Kuncio Pao sub-district, Gowa Regency. In this study used descriptive qualitative research with a philosophical historical approach. This research was conducted in Ballasuka Village, Kunciopao District, Gowa Regency. The instruments used in this study were observation, interviews and documentation. The data processing and analysis techniques used in this research are data collection, data selection and conclusion drawing. Based on the research that has been done, the results show that: (1) Naung Ri Ere is one of the traditions of the people in Ballasuka Village which is considered as a way to appreciate nature as a place where life takes place (livelihood). (2) The condition of the people of Ballasuka Village, Kunciopao Sub-district, Gowa Regency, where the majority of the population is Muslim. (3) The Naung Ri Ere tradition actually includes culture but is contrary to Islamic teachings, because in Islam it forbids doing such things, causing us to doubt Allah swt., or believe in things that are unseen.
Keywords: Islamic Law, Naung Ri Ere, Culture.
KONSEP HAJI DALAM HUKUM ISLAM STUDI PEMIKIRAN ALI SYARIATI
Authors: Rissingg Ilham , Ridwan Muh Saleh , Alwi Zulfahmi
Published: January 2025

Abstrak
Di tengah gemerlap abad modern yang berupaya memberikan respon dengan mengakui keharusan syariat islam yang juga berdiri di tengah ekspansi dan akulturasi budaya menjadi bagian dari kehidupan modern tanpa harus mengadopsi solusi dari budaya Barat. Ali Syari’ati adalah sebuah fenomena dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Letak fenomenal Ali Syari’ati dapat dilihat pada lanskap pemikirannya ketika berbenturan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan modern seperti industrialisasi, kolonialisme, komunisme, konsumerisme, kebebasan seksual, kebebasan ber-ekspresi, dan sebagainya. Atas dasar benturan-benturan itu, melaui Teologi makna Haji dari Ali Syari’ati hadir menawarkan jawaban jitu terhadap problematika ummat dimana Ummat Islam dapat hidup secara autentik (murni) di tengah-tengah pengalaman modern, sehingga melalui pemikiran Ali Syari’ati yang memperlihatkan kepeduliannya secara tegas terhadap dilema kehidupan modern terkait diskursus Haji,dapat merefleksikan makna syariat tentang ritual dari ibadah haji.Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (liberary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa literatur-literatur tentang masalah Haji terkhusus literatur Ali Syariati mengenai Makna Haji dalam tradisi Syariat  Islam.                 
Kata Kunci: Haji, Syariat, Modern, Ali Syariati
PELAKSANAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Jannah Raodatul , Talli Abd. Halim , Mapuna Hadi Daeng
Published: January 2025

Abstrak
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Surat Edaran Kementrian Agama terhadap pelaksanaan pernikahan dengan sub masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemik covid 19 di KUA Tellulimpoe dan; (2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Kementrian Agama No:P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan sistem yang berlaku di Kantor Urusan Agama tidak mengalami perubahan sistem baik pada masa pademi dan sebelum pandemi. Penelitian ini juga menunjukkan implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran kementrian agama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1)Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat. (2)Implikasi yang mempengaruhi keadaan dalam aktivitas pelaksanaan pernikahan baik sekrang dan mungkin akan datang, dan.(3)Implikasi yang berpengaruh terhdap sektor pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat.
Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi, KUA
 
Abstract
The main problem of this research is how the implications of the Circular of the Ministry of Religion for the implementation of marriage with sub problems are (1) How is the implementation of marriage during the covid 19 pandemic at KUA Tellulimpoe and; (2) What are the provisions for the implementation of marriage in the Circular Letter of the Ministry of Religion No: P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. The results of this study indicate that the implementation of marriage based on the system that applies at the Office of Religious Affairs does not experience system changes both during the pandemic and before the pandemic. This study also shows the implications of the circular letter of the ministry of religion can be seen from several aspects, namely: (1) Implications that lead to the public and the people involved. (2) Implications that affect the situation in the implementation of marriage activities both now and maybe in the future, and. (3) Implications that affect the financing sector that must be borne by the people involved in this case the owner of the intention.
Keywords: Marriage, Pandemic, KUA
PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN
Authors: Wati Harni Eka , Patimah  , Andi Intan Cahyani
Published: January 2025

Abstrak
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penghulu dalam menentukan perwaian atas anak perempuan yang lahir diluar pernikahan? sub-sub masalahnya yaitu: 1. Bagaimana menentukan perwalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan di KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? 2. Bagaimana pertimbangan penghulu dalam menentukan perwalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan di KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? Penelitian ini merupakan penelitian field research (Penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif karena data-data yang di butuhkan dan digunakan peneliti berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasikan. Hasil penelitian yaitu hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kemahilan di luar pernikahan orang tuanya, penghulu KUA Kecamatan Kahu memberikannya kepada wali hakim, karena anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya.  Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada kepala KUA atau sebagai Penghulu kecamatan Kahu Kabupaten Bone agar memaksimalkan upaya penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan diluar pernikahan, dan dapat mengemalisir perkawinan hamil di luar pernikahan.
Kata Kunci: Lahir di luar nikah, Penghulu, Perwalian atas anak perempuan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA
Authors: Wati Hijra , Alwi Zulfahmi , Ilyas Musyfikah
Published: January 2025

Praktiknya sering kali ditemukan suatu pernikahan yang tanpa pencatatan,  untuk menjadikan pernikahannya sah secara negara dan memiliki kekuasaan hukum, maka dapat mengajukan Isbat Nikah sehingga  Nikah siri dapat penetapan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, agar perkawinan yang dilangsungkan secara siri dapat legalkan. Sehingga ketika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan Isbat Nikahnya, Kantor Urusan Agama dapat mencatat perkawinannya dan memperoleh akta nikah sebagai bukti legalnya perkawinan tersebut . Permohonan Isbat Nikah yang diajukan terkadang dapat ditolak dengan pertimbangan tertentu oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama . Sehingga akan menjadikan pernikahan yang dilakukan secara siri tetap tidak memiliki kekuatan hukum Penulis telah meneliti tentang Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Legalisasi Pernikahan Siri melalui Praktik Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A . Jenis penelitian skripsi ini yaitu kualitatif deskriptif  berupa penelitian lapangan atau Field Research yang fokus pada pengumpulan dan data informasi yang ditemukan dilapangan, dengan menggunakan pendekatan Syar’i Normatif dan yuridis yang bertujuan memperoleh hukum secara empiris dengan cara terjun kelapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.dengan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan pokok yang dilakukan hakim dalam Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praktik isbat nikah siri yaitu Pernikahannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, bahwa benar pemohon telah menikah dan  tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya, bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinannya dan untuk mengurus surat-surat lain yang berhubungan dengan kepentingan pemohon.  Dan  Menurut Hukum Islam , Isbat perkawinan diperbolehkan dalam hukum islam karena merupakan pengesahan perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatat di kantor urusan agama dan petugas pencatatan perkawinan yang berwenang.
 
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah, Pengadilan Agama, Hukum Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Authors: Syahidna Nur Afiyah , Asni Asni , Istiqamah Istiqamah
Published: January 2025

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, sesksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone berupa pendampingan dalam melaporkan kasus, juga pemberian pidana bagi pelaku.Kasus KDRT tahun 2019-2020 yang masuk di Kepolisian dan diteruskan ke Pengadilan hanya sedikit. Pokok masalah yakni bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone dan juga apa kendala perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bone serta perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan pendekatan normative dan yuridis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi aparat hukum cukup minim, namun tentu ada beberapa kendala seperti korban enggan menceritakan masalah secara menyeluruh dan berkas yang kurang lengkap. Upaya perlindungan yang diberikan aparat hukum yaitu perlindungan nyata bagi korban seperti pendampingan dan perlindungan berupa restoratice justice yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu perdamaian. Implikasi penelitian ini adalah aparat hukum hendaknya memproses kasus hingga ke pengadilan dengan memberikan pidana kepada pelaku. Agarperlindungan hukum dirasa maksimal.
Kata Kunci: Hukum Islam, Kekerasan, Perlindungan
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Nurjayanti Andi , Supardin  , Jamil Muh. Jamal
Published: January 2025

Abstrak
Pokok penelitian ini adalah pembagian harta warisan terhadap anak angkat perspektif hukum Islam di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yaitu orang tua angkat memberikan harta kepada anak angkatnya hanya sebatas kasih pewaris karena pembagian warisan tidak ada takarannya serta kebanyakana orang tua mengangkat anak dari saudaranya sendiri dan penyelesaian sengketa melalui tudang sipulung atau mapakiade. Adapun pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat bukan ahli waris tetapi jika orang tua angkat ingin berbagi maka pasal 209 dalam KHI menjelaskan bahwa anak angkat bisa mendapatkannya melalui wasiat wajibah dengan syarat tidak lebih dari 1/3 harta. Namun dalam masyarakat Desa Bontomanai, pembagian harta warisan untuk anak angkat tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam KHI seperti tidak adanya takaran dan menganggap anak angkat seperti anak kandung serta memberikan warisan merupakan tanggungjawab mereka.
Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Hukum Islam, Anak Angkat
FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA KARIR TAHUN 2020-2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Anwar Hijriah Mahrani , Lomba Sultan  , Hadi Daeng Mapuna
Published: January 2025

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa). Dari pokok masalah tersebut dirumuskan tiga sub masalah yaitu 1. Bagaimana Tingkat Perceraian di Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sungguminasa? 2. Bagaimana Dampak terjadinya Perceraian di Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sungguminasa? 3. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam terhadap Perceraian di Kalangan Wanita Karir?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Case and Field Research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Sunggminasa mengalami peningkatan setiap tahun namun dengan peningkatan yang tidak siginifikan. Angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan dominan wanita karir yang menggugat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Dampak yang dirasakan oleh wanita karir yang bercerai terdiri dari dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan lebih dominan daripada negatif.  Dampak positif yang dialami oleh wanita karir adalah terbebas dari sakit hati akibat suami yang melaukan kekerasan, tidak memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dari hubungannya tersebut. Wanita karir juga tidak akan merasakan kesulitan dalam kehidupan karena sudah memiliki pekerjaan dan lebih bisa untuk meningkatkan karirnya. Dampak negatif yang ditemukan dari wanita karir adalah kesulitan dalam hal ekonomi untuk menghidupi anak-anak. Wanita karir yang ingin bercerai dengan suami dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila istri tersebut sudah tidak bisa lagi menerima perilaku suami dan istri dalam kondisi tidak mampu bertahan lagi dengan suaminya maka dengan ini keduanya dapat menyepakati mengakhiri hubungan mereka.
Kata Kunci: Tingkat, Dampak, Perceraian Wanita Karir
TINDAKAN ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Authors: Tompunu Siti Rahmawati Mega , Alwi Zulfahmi , Hasan Hamzah
Published: January 2025

Pokok permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aborsi bagi korban pemerkosaan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dalam hukum Islam aborsi pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena membunuh janin yang dianggap suci sebagai ciptaan Allah swt. KUHP sebagai pidana umum (Lex Generale), aborsi juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 71-75 terdapat beberapa indikasi dibolehkan melakukan aborsi. Maka lahirlah PP No. 61 Tahun 2014 tentang aborsi akibat pemerkosaan sebagai penjabaran lebih rinci dari UU No. 36 Tahun 2009. Pandangan hukum Islam terhadap UU No. 36 Tahun 2009 dan juga PP No. 61 Tahun 2014 tidak menyalahi aturan dan norma-norma agama. Adapun kesamaan alasan dibolehkan karena dikhawatirkan keselamatan sang ibu. Dalam PP ini juga lebih diutamakan keselamatan sang ibu, karena jika tidak dilakukan aborsi maka kejiwaan sang ibu akan terganggu. Namun, jika ia tidak terganggu psikisnya dan menerima kehamilannya maka ia tidak boleh menggugurkan kandungannya. Jika ia melakukannya maka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan.
Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Hukum Positif, Hukum Islam.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN PADA MASYARAKAT DESA BOTTOBENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO
Authors: Riska  , Patimah  , Nila Sastrawati
Published: January 2025

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjodohan pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupatan Wajo. Masalah pokok diurai dalam dua sub sub sub sub masalah, yakni: 1) faktor-faktor apakah yang perjodohan? 2) Bagaimana dampak perjodohan terhadap anak dalam membangun rumah tangga pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'I dan sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo bersifat memaksa dan memiliki dampak berbeda-beda yang dirasakan oleh anak yang dijodohkan. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan nikah, maka kepada wanita itu diberi hak memilih untuk tetap melanjutkan atau tidak. Implikasi penelitian ini adalah sebelum perjodohan didiskusikan dengan anaknya yang akan dijodohkan dan dilakukan perkenalan satu sama lain agar saling mengetahui sifat dan karakter, sehingga perjodohan yang dilakukan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga anak yang dijodohkan.
Abstrak
Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam tentang perjodohan di masyarakat Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Masalah utama dipecah menjadi dua sub-masalah, yaitu: 1) faktor apa yang cocok? 2) Apa dampak perjodohan terhadap anak dalam membangun rumah tangga di masyarakat Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'i dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo bersifat koersif dan memiliki dampak yang berbeda terhadap anak-anak yang dijodohkan. Jika pernikahan dilakukan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka wanita tersebut diberi hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau tidak. Implikasi dari penelitian ini adalah sebelum perjodohan dibahas dengan anak-anaknya yang akan dijodohkan dan diperkenalkan satu sama lain sehingga saling mengenal sifat dan karakter satu sama lain, sehingga perjodohan yang dilakukan memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga anak yang bertunangan tersebut
PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI TALAK
Authors: Aswar A. Uswatun Hasanah , Supardin  , Fatimah Siti Nurul
Published: January 2025

Penelitian ini membahas tentang penerapan hak ex officio hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II. Hakim di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II pernah menerapkan hak ex officio yang dimilikinya yang memerintahkan pemohon (suami) untuk menyerahkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada termohon (istri) walaupun termohon atau pihak isteri tersebut tidak mengajukan gugatan rekonvensinya. Oleh karena itu, perlu ditelusuri bagaimana penerapan hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Bulukumba dan akibat hukum dari penerapan hak ex officio tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di pengadilan Agama Bulukumba hakim menerapkan hak ex officio-nya contohnya pada putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Blk dan putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Blk dan salah satu pertimbangannya yaitu untuk memberikan keadilan bagi seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Namun penerapan hak ex officio ini jarang digunakan dikarenakan kebanyakan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus secara verstek, sehingga membuat hakim sulit untuk membuktikan bahwa pemohon berhak menerima hak tersebut atau tidak. Akibat hukum dari penerapan hak ex officio hakim adalah untuk mewujudkan asas keadilan dengan meletakkan semua pada porsinya. Dengan kata lain semua orang memenuhi tanggung jawab mereka dan menerima apa yang menjadi hak mereka.
Kata Kunci: Cerai Talak, Hak Ex Officio Hakim, Pengadilan Agama
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PALLANGKAI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI DESA GARUNTUNGAN KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA
Authors: Mardi Asriani , Muhammad Fajri
Published: January 2025

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat Pallangkai. Dengan pokok permasalahan bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap adat Pallangkai dalam praktik pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis tentang sumber data sebab penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dengan dokumentasi. Hasil penelitian, tradisi adat Pallangkai tidak dipermasalahkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat Pallangkai termasuk dalam ‘urf shahih yaitu ‘urf yang dapat diterima masyarakat. Jika permintaan uang atau barang pelangkah dari kakak dapat memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang besar dan dapat menghambat adiknya melangsungkan pernikahan. Termasuk dalam ‘urf Fasid yakni kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam karena telah menghambat seseorang untuk menikah. Saran penelitian ini hendaknya kepercayaan masyarakat dalam memaknai tradisi Adat Pallangkai tidak keluar dari koridor Hukum Islam dan tetap mempercayai bahwa kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga hanya dari Allah SWT bukan dari Tradisi. Serta untuk kakak jangan melarang adik untuk menikah terlebih dahulu serta memberatkan adik dengan meminta barang atau sesuatu apapun secara berlebih-lebihan.
Kata Kunci: Adat, Pernikahan, Tinjauan Hukum Islam
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA MENUTUP MALU AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Perspektif Hukum Islam)
Authors: Gusti Hasan Iffah Annisa Faulia , Hartini Tahir  , Musyfikah Ilyas
Published: January 2025

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Menutup Malu akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA. Skg Persepektif Hukum Islam)”. Dari pokok masalah penulis merumuskan beberapa sub masalah, yaitu: Bagaimana proses pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang? Bagaimana aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah pada nomor perkara 1/Pdt.P/2020/PA. Skg Perspektif Hukum Islam? Jenis penelitian ini merupakan penelitian (field research) penelitian lapangan atau bisa disebut dengan penelitian kualitatif, penelitian lapangan dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, Majelis Hakim tentu mendasarkan pertimbangannya pada kaidah-kaidah hukum Islam, salah satunya adalah bahwa apabila dipertautkan antara mengambilkan kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini yakni, orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan masyarakat hendaknya lebih sadar dan mengerti adanya hukum yang berlaku di negara ini agar terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera.
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hamil di Luar Nikah, Hukum Islam.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DUI PASSOLO PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS SOPPENG
Authors: Afdaliah Rizka , Gassing Qadir , Tahir Hartini
Published: January 2025

Abstrak
Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dui Passolo pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi dui passolo pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng?, Bagaimana dampak tradisi dui passolo pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng?, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi dui passolo pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng ?.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Citta sangat percaya tradisi dan adat istiadat dari leluhur mereka seperti tradisi dui passolo pada acara perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa dui passolo merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi ketika menghadiri acara perkawinan meskipun dui passolo dianggap memberatkan. Nilai dan norma yang terdapat pada pelaksanaan tradisi dui passolo adalah nilai ekonomi berupa pemberian sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu terdapat pula nilai solidaritas dibuktikan dengan adanya sikap masyarakat yang tetap mampu menyatukan masyarakat melalui pelaksanaan tradisi dui passolo. Adapun dalam hukum Islam tentang tradisi dui passolo dianggap sebagai bentuk tolong-menolong sudah sesuai dengan hukum Islam, meskipun diaggap memberatkan. Sedangkan norma yang terdapat pada pelaksanaan tradisi dui passolo adalah norma adat istiadat dilihat dari bagaimana masyarakat Desa Citta tetap memegang teguh tradisi-tradisi leluhur yang sudah turun menurun masyarakat percayai.
Kata Kunci: Tradisi Dui Passolo, Perkawinan, Desa Citta.
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE
Authors: Guntur Shintika Rindiyani , Alwi Zulfahmi , Ilyas Musyfikah
Published: January 2025

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini yaitu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA begitu penting untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan. Dengan dilakukannya sosialisasi, penyuluhan dan seminar tentang perkawinan sehingga dapat mengurangi jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan menunjukkan bahwa KUA telah melaksanakan peranannya dengan baik. Implikasi dari penelitian ini adalah besar harapan bagi KUA untuk terus melaksanakan langkah-langkah yang mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HAUL DAN NISAB ZAKAT HARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: B Umar , Tahir Hartini , Ilyas Musyfikah
Published: January 2025

Pokok Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap haul dan nizab zakat harta di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 2) Bagaimana upaya-upaya pemerintah Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait haul dan nizab zakat harta, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat terkait haul dan nizab zakat harta di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan gejala-gejalanya. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap hanya mengetahui bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban sebagai ummat Islam, tetapi banyak yang tidak mengetahui tujuan dan fungsi dari zakat. Kebanyakan masyarakat kurang tau apa itu nisab dan haul sehingga dalam mengeluarkan zakat banyak hanya sekedar menduga-duga saja sesuai dengan keikhlasan, adapun upaya pemerintah desa lagading dalam memberikan pemahaman masyarakat terhadap haul dan nisab zakat harta adalah membentuk panitia amil zakat desa yang suda berjalan 10 tahun yang lalu, selain dari itu kepala desa sekebupaten sidrap suda melakukan pertemuan di kabupaten untuk melakukan pelatihan atau seminar, dan upaya pemerintah desa dalam membinah masyarakat yaitu mendatangkan ustadz untuk membahas tentang zakat pada waktu tertentu khususnya pada bulan ramadhan,sementara itu jika di tinjau dalam hukum islam apa yang masyarakat persiapkan dan laksanakan selama ini bukanlah zakat, melainkan sedekah, infaq atau semacamnya. Untuk menjadikan pelaksanaan zakat berdaya guna dalam mengedukasiwarga masyarakat perlu melalui pelaksanaan program-program untuk itu Perlu dilaksanakan secepatnya pelatihan atau seminar yang perna di bahas di kebupaten untuk membina masyarakat terkait mengeluarkan zakat harta. Perlu segera menyusun visi-misi dan tujuan organisasi Badan Amil Zakat Desa Lagading sehingga proses pelaksaan (baik pengumpulan maupun penyaluran) dapat terukur, berdayaguna dan tepat sasaran. Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat untuk melakukan gerakan pemberdayaan zakat dengan berbagai ide pengembangan ekonomi dan usaha produkrif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat, Pemahaman, Zakat.
KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
Authors: Diniya Wakana , Alwi Zulfahmi , Cahyani A. Intan
Published: January 2025

AbstrakPokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar). Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah yakni: 1. Bagaimana Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. ? 2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.?
Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu berupa penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syariah dan hukum yang mana telah mengetahui hadis tersebut dan memahaminya. 1) Dalam praktik kehidupan terdapat tiga orang dengan kriteria agama sebagai prioritas utama, dua orang dengan kriteria kecantikan sebagai ptioritas utama, dan satu orang dengan tanpa kriteria khusus atau dengan kata lain atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya. 2) Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan antara lain: perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur) dan perempuan yang perawan.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pasangan yang belum menikah bukan salah jika kita harus mempertimbangkan pasangan yang akan kita nikahi, dan sebaiknya mendahulukan bagaiman ketaatan pasangan kepada agamanya. 2) Bagi setiap pasangan yang hendak menikah mengikuti dan memperbanyak ilmu terkait keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.
PERAN PENYULUH TERHADAP PENANGGULANGAN FENOMENA PERKAWINAN SIRI DI CAMPALAGIAN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Musdalifah Sitti , Asni  , Hasan Hamzah
Published: January 2025

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh terhadap penanggulangan fenomena perkawinan siri di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menguraikan hasil pembahasan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Campalagian yaitu melaksanakan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh BP4 KUA, melakukan sosialisasi tentang dampak perkawinan siri serta pentingnya sebuah pencatatan perkawinan dan dampak negatifnya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak, diharapkan masyarakat lebih peduli akan adanya pencatatan perkawinan serta penyuluh menyampaikan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami yang berkaitan dengan dakwah-dakwah keagamaan.
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
Authors: Ashari Ayu , Talli Halim , Fajri Muhammad
Published: January 2025

Penelitian ini membahas terkait implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19. Mewabahnya pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kegiatan masyarakat pada umumnya, namun Pengadilan Agama sebagai instansi juga mengalami beberapa hambatan dalam penyelesaian perkara terutama dengan meningkatnya perkara perceraian. Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri sebenarnya bagaimana efektivitas penerapan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan khususnya dalam perkara percerian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa tidaklah berjalan efektif, karena beberapa faktor, yaitu dari pihak pengadilan, pihak yang berperkara baik itu penggugat/tergugat maupun saksi, dalam hal tidak efektifnya penerapan asas ini dapat diukur dari adanya beberapa perkara yang tidak diputus tepat waktu dalam hal ini melebihi waktu yang telah ditentukan, yakni melebihi 5 (lima) bulan sejak terdaftarnya perkara tersebut.
PENERAPAN KAIDAH FIKIH AL-ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE
Authors: Nisardi Fitrah , Supardin Supardin , Akmal Andi Muhammad
Published: January 2025

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait penerapan kaidah fikih al-adah muhakkamah dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten bone. Secara mendasar terkait perkara kewarisan telah diatur di dalam hukum Islam, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang Islam membagi warisan tersebut dengan mengacu kepada ketentuan mengenai pembagian warisan dalam fiqh mawaris tersebut. Adat dan kebiasaan yang tumbuh dalam lingkungan sosial seseorang, menjadi sebab orang tersebut terikat dengan sebuah hukum. Konsep hukum waris di Indonesia setidaknya ada dua yakni, hukum Islam dan hukun adat. Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan diantaranya yaitu bentuk pembagian harta warisan serta bemana implementasi penerapan kaidah fikih al adah muhakkamah, Penelitian ini temasuk dalam kategori field research kualitatif, adapun hasil penelitian ini pembagian warisan dalam bentuk hukum adat diwilayah Kecamatan Tanete Riattang menggunakan pembagian harta warisan secara tudang sipulung atau secara musyawarah. Konsep pembagian harta warisan ini sesuai dengan konsep pembagian secara tashaluh yang didasari dengan kesepakatan dan kesukarelaan.   Implementasi Pembagian warisan secara tudang sipulung telah sesuai dengan pembagian secara hukum islam dalam hal ini al-adah atau al-urf, sepanjang pada pembagian harta warisan ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai nilai ajaran Islam. Pembagian menggunakan metode ini didasari oleh kesepakatan dan juga kesukarelaan para ahli waris, yang pada dasarnya sama dengan pembagian warisan dengan cara tashaluh yang dalam pelaksanaannya mengutamakan musyawarah dan kesepakatan ahli waris.
Kata kunci : Hukum adat, Warisan, Kaidah Fikih.
FAKTOR SOSIOLOGIS QAŪL QADĪM DAN QAŪL JADĪD (ANALISIS EKSPEDISI INTELEKTUAL IMAM SYAFI’I)
Authors: Abidin Zainal , Hijaz M. Chiar , Basri St. Risnawati
Published: January 2025

Riset ini mangulas mengenai aspek social pada dinamika qaīl qadīm serta qaūl jadīd Imam Syafi’i. Misi utama dalam riset ini yakni mengenal sosok Imam Syafi’i, melihat dinamika pemikirannya serta faktor sosiologis dibalik dinamika pemikirannya. Jenis riset ini merupakan riset kualitatif deskriptif, sebab mengakomodasi konsep serta gagasan-gagasan pada pengelolaan informasi. Basis informasi yang dipelajari bersumber sosok ulama terkemuka yakni Imam al-Syafi’i. Informasi yang terkumpul diolah dengan memakai cara kualitatif, setelah itu dianalisa dengan memakai analisa kritis. Hasil riset menunjukkan bahwa sosok Imam Syafi’i dilahirkan di Gazza (sesuatu wilayah dekat Palestina) pada tahun 150 H. Dan meninggal di tahun 204 H. Pada fase perjalanan pemikiran Imam Syafi’i (Irak dan Mesir) melahirkan konsep pemikiran yang disebut qaīl qadīm dan qaūl jadīd. Pemantik dinamika pandangan al-Syafi’i menurut sebagian opini diakibatkan karena: Perbedaan ayat ataupun hadîts yang dipakai selaku dalil. Cara pandang dalam menguasai ayat atau hadîts yang tidak serupa; Perbandingan pemikiran terhadap adanya ijma’; Perbandingan ashl (pokok) serta illah (alasan) pada qiyas yang dipakai serta Perbandingan pemikiran terhadap kedudukan qaīl ṣaḥabī. Tidak hanya itu aspek lain yang jadi pemantik pandangan al-Syafi’i ialah Aspek Geografis, Aspek Kultur / Adat Istiadat serta Aspek Ilmu Pengetahuan.
PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MELALUI PERKARA DISPENSASI NIKAH
Authors: Dio Asriani Nur Mutmainna , Asni  , Fatimah Tarimana St. Nurul
Published: January 2025

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Hakim dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene? Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1) Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?, 2) Bagaimana upaya Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene?.
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan Penulis yang pertama sumber data primer  dan kedua sumber data sekunder.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu 1)Faktor utama permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pangkajene yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. 2) Upaya hakim dalam melakukan pencegahan pernikahan dini yaitu menasehati orang tua mengenai dampak yang ditimbulkan ketika melakukan pernikahan dibawah umur sesuai PERMA No 5 Tahun 2019.
Implikasi penelitian yaitu, para Hakim dan Akademisi diharapkan dapat memberikan pengenalan dan penyuluhan secara merata kepada masyarakat terkait Undang-Undang Perkawinan. Untuk Pemerintah daerah diperlukan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Para Pemuda mendirikan organisasi pemuda/remaja yang bergerak pada bidang pencegahan pernikahan dini.
Kata Kunci: Hakim, Pernikahan di Bawah umur, Dispensasi Nikah
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B
Authors: Hasanuddin Ahmad Waliyuddin , Lomba Sultan  , Ibnu Izzah
Published: January 2025

Penelitian ini membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, dalam pengimplementasian asas penyederhanaan, cepat, dan murah sudah diterapkan dengan baik tapi terkhusus perkara waris sangat sulit diterapkannya penerpan asas sederhan, cepat, dan biaya ringan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala tidak maksimalnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yaitu perbedaan wilayah tempat tinggal para pihak yang berperkara, memanggilan para pihak, dan penggunaan pengacara. Sebagai implikasi, bagi yang membawa perkara kewarisan ke Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa khususnya dalam proses case to settlement, agar tidak dipersulit prosesnya, sebaiknya terdakwa mengetahui bagaimana cara melanjutkannya. Penerapan asas hidup sederhana, cepat dan singkat dimungkinkan, karena keputusan kita sendiri sebagai litigasi adalah berdamai di hadapan hakim.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG MELEKAT PADA HARTA BAWAAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)
Authors: Suzaen Syafriani Azzahra , Patimah  , Jamil Muh. Jamal
Published: January 2025

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala Tindakan pada dua landasan. Yaitu, dari segi kegunaan dan tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh kehidupan masyarakat di atur oleh hukum perihal termasuk perkawinan, perceraian, dan pembagian harta.Perkawinan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum. Akan tetapi perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi suami dan istri melainkan menyangkut segala urusan keluarga dan masyarakat. Hakekatnya, perkawinan adalah sesuatu yang sakral oleh karena itu setiap agana tidak lepas dari kaidah-kaidah perkawinan dan kaidah-kaidah agama. Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. berdasarkan pasal tersebut, bahwa harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh diluar dari masa perkawinan bukanlah harta bersama.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MASSANRA GALUNG (GADAI) DI DESA TETEWATU KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
Authors: 10100119066 Sulfahmi , Ilyas Musyfikah , Suriyadi Suriyadi
Published: January 2025

Abstrak
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.” Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1). Untuk mengetahui praktik Massanra Galung (Gadai)  Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 2). Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik Massanra Galung  (Gadai)  Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari hasil wawancara masyarakat dengan memperhatikan beberapa aspek yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Praktik massanra galung (gadai) di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Tetewatu mempunyai 3 faktor yang mendorong mereka melakukan gadai tersebut yaitu: faktor kebiasaan, faktor ingin menolong, dan faktor komersial. Adapun pembagian hasil yang diperoleh dari tanah sawah yang digadai akan dibagi 2 antara pemberi gadai (rahin) dengan penerima gadai (murtahin). Batas waktu gadai akan dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan. 2). Pandangan hukum Islam terhadap praktik massanra galung (Gadai) di desa Tetewatu masyarakat sudah mengikuti rukun dan syarat sah gadai dalam hukum Islam walaupun masih belum sempurna dalam perjanjian akadnya. Mengenai pemanfaatan barang gadai yang terjadi di masyarakat desa Tetewatu yaitu penerima gadai (murtahin) sepenuhnya menyerahkan kepada pemberi gadai (rahin) sendiri untuk dikelola sendiri. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada pemberi gadai untuk menyertakan sertifikat tanah sebagai barang jaminan, dan konsisten pada batas waktu gadai. 2) Diharapkan kepada tokoh agama untuk memberika pemaham terhadap masyarakat desa Tetewatu tentang bagaimana melakukan transaksi gadai yang sesuai dengan aturan hukum Islam, walaupun mereka sudah menjalankan sesuai rukun dan syarat sah gadai.
Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik Massanra Galung.