bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Authors: A.Barlian Aristo Evandy , Arief Barda Nawawi
Published: November 2017

Substansi Buku 1 Kuhp saat ini merupakan pedoman induk dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan.Oleh karena itu hukum pidana saat ini dirasa kaku dan tidak berkemanusiaan dalam aplikasinya pada kasus-kasus kecil yang dipandang memerlukan keadilan sosial. Rumusan sistem induk yang tidak memilki tujuan dan asas dalam pedoman pemidanaan tidak akan melahirkan hukum yang efektif, saat ini telah hadir sebuah ide yaitu Rechterlijk Pardon sebagai salah satu konsep dalam pembaharuan pidana yang telah digunakan oleh pelbagai negara yang menerapkan civil law sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide Rechterlijk Pardon dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi sistem induk pidana yang akan datang di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum kualitatif normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute appproach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis kualitatif normatif terhadap data yang disajikan secara kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif. Hasil analisa pada penelitian ini ditemukannya 6 (enam) pasal yang berkaitan dengan nilai permaafan dalam formulasi kuhp saat ini namun bukanlah nilai permaafan yang murni dan ditemukannya 5 (lima) aplikasi peradilan pidana yang telah memiliki nilai permaafan namun masih belum dapat diterapkan dengan baik karena tidak adanya formulasi permaafan dalam pidana saat ini. Diformulasikannya ide permaafan hakim “Rechterlijk Pardon” dengan memasukannya tujuan dan asas pemidanaan dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56 dan 72 RUU KUHP 2015, nantinya akan menjadikan sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang dapat lebih integral, fleksible, humanis, progress dan nasionalis. Disarankan kepada anggota Parlemen untuk dapat membuat dan melegitimasi rancangan perumusan sistem hukum pidana yang telah ada sampai sekarang. Mereformasi sistem hukum pidana merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di masa depan. sistem peradilan pidana sangat membutuhkan reformasi yang signifikan seperti masuknya tujuan dan asas hukum pidana sehingga terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif di Indonesia.
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Authors: Hidayah Farida Nur , Roisah Kholis
Published: November 2017

Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN adanya dampak MEA memicu adanya kesenjangan di bawah penguasaan pasar jasa konstruksi oleh negara anggota ASEAN yang mempunyai kualitas yang lebih baik daripada negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, dan perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara  Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan sumber daya konstruksi nasional yang mempunyai daya saing berkualitas dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang - undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan, kepemilikan penanaman modal, keinsinyuran.Pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk  berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik. Perbandingan daya saing kemudahan berbisnis di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN. Perbandingan  investasi dan tenaga kerja masih dikuasai oleh Singapura. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era  MEA adalah  lebih banyak dampak negatif terhadap perdagangan di sektor jasa konstruksi walaupun era MEA telah berlangsung selama setahun. Pemerintah Indonesia diharapkan  melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.
PROBLEMATIKA KOMERSIALISASI EMPLOYEE INVENTION PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian)
Authors: Raharningtyas M Ayu Wulansari , Roisah Kholis
Published: November 2017

Pelaksanaan komersialisasi hasil temuan Inventor ASN menjadi kewajiban Litbang karena biaya kegiatan penelitian dibiayai oleh negara. Komersialisasi pada prakteknya tidak berjalan lancar. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan proses komersialisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah pedekatan yuridis empiris., dengan pelaksanaan penelitian di KKP dan Kementerian Pertanian. Ditemukan bahwa setiap kementerian memiliki metode komersialisasi terhadap invensi masing-masing inventor berbeda-beda. Perbedaan dalam metode komersialisasi berefek dalam keberhasilan Balitbang mengkomersialkan sebuah invensi. Simpulan penulisan adalah terdapat beberapa kendala dalam proses komersialisasi invensi, baik itu kendala dari pihak Balitbang maupun dari pihak Inventor ASN. Kendala komersialisasi menimbulkan dampak para Inventor ASN tidak bisa menerima kompensasi dari invensi tersebut bilamana tidak berhasilnya invensi tersebut tidak mampu dikomersialisasikan.
Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim
Authors: Haryadi Lilik , . Suteki
Published: November 2017

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memutus perkara Lanjar Sriyanto atas kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia dan anaknya mengalami luka, dalam pertimbangan hukumnya telah menggunakan pemikiran secara progresif yakni meskipun Lanjar Sriyanto secara fakta dan alat bukti yang dihadirkan telah memenuhi unsur rumusan pasal yang didakwakan namun hakim menilai dengan menggunakan dasar kemanusiaan dan keadaan Lanjar Sriyanto maka tidak ada sifat dapat dicelanya Lanjar Sriyanto dan adanya alasan pemaaf sehingga hakim memutuskan Lanjar Sriyanto tidak perlu menjalani hukuman pidana. Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah merubah putusan Hakim Pengadilan Negeri sehingga menyatakan lanjar Sriyanto telah memenuhi rumusan delik dan patut dipidana. Sehingga karena hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung hanya melihat pada penerapan hukum bukan melihat langsung keadaan Lanjar Sriyanto maka keadilan dirasa belum dihadirkan sebagaimana keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila, Kode Etik Hakim, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian hukum ini adalah non-doktrinal menggunakan pendekatan Socio Legal Research. Hakim tidak hanya memutus berdasarkan pada rumusan pasal yang didakwakan, namun hakim wajib menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, Kode Etik Hakim, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim menegakkan hukum juga harus menegakkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk nilai keadilan sosial. Menegakkan hukum harus menguraikan makna dan tujuan hukum itu sendiri, bukan hanya menerapkan aturan perundang-undangan yang tertulis sehingga hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, namun hakim wajib menghadirkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim wajib memutus perkara dengan keyakinannya serta dilandasi pada kebijaksanaannya. Hakim dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena sejatinya hakim tidak berada dalam ruang hampa dari pengaruh-pengaruh sosial.
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN
Authors: Juliani Henny
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian negara/daerah. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah apabila perbuatannya dilakukan secara melanggar hukum atau karena kelalaian yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.  Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN CYBER CRIME DAN CYBER SEX
Authors: Nawawi Arief Barda
Published: November 2017

Cyber crime di bidang kesusilaan, yang berupa cyber pornography dan cyber sex dapat menjadi masalah yang serius apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan umum yang perlu diterapkan adalah dengan pendekatan integral/sistemik yang memadukan pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global. Kebijakan penanggulangan cyber pornography dapat ditemukan dalam KUHP dan juga dalam UU No.32/2002 tentang Penyiaran, meskipun terdapat kelemahan dalam asas teritorial. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam Konsep RUU KUHP 2004/2005, dirumuskan perluasan asas teritorial dan perumusan delik Pornografi Anak melalui Komputer. Sedangkan cyber sex sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/non-fisik dan sangat individual serta selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel. Oleh karena itu dalam praktek peradilan, hakim dapat melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa cyber sex atau "hubungan seksual non-fisik (maya)" ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP. Hal itu didasarkan pada alasan juridis normatif, juridis konseptual/teoritik/keilmuan, jurisprudensi, pandangan pakar, agama, dan dari sudut akibat sosial (dampak negatifnya)Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Cyber Crime, Cyber Pornography, Cyber Sex
NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) RI - GAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Authors: Setyawanta R. L. Tri
Published: November 2017

Dalam perspektif hukum perjanjian Internasional, MoU RI-GAM merupakan suatu "gentlement's agreement" dan bukan merupakan suatu perjanjian Internasional karena GAM memang bukan berstatus sebagai subyek hukum Internasional. Sebagai suatu "gentlement's agreement" implementasi MoU tersebut sangat tergantung pada etikad baik kedua belah pihak sebagai suatu kewajiban politis atau moral untuk mewujudkan harapan mengenai apa yang akan diciptakan oleh kesepahaman tersebut. Langkah selanjutnya ke depan, khususnya di bidang hukum adalah perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam, karena adanya beberapa ketentuan hukum nasional yang perlu untuk direvisi atau diamandemen dalam rangka implementasi MoU, diantaranya adalah tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, Partai Politik, dan Pemerintahan Daerah.Kata Kunci : Nota Kesepahaman, Gentlement's Agreement, Perjanjian Internasional
PEMBERDAYAAN HUKUM MELALUI KONTRAK ALIH KETRAMPILAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
Authors: Avianti Vivi
Published: November 2017

Kajian ini bertujuan yntuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kontrak alih ketrampilan dan kendala-kendala yang dihadapi. Demikian pula untuk mengetahui pemberdayaan hukumnya sehingga kontrak alih ketrampilan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Metode pendekatan adalah socio-legal research dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), sedangkan analisis data dilakukan secara analisa kualitatif. Kontrak alih ketrampilan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal, mengurangi ketergantungan kepada pihak pemilik teknologi, serta meningkatkan devisa negara. Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi adalah rendahnya produktifitas tenaga kerja, teknologi yang dialihkan telah usang, belum adanya pengaturan hukum secara khusus, kurang dikuasainya bahasa hukum yang dipergunakan, dan masih terdapat banyak pungutan liar. Oleh karena itu pemberdayaan hukum kontrak alih ketrampilan, dilaksanakan dengan pemberdayaan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kata Kunci : Pemberdayaan Hukum, Kontrak Alih Ketrampilan, Sumber Daya Manusia
OPEN SOURCE SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA
Authors: Sari Nuzulia Kumala
Published: November 2017

Program  komputer  sebagai  hasil  pemikiran  intelektual  dari pembuat program atau pencipta diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta,  rasa  dan  karsa  nya  yang  dilindungi dengan  hak  cipta.                Pelanggaran Hak Cipta di bidang program komputer pada saat ini marak terjadi di Indonesia.Berdasarkan pengamatan UTR (United Trade Representative) Indonesia berada dalam kelompok negara Priority Watch list, yaitu daftar negara yang dianggap perlu diawasi karena penegakan hukumnya di anggap lemah terhadap pelanggaran Hak Milik Intelektual, dan menobatkan Indonesia sebagai nomor tiga dalam daftar “20 Country with the Highest Piracy Rates”. Penelitian ini bermaksud memperoleh kejelasan masalah: (a) pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia; (b) perlindungan hak cipta program komputer dalam UU Hak Cipta di Indonesia; (c) Open Source sebagai alternatif mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia.                Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif atau hukum di konsep kan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang- undangan. Dalam pendekatan ini lebih jauh melihat substansi, asas, doktrin, maupun peraturan dalam hukum positif mengenai hak cipta. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data Sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau teknik dokumentasi.                Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Gejala pelanggaran hak cipta program komputer dilakukan dengan lima kategori (b) Di Indonesia,  program  komputer  termasuk  dalam  salah  satu  karya yang dilindungi dengan hak cipta (c)  Dengan menggunakan open  source  hak  ekonomi dari  pemegang  Hak  Cipta  telah  dilepas  dari  semula, sehingga  setiap  pengguna  dapat  dengan  bebas  untuk  memperbanyak, mendistribusikan ulang, menyewakan bahkan merubah atau menambah Source Code dari suatu program, jadi biaya lisensi dapat dikatakan menjadi nol rupiah.                 Atas dasar penelitian tersebut, direkomendasikan:(a)sosialisasi terhadap penggunaan software open source yang relatif masih baru ini sehingga masyarakat pengguna   software   dapat   mengetahui  adanya   software   alternatif   yang   aman digunakan dan mudah untuk dioperasikan. Aman artinya software yang digunakan tersebut tidak melanggar hukum dan mudah dioperasikan artinya pengoperasiannya tidak  jauh  berbeda  dengan  sistem  operasi  yang  sekarang  ada;  (b)  penggunaan software open source dapat dioptimalkan pemanfaatannya karena berbagai potensi dan keunggulan yang dimilikinya, sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Kata Kunci: Hak Cipta ; Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer ; Open Source
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS)
Authors: Hardjito Yohanes R. Sri Agoeng
Published: November 2017

ABSTRAKCukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11  tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT
Authors: Abdullah Saiful
Published: November 2017

ABSTRAKMeningkatnya masalah-masalah kejahatan dan kekerasan yang berlatarbelakang agama dan kepercayaan, terutama mengenai aliran sesat sampai saat inidinilai sangat meresahkan, dan menghawatirkan, yang jika tidak ditanggulangi,dihawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota keluarga danmasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.Bertolak dari hal tersebut diatas, subtansi permasalahannya ada dua , yaitukebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini danuntuk saat yang akan datang maupun kebijakan non penal dalam menanggulangialiran sesat. Dua permasalahan pokok ini pada intinya ditujukan untuk mengetahuidan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesatuntuk saat ini dan untuk masa yang akan datang, maupun untuk mengetahui danmenganalisa kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesatPenelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitisdengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridisnormatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasivertikal/ horisontal, dan sistemik hukum diterapkan. Sedangkan, pendekatanyuridis empiris pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagaigejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramatidalam pengalaman.Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini maka kebijakanpenanggulangan aliran sesat dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana(penal) dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU No 1 Pnps 1965. Sedangkanupaya antisipatif di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan antisipasiyuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkut-pautdengannya. Sedangkan upaya non penal dapat ditempuh dengan melakukanpendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventifdengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus pengkuatan,penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapankeyakinan terhadap agama melalui pendidikan agama.Konsepsi kebijakan penanggulangan aliran sesat adalah mengintegrasikandan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dan penal itu ke arahpenekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnyaaliran sesat di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan , ummatdapat hidup berampingan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan,2ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undangDasar 1945.Kata Kunci: Aliran Sesat, Kebijakan Hukum Pidana (penal) dan Kebijakan NonHukum Pidana (non penal)
KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI
Authors: S Evan Elroy
Published: November 2017

ABSTRAKPada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruhaspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihatbahwa koporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan,hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatukenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadisangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terusmeningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinyatindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderitakerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukumsehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakinmeluas dan sulit dikontrol. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannyamelalui adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalahmemberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yaknibagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadapkorban kejahatan korporasi saat ini, serta bagaimana kebijakan formulasipertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dimasa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatifdengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan denganmengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumendokumenyang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatifdengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalamdokumen dan perundang-undangan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini kebijakan formulasipertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi belumdapat mewujudkan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban. Oleh karenaitu, diperlukan reorientasi dan reformulasi pada kebijakan formulasi yang akandatang dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam halpenentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi,siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi, sertasanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korban Kejahatan Korporasi
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Authors: Faturrahman Ferry
Published: November 2017

Hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana berikut konsep pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya. Hukum pidana adat Baduy juga mengenal tindak pidana santet, konsep pertanggungjawaban pelaku yang menderita kelainan jiwa, dan pidana ganti rugi dengan berbagai karakteristiknya yang perlu dipertimbangkan untuk diakomodir dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional Kata kunci: Hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana, penyelesaian perkara integral .
KONSEP PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG
Authors: Kristiyanto Rahadi
Published: November 2017

Perbangkan syaiah adalah suatu model perbangkan yang mulai digagas dan dirintis pada abad ke 1963. Merupakan tonggak sejarah perkembangan system perbangkan Islam dengan didirikannya MIT ghamr local saving bank di mesir. Sedangklan di indonesia bank syariah mulai berdiri tahun 1991 dengan berdirinya BPRS Bandung serta BPRS Hereukat di Aceh. Kemudian setelah diundangkanya UU No. 7 tahun 2002 tentang perbankan, bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya undang-undang no. 10 tahun 1992 tentang Perbankan, dan bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU perbankan, maka perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan tempat dalam menata hukum positif di Indonesia. Akan tetapi pertumbuhan  jumlah perbankan syariah tidak diimbangi dengan asosiasi dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang menganggap perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional yang mencari keuntungan dalam bisnisnya dengan jalan membugakan uang kepala para nasabahnya.Dalam tesis ini diteliti hal-hal yang berkaitan dengan (1) bagaimana konsep pembiayaan – pembiayaan dengan prinsip syariah jika dibandingkan dengan konsep kredit dalam system konvensional serta; (2) bagaimana aspek hukum dalam proses pemberian pembiayaan. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan tersebut dengan suatu penjelasan tentang konsep pembiayaan dengan prinsip syariah dan konsep kredit dalam sistem konvensional, juga aspek-aspek hukum yang mengikuti dalam proses pemberian pembiayaan syariah kepada calon nasabahnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis–empiris dimana akan dilakukan suatu penelitian meninjau praktek pemberian pembiayaan dalam perbankan secara riil kemudian dikaji dengan sumber-sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia.                       Kata kunci: Pembiayaan, Prinsip Syariah, Aspek Hukum.
REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG
Authors: Maskur Ali
Published: November 2017

Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan 1. Peningkatan jumlah penduduk akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi. 2. Kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal ditengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraanya. 3. Penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota. Sejak diundangkannya Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan dalam  pasal 18. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undangundang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.  Otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan 1. Bagaimana Pengaturan Hukum yang ada dalam Bidang Reklamasi Pantai di Kota Semarang? 2. Bagaimana Prospek Pengaturan Hukum Reklamasi Sebagai Suatu Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Kota Semarang di masa datang?Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui aturan hukum yang ada di Kota Semarang yang dalam pelaksanaan reklamasi pantai selama ini. 2. Untuk mengkaji pengaturan Hukum di Kota Semarang tentang HukumReklamasi pantai yang telah direkonstruksi kembali dikaitkan Undang-undang yang berlaku dan memperhatikan semua kepentingan stakeholder
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK
Authors: Pande Yohanes
Published: November 2017

Pembangunan hukum diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menagani dan menyelasaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) terutama suap menyuap yang menempati posisi yang strategis terhadap perkembangan tindak pidana korupsi yang lain. Suap menyuap yang terjadi secara masive dan bentuk money politics diberbagai Pemilihan umum tidak pernah dituntut di pengadilan bahkan di anggap sesuatu yang wajar, padahal dalam jangka panjang akan merusak mental bangsa.            Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana suap dalam bidang politik dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan akan datang.            Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dlam sistem perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk mengambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis data  normatih-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengontruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana Suap, Politik.
PENERAPAN ATAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTEK PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Di Kota Mataram)
Authors: Sasmita Rangga
Published: November 2017

Sebagaimana dimaklumi bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada jati diri manusia secara kodrat dan universal berfungsi menjaga integritas keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun juga.            Salah satu hak asasi manusia yang diturunkan dari hak asasi manusia adalah hak asasi tersangka/terdakwa pada proses peradilan pidana yaitu hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahanya atau dikenal dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).             Tesis ini mencoba untuk menganalisis penerapan dan faktor-faktor yang menghambat dari penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan perkara tindak pidana pencurian, melalui studi kasus di Kota Mataram. Dalam tesis ini, penyusun menambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pembaharuan hukum pidana, yaitu hukum pidana formil.            Dengan mengunakan konsep Hak Aasasi Manusia dan sistem peradilan pidana sebagai pisau analisis diharapakan dapat ditemukan jawaban atas permaslahan pokok yang pada gilirannya dapat dirumuskan suatu konsep harmonisasi hubungan antara asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana di Kota Mataram pada masa yang akan datang. Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan                                           Pidana.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA
Authors: Ully Artha
Published: November 2017

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tapi selama ini belum terdapat konsep alternatif CSR yang digali dari nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem budaya dan kepercayaan termasuk ajaran Islam, padahal nilai-nilai yang dibangun oleh setiap budaya dan kepercayaan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya prinsip-prinsip Islam dapat bersinergi dengan baik bila disandingkan konsep CSR. Melihat perkembangan CSR yang telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat ditelusuri bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam peraturan CSR di Indonesia.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsep CSR dalam Islam dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengaturan CSR di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep CSR dalam Islam dan penerapan prinsip-prinsip Islam tersebut ke dalam pengaturan CSR di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum dengan menggunakan tahapan-tahapan berpikir secara sistematis untuk menjawab permasalahan.Hasil penelitian adalah bahwa konsep CSR sebenarnya terdapat dalam ajaran Islam, Islam sejak lama telah lama membangun sistem kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan keadilan. Lima prinsip (aksioma) etika bisnis Islam dapat diadopsi menjadi konsep CSR dalam Islam, yaitu tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sebagian dari prinsip-prinsip ini sudah diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan mengenai CSR di Indonesia yang terdiri dari UUD 1945, UU PT, UU PM, UU Ketenagakerjaan, UU BUMN, UU HAM, UU PLH dan peraturan lainnya, tapi masih belum diatur secara rinci.Pemerintah sebaiknya segera merubah peraturan mengenai CSR agar tercipta sinkronisasi peraturan mengenai CSR dan membuat standar kegiatan CSR yang lebih terperinci khususnya peraturan mengenai pelaksanaan CSR pada kegiatan usaha yang berlandaskan hukum syariah agar sesuai dengan ajaran Islam. Para pihak yaitu Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebaiknya mempelajari CSR secara utuh yang1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip2 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Undip122disandingkan dengan prinsip-prinsip Islam untuk menjawab tantangan pencapaian keseimbangan triple bottom line.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line, Etika Bisnis Islam, Good Corporate Governance
KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-IX/2011
Authors: Sukma Novira Maharani
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan dilaksanakannya pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 apabila dilihat dari segi kewenangannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri, karena Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segipengangkatannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama, sedangkan Wakil Menteri kedudukannya di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Kedudukan wakil menteri di masa yang akan datang sebaiknya ditiadakan saja, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur wakil menteri telah diubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, namun belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan Wakil MenteriKata Kunci: Kedudukan Wakil Menteri, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Putusan MK
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
Authors: Rahadian Dian
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupaperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana politik identikdengan tindak pidana terhadap keamanan Negara yang diatur dalam Bab I BukuKedua KUHP. Sanksi pidana yang diformulasikan adalah pidana pokok berupaancaman pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, sedangkan sanksi pidanatambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusanhakim. Subjek tindak pidana politik yang dapat dipertanggungjawabkan hanyaorang/manusia saja. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidanapolitik di masa mendatang yaitu dalam konsep RUU KUHP, tindak pidanapolitik/tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur pada Bab 1 Buku Kedua.Tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk dalamdelik yang dipandang berat dan sangat berat/serius, sehingga subjek yang dapatdipertanggungjawabkan tidak hanya orang/manusia saja, bisa pula korporasiwalaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasalnya, melainkan diatur dalam aturanumum.Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana politik
FUNKTIONSVERBGEFÜGE (FVG) ALS MERKMAL DER DEUTSCHEN RECHTSUND VERWALTUNGSSPRACHE
Authors: KORDIĆ Ljubica , MARUŠIĆ Borislav
Published: November 2017

Back in the 18thcentury, structures with phrasal verbs (FVG) were determined as a featureof German technical language. These constructs are still present in the language of law. Although the administrative language is considered a part of the legal language, there are discursive differences between specific(sub)languages in the field of law. One can speak of the discourses of justice, of criminal law, of international law, etc. It is the language of administrative law that citizens as lay people are most often confronted with, and it is often criticized as "a bureaucracy language", or "the paper style". The aim of this paper is to examine the structures with phrasal verbs frequently occurring in the language of German administrative law and compare them with those in German criminal procedure law. First partofthecorpusisbuiltbyphrasalverbstructuresexcerptedfromfollowing German laws: Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostengesetz. In order to explore potential discursive differences between specific languages in the field of law, the collected examples are compared with the most frequent phrasal verb structures of the German criminal procedure law. For that purpose, the Criminal Procedure Code (StPO) of 1987 (last amended in 2015) is used as the second part of the researched corpus. In the concluding part of the paper, the authors draw conclusions based on the analysis carried out. The results of this study can be of assistance to law students in mastering German legal terminology, to all linguists dealing with German language of law and especially to all translators and interpreters from the German and into the German language.
LE PROBLÈME D’ÉQUIVALENCE DE TERMINOLOGIE SUR « LES BIENS » ET « LE PATRIMOINE » DANS LE CODE CIVIL FRANÇAIS ET JAPONAIS
Authors: HORIE Yuki
Published: November 2017

In the Meiji era, Japan was attempting to modernize and Europeanize through legal reforms. At that time in Japan, Napoleonic Code was regarded as the best civil code and was translated into Japanese by Mitsukuri Rinsho. How-ever, bcause of the lack of the dictionary and any material concerning the law, Mitsukuri was forced to coin the new words during the translation. At that time, the French term “biens” was translated in Japanese as “財産 zaisan” and the term “patrimoine” was translated as “資産 shisan” by箕作麒麟Mitsukuri Rinsho et Gustave Emile Boissonade de Fontarabie. Today, “財産 zaisan” is accepted as the equivalent for “biens”, however the translation of term “patri-moine” is very varied according to the translators: 家産 kasan, 資産 shisan, 財産体zaisantai, 財物zaibutsu. In this article, we will first observe the histori-cal perspective of the Japanese Civil Code, then the concept of these two French terms to find the most appropriate translation in Japanese from linguis-tic point of view.
LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION COMME UN EXEMPLE D'UN TEXTE DE DROIT
Authors: PIEPRZYCA Piotr
Published: November 2017

Preamble to the Constitution is a special type of legal text, which differs significantly from the other legislative texts, both in terms of vocabulary, syntax and semantics. This paper aims to make the characteristics of the legal language of the preamble to the Constitution – its content, form and function it plays in the legal system. The linguistic corpus is composed of over twenty preambles to constitutions of European countries. The results show that, despite some differences between the preambles of individual European countries, there are many features in common – almost all mention the values and principles, considered as fundamental to the nation, such as independence, freedom or democracy. Some preambles also refer to the history of the country or religion and to the person of God – both indirectly and directly. Despite the fact that the preamble in terms of language is not like other legal texts, it has the characteristics of a normative act.
LA TRADUCTION DES NOMS COMPOSÉS JURIDIQUES ANGLAIS EN -ING DANS LES LANGUES ROMANES
Authors: VELEANU Corina
Published: November 2017

The aim of this paper is to analyse the behaviour of -ing compound nouns in the process of their translation into Romance languages. The starting point of this analysis is our research into the entry of -ing simple nouns in the legal vocabulary of Romance languages, which we presented at the 10th International Days of the Lexicology, Terminology and Translation Network (University of Strasbourg, 2015). The method of the present research consists in a contrastive analysis of the entry of English compound nouns containing the morpheme -ing in the legal vocabulary of French, Romanian, Italian, Spanish and Portuguese, in order to assess both the translating differences in terms of perception between the simple and compound -ing structures, and the degree of permeability of the legal target-languages in contact with the legal English terms. One of the practical purposes of the present research will be offering a linguistic analysis basis to legal translators, as we founded our work on our hands-on experience as a legal translator and interpreter with the Tribunal de Grande Instance (High Court) of Lyon and the Court of Appeal, as well as a lecturer in legal English and translation.
An Asset-Based Framework of Credit Creation (applied to the Global Financial Crisis)
Authors: von der Becke Susanne , Sornette Didier
Published: November 2017

We develop a conceptual asset-based framework of credit creation based on three leading variables: (i) the amount of assets acceptable as collateral, (ii) the level of leverage and (iii) the level of trust. As credit expands along these dimensions in a non-linear dynamic, the financial system becomes more liquid. At the same time, it becomes more prone to endogenous feedbacks and vulnerable to internally generated instabilities manifested as booms and busts. Applying this framework to the global financial crisis, we show that the subprime crisis was both a signature and only one possible trigger in an increasingly unstable financial system. Using historical data, we demonstrate a significant shift in the components of US bank balance sheets and a decoupling of bank assets from deposits since the mid-1980s, marking the rise of “securitized-fractional reserve banking”. The subsequent decades were a period of growing leverage, with debt-securities assuming money-like functions and serving as collateral for further credit creation. As trust began to recede, the high levels of leverage were no more viable, precipitating a reduction of the amount of assets acceptable as collateral, and leading to a contraction in credit and to liquidity spirals. We discuss the potential general applicability of this framework of credit creation and define extensions in future research.
Inserção do lúdico como facilitador da hospitalização na infância: percepção dos pais
Authors: Rockembach Juliana Amaral , Espinosa Thuane Araujo , Cecagno Diana , Thumé Elaine , Soares Deisi Cardoso
Published: November 2017

Objetivo: conhecer a percepção dos pais quanto a inserção de atividades lúdicas durante a internação hospitalar da criança. Métodos: estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado de outubro a dezembro de 2012 em um hospital no Brasil. Foram entrevistados seis pais de crianças internadas. A entrevista ocorreu em duas etapas: inicialmente, as crianças foram abordadas de forma lúdica durante os cuidados de enfermagem. Após foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os pais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o número 083/2012. Resultados: da análise surgiram dois eixos temáticos: as dificuldades encontradas pelas crianças durante o período de internação hospitalar, e, os benefícios da inserção de atividades lúdicas durante a hospitalização. Considerações finais: com a utilização de atividades lúdicas, conclui-se que essas são capazes de tornar o ambiente hospitalar menos ameaçador, possibilitando resgatar sorrisos e alegria de ser criança.