bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA 7 (TUJUH) LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Authors: Krisnawati Dani , Utami Niken Subekti Budi
Published: December 2016

This study is a normative-empirical research that use secondary and primary data. In the case of a voluntary reporting to the Sleman Police Precinct investigator by the drug addicts, the case will be coordinated tothe medical and/or social rehabilitation agency, in this case is PSPP. However, after the implementationof Joint Regulation, no drug addicts voluntarily reported themselves. Whenever the suspects of thedrug addiction that were caught, the Sleman Police Precinct investigator which is the element of lawenforcement team beside the Sleman Narcotics National Agency, Sleman District Attorney, and RegionalOffice of the Ministry of Law and Human Rights Yogyakarta Province, coordinate themselves as a part ofa joint assessment team, including with the Bhayangkara Hospital and Grhasia Hospital which serve asthe medical doctor team. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengolah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyidik pasca berlakunya Peraturan Bersama terhadap pecanduyang secara sukarela melaporkan diri ke penyidik Polres Sleman, akan dikoordinasikan ke lembaga medisdan/atau sosial, dalam hal ini Panti Sosial Pamardi Putra. Meskipun pasca berlakunya Peraturan Bersamabelum ada pecandu yang secara sukarela melaporkan diri, sedangkan bagi tersangka pecandu narkotikayang ditangkap, penyidik Polres Sleman saling berkoordinasi dengan tim hukum yang lain sebagai bagiandari tim assessment terpadu dan tim dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Grhasia yangmerupakan bagian dari tim dokter.
TERRORISM AND THE CRIME OF AGGRESSION UNDER THE ROME STATUTE
Authors: Muhammadin Fajri Matahati
Published: December 2016

Terrorism seems to be accepted as a grave act of international concern, but has not yet been accommodated explicitly in the International Criminal Court (ICC). This article explores the prospect of including terrorism under the crime of aggression in cases transcending boundaries, by examining whether terrorism can fit into its’ elements. While terrorism can be conducted by state and non-state actors, it will be shown that it is possible for states committing terrorism to have their officials prosecuted for the crime of aggression. For the more infamous terrorism by non-state actors, however, do not seem to satisfy the required elements. Terorisme sudah diterima sebagai kejahatan yang menjadi perhatian internasional, tetapi belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum pidana internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Artikel ini akan mengamati kemungkinan memasukkan terorisme dalam tindak pidana agresi, terutama dalam kasus terorisme yang melampaui batas-batas Negara. Artikel ini akan mengamati konsep tindak pidana agresi dalam Statuta Roma, dan melihat apakah terorisme dapat memenuhi unsur-unsurnya. Ternyata walaupun terorisme oleh actor non-negara lebih terkenal, tapi konsep terorisme dapat memuat terorisme oleh Negara juga. Akan dijelaskan bagaimana kejahatan agresi bisa jadi dikenakan pada terorisme oleh Negara, tetapi justru tidak pada terorisme oleh aktor non-negara.
THE STATUS OF MATRIMONIAL PROPERTY OWNERSHIP IN MIXED MARRIAGES
Authors: Judiasih Sonny Dewi
Published: December 2016

Many Indonesians have committed themselves into a mixed marriage, both in Indonesia and outside the country. Mixed marriage would mean that there are differing nationalities who abide under two different state laws and as consequence of this, issues of private international law in joint property would emerge. On the status of ownership on immovable assets such as land, the nationality principle must be paid attention to, because according to Indonesian law, only Indonesian citizens may have access to Land Ownership Rights. Thus, in mixed marriages, foreign spouses (husband or wife) may not have land ownership rights. Masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perkawinan campuran, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Pelaksanaan perkawinan campuran menyebabkan adanya perbedaan kewarganegaraan dimana mereka tunduk pada sistem hukum yang berlainan sehingga melahirkan masalah hukum perdata internasional dalam pengaturan harta bersama. Mengenai status kepemilikan atas benda tidak bergerak seperti tanah, terdapat asas nasionalitas yang harus diperhatikan, yaitu hanya WNI saja yang boleh mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Oleh karena itu, dalam perkawinan campuran, suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah.
CRITICIZE THE USE OF ANALOGY PROHIBITION IN CRIMINAL LAW
Authors: Mursyid Ali Masyhar
Published: December 2016

The analogy becomes an absolute thing that is not permitted under the Indonesia criminal law. However, in the moving and changing society, written criminal laws are not always able to accommodate all the crime that happened. The prohibition of analogy it is not in line with Islamic law, “qiyas”, which no other is the analogy. Analogy should be accepted as part of a form of interpretation that has been known in the criminal law. Ban the use of analogy also confirmed in the draft Criminal Code. However, reading the ban of analogy must be done carefully. Analogi menjadi satu hal mutlak yang tidak diperkenankan dalam hukum pidana. Namun demikian di tengah perkembangan masyarakat yang bergerak dan senantiasa berubah, perundang-undangan pidana tertulis tidak selamanya mampu menampung seluruh tindak pidana yang terjadi. Doktrin hukum pidana yang melarang analogi ini justru tidak sejalan dengan konsep hukum Islam yang mengenal qiyas, yang tiada lain adalah analogi. Seyogyanya analogi bisa diterima sebagai bagian dari bentuk penafsiran yang selama ini telah dikenal dalam hukum pidana. Larangan penggunaan analogi juga ditegaskan (kembali) dalam Rancangan KUHP. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam membaca larangan analogi dalam Rancangan KUHP ini.
MONOPOLY PROHIBITION ACCORDING TO ISLAMIC LAW: A LAW AND ECONOMICS APPROACH
Authors: Johan Arvie
Published: December 2016

Islamic law prohibits monopoly. The issue had arose since the advent of Islam, whereby it’s used as a strategy to maximize profit, has experienced rapid developments. This article assess the extent of Islamic law in prohibiting monopoly using law and economics approach. The result is that the exercise of caution shall apply in prohibiting monopoly. There are three steps needed in exercising the rule of caution: (1) defining monopoly as the absence of competition and lack of pricing options; (2) providing criteria of what causes monopoly in form of agreements between business competitors who can go against allocative efficiency effectively; and (3) direct the prohibition on monopoly towards agreement on explicit horizontal mergers and very large horizontal mergers which disregards quick mergers. Hukum Islam melarang monopoli. Isunya adalah sejak kedatangan Islam strategi pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan telah berkembang pesat. Tulisan ini menentukan jangkauan hukum Islam untuk melarang monopoli dengan pendekatan hukum dan ekonomi. Hasilnya kehati-hatian dalam melarang monopoli. Tulisan menguraikan tiga langkah yang dibutuhkan: (1) memaknai monopoli sebagai ketidakhadiran persaingan dan ketiadaan pilihan harga; (2) memberikan kriteria monopoli berupa kesepakatan antar pelaku usaha pesaing yang mampu melawan efisiensi alokasi secara efektif; dan (3) mengarahkan larangan monopoli pada perjanjian horisontal eksplisit dan penggabungan berukuran besar.
FOREIGNERS LAND RIGHTS REGULATIONS: INDONESIA’S PRACTICE
Authors: Afriansyah Arie
Published: December 2016

The issue of the sales of Indonesian Islands to non-Indonesian Citizen has seized the attention of Indonesian people nationally. It is thought that such sales will affects the sovereignty of Indonesia’s territory. This article will focus on two main issues, namely how the rule of law regulates acquisition and management of areas that go to the sovereignty of a country and how or what the main problems faced by Indonesia in maintaining the territorial integrity of the Republic of Indonesia, especially the business of selling some islands to non-Indonesian citizens. Isu penjualan beberapa pulau di Indonesia kepada warga Negara asing telah menyita perhatian masyarakat Indonesia secara nasional. Diperkirakan bahwa penjualan tersebut akan mempengaruhi kedaulatan wilayah Indonesia. Artikel ini akan fokus pada dua isu utama, yaitu bagaimana aturan hukum mengatur dalam hal perolehan dan pengelolaan kawasan yang masuk dalam kedaulatan suatu negara dan bagaimana atau apa masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia, khususnya bisnis penjualan beberapa pulau kepada pihak asing.
KAJIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012
Authors: Darma Susilo Andi
Published: December 2016

Constitutional Court Decision 27/PUU-XI/2011 followed up by the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 is still causing problems. Therefore, this article discussed the outsourcing arrangement after the enactment of the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012. The result of this paper was outsourcing arrangement according to the Minister of Manpower and Transmigration No.19 of 2012 was not yet right. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2011 yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 masih menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas mengenai pengaturan outsourcingsetelah ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012. Hasil dari tulisan ini adalah pengaturan outsourcingmenurut peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 masih belumlah tepat.
INFORMED CONSENTATAS TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT GRHASIA PAKEM YOGYAKARTA
Authors: Darmini Ninik , Widyaningtyas Rizky Septiana
Published: December 2016

A written informed consent has been given for all medical acts in Ghrasia Hospital. This to be observed such as the juridical force of informed consent which is given at the beginning of the medical treatment, and the legal protection to Ghrasia Hospital Pakem Yogyakarta related to informed consent which is given at the beginning of the medical treatment. This research shows that the informed consent was valid only for medical acts performed as an initial treatment. Moreover, the hospital must tell the family about the medical treatment that has been done. Sebuahinformed consenttertulis diberikan untuk seluruh tindakan kedokteran di Rumah Sakit Ghrasia, menimbulkan dua hal yang perlu diteliti, yaitu: kekuatan yuridis informed consentyang diberikan pada saat permulaan pasien penderita gangguan jiwa akan menjalani perawatan pada Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta berkaitan dengan diberikannya informed consentpada saat permulaan pasien penderita gangguan jiwa akan menjalani perawatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pertama, informed consenthanya sah untuk tindakan kedokteran yang dilakukan sebagai penanganan awal pasien. Kedua, rumah sakit wajib segera memberitahukan kepada keluarga atas tindakan kedokteran yang telah dilakukan.
MLA IN CRIMINAL MATTERS AS ASSET RECOVERY’S TOOL
Authors: Sobari Ahmad
Published: December 2016

Indonesia has the Act No. 1 of 2006 Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, and has ratified Treaty on MLA in Criminal Matters (ASEAN Treaty) with Act No. 15 of 2008, the act mandated to Ministry of Justice and Human Rights as the Central Authority. Modus operandi and crime increasingly sophisticated as technological developments,  in such a way that cause difficulties to search, seize and transmit properties from the requested country to the requesting country, so that is needed bilateral or multilateral cooperation. Indonesia must be better cooperation among relevant agencies in accordance with established procedures. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan meratifikasi Perjanjian tentang MLA in Criminal Matters (ASEAN Treaty)dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2008, dan mandat kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat. Modus operandi kejahatan makin canggih seiring perkembangan teknologi, sedemikian rupa yang menyebabkan kesulitan untuk mencari, menyita dan mengirimkan hasil kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta, sehingga perlu kerjasama bilateral atau multilateral. Di Indonesia harus ada kerjasama yang lebih baik antar instansi terkait sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
THE ELEMENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PRINCIPLES OF IN-TEGRATION AND SUSTAINABLE UTILIZATION
Authors: G. Wibisana Andri
Published: December 2016

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations. However, that concept lacks of clarity, which leads to various interpretations. Scholars have argued that the definition of sustainable development can be explained into four elements, namely the integration principle, sustainable use, intra-generational equity, and inter-generational equity. It analyses the elements of integration and sustainable using both legal and non-legal perspectives and shows how the elements have been recognized in various legal documents, while finds that various international commitments have indicated the growing concerns for conservation and sustainable use of natural resources. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan datang. Definisi pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu prinsip integrasi, pemanfaatan secara berkelanjutan, keadilan intra generasi, dan keadilan antar generasi. Artikel ini menganalisis prinsip integrasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Artikel ini memandang bahwa prinsip integrasi harus diinterpretasikan dalam kerangka perlindungan lingkungan, sehingga memperoleh prioritas guna menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan akan pembangunan. Di samping itu, meskipun terdapat berbagai penafsiran mengenai pemanfaatan berkelanjutan, namun pengakuan tentang pemanfaatan berkelanjutan cukup untuk menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap pemanfaatan berkelanjutan atas sumber daya lingkungan.
INTERPRETATION OF SYIQAQAND ITS PROCEDURAL LAW AT RELIGIOUS COURT IN YOGYAKARTA
Authors: Ilhami Haniah
Published: December 2016

The objective of this research is to identify the interpretation of syiqaq as a legal reason in divorce lawsuit and its procedural law implemented by the Religious Courts in Yogyakarta. This is an empirical normative research, using the literature research method and field research through Focus Group Discussion (FGD). This research found that syiqaq is interpreted as a specific form of an endless quarrelling which caused danger for either husband or wife. In practice, judges combine procedural law in divorce lawsuit based on syiqaq into the procedural law in other legal reason. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi syiqaqsebagai alasan gugatan cerai oleh hakim dan praktek hukum acara penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaqyang diterapkan pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa syiqaqdiinterpretasikan sebagai perselisihan dan percekcokan antara suami istri yang telah menimbulkan bahaya mengancam baik pada para pihak. Dalam prakteknya, hakim menggabungkan proses acara penyelesaian perkara perceraian dengan menggunakan alasan syiqaqke dalam proses beracara untuk perkara yang menggunakan alasan perselisihan terus menerus.
KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
Authors: Wijayanta Tata
Published: December 2016

Article 2 paragraph (1) of the Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of the Debt Payment Obligation does not stipulate the minimum amount of the debt for declaring a state of bankruptcy but only requires the existence of two debtors where one of the debts are found overdue. The Act that the only considerable condition has been ‘the unwillingness to pay the obligation” instead of the “incapability to pay” of the debtor. Also, the minimum amount of the debt must be determined in order to avoid another court decisions that awarded the request of bankruptcy whereas the debtor is actually capable to pay the obligation. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur minimal jumlah utang untuk mengajukan permohonan pailit. Untuk mengajukan kepailitan hanya diperlukan dua orang kreditur dan salah satu utangnya tidak dibayar pada waktunya, sehingga hanya mendasarkan pada ketidakmauan (unwilling) dari si debitur dan bukan pada kemampuan (unable) debitur dalam membayar utang. Minimal jumlah utang ini perlu diatur sehingga kemudian tidak akan terjadi lagi putusan-putusan kepailitan terhadap debitur yang sebenarnya mampu dalam membayar utang.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM
Authors: Satria Hariman
Published: December 2016

AbstractIn ius constitutum of Natural Resources, the liability of corporate criminal, in any case, has been set in fve laws. First, fsheries and forestry law have similar formulation that corporations act as makers–undertakers are convicted. Second, plantation law, corporations act as makers –the corporations are convicted. Third, environmental law, corporations as makers –the corporation and the orderer are convicted. Fourth, mineral and coal mining law, corporations as makers –the board and the corporation are convicted. Indeed, there are inconsistencies in the regulation of corporate criminal liability in natural resources sector resulting in legal uncertainty.IntisariDalam ius constitutum SDA, paling tidak pertanggungjawaban pidana korporasi diatur oleh lima undangundang. Pertama UU perikanan dan kehutanan memiliki rumusan yang sama bahwa korporasi sebagai pembuat–pengurus dipidana. Kedua, UU perkebunan, korporasi sebagai pembuat–korporasi dipidana. Ketiga, UU lingkungan hidup, korporasi sebagai pembuat–korporasi dan orang yang memberi perintah dipidana. Keempat, UU minerba, korporasi sebagai pembuat–pengurus dan korporasi yang dipidana. Tegasnya ada inkonsistensi dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor SDA sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
LEGAL APPROACHES TO ONLINE ARBITRATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN INDONESIA
Authors: Fitrianingrum Agustina , Shahrullah Rina Shahriyani , Syarief Elza
Published: December 2016

AbstractOnline arbitration is one of the mechanisms to settle business disputes. Using online arbitration in Indonesia is challenging because the Indonesian arbitration law (Law No.30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution) does not specifcally deal with online arbitration. This research provides arguments and evidences that the relevant Indonesian national laws support the use of online arbitration. It adopts a normative legal research with a qualitative approach. It is concluded that business people should not be doubtful to use online arbitration to settle their business disputes since it is valid and its awards are enforceable in Indonesia.IntisariPenggunaan elektronik dan internet dalam bisnis memberikan banyak peluang bagi pelaku bisnis untuk memperluas jaringan bisnisnya. Arbitrase online merupakan salah satu mekanisme yang memberikan alternative solusi ketika terjadi perselisihan dalam bisnis. Namun, pelaku bisnis akan menghadapi berbagai tantangan dalam menggunakan arbitrase online di Indonesia karena hukum arbitrase di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara khusus mengatur hal-hal yang menyangkut arbitrase online. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran bukti pendukung terkait bahwa hukum di Indonesia juga mendukung pelaksanaan arbitrase online. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif digunakan untuk mengalisa hukum di Indonesia yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku bisnis seharusnya tidak perlu merasa khawatir menggunakan arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena hasil keputusan arbitrase online jelas dan dapat dieksekusi di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS AKAD TABARRU’ DAN AKAD TIJARAH DALAM PRODUK UNIT LINK SYARIAH
Authors: Nugraheni Destri Budi
Published: December 2016

AbstractA Polis syaria unit­linked PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, and PT. Takaful Keluarga, has not been fully put things in accordance with the contract tabarru DSN and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010 that is related to the rights and obligations of participants collectively. Akad tijarah used in syaria unit­linked is wakalah bil ujrah containing authorization to the company as vice policyholders to manage Tabarru ‘and or investment fund, in return for a ujrah. Endorsee as a corporate investment fund management is not responsible for investment losses due to policyholders have chosen the type of investment and know the risks of this type of investment.IntisariPolis unit link syariah PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan PT. Takaful Keluarga, belum sepenuhnya mencantumkan hal-hal dalam akad tabarru’ sesuai ketentuan Fatwa DSN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yaitu terkait hak dan kewajiban peserta secara kolektif. Akad tijarah yang dipergunakan adalah akad wakalah bil ujrah yang berisi pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola Dana Tabarru’ dan atau dana investasi, dengan imbalan berupa ujrah. Perusahaan selaku penerima kuasa pengelolaan dana investasi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dikarenakan pemegang polis telah memilih jenis investasi dan mengetahui risiko dari jenis investasi tersebut.
POST-DIVORCE PATERNAL CUSTODIAL RIGHTS OF UNDERAGE CHILDREN: LEGAL ANTHROPOLOGY REVIEW
Authors: Triratnawati Atik
Published: December 2016

AbstractThis papers discusses the trend of custodial rights of underage children that fall to the fathers after divorce. The Legal Anthropology Study is conducted by interviewing 15 (ffteen) divorced couples wherein custody fell to the fathers. The tendency of granting custody to the fathers is motivated by several factors from the wives: affairs, ill temperaments, neglectful of children, animosity with the in­laws, and the desire to divorce quickly without the burden to care for children. Fathers accept the responsibility as the caregiver of children to show his economic capability; to easily oversee the development of children; to facilitate their daughters when they require custodians for their marriage as well as to provide affections. In caring for children, fathers are assisted by relatives.Intisari Tulisan ini membahas tren hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian jatuh di tangan bapak. Studi Antropologi Hukum dilakukan dengan mewawancara 15 pasangan cerai dengan hak pengasuhan jatuh ke tangan bapak. Kecenderungan pengasuhan anak ke tangan bapak dilatarbelakangi faktor istri: selingkuh, tabiat buruk, penelantaran anak, bermusuhan pada mertua perempuan, ingin cepat bercerai tanpa beban mengasuh anak. Bapak menerima tanggung jawab sebagai pengasuh anak karena ingin menunjukkan bahwa ia mampu secara ekonomi; agar mudah mengawasi tumbuh kembang anak; memudahkan saat anak perempuannya nanti membutuhkan dirinya sebagai wali nikah serta ingin mencurahkan kasih sayang. Bapak mengasuh anak dengan bantuan kerabatnya.
PENGELOLAAN KUTU KEBUL (Bemisia tabaci Gen.) DENGAN SISTEM BARIER PADA TANAMAN TEMBAKAU (MANAGEMENT WHITEFLY (Bemisia tabaci Gen.) WITH TOBACCO PLANTS BARRIER SYSTEM)
Authors: Aji Tri Maruto , Hartono Sedyo , Sulandari Sri
Published: December 2016

Since 2009, the leaf curl disease was observed on tobacco plants grown under net shadow of PTPN X (Persero) and has caused yield losses up to 70%. The disease was likely to be associated with the existence of a high population of the sweet potato whitefly (Bemisia tabaci Gen.) and the symptoms resembled that reported for Begomovirus infection on eggplant and tomatoes. This study aimed to know the effectiveness of physical barriers in combination with a biological barrier to avoidB. tabaci in infesting the farm. The research was done by monitoring tobacco diseases to measure the diseases intensity. Research for the management of insect vectorsB. tabaci were done based on two pretexts: (1) physical barrier using the type of net; and (2) combinations of a net with a plant (corn belt). The result showed that an effective control was obtained using a net with higher mesh size rather than using a standard net with low mesh size which was presently used by PTPN X (Persero). Corn barrier did not effective to controlB. tabaci except as a wind breaker.Keywords: barrier system, Begomovirus,Bemisia tabaci, leaf curl, tobaccoPeningkatan populasi kutu kebul (B. tabaci Gen.) di daerah Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2009 ternyata menjadi penyebab mewabahnya penyakit kerupuk pada tanaman Solanaceae di wilayah tersebut. Tanaman tembakau cerutu Vorstenlanden milik PTPN X (Persero) yang ditanam di area bawah naungan (TBN) yang berada di wilayah tersebut turut terjangkit wabah penyakit kerupuk setelah sebelumnya terindikasi terjadi peningkatan jumlah kutu kebul. Wabah penyakit kerupuk pada tembakau cerutu Vorstenlanden milik PTPN X (Persero) telah menurunkan hasil hingga 70%. Gejala penyakit pada tembakau berupa penyakit kerupuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan barier fisik sebagai langkah awal untuk mengendalikan populasi kutu kebul pada pertanaman tembakau cerutu milik PTPN X (Persero). Penelitian dimulai dengan memonitoring populasi kutu kebul dan peningkatan intensitas penyakit kerupuk pada tanaman tembakau. Percobaan dilakukan secara demplot pada lahan pertanaman tembakau di wilayah PTPN X (Persero). Teknis budidaya tembakau seluruhnya mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dari PTPN X (Persero), sedangkan untuk strategi pengendalian kutu kebul dilaksanakan dengan mengikuti 2 macam perlakuan yaitu ; (1) penerapan sistem barier tunggal berupa kelambu (bermesh rapat) dan kelambu standar dari PTPN X sebagai barier fisik (2) penerapan sistem barier ganda yaitu kombinasi barier fisik dan barier biologis berupa tanaman jagung penghalang. Hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem barier baik tunggal maupun ganda dapat menekan populasi kutu kebul sehingga berdampak pada penurunan intensitas penyakit kerupuk pada tembakau.Kata kunci: Begomovirus, Bemisia tabaci, penyakit kerupuk, sistem barier, tembakau
KERAGAMAN GENETIK Metarhizium anisopliae DAN VIRULENSINYA PADA LARVA KUMBANG BADAK (Oryctes rhinoceros) (GENETIC DIVERSITY of Metarhizium anisopliae AND VIRULENCE TOWARD LARVAE OF RHINOCEROS BEETLE (Oryctes rhinoceros))
Authors: Bintang Aisyah Surya , Wibowo Arif , Harjaka Tri
Published: December 2016

Rhinoceros beetle (Oryctes rhinoceros) is one of the important pests of coconut tree. One of eco-friendly control applied for this pest is by using entomopathogenic fungiMetarhizium anisopliae. There is not much information about the variability and virulence ofM. anisopliae toward O. rhinoceros. M. anisopliae isolates obtained from Biological Control Laboratory, Faculty of Agriculture, Universitas Gadjah Mada were cultured on PDA medium.M. anisopliae isolates was isolated from O. rhinoceros larvae (MaOr), Lepidiota stigma larvae (MaLs), Brontispa longissima beetle (MaBl).O. rhinoceros beetles were obtained from Kulon Progo, DIY. This study used molecular test, and virulence test toward 3rd stadium of O. rhinoceros larvae by using dipping method. Molecular test by sequence and phylogenetic analysis, showed that MaOr was located at different group (out group) with MaLs and MaBr. On the density 107 conidium/ml MaOr and MaLs were more virulent than MaBl towards 3rd stadium of O. rhinoceros larvae.Keywords: genetic diversity, Metarhizium anisopliae, Oryctes rhinoceros, virulenceKumbang badak (Oryctes rhinoceros) merupakan salah satu hama penting pada tanaman kelapa. Salah satu upaya pengendalian yang ramah lingkungan adalah dengan menggunakan jamur entomopatogen, yakni Metarhizium anisopliae. Belum banyak diketahui mengenai keragaman dan juga virulensi dari M. anisopliae terhadap O. rhinoceros. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman genetik M. anisopliae dan virulensinya pada larvakumbang badak. Isolat yang digunakan berasal dari Laboratorium Pengendalian Hayati, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada dalam bentuk kultur murni pada medium PDA. Isolat yang gunakan diisolasi dari larvaOryctes rhinoceros (MaOr), larva Lepidiota stigma (MaLs), dan kumbang Brontispa longissima (MaBl). Serangga yang diuji berasal dari daerah Kulon Progo, DIY. Pengujian secara molekuler dengan analisis sekuensing dan filogenetik, menunjukkan bahwa isolat MaOr terletak pada grup yang berbeda dengan MaLs dan MaBl berdasarkan pada urutan basa DNA. Pada kerapatan 107 konidium/ml isolat MaOr dan MaLs lebih virulen terhadap larva O. rhinoceros instar 3 dibandingkan dengan MaBl.Kata kunci: keragaman genetik, Metarhizium anisopliae, Oryctes rhinoceros, virulensi
INTENSITAS CEMARAN JAMUR PADA BIJI JAGUNG PAKAN TERNAK SELAMA PERIODE PENYIMPANAN (INTENSITY OF FUNGAL CONTAMINATION ON CATTLE-FEED MAIZE DURING STORAGE PERIOD)
Authors: Puspitasari Destania Putri Indah , Widiastuti Ani , Wibowo Arif , Priyatmojo Achmadi
Published: December 2016

This research aimed to know the intensity of fungal contamination in maize grain cattle-feed during storage. Five kilogram of grain sample were collected from Klaten, Sleman, and Muntilan, then stored at CV. Ragil Jaya’s warehousefor two months. Every two weeks the water content were measured and the grain were tested using PDA and blotter methods. Incubation during isolation process were conducted for seven days at 12 hour darkness and 12 hour light. Results showed that dominant fungal contamination from Klaten, Sleman, and Muntilan wasAspergillus sp. As2 isolate with contamination intensity as much as 89% (blotter), 73% (PDA), and 44% (blotter). The results also showed that factors which influenced the intensity of fungal contamination in cattle-feed maize is the grain condition before storage such as broken grain, dirt, and insect; and not caused by the planting location. Keywords: dominant fungal contamination intensity, maize, storage periodePenelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas cemaran jamur dominan pada biji jagung yang digunakan sebagai pakan ternak selama penyimpanan. Biji jagung pakan ternak dari Klaten, Sleman, dan Muntilan sebanyak 5 kg disimpan di gudang CV. Ragil Jaya, Magelang selama 2 bulan. Pengukuran kadar air dilakukan setiap 2 minggu dan kemudian diuji dengan metode PDA danblotter untuk mengetahui cemaran jamur pada biji jagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sampel biji jagung pakan ternak yang berasal dari Klaten, Sleman, dan Muntilan, jamur cemaran yang mendominasi, yaitu Aspergillus sp. isolat As2 dengan intensitas cemaran jamur tertinggi di daerah Klaten 89% (blotter), Sleman 73% (PDA), dan Muntilan 44% (blotter). Hasil ini menunjukkan bahwa hal yang mempengaruhi intensitas cemaran jamur pada jagung pakan ternak adalah kondisi awal bahan yang disimpan yaitu ada tidaknya kerusakan, kotoran, dan serangga; bukan lokasi penanaman jagung.Kata kunci: intensitas cemaran jamur dominan, jagung, periode penyimpanan
Obituari: Prof. Dr. Ir. Soeprapto Mangundihardjo
Authors: Martono Edhi
Published: December 2016

-
‘Whisper — Status code: No entity found’
Authors: Eckermann Sylvia , Nestler Gerald
Published: December 2016

2K-single channel video, colour, 2.1 sound, 4:49 min., 2016. Video and audio: Eckermann/Text: Nestler. Sylvia Eckermann is an Austrian artist whose critical reflections engage with our (in)dividual entanglement in socio-political situations. Eckermann works with various media including digital and physical environments, game mods, installations, videos, objects and sculptures. Her work has been shown internationally since 1989. Among other grants and awards, she is the first recipient of the City of Vienna Award for Media Art (2014). Gerald Nestler is an artist and writer (and sometimes curator) who combines theory and conversation with installation, performance, video, sound, text and speech to explore what he calls the 'derivative condition' of contemporary life
Insurgência, planejamento e a perspectiva de um urbanismo humano
Authors: Miraftab Faranak
Published: December 2016

Conferência de Abertura do IV World Planning Schools Congress (WPSC), realizada no Rio de Janeiro, em 3 de julho de 2016. Tradução de Ester Limonad, docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense (POSGEO/UFF).
Historia y medio ambiente de Yucatán en el siglo XVI
Authors: Ortiz Juan Pablo Bolio , Hernandez Rugerio Alma Delia , Bolio Ortiz Hector Joaquin
Published: December 2016

La historia de los recursos naturales se plantea problemas trascendentales como el deterioro ambiental y la utilidad de rastrear su pasado, así como de unidades productivas y las formas de apropiación del paisaje. En este trabajo, Yucatán es analizado a partir de fuentes documentales de los primeros cronistas que dieron cuenta de la flora y fauna de la región durante el primer siglo de contacto entre la cultura hispana y la maya.
Variables más influyentes en la calidad del agua del río Bogotá mediante análisis de datos
Authors: Pedraza Romero Evelin Lorena , Montenegro-Marin Carlos Enrique , Herrera Fabián , Gaona Paulo , Díaz Daissy , Castro Mario
Published: December 2016

En este documento se realiza el análisis de los datos sobre calidad del agua del río Bogotá correspondiente al periodo 2008 - 2015 proporcionados por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, aplicando las diferentes fases de la minería de datos con el fin de comprobar si es posible la identificación de patrones de comportamiento y la definición de variables de mayor impacto en la calidad del agua de la Cuenca.
El gobierno electrónico en las administraciones tributarias de América Latina
Authors: Católico Segura Diego Fernando , Suárez Barreto Sindy Yomari , Velandia Espitia Johanna Patricia
Published: December 2016

En la última decada el gobierno electrónico ha cobrado relevancia en el sector público y se ha configurado en una estrategia orientada a la transformación de los gobiernos, ya que posibilita un mayor acceso a la información pública, mejora la participacion ciudadana en los asuntos públicos, hace más eficiente la forma de prestar sus servicios y contribuye en una comunicacion de doble via entre el Estado y los ciudadanos, a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, las instituciones públicas de América Latina no han sido ajenas a esta tendencia y, de manera particular, sus administraciones tributarias se han visto afectadas por esta estrategia. El presente artículo analiza el grado de avance del gobierno electrónico en dichas entidades en lo que se refiere al acceso a la información, considerando aquella publicada en los sitios web de las administraciones tributarias de Amercia Latina. Los resultados muestran que el grado de acceso a la informacion de las entidades objeto de estudio es parcial, ya que se obtiene una nota de nivel medio, lo que  denota un riesgo de corrupción dada la falta de transparencia en su gestión y una escasa rendicion de cuentas, impidiendo un control social efectivo.
Hacia la virtualización de escritorios para la entrega de ambientes académicos basados en DaaS
Authors: Forero Rodriguez Julian Andres , Montenegro Marín Carlos Enrique , Rojas Bonilla Jairo Andrés , Gaona García Paulo Alonso
Published: December 2016

Con la evolución tecnológica constante, es natural que las instituciones se enfrenten a cambios drásticos de paradigmas con respecto a la forma en que funcionan, se administran y se entregan los servicios en las infraestructuras tecnológicas modernas; teniendo gran impacto en las organizaciones privadas y públicas, en áreas administrativas y operativas, quienes deben lograr gestionar de manera eficiente los recursos de acuerdo a los requerimientos de usuario.En el presente artículo se describe el análisis, diseño, implementación y pruebas realizadas en los laboratorios de cómputo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá-Colombia) de dos (2) prototipos de escritorios virtuales como servicio (DaaS) para estudiantes y docentes, basados en los requerimientos principales de algunas asignaturas concernientes al proyecto curricular de Ingeniería de Sistemas, a través de las tecnologías VDI-in-a-box de Citrix Systems y Oracle Virtual Machine. Con ello, se establece una evaluación para determinar el mejor prototipo por implementar en las salas de cómputo basado en criterios como el modo de administración, las características que debe cumplir la infraestructura de virtualización (VDI), el tipo de persistencia, entre otros puntos. De esta forma, se determina que VDI-in-a-box de Citrix Systems posee características que se adaptan mejor que Oracle Virtual Machine de acuerdo con las necesidades del aula educativa.
Weaknesses in the Resources of the Family Environment and Developmental Disorders and Adaptation Problems in Children
Authors: Nowak Beata Maria
Published: December 2016

The article presents the relationship between the condition of the family and developmental disabilities and adaptation problems of children raised in it. Finally, it presents the character styles determined by the resources of the family (personality traits, attitudes and parental competences), which can be useful not only in psycho-educational treatment of developmental disorders and in the diagnosis and understanding of the etiology of risky behavior of children and adolescents, but also in designing social rehabilitation interactions. Based on them, one can in fact undertake holistic socializing actions – consistent and adequate to the needs of children, parents and other family members.
On the Edge of Prison Existence – Convicted “Dodgers” in the Lens of the Subcultural Look
Authors: Przybyliński Sławomir
Published: December 2016

The article deals with the prison subculture as a side and destructive phenomenon, which has been observed in our domestic penal institutions for years. Given the background of the traditional categorization of prisoners (“elite”, “non-elite”, “victims”), the article presents the image of prisoners called “dodgers” who – as there are not many of them – exist on the edge of a subculture world, making attempts to become a part of the present and significantly modified in recent years subculture structures, which are based mainly on financial relationships.
End of „Mass Imprisonmet” Policy in the USA? (Un)profitability Widespread Use of Inprisonment
Authors: Miszewski Kamil
Published: December 2016

Since the 1970s, the number of prisoners in the US has been increasing., but this is not due to an increase in crime as statistics during this time actually indicate a decline. America is living with the illusion that imprisonment is the cure for crime. The majority of funds from the budget, rather than being spent on education, welfare and health, goes to gigantic expansions of prisons. Legislation under which an increasing number of criminals is sentenced to longer terms of imprisonment for an even broader range of offenses has changed. Support for such a number of new prisoners consumes more and more costs, both financial and social. This realization came quite late, because only in 2011, when the financial system of California, a state which expanded its prison system the most of all the US states, broke down. Since then, the prison population of the United States has begun to decrease slightly.
Risks of using social media as a marketing tool for small producers in a developing country
Authors: Makhitha Khathutshelo M.
Published: December 2016

The aim of this secondary research is to determine the suitability of social media as an element of marketing communication for craft producers. Secondary research was used to determine the suitability of social media as an element of marketing communication for craft producers in an emerging country. The growth in the craft market is also associated with the rise in local interest in South African craft fuelled by trends towards ethnic, rustic, earthy styles and increasing national pride and the return of local values. The consulted secondary resources confirm that social media has the potential to help crafters to create better brand awareness, better relationships with customers, and increase sales via these mechanisms. However, the major challenge for craft producers to use social media as a communication tool will be limited resources and illiteracy. The research recommends that the South African government provide support in the form of a centralized marketing agency that uses social media to promote craft producers products.
Supply chain management practices in state-owned enterprises environment
Authors: Setino Rebecca , Ambe Intaher Marcus
Published: December 2016

The South African government’s supply chain management (SCM) system is not adequately implemented in state-owned enterprises (SOEs). There are weaknesses in the SOEs SCM enablers, strategies, policy implementation and poor enforcement of government SCM rules and regulations. This is resulting in governance and compliance failures, waste and fraudulent activities. Also, top management of SOEs still do not see SCM as strategic enough to deserve their attention, and therefore, there is little support from senior management, thus making it even more difficult for SCM practitioners to execute their day-to-day functions, let alone deliver the letter and spirit of the relevant legislation. In most SOEs Senior SCM practitioners have not been involved in the corporate strategy development. This has led to supply chain and organisational strategies being misaligned. The misalignment has resulted in service delivery backlog, high levels of corruption and continuous strikes across the country for better services. Given the massive expenditure and the financial challenges facing government, an effective public-sector SCM becomes a primary requirement. Government leaders should be more strategic around using SCM as a tool to improve service delivery. This article explores supply chain practices in SOEs. It is based on a conceptual review of SCM practices in the South African SOE environment and suggests that the supply chain and organisational strategies of SOEs must be aligned to ensure efficient delivery of public services.
Financial flexibility and the speed of target adjustment of capital structure: Panel data analysis
Authors: Zurigat Ziad Mohammad
Published: December 2016

This study aims at investigating the impact of financial flexibility on the speed of target adjustment of capital structure. For this purpose, the partial adjustment model with interaction dummy term is used and tested using panel data analysis for a sample of 47 industrial firms listed in Amman Stock Exchange over the period of 1996 to 2014. The results of Random and fixed effects models showed that the target reversion of capital structure occurs slowly. The results also revealed that financial flexible firms adjust their leverage ratio much faster than less flexible firms. The tendency of making target reversion increases when inflexible firms have leverage above its target level, while inflexible firms with above-target leverage ratio adjust their leverage faster than flexible firms. These findings suggest that financial flexibility plays an important role on determining the financing decisions in Jordanian industrial firms. Moreover, they suggest how large bankruptcy risk is critical for industrial Jordanian firms. Hence, Industrial Jordanian firms should take into consideration the financial flexibility when they set their financial decisions to avoid the loss of profitable investment opportunities or experience the financial distress
The dynamics of stock market development in the United States of America
Authors: Nyasha Sheilla , Odhiambo Nicholas M.
Published: December 2016

This paper highlights the origin and development of the stock market in the United States of America. The country consists of several stock exchanges, with the three largest being the NYSE Euronext (NYX), National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), and the Chicago Stock Exchange. Stock market reforms have been implemented since the stock market crash of 1929; and the exchanges responded positively to some of these reforms, but not so positively to some of the reforms. As a result of the reforms, the U.S. stock market has developed in terms of market capitalisation, the total value of stocks traded, and the turnover ratio. Although the U.S. stock market has developed over the years, its market still faces wide-ranging challenges.
Methodological bases of definition of the integrated indicator liquidity of the derivatives market
Authors: Burdenko Irina , Bredikhin Vladimir
Published: December 2016

In this article methodological approach to definition of an integrated indicator liquidity of the derivatives market of Ukraine on the basis of application of the taxonomical analysis. The offered approach to an assessment of liquidity of the derivatives market proves the applied value of taxonomical methods for carrying out its diagnostics on the basis of 17 indicators grounded on three aspects according to the concept of an indicator of a development level of Hellwig (1968) (12 – stimulators and 5 – destimulators). These indicators based on three aspects of the liquidity (depth, density and elasticity) are the main conceptual directions which provide system of transformations, accelerate a level of development of the derivatives market of Ukraine.
The effects of motivation as a start-up factor on business performance
Authors: Radipere Simon
Published: December 2016

The study examined the relationship between entrepreneurial motivation and business performance using 500 SMEs in Gauteng province, South Africa. A questionnaire was used to collect data from 500 SME owners. The findings from the survey were modelled through a categorical regression model with business performance as the dependent variable. The level of significance of eight variables out of the twelve variables suggests that motivation be classified as the strongest predictor of business performance. These findings, depicting the magnitude of the business environment in the study area, clearly confirm the positive impact of motivation on business performance
Menangkal Islamofobia melalui Re-interpretasi Alqur'an
Authors: Aziz Abdul
Published: December 2016

Islamophobia has been known as one of the contemporary issues which really raise concerns. It is not a new case indeed, however when it is not taken seriously in an attempt to solve it, it can give negative effect to peoples life, not only for the Muslim, but also for the non-Muslims. This article tries to offer solution through the holy Qurans re-interpretation. Based on the socio-historical approach, by using thematic interpretation, by first collecting some of the Quranics sentences related to the de-islamophobia then interpreted in accordance with asbb al-nuzl and its socio-historical setting followed by the Mufassirs understanding which is contextualized with todays context. Since the holy Quran has emphasized that Islam is not like what has been believed by the followers of the islamophobia. Islam highly upholds tolerance and peace.