bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI : KENYATAAN DAN HARAPAN
Authors: Bustani Simona
Published: March 2022

Indonesia salah satu anggota WTO, berkewajiban melakukan transplantasi hukum. Akibat dari perbedaan konsep yang menimbulkan pembajakan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual tradisional yang terjadi melalui rezim hukum paten, merek dan hak cipta. Kenyataannya adanya kelemahan dalam melindungi Kekayaan Intelektual masyarakat adat, contohnya belum adanya peraturan yang khussus mengatur mengenai kekayaan intelektual tradisional. selain itu, belum diaturnya mekanisme untuk menerapkan peraturan tersebut. Akibatnya terjadinya pelanggaran terhadap Hak komunal Kekayaan Intelektual tradisional, diantaranya kasus shiseido dan tari pendet. Bagaimana melindungi hak komunal Masyarakat Adat  terhadap  Kekayaan Intelektual Tradisionalnya di era globalisasi?  Digunakan tipe penelitian normasif, sifat penelitian deskriptif, data sekunder dan analisis secara kualitatif. Selama ini, pengaturan Kekayaan Intelekktual Tradisional masih tersebar dalam berbagai peraturan HKI, diantaranya Undang-Undang  Paten, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang PVT. Oleh karena itu, sebaiknya perlindungan hak komunal atas kekayaan intelektual tradisional diatur dalam peraturan tersendiri yang diawali dengan mendefinisikan Kekayaan Intelektual Tradisional dan menentukan  ruang lingkupnya. Selain itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang mengatur mekanisme penerapan perlindungan hak komunal Masyarakat Adat dari segi hak moral dan hak ekonominya, khususnya access benefid sharing. Sehingga terwujud perlindungan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan inteletual tradisional secara maksimal. Kata Kunci : Hak Komunal, Kekayaan Intelektual Tradisional
TINJAUAN YURIDIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH PT. GRAHA ASRI PEMBANGUNAN GUNA PEMBANGUNAN PERUMAHAN D’VILLAGE RESIDENCE DI TASIKMALAYA
Authors: Nugraha Rizky Adi , Cahyana Intan Nevia
Published: March 2022

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan sebagai sarana untuk dipergunakan untuk tempat bermukim. Pemerintah maupun pihak swasta berusaha untuk menyediakan perumahan terutama yang bersubsidi untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga diperlukan kegiatan perolehan tanah guna memenuhi kebutuhan akan perumahan yang akan dilakukan oleh PT. Graha Asri Pembangunan sebagai perusahaan pembangunan perumahan. Pokok permasalahan skripsi ini adalah (1) apakah perolehan hak atas tanah oleh PT. Graha Asri Pembangunan Guna Pembangunan perumahan D’Village Residence sudah sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, (2) upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh PT. Graha Asri Pembangunan dalam menyelesaikan masalah perolehan hak atas tanah untuk pembangunan perumahan D’Village Residence. Metode penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika induktif. Prosedur perolehan hak atas tanah yang dilakukan PT. Graha Asri Pembangunan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Graha Asri Pembangunan adalah mengikuti paraturan Undang-Undang yang berlaku sesuai ketentuannya. Berdasarkan hal tersebut, PT. Graha Asri Pembangunan melakukan penyelesaian hukum dengan cara melakukan prosedur-prosedur perolehan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KABUPATEN MELAWI
Authors: Siahaan Richard , Indiraharti Novina Sri
Published: March 2022

Program PTSL merupakan salah satu pelaksanaan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA. Salah satu wilayah yang melaksanakan program PTSL adalah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Permasalahan yang dikemukakan adalah apakah pendaftaran yang dilakukan melalui PTSL di Kabupaten Melawi sudah sesuai atau belum menurut ketentuan yang berlaku serta kendala hukum apa saja yang dihadapi dalam rangka pendaftaran tanah melalui program PTSL dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Simpulan dari analisis yang didapat bahwa Pendaftaran Tanah Sitematik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Melawi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 19 UUPA, Pasal 2 dan 3 PP 24 Tahun 1997, Diktum Kedua Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Adapun kendala yang dihadapi pada program PTSL di Kabupaten Melawi antara lain data yang diserahkan pemohon sering kurang lengkap dan PPAT sulit untuk membuat akta jual belinya karena BPHTB pemegang hak masih belum dibayar. Solusinya adalah pemohon diminta membuat surat pernyataan bahwa data tanah belum lengkap sebagaimana perintah Pasal 24 PP No.24/1997 dan untuk pembuatan akta jual beli, maka PPAT meminta pemegang hak segera melunasi BPHT yang maih terhutang tersebut, sesuai dengan Pasal 121 PMNA No. 3/1997.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KORBAN TENGGELAMNYA KM. ARISTA DI PELABUHAN PAOTERE BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
Authors: Putra Ananda Okta , Nurbaiti Siti
Published: March 2022

Kapal Motor Arista yang melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Paotere menuju Pulau Barrang Lompo yang bermuatan lebih menyebabkan kapal motor tersebut tenggelam yang membuat penumpang mengalami luka luka berat maupun ringan serta cacat permanen. Bagaimana tanggung jawab pengangkut KM. Arista terhadap korban tenggelamnya KM. Arista yang di Pelabuhan Paotere berdasarkan Undang Undang No 17 Tahun 2008 dan bagaimana ganti rugi yang diberikan pengangkut terhadap korban atas tenggelamnya KM. Arista di Pelabuhan Parotere yang merupakan pokok permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder yang di dukung data primer. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan dan penarikann kesimpulan di lakukan adalah logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan pengangkut KM. Arista tidak bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal yang terjadi di Pelabuhan Paotere dan tidak memberikan ganti rugi terhadap penumpang yang menjadi korban.
TANGGUNG JAWAB PT GARUDA INDONESIA ATAS HILANGNYA BAGASI TERCATAT MILIK PENUMPANG PADA PENERBANGAN PALEMBANG–JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DIBIDANG PENERBANGAN
Authors: Putri Annisa Riana , Nurbaiti Siti
Published: March 2022

Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara penyelenggara pengangkutan dengan pengguna jasa untuk mengangkut orang dan atau barang ke tempat tujuan tertentu sesuai dengan selamat. Dalam prakteknya pengangkutan tidak selalu berjalan dengan lancar, seperti dalam kasus terkait Bagasi Tercatat milik penumpang yang tidak sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bagaimana tanggung jawab PT Garuda Indonesia terhadap hilangnya barang dalam Bagasi Tercatat milik penumpang pada penerbangan Palembang-Jakarta dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia terhadap hilangnya barang dalam Bagasi Tercatat milik penumpang pada penerbangan Palembang-Jakarta. Penelitian dengan metode penelitan normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. PT. Garuda Indonesia sebagai pengangkut tidak bertanggung jawab atas Bagasi Tercatat milik penumpang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara dan PT. Garuda Indonesia tidak memberikan ganti kerugian kepada penumpang mengenai hilangnya barang dalam bagasi tercatat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DI KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Djajaatmadja Aditya Wisnuwardhana , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Peraturan Daerah Berbasis Syariah merupakan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Cianjur. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur dan apakah pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur diawali oleh adanya aspirasi masyarakat yang mendesak untuk adanya upaya perbaikan akhlak dan pentaatan nilai-nilai Islam di Masyarakat Cianjur. Aspirasi ini kemudian dirumuskan dalam bentuk deklarasi, yaitu Deklarasi tentang Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlaqul Karimah, yang didukung oleh berbagai unsur organisasi kemasyarakatan dan Majelis Ulama Kabupaten Cianjur. Dukungan politik terhadap deklarasi tersebut bergulir menjadi usulan untuk merumuskannya menjadi peraturan daerah. Proses pembentukan rancangan peraturan daerah dilaksanakan dengan penyusunan Rancangan Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Tahapan pembentukan peraturan daerah pun dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Cianjur No. 2 Tahun 2001 tentang Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang pada akhirnya berhasil disahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2006 dapat dikatakan sah secara hukum, karena sesuai dengan alur proses yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, namun jika dilihat dari aspek materi muatannya, Perda ini sesungguhnya belum sesuai dari ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011. Perda No. 3 Tahun 2006 adalah Perda yang berdiri sendiri dan bukan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi, karena tidak ada UU atau Perda Provinsi yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Berakhlaqul Karimah
MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLAAN APBD OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 (STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN APBD DI KOTA MALANG)
Authors: Ciller Alicia , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Keuangan Daerahnya yang tercantum dalam APBD. Pada tahun 2018, terjadi penyalahgunaan APBD yang terjadi di Kota Malang,yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:bagaimanakah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang, dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan pengelolaan APBD oleh DPRD di Kota Malang.Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normative.Data yang digunakan adalah sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan yang kemudian dianalisis secata kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: penyalahgunaan APBD di Kota Malang terjadi karena adanya dana yang disalah gunakan oleh DPRD Kota Malang, yang seharusnya dana tersebut digunakan sebagai Dana Pembangunan Kota Malang dalam periode 2016, akan tetapi dana tersebut digunakan sebagai dana imbalan dalam pembahasan APBD-P Kota Malang. Upaya Pemerintah Pusat yang dilakukan untuk menanggulanginya adanya penyalahgunaan APBD yaitu dengan cara melakukan pengawasan, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan anggaran daerah.Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 pasal 1 ayat (2).
PERAN DPRD DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN LEMBAGA LUAR NEGERI (STUDI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN GIMCO, LTD)
Authors: Ayuninnas Almaina , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga luar negeri. Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 telah mengadakan kerja sama dengan investor asing Korea yang juga telah di tanda tangani oleh Kemendes PDT sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh daerah dengan pihak luar negeri, Apakah peran DPRD Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh PT Alam Bumi Cemerlang, Gimco, Ltd, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bupati Kabupaten Sumbawa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa: Kabupaten Sumbawa dapat melakukan kerja sama dengan lembaga luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat. DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap kerja sama yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama.
PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH NEGARA RI DENGAN PENCANTUMAN QR (QUICK RESPONSE) CODE PADA PASPOR MILIK WNA
Authors: Pakilado Mikhail Rinaldi , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Dalam pengawasan Warga Negara Asing yang berada di wilayah negara Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mengembangkan penggunaan stiker Quick Response Code (QR Code) yang ditempel pada paspor warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan pengawasan WNA yang masuk ke wilayah Indonesia, QR Code (Quick Response Code) yang digunakan merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran Imigrasi. Permasalahan yang diangkat adalah 1) Apakah latar belakang dari kebijakan pencantuman “QR Code” pada paspor WNA yang masuk ke wilayah negara RI?, 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap WNA yang menggunakan paspor yang dicantumkan “QR Code”?, 3) Bagaimana pengembangan penerapan pengawasan WNA menggunakan paspor berQR Code?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Orang Asing dengan pencantuman QR Code pada Paspor WNA adalah inovasi dari pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan Orang Asing dengan pencantuman QR Code masih dalam tahap uji coba dan baru diterapkan di 5 (lima) tempat pemeriksaan imigrasi besar di Indonesia dan akan menyusul diterapkan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi lainnya. Pengawasan orang asing dengan QR Code akan diterapkan diluar dari bagian tempat pemeriksaan imigrasi misalnya seperti fasilitas transportasi umum dan perhotelan, supaya terintegrasi dan bersinergi dengan lembaga keimigrasian akan dikeluarkan dasar hukum yang mengatur.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2928 K/PDT/2012)
Authors: Meidhina Syifa , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Hukum Waris adalah hukum–hukum atau peraturan–peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2928 K/Pdt/2012. Adapun permasalahannya sebagai berikut (1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam mewaris menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi Amar Putusan Mahmakah Agung Nomor 2928 K/Pdt/2012 tentang Penetapan Ahli Waris Almarhum Harto Suwarno kepada ahli warisnya sudah sesuai menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (3) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Harto Suwarno kepada ahli warisnya menurut kitab Undang–Undang Hukum Perdata?. Dalam menjawab pertanyaan tersebut , tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif – analitis, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat di Tarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah (1) Anak angkat tidak dapat mewaris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (2) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2928 K/Pdt/2012 tidak sesuai dengan ketentuan waris dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (3) Amiyem Kartosudarmo mendapat ½ bagian dan Aminah Mardisuwarno mendapat ½ bagian
KOMPETENSI ABSOLUT PENYELESAIAN PERKARA DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NOMOR 23/PDT.G/2016/PN.SPT)
Authors: Anjasmoro Seruni , Adiasih Ning
Published: March 2022

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan dalam menunjang kebutuhan fasilitas pembiayaan diluar Perbankan atau dikenal disektor Industri Keuangan Non Bank, dalam hal sengketa tentang hak dan kewajiban diantara kedua pihak tersebut. Seperti halnya sengketa antara Perusahaan Pembiayaan PT. Oto Multiartha (OM), dengan pihak konsumen, karena adanya penarikan kendaraan yang diperoleh konsumen dari fasilitas pembiayaan di PT. OM. Permasalahannya adalah 1) Apakah Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) memiliki kompetensi dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen? Dan 2) Apa saja syarat- syarat dan ketentuan mengajukan gugatan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengjeta Konsumen? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data dilakukan kualitatif, pengambilan kesimpulannya dilakukan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan analisa yang dilakukan diketahui bahwa; 1). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki komptensi absolut terhadap sengketa perkara yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dijelaskan bahwa sengketa perkara perdata dan pidana merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri. 2) Persyaratan pengajuan gugatan konsumen ke badan penyelesain sengketa konsumen di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 dan UUPK Pasal 52 huruf (a) dan konsiliasi ini kemudian di atur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perindag 350/2001)
SYARAT FORMIL PERUNDINGAN BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PDT.SUS-PHI/2018/ PN.DPS. JO. PUTUSAN NOMOR 392/K/PDT.SUS-PHI/2019)
Authors: Listianingrum Silviana Arifiati , Yurikosari Andari
Published: March 2022

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dan pengusaha diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan melakukan upaya perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh para pihak, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps.  jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/Pdt.Sus-PHI/2019 serta akibat hukum berkaitan dengan syarat formil perundingan bipartit telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, bersumber dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif serta kesimpulan ditarik dengan cara deduktif. Prosedur penyelesaian yang dilakukan para pihak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps.  jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/ Pdt.Sus-PHI/2019 terdapat cacat formil dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pertimbangan hakim tersebut dilihat secara teori mengandung cacat formil, karena proses mediasi yang telah dilakukan tidak sah dan berakibat hukum putusan tersebut sah dapat dilaksanakan oleh para pihak, namun mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran mengenai ketiadaan perundingan bipartit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN YANG DITOLAK RUMAH SAKIT
Authors: Ramadhani Fadhila Amaliah , Rahmawan Dhany
Published: March 2022

Program jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus peserta BPJS yang seharusnya mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan1 tetapi ditolak oleh pihak Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk menggambarkan pengaturan mengenai prosedur kepesertaan program BPJS berdasarkan UU BPJS, 2) hak dan kewajiban penyelenggara, peserta, dan pihak yang terkait berdasarkan UU BPJS, 3) perlindungan hukum terhadap peserta BPJS yang telah memenuhi persyaratan namun ditolak oleh pihak Rumah Sakit. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative. Penelitian secara normatif menggunakan pendekatan secara statute approach yang merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) dalam kasus pasien peserta BPJS yang ditolak rumah sakit, terdapat 3 hubungan hukum yakni pasien dengan rumah sakit, pasien dengan BPJS, dan BPJS dengan rumah sakit, 2) peserta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak rumah sakit berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hokum, 3) perlindungan hukum bagi peserta oleh BPJS adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perasuransian, BPJS sebagai penyedia polis memiliki tanggung jawab menurut perjanjian asuransi untuk melakukan ganti rugi apabila peserta mengalami kerugian dalam hal ini tidak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai, 4) pasien peserta BPJS dengan kondisi kegawat daruratan ditolak rumah sakit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANIAYAAN YANG DIKENAKAN PASAL 170 AYAT (2) KE 2 DAN 3 KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 526/PID.B/2018/ PN.DPK)
Authors: Baharsyah Arief , Widjajanti Ermania
Published: March 2022

Tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara  sehingga seringkali dalam pembuktian unsur-unsurnya digunakan pasal kekerasan secara bersama-sama karena antara pengroyokan dengan kekerasan perbuatannya agak sulit untuk dibedakan. Seperti  halnya dalam kasus yang diangkat penulis terhadap pelaku dengan terdakwa Bagoes Alamsyah Putra Umasugi Als Bagus Bin Hidayat Umasugi yang melakukan penganiayaan terhadap korban Darma Aji dan korban Nicolaus Boyvianus Kego Moi yang dibuktikan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Permasalahan yang diangkat adalah 1) apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHP ? dan 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 526/Pid.B/2018/PN.DPK ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melakukan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 3 dan ke 4 KUHP adalah kurang tepat dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 526/Pid.B/2018/PN.DPK Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan teori pertimbangan hakim antara lain  teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman dan teori pendekatan Ratio Decidendi.
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIPUTUS BERDASARKAN PASAL 362 KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PID.B/2019/PN.TJP)
Authors: Soembogo Dewo Wapa , Widjajanti Ermania
Published: March 2022

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diputus berdasarkan Pasal 362 KUHP hal itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tumiran Pgl Miran kepada korban Andrima Pgl An dengan terlebih dahulu melakukan pencurian pada waktu malam hari dengan cara mendobrak sehingga kunci gembok tersebut terbuka dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta 1 (satu) selang air sepanjang 30 meter dan mengangkat barang barang tersebut keatas motornya dan menjualnya kepada saksi Asman Pgl Uwa. P ermasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apakah perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN.Tjp? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menggunakan analisa kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisa dari penelitian ini 1.  Perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur berdasarkan Pasal 362 KUHP, 2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pencurian Dengan Pemberatan yang diputus berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah Teori Pendekatan Keilmuan yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusanputusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, dan Teori Ratio Decidendi yaitu didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Hasil penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan 5.
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN PN TENGGARONG NOMOR: 2/PID.PRAP/2017/PN.TRG)
Authors: Wasitomo Muhammad Fajar , Widjajanti Ermania
Published: March 2022

Praperadilan merupakan kewenangan PN untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP. Alasan pengajuan Praperadilan adalah untuk memeriksa dan memutus tentang; sah tidaknya penangkapan penahanan; sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; serta ganti rugi atau rehabilitasi. Dalam Putusan Praperadilan PN Tenggarong nomor: 2/Pid.Prap/2017/PN Trg, alasan pemohon mengajukan permohonan Praperadilan mengenai penetapan tersangka berdasar Pasal 77 KUHAP jo putusan MK nomor: 21/PUU-XII/2014. Permasalahan dalam skripsi ini; Apakah jangka waktu pemeriksaan dalam Praperadilan telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c?; Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 2/Pid.Prap/2017/PN Trg)? Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridisnormatif, penelitian ini bersifat deskriptif terhadap jangka waktu dan pertimbangan hakim. Analisis dilakukan secara kualitatif, dan cara menarik kesimpulannya dilakukan dengan deduktif. Kesimpulan penelitian ini, pemeriksaan Praperadilan diberi waktu selambat lambatnya tujuh hari sampai penjatuhan putusan Praperadilan. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP jo Putusan MK nomor; 21/PUU-XII/2014, dapat dikatakan putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Prap/2017/PN Trg adalah cacat formil karena bertentangan dengan aturan hukum.
PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI KECAMATAN CIAWI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
Authors: Wirawan Amaltha Faisal , Pandamdari Endang
Published: March 2022

Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, Redistribusi tanah di Kecamatan Ciawi dilakukan di 2 Kecamatan dan 4 desa, objek pelaksanaan redistribusi ini dilaksanakan pada tanah bekas HGU PT.Redjo Sari Bumi yang sebagian perizinan tanahnya tidak di izinkan kembali dan tanahnya diambil kembali oleh Negara. Pokok permasalahan mengenai : Bagaimanakah Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian? Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Program Landreform di Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat? Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis Normatif dengan data primer dan sekunder, Redistribusi Tanah yang di lakukan di Kecamatan Ciawi sudah sesuai menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kecamatan Ciawi adalah Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Redistribusi Tanah Objek Landreform, Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah Melakukan Sosialisasi Kembali Kepada Masyarakat Tentang Redistribusi Tanah Objek Landreform
PENGUASAAN TANAH OLEH PT. WANA PERINTIS UNTUK HUTAN TANAMAN INDUSTRI KARET DI ATAS TANAH ADAT ORANG RIMBA
Authors: Sonia Dinna , Pandamdari Endang
Published: March 2022

Pengakuan terhadap keberadaan suatu masyarakat adat beserta hak ulayatnya, sering kali menimbulkan permasalahan dikarenakan tidak adanya kepastian dalam kepemilikkan terhadap tanahnya. Seperti halnya masyarakat adat Orang Rimba. Pemerintah mengalami kesulitan untuk menemukan keberadaan dari masyarakat adat itu sendiri, karena masyarakat adat tersebut memiliki kebiasaan melangun. Disisi lain negara telah memberikan izin IUPHHK Hutan Tanaman Industri karet kepada PT. Wana Perintis. Yang diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama, apakah penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT. Wana Perintis untuk Hutan Tanaman Industri karet diatas tanah adat Orang Rimba sudah sesuai dengan UUPA dan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan? Kedua, bagaimana cara penyelesaian sengketa penguasaan tanah oleh PT. Wana Perintis yang diakui sebagai tanah adat Orang Rimba? Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Penguasaan tanah oleh PT. Wana Perintis tidak sesuai dengan Pasal 14 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan harus memberikan ganti kerugian yang layak dengan memperhatikan kepentingan bersama dari rakyat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UUPA, cara penyelesaiannya adalah dengan cara mediasi yang mengakibatkan kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama mengelola tanah tersebut.
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT SUKU NGADA DI PULAU FLORES
Authors: Kareth Marsalina , Pandamdari Endang
Published: March 2022

Dalam praktek jika sebuah keluarga tidak dikaruniai anak, mereka melakukan pengangkatan anak. Dalam kasus ini Paulina Mau Gili yang mengangkat Maria Rofina Foa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengangkatan Maria Rofina Foa sebagai anak angkat menurut Hukum Adat Suku Ngada dan apakah putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bjw tentang pengangkatan Maria Rofina Foa telah sesuai dengan Hukum Adat Suku Ngada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian pengangkatan Maria Rofina Foa sebagai anak angkat menurut Hukum Adat Suku Ngada dan untuk menggambarkan kesesuaian putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bjw tentang pengangkatan Maria Rofina Foa dengan Hukum Adat Suku Ngada. Adapun tipe penelitian ini adalah normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan, menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan tentang permasalahan yang terjadi yang dianalisa secara kualitatif yang dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat adat suku Ngada mengutamakan anak perempuan, Pengangkatan Maria Rofina Foa oleh Paulina Mau Gili sah menurut hukum adat suku Ngada, sehingga Maria Rofina Foa berhak untuk menjadi ahli waris dari Paulina Mau Gili, anak angkat pada masyarakat adat suku Ngada termasuk dalam kelompok keutamaan satu (1), putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bajawa tidak sesuai dengan hukum adat suku Ngada, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum adat suku Ngada.
Kajian Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Laut Maluku Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.TTE)
Authors: Wibisono Muhamad Rizky Adityas , Pandamdari Endang
Published: March 2022

Penangkapan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangperikanan harus dilengkapi surat izin yaitu SIUP dan SIPI. Dalam penelitian ini ditemukan penangkapan ikan tanpa SIPI dan SIUP. Pokok permasalahannya yaitu 1) bagaimana tanggung jawab nakhoda Kapal Motor Antonius 01 dalam penangkapan ikan tanpa SIUP dan SIPI menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009? 2) bagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte dalam menyelesaikan perkara Kapal Motor Antonius 01 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian normative, sifat penelitiannya adalah deskriptif, analisis data sekunder yang digunakan dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa Elmer Luas menurut pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai Nakhoda KM Anthonius 01 wajib bertanggung jawab dalam hal penangkapan ikan tanpa surat izin. Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.Tte menurut penulis dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Kesimpulan Elmer Luas bertanggung jawab terhadap KM ANTHONIUS-01 yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Isi dari Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte tidak sesuai ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perikanan.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIPUTUS BERDASARKAN PASAL 372 KUHPIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 316/PID.B/2018/PN.CLP)
Authors: Wirawan Wahyu , Setiyono Setiyono
Published: March 2022

Tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat menyebabkan korban percaya dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut, namun dalam penyelesaian perkara kadang kala suatu tindak pidana penipuan dapat diputus berdasarkan Pasal 372 KUHP seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN.Clp, yang memutus pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan ketentuan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Permasalahan yang diangkat adalah 1) Apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ?, 2) Bagaimana penjatuhan pidana pada tindak pidana penggelapan yang diputus berdasarkan Pasal 372 KUHPidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 316/Pid.B/2018/PN.Clp ?. Penelitian merupakan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikann kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kurang tepat jika dikenakan Pasal 372 KUHP, karena dalam hal ini terdapat unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga lebih tepat apabila terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 378 KUHP. 2) Penjatuhan sanksi pidana pada kasus tindak pidana penggelapan tersebut, hakim menggunakan tujuan pidana dari segi teori tujuan gabungan hal ini dapat dilihat dari cara majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana selama 1 tahun dari ancaman pidana maksimal selama 4 tahun, karena menurut teori tujuan gabungan tersebut dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM PAN KEPUR ALIAS I NYOMAN AMPUG KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 7/PDT.G/2012/PN.SP)
Authors: Sakina Mardlianty , Suka’arsana I Komang
Published: March 2022

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal. Salah satu penyebab lahirnya waris adalah terjadinya kematian yang menimbulkan akibat hukum mengenai hak-hak dan kewajiban pewaris ke ahli waris berupa materil dan immaterial. Pada pokok permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta waris Almarhum Pan Kepur Alias I Nyoman Ampug kepada Ahli waris Menurut Hukum Adat Bali? (2) Apakah Isi Amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/ 2012/PN.SP tentang pembagian harta warisan Almarhum Pan Kepur kepada ahli waris sudah sesuai atau tidak menurut hukum Adat Bali? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki adalah pihak yang berhak untuk menerima warisan. Dengan mengacu pada Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-03/MDP tentang hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010, bahwa janda mempunyai kedudukan yang sama dengan suaminya terhadap harta gunakaya atau harta bersama peninggalan almarum suaminya, namun hanya untuk menguasai dan menikmati harta gunakaya itu secara terbatas demi kepentingan dirinya dan keluarganya, bukan ahli waris. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/ 2012/PN.SP ini telah sesuai dengan sistem pewarisan hukum adat Bali yang sesungguhnya, karena kehidupan masyarakat bali yang sangat erat kaitannya dengan agama hindu sebagai mayorat agama di Bali.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENENTUAN HARTA WARISAN KEPADA PARA AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 176/PDT.G/ 2014/PN.DPS)
Authors: Pratiwi Sekar Mega , Suka’arsana I Komang
Published: March 2022

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang kompleks dengan keberagaman cara meneruskan harta warisan kepada ahli waris, warisan yang diberikan juga diikuti oleh segala hak dan kewajiban bagi penerima waris karena warisan dalam waris adat tidak hanya bersifat materi semata. Pada pokok permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta waris Almarhum Nyoman Putra kepada Ahli waris Menurut Hukum Adat Bali? (2) Apakah Isi Amar putusan Mahkamah Agung No. 176/PDT.G/ 2014/PN.Dps tentang pembagian harta waris sudah sesuai atau tidak menurut hukum Adat Bali? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di analisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder. Analisis ini dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki adalah pihak yang berhak untuk menerima warisan. Dengan keluarnya peraturan Keputusan Majelis Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali. bahwa kedudukan anak perempuan mempunyai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang perwarisan. Didalam Putusan Nomor. 176/PDT.G/ 2014/PN.Dps ini tidak sesuai dengan sistem pewarisan hukum adat bali yang sesungguhnya, karena kehidupan masyarakat bali yang sangat erat kaitannya dengan agama hindu sebagai mayorat agama di bali
TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT
Authors: Andamari Riesky Ayu , Indiraharti Novina Sri
Published: March 2022

Perwakafan tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum suci, mulia, dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya menjadi “wakaf sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Setelah tanah diwakafkan, tanah tersebut harus didaftarkan di Kantor BPN. Hingga tahun 2019 jumlah tanah wakaf tidak terdaftar di Kecamatan Karawang Barat lebih banyak dibandingkan yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Pokok Permasalahannya adalah bagaimana mekanisme pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Karawang Barat dan apa akibat hukumnya jika tanah wakaf tidak didaftarkan Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Karawang Barat terdapat salah satu mekanisme atau tata cara yang tidak dilaksanakan sebagaiman terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Jika tanah wakaf tidak didaftarkan maka menurut Pasal 68 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf PPAIW dapat dikenai sanksi Administrarif. Namun di Kecamatan Karawang tidak terdapat sanksi atau akibat hukum jika tanah wakaf tidak didaftarkan
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH WNA
Authors: Aulia Alfiza Dzikri , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dikenakan terhadap Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia apabila melakukan yang diduga dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WNA. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kasus tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Rofiqul Islam. Rofiqul Islam melakukan tindakan pelanggaran dengan memasuki Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Atas perbuatannya tersebut ia dikenakan tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 119 ayat (1) dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN TENTANG PENGGUNAAN TKA DALAM PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 DAN UNDANG – UNDANG 12 TAHUN 2011
Authors: Abubakar Arya Kanduruan Sunarindra , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Setiap TKA yang ingin bekerja di Indonesia harus mempunyai izin kerjayang tertuang didalam visa kerja, tentang penggunaan TKA oleh undang–undang ketenagakerjaanpasal 43 ayat (4) ditentukan bahwa akan diaturlebih lanjut dalam keputusan menteri. Namun Penggunaan Tenaga kerjaasing diatur oleh peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018. Dampak daridisahkan peraturan presiden menyebabkan masalah dari perspektif HukumKeimigrasian dan Hukum Ketenagakerjaan. Pokok permasalahan nyabagaimana permasalahan TKA yang terjadi setelah disahkan PeraturanPresiden No. 20 Tahun 2018, Apakah Peraturan Presiden No. 20 Tahun2018 sudah sesuai dengan teori materi muatan nya dalam Undang –Undang no. 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Udangan.Penulisan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatifyang bersumber dari data sekunder. Analisis data dilakukan secarakualitatif dan pengambilan kesimpulan di lakukan dengan logika deduktif.Kesimpulan dari peneelitian ini permasalahan TKA terjadi setelah lahirnyaPerpres adalah permasalahan dibidang hukum keimigrasian dan hukumketenagakerjaan Apabila ditinjau dari teori materi muatan, PeraturanPresiden No. 20 Tahun 2018 tidak sesuai dengan materi muatan, karnamelanggar teori pelimpahan wewenang yaitu pendelegasian peraturanperundang-undangan karena undang-undang ketenagakerjaanmengamanahkan Penggunaan TKA diatur oleh Keputusan Menteri
ANALISIS PEMENUHAN ASAS RESIPROKAL DAN MANFAAT DALAM PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2016
Authors: Listiyawati Nuke , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Dalam rangka mempererat dan memperkuat hubungan antara negara Republik Indonesia dengan negara lain pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan fasilitas bebas visa kepada negara lain. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan kebijakan bebas visa di Indonesia, dan bagaimana pemenuhan asas resiprokal (timbal balik) dan asas manfaat dalam kebijakan bebas visa dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan Data Sekunder dan analisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengaturan kebijakan bebas visa di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Fasilitas bebas visa diberikan kepada 169 negara dengan 124 TPI sebagai pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia. Asas resiprokal dalam penerbitan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan tidak terpenuhi karena hanya 27 negara dari 169 penerima fasilitas bebas visa kunjungan yang dapat memberikan timbal balik, dengan memberikan fasilitas bebas visa kepada WNI untuk dapat masuk ke negara tersebut, dan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan ini memberikan manfaat dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Negara Indonesia.