bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
INTERNALISASI FILOSOFI TRILOGI PENDIDIKAN KI HADJAR DEWANTARA DALAM PEMAHAMAN PRODUCT KNOWLEDGE SYARIAH
Authors: Bakhtiar Yohan
Published: May 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai filosofis trilogi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam membangkitkan kesadaran akan arti pentingnya product knowledge sebagai salah satu aspek non-material dalam perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan untuk internalisasi pemahaman nilai-nilai keIslaman dalam berbisnis yaitu trilogi pendidikan Ki Hadjar Dewantara (Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa,Tut Wuri Handayani). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi dapat diterapkan sebagai salah satu tujuan untuk memberikan kesadaran dan perubahan terhadap nilai nilai bisnis keuangan Islam yang semula dipersamakan dengan bisnis keuangan konvensional.
MEMBANGUN STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH YANG DIPERLUAS
Authors: Wafaretta Vega
Published: May 2019

Studi kelayakan bisnis dilakukan untuk memperkirakan return di masa depan dan mengelola risiko. Studi masih bersifat materi saja, dengan tujuan yang kapitalistik bagi pemilik. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamiin (rahmat bagi seluruh alam) seharusnya dijadikan dasar untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan syariah (maqashid syariah). Oleh karena itu, dirasakan perlu adanya rekonstruksi studi kelayakan bisnis dalam perspektif extended maqashid sharia (tujuan syariah yang diperluas) untuk mencapai maslahah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, serta menambahkan pemeliharaan lingkungan dan persaudaraan (ukhuwah), tetapi tidak termasuk memelihara keturunan. Teori Mamah Dedeh digunakan untuk membangun studi kelayakan bisnis dengan berdasar pada biografi dan cara dakwahnya.
“MENGGIRING” ECONOMIC VALUE OF TIME MENJADI TIME VALUE OF MONEY (TELAAH KRITIS PENGGUNAAN ANUITAS)
Authors: Amir Vaisal
Published: May 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh mengenai konsep economic value of time apakah sudah sesuai dengan semangat ekonomi Islam jika dibandingkan dengan legalisasi penggunaan rumus matematika teori ekonomi konvensional. Penelitian ini termasuk dalam kategori kajian literatur kritis dimana nilai-nilai Islam menjadi landasan filosofisnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan anuitas (sebagai representasi penggunaan perhitungan matematis dalam ekonomi Islam) pada hakikatnya masih mengandung unsur semangat kapitalisme dan ketidakadilan yang notabene sudah keluar dari aturan syariah. Di dalam anuitas juga masih melekat semangat pelanggengan riba’, dimana anuitas masih menggunakan nilai waktu dari uang (time value of money).
PASAR MODAL SYARIAH (KETIKA “SYARIAH” HANYA SEBUAH KATA)
Authors: Khalisah Nur
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “kesyariahan” pasar modal syariah dari segi praktek-praktek yang terjadi di dalamnya, instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, dan substansi dari keberadaan pasar modal tersebut. Penelitian ini termasuk dalam kategori library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan metode content analysis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah dan konvensional masih mempunyai banyak kesamaan (salah satu penyebabnya karena pasar modal syariah lahir dari sistem pasar modal konvensional). Meskipun sudah banyak aturan yang digunakan untuk membentengi “kesyariahan” pasar modal syariah, ternyata sangat sulit untuk melepaskan “gen” konvensionalnya karena instrumen utama yang diperdagangkan sama yaitu saham dan obligasi.
TELAAH KRITIS ATAS KONSEP TRIPLE BOTTOM LINE DITINJAU DARI SHARI’ATE ENTERPRISE THEORY
Authors: Asiam Siti , Kamayanti Ari
Published: May 2019

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep triple bottom line ditinjau dari shari’ate enterprise theory. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan tinjauan kritis atas konsep Triple Bottom Line dalam tinjauan Shari’ate Enterprise Theory. Hasil penelitian menunjukkan konsep TBL telah memuat nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab, namun terdapat perbedaan mendasar terkait dengan landasan dan tujuan utamanya. TBL tidak mampu menangkap nilai-nilai transendental yang melampaui serta nilai teleologikal kedua nilai ini terkait dengan nilai orientasi pada akhirat dan ketundukan manusia kepada Allah SWT.
MEMAKNAI MANAJEMEN BISNIS ISLAMI SEBAGAI KEHIDUPAN YANG MENGHIDUPI
Authors: Kusdewanti Amelia Indah , Hendrawaty Rina
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan memaknai manajemen bisnis Islami yang dijalankan oleh penjual bubur sehingga menghasilkan bisnis yang bukan hanya sebagai kegiatan yang bersifat self interest akan tetapi bisnis sebagai kehidupan yang menghidupi, dan juga memberikan gambaran lingkungan bisnis yang holistik dengan mengintegrasikan unsur spiritual religi-sosial ke dalam bisnis. Penelitian ini menggunakan fenomenologi yang diekstensikan dengan konsep Tauhid Al-Faruqi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen bisnis Islami mendasarkan kegiatannya pada ketaatan, istiqomah, keikhlasan yang disandarkan pada Allah SWT sehingga memunculkan manajemen bisnis Lillahi Ta’ala dengan Tauhid sebagai landasan utamanya, hal ini membuka jalan pembebasan ekonomi Islam yang masih terkurung dalam bayang-bayang ekonomi kapitalis.
KEKAYAAN ITU "TAMPAK" SEPERTI BINTANG
Authors: Martadinata Sudrajat , Sudarma Made , Roekhudin Roekhudin
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengungkap makna kekayaan yang terkandung dari “Istana Dalam Loka” dalam pandangan para pemerhati budaya Sumbawa. Penelitian ini menggunakan etnografi ala spradley sebagai metode. Temuan yang dihasilkan ialah bahwa kekayaan itu merupakan alat untuk lima hal. Kekayaan merupakan alat untuk beribadah kepada Tuhan, alat untuk menjaga hubungan baik dengan alam, alat untuk untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup lahir batin.
Epistemologi islam sebagai metodologi penelitian
Authors: Hatimah Husnul , Ludigdo Unti , Achsin Mohammad
Published: May 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji epistemologi Islam agar dapat digunakan sebagai metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan metode content analysis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa epistemologi Islam dapat digunakan sebagai metodologi penelitian yang dapat dioprasionalkan menjadi metode dengan tiga pendekatan, yaitu bayani (teks), burhani (konteks), dan irfani (intuisi).       

Abstract

This study aims to assess whether the Islamic epistemology can be used as a research methodology. This study was included in the category of library research (library research) by using content analysis. The findings show that Islamic epistemology can be used as a research methodology that could be operationalized into a method with three approaches, namely bayani (text), burhani (context), and irfani (intuition).
Pusat pertumbuhan perbankan syariah di indonesia
Authors: Ernawati
Published: May 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan menguji perbedaan daerah pertumbuhan Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Data penelitian merupakan data sekunder hasil publikasi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah berada pada Wilayah Jawa. Hal ini di justifikasi oleh hasil uji beda yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan daerah pertumbuhan pada Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada sisi lain pusat pertumbuhan perbankan tampaknya terkait dengan besarnya potensi permintaan yang diindikasikan dengan: jumlah penduduk, jumlah pekerja, dan pendapatan perkapita suatu wilayah.

 

Abstract

This study aims to mapping the growth center of Islamic banking in Indonesia and analizing the inequality in growth of Commercial Bank and Islamic Rural Bank. The data use secondary from publications Financial Services Authority and the Central Bureau of Statistics Indonesia in 2014. The results showed that the growth of Islamic banking center is located on Java region. This is justified by results of the different test that there were no differences in the growth area of ​​Commercial Bank and Islamic Rural Bank. On the other hand, the central growth seem related to the magnitude of the potential demand is indicated by  the number of population, number of workers, and the  per capita income of a region.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
Authors: GURUSI LA
Published: May 2019

Prinsip negara hukum memasyarakat adanya penegakan sepremasi hukum serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negaranya sebagai wujud konkrit dari prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Alpanya penasehat hukum dalam perkara yang menimpa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag selama proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipengadilan merupakan suatu bentuk ketidak efektifnya penerapan hukum yang ada di negeri ini khususnya dalam penerapan Pasal 56 kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Saran dalam penelitian ini adalah penyediaan sarana, prasarana dan transportasi yang memadai sebaiknya harus juga diperhatikan oleh pemerintah agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan lancar.
Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasusu No. 154/PID.B2015/PN.PW)
Authors: GURUSI LA
Published: May 2019

High rates of traffic accidents (lakalantas) on its own if it is from a lack of public awareness in this respect motorists with a variety of factors. This type of research uses qualitative Analysis is the analysis of kualititif data against verbal and descriptive data are thought by describing the real circumstances from the object which will be discussed with formal and juridical approach refers to the concept of doctrinal law. Qualitative data are described by words or sentences split by category to derive the conclusion. The research results showed that the basic consideration of the judge in the criminal matter Number ruling dropped 154/Pid. B/2015/PN. Pasarwajo that is based on the fact the cause of the occurrence of the case i.e. belongs to a criminal act or omission with the evidentiary culpa at least two valid instrument of evidence, namely the description of witnesses, exhibits, letters of visum et repertum and description of the defendant. The advice of the author are the judges should be more sence to see the facts of what occurred at the time of the trial, therefore from the fact such arise, leading to the conviction of the judge that the accused may or may not are convicted and the judge must be more thorough and meticulous in disconnected matter, bearing in mind the letter ruling which is binding. It also must have knowledge or science of law well, is not only legal, but also a formal legal material in order not to wrong in dropping the verdict for a case.
Tinjauan Yuridis Pelakasanaan Perkawinan Walian Tondo (Turunan Raja) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara
Authors: Haniru Laode
Published: May 2019

Marriage aims to form a happy family and everlasting. Marriage requires careful consideration in order to persevere in the long periods of time in a relationship as husband and wife. Indispensable attitude of tolerance and put yourself on the proper role. One example of such marriages, i.e. marriage down the bed. Marriage down bed (Walian tundra) frequently took place in the area of North Buton to the culture. Therefore, researchers are interested in writing a research on the status and validity of the marriage bed down according to customary law. (studies in North buton). In this study the author uses the method of normative legal research i.e. research approach the problems and legal norms in force. Legal norms that apply to that form of positive written legal norms such as the Constitution, laws, government regulations and so on. Research results show that implementation of the marriage walian tondro (down bunks) based on customary law Kulisusu Sub-district in Waode village of Buri North Kulisusu can occur if the following: a) the already existing agreement of husband and wife when the wife is still alive, that when I died (wife) then you (the husband) must be married with the sister of girs as a substitute for the mother of our children and this should be known to be mutually agreed by both parties in defense. In the sense that there must be a will from the wife. b) after it is accepted then the two sides will carry out walian tondro (mate's bed). C) Covenant of marriage anniversary match existing Covenant of marriage (islam). D) wedding reception. There are several reasons underlying the onset of mating walian tondro (down bed) so that the wife can provide replacements for descendants as the legitimate successor of the family.
PRINSIP CHECKS AND BALANCES DITINJAU DARI SISI DAN PRAKTIK
Authors: FAHARUDIN FAHARUDIN
Published: May 2019

The purpose of this research is to get a full description about the parliament concept in Indonesia that no clear enough use Threecameralism system (MPR, DPR, DPD) Bicameralism (DPR and DPD), or Unycameralism (MPR). Similarly, if use Bicameralism form (DPR and DPD) so is not make check and balances of character between DPR and DPD make Bicameralism concept in Indonesian only Weak Bicameralism not Strong Bicameralism. Result of this research is power phenomenal more arbitrarily that’s why the power must be limited and restriction of the power must be regulated and limited in certainty of legislation or constitution that purpose no happen accumulation power to one branch of power. Trias Politica doctrine divide three branch of power that is Legislative as make the rule, executive to ride of it, and Judicative to investigate that follow with checks and balances mechanism, so that it’s impress the arbitrarily or maybe make escaped from arbitrarily.
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Authors: Kahar Amrun
Published: May 2019

The presence of a child outside of marriage/marriage will be a matter of sufficient concern for women who give birth to or for local people. This research will be conducted on Religious Pasarwajo Court, is based on the consideration that the data and information necessary and relevant to the issues in the research in, can be poroleh easily. The research results showed that the inheritance of the child outside of marriage based on law No. 1 year 1974 about marriage is a whole child outside mating born outside the marriage provision provision or requirement contained in article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of law number 1 Year 1974 about marriage. Berdasrkan research results beyond the kawini children of the author, who is not at all in a marriage that is valid not included in the terms of mutual recognition of inherited, except by a man that it was his son who followed by the existence of DNA evidence and a blood test based on the decision of the constitutional Number Mahkama. 46/PUU-VIII/2010.
PELAKSANAAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN N DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Authors: HERMAWAN BAMBANG
Published: May 2019

No details the authority owned by the Vice President could potentially lead to legal uncertainty. Whereas in the construction of the position incumbent of the position of the Vice President has a position that is very fundamental research purposes in writing this is to know the authority of the Vice President in the Organization of the Government and To knowing the implementation authority Vice President in organizing the Government. In this study the normative legal research using methods based on relevant legislation and other legal materials related to the substance of the research, then connected with problems in This research. Research results show that the authority of the Vice President is not set explicitly in the legislation. Authority of the Vice President are only found by analyzing the legislation. ' Where there are 3 Vice Presidential Authority: the authority of the Vice President as the representative of the President, the powers of the Vice President As President, the Maid Authority of the Vice President as successor to the President whereas the implementation authority Vice President subject to the authority of the source.  Source  from authority of the attribution of the implementation authority Vice President gained the authority directly by the 1945 Constitution and its implementation without going through intermediaries. For the delegation of authority then the implementation authority in advance must there is a delegation of authority that has the force of law so that the execution of the authority of the Vice-president can be strengthened by positive law in order to set up and defend it.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2014 DALAM PENETAPAN LABUNGKARI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN BUTONTENGAH
Authors: WIRIDIN DARMAWAN
Published: May 2019

The Law’s Observation Of Regulation Number 15th 2014 Related With The Establishment Of Labungkari as The Capital City Of Middle Buton Districk..The aim of this research is to find out the advisability of Labungkari as the Capital City of Middle Buton Districk observed from a law’s side and to find out a background, a weakness, and surplus of established Labungkari as the Capital City of Middle Buton Districk. This research was done in Labungkari, exactly in a government of Middle Button Districk.The method was applied in this research is the descriptive method and purposed to describe anything that have forms the background of establishment Labungkari as the Capital City Of Middle Buton Districk. The writer use a qualitative analysis based on a reports and a documentation in the field. A data collecting technique in this research includes by a profound interview and a secondary data and a tertiary data a study book, a document, and the articles.From the research, the writer concluded that the establishment Labungkari as the Capital City of Middle BurtonDistrict is not advisable because the establishment is not based on a mechanism that have permanently in a law and the establishment is just based on a collective consensus between a societies element.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A MAKASSAR
Authors: SULAIMAN HERLINA
Published: May 2019

The perpetrator of the criminal act of the child cannot be equated with criminal adults. Therefore it needs more attention in the case of children. However, the child is the successor Nations that should be developed physically and mentally. The purpose of this research is to analyze the role of the Ombudsman in the performance of Marisa Polres versioned as well as analyze constraints are faced by Investigators in Marisa Polres versioned. This type of research is research used empirical research focus i.e. normative on secondary data sources (research libraries). This research uses the main data source i.e. secondary data, backed up with primary data sources. Secondary data is used that is derived from legislation such as the ACT on the criminal justice system of the child, the child protection ACT, Act No. 8 Of 1981 Year Book of the Police Act, Police ACT and some of the literature-literature as well as the results of his research,  and books related to the role of the Ombudsman in conducting versioned on criminal act committed by the child. Research results show that Marisa Polres in performing the investigation is a criminal act committed by the child by women and children protection Unit (UPPA). Starting from the stage of investigation, arrest, detention up at the stage of investigation conducted in accordance with the mandate of the ACT on the criminal justice system. Investigators in conducting versioned, get consideration from BAPAS. In addition, the investigators also act as mediator to conduct deliberations involving the child and the parent/guardian, the victim and the parent/guardian, supervisor of community, social professional pekera based on approach restorative. Obstacles faced by Investigators in the conduct of Marisa Polres diversion that is not yet the existence of BAPAS in counties Marisa so complicate investigators to coordinate-in terms of asking for consideration in doing versioned. In addition the party victims sometimes do not want to make peace so that the attempted diversion by Investigators was not achieved.
TINJAUAN HUKUM PENETAPAN ZONASI TERHADAPAT MASYARAKAT NELAYAN BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM
Authors: Haniru Laode
Published: May 2019

Wakatobi National Park (TNW) is managed by the system established based on the decision of the diirektur-General of forest protection and nature conservation (PHKA) number SK. 149/IV-KK/2007 July 23, 2007 by wakatobi National Park alongside Hall Government wakatobi, aimed at mapping the area and restriction area which can be utilized and that cannot be utilized called zoning. Until now the most dominant issue facing the fishermen who came from the tribe of bajo, is poverty the cause there is no other choice but to continuously exploit sea resources, poverty often becomes complicated because of poor population It is often considered as the cause of damage to the coastal environment, but on the other hand the poor population also will bear the impact of environmental damage. The methods used in this study i.e. by using qualitative descriptive method, namely the description of penganalisaan data obtained from field studies and libraries by way of describing and explaining the reality of objective research obtained from the results of observation and interview approaches as well as describe the behavior of the community until the creation of the law. Research results show that implementation of the truly wakatobi National Park Zoning to protect marine ecosystems, particularly coral reefs exist in the Wakatobi. Sustainability of natural resources tersebutnantinya expect able to prosper fishing communities especially in the villages of Mola Samaturu. Though the National Park Zoning designation wakatibi has yet to get a response is entirely from fishing communities especially villagers Mola Samaturu because masi felt there was some space for a living sea becomes limited by the existence of zoning. Wakatobi national park management in kelolah based on the Zoning system, as for the forms is the core zone, the zone of protection zones, exploiting local marine, public utilization zones, tourism and land zone zone/special.
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: NURAINI NURAINI
Published: May 2019

Law Number 32 Year 2004 About local governance, that further arrangements regarding the village, including the problem of the formation of the rules of the village (the village Regulations) arranged in the form of Regulatory regions of the County. The type of Research used in this study using normative legal research using "approach to legislation, (he was Johan Nasution, 2008:92). Research results show that in drawing up the rules of the village there are limitations that should be used as a general reference in the preparation of paraturan legislation i.e. the clarity of purpose; that each establishment of the legislation must have a clear purpose to be achieved; institutional or organ-forming the right; that any kind of legislation must be made by the institutions/officials forming legislation authorized. Such legislation may be cancelled or annulled by law, when made by institutions/officials who not authorized conformity between the type and material of the charge;  can be implemented;  navigability and kehasilgunaan;  clarity of formulation; that any legislation must meet the openness as well as the establishment of the village Regulations contained in Act No. 10 of the year 2004 on the establishment of Regulations and Law Number 32 Year 2004 About Local governance as well as government regulation Number 72-year 2005 Of the village has not been regulated explicitly and intact.
Pengaruh Kendaraan Berat Terhadap Polusi Suara dan Getaran di Pita Getar
Authors: Idham Muhammad
Published: May 2019

Increasing transportation mode becomes the increase of vehicles on the roads, it will impact to the pollution. The phenomena that appear in the last few years in the study areas is the rumble strips one solution for management transportation to give shock effect for road users that aware, however, it will be impacted to nosing and vibration on the roads. The research will be researcher noise level and vibration the heavy vehicles impact with case study Bengkalis island. The result indicated that the higher the heavy vehicles speed the smaller the vibration, while the noise level is getting bigger.
Analisis Pengaruh Aksesibilitas Ruas Jalan Yos Sudarso, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Mulawarman Terhadap Nilai Jual Lahan di Kota Tarakan
Authors: Zultan M Achmad , Sariyanto Eko
Published: May 2019

One of the steps that taken by the Government of Tarakan City in supporting the development of the city is by the way of developing transportation of infrastructure in the form of a road network that aims to provide accessibility, for making it easier for people to do the movement. This study aims to find out the sale value of land for connection with the accessibility of the road and to know the accessibility factor of the road that has the most influence on the sale value of land in the city of Tarakan. Sampling was conducted on three streets namely, Yos Sudarso road, Mulawarman road, and Sudirman road as the location of this research. From the data that obtained were analyzed by using statistical analysis that using by multiple regression. For this analysis shows that the results of 70.6% of the variable sale value of land can be explained by the intensity variable of city transportation. The most influential accessibility factor of the sale value of land is the intensity of city transportation, which every addition of public transportation 8 vehicle / hour will increase the sale value of land amounted to Rp. 394,527.40 per m².
Memperbaiki Mampu Layan Material Pelindung Struktur Face Fender Jetty Dengan Spesifikasi Material Solid Rubber Fender
Authors: Sulardi Sulardi
Published: May 2019

Face fender structure jetty No.1 PT. Pertamina RU V is a Dutch building construction with a protective face fender structure of ulin wood material. The problem faced is the wood protective material ulin fragile, easily broken and can damage the hull when leaning. This study aims to provide a description of the specification of solid rubber fender material and its fitting method as a protective fender jetty structure No.1 PT. Pertamina RU V Balikpapan. The research method used is the application research method with case study approach handling the problem of damage to the protective material of the face fender jetty structure. The result of the research shows the material specification which suitable and suitable to be used as the substitute for the protective wood of face fender structure is the specification of solid rubber fender type V because it has high elasticity and elongation, impact and vibration reduction, not easily broken, not easy to break, according to SNI 06-3568-2006 standard, MOT standard (Japan) and according to EAU standard 1990 (Germany). The result of this research is succes story to overcome the problems in Pertamina RU V which can be replicated in Pertamina Other work units and outside Pertamina environment experiencing similar problems. Keywords: Ulin wood protector
Pendugaan Aliran Sungai Bawah Tanah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Masyarakat Desa Hargosari Gunungkidul Berdasarkan Data VLF-EM Terkoreksi Topografi
Authors: Faizal Rahmat , Sismanto Sismanto , Handayani Rosmalia , Asta Asta
Published: May 2019

Wilayah Hargosari terletak di daerah karst Gunungsewu yang dikenal sebagai daerah subur dan kurang air terutama selama musim kemarau. Secara geologis, tersusun oleh batu gamping yang berpotensi menyebabkan sungai bawah tanah sebagai akibat dari proses pelarutan. Metode VLF-EM digunakan untuk mengetahui pola sungai bawah tanah terkait dengan kontras parameter fisik konduktif yang disebabkan oleh keberadaan air di lubang batugamping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jejak dan pola sungai bawah tanah Bribin serta pemodelannya menggunakan perangkat lunak lnv2DVLF. Interpretasi kualitatif dilakukan berdasarkan pada pengolahan data yang telah dikoreksi topografi menggunakan filter moving average dan filter Karous-Hjelt, sedangkan interpretasi kuantitatif menggunakan program lnv2DVLF dan divisualisasikan menggunakan Surfer 12. Berdasarkan interpretasi kualitatif dan kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa sungai bawah tanah Bribin mengalir dari arah timur ke barat melalui wilayah Hargosari, dan terdiri dari dua aliran sungai bawah tanah yang saling berhubungan. Lebar area konduktif adalah (25 ± 5) m pada kisaran kedalaman sekitar 148-184 m.
Studi Sistem Drainase Resapan di Wilayah Karang Anyar Kota Tarakan
Authors: Asta Asta , Handayani Rosmalia
Published: May 2019

Tarakan City is one city that is often flooded during the rainy season it is in because of the narrow drainage system and due to the accumulation of garbage other than one of the factors that affect flooding is tidal. For the central Tarakan Region, specifically in the region of Karang Anyar Central Tarakan that is Seroja , Kenanga and mawar street flood that occurred due to the drainage system which is not good. And population growth is rapidly increasing and the growth of residential construction and industry as well as other supporting facilities are not balanced with the development of the drainage system. Increase the number of discharges that come out due to the increase of housing and other buildings are often already do not meet the capacity of its maximum capacity on existing drainage channels. The research is conducted by doing a survey in the field to obtain primary data and secondary data which will then be processed using the method ISO No. 03- 2459-2002 about general and technical requirments infiltration wells, this standard is a revision of ISO No. 03-3459-2991. The result of the field trial showed that the infiltration rate as measured by the single ring infiltrometeron seroja street at 6cm/hour, on kenanga street by 6 cm/hour, and mawar street by 9cm/hour. Each infiltration wells are planned at each house is capable of reducing flood discharge as much as 0.00254m3/sec at seroja street, kenanga street 0.00282 m3/sec and 0.0034m3/sec on mawar street. Under the assumption 70 % of homes in the study area using infiltration wells.
nalisis Kuat Tarik Kayu Menggunakan PKKNI 1961 dan SNI 7973:2013
Authors: Hernadi Ahmad , Prasetya Noerman Adi , Aidil Rahcmad
Published: May 2019

Use of wood construction in Indonesia is decrease significant than concrete and steel. While it is, government by National Standardization Corporation (BSN) had been published Indonesian National Standard about Wood Construction Design Spesification with code SNI 7973:2013. This code absolutly influential the old code which is PKKNI 1961. SNI 7973:2013 is regulate about Load esistance Factor Design (LRFD) and Allowable Stress Design (ASD), while PKKNI 1961 just use ASD method. In case SNI 7973:2013 have been use ASD, but it is different to PKKNI 1961. This research is would to find the different betwen SNI 7973:2013 and PKKNI 1961 to tension member with dimention 5/10, 6/12, 8/12 and 10/10. Result of research to tension member show that LRFD 100%, ASD 65,1% and PKKNI 111,4%.
Optimalisasi Pekerjaan Pemindahan Tanah Pada Proyek Embung Begawan Kota Tarakan Dengan Model Antrian
Authors: Setiawan Budi , Hermanto Hermanto
Published: May 2019

The Embung Bengawan Project in Tarakan City has several jobs requiring heavy equipment including mechanical soil removal activities. Activity of mechanical soil movement is a series in work of loading and transportation equipment. In order to achieve optimal mechanical soil removal targets, it is necessary to know the performance of the machine during the mechanical soil removal process. The optimization of production is the way to obtain production that is in accordance with optimal conditions of mechanical devices. This paper discusses the optimization of dump truck queue time and the number of dump trucks. Performance calculation tool using the method of production capacity of the tool, and calculate the optimal queue using the Queue Model method. Calculation using queuing model method obtained by result of time required by 3 excavator unit and with combined amount of dump truck will give result of cost equal to Rp 48,097,711 / day, and dump truck waiting time in queue to 1 minute. Then the optimal time is obtained by operating 3 units of excavators with a cost difference of Rp 3,572,826 / day from the real condition of the field that operates 2 excavator units
Perbaikan dan Proteksi Pondasi Tiang Dermaga Dengan Metode Pile Encapsulation
Authors: Sulardi Sulardi
Published: May 2019

Problems encountered in this research is the occurrence of foundation damage pier dock building PT. Reliance Refinery in Gujarat Province of India resulting in dock structure under sub standard condition, unsafe condition and at any time dock structure may experience colapse. The specific point of this problem is the dock building is supported by a 120 cm diameter pile foundation with a height of 14 meters above ground level and over 200 meters towards the Indian Ocean. The purpose of this study is to provide an overview of how the specifications of materials, work equipment and methods of implementing the repair of damaged pier building foundations. Improvement using pile encapsulation method is by cleaning the damaged piling surface with water jeting and mechanical, installing FRP jacketing cover and grouting with underwater material specifications epoxy grout. The improvement results show the epoxy grout and FRP jacket bonding well to the existing piling surface. This repair method is proven to improve the damage of the piling and protect the piling against corrosion, abrasion, scouring and mechanical impact. These improvements have been replicated to address similar problems in Canada, Australia, Singapore and Indonesia.
Analisis SWOT Pemilihan Material Dinding Bata Merah dan Bata Ringan di Penajam Paser Utara
Authors: Hendriyani Irna , Marini Andi , Intan Putri Nur
Published: May 2019

Infrastructure contruction has expanded in Penajam Paser Utara brought the effect of wall materials. Nowdays, Building construction with light brick preferably as an alternative than red brick it self. The aim of this research is to conduct SWOT Analysis between light brick and red brick in construction build in Penajam Paser Utara. According to question form that was spread in to local government has shown the results, The red brick sited in forth coordinate (quadrant) compare with light brick in second quadrant. This quadrant position provide using light bricks preferably were been selected than common red brick
Analisis Pengawasan Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi Terhadap Keselamatan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara)
Authors: Masir Masir , Abidin Zainal
Published: May 2019

The existence of a tendency of violations that are often done by contractors requires an effort to increase labor inspection. With the existence of an appropriate pattern of labor inspection by government employee of labor inspector in construction service sector then every execution of a work can be executed according to rule so that it can run well and according to what we expected. The objectives of this research was to know the effect of labor inspection to the safety of construction services in the Office of Manpower and Transmigration of North Kalimantan Province. Data collection technique used was questionnaires. The data collected in this research consisted of primary and secondary data, This resesearch was done through questionnaire technique. The samples in this study were 20 respondents from Office of Manpower and Transmigration of North Kalimantan Province in the field of labor inspection. Data obtained was scored into Likert method and then analyzed by SPSS program. The results showed that there was a positive relationship between Labor Inspection with Work Safety, which can be explained in the form of linear regression equation i.e.: Y = 32.128 + 0.250 X, with the coefficient of determination (R 2 ) was 0.173 and coefisient of correlation (r)was 0.42.
Studi Kinerja Ruas Jalan Arteri Terhadap Pengaruh Hambatan Samping Pada Ruas Jalan Yos Sudarso di Kota Tarakan
Authors: Zultan M Achmad , Kamsiah Kamsiah
Published: May 2019

Side friction is a towards the flow roadway at an internode road which is able to cause a conflict and has big effect for the activities in roadway. Side frictions which were effected the capacity and pedestrians in city road were pedestrians, transportations which stopped, slow transportations (bicycle, wheelborrow, etc) and transportations which were went in and out from the side internode road. The purpose of this research is to find out the significant effect of side friction toward the road performance. After several stages in collecting the data and data analysis using method (MKJI 1997), it can be concluded that the effect of side friction toward the performance at Yos Sudarso street for the relation between road volume with side friction which has the highest correlation score was transportations which were went in and out at 0,260. Meanwhile, the relation of rapidity transportations with side friction which has the highest correlation score was the transportations which stopped at 0,495. The factor that effected the internode performance at Yos Sudarso was the side friction which has the highest score after the transportations which went in and out started at 17.00 – 18.00pm, so the total was 1.278,90.
Studi Sistem Jaringan Drainase Pada Landasan Pacu Bandar Udara Juwata Tarakan
Authors: Handayani Rosmalia
Published: May 2019

Kota Tarakan adalah salah satu kota yang berkembang di provinsi Kalimantan Utara. Dalam upaya mempromosikan pengembangan dan pengembangan ekonomi kota Tarakan, Bandara Juwata ada di bandara yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Penelitian tentang aliran air di drainase Bandara Juwata diharapkan untuk menentukan kapasitas saluran drainase pada. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan data curah hujan seri parsial dan distribusi log normal dan perhitungan debit yang dianalisis dimana perhitungan laju aliran menggunakan rumus manning dan kemudian perhitungan input pada HEC-RAS 4.1.0. Berdasarkan perhitungan, diperoleh desain debit 0,367 m3 / s dengan dimensi lebar bawah rencana saluran (B) = 0,64 m: tinggi saluran (H) = 1,08 m dengan air tinggi = 0,56 m sedangkan lebar bawah saluran yang ada ( B) = 1,04 m;
La constitucionalización de los derechos sociales: puentes entre Brasil y México
Authors: Ferreira Santos Gustavo
Published: May 2019

Este artículo es resultado de una investigación sobre influencias de la constitución mexicana de 1917 en el debate constitucional brasileño. El texto apunta referencias a esta Constitución, pionera en el proceso constituyente de 1934, marco inicial del constitucionalismo social en Brasil. Investiga los registros del trabajo de los constituyentes. Hace análisis de las referencias al texto constitucional mexicano en libros brasileños de derecho constitucional en los primeros años después del proceso constituyente de 1934 y en tiempos recientes. En el movimiento sindical, la influencia de México ha sido fuerte; pero la prensa he presentado una visión negativa del proceso revolucionario.
La propiedad en el constitucionalismo liberal cubano de los siglos XIX y XX
Authors: Bahamonde Rodríguez Santiago Antonio
Published: May 2019

El presente artículo tratará sobre la propiedad en el constitucionalismo liberal cubano de los siglos XIX y XX. Para ello comenzaremos por abordar las peculiaridades del liberalismo cubano en el contexto del siglo XIX, matizado por la pervivencia de la esclavitud y de la relación colonial con España, que incidieron en su eclosión y desarrollo.  En segundo lugar trabajaremos la propiedad en el constitucionalismo español, dada su influencia en la doctrina y la práctica liberal cubana. En tercer lugar trabajaremos la propiedad en los antecedentes constitucionales cubanos del siglo XIX, destacando su impronta liberal. Por último trabajaremos la Constitución cubana de 1901 como síntesis del pensamiento liberal cubano del siglo XIX en torno a la propiedad. Con ello podremos concluir que la Constitución de 1901 representó la cúspide y el cierre del pensamiento liberal cubano del siglo XIX.
AMÉRICA LATINA: DERECHOS SOCIALES Y DESARROLLO
Authors: Díaz Müller Luis T
Published: May 2019

La discusión sobre los derechos sociales y el desarrollo de América Latina recorre estas líneas.Mucho, bueno y de lo otro, se ha escrito sobre el subdesarrollo de AméricaLatina. Desde las formulaciones de la cepal (Prebish, 1949) hasta el retorno al debate sobre el papel del Estado y el mercado en la complejidad de la globalización.Como un tema particular, y no menos importante, apareció y aparece la discusión sobre la integración latinoamericana desde el Tratado de Montevideo y la alalc (marzo, 1960) hasta la propuesta del alca y del alba. Estos últimos proyectos, diametralmente opuestos, se plantean en el escenario cada día más interdependiente y complejo de la globalización neoliberal y del surgimiento de un neoprogresismo regional (Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, Hugo Chávez). El impacto de la globalización neoliberal sobre los derechos sociales es de tal magnitud que, ceteris paribus, es posible plantear que provocó un desmontaje del Estado de bienestar, tan propio de décadas anteriores. [1] En términos más precisos, puede escribirse que la región latinoamericana ha transitado de un modelo benefactor-industrializador a un proceso de creación de un Estado liberal, regulador y privatizado, con fuertes tendencias de apertura hacia la globalización.El Estado latinoamericano, inerme, quedó desprovisto de aquella “feliz hegemonía” de los años sesenta, y el proceso de industrialización lanzó por la borda sus intentos de igualdad y vigencia de los derechos sociales (salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social), el Estado, como un “ogro filantrópico”, fue el principal agente de estos derechos.Este trabajo tiene tres propósitos principales: a) describir la evolución de los derechos sociales a través de sus hitos principales; b) vincular los derechos sociales a la temática del desarrollo; c) analizar la ubicación de los derechos sociales en el marco de los diferentes escenarios internacionales (guerra fría, globalización). Estos criterios improntan los diversos apartados de este ensayo.
Las teorías sobre la pena (pena de muerte y privación de libertad)
Authors: Pérez Legón Daniel Y.
Published: May 2019

A partir del análisis evolutivo de la teoría de la pena, haciendo énfasis en los caracteres que se le han atribuido, el autor se ubica en el debate actual acerca de la vigencia de las penas de muerte y de privación de libertad, como sanciones principales aún establecidas en los ordenamientos jurídicos penales nacionales, la primera en franco proceso de abolición y la segunda en una polémica crisis existencial.Concluye sus reflexiones personales en dirección no a la supresión de estas penas sino encaminado a su perfeccionamiento.
En pos de la aplicabilidad directa de la constitución cubana de 1976 (un breve comentario)
Authors: Prieto Valdés Martha
Published: May 2019

Las constituciones son expresión de una tradición jurídica y política, de doctrinas e ideas políticas prevalecientes acerca de lo necesario para el ejercicio en el poder y el desarrollo de la sociedad y, en especial, de esas nociones acerca de los valores superiores: de lo justo, de la equidad, la igualdad y la libertad.Si tenemos en cuenta que una Constitución, sus contenidos básicos, así como los caracteres de sus normas, son el resultado de la voluntad constituyente, no como noción filosófica, no como abstracción, sino como expresión de las fuerzas políticas prevalecientes en una sociedad en algún momento histórico determinado, en circunstancias concretas políticas, socioeconómicas y culturales, entonces la realización plena de sus postulados es una condicionante de lareproducción de la legitimidad del orden que tutela y asegura.Sus postulados generales, marco para la creación y la acción jurídico-política a la vez que reservorio de los derechos esenciales del hombre, en su consideración individual o colectiva, han de ser concretados por sus principales intérpretes, a saber: el órgano legislativo y el aparato judicial. Por lo que ella contiene —regula—, los principios, valores y postulados esenciales de una sociedad, ha de evitarse que éstos se vean disminuidos o inaplicados por falta de instrumentación jurídica y material por el legislador o los órganos estatales competentes.
El derecho entre la educación cívica y la etica, cuestión de presente
Authors: Pérez Hernández Lissette
Published: May 2019

El presente artículo aborda algunas aristas de la interrelación existente entre la ética, el derecho y la educación cívica. Persigue como objetivo general propiciar el debate en torno a las mismas. Con tal propósito se seleccionaron para su análisis las siguientes ideas claves: que a partir del carácter activo y transformador que tiene el derecho, el principio de legalidad puede considerarsecomo un fundamento ético propulsor de la conciencia social, en particular la jurídica, de fuerte incidencia en el progreso educativo y cultural de la sociedad; que el conocimiento y enseñanza efectiva de los contenidos regulados por la Constitución de un país, como principal reservorio jurídico de los valores que consagra una sociedad, pudieran ser considerados respectivamente, derecho y deber cívico, y por último, que la participación ciudadana en el ejercicio delpoder político, depende en gran medida de los niveles de cultura jurídica alcanzados por los sujetos políticamente activos de la sociedad. Luego de analizar los puntos anteriores se concluye que la educación cívica constituye un área de actividad que compromete conjuntamente al Estado y a la sociedad civil y que el contenido axiológico del derecho nutre el fundamento ético de la misma y es esencial para el cumplimiento el principio de legalidad
Tribunales y tutela de los derechos humanos en cuba, ¿una cuestión pendiente?
Authors: Cutié Mustelier Danelia , Méndez López Josefina
Published: May 2019

En el constitucionalismo contemporáneo ha quedado demostrado que la efectividad de los derechos humanos depende tanto de su reconocimiento constitucional y legal cuanto, y quizás sobre todo, de la existencia de mecanismos susceptibles de garantizar en la práctica su eficacia real. Es por ello que en la generalidad de los textos constitucionales es constatable la regulación de una amplia y novedosa gama de instrumentos jurídicos protectores de los derechos humanos, capaces de prevenir o reaccionar frente a cualquier amenaza o vulneración de los mismos, asignándole a los tribunales un rol protagónico en la tutela de los derechos humanos, al ser considerados la “garantía del día a día” o garantía por “excelencia”.El presente trabajo aborda con una visión crítica, el rol que desempeñan los tribunales cubanos en cuanto a la protección de los derechos humanos, destacando las insuficiencias y limitaciones que inciden en su funcionamiento e impiden que actualmente brinden una tutela eficaz a los citados derechos.