Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak
Authors: Deisya Devita Mayshanda  , Dini Dewi Heniarti  
Published: January 2024

ABSTRACT-Criminal guilt or responsibility is a condition of punishment or imposition of punishment to the perpetrator of a criminal offense, in addition to the criminal act as the first condition of punishment. The judge's consideration plays an important role in determining the value of the judge's decision, especially in terms of justice and legal certainty. This study aims to determine the criminal liability of perpetrators of criminal acts of sexual harassment by members of the Indonesian National Army in terms of Law No. 35 of 2014 and the judge's consideration in the case of criminal acts of sexual harassment by members of the Indonesian National Army Decision Number 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 is in accordance with the objectives of punishment. This research uses a qualitative method approach which is descriptive in nature. The type of research is Normative Juridical, the research specifications are Descriptive-Analytical, and use library data collection techniques (Library Research). The criminal responsibility of the perpetrator of the crime of sexual harassment by members of the Indonesian National Army with Decision Number 35-K / PM.I-07 / AD / VI / 2022, in accordance with the provisions of Article 81 paragraph (2). However, related to the Judges' Consideration in the case of criminal sexual abuse by members of the Indonesian National Army, Decision Number 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 is not in accordance with the purpose of punishment, where the Panel of Judges imposes sanctions below the minimum which will not have a deterrent effect that can prevent sexual abuse of children.

ABSTRAK-Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan atau pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana, di samping tindak pidana sebagai syarat pemidanaan yang pertama. Pertimbangan hakim memainkan peran penting dalam menentukan nilai putusan hakim, terutama dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Jenis penelitiannya Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-Analitis, dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (Library Research). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dengan Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2). Akan tetapi terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/VI/2022 belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, di mana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi dibawah minimal yang merupakan tidak akan memberi efek jera yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak