bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH
Authors: Elvi Yanti Dwi Mas Kholis Sulung P, Abdul Rokhim, dan
Published: August 2024

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari‟at Islam yang salahsatunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (hifzh an-nasl), demimelestarikan keturunan dan menghindari esyubhatan (tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan. Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan. Anak merupakan penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama tentunya yang diharapkan. Namun, pada kenyataannya sering ditemui suatu keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah. Seorang perempuan dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, apabila perkawinan dilangsungkan secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat kasus anak luar kawin yang saat ini berkembang di masyarakat akan dibatasi pada pengakuan dan pengesahan anak luar nikah yang tunduk pada KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data atau informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Permasalahannya adalah proses pengesahan anak yang lahir di luarnikah dan status hukum anak yang lahir di luar nikah setelah pengesahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Syarat dan proses pencatatan pengakuan danpengesahan anak dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan dan pengesahan anak yaitu surat keterangan dari RT/RW yang diketahui oleh kepala desa/lurah, fotocopy kutipan akta kelahiran, fotocopy KTP dan KK serta surat keterangan telah terjadi perkawinan agama. Syarat bagi yang beragama Islam ditambah dengan putusan pengakuan atau pengesahan dari Pengadilan Agama dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Tetapi status ini akan berubah setelah adanya proses pengakuan dan pengesahan melalui putusan pengadilan menjadi secara resmi mempunyai seorang laki laki sebagai ayahnya dan seorang wanita yang melahirkan sebagai ibunya, jadi dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan anak tersebut dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibu yang melahirkan sebagai orang tuanyaterhadap anak yang dilahirkan.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PENGELOLAAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.149/92 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Authors: Ismail Matias Genting, Isnawati, dan
Published: August 2024

Hakekat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah memberikan penguasaan tanah kepada negara, menjaga dan melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraanbagi seluruh rakyat Indonesia. Terhadap aturan dasar negara tersebut maka penguasaan oleh negara didelegasikan kepada pemerintah untuk menerbitkan izin pengelolaan sumber daya alam, seperti halnya pengusahaan Perkebunan, untuk mengatur perizinan tersebut maka terbitlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.149/92 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) hakekat perizinan, yaitu : pertama, secara administratif dapat memberikan pendapatan bagi negara untuk dana pembangunan dan kedua, adalah memberikan aturan teknis mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Terhadap aturan hukum tersebut di atas, juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan perizinan pekebunan di wilayahnya yang padagilirannya dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan di daerah, serta dapat mengatur pemanfaatan ruang di daerah.
TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM DUNIA MAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Authors: Khairunnisah Melianggraini, Irman Syariar, dan
Published: August 2024

Dalam menanggulangi kejahatan cybercrime dalam bentuk pornografi melalui duniamaya, Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana, tidak berarti bahwa kejahatan pornografi dalam dunia maya hilang begitu saja. Dalam menanggulangi kejahatan cybercrime dalam bentuk pornografi melalui dunia maya, Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana, tidak berarti bahwa kejahatan pornografi dalam dunia maya hilang begitu saja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. kemudian bahan hukum diolah dengan cara deduktif lalu menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian bahwa sebelum Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan kejahatan tentang kesusilaan diatur dalam pasal 281, pasal 282 ayat (1), Pasal 283 ayat (1) KUHP. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi maka aturan kesusilaan seperti di dalam KUHP diatas telah dikesampingkan sebagaimana asas hukum lex specialis derogat, lex specialis generalis. Dan Upaya pemerintah dalam menanggulangi pornografi dalam dunia maya di Indonesia adalah menutup dan mencekalkonten-konten pornografi dalam dunia maya khususnya internet dan pemberi sanksikepada pihak-pihak yang dengan sengaja mepertontonkan dan/atau memuat tentang pornografi dalam dunia maya. Saran dari penulis adalah Pemerintah seharusnya melakukan upaya harmonisasi/merevisi diantara Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pornografi dunia maya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA LIGA 2 INDONESIA
Authors: Reine Rofiana Heru Setiawan, Ferry Fathurokhman, dan
Published: August 2024

Di Indonesia, cabang olahraga yang sangat popular yaitu sepakbola. Dalam dunia persepakbolaan, kenyataannya masih banyak sekali penyimpangan yang terjadi, saat ini telah berkembang perilaku curang dengan menjual pertandingan, melakukan pengaturan skor (match fixing), atau suapmenyuap. Sepak bola Indonesia pernah beberapa kali diterjang skandal pengaturan skor, yang terbaru skandal match fixing di babak penyisihan grup Liga 2 2021 di Klub Perserang. Kriminalisasi pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, diancam dengan sanksi pidana. Namun dalam prakteknya, pelaku pengaturan skor hanya dihukum administrasi saja. Tujuan penulisan ini memahami dan mengetahui bagaimana seharusnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam kasus suap pengaturan skor pemain Perserang. Metode yang digunakan Peneliti di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan metode tersebut, Peneliti memperoleh jawaban bahwa, dalam kasus pertandingan Perserang, para pemain terlibat suap pengaturan skor dengan kategori aktif dan pasif, sehingga dapat dimintai atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pembahasan penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola, perlu dilakukan karena kenyataannya Indonesia memiliki UU No. 11 Tahun 1980 yang masih eksis dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam kasus pertandingan Perserang, para pelaku terbukti memenuhi unsur delik pidana dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 11 tahun 1980. Para aparat penegak hukum diharapkan dapat meminta pertanggungjawaban pidana dan melakukan penegakan hukum pidana secara konkret, terhadap para pelaku tindak pidana suap pengaturan skor.
TINJAUAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
Authors: Syamsudin Erlangga Budiman, Elvi Yanti Dwi Mas, dan
Published: August 2024

Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif membuat intitusi ImigrasiIndonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukumkeimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang : (a).Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara RepublikIndonesia. (b).Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta. (c). Tidakbermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk dandiperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberikan Izin tinggal sesuai denganmaksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian peran penting aspekkeimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturanmasuk atau keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian Tanda Masukorang asing pada tempat pemeriksaan Imigrasi, dan pemberian izin tinggalKeimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayahIndonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing sesuai denganVisa atau Izin Tinggal Keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia khususnya diKota Samarinda.Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-UndangRepublik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bagi warga negara asingyang tidak memiliki dokumen resmi/legal di Kota Samarinda. 2) Untuk mengetahuiupaya pencegahan tindak pidana penyalah gunaan dokumen keimigrasian di KotaSamarinda.Hasil penelitian sebagai berikut : 1) Penegakan hukum Keimigrasian diatur secarategas mengenai pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian atauTindak Pidana Keimigrasian (projustitia) sehingga faktor yang mempengaruhidiambilnya Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan tersebutmeliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan tersebutmeliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. 2) Mengantisipasi adanyapenyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian maka diperlukan pengawasan tenaga kerjaasing pemegang Izin Tinggal Terbatas. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asingsesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian pasal 66 ayat (2)huruf b.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN PASCA PELUNASAN DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Ismail Faridz Hasmy Rushadi, Kunti Widayati, dan
Published: August 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukumterhadap konsumen perumahaan pasca pelunasan di kota Samarinda ; dan 2) untukmengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen apabila terdapat hakhaknyayang tidak dipenuhi oleh pihak pengembang.Penelitian ini mengambil data dengan studi kepustakaan dan penelitian dokumen atauarsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang perlindungan hukum terhadapkonsumen perumahan di kota Samarinda berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen.Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen dalam proses tahapan jual beli danpemilikan rumah tinggal telah diatur dan tersebar dalam berbagai ketentuan hukum danperundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-UndangNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Permukiman. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan yang dirugikan dapatmelalui lembaga pengadilan maupun di luar pengadilan, baik secara idvidu, kelompok,atau lembaga swadaya masyarakat.
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN UANG MUKA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS
Authors: Gusti Heliana Safitri Ayu Aldina Mutia, Irman Syariar, dan
Published: August 2024

Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai arti sangat penting dalamkehidpan karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Salah satucara untuk menguasai tanah atau memiliki tanah melalui proses jual beli. Jual beli adalahsuatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hakmilik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan.Kehidupan manusia bergantung pada tanah.Dalam prakteknya perjanjian pengikatan jual beli tanah sering dibuat dalam bentukakta otentik yang dibuat dihadapan notaris sehingga memberikan perlindungan dankepastian hukum bagu para pihak yang membuatnya.Denda merupakan salah satu cara yang umum diadakan dalam suatu perjanjianuntuk melindungi pihak yang dirugikan dari keterlambatan pemenuhan prestasi.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE
Authors: Imron Indra Kurniawan, Farahwati, dan
Published: August 2024

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini pemanfaatan internet semakin maju seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan laju pertumbuhan internet menjadi sebuah celah yang sangat terbuka dan efektif untuk mempromosikan situs judi online ditambah dengan hadirnya media sosial seperti aplikasi Instagram. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online dan upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindakan pendistribusian konten bermuatan perjudian secara online. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online dilakukan dengan upaya preventif berupa edukasi kepada para selebgram tentang risiko dan dampak negatif dari promosi situs judi online yang dilakukan pihak pemerintah, dan upaya represif berupa penerapan sanksi pidana bagi pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online. Dengan melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa oknum selebgram yang mempromosikan situs judi online secara umum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan segala upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan didukung oleh masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.
AKIBAT HUKUM PIHAK YANG BERITIKAD BURUK DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN SPAREPART ALAT BERAT SECARA INVOICE
Authors: Dina Paramitha Hefni Putri Nadia Dewi Komala Sari, Irman Syariar, dan
Published: August 2024

Permasalahan yang terjadi dalam hal pembelian Sparepart Alat Berat, sering sekali dijumpai dan terdapat pihak dalam pelaksanaan pembelian dalam hal ini menggunakan invoicesebagai bentuk perjanjian jual beli dengan unsur itikad tidak baik, sebagai contoh pihak pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengankesepakatan diawal pembelian dengan alat bukti berupa invoice sebagai bukti perjanjian pembelian Sparepart Alat Berat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Akibat Hukum pihak yang Beritikad Buruk dalam pelaksanaan pembelian Sparepart Alat Berat secara Invoice? dan Bagaimana Upaya Hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat pembelian Sparepart Alat Berat dengan menggunakan Invoice?Penelitian ini menggunakn penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau jika dalam penelitian ini yaitu invoice, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan cara melakukan somasi sebagai bentuk teguran agar penyelesaian tidak dilakukan melalui jalur pengadilan, dan apabila tidak ada penyelesaiannya maka dapat dilanjutkan gugatan ke pengadilan, tetapi mengingat bahwasannya penyelesaian pada jalur litigasi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, maka para pihak yang dirugikan menempuh jalur kekeluargaan atau mediasi.
ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI MOBIL DENGAN MENGGUNAKN MAKELAR
Authors: Gusti Heliana Safitri Dicky Pratama Putra, Abdul Rokhim, dan
Published: August 2024

Islam mensyari‟atkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Dalam menjalankan usaha atau bisnis sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagimana Analisis Hukum Islam Dalam Praktek Jual Beli Mobil Dengan Menggunakan Makelar? danBagaimana Praktik Jual Beli Mobil dengan Menggunakan Makelar?Penelitian ini menggunakn penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Akad yang terbentuk pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar adalah akad Wakalah yang sah di antaranya terdapat Muwakil (orang yang mewakilkan), Wakil (yang mewakili) dan Muwakkil fih (Sesuatu yang diwakilkan). Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijārah, yaitu menyewa tenaga makelar dan pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar, dalam praktiknya transparansi seorang makelar kepada pihak konsumen itu perlu dipertanyakan, karena kerap kali makelar dalam praktiknya tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan makelar lain yang tidak diketahui baik oleh pihak konsumen.
AKIBAT HUKUM PELAKU PENYEROBOTAN TANAH DALAM ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA
Authors: Kusnianto Hendrik
Published: August 2024

Konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia yaitu penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah terdiri dari dua kata yaitu penyerobotan dan tanah. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata penyerobotan berasal dari kata dasar serobot yang artinya sebuah tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan. Penyerobotan tanah adalah praktik menggunakan harta benda atau hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut atau melanggar hukum, seperti ketika seseorang menempati harta milik orang lain tanpa izin. Perampasan tanah merupakan perilaku ilegal yang termasuk dalam kategori kejahatan. Menurut pengertian di atas, penyerobotan tanah adalah perampasan hak orang lain secara tidak sah. Hal ini dapat mencakup perambahan terhadap properti, memasang pagar, mengusir pemilik tanah yang sah, dan taktik lainnya. Perampasan tanah akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pelanggar dapat diadili. jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti Perundang- VOLUME 9 No. 1 JUNI 2024 ISSN CETAK 2597-968X ISSN ONLINE 2548-8244 114 Undangan dan buku-buku literatur. Dalam hukum pidana positif, penyerobotan tanah merupakan tindakan stellionaat atau kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan harta tidak bergerak milik orang lain seperti tanah, sawah, rumah, dan sebagainya. Sementara penyerobotan tanah bisa didefinisikan sebagai perbuatan merebut atau menguasai tanah milik orang lain. Sanksi mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 385 KUHP dimana diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.
Koordinasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Authors: Fadilla Imro'atul , Hardjati Susi
Published: August 2024

Sebuah koordinasi mempunyai peran penting untuk menciptakan keselarasan dalam bekerja sama pada suatu organisasi atau instansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pengajuan pensiun. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu koordinasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pengajuan pensiun dinilai berjalan dengan baik yang dianalisis berdasarkan faktor-faktor menurut Hasibuan antara lain pembagian kerja, komunikasi, kesatuan tindakan, dan disiplin. Meskipun, pada faktor komunikasi dianggap kurang efektif karena tidak adanya media khusus sebagai tempat untuk komunikasi dengan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengajuan pensiun di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Implementasi Program Sekolah Orang Tua Hebat Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya
Authors: Karfen Safna Humayrah , Anisykurlillah Rosyidatuzzahro
Published: August 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program sekolah orang tua hebat dalam upaya penurunan stunting di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan cara wawancara (interview) dan observasi (observation). Penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan adalah teori Grindle dianggap relevan untuk dijadikan teori penelitian dengan dua variabel penting yang dapat mempengaruhi proses implementasi yaitu isi kebijakan (context of policy) dan konteks implementasinya (context of implementation). Implementasi program ini melibatkan peran aktif orang tua dalam pemahaman gizi, pola makan, dan perawatan anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sekolah orang tua hebat sudah efektif, karena penurunan angka stunting di Kelurahan Lakarsantri menurun dan adanya peningkatan pengetahuan orang tua tentang kesehatan anak melalui partisipasi aktif program ini.
Kualitas Pelayanan Perpindahan Penduduk di Balai RW Kelurahan Gunungsari Kota Surabaya
Authors: Astuti Febiyanti Tri Setyo , Hertati Diana
Published: August 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melalui perantara seluruh kelurahan meluncurkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dapat dilakukan di balai RW. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemerintah mengatur pelayanan administrasi kependudukan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai hak yang seharusnya didapatkan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan yang ada di balai RW dengan fokus pada pelayanan perpindahan penduduk, serta kualitas pelayanan yang diberikan dalam proses pelayanan menurut perspektif masyarakat dan pemberi layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini kualitas pelayanan ditinjau dari beberapa aspek dengan memanfaatkan dua sudut pandang dalam proses pelayanan. Hasilnya diketahui kualitas pelayanan di balai RW Kelurahan Gunungsari dinilai cukup baik karena memiliki keunggulan setelah dianalisis menggunakan teori kualitas pelayanan menurut Fitzsimmons.
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Literasi Pada Anak di Desa Karangsari, Kabupaten Malang
Authors: Sari Amanda Aureliya Nilam , Hardjati Susi
Published: August 2024

Karangsari merupakan desa yang ada di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Rendahnya budaya literasi pada anak di Desa Karangsari menjadi permasalahan utama yang perlu dikaji. Hal ini disebabkan karena kurangnya peran orang tua dalam membiasakan budaya literasi sejak dini dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa yang belum mendirikan gerakan literasi pada anak serta karena terbatasnya fasilitas perpustakaan di beberapa sekolah. Oleh karena itu, Ruang Belajar Aqil sebagai salah satu perkumpulan yang ada di Kota Malang bergerak dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui program pemberdayaan masyarakat berupa penguatan literasi pada anak. Adapun program literasi yang diselenggarakan antara lain gelar baca, literasi numerasi, literasi finansial dan literasi digital. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan literasi pada anak di Desa Karangsari. Metode dalam penulisan ini menggunakan Participatory Rulal Appraisal (PRA). Metode yang menekankan keterlibatan partisipasi aktif masyarakat secara langsung dalam keseluruhan proses kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap awal perencanaan/persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Implementasi program penguatan literasi pada anak telah terlaksana dengan baik dan memberikan perubahan positif dalam meningkatkan minat baca pada anak-anak di Desa Karangsari.
Implementasi Program Kelas Calon Pengantin (Catin) sebagai Wujud Penurunan Angka Stunting di Kelurahan Sidotopo Wetan Surabaya
Authors: Salsabila Aurel Devany , Anisyukurillah Rosyidatuzzahro
Published: August 2024

One of the areas in the city of Surabaya which is recorded as the area with the largest population is Sidotopo Wetan Subdistrict, thus providing a large opportunity for various cases to occur, especially stunting. Through the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3APPKB), the Mayor of Surabaya is promoting the Bride and Groom Class (Catin) program as a convergence action to reduce the prevalence of stunting. This research aims to determine the suitability of implementing the Catin Class as a form of reducing stunting rates in Sidotopo Wetan Village. The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. This research uses primary data through observation and interviews with Catin Class officers at Balai RW and Sidotopo Wetan Village, Great Surabaya Cadres at Sidotopo Wetan Village, and residents who carry out Catin Classes at the Family Learning Center (PUSPAGA) Hall RW in Sidotopo Wetan Village as well as data secondary obtained from library research and document study. The research results show that the implementation of the Catin Class program, which is a prevention effort, has not been effectively implemented as a form of reducing stunting rates in Sidotopo Wetan Village, but rather through various other eradication efforts.Salah satu kawasan di Kota Surabaya yang tercatat sebagai kawasan dengan jumlah penduduk terbanyak ialah Kelurahan Sidotopo Wetan sehingga memberi peluang yang besar terjadinya berbagai kasus, terutama stunting. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Walikota Surabaya menggalakkan program Kelas Calon Pengantin (Catin) sebagai aksi konvergensi penurunan prevalensi stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi Kelas Catin sebagai wujud penurunan angka stunting di Kelurahan Sidotopo Wetan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kegiatan observasi dan wawancara kepada petugas Kelas Catin di Balai RW dan Kelurahan Sidotopo Wetan, Kader Surabaya Hebat Kelurahan Sidotopo Wetan, dan warga yang melaksanakan Kelas Catin pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW di Kelurahan Sidotopo Wetan serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Kelas Catin yang menjadi upaya pencegahan belum efektif dilaksanakan sebagai wujud penurunan angka stunting di Kelurahan Sidotopo Wetan, melainkan melalui berbagai upaya pemberantasan lainnya.
Implementasi Program Sahabat Pedalaman Dalam Pembangunan Jembatan Pelosok Negeri di Sumatera Selatan
Authors: Maylani Berlian Fauzia , Manggalou Singgih
Published: August 2024

Wilayah pelosok merujuk pada area atau wilayah yang akses menuju jalan jauh dan mahal dari pusat perkotaan atau pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Biasanya wilayah ini memiliki aksesibilitas yang terbatas karena kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, jembatan, transportasi umum, dan fasilitas lainnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak dari pembangunan jembatan pada masyarakat setempat dengan metode kualitatif. Studi ini berfokus pada peran serta efek pembangunan jembatan pada aspek pendidikan dan ekonomi masyarakat pedalaman Sumatera Selatan. Program Sahabat pedalaman, dalam kolaborasi dengan pemerintah, berhasil mendirikan beberapa jembatan meski dihadapi dengan tantangan. Temuan penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada infrastruktur daerah dan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini seiring dengan pembangunan jembatan. Dari ekonomi hingga sosial-budaya, dibuktikan bahwa pembangunan jembatan telah membawa perubahan positif dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dari prrogram Sahabat Pedalaman terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pedalaman Sumatera Selatan.
Analysis of Consumer Preferences in the Fitness Services Market of China
Authors: Anikieiev Dmytro , Shijie Shi
Published: August 2024

This article examines consumer preferences in the fitness services market in China, driven by the growing popularity of fitness and healthy living. Understanding fitness preferences among the population is increasingly important for developing effective fitness programs and marketing strategies. Chinese society is transitioning from traditional lifestyles to more active and healthy ones, leading to a rise in interest in physical activity and entertainment, as well as the emergence of new fitness facilities and programs. Insights into fitness preferences within the context of Chinese society can aid fitness industry enterprises and public health organizers in designing more effective and accessible programs for a broad audience.
The contemporary Chinese market is one of the largest and fastest-growing globally. Economic changes in recent decades have led to a significant improvement in living standards and the emergence of new consumer trends among the Chinese population. However, these changes necessitate a thorough analysis of Chinese consumers' preferences to identify key factors influencing their choices. This study is based on a survey of 257 adults from various sociocultural groups across different regions of China. The research aims to determine the problems and prospects of engaging various population segments in health fitness activities and their consumer preferences.
The results indicate varied satisfaction levels with fitness outcomes between men and women, with time constraints and lack of motivation being the main obstacles to fitness participation. Financial limitations and the distance to fitness centers also impact, albeit to a lesser extent. The most valued services for a comfortable fitness experience are massage, showers, and personal training programs. Personalized training sessions and online consultations received mixed reviews. These findings highlight the importance of addressing barriers to fitness participation and developing targeted strategies to enhance the quality of life for Chinese consumers.
Analysis of indicators of physical fitness of schoolchildren with visual impairment according to a special medical group
Authors: Bukhovets B. O. , Shchekotylina N. F. , Dyshel G. O.
Published: August 2024

Visual impairments in schoolchildren negatively affect their physical fitness and lead to the presence of motor impairments due to a sedentary lifestyle and hypodynamia. The purpose of the article is to determine the differences in the indicators of physical fitness of 13-year-old schoolchildren with visual impairments, who belong to different special medical groups. In general, it can be noted that in the group of 13-year-old schoolchildren with visual impairment, there are more of those who have sufficient or satisfactory speed and dexterity, a satisfactory level of strength, endurance and flexibility. The obtained data of the scientific research allow us to assume that 13-year-old schoolchildren from different special medical groups A and B can be involved in physical education classes according to the same programs.
Prospects for further research. Further scientific research will be devoted to the development and implementation of a modern program of adaptive physical education for 13-year-old schoolchildren with visual impairment.
Development of static balance in professional-applied physical training of cadets with specific learning conditions.
Authors: Velikiy Y.M. , Kosheleva O.O.
Published: August 2024

Annotation. Successful professional activity of specialists of the National Police of Ukraine is ensured through the formation of a wide range of professional competencies, which, in particular, provides for the comprehensive development of professionally significant physical qualities during the training of cadets in higher education institutions with specific learning conditions. Taking into account the growing complexity and variety of tasks facing modern police officers, the list of priority physical qualities that a graduate of a higher education institution should have is expanding. The analysis of the content of educational programs in the practical disciplines of higher education institutions shows that they are mainly focused on the development of cadets: strength, flexibility, speed qualities, strength and speed endurance. In the educational process, not enough attention is paid to the development of coordination abilities, which ensure the rational distribution of muscular efforts during physical exercises, the optimal amplitude of movements, the efficiency of motor actions and the economy of energy consumption, and prevent injuries. The authors focus on the fact that modern control tests and standards for assessing physical fitness, used in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, do not make it possible to fully assess the level of development of priority motor qualities of future police officers. It is proposed to use in the educational process of higher education the test for assessing static equilibrium according to the method of E. Y. Bondarevskiy. To develop coordination abilities, it is recommended to use the following exercises: from somat yoga; swimming; Nordic walking; maintaining balance on an unstable platform, with the performance of acyclic motor actions; on a reduced support area; on one leg.
Integration of innovations into the sports training system: analysis of Ukrainian experience and global trends
Authors: Gakh R.V. , Chornenkyi A.I. , Tsykvas R.S.
Published: August 2024

This article explores the integration of innovations into sports training systems with a focus on the Ukrainian context compared to global trends. The relevance of this research lies in the constant evolution of the sphere of improving sports performance, which demands a comprehensive study of how innovations are integrated into training methodologies. Through detailed examination, this study reveals diverse approaches applied both in Ukraine and worldwide, analyzing the effectiveness and consequences of such integration. The purpose of the article is a comprehensive analysis of the integration of innovations into the sports training system, considering both Ukrainian experience and global trends, identifying key trends and opportunities for improving athletes' performance and training process efficiency. The research results are substantial. Firstly, it highlights a diverse spectrum of innovations encompassing technological advancements, psychological techniques, and strategic methodologies in sports training. Secondly, it presents a comparative analysis of how these innovations are implemented in the Ukrainian sports training system and how they correspond to or differ from global practices. Such comparison provides valuable insights into the strengths and weaknesses of the Ukrainian approach, aiding a better understanding of areas needing improvement. Conclusions drawn from this research emphasize the key role of innovations in optimizing sports training regimes. Despite significant efforts by the Ukrainian system to integrate innovations, areas requiring improvement remain, especially concerning the adoption of technologies and interdisciplinary collaboration. The research also underscores the importance of adaptation to specific contexts, recognizing that the applicability of global trends may vary across different sports systems and infrastructures. The prospects for further research are extensive. Future studies could delve into a more detailed analysis of specific innovations and their impact on athletes' productivity and health.
Current problems of special strength training in thai boxing at the beginning stage for athletes of different age categories
Authors: Hryhoriev V. , Korobeynikov G.
Published: August 2024

The presented work reveals the essence of one of the important problems of the modern system of special strength training in Thai boxing and other types of mixed martial arts, which is connected with various ratios in the process of classes at the stage of initial training of people of different age categories, which complicates the process of developing a single model of training classes without taking into account age-related features of the body's adaptation to loads.
It was established that coaches with 5±0.7 years of work experience give priority to the training of children aged 8-12 years in order to achieve success in sports activities in the future. At the same time, trainers with 16±2.5 years of experience believe that mastering an effective tactical and technical arsenal for self-defense is one of the main reasons for practicing Thai boxing for several age categories (representatives of youth and mature age). It was found that with increasing experience, coaches pay more attention not only to the problems related to the determination of optimal parameters of volume indicators, load intensity and development mechanisms, correction of appropriate training regimes, but also to issues that complicate the system of control and management of the adaptation processes of the athletes' body. onsets of different age categories to a stressful physical stimulus.
Physical Activity as a Means of Enhancing Students' Academic Performance
Authors: Ivaniuta N.V. , Koriukaiev M.M.
Published: August 2024

This publication addresses the issue of improving the educational system's performance by increasing the academic success of students in higher education institutions through physical activity. The relevance of this scientific problem is extremely high. In the current reality, ensuring a proper quality of education is of paramount importance for Ukraine. The educational system provides the state and society with qualified professional personnel. From the defense sector to healthcare, there is a need for well-prepared professionals. Given this situation, the issue of high-quality student training, who will meet the labor market demand in the future, is particularly pressing. It is also important to note the significant negative impact of the trend of a substantial number of skilled and able-bodied individuals leaving Ukraine. Furthermore, a large number of highly qualified professionals from various fields have been mobilized into the Defense Forces. The labor market currently experiences a shortage in a number of professions. These factors heighten the relevance of the discussed issue.
It is also worth noting that at the time of this publication, the higher education system is undergoing reforms. The optimization of the network of higher education institutions is taking place, which may lead to various negative phenomena in the education system for an indefinite period, caused by changes in curricula, personnel, and administrative restructuring in educational institutions, among other factors. It is essential to consider this contemporary challenge. In this regard, developing methods to enhance students' academic performance through all available means is an important task for the educational system. Mass physical activity among students is one of the most effective methods within this problem area. In fact, the main goal of this publication is to demonstrate that systematic physical activity, given the mass involvement of student youth, has significant potential as a tool for improving academic performance in higher education institutions. Systematic physical activity helps combat the negative effects of stress, which adversely affects students' academic activities. Additionally, regular physical exertion has been observed to positively impact cognitive abilities, which is also significant in the context of this publication. However, it is noted that the outlined issue remains a field for extensive scientific and pedagogical work, as the direct impact of regular physical activity on students' academic success is not sufficiently studied, especially in the context of Ukrainian scientific research.
Characteristics of young people with metabolic syndrome and chronic pain of the musculoskeletal system as a prerequisite for the creation of rehabilitation technology
Authors: Kalmykova Yu.S. , Kalmykov S.A. , Okun D.O.
Published: August 2024

The article reveals that the most complex medical and social problem of our time is metabolic syndrome and chronic pain of the musculoskeletal system; the level of education, working conditions, and life history of young people with metabolic syndrome and chronic pain of the musculoskeletal system are analyzed. The purpose of the study is to conduct a thorough analysis of the level of education, lifestyle, professional employment, and the presence of chronic diseases in the medical history of young people with metabolic syndrome and chronic pain of the musculoskeletal system before introducing rehabilitation intervention technology. Research methods. Content analysis of medical records and medical documentation and anamnesis was used to obtain data on age, gender, diagnosis confirmation and patient assignment to a group by disorder localization, establishing the presence of concomitant diseases. Result: the main indicators of education level, lifestyle, professional employment, as well as the presence of chronic diseases of young people with metabolic syndrome and chronic pain of the musculoskeletal system before the implementation of the rehabilitation intervention technology were revealed.
Influence of powerlifting on indicators of cardiovascular functional state and the respiratory system of the organization of the collectors
Authors: Griban Gryhoriy , Mychka Ivan , Kаftanova Tatiana , Kosenko Nazar , Sarancha Mykola , Opanchuk Denys
Published: August 2024

The article discusses the impact of powerlifting classes on indicators of the functional state of the cardiovascular and respiratory systems of the athletes' body. It has been established that powerlifting classes contribute not only to strengthening the health and increasing the level of physical fitness of the participants, but also form a positive motivation in them for systematic physical exercises. The purpose of the article is to study powerlifting classes on the indicators of the functional state of the cardiovascular and respiratory systems of the athletes. Scientific methods were used in the research: analysis of literary sources, pedagogical observation, conversation, assessment of the functional state of the cardiovascular and respiratory systems of the applicants' body. The research concept is based on the theoretical and scientific-methodical levels of the main provisions of pedagogy, theory and methodology of physical education, laws and principles of the educational process in physical culture. The research was conducted at Zhytomyr Ivan Franko State University in 2021–2023, in which students of the second year (34 people) of the physics and mathematics and history faculties took part. During the experiment, the students of the control group studied according to the traditional program of physical education for institutions of higher education, and the students of the experimental group attended powerlifting classes. It has been proven that powerlifting has a positive effect on indicators of the functional state of the cardiovascular and respiratory systems of the athletes.