PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA DIREKSI TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
Authors: Utamy Pradipty , Kartikasari Kartikasari , Wahjuni Sari 
Published: May 2020

<strong></strong><p><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Jika perseroan yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, maka direksi berhak memberikan kuasa kepada orang lain sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada praktik pembangunan infrastruktur pemerintah ditemukan kuasa direksi yang bertentangan dengan ketentuan sehingga terjadi kegagalan proyek dan kerugian. Permasalahan yang dibahas yakni pelaksanaan pemberian kuasa direksi ditinjau dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya pertanggungjawaban direksi dan notaris terhadap kerugian yang timbul akibat surat kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pelaksanaan pemberian surat kuasa direksi umumnya dibuat dihadapan Notaris. Kuasa direksi mengenai pembangunan infrastruktur harus memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1795 KUHPerdata, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kuasa direksi yang tidak memenuhi ketentuan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan kerugian. Pertanggungjawaban kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dibebankan kepada direksi dan notaris. Direksi bertanggung jawab secara pribadi karena kesalahannya dan notaris bertanggung jawab secara wanprestasi jika penggugatnya klien/direksi atau perbuatan melawan hukum jika penggugatnya masyarakat atas akta yang dibuat dihadapannya.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> kuasa notaris; pembangunan infrastruktur; perseroan terbatas; pertanggungjawaban.</p><p><br /><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>If private company can’t do legal actions, the directors have authority give power to other, according to Law about Limited Liability Company (LLC) article 103.In the practice of government infrastructure development, the power of attornet by directors that contradicts contents to regulation has been found, so that project failures and incur losses. The issues discussed are implementation of the power of attorney by directors in terms of regulations, furthermore responsibility of the directors and notary for losses incurred by the power of attorney by directors which is contrary to the rules. The method used is normative juridical approach. The summary is implementation of the power of attorney by directors are generally notarial deed. The power of attorney regarding government infrastructure must comply with the rules, especially Civil Code article 1320 and 1795, LLC article 103, Law about Construction Services article 53 (1) and (2) then Presidential Regulation about Procurement of Government’s Goods/Services article 53 (3). The power of attorney by directors which is contrary to the rules, have consequences void/nietigbaar deed and disadvantage. Second, responsibility of the power of attorney by directors which is contrary to the rules given to directors and notary. Directors are personally responsible based on fault according to LLC article 97. Notary is responsible for default if the palintiff is a client/directors, or tort/onrechmatige daad if the plaintiff is community.</em><br /><em></em></p><p><em><strong>Keywords:</strong> limited liability company; notary; power of attorney; responsibility.</em></p><br /><strong></strong>