bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
APAKAH AUDIT LAPORAN KEUANGAN MENGURANGI SUAP?
Authors: Lestari Galamba Stevani Kurniawati , Nggebu Wehelmina Theresia Patric
Published: February 2020

Audit financial report is the most important thing in a company. The function is to measure a financial report of a company whether it has fulfilled the standard and characteristic in arranging the financial report. The purpose of the report is to know the use of audit financial report in the company can reduce the bribery practice of government officials. Chi square test and T-test methods were used in this research. The purpose of using this research is to know the relation between variables which is the relation of audit financial report toward the bribe practice in the company. Secondary data from the world bank Indonesia enterprise survey in 2009 is used as the source of data. The results of the research showed that the company that has done the audit financial report tended to not involved in bribe practice.

 

Audit laporan keuangan adalah hal yang sangat penting dalam suatu perusahan dimana audit laporan keuangan berfungsi untuk menilai suatu laporan keuangan perusahaan telah memenuhi standar dan karakteristik dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk ingin mengetahui apakah dengan adanya audit laporan keuangan dalam suatu perusahaan dapat mengurangi praktik suap di kalangan pejabat pemerintah. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji chi square danuji T-test. uji  chi square dan uji  T-test bertujuan untuk mengetahui antar hubungan variabel, hubungan antar variabel dalam penelitian ini yaitu hubungan antara audit laporan keuangan terhadap tindakan suap dalam suatu perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari The World Bank Indonesia Enterprise Survey yang dilakukan pada tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan yang telah melakukan audit atas laporan keuangan cenderung tidak terlibat dalam tindakan suap.
Fundamental Factors Affecting Financial Performance of Cooperative
Authors: Sudarmi Sudarmi
Published: February 2020

This is the financial performance of Indonesian Civil Servant Cooperative "Widya Enchantment", Operating Capital Expenses to Operating Income, Capital structure, Inventory Turnover, and Liquidity to the financial performance of Indonesian Civil Servant Cooperative. This study uses multiple linear regression analysis of SPSS software, with secondary data from financial statements of Indonesian Civil Servant Cooperative "Widya Pesona" Polytechnic of Tourism of Makassar for three years which is 2015, 2016, and 2017. Results of this study indicate that the Operating Expenses to Operating Income, Inventor Turn over, and Liquidity has a positive and insignificantly affect to the financial performance, however, the Capital structure has been positive and significantly effective to the financial performance of Indonesian Civil Servant Cooperative "Widya Pesona" Polytechnic of Tourism of Makassar
PERFORMANCE ANALYSIS OF STARTUP ENTREPRENEURS PROGRAMS
Authors: Yulianto Harry
Published: February 2020

An aims of this study was analyzed the performance of the Startup Entrepreneurs Program. The design of this study was quantitative by using a descriptive approach. This research data was secondary data obtained from the Deputy for Financing, the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. Data collection techniques using document studies. The data analysis technique uses quantitative descriptive. The results of this study: an increase in the distribution of aid recipients in the border areas by 91%; the realization of the number of beneficiaries of the Startup Entrepreneurs Program exceeding the target; women who received the Startup Entrepreneurs Program increased by 165% if compared to 2017; the growth in the field of business beneficiaries of the Startup Entrepreneurs Program experienced a significant increase in the culinary business sector; the quantity of labor absorption shows an increase in labor absorption of 101% compared to 2017; and the allocation of assistance for the Startup Entrepreneurs Program has been spread evenly to all provinces in Indonesia.

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Program Wirausah Pemula. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini:adanya peningkatan sebaran wilayah penerima bantuan pada daerah perbatasan sebesar 91%; realisasi jumlah penerima bantuan Program Wirausaha Pemula melebihi target; wanita penerima bantuan Program Wirausaha Pemula mengalami peningkatan sebesar 165% apabila dibandingkan tahun 2017; pertumbuhan bidang usaha penerima bantuan Program Wirausaha Pemula mengalami kenaikan yang signifikan pada bidang usaha kuliner; kuantitas serapan tenaga kerja menunjukkan terdapat kenaikan serapan tenaga kerja sebesar 101% jika dibandingkan tahun 2017; serta alokasi bantuan Program Wirausaha Pemula sudah tersebar secara merata ke seluruh propinsi di Indonesia.
PENGARUH BIAYA PRODUKSI TERHADAP HARGA JUAL KOPI ARABIKA FLORES (STUDI KASUS PADA PT. PAPA TAKI DI FLORES BAJAWA)
Authors: Ilyas Muh. Indra Fauzi
Published: February 2020

The purpose of this study was to determine the extent of the effect of production costs on the selling price of Flores Arabica coffee. In this study the data analysis used is quantitative data analysis, using calculations that are with simple regression analysis and coefficient of determination analysis. From the results of the regression analysis obtained production costs significantly influence the selling price. It is better in recording and calculating the production costs must be considered and calculated in detail because the costs have a very large influence in determining the selling price.
MEMITIGASI KONFLIK KEAGENAN DALAM PERSPEKTIF AL QUR’AN
Authors: Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin
Published: February 2020

This agency conflict phenomenon raises the need to mitigate it. This motivates researchers to put forward the idea of ​​mitigating it based on the perspective of the Qur'an. There are several researchers who have proposed several concepts to mitigate this. But it always seems that the concept is not able to offer a comprehensive solution. The analytical method used is qualitative research. Data analysis is done by gathering concepts in the Qur'an. The concept is systematically made so that it can be used to mitigate agency conflicts.

According to the perspective of the Qur'an, any cooperative relationship (agency) that is not cash must be based on the contract. The contract must be based on moral and ethical values ​​that must be held by both parties. The contract must also fulfill several terms and principles of the contract. The contract must also be accompanied by a witness who is a monitoring mechanism to the commitment of both parties in carrying out the contract. This research is expected to contribute in overcoming agency conflict. This model incorporates altruistic values ​​in modern management models. This model is expected to be able to mitigate the emergence of deviant behavior from both parties (agent and principal).
Earning Management EARNING MANAGEMENT PERSPEKTIF METAFORA AMANAH
Authors: Nasrun Muhammad Nasrun
Published: February 2020

Keterbatasan laporan keuangan, pada praktiknya menimbulkan aktivitas manajemen laba oleh pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangannya. Persoalan manajemen laba sebetulnya bukan hal yang baru dalam praktik pelaporan keuangan pada suatu entitas bisnis. Tekanan untuk membuat keuntungan ini kerap terasa dampaknya pada perolehan pendapatan (income) bagi manajemen, sehingga manajemen melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi angka laba yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas laporan keuangan perusahaan bersangkutan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik manajemen laba dalam perusahaan saat ini.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENDAPAT DPR RI MENGENAI IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
Authors: Saleh Moh.
Published: February 2020

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Di sisi lain, wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengkontrol proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KONSTITUSI SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA
Authors: Winarno Ronny
Published: February 2020

Demokrasi pantas menjadi panutan di era reformasi, karena dengan demokrasi setiap orang dapat menyampaikan aspirasi, melakukan bargaining politik, memperoleh kekuasaan termasuk sebagai alat menyampaikan mosi tidak percaya. Bahkan Mahkamah Konstitusi RI dalam setiap putusannya, cermatannya, pertimbangan hukumnya senantiasa dijiwai demokrasi. Senyatanya sistem demokrasi diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa dan keutuhan konstitusi.
KEDUDUKAN BUMN SEBAGAI KEKAYAAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Authors: Mayasari Dian Ety
Published: February 2020

Jika merujuk pada konsep badan hukum, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan untuk kemudian menjadi entitas tersendiri untuk mencari keuntungan atau melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan konsep tersebut maka kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun pengaturan kedudukan keuangan BUMN tidak ditempatkan sebagai kekayaan yang dipisahkan. Hal ini dapat berpengaruh secara positif maupun negatif bagi BUMN.
PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
Authors: Rosando Abraham Ferry
Published: February 2020

Partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan pada negara demokrasi secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara kelembagaan. Hal ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat dalam memerintah suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokrasi. Partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sangat berperan, karena salah satu fungsi dari partai politik sebagaimana Pasal  11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia.
KEDUDUKAN HUKUM BAP ATAS PENYIMPANGAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP
Authors: Winandi Woro , Alimudin Alimudin
Published: February 2020

Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat, bentuknya bermacam-macam, antara lain: nasehat hukurn, konsultasi hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan perkara pidana lainnya. Bantuan Hukum yang diperlukan oleh tersangka yang terkena Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh bantuan hukum untuk persidangan perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang mengadopsi pedoman Miranda Rule atau Miranda Principle, formalistic legal thinking dapat tercapai dengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative ini, sehingga hak asasi tersangka tetap diperhatikan, dan terjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri tersangka. Jika diabaikan akan mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan menjadi tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA YANG KEMUDIAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING
Authors: Retnowati Tutiek , Markum Markum
Published: February 2020

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek jaminan fidusia dapat disita oleh negara jika digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti kasus yang menimpa PT Astra Sedaya Finance, sebagai perusahaan pembiayaan yang merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan hukun kejahatan llegal logging.yang mengakibatkan benda objek jaminan dirampas oleh negara. Perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap objek jaminan dalam kasus illegal logging ini tidak bertentangan dengan droit de suite yang dimiliki penerima fidusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sifat droit de suite tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan dirampas oleh negara, dapat diuraikan sebagai berikut bahwa, (1) debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh negara; (2) mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi utangnya.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENYELESAIAN HUKUMNYA
Authors: Retnowati Tutiek , Darmadi Sujarwo
Published: February 2020

Penjualan kendaraan bermotor secara kredit mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada dasarnya selalu menggunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang notabene lembaga finance akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Jika perjanjian tersebut diingkari, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara mediasi dan litigasi.
KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN ALIRAN SESAT
Authors: Winandi Woro
Published: February 2020

Masyarakat Indonesia dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat toleran terhadap perbedaan baik dari suku, agama, ras dan antar golongan. Di Indonesia terdapat kelompok-kelompok minoritas keagamaan seperti Kristen, Katolik, bahkan kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Dahulu kelompok-kelompok minoritas keagamaan tersebut dapat hidup tenang berdampingan dengan kelompok keagamaan mayoritas dalam menjalankan agama atau keyakinannya tanpa rasa takut adanya intimidasi dan penyerangan.Namun dinamika kehidupan beragama membentuk sikap yang berbeda oleh masyarakat. Dalam dinamika tersebut pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menangani potensi konflik horizontal di masyarakat.
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN
Authors: Taslim Galuh Lintang
Published: February 2020

Pada masa perkembangan teknologi dan perindusrian, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat pesat. Semakin banyaknya industri yang bermunculan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dan meningkat. Perkembangan teknologi dan kemajuan industri akan berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Eksploitasi alam yang berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestariannya yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk kepentingan sesaat harus dihentikan, karena akan berakibat kerusakan lingkungan, karena hal ini tidak bisa kita pungkiri jika nantinya industri tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang berasal dari kegiatan-kegiatan industri yang menghasilkan limbah, berjumlah besar dan bermacam-macam jenisnya yang akan mencemari lingkungan.
KEADILAN TRANSISIONAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Authors: Winandi Woro
Published: February 2020

Pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negara-negara otoriter menimbulkan korban pelanggaran berat HAM. Akibatnya, pada saat terjadi masa transisi dari rejim otoriter kepada rejim yang demokratis muncullah tuntutan penyelesaian pelanggaran berat HAM yang disuarakan oleh korban pelanggaran berat HAM beserta ahli warisnya. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, yang pernah diperintah oleh rejim otoriter yang menggunakan hukum represif untuk melanggengkan kekuasaan pada periode 1966-1998. Seiring bergulirnya reformasi tahun 1998, terjadilah masa transisi di Indonesia yang membawa dampak reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang hukum.
INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PP NO 34 TAHUN 2016
Authors: Novitasari Ayu Dwi
Published: February 2020

Pajak merupakan pemasukan terbesar bagi negara, tetapi melalui PP No. 34 Tahun 2016 dengan menurunkan pajak untuk penjual tidak serta merta meringankan biaya pengenaan pajak pada sektor jual beli tanah dan/atau bangunan, jual beli tanah dan/atau bangunan merupakan perjanjian yang terjadi antara para pihak untuk membeli benda tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan). Sebagai bentuk kebebasan berkontrak dapatkah pemerintah membatasi dan mengintervensi perjanjian tersebut melalui produk hukumnya. Untuk hal tersebut maka penelitian dilakukan dengan yuridis normatif karena bertujuan mengetahui batasan pemerintah melakukan intervensi terhadap perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan melalui PP No. 34 Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan UU BPHTB dan mengetahui batasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Karena sebagai bentuk terlaksananya asas self assessment maka Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang dari kebebasan berkontrak apabila memang terjadi kegagalan pasar untuk terhindar dari monopoli alamiah.
REKONSTRUKSI PENGATURAN KAMPANYE LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
Authors: Akbar M. Nashrulloh
Published: February 2020

Salah satu tahapan penting dalam sebuah Pemilu adalah kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas maka kampanye harus menjamin adanya prinsip free and fair dan adanya aturan yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini melihat cara kerja regulasi sebagai acuan pelaksanaan kampanye. Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diharapkan mampu menutupi kelemahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ternyata keberadaan Undang-Undang yang baru belum mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kampanye sehingga menyebabkan masalah hukum dalam penerapannya. Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi dalam Undang-Undang tersebut agar tercipta persaingan yang bebas dan adil demi terlaksanaya Pemilu yang berintegritas.
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA
Authors: Christian Juan Ivander
Published: February 2020

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan maupun penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana (KUHAP) sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil. Tersangka mempunyai seperangkat hak yang telah diatur dalam KUHAP, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. KUHAP sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil tidak mengatur mengenai jangka waktu penyidikan dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Di dalam beberapa hal yaitu UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan kepolisian Indonesia telah mengatur jangka waktu penyidikan. UU Pengadilan HAM tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana di Indonesia melainkan hanya khusus dapat diterapkan dalam tindak pidana HAM berat, sedangkan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai berapa lama dapat dilakukan perpanjangan waktu penyidikan dan peraturan tersebut diatas hanya berlaku dalam ruang lingkup kepolisian, sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga termasuk dalam penyidik. Serta peraturan tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
BATAS USIA KEDEWASAAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
Authors: Andriani Veronica
Published: February 2020

Perdagangan elektronik merupakan sarana baru untuk melakukan transaksi jual beli, di mana transaksi ini dilakukan secara online untuk mempermudah dan menjangkau setiap orang tanpa batas geografi tertentu. Selain mempermudah perdagangan elektronik memiliki kekurangan yaitu identitas para pihak yang tidak dapat diketahui. Pentingnya informasi terkait identitas sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pihak yang bertransaksi tersebut telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui tolak ukur usia dewasa mana yang dapat melakukan transaksi secara daring.
The Breakthrough Listen Search for Intelligent Life: Observations of 1327 Nearby Stars Over 1.10–3.45 GHz
Authors: Price Danny C. , Enriquez J. Emilio , Brzycki Bryan , Croft Steve , Czech Daniel , DeBoer David , DeMarines Julia , Foster Griffin , Gajjar Vishal , Gizani Nectaria , Hellbourg Greg , Isaacson Howard , Lacki Brian , Lebofsky Matt , MacMahon David H. E. , Pater Imke de , Siemion Andrew P. V. , Werthimer Dan , Green James A. , Kaczmarek Jane F. , Maddalena Ronald J. , Mader Stacy , Drew Jamie , Worden S. Pete
Published: February 2020

Breakthrough Listen (BL) is a 10 year initiative to search for signatures of technologically capable life beyond Earth via radio and optical observations of the local universe. A core part of the BL program is a comprehensive survey of 1702 nearby stars at radio wavelengths (1–10 GHz). Here, we report on observations with the 64 m CSIRO Parkes radio telescope in New South Wales, Australia, and the 100 m Robert C. Byrd Green Bank radio telescope in West Virginia, USA. Over 2016 January to 2019 March, a sample of 1138 stars was observed at Green Bank using the 1.10–1.90 GHz and 1.80–2.80 GHz receivers, and 189 stars were observed with Parkes over 2.60–3.45 GHz. We searched these data for the presence of engineered signals with Doppler-acceleration drift rates between ±4 Hz s−1. Here, we detail our data analysis techniques and provide examples of detected events. After excluding events with characteristics consistent with terrestrial radio interference, we are left with zero candidates. That is, we find no evidence of putative radio transmitters above

W, and

W for Green Bank and Parkes observations, respectively. These observations constitute the most comprehensive search over 1.10–3.45 GHz for technosignatures to date. All data products, totaling ∼219 TB, are available for download as part of the first BL data release (DR1), as described in a companion paper.
orbitize!: A Comprehensive Orbit-fitting Software Package for the High-contrast Imaging Community
Authors: Blunt Sarah , Wang Jason J. , Angelo Isabel , Ngo Henry , Cody Devin , De Rosa Robert J. , Graham James R. , Hirsch Lea , Nagpal Vighnesh , Nielsen Eric L. , Pearce Logan , Rice Malena , Tejada Roberto
Published: February 2020

orbitize! is an open-source, object-oriented software package for fitting the orbits of directly imaged objects. It packages the Orbits for the Impatient (OFTI) algorithm and a parallel-tempered Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm into a consistent and intuitive Python API. orbitize! makes it easy to run standard astrometric orbit fits; in less than 10 lines of code, users can read in data, perform one fit using OFTI and another using MCMC, and make two publication-ready figures. Extensive pedagogical tutorials, intended to be navigable by both orbit-fitting novices and seasoned experts, are available on our documentation page. We have designed the orbitize! API to be flexible and easy to use/modify for unique cases. orbitize! was designed by members of the exoplanet imaging community to be a central repository for algorithms, techniques, and know-how developed by this community. We intend for it to continue to expand and change as the field progresses and new techniques are developed, and call for community involvement in this process. Complete and up-to-date documentation is available at orbitize.info, and the source code is available at github.com/sblunt/orbitize.
RELICS: The Reionization Lensing Cluster Survey and the Brightest High-z Galaxies
Authors: Salmon Brett , Coe Dan , Bradley Larry , Bouwens Rychard , Bradač Marusa , Huang Kuang-Han , Oesch Pascal A. , Stark Daniel , Sharon Keren , Trenti Michele , Avila Roberto J. , Ogaz Sara , Andrade-Santos Felipe , Carrasco Daniela , Cerny Catherine , Dawson William , Frye Brenda L. , Hoag Austin , Johnson Traci Lin , Jones Christine , Lam Daniel , Lovisari Lorenzo , Mainali Ramesh , Past Matt , Paterno-Mahler Rachel , Peterson Avery , Riess Adam G. , Rodney Steven A. , Ryan Russel E. , Sendra-Server Irene , Strait Victoria , Strolger Louis-Gregory , Umetsu Keiichi , Vulcani Benedetta , Zitrin Adi
Published: February 2020

Massive foreground galaxy clusters magnify and distort the light of objects behind them, permitting a view into both the extremely distant and intrinsically faint galaxy populations. We present here the

candidate high-redshift galaxies from the Reionization Lensing Cluster Survey (RELICS), a Hubble and Spitzer Space Telescope survey of 41 massive galaxy clusters spanning an area of ≈200 arcmin2. These clusters were selected to be excellent lenses, and we find similar high-redshift sample sizes and magnitude distributions as the Cluster Lensing And Supernova survey with Hubble (CLASH). We discover 257, 57, and eight candidate galaxies at z ∼ 6, 7, and 8 respectively, (322 in total). The observed (lensed) magnitudes of the z ∼ 6 candidates are as bright as AB mag ∼23, making them among the brightest known at these redshifts, comparable with discoveries from much wider, blank-field surveys. RELICS demonstrates the efficiency of using strong gravitational lenses to produce high-redshift samples in the epoch of reionization. These brightly observed galaxies are excellent targets for follow-up study with current and future observatories, including the James Webb Space Telescope.
Sensor Distortion Effects in Photon Monte Carlo Simulations
Authors: Peterson J. R. , O’Connor P. , Nomerotski A. , Magnier E. , Jernigan J. G. , Cheng J. , Cui W. , Peng E. , Rasmussen A. , Sembroski G.
Published: February 2020

We present a detailed method to simulating sensor distortions using a photon and electron Monte Carlo method. We use three-dimensional electrostatic simulations to parameterize the perturbed electric field profile for nonideal sensor details. We follow the conversion of simulated photons, and the subsequent response of the converted electrons to the electric field pattern. These nonideal sensor details can be implemented efficiently in a Monte Carlo approach. We demonstrate that the nonideal sensor distortions have a variety of observable consequence including the modification of the astrometric pattern; the distortion of the electron diffusion size and shape; and the distortion of flats. We show analytic validation of the diffusion physics, reproduce two kinds of edge distortion, and show qualitative validation of field-free regions, lithography errors, and fringing. We also demonstrate that there are two related effects of doping variation having different observable consequences. We show that field distortions from accumulated electrons lead to intensity-dependent point-spread functions and the sublinear variance in flats. The method is implemented in the Photon Simulator and the code is publicly available.
Contribuições de recursos pedagógicos sobre câncer de pele para alfabetização científica no ensino fundamental
Authors: Marega Patricia , Leite da Veiga Marcelo , Chitolina Maria Rosa
Published: February 2020

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2018), crianças se expõem anualmente ao sol três vezes mais que adultos. Pesquisas indicam que a infância é uma fase particularmente vulnerável aos efeitos nocivos do sol e a exposição cumulativa e excessiva a ele durante os primeiros 10 a 20 anos de vida aumenta muito o risco de câncer de pele na fase adulta ou velhice. Diante disso, este estudo avaliou as contribuições do uso de recursos pedagógicos lúdico-interativos abrangendo o tema câncer de pele para a promoção da Alfabetização Científica de 184 alunos do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental de duas escolas públicas do campo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de casos múltiplos. Foi realizada uma oficina, onde os alunos receberam uma cartilha, um folder e um flyer que abordavam o tema câncer de pele, com os quais interagiram e puderam levá-los para casa. Os instrumentos de coleta de dados foram: diário de campo, questionário e composição de um texto. O tratamento dos dados foi baseado em estatística descritiva e análise de conteúdo. Os resultados demonstraram que os recursos pedagógicos favoreceram a organização, apropriação e domínio de conceitos científicos básicos a respeito das causas, prevenção e identificação do câncer de pele. Também pôde-se evidenciar diversos indicadores de alfabetização científica, bem como a construção de sentido e significado, habilitando o aluno para agir e escolher com autonomia, fundamentado por conhecimentos científicos. Dessa forma, espera-se que os estudantes se tornem agentes críticos e cidadãos autônomos, capazes de relacionar aprendizagem e vida diária, intervindo no ambiente em que estão inseridos.
Os espaços não formais em cena: uma carta àqueles que defendem a educação em ciências e a Amazônia
Authors: Gonzaga Adana Teixeira , Lima de Souza Ana Caroline , Brito Rafael Gonçalves , Oliveira Caroline Barroncas , Costa Mônica Oliveira
Published: February 2020

No presente artigo nos propomos problematizar como o fechamento de espaços não formais atinge a Educação Científica, especificamente o Bosque da Ciência, a partir de uma carta redigida por professores-pesquisadores que ensinam-pesquisam sobre o ensino de Ciências no Ensino Fundamental. Para esta discussão, pautada na Pesquisa Narrativa elegemos a carta como meio de nos comunicar com a sociedade e explicitar todos os retrocessos e prejuízos que o fechamento desse espaço não formal representa para o Ensino de Ciências, a Pesquisa em Ciências, a Educação Científica na Amazônia e para todo e qualquer sujeito que se interesse pelo bem comum, pois essa escrita nos move para a luta em prol da popularização da Educação em Ciências. Na carta, apresentamos uma breve reflexão sobre o Bosque da Ciência como um espaço educativo, a partir de nossas memórias, revisitadas por lembranças e produções oriundas das vivências acadêmicas. Nesse movimento reflexivo, observamos que são relevantes as interações sociais no processo de socialização e divulgação científica efetivados no ambiente formativo, dando destaque ao processo humanizador, ao ensino contextualizado e ao acesso à informação situada na área da Educação Científica. Nossas narrativas vivificam e dão novos sentidos ao que poderia ser somente uma mera descrição de um espaço físico, constituindo-se num ambiente onde se ancoram pensamentos sobre o ser e o fazer docente que ensina-pesquisa Ciências.
Ensinar e aprender o conceito de número nos anos iniciais: o clube de matemática
Authors: Lopes Anemari Roesler Luersen Vieira , Golin Ana Luiza , Giacomelli Camila Porto , Klein Maiara Luisa
Published: February 2020

O presente artigo tem por objetivo analisar possibilidades e desafios de ensinar e aprender Matemática nos anos iniciais, na perspectiva do Clube de Matemática. O Clube de Matemática é um projeto desenvolvido por estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em escolas públicas do município de Santa Maria (RS), com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como embasamento teórico, este trabalho apoia-se na Teoria Histórico-Cultural proposta por Vigostki e, mais especificamente, na Teoria da Atividade apresentada por Leontiev e na Atividade Orientadora de Ensino sugerida por Moura. Esses pressupostos permitem compreender que os conhecimentos são elaborados histórica e socialmente pelo ser humano, e que a matemática, produto desse movimento, e sua apropriação são relevantes para a inserção do sujeito no meio social. Dentre as ações realizadas nesse espaço, o presente artigo apresenta uma unidade de ensino que visava introduzir conhecimentos relativos ao conceito de número, mais especificamente vinculados à correspondência um a um, em uma turma de primeiro ano, composta de 24 alunos, que ainda não tinham desenvolvido aspectos elementares à alfabetização. O desencadear das ações se deu por meio de duas histórias virtuais, pautadas na perspectiva da Atividade Orientadora de Ensino. Como resultados, ao olhar para o ensino e a aprendizagem da Matemática nos anos iniciais, na perspectiva de espaços como o Clube de Matemática – que almeja a interação entre a aprendizagem de futuros professores e de alunos da Educação Básica – podem-se apontar como desafios: a  inserção de futuros professores em escola pública de Educação Básica que apresenta dificuldades em relação a possibilidades de aprendizagem dos alunos; o desenvolvimento de ações com alunos na fase inicial de escolarização; a realização de uma proposta que não atingiu o objetivo de aprendizagem esperado. E como possibilidades, esta investigação permite destacar: a importância da interação com a professora regente; a atenção ao estágio de desenvolvimento dos alunos; a intencionalidade na organização do ensino; e a adoção de material sensorial adequado aos alunos.
O compartilhamento de ações de estágio como espaço de formação inicial para a docência
Authors: Corso Bruna , De Souza Flavia Dias
Published: February 2020

O presente artigo apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no campo da Educação Matemática, particularmente sobre o estágio na formação inicial de professores de matemática. Fundamentada na Teoria da Atividade, a investigação foi realizada por meio de pesquisa de campo com situações de acompanhamento em turmas de Estágio Curricular Supervisionado em um curso de Licenciatura em Matemática, tendo como foco os momentos de compartilhamento de ações de estágio. Nesse cenário, investigou-se possibilidades de organização do ensino pelo professor da disciplina de estágio que possam favorecer a inserção dos estudantes à docência no contexto do estágio curricular supervisionado. A pesquisa se deu à luz dos pressupostos do materialismo histórico-dialético. O processo de captação de dados se deu por meio dos diários de bordo, observações e gravações em áudio feitas durante os encontros, fontes para o processo de análise acerca da problemática de pesquisa. No movimento de exposição da análise, organizamos o trabalho em três isolados denominados planejamento, coletividade e professor em atividade. Cada um desses isolados foram discutidos na forma de episódios e constituídos de um conjunto de cenas. Como resultados, constatamos, por meio da análise dos dados coletados que os sujeitos compreenderam a coletividade e o planejamento compartilhado como elementos representativos para a organização do ensino em sala de aula por intermédio dos encontros coletivos semanais. Nessa perspectiva, podemos destacar a importância destes momentos compartilhados de estágio na formação de futuros docentes como fundamentais ao processo de aprendizagem da docência.
Two new species of Diaphorocellus Simon, 1893 from Madagascar (Araneae, Palpimanidae)
Authors: Zonstein Sergei L. , Marusik Yuri M.
Published: February 2020

Two new species of the palpimanid genusDiaphorocellusSimon, 1893,D. isalosp. nov.(♂♀), andD. jocqueisp. nov.(♂♀), are described from central and eastern parts of Madagascar, respectively. Along withD. rufus(Tullgren, 1910), these new species can be distinguished from other congeners by possessing a finely and densely spotted colouration of the abdomen. They differ from one another, as well fromD. rufus, by the eye group configuration and by the structure of the male and female copulatory organs. Diagnoses and illustrations presenting the diagnostic characters ofD. isalosp. nov.andD. jocqueisp. nov.are provided. The genus now includes six African species.
Rester vivant
Authors: Pérez-Siegrist Delphine
Published: February 2020

Dans ce temps qui reste, il peut y avoir des choses à partager, des émotions à ressentir, des expériences à faire. Encore faut-il pouvoir, dans cet interstice, laisser ou faire surgir ces ultimes étincelles. Dans les lieux de soins palliatifs, les expressions de ces dernières demandes d’intensité de vie peuvent alors s’inviter lorsqu’une place est faite à la créativité.
Créativité et reliance en fin de vie
Authors: Meunier Sandra
Published: February 2020

Nous sommes tous des artistes de notre propre vie et ce jusqu’au bout. J’essaye toujours de passer de l’écoute active à l’écoute créative auprès de ces personnes si malades. J’ose cela car je pense que c’est guérisseur. C’est le défi vital que j’amène, dans l’énergie du merveilleux… Alors osons peut-être rencontrer davantage les personnes en fin de vie dans cette profondeur créative. Et si, dans ce lâcher-prise de fin de vie, pouvait se dégager une œuvre ?
L’art-thérapie : vers le désir d’être vivant jusqu’au bout
Authors: Deprez Sabine
Published: February 2020

Le patient prend plaisir à créer, renoue avec le désir de réaliser quelque chose, peut partager, s’il le souhaite, sa création avec son entourage. Les projections que le terme « fin de vie » engendre dans l’entourage du patient peuvent alors évoluer voire disparaître. Des larmes, des prises de conscience mais aussi des rires, du plaisir, de la surprise, du bien-être ou du lâcher-prise jaillissent des séances. C’est toute la palette de la vie qui s’exprime.
Traversées nocturnes
Authors: Sicard Sylvie
Published: February 2020

Dans l’accompagnement peuvent se manifester des mouvements de déconstruction psychique, pouvant s’apparenter à des images symboliques représentatives d’un travail de transformation dans l’inconscient. Cendrine a à traverser cette période ombrageuse qui la met face à son histoire et aux vieilles blessures, en même temps qu’elle s’adapte au monde dans une dimension créative, oscillant entre les remontées émotionnelles d’un monde intérieur qui vacille, et la reprise de ses capacités adaptatives.
L’État social à l’épreuve des personnes âgées atteintes de troubles mentaux
Authors: Derrien Marie , Rossigneux-Méheust Mathilde
Published: February 2020

Quelle place la société française réserve-t-elle aux personnes âgées atteintes de troubles mentaux ? La question court sur tout le 20 e  siècle. Cet article cherche à y répondre en centrant l’analyse sur les années 1950, moment où le sort de la population âgée devient un enjeu des politiques publiques de l’État providence à la française. À l’aide des outils de la microanalyse et de la sociologie de l’action publique, il interroge un arrangement institutionnel mené, en juillet 1956, au sein de la préfecture de la Seine : celle-ci favorise à partir de cette date le transfert de « vieillards » internés dans les hôpitaux psychiatriques du département vers la maison de retraite de Villers-Cotterêts. En étudiant la mise en place du dispositif, les discussions entre les institutions de soin et d’assistance, les effets de cette initiative sur les populations déplacées et l’ensemble des difficultés que soulève ce bricolage administratif pour les contemporains, cet article fait dialoguer l’histoire de l’action publique locale, de la psychiatrie et celle de la vieillesse. Il cherche ainsi à mieux comprendre les défis posés par la prise en charge d’une population jusqu’alors peu prise en compte par l’État social et rarement étudiée par les historiens.
« Des femmes contre des moutons »
Authors: Tejel Jordi
Published: February 2020

En croisant les apports des études de genre et des border studies, cet article étudie les conditions de vie des femmes dans les zones rurales à l’extrémité orientale de la frontière turco-syrienne (Haute Jazîra) ainsi que leur capacité d’agentivité, en explorant la mobilité transfrontalière de courte distance. Adoptant une approche décentrée de l’histoire, l’article montre ensuite combien l’analyse de la coopération frontalière pour faire face aux affaires diverses touchant à des femmes permet d’approfondir non seulement nos connaissances sur la manière dont le droit s’incarne, mais également d’appréhender les processus complexes de construction étatique dans un contexte marqué par d’âpres enjeux frontaliers entre la Turquie et la Syrie.
L’hybridation des systèmes institutionnels nationaux dans l’interdépendance. Les échanges gaziers UE-Russie
Authors: Abbas Mehdi , Locatelli Catherine
Published: February 2020

Les interdépendances entre l’UE et ses fournisseurs extérieurs en matière de gaz naturel au premier rang desquels la Russie posent la question de la confrontation de préférences contradictoires des acteurs impliqués dans l’échange. Elles interrogent également l’impact transformatif de l’interdépendance lié à des processus d’hybridation entre acteurs asymétriques. L’article montre que la norme concurrentielle agit comme levier d’une hybridation des régulations à la fois du secteur gazier russe et de la politique énergétique de l’UE. Ainsi, le conflit de préférences UE-Russie naît de tentative européenne d’exportation de sa régulation concurrentielle au secteur gazier russe. Si celle-ci s’avère être un échec, l’importance du marché européen conduit toutefois à une adaptation du modèle russe de gouvernance gazière. Mais celle-ci implique en retour une transformation du modèle européen.Classification JEL : F55, L22, L72, Q37.
Economic assessment of the political and technical management of large-scale public projects. The deployment schedule of France’s deep geological repository of radioactive waste
Authors: Doan Phuong Hoai Linh
Published: February 2020

In France, the 2006 act on radioactive waste management stipulated the rapid deployment of a deep geological repository (DGR) for high-level waste (HLW) management. This paper analyzes the impact of different DGR deployment schedules on project costs in order to discern an optimal schedule for the disposal of radioactive waste. It appears more economically favorable to extend the duration of storage rather than to dispose of the waste immediately. However, the French parliament has decided to act quickly, accepting a 1.5% excess cost every year, to avoid leaving the burden to future generations and to continue nuclear development. Secondly, the analysis reveals the economic benefits of shortening the duration of the disposal process.JEL classification: Q01, Q58, Q48.
Algorithmes et décision concurrentielle : risques et opportunités
Authors: Marty Frédéric , Harnay Sophie , Toledano Joëlle
Published: February 2020

La modernisation de la mise en œuvre des règles de concurrence, initiée par la Commission européenne à partir de 2005, repose sur une approche plus économique. Celle-ci vise à fonder les décisions sur une évaluation des effets nets des pratiques sur le bien-être du consommateur. L’essor de l’économie numérique, qui se caractérise par des décisions reposant sur l’exploitation de données massives par des algorithmes, pose de nouveaux défis aux autorités de concurrence. Cet article montre les difficultés induites en matière de délimitation des marchés pertinents, de qualification des pratiques de marchés et de balance des. À ce titre il s’interroge sur la possibilité d’une régulation des algorithmes par les algorithmes eux-mêmes au travers de leur utilisation dans le cadre des procédures concurrentielles et dans celui d’une réglementation ex ante.Classification JEL : D43, K21, L41.
La « maladie » du judaïsme chez Jean Chrysostome
Authors: Lanfranchi Pierluigi
Published: February 2020

La métaphore de la maladie a été employée dans des contextes de polémique et de conflit religieux à toutes les époques. L’antijudaïsme chrétien ne fait pas exception. Dans cet article, j’analyse la façon dont Jean Chrysostome, dans ses sermons, a décrit les Juifs comme malades et le judaïsme comme maladie. Pour Chrysostome, la maladie du judaïsme est strictement liée à l’action des démons et, loin d’être une simple métaphore, est perçue par cet auteur et son auditoire comme un danger bien réel.
« Signe du temps » ou de l’esthétique du simple et du fort chez Rachel
Authors: Grasset Bernard
Published: February 2020

Rachel est connue comme poétesse, pionnière de la langue hébraïque contemporaine, mais on ignore qu’elle fut l’auteur d’articles littéraires qui, pour être brefs, n’en sont pas moins d’une grande richesse. Ainsi l’article « Sur le signe du temps » nous dresse un panorama vivant des œuvres poétiques de son époque, nous révèle qu’elle fut une grande lectrice des poètes hébreux, russes et français. Il présente aussi le rare intérêt de nous faire découvrir la clef de l’esthétique de Rachel : l’alliance du simple et du puissant.
A Finite Element Model for Temperature Prediction in Laser-Assisted Milling of AerMet100 Steel
Authors: Zeng Hao Hao , Yan Rong , Wang Wei , Du Peng Le , Hu Tian Tian , Peng Fang Yu
Published: February 2020

Laser-assisted milling (LAM) represents an innovative process to enhance productivity in comparison with conventional milling. The workpiece temperature in LAM not only affects the cutting performance of materials, but also the machined surface quality of the part. This paper presents a 3D transient finite element (FE) model for workpiece temperature prediction in LAM. A moving Gaussian laser heat source model is implemented as a user-defined subroutine and linked to ABAQUS. The thermal model is validated by machining AerMet100 steel under different process parameters (laser power, spindle speed and feed per tooth). Good agreement between predicted and measured workpiece temperatures indicates that the FE model is feasible. In addition, the effects of laser spot size and incident angle on workpiece temperature are analyzed based on the proposed model. This work can be further applied to optimize process parameters for controlling the machined surface quality in LAM.