bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pembayaran Utang Oleh Kreditor Pada Saat Permohonan Pailit Diajukan (Studi Kasus: Kepailitan PT. Hendratna Plymood)
Authors: Fauzia Nur
Published: March 2021

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa hingga sampai pada suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang- utangnya yang telah jatuh tempo. Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Para kreditor mungkin saja memaksa debitornya untuk menyerahkan barang-barang guna pelunasan hutang-hutangnya, atau dapat juga debitor diminta untuk melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu atau beberapa kreditor saja sedangkan kreditor yang lainnya dirugikan. Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitor yang demikian jelas akan memberikan ketidakpastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan masalah dan dapat memberikan  suatu  kepastian  hukum,  sehingga  kejadian-kejadian sebagaimana disebut di atas dapat dicegah. Salah  satu  contoh  kasus  penyelesaian  utang  Debitor  terhadap  Kreditor melalui kepailitan yang dalam prosesnya kurang tepat dalam menerapkan ketentuan syarat permohonan pailit dalam UU No.37 Tahun 2004 adalah kasus kepailitan PT. Hendratna Plywood dengan para Kreditornya yaitu PT. Ocean Global Shipping dan PT. Samudra Naga Global. Dimana PT. Hendratna Plywood membayar hutangnya kepada salah satu Kreditornya, yakni PT. Samudra Naga Global pada saat 14 (empat  belas)  hari  setelah  permohonan pailit  didaftarkan  di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan adanya pembayaran tersebut, syarat kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 yaitu adanya 2 (dua) kreditor atau lebih dan suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menjadi tidak terpenuhi lagi. Lebih lanjut hal tersebut menimbulkan  permasalahan  yaitu  dimana  PT.  Hendratna  Plywood  yang  telah membayar utangnya menuntut agar kepailitan dibatalkan. Sedangkan PT. Ocean Global Shipping menuntut agar PT. Hendratna Plywood tetap dipailitkan meskipun utang terhadap salah satu Kreditor telah dibayar  lunas. Namun pada akhirnya Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  putusan  No. 16/2010. Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst menjatuhkan putusan pailit kepada PT. Hendratna Plywood dengan segala akibat hukumnya.
Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan
Authors: Abdullah Muhammad Zen
Published: March 2021

The development of the banking industry by entering the current era of globalization and liberalization of financial markets, has resulted in increased competition among banks, especially in fund raising. Therefore, bank management is required to have the skills to manage the bank's wealth, debt and capital reflected in the bank's balance sheet well. A more fundamental of the expertise and skills in managing the bank, it is necessary to be careful and followed by the good faith of the bank management, ranging from the board of commissioners, directors and employees of the bank. This means that bank managers should be the party that always adheres to the high code of banking ethics and complies with all applicable laws and regulations in the banking sector. But in practice, it is not always possible to run well if it is not covered by the possibility of food-storage that leads to fraud by breaking customer funds conducted internally by the bank itself. Of these problems raises fundamental questions, namely (1) What causes the criminal breach of customer funds in the banking industry, and (2) How to resolve the criminal breach of customer funds in the banking industry. To answer both questions, legal research methods are used. Normative juridical approach (legal research), namely research on positive laws by evaluating the relevant rule of law. This approach identifies and codified the law as the norm, rules, regulations related to the criminal breach of customer funds in the banking industry.
Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Menggunakan Kapur Tohor
Authors: Aryanto Muhadi , Suhendra Suhendra , Amalia Kiki Rizky
Published: March 2021

Tanah merupakan elemen penting dari dari sebuah struktur bawah sebuah konstruksi, sehingga tanah harus mempunyai daya dukung yang baik. Namun pada kenyataannya di lapangan banyak ditemukan tanah yang memiliki daya dukung yang sangat rendah, sehingga perlu untuk dilakukan stabilisasi tanah dengan kapur tohor. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai mendapatkan persentase yang efektif dalam penambahan kapur tohor, dan pengaruh penambahan kapur terhadap perubahan sifat fisis tanah dari segi nilai CBR (California Bearing Ratio) terhadap lama waktu pemeraman. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi. Dengan melakukan pengujian sifat – sifat fisis tanah dan daya dukung tanah CBR (California Bearing Ratio) dengan variasi penambahan kapur 0 %, 6 %, 7 %, dan 8% dengan lama pemeraman 0 hari, 3 hari, dan 24 hari. Pada pengujian ini dilakukan dengan dua cara yaitu sampel tanah diperam terlebih lalu direndam kemudian baru di uji. Dari hasil penelitian didapat nilai CBR (California Bearing Ratio) terbesar terjadi pada variasi penambahan kapur tohor yaitu 8 % dengan lama waktu pemeraman 24 hari dengan nilai CBR sebesar 27,95%. Hal ini disebabkan campuran tanah dengan kapur tersebut telah memadat, rongga antar partikel tanah juga padat, sehingga kekuatan pun meningkat. Dari hasil CBR (California Bearing Ratio) dapat terlihat bahwa penambahan kapur tohor pada tanah lempung ekspansif memberikan peningkatan pada nila CBR (California Bearing Ratio).
Analisis Manajemen Risiko Pada Proyek Pembangunan Ruas Jalan Baru Waebetu – Tarawaja
Authors: Moi Fransiska , Purnawirati I.G.A Neny
Published: March 2021

Ruas Jalan yng menghubungkan antara Kota Bajawa dan Bandar Udara Turelelo Soa merupakan urat nadi transportasi penting di Kabupaten Ngada. Manajemen risiko adalah proses sistematik dari perencanaan, identifikasi, analisis, pemberian respon, dan pengawasan dari risiko-risiko proyek. Manajemen risiko melibatkan proses-proses, alat-alat, dan teknik-teknik yang akan membantu manajer memaksimalkan kemungkinan dan konsekuensi dari kejadian-kejadian positif dan meminimalkan kemungkinan dan konsekuensi dari kejadian-kejadian negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan risiko dominan serta dapat mengetahui tindakan yang tepat untuk menangani risiko tersebut dimana hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang berpengaruh terhadap biaya dan waktu. Metode pada penelitian ini menggunakan metode survei. Analisis dimulai dari identifikasi risiko melalui survey, wawancara, obeservasi dan studi literatur, kemudian dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden atau tenaga ahli pada proyek pembangunan jalan baru pada ruas jalan Waebetu – Tarawaja. Kemudian dilakukan analisis risiko, untuk mengetahui risiko-risiko dominan. Risiko dominan dikendalikan melalui tindakan mitigasi dan pengalikasian risiko terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung pada proyek konstruksi seperti Owner, dan Kontraktor. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 49 risiko yang teridentifikasi pada pelaksanaan proyek yang bersumber dari risiko perencanaan sebesar 5%, risiko teknis sebesar 27%, risiko proyek sebesar 24%, risiko ekonomi sebesar 11%, risiko manusia sebesar 13%, risiko politik sebesar 7%, risiko lingkungan sebesar 1% dan risiko alam sebesar 12%. Penerapan manajemen risiko dalam proyek Pembangunan Jalan Baru pada Ruas Jalan Waebetu – Tarawaja perlu menjadi bagian penting dalam proses perencanaan/manajemen proyek, karena dapat menilai risiko secara luas dan memudahkan dalam mempersiapkan strategi penanganannya.
Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
Authors: Iswanto Reza , Sumaidi Sumaidi
Published: March 2021

The problem of forest burning has become a problem in Jambi Province because it is considering the amount of smoke generated from forest fires that is detrimental to the people of Jambi Province. Therefore, there must be law enforcement against those who carry out forest fires so that forest fires do not happen again. However, in reality law enforcement also still has selective logging so that the cases revealed only involve individual actors, whereas for companies only one company is sealed. In addition, factors affecting law enforcement itself such as the lack of human resource capacity regarding understanding of environmental crime, improper equipment and the many regulations regarding evidence in the law so that future efforts in carrying out law enforcement against forest fires are resource human law enforcement must be improved, prepare sophisticated equipment and proof does not have a lot of evidence.
Ganti Kerugian Berdasarkan Perjanjian Antara Pengembang Perumahan dengan Konsumen di Atas Tanah Rawan Banjir
Authors: Supeno Supeno
Published: March 2021

The purpose of this study is to give critical thinking to the housing developers who build housing in a flood area that impacts the consumer. The study is based on the incidence of residential land that has flooded in the rainy season, the study was peeled with the prevailing regulatory approach. Results show that the developer's obligation has not been included to compensate the consumer in agreement between the developer and the consumer in case of flooding in residential prone to flood so consumers suffer losses, it is not a state of force (force majeur) because to be said in a state of forced (force majeur) must fulfill the elements of article 1244 Civil Code. To provide the protection of the law for consumers, from the beginning of the agreement must be stated that the housing purchased by consumers is in a safe location of flooding, so that if there is a flood of consumers have a strong legal basis to demand developers. Residential developers must have good faith to carry out the agreements that have been made including compensation in the event of a flood.
Bidang Hukum dalam Sistem Pembiayaan Modal Ventura
Authors: Indrajaya Indrajaya
Published: March 2021

In reality, the main obstacle for small business actors is related to the problem of providing capital. To overcome this, the Government issued policies in the economic field, one of which was the government policy regarding the establishment of funding institutions as stipulated in the Presidential Regulation. One form of financial institution in question is Venture capital which is regulated in the Minister of finance regulation. As one of the companies engaged in the field of financing services, the approach is not only limited to the economy, but is also needed in the form of law. so that it can be recognized in the business world. Although the agreement is considered as the main legal source of venture capital in civil law, nevertheless, given its role in the field of financing services that many involve the public interest, its existence is also inseparable from the regulation of public law. This study aims to analyze whatever legal fields are involved in the Venture Capital financing system. While the problem in this research is what legal fields apply in the Venture Capital financing system. This research is a normative legal research, using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach taken is by statute approach and conceptual approach. From the results of the study it can be concluded that the applicable law in the Venture Capital financing system is the field of civil law, specifically regarding the principle of freedom of contract and the provisions of the Civil Code and the field of public law.
Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas
Authors: Chandra M Jeffri Arlinandes , Ghafur Jamaludin
Published: March 2021

The presence of a political party in the modern constitutional system is one of the necessity as one of the institutions authorized to fill the political position/power. The filling of the department/Power referred to one must be done through the mechanism of direct selection by the people is to fill the legislative office (DPR, DPD and DPRD) and executives (Presidents and regional heads). Thus, the political parties and the elections are two things that must be mandatory in a democratic state. A problem that always arise in the election is money politic. The majority of the advanced candidates run for the head of the political parties – allegedly strong – always involve material/money to win it. The practice of money politic in the Indonesian system of participation and election is believed to be one of the reasons for the quality and performance of democratic institutions in Indonesia, especially the political parties and parliaments. This kind of thing needs to be identified on what is the factor that causes the political money (money politics) and the necessity of the role of the ideal law (legislation) in providing solutions in reducing or even (when possible) preventing the occurrence of political money (money politics). The type of research used is juridical normative legal research, which is legal research conducted by examining the library material. There are 3 (three) reasons for the emergence of political practice money (money politics) in the elections, namely: (i) Patron-client, poverty factor, low Party-ID. The role that can be taken by the law in preventing the political practice of money is (i) required the policy to impose criminal sanctions only for money politic. (ii) Change the legislative election system from a proportional system to the district system.
Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan Negara Lain
Authors: Abustan Abustan
Published: March 2021

The basic idea of the establishment of DPD is the desire to better accommodate regional aspirations and also give a major role to the region in the political decision-making process for matters relating to the region. In the document of Strategic Plan (Renstra) of the House of Regional representatives (DPD) period 2015-2019 mention that the main objective of DPD RI is the realization of DPD RI as one of the State institutions that play an active role and maintain a balance in the state authority in the field of legislative, through the optimization of the implementation of the parliamentary function. The problem formulation in this journal is how to increase the status of DPD in establishing and strengthening the political representation in Indonesia and how to setup the authority of the Regional Representative Council (DPD) Republik Indonesia (RI) when compared with other countries. The discussion in this journal is the change of UUD 1945 to change the system of representatives in the state of Indonesia that previously did not reveal the actual representation. With the presence of the DPD, in the Indonesian representative system, the DPR is supported and should be strengthened by the DPD. With such conditions, the DPD institution has a very high legitimacy, which should have a high formal authority anyway, but in reality the formal authority is very low. The arrangement of the authority of DPD must be done through the Fifth Amendment UUD 1945. This is necessary for the DPD to have a constitutional certainty, so it will guarantee the continuity of the performance of DPD in the present and future. This arrangement is done by considering two things: first, Dpdas the same representative institution with the House of Representatives, should be engaged optimally in the process of making political decisions nationally. Secondly, the Fifth Amendment of the UUD 1945 is intended to assert the DPD as an institution that holds the authority to form legislation; Has a function of legislation; budget function; and surveillance functions; Then to change the articles that have been debilitating the DPD, namely related to the authority to file a RUU, discussing the RUU and also give the last consideration, this change is also done so that the DPD can then supervise with the giving of the right to ask questions, the right to ask for information and the right of a questionnaire and DPD RI through its tools (honorary body) in charge of implementing the code, is expected to always evaluate and revise the rules of DPD RI that is deemed to be no So ideally, do a comparison of the code of ethics with other countries, in order to minimize the misuse of budgets, duties and authorities.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam
Authors: Gani Ruslan Abdul
Published: March 2021

Murder which is committed by the status of a madman is a common problem in society with various cases and characteristics. Publicity about this is likely to arouse strong emotions and raise the question of whether or not it is sanctioned. In connection with the crime itself, the view from Islamic law defines a crime as an act that is prohibited by law that comes from Allah, for this violation there are provisions of punishment that come from Him. The legal prohibition referred to here is to do an act that has been prohibited or by not doing work that is not justified. What can be classified as part of a crime in Islam is if the act is only prohibited on the basis of the Sharia. It must be said, by doing or not doing an act which will result in a punishment which must be based on the Shari'ah which is a crime. The perspective of Islamic law and in the provisions of criminal law on actions in the category of criminal acts, such as actions in the category of murder, are committed by crazy people or people who are experiencing mental disorders. Here it will be seen whether the provisions of Islamic law and the provisions of criminal law will also apply to a madman who has been proven to have committed these crimes.
Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang)
Authors: Hardi Joni
Published: March 2021

Indonesia is located in the path of international trade traffic with many entrances to Indonesian territory, this is a risk factor for the spread of diseases and health problems.. The purpose of this study was to find out how the health quarantine legal regulation at the entrance to the port in the Class II Tanjung Pinang Port Health Office. This study uses a descriptive approach to the type of normative research and sociology. implementation of quarantine law in the supervision of ship arrivals in accordance with / not in accordance with standard operating procedures) The results showed that Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine which is the basis of the implementation of health quarantine has governed the criminal application of violations by the Quarantine Civil Servant Investigator, and the number of human resources is still lacking in terms of quality / competence, the number of facilities and equipment is still lacking especially in the work area,   The conclusion of this research is the good regulation of the health quarantine law due to the adoption of the criminal article against violators, but it is needed an inter-sectoral legal regulation in implementing quarantine rules by related agencies as well as the addition of tablespoons that have potential in their fields.
Analisis Pengamanan dan Pemanfaatan Tanah Desa Berdasarkan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)
Authors: Maros Asrai , Hasdani Hasdani , Zakariya Hafid
Published: March 2021

The purpose of this research is to analyze the security and distribution of village cash land based on the regulation of sapta mulia village, The research method used is an empirical juridical method the results of the research show that the safeguard and utilization has not been running in accordance with Sapta Mulia Village Regulation No. 14 of 2017. For administrative safeguards it was found that the village land assets did not yet fully have documents or archives supporting the legitimate administration, for the protection of the land law the village was new in the form of a land deed and did not have a valid land certificate of ownership, and for physical security it was found that no attempt to install a placemark or peg and name board ownership of the village's land assets made vulnerable to claims by other parties. On the utilization side such as the utilization of land in the form of leases, it was found that for the leasing of the village land was not done in writing and it was still found that many communities had expired their leases but they did not renew the lease. For the utilization of land in the form of borrowed use, it was found that for the loan of use has not been implemented at all, while for the utilization of land in the form of cooperation, it was found that there has been no cooperation in engaging other parties to manage the land, and researchers assessed the Sapta Mulia Village Government in creating cooperation with third parties seemed lacking initiative and innovation so that the land could not be utilized as it should be.
Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Authors: Budiman Eren Arif , Zulfikar Ahmad Arif
Published: March 2021

One of the environmental issues that affect the management of natural resources is mining activities. Based on Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining began to open new horizons regarding the juridical aspects of mining management from its environmental aspects as well as being discussed about the independence of Indonesian mining. The role of the government in the formulation of environmental management supervisory policies must be optimized because natural resources have a very important role, especially in the context of increasing state revenue through clear and fair mechanisms of taxes, levies and profit sharing, and protection from ecological disasters. In line with regional autonomy, the gradual delegation of authority from the central government to regional governments in natural resource management is intended to increase the role of local communities and maintain environmental functions. The method in this research is normative legal research. The source of law used in this research is secondary legal material obtained by conducting literature review. Data analysis in this research is by qualitative analysis. Based on the contents of the discussion related to the supervision of environmental management in the mining sector based on Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining covering environmental management, reclamation and post-mining including environmental management and monitoring in accordance with environmental management documents or environmental permits that are owned and have been approved; arrangement, restoration and improvement of land in accordance with its allocation; stipulation and disbursement of reclamation guarantee; post mining management; stipulation and disbursement of post-mining guarantees; and compliance with environmental quality standards in accordance with statutory provisions.
Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Authors: Hidayah Lili Naili , Raffles Raffles , Pahlefi Pahlefi
Published: March 2021

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas. The purpose of this study is to find out about the ideal management of CSR for limited liability companies. This research is a normative study, using a conceptual approach and legislative approach. Based on the results of the study found that the CSR obligation norms for the company seem indecisive, because Social Responsibility has not been explicitly set about CSR mechanisms specifically in regulations, standards "propriety” and “reasonableness” in CSR budgeting, the form of implementation and who is competent in assessing the reasonableness and propriety must be clearly regulated in government regulations so that CSR management is directed and measurable.
Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana
Authors: Usman Usman , Nasution Bahder Johan , Seregar Elizabeth
Published: March 2021

Overcapacity of correctional institutions is a serious problem in realizing the objectives of the criminal justice system. This article seeks to identify the causes of overcapacity in prisons and formulate models of criminal law policies that can suppress the overcapacity of correctional institutions in Indonesia. Overcapacity of prisons is caused by: first, the high crime rate and limited prison facilities. Second, over criminalization criminal law policies that are not supported by alternative sanction crimes; easy requirements for detention and length of detention period, and restrictions on the provision of remissions. An integrated approach is needed in reducing overcapacity of prisons through criminal law and social policies, namely the fulfillment of detention facilities in prisons / detention centers and reducing the crime rate. In criminal law policy, decriminalization and depenalization are necessary for certain types of criminal acts to strengthen alternative crimes from imprisonment.
La calceta de plátano como materia prima en la implementación de elementos deportivos
Authors: Arias Murcia Brayan Steven , Portillo Tovar Andrés Felipe
Published: March 2021

Este trabajo relacionó la reutilización de la calceta de plátano en la fabricación de elementos deportivos con el cuidado del medio ambiente estimulando el uso de elementos biodegradables y disminuyendo así, la cantidad de residuos desechados. Se hizo previamente una exploración bibliográfica acerca de los productos que se han realizado con dicho material, la cual ayudó en la orientación del documento, luego se realizó una encuesta para determinar el nivel de aceptación en la población escogida evidenciando que el 79,4% no conocía estos productos alternos, generando así reflexión en la población para la reducción de elementos contaminantes. Por último se concluyó que de materializarse dicho proyecto, sería un acierto tanto en el ámbito de innovación en la construcción de materiales de entrenamiento físico, como en estimular el uso de elementos eco amigables.
Implementation of Faulty Sensor Detection Mechanism using Data Correlation of Multivariate Sensor Readings in Smart Agriculture
Authors: Malik Ahmed Dhahir , Jamil Ansar , Omar Khaldoon Ammar , Wahab Mohd Helmy Abd
Published: March 2021

Through sensor networks, agriculture can be connected to the IoT, which allows us to create connections among agronomists, farmers, and crops regardless of their geographical differences. Faulty sensor detection is critical in IoT. When a sensor becomes faulty, missing data and/or bad data is provided to the control and management systems, which may lead to potential malfunction or even system failures. Because of this, a sensor fault detection mechanism must be implemented in an IoT system to eliminate this potential fault. This paper focuses on the implementation of a faulty sensor detection mechanism using data correlation among multivariate sensor readings, which is called Multivariate Faulty Sensor Detection Mechanism (Multi-FSDM) in a smart agriculture system. The smart agriculture system is attached with multi-variate sensors, which are moisture, temperature, and water sensor. These sensors are connected to Arduino UNO, which is equipped with an ESP8266 Wi-Fi module for internet connectivity. ThingsBoard is selected as the IoT cloud platform. The sensor readings are collected periodically and send to the cloud via the internet. Multi-FSDM calculates the correlation between each sensor reading to determine the health condition of each sensor. When all sensors are in good condition, all sensor readings are correlated with each other. However, when any sensor becomes faulty, sensor readings become uncorrelated. Once uncorrelated sensor readings occur, this means a faulty sensor is detected. Based on the findings, it is proven that Multi-FSDM can detect each sensor state on the smart agriculture system either in a good or faulty condition. When a sensor becomes faulty, Multi-FSDM detects and determines the faulty sensor successfully.
Study of B40 Schoolchildren Lifestyles and Academic Performance using Association Rule Mining
Authors: Nohuddin Puteri NE , Zainol Zuraini , Hijazi Mohd Hanafi Ahmad
Published: March 2021

B40 community school children experience many underprivileged lifestyles which impacted their academic performance. Through data trends and patterns, the education top management can observe the progress of academic performance and the lifestyle relationships of students in a school or nearby school. It can also help to identify the causes of progress or deterioration of the performance of B40 community students. Therefore, a data analytics framework is essential to help decision-makers to see and analyze the changing trends and patterns of academic progress in data and related lifestyles of B40 community students more effectively and accurately. The objective of this study is to design and develop association rules analysis to deduce the relevance of academic achievement and lifestyle among schoolchildren from the B40 family. The analysis framework is established in several stages that involve data collection and processing and transformation, then the design, application and evaluate of the association rules algorithms. The framework is expected to benefit students, teachers and Education Ministry. This study foresees whether educational programs and healthy lifestyle awareness can be designed specifically for the B40 children so as to improve their academic achievement as desired by the government.
Utilization of Web-based Information Services among University Students in Malaysian Academic Libraries: A Proposed Conceptual Framework
Authors: Hashim Husain , Shuhidan Shamila Mohamed , Anwar Norizan
Published: March 2021

Digital, information, and networked technologies have largely affected the academic libraries and their users in support of 21st education. This development places demands on them to endure seriously the assessment challenges in the aspect of users’ utilization of Web-based Information Services, not merely to rely on the implicit value of usage statistics, but also to look into the explicit difference that the specific usage of web-based information services has on users’ experience in the form of their perceived scholarly outcomes. In establishing this paper, scoping approach was used as the methodology for preliminary assessment in exploring and analyzing the published research articles from local and international sources. Based on the literature review, this paper aims to propose a conceptual research framework for Malaysian academic libraries comprising three independent variables, namely, library technology, academic library roles, and library learning environment. Besides, information literacy skill is introduced to gain understanding, to what extent, it has a moderating relationship between the independent variables and the university students’ utilization of WBIS, the predicted dependent variable that constitutes implicit and explicit values. This framework will be measured by conducting a research involving six public universities in the Klang Valley of Malaysia. In the long run, it is expected to propose a research method and instruments to support the academic libraries in collecting and analyzing data about utilization of web-based information services among university students.
Virtual Learning for Human Respiratory System Via Non-Immersive VR (V-HURESYS): An Evaluation
Authors: Zain Nurul Hidayah Mat , Ismail Ismassabah , Noh Nor Azida Mohamed , Yasin Anita Mohd , Othman Zainab , Yahaya Siti Nuur Atikah Che
Published: March 2021

The science includes a lot of concepts and abstract that cannot be seen by the naked eye. Students have a problem remembering and visualize information contained in the science subject. Hence, the idea of the development of effective visualization learning materials using Virtual Reality is expected. By using VR, the user can visualize the structure and interact with the components inside. The purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of application in learning the Human Respiratory System through virtual reality (VR). The evaluation conducted among secondary school students by using the Kirkpatrick Model evaluation model. The data collected from 35 Form 3 students that take a science subject. The overall percentage average of the evaluation is 72%, which considered V-HURESYS application was effective in learning the Human Respiratory System through the VR technique. Keenly, the results of the study will emphasize the student’s performance in their science subject, especially in learning Human Respiratory System topics.
Development of Intelligent System for Alert Notification in Indoor Planting
Authors: Karim Khairulnur Najiha Abd , Razali Mohd Hudzari Haji , Shamsi S.M. , Masrek Mohamad Noorman
Published: March 2021

The past decade has seen significant advancement in the field of agriculture industry. Various smart appliances such as cellular phones, moisture sensors, humidity sensor and smart irrigation are set to realize the concept of a new smart farming with the help of latest technology. In Malaysia, farmers experience crop damage and decrease in plant quantity and quality because they unable to monitor the crop all day. The development of a monitoring system that can helps farmer grow crops is enticing demand for busy individuals with physical limitations. Global System for Mobile Communication (GSM) technology, which has emerged in the late 1970s, is an ideal solution for this problem. In this paper, a development of intelligent system for alert notification in indoor planting is presented. This paper describes an application of GSM technology for monitoring light system in indoor planting with the use of hardware component like Arduino board, GSM SIM900A, LDR and LED strip. The major role of this system is to enable farmers to get notified when the light system for their plants is down through GSM SIM900A. Each time the light system is light on and light off, the farmers will receive an SMS to notify them. System functional testing was carried to evaluate the performance of implementing GSM SIM900A whether the prototype is free from error or there are a few errors occurs. The results shown that, the system is well functioning for alert notification in indoor planting monitoring. In conclusion, the development of intelligent systems for alert notification in indoor planting was developed using Arduino and GSM SIM900A to able farmers notified about their indoor planting when to be monitored.
Research Strategy: A Constructive Play for Anatomy Learning System Based on Human Finger Gestures on Holographic Display
Authors: Supli Ahmad Affandi , Ping Heng Yu , Omar Norma Liyana Binti , Yi Wong Yun
Published: March 2021

Human anatomy is a biology field that studies human body which consists of intricate and complex piece of engineering in which every assembly has an important role. This subject is considered to be very complex and thus need an advanced technology to help users learning this course more effectively. In this study, we propose and report our research strategy and progress to build a constructive play on human anatomy system based on finger motion gesture of Leap Motion controller (LMC). This LMC device can detect hand gestures and fingers’ motion and translate it into interaction input. Then, we utilize holographic display to portray our 3D human anatomy as its output. In detail, the research strategy of this paper consists of research plan, general framework and general architecture of the developed system. Then, we also present our current development of constructive anatomy learning system. In this future, we will discuss in more detail about the development stage.
Recommender System for Multiple Databases Based on Web Log Mining
Authors: Ishak Wan Hussain Wan , Ismail Nurul Farhana
Published: March 2021

Finding information from a large collection of resources is a tedious and time-consuming process. Due to information overload, searchers often need help and assistance to search and find the information. Recommender system is one of the innovative solutions to the problem related to information searching and retrieval. It helps and assist searchers by recommending the possible solution based on the previous search activities. These activities can be obtained from the web log, which requires a web log mining approach to extract all the keywords. In this study, keywords obtained from the library web log were analysed and the search keyword patterns were obtained. These keyword patterns were from several databases or resources that were subscribed by the library. The finding revealed some of the popular keywords and the most searchable databases among the searchers. This information was used to design and develop the recommender system that can be used to assist other searchers. The usability test of the recommender system showed that it is beneficial and useful to the searchers. These findings will also benefit the management in planning and managing the subscription of online databases at the university’s library.
Prevention of Mother to Child Transmission in HIV Antenatal and Postnatal Screening in Khulna Medical College
Authors: Nahar Shamsun , Khaliduzzaman SM , Akter Parul , Jesmin Zannatul Ferdous
Published: March 2021

Introduction: Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT) program, offers a range of services for women of reproductive age living with or at risk of HIV to maintain health and stop their infants from acquiring HIV. PMTCT services should be commenced before conception and throughout pregnancy, labor and breast feeding. Around 1.4 million HIV infections among children were prevented between 2010 and 2018 by PMTCT program. UNFPO started antenatal screening program in collaboration with AIDS/STD program in Bangladesh from 2013, in 12 centers (BSMMU, 4 Medical College Hospitals, 3 Sadar Hospitals, 3 Health Complexes and Memon Maternity Hospital, Chittagong).

Materials and Methods: Observational study of Antenatal and postnatal cases in HIV screening in KMCH during the period of Nov’2017 to March’2020.

Results: From November 2017 to March 2020, total 18,911 patients screened, 11 patients were found HIV positive. 2 patients dropped out. Among 9 patients, 6 patients were detected in antenatal and 3 in postnatal period. 6 patients had vaginal delivery, 2 elective caesarean section and 1 patient had abortion. Screening was done by Alere Determine HIV- ½ Ag/Ab Combotest and diagnosis was confirmed by Uni-Gold HIV Rapid Test and First Response HIV 1-2-0 Card test.

Conclusion: Following confirmation, ARV started with proper counseling. All babies were breast fed. The neonates were screened by PCR at their age of 45 days and found negative. WHO guideline was strictly maintained during labor conduction and cesarean sections. PMTCT program should be expanded in all institutions to detect cases, reduce transmission, contraception counselling to reduce confirmed cases.

Medicine Today 2021 Vol.33(1): 7-11
Study of Factors Associated with Sarcopenia in COPD Patients
Authors: Ahmed Saleh
Published: March 2021

Introduction: Sarcopenia is frequently associated with chronic diseases such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Sarcopenia can be classified as physical frailty where frailty is associated with adverse health outcomes. Sarcopenia was found to be associated with worsening lung function in male COPD patient. Objective was to find out the factors associated with sarcopenia in COPD patients.

Materials & Methods: This was cross-sectional observational study was carried out Different Privet Medical in Chandpur and Chandpur Medical College Hospital, Chandpur. Patients diagnosed with COPD according to Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (GOLD) guidelines were included in this study. Exclusion criteria were unstable cardiac disease, an exacerbation within the preceding 4 weeks, predominant neurological limitation to walking (eg, significant hemiplegia) or contraindication to bioelectrical impedance analysis (BIA) including an implanted pacemaker or defibrillator. All participants gave written informed consent. EWGSOP criteria were applied to outpatients with stable COPD.

Results: In uniavariate analysis, age, moderate COPD, severe COPD, obesity, non-elective admission over the past 12 months, MMRC scale and MAP were significantly associated with sarcopenia. In multivariate analysis, age, moderate COPD, severe COPD, obesity and MMRC scale were significantly associated with sarcopenia.

Conclusion: Prevalence of sarcopenia was 26%. Independent factors associated with sarcopenia Age (>70 years) years (adjusted odds ratio (AOR) 4.387. Sarcopenia affects about one-quarter of COPD patients. Age, severity of COPD, MMRC scale, and BMI status were the factors associated with sarcopenia.

Medicine Today 2021 Vol.33(1): 50-53
Effects of Iron and Amloki (Emblica Officinalis) on Serum Zinc Level in Anaemia with Pregnancy
Authors: Akter Tahmina , Akther Qazi Shamima , Lisa Saima Haque , Sultana Mst Ariza , Suma Sunjida Akter , Ahamad Rahnuma
Published: March 2021

Introduction: Pregnancy is associated with several trace elements deficiency in developing countries. Supplementation of iron in iron deficiency anaemia (IDA) has several side effects including alterations of serum zinc level. Traditionally, amloki is used as a well known supplement in pregnancy, which is rich in trace elements. Aims were to determine the effects of iron and amloki on serum zinc level in IDA with pregnancy.

Materials and Methods: This Prospective, longitudinal and interventional study was done by non blinded, non randomized sampling followed by inclusion and exclusion criteria. This study was performed in the Department of Physiology, Dhaka Medical College, Dhaka on 43 pregnant women between 13th to 20th weeks of gestation with IDA from July 2016 to June 2017. They were recruited from Outpatient Department of Obstetrics and Gynaecology of Dhaka Medical College Hospital. Anaemic pregnant women supplemented with oral iron and amloki were considered as study group (A) and control group (B) were with only iron supplementation for 45 days. Serum zinc level was estimated in the laboratory of the Department of Soil, Water and Environment, University of Dhaka, Dhaka. For statistical analysis, Paired Student’s ‘t’ test and Unpaired Student’s ‘t’ test were considered using SPSS 22.0 version.

Results: Significant decrease (p<0.001) of serum zinc level was observed after intervention of iron in both groups. In this study, there was no significant difference in serum zinc level in between study and control group.

Conclusion: It can be concluded that oral iron supplementation causes decrease in serum zinc level in IDA with pregnancy. Amloki shows no significant role in preventing decrease of serum zinc level in this study.

Medicine Today 2021 Vol.33(1): 61-64
Impact of Endoscopic Ultrasound in Evaluation of Upper Abdominal Pain
Authors: Shil Bimal Chandra , Saha Madhusudan , Uddin Md Royes , Saifullah ANM , Habib Md Rehan , Mahbub Imteaz , Rashid Mamun Ur
Published: March 2021

Introduction: Upper abdominal pain is found to be one of the most common presenting symptoms. Endoscopic ultrasound may be a useful tool to yield a specific diagnosis. Aim of our study was to find the etiology of upper abdominal pain with normal endoscopic findings and compare the findings of endoscopic ultrasound with those of trans-abdominal ultrasound.

Materials and Methods: This was a cross sectional study conducted in the department of gastroenterology, Sir Salimullah Medical College from January 2015 to December 2019. Total 238 patients suffering from upper abdominal pain who previously underwent endoscopy with normal results and trans abdominal ultrasound with doubtful findings were enrolled in this study. All patients were evaluated properly with history, clinical examination and relevant blood investigations. Then the patients underwent endoscopic ultrasound with conscious sedation. Computed tomorgraphy, magnetic resonance cholangiopancreatography and endoscopic retrograde cholangiopancreatography were done in cases where needed and correlated with endoscopic ultrasound results.

Results: Among the total 238 patients, 137 were male and 101 were female. Most predominant age range was 31-40 years. Pain was moderate in severity in 43.27%, epigastric pain was in 59.66% and pain referred to back was in 37.39% patients. Comparison with trans abdominal ultrasound regarding etiologies of upper abdominal pain was statistically significant (P=0.000). Comparative analysis between the two modalities regarding gall bladder, common bile duct, pancreas were also found significant with P values of 0.040, 0.005, 0.000 respectively. Forty two patients were diagnosed as chronic pancreatitis based on Rosemont criteria by endoscopic ultrasound.

Conclusion: Endoscopic ultrasound is a modern diagnostic tool which can detect hepato-pancreato-biliary pathologies and also mucosal irregularities of stomach and esophagus. So, it can be considered as a first line investigation to diagnose the underlying etiology of upper abdominal pain.

Medicine Today 2021 Vol.33(1): 1-6
МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ТОКСИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ
Authors: Гаталяк М.Я. , Сорока В.В. , Мельник О.В.
Published: March 2021

В статті проведено аналіз методів зниження токсичних компонентів відпрацьованих газів суднових дизелів та сформована узагальнююча таблиця.
Визначено, що захист навколишнього середовища останнім часом є глобальною проблемою людства. Постійне збільшення споживання вуглеводних палив і викидів в атмосферу шкідливих речовин від їх використання викликає порушення природного процесу самоочищення біосфери і є загрозу життя людини. Для зупинки даного процесу, підписані міжнародні угоди, прийняті державні постанови і програми захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів.
Найбільш небезпечними компонентами відпрацьованих газів суднових дизельних двигунів фахівці більшості країн і співробітники Комітету з захисту морського середовища ІМО вважаються оксиди азоту NOx і оксиди сірки SOx. З огляду на специфіку суднових дизельних двигунів більшістю країн нормуються тільки викиди оксидів азоту, що знаходяться в складі відпрацьованих газів, а так само накладається обмеження на вміст сірки в суднових паливах, унаслідок чого відбувається зростання цін на паливо і збільшуються експлуатаційні витрати.
Зроблено висновок, що розробка заходів із зменшення токсичності відпрацьованих газів може проводитися по таких напрямках: удосконалювання конструкції двигуна, урахування експлуатаційних факторів з корегуванням регулювальних параметрів дизельного двигуна, застосування альтернативних видів палива. Ідентифіковано, що найбільш перспективні рішення в області мінімізації викидів суднових дизельних двигунів можна відобразити наступними напрямками наукових досліджень і технологічних розробок: адаптація конструкції двигуна; оптимізація роботи паливної апаратури; використання каталізаторів виборчої нейтралізації; використання водопаливних емульсій.
Доведено, що найбільш прийнятними методами є удосконалення робочого процесу дизеля (на його користь свідчать наступні показники: низькі початкові витрати, пов'язані в основній своїй масі з модернізацією окремих компонентів двигуна, практично незмінними експлуатаційними витратами і низький рівень технічного ризику) та використання водопаливних емульсій.
Ключові слова: відпрацьовані гази, водний транспорт, водопаливна емульсія, екологічність, конструкція, судовий дизель.