bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura
Authors: Pertiwi Alga Gana , Suharno Suharno , Dewi Nourma
Published: September 2023

Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dan Untuk mengatahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematika lansung (PTSL) di kantor Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini dilakukan wawancara dengan bapak Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyaratat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepda masyartak dan telah melaukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL.

Kata Kunci : Kantor Pertanahan Jayapura, PTSL, Hukum Adat
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan yang Disertai Ancaman Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo
Authors: Rahman Alifah Siswadi , Junaidi Amir , Mahmud Hadi
Published: September 2023

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. Tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah: menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan. Melakukan tindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila dan hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hokum Polres Sukoharjo terdapat beberapa kendala yaitu kendala internal meliputi sulit memperoleh saksi kejahatan dan keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunnakan teknologi.  Kendala eksternal adalah hambatan dari luar lembaga kepolisian khususnya Polres Sukoharjo yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila melalui media sosial.

Kata Kunci : Penyidikan, mendistribusikan dokumen dan kekerasan
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Pertanggung Jawaban Korporasi dari Kejahatan Insider Trading Pasar Modal
Authors: Putra Andika Pratama , Dewi Nourma , Muhtarom Muhammad
Published: September 2023

Dalam pasar modal ada beberapa tindak kejahatan seperti, penipuan, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan informasi orang dalam (insider trading). Kategori jenis tindak kejahatan untuk menjadi fokus penanganan di Indonesia yaitu tindak pidana kategori insider trading dan atau penyalahgunaan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan. Insider Trading biasanya dilakukan oleh orang-orang berpengaruh dalam perusahaan seperti, direktur, komisaris, dan para pengurus. Namun sementara ini dalam peraturan perundang-undanga di Negara Indonesia belum memadai atau dapat mengakomodir kebutuhan di pasar modal. Aspek terpenting untuk mengurangi maraknya tindak pidana di pasar modal yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem. Lembaga yang saat ini berwenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan di pasar modal yaitu Bapepam.

Kata Kunci: Insider Trading, OJK, Pasar Modal.
Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)
Authors: Kurniawan Itok Dwi , Firdaus Bagus Muhammad , Jannah Deva Izzatul , Monika Dinda , Wijayanti Nur Alifi
Published: September 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia dan bagaimana dampaknya yang dapat menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, implementasinya belum terlalu baik karena adanya dispensasi perkawinan yang menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak di Indonesia. 

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Anak, Pengadilan Agama
Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19
Authors: Fajriani Denia Rachma , Mahmud Hadi , Zakariya Hafid
Published: September 2023

Kebiasaan orang telah berubah secara global sejak adanya virus corona, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan, yang mana sangat diperlukan adanya langkah-langkah progresif yang harus dilaksanakan, sehingga selama adaya wabah virus corona, hak narapidana atas keselamatan dan bimbingan tetap terlaksana di lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan prosedur kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan pembinaan bagi narapidana di masa pandemic, dan mengetahui kendala-kendalanya. Bentuk riset ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris, penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai teknis analisisnya. Untuk sumber dan pengambilan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan beserta Surat Edaran yang diturunkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, Melakukan penelitian langsung di lokasi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan berkaitan kajian. Hasil dari penelitian ini, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kasubag Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi) dan Kepala Lapas Kelas IIB Wonosari. Beberapa penjelasan yang diperoleh tentang pelaksanaan pembinaan pada masa pandemic terhadap para narapidana, Pembinaan narapidana yang berkaitan dengan pihak ketiga dilaksanakan pembinaan secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pengampu berada di tempat masing-masing, sedangkan narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari dengan pengawasan petugas pembina dan petugas pengamanan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan ketika adanya wabah corona di Lapas Wonosari yaitu, faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran. Serta peran petugas pembina Lapas dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana didalam lapas dengan metode saling tutorial antara petugas pembina lapas dengan narapidana atau antara narapidana dengan narapidana. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pola pembinaan melalui langkah-langkah progresif terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19, mengingat keadaan pada setiap kota/negara mengalami perbedaan.

 Kata Kunci : Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Tinjauan Yuridis
Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo
Authors: Bagaskoro Nova , Mahmud Hadi , Dewi Nourma
Published: September 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang  No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana.
Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri)
Authors: Prakoso Edy , Ayu Hanuring , Suparwi Suparwi
Published: September 2023

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umum nya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut.

Kata Kunci:

Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum
Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Membuat Keonaran di Masyarakat (Studi Kasus Pendirian Kerajaan Palsu Keraton Agung Sejagat)
Authors: Saputra Yayan Pradana Adi , Suharno Suharno , Muhtarom Muhammad
Published: September 2023

Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong menimbulkan keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyrakat menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut. Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa disebut dengan keonaran. Pada Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ayat 1 “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” sedangkan pada Ayat 2 “ barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menayangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tngginya tiga tahun”.

 Kata Kunci : Keonaran, Kerajaan Palsu, Keraton Sejagad, Tindak Pidana.
Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten
Authors: Yudanto Dika
Published: September 2023

Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksaanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut guna menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusia nya (SDM) dan perlu adanya regulasi yaituPeraturan Desa yang mengatur dengan jelas tujuan pembangunan desa dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses pembangunan perkembangan menuju Desa yang lebih maju. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa melalui Peraturan Desa yang baik dan jelas tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris.

Kata Kunci: Kebijakan Peraturan Desa, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembangunan Desa
Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual
Authors: Faried Femmy Silaswaty
Published: September 2023

Tulisan ini dengan judul “perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual”, adalah dengan mengkaji pengaturan terhadap jaminan perlindungan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative, yakni mengkaji peraturan perundangundangan terkai, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Undang Undang Kesehatan Jiwa. Serta melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan metode pendekatan melalui tulisan tulisan ilmiha, baik jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Pada regulasi terkait perlindungan bagi korban yang ketegori ODGJ, dibutuhkan regulasi lebih tegas dan pasti bahkan menurut penulis wajib sansksinya dibedakan dengan korban orang yang sehat (normal) sebab akibat dari pelecehan seksual bagi ODGJ lebih besar.                                                          

Kata Kunci: ODGJ, Pelecehan seksual, HAM
Komposisi Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa dalam Pemilu 2019 Sebagai Model Keterwakilan 30% Sesuai Spirit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Authors: Zuhri Lahmuddin , Rafiq Abdul
Published: September 2023

Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam politik, penyelenggaraan pemilu dan anggota DPR/DPRD, sebagai langkah awal dalam menyeimbangkan keduddukan antara kepentingan perempuan dan laki-laki, dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keanggotaan DPRD Sumbawa hasil pemilu 2019 ada 6 perempuan 1. Dra. Saidatul Kamila Djibril, 2 Ida Rahayu, S. Ap, 3 Sri Wahyuni, 4 Sri Wahyuni, 5 Yuliana, 6 Hj. Jamila S. Pd.SD. Hal menarik 3 diri 6 wakil perempuan tersebut berasan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Sumbawa dengan  komposisi 6 anggota DPRD Sumbawa dari dapil 5, artinya para politisi perempuan mampu bersaing dengan politisi laki-laki dan berhasi merebut 50% kursi anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa. Hal ini memberikan angin segar bagi semua perempuan Indonesia, guna menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam bidang politik, bisa dijadikan model dalam gerakan politik perempuan secara nasional.

Kata Kunci: 30% Perempuan; DPRD Sumbawa; 50% Permpuan Dapil 5 Sumbawa; Gerakan Politik Perempuan
Analisis Peran Hukum dan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi Kota Bandung Tahun 2020
Authors: Kartikawati Dwi Ratna
Published: September 2023

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatur kebijakan perekonomian di Kota Bandung dalam menekan tingkat inflasi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur data sekunder. Hasil penelitian studi literatur menunjukkan bahwa inflasi di Kota Bandung tahun 2020 mencapai 6,04%. Faktor yang menyumbang inflasi tersebut adalah meningkatnya harga bahan bakar minyak, adanya musim hujan yang mengakibatkan kenaikan harga sayur-mayur, dan pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketidakpastian pasar. Dalam perspektif ekonomi makro, peran hukum sangat penting dalam mengatur kebijakan perekonomian untuk menekan inflasi. Di Kota Bandung, kebijakan yang dilakukan antara lain pengendalian harga-harga barang, perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengawasan kebijakan moneter. Oleh karena itu, penerapan hukum dan peraturan yang tepat sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan perekonomian di Kota Bandung dan Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci: Inflasi, Hukum, Ekonomi Makro.
Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy
Authors: Amallia Rizka , Hasan Zainudin , Yunita Udea Tri , Wati Dwi Sinta
Published: September 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diciptakan di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi kejahatan serta menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Salah satu contoh kasus dalam penulisan jurnal ini yang memanfaatkan fungsi KUHP ialah kronologi Mario Dandy. Nama Mario Dandy menjadi perbincangan hangat semenjak ia melalukan kasus penganiayaan yang memakan korban demi membela sang kekasihnya yang belum tentu benar. Alasan Mario Dandy tega melakukan itu semua kepada orang yang sebenarnya tidak ia kenal adalah karena ia merasa sang kekasihnya telah diperlakukan tidak sewajarnya oleh sang korban yang dianiaya. Peristiwa tersebut membuat pelaku terjerat hukuman dari beberapa pasal yang ada di KUHP.
Kata Kunci: Perkara, Tindak pidana, Penganiayaan
Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst)
Authors: Karim Asma
Published: September 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum tentang siapa sebenarnya pencipta dan pemegang hak cipta atas Gojek-PT Aplikasi Karya tersebut serta bagaimana seharusnya pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan: Pertama: Kepastian Hukum Tentang Siapa Sebenarnya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Tersebut adalah dalam gugatan dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst, gugatan hak cipta bisa diajukan bila software yang digunakan gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki Penggugat. Sepanjang belum menjadi fiksasi atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti source code, Gojek bisa mengonlinekan software-nya. Kepastian hukumnya adalah bahwa Penggugat tetap sebagai pemilik ojek online, dan Tergugat juga sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.  Kedua: Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan UU Hak Cipta ada pada proses pembuktian Penggugat dan Tergugat. Jika tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta maka gugatan Penggugat dianggap kabur, tidak jelas / obscure libel. Penggugat juga akan dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki legal standing atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo (Pasal 97 ayat (1) UU Hak Cipta).
Kata Kunci:  Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Gojek
Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Barang
Authors: Amirudin Dede , Saimima Ika Dewi Sartika
Published: September 2023

Sejak awal peradaban, orang mengandalkan transportasi sebagai alat perpindahan dari satu tempat ketempat lain. Ketika digunakan dengan cara ini, pengirim memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan dan sangat membantu untuk pengiriman komoditas serta perpindahan orang. Masalah yang diteliti menyangkut tentang kendaraan pribadi serta batasan-batasan yang dikenakan pada upaya penertiban dan pendayagunaan terhadap kendaraannn pribadi yangg tidak memiliki izin beroperasi sebagai angkutann barang sebagaimana seharusnya dilakukan penertiban sesuai Undang-Undangg Nomor 22 Tahun 2009 tentangg Lalu Lintas dan Angkutann Jalan. Metodew penelitian ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dan studi literatur. Pengumpulan data nantinya akan diteliti dengan menggunakan uraian bahasa yang logis, teratur, dan sistematis. Menurut temuan penelitian, menggunakan angkutan pribadi sebagai angkutan barang merupakan pelanggaran hukum dan pelanggarand UU No. 22 Tahun 20090, yang diancam sanksi baik administratif maupun pidana.
Kata Kunci: Kendaraan Pribadi, Hukum, Angkutan Barang
Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Authors: Dwi Kurniawan Itok , Suyatno Suyatno , Ayu Hanuring
Published: September 2023

Perkawinan merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu khususnya bagi pasangan yang akan melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Namun perkawinan beda agama di Indonesia merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, bahkan terdapat beberapa golongan yang tidak setuju akan perihal perkawianan beda agama tersebut. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan nilai-nilai Hak Azazi Manusia terutama menyangkut nilai kebebasan berkeluarga dan beragama. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada konstitusi, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Azazi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri buku atau sember-sumber yang berkaitan dengan topik yang dipilih.
Kata Kunci : Kebijakan Pencatatan, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama
Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa
Authors: Fahira Julian , Harianja Ridho Agustinus , Akbar Fitri
Published: September 2023

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam konteks pemerintahan desa, peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur peran pemerintah daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran mereka, serta menggambarkan tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan peran mereka. Selain itu, artikel ini juga memberikan strategi dan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan tersebut. Melalui penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, dan melakukan tinjauan literatur terkait studi kasus dan penelitian empiris yang relevan. Kami menemukan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi dan mendukung pemerintahan desa. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kendala institusional, keuangan, SDM, dan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting.
Kata Kunci: Pemerintah daerah, Undang-Undang Desa, Pemerintahan desa, Kerangka hukum.
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa
Authors: Marcelleno Marcelleno , Mukaromah Safira , Azzahra Maharani Safitri Nashva , Imanuel Lukas
Published: September 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. Kebijakanyang dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas program pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang sebelumnya lebih diatur oleh pemerintah pusat. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di daerah masing-masing. Konsep pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi mengacu pada perolehan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta publikasi informasi terkait keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola publik keuangan dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya yang tersedia.Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dana desa merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor yang saling terkait, seperti adanya kebijakan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tidak boleh diabaikan. Melalui mekanisme seperti musyawarah desa, penggunaan teknologi informasi, dan pembentukan lembaga pengawas desa, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara lebih efektif. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana desa yang tepat sasaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta membantu mengurangi ketegangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Kata Kunci : Dana Desa, Keuangan Pemerintah, Kebijakan Alokasi
Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah
Authors: Fadhil Rachmad Alfarid , Azaria Ezra , Nur Xusan Qika , Azzahra Nabillah
Published: September 2023

Penelitian ini membahas pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus utama dari artikel ini adalah kebijakan desentralisasi yang diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat seperti perubahan kebijakan, transfer kekuasaan, dan alokasi sumber daya yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara kebijakan desentralisasi dan indikator kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan indeks kemiskinan. Implikasi kebijakan dari temuan penelitian diinterpretasikan dan direkomendasikan tindakan kebijakan untuk memperkuat hubungan positif antara kebijakan desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulan, disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Artikel ini juga menyoroti batasan penelitian dan memberikan arah untuk penelitian masa depan dalam bidang ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pada pemahaman tentang pentingnya kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Kebijakan desentralisasi, Kesejahteraan masyarakat, Peningkatan daerah.
Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung
Authors: Oktavia Yolanda , Putri Nandini , Ranita Ranita , Apriliana Ana
Published: September 2023

Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalamterminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metodedengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen, dan implementasinya di das sein di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untukmengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencarisolusi untuk mendukung reformulasi aturan agar lebihprospektif di masa depan. Analisis dilakukan denganmencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakanyang menyebabkan berbagai masalah, dan upaya solutifyang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupundaerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pascapelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Bangka Belitung telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal inimengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dankerusakan alam yang masif. Setelah ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerbadan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, sejumlahkewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintahdaerah dapat menghasilkan ekosistem pertambangantimah yang baik dan berorientasi pada pelaksanaanotonomi daerah yang baik.
Kata Kunci: Kewenangan, Pengelolaan pertambangan, Otonomi daerah, Desentralisasi
Indonesia's New Criminal Code and Its Implication Of International Treaties of Human Rights Commitment in Indonesia
Authors: Cahyo Arsetyo Yulio Iqbal
Published: September 2023

On the 6th of December 2022, the Indonesian Parliament officially signed the new Indonesian Criminal Code. Although it was signed, the problem is the new Indonesian Criminal Code is still widely rejected by some people in Indonesia one of the reasons is the new Criminal Code decreases democracy and human rights in Indonesia. Indonesia like any other nation had signed several international treaties that focused on human rights, democracy and transparency. The question is the new Indonesian New Criminal code breach Indonesia's commitment to the treaties that protect the human right that it signed? The methodology of this research uses a literature review with the object of an international treaty and uses data and information from internet network tracing which is then expert opinion. The result of the research shows that the new Indonesian criminal code had a potential breach of international commitment to human rights, especially in the freedom of speech and private life because Indonesia lawmakers argue that not all values of human rights will be suitable in Indonesia which is criticized by The United Nation because it's against the universal value of human rights which already ruled in core human rights convention, it can be said that Indonesia had partially breached its international commitment to fully implement the core convention of human rights. This paper will conclude that it’s a big achievement for Indonesia because finally had the original Criminal Code made by the Indonesian but the problem with the new Criminal Code is that Indonesia did not fully integrate with the International Core Convention of Human Rights because of view that not every human right can be implemented in Indonesia although the value of human rights should universal.
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
Authors: Ariadi Agus , Tomalili Rahmanudin
Published: September 2023

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa  sesuai yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan secara khusus tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam proses konsultasi guna mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menjamin bahwa anak, remaja khususnya Anak perempuan terlibat proses Perlindungan, Diskriminasi Sosial, Kebijakan Pemerintah dalam hak perlindungan hukum di dalam  pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan. Adapun tujuan dilaksanakan  penelitin ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah terhadap rehabilitasi  dan reintegrasi anak korban, anak saksi yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi tenggara, Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Proses Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, anak saksi yang berhadapan dengan Hukum di wilayah Kab. Konawe Provinsi Sulawesi tenggara, sifat Penelitian ini adalah Penelitian yuridis Sosiologis yaitu mengkaji, disamping menelaah ketentuan-ketentauan hukum positif, juga akan di kaji berbagai gejala yang timbul berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah terhadap Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, Anak Saksi yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pemerintah daerah, Rehabilitasi
Rumah Restorative Justice Kecamatan Socah-Bangkalan Madura Sebagai Media Penghubung Solutif Pada Fenomena Pelaku Balapan Motor Liar Usia Anak Dibawah Umur
Authors: Safitri Rohma
Published: September 2023

Lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan masa remaja, khususnya dalam aksi balap liar ini justru remaja memiliki  masa yang haus akan keingintahuan tinggi, kenakalan remaja dan terpengaruh dari perbuatan seorang teman atau hanya sekedar ingin disebut pemenang dalam ajang aksi balap liar. Balapan liar merupakan suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum yang justru berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas. Walaupun kegiatan balap liar sudah berkali kali dilakukan penertiban dan penindakan oleh pihak berwajib nyatanya sampai saat ini balapan liar masih saja kerap dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rumah Restorative Justice Kecamatan Socah-Bangkalan Madura sebagai media penghubung pemecah solutif kepada pihak korban dan pelaku juga sekaligus media edukator untuk masyarakat dalam beberapa permasalahan yang terjadi, dapat berjalan secara efektif terhadap fenomena pelaku balapan liar anak usia dibawah umur.
Kata Kunci: Remaja, Balap Liar, Hukum Pidana Anak, Restorative Justice
Estilo de vida en adolescentes del 3° año secundaria de la Institución Educativa Perú Inglaterra Villa El Salvador, octubre 2019
Authors:   , Chauca Díaz Anel Marilín
Published: September 2023

Introducción: El estilo de vida son modos o actitudes que los adolescentes realizan en su vida cotidiana con el fin de satisfacer sus necesidades, estas pueden repercutir en su salud de forma positiva como negativa. La presente investigación tiene como Objetivo: determinar el estilo de vida en adolescentes del 3° año secundaria de la Institución Educativa Perú Inglaterra Villa el Salvador, octubre 2019. Metodología: es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de corte transversal. La población estuvo conformada por todos los adolescentes del 3° año de secundaria (66 alumnos), aplicándose el muestreo no probabilístico por conveniencia, la técnica usada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Resultados: los resultados obtenidos evidencian que el 59% tienen un estilo de vida inadecuado. Por dimensiones se presenta una mayoría de estilo de vida inadecuado en: Nutrición 52%, ejercicio 80%, manejo del estrés 58%, relaciones interpersonales 53%, autorrealización 52% y responsabilidad en salud 56%.
Conocimientos y prácticas de autoexamen de mama en madres beneficiarias del vaso de leche módulo 9 código 51 marzo 2022
Authors:   , Barzola Merino Lizbeth Milagros
Published: September 2023

Introducción: El cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial, constituye el tipo de más común de patología oncológica entre las mujeres y la causa más frecuente de muerte. Se hace esfuerzos para promover la detección y tratami9ento oportuno. Objetivo: Determinar la relación de los conocimientos y prácticas del auto examen de mamas en las madres beneficiarias del Vaso de Leche en Comas 2022. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, corte transversal. La población estuvo constituida por 50 mujeres que pertenecen al vaso de leche ubicado en el distrito de comas. La técnica aplicada para la recolección de datos fueron la encuesta y observación y los instrumentos fueron el cuestionario y lista de chequeo respectivamente. Resultados: Al analizar las características generales de las participantes se observó que oscilan entre las edades de 30 a 40 años con un 68%, un 46% cuenta con secundaria, el 34% son convivientes. Las encuestadas sobre los conocimientos del autoexamen de mamas se obtuvo que un 54% poseen conocimientos bajos, 44% medios y 2% altos; relación a las prácticas de autoexamen de mamas el mayor porcentaje tiene practicas inadecuadas con 66% y practicas adecuadas con el 34%. Conclusiones: Existe relación significativa directa moderada entre el nivel de conocimientos y las prácticas del autoexamen de mamas en las madres beneficiarias del Vaso de Leche Módulo 9, por tanto, se acepta la hipótesis de estudio.
Rol de la familia en el cuidado integral del paciente esquizofrenico en consulta externa del Hospital Victor Larco Herrera. Magdalena Del Mar noviembre - 2019
Authors:   , Olivera Rojas Araceli Enilse
Published: September 2023

En el contexto social actual la salud mental se ha convertido en un problema de salud pública, siendo la esquizofrenia uno de los mas frecuentes. En la cual la persona sufre alteraciones del pensamiento, la percepción de la realidad y el comportamiento; la familia y su rol cuidador es base fundamental para que ayude al paciente a controlar su enfermedad, sea independiente y lleve una vida propia. Objetivo: Determinar el rol de la familia en el cuidado integral del paciente esquizofrénico en consulta externa del Hospital Víctor Larco Herrera Magdalena del Mar noviembre 2019. Metodología: El estudio es de enfoque cuantitativo, el método de investigación es de tipo descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por los familiares de los pacientes con esquizofrenia atendidos en consulta externa (50 familiares). La técnica usada es la encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: los resultados obtenidos evidencian que el 60% (30) tienen un rol de la familia desfavorable. Al analizarlo por dimensiones se demuestra un rol de la familia desfavorable en las 3 dimensiones: necesidades físicas 58% (29), necesidades emocionales 52% (26), cumplimiento del tratamiento 70% (35). Conclusión: la mayoría de los familiares evidencian un rol de la familia desfavorable, al igual en las dimensiones: necesidades físicas, necesidades emocionales y cumplimiento del tratamiento.
Dependencia de los videosjuegos en los escolares del primer grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas Nº 2027 San Martin De Porres noviembre - 2019
Authors:   , Rojas Guillermo Liliana Laura
Published: September 2023

Introducción: Los videojuegos es un medio de entretenimiento del cual debe ser controlado su uso y el tiempo que le dedican; ya que desencadenaría muchos problemas de salud física y psicológica, del cual debemos de prevenir y mitigar el daño. Objetivo: Determinar la dependencia de los videojuegos en los escolares del primer grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas Nº 2027 SMP. Metodología: La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal, con una población de150 escolares, conformada por una muestra de 100 escolares, tuvo un muestreo probabilístico, la técnica fue una encuesta y un instrumento sobre test de dependencia de los videojuegos, lo cual fue adaptado al estudio, basado en 25 preguntas tipo escala Likert. Resultado: Se observó que la población escolar de sexo masculino oscila entre 47% y de sexo femenino 53%; también se pudo apreciar en los escolares una dependencia leve 71% (71), moderada 27%(27) y grave 2%(2). Por otro lado según dimensiones de abstinencia corresponde al 75%, abuso y tolerancia 66%, problemas ocasionados por los videojuegos 72%, dificultad y control 75% resultando todos leve.
Calidad de vida e incontinencia urinaria en pacientes hospitalizadas en el servicio de medicina Hospital Santa María Del Socorro Ica enero 2021
Authors:   , Rivas Hernandez Sadia Marchelli
Published: September 2023

Introducción: La calidad de vida es importante para asegurar un buen desarrollo de una persona. Es un estado de bienestar que incluye aspectos físicos, mentales y emocionales relacionados con el entorno. En consecuencia, la incontinencia urinaria tiene un impacto negativo significativo en la calidad de vida, lo que genera estigma y cambios en el comportamiento social, pérdida económica, diversas enfermedades e inestabilidad psicológica. Objetivo: Determinar la calidad de vida e incontinencia urinaria en las pacientes hospitalizadas en el servicio de medicina Hospital Santa María del Socorro, Ica enero 2021. Metodologia: Invesrtigacion cuantitativa, descriptiva y transversal. La muestra está integrada por 45 pacientes y que fueron tomados a través del muestreo no probabilistico censal. Resultados: Las pacientes hospitalizadas en el servicio de medicina, el 53% (24) tienen de 61 a 80 años, el 44% (20) tienen de 2 a 3 hijos, son empleadas en 31% (14), con estudios de secundaria en 62% (28), el 67% (30) han tenido pérdida de orina de forma involuntaria y el 56% (25) no lo han consultado con personal de salud. En lo referente a la variable calidad de vida según comportamiento de evitación y limitacion de la conducta es regular 49% (22), buena 40% (18), y mala en 11%(5); según dimensión repercusión psicosocial es buena en 54% (24), regular en 33% (15) mala 13% (6), según sentimiento de vergüenza en la relación social, es mala 42% (19), buena en 31% (14) y regular en 27% (12), obteniendo un consolidado global sobre la calidad de vida de las pacientes hospitalizadas de buena en 42% (19), regular en 36% (16) y mala en 22% (10). Respecto a la variable incontinencia urinaria según cuestionario ICIQSF es continente en 56% (25) e incontinente en 44% (20) en las pacientes hospitalizadas en el servicio de medicina.
Supplements, analgesics and alcohol use of German amateur golfers
Authors: Werdelmann B , Isenmann E , Diel P
Published: September 2023

Problem: To cope with the increasing pressure to perform, more and more amateur athletes are turning to performance-enhancing substances. Although the use of dietary supplements, non-steroidal anti-inflammatory drugs and alcohol does not fall into the category of ‘doping’, it nevertheless harbors risks and side effects during sporting activity. Methods: An online questionnaire developed specifically for this study was used to research the consumption of supplements, analgesics, and alcohol among golfers. Results: A total of 877 golfers (257 women, 619 men; 1 diverse person; age: M=56; SD=15 years) participated in the survey. The results of the survey showed that 40.1% of golfers consumed supplements, 46.6% analgesics, and 40.4% alcohol. Dependent on participation in golf tournaments, the consumption of supplements (43.0%), analgesics (52.1%) and alcohol (47.2%) increases significantly. Gender correlates significantly with the consumption of alcohol at golf tournaments (p=0.001); more men consume alcohol than women. Age correlates significantly and negatively with the consumption of supplements at golf tournaments (r=- 0.131; p=0.001) and the consumption of alcohol at golf tournaments (r=- 0.238; p=0.000). Discussion: The frequency of consumption was alarming for a large proportion of the golfers surveyed. Therefore, there is an urgent need to educate golfers about the risks associated with increased consumption of supplements, analgesics, and alcohol in connection with sporting activities to avoid damage to one’s body.