bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Study on application of the HEART score in stratifying risk among patients with chest pain in the Emergency and Stroke Center of Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital
Authors: Nguyen Khanh Huy
Published: May 2023

Background: Chest pain is one of the most common reasons to attend the emergency department, accounting for approximately 10% of non-injury-related visits. Coronary artery disease is an important cause of chest pain that should be evaluated and managed early. The HEART score is designed to stratify the risk of emergency patients with undifferentiated chest pain, to identify high-risk patients who require more resources or need early emergency treatment, and low-risk patients to avoid unnecessary hospitalization. In my country, there have not been many studies on the HEART score yet.

Objective: To evaluate the value of the HEART sore in risk stratification among patients with chest pain in the emergency department.

Methods: Data used from 70 patients presented with chest pain to Emergency-Stroke Center of Hue university hospital. The HEART score was calculated. Outcome was occurrence of MACE (mortality, AMI, PCI, CABG) within 30-days of initial presentation.

Results: Patient demographics include an average age of 63.80, 67.10% female, and 41.40% with history of hypertension, 21.40% with history PCI. 14.30% of patients met the outcome. The percent of patients with 30-day MACE with HEART score between 0 and 3, 4 - 6, and 7 - 10 was 4.30%, 10.50%, and 55.60%, respectively. With the cut-off of ≥ 4 points, the HEART score had prognostic value for the events in the study group with a sensitivity of 90%, a specificity of 63.3%, the area under the ROC curve was 0.86 (95% CI 0.71 - 1.00).

Conclusion: The HEART score was valuable in risk stratification patients with chest pain in emergency department.

Key words: HEART score, chest pain, emergency department.
PERAN HEXAGON FRAUD DALAM MENDETEKSI FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MATERIALISME SEBAGAI PEMODERASI
Authors: Sapulette Shella Gilby
Published: May 2023

This study aims to examine the influence of pressure, opportunity, rationalization, ability, arrogance, and collusion in detecting village fund management fraud with materialism as the moderator. The population in this study are all village/traditional state apparatus in Ambon City, totaling 15 states, namely: 3 customary lands in each sub-district. The sample consisted of 66 respondents consisting including the Village head, Secretary of the village, Head of Administration and General Affairs, Head of Finance, Head of Planning and Development, Head of Government, Head of Services and Head of Empowerment. The method of analysis in this study is path analysis using PLS. The results of the study prove that the variables pressure, rationalization, ability, arrogance, and collusion do not affect village fund management fraud, opportunity affects village fund management fraud, materialism strengthens the effect of pressure, opportunity, and arrogance on village fund management fraud, but does not strengthen the effect of rationalization and collusion against village fund management fraud.

Keywords: pentagon fraud, materialism, management village fund, fraud
Soal Serupa PISA Menggunakan Konteks Cabang Olahraga Lari
Authors: Fitra Dian
Published: May 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan soal matematika serupa PISA menggunakan konteks Lari yang valid, praktis dan memiliki efek potensial. Metode yang digunakan adalah development research. Proses pengembangan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu Preliminary dan prototyping. Pada tahapan prototyping (formative evaluation) dibagi menjadi fase self evaluation, expert review & one-to-one, small group, dan field test. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, walkthrough, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: (1)Peneliti menemukan beberapa strategi berbeda yang dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan soal yang diberikan; (2) Beberapa siswa memiliki kemampuan dasar matematika yang baik dalam menyelesaikan soal yang diberikan, seperti kemampuan komunikasi, penalaran dan argumen, merumuskan strategi untuk menyelesaikan masalah, dan melakukan operasi; (3) peneliti menemukan beberapa siswa yang melakukan kesalahan pada penjumlahan bilangan desimal dan kesalahan dalam menkonversikan satuan waktu, seperti menkonversikan detik ke jam.
Peran Literasi Bahasa dalam Meningkatkan Minat Baca dan Menulis Peserta Didik
Authors: Husni Dwi Syafutri  , Muhammad Danu Saputra  , Natuliyantari
Published: May 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran literasi bahasa dalam meningkatkan minat baca dan menulis. Literasi merupakan aspek yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Di era sekarang budaya membaca dan menulis di kalangan remaja masih rendah, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai kalangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriftif, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa (1) kegiatan literasi berperan dalam meningkatkan minat baca dan menulis (2) adapun hambatan yang sering terjadi dalam melaksanakan kegiatan literasi adalah kurangnya sarana prasarana, metode yang di tetapkan kurang variatif serta rendahnya kedisiplinan dalam proses pembiasaan dalam proses kegiatan literasi dan (3) usaha yang dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut adalah memberikaan sosialisasi mengenai kegiatan literasi, membuat kegiatan seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) salah satu kegiatan dalam gerakan ini adalah 15 menit membacabuku nonpelajaran sebelum pelajaran dimulai agar menumbuhkan minat baca pesertadidik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat di kuasai secara lebih baik.
Penerapan Model Pembelajaran ARIAS untuk Meningkatkan Koneksi Matematis Siswa
Authors: Intan Kamelia Mohtar  , E.I Pusta Siligar
Published: May 2023

Koneksi matematis merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa pada pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil observasi koneksi matematis siswa masih sangat rendah. Hal ini disebabkan salah satunya adalah ketidaktepatan penggunaan model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah model pembelajaran ARIAS berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa di SMP N 7 Baturaja dengan menggunakan sampel kelas VII 5 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII 2 sebagai kelas kontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa menggunakan model pembelajaran ARIAS adalah 86,09 sedangkan nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa menggunakan model pembelajaran konvensional adalah 67,06. Analisis lanjutan menggunakan uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 6,81 dan lebih besar dari ttabel sebesar 1,9977 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dan positif antara hasil koneksi matematis siswa menggunakan model pembelajaran ARIAS dengan hasil koneksi matematis siswa menggunakan model pembelajaran konvensional.
Implementasi Sistem Pembelajaran Model Cooperative Learning Dalam Membentuk Karakter Wirausaha
Authors: Aldilla Rista , Erida
Published: May 2023

Abstrak           

Kemampuan mahasiswa pada Mata Kuliah Pengantar Bisnis Program Studi Diploma IV Manajemen Pemerintahan memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda meskipun berada di kelas yang sama. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang cukup signifikan diantara mahasiswa yang berada di kelas yang sama. Hal ini terlihat saat menggunakan metode pembelajaran dengan diskusi/tanya jawab, dimana  terdapat mahasiswa yang mampu mengungkapkan pendapat dengan baik dan ada yang sangat pasif. Hal lain yang bisa menjadi penyebab adalah motivasi belajar di antara mahasiswa yang berbeda. Untuk itu, salah satu cara yang akan digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif adalah melalui Cooperative Learning Tipe Jigsaw karena metode ini biasa digunakan untuk ilmu-ilmu social, bedah literatur, dan pengetahuan ilmiah yang lain yang hanya bertujuan menciptakan penguasaan konsep dibandingkan penguasaan kemampuan peserta didik. Metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, memiliki manfaat agar mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan secara bersama. Setiap anggota kelompok dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap hasil belajarnya, karena keberhasilan kelompok didasarkan atas sumbangan masing-masing anggota kelompok.

                                      

Kata Kunci: PTK, Cooperatif Learning, Jigsaw, Kemampuan

 

Abstract

               The ability of students in the Government Management Diploma IV Study Program Business Introductory Course has a different level of understanding even though they are in the same class. This causes a significant gap between students who are in the same class. This can be seen when using the learning method with discussion/question and answer, where there are students who are able to express opinions well and some are very passive. Another thing that could be the cause is the motivation to study among different students. For this reason, one way that will be used to create effective learning is through the Jigsaw Cooperative Learning Type because this method is commonly used for social sciences, reviewing literature, and other scientific knowledge which only aims to create mastery of concepts rather than mastery of students' abilities. . The jigsaw type of cooperative learning method has the advantage that students are able to work together in groups to achieve common goals. Each group member is required to be responsible for their learning outcomes, because group success is based on the contribution of each group member.

 

Keywords: PTK, Cooperative Learning, Jigsaw, Ability
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Kelas V SDN Dono Harjo Melalui Metode Eksperimen
Authors: Novi Novi Nurhasanah , Hasim Wahid
Published: May 2023

Guru merupakan hal yang paling paling penting dalam dunia pendidikan. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui metode-metode maupun cara yang efektif dalam sebuah proses pembelajaran agar tercapi tujuan hasil pembelajaran yang diinginkan. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan materi benda tunggal dan campuran melalui metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar dimana siswa melakukan percobaan secara langsung tentang suatu hal. Subjek dalam penelitian ini  adalah seluruh siswa kelas V SDN Dono Harjo tahun pelajaran 2022/2023 yang berjumlah 26 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan metode eksperimen mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus II. Pada pra siklus hanya mencapai 34,62% (9 siswa) dengan nilai rata-rata hanya 63.07. kemudian pada siklus I persentase mencapai 50.00% (13 Siswa) dengan nilai rata-rata mencapai 69.80 dan pada perbaikan pembelajaran siklus II persentase mencapai 84,61% dan nilai rata-rata 84.03.
Student-Teacher Strategies And Practices Toward Effective Classroom Management In Teaching And Learning English At Senior High School In Jambi City
Authors: Agustian
Published: May 2023

The purpose o of this study is to describe how an  English student- teacher Manages effective classes in teaching and learning English  at Senior High School in Jambi City. This study is focused to find out the strategies of  classes management  an effective  classroom especially Eglish subject in class XI IPS  and to find out the ways the English student-teacher practices in teaching for the four skills such as; listening, reading, writing and speaking.This study was a descriptive qualitative research conducted in class XI IPS at Senior High School in Jambi City, which consisted of 34 students. The researcher held interviewer and observation were applied in data collection. The result showed that the student- teacher  was able to know and applied   the effective management in teaching and learning  for  the four skills in English such as, listening, reading, writing and speaking.it seem that student-teacher had applied the aspects of the effective classroom management in evert teaching English process in teaching listening, reading, writing and speaking skills well.
Metakognisi Mahasiswa Dengan Gaya Belajar Reflektif Terhadap Pemecahan Masalah Dalam Perkuliahan Matematika Diskrit
Authors: Agung Tralisno  , Rarri Bian Ryandi
Published: May 2023

Penulisan artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan metakognisi mahasiswa dengan gaya belajar reflektif dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematika serta manganalisis kesulitan-kesulitan yang dialami siswa gaya reflektif dalam menyelesaikan pemecahan matematika pada matakuliah matematika diskrit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah mahasiswa dengan gaya belajar reflektif  semester 5 yang sedang mengontrak matakuliah matematika diskrit. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes persamaan gambar, lembar soal pemecahan masalah matematika, dan rekaman wawancara secara langsung dengan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa mahasiswa dengan gaya belajar reflektif telah memenuhi tiap-tiap indikator pengetahuan metakognisi pada pemecahan masalah matematika. Berdasarkan hasil penyelesaian soal pemecahan masalah dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan gaya belajar reflektif cenderung memiliki kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan terbatas. Mereka lebih memilih pembelajaran yang mandiri dan fleksibel, dan terkadang merasa terhambat oleh pembelajaran yang terlalu terstruktur dan dibatasi oleh aturan tertentu.
PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SISI PERDATA DAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Fachrul Rozi
Published: May 2023

Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi kita bersama yang semakinpenting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan bersama, kesehatanmasyarakat, dan kelangsungan kehidupan kita. Perlunya pemerintah menyediakanupaya-upaya yang dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat danmemastikan peraturan perundang-undang pengelolaan lingkungan yang tidakterbuka lebar ini memicu apriori masyarakat terhadap kebijakan pengelolaanlingkungan oleh perusahaan publik. Instrumen Pidana dan Perdata merupakansalah satu pola Penegakkan Hukum terhadap masyarakat atau pelaku usaha yangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hukum dalam fungsinyasebagai sarana pembangunan mengabdi dalam tiga sektor, yaitu: Hukum sebagaialat penertib (ordering), Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing),Hukum sebagai katalisator. Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau darisisi perdata mencakup dari Pemerintah dan atau masyarakat, ganti rugi, tanggungjawab mutlak, pengajuan gugatan , hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidupuntuk mengajukan gugatan. Didalam penegakan hukum lingkungan ditinjau dari sisipidana mencakup penyidikan, penyelidikan yang ditinjau dari sisi pidana terdapatjuga ketentuan pidana yang bersifat menyeluruh.
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
Authors: Fachrul Rozi
Published: May 2023

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalamproses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagiandari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menuruthukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yangmengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak danmenilai suatu pembuktian. Analisis bahan hukum yang digunakan mengunakanmetode deskriptif, yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan,pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkankesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Berbeda denganpembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai daritahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
Authors: Agus Irawan  , Rumondang Tambunan
Published: May 2023

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan padaekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harusdilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? (2) Mengapaterdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidanaperikanan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakanhukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat PerairanPolda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang tempuh penyidik untukmencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan di wilayah perairan danuntuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkaradilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengansistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidanaterhadap tindak pidana perikanan yaitu penyidik yang berpotensi menyalahgunakankewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Direktorat Kepolisian Perairan. Selain ituketerbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan PoldaLampung, sehingga penyidikan mengalami hambatan.
SISTEM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA
Authors: Ridha Kurniawan  , Abliyo Rizky
Published: May 2023

Permasalahan mengenai alih fungsi izin usaha perkebunan tersebut dapat terjadi antarsesama sektor, yaitu perkebunan dengan perkebunan, tapi juga bisa dengan sektor lain,yaitu antara sektor perkebunan dengan pertambangan, dan perkebunan dengan hutan. Halini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan mengenai izin suatu usahaperkebunan yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sepertiUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalahhukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatansejarah (Historical Approach). Permasalahan yang terjadi selama ini adalah mengenaiperbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan aktivis lingkungan dan akademisiberpendirian, walaupun diakui izin merupakan instrumen pembangunan namun lebihmerupakan alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup berkesinambungan menujupembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang, izin sebagai instrumen peningkataninvestasi untuk pertumbuhan ekonomi.
PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MENENGAH KE BAWAH MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT FATAHILLAH JAMBI
Authors: Albi Ternando
Published: May 2023

Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapaperan strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk,perekonomian nasional juga ikut terpuruk, dan demikian sebaliknya. Peranperbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatanekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakatperseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yangstrategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayaikegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagisetiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesarbagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugiansebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikeloladengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancamkelangsungan hidup bank tersebut. Penelitian ini mencoba membahas mengenaipelaksanaan pemberian pinjaman menengah ke bawah melalui kredit usaha rakyatpada Bank Rakyat Indonesia unit Fatahillah Jambi dengan menggunakan metodepenelitian yuridis empiris, yakni dengan menganalisis peraturan perundangundangan yang berlaku, kemudian melihat penerapan serta pelaksanaannya dilapangan.
PENGARUH PENYANDERAAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN (BADAN HUKUM)
Authors: Rhandy Nugraha Harahap
Published: May 2023

Direktorat Jendral Pajak setiap tahun selalu gagal dalam mencapai targetpenerimaan pajak. Untuk memenuhi target dalam penerimaan pajak Ditjen Pajaktelah mengaktifkan kembali lembaga sandera. Dalam mengaktifkan kembali lembagasandera tersebut diharapkan wajib pajak mempunyai rasa takut untuk tidakmembayar pajak termasuk perusahaan yang menjankan bisnisnya di Indonesia.Perusahaan yang tidak membayar pajak akan berpengaruh terhadap bisnisnyatermasuk dalam Perubahan Anggran Dasar yang akan dituangkan ke dalam AktaOtentik. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, selanjutnya bagaimanapengaruh penyanderaan wajib pajak terhadap perusahaan, bagaimana pengaruhpenyanderaan terhadap pembuatan akta perubahan perusahaan. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yangdigunakan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungdengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri daribahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Authors: Agus Irawan  , Isnin Muhar Dalimunthe
Published: May 2023

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembangdalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadikuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yangkuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakatyang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “NegaraIndonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unitpemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyakmenimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undangtentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasantentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem darisistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. PenyelenggaraanPemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah.Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakatserta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan (Studi Putusan Pn Palembang Nomor 01/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Plg)
Authors: Yogi Prasetyo  , Nashriana
Published: May 2023

Tindak pidana korupsi yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmana dalam hal ini terjadi tindak pidana korupsi pada Dana Alokasi Khusus Pendidikan.   Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan dalam Putusan PN Palembang No. 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan.  Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.  Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif.  Berdasarkan putusan tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan baik secara aspek yuridis maupun aspek non yuridis yang memvonis dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kemudian terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman.  Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan tersebut sesuai dengan teori-teori penjatuhan sanksi.  Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana alokasi khusus pendidikan bila ditinjau dari tujuan pemidanaan didasarkan pada teori relative/teori tujuan yang berorientasi pada prevensi khusus agar si terpidana tidak melakukan kembali tindak pidana
AKIBAT HUKUM REDISTRIBUSI TANAH LANDREFORM TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
Authors: Emir Adzan Syazali
Published: May 2023

Dalam meningkatan taraf hidup kaum petani dalam perwujudan meningkatkankesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan program redistribusi tanah landreform yangmeliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukumyang bersangkutan dengan pengusaha tanah.permasalahan penelitian ini adalah (1)Apakah tujuan program pemerintah melalui Redistribusi Tanah Dalam Rangka(Landreform)di Desa Pulau Mentaro Kecamatan KumpehKabupaten Muaro Jambi(2)Apakah kepemilikan tanah pertanian melalui Landreform di desa Pulau MentaroKecamatan Kumpeh telah merata di Kabupaten Muaro Jambi? (3) Bagaimana akibathukumnya bila petani sebagai pemilik tanah di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpehdi Kabupaten Muaro Jambi Tinggal di luar wilayah tanah tersebut?Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) tanah yangdibagikan tepat sasaran dan dikelola dengan aktif (2) belum merata masih belum tepatsasaran tanah dikuasai beberapa orang saja. (3) kurangnya pengawasan dan kurangmemprioritaskan siapa saja yang membutuhkan tanah.
POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KRITIS KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM)
Authors: Rona Indara
Published: May 2023

Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari “cita” atau “rechtidee” dariterbentuknya negara tersebut dan “cita” tersebut biasanya dirumuskan dalam sebuahkonstitusi. Politik hukum suatu negara dapat dilihat dari kedudukan hukum dalamnegara tersebut, apabila hukum determinan atas politik, maka negara tersebut dapatdikatakan lebih mengutamakan supremasi hukum di atas politik, sebaliknya apabilapolitik determinan atas hukum, maka negara tersebut mengutamakan supremasipolitik atas hukum. Hak asasi manusia tidak hanya mencakup masalah yuridis sajatetapi juga masalah politik. Pandangan hukum dan politik hukum suatu negara sangatmenentukan kedudukan hak asasi manusia tersebut dalam hubungannya denganbatas-batas kebebasan dan kewajiban asasi manusia dalam sebuah negara.
PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI
Authors: Alendra  , Ridha Kurniawan
Published: May 2023

Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapat berupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uang suap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya - biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untuk mengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan  Daerah  APBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisi terlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi di bawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkan oleh merebaknya fenomena “efek pengamat” yang tidak terkendali. Metode penelitian ini mengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh  media, pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan para politisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orang-  orang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur  sedemikian  rupa untuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketika mereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilah fenomena yang disebut “efek  pengamat” sehingga mempersulit penyelidikan dalam membongkar kasus korupsi ini.
Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19
Authors: Tendy Prasetyo  , Ook Mufrohim  , Bahari
Published: May 2023

Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulanggan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdap napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyrakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakaan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.
Tugas Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Di Masa Pandemi
Authors: Mukhlas Rastra Samara Muksin  , Aista Wisnu Putra  , Syukri Kurniawan
Published: May 2023

Kepolisian sebagai garda terdepan harus mempunya strategi sebagai upaya khusus dalam penanggulangan kejahatan di mas pandemik. Akar dari masalah atau faktor kriminogen perlu diberantas selain kegiatan preventif lain dengan giat patroli, penjagaan dan pengawalan  serta penegakan hukum kepada pelakunya. Strategi menjaga kebutuhan ekonomi masyarakat dengan turut membantu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh polda hingga polres.  Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pandemi virus COVID-19 telah menimbulkan banyak korban yang tersebar di seluruh Indonesia oleh karena itu butuh sebuah tindakan pencegahan khusus yang berpotensi menimbulkan faktor kriminogen. Potensi kejahatan yang naik dalam masa pandemic adalah kejahatan yang disebabkan faktor kriminogen kebutuhan ekonomi, kebutuhan transportasi, belum bisa berubah menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitar (untuk residivis), dan pemanfaatan keadaan kebutuhan barang tertentu yang menimbulkan kejahatan ekonomi Strategi kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan dalam masa pandemi COVID-19 harus lebih difokuskan dalam penanganan faktor kriminogen dan penyadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM DISTRIBUSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL MENURUT PERMENKES NO. 006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL
Authors: Ridha Kurniawan  , Andrew Julius Susilo Sihite
Published: May 2023

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpakesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnyasehari-hari. Pengobatan tradisional bukan lagi merupakan hal yang baru di Indonesia,bahkan keberadaannya semakin menjamur seiring dengan ditemukannya berbagai khasiatdari bahan-bahan yang diperkirakan dapat memperbaiki atau mempertahankan derajatkesehatan manusia, meskipun bahan-bahan tersebut belum melalui uji klinis terkaitkhasiatnya. Pada kategori jamu, biasanya obat tradisional yang satu ini memiliki bukti berupadata empirik, yaitu bukti akan manfaat yang didasarkan pada pengalaman masyarakat yangtelah mengkonsumsi jamu secara turun-temurun. Walaupun hanya memiliki bukti empiristetapi tetap ada prosedur penilaian seperti penerapan cara pembuatan obat tradisional yangbaik dan pemeriksaan terhadap kontaminasi mikroba yang telah ditetapkan oleh BPOM.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,Pendekatan Perundang-Undangan(Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan PendekatanSejarah (Historical Approach). Obat Tradisional yang beredar di masyarakat masih ada yangtidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,yaitu dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang meliputipenjabaran proses pembuatan obat tradisional, validasi perubahan di setiap tahap proses,pemenuhan sarana termasuk distribusi obat tradisional dan system penarikan kembali obattradisional dari distribusi apabila terdapat cacat.
IMPLEMENTASI KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA
Authors: Meline Gerarita Sitompul
Published: May 2023

Indonesia seharusnya menjadi pilihan yang menarik dalam bidang investasi di banding dengan negara asia yang lain. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum yang disebabkan karena banyaknya regulasi terkait perijinan yang tumpah tindih dan pada lamanya ijin investasi serta biaya tinggi yang sulit diprediksi. Ketakselarasan peraturan perundang-undangan terkait perizinan di berbagai sektor memunculkan gagasan perlunya omnibus law untuk menyelesaikan hambatan perizinan berusaha. Omnibus law yang lahir di negara yang menganut system Common Law diharapkan sebagai suatu alternatif terobosan baru sebagai reformasi regulasi di Indonesia. Konsep omnibus law seharusnya menjadi penyederhanaan dari berbagai regulasi di Indonesia mengenai investasi. Penelitian ini mencoba untuk membahas tentang konsep omnibus law dalam hukum investasi di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, melalui penelitian dogmatik. Di kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan untuk memfasilitasi tentang bagaimana konsep omnibus law yang jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum terkait dalam pembuatan suatu regulasi khususnya di bidang investasi.
Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Authors: Sahuri  , Wahyuningrum Kartika Sasi
Published: May 2023

Anak sebagai pelaku tindak pidana, akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Menurut Maidin Gultom bahwa anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini membahas mengenai Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian ini menunjukan berdasarkan hasil penelitian Kasus Pidana anak Dalam praktek satu satunya solusi adalah menitipkan ke dinas sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan pertama, tidak semua wilayah juga ada lembaga sosialnya. Kedua, jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) Polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial, dan ada pula soal birokrasi pengamanan di Polri yang harus dilakukan, intinya untuk penempatan di dinas sosial belum ada peraturan yang mewadahinya. Akibatnya anak-anak juga berpotensi dititipkan ke Rumah Tahanan, yang justru ditolak oleh UU SPPA
Upaya Meningkatkan Kenerja Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Authors: Damhuri
Published: May 2023

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam mewujudkan budaya hukum dalam sikap perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk meningkatkan kinerja balai pemasyarakatan dalam pemenuhi hak anak binaan pemasyarakatan, maka perlu diadakan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung kemasyarakat; penyuluhan langsung melalui pendekatan edukatif, penyuluhan melalui pemberdayaan masyarakat, penyuluhan terpadu dengan sasaran seluruh masyarakat pihak dunia usaha, dan pemerintah daerah sedangkan  penyuluhan tidak langsung berupa sepanduk, billboard sebuah himbauan untuk menunbuhkan partisipasi masyarakat membantu program pembinaan.  Fokus masalah adalah peningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pembimbingan kemasyarakatan dan peningkatkan kenerja pembimbingan kemasyarakatan melalui penyuluhan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penilitian adalah penelitian yuridis normatif, yuridis empiris dan penelitian historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap Pemasyarakatan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja pembimbing kemasyarakatan. Saran penyuluh Balai Pemasyarakatan dapat melakukan penyuluhan secara terus menerus terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan metode secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat sehingga dapat meningkat partisipasi masyarakat dalam membantu pembimbing kemasyarakatan dan penyuluh balai pemasyarakatan dapat menjalin kerja sama dengan baik dengan masyarakat, pengusaha tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk membantu program pemdampingan ini.
Propagación in vitro de cúrcuma (Curcuma longa L.) mediante embriogénesis somática directa con referencia a tipos de explantes y reguladores de crecimiento vegetal: una revisión
Authors: Lakma Upendri Hewa Fonsekage , Seran Thayamini H.
Published: May 2023

La cúrcuma (Curcuma longa L.) es una importante planta medicinal perteneciente a la familia Zingiberaceae. Es una planta triploide estéril, pero es una planta herbácea vital principalmente debido a sus rizomas subterráneos que se utilizan para diversos fines debido a sus propiedades físicas y químicas. La cúrcuma se propaga vegetativamente a través de los rizomas, sin embargo, la tasa de multiplicación es baja. Por otro lado, las técnicas de propagación in vitro se están utilizando con éxito para la propagación masiva de especies de Zingiber directa o indirectamente a través de organogénesis o embriogénesis somática. La regeneración directa de plantas es el método deseado para regenerar plantas genéticamente estables. En la embriogénesis somática directa, las células somáticas se diferencian directamente en embriones somáticos que tienen estructuras bipolares. Los estudios sobre la embriogénesis somática directa de la cúrcuma son muy limitados, por lo tanto, esta revisión resume la comprensión actual de los diferentes aspectos de la embriogénesis somática de la cúrcuma y los principales factores reguladores que la afectan.
Incidencia de la aplicación de fitoestimulantes sobre la calidad panadera de cultivares de trigo pan argentinos de distinto grupo de calidad
Authors: Arrigoni Adriana Cecilia , Álvarez María Paula , Arata Agustín Francisco , Capra Maribel
Published: May 2023

Analizar la calidad de los granos de trigo pan adquiere gran importancia debido a la gran cantidad de productos para consumo humano que se elaboran a partir de su harina. En Argentina, las variedades de trigo se clasifican en tres grupos según parámetros de calidad panadera, aunque la harina resultante puede diferir aún dentro del mismo grupo. Una de las prácticas más utilizadas para incrementar el rendimiento y calidad en el cultivo de trigo es la fertilización nitrogenada, aunque desde hace unos años comenzaron a usarse fertilizantes biológicos. En esta investigación se intentó evaluar la influencia de fosfitos de potasio y manganeso sobre el rendimiento y la calidad industrial de trigo, de variedades de trigo pan de distinto grupo de calidad, y también sobre el rendimiento en grano. Para eso se realizó un ensayo a campo en el año 2018 en la chacra experimental de la Facultad de Agronomía de Azul, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires. No se encontraron diferencias en rendimiento entre los tratamientos fertilizados con nitrógeno (N) con respecto a los tratamientos con la aplicación de N y fosfitos, aunque si ambos tratamientos mencionados generaron mayores rendimientos que el tratamiento sin el agregado de N. Los cultivares difirieron en porcentaje de proteínas, porcentaje de gluten, fuerza y extensibilidad de la masa y fuerza del gluten. Dichos parámetros también presentaron diferencias entre los tratamientos de fertilización. Asimismo se observaron diferencias significativas en la interacción cultivar x tratamiento de fertilización en algunos parámetros de calidad industrial, resultando por ejemplo la aplicación de fosfitos en mayor tenacidad y fuerza de gluten, generando una mejora de dichos parámetros de calidad de las harinas en ciertos cultivares.
Adopción del agronegocio y estrategias para el ordenamiento ambiental territorial
Authors: Somoza Ailin , Vazquez Patricia
Published: May 2023

El agronegocio reestructuró el funcionamiento ambiental del territorio especialmente en la Región Pampeana Argentina y ha sido cuestionado por sus impactos ambientales. El diagnóstico, el análisis de las transformaciones agroproductivas y el posterior ordenamiento ambiental del territorio resultan fundamentos básicos para la planificación y gestión ambiental encaminadas a lograr la máxima racionalidad en la toma de decisiones. En este sentido, el presente artículo pretende delimitar por un lado, Unidades de Agriculturización (UAG) y, por otro lado, Unidades Ambientales (UA) en el partido de Tandil, correspondiente al Sistema de Tandilia y característico de la RPArg. En primera instancia, las Unidades de Agriculturización permiten conocer cómo ha sido la dinámica del arraigo del modelo del agronegocio en el territorio y la adopción de paquetes devenidos de la Revolución Verde desde 1989 hasta 2019 de acuerdo a las particularidades agroecológicas del mismo. Luego, las Unidades Ambientales, determinan como la fusión de aspectos ecológicos, productivos y las formas de apropiación de los recursos naturales funciona como impedimento o, por el contrario, favorece el avance de la agricultura. Se aplicaron técnicas de geoprocesamiento para la integración espacial de los datos multidisciplinarios considerados. La mayor parte del territorio exhibe una agriculturización de intensidad alta asociada en una segunda etapa a la expansión de la actividad a sectores de mayores riesgos productivos y ecológicos. El análisis integrado de distintos atributos permite el reconocimiento de potencialidades y restricciones de las unidades territoriales tendiendo a la sustentabilidad agroproductiva. Se evidencia la ausencia de una planificación territorial ambiental ante la expansión agropecuaria donde resultan implicadas zonas de elevada vulnerabilidad.
Primeros resultados de una investigación educativa: Sociología Rural en carreras agronómicas
Authors: Tomé Marian Natalí , Zamboni Virginia
Published: May 2023

En este artículo las autoras presentamos los primeros resultados del proyecto de investigación: “Desafíos actuales de la Sociología Rural: Tensiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los ingenieros e ingenieras agrónomos”. El mismo se basa en el análisis de los programas de estudio de los espacios curriculares de Sociología Rural en las carreras de Ingeniería Agrónoma de las Universidades Nacionales públicas que comparten un perfil socio-productivo similar al de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. El mencionado análisis refleja la primera instancia del lineamiento metodológico planteado para la realización del proyecto. Presentamos los ejes de análisis utilizados para sistematizar la información obtenida y las primeras conclusiones.
Cultural Influence in the Digital Age
Authors:   Oklahoma State University, Ra Sarah A. , Ra Seung K. ,   Oklahoma State University
Published: May 2023

How do we study the cultural impact on urban environments in the digital age? In Charles Renfro’s discussion of the influence of film in his work, he notes that, “any film with an edit has a point of view. It can’t simply be an index of a place”.1 The tools that we use to capture impressions, whether of culture or space, put their own unique filter on the message. As a novel approach to our study abroad course, we looked to investigate the exclusive use of digital media as a tool for students to convey their experiences. The diversity of contemporary Asian cities, with their dynamic juxtapositions of ancient and modern, provide an astounding array of influences to explore. The course enabled students to visit the cities of Tokyo, Seoul, and Hong Kong, with excursions to nearby areas. Visiting both historic and contemporary works of architecture and urban space, we engaged local universities and design offices, and exposed students to alternative perspectives. Students unfolded these cultural influences by exploring and analyzing urban spaces and their relationship with the societies in which they exist, using primarily digital media. With the proliferation of digital tools and social media, study of culture reflects the interactive nature of these media. Through all of the course elements, we also utilized digital media to give students opportunity to shape their educational focus. In their 2013 book Rethinking Pedagogy for a Digital Age, Helen Beetham and Rhona Sharpe note that “Learning is a set of personal and interpersonal activities, deeply rooted in social and cultural contexts. When those contexts change, how people learn changes also”.2 The final component perhaps best highlighted the value of the digital media utilized; students overlaid their digital research (film, photography, and sound recordings) with their peers to map common issues and extrapolate important contemporary themes. The final gallery show exhibits the work of the group through the lens of images and omnibus films revealing contemporary issues.