bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Nordic – India Cooperation in Developing Sustainable Cities
Authors: Nataniel Enrico
Published: September 2020

Urbanisasi merupakan salah satu permasalahan sosial berkelanjutan yang masih terjadi hingga dewasa ini, dimana 66% dari penduduk dunia diproyeksikan akan hidup di perkotaan pada tahun 2050. Hal ini menjadi tantangan bagi aktor negara maupun non-negara dalam mengatasi masalah-masalah perkotaan. Masalah tersebut dapat berupa kesenjangan sosial, kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tujuan ke-11 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait dengan sustainable cities and communities yang tentunya berkaitan erat dengan persoalan urbanisasi. Pada paper ini, contoh negara yang dianalisis adalah India sebagai negara yang memiliki persoalan urban yang serius. Selain itu, negara-negara Skandinavia sebagai salah satu pengembang dari program kota berkelanjutan juga menjadi objek analisis pada paper ini dimana pada saat ini mereka sedang melakukan kerjasama dengan India dalam pemenuhan tujuan ke-11 tersebut. Kerjasama ini tentunya melibatkan aktor-aktor negara, disertai dengan aktor-aktor nonnegara seperti perusahaan multinasional. Pada paper ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan kajian baik terhadap literatur, publikasi, maupun berita terkait dengan program kota berkelanjutan negara-negara Skandinavia serta kerjasama antara negara Skandinavia dengan India terkait dengan program yang bersangkutan. Penulis juga akan menggunakan Green Theory dalam melakukan analisis mengenai SDGs dan juga Nordic Sustainable Cities. Melalui penulisan ini, besar harapan penulis agar negara-negara lain dapat mengikuti jejak negara-negara Skandinavia dalam pemenuhan salah satu tujuan dari SDGs yaitu sustainable cities and communities.
Foreign Cultural Policy: The Lack and Importance of Public Diplomacy in Israel’s Public Image Restoration
Authors: Nafisa Nadyara
Published: September 2020

Eksistensi Israel sebagai sebuah entitas negara kerap mengalami berbagai pergolakan sejak kemerdekaanya pada 14 Maret 1947 silam. Berbagai polemik yang mengancam kedaulatan- - secara spesifik keutuhan wilayah geografisnya serta konflik panjang yang dihadapinya dengan Palestina telah menjadi bagian dari prioritas kepentingan nasional yang melahirkan sintesa kebijakan luar negeri yang berorientasi sektor pertahanan dan militer memberikan implikasi pada pemusatan aplikasi konsepsi hard power. Simpati masyarakat internasional terhadap Palestina, korban jiwa yang berjatuhan, dan pemberitaan media internasional terhadap Israel telah memberikan beban baru bagi tubuh Israel sendiri: citra negara yang buruk dengan diskursi yang berkembang dalam masyarakat internasional berupa “penolakan” Israel atas perdamaian dunia melalui kebijakan militer bersakala besar yang memakan banyaknya korban jiwa. Pada saat yang sama, dunia internasional tengah dihadapkan pada era globalisasi, dimana hal ini turut mempengaruhi bentuk diplomasi sebagai instrumen kebijakan negara dengan mengedepankan konsepsi citizen and cultural oriented yang kemudian dikenal sebagai diplomasi publik selain instrumen hard power dalam memperjuangkan kepentingannya. Dalam paper ini, penulis akan membahas pentingnya diplomasi publik sebagai instrumen kebijakan luar negeri Israel yang berbasis budaya dalam membangun kembali citra negaranya dan upaya yang telah dilakukan pemerintah Israel terkait dengan diplomasi publik. Untuk melengkapi pemahaman dalam topik pembahasan paper ini, penulis turut menyertakan perspektif foreign cultural policy dan diplomasi publik. Sebagai konsensus dari pembahasan, penulis berargumen bahwa diperlukan adanya atensi lebih terhadap pentingnya diplomasi publik sebagai instrumen penting dalam upaya membangun citra baru Israel.
Japanese Pacifism Orientation: The Sleeping Asian Tiger or International Peace Keeper?
Authors: Nadrian Togu Alexander
Published: September 2020

Perang Dunia 2 diakhiri dengan kekalahan Jepang. Artikel 9 yang ditandatangani Jepang pada 3 Mei 1947 menekan Jepang untuk tidak membangun kekuatan militer sebagai bentuk pengukuhan dirinya atas komitmen yang telah Jepang ciptakan guna mempertahankan perdamaian internasional. Untuk tetap mempertahankan keamanan negara Jepang menandatangani Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan, sehingga Amerika Serikat menjadi pelindung Jepang. Jepang pun mendapat kembali kepercayaan dari dunia internasional dan Jepang menjalin kerja sama internasional di bidang ekonomi dengan berbagai aktor transnasional, sehingga saat ini Jepang dikategorikan sebagain negara dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Namun, seiring berjalannya waktu dunia internasional dewasa ini mengalami krisis keamanan dari berbagai aktor transnasional seperti terorisme internasional, pengembangan teknologi nuklir Korea Utara, dan ancaman lainnya. Dengan berbagai ancaman yang muncul, juga partner terbaik Jepang, Amerika Serikat kini berada dibawah kepemimpinan Donald Trump yang kebijakannya berorientasi America First, perlukah Jepang kembali menajamkan tajinya, atau tetap pada orientasi pasifismenya?
Singapore, A Growing Economic Titan from South East Asia
Authors: Tantra Ignatius Hubert
Published: September 2020

Singapore has one of the fastest economic development pace throughout South East Asia. Despite the fact that by land mass, it is not the biggest or the most fertile country. By demographic factor, it is not the most populated nor the most culturally diverse country. It also didn’t have the natural resources that its neighboring countries boasted as their main commodity. Yet, Singapore is a country with one of the most efficient implementation of living space, land usage, and education programme in the world. Because of its greatness, Singapore can be put in the same class with the others developed countries in the world. This is despite all the handicap that this country has, through the thick and thin of its history. The author believes that these successes can be atributted mostly to the efficient leadership of Singapore as a nation state in the international system, and that these successes can be adapted throughout Asia, and the world as a whole. This essay was made exactly to achieve this successful impact on ASEAN’s countries economics. In this writing, the author will examine what makes Singapore such a great economic titan, and how it can turn its unlikely position into a flourishing market economy and becoming a model for other developing countries to replicate, with institutional leadership. All of these, for the purpose of learning, and in the bid of rejuvenating economic vigor that most Asian countries and developing countries needed to keep up and even compete with more prominent countries in the international political system of the world.
DIGITALISASI UKM DALAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS TIONGKOK
Authors: Devi Savitri Nurlia
Published: September 2020

Globalization has affected a lot of sector in international relations such as actor, including Small Medium Enterprises (SMEs). SMEs comes from every country, and SMEs has huge impacts on their national economy. SMEs has a huge effect on the number of a country's export. It makes the sustainability of export in a country depending on SMEs as one of the actors. The appearance of globalization become a challenge for every SMEs in any country to survive through globalization. Because in the globalization era, every SMEs have to increase their ability to trade especially in their ability to use the new technology. And if SMEs in a country cannot improve their ability facing globalization, it can be hard for SME to compete their competitor and it can be a disaster for the sustainability of the SMEs and for their countries. China is an example of a country that pushes and helps SMEs to improve their skills and improve their ideas. And because of the SMEs in China, China can increase its ability in international trading. This writing will try to explain how can SMEs become an important actor in international relations, especially in increasing a country power’s in the international system through digitalization.
Perempuan Pekerja Migran: Kajian Perlindungan Personal Human Security Tenaga Kerja Indonesia
Authors: Faudzan Vidi Milathul
Published: September 2020

In 2016, the number of Indonesian migrant workers (TKI) are counted 3,510,000. 4,860 of them were reported complaining of violence, and there were 217 TKI reported dead in the same year. The facts and data that have been submitted, show that female Indonesian migrant workers who work in the informal sector are very vulnerable to acts of threats and other hazards. These violence and threats clearly endanger their human security. Departing from this, the author will be researching on the factors why the community chose to become TKI and how to implement human security for female migrant workers currently carried out by the Government of Indonesia. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and literature studies. Based on the results of research conducted in the UU No. 18 Tahun 2017, it has guaranteed the safety of migrant workers, but not related to specific gender.
TwttrGraph: I Wish to Speak with You. A Telegraphic Sound Installation
Authors: Dunham Paul , Zareei Mohammad , Carnegie Dale , McKinnon Dugal
Published: September 2020

No description supplied
Nostalgics, Thugs and Psycho-killers: Neo-fascists in Contemporary Italian Cinema
Authors: Leotta Alfio
Published: September 2020

Neo-fascism played a crucial role in the Italian political panorama of the second half of the twentieth century. However, despite its importance, this political movement has been significantly underrepresented in contemporary Italian cinema. Italian cinema has been traditionally characterized by a strong political commitment and left-wing film-makers have often attempted to examine issues emerging from within groups close to their own political position. While Italian cinema is characterized by a proliferation of films that focus on left wing or communist heroes, neo-fascists have been systematically excluded from screen representation or confined to the roles of one-dimensional villains: either dangerous, anti-social thugs like in Teste rasate/Skinheads (Fragasso, 1993); leaders of coup d’état associated with the military like in La polizia ringrazia/Execution Squad (Vanzina, 1972) and Vogliamo i Colonnelli/We Want the Colonels (Monicelli, 1973)or vicious psycho-killers like in San Babila ore 20: Delitto inutile/San Babila 8pm (Lizzani, 1976). However, today, twenty years after 1989 and the collapse of ideologies, Italian film-makers have started a process of historical revision that goes beyond the simplistic opposition good versus evil. This tendency is particularly apparent in recent productions such as Romanzo Criminale/Crime Novel (Placido, 2005) and particularly Mio fratello è figlio unico/My Brother Is an Only Child (Luchetti, 2007) which, while avoiding to justify or celebrate neo-fascist ideology, attempt to explore the sociocultural motivations that lie behind the political choice of Italian neo-fascists.
Taking time to twist a continent—Multistage origin of the New Zealand orocline
Authors: Lamb Simon
Published: September 2020

No description supplied
FORMATION AND DEVELOPMENT OF MILITARY CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN EMPIRE XVIII-EARLY XIX CENTURY
Authors: Voyde Ekaterina , Grafshonkina Anastasiya
Published: September 2020

the article deals with the formation of military criminal legislation in the Petrine period at the turn of the XVIII-XIX centuries. The influence of political and legal factors of state and military construction on changes in the system of military crimes and punishments for them in the specified period is revealed.
KEY DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MUNICIPAL SERVICE SYSTEM
Authors: Sakaev Almaz , Pavlov Stanislav
Published: September 2020

The article examines the modern system of municipal service. The issues of improving the efficiency of municipal services focused on satisfying the interests of the whole society and each citizen are considered. The main problems of the development of this system and key areas for eliminating these problems are given
Metode Muhammad Al-Ghazali dalam Menggali Maqasid Al-Qur'an
Authors: Mufid Abdul
Published: September 2020

This study aims to explore the main milestones of the method used by Muhammad al-Ghazali to reveal the Qur'anic maqasid by answering a number of questions as follows: Does al-Ghazali have a special method in approaching the Qur'anic maqasid? If it turns out there really is a special method, what are the advantages and characteristics of the method? What are the main features? How far the method was successfully applied in several studies and studies of the Koran. This research aims to explore the main milestones of the method used by Muhammad al-Ghazali to reveal the Qur'anic maqasid by answering a number of questions as follows: Does al-Ghazali have a special method in approaching the Qur'anic maqasid? If it turns out there really is a special method, what are the advantages and characteristics of the method? What are the main features? How far the method has been successfully applied in several studies and studies of the Koran. The result s showed that al-Ghazali offered five methods to be able to reveal the qur’anic maqasid. First, deep reflection on the qur’anic texts and optimizing reason. Second, the use of two mechanisms at the same time, namely inductive thinking and analysis, and tracking various texts and signs that indicate the existence of maqasid. Third, a thorough reading of the revelation texts so that they are holostic, not literal and sectarian. Fourth, always mingle with the Koran while interrogating the verses to explore the depth of their meaning. Fifth, devoting the ability to produce fiqh of reality
Pendekatan Keilmuan Terhadap Fenomena Keagamaan
Authors: Thaib Erwin Jusuf
Published: September 2020

In general, the teachings of Islam which are written in the Qur'an and the Hadith only recognize two forms related to their form of determination, the first is in the form of qath’i  as a doctrine that has a definite meaning, remains in its implementation and does not change. This is usually related to matters relating to religious principles and worship. The second form which is zhanni is a doctrine that is dynamic both in meaning and form of its implementation. This is mainly related to muamalah problems. Related to the two things above, the approach to various religious phenomena is polarized towards the two things. Religious phenomena that are qath'i use the ta'abbudi approach which in principle uses more submission in the name of faith in the omnipotence of God Almighty. As for the religious phenomena that are zhanni, the approach used is ta'aqquli which emphasizes the power of logic and rationality of human reason.
The effects of critical thinking instruction through asynchronous learning tools on writing
Authors: Ayg�n Sibel , Yavuz Fatih
Published: September 2020

In writing classes, besides mastering the language items and writing rhetoric, students are required to use some high order thinking skills to be able to write academically. Hence, this study basically aims to see the effectiveness of the use of critical thinking skills on writing achievements of the Turkish EFL students. The purpose of the study is to see if online critical thinking treatment affects students� use of critical thinking skills in their writings. In addition, students� attitudes towards asynchronous learning tools during the study were observed. At the beginning and end of the study, 16 students in control group and 16 students in experimental group answered the questions in the critical thinking disposition scale. In addition to this, their writing performances were evaluated before and after the study. Meanwhile, experimental group students were exposed to 8-week online critical thinking treatment. The data gathered were statistically analysed and the results indicate that while the students� writing performances do not differ significantly before and after the online critical thinking treatment, it has significantly contributed to the studentS� use of critical thinking skills while writing.
Native language interference: The interference of passive voice
Authors: Hastuti Saptin Dwi Setyo , Widodo Pratomo
Published: September 2020

This study investigated the interference of Bahasa Indonesia passive voice norm on English sentence. There are many studies that investigated the interference of native language on the learning of target language. Most of the studies talked about interference in the level of lexical, grammatical, phonetic, syntactical, and many more. However, the study about interference of a norm have never been discussed before. Thus, it is important to conduct this study to give some prove that norm of languages may interfere language learning. This study involved 50 students of Tour and Travel Business Department at Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) AMPTA Yogyakarta. The data was collected by giving students 3 sentences in Bahasa Indonesia and they had to write them in English. The sentences that the students had produced were compared to the correct one. The finding shows that most of the students� sentences were interfered by the norm of passive voice in Bahasa Indonesia. It is due to the lack of students� understanding toward the concept of passive voice norms in both of Bahasa Indonesia and English. Thus, the teacher must give clear explanation about the norm of passive voice in both of languages.
Membangun Fondasi Keilmuan Ekonomi Islam: Telaah Metodologi Muhammad Akram Khan
Authors: Ubaidillah Ahmad
Published: September 2020

Throughout my experience in tracking down and reading books on faith-based economics, in this case Islam, there are no books that specifically list the title of "Islamic economics". If there is, it is only initiated or introduced. Most books coming down to us still use the titles starting with the word, for example, system, concept, principle, or the doctrine of Islamic economics. Why do the authors of the book Islamic economics seem not dared to give his book title with label "science"? I presume that Islamic economics has not been considered as a science. In building a science, methodology is required. Islamic Economics also requires a well-established methodology to build the foundation of science. The study answers questions; how is methodology which is offered by Muhammad Akram Khan to build Islamic economics. The method used in this research is the study of literature with qualitative approach.The result of study concludes that Khan offers methodology of Islamic economics, if summarized, written as follows: First, Islamic economics uses a framework derived from the texts of divinity (revelation). Second, Islamic economics uses the inductive method, which gives witness to the truth or falsity assumptions and predictions about the two criteria of rationality and empirical evidence. Third, Islamic economy is built on ethical values such as justice, virtue, moderation, sacrifice, caring for others, in the analysis, as behavioral parameters. Fourth, Islamic economics is a normative discipline. Islamic Economics investigates ways and means to change the existing economy with Islamic economy. Fifth, Islamic economics ask different questions with conventional economics. Its attention is on welfare (falah) human and creating social and institutional conditions that maximize falah in society. Clearly, Islamic economics strongly supports research programs that help maximize falah. Furthermore, Khan elaborates several issues related to the methodology that often appears in the forum of Islamic economists. There are some problems that Khan proposes, they are the interaction with modern economics, the role of revelation, assuming ideal Islamic society, and the general theory of Islamic economics.Â Keywords: Â Islamic Economics, Methodology, Muhammad Akram Khan
Kritik Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Karl Marx Tentang Sistem Kepemilikan Dalam Sistem Sosial Masyarakat
Authors: Kambali Muhammad
Published: September 2020

The theory of Karl Marxâ€™s Historical Materialism states that system of ownership is a necessity in the social system. Marx declares the social system development takes place in five stages. The first stage is primitive-communal society has have not recognized the system of ownership. The second stage is the stage of division of labor and the emergence of ownership. The third stage is formation of feudal society. The fourth stage is development of a capitalist community. The final stage is stage of development of the social system which is the formation of a socialist-communist society. If seen from ownership, the social-communal system is divided into three sections; the stage of primitive-communal society, the division of labor and the stages of ownership, and phase of the ownership elimination. According to Marx, the ownership of proletariat workers system suffers exploitation and alienation. Both of these things can only be solved by removing the ownership system which is replaced by the role of collective ownership. For Islamic economics, exploitation and alienation experienced by the proletariat workers are the result of inconsistencies in wealth management and distribution system in the capitalist system, not proprietary. Islamic Economics is looking at the role of individuals in managing their wealth and their distribution pattern.Â Keywords: Historical Materialism, Ownership, Exploitation, Alienation
Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah Di Indonesia
Authors: Zakariya Mukhamad
Published: September 2020

The development of capital markets in Indonesia is encouraging. It brings a positive impact on the development of the investment system in accordance with the basic principles of sharia, in the capital markets sector in Indonesia, or better known by the term Islamic capital market. Islamic capital market is developed with the aim of accommodating the needs of Muslims in Indonesia that performs investment in capital market products in accordance with the basic principles of sharia. As we know that Indonesia is a country with a predominantly Islamic population makes Indonesia has a potential market for Islamic products. The problems of this study are the factors that influence the growth and development of Sharia Mutual Funds in Indonesia until 2014. The purpose of this study is to determine the factors that affect the growth and development of Sharia Mutual Fund in Indonesia, in particular on the list of Sharia Mutual Funds issued by OJK (Financial Services Authority) to 2014. This research is a qualitative research that does not test the hypothesis, but is intended to gain a deeper understanding of the various variables describing the past circumstances or phenomenon is happening today. The data used in this research is secondary data. This research is conducted by analyzing data collected by the author, which is derived from the issuer's financial statements, related websites, journals of sharia economic, sharia economic papers and other related sources. The analysis technique used by the author in this study is descriptive-qualitative method, a method that is done by collecting data, compiling and interpreting the results in order to obtain a clear picture of the growth and development of Sharia Mutual Funds in Indonesia until 2014. The results of this study shows that the main factor affecting the growth and development of Sharia Mutual Fund in Indonesia is the active role of government, both in terms of regulation or other supports, affecting various aspects, such as the development of product innovation.Â Keywords: Mutual Funds, Islamic Mutual Fund, the Government of Indonesia
Menelisik Hukum Jual Beli Kredit Melalui Kajian Tafsir Al-Quran
Authors: Ulum Khozainul
Published: September 2020

In fulfilling the needs, human beings tend to do various ways and always looking for ease. In the context of the fulfillment of economic needs, for example, not everyone can get easy access to be able to get the needs. The purchasing power of each person always refers to the stability of the amount of income earned every day or every month. Therefore, it is not surprising that payment system in transaction of buying and selling that try to make easy for consumer to get what is wanted, that is credit payment. In Islam, payments in credit transactions are known as nasÄ«ah. This paper will trace the arguments of the Quran that are related to the payment of sale and purchase on credit.Â  From the Quranic interpretation of sura al-Baqarah verse 282 and 283 above with respect to the transaction on credit, it can be summarized as follows. First, the transaction on credit in Islam is not forbidden and not makruh. In other words, it is allowed even though the price of goods sold in credit is more expensive than the price in cash. Second, in a transaction on credit, it is ordered to make record and witness to the requierments and conditions of the transaction. The purpose of these records and testimony is to safeguard the rights of each transactor and to avoid disputes in the future. In this case, ulama have difference on the form of such recording and testimonies. One side believes that the order is obligatory (wajib), and the other side thinks it sunnah. According to me, after seeing the purpose of record and testimony of the above transactions, the record and testimony in the transaction is wajib.Third, transaction made in cash (yadan bi yadin), according to the author, is also required to record and testimony. This is a form of caution, because at the moment there are many disputes in transactions that arise in the community, even though they have done the recording and testimony. Fourth, note of treaty and the receipts included in each transaction at the present have an important meaning to safeguard the rights and obligations of each party conducting the transaction. Moreover, note of treaty and receipt are a valid and concrete evidence explaining the truth of the transaction.Â Keywords: Credit Sale, Quranic Interpertation Approach
Kontekstulisasi Dan Reposisi Fungsi Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat
Authors: Subhan Moh.
Published: September 2020

The discourse on waqf recently appears the back to the surface. It not only discusses about the opinion of the fiqh scholars who have no uniform about understanding and nature waqfÂ  itself, but also to reform and optimize waqfÂ  in order to do more, namely to superintend the social problems of society, related to the prosperity of the economy of the people. Therefore, contextualization and repositioning of waqf institutions becomes a necessiry for immediate implementation. The function and role of waqf is very large in supporting the development and progress of the muslims. Therefore the management of waqf must be able to be optimized. Tragically the management of waqf in Indonesia is still not maximized, so there are some waqf property abandoned in its management, some even missing. This is due to the waqf management still uses traditional-consumptive management pattern. Efforts to develop waqf to be productive and productive, there are four things to note; Institutional aspect, accounting aspect, auditing aspect and aspect of nadhir. If these four aspects can be met, then the utilization of waqf will be more efficient. There are several forms of models that can be run by the manager of waqf, such as by holding Sharia banks as a partner with schema of murabahah, istisnaâ€™, ijarah muntahiyah bi al-tamlik (financial leasing with purchase option), muzaraâ€™ah, qard al-hasan, musharakah (partnership) and mudarabah muqayyadah.Â Keywords: Contextualization, Repositioning of Waqf, Prosperity of the People
Dilema Wakaf Timur Kuran Perspektif Maqashid Al-Shari'ah
Authors: Aprilianto Dwi
Published: September 2020

Waqf is an established institution in Islamic religion, and belongs to the category of community worship whose position is very important as capital and means in achieving the welfare of the people. However, in practice there have been many deviations from the origin of the purpose of waqf. Therefore, a new orientation on waqf is needed, so that waqf can contribute effectively to the welfare of the people. It must meet four factors including, legal certainty status, right and proper pledge of waqf, effective management of waqf. The importance of waqf development certainly has implications on how the management of waqf in providing utilization for the community. Waqf management is required to be professional, trustworthy, transparant, and accountable. This article explains the criticism of Timur Kuranâ€™s dilemma about the waqf system which is a lot of deviation from the goal of essensial waqf.Â  Therefore, a new orientation on waqf is required, so that waqf can contribute effectively to the welfare of the people. But in the other hand, Kuran does not offer concrete solutions or create a theory about the norms of Islamic economic activity to replace or revise the norms put forward by Islamic economists. To be a criticism of the dilemma, this article also sees from the side of maqashid al-shariâ€™ah in waqf also oriented to the present interest for the achievement of development social-oriented productive property, and the result will also be felt together by maslahah â€˜ammah community. Kuran based his view of the unbelievable sources of the orientalists. As Kuran believes, Islamic economics is a fundamentalistist doctrine, rigid, rigid and only excavated from traditional Islamic sources.Â Keywords: Timur Kuran, Waqf, Maqashid al-Shariâ€™ah Perspective
Penyelesaian Utang Impor, Juâ€™alah Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Perspektif Fatwa DSN-MUI
Authors: Ulum Khozainul
Published: September 2020

Sharia financial Institution is one of the economic supporters of Indonesia. It is evidenced by the number of Islamic financial institutions that have sprung up this year, both sharia bank and non-bank sharia financial institution. It accommodates the aspiration and need of the society. The public is given the widest opportunity to establish a bank based on sharia principles, including convert from commercial banks whose business activities are based on conventional patterns into sharia patterns. The more sharia financial institutions that emerge, the more products offered by Islamic financial institutions to customers with the level of risk that can be overcome. The writing aims to answer the formulation of problem of settlement of import debts, contract of juâ€™a>lah and Sharia Certificate of Bank Indonesia (SBIS) in perspective of DSN-MUI fatwa. The result of research shows that in the DSN-MUI fatwa, it is explained that the settlement of imported debt or we know as letter of credit (L/C) may use the kafa>lah contract by taking a fee. It is also explained that one of the forms of kafa>lah contract is kafa>lah bi al-ma>l which is the application of kafa>lah contract which guarantees the payment of goods or debt repayment. This guarantee may be provided by the sharia bank to its customers in return for a fee. For the settlement of import debt there are several contracts that can be used, namely the contract of h}iwa>lah bi al-ujrah, waka>lah bi al-ujrah, and kafa>lah bi al-ujrah The Sharia Certificate of Bank Indonesia which used to be wadi>â€™ah with Wadi>â€™ah Certificate of Bank Indonesia which is now changed with Sharia Certificate of Bank Indonesia uses juâ€™a>lah contract. In this contract, Bank Indonesia pays the repayment upon maturity of SBIS with the relevant sharia banking record having performed and achieving the objectives expected by Bank Indonesia. If the sharia banking concerned is not able to achieve the desired objectives or stipulated by Bank Indonesia in terms of monetary control based on sharia principles, the relevant sharia banking will not receive any compensation from Bank Indonesia.Â Keywords: Import Debt Settlement, Juâ€™a>lah, Sharia Certificate, Bank Indonesia, DSN-MUI Fatwa
Analisis Kompetensi Agen Asuransi Kasus Bumi Putera Syariah Palembang
Authors: Sahirrudin Sahirrudin , Panorama Maya , Listiawati Listiawati
Published: September 2020

The success of a company needs employees who are competent, experienced and strong. Islamic insurance companies certainly require employees who have knowledge about insurance in accordance with Islamic sharia principles. In the case of the Islamic insurance company Bumi Putera Palembang in 2015 to 2016 there are 40 insurance policyholders who worked in a government agency to terminate the employment relationship between the insurance and policyholders. This is because there is no transparency related to monthly installment payments that should be proven by a deposit or proof of receipt of payment in full by the field agent to the policy holder. This is not in line with the principles of Islamic insurance, namely avoiding the elements of gharar, maysir and usury. Islam emphasizes aspects of justice, likes and likes and togetherness faces risks in every effort and investment pioneered. This aspect is the concept offer to replace gharar, maysir and riba that have been happening in conventional institutions. The focus of research is on the competency of agents (wakalah) in the sharia Islamic Bumi Putera insurance company in the city of Palembang. The result is obtained from the conclusions of six indicators and evidenced by the table of productive reports of agents related to product marketing that human resources in agents /wakalah Bumi Putera Syariah Life Insurance have not described competency and professionalism. This can be seen from the lack of insurance products sold, attitudes to field issues and the achievement of the target customers determined by the company.Â Keywords: Insurance Agent Competency, Bumi Putera Syariah
Paradigma Sistem Kapitalisme Dan Islam Tentang Welfare State
Authors: Kambali Muhammad
Published: September 2020

Welfare state or better known as the term prosperous is a form of actualization of idealism that upholds the values of humanism. It containS a set of ideal ideas on how the state is able to serve its people. Capitalism as a modern economic system, which is first demonstrated by humans, built the concept of the walfere state on the philosophy of laizes fair, which manifested itself in a free market system that uphold the value of free faith liberalism. The state in the capitalist system has a famous role with the term minimal role which in the term Adam Smith is said to be no intervesion. These roles include defense security, enforcement of justice and providing and maintaining certain public facilities and institutions. While the concept of walfere state in Islam is an effort to synergize worldly material interests with the spiritual interests of ukrowiyah. In addition, the concept of the welfare state in Islam is also based on the principles of Tawhid, al-Adl and khilafah. The role of the government in the Islamic conception includes fulfilling basic needs and guaranteeing the achievement of spiritual values. The fundamental difference between the two views of this system lies in the aspect of its philosophical foundation.Â Keywords: Walfare State, Laizes Fair, Tauhid, al-â€˜Adl
Etika Bisnis Islam Dan Kelangsungan Usaha Aqiqah Service Centre (ASC) Di Gresik
Authors: Khoir Misbahul , Subhan ZA Moh. Ah.
Published: September 2020

The idea of this research comes from the experience of researchers who, since married two years ago, is faced with a family environment that grows up and carries on their lives for generations through Aqiqah businesses service. The Aqiqah Service Center (ASC) is the first and oldest aqiqah service center in Gresik because it has been more than 50 years and has contributed to the formation of an Islamic generation by serving, assisting, and facilitating the intentions of Muslim parents in the city of students in Gresik and its surroundings in making goats goat for their children. The research will answer two questions: (1) What is the difference between Islamic business ethics and non-Islamic business ethics, and (2) How is the urgency of Islamic business ethics in the business continuity of the Aqiqah Service Center (ASC) in Gresik? This study is a qualitative-descriptive study with the aim of understanding the phenomena experienced by the subject of research including behavior, perception, motivation, and action holistically by utilizing various scientific methods. Data collection methods include; observation, in-depth interview or focus group discussion, and documentation. Data analysis techniques include: processing and preparing data for analysis, reading the entire data, analyzing in more detail by coding data, considering detailed instructions that can help the coding process, giving descriptions that will be presented in the report, interpreting and interpreting data. The result of research shows that The difference between islamic business ethics and conventional is in terms of; sources, motives, paradigms, foundations and basic foundations. The business of the ASC (Aqiqah Service Center) UD. H. M. Arba'i in Gresik, besides looking for qi>mah ma>diyyah (material value), but also must be able to obtain and give two other orientations, namely qi>mah khulu>qiyyah and qi>mah ru>h}iyyah. Qi>mah khulu>qiyyah is a noble moral value which becomes a necessity that arises in business activities, so as to create an Islamic fraternity, between business managers and employees, as well as between sellers and buyers. Qi>mah ru>h}iyyah means, the business act is intended to get closer to Allah SWT. In other words, when carrying out a business activity, it must be accompanied by an awareness of the relationship with God. This is what is meant, that every Muslim act is worship. Charity worship is material, while awareness of the relationship with God when doing business is called the spirit.Â Keywords: Islamic business ethics, Aqiqah Service Centre
ANALISIS STRATEGI PENGAWASAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA AKAD MUDLARABAH PADA NASABAH BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG BABAT LAMONGAN
Authors: Putri Anggie Windya Eka , Ulum Khozainul
Published: September 2020

The outlay of financial capital is one kind of financial budgetings used to support the investment and development of business. It also can be used by entrepreneurs to expand their enterprises and even those who intend to start running their business. In BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) branch of Babat Lamongan, the outlay of job financial capital applies the contract of mudlarabah. The process of applying the contract of mudarabah, however, appears certain risk and side effect towardÂ  the members of BMT BUS branch of Babat Lamongan when the outlay is given. So, BMT BUS branch of Babat Lamongan is doing supervision and control during the process. This research aims at revealing the strategies used to supervise the application process of the outlay of job financial capital using contract mudlarabah for members of BMT BUS branch of Babat Lamongan and how the strategies of analysis control applied to analyse the application process of the outlay of job financial capital using contract mudlarabah for members of BMT BUS branch of Babat Lamongan. This research is a qualitative research. The data collection is conducted by doing interview, observation and documentation. The data analysis method used is descriptive analysis. The research findings reveal that control strategy of the use of outlay of job financial capital using contract mudlarabah in BMT BUS branch of Babat Lamongan uses two controls. They are direct and indirect control. The direct control applies the preventive and repressive control strategy. Whereas the indirect control applied to supervise and observe the installment report of membersâ€™ payment and the cash flow of the members while running their business. The strategy of analysis control to supervise the use of outlay of job financial capital using contract mudlarabah implemented in BMT BUS branch of Babat Lamongan is good enough.Â Keywords: Controlling, Outlay of job capital and Contract mudlarabah
ANALISIS PENERAPAN TAâ€™ZIR PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPR SYARIAH MADINAH LAMONGAN
Authors: Salkan Salkan , Aprilianto Dwi
Published: September 2020

The process of transferring or distributing the fund to the customers, or what so called as the outlay needs such a definite contract to apply in the process of job capital budgeting. In BPR Syariah Madinah Lamongan, the contract applied is the contract of mura>bah}ah. It means that the selling prize of goods is as the same as its main prize added with the compromised profit.Â  It is definitely necessary to observe the expediency of the candidates before transaction while deciding to give the outlay using mura>bah}ah contract, in order to avoid such a certain risks that could fatally affect the bankâ€™s financial loss. Some of the risks emerged because of default. It frequently happens since the debitor or customer is careless to pay the obligation on time.It is certainly contradictory to the Islamic law that intensely protects the interest of both the bank and the customer doing the transaction. So that both sides donâ€™t suffer any loss. Those careless customers should get the proper fine or taâ€™zi>r. Hence, in this research, the application of taâ€™zi>r toward the job capital outlay using mura>bah}ah contract in BPR Syariah Madinah Lamongan will be thoroughly analysed through descriptive analysis method. The data collection of this qualitative research is conducted by doing interview, observation and documentation. The research findings reveal that the job capital outlay using mura>bah}ah contract in BPR Syariah Madinah Lamongan needs more serious attention and handling. The process is actually not quite fluent, therefore taâ€™zi>r needs to be implemented. Whereas the nominal amount of taâ€™zi>r is already in proper with the customerâ€™s loan stated in the contract. There is only a small number of the customers who get dispensation when being late handing the payment. They are the customers who are really incapable to hand the payment or in force majeure condition. The nominal amount of taâ€™zi>r then distributed to social fund, such as scholarship, road and bridge construction, etc.Â Keywords: Implementation of taâ€™zi>r, The outlay of mura>bah}ah
Analisis Penerapan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah
Authors: Fauziah Nur Dinah , Fatkhurrozi Tanto
Published: September 2020

Economic development in Indonesia has led to the new various products and also the sharia economic development in Indonesia, although it is still relatively young, but the sharia economy continues to thrive with various types of products that can increase the economy. The development of insurance in Indonesia is the form of variation that is able to make Islamic insurance can remain in financial products that are still in demanded by the public, also Waqf polis insurance is a waqf plan by legally inheriting a portion of the asset ownership by waqif when the person dies but can still enjoy the benefits of the assets represented as long as the waqif lives up to the potential and benefits of waqf and its management is productively waqf from the insurance side especially from sharia insurance with the combination of waqf and insurance. This research belongs to the type of literature study research by looking for theoretical references that are relevant to the cases or problems founded and also from several previous studies and from the internet. Productive waqf insurance is successfully integrated so that Indonesia's economy growth through waqf can be realized immediately.Â Keywords: waqf, sharia insurance, polis wills
Front Pages
Authors: Team Editorial
Published: September 2020

PP
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Langsung dengan Animasi Berbasis Flash pada Kubus dan Balok
Authors: Sari Ria Fibriana , Budayasa I Ketut , Lukito Agung
Published: September 2020

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada materi kubus dan balok. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru maka diperlukan alternatif pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu alternatif yaitu menggunakan media animasi Flash. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran langsung dengan media animasi berbasis Flash pada materi kubus dan balok untuk siswa SMP kelas VIII. Pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model 4-D (model Thiagarajan dkk). Perangkat pembelajaran yang dihasilkan berupa: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) Media Pembelajaran Berbasis Flash, (3) Lembar Kerja Siswa (LKS), dan (4) Tes Hasil Belajar (THB). Berdasarkan hasil uji coba perangkat, diperoleh perangkat pembelajaran langsung berbasis Macromedia Flash valid menurut para validator serta memenuhi kriteria: (1) kemampuan guru mengelola pembelajaran berkriteria baik, (2) aktivitas siswa dalam proses pembelajaran baik, (3) respons siswa terhadap komponen belajar positif, (4) tes hasil belajar memenuhi kriteria valid, reliabel, dan sensitif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berkualitas baik.Kata-kata Kunci: Pembelajaran Langsung, Flash, Kubus dan Balok.
Методика фізичного діагностування цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки
Authors: Сакович Л.М. , Глухов С.І. , Бабій О.С. , Гальоса А.О.
Published: September 2020

У статті представлена методика фізичного діагностування цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки, яка ґрунтується на використанні енергодинамічного, енергостатичного та електромагнітного методів діагностування. Вона передбачає поодиноке або комплексне застосування зазначених методів, що залежить від вірогідності діагнозу, яка вимагається. Остання зумовлена важливістю об’єкта радіоелектронної техніки, а також випадками, в яких неможливо прийняти рішення про технічний стан при використанні якогось одного з методів діагностування. Використання даної методики спрямовано на визначення технічного стану з вірогідністю не нижче 0,95, а її застосування на першому рівні системи технічного обслуговування і ремонту радіоелектронної техніки дозволить проводити визначення реального технічного стану при глибині діагностування цифрового пристрою (радіоелектронного компоненту), що призведе до зменшення логістичної складової доставки цифрових пристроїв у ремонтні органи та в зворотному напрямку. Застосування даної методики доцільно в роботі автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки.
Проблемні аспекти науково-технічного супроводження процесу управління повним життєвим циклом складних зразків озброєння та військової техніки
Authors: Гриб Д.А. , Демідов Б.О. , Кулагін К.К. , Хмелевська О.О.
Published: September 2020

У статті у систематизованому вигляді подані основні проблемні аспекти, що вирішують у провідних країнах світу, при науково-технічному супроводженні процесу управління повним життєвим циклом (ЖЦ) складних зразків озброєння і військової техніки (ОВТ). Розглянуті особливості побудови системи управління повним ЖЦ. Виділені такі важливі властивості системи і її процесу управління як можливість простежування стану зразка ОВТ на усіх стадіях його ЖЦ та ощадливості усіх стадій ЖЦ в цілому. Поданні деякі доцільні підходи до послаблення негативного впливу факторів ризику, що виникають як на стратегічному, так і на оперативному рівнях управління. Позначено, що розробка і використання автоматизованих систем управління повним ЖЦ зразків ОВТ можуть бути визнані перспективним напрямком оптимізації витрат ресурсів на підтримку необхідного рівня якості системи озброєння збройних сил держави у цілому і її основних підсистем. Доведена необхідність оперативного реагування на ситуації, що виникають, і підтримання при цьому стратегічної спрямованості управління повного ЖЦ зразків ОВТ, що потребує узгодженого програмно-цільового і ситуаційного управління ЖЦ у межах єдиного програмно-ситуаційного підходу до управління, разом із створенням інформаційного середовища повного ЖЦ і міжвідомчих нормативних документів (стандартів), що визначають концептуальну, функціональну і інформаційну моделі системи управління ПЖЦ. Управлінські рішення щодо формування змісту і тривалості ЖЦ і переходу до наступних його стадій мають забезпечувати ощадливість ЖЦ систем озброєння збройних сил в цілому.