bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengaruh Penggunaan Media Teka-Teki Silang (TTS) Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran Sejarah Kelas X AKL 3 SMK Negeri 1 Pekanbaru
Authors: Rizal M , Barkara Refli Surya
Published: December 2024

Penelitian ini berjudul Pengaruh Penggunaan Media Teka-Teki Silang (TTS) Terhadap Siswa Pada Pelajaran Sejarah Kelas X Akl 3 Smk Negeri 1 Pekanbaru, memiliki tujuan agar mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa sesudah diberi perlakuan (treatment)pada saat post-test dan sebelum diberi perlakuan (treatment). Banyak hal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa salah satunya adalah penggunaan media Teka-Teki Silang (TTS). Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif eksperimen semu serta menggunakan desain Quasy Eksperimen, bentuk desain Quasy Eksperimen yang gunakan adalah Nonequivalent Control Group. Selanjutnya menjadi objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X AKL 3 menjadi eksperimen dengan jumlah 38 siswa dan kelas X MPLB 2  menjadi kelas kontrol dengan jumlah 36 siswa. Data dari hasil belajar siswa diperoleh post-test berbentuk pilihan ganda. Penelitian ini menunjukkan hasil perbedaan dari data hasil belajar sebesar 72,21 untuk kelas eksperimen, dan 63,44 untuk kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan media Teka-Teki Silang (TTS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media Teka-Teki Silang (TTS) dapat dijadikan sebagai alternatif media belajar siswa pada terutama mata pelajaran sejarah.
Evaluasi Program Hut RI di TK Negeri Pembina Sunggal Melalui Model CIPP
Authors: Riyani Nabila , Yus Anita , Wibawa Yakesih , Lubis Siti Khodijah , Audia Puan , Rajaguguk Meri , Nyoman Ni
Published: December 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan paradigma evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai program perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT) di TK Negeri Pembina Sunggal. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan penelitian, program ini sejalan dengan tujuan pendidikan anak usia dini, yang mencakup pembinaan rasa kerja sama dan nilai-nilai kebangsaan. Meskipun memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, terdapat sejumlah tantangan dalam hal manajemen waktu dan pembagian tugas. Meskipun anak-anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan terlibat, koordinasi proses antara orang tua dan guru belum maksimal. Program ini berhasil membantu anak-anak memahami semangat kemandirian, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal keberlanjutan dan penciptaan kegiatan yang inovatif. Penelitian ini menyarankan keterlibatan aktif yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi program. Penggunaan model CIPP untuk penilaian program telah berhasil menentukan kelebihan dan kekurangan program sehingga dapat berfungsi sebagai panduan untuk pengembangan program di masa mendatang.
Strategi Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Generasi Z
Authors: Ritonga Supardi , Usela Sania , Asyikin Nur , Trisesa Restia , Ulan Seri
Published: December 2024

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peranan penting dalam membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai Islam sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, khususnya pada generasi Z yang hidup di era digital dengan akses informasi yang luas. Generasi Z menghadapi tantangan besar dalam menyaring dan menganalisis informasi yang berlimpah, sehingga keterampilan berpikir kritis menjadi kebutuhan utama di tengah disrupsi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran PAI yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis generasi Z, yang mencakup pendekatan berbasis masalah, integrasi teknologi, dan penguatan literasi digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka dan analisis kasus, di mana data diperoleh dari literatur akademik, dokumen pembelajaran, dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran seperti Problem-Based Learning (PBL), diskusi interaktif, dan penggunaan media digital mampu meningkatkan daya kritis siswa dalam memahami nilai-nilai Islam secara kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan penerapan metode pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teknologi dan nilai Islam untuk membekali generasi Z dengan kemampuan berpikir kritis yang relevan, kreatif, dan adaptif terhadap tantangan global.
Praktik Baik Berkarakter Siswa Berdasar pada Teori Michele Borba Dalam Membangun Kecerdasan Moral pada Aspek Pengetahuan Civic Knowledge di Sekolah
Authors: Ambarita Maida Puspa Ristika , Jamaludin Jamaludin
Published: December 2024

Kecerdasan moral merupakan kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah dimana artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang dapat bersikap benar dan terhormat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana karakter siswa dalam pengetahuan, sikap dan perilaku kecerdasan moral berdasarkan tujuh kebajikan utama berdasar pada teori Michele Borba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PPKn dan siswa di UPTD SMP Negeri 3 Bandar Pasir Mandoge. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi serta buku yang membahas tentang kajian teori Michele Borba. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Berdasarkan hasil penelitian di UPTD SMP Negeri 3 Bandar Pasir Mandoge menunjukkan bahwa pengetahuan siswa sudah baik mengenai tujuh kebajikan utama dalam kecerdasan moral. Pemahaman ini tercermin dalam pengetahuan siswa untuk membedakan antara perilaku yang benar dan salah serta mengkaitkan nilai-nilai tersebut dengan situasi sosial sehari-hari. Sikap siswa di UPTD SMP Negeri 3 Bandar Pasir Mandoge mengalami peningkatan melalui berbagai kegiatan program Penguatan Pendidikan Karakter yang berkaitan pada kebajikan utama berdasar pada teori Michele Borba. Sikap-sikap seperti peduli, toleransi dan kesadaran akan pentingnya moralitas ditunjukkan siswa dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah. Penerapan nilai-nilai ini membantu siswa membangun sikap yang lebih matang dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.
Tunjangan dan Kesejahteraan Dalam Pendidikan Agama Islam
Authors: Rohaeni Neng , Suhendi Saca , Sarbini Sarbini
Published: December 2024

Tunjangan yang diberikan pemerintah terhadap guru PAI tujuan utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan Tunjangan profesi diberikan setelah melalui tahap seleksi kemudian melaksanakan Program Pendidikan Guru (PPG) dan ujian PPG, setelah dinyatakan lulus maka guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi atau yang dikenal tunjangan sertifikasi. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan Teknik library research dan  observasi lapangan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tunjangan pemerintah yang diberikan kepada guru PAI menambah kesejahteraan guru, sehingga guru pun menjadi focus dalam mengajarnya disertai profesionalisme dan dedikasi yang tinggi terhadap mengajar,  dengan mengikuti PPG banyak ilmu yang terserap oleh guru sehingga kualitas mengajar pun meningkat  harapan akhirnya selain peningkatan yang signifikan terhadap guru berefek juga terhadap  kualitas Pendidikan peserta didik, dengan demikian sumber daya manusia pun  mengalami peningkatan, sehingga tujuan Pendidikan nasional pun tercapai. Kalau Indonesia sudah memiliki sumber daya manusia yang handal maka kekayaan alam yang begitu kaya di Indonesia akan termanfaatkan dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
The Impact of AI Usage in Supporting English Literature Students’ Learning (2022)
Authors: Fahira Ayuke Nurul , Siagian Chyntia Riquella , Simarmata Deniela Yoshelyn , Manik Sinta Fransiska , Natsir Muhammad
Published: December 2024

This study investigates the impact of artificial intelligence (AI) tools on English Literature students’ learning experiences. Using a quantitative approach with a structured survey, 22 students from Universitas Negeri Medan were examined regarding their frequency of AI usage, purposes, and perceptions of its impact on academic skills. The findings indicate that AI tools are predominantly used for essay writing, grammar correction, idea generation, and translation. Most students reported improved comprehension, enhanced writing skills, and increased confidence in English usage. However, concerns about dependency and the accuracy of AI outputs were also raised. While 50% of students admitted to being somewhat dependent on AI tools, a majority (54.5%) found them effective in improving overall academic performance. The study underscores the dual role of AI in education—providing efficiency and support while posing challenges to creativity and critical thinking. The results highlight the importance of a balanced approach to integrating AI in academic settings.
Perencanaan Sistem Drainase Untuk Mengatasi Banjir Akibat Intensitas Curah Hujan Tinggi di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Studi Kasus Rw 06
Authors: Budiman Bangkit Teguh , Apriliano Dwi Denny , Nurdin Abdul Latif
Published: December 2024

Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sering mengalami banjir karena curah hujan yang banyak. Untuk mengurangi risiko banjir di RW 06, penelitian ini bertujuan untuk merencanakan sistem drainase yang efektif. Analisis hidrologi untuk menentukan debit hujan puncak, survei lapangan untuk menentukan kondisi saat ini, dan analisis hidrolika untuk menilai kapasitas drainase saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang berarti menjelaskan kondisi obyektif (sebenarnya) dari situasi yang menjadi subjek penelitian. Untuk menentukan distribusi statistik yang dapat diterima, analisis hidrologi dilakukan menggunakan metode Log Pearson III dan uji chi-kuadrat. Setelah dilakukan survei dan pengumpulan data, ditemukan bahwa sebagian besar saluran drainase tidak terawat dengan baik, mengalami sedimentasi, dan beberapa saluran memiliki kapasitas yang tidak memadai untuk mengalirkan volume air hujan yang diterima. Maka dilakukan perencanaan mengubah dimensi saluran drainase.
Implementasi ROT13 sebagai Algoritma Enkripsi Sederhana dalam Python untuk Keamanan Komunikasi Digital
Authors: Sitompul Dicky Sambora , Lubis Muhammad Ghafur Rahman , Indra Zulfahmi
Published: December 2024

Penelitian ini mengkaji implementasi algoritma enkripsi Caesar Cipher dengan pergeseran 13 huruf, atau ROT13, menggunakan Python. ROT13 berfungsi sebagai mekanisme enkripsi sederhana yang memutar setiap huruf dalam teks input sebanyak 13 posisi dalam alfabet, sehingga menghasilkan teks yang tidak dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini merinci langkah-langkah implementasi, disertai dengan kode dan contoh hasil enkripsi serta dekripsi. Analisis menunjukkan bahwa ROT13 merupakan metode yang efektif dan mudah diterapkan untuk meningkatkan keamanan komunikasi digital dalam konteks yang tidak terlalu sensitif.
Tinjauan Hukum dan HAM Terkait Tembak Mati Pelaku Begal (Menyoroti Pernyataan Wali Kota Medan “Tembak Mati Begal”)
Authors: Siahaan Alvando , Syafitri Aura Mutasyifa , Tarigan Calvin Mahaga , Salsabila Cinta , Manotas Heri , Anhar Ina , Zalukhu Nobel Arta , Ramadhan Taufiq
Published: December 2024

Pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang menyerukan kebijakan "tembak mati begal" memunculkan perdebatan besar mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini mengkaji implikasi hukum dan HAM dari pernyataan tersebut, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif dan analisis konten berita serta reaksi publik, artikel ini mengeksplorasi dampak pernyataan tersebut terhadap prinsip-prinsip HAM, prosedur hukum, serta respon masyarakat dan pihak terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ekstrem dapat mempengaruhi implementasi hukum dan perlindungan HAM dalam konteks sosial-politik Indonesia.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj
Authors: Lumbansiantar Roselli Anjelina , Siallagan Abigael , Agustina Gaby , Mahulae Tri Santa , Siahaan Parlaungan Gabriel , Batu Dewi Pika Lumban
Published: December 2024

Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan khususnya perkara perceraian memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati oleh hakim. Putusan Studi Kasus Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 September 2024 memberikan wawasan penting tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian.Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Industri Teknologi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim: Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst
Authors: Martinelli Imelda , Jardhan Rheno , Batu Jeremy Santos Lumban , Khoe Kelvin Joe Daffa Lawahizh , Hasibuan Armando Benyamin
Published: December 2024

Pelanggaran hak cipta dalam industri teknologi digital di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi sebagai kerangka hukum untuk melindungi karya cipta di sektor teknologi, namun gugatan hak cipta sering kali menimbulkan tantangan bagi perusahaan, terutama startup, dalam berinovasi. Gugatan yang berlebihan atau disalahgunakan dapat menciptakan hambatan bagi persaingan dan memperlambat laju inovasi teknologi. Di sisi lain, perlindungan hak cipta tetap penting untuk menjaga keadilan bagi pencipta teknologi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk mediasi dan arbitrase, memberikan alternatif bagi para pihak yang terlibat. Jalur litigasi, meskipun menawarkan kepastian hukum, sering kali dianggap lambat dan memakan biaya besar. Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi lebih fleksibel, cepat, dan ekonomis. Kedua mekanisme ini diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan memungkinkan para pihak untuk memilih penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting bagi perusahaan teknologi untuk mempertimbangkan strategi penyelesaian sengketa yang efektif agar inovasi dapat terus berkembang tanpa hambatan yang berlebihan.
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Saham Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST)
Authors: Sugiarto Angelina Jacqueline , Lie Gunardi , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: December 2024

Perjanjian saham merupakan perjanjian saham dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pihak bisnis dengan pihak lain untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut. Perjanjian saham ini diatur oleh syarat-syarat transaksi saham, syarat-syarat tersebut sangat penting untuk menghindari konflik seperti konflik wanprestasi. Namun, masih banyak pihak-pihak yang tidak mentaati sehingga terjadinya wanprestasi. Wanprestasi memiliki banyak dampak negatif seperti kerugian dan menurunkan kepercayaan dalam dunia bisnis. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST menjadi salah satu studi kasus yang menunjukkan dampak wanprestasi dalam perjanjian saham. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi tanpa alasan sah, seperti force majeure. Keputusan ini memperkuat pentingnya penyusunan perjanjian yang transparan serta pemahaman yang mendalam terhadap konsekuensi hukum wanprestasi. Analisis bukti yang menunjukkan ketidakpatuhan tergugat dalam memenuhi kewajibannya, yang berujung pada pembayaran ganti rugi kepada penggugat. Dengan adanya kasus ini mengetahui betapa pentingnya disiplin dalam memenuhi kontrak perjanjian yang sudah dibuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan normatif untuk menganalisis keputusan hakim dan sengketa tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perjanjian. Diharapkan, penegakan Hukum yang tegas terhadap kasus wanprestasi dan bagi pihak-pihak yang menjalankan perjanjian memiliki kehati-hatian dan bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disetujui bersama.
Pendekatan Dalam Komunikasi Organisasi
Authors: Rifa’i Muhammad , Syaputra Muhammad Rizky , Depari Rizky Sembiring , Hidayat Rafly Prahmana , El Musthofa Ikhwanul
Published: December 2024

Komunikasi dalam organisasi adalah proses penting dalam mencapai tujuan bersama. Dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam teori komunikasi organisasi adalah pendekatan manajemen klasik dan human relations. Pendekatan manajemen klasik menekankan pentingnya struktur formal, hirarki, dan prosedur standar, sementara pendekatan human relations menyoroti pentingnya hubungan antarpribadi, motivasi, dan kesejahteraan karyawan. Artikel ini membahas prinsip-prinsip kedua pendekatan ini serta dampaknya pada efektivitas komunikasi dalam organisasi.
Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Merek Rokok Gudang Garam Melawan Gudang Baru
Authors: Fernando Fransisco Frisco , Abbror Rivat Maliqisyah , Elmaniz Shahrazad
Published: December 2024

Penelitian ini berfokus pada sengketa dugaan kemiripan merek rokok gudang garam dengan gudang baru, yang dimana sengketa ini dapat dimanfaatkan reputasi gudang garam yang sudah mapan oleh Gudang Baru. Tujuan utama penelitian ini yaitu menganalisis pelanggaran HKI terutama pada hak merek, yang dilakukan oleh bukan pemilik merek tersebut dan mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, yang melibatkan pertimbangan hukum, bukti, dan pelanggaran HKI, Hasil penelitian ini membahas tentang Mahkamah Agung yang memberi keputusan kepada sengketa Gudang Garam dan Gudang Baru dari berbagai aspek hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lalu hal ini berfokus bahwa sengketa ini menunjukan kemiripan merek, apa lagi jika bersengketa dengan hak kekayaan intelektual. Bukti serta pembuktian yang diberikan oleh Gudang garam adalah kunci atas putusan ini.
Tantangan dan Peluang Pemilu di Era Digital Memanfaatkan Peran Media Sosial dalam Kampanye
Authors: Rasji Rasji , Marina Marina , Vaustine Griselda
Published: December 2024

Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan preferensi politik mereka. Dalam era digital, media sosial memegang peran signifikan dalam mendukung partisipasi politik, sekaligus menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang pemilu di era digital, dengan fokus pada pengaruh media sosial dalam kampanye politik, penyebaran informasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari literatur hukum dan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan akses informasi dan membentuk persepsi publik, tetapi juga memunculkan risiko penyebaran hoaks dan polarisasi. Upaya yang direkomendasikan meliputi peningkatan literasi digital, pengawasan informasi, dan inovasi teknologi seperti blockchain untuk transparansi pemilu. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan integritas pemilu dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan adil.
Perbandingan Penerapan Carbon Capture and Storage di Indonesia dan Singapura
Authors: Siahaan Lestari , Simanjuntak Iona Febrina , Risky Rosiana Agnes , Hutabarat Dwi Natali M , Anggusti Martono
Published: December 2024

Pemanasan global dan emisi gas rumah kaca merupakan isu global yang terus menjadi perhatian, terutama karena berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti pembakaran hukun dan aktivitas industri menjadi penyebab utama dalam hal ini. Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) muncul sebagai solusi yang signifikan untuk mengurangi emisi karbon. Dalam upaya memahami dan mengevaluasi kebijakan CCS, penting untuk melakukan studi literatur yang komprehensif. Studi ini melibatkan pengumpulan berbagai sumber hukum, laporan pemerintah dan penelitian akademis yang relavan seperti jurnal dan buku. Sumber-sumber hukum memberikan kerangka yang mengatur penerapan regulasi dan teknologi CCS. Setelah mengumpulkan dan menganalisis literatur yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis perbandingan. Dalam tahap ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk membandingkan regulasi dan penerapan CCS di dua negara baik Indonesia dan Singapura. Dalam penerapan dan regulasi CCS terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia dan  Singapura sebagai konteks penulisan ini. Singapura menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam penerapan CCS berkat regulasi yang lebih jelas dan dukungan finansial yang kuat. Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan investasi untuk memaksimalkan potensi CCS.
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Kontrak Jual Beli di Indonesia
Authors: Elia Elia , Kennardy Lawrentiust , Kurniawan MIchelle Heydee , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: December 2024

Artikel ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran kontrak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perspektif hukum perdata Indonesia berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun pelanggaran kontrak pada umumnya dianggap sebagai wanprestasi, terdapat kondisi tertentu di mana pelanggaran tersebut melampaui sekadar wanprestasi dan memenuhi unsur PMH. Faktor-faktor seperti niat buruk, kelalaian serius, pelanggaran terhadap hukum umum, dampak terhadap pihak ketiga, serta unsur penipuan atau penyalahgunaan kewenangan menjadi dasar penting dalam mengkategorikan pelanggaran kontrak sebagai PMH. Artikel ini juga membahas bagaimana penerapan PMH dalam pelanggaran kontrak di praktik peradilan Indonesia, di mana pengadilan mempertimbangkan secara hati-hati unsur-unsur PMH dalam menetapkan tanggung jawab hukum dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Pada akhirnya, konsep PMH dalam pelanggaran kontrak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan serta menegakkan keadilan yang lebih luas.
Wanprestasi Terhadap Penanaman Modal Asing Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Amco Vs Indonesia Melalui ICSID)
Authors: Wadu Chyrila Tifany Mailakay Hernics , Putra Moody Rizqy Syailendra , Revina Revina , Khaulah Tatsbita
Published: December 2024

Kasus sengketa antara Amco Asia Corporation dan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang merupakan contoh penting dari dinamika arbitrase investasi internasional. Amco mengklaim bahwa tindakan pemerintah Indonesia, termasuk  Izin usaha Amco Asia Corporation dicabut oleh pemerintah Indonesia pada 9 Juli 1980. Pencabutan ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan alasan bahwa Amco tidak memenuhi kewajiban permodalan yang telah disepakati dalam kontrak, termasuk ketidakmampuan untuk menyetor modal yang dijanjikan. Di mana Amco mengklaim bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang membekukan aset dan merubah regulasi, telah merugikan dan melanggar perjanjian investasi. Proses arbitrase di ICSID memberikan platform bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti, dengan panel arbitrase untuk menilai fakta dan hukum yang berlaku. Hasil dari sengketa ini tidak hanya mempengaruhi nasib Amco, tetapi juga memberikan preseden penting dalam praktik penyelesaian sengketa investasi yang menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis kualitatif untuk menganalisis proses dan hasil arbitrase ICSID dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus ini memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang transparan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih responsif di masa depan.
Perceraian dari Sudut Pandang Perspektif Hukum Pernikahan Indonesia
Authors: Manggal Adam Tanzio , Putra Moo Rizqy Syailendra
Published: December 2024

Perceraian tidak dapat lepas dari aspek Hukum Pernikahan dikarenakan perceraian itu sendiri merupakan sebagai upaya akhir penyelesaian sengketa penyelesaian perikatan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah komitmen dikatakan sebuah komitmen dikarenakan, terdapat kehedak bebas dalam komitmen tersebut yang bersifat sukarela nantinya komitmen ini akan berbentuk sebuah perjanjian. Jika dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi tanggung jawab masing-masing pihak suami maupun istri dalam berumah tangga tentu ini akan menimbulkan keretakan bahkan perpecahan didalamnya. Tidak terpernuhi nya tanggung jawab masing-masing ini lah yang nanti akan menjadi factor penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia Saat ini. Diharapkan melalui tulisan ini pembaca dapat mengetahui perceraian dari perspektif hukum pernikahan, apa saja tanggung jawab setelah menikah, dan factor-factor penyebab mengapa sebuah pasangan bisa berpisah.
Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia
Authors: Tansir Charisse Evania , Lie Yocelyn Averyll , Djaja Rafael Christian , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: December 2024

Hukum waris merupakan sekumpulan aturan yang berisikan tentang peninggalan harta dari seseorang yang sudah meninggal (disebut pewaris) kepada orang lain yang berhak mewarisi harta benda tersebut (disebut ahli waris).[1] Hukum waris mencakup pengaturan terkait distribusi harta peninggalan yang didasarkan pada surat wasiat yang disusun oleh pewaris di masa hidupnya. Hukum waris sendiri terbagi dalam 3 jenis (hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang Hukum perdata (KUHPer)), dalam hukum waris terdapat 3 unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu : pewaris, harta yang diwariskan dan juga ahli waris. Sedangkan sengketa waris merupakan permasalahan yang muncul dikarenakan adanya rasa tidak terima oleh anggota keluarga (ahli waris) terhadap pembagian harta waris yang telah ditetapkan oleh pewaris yang dianggap tidak adil oleh ahli waris atau anggota keluarga tersebut, permasalahan sengketa waris kerap kali dijumpai di hukum waris. Permasalahan sengketa waris dapat terselesaikan di pengadilan agama (dikhususkan untuk umat muslim) atau pengadilan negeri (bagi umat non muslim). Penyelesaian kasus sengketa waris bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti musyawarah secara kekeluargaan, melalui jalur hukum (diselesaikan di pengadilan) dan jalur mediasi. Pada dasarnya, permasalahan sengketa warisan merupakan konflik privat, maka umumnya penyelesaian konfliknya  bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan berlaku.
Urgensi Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Harta Suami Istri
Authors: Suhartanto Theodora , Chandrawinata Marcelino , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: December 2024

Pernikahan merupakan sebuah momen sakral yang dilaksanakan untuk menyatukan dua orang menjadi satu kesatuan pasangan suami istri. Dalam prosesnya, pernikahan seringkali berujung pada konflik perceraian dan permasalahan pembagian harta gono gini. Pembuatan perjanjian pra nikah sebagai syarat sebelum melaksanakan pernikahan dapat menjadi salah satu tindakan preventif terhadap konflik pembagian harta selama perkawinan. Adapun pembagian harta dalam perjanjian pra nikah diatur menjadi harta bawaan dan harta bersama. Dalam perjanjian pra nikah terdapat hak dan kewajiban yang diatur dan patut dipatuhi oleh pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah juga dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak suami maupun istri kedepannya. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif yang menggunakan beberapa sumber hukum berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan  serta bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah serta literatur hukum terkait perkawinan.
Implementasi Hak Mogok Kerja Sebagai Salah Satu Bentuk Hak Pekerja
Authors: Rasji Rasji , Phua Steven Cai Lee
Published: December 2024

Mogok kerja adalah salah satu hak dasar pekerja yang telah diakui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang pada dasarnya memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menghentikan pekerjaan secara kolektif dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi hak mogok kerja di Indonesia termasuk mekanisme pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi, upaya hukum yang dapat dilakukan, serta peran para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang konsisten, hak mogok kerja dapat diimplementasikan sebagai instrumen yang mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan
Analisis Wanprestasi Dalam Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 252 K/PDT/2020)
Authors: Kristianto Shashia Andini , Anggraini Nabila Chynta Dwi , Manurung Chatrine Orry
Published: December 2024

Perjanjian jual beli tanah adalah suatu bentuk perikatan yang memiliki konsekuensi hukum signifikan karena tanah merupakan aset bernilai tinggi dan tidak bergerak. Permasalahan utama dalam transaksi ini sering kali terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Studi ini membahas langkah-langkah hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli tanah, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt/2020 yang melibatkan gugatan wanprestasi dari pihak pembeli terhadap penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUH Perdata dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wanprestasi memerlukan pembuktian yang kuat dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, upaya penyelesaian dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Studi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya dokumen perjanjian yang jelas dan keabsahan hukum guna menghindari sengketa dalam transaksi jual beli tanah.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Era Digital
Authors: Pasaribu Jose Louis Christianto , Silaen August P
Published: December 2024

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, khususnya perkembangan internet di Indonesia, ternyata ada banyak efek negatif yang mengincar dan mengganggu para peselancar internet. Untuk melakukan bisnis dan transaksi melalui media internet, Anda perlu memahami, menjadi serius, dan keinginan unik. Salah satu pihak dalam suatu perjanjian seringkali harus menghadapi kondisi yang kesulitan dan pada akhirnya, kontak atau perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan atau dijalankan dengan baik seperti yang diharapkan seharusnya. Kejadian sulit dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja maupun kesalahan Wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak dalam suatu perjanjian. Secara umum, dapat dikatakan bahwa isi perjanjian tidak dijalankan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal. terjun langsung ke jual beli bertransaksi secara online atau secara elektronik (e-commerce) adalah sesuatu yang jarang dilakukan, tetapi sudah menjadi gaya hidup dan trend di era modern, tetapi juga perlu diperhatikan. Di antaranya termasuk yang nantinya dapat disebut sebagai bentuk wanprestasi dalam kontrak jual beli online mempunyai banyak bentuk, dan kita kadang-kadang tidak menyadari hal itu. Misalnya, menunda pembayaran, tidak membayar, atau mengirim barang tetapi tidak sesuai.
Dampak Teknologi E-Procurement Dalam Mengurangi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Authors: Rasji Rasji , Novianti Siti , Nathasya Nathasya
Published: December 2024

Teknologi e-Procurement telah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memperkenalkan proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabilitas dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi e-Procurement terhadap pengurangan praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis data empiris, ditemukan bahwa e- Procurement mampu meminimalisasi interaksi langsung antara pihak- pihak terkait, mengurangi potensi manipulasi, serta memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan menurunkan tingkat korupsi, meningkatkan persaingan yang sehat, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi. Dengan demikian, e-Procurement merupakan inovasi penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Efektivitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)
Authors: Matondang Indri Kristina Br , Habeahan Besty
Published: December 2024

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan menyediakan layanan pengurusan sertifikat tanah sebagai salah satu komponen mekanisme pelayanan publiknya. Layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum merupakan layanan publik yang baik. Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari data sekunder, diperkirakan terdapat beberapa permasalahan, antara lain kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung proses layanan pengurusan sertifikat tanah di BPN Kota Medan. Model Milles-Humerman, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan ekstraksi data, adalah proses analisis data yang digunakan dalam studi kualitatif deskriptif ini. kesimpulanPeneliti menggunakan teori kualitas pelayanan publik yang dikembangkan oleh Sitiara (dalam bukunya Wiwik Sulistyowati, 2018:27) untuk meneliti efektivitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Teori ini mencakup sepuluh (10) indikator yaitu: bukti nyata, ketergantungan, ketepatan waktu, keterampilan, kesopanan, legitimasi, keamanan, komunikasi, dan pemahaman. Selanjutnya, unsur-unsur yang membantu dan menghambat kemampuan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam mengelola sertifikat tanah secara efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan sertifikat tanah BPN Kota Medan memiliki beberapa kendala yang cukup signifikan berdasarkan analisis terhadap efektivitas layanan penerbitan sertifikat tanah. Secara khusus, aspek Karena banyak berkas yang hilang, pemohon harus menyerahkan kembali datanya, yang menunjukkan bahwa keamanan data masih belum terjamin. Elemen lainnya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat umum terhadap pengelolaan sertifikat tanah. Meskipun Badan Pertanahan Kota Medan telah memberikan informasi sejelas-jelasnya, namun terkadang masyarakat kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme penyusunannya.
Kepastian Hukum Kewenangan Perangkat Desa Terkait Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Masyarakat Desa
Authors: Ambarita Dicki Candra , Carsnelly Eileen , Mahieu Feybiola Cecilia
Published: December 2024

Kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, yang disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi dan perbedaan pemahaman antara pemerintah desa dan daerah, serta dampaknya terhadap efektivitas pengumpulan pajak dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, serta melakukan analisis kualitatif untuk mengkaji kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian memaparkan bahwa kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum jelas dan memadai. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai hal ini, menimbulkan potensi masalah seperti konflik dengan masyarakat dan rendahnya kepatuhan pajak. Perangkat desa menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan penagihan PBB, termasuk kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan kapasitas dan sumber daya, resistensi masyarakat, serta masalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi regulasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, koordinasi yang lebih baik, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan penagihan PBB di desa.
Mediasi Restoratif Dalam Sengketa Kontrak Bisnis di Perusahaan Multinasional
Authors: Situmorang Olyhabana , Nababan Roida
Published: December 2024

Sengketa kontrak bisnis sering kali menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan multinasional, mengingat kompleksitas yang ditimbulkan oleh perbedaan sistem hukum, budaya, dan praktik bisnis antar negara. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau arbitrase kerap melibatkan biaya tinggi, memakan waktu lama, dan dapat merusak hubungan bisnis jangka panjang. Sebagai alternatif, mediasi restoratif menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Mediasi restoratif fokus pada dialog terbuka antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil, mengurangi ketegangan, dan memperbaiki hubungan yang terlanjur rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan mediasi restoratif dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional, dengan fokus pada manfaat, tantangan, serta efektivitasnya dalam konteks bisnis internasional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi bahwa mediasi restoratif dapat mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan sengketa bisnis, sambil menjaga hubungan baik antar pihak. Namun, tantangan yang muncul, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan budaya, dan sistem hukum yang berbeda, menjadi hambatan dalam penerapan mediasi restoratif di level global. Penelitian ini menyarankan pentingnya pelatihan mediator, penyesuaian kebijakan perusahaan, dan pengembangan platform mediasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan multinasional dalam menangani sengketa kontrak bisnis.
Hubungan Kenaikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Authors: Sunadynatha Rama Adi Saputra , Yasin Yusuf Muhammad , Chandra Selvin Matthew , Edward Kent , Siarill Jonathan Hervine , Gunardi Ariawan
Published: December 2024

Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya HUKUM PAJAK adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.
Kreativitas Pemanfaatan Sampah Plastik Sebagai Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomis di Desa Suka Mulia Hulu Namo Rambe, Deli Serdang
Authors: Dalimunthe Khodijah Tussolihin , Hutabarat Emma Triadelina , Bangun Yosinda Naberti Br , Pratiwi Anggi Erna , Samosir Monica Putri Ana , Sinuhaji Shella Friska Br
Published: December 2024

Pengelolaan sampah plastik menjadi tantangan lingkungan yang serius, terutama di wilayah-wilayah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan dasar kerajinan tangan bernilai ekonomis di Desa Suka Mulia Hulu, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Dengan pendekatan Community-Based Participatory Action Research (CBPAR), penelitian ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengolahan limbah plastik melalui pelatihan, produksi, dan pemasaran produk daur ulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi, serta mengurangi dampak lingkungan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan akses teknologi, infrastruktur digital, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Rekomendasi diberikan untuk peningkatan edukasi, penyediaan teknologi modern, dan kolaborasi antara pemerintah serta pihak swasta guna mendukung keberlanjutan program. Dengan strategi holistik, model pemberdayaan berbasis lingkungan ini dapat menjadi solusi efektif dalam pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan.
Analisa Dampak Beban Kendaraan dan Lalu-Lintas Harian Rata-RataTerhadap Kerusakan Jalan Portibi – Jalan Aloban Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus)
Authors: Ilhamsyah Ilhamsyah , Batubara Hamidun , Lubis Marwan
Published: December 2024

Beton Ruas Jalan Portibi – Jalan Aloan ini merupakan jalur yang sangat sibuk. Di sepanjang Jalan Portibi – Jalan Aloan banyak dilewati oleh kendaraan berat karena jalan ini merupakan salah satu jalan yang dibuka untuk dilintasi kendaraan berat yang membawa muatan seperti truck kelapa sawit. Ini juga yang menjadikan salah satu penyebab utama cepat rusaknya perkerasan jalan lentur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah lalu-lintas harian rata-rata beban sumbu yang melalui jalan perkerasan aspal di Jalan Portibi – Jalan Aloan Padang Lawas Utara, mengetahui pengaruh beban sumbu kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan pada ruas Jalan Portibi – Jalan Aloan Padang Lawas Utara.Metode penelitian ini menggunakan pedoman dari Bina Marga Pd T-14-2003. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu). Dengan metode survey dan pengamatan LHR dilokasi penelitian, hasil analisa lalu-lintas harian rata-rata pada kendaraan ringan seperti sedan dan pick up memiliki jumlah kendaraan sebanyak 13.615 unit, untuk bus berjumlah 372 unit, untuk truk 2 as berjumlah 746 unit, untuk truk 3 as berjumlah 156 unit, dan untuk truk 4 as berjumlah 101 unit. Total LHR dari hasil analisa kendaraan berjumlah 11.000. Berdasarkan perhitungan faktor lalu-lintas kendaraan didapat nilai ESAL total sebesar 12.35,61 dan total Volume Kendaraan Berat dari Truck 2 AS hingga truck 4 As adalah 1003 dari hasil survei lapangan dan hasil perhitungan Truck Factor 1,2 1 dimana nilai itu menunjukan bahwa kondisi kerusakan jalan yang ada dikarenakan beban kendaraan yang melintas pada ruas jalan Portibi – Jalan Aloan Padang Lawas Utara ini mengalami beban berlebih (Over load). mengacu pada Pedoman Bina Marga buku Petunjuk Perencanaan tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen No. SNI 1732-1989-F) Apabila nilai truck faktor lebih besar dari 1 (TF 1) berarti telah terjadi kerusakan akibat beban berlebih Faktor beban berlebih ini yang menjadi factor kerusakan Jalan Portibi – Jalan Aloan Padang Lawas Utara menyebabkan 4 jenis kerusakan yaitu Retak Buaya, Amblas, Alur dan Lubang dengan tingkat kerusakan sedikit.
Pengaruh Karakter Eksekutif, Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)
Authors: Rizqia Dhafa Manarul , Sadewa Prima
Published: December 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris Pengaruh Karakter Eksekutif, Transfer Pricing, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. Data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023. Jumlah perusahaan yang dijadikan populasi penelitian adalah 15 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Total sampel penelitian ini adalah 75 laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji model, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi R2 dengan bantuan program Eviews 12. Karakter Eksekutif dan Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)
Authors: Afrian Muhammad , Sadewa Prima
Published: December 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. Data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan Consumer Non-cyclicals subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023. Jumlah perusahaan yang dijadikan populasi penelitian adalah 16 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Total sampel penelitian ini adalah 80 laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji model, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi R2 dengan bantuan program Eviews 12. Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Financial Distress berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan secara simultan Ukuran Perusahaan, Financial Distress dan Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance