bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Local Wisdom of Kampunglaut Community Facing Flood Disaster Rob
Authors: Andriani Ana , Wijarnako Beny , Wakhudin Wakhudin , Nugroho Agung
Published: February 2023

The existence of the community cannot be separated from the natural environment, where they have lived for generations. Through a long process of adaptation to the natural environment, people really understand their ecological environment, so they treat their ecological environment intelligently. The universe is not only a source of exploitation, but as a common house that is continuously protected, cared for and arranged. The natural environment they live in is sometimes considered to be unusual and dangerous, but in reality, these communities do not feel worried because they live modestly with their natural environment. Ecological intelligence forges humans to organize their emotions, thoughts and actions in responding to the universe. Ecological intelligence is expressed in the form of real attitudes and behaviors that take into account ecological capacities, and give birth to a wise human attitude towards nature. Basically, case study research focuses attention on one particular object that is appointed as a case to be studied in depth so that it is able to uncover the reality behind the phenomenon. As is the case in the traditional wisdom of the people of Ujunggagak Village, Kampunglaut District, Cilacap Regency, Central Java which is formed from many activities, components or units that are interrelated and form certain functions. The case study method in this research is very appropriate to be able to uncover the mistigation of tidal flooding in Ujunggagak Village. The focus of case studies is the specification of cases in an event, including individuals, cultural groups or portraits of life, so that they can reveal forms of local wisdom that have the value of tidal flood disaster mitigation and freshwater crises.
Earlier Formation of Noble Characters and National Character Education
Authors: Tukiran Tukiran
Published: February 2023

In this age of globalization, it has been noticed that there is a multifaceted crisis initially brought on by a moral crisis in our country. As a result, it is urgent to find ways to instill morals (akhlak) in students, youth, and university students so that they can become trustworthy citizens of their community and country in the future. The national character education is very much in accordance with noble moral education. Akhlak to Allah means refraining from idolatry and worshiping deities other than Him. Akhlak to Prophet of God includes loving and glorifying, following and obeying, and reciting shalawat and salam on him. Akhlak to parents includes serving both parents well, speaking gently, respecting them, expressing gratitude for their kindness, being devout children, and praying for them.
Efektivitas Penggunaan Metode Latihan dan Penugasan Dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Pada Mata Pelajaran PKN di Sekolah Dasar
Authors: Parameswara Marsanda Claudia , Dewi Dinie Anggraeni
Published: February 2023

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode latihan dan penugasan dalam pembelajaran daring/jarak jauh di masa pandemi pada mata pelajaran PKN yang ada di sekolah dasar. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara dan menggunakan data-data dari hasil penilaian pada tiga kali pertemuan dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode latihan dan penugasan  dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar ini memiliki keefektifan. Hal tersebut terlihat dari data yang ada pada pembahasan menunjukkan bahwa pembelajaran secara daring atau jarak jauh dengan menggunakan metode latihan dan penugasan yang dilakukan pada masa pandemi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Manusia dan Lingkungan pada Pembelajaran IPA Melalui Model Problem Based Learning Siswa Kelas V SD Inpres Ulo Kabupaten Barru
Authors: Nurhayati Sitti
Published: February 2023

Hasil analisis observasi pembelajaran pertama tema manusia dan lingkungan, kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki siswa kelas V SD Inpres Ulo kabupaten Barru, hanya mencapai 65,86%, hanya 4 orang yang mencapai nilai KKM 70 dengan 57,14%. Tidak mencapai standar minimal KKM 70 dengan 71% secara klasikal yang mencapai nilai KKM 70.. Alternatif pemecahan masalah siswa adalah menyajikan Problem Based Learning. Acuan penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan tahapan, yaitu (1) Pengembangan fokus masalah penelitian, (2) Perencanaan tindakan, (3) Pelaksanaan tindakan dan observasi, (4) Analisis dan refleksi, (5) Perencanaan tindakan lanjutan, terdiri tiga siklus, setiap siklus 3 kali pertemuan pemberian tindakan dan 1 kali pemberian tes akhir siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Inpres Ulo adalah total 7 orang, yaitu 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Data kuantitatif dikumpul melalui tes kemampuan memecahkan masalah tiap akhir siklus. Data kualitatif dikumpul melalui lembar observasi aktivitas belajar siswa dan kemampuan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan memecahkan masalah meningkat rerata skor selisih 9,47%, dengan kategori yang dicapai meningkat baik dengan rerata 81,83 siklus tiga dari kurang dengan rerata 68,86 siklus dua, tuntas klasikal 71,4% yang mencapai nilai KKM 70 siklus tiga. (2) Perubahan kemampuan guru meningkat selisih 20% kategori baik 78,33% siklus tiga dari cukup 58,33% siklus dua. (3) Perubahan perubahan aktivitas belajar siswa meningkat selisih 24,29% dengan kategori sangat baik siklus tiga dari cukup siklus dua, persentase yang dicapai siklus tiga 82,62% kategori sangat baik, dari siklus dua skor persentase 58,33% kategori cukup
Kompetensi Profesional dan Keterampilan Dasar Tutorial Tutor
Authors: Kusmaladewi Kusmaladewi , Zaidin Muhammad Arifin
Published: February 2023

Penelitian ini tertujuan untuk mengkaji bagaimana kemampuan penerapan kompetensi profesional dan bagaimana kemampuan penerapan keterampilan dasar tutorial tutor Program Pemdidikan Anak Usia Dini di Unit Program Belajar Jarak Jauh Univeritas Terbuka Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sampel penelitian ini terdiri atas enam orang tutor sebagai informan kunci. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan pertimbangan informan kunci berada di pokjar kobupaten daerah tingkat II. Analisis data digunakan empat tahap, yaitu identifikasi, reduksi data, interpretasi, penjelasan, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tutor memiliki kesiapan tutorial, tutor tidak melakukan pengecekan kesiapan modul dan tidak menyampaikan kompetensi khusus (KK), penyajian materi masih kurang maksimal. tutor tidak memberikan apersepsi, tutor bersikap fleksibel dan positif dalam tutorial, penyajikan materi menggunakan power point, tutor belum makasimal memberikan penilaian proses atau hasil belajar, tutor tidak memanfaatkan bertanya dasar , terutama pertanyaan klasikal, tutor melakukan penguatan verbal dan nonverbal , tutor kurang memanfaatkan gaya tutorial variatif, tutor memberikan penjelasan bahasa yang baik dan benar, tutor kurang perhatian terhadap mengelolaan kelas, tutor memberikan salam pembuka dan penutup tutorial sekalipun item informasi yang disampaikan belum lengkap. Tutorial tidak hanya membutuhkan komitmen tinggi melainkan sangat membutuhkan penguasaan komptensi professional dan penguasaan penerapan keterampilan dasar tutorial. Implikasi hasil penelitian ini adalah Penanggung Jawab Bidang Bantuan belajar dan Bahan Ajar lebih intens membekali para tutor pengertian, dan pemahaman tentang pentingnya kompetensi profesional dan keterampilan dasar tutorial dalam pembekalan tutor
Pengaruh Model Kooperatif Tipe Numbered Heads Together dengan Teknik Tutor Sebaya terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SDN 135 Binano
Authors: Sujarwati Sujarwati , Ilyas Muhammad , Nurdin Nurdin
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model kooperatif tipe numbered heads together dengan teknik tutor sebaya terhadap kemampuan pemecahan masalah dan motivasi belajar siswa kelas V SDN 135 Binano. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan satuan eksperimen yang dilakukan pada kelas V SDN 135 Binano. Penentuan satuan eksperimen dengan menggunakan teknik total sampling. Instrumen pada penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah, angket motivasi belajar, dan lembar keterlaksanaan pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis inferensial dan kriteria pengaruh. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sebelum pembelajaran dengan model kooperatif tipe Numbered Head Together dengan teknik tutor sebaya berada pada kategori rendah, (2) Kemampuan pemecahan masalah matematika setelah pembelajaran dengan model kooperatif tipe Numbered Head Together dengan teknik tutor sebaya berada pada kategori baik, (3) Motivasi belajar matematika siswa sebelum pembelajaran berada pada kategori sedang, (4) Motivasi belajar matematika setelah pembelajaran berada pada kategori tinggi, (5) Terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika, dan (6) Terdapat perbedaan motivasi belajar matematika setelah pembelajaran.
Pengaruh Model Pembelajaran Tari Bambu Berbasis Keterampilan Proses Terhadap Kemampuan Berbicara Kelas V SDN 19 Malela Kabupaten Luwu
Authors: Rahmatiah Rahmatiah
Published: February 2023

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembelajaran Model Tari Bambu berbasis keterampilan proses terhadap kemampuan berbicara siswa Kelas V SD Negeri 19 Malela Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini merupakan peneilitian eksperimen dengan memberikan pretest dan posttest.  Hasil analisis data tes hasil belajar menunjukan bahwa tingkat kemampuan siswa kelas V sebelum diterapkan strategi pembelajaran model Tari Bambu berbasis keterampilan proses dikategorikan rendah dengan presentase sangat rendah 20%, rendah 35%, sedang 15%, tinggi 5% dan sangat tinggi 25% dengan rata-rata 63,95. Hasil belajar setelah diterapkan strategi pembelajaran model Tari Bambu berbasis keterampilan proses dikategorikan sangat rendah 10%, rendah 5%, sedang 15%, tinggi 10%, dan sangat tinggi 60% dengan rata-rata 85,4. Hal ini membuktikan bahwa penerapan strategi pembelajaran mode Tari Bambu berbasis keterampilan proses berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia.
Judges Considerations in Canceling Polygamous Marriages in Religious Courts
Authors: Yuliatin Yuliatin
Published: February 2023

Polygamy is allowed in Indonesia, providing the act is justified by religion and the rules of marriage law. A husband who wants to have more than one wife must fulfil various requirements of the Court. Based on the principle of “audi alteram partem,” the Supreme Court panel assesses the consideration of the Jambi Provincial Religious High Court against the answers, evidence, and witnesses presented by the defendant. This is to ensure the right decision is made, though the case was submitted late and no trial was filed. This research found that the Supreme Court deems a polygamy permit compulsory and aims to protect the welfare of the parties bound in the marriage. The word “can” in The Compilation of Islamic Law (KHI) article 71A showed that a marriage annulled due to polygamy without court permission is tentative or facultative. This indicated an annulment application must be submitted to the Court and the final decision is dependent on the assessment of the benefit of the wife and/or children. The legal consequence, based on the decision of the Religious Court to accept the marriage itsbat and the refusal to cancel the marriage bond, is that the children of the second wife will receive inheritance rights from the father, including property obtained with the first wife.
Windows use in school buildings: findings on the influence of occupants' actions
Authors: Naspi Federica , Stazi Francesca , D’Orazio Marco
Published: February 2023

Occupants usually interact with windows to restore their thermal comfort but in spaces densely occupied, as in schools, windows also are fundamental to achieve good IAQ and avoid health hazards. Many researchers investigated the user-window interaction to identify recurring patterns but such surveys in schools are lacking. This paper investigates this relationship in an Italian classroom, monitoring occupancy, environmental parameters and adaptive actions. The proposed behavioural models are driven by indoor and outdoor temperature since they have been identified as the triggers parameters for opening and closing actions.
Mediterranean traditional architecture and tools for the recovery. The case study of Dellys in Algeria
Authors: Atzeni Carlo , Mocci Silvia , Casanovas Xavier
Published: February 2023

This contribution shows the research work carried out within the pilot projects of the Rehabimed International Consortium, for the definition of guidelines for the recovery of the historical city of Dellys in Algeria, which was almost completely destroyed by a catastrophic earthquake in the early 2000s. In order to encourage re-population, the research was aimed at the study and recognition of the morphological, typological and constructive structure characters of the traditional architecture of the casbah, in order to direct the re-qualification actions for this significant traditional and historical heritage, also taking into account the seismic criticality of the area.
Traditional bell towers: knowledge and safety in two compared areas
Authors: Mondello Attilio
Published: February 2023

The paper summarizes the main aspects of the in-progress PhD research that wants to provide supporting empirical-experimental analyses, deepening the aspects that can affect structural behaviour. The research will study emblematic cases in the Etna area, after having carried out a census and a typological classification never pursued previously. To validate the obtained results, the thesis will compare these buildings with the bell towers in the Valladolid area. The comparison will check whether similar buildings (located in different geographical areas) are characterized by a different durability from that on our national territory.
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Authors: Khasanah Lutfiatul
Published: February 2023

A matrimony causes law effects for husband and wife called the rights and obligations. A husband and wife each have the right and obligation in marriage. Book ‘Uqūd al Lujayn by Shaykh Muhammad Bin Umar Al-Nawawī Al-Bantanī constituting book that works through marriage and still frequently be assessed at several boarding houses or pondok pesantren in Indonesia. Indonesia which constitutes as a law based country has managed laws on marriage, namely Undang-Undang Number 1 Year 1974 about marriage to know the right and obligations which correspond to orders in Islam and not rule out Indonesian marriage Law. This research is arranged utilized answers severally problem formula by using library research with qualitative method and descriptive analytic which is the researcher tries to word aught material with intent fact finding by analyzing what do be equal to as effort to solve problems . Data collecting is utilized to methodic library material via written texts and also soft copy edition and analyzed by content analyses and comparisons. Based on the observational result, researcher concludes that: (1) Books ‘ Uqūd al Lujayn in managing rights of husband and wife which positioning husband rights upon as level as higher as wife. (2) the right and obligation equations of husband and wife in book ‘ Uqūd al Lujayn and Number Law 1 Year 1974 Connubial are both husband and wife have to be good and glorious, husband as patriarch, husband mandatorying to give wife earnings, wife as housewife that mandatory manage housewifery with all the best and mandatory husband and wife mutually loves, faithful and helping. Meanwhile difference of both lays in rights arrangement and wife husband position, negligence sanction in going liabilities and wife permit liabilities to husband. (3 ) Basic Principle that become difference concept base rights balance and wife husband position in book ‘Uqūd al Lujayn and Number Law 1 Year 1974 connubial are that book footing ‘Uqūd al Lujayn on Q.S Al Baqarah (2 ): 228, Q. S al Baqarah (2 ): 228 and hadis is Prophets. Meanwhile Number Law footing 1 Year 1974 connubial on jender’s equation.
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kediri
Authors: Nuzula Nikmatun
Published: February 2023

In a general way, the division of community property in divorce at Religion Justice of Kediri utilizes the aught rule on Section 97 Islamic Law Compilations, where is division in that section names that widow or divorce widower lives each get half of community properties. But then available a case where Judges in the Religion Justice of Kedir establish another, which deviates from aught rule in Section 97 Islamic Law Compilation which is, each one third part for husband, and two third part for wife of the community property. This research focuses on 1) What do become the judge’s judgment in deciding matter Number 0168 / Pdt. G / 2014 / PA. Kdr in contrast to aught order in Section 97 KHI; 2) What implications of be applied contra legem in that verdict. In this research, the writer utilizes qualitative approach and field research. Meanwhile, in data collection utilizes interview and documentation. Data analysis uses content analysis of verdict through theory which is available with its practice at the site. This observational result concludes that there is three prime factors of the judge’s judgment in deciding the division matter of the community property Number 0168 / Pdt. G / 2014 / PA. Kdr variably diffrent of section 97 Islamic Law Compilations, which is: 1 ) Since wife while parted by divorces by husband not charge iddah’s earningses, mut ’ ah and past earnings; 2 ) Since wife have greater contributions in render community property; 3 ) as patriarch that ought to meet the family needs, husband has pointed out accountability heaving full as head of family. So if Judge applies rule of law ground, which is by applying Section 97 Islamic Law Compilation are assessed wrongful. Judge moring to advance to perceive justice than rule of law. Therefore of that, Judges in deciding a matter don’t be glued on written order only. Contra legem is form Judge as enforcer of law and justice that not only advance rule of law ground but also utilize justice ground judgment and benefit. Contra legem’s implemented implication can evoke new law that its following can be made as jurisprudence if there is a similar case.
Sanksi Adat Pete’an dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Al Muhlis Rofi’
Published: February 2023

In a law, there are customary laws which legalized by positive law and Islamic law. The culture communities in the District Ngadas Village Poncokusumo Malang, there is a costomary law that called “pete’an” that is pregnancy test for girls and widows aimed at preventing acts pregnant out of legal wedding. This custom is quite effective and bringing great results in the reduction and prevention acts pregnant out of legal wedding, so that the people and the leaders of Ngadas village support the implementation and preservation of the custom pete’an. The implementation of custom pete’an in the perspective of Islamic law conformable with nash and shara’. The customary sanctions that applicable in pete’an in the perspective of Islamic law is not in accordance with the penalties for sex-free and still a minor penalty. However, by looking at the number of cases is only 1-3 cases within 5-7 years after the implementation of this pete’an custom shows that a custom implementation of pete’an very effective in reducing and preventing unwedding act that begins with the act of free sex.
القياس عند المعتزلة دراسة وتقويما
Authors: Wahab Ahmad Khalil Abdul
Published: February 2023

Mu’tazilah is a group of Islamic sects, who disagreed with the Muslims’ opinion on the issue of the great perpetrator, led by Wasel bin Atta and Amr ibn Ubaid, the time of the great Tabi’i, al-Hasan al-Basri. The Mu’tazilah built their doctrine on the five principles of monotheism: Tawheed, justice, promise and preaching, ordering virtue and forbidding evil. These five principles affect their ushul fiqh views, especially regarding qiyas. The aim of this research is to present the views of the Mu’tazilah regarding qiyas, as well as to explain their evidence and the opinions of their dissenters from the majority of scholars, and to express a strong opinion. The method used in this research is a descriptive, analytical, and critical method, where the researcher describes the views of the Mu’tazilah in relation with the qiyas as well as their evidences, and then analyzes and compares them with the views of their opponents from the majority of scholars, and then shows the strongest opinion between them. The research finds that the Nadzzam of the Mu’tazilah denied the authority of qiyas, and that Abu Hashim of the Mu’tazilah denied the analogy to an asset that did not stipulate his rule, while the Mu’tazilah generally saw that the illah can influent by itself. These three opinions are contrary to what the majority of scholars. After research and comparison, the researcher found that the views of the majority of scholars are stronger because their evidences are strong meanwhile the Mu’tazilah evidences are weak.
Sanksi Tindak Pidana Terorisme (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Fiqh Jinayah)
Authors: Al-Anshori Huzaimah
Published: February 2023

Indonesia is often attacked by terrorism actions, it is done by a group of irresponsible people, so that the government takes out a law about terrorism which aims to minimize the terrorism criminal as early as possible. The result from the researcher that the act of terrorism criminal states on law No. 15/2003 is an action that consist of forbidden criminal act elements, as like on chapter III, section 6 to19, law No. 15/2003. In fiqh jinayah. side, the act of terrorism criminal which is included on section 6 to19 of law 15/2003 is also discussed in jarimah qat’ al-tariq, because there are similarities in criminal action. The punishment for the terrorism actor is different according to law No. 15/2003 and fiqh jinayah. There are many variations of fiqh jinayahpunishment, such as qisas, diyat and ta’zir.
Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah
Authors: Nafik Moh.
Published: February 2023

There are many aspects that need to be studied to see and understand in detail, including thestudy of the opinions of ulama ‘and KHI in addressing the problematic marriage of pregnantwomen out of wedlock. In this study, researchers sought to examine these two perspectivesby looking at the underlying factors of the contovercial marriage of pregnant women out ofwedlock in Indonesia.This is very urgent because the differences in legal consequences contained in KHI andperceptions of ulama ‘, which are actually manifestations of Islamic law are very visible. Asin Article 53 KHI which tends to open wide the possibility for people who are not responsiblefor adultery, coupled with the legal consequences contained in KHI for adulterers is very lightcompared to the had law applied in some Islamic countries.To simplify this research, the compilers use a type of library research (library rescarch), whosedata sources are extracted from written materials in the form of legal texts, both in the formof verses of the Qur’an, the books of hadith, rules of Islamic law and other written sources                                                                      that are relevant to the subject matter of the marriage of pregnant women out of wedlock.The nature of this research is descriptive-analysis-comparative research. Because this studybesides describing the marriage of pregnant women in the study of ﬁqh science descriptively,also compared the opinions of ulama ‘and KHI regarding the status of iddah for pregnantwomen out of wedlock.From the perceptions of ulama ‘and KHI, then the conclusion arises that there are differencesof opinion between the two. For the Mālikī the marriage of pregnant women out of wedlockis divided into the marriage of pregnant women due to adultery with men who impregnate(biologically) and / or with other men (non-biological). Whereas KHI is more general and doesnot differentiate with whom the woman will marry. Apart from that, the child is pregnant.Pregnant women out of wedlock may be married by someone who impregnates her or bysomeone else who is not impregnating her, because there is no real prohibition from the Koranor Hadith. And the legal status of a legal marriage contract while fulﬁlling the pillars and themarriage conditions that have been determined by Islamic law, in addition there is also anelement of beneﬁt.
LEGAL STANDING KUASA ISTIMEWA UNTUK MEWAKILI MENGUCAPKAN IKRAR TALAK DALAM PERKARA CERAI TALAK
Authors: Fajar Sidiq Widodo Muhammad
Published: February 2023

Talak is a marriage breaker pledge that is charged to a husband who wants to divorce his wife. Talak

must be pronounced in a religious court. after permission by the Religious Court, a husband can declare

his talak. However, what if a husband cannot pronounce his talak, then the best way is to represent it.

The concept represents saying talak, both of which are equally permissible in Islamic law and in positive

law. this paper will discuss how Legal Standing or the authority to act as a power of attorney to represent

declaring talak. The purpose of this study is to explore and find concepts of special power that are not

contrary to the Indonesian legal system. This research is normative research, because it examines the

norms related to the granting and receiving the power of representation as part of a legal system. Then

in this study using the Statute Approach and the Concept Approach to solve core problems.
Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri
Authors: Taufik Abdullah
Published: February 2023

Verstek’s decision is a decision handed down by the judge without the presence of the defendant or respondent at the trial, the principle that the judge is authorized to make a decision or not without the presence of the defendant at the trial so that the judge has facultative rights, in this case referring to article 126 HIR (about verstek) as a reference: 1. The absence of the defendant at the first hearing that authorized the judgeimmediately to decide on the verstek 2. Delay the session and call the defendant once again. In such legal cases / events, the position of the defendant / defendant in the divorce case is always in a weak position, especially if the respondent is a woman, with all her limitations she will always be passive and difficult to provide resistance is most likely caused by the following factors: a. Unclear address; b. The call (relas) for the trial does not arrive; c. Lack of understanding procedures in court proceedings and reluctance to consult; d. More resigned and accept fate
Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari‘ah dan Maslahah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018
Authors: Ro’uf Hasbullah Abdur
Published: February 2023

This Research entitled “Marriage Certificate: Analysis of Maqāsid al-syari‘ah and Maslahah Mursalah Against Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No 379 of 2018”. This Research use Library Research and The Technique of Data collection use study documents relate with this topic. Furthermore, the data is analyzed using Maqās}id al-syari>‘ah and Maslahah Mursalah. The results of the research explained that the certificate as a marriage registration requirement as regulated in the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No 379 of 2018 regarding Technical Guidance for Marriage Guidance for the Prospective Bride is important to be carried out and followed by the bride and groom. This sertificate as authentic evidence that the bride and groom turned out to have followed the Marriage Guidance. If it is not required to follow marital guidance, the impact will be the poorer quality of the family. Therefore, the marriage guidance program must be implemented as well as possible so that it can provide benefits to the bride and groom. Hopefully, after joining the marriage guidance program, married couples can anticipate and minimalize quarrel, violence and divorce in the family to create a family which is sakinah, mawaddah, wa raḥmah.
Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)
Authors: Fachrodin
Published: February 2023

Target in this research is: to analyse the duty nadzir in management of land ground communal ownership; To analyse the role nadzir in management of land; ground communal ownership Countryside Ngadi evaluated from in perpective Number Law 41 Year 2004; For the describe of factors influencing role nadzir in management of land; ground communal. Research conducted Countryside of Ngadi of Subdistrict of Mojo of Regency Kediri. this Research Type field research. Population to be checked as above mentioned hence the sample is nadzir exist in Countryside of Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri. As for data source in this research, is source of data of primary and source of data secondary. Technique of data collecting use the interview, observation, and documentation. Result of this research is: Duty nadzir in management of land; ground communal ownership Countryside of Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri have the duty such as those which loaded section 11 Law No 41 Year 2004; Management communal ownership by nadzir Countryside of Ngadi Kec. maximal Uncommitted Mojo its meaning nadzir which ought to undertake to manage and manage 12 land; ground communal ownership in the reality sharing do not at all, and land; ground communal ownership managed by one management (non nadzir).
Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam
Authors: Rizal Moch. Choirul
Published: February 2023

Article 44, paragraph (4) of Law No. 24 of 2013 it is not clear which judicial body has the authority to determine the unclear whereabouts of a person because of missing or dead but his body was not found. For this reason, this research focuses on 2 (two) problems. First, the practice of civil justice regarding applications for the determination of missing persons. Second, the meaning of the authority to adjudicate in the practice of civil justice regarding applications for the determination of missing persons. This research is included in the theoretical research using a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of this study answer 2 (two) problems. First, in examining and adjudicating cases of petition for the determination of missing persons, the general court uses rules regarding the state of absence (afwezig) according to Article 467 and Article 468 of the Civil Code, while religious courts use a legal basis relating to inheritance law. Second, to examine and adjudicate cases for the application of missing persons, the authority of the general court is based on Article 467 and Article 468 of the Civil Code, while the authority of the religious court body still requires interpretation of the judge’s law on the subject matter, namely whether it has a connection with inheritance law or not. The case for appealing the missing person, as long as it is related to inheritance law, can reopen the option for Muslims to choose which judicial body to obtain legal certainty regarding the person’s absence.
Peran Keluarga dalam Mewujudkan Takaful Ijtima’i (Studi Kajian Hukum Keluarga dan Ekonomi Islam)
Authors: Falach Ghulam , Adhkar Shohibul
Published: February 2023

as the smallest institution in society, the family has the potential for enormous influence on common prosperity. This is closely related to the function of the family as a container for the formation of quality human resources. If accordingly mentioned, then for the first step, every family must pay attention to the welfare of their own families afterwards to take a pay attention to other families in the surrounding environment. This attention is none other than the form of mu’amalah which is based on a sense of mutual assistance. Therefore, it is only natural that all components of society are obliged to build the welfare of their respective families. This is implemented in order to create a social balance in the form of welfare. Focus point in this study of the writer lies on the role of the family to realize the balance of welfare, especially in the economic field, through the concept of takaful. This research was conducted using qualitative-descriptive methods that contain primary and secondary data about family welfare and takaful which can be applied as a whole to the community sector. theory development in this study uses the theory of construction where the role of the deconstruction of family welfare can realize takaful ijtima’i.
Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam
Authors: Yanni Dewi Siregar Fitri , Kelana Jaka
Published: February 2023

The minimum age limitation for marriage for citizens is in principle intended so that those who are getting married are expected to have adequate thinking maturity, mental maturity and physical strength. However, in legal arrangements regarding the age limit of marriage in Indonesia, both regulated in statutory regulations and the Compilation of Islamic Law is still a problem, as is regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which distinguishes between the age limit of marriage based on gender, that is for men 19 years and for women 16 years. This writing aims to find out about the equality of the age limit of marriage in the perspective of Islamic law based on the analysis of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is a normative juridical legal research conducted by examining library materials or primary legal material. In normative legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is deemed appropriate or appropriate. The research specification used in this study is a descriptive analytical method that is related to the equality of the age limit for marriage in the perspective of Islamic law, then the conclusion is drawn using the deductive method where the regulations related to the minimum age limit of marriage in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Law  Number 1 of 1974 concerning Marriage, can also be considered good and safe because it has exceeded the age limit of adulthood by Islamic jurists and does not conflict with Indonesian law and human rights.
Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif
Authors: Setiawan
Published: February 2023

The process of building a household life, of course, there are many trials that arise, not a few of these trials result in a marriage relationship that has been built for years to end in court. Referring to various sources of Islamic law, there are several forms of divorce, namely: talaq, khulu`, fasakh, `ila`, li`an, zhihar, and nusyuz. When we look at the rules about marriage in the Compilation of Islamic Law (KHI), through section 116 KHI explained, that one of the causes of divorce is the existence of adultery committed by one of the parties from both husband and wife. In the event that a divorce is carried out because of adultery and then it is resolved by means of a li`an, then there are other legal consequences that will be borne by the parties, namely husband and wife and even children of both of them are affected. In this study, researchers used the library research method. The results of the research on the legal impact of the li’an Oath on wives and children according to Islamic law; husband is free from the threat of had qadzaf, adultery that the husband accuses his wife of is right, lineage of the child the wife was carrying was only related to the mother, the wife is free from the threat of adultery, li`an caused the marriage to break up forever. Meanwhile, according to positive law; li`an caused the marriage to break up forever, lineage of the child the wife was carrying was only related to the mother, and for the husband there is no obligation to provide a living.
Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah
Authors: Zunaidi Arif
Published: February 2023

Waqf is part of Allah’s command for those who have excess wealth. The rewards of waqf will continue to flow even after the perpetrator dies, as long as the waqf benefits others. In its development there are two categories of waqf, namely family waqf (dzurri) and khairi waqf. Family waqf is related to benefits intended for nasab or families and their descendants. Several countries have removed this type of waqf practice because it is considered not to provide benefits to the general public, because it focuses on the family only. In fact, waqf should be one way to improve the people’s economy because it is included in the Islamic philanthropy section. This study used qualitative research methods. This method provides an overview and describes several findings in the field, especially in this study related to the practice of family waqf in Indonesia. As a result, Dzurri waqf was recognized with the promulgation of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. However, in terms of management, the rules are still unclear. So prone to conflict. To reduce conflict, the Waqf Pledge Deed must clearly contain nazhir and mustahik. It is recommended that management be carried out productively in order to provide more benefits for mustahik. While the dzurri waqf in the view of maqasid al-usrah Jamal Al-Din Atiyyah includes three things, namely Hifz tadayyun fi al-usrah, Tandzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah, Tandzim Al-Janib Al-Mu’Assati Li Al Usrah.
Qiwama dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia
Authors: Ula Siti Khoirotul
Published: February 2023

In classical jurisprudence, the issue of Qiwāma -leadership and family protection is under the control of husbands and wives who are obliged to obey their husbands with the consequences that if there is disobedience from the wife- the husband has the right to educate her by advising, separating her (separating the bed), and beating her in a way that doesn't hurt. This understanding is based on the interpretation of the scholars of Surah an-Nisa 'verse 34. The rules in Indonesia, it is Law No.1 of 1974 concerning Marriage also state that the husband is the head of the family and wife is the housewife as a legalization of this interpretation. However, this Qiwāma does not always run according to the existing rules. In practice, many wives should had be a leader on their family while her husband lives. It caused Muslim feminist figures inIndonesia, Faqihuddin Abdul Kodir, spoken about the mubadalah theory, as a reinterpretation of classical fiqh constructions on gender equality. This article explain how the concept of qiwāma in the perspective of mubadalah and relevance in Indonesia. This is a report from literature research which is based on primary and secondary data sources in the form of documentary studies. The conclution in a husband and wife relationship should have understanding that they are on mutually relation. Whether, about matter of living or sexual services, both of them as partners, they have the same rights and obligations. The dominant relationship will be lostbecause of this reciprocality. They are responsible for mu'asyaroh bil ma'ruf to their partner and must maintain the dignity of each other's humanity. Therefor, the relevance of this theory, it should be our tradition for a long time, the mutual relation between husbands and wives in life has long been practiced by our agrarian culture.
Penggunaan Restatement untuk Menjelaskan Konsep-Konsep dalam Hukum Keluarga Islam
Authors: Rizal Moch. Choirul
Published: February 2023

Restatement can be a choice of writing method to explain legal concepts. Based on statutory regulations, doctrine and judges’ decisions, the restatement provides a comprehensive legal explanation. In Indonesia, restatements are developed and shared. Meanwhile, it becomes important to know the extent to which restatement is used by students. This research, which uses quantitative-descriptive and qualitative-descriptive approaches, found answers from students at the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Kediri. First, all students are still imperfect in compiling a resume using a restatement, because they do not use the judge’s decision as a source of compilation. The reason is that a softcopy of a copy of the judge’s decision regarding the concept to be explained is not available on the Decision Directory website which is managed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In addition, for students who have obtained a softcopy of a copy of the judge’s decision, they are still confused about which part to use to explain a concept in Islamic family law. The percentage of students’ overall score achievement is still 62% (sixty-two percent). For that, secondly, there needs to be an effort to improve, namely through the preparation of teaching materials and socialization of how to prepare a resume using restatement strategies. The preparation of the teaching materials involved competent lecturers, judges and advocates. Third, the effort bore fruit: the resumes that the student revised were near perfection. Three authoritative sources have been used to explain a legal concept. The percentage of students’ overall grade achievement increased by 27% (twenty-seven percent), so that it became 90% (ninety percent).
Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī’ah Imām Al-Syātibī
Authors: Dwi Hermanto Rendy
Published: February 2023

The Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the status of children born out of wedlock is a revolutionary decision made by the Constitutional Court. The decision stated that children born out of wedlock not only have a civil relationship with the mother and their mother's family, but also have a civil relationship with their biological father and biological father's family which can be proven based on the development of science and technology. The changes that occur in Article 43 paragraph (1) have implications for Islamic family law in Indonesia. The new law is interesting if reviewed using maqāṣid syarī'ah analysis with library research, with documentation data collection techniques, and uses two data sources, primary and secondary. The results showed that according to the maqāṣid syarī'ah analysis, the Constitutional Court's decision did not violate the the rules of syara', because it contained maṣlaḥah (goodness) and did not contain elements of ḍarar (damage) in the decision. This decision is also in line with the principles of maqāṣid syarī'ah, namely the principles of ḥifẓ al-dīn (protection of faith or religion), ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-‘aql (protection of intellect), ḥifẓ al-nasl (protection of lineage or ancestry) and ḥifẓ al-māl (protection of property or wealth). The implication of this decision is that children born out of wedlock have the same rights as children born from legal marriages, namely the right to lineage to their biological father, to earn a living, inheritance and equality before the law.
Investigation of the granulation process of the W – Ni – Fe system nanopowder by spray drying
Authors:   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Dorofeev A. A. , Samokhin A. V. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Fadeev A. A. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Alekseev N. V. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Sinayskiy M. A. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Litvinova I. S. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Zavertyaev I. D. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS
Published: February 2023

A method for obtaining nanopowder microgranules of the W – Ni – Fe system (composition of the VNJ-90) of a micron size range by spray drying of a suspension based on composite nanoparticles obtained by plasma chemical synthesis is considered. The parameters of operation of the Buchi Mini Spray Dryer B-290 spray drying laboratory unit with an ultrasonic nozzle have been experimentally determined, providing for the production of nanopowder microgranules of VNJ-90 with an output of the target fraction of 25 – 63 µm at the level of 65 %. The dependence of the size and morphology of the obtained granules on the choice of the dispersion medium, the concentration of the dispersed phase and the organic binder in the suspension is established. The effect of the suspension flow rate during spray drying on the yield of granules of a fraction of 25 – 63 µm was evaluated. The test of the manufactured experimental sample of nanopowder microgranules in the process of plasma spheroidization was carried out.
Properties of Fe – 30 Cr – 20 Co – Mo hard magnetic powder alloy with increased porosity
Authors:   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Zelensky V. A. , Ankudinov A. B. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Shustov V. S. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Ustyukhin A. S. ,   Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science of RAS, Alymov M. I. ,   Merzhanov Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science of RAS, Cherezov N. P. ,   Merzhanov Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science of RAS
Published: February 2023

The purpose of this work is an experimental study of the influence of the sintering environment (vacuum and argon) on the structural and magnetic characteristics of the Fe – 30 Cr – 20 Co – Mo magnetically hard alloy with increased porosity. The material was synthesized by powder metallurgy. In the present work, studies were carried out on materials with a porosity of about 4 %. All porosity of the material was closed. Powders of pure elements were used to synthesize the alloy. The samples were sintered at a temperature of 1140 °C for 150 minutes in vacuum and argon. The experiments were carried out on materials in three states — after sintering, quenching material and material after heat treatment to obtain magnetic properties. Sintering in argon increases the density of samples by approximately 0.3 % compared to samples sintered in vacuum. Vacuum sintered material has slightly higher magnetic properties compared to argon sintered material, despite the lower density. Hardened samples have significantly higher plasticity compared to materials after sintering and after heat treatment. Such samples are deformed without fracture at a deformation of more than 60 %. Hardening simultaneously reduces the yield strength. Samples after sintering have the lowest plasticity (about 10 %), approximately three times less than after heat treatment. There is a good correlation between yield strength values and hardness data. For specimens with higher yield strengths, there are also higher hardness values. The grain size of the material sintered in vacuum is almost the same as the size of the material sintered in argon. Their size is about 30 µm. Irregularity is not observed, which indicates that the process of secondary recrystallization did not occur. Anisotropy is also not observed. Thus, it was experimentally established that the Fe – 30 Cr – 20 Co – Mo alloy can be sintered both in vacuum and in argon. In this case, the mechanical and magnetic properties are approximately at the same level acceptable for technical applications.