bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KESIAPAN DAN DUKUNGAN STAKEHOLDERS TERHADAP PERUBAHAN STATUS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (STUDI PADA PUSKESMAS-PUSKESMAS DI KABUPATEN KLATEN)
Authors: Listyawati Naniek
Published: February 2023

This research is motivated by Letter of Minister of Domestic Affairs number 440/8130/SJ dated November 13th, 2013 on Optimizing the Implementation of National Health Insurance that describes the acceleration of puskesmas (community health center) change to Public Service Agency (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD). Meanwhile, Klaten Regency Government has planned policy implementation of full BLUD for all puskesmas starting in 2017, while the results of BLUD readiness questionnaire show that only 41% puskesmas confirmed their readiness. This study aims to analyze the influencing factors of puskesmas readiness to change to BLUD and to determine the extent of supports from stakeholders and organizational commitment in implementing BLUD policy in Klaten Regency. The theory of organization change readiness by Weiner (2009) is used as research framework to assess the extent to which organization members appreciate the three determinants of implementation ability, namely task demands, resource availability, and situational factors. Research method implemented in this study is descriptive qualitative, with the data is collected through in-depth interviews with respondents who answering the questionnaire with "ready", "doubtful" and "not ready". The results of data analysis can be concluded that there are five factors that affect puskesmas readiness to transfer to BLUD, namely commitment to task demands, availability of resources, managerial skills of puskesmas head, regulatory preparedness, and stakeholders’ support in the implementation of changes into BLUD status. All stakeholders in Klaten Regency support this program and organizational commitment of puskesmas constructed by understanding the work and advantage of BLUD program to puskesmas.
ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA TAHUN 2011–2015
Authors: Primawaty Ardiyana
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah se- Sumatera tahun 2011-2015 sesuai dengan tipe pemerintahann, yakni pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Kondisi keuangan pemerintah daerah ini diukur dengan mengaplikasikan konsep enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Keenam dimensi tersebut terdiri atas solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, fleksibilitas keuangan, solvabilitas pelayanan, dan kemandirian keuangan. Pada tahun 2015, analisis dikembangkan dengan mengaplikasikan dimensi solvabitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi keuangan pada masing-masing tipe pemerintahann berdasarkan model enam dimensi Ritonga (2014). Setelah melalui proses analisis didapati bahwa pemerintah daerah yang meskipun laporan keuangannya memperoleh opini wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun kondisi keuangan pemerintah daerahnya masih termasuk dalam katagori kurang baik.
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keinginan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Menerima SAK EMKM (Studi pada UMKM di Kabupaten Kudus)
Authors: Kamalia Arini
Published: February 2023

Penelitian ini ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menerima Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). UMKM di Indonesia sebagian besar tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Hal ini karena para pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan banyak di antara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Adanya beberapa faktor yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melihat sejauh mana keinginan UMKM dalam menerima standar baru dari DSAK IAI yaitu SAK EMKM yang ditujukan khusus untuk UMKM dalam mengelola keuangannya. Penelitian ini dilakukan di UMKM Kabupaten Kudus dengan jumlah sampel 100 dengan pengumpulan sampel dengan menggunakan convenience sampling. Hasil penelitian ini yaitu: (a) kebutuhan informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (b) entitas bisnis berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (c) skala usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Kudus; (d) tingkatan pendidikan pelaku usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (e) lama usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus; (f) latar belakang pendidikan pelaku usaha tidak berpangaruh terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Kudus; (g) sumber pendanaan usaha berpengaruh signifikan terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten
EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA : PENDEKATAN KUALITATIF
Authors: Kusuma Reyhan
Published: February 2023

Penelitian ini menginvestigasi penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. Penelitian ini menjadi penting karena SIMKIM sudah diterapkan lebih dari lima tahun sehingga diperlukan evaluasi. Dalam konteks ini, evaluasi penerapan SIMKIM pada penelitian ini menggunakan model Delone dan Mclean dengan Information system continuence. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) melalui pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling. Hasil analisis dari model Delone dan Mclean dengan Information system continuence menunjukan bahwa secara keseluruhan penerapan SIMKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta telah membantu operasional manajemen dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. Namun, pada penerapan SIMKIM masih belum optimal hal ini disebabkan oleh masih terdapat kendala dari sistem itu tersendiri seperti kecepatan akses dan faktor eksternal seperti data kependudukan yang belum tersedia.
Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI)
Authors: Anwar Saiful
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Sleman dan KONI Kabupaten Bantul, membandingkan dan menganalisis penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara, dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan in-depth interview. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Sleman menggunakan metode perbandingan historical cost dan penghitungan atas kasus dana hibah pemerintah daerah kepada KONI Kabupaten Bantul menggunakan dua metode, yaitu metode total loss dan metode perbandingan historical cost. Penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara mempertimbangkan konstruksi kasus, bukti yang diperoleh, fakta dan proses kejadian, dan jenis penyimpangan. Kendala dalam penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu kompleksitas kasus, perbedaan pemahaman kualitas bukti dengan penyidik, dan pola kasus korupsi di Indonesia bervariasi.
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGAWASAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
Authors: Syukron Andi Miftahul
Published: February 2023

Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak lain seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan Permasalahan pengadaan barang/jasa ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Bantul justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Berbagai temuan yang terjadi telah menimbulkan keraguan atas kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam proses pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terkait pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan wawancara mendalam kepada pihak terkait di Inspektorat Bantul. Setelah terkumpul, data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa belum berjalan optimal. Pelaksanaan pegawasan yang dilakukan Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, lemahnya perencanaan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Bantul menjadi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi permasalahan pengadaan barang/jasa.
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Authors: Sayekti Fitria Ningrum
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta pada TA 2010 s.d 2015.Tujuan lainnya untuk menganalisis upaya yang telah dilaksanakan dan solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi agar tidak menjadi temuan yang berulang.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode studi kasus (case study).Pengumpulan data menggunakan dokumen danhasilwawancara.Data dianalisis menggunakan tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2010 s.d 2015 ialah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peran pihak lain belum optimal, keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas SDM, pelaksanaan tindak lanjut belum tuntas, dan kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga menemukan beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi langkah-langkah pelaksanaan rencana tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut, dan pelaksanaan program, kebijakan dan prosedur untuk menindaklanjuti temuan yang berulang. Solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi meliputi penyelesaian tindak lanjut jangka panjang, penerapan sanksi yang tegas, penguatan peran pihak-pihak yang terlibat, dan menyusun SOP tindak lanjut.
ANALISIS HASIL PENGUKURAN CUSTOMER LIFE-TIME VALUE UNTUK MENGUATKAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DAN MEMAKSIMALKAN PROFITABILITAS PELANGGAN (STUDI KASUS DI CV. GUNAWITA MANDIRI)
Authors: Sadli M. Difta
Published: February 2023

Pada zaman globalisasi saat ini peningkatan persaingan dari semua aspek industri cukup signifikan, tidak terkecuali perusahaan yang bergerak di industri penyedia atau penyalur produk (distributor) komponen kendaraan bermotor. Pembentukan distributor wilayah memang menyelesaikan permasalahan pemasaran dan pengembangan pasar perusahaan yang memproduksi komponen kendaraan bermotor namun berakibat pada peningkatan persaingan di level distributor. Termasuk pada CV. Gunawita Mandiri yang berkedudukan di Yogyakarta juga harus bersaing dengan para kompetitor, sehingga perusahaan di rasa perlu menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan pelanggan. Sistem manajemen hubungan dengan pelanggan atau Customer Relation Management (CRM), agar lebih maksimal penggunaan metrik dari CRM yakni customer lifetime value (CLV) dapat membantu perusahaan dalam menilai dan mengelola sumberdaya secara tepat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan CV. Gunawita Mandiri sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem CRM yang diterapkan objek penelitian belum maksimal dan masih hal sederhana, sedangkan hasil perhitungan CLV menunjukan bahwa nilai setiap pelanggan cukup baik tapi belum maksimal. hasil tersebut dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat dalam upaya mempertahankan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru, sehingga dapat dimaksimalkan profitabilitas setiap pelanggannya. Selain itu, perusahaan harus menerapakan beberapa program untuk pelanggannya agar kedekatan pelanggan dengan perusahaan menjadi lebih baik.
PENGARUH GOAL FRAMING DAN TEKANAN WAKTU DALAM SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR
Authors: Dewi Diah Chandra
Published: February 2023

SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik, 2011), menyatakan skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor dituntut secara profesional agar dapat menghasilkan laporan audit berkualitas yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Skeptisisme profesional auditor berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh sifat-sifat dasar yang ada dalam diri auditor. Auditor dengan tingkat skeptis yang sama dapat menunjukkan penilaian dan perilaku yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Selain itu, karakteristik pribadi seseorang dapat berubah apabila pengaruh situasional dirasa cukup kuat. Pengaruh situasional yang dimaksud adalah tekanan waktu dan goal framing. Tekanan waktu dimanipulasi tinggi dan sedang, sedangkan goal framing dimanipulasi menjadi frame positif dan frame negatif. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Rancangan eksperimen menggunakan 2x2 factorial design. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan level skeptisisme profesional yang tinggi akan menunjukkan perilaku lebih skeptis, individu dengan level keadaan skeptisisme profesional yang tinggi akan menunjukkan perilaku lebih skeptis, keadaan skeptisisme profesional bertindak sebagai perantara hubungan antara sifat skeptisisme profesional dan perilaku skeptis, individu di bawah tekanan waktu tinggi akan meunjukkan level keadaan skeptisisme profesional yang rendah, dan individu yang diberikan frame negatif akan menunjukkan level keadaan skeptisisme profesional yang lebih tinggi daripada individu yang diberikan frame positif.
IDENTIFIKASI, TELAAH, DAN ANALISIS PENYEBAAB KERUGIAN OBAT KEDALUWARSA: STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA
Authors: Nurjanah Lena
Published: February 2023

Fenomena penumpukan obat kedaluwarsa yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang tidak pernah dimusnahkan sekian lama (2008—2016) menyebabkan kerugian negara sekitar Rp3,6 miliar. Peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat kesalahan yang menyebabkan potensi fraud atau bahkan fraud pada pengadaan obat. Fenomena tersebut juga menyatakan bahwa dana kapitasi untuk alat kesehatan tidak dicairkan, sedangkan untuk operasional obat dalam laporannya lancar. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis apakah fenomena ini terjadi sekedar belum terdapat pemusnahan saja atau terdapat kesalahan pengadaan obat. Identifikasi ini khususnya intentional atau unintentional yang menyebabkan terjadinya fraud.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan asosiatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan in-dept interview pada Kepala Daerah, DPRD, Inspektorat, Sekretaris Dinas, PPK, PPTK (Kasi Farmasi), Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Pertanyaan wawancara disesuaikan dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing informan yang dihubungkan dengan menggunakan tiga dimensi dari teori fraud triangle (pressure, opportunity, dan rationalization) dan tiga dimensi dari konsep good governance (transparency, good governance legal standard, dan praktik audit yang sehat). Data transkripsi wawancara kemudian direduksi, ditemakan, dan dianalisis untuk pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penumpukan obat kedaluwarsa disebabkan oleh kesalahan pengadaan obat yang sudah menjadi benang kusut dan sulit dihindari dari tingkat manajemen bawah sampaimanajemen puncak. Faktor utama terjadinya kesalahan tersebut karena adanya kelemahan pengendalian internal di setiap penugasan sehingga menimbulkan kelalaian dari pejabat berwenang secara disengaja (intentional). Hal ini menimbulkan pressure, opportunity, dan rationalization bagi para pelaku karena tidak menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Sementara itu, penelitian ini mengaitkan dengan empat prinsip tata kelola dan menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum melaksanakan tata kelola yang baik. Selain itu, adanya keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas menjadi masalah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal tersebut menimbulkan tata kelola Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berjalan dengan baik.
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN
Authors: Prihatin Lucia Julisa
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 61 pemerintah daerah di Kalimantan dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik tahun 2015 maupun 2016, indeks transparansi tertinggi diraih Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Kabupaten Mahakam Hulu menjadi pemerintah daerah dengan indeks transparansi terendah. Dari 61 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kalimantan ialah sebesar 12,67% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9,42% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Kalimantan baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient).Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah: (1) jumlah penduduk, (2) total aset pemerintah daerah, (3) jumlah anggota DPRD, (4) umur administratif pemda, (5) rasio PAD, (6) total belanja daerah, (7) opini audit BPK, (8) Indeks Pembangunan Manusia dan (9) press visibility
ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BALI, NTB, DAN NTT TAHUN 2011-2015
Authors: Wardhani Niken Wahyu
Published: February 2023

Di Indonesia, desentralisasi pengelolaan keuangan memberikan kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan antarpemda menjadi bervariasi. Bervariasinya kondisi keuangan tersebut menciptakan suatu kebutuhan bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah untuk memiliki sebuah alat agar dapat memantau dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Ritonga dkk., 2012, 2012b). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2011-2015 dengan menggunakan acuan model pengukuran enam dimensi yang dikembangkan Ritonga (2014) yaitu: 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) kemandirian keuangan, dan 6) solvabilitas layanan . Untuk mengakomodir perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2015 berupa basis akrual, maka terdapat satu tambahan dimensi yaitu Solvabiitas Operasional.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LHP LKPD) dari pemerintah daerah di seluruh wilayah Bali, NTB, dan NTT selama 5 tahun (2011-2015). Data yang digunakan sebanyak 196 LHP LKPD yang berasal dari data hasil audit BPK RI dengan opini wajar. Sementara itu, data sebanyak 21 LHP LKPD dari pemerintah daerah yang mendapat opini tidak wajar (TW) dan opini disclaimer tidak dipergunakan.Hasil penelitian berupa pemeringkatan, pengkategorian, dan pendeskripsian atas identifikasi karakteristik pemerintah daerah berperingkat tiga tertinggi dan tiga terendah berdasarkan indeks komposit kondisi keuangan (IKK). Deskripsi karakteristik dilakukan dengan mengaitkan teori hukum permintaan dan penawaran atas barang jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hasilnya, pada periode tahun 2015, peringkat tertinggi untuk tingkat pemerintah provinsi diraih oleh Provinsi Bali, sedangkan untuk tingkat pemerintah kota diperoleh: 1) Denpasar, 2) Kupang, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten diperoleh: 1) Badung, 2) Sabu Raijua, 3) Sumba Tengah.
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI
Authors: Insani Nuansa Gilang
Published: February 2023

Sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan good governance, transparansi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Sulawesi dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 indeks tertinggi diraih Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemerintah daerah dengan indeks terendah. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50% di tahun 2016. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Sulawesi baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (insufficient) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum.Secara umum pemerintah daerah di Sulawesi dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi, IPM yang lebih tinggi dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Sulawesi yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GAGAL LELANG DAN PUTUS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Authors: Hapsari Sandhy
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gagal lelang danputus kontrak serta menganalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan untukmengatasi kedua permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor penyebab gagal lelang antara lain:keterlambatan jadwal pelelangan yang disebabkan adanya perubahan dalam dokumenperencanaan, penyedia barang/jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)tertentu jumlahnya sangat terbatas, terbatasnya penyedia barang/jasa yang memilikidukungan bahan dan peralatan dari distributor, terbatasnya waktu pelaksanaanpekerjaan, paket pekerjaan pernah mengalami gagal lelang, dan paket pengadaanbarang/jasa kurang diminati. Faktor-faktor penyebab putus kontrak antara lain:penambahan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan penambahan waktu,waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas, paket pengadaan barang/jasa pernah mengalamigagal lelang, dan penyedia barang/jasa tidak profesional.Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gagal lelang yaitu: (1)membuat dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas,detail, dan terperinci, (2) dukungan pemerintah dalam mendapatkan Sertifikat BadanUsaha (SBU), Surat Keterangan Keahlian (SKA), dan Surat Keterangan keterampilan(SKT), (3) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal dan (4) membuat paketpengadaan barang/jasa yang diminati/menarik. Langkah-langkah yang perlu dilakukanuntuk mengatasi putus kontrak yaitu: (1) klarifikasi dan pembuktian terhadap penyediabarang/jasa, (2) pengoptimalan kinerja konsultan pengawas, (3) koordinasi dengantenaga yang berkompeten/ahli, (4) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal,dan (5) membuat paket pekerjaan yang diminati/menarik.
ANALISIS DAMPAK PEMOTONGAN ANGGARAN BELANJA PADA KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
Authors: Habibah Siti
Published: February 2023

Kebijakan pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga yang diterapkanpada tahun anggaran (TA) 2016 membuat pagu Kementerian Pertanian berkurangRp9.861.649.264.600,00. Hal itu berpotensi mengganggu pelaksanaan anggaransesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini bertujuanmengeksplorasi pelaksanaan kebijakan pemotongan anggaran pada KementerianPertanian TA 2016 dan menganalisis dampak penerapan pemotongan anggarantersebut.Penelitian ini dilaksanakan di Ditjen Tanaman Pangan dan Badan KetahananPangan karena merupakan unit eselon I yang paling mewakili urusan utamaKementerian Pertanian, yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup danberkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desainstudi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam denganpartisipan yang dipilih secara purposive sampling dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pada Ditjen Tanaman Panganmaupun Badan Ketahanan Pangan proses penentuan besaran pengurangananggaran dilakukan secara campuran antara top down dan bottom up. Skalaprioritas menjadi pertimbangan utama pada saat menentukan kegiatan yang akandikurangi anggarannya dan belanja barang menjadi jenis belanja yang palingterpengaruh dengan kebijakan pemotongan. Kendala yang dihadapi oleh DitjenTanaman Pangan dalam implementasi kebijakan pemotongan ialah adanyaketerlambatan revisi anggaran dan pembayaran kontrak pekerjaan yang harusditunda pada TA 2017. Adapun pada Badan Ketahanan Pangan, kegiatan menjaditidak optimal karena berkurangnya frekuensi pemantauan dan pengawasan.Terkait dengan kinerja, baik pada Ditjen Tanaman Pangan maupun BadanKetahanan Pangan, apabila memperhitungkan self blocking, justru membuatpenyerapan anggaran menjadi lebih bagus. Pencapaian output sebagian besar tetapberhasil karena diperbolehkan melakukan revisi target dan tunda bayar. Untukpencapaian indikator kinerja utama pada dokumen perjanjian kinerja, sebagianbesar juga tetap masuk kategori berhasil karena formula penghitungannya tidaksepenuhnya tergantung pada besarnya anggaran.
ANALISIS KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
Authors: Rattekanan Beti
Published: February 2023

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak akan berarti tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, mengharuskan pemerintah untuk menyusun dokumen perencanan dan penganggaran secara baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya, proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan waktu pada proses penyusunan dokumen perencanan dan penganggaran, yaitu RKPD, KUA, PPAS dan APBD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor penyebab ketidaktepatan waktu dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah ketidaktepatan waktu dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Informan penelitian ini dipilih secara langsung dengan mempertimbangkan kompetensinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 belum sepenuhnya disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Proses yang perlu menjadi perhatian ialah pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS yang prosesnya berjalan sangat lamban. Adapun faktor-faktor yang berperan terhadap ketidaktepatan waktu tersebut ialah adanya intervensi anggaran yang sangat kuat oleh DPRD, kondisi geografis daerah, kurangnya komitmen SKPD, kurangnya pemahaman SDM, belum optimalnya sistem informasi berbasis aplikasi serta lemahnya sanksi atas ketidaktepatan waktu tersebut. Sementara itu, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda untuk mencegah ketidaktepatan waktu tersebut ialah mengintensifkan komunikasi dan koordinasi, mengembangkan konsep Maluku berbasis gugus pulau, meningkatkan kompetensi SDM, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi serta melibatkan DPRD dari awal perencanaan
Penggunaan Val IT Framework 2.0 Untuk Menilai Investasi Teknologi Informasi (Studi Kasus Pada Investasi Aplikasi SIA di UT)
Authors: Ariza Diovanny Lukman
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menilai investasi Teknologi Informasi (TI) pada aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA) di Universitas Terbuka (UT) menggunakan framework val IT 2.0. Penelitian ini menjadi penting karena implementasi TI saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat penunjang operasional organisasi, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan strategis organisasi. Studi ini menemukan hasil analisis yang berbasis pada framework val IT 2.0 pada UT yang menunjukkan bahwa pada proses value governance sudah memiliki prosedur tata kelola investasi yang telah distandarisasi, namun pada saat implementasinya masih belum maksimal. Proses portofolio management telah memiliki portofolio investasi namun pendefinisian permulaan investasi TI masih belum konsisten, dan proses investment management sudah memiliki pemahaman untuk mengelola investasi TI, namun kesadaran untuk mengelola perubahan masih belum menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa, secara komprehensif UT berada pada level business process design/reengineering karena UT sudah memiliki kapabilitas yang tinggi dalam hal operasional system TI, namun belum memaksimalkan penggunaan TI untuk mengambil keputusan di level strategis. Hal ini berimplikasi terhadap pimpinan dan manajemen UT untuk membuat suatu paradigma baru atas aplikasi SIA, dimana aplikasi SIA tidak hanya digunakan sebagai alat operasional melainkan juga untuk penentuan arah kebijakan strategis organisasi.
PERSEPSI TAKMIR, JAMAAH DAN WARGA TERHADAP POTENSI DIJADIKANNYA MASJID JOGOKARIYAN SEBAGAI PUSAT MUAMALAH UTANG-PIUTANG (AL-QARDH)
Authors: Ismail Laode Shalihi
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi takmir, jamaah dan wargaterhadap potensi dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai pusat muamalahutang-piutang (al-qardh). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif denganmenggunakan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan observasi,wawancara, kuesioner dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Penelitian iniberpedoman pada teori Allport dalam menentukan aspek persepsi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa takmir Masjid Jogokariyan menyatakan tidak setujudijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai pusat muamalah utang-piutang(al-qardh), mayoritas jamaah menyatakan setuju dijadikannya Masjid Jogokariyansebagai pusat muamalah utang-piutang (al-qardh), dan mayoritas wargamenyatakan setuju dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai pusat muamalahutang-piutang (al-qardh). Takmir tidak menyetujui dijadikannya MasjidJogokariyan sebagai pusat muamalah utang-piutang (al-qardh) disebabkan adanyapertimbangan berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek psikologis berupa bebanmental atas pinjaman yang mengakibatkan jamaah yang sering beribadah kemasjid menjadi tidak beribadah lagi ke Masjid Jogokariyan. Mayoritas jamaahdan warga yang setuju dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai pusat muamalahutang-piutang (al-qardh) disebabkan kegiatan tersebut dapat memakmurkanmasyarakatnya serta dapat menolong warga yang kesusahan dalam halpermodalan dan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara jamaah dan warga yangtidak setuju disebabkan penerapan utang-piutang di masjid dianggap tidak tepat,adanya riba, telah diadakannya kegiatan serupa, fungsi masjid hanya sebagaitempat shalat, kegiatan berupa program-program yang dijalankan sudah dianggapmensejahterakan dan sudah terpenuhinya kebutuhan waga sekitar MasjidJogokariyan. Penelitian ini terbatas hanya mengidentifikasi persepsi dari takmir,jamaah, dan warga terhadap potensi dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagaipusat muamalah utang-piutang (al-qardh).
DESAIN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS GADJAH MADA
Authors: Mukhlis Mukhlis
Published: February 2023

Penelitian ini membahas desain sistem manajemen risiko yang dapat diterapkanpada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dengan studi kasus padaUniversitas Gadjah Mada (UGM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdeskriptif dengan studi kasus pada UGM. Penelitian mendeskripsikan danmenganalisis desain sistem manajemen risiko yang sebaiknya dijalankan oleh UGMdengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulandata. Data dianalisis menggunakan interactive model, meliputi pengumpulan data,reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Penelitianmenyimpulkan bahwa manajemen risiko telah berjalan di UGM, meskipun belumterstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, UGM perlu membentuk struktur, proses,dan prosedur manejemen risiko. Struktur manajemen risiko dapat menggunakanmodel tiga tingkatan pengendalian; tingkat kebijakan dijalankan oleh KomiteAudit, tingkat operasional dijalankan oleh rektor dibantu oleh Kantor Audit Internaldan Kantor Jaminan Mutu sebagai koordinator proses manajemen risiko yangdilakukan oleh unit kerja; tingkat pengawasan dilakukan oleh Komite Audit. Prosesmanajemen risiko dapat menggunakan standar proses manajemen risiko AS/NZS31000:2009 yang terdiri atas proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisisrisiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review, dan komunikasiserta konsultasi. Prosedur manajemen risiko dapat disusun berdasarkan periodetujuan UGM yang terdiri dari periode lima tahunan, satu tahunan, dan periodewaktu tertentu.
RESPONS AUDITOR TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PENDUKUNG AUDIT (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH)
Authors: El - Fariq Nafis
Published: February 2023

Salah satu upaya untuk menjaga dan memperbaiki kualitas audit BPK adalah denganmenerapkan sistem pendukung audit. Namun, penerapan sistem pendukung audit ini akanmenghadapi risiko operasional karena auditor dapat merespons positif atau negatif terhadapsistem. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis respons auditor terhadap penggunaan sistempendukung audit serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab responstersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupaanalisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons auditorterhadap penggunaan sistem pendukung audit di BPK RI masih cenderung negatif.Sementara itu, faktor-faktor penyebab respons yang teridentifikasi diantaranya: (1) auditorlangsung bertanya ke Biro TI ketika menghadapi isu kontingensi, (2) fitur belum mendukungrepair, (3) auditor cenderung membaca manual book ketika menghadapi isu kontigensi, dan (4)tampilan muka sistem yang rumit.
EVALUASI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG MEMPEROLEH OPINI TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT PADA TAHUN 2016
Authors: Pamnungkas Yuda
Published: February 2023

Evaluasi Atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yangMemperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada Tahun 2016. LKPPtahun 2016 akhirnya memperoleh opini WTP setelah 12 tahun terakhir selaluberopini TMP dan WDP. Namun demikian, masih terdapat LKKL tahun 2016sebagai bagian dari konsolidasian LKPP yang memperoleh opini TMP. Hasildari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum penyebab opiniTMP pada LKPD maupun LKKL yaitu lemahnya SPI atau SPI yang tidakberjalan dengan efektif. Upaya untuk meningkatkan kualitas LKKL telahdilakukan yang salah satunya dengan membentuk tim pembina keuangan KL.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperoleh persepsi darisudut pandang tim pembina keuangan KL mengenai penyebab keenam KLtersebut memperoleh opini TMP di tahun 2016. Penelitian ini bersifatkualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melaluiteknik dokumentasi dengan dokumen utama yaitu LHP keenam LKKLberopini TMP di tahun 2016 dan wawancara dengan narasumber yang berasaldari tim pembina keuangan KL. Analisis data dilakukan dengan proses patternmatching, pembuatan logic models untuk mencari penyebab utama TMP, dancross case synthesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa opini TMPmuncul akibat lemahnya SPI dalam proses pengelolaan danpertanggungjawaban keenam KL tersebut. Kelemahan ini dalam persepsi timpembina keuangan terutama terjadi pada aspek lingkungan pengendaliansebagai bagian terpenting di dalam SPI.
ANALISIS ANALISIS MUTU DAN BIAYA MUTU (Studi Pada PT Aseli Dagadu Djokdja)
Authors: Wulandari Neneng
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem mutu, biaya mutu dari tahun2014-2016, dan faktor-faktor penyebab sistem mutu dan biaya mutu yang didugabelum baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakanmetode studi kasus. Penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara, observasidan dokumentasi dalam pengumpulan data. Penelitian ini berpedoman pada ISO9001:2015 untuk sistem mutu dan metode PAF untuk biaya mutu. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa di PT Aseli Dagadu Djokdja dalam konteks organisasicukup baik, kepemimpinan cukup baik, perencanaan cukup baik, pendukungcukup baik, operasional sangat baik, evaluasi kinerja kurang baik, dan peningkatan sangat baik. Sedangkan biaya mutu di PT Aseli Dagadu Djokdja daritahun 2014-2016 bersifat fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa biaya mutu di PTAseli Dagadu Djokjda belum efektif, dikarenakan melebihi batas optimal yangditentukan oleh pakar mutu, hal ini juga didukung oleh hasil kuesioner biaya mutuyang kurang baik. Faktor penyebab sistem mutu di PT Aseli Dagadu Djokjdabelum baik dikarenakan tidak semua divisi menentukan isu-isu internal maupuneksternal, belum ada kebijakan mutu, divisi produksi dan divisi keuangan masihdalam satu departemen, sumber daya manusia, informasi secara keseluruhanbelum didokumentasikan dengan baik, belum ada audit internal mutu. Sedangkan,faktor penyebab biaya mutu belum baik yaitu tidak adanya pelaporan biaya mutudan biaya yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan biaya mutu belum efektif.Penelitian ini hanya menggunakan biaya mutu yang dapat teridentifikasi di PTAseli Dagadu Djokdja, sehingga peneliti tidak menganalisis biaya mutu yang tersembunyi (hidden quality cost).
Pengklasteran Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Optimalisasi Analisis Kondisi Keuangan
Authors: Sasongko Panji Ari
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk membuat klaster pemerintah daerah di Indonesia.Pengklasteran ini menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi kondisi keuanganpemerintah daerah sebagai variabel pengklasteran. Lingkup yang digunakan yakniseluruh pemerintah daerah di Indonesia dan dengan data tiga tahun (2014-2016) sehinggapengklasteran pemerintah daerah yang dihasilkan pada penelitian ini akan lebih lengkapdan dapat diketahui jumlah klaster pemerintah daerah yang tepat agar tidak perlumembuat klaster setiap tahun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif denganmetode analisis multivariat menggunakan analisis klaster.Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota tahun 2014 terbentuk empat klaster, tahun2015 terbentuk tiga klaster, dan tahun 2016 terbentuk empat klaster. Pemerintahkabupaten tahun 2014 terbentuk enam klaster, tahun 2015 terbentuk tujuh klaster, dantahun 2016 terbentuk lima klaster. Empat klaster pemerintah kota dan tujuh klasterpemerintah kabupaten merupakan jumlah klaster yang tepat bagi pemerintah daerah diIndonesia guna menunjang tercapainya homogenitas internal yang tinggi pada klaster danheterogenitas eksternal yang tinggi antarklaster sehingga mendukung optimalisasianalisis kondisi keuangan pemerintah daerah.
Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia
Authors: Veranti Ratih Indah
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 di Indonesia. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif deskriptif. Instrumen penilaian yang digunakan pada penelitianini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yaitu sebanyak lima belas kriteriawajib yang terdiri dari enam puluh sembilan sub kriteria. Data yang digunakan adalahdata sekunder yaitu LKPD tahun anggaran 2016 sebanyak 69 LKPD dengan teknikpengambilan sampel stratified random sampling. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 36,23%dengan tingkat pengungkapan tertinggi 56,52% dan terendah 18,84%. Tidak terdapatperbedaan tingkat pengungkapan antara LKPD dengan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta WDP dan TidakMemberi Pendapat (TMP), namun terdapat perbedaan antara opini WTP dan TMP. Haltersebut memiliki arti bahwa BPK belum menetapkan pisah batas yang jelas untuktingkat pengungkapan dalam merumuskan opini. Berdasarkan laporan keuangan,tingkat pengungkapan LKPD dari yang tertinggi hingga terendah yaitu Laporan ArusKas sebesar 60,39%, Laporan Realisasi Anggaran sebesar 57,48%, LaporanOperasional sebesar 51,93%, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebesar49,28%, Laporan Perubahan Ekuitas sebesar 46,38%, dan Neraca sebesar 26,49%.
ALIANSI STRATEGIS UNTUK MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM (STUDI PADA SP ALUMUNIUM YOGYAKARTA)
Authors: Afifah Ulfa
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aliansi strategis untukmendapatkan keunggulan kompetitif dan menentukan faktor-faktor penghambatoptimalisasi pelaksanaan aliansi strategis yang dilakukan SP Alumunium.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustakauntuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan konsep tahapan aliansistrategis untuk mendapatkan keunggulan bersaing untuk menilai optimalisasialiansi strategis yaitu, tahap pembentukan, tahap operasional, dan tahap evaluasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aliansi strategis belum optimal dalammemberikan keunggulan bersaing bagi SP Alumunium. Bantuan produksi mitrabelum membantu SP Alumunium dalam memenuhi 100% pesanan dari distributordan masih banyak produk dari mitra yang tidak sesuai dengan kualitas SPAlumunium. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu:tidak adanya kesepakatan tertulis (kontrak), tidak adanya perencanan produksiinternal yang berdampak pada perencanaan pemesanan kepada mitra, rendahnyakomptetensi mitra, tidak adanya penilaian kinerja dan sistem insentif ataupenghargaan, dan komunikasi yang tidak rutin
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS (STUDI PADA PERKUMPULAN DHARMAPUTRI)
Authors: Elyana Peronica
Published: February 2023

INTISARITujuan penelitian ini adalah untuk menilai sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian inter-nal COSO, menilai penyebab sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri yang diduga belum memadai jika dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian internal COSO.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan Internal Control Questionnaire (ICQ) dan Keputusan Kapitel SPM, wawancara mendalam berdasarkan tujuh belas prinsip pengendalian internal COSO, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal kas Per-kumpulan Dharmaputri secara keseluruhan cukup memadai. Namun masih ada dua prinsip yang kurang memadai, yaitu prinsip penilaian risiko fraud dan prinsip memperoleh dan menghasilkan informasi yang relevan. Dua prinsip yang kurang memadai tersebut disebabkan oleh belum adanya analisis risiko fraud, belum ter-sedianya informasi keuangan yang akurat, dan masih ada kebijakan yang belum dibakukan. Saran yang diberikan adalah membangun sistem pengendalian internal kas PDp yang holistik, membakukan Flowchart penerimaan dan pengeluaran kas,dan membakukan kebijakan keuangan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal kas PDp.
PELAPORAN BERKELANJUTAN OLEH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA
Authors: Kanigoro Birowo Yasbie
Published: February 2023

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaporan keberlanjutan oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan mengetahui saluran pelaporan yang digunakan oleh perguruan tinggi dan kesesuaian pengungkapan informasi dengan indikator GRI G4 dan instrumen penilai keberlanjutan kampus. Penelitian ini menggunakan rerangka dengan 73 indikator yang didasarkan pada GRI dan instrumen penilai keberlanjutan kampus untuk menganalisis informasi yang diungkapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan perguruan tinggi di Kanada dan Lithuania. Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia masih berada pada lingkup yang terbatas dan belum ada perguruan tinggi yang mengungkapkan informasi berkelanjutan dalam laporan yang terintegrasi.