bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENERAPAN FRAMEWORK BOOTSRAP DALAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGANGKATAN DAN PENJADWALAN PEGAWAI (STUDI KASUS:RUMAH SAKIT BERSALIN BUAH DELIMA SIDOARJO)
Authors: Effendy Faried , Nuqoba Barry
Published: July 2018

Kebutuhan akan teknologi informasi merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan lagi di era globalisasi.Semua instansi baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta perlahan mulai beralih menggunakan teknologiinformasi untuk membantu pekerjaan mereka. Tak terkecuali dilingkungan rumah bersalin, di berbagai rumahbersalin banyak kesulitan yang berhubungan dengan pengangkatan dan penjadwalan pegawai. Penelitian inibertujuan untuk membuat Sistem Informasi pengangkatan dan penjadwalan pegawai pada Rumah Sakit BersalinBuah Delima Sidoarjo. Sistem Informasi penjadwalan ini dibangun dengan Framework Bootstrap dengan tujuanagar tampilan menjadi lebih responsive di berbagai device. Berdasarkan pegujian dengan metode Black-box danUser Acceptance, dapat disimpulkan bahwa Sistem ini dapat mengolah data pengangkatan pegawai dengan baik,menampilkan data penjadwalan secara responsif serta diterima baik oleh pengguna.
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA IBU HAMIL DENGAN ANEMIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS IMOGIRI I KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA
Authors: Purwaningsih Eni
Published: July 2018

Latar Belakang: Ibu hamil yang berada dalam rumah tangga yang melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) akan menurunkan kejadian penyakit yang memperburuk kematian ibu hamil, mengingat bahwa ibu hamil sebenarnya merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko sehingga memerlukan suatu lingkungan keluarga/rumah tangga yang mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat (Astuti, 2011). Tujuan: untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada ibu hamil dengan anemia di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I Bantul Yogyakarta. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam pada 6 ibu hamil anemia di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I Bantul Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai September 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Colaizzi. Hasil: Empat tema yang ditemukan pada penelitian ini yaitu ketidakadekuatan perilaku memeriksakan kehamilan/kunjungan antenatal care (ANC), ketidakpatuhan mengkonsumsi tablet besi (Fe), kuatnya kebiasaan mengkonsumsi teh, dan ketidakadekuatan perilaku hidup bersih dan sehat (terkait dengan anemia). Simpulan: Gambaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada ibu hamil dengan anemia di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I Kabupaten Bantul Yogyakarta dapat dilihat dari empat temuan penting dari penelitian ini yaitu ketidakadekuatan perilaku memeriksakan kehamilan/kunjungan antenatal care (ANC), ketidakpatuhan mengkonsumsi tablet besi (Fe), kuatnya kebiasaan mengkonsumsi teh, ketidakadekuatan perilaku hidup bersih dan sehat (terkait dengan anemia).
Kestabilan Model Bioekonomi Sistem Mangsa Pemangsa Sumber Daya Perikanan dengan Pemanenan pada Populasi Pemangsa
Authors: Rustam Rustam
Published: July 2018

Status: PostprintJika ada yang ditanyakan terkait paper ini, silahkan tanyakan melalaui rustam.math06@gmail.com. Artikel ini telah terbit pada Journal of Math Sciences (JMS) Vol. 1. No. 2 Tahun 2016 dengan judul "The Stability of Bioeconomic Model of the Prey-Predators System Fishery Resources by Harvesting for Predators Population" dengan tautan http://www.usnsj.com/index.php/JMS/article/view/JMS008Sumber daya perikanan dengan karakteristik akses terbuka memungkinkan terjadinya eksploitasi berlebihan, sehingga konsep bioekonomi perikanan dikembangkan dengan harapan mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan pada sumber daya perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kestabilan titik keseimbangan model bioekonomi sistem mangsa pemangsa sumber daya perikanan dengan pemanenan pada populasi pemangsa. Model bioekonomi sistem mangsa pemangsa sumber daya perikanan yang dibahas berdasarkan pada asumsi awal yaitu pemanenan hanya pada populasi pemangsa. Kestabilan titik keseimbangan ditentukan dengan metode linearisasi sistem. Hasil linearisasi mengarahkan pada diperolehnya persamaan krakteristik dan nilai eigen yang merupakan acuan penentuan sifat kestabilan titik keseimbangan. Kestabilan titik keseimbangan juga ditentukan dengan menggunakan uji kestablan Hurwitz. Dari hasil penelitian diperoleh tiga titik keseimbangan yang salah satunya merupakan titik keseimbangan interior. Analisis kestabilan menggunakan metode pelinearan dan uji kestabilan Hurwitz menunjukkan bahwa titik keseimbangan interior yang diperoleh merupakan titik keseimbangan yang stabil asimptotik. Hal ini bermakna bahwa populasi mangsa dan pemangsa akan tetap lestari meskipun dilakukan pemanenan pada populasi pemangsa.
KARAKTERISASI AKUIFER KARST MATAAIR NGELENG DENGAN PENDEKATAN VARIASI TEMPORAL SIFAT ALIRAN DAN HIDROGEOKIMIA
Authors: Oktama Roza , Adji Tjahyo Nugroho
Published: July 2018

Flow properties and hydrogeochemistry is the main approach in this study. The purpose of thisstudy was to determine the temporal variation of the Ngeleng Spring karst aquifer flow properties,examines the temporal variation of Ngeleng Spring karst aquifers hydrogeochemistry, and to studythe relationship between the flow properties and hydrogeochemistry of Ngeleng Spring. Researchmethod in this study classified as a field survey using data such as water level, discharge, and waterchemical contents. Sampling was divided into long-term sampling and flood event sampling. Theanalysis that used in this study is a graphical analysis, scatter plot analysis, and descriptiveanalysis. The results of recession constant analysis stated that the flow component of Ngelengsprings dominated by diffuse component. Determination between flow properties andhydrogeochemistry states that on rainy season occured rain water mixing process, then on dryseason occur the domination of water interaction with the aquifer material, as well as the diffusiontransfer process because of the spring open system. Calcite aggressivity on rainy season are tendsto the unsaturated phase, while in the dry season tends to the equilibrium phase.
ANALISIS PENGARUH INOVASI PRODUK,HARGA, DAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP MINAT BELI ULANG MELALUIKEPUASAN KONSUMEN UMKM DI KOTA MEDAN
Authors: Aditi Bunga
Published: July 2018

AbstractCompanies are faced with such complex circumstances and are required to be able to determine a strategy as a tool to overcome the situation. One step is to run an effective and efficient marketing concept.The purpose of this research is knowing and analyzing the effect product innovation, price, and halal certification to consumer buying surge. through the satisfacton consumer of Micro Small and Medium Business (UMKM) in Medan.The type of research used is explanatory research with quantitative approach. The population in this study is the community as consumers who are in the area of Medan.Total sample of 150 people by using SEM method. Sampling method which use an accidental sampling, Analysis method used in this research is analysis of Structural Equation Modeling with data processing using Computer program of Analysis of Moment Structure.The results of this research isshowed the effect product innovation, price, and halal certification had a positive and significant impact on satisfaction consumer. Product innovation, pricehalal certification have a positive and significant impact on consumer buying surge..The satisfaction consumberhas affects consumer buying surge interest positively.Keywords: Product Innovation, Price, Halal Certification, Satisfaction Consumer, Consumer buying surge
PEMODELAN DAMPAK PEMASANGAN INCLINED DRAIN HOLE PADA WALL PIT PT XXX TERHADAP PENURUNAN MUKA AIRTANAH
Authors: Alvando Pascalia Vinca , Darul Achmad , Irawan Dasapta Erwin
Published: July 2018

Keterangan: makalah ini akan dipresentasikan pada acara PIT PAAI 2017 di Yogyakarta 12-14 September 2017. (Pre-print)---Airtanah merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan lereng, air akan mengisi pori tanah sehingga tekanan air pori meningkat. Pada tahun 2009 di Pit PT. XXX khususnya low wall pernah terjadi longsor, tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar penurunan muka airtanah (drawdown) serta melakukan simulasi dalam waktu 8 tahun kedepan setelah upaya penirisan tambang (dewatering) pada tahun 2016 dengan menggunakan sistem drain hole yang dipasang secara inclined (IDH). Model konseptual daerah penelitian dibangun dengan data pengamatan muka airtanah mula-mula, curah hujan, topografi dan properti hidrogeologi yang ditentukan berdasarkan asumsi teoriritis. Simulasi numerik menggunakan metode beda hingga dilakukan dalam dua skenario yaitu pada tiga IDH aktif dan penambahan tiga IDH di luar model pada akuifer terkekang dengan variasi kedalaman 50 m dan 80 m. Penurunan muka airtanah hasil simulasi kemudian dikalibrasi dengan perhitungan metode Theis. Hasil studi menunjukkan nilai penurunan muka airtanah dari perhitungan Theis lebih kecil dari hasil simulasi numerik. Outflow pada pemodelan juga menghasilkan nilai yang lebih besar dari pengamatan di lapangan. Parameter adjustment berupa nilai konduktivitas hidraulik kemudian dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap besar penurunan muka airtanah. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai konduktivitas hidraulik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan besar penurunan muka airtanah.
ANALISA KEBISINGAN AKIBAT AKTIVITAS TRANSPORTASI DI JALAN AHMAD YANI KOTA SORONG
Authors: Pristianto Hendrik
Published: July 2018

Kebisingan merupakan polusi suara yang didefinisikan sebagai bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Kebisingan dari jalan raya berasal dari kendaraan berat (HV), kendaraan ringan (LV) dan sepeda motor (MC). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan yang terjadi pada ruas Jalan Ahmad Yani dengan pengambilan data langsung di lapangan berupa data kebisingan serta beberapa variabel lalu lintas lainnya seperti volume dan kecepatan kendaraan. Data di analisis dengan menggunakan rumus hitung Leq serta dengan perhitungan secara empiric dengan pendekatan rumus BNL untuk mendapatkan nilai kebisingan pada dua titik lokasi yang ditinjau. Pengambilan data dilakukan siang dan malam sehingga diketahui tingkat kebisingan pada malam hari yaitu 41,67%. kurang signifikan dibanding siang hari sebesar 58,33% dengan Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai kebisingan dalam Leq hitung paling tinggi sebesar 68,12 dBA sedangkan dalam pendekatan rumus BNL nilai kebisingan tertinggi yaitu 69,36 dBA. Dengan nilai kebisingan tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruas Jalan Ahmad Yani dengan dua titik lokasi yang berbeda telah melebihi batas standar kebisingan yang diijinkan menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang baku mutu kebisingan. Sehingga perlu di upayakan peredam kebisingan (noise barrier) baik peredam kebisingan alami berupa penanaman pohon maupun peredam kebisingan buatan
COMPOSITE PERFORMANCE INDEX FOR STUDENT ADMISSION
Authors: Rahim Robbi , Mesran Mesran , Siahaan Andysah Putera Utama , Aryza Solly
Published: July 2018

This paper already publish (Post Print) in International Journal of Research In Science & Engineering Volume: 3 Issue: 3 May-June 2017
Analisa Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Kayu Ukir (SIMPKU)(Studi Kasus CV. Embed)
Authors: Azhari Muhamad , Agus Fahrul
Published: July 2018

Perkembangan bisnis yang terjadi pada perusahaan ukir-ukiran seharusnya diiringi dengan peningkatankinerja setiap komponen dalam perusahan. Kompleksnya kegiatan di perusahaan kayu ukir menuntut pengelolaaninformasi yang lebih baik. Saat ini perusahaan yang bergerak dalam bidang kayu ukir membutuhkan sebuah SistemInformasi Manajemen Perusahaan Kayu Ukir (SIMPKU). Pengembangan SIMPKU diawali dengan proses analisiskebutuhan. Pada tahapan ini pemodelan use case menjadi alat dalam proses analisis tersebut. Identifikasi yangdilakukan menghasilkan aktifitas yang dilakukan oleh setiap pengguna SIMPKU. Sebanyak dua puluh empatevent mampu diidentifikasi. Penelitian juga menghasilkan konstruksi table of event dan thing. Hal tersebutbermanfaat untuk proses pengembangan basis data SIMPKU.
COMPONENTIAL ANALYSIS OF INDONESIAN CONCEPTS OF SENSORY PERCEPTION
Authors: Suhadi Jumino
Published: July 2018

This study aimed at analyzing and describing the Indonesian concepts used to verbally represent sensory perception toward external stimuli perceived through three sensory channels: auditory, olfactory, and gustatory. The study found out that there are 27 concepts used in Indonesian to represent sensory perception in the three specified channels: 6 concepts for auditory channel, 9 concepts for olfactory channel, and 12 concepts for gustatory channel. The meanings of the concepts are analyzable into a set of semantic components i.e. speech, repeated, crowded, and inherence for auditory-channelled concepts; pleasant, sharp, emanation, and cause for olfactory; and agreeable, acrid, and emphasis for gustatory.
VALIDASI BUKU AJAR EKOLOGI BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP ILMIAH MAHASISWA
Authors: hunaepi  , Firdaus Laras
Published: July 2018

Kearifan lokal telah menjadi bagian yang sangat penting untuk diintegrasikan dalampembelajaran di mahasiswa. Namun demikian, kajian empiris yang didapatkan, saat inipengintegrasian kearifan lokal khususnya pada matakuliah ekologi belum pernah dilakukan olehdosen. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan buku ajar ekologi yang berbasiskearifan lokal yang valid untuk mengembangkan sikap ilmiah mahasiswa. Dalam penelitian inibuku yang akan dikembangkan adalah buku ajar ekologi berbasis kearifan lokal yang bertujuanuntuk mengembangakan sikap ilmiah mahasiswa. Tahapan dari penelitian yang dilakukan adalahvalidity, practicallity, dan effectiveness dari buku ajar ekologi berbasis kearifan lokal yang akandicapai dalam 2 (dua) tahun. Untuk tahun pertama penelitian ini, peneliti hanya fokus melakukanvalidasi buku ajar dan perangkat pembelajaran, dimana validasi keduanya telah melibatkan 8 orangvalidator dari unsur pakar dan praktisi. Hasil validasi menunjukkan bahwa buku ajar ekologiberbasis kearifan lokal berkategori valid dan dapat digunakan pada skala penerapan(implementasinya), begitu juga dengan validitas perangkat (silabus, SAP, LKM, Rubrik, danAngket)dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan pada tahap implementasi
EVALUATION OF THERMODYNAMIC LEARNING PROGRAM
Authors: Sinensis Arini Rosa , Firdaus Thoha
Published: July 2018

This paper describes the evaluation of the program of Learning thermodynamics developed based on Open Inquiry for physics teacher prospective students. The CIPP model is used as a reference for Program Evaluation. Context evaluation is designed to provide information related to thermodynamic lecture issues including teaching materials, assessment used, media, laboratory activities and others. Input evaluation is designed to provide information about the profiles of pre-program lecturers and lecturers based on Open Inquiry. Process evaluation, called monitoring, is designed to reveal the strengths and weaknesses of program implementation. Product evaluation (output and outcome) is designed to assess program success and program sustainability. The data collected are qualitative and quantitative data (Mixed methode). Data collection techniques used questionnaires, observation sheets, interviews, mastery tests of thermodynamic concepts and reflective thinking skills. Data analysis and program evaluation procedures are described in this paper.
Prototype Application Multimedia Learning for Teaching Basic English
Authors: Siahaan Andysah Putera Utama , Simarmata Janner , Nasution Muhammad Dharma Tuah Putra , Manurung Rosida Tiurma , Lubis Maulana Arafat , Kurniasih Nuning , Purnomo Agung , Nisa Khairun , Rahim Robbi
Published: July 2018

English is a language that must be known all-digital era at this time where almost all information is in English, ranging from kindergarten to college learn English. elementary school is now also there are learning and to help introduce English is prototype application recogni-tion of common words in English and can be updated dynamically so that updates occur information to new words and sentences in Eng-lish to be introduced to students.
Telecommunication Pricing Regulation Theory and Problem Solution Examples
Authors: Haryadi Sigit
Published: July 2018

The paper explains the general theory of pricing regulation for telecommunication networks and services, which are compared to its practical condition, accompanied by several problems and solutions.
INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT PLANNING BASED ON DISASTER RISK REDUCTION IN MAPUTO CITY, MOZAMBIQUE
Authors: Cahyadi Ahmad , Larasati Ajeng , Wacano Dhandhun
Published: July 2018

This research was conducted in Maputo City, the capital city of Mozambique, as one of developing cities which in the needs to support its urban physical features. It aimed to (1) identify environmental problems in the coastal zone of Maputo, (2) identify the existing Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the coastal zone of Maputo, and (3) formulate a plan of ICZM in Maputo. It was conducted by field observation on several points following the literature study. Points were chosen according to difference in physical coastal appearance such as the presence of berms, frontal dunes, artificial barriers, and coastal structures. Results showed that the coastal area in Maputo City experiences three environmental problems i.e. coastal abrasion, improper land use to its conservation concept, and poor waste management. There is already structural mitigation in the area which is in the form of jetties and seawalls. However, it only attempts to solve problems technically. ICZM which bases on coastal zone’s potential risk, then, becomes handy in solving the problems related to people awareness in improving the effectiveness of waste management as well as the properness of land utilization in the study area.
Scheduling Courses using Genetic Algorithms
Authors: Siahaan Andysah Putera Utama
Published: July 2018

Preparation of courses at every university is done by hand. This method has limitations that often cause collisions schedule. In lectures and lab scheduling frequent collision against the faculty member teaching schedule, collisions on the class schedule and student, college collision course with lab time, the allocation of the use of the rooms were not optimal. Heuristic method of genetic algorithm based on the mechanism of natural selection; it is a process of biological evolution. Genetic algorithms are used to obtain optimal schedule that consists of the initialization process of the population, fitness evaluation, selection, crossover, and mutation. Data used include the teaching of data, the data subjects, the room data and time data retrieved from the database of the Faculty of Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi. The data in advance through the stages of the process of genetic algorithms to get optimal results The results of this study in the form of a schedule of courses has been optimized so that no error occurred and gaps.
EFEKTIFITAS KEBERHASILAN KOPERASI JASA PERDAGANG UMUM (KJPU) MADANI SEI BALAI BATUBARA
Authors: 2017 Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu , Suriono Hadi
Published: July 2018

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas partisispasi anggota KJPU Madani Sei Balai Batubara . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KJPU Madani Sei Balai Batubara yaitu berjumlah 125 orang.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat efektivitas anggota KJPU.Koperasi ini umumnya berada pada kategori koperasi berhasil. hasilnya adalah faktor paling menentukan dalam maju tidaknya koperasi terletak pada partisipasi anggotanya, dan jelas partisipasi ini erat kaitannya dengan pemahaman anggota koperasi terhadap efektivitas anggota koperasi secara menyeluruh dan dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi lebih kalau mengerti saja tidak mengenai apa itu koperasi. Hasilnya anggota koperasi tidak menunjukkan partisipasinya baik itu kontributif maupun insentif terhadap kegiatan koperasi sendiri. Kurangnya pendidikan serta pelatihan yang diberikan oleh pengurus kepada para anggota koperasi ditengarai menjadi faktor utamanya, karena para pengurus beranggapan hal tersebut tidak akan menghasilkan manfaat bagi diri mereka pribadi. Kegiatan koperasi yang tidak berkembang membuat sumber modal menjadi terbatas. Terbatasnya usaha ini akibat kurangnya dukungan serta kontribusi dari para anggotanya untuk berpartisipasi membuat koperasi. Oleh karena itu, semua masalah berpangkal pada efektivitas partisipasi anggota dalam mendukung terbentuknya koperasi yang tangguh, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya, serta masyarakat sekitar.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan erat terhadap efektivitas partisipasi anggota KJPU Madani Sei Balai Batubara adalah cukup efektif diterima secara signifikan.
Review of Intellectual Property and Human Development: Current Trends and Future Scenarios
Authors: Keele Benjamin John
Published: July 2018

Keele, B. J. (2011). Review of Intellectual Property and Human Development: Current Trends and Future Scenarios. International Journal of Legal Information 39(1), 98-100.
Writing for Screen Readers in the Wake of Indiana's e-filing Initiative
Authors: Dimitri James D.
Published: July 2018

James D. Dimitri, Writing for Screen Readers in the Wake of Indiana's e-filing Initiative, Res Gestae, Dec. 2015, at 25Last November, the Indiana Supreme Court took a major step in implementing an electronic filing system for Indiana’s courts by starting a pilot program of electronic filing for cases in the Supreme Court and the Court of Appeals. Hamilton County courts have been accepting documents through e-filing since July 2015, and more courts in the state will soon join this e-filing system as the Supreme Court aims for a statewide system by 2018.In light of this move to e-filing, lawyers should recognize that, in the near future, the documents they submit to Indiana’s courts probably will be read by judges on screen rather than on paper. Indeed, in other jurisdictions where e-filings are accepted, many judges prefer to use electronic devices — particularly electronic tablets such as iPads — to read documents. Of course, this shift by judges to screen reading is important for the efficiency it will give them. They will be able to conveniently store, carry, and read many documents on a single, portable device when those documents were once stored and carried in cumbersome physical files.But the courts’ shift to screen reading is also significant because it will require lawyers to change how they convey information to judges in the documents submitted to them. This “how” includes not only a document’s substantive content but also the document’s appearance on screen — in other words, the document’s design. This change is necessary because skillful writers tailor documents to their readers’ needs and preferences. And research indicates that readers read on-screen documents differently from the way they read paper documents.This article will provide a basic discussion of why and how you, as a lawyer, may effectively design electronically filed documents to meet the needs of the screen-reader judge.
A Simple Low-Cost Institutional Learning-Outcomes Assessment Process
Authors: Curcio Andrea A.
Published: July 2018

Law school institutional learning outcomes require measuring nuanced skills that develop over time. Rather than look at achievement just in our own courses, institutional outcome-measures assessment requires collective faculty engagement and critical thinking about our students’ overall acquisition of the skills, knowledge, and qualities that ensure they graduate with the competencies necessary to begin life as professionals. Even for those who believe outcomes assessment is a positive move in legal education, in an era of limited budgets and already over-burdened faculty, the new mandated outcomes assessment process raises cost and workload concerns. This essay addresses those concerns. It describes a relatively simple, low-cost model to measure institutional law school learning outcomes that does not require any initial changes in individual faculty members’ pedagogical approach or assessment methods. It explains how a rubric method, used by the Association of American Colleges and Universities [AAC&U] and medical educators to assess a wide range of nuanced skills such as critical thinking and analysis, written and oral communication, problem-solving, intercultural competence, teamwork, and self-reflection, could be adapted by law schools. The essay explains a five-step institutional outcomes assessment process: 1. Develop rubrics for institutional learning outcomes that can be assessed in law school courses; 2. Identify courses that will use the rubrics; 3. Ask faculty in designated courses to assess and grade as they usually do, adding only one more step – completion of a short rubric for each student; 4. Enter the rubric data; and 5. Analyze and use the data to improve student learning. The essay appendix provides sample rubrics for a wide range of law school institutional learning outcomes. This outcomes assessment method provides an option for collecting data on institutional learning outcomes assessment in a cost-effective manner, allowing faculties to gather data that provides an overview of student learning across a wide range of learning outcomes. How faculties use that data depends upon the results as well as individual schools’ commitment to using the outcomes assessment process to help ensure their graduates have the knowledge, skills and values necessary to practice law.Citation: Andrea A. Curcio, A Simple Low-Cost Institutional Learning-Outcomes Assessment Process, 67 J. Legal Educ. 489 (2018).
Knowledge Curation
Authors: Madison Michael J
Published: July 2018

This Article addresses conservation, preservation, and stewardship of knowledge, and laws and institutions in the cultural environment that support those things. Legal and policy questions concerning creativity and innovation usually focus on producing new knowledge and offering access to it. Equivalent attention rarely is paid to questions of old knowledge. To what extent should the law, and particularly intellectual property law, focus on the durability of information and knowledge? To what extent does the law do so already, and to what effect? This article begins to explore those questions. Along the way, the article takes up distinctions among different types of creativity and knowledge, from scholarship and research to commercial entertainment and so-called “User Generated Content”; distinctions among objects, works of authorship, and legal rights accompanying both; distinctions among creations built to last (sometimes called “sustained” works), creations built for speed (including “ephemeral” works), and creations barely built at all (works closely tied to the authorial “self”); and distinctions between analog and digital contexts.
Shopping for Privacy Online: Consumer Decision-making Strategies and the Emerging Market for Information Privacy
Authors: Nehf James
Published: July 2018

James P. Nehf, Shopping for Privacy Online: Consumer Decision-making Strategies and the Emerging Market for Information Privacy, 2005 Ill. J. L. Tech. & Pol'y 1Studies show that individuals are concerned about database privacy, yet they seldom make privacy a salient attribute when deciding among competing alternatives. Although privacy policies are present on many websites, web users rarely bother to read them. This paper explores why this is so. The author identifies rational reasons why web users do not shop for privacy and discusses the implications for the expanding market for consumer information. He concludes that unless privacy becomes a salient attribute influencing consumer choice, website operators will continue to obtain and use more personal information than web users would choose to provide in a more transparent exchange.
Review of Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules and Research Handbook on the Interpretation and Enforcement of Intellectual Property under WTO Rules
Authors: Keele Benjamin John
Published: July 2018

Keele, B. J. (2011). Review of Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules and Research Handbook on the Interpretation and Enforcement of Intellectual Property under WTO Rules. International Journal of Legal Information 39(2), 263-264.
THE QUEST FOR A NEW GENERATIONOF LABOR CHAPTER IN THE TTIP
Authors: FAIOLI Michele
Published: July 2018

The ttip (Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement) may be key for the eu-usa forthcoming vision of labor and industrial re-lations. The ttip may be turned into an opportu-nity to ground a new generation of labor chapters in investment/partnership treaties. In line with preliminary outputs, a practical proposal is intro-duced. This essay is also aimed at analyzing, un-der a critical legal approach, why, to what extent and how the ttip labor chapter may be set up. A special focus on the ttip and isds in labor items is included.
Order without Intellectual Property Law : Open Science in Influenza
Authors: Kapczynski Amy
Published: July 2018

102 Cornell L. Rev. 1539 (2017)Today, intellectual property (IP) scholars accept that IP as an approach to information production has serious limits. But what lies beyond IP? A new literature on “intellectual production without IP” (or “IP without IP”) has emerged to explore this question, but its examples and explanations have yet to convince skeptics. This Article reorients this new literature via a study of a hard case: a global influenza virus-sharing network that has for decades produced critically important information goods, at significant expense, and in a loose-knit group—all without recourse to IP. I analyze the Network as an example of “open science,” a mode of information production that differs strikingly from conventional IP, and yet that successfully produces important scientific goods in response to social need. The theory and example developed here refute the most powerful criticisms of the emerging “IP without IP” literature, and provide a stronger foundation for this important new field. Even where capital costs are high, creation without IP can be reasonably effective in social terms, if it can link sources of funding to reputational and evaluative feedback loops like those that characterize open science. It can also be sustained over time, even by loose-knit groups and where the stakes are high, because organizations and other forms of law can help to stabilize cooperation. I also show that contract law is well suited to modes of information production that rely upon a “supply side” rather than “demand side” model. In its most important instances, “order without IP” is not order without governance, nor order without law. Recognizing this can help us better ground this new field, and better study and support forms of knowledge production that deserve our attention, and that sometimes sustain our very lives.
The passage of Australia’s data retention regime: national security, human rights, and media scrutiny
Authors: Suzor Nicolas Pierre , Pappalardo Kylie , McIntosh Natalie
Published: July 2018

In April 2015, the Australian Government passed the Telecommunications(Interception and Access) Amendment (Data Retention) Act, which imposesobligations on Internet Service Providers (ISPs) to collect metadatainformation about their users and store this metadata for a period oftwo years. This article reviews the operation of the Act and considersthe extent to which it conflicts with the human right to privacy. Wesuggest that the broad scope of the data retention obligations and thelack of judicial safeguards to limit access to collected data presents aclear conflict with the requirements of international law.>From its conception through to its ongoing implementation, Australia’sdata retention scheme has been controversial. The Government hasgenerally asserted that data retention is necessary to furtherAustralia’s national security interests and to assist law enforcementagencies with criminal investigations. In the face of criticism,however, Government officials have been notably unable to justify thescheme on these grounds, or to show that data retention is aproportionate response to national security and law enforcement concerns.The passage of data retention in Australia is particularly notable forthe significant confusion not only over what the scheme would achieve,but what it would actually do. The Data Retention Act does not clearlyexplain what constitutes “metadata” for the purposes of the Act, nor,famously, was the Attorney-General George Brandis able to definemetadata when asked about it. This is part of a broader narrative ofdisagreement and confusion about what data is suitable for collectionand how data collection can impact upon the privacy interests ofAustralian citizens.We examine how public interest concerns were dealt with during thepassage of the Act as reflected in Australian news media. While the Actwas controversial and subject to substantial ongoing criticism, theGovernment ultimately did little to address the human rights concernsthat had been raised. The Act was ultimately passed with bi-partisansupport, despite severe deficiencies in the justifications, a lack ofclarity in the operation of the scheme, and heated public oppositionfrom a small but vocal group of advocates. We show how the complexity ofthe Act appeared to limit engaged critique in the mainstream media, andhow escalating fears over domestic and international terrorist attackswere exploited to secure the Act’s passage through federal Parliament.
The Right to Take Part in Cultural Life: On Copyright and Human Rights
Authors: Shaver Lea
Published: July 2018

Article 15(1)(a) of the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights -- a source of binding law in 160 countries -- recognizes “the right of everyone to take part in cultural life.” This article suggests how lawmakers and jurists might give meaning to this provision, with particular attention to issues arising in an age of digital culture. The authors conclude that the right to take part in cultural life should be understood in terms of the ability to access, enjoy, engage, and extend upon a common cultural inheritance and that realizing this right will require significant reforms in international intellectual property law.
The Data Protection Officer: Profession, Rules and Role
Authors: Lambert Paul
Published: July 2018

The EU's General Data Protection Regulation created the position of corporate Data Protection Officer (DPO), who is empowered to ensure the organization is compliant with all aspects of the new data protection regime. Organizations must now appoint and designate a DPO. The specific definitions and building blocks of the data protection regime are enhanced by the new General Data Protection Regulation and therefore the DPO will be very active in passing the message and requirements of the new data protection regime throughout the organization. This book explains the roles and responsibilies of the DPO, as well as highlights the potential cost of getting data protection wrong.
Collection Development, Licensing, and Acquisitions
Authors: Keele Benjamin John
Published: July 2018

Dingledy, F. W., Keele, B. J., & Sekula, J. E. Collection development, licensing, and acquisitions. In Balleste, R., Luna-Lamas, S., & Smith-Butler, L. (2014). Law Librarianship in the Twenty-First Century, 2nd. ed., Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 133-164.
The Narratives of Cyberspace Law (or, Learning from Casablanca)
Authors: Madison Michael J
Published: July 2018

Cyberspace scholars have wrestled extensively with the question of the "right" metaphorical approach to the Internet, in order to guide legal and policy decisions. Literary theorists have wrestled with the perception that cyberspace undermines conventional ideas about narrative. This Essay suggests that each group could learn from the other. Cyberspace tells a better story than literary scholars believe, and the lawyers should pay more attention to the narrative attributes of cyberspace. To illustrate the argument, the Essay proposes a specific story framework for cyberspace: the film Casablanca.
Commerciality and Fair Use
Authors: Jones D.R.
Published: July 2018

Jones, D. R., Commerciality and Fair Use, 15 Wake Forest J. of Bus. & Intell. Prop. L. 620 (2015). Congress adopted the common law doctrine of fair use as Section 107 of the 1976 Copyright Act. A court’s determination of fair use under Section 107 is on a case-by-case basis. In its analysis, a court considers and weighs all of the nonexclusive four factors listed in Section 107. The first factor is a critical part of overall fair use analysis. This factor addresses “the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes.”The purpose of this article is to review and reflect on the reference to “a commercial nature” in the phrase “including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes.” The article traces and assesses how courts have considered commerciality from the initial inclusion of the wording in Section 107 through recent cases applying “transformative” use analysis.
State Constitutional Limits on New Hampshire‘s Taxing Power: Historical Development and Modern State 7 PIERCE LAW REV. 251 (2009)
Authors: Hurn Marcus
Published: July 2018

This article looks at the New Hampshire Constitution's unique restrictions on the state's taxing power.
No Standard for Standards: Understanding the ICT Standards Development Ecosystem
Authors: Biddle C. Bradford
Published: July 2018

There is no standard for standards. Technology standards are created, maintained and propagated in a bewildering variety of ways, by a diverse set of actors. This Chapter attempts to explain this ironic and complex reality, and to provide a framework for understanding different standards development models in the information and communications technology (ICT) industry.
Real + Imaginary = Complex: Toward a Better Property Course
Authors: Grimmelmann James
Published: July 2018

66 Journal of Legal Education 930 (2017)
Beyond Creativity: Copyright as Knowledge Law
Authors: Madison Michael J
Published: July 2018

The Supreme Court’s copyright jurisprudence of the last 100 years has embraced the creativity trope. Spurred in part by themes associated with the story of “romantic authorship” in the 19th and 20th centuries, copyright critiques likewise ask, “Who is creative?” “How should creativity be protected (or not) and encouraged (or not)?” and “ Why protect creativity?” Policy debates and scholarship in recent years have focused on the concept of creativity in framing copyright disputes, transactions, and institutions, reinforcing the notion that these are the central copyright questions. I suggest that this focus on the creativity trope is unhelpful. I argue that digital technologies and the explosion of amateur art challenge the usefulness of creativity as the organizing principle for copyright law. I propose that knowledge should be restored as copyright’s core concept. I illustrate that argument with the art and writing of Vincent van Gogh, who is often used to illustrate the idea of the prototypically creative author, and I draw out some implications from the proposal in terms of legal doctrines that relate to producing, distributing, conserving, accessing, and sharing knowledge.
Computer as Confidant: Digital Investment Advice and the Fiduciary Standard
Authors: Iannarone Nicole G.
Published: July 2018

Digital investment advisers are the fastest growing segment of financial technology (fintech) and are disrupting traditional investment advisory delivery models. The computer-led investment advisory service model may be growing particularly quickly due to a confluence of social and political factors. Politicians and regulators have increasingly focused on the standards of care applicable to investment advice providers. Fewer Americans are ready for retirement and many lack access to affordable investment advice. At the same time, comfort with digital platforms have increased, with some preferring electronic interaction over human interaction. Claiming that they can democratize retirement service by providing advice meeting a fiduciary standard at a fraction of the traditional pricing model, robo-advisers hope to capitalize on these social movements and argue that they provide a solution: conflict-free advice to investors with portfolios of all sizes. Though they have voluntarily subjected themselves to the requirements of the Investment Advisers Act of 1940 (1940 Act), questions remain as to how robo-advisers will meet the fiduciary standard required by such registration. The essay recommends a two-pronged approach for the regulation of robo-advisers in the near term. First, existing regulatory tools such as examination, enforcement, and disclosure should be deployed to robustly explore the sufficiency and malleability of their existing parameters before crafting any new regulatory schemes. Second, the disclosure device should be studied to determine whether the intended beneficiary of the disclosure, retail consumers, comprehend the information being disclosed to them and whether changes to the format, delivery, and/or content of disclosures would better protect consumer investors.
What irreproducible results mean for the law of scientific evidence
Authors: Chin Jason
Published: July 2018

In 2015 Brian Nosek and several collaborators performed perhaps the most important scientific study of the year, and they did it by attempting to copy the work of others. That is not as contradictory as it sounds, or at least it shouldn’t be.While the conventional wisdom is that most scientific findings have been vetted and reproduced many times before they reach scientific consensus, the reality is that such rigor is exceedingly rare. Nosek sought to remedy this, wrangling up a group of 270 other researchers (The Open Science Collaboration) and attempting to redo 100 psychology experiments already published in leading peer reviewed journals. The question: would these recreations find the same results as the initial studies? Prior to Nosek’s endeavor, the conventional wisdom was that while published science contains some false positives, they are a small minority and are quickly identified through a robust self-correction process. The conventional wisdom was wrong, and to an extent most never dreamed of – only 36% of the studies were reproducible.In this article I first provide a brief review of the legal standard for the admission of scientific evidence. Then, I provide the context in which Nosek’s findings sit – the replicability crisis. I suggest the current legal standard is capable of effectively screening out unreliable science, but it requires legal actors be aware of the issue and demand science’s best rather that what’s been generally accepted. I conclude with some tangible recommendations for the justice system.
Review of Access to Justice in Iran: Women, Perceptions, and Reality
Authors: Keele Benjamin John
Published: July 2018

Keele B. J. (2016). Review of Access to Justice in Iran: Women, Perceptions, and Reality. Law Library Journal 108(4), 677-678.
Bobbleheads in Yale's Rare Book Collection!
Authors: Cadmus Femi
Published: July 2018

One of the interesting attributes of the Lillian Goldman Law Library at Yale Law School is the ability to juxtapose the very serious and scholarly with the fun and whimsical
The Law Librarian's Tool for Fair Compensation in the Best- and Worst- of Times
Authors: Cadmus Femi , Orndorff Loretta
Published: July 2018

None of us can deny that the last year has been one of economic uncertainty and of great concern as we face the challenges of operating with shrinking budgets. On the salary and compensation front, the AALL Biennial Salary Survey remains a vital tool in preserving fair and equitable compensation for law librarians.
Who Let the Dog Out? Implementing a Successful Therapy Dog Program in an Academic Law Library
Authors: Cadmus Femi , Aiken Julian
Published: July 2018

The motivation for introducing a therapy dog to the Yale Law Library was twofold. Inarguably, attending law school can sometimes be stressful. Studies indicate that, particularly in the first year of law school, when newcomers are adjusting to new teaching methods, materials, external and internal expectations, and even geographic locations, students can experience elevated stress levels. The evidence that visits from therapy dogs have resulted in increased happiness, calmness, and overall emotional well-being was a strong factor in proposing the introduction of Monty, the therapy dog, to the stacks: the health and general happiness of the students in our school is of paramount importance to the Yale Law School and Library.
Saving Facebook
Authors: Grimmelmann James
Published: July 2018

94 Iowa Law Review 1137 (2009)This Article provides the first comprehensive analysis of the law and policy of privacy on social network sites, using Facebook as its principal example. It explains how Facebook users socialize on the site, why they misunderstand the risks involved, and how their privacy suffers as a result. Facebook offers a socially compelling platform that also facilitates peer-to-peer privacy violations: users harming each others' privacy interests. These two facts are inextricably linked; people use Facebook with the goal of sharing some information about themselves. Policymakers cannot make Facebook completely safe, but they can help people use it safely.The Article makes this case by presenting a rich, factually grounded description of the social dynamics of privacy on Facebook. It then uses that description to evaluate a dozen possible policy interventions. Unhelpful interventions - such as mandatory data portability and bans on underage use - fail because they also fail to engage with key aspects of how and why people use social network sites. The potentially helpful interventions, on the other hand - such as a strengthened public-disclosure tort and a right to opt out completely - succeed because they do engage with these social dynamics.
Preparing for Service: A Template for 21st Century Legal Education
Authors: Madison Michael J
Published: July 2018

Legal educators today grapple with the changing dynamics of legal employment markets; the evolution of technologies and business models driving changes to the legal profession; and the economics of operating – and attending – a law school. Accrediting organizations and practitioners pressure law schools to prepare new lawyers both to be ready to practice and to be ready for an ever-fluid career path. From the standpoint of law schools in general and any one law school in particular, constraints and limitations surround us. Adaptation through innovation is the order of the day.How, when, and in what direction should innovation take place? Who should lead, guide, and participate? These are questions often asked in both legal education in particular and in higher education in general. Rarely are answers accompanied by specific examples, strategies, or programs. This paper offers precisely that specificity. It documents one institution’s process and output, beginning with the concept of innovation in the face of multiple challenges and proposing one set of concrete, actionable strategies, tactics, and programs. These range from school-wide interventions to ideas for use at the level of the individual faculty member and course.The purpose of making the paper available is to note merely that if innovation is a hill to be climbed, then it can be climbed. The process and results may be more valuable if they are shared with others, even if the particular route documented here is not the only one available and may not the best for all times and places.
The Law and Ethics of Experiments on Social Media Users
Authors: Grimmelmann James
Published: July 2018

Published: 13 Colorado Technology Law Journal 219 (2015)