bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
HOLDING PERIOD SAHAM SYARIAH ANTARA INVESTOR DAN TRADER
Authors: Mardhiah Ainun
Published: July 2019

Inbuying and sellingstocks, Muslims are faced withtwo optionsnamelystrategyas atraderorinvestor. The moststrikingdifferencebetween the two ison theside of theholding periodorperiodsmenahama securityfor resale. A tradercanbuy and sellsharesin avery short time.Insteadinvestors tend tohold securitiesin a long time. The scholarsstatedthat thebehavior oftradersarecategorizedasactsmaisyirandgharar. Becauseone of the goalsof thestrategyis to utilizetraderstock price movementsarenotsuretoget ashort-term profits. Besidesthe activitiesof thetradermakesaveryvolatileindexthatcan triggerinstabilityexchanges.Dalam melakukan jual beli saham di bursa, umat Islam dihadapkan kepada dua pilihan strategi yakni sebagai trader atau investor. Perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah dari sisi holding period atau periode menaham suatu sekuritas untuk dijual kembali. Seorang trader dapat melakukan transaksi jual beli saham dalam waktu sangat singkat. Sebaliknya investor cenderung menahan sekuritas dalam waktu yang lama. Para ulama menyatakan bahwa perilaku trader tersebut dikatagorikan sebagai perbuatan maisyir dan gharar. Karena salah satu tujuan dari strategi trader adalah memanfaatkan pergerakan harga saham yang tidak pasti untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Selain itu kegiatan trader tersebut membuat suatu indeks sangat berfluktuatif yang dapat memicu ketidakstabilan bursa.
FILANTROPI ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN EKONOMI
Authors: Linge Abdiansyah
Published: July 2019

Philanthropy is a concept that has been present in Islam, which aims for good (al - birr) , look at the condition of the level of social and economic society different, idea or concept of philanthropy is one alaternatif for a community group to reduce social inequalities among communities. Effectiveness of philanthropy in an effort to reduce social inequalities can not be separated from the role of philanthropic institutions that manage these activities. The potential that comes from this very large philanthropy by implementing capital distribution to those who are unable to, so it can play a role in economic activity, as manufacturers increase revenue.Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (al-birr), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi mayarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alaternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mempu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.
ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA KEKHALIFAH UMAR BIN KHATTAB
Authors: Sari Nurma
Published: July 2019

This paper discusses a descriptive charity as fiscal policy during the caliphate of Umar. Zakat has a major position in fiscal policy in the early days of Islam. Besides, as a source of major revenue Islamic state at the time, zakat is also capable of supporting both state spending in the form of government expenditure (expenditure countries) and government transfers (transfer expenses). Zakat is also able to influence the economic policy of the Islamic government to improve the welfare of the people, especially the weak. It was in because zakat is the source of funds that will never dry out.Tulisan ini membahas secara deskriptif zakat sebagai kebijakan fiscal pada masa kekhalifahan umar bin khatab. Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal islam. Disamping sebagai sumber pendapatan Negara Islam yang utama pada masa itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran Negara baik dalam bentuk government expenditure (pengeluaran belanja negara) maupun government transfer (pengeluaran transfer). Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah. Hal itu di karenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: ANALISIS PEMIKIRAN M. YASIR NASUTION TENTANG ETIKA DALAM BISNIS PERBANKAN ISLAM
Authors: Syahbudi Muhammad , Sari Lili Puspita
Published: July 2019

The preparation of this article is based on the ethical issues that are applied in business activities in the Islamic banking business institutions associated with legal status in the Islamic view. Articles in exciting to do because they want to know how the application of ethics which should be implemented in the institution of Islamic banking business in running the business. For example in matters of operations and services to customers. This article carried on a Professor of Islamic Economics at the State Islamic University of North Sumatera. Focus on the issues of thought leaders M. Yasir Nasution on Ethics in Islamic Banking Business. Some of the discussion, the ethics that should be applied to the Islamic banking business is not only formed on the formal rules but also must understand the substantive sharia. By applying dormant qualities cultivate Apostles in the work environment will allow businesses to be able to carry out its activities with the principles of Islam.Penulisan artikel ini didasari pada permasalahan etika yang diterapkan dalam kegiatan bisnis di perbankan Islam dan dikaitkan dengan status hukumnya dalam pandangan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika yang seharusnya diterapkan di perbankan Islam ketika menjalankan bisnisnya, terutama dalam kegiatan operasional dan pelayanan terhadap nasabah. Penelitian ini dilakukan terhadap seorang Guru Besar Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Fokus permasalahan adalah pada pemikiran M. Yasir Nasution tentang Etika dalam bisnis perbankan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika yang seharusnya diterapkan pada bisnis perbankan Islam tidak hanya terbentuk pada aturan formal tetapi juga harus memahami substantif syariahnya. Dengan menerapkan sifat-sifat terpuji Rasul dalam lingkungan pekerjaan, maka akan memudahkan pelaku bisnis untuk dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI PADA RUMAH MAKAN WONG SOLO MEDAN)
Authors: Barus Elida Elfi , Nuriani Nuriani
Published: July 2019

Islam justifies the buying and selling which includes also a business. But, of course, how a Muslim should strive in the business world in order to receive the blessings of Allah in this world and in the hereafter. Islamic business rules explained many things to be done by the businessmen Muslims and the business is expected to be developed and expanded rapidly due to always get a blessing from Allah SWT. Ensuring Islamic Business Ethics, both businessmen, business partners, consumers will each mutual benefit but many entrepreneurs/businesses that are no longer concerned with Islamic rules in business, in the sense that only the pursuit of worldly gain. Ignoring the ethics of business they are supposed to apply. However, there is one restaurant that comes with the concept of Islamic finance with Islamic nuance, namely retaurant Wong Solo. retaurant Wong Solo uses the concept of sharia-based business, for their work is jihad. It can be seen in several aspects such as employee, product quality and its leadership. The impact was very good, proven retaurant Wong Solo is in great demand not only domestic customers, but also abroad. Retaurant Wong Solo also received many awards in the field of culinary.Islam menghalalkan jual-beli yang termasuk juga bisnis. Namun, tentu saja sebagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Etika Bisnis Islam Menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, konsumen masing- masing akan saling mendapatkan keuntungan, namun banyak para pelaku usaha/bisnis yang tidak lagi mementingkan aturan-aturan Islam dalam berbisnis, dalam artian hanya mengejar keuntungan duniawi semata. Mengabaikan etika-etika bisnis yang seharusnya mereka terapkan. Namun demikian, ada satu rumah makan yang hadir dengan konsep bisnis syariah dengan nuansa Islami, yaitu RM Wong Solo. RM Wong Solo menggunakan konsep bisnis berbasis syariah, bagi mereka bekerja adalah jihad. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti karyawan, kualitas produk dan kepemimpinannya. Dampak yang ditimbulkan pun sangat bagus, terbukti RM Wong Solo sangat diminati pelanggan tidak hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri. RM Wong Solo juga mendapat banyak penghargaan dibidang kuliner.
KEDUDUKAN DAN PRINSIP PEMBAGIAN ZAKAT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN (ANALISIS PANDANGAN YUSUF QARDHAWI)
Authors: Riyaldi Muhammad Haris
Published: July 2019

Zakat fund is among the sources of funds potentially for overcoming poverty. Fakir and miskin is the preferred class in distribution of zakat funds. This paper aims to explore the views Yusuf Qarhdawi, regarding how to position zakat efforts to overcoming poverty and how the division of zakat right principles that can be being solutions to overcome poverty issues? The study of literature relating with principle of divison of zakat to overcome poverty has implemented, mainly through the works of yusuf qardhawi. Againts the analysis of his views can be stated that the principles relating zakat Islamic sharia hearts overcome poverty. First, Islam makes working is potentially troubleshooting poverty. Second, not all indegent and poor reserves the right to review accept zakat. Meaning indigent and poor not accept entitled to zakat. Third, some of the poor classes helped with zakat funds can be work in order to obtain income (productive), While others were given zakat funds hearts forms consumptive.Dana zakat merupakan diantara sumber dana yang berpotensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Fakir dan miskin adalah golongan yang diutamakan dalam pembagian dana zakat. Tulisan ini bertujuan mengupas pandangan Yusuf Qardhawi tentang bagaimana kedudukan zakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan dan bagaimana prinsip pembagian zakat yang tepat sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan? Studi literatur berkaitan dengan prinsip pembagian zakat untuk mengatasi kemiskinan telah dilaksanakan, terutama melalui karya-karya Yusuf Qardhawi. Dari analisis terhadap pandangannya dapat dikemukakan beberapa prinsip berkaitan zakat dalam syariah Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pertama, Islam menjadikan bekerja sebagai sarana utama dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kedua, tidak semua fakir dan miskin berhak untuk menerima zakat, artinya ada fakir dan miskin yang tidak berhak menerima zakat. Ketiga, sebagian golongan fakir miskin dibantu dengan dana zakat supaya dapat bekerja sehingga memperoleh penghasilan (produktif), sedangkan sebagian yang lain diberi dana zakat dalam bentuk konsumtif.
LOYALITAS PEKERJA PERBANKAN ISLAM DI BANDA ACEH, INDONESIA: ANALISIS KRITERIA KEBAJIKAN DI TEMPAT KERJA
Authors: Nurdin Ridwan
Published: July 2019

The purpose of this article is to present the criteria of virtue in the work place as one of the criteria loyalty of Muslim workers from an Islamic perspective and assess the stage of Islamic banking employee loyalty in Banda Aceh, Indonesia based on these criteria. The issues discussed in this article is, first, whether the worker loyalty? Second, whether the criteria for the Muslim employee loyalty? Third, how the results of the study that has been conducted against the workers of Islamic banking in Banda Aceh, Indonesia on one criterion that is a virtue in the work place. Writing this article uses the library with textual analysis and rules of empirical quantitative form. The results show that Islam provides clear guidance on employee loyalty, especially in terms of virtue in the work place. A study has also been carried out with the involvement of as many as 277 respondents Islamic banking workers in Banda Aceh, Indonesia. Data cited by using a questionnaire and analyzed using descriptive statistics. The results show loyalty stage in Islamic banking Muslim worker in Banda Aceh based criterion of virtue in the workplace is in the high stage.Tujuan artikel ini adalah untuk mengemukakan kriteria kebajikan di tempat kerja sebagai salah satu kriteria loyalitas pekerja Muslim dari perspektif Islam dan menilai tahap loyalitas pekerja perbankan Islam di Banda Aceh, Indonesia berdasarkan kriteria tersebut. Persoalan yang dibahas pada artikel ini ialah, pertama, apakah loyalitas pekerja itu? Kedua, apakah kriteria loyalitas pekerja Muslim itu? Ketiga, bagaimana hasil kajian yang telah dilaksanakan terhadap para pekerja perbankan Islam di Banda Aceh, Indonesia tentang salah satu kriterianya iaitu kebajikan di tempat kerja?. Penulisan artikel ini menggunakan kaedah kajian dokumentasi dengan analisis tekstual dan kaedah empirikal berbentuk kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan panduan yang jelas tentang loyalitas pekerja terutama dalam hal kebajikan di tempat kerja. Sebuah kajian pun telah dijalankan dengan melibatkan sebanyak 277 responden pekerja perbankan Islam di Banda Aceh, Indonesia. Data dikutip dengan menggunakan instrumen kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil kajian menunjukkan tahap loyalitas pekerja muslim di perbankan Islam di Banda Aceh berdasarkan kriteria kebajikan di tempat kerja adalah di tahap tinggi.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN KONSUMSI ROKOK PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI ACEH
Authors: Sari Haifa , Syahnur Sofyan , Seftarita Chenny
Published: July 2019

This research aims to determine the factors that affect cigarette consumption expenditure on poor households as well as to know the pattern of t cigarette consumption expenditure of Aceh’s poor households in 2010 and 2015. The independent variables used are the price of cigarettes, household income, number of adult family members adult, food without cigarettes cunsumption, education expenditure and health expense. The method used is OLS (Ordinary Least Square) using secondary data that Susenas in March 2010 and 2015. The results of this study are the variables household income and food expenditures without cigarettes affecting cigarette consumption expenditure of Aceh’s poor households in 2010. In year 2015 there are two additional variables education expenditures and health expense that affect cigarette consumption expenditures in poor households. Suggested for further research should be able to enter the psicology characteristic variables in poor households with indept study.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin serta untuk mengetahui pola pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Aceh tahun 2010 dan 2015. Variabel bebas yang digunakan adalah harga rokok, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dewasa, pengeluaran makanan tanpa rokok, pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah OLS (Ordinary Least Square) dengan menggunakan data sekunder yaitu Susenas bulan maret tahun 2010 dan 2015. Hasil penelitian ini adalah variabel pendapatan rumah tangga dan pengeluaran makanan tanpa rokok mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Aceh tahun 2010. Di tahun 2015 ada penambahan variabel, yaitu pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memasukkan variabel karakteristik variabel karakteristik psikologi pada rumah tangga miskin dengan penelitian yang bersifat mikro (indept study).
PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)
Authors: Armaja Armaja , Ibrahim Ridwan , Aliamin Aliamin
Published: July 2019

This study aims to examine the influence of regional wealth, balancing funds, and regional expenditures on the district's financial performance in Aceh, Indonesia. The population of this study is all 23 districts/cities in Aceh from the period 2011 to 2015 with the 115 total number of observations. The data used in this research is secondary data, comprising data of Revenue and Expenditure Budget of Districts/City-Revision (APBK-P). The analysis method used in this study is the Multiple Linear Regression Analysis. The study found that the regional wealth, balancing funds, and regional expenditures significantly affected the financial performance of districts/cities in Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2011-2015 yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota sehingga jumlah pengamatan sebanyak 115 pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota-Perubahan (APBK-P) 23 Kabupaten/Kota di Aceh periode 2011-2015. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.
ANALISIS KINERJA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
Authors: Rahmah Rahmah , Zuraida Zuraida , Abdullah Syukriy
Published: July 2019

This study aims to analyze the budget performance of the Regency Work Unit (SKPK) in Bireuen District. All 51 SKPK in Bireuen District during the period of 2013-2015 were investigated. The secondary data utilized in this study were gathered from the District Revenue and Expenditure Budgets(APBK) translation documents, Qanun on the APBK Revision and the Qanun on Accountability Report of APBK in the SKPK Bireuen District. Based on the s descriptive analysis method, the study documented that the greater the budget absorption rate would lead to the more optimal the budget performance, while the lower the level of budget absorption, the lower the budget performance of the SKPK of Bireuen District. The highest percentage of SKPK budget absorption for three years from 2013-2015 is the MPU secretariat with an average of 99.50%, the Executive Agency for Counseling and Food Security. Meanwhile, SKPK with the lowest budget absorption is the Office of Youth and Sports (86.66%) and Education and Training Personnel Board (86.46%) and Agency Mining and Energy (88.81%) and the Office of Dayah Education and Empowerment (80.47%).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Bireuen. Penelitian dilakukan pada 34 SKPK pada Kabupaten Bireuen selama periode 2013-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut sudah tersedia berupa dokumen penjabaran APBK, Qanun Perubahan APBK dan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban APBK pada SKPK Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semakin besar tingkat penyerapan anggaran semakin optimal kinerja anggaran, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan anggaran semakin rendah pula kinerja anggaran pada SKPK Kabupaten Bireuen. Persentase serapan anggaran SKPK paling tinggi selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 adalah sekretariat MPU dengan rata-rata 99,50%, Badan pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga (86,66%) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (86,46%) dan Dinas Pengairan, Pertambangan dan energi (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (80,47%).
EVALUASI EFEKTIVITAS PENGUATAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PARADIGMA BARU (STUDI KASUS PADA SALAH SATU INSPEKTORAT DI ACEH)
Authors: Marlaini Marlaini , Aliamin Aliamin , Indriani Mirna
Published: July 2019

Abstract This study aims to discuss the methods, approaches, and focus of audit in line with changes in the paradigm of the role of internal auditors at the Regency Inspectorate office.  It also attempts to identify the obstacles in the  impelementation of strengthening the role of government internal auditors or The Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Changes in the internal audit paradigm are no longer a watchdog role, but must add value to management with a consulting role. The method used in this research is the qualitative approach. The results of the study showed that the methods, approaches and audit focus that should be done in the new paradigm, have not changed as a whole. Implementation of strengthening the role of APIP also has several obstacles such as, human resource competence of the auditors were minimal, the amount of budget was relatively small, the lack of independence of APIP institutions, auditor objectivity was still lacking, and commitment from stakeholders has not been maximized. The effective role of APIP has been difficult to realize if the paradigm shift of the role of internal auditor has not been comprehensive and supporting aspects of APIP's strengthening still have many obstacles.Keywords:  Internal Audit, Paradigm Role of Internal Auditor, Effectiveness of Internal Audit, APIP,Role Strengthening APIP.  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas metode, pendekatan, dan fokus audit sejalan dengan perubahan paradigma peran auditor intern pada Inspektorat Daerah. Selanjutnya mengidentifikasi aspek yang menjadi kendala dalam impelementasi penguatan peran auditor intern pemerintah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Perubahan paradigma audit intern adalah tidak lagi berperan sebagai watchdog, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi manajemen dengan peran consulting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif..Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode, pendekatan dan fokus audit yang seharusnya dilakukan dalam paradigma baru, belum berubah secara keseluruhan. Implementasi penguatan peran APIP juga memiliki beberapa kendala diantaranya, kompetensi sumber daya manusia para auditor yang minim,jumlah anggaran relatif kecil, lemahnya independensi lembaga APIP, objekvitas auditor masih kurang, dan komitmen dari stakeholder belum maksimal. Peran APIP yang efektif akan sulit diwujudkan, apabila perubahan paradigma peran auditor intern belum menyeluruh dan aspek pendukung penguatan peran APIP masih memiliki banyak kendala.Kata Kunci: Audit Intern, Paradigma Peran Auditor Intern,Efektivitas Audit Intern, APIP, dan Penguatan Peran APIP.
PENGARUH PMDN, PMA, TENAGA KERJA DAN LUAS LAHAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI ACEH
Authors: Safira Evi , Syechalad Mohd Nur , Asmawati Asmawati , Murlida Eva
Published: July 2019

Abstract The purpose of this research is to know and analyze the influence of Domestic Investment (PMDN), Foreign Investment (PMA), Labor and Land Area of Agriculture Sector on Gross Regional Domestic Product (PDRB) of Agriculture Sector in Aceh Province using time series data, 20 years (1995-2014). The model used is Cobb-Douglas production function. The result of the research shows that the PMDN variable has a positive influence and the Land Size negatively affect the GDP of the Agricultural Sector, while the FDI and Manpower have no significant effect to the GDP of the Agricultural Sector of Aceh Province. So from the results of this study recommends the government to create a program that can increase the productivity of land and labor productivity.Keywords: Domestic Capital, Foreign Capital, Labor, Land and Agricultural                   Sector GDP. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja dan Luas Lahan Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh dengan menggunakan data time series, selama 20 tahun (1995-2014). Model yang digunakan berupa fungsi produksi Cobb-Douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PMDN berpengaruh positif dan Luas Lahan berpengaruh negatif terhadap PDRB Sektor Pertanian, sedangkan PMA dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Aceh. Maka dari hasil penelitian ini merekomendasikan pemerintah agar dapat membuat suatu program yang mampu meningkatkan produktivitas lahan dan produktivitas tenaga kerja.Kata Kunci : PMDN , PMA, Tenaga Kerja, Luas Lahan dan PDRB Sektor Pertanian.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT BANDA ACEH DALAM PEMILIHAN ASURANSI JIWA SYARIAH
Authors: Jalaluddin Jalaluddin
Published: July 2019

AbstractThe growth of Islamic Life Insurance in Banda Aceh is slow, yet it has been established since 1995. Besides, Aceh is implementing Islamic Sharia, including the economy, which is fair for people to choose Islamic Life Insurance. The goal of this research is to disclose the following; 1. What are the factors that affecting Banda Aceh citizen to choose Islamic Life Insurance? 2. How is the perspective of Banda Aceh citizen toward Islamic Life Insurance? 3. How is the the effect and correlation between their perspective with the process of choosing Islamic Life Insurance? The research is done through a questionnaire as primary data with Likert scale 1-5, the ability of research tools is measuredd by Cronbach Alpha 0.6 and the method of the research is quantitative method with multiple linear regression and correlation of computer software, SPSS version 21.0. The outcome of the research suggest that the independent variable, product and religiousness, significantly affecting the process of choosing Islamic Life Insurance. However, other variable such as price, place, and promotion are not significantly affecting the process of choosing Islamic Life Insurance in Banda Aceh. Thus, the people perspective toward the product and religiousness are the main factors. Furthermore, the the data suggested the the correlation between perspective with the process of choosing Islamic Life Insurance as 77.4 percent.Keywords: product, price, place, promotion, and religiousness AbstrakPertumbuhan Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh berjalan secara lambat, padahal keberadaannya sudah sejak tahun 1995. Di sisi lain Aceh adalah daerah yang menerapkan syariat Islam, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, maka sepatutnya masyarakat memilih Asuransi Jiwa syariah sebagai pilihan dalam berasuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah berikut ini: Pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Banda Aceh dalam pemilihan Asuransi Jiwa Syariah? Kedua, bagaimana persepsi masyarakat Banda Aceh terhadap asuransi jiwa syariah? dan ketiga, bagaimana pengaruh dan hubungan antara persepsi dengan pemilihan asuransi jiwa syariah? Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai data primer dengan skala likert 1-5, keandalan alat ukur penelitian diuji dengan Cronbach Alpha 0,6 dan metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda dan korelasi dengan menggunakan SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas hanya produk, dan religiusitas yang signifikan mempengaruhi masyarakat sedangkan harga, lokasi dan promosi tidak signifikan berpengaruh dalam keputusan pemilihan Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh. Jadi persepsi masyarakat tentang produk dan religiusitas adalah yang utama, hal ini dapat dilihat pengaruh dan hubungan antara persepsi dengan pemilihan Asuransi Jiwa Syariah sebesar 77,4 persen.Kata Kunci: produk, harga, loksi, promosi, dan religiusitas.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)
Authors: Bahri Saiful , Diantimala Yossi , Majid MSA
Published: July 2019

This study aims to empirically explore the effect of the quality of tax services, the understanding of taxation regulations, and tax sanctions on the taxpayer compliance in the area of Tax Service Office of Pratama in the city of Banda Aceh. The data of the study were gathered from 100 taxpayers who were selected using the purposive sampling technique and then analyzed using themultiple linear regression technique. The study found that the quality of tax service, understanding taxation regulations and tax sanctions simultaneously affected significantly the taxpayer compliance. Viewed partially, the quality of tax service and tax sanction have no effect on taxpayer compliance, while the understanding of tax regulation has a significant effect on taxpayer compliance in in the area of Tax Service Office of Pratama in the city of Banda Aceh.Keywords: Tax, Service Quality, Regulatory Understanding, Sanctions, ComplianceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP Pratama Kota Banda Aceh. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis data diawali dengan dilakukannya uji validitas data, uji reliabilitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas uji normalitas dan ujihipotesis. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat secara parsial, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP pratama Kota Banda Aceh.Kata Kunci:
PENGARUH DUE PROFESSIONAL CARE, PENGALAMAN AUDIT, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERKELANJUTAN TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI PADA KANTOR INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
Authors: Bachtiar Hafiz , Aliamin Aliamin , Indriyani Mirna
Published: July 2019

The objective of this study is aimed to examine empirically the influence of due professional care, audit experience, education and ongoing training on the audit quality with organizational commitment as the moderating variables. All auditors at the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the city of Lhokseumawe, Aceh were selected as the respondenst. The primary data used in this study gathered by distributing questionnaires to the respondents, and analyzed using the Moderated Regression Analysis (MRA). The study documented that the due professional care, audit experience, education ongoing training, and organizational commitment affected significantly and simultaneously the quality of audits at the Inspectorate of Government InternalSupervisory Apparatus at the city of Lhokseumawe. Organizational commitment moderated the respective influence of due professional care,audit experience, education and ongoing training on the quality audit.Keywords: Quality Audit, Due Professional Care, Audit Experience, Education and Ongoing Training, Organizational Commitment.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen due professional care, pengalaman audit, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terhadap variabel dependen kualitas audit dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi baik secara bersama-sama maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang, semua anggota populasi akandijadikan sampel dalam penelitian ini karena menggunakan metode sensus atau penelitian populasi. Penelitian ini melalui pengujian hipotesis secara kuantitatif, data yang digunakan merupakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas kuesioner yang dikirim. Pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis interaksi atau Moderate Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian secara bersama-sama menunjukkan bahwa dueprofessional care, pengalaman audit, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel due professional care, pengalaman audit, pendidikan dan pelatihan berkelanjutanserta komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas audit, juga komitmen organisasi memoderasi masing-masing pengaruh due professional care, pengalaman audit, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terhadap kualitas audit.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA, STUDI DI DESA CAU BELAYU, KECAMATAN MARGA, KABUPATEN TABANAN, PROPINSI BALI
Authors: Walesa Putra I Made , Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Ayu , Arsha Putra I Putu Rasmadi
Published: July 2019

Korupsi sebagai tindak pidana merugikan keuangan negara, masyarakat dan orang-perorangan, tergolong white collar crime merupakan musuh utama Bangsa Indonesia selain kejahatan narkotika, dan terorisme. Pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penegakan hukum (represif) namun langkah pencegahan harus lebih diutamakan. Dana Desa bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-programnya, sehingga perlu dilakukan pencegahan penyelewengan dalam pemanfaatannya termasuk juga di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.

Metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian melalui wawancara mendalam terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian pemahaman warga Desa Cau Blayu masih sangat minim tentang tindak pidana korupsi, serta pentingnya peran warga dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi khususnya sehubungan pengelolaan dana desa. Ada beberapa kendala dan hambatan yang ditemui pada kenyataannya di lapangan oleh Masyarakat serta Perangkat Desa Cau Blayu sehubungan pengelolaan dana desa serta pada khususnya sebagai upaya pencegahan korupsi penggunaan dana desa, namun dengan pengelolaan dana desa yang baik, transparan, dan akuntable sesuai dengan ketentuan perundang-undang didukung peran serta masyarakat mengawasi dan melaporkan penyelewengannya, sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi untuk meningkatkan efektifitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitarnya.
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK
Authors: Paramaningrat Manuaba Ida Bagus , Parsa I Wayan , Ketut Ariawan I Gusti
Published: July 2019

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.

Ada dua isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, yakni (1) bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam proses pembuatan akta autentik dan (2) akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya  kekaburan norma dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang belum jelas mengatur tentang kewajiban notaris untuk bertindak saksama. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya  notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.

Akibat hukum perjanjian dalam isi akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu adalah batal demi hukum (nitiegbaarheid) dan akta yang dibuat kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, akan tetapi tentang kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup akta tersebut tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

 

Kata kunci : Prinsip Kehati-hatian Notaris, Akibat Hukum, Surat Palsu.
PENATAAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE MELALUI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELETRONIK (KTP-EL)
Authors: Asri Alvionita Ni Made , Utama I Made Arya , Cakabawa Landra Putu Tuni
Published: July 2019

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 menyatakan adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Dalam prakteknya, kepemilikan tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk asli wilayah tempat tanah pertanian tersebut sudah berpindah ke pihak lain, diluar dari tempat kedudukan tanah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena adanya kekosongan norma dalam pasal tersebut sehingga terjadi banyak pelanggaran dan penyelundupan hukum karena digunakannya surat keterangan domisili dan Kartu Tanda Penduduk palsu untuk memalsukan domisili orang yang akan membeli tanah pertanian. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah 1). bagaimana keberadaan KTP-el terhadap larangan kepemilikan tanah secara absentee? 2). bagaimana keberadaan larangan kepemilikan tanah secara absentee dengan adanya KTP-el dikaitkan dengan program pengampunan pajak?

            Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif karena beranjak dari kekosongan norma terkait dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee yaitu pada Pasal 3 PP Nomor 224 tahun 1961. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan historis yang berkaitan dengan tesis ini. Sumber bahan hukum pada tesis ini berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tesis ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan mencatat liteatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan kemudian akan disajikan dengan deskripif analitis.

            Hasil Penelitian terhadap permasalahan yang dikaji adalah Berlakunya KTP-el mencegah adanya kepemilikan tanah pertanian secara Absentee. Setiap penduduk hanya bisa memiliki 1 NIK. KTP-el juga dapat menanggulangi adanya kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Terbitnya KTP-el memberikan kejelasan mengenai domisili seseorang, sehingga panitia yang bertugas untuk mengawasi program landreform khususnya mengenai program absentee akan mudah untuk mendata tanah-tanah pertanian yang dimiliki secara absentee. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka tanah-tanah pertanian yang dimiliki secara absentee dapat didistribusikan kepada petani dalam rangka landreform. Program pengampunan pajak akan membantu mendata adanya kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Setelah data-data mengenai kepemilikan tanah pertanian secara absentee sudah didapat, tanah-tanah pertanian tersebut dapat dikontribusikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya Program pengampunan pajak dapat menertibkan kepemilikan tanah pertanian secara absentee.

 Kata kunci : Kepemilikan, tanah pertanian, pengampunan pajak, kartu tanda penduduk.
KEDUDUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH SEUMUR HIDUP YANG DIBUAT OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2785K/Pdt/2011)
Authors: Ariawan Gede Adhitya , Subawa Made , Udiana I Made
Published: July 2019

UUPA tidak mengatur tentang jangka waktu pemberian hak sewa untuk bangunan. Jangka waktu pemberian hak sewa untuk bangunan hanya didasari oleh kesepakatan pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa. Merujuk pada Pasal 1548 KUHPerdata disebutkannya “waktu tertentu” menimbulkan pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan waktu tertentu karena pada sewa menyewa tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewanya, asalkan sudah disetujui harga sewanya untuk satu hari, satu bulan atau satu tahun. Karenanya juga terdapat kekaburan terhadap rumusan Pasal 1548 KUHPerdata terkait dengan apa yang dimaksud “waktu tertentu” dan terhadap mutlak atau tidaknya suatu waktu didalam perjanjian sewa menyewa. Dalam praktek terdapat perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 5 Januari 2005 dengan mencantumkan kalausula seumur hidup dan terhadap perjanjian tersebut telah diputus dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2785K/Pdt/2011. Sementara itu menurut Pasal 1339 KUHPerdata suatu perjanjian mengikat juga terhadap kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pencantuman klausula seumur hidup di dalam perjanjian sewa-menyewa tanah tertanggal 5 januari 2005 tidak bertentangan dengan asas kepatutan dalam ketentuan pasal 1339 KUHPerdata dan apakah dasar pertimbangan hakim di dalam memutus perkara perjanjian sewa-menyewa tanah yang dilangsungkan seumur hidup pada putusan Mahkamah Agung No. 2785 K/Pdt/2011 telah mencerminkan syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan  pasal  1320 KUHPerdata

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pencantuman klausula seumur hidup pada perjanjian sewa menyewa tertanggal 5 Januari 2005 tidaklah patut atau bertentangan dengan asas kepatutan didalam Pasal 1339 KUHPerdata dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perjanjian sewa menyewa tertanggal 5 Januari 2005belum mencerminkan syarat sahnya perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karenan itu kedudukan perjanjian sewa menyewa tertanggal 5 Januari 2005 menurut hukum perjanjian yang berlaku adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak.

 Kata Kunci : perjanjian, sewa menyewa, seumur hidup, asas kepatutan.
PENGATURAN TENTANG PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS HIBAH WASIAT
Authors: Putra Wiryawan I Gusti Agung , Parsa I Wayan , Arya Sumertayasa Putu Gde
Published: July 2019

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009. Untuk melakukan pemungutan pajak BPHTB, pemerintah daerah wajib membentuk perda tentang BPHTB. Berdasarkan hal tersebut Pemkab Badung membentuk Perda No. 14 Tahun 2010 tentang BPHTB. Pemindahan hak yang wajib dikenakan pajak BPHTB adalah hibah wasiat. Perda No. 14 Tahun 2010 yang kemudian dirubah menjadi Perda No. 28 Tahun 2013. Pemkab Badung mengenakan tarif BPHTB atas hibah wasiat sebesar 1%, setelah itu Pemkab Badung melakukan perubahan terhadap tarif pajak BPHTB atas waris atau hibah wasiat menjadi 0%, ini berarti waris atau hibah wasiat di Kabupaten Badung tidak dikenakan pajak BPHTB. Ketentuan ini bertentangan dengan konsep pengaturan BPHTB dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan menimbulkan kendala-kendala dalam pengenaan pajah hibah wasiat pada BPHTB.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif untuk menjelaskan adanya konflik norma antara Perda No. 28 Tahun 2013 dengan UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approch). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk teknik analisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang pajak hibah wasiat pada BPHTB di Kabupaten Badung dalam Perda No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2010, mengenai waris dan hibah wasiat yang tidak dikenakan pajak BPHTB bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2009. Tentunya dengan adanya pertentangan norma tersebut, menimbulkan kendala-kendala bagi masyarakat yang melakukan transaksi waris atau hibah wasiat di Kabupaten Badung.

 

Kata Kunci : Pajak BPHTB, Perolehan Hak, Hibah Wasiat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENERIMAAN BANTUAN PERMODALAN DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) BILYET GIRO
Authors: Made Aryastini I Gusti Ayu , Ngurah Wairocana I Gusti , Sarjana I Made
Published: July 2019

Sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila Perusahaan Modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal setelah pemohon modal sudah menyetorkan kepesertaan modalnya, belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan kekosongan norma tersebut permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Permasalahan kedua adalah tentang tanggungjawab perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP).

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif karena beranjak dari kekosongan norma dalam Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang belum mengatur sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal. Pendekatan penelitian terdiri dari  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Perjanjian. Adapun konsep yang digunakan adalah Konsep Perlindungan Hukum, Konsep Modal Ventura, Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsep Pembiayaan pada Perusahaan Modal Ventura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga UMKM tidak dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi bantuan modal; dan (2) Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab karena adanya wanprestasi dari perusahaan modal Ventura sehingga seharusnya perusahaan modal Ventura membayar ganti rugi atas dasar gugatan dari UMKM yang berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata oleh karena pihak perusahaan modal Ventura tidak mampu mencairkan bantuan modal terhadap UMKM.

 

Kata Kunci: Modal Ventura, Bantuan Modal, Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP).