bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK MELALUI IMPLEMENTASI LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS PREDICT OBSERVE EXPLAIN
Authors: Mulyani Riska , Saminan Saminan , Sulastri Sulastri
Published: July 2018

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui implementasi LKPD POE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian pre eksperimental melalui one group pretest posttest design. Implementasi dilakukan di SMAN 3 Unggul Sigli pada peserta didik kelas X MIA 2 yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes kemampuan berpikir kritis berupa 10 soal esai dengan reliabilitas 0,877. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh rata-rata nilai pretest 28 dan posttest 79, dengan ­N-Gain 0,74 yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa LKPD POE efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA.Kata kunci: LKPD, POE, kemampuan berpikir kritis AbstractThis study aims to improve the critical thinking skills of learners through the implementation of worksheet. This research uses quantitative approach with pre experimental research method through one group pretest posttest design. Implementation is done in SMAN 3 Unggul Sigli in class X MIA 2 students selected by purposive sampling. Data were collected by using critical thinking skills in the form of 10 essay questions with reliability of 0.877. Based on the data analysis results obtained average pretest value of 28 and posttest 79, with N-Gain 0.74 which indicates an increase in the ability of critical thinking. Based on these results, it can be concluded that LKPD POE effective in improving the critical thinking skills of high school students.Keyword: students’ worksheet, POE, critical thinking skills
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI USAHA DAN ENERGI DI MAN RUKOH BANDA ACEH
Authors: Khairani Indah , Safitri Rini
Published: July 2018

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar peserta didiksetelah diterapkannya metode pembelajaranproblem solving serta aktivitas guru dan peserta didikselama proses pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitianadalah quasi experimental,bentukpretest-posttest control group design. Populasi dalam penelitian ini semua peserta didik MAN RUKOH Banda Aceh kelas XI-MIA semester ganjil dengan sampel penelitian kelas XI MIA1 dan kelas XI MIA3. Prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi lembar observasi dan soal. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar peserta didik. N-gain menunjukkan kelas eksperimen lebih tinggi, mencapai (100%) dibandingkan dengan kelas kontrol(55%). Penerapan metode pembelajaran problem solving berpengaruh terhadap aktivitas guru dan peserta didik di MAN Rukoh Banda Aceh yang terlihat lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar.Kata Kunci: Problem solving, usaha, energi, hasil belajar
RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO-VISUAL
Authors: Raisa Syarifah , Adlim Adlim , Safitri Rini
Published: July 2018

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik di SMP terhadap pengembangan media audio-visual. Research and Development menggunakan model pengembangan ADDIE. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMP di Banda Aceh yang dipilih secara cluster random sampling, dan diperoleh sampel peserta didik kelas IX sebanyak 71 orang dari SMPN 2, 6 dan 8. Data dikumpulkan dengan memberikan angket respon peserta didik yang sudah divalidasi sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persentase respon peserta didik SMP Negeri 2, 6, dan 8 berturut-turutadalah 77, 78 dan 86 denganresponkeseluruhansebesar 81%. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa media tersebut sangat layak digunakan dalam pembelajaran yang ditandai dengan sangat baiknya tanggapan peserta didik terhadap media audio-visual yang dikembangkan.Kata kunci: media audio-visual, respon
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS MULTIPLE INTELLIGENCES PADA MATERI GERAK HARMONIK
Authors: Andayani Mirda Trya , Adlim Adlim , Mursal Mursal
Published: July 2018

Abstrak Peserta didik memiliki beragam kecerdasan yang dikenal dengan multiple intelligences (MI). Kecerdasan peserta didik meliputi sembilan jenis kecerdasan yang dapat dioptimalkan jika diasah dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja berbasis MI. Jenis penelitian ini adalah research and development dengan menggunakan model pengembangan 4D (four-D) yang meliputi empat tahap yaitu define, design, develop dan disseminate. LKPD ini telah diujicoba secara terbatas pada peserta didik SMAN 3, SMAN 5 dan SMAN 12 di Banda Aceh yang dipilih secara cluster sampling untuk mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD. Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar penilaian kualitas LKPD, respon peserta didik dan tes identifikasi kecerdasan. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh persentase kelayakan LKPD mencapai 87% dan respon peserta didik mencapai 84%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan LKPD berbasis MI sudah berhasil dilakukan dan sudah layak digunakan sebagai bahan ajar fisikaKata Kunci: LKPD, MI, model Four-D
PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN IPA PADA MATERI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Authors: Mutia Rita , Adlim Adlim , Halim A.
Published: July 2018

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media belajar video pada materi pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk siswa kelas VII SMP Inshafuddin Banda Aceh. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (research and development) dengan model ADDIE yang terdiri dari 5 langkah, yaitu: analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Instrumen yang digunakan adalah lembar angket validasi kelayakan media. Hasil rata-rata angket validasi yang diperoleh dari 4 validator sebesar 92,67% (sangat layak). Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa media belajar video pada materi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah dikembangkan layak diuji coba lebih lanjut untuk melihat efektivitas dalam pembelajaran.Kata kunci: Video, Pencemaran Lingkungan, ADDIE.
Efektivitas Model Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta Didik di SMA Negeri 11 Banda Aceh
Authors: Munira Janiar , Yusrizal Yusrizal , Safitri Rini
Published: July 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran problem solving untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi kalor. Penelitian ini menggunakan metode quasi experimental, dengan desain jenis pretest-posttest control group design. Subyek penelitian diambil dengan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X-IA3 dan kelas X-IA5 di SMA Negeri 11 Banda Aceh. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tes pilihan ganda. Data dianalisis menggunakan program Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dengan pretes 70, posttes 100 dan n-gain 90,17. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model problem solving efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep peserta didik.
Identifikasi Miskonsepsi Siswa pada Penerapan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Microsoft Excel
Authors: Nurhafidhah Nurhafidhah , Hasby Hasby
Published: July 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan miskonsepsi siswa pada penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft Excel pada materi titrasi asam basa di SMAN 2 Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan Desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen soal tes, angket dan wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan siswa SMAN 2 Banda Aceh mengalami miskonsepsi pada materi titrasi asam basa, terutama pada konsep menentukan kadar zat melalui titrasi. Penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft Excel dapat mengurangi kuantitas miskonsepsi siswa SMAN 2 Banda Aceh pada materi titrasi asam basa, yaitu 34,3% sebelum pembelajaran, menjadi 10,3% setelah pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft Excel.
Pengaruh Problem Based Learning Melalui School Watching Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Asam Basa di SMP
Authors: Zakia Rizki , Khaldun Ibnu , Safitri Rini
Published: July 2018

Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa dengan penerapan PBL melalui school watching pada materi asam basa kelas VII SMP PKPU Aceh Besar. kajian ini menggunakan metode quasi exsperiment dengan randomized pretest-posttest group desain. Data dikumpulkan dengan tes tulis dan observasi. Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan PBL melalui school watching  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dari 31 menjadi 77, sedangkan pada kelas kontrol yaitu 29 menjadi 70. Hasil dari observasi aktivitas belajar pada siswa kelas eksperimen dengan pembelajaran PBL melalui school watching yaitu 89% dengan kategori sangat baik, sedangkan aktivitas belajar pada siswa kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional yaitu 79% yang dikategorikan baik.
Dermal fibroblast transcriptome indicates contribution of WNT signaling pathways in the pathogenesis of Apert syndrome
Authors: Çetinkaya Arda , Taşkıran Ekim , Soyer Tutku , Şimşek-Kiper Pelin Özlem , Utine Gülen Eda , Tunçbilek Gökhan , Boduroğlu Koray , Alikaşifoğlu Mehmet
Published: July 2018

Cranial sutures are unossified connective tissue structures between the cranial bones, which allow expansion of these bones during development. Premature ossification of these structures is called craniosynostosis. Apert syndrome is a well-defined genetic syndrome, which is characterized by craniosynostosis and arises as a result of two missense mutations in Fibroblast Growth Factor Receptor, type 2 gene (FGFR2). In this study, differentially expressed genes in dermal fibroblasts from individuals with Apert syndrome and controls were investigated to identify important pathways in the pathogenesis of Apert syndrome. For this purpose, primary skin fibroblast cultures obtained from 3 individuals with Apert syndrome and 3 controls without craniosynostosis were compared by transcriptome microarray, GeneChip Human Genome U133 Plus 2.0. As a result, 181 genes were shown to be differentially expressed between experimental groups. Among these, 10 genes, which significantly differ in Apert syndrome fibroblasts compared to controls, were shown to be involved in a common interaction network and have common Gene ontology (GO) biological processes terms. COL11A1, COMP, CPXM2, ITGA8, MGF and TNC are differentially expressed genes that have GO terms associated with extracellular matrix (ECM) organization, while FRZB, SFRP2 and WNT2 are involved in WNT signaling pathway. Reorganization of ECM and changes in WNT signaling pathway show that Apert syndrome primary fibroblast cultures may have an increased potential for bone differentiation. The results of this study support craniosynostosis in Apert syndrome may be the result of fast and early differentiation of connective tissue along the sutures.
Massive pulmonary hemorrhage and severe retinopathy of prematurity in very low birth weight infants
Authors: Lee Na Young , Lee Hyun Young , Park Shin Hae , Sung In Kyung , Youn YoungAh
Published: July 2018

To examine several clinical factors for association with the development of greater than stage 2 of severe retinopathy of prematurity (ROP) and those who required laser treatment in very low birth weight infants (VLBWI). Between Dec 2013 and Jan 2015, the clinical data of 191 VLBWI admitted, were retrospectively analyzed for ROP. Of a total 191 VLBWI, 18.8% (62/191) infants had severe ROP and 5.8% (11/191) neonates had laser treatment for progressive ROP. ROP neonates were significantly lower gestational age and had higher incidence of morbidities. Among the VLBWI with ROP (n=62), severe ROP group also had significantly lower birth weight and higher incidence of hospital morbidities. Massive pulmonary hemorrhage was consistently associated with severe ROP in our logistic regression analysis. Severe ROP group was significantly related to increased hospital morbidities and mortality. Massive pulmonary hemorrhage may pose to the development of severe ROP.
Cerebral oxygen saturation monitoring in pediatric cardiopulmonary resuscitation patients in the emergency settings: A small descriptive study
Authors: Çağlar Aykut , Er Anıl , Ulusoy Emel , Akgül Fatma , Çitlenbik Hale , Yılmaz Durgül , Duman Murat
Published: July 2018

Near infrared spectroscopy (NIRS) is a new technology for monitoring cardiopulmonary resuscitation (CPR). The use of NIRS has advantages in monitoring cerebral oxygenation in cardiac arrest patients. The aim of this study was to describe cerebral regional oxygen saturation (CrSO 2 ) values in a small cohort of pediatric out-of-hospital cardiac arrest patients and to determine if there is an association with CrSO 2 and return of spontaneous circulation (ROSC). All the out-of-hospital cardiac arrest patients admitted to our pediatric emergency department were included in this prospective study. All patients were monitored through NIRS in addition to standard monitoring during CPR. All cerebral rSO 2 measurements were obtained with an INVOS 5100C cerebral/somatic oximeter. Cardiopulmonary resuscitation was performed according to the Pediatric Advanced Life Support 2010 guidelines. The patients were classified as ROSC and non - ROSC. Ten patients were included in this study. The median age of patients was 40.0 (14.0-88.2) months. Three (30%) of the 10 patients achieved sustained ROSC. Abrupt increase in cerebral regional oxygen saturation (CrSO 2 ) was observed in all 3 of these patients. Minimum values of the CrSO 2 were significantly lower and the percentage of median time with CrSO 2 under 30% of CrSO 2 were significantly higher in the non - ROSC group (p=0.02). Our study indicated that the patients in the non - ROSC group have lower minimum CrSO 2 value. Additionally, abrupt increase of CrSO 2 during CPR could be an indicator for ROSC.
Effect of a model-based educational program for mothers, on home-related injury prevention among under-five-year children in rural Twiserkan, Iran
Authors: Afshari Maryam , Moghimbeigi Abbas , Mahdi-Hazavehei Seyed Mohammad , Rezapur-Shahkolai Forouzan
Published: July 2018

Children under 5 years of age are most vulnerable in terms of home-related injuries. As a majority of these injuries are predictable and preventable, it is important to design preventive intervention programs that can be utilized as models of health education. The aim of this study was to determine the effect of an educational program, using the PRECEDE model, for rural mothers, on home-related injury prevention among under-five-year old children. This quasi-experimental study was conducted on 72 mothers, with at least one under-five-year old child, in the rural areas of Twiserkan (Toyserkan) County in Iran. The intervention and control groups (36 participants in each), were interviewed in pre/post-test study by trained interviewers, using the questionnaire. The intervention group participated in four educational sessions. The questionnaire included the questions on demographic information, mothers` beliefs and caring in relation to child-injury prevention, based on the PRECEDE model and focusing on predisposing factors (knowledge and attitudes), enabling factors; reinforcing factors; and mothers` preventive behaviors. According to the results of the study, the mean scores of predisposing factors (knowledge), enabling and reinforcing factors and also mothers` behaviors on injury prevention, did not have significant differences between two groups before intervention, whereas they had significant differences after intervention. This study showed that the educational program, using the PRECEDE model, can be effective on promoting knowledge and performances of mothers in relation to home-related injury prevention among their under-five-year old children.
Epidemiological features and risks of hemangiomas
Authors: Şahin Gürses , Düzcan-Kilimci Duygu , Tanyıldız Hikmet Gülşah
Published: July 2018

Hemangiomas are the most common benign tumors of childhood. The known risk factors in developing hemangiomas are female gender, prematurity and low birth weight. Our study was designed to investigate prenatal and natal risk factors in addition to the above factors that would potentially affect development of hemangiomas. Two hundred forty hemangioma patients and 100 healthy controls were included in the study. Both groups were interviewed for age, gender, prenatal characteristics (presence of maternal pregnancy hypotension, hypertension and hyperemesis, parental smoking habits) as well as natal characteristics (delivery, birth weight, gestational age) and maternal-paternal age. Hemangiomas were mostly localized in the head and neck. Risk of developing hemangioma was higher in girls and in firstlings. History of hyperemesis during pregnancy increased incidence of hemangioma. Post-term delivery was found to be protective against developing hemangioma. We are in the opinion that there is a need for wider studies with a bigger sample size so as to detect other risk factors.
Why and when to prefer botulinum toxin injection in childhood strabismus?
Authors: Erkan-Turan Kadriye , Taylan-Şekeroğlu Hande , Ağın Abdullah , Sanaç Ali Şefik
Published: July 2018

The aim of this study was to investigate the indications and outcomes of botulinum toxin injection in children with strabismus. The medical records of children who underwent botulinum toxin injection were reviewed. Eighteen patients (13 boys, 5 girls) with a mean age of 9.08±5.93 (6 months to 17 years) years were enrolled in the study. The main indication and diagnosis, initial and final deviation at primary position and the presence of abnormal head position were all evaluated. The most common diagnosis was sixth nerve palsy (7 patients) followed by Duane`s syndrome (4 patients), acquired esotropia (2 patients), acquired exotropia (2 patients), consecutive exotropia (2 patients) and sensory strabismus (1 patient). The leading indications for botulinum toxin injections were the presence of abnormal head position, diplopia and ocular misalignment at primary position. All patients received monocular injection. Fourteen patients had one, 4 patients had more than one injection. The mean follow-up period was 2.78±0.94 months for the first post-injection visit and 21.64±15.23 months for the last visit. Five patients underwent strabismus surgery due to inadequate response to injection. No complication related to injection was observed. Botulinum toxin injection may be preferred in pediatric age group particularly in case of extraocular muscle palsy, diplopia and concomitant deviation either to provide ocular alignment prior to surgery or to prevent the detrimental effect of diplopia on binocularity. The intervention seems to be safe and repeatable in children even though surgery is still inevitable in particular cases.
A genuine pediatric parapharyngeal abscess a year after uneventful adenotonsillectomy
Authors: Brescia Giuseppe , Pedruzzi Barbara , Stramare Roberto , Pendolino Alfonso Luca , Martini Alessandro , Marioni Gino
Published: July 2018

It is unusual for a parapharyngeal abscess (PA) to occur late after an adenotonsillectomy. We report herein a 13-year-old female patient who developed a PA a year after an uneventful adenotonsillectomy. The patient underwent 2 surgical explorations and was given intravenous antibiotic treatment. She was discharged in good general condition after spending 7 days in hospital. The potential pathophysiological mechanisms behind PA formation late after tonsillectomy or adenotonsillectomy, and rational treatments for PA are critically discussed.
Relationship of hematological and biochemical parameters with WOMAC index to severity of osteoarthritis: A retrospective study
Authors: ÖZLER Kenan
Published: July 2018

Aim:  Our aim was to investigate
whether any hematologic changes that could be detected easily in whole blood
counts together with the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
score (WOMAC) had diagnostic value for predicting knee osteoarthritis severity.Methods: A retrospective study including a total of 208 knee
osteoarthritis patients (112 patients early and 106 patients late
osteoarthritis) was carried out. Cut-off values for age, C-reactive protein,
neutrophil leukocyte ratio and WOMAC index for osteoarthritis were calculated. A
multivariate logistic regression model was used to identify the independent
factors of late osteoarthritis. Results:  Compared with late osteoarthritis
with early osteoarthritis, late osteoarthritis had significantly higher C-reactive
protein, neutrophil leukocyte ratio and WOMAC index (p=0.019, p=0.028 and p=0.001,
respectively). Area Under Curve was found to be 0.922, 0.533, 0.558 and 0.824 for age, C-reactive
protein, neutrophil leukocyte ratio and WOMAC index, respectively. Multilogistic
regression analysis was performed with C-reactive protein, neutrophil leukocyte
ratio and WOMAC index to determine independent risk factors associated with
late osteoarthritis. Odds ratios for neutrophil lymphocyte ratio, C-reactive
protein and WOMAC index were found to be 1.317 (95% CI = 1.030-1.682, p = 0.034),
1.055 (95% CI = 1.004-1.108, p = 0.028) and 1.078 (95% CI = 1.056-1.100, p=0.001),
respectively.  Age, neutrophil leukocyte
ratio, C-reactive protein and WOMAC index were statistically significant in
predicting late osteoarthritis.

Conclusions: Our study suggests that increased neutrophil leukocyte
ratio, C-reactive protein and WOMAC index are associated with independent risk
factors for late osteoarthritis.
Asymptomatic giant pneumatization of the middle turbinate: A case report
Authors: ERTUĞRUL Süha
Published: July 2018

Concha bullosa is a pneumatization of the turbinates at several degrees. Pneumatization of the middle turbinate is generally asymptomatic; however, it may become symptomatic depending on its degree of pneumatization. All giant pneumatizations of the middle turbinate reported in the literature are reported to cause nasal obstruction. In this article, we present a case of asymptomatic giant pneumatization of the middle turbinate that was detected incidentally in a patient who presented with acute tonsillitis infection with sore throat and swallowing difficulty. To the best of our knowledge, this is the first asymptomatic giant pneumatization of the middle turbinate in the literature. In this article, we discussed how pneumatization of the middle turbinate could be symptomatic in the context of this case.
Additive Effect of Therapeutic Ultrasound in the Treatment of Plantar Fasciitis: A Randomized Controlled Trial
Authors: Katzap Yigal , Haidukov Michael , Berland Olivier M. , Itzhak Ron Ben , Kalichman Leonid
Published: July 2018

Background

Plantar fasciitis is the chief cause of pain in the plantar surface of the heel. Therapeutic ultrasound is one of the most common conservative treatment modalities used by physical therapists worldwide, despite scarce evidence of its efficacy in treating plantar fasciitis.

Objective

To evaluate the additive effect of therapeutic ultrasound in the treatment of plantar fasciitis in terms of pain, function, and quality of life.

Methods

In this prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial, 54 patients with plantar fasciitis, aged 24 to 80 years, who met the inclusion criteria were randomized into an active intervention and a control group. Individuals in the active intervention group were treated with self-performed stretching of the plantar fascia and calf muscles and with therapeutic ultrasound. Individuals in the control group were treated with the same stretching exercises and sham ultrasound. Both groups received 8 treatments, twice weekly. Outcome measures included a numeric pain-rating scale, the computerized adaptive test for the foot and ankle, and an algometric test.

Results

Both groups showed statistically significant improvement in all outcome measures (P<.001, both groups). At the completion of the study, no statistically significant differences were found between the groups in any of the outcomes.

Conclusion

The addition of therapeutic ultrasound did not improve the efficacy of conservative treatment for plantar fasciitis. Therefore, the authors recommend excluding therapeutic ultrasound from the treatment of plantar fasciitis and agree with results of previous studies that stretching may be an effective treatment for healing plantar fasciitis.

Level of Evidence

Therapy, level 1b. J Orthop Sports Phys Ther 2018;48(11):847–855. Epub 11 Jul 2018. doi:10.2519/jospt.2018.8110
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA
Authors: Yulia Rena
Published: July 2018

Protection of victims of crime is part of the protection of human rights as a whole. The protection that provided was the responsibility of the state that has been manifested in a criminal law policy. The ultimate goal of the criminal law policy is the social defence to achieve the overriding goal of social welfare. Criminal law policy is basically also an integral part of social policy. Criminal Law Policy in Indonesia contained in implementation of the criminal policies through the establishment of statue such as the Penal Code, Criminal Procedure Code, and other organic laws which governing the criminal provisions in it. Criminal Law Policy was emerged from political law which integrated into the criminal policies that embodied in laws governing the criminal provisions. This essay is trying to discuss how criminal law policy in Indonesia that has been implemented, and how the criminal law policy in providing the protection of victims of crime through the criminal justice system in Indonesia. Currently, the criminal law policy regarding the protection of victims of crime has been regulated. But the provisions have not fully provides protection to victims of crime. It can be seen in Act No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Act which gave more protection to the suspect than to the protection of victims. Furthermore, Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims provide better protect witnesses than victims. This is due to the Act appears to provide protection to witnesses incorruption cases. Keywords: the criminal law policy, the criminal justice system, protection of victims of crime.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Authors: Hasan Hasbi
Published: July 2018

One of the most significant changes contained in the UU No. 11 Tahun 2012 One of the most significant changes contained in the UU No. 11 Tahun 2012 is to accomodate principles of restorative justice and the principle of diversion in the juvenile justice system . Nevertheless, the application of the principles of restorative justice in the juvenile justice system are set out in the UU No. 11 Tahun 2012, tend to be partial and non-exhaustive . This is caused by the presence of common misconceptions in the understanding of restorative justice as an attempt to seek a peaceful settlement of the conflict out of court . This study shows that restorative justice is essentially complement rather than replace the criminal justice system . Therefore , restorative justice programs can be integrated into the whole process of juvenile justice without compromising the basic principles and main objectives of restorative justice , and at the same time , did not downplay the role of juvenile justice system that is based on formal legal requirements. Keywords: restorative justice, juvenile justice, crime, diversion.
KRIMINALISASI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT BUMN PERSERO
Authors: Iqbal Moch
Published: July 2018

Differences in the interpretation of the meaning of money the State and the State financial losses in our legal system relating to the criminalization of corporations has presented obscurity to universal norms and the law itself, when the offense of corruption seemed forced into a business cooperation agreement with the subject of international law involving other countries, raises international view that there is no rule of law in Indonesia. Should the option of thinking about state finances and the State loss, the choice is not on the Living Law (public will accept false), but the awareness of the public law that should be changed by law, Law as a tool of social engineering, so that law enforcement officers must actively change the legal awareness. Keywords: Corruption, corporations, State-Owned Limited
KEWENANGAN HAK UJI MATERIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI
Authors: Simanjuntak Enrico
Published: July 2018

Under art 24A(1) of the Constitution, the Supreme Court is granted the power to review legal instruments below laws (undang-undang). This means that an applicant could seek judicial review of regulations other than Acts of Parliament (Undang-Undang) with a request to strike it out because, for example, it contravenes national laws. This would provide the courts with an opportunity to review the legitimacy of the regulation and determine whether it is ultra vires, or beyond power. The Supreme Court has the power to cancel a regulation if it is found to be in conflict with a higher law. This article analyses the judicial review in the Supreme Court. It begins by highlighting the origins and formation of judicial review before the regulation promulgation of the Supreme Court (PERMA) No. 1/1993, and then examines several aspects of procedural law in the current Supreme Court Regulation in No. 1/2011. Keywords: Supreme Court, Judicial Review, Procedural Law.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI ASET NEGARA MELALUI INSTRUMEN KONTRAK
Authors: Kurniawan Faizal
Published: July 2018

State has the power to manage natural resources for the sake of social justice, the general welfare and are used as much as possible the greatest benefit for the greatest welfare of people. Contract law is the main instrument used to protect the state assets including oil and gas. Production Sharing Contract as a legal safeguard for oil and gas, is a fundamental pillar in the effort and utilization management activities of oil and gas. In the contracts involving the Government, called government contract, there is a unique characteristic which is not entirely subject to private law. In principle, the state should not be harmed, called as state immunity. This principle also applies universally in the interest of protecting the state assets. Keywords: Production Sharing Contract, Government Contract, State Immunity, Protection of State Assets Clause.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Authors: Fauzi Ahmad
Published: July 2018

Peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum pidana, dimana praktek hukum tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tetapi dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara tersebut, akibatnya hukum tidak mencerminkan keadilan dan kepastian bahkan cenderung menabrak kepentingan hukum terpidana dan ahli warisnya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan). Adapun kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa pengajuan peninjauan kembali adalah sematamata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali, bahwa peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum, pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan bentuk kekeliruan pengadilan yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia. Saran bagi pengembangan tema tulisan ini adalah Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran yang berisikan larangan dan pembatasan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali atau melakukan uji materiil dan pembatalan bagi perkara-perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Jaksa, Hukum Acara Pidana, Keadilan, kepastian Hukum
EKSISTENSI LEMBAGA QUASI JUDISIAL DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA : KAJIAN TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Authors: Risnain Muh
Published: July 2018

Based on Indonesian Constitution 1945 the existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power.Article 24 subsection (3 ) of the constitution of the republic of indonesia 1945 and the law number 48 / 2009 about judicial power admitting quasi-yudicial institutionshas judicial powers. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between Commison for Supervion of Bussiness Competition and Supreme Court as top judicial power organization. Besides that needs to be done an effort to control the behavior commissioner of Commison For Supervion of Business Competition in avoiding abuse of power and moral hazard. These controlling must as part of power of Judicial Commission and Supreme Court. Keywords: Judicial Power, quasi-Judicial, Functional-constitutional and supervision
MENEGASKAN KEMBALI KEBERADAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN
Authors: Ginting Miko Susanto
Published: July 2018

Inclusion of standardized clause in contract should not be denied often done by reason of effectiveness and efficiency in the transaction. The existence of standardized clause based on approval towards contract so that applies as a Law for the parties. However, at the other side, there are arguments who opposed inclusion of the standardized clause in contract, especially based on the balance and fairness principles in contract. By using descriptive analytical method and juridical normative approach, I am trying to answer validity or invalidity of standardized clause in contract. In addition, also elaborated some decisions of the court in considering and deciding the standardized clause in contract. In the end, either scholar’s opinions or court decisions was still quite varied in viewing inclusion of standardized clause in contract. Nevertheless, toward that difference view already tried to find the meeting point through Law No. 8/1999 on Consumer Protection, where the standardized clause inclusion in contract is not prohibited, along do not contain substance or shape contrary with the Law. Keywords: standardized clause, agreement, balance in contract.
ASPEK HUKUM NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA KELEMBAGAAN PENGADILAN PAJAK
Authors: MD Moh Mahfud
Published: July 2018

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan pajak murni (administratief rechtspraak) yang memenuhi unsur-unsur sebagai lembaga peradilan, bukan pengadilan internal administrasi murni (administratif beroep) di bidang perpajakan. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara di Mahkamah Agung.7 Dengan demikian secara kelembagaan Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai bagian dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.
PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS / OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN DEALING WITH FREE MARKET
Authors: SUADI AMRAN
Published: July 2018

Lembaga keuangan syariah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan sistem keuangan berbasis syariah. Keberadaannya kini telah diakui dalam kancah perekonomian dunia. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada pasar atau perdagangan bebas yang menuntut adanya persaingan secara bebas dan minimnya hambatan tarif dan non tarif. Salah satu kekhasan pasar bebas adalah ekspektasi tinggi terhadap kualitas produk barang dan jasa serta bonafiditas lembaga-lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris terhadap peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pasar bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah telah diakui secara internasional. Pasar bebas merupakan peluang bagi lembaga keuangan syariah dikarenakan probabilitas bagi meningkatnya pangsa pasar sangat terbuka. Namun demikian, pasar bebas juga menghadirkan tantangan tersendiri karena lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sumber daya yang profesional serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Untuk hal itu, diperlukan tindakan antisipatif agar lembaga keuangan syariah dapat bertahan di tengah era pasar bebas.Sharia financial institute was the core unit to implementatesharia economic system. It’s existence is well-recognized in the world economic dynamics. Towards free trade (free market), the institute of sharia financial should deal with the concept of free trade that insists free competition and minimizing the barrier of tariff and non-tarrif. One of the most preticular aspect of free market was the ultimate expectation of goods and services quality, besides the bonafidity of the parties in the market. The research was picking up normative-empirical method and is aiming to analyze the position and threats that should be dealt by sharia financial institution in free market era. The research found that it is well-recognized by the international economic communities.Freemarket is the main stage and opportunities for sharia financial institution to raise its market-share. Nevertheless, free market, simultaneously, presences a huge challenge for sharia financial institution in providing highly-qualified human resources and comprehensive infrastructure. Hence, it’s been urgently required some strategical and effective mission by the stakeholder to make sure that sharia financial institution could be exist for longtime period in dealing with free market.
PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING
Authors: HANANTA DWI
Published: July 2018

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap: proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Penelitian ini juga merumuskan beberapa karakteristik dan batasan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana.Aggravating and mitigating circumstances on sentencing have not clearly regulated in Indonesian legislation, it is also lack of studies wrote about this issue, even though this issue is very important in determining sentences. Following the examination of proof on the defendant’s guilt, consideration on sentencing are the next crucial things - this is what so-called the judges inner struggle. Consideration of aggravating and mitigating circumstances influences: the proportionality of sentencing, determination on maximum and minimum sentencing, and also as a rationale of sentences below the minimum limit that has been determined by legislator. This research also concludes criteria and limitation on what circumstances should be considered as aggravating and mitigating.
Inovação, transferência de tecnologia e cooperação
Authors: Agustinho Eduardo Oliveira , Garcia Evelin Naiara
Published: July 2018

No atual cenário globalizado, a inovação está relacionada diretamente ao desenvolvimento econômico e progresso de um país.  Para que as inovações tecnológicas cheguem ao setor produtivo, muitas vezes faz-se necessário a celebração de contratos de transferência de tecnologia e contratos de licenciamento. Normalmente é na universidade que ocorre o desenvolvimento da pesquisa básica, e na indústria a pesquisa aplicada. Fazer com que haja a interação entre a universidade e o setor produtivo é um desafio, devido aos interesses antagônicos, porém é necessário, para que o conhecimento não fique enclausurado nas bibliotecas das universidades, mas seja transferido no rumo de alcançar a sociedade. Desse modo, o presente artigo, trabalhando com a metodologia dedutivo-descritiva tem por objetivo, demonstrar como é possível estabelecer a interface entre a universidade e as empresas, propondo a utilização do modelo Hélice Tríplice, que constitui a interação entre universidade, empresa e governo; e também o processo de inovação aberta, para que todos os atores participantes possam ser beneficiados. Finalmente, este artigo propõe explicitar que a interação entre a universidade e as empresas  apenas acaba sendo possível se houver a cooperação, assim, a utilização da Análise Econômica do Direito, por meio da cooperação é tão  relevante, pois contribui para suprimir a assimetria informacional evitando o oportunismo, reduzindo também os custos de transação existentes, e finalmente institucionalizando o processo de aprendizado entre os autores, o que contribui  para o crescimento da inovação,  o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.
Crédito e direito ao desenvolvimento: o Amazônia Florescer e a inclusão financeira dos produtores de açaí
Authors: Reymão Ana Elizabeth Neirão , Silva Northon Sérgio Lacerda
Published: July 2018

O artigo discute a importância do microcrédito como mecanismo de inclusão financeira e fomentador do desenvolvimento dos agricultores familiares da cadeia de valor do açaí, analisando o programa Amazônia Florescer do Banco da Amazônia. O acesso ao crédito justo é parte dos direitos fundamentais, devendo a dignidade humana ser observada pela atividade econômica, e cabendo ao Estado promovê-lo em todas as suas dimensões, conforme ensina Amartya Sen (2010). Metodologicamente, a pesquisa ora apresentada usa a abordagem qualitativa, trazendo também dados quantitativos sobre o financiamento e a produção do açaí, fruto de elevada importância cultural, social e econômica na Amazônia. Dentre os resultados, destaca-se que, apesar das perspectivas promissoras do produto no mercado nacional e internacional e dos investimentos do Programa nessa atividade terem crescido significativamente, o agricultor familiar tem capturado uma parcela muito baixa da renda gerada. Para que a economia do açaí inclua os agricultores familiares dos ganhos da atividade é preciso superar a seletividade do crédito e remover os obstáculos para alcançá-lo, tendo o Amazônia Florescer um importante papel nesse processo.
O paradigma da propriedade pública e privada e a necessidade de sua releitura a partir da Lei 9.985/2000
Authors: Do Nascimento e Silva Leila Cristina , Gomes Marcelo Kokke
Published: July 2018

A regulamentação do artigo 225, §1º, inciso III da Constituição da República de 1988 pela Lei 9.985/2000 que cria o Sistema de Unidades de Conservação, estabelece  regime especial de tutela ambiental.  Este trabalho objetiva demonstrar a necessidade de se rever os regimes de propriedade, com a quebra de paradigma entre a dicotomia público-privada. Foi utilizado o método jurídico descritivo, com pesquisa em fontes bibliográficas e legislativas sobre o tema. O resultado demonstra a possibilidade da convivência participativa entre ambos os regimes, sem a exclusão de um ou de outro, desde que a escolha do tipo de unidade de conservação seja efetiva e que se observe o regime de propriedade exigido por cada uma delas, e o torne decisivo.
اتجاهات طلبة قسم علم النفس بجامعة زاخو نحو المواد التربوية والنفسية
Authors: Mohammad Nasraddin I. , Suleiman Mohammad I. , Shukri Bewar T.
Published: July 2018

الملخص:

هدف البحث التعرف على اتجاهات طلبة قسم علم النفس نحو المواد التربوية والنفسية في ضوء متغيري الجنس والمرحلة الدراسية، وتكونت عينة البحث من طلبة قسم علم النفس/ فاكولتي التربية بجامعة زاخو للعام الدراسي (2014-2015) والبالغ عددهم (109) طالباً وطالبة موزعين على المراحل الدراسية(الأولى، الثانية ، والثالثة). اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة كما هي في الواقع، ولتحقيق هدف البحث واختبار أسئلته أعدّ الباحثون مقياساً للاتجاه لقياس اتجاه أفراد عينة البحث نحو المواد التربوية والنفسية وتكون من (71) فقرة منها (31) فقرة سلبية و(40) فقرة ايجابية  موزعة على ست مجالات (أهمية علم النفس وتطبيقاته، التذوق المعرفي من مواضيع علم النفس ، اختيار المهنة في مجال علم النفس، مواضيع متعلقة بعلماء علم النفس، مواضيع متعلقة بالبحوث النفسية، ما يتعلق بمدرسي القسم وطرق التدريس ) وقد تحققوا من صدقه وثباته ثم طبقه الباحثون على أفراد عينة البحث ، وبعد جمع البيانات وتحليلها الاختبار التائي لعينتين مستقلتين والاختبار الفائي باتجاه واحد عبر الحقيبة الإحصائية  spss وقد بينت النتائج ما يلي:

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) بين المتوسط المتحقق لاتجاهات طلبة قسم علم النفس نحو موادهم التربوية والنفسية والمتوسط الفرضي و لصالح المتوسط المتحقق.

عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطي اتجاهات أفراد عينة البحث وفقاً لمتغير ( الجنس).

عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطي اتجاهات أفراد عينة البحث وفق متغير (المرحلة الدراسية).
METHODOLOGY OF ENTERPRISE’S RESOURCE STRATEGY STRUCTURAL ELEMENTS: COMPETITIVE RATING
Authors: Chepeleva S. N.
Published: July 2018

Introduction.The article deals with the basic structural elements of strategic planning at the motor transport enterprises, especially in the conditions of the international political processes related to the global crisis and the anti-Russian sanctions, which would affect the competitiveness and sustainability of enterprises. Such situation forces to look for competitive advantages sources in the composition of resources to determine the direction of investment, without which the way out of the crisis would drag on. It is impossible to retain competitive advantages for a long time by representing the existing speed of technology change. Therefore, the task of monitoring and rapid response to changing complex potential as a combination of various resources becomes urgent.

Materials and methods.Key competencies are found only by comparison with competitors in a wellorganized regional information system, capable of accumulating and providing business information on demand for the development of civilized business relations in the transport field. In addition, the process of the enterprise competitive rating monitoring as a structural element of the resource strategy methodology based on the integration-priority approach allows determining its key competencies.

Results.Basing on the factor analysis’ usage, the model, in which the final indicator (competitive rating of the enterprise) is decomposed according to the types of potentials, is presented. Consideration as a competitive advantage of enterprise resources’ type satisfies the idea accepted initially in the resource theory.

Discussion and conclusions. Technology monitoring of competitive rating implies the creation of the response center, which would control the indicators’ dynamic responsible for the complex potential magnitude.