Tinjauan Hukum Terkait Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja yang Diangkat Menjadi Direksi Perseroan Terbatas [Legal Analysis of Adjudication of Termination of Employment for Worker Appointed as the Director of a Limited Liability Company]
Authors: Wijaya Michael Janitra 
Published: September 2022

<p><em>The position of workers in a company appointed by a work agreement is certainly different from the position of the directors, the difference such as the severance pay in the event of termination of employment or layoffs. Problems arise when a worker is appointed to the board of directors, when a worker is appointed to the board of directors, and the termination of employment happened the question is about the rights whether there is a difference between workers and directors in the event of layoffs. This research aims to find out about the legal position of a worker who is later appointed as the Directors of a Limited Liability Company. Other issue is about the dispute solution, whether possessed by the Industrial Relations Court in adjudicating cases related to workers who are appointed as Directors of Limited Liability Companies, or in the District Court. The research method used in this research is the normative juridical method, namely legal research that is concentrated by analyzing secondary data and examining legal theories derived from secondary data. Data collection in this research was carried out by using library research methods on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data will be analysed by qualitative method. The results of this research shows that a worker who is appointed as Director of a Limited Liability Company has a legal position as an Employee if there is still a working relationship between the worker and the Limited Liability Company before he is appointed as a member of the Board of Directors. In addition, if an employee who is appointed as the Board of Directors of a Limited Liability Company carries out management and representation activities for the Company by fulfilling the elements contained in the work relationship, then his legal position is as an Employee. Therefore, in the event of a dispute between the employee who is appointed as the Board of Directors and the Limited Liability Company itself, it is included in the category of industrial relations dispute, so that the Industrial Relations Court has absolute competence or authority in adjudicating the dispute.</em></p><p><strong><strong>Bahasa Indonesia Abstrak: </strong></strong>Kedudukan Pekerja pada suatu perusahaan yang diangkat dengan perjanjian kerja tentu berbeda dengan kedudukan Direksi, antara lain mengenai pesangon bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Permasalahan muncul ketika seorang Pekerja diangkat menjadi Direksi, lalu kemudian di PHK, maka pertanyaannya apakah ada perbedaan tentang hak antara Pekerja dengan Direksi bila terjadi PHK. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hukum seorang Pekerja yang kemudian diangkat menjadi Direksi suatu Perseroan Terbatas. Apabila timbul perselisihan terkait permasalahan PHK bagi pekerja yang diangkat menjadi Direksi, pertanyaannya adalah apakah diselesaikan melalui Peradilan Hubungan Industrial atau pengadilan Negeri atau dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penelitian juga akan mengkaji tentang kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perkara PHK yang berkaitan dengan Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang terkonsentrasi dengan menganalisis data sekunder dan mengkaji teori-teori hukum yang berasal dari data sekunder tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas mempunyai kedudukan hukum sebagai Pekerja apabila masih terdapat hubungan kerja antara Pekerja tersebut dengan Perseroan Terbatas sebelum dirinya diangkat menjadi anggota Direksi. Selain itu, apabila Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan terhadap Perseroan dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hubungan kerja, maka kedudukan hukumnya sebagai Pekerja. Oleh karenanya, dalam hal terjadinya sengketa antara pihak Pekerja yang diangkat menjadi Direksi dengan pihak Perseroan Terbatas itu sendiri, termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kompetensi atau kewenangan mutlak dalam mengadili sengketa tersebut.</p>