Hukum dan Sistem Pembiayaan Kesehatan
Authors: Budiarsih Budiarsih 
Published: November 2020

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar dari setiap manusia untuk dapat hidup layak, produktif, serta mampu bersaing untuk meningkatkan taraf hidupnya. Perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan berjalan dengan pesat dalam abad terakhir ini, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Namun demikian jangkauan pelayanan kesehatan ini masih terbatas; artinya masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan RI telah menetapkan visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dengan salah satu strateginya meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan. Badan kesehatan dunia (WHO) telah mengadakan analisis sistem kesehatan ke berbagai negara dengan dihasilkan bahwa mutu sistem pelayanan kesehatan tidak semata- mata ditentukan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kesehatan tersebut. (Ediani, 2015). Salah satu sub sistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Ditinjau dari definisi sehat, sebagaimana yang dimaksud oleh WHO maka pembiayaan pembangunan perumahan dan atau pembiayaan pengadaan pangan, yang karena dan juga memiliki dampak terhadap derajat kesehatan, seharusnya turut pula diperhitungkan. Pada akhir- akhir ini, dengan makin bertambahnya sumber dana yang tersedia, maka perhatian terhadap sub sistem pembiyaan kesehatan makin meningkat (Ekalora, 2012)Pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan (health economy). Yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Sumber biaya kesehatan dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran masyarakat, bantuan dari dalam dan luar negeri, serta gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat (Ediani, 2015).Pembiayaan kesehatan harus kuat, stabil, dan selalu berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency), dan efektifitas (effectiveness) pembiayaan kesehatan itu sendiri. Hal yang penting dalam pembiayaan kesehatan adalah cara memanfaatkan biaya tersebut secara efektif dan efisien dari aspek ekonomi dan sosial serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan haruslah saling berkesinambungan (Ediani, 2015).Syarat pokok dari pembiayaan kesehatan adalah jumlah yang cukup yang dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyusahkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya, penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan dan pemanfatan yang optimal agar dapat meningkatkan kualitas peyanan kesehatan yang baik. Sedangkan fungsi pembiayaan kesehatan adalah penggalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat, pengalokasian dana yang bersumber dari pemerintah ataupun dari masyarakat dan pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat (Ekalora, 2012)(Pusparina et al., 2017)