bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ALASAN PENGAHAPUSAN PIDANA DAN KONRTIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Authors: Sari Ratna Kumala
Published: May 2022

Alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan alasan penghapusan pidana nasional dan negara lain? 2) Bagaimana kontibusi kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana terhadap pembaharuan hukum pidana Nasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf. Di Negara Jerman tidak ditemukan jenis-jenis alasan penghapus pidana yang secara spesifik. Sedangkan Negara Inggris ruang lingkup alasan penghapus pidana yang berbeda dengan KUHP Indonesia yaitu diaturnya mengenai intoxication, marital coercion, dan consent of victim. Kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana tertuang dalam RUU KUHP yang telah mencerminkan suatu konsep pembentukan KUHP yang sesuai dengan ide dasar dari tujuan pemidanaan yang integratif yang tidak saja mencakup perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku dan korban itu sendiri.
PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN
Authors: Widhasani Ida Ayu Made , Latumeten Pieter Everhardus
Published: May 2022

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam jabatannya memiliki hak yang dinamakan sebagai Hak Ingkar. Hak ingkar merupakan suatu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sekaligus beban yang harus ditanggung notaris dalam menanggung jabatan kepercayaan terhadap masyarakat untuk merahasiakan isi aktanya kepada siapapun diluar pihah-pihak yang berada dalam akta tersebut. Pada kenyataannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya adakalanya diminta untuk membuka isi akta dikarenakan ulah para pihak yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Maka dari itu, Notaris harus memahami peraturan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban dalam pelanggaran terhadap penggunaan Hak Ingkar.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hal apa saja yang dapat menentukan Notaris dalam menggunakan hak ingkarnya agar terhindar dari berbagai permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak ingkar yang merupakan suatu kewajiban bagi Notaris tidaklah harus dijalankan apabila menyangkut hukum pidana seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal ini dikarenakan kewajiban terhadap Negara di atas peraturan lainnya, dan bagi Notaris yang tidak menggunakan hak ingkarnya tersebut karena pengecualian di atas dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Notaris, Hak Ingkar, Kewajiban
HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
Authors: Ria Wati Rahmi
Published: May 2022

Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi namun demikian tidak berarti Islam menghendaki pemiliknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialistis serta menghalalkan cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta kekayaan karena kegiatan hukum ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja tetapi juga bersifat materi plus (terdapat unsur ibadah di dalamnya).
OPTIMALIASASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS
Authors: Pawana Sekhar Chandra , Hutahuruk Erico L
Published: May 2022

Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang.Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peranan pengembangan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dengan mendadasarkan pada hal tersebut tulisan ini akan menjawab bagaimamana optimalisasi peran Pemerintah Daerah bagi kebudayaan suatu masyarakat adat, guna rangka membangun ekonomi kreatif nasional, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis analitis normative, yang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan dibahas secara menyeluruh dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan hak atas kekayaan intelektual, serta keberadaan kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat adat.. Hasil penelitian didapati bahwa perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis diberikan terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Hal ini menjadikan produk yang ada istimewa dan khas karena sesuai wilayah geografisnya, produk tersebut hanya ada di daerah itu dan bukan menjadi milik daerah lain. Selain itu produk tersebut mendapat nilai tambah dalam strategi pemasaran atau branding, sehingga keberaan masyarakat adat sebagai pemilik kebudayaan dapat dikuatkan dan diakui keberadaannya.
PENERAPAN HUKUM PIDANA YANG MEMBERIKAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUALITAS
Authors: Putri Dwi
Published: May 2022

Sexual crime is an inhumane crime so sanctioning the perpetrators is very important to provide a deterrent effect by upholding the true justice. then that became the subject matter in this writing on the provision of sanctions that provide a deterrent effect for the perpetrators of criminal acts of sexuality. Problem approach using normative juridical approach (legal research). For perpetrators Sexual violence must be given sanctions that create a deterrent effect so that no longer repeat its actions as regulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014 on the Change of Child Protection Act No. 23 of 2002. And also the Criminal Code. Law enforcers must be firm in dealing with cases of sexual violence. Sexual violence perpetrators must be punished according to their actions, the perpetrator should also get rehabilitation of his sexual disorders.
Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee
Authors: Karmuz Karmuz , Rachman Fathur , Purwanti Yuli
Published: May 2022

The ground is important for the community resources, good as a medium growing plants, and as a space or container place performs various functions. Land in relation to the issue, the government issued the law number 5 1960 re basic provisions concerning the fundamentals of agrarian affairs (UUPA). Next, as a form of uupa to this is that the , the government issued the act of number 56 prp 1960 on the provision of it a bit and government regulation no 224 1961 on the implementation of the subdivision of land and the provision of compensation, in article 3 paragraph (1) PP no. 1 224 1961 jo article 1 PP no. 1 41 years 1964 arranged the prohibition of land as guntai /absentee ownership. Highlights the difficulty in this research is what factors causing the occurrence of ownership of land as absentee in the city of bandar lampung and the role of national land agency bpn make glad the city of bandar lampung in overcome or solve the problems of their lands were absent.The kind of research used in this research is research descriptive namely research that seeks, described a symptom the, the incident happened when now to focus on actual problems as they are at the time of the visit.Approach that is used is the methodology of juridical law sosiologis.proses collection of data consists of the study of literature and field study. Next, the method of analysis in a qualitative analysis. The result showed that the cause of the absentee land ownership is the lack of legal awareness, community cultural factors, the law enforcement officials, the infrastructure and economic factors.The role of the national land agency to address the absentee land ownership in the city of bandar lampung by controlling the administration and control, law and to prevent new absentee land ownership of land agency kordinasi badly needed by the related agencies and, district the village head and PPAT / notary.
FUNGSI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Authors: Nawangsari Dinar Citra , Maulidiana Lina , Susanti Ino
Published: May 2022

AbstrakPengecekan kendaraan yang dilakukan oleh lalu lintas diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas pada hari yang semakin meningkat, hal ini dikarenakan tidak hanya pelanggaran lalu lintas yang dapat ditekan melalui operasi rutin pemeriksaan kendaraan bermotor tetapi juga dapat mengurangi angka kecelakaan. lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini berfungsi seperti pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaabn lalu lintas di kota bandar lampung dan kendala dalam pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaabn lalu lintas di kota lampung.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan normatif dan empiris, jenis dan sumber data yang digunakan jenis data skunder dan jenis data pada primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara editing, klasifikasi data dan analisis data.Penelitian di dapatkan bahwa fungsi pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota bandar lampung merupakan fungsi lalu lintas berupa kepolisian sebagai tindakan pencegahan. kejahatan Salah satunya dengan mengadakan operasi rutin. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Ketentuan operasi ini diatur oleh Kapolri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi. Polresta bandar lampung menghadapi kendala dalam mencegah terjadinya tindak pidana berupa kendala internal maupun kendala eksternal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK PANGAN YANG TIDAK SEHAT AMAN DAN HALAL
Authors: Anjaya Muhammad Patra , Delta Ria , Terina Tian
Published: May 2022

AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diartikan sebagai kondisi atau upaya ketahanan pangan yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan biologis hingga kotoran, bahan kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, hilang, dan merugikan masyarakat serta tidak menimbulkan konflik. dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sehubungan dengan keselamatan konsumen maka muncul undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 19 ayat (1) uupk mengatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan santunan kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian pembeli karena mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang diproduksi atau dijual. Di lapangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lampung mendatangi dan mencari pangan yang kadaluwarsa di transmart bandar lampung 2018 tanggal 22 april, untuk itu yayasan konsumen indonesia sebagai lampung menyesali grade bandar lampung transmart yang di dapat. Dari fakta tersebut yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut permaslahan tentang apa saja perlindungan undang-undang terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan faktor legal serta faktor apakah undang-undang perlindungan tersebut terhadap pendukung pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan legal.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Tentang tata cara pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan data tersebut dalam bentuk penjelasan dan kalimat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk undang-undang perlindungan terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan allah dengan prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan kerugian karena merugikan orang lain, wajib memikulnya. Prosedur pengawasan terhadap produk yang ada di Lampung sebagai pemeriksaan dilakukan secara dua arah terhadap produk yang akan dijual kepada konsumen dan melalui pelayanan terhadap pengaduan konsumen. Yakni perlindungan dan faktor pendukung hukum terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk makanan yang tidak sehat, aman, dan legal. Faktor-faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, serta beberapa kendala dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya pada pihak pengusaha. Dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam proses perlindungan konsumen, kewajiban sebagai komitmen antara lain lampung, pengawasan yang intensif, kerjasama, dan adanya aturan yang jelas dan tegas diterapkan sebagai lampung dalam menanggapi keluhan konsumen.Kata kunci: Pangan, Pembeli, Hukum Perlindungan.
TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016)
Authors: Hidayat Muhammad , Delta Ria , Susanti Ino
Published: May 2022

AbstrakPeninjauan kembali adalah upaya hukum peraturan kuhap luar biasa berdasarkan pasal 263-269. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, namun ada sebagian uji materi yang diajukan oleh penuntut umum atau pengorbanan dan diterima oleh Mahkamah Agung. Fakta kedua yang saling bertentangan dirasakan anna di atas oleh boentaran, istri joko soegiarto. Kehilangan dia memiliki ketidakberanian konstitusional suami untuk kembali ke negara seperti yang saya lakukan peninjauan terhadap jaksa penuntut umum, apakah joko soegiarto bebas dan bebas dari segala tuntutan hukum. , anna boentaran mengusulkan kepada mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal 263 ayat (1) yang UUD 1945 kemudian ditarik mk no. puu-xiv / 33 / 2016. Permasalahan utama dalam hal ini adalah bagaimana keputusan mk no. puu-xiv / 33/2016 memiliki putusan yang didasarkan pada nilai keadilan dan kepastian hukum.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan melalui penelitian dan penelitian lapangan (wawancara), data dan metode analisis menggunakan metode deduksi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi No. 33 / puu-xiv / 2016 263 (tanda bahwa pasal 1) no. Undang-undang tersebut sekitar 8 tahun 1981 kuhap norma konstitusinal kecuali jika dilihat selain yang tersebut dalam pasal tidak memenuhi keadilan, manfaatnya dan kepastian hukum berdasarkan faktor-faktor: 1. Dalam filosofi, peninjauan ditujukan kepada semua pihak tidak terkecuali masyarakat jaksa; 2. Himbauan kepada hakim dalam hukum untuk menguji terpidana bukanlah hal yang dapat dijadikan dalih untuk mencapai keadilan, karena himbauan di dalam undang-undang tidak mengakibatkan berlangsungnya semua, bahkan hukuman harus dijatuhkan. tidak lebih berat dari aslinya; 3. Pasal 3 angka 263 memberi kesempatan kepada pihak selain terpidana dan ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali; 4. Paradigma korban dalam konsep hukum pidana tidak hanya mengutamakan perlindungan bagi pembuat, kejahatan tetapi juga memandang korban.Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Kemanfaatan.
PERAN DITEKTORAT INTELKAM POLDA LAMPUNG DALAM PENGAWASAN DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PERUSAHAAN
Authors: Asyhamami Naufal Fikri , Maulidiana Lina , Male Martina
Published: May 2022

AbstrakUntuk mengurangi berbagai permasalahan mengenai keberadaan TKA yang sedang melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan khususnya di Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung membentuk intelkam yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas TKA yang ada di provinsi lampung. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran intelkam dalam pengawasan dan pendataan tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan di perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan dijadikan bagian oleh faktor-faktor yang mendukung dan dalam pemantauan dan pendataan tenaga kerja asing yang juga bertindak. di perusahaan.Metodologi yang terdiri dari jenis penelitian diskriptif, normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yurdis normatif. yuridis empiris dan pendekatannya. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder berupa data primer dan data. Tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Dan pengolahan data dilakukan antara lain dengan pemilihan dan klasifikasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum dalam pendataan dan pengawasan TKA adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan secara rinci di keluarkan melalui surat keputusan pimpinan mp nomor pol skep / 551 / viii / 2003 tanggal Agustus 2003 12 tentang pedoman pelaksanaan pengumpulan dan keamanan data. Selain itu juga terdapat faktor dan faktor penyebab yang menghambat pendataan keamanan TKA di Provinsi Lampung yang berasal dari internal kepolisian dan internal manajemen suatu objek wisata yang saling melengkapi satu sama lain.Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Polisi, Perusahaan.
ANALISIS HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI
Authors: Putera Hendarline , Maulidiana Lina , Lutfi Muhammad
Published: May 2022

AbstrakAkad nikah siri adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ketentuannya berdasarkan agama saja tanpa memperhatikan ketentuan no. 1 1974 tentang pernikahan. Nikah siri adalah nikah yang tidak didaftarkan dalam pencatatan nikah. Hal ini akan menjadikan perkawinan sirri sah bagi pasangan suami istri, ia lahir dan kekayaan, dalam perkawinan dengan perkawinan sirri mereka tidak memiliki alat bukti autentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan bagi orang-orang yang ingin melaksanakannya. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba menjelaskan sesuatu yang terjadi, suatu masalah sosial yang digali secara mendalam untuk mengetahui suatu peristiwa dan proses yang diadakan, suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji, melihat dan mengkaji beberapa hal ini bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, supremasi hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Akibat terjadinya undang-undang perceraian terhadap anak yang berkaitan dengan hak anak atas orang tua dan sebaliknya merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Karena hukum perkawinan dan perceraian di tangan mereka, sedangkan dalam agama atau keyakinan itu sah, tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah menurut hukum negara.Kata Kunci: Pernikahan, Siri, Istri, Anak.
ANALISIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
Authors: Kuncoro Oki Dwi , Marsanuddin Marsanuddin , Susanti Ino
Published: May 2022

AbstrakPerkembangan kasus korupsi di Indonesia saat ini begitu parah dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena telah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi sebagai masalah nasional harus dihadapi secara serius melalui langkah-langkah keseimbangan yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan hukuman tersangka korupsi dalam pemeriksaan in absentia, 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemeriksaan tindak pidana korupsi in absentia berdasarkan UU No. 20 tahun 2001.Penelitian ini menggunakan hukum-hukum normatif empiris dan dengan membandingkan teori-teori dengan praktek-praktek yang ada maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan, pengolahan data menggunakan data. seleksi, klasifikasi data dan sistematisasi.Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas 1 Tanjung Karang atau pemeriksaan in absentia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, dimana Pidana Korupsi in a absentia Anda tanpa kehadiran terdakwa mengirimkan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat (1) adalah ketidakhadiran terdakwa pada beberapa kali atau beberapa kali proses persidangan, tanpa hukum sedangkan hakim memanggil terdakwa secara hukum, untuk pertanggungjawaban terdakwa prosesnya akan berjalan dan segala putusan telah diserahkan kepada terdakwa korupsi. , sehingga terdakwa harus mengambil keputusan tanpa ada yang dijatuhkan oleh pembelaan terdakwa. Faktor pemeriksaan bahwa korupsi dalam sidang in absentia memiliki prospek yang berbeda-beda.Kata Kunci: Korupsi, In Absentia, Pengadilan.
PERAN DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Authors: Fransiska Yesi , Rachman Fathur , Susanti Ino
Published: May 2022

AbstrakPenelitian ini melihat tentang peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi lembaga keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan, apa yang menjadi faktor penghambat lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan.Pendekatan masalah yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan normatif empiris, data dalam penelitian ini bersumber dari literatur (data penelitian pustaka) dan penelitian lapangan berupa sekunder atau primer. Pengolahan data menggunakan editing, sistematis, interprestasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) berdasarkan pasal 4 peraturan bupati lampung selatan no. 28 tahun 2006 tentang penjabatan tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah kabupaten lampung selatan sudah terlaksana dengan baik, (b) berdasarkan pasal 61 keputusan menteri dalam negeri no. 29 tahun 2002 tentang pedoman perolehan, jawaban tujuan dan pemantauan keuangan daerah dan tata cara penetapan anggaran pendapatan asli daerah, penyelenggaraan usaha keuangan daerah dan penyusunan rancangan anggaran anggaran kabupaten lampung selatan telah disusun sesuai dengan ketentuan. , (c) Berdasarkan Perpres 105 Tahun RAPBN Kabupaten Lampung Selatan sudah disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Faktor yang menjadi kendala adalah 1) faktor internal meliputi keterlambatan data, penetapan prioritas pembangunan program, 2) faktor eksternal meliputi: penjadwalan rapat dalam penyusunan anggaran dewan dan pembahasan pada rapat paripuna yang memakan waktu lama.Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Daerah Kabupaten, Fungsi.
ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PENCURIAN RINGAN DI CHANDRA SUPERMARKET BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 12 TAHUN 2012
Authors: Herwanto I Wayan Bambang , Rachman Fathur , Kurnia Kamal Fahmi
Published: May 2022

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Salah satu tindak pidana pencurian itu adalah pencurian barang yang kerap kali terjadi di Supermarket. Berdasarkan hasil Pra-research di Supermarket Chandra Bandar Lampung, bahwa sejak bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 bahwa pencurian yang dilakukan oleh konsumen 9 kasus. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : a. Bagaimana penyelesaian dan penetapan sanksi hukum terhadap pelaku pencurian ringan di Chandra Supermarket Tanjungkarang ? b. Apakah penyelesaian terhadap pencurian ringan di Chandra Supermarket telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ?

Dalam membahas permasalahan tersebut peneliti melalukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dan data primer dengan melakukan wawancara, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1. Pencurian ringan dengan nilai di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dilakukan pertama kali oleh pelaku diselesaikan secara perdamaian dan kekeluargaan. 2. Penyelesaian tindak pidana ringan di Chandra Supermarket secara perdamaian dengan melibatkan keluarga pelaku dan pengganti kerugian sesuai harga barang yang dicuri tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan: 1. Kepada Satuan Petugas Keamanan dan personil kepolisian yang bertugas di Chandra Supermarket, agar melaporkan dan meminta persetujuan atasan polisi yang bertugas atas penyelesaian secara perdamaian tindak pidana ringan di Chandra dan miminta penetapan hakim atas pelepasan hak menuntut dari korban dan penutut umum.. 2. Kepada Manajemen Chandra Supermarket agar penyelesaian secara damai tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan usahanya tetapi juga harus mempertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan hukum masyarakat.
Gluteus maximus partial tear: A case report
Authors: Alradwan Hussain A. , Youssef Elsayed H.
Published: May 2022

A 36-year-old male presented with a traumatic partial tear of the gluteus maximus tendon following a fall with twisting mechanism of injury. He presented with pain that did not improve despite 6 months of conservative treatment and eventually required surgical repair. He recovered fully after repair and returned to a normal lifestyle at 3-month follow-up. Gluteus maximus tendon tear is a rare injury with little published literature regarding the clinical presentation, data related to epidemiology, and treatment management options. We present our case report to shed some light on this rare pathology.
Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam melaksanakan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru
Authors: Wahyulianti Mesi
Published: May 2022

Banyaknya gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Pekanbaru bukan semuanya penduduk tetap Kota Pekanbaru, namun mereka pendatang dari berbagai daerah tetangga dari Kota Pekanbaru, seperti Palembang, Medan, Bukit Tinggi , Padang , Jambi , aceh dan banyak lagi daerah lainnya. Penyebab utama gelandangan dan pengemis ini memilih Kota Pekanbaru untuk menggelandang dan mengemis adalah karena di pekanbaru pendapatan yang mereka dapat selama mengemis dan menggelandang di kota ini sangatlah banyak di bandingkan kota lainnya. kurangnya koordinasi dari Dinas Sosial dalam melakukan penertiban karena berdasarkan pendapat dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan gepeng tersebut. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek peneliti. Kemudian, hal itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan diketahui bahwa telah diupayakan dari pihak Panti Sosial Kota Pekanbaru mengenai program-program rehabilitasi yaitu salah satunya menyediakan workshop atau bekal keterampilan dari gelandangan dan pengemis yang diasah keterampilannya untuk menciptakan sesuatu yang berharga bagi dirinya sendiri. Salah satu pembinaan yang dilakukan untuk membina gelandang dan pengemis di kota pekanbaru yakni merupakat tindak razia yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan sat pol pp kota pecan baru demi mengurangi gelandang dan pengemis yang ada di kota ini.
Design Approaches of Imide Based Organic Solar Cells with Computational Chemistry State-of-the-art Density Functional Theory: A Perspective Review
Authors:   Department of Chemistry, University of Agriculture, Pakistan, U Ali , EA Shaban ,   Department of Mechanical Behavior of Materials, Xi’an Jiao tong University, China, HMR Ahmad ,   Department of Physics, International Islamic University, Pakistan
Published: May 2022

Imide-based organic solar cells with their theoretical calculations for small molecule based organic solar cells are highly significant for designing and predicting the series of small organic solar cells with non-fullerene acceptors. In this perspective review, we have provided the series of details about the organic and inorganic solar cells and why the organic solar cells are highly significant to avoid the cost issues and large experimental precautions. Secondly, we have also provided the deep guess about the density functional theory and their role in the theoretical prediction of the highly reliable tools for optoelectronic properties. We hope that this perspective report about the organic solar cells with imide central units and details about the density functional theory opens the new ways for thinking and designing the large number of various others optoelectronic materials.
Sms-based information dissemination system with android application controller for Taguig city university
Authors: A Tan
Published: May 2022

This study aimed to determine the accessibility of information in Taguig City University in terms of Class Suspensions, Schedule of Enrollment, Meetings and Seminars, Programs/Events, New School Policies and Grade Inquiry. It also focused on the development of SMS-Based Information Dissemination System with Android Application Controller and intended to determine the evaluation of the students, faculty members, non-teaching personnel and IT practitioners on the developed SMS-Based Information Dissemination System with Android Application Controller using the criteria based on ISO 25010 Software Quality Standards. A total of 307 students, 38 faculty members, 38 non-teaching personnel and 20 IT practitioners from Taguig City University participated in the study. In order for the researcher to develop the SMS-Based Information Dissemination System with Android Application Controller, the design covers the model used in the development of the application that is called the Waterfall Model. The results revealed that the level of accessibility of information at Taguig City University as perceived by the respondents was “Accessible”. It was also found out that the evaluation of the respondents on the proposed SMS-Based Information Dissemination System with Android Application Controller was “Very Satisfactory”. The results of one-way ANOVAs revealed that there were no significant differences in the evaluation of SMS-Based Information Dissemination System with Android Application Controller between students, faculty and non-teaching personnel. Lastly, the enhancements that were suggested by the respondents include Improve Graphical User Interface, Security Features, Reports Generation and Develop Android Application for Students.
Library cloud storage of published thesis and research paper with laravel security in taguig city university
Authors: A Abejero
Published: May 2022

This study is conducted to create a better platform for Taguig City University Library where students can access it in just a few clicks using their mobile phones, desktop, or any smart devices. Innovation is inevitable, as the world progress to advancements school services like libraries should also innovate to provide accessible and better learning experiences to students. Library Cloud Storage of Published Thesis and Research Paper with Laravel Security in Taguig City University is created to provide Taguig City University its own online library that will benefit not just the students but also the library staff and faculty members.The ANOVA F-TEST was used in this study to see if there was a significant difference between the three groups of respondents' perceptions of the system's efficiency and effectiveness. The generated result of ANOVA computation to get the significant difference at 0.05 level of significance of the assessment of the three groups of respondents for the criteria set by ISO 25010 namely functional suitability, compatibility, usability, security, and maintainability of the system. The computed value is F and the F crit is the tabulated value. The F value is less than the F critical value that leads to the acceptance of the null hypothesis that is "There is no significant difference between the assessment of the three groups", which means that the three groups of respondents have almost the same assessment on the feature of the system.
Arduino based air temperature, humidity and air quality monitoring system
Authors: S Tiempo
Published: May 2022

This study is conducted to create a better platform for Taguig City University Library where students can access it in just a few clicks using their mobile phones, desktop, or any smart devices. Innovation is inevitable, as the world progress to advancements school services like libraries should also innovate to provide accessible and better learning experiences to students. Library Cloud Storage of Published Thesis and Research Paper with Laravel Security in Taguig City University is created to provide Taguig City University its own online library that will benefit not just the students but also the library staff and faculty members.The ANOVA F-TEST was used in this study to see if there was a significant difference between the three groups of respondents' perceptions of the system's efficiency and effectiveness. The generated result of ANOVA computation to get the significant difference at 0.05 level of significance of the assessment of the three groups of respondents for the criteria set by ISO 25010 namely functional suitability, compatibility, usability, security, and maintainability of the system. The computed value is F and the F crit is the tabulated value. The F value is less than the F critical value that leads to the acceptance of the null hypothesis that is "There is no significant difference between the assessment of the three groups", which means that the three groups of respondents have almost the same assessment on the feature of the system.
Capabilities of computer algorithm like human brain utilizing artificial neural networks: a task
Authors: Abaloa Jesus N
Published: May 2022

Input and output appear to be how computer algorithms work. We take input and apply each step of the algorithms to it in order to get an output. The input leads to progress and questions that must be addressed in a timely manner. The output is the created result when each stage of the flowchart has been completed.The Central Processing Unit (CPU) is the computer's brain. A CPU accepts data, executes instructions, and interprets information, and we can conceive of it as a decision-maker similar to the human brain. The context of real-world situations is interpreted in a way that computers cannot. Neural Networks are being developed to address the problem. They are a series of algorithms that have been designed to recognize patterns and are modeled after the human brain. They use machine perception, tagging, and raw data creation to interpret sensory neurons. ANN is the answer to making communications more human-like and allowing ANN to reason like humans. It was inspired by the evolution of the brain. A computer architecture in which many processors connect neurons in a human brain, allowing it to learn by processing one item in another until it succeeds. The brain's interconnected cells act similarly to computer-programmed Artificial Neural Networks.
Digital document repository system of researchesutilizing search engine tools
Authors: Condez Gracelyn T
Published: May 2022

As this time of pandemic health risk is undeniable communication and technology is a very important aspect of everyday living, that is why through the use of technology we the researcher developed Contact Tracing Application using Quick Response Code and Thermal Scanner in order to help prevent the spread of the COVID 19 and to help spread health awareness to the people. This system together with the collaboration of our clients’ ideas and suggestion aims to improve the contact tracing of All for Christ Church in Tanyag, Taguig City. The purpose of this system is to trace the possible person under investigation or what we call the PUI in this case we are using a contactless thermal scanner to scan the temperature and directly send it the to the database of the system by this it lessens the work of the staff of the church as we aim for a paperless transaction.By registering to the system, it will generate a unique Quick Response code for every registry to serve as their id whenever they go to the church. The system will mean some various benefits that will be done towards certain purpose. The system is created to help fight the spread of the virus, it detects certain symptoms like high temperature and notifies the admin of the system. Many people are not aware of the risk of COVID 19 and just realized it later on that they socialized on the person with possible virus, that is why we developed the system to prevent and to aware a person if they encounter a certain person with COVID19.
Web based management information system with optical character recognition technology for a phlippine accounting firm
Authors: Tumasis Jinky B
Published: May 2022

This paper describes the design of an Online Management Information System using a website connected to a portal with the adaptation of an OCR (Optical Character Recognition) Technology for Philippine Accounting Firm. The company often handles manual written and printed forms for preserving customer profiles and records of clients' registration required to various government agencies entities such as BIR, SSS, Philhealth and Pag-ibig Forms which were manually kept in the storage upon registration and if needed for data gathering or update, documents were retrieved in the storage manually by the employee since there is no software application developed yet to track the records easily for adding, updating and monitoring each client’s details. This proposed system composed of two parts: a website and a portal where the website will be deployed in the World Wide Web with a unique domain and server which the clients can view and contact for the firm’s services and a connected external link to access the portal’s main system accessed by the firm’s employees (upon registration and approval for signing in) only. The portal has two ways to manage the client’s record using manual keying or adapting the OCR Technology using a scanner as an input device to scan the forms and convert directly to text input in the portal without inputting manually and individually for easy data storage and update. This system provides an accurate, complete monitoring and online management portal recording system with the adaptation of OCR Technology, eliminates the time spent for manual adding, updating and retrieval of client’s records, and tracks the records easily using its enhanced system to easily add, update and monitor each client’s details. This system will also serve as a draft or a starting point for the OCR Technology for application on accounting businesses and benefit other researchers who wish to have similar studies related to OCR Technology.
Android sms and file manager encrypted application using aes-vigenere and aes/ecb/pkcs5/padding a hybrid encryption algorithm
Authors: MONTANO CELINE DIANNE
Published: May 2022

The study, entitled Android SMS and File Manager Encrypted Application Using AES-Vigenere and AES/ECB/PKCS5/Padding a Hybrid Encryption Algorithm, was a proposed solution about Social Engineering and hacking. With the Data Privacy Act of 2012, the study encourages and inspires. The study's goal is to offer users security and safety for their personal information. The purpose of this research is to prevent cyber theft. The theft of financial and/or personal information through the use of a computer/device for fraudulent or other criminal purposes is referred to as cyber theft. For this situation, the study suggested solutions.The research covers the first chapter's Project Context, Purpose and Description, Conceptual Framework, Objectives, Scope, and Limitations. The first chapter offers a general overview of the application. The project background covered the area, challenge, and how the developers came up with the plan, as well as the main point of the research. The objectives were directed at the system's functioning, and the scope and constraints were addressed to determine the study's capability and boundaries. The research also offered the associated literature and study materials synthesized, such as the Changed AES Algorithm Using Multiple S-Boxes, which assists the group in altering and producing a unique and freshly modified algorithm that would improve the security of the application.The research, on the other hand, went into the technical background as well as the hardware and software requirements that the developers employed to improve the program. The research gives information on the system requirements that comprise the versions of software and hardware that the application's proponents utilized to develop it. The design and methodology of our study were also discussed. This includes many schematics depicting the system's flow as well as a constructed prototype. The research demonstrates the concepts and frameworks that the application's proponents utilized to design the application. This chapter contains factual information regarding the actions and techniques taken by the responders in constructing the application. This also includes ways for how the proponents undertake data collection operations.
ANA HATHERLY: POETA- PINTORA / PINTORA-POETA
Authors: Araujo Rodrigo
Published: May 2022

A poesia de Ana Hatherly (1929-2015) nasce da voracidade da escrita ao gesto do olhar. Da vontade de apossar-se da “mão que escreve”, assenhorar-se da palavra e a imagem que circulam nas paisagens, nas pinturas, das reflexões sobre o olho que procura ansiosamente comunicar aquilo que vê e imagina. Da mão que na folha deserta corre em busca do sentido que se exibe enquanto foge.Dessa escrita ou imagem dela, nasce, também, a voracidade de incorporar a linguagem como tatuagem. Por isso, transforma o corpo, em corpo-fonte, corpo-letra em busca do desejo da escrita. Inspirações nascidas de Mallarmé que confirmam que a palavra poética não se esgota no campo literário. Nela há, definitivamente, uma poética das artes plásticas.
O CONCEITO DE MATERIAL DIDÁTICO COMO AULA NA EaD
Authors: Santos Filho José Matias dos
Published: May 2022

A partir do Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/2005, inicia-se o processo histórico de consolidação da Educação a Distância no Brasil a nível superior, ocorrendo mudanças Legislação educacional e novas diretrizes para a avaliação da qualidade da educação, sendo o item material didático um indicador de extrema importância a ser avaliado. Diante deste contexto abordamos os elementos que fundamentam o conceito de material didático como aula na Educação a Distância - EAD a partir dos processos educativos, organização curricular e cumprimento da carga horária definida pelas diretrizes curriculares de curso. Pela pesquisa bibliográfica e documental, exploratória e descritiva, a partir da experiência de ensino em quatro Instituições de Ensino Superior - IES presentes no cenário nacional, foi possível descrever os procedimentos que envolvem o desenvolvimento do material didático, a organização de conteúdo e a rotina de estudos de acordo com a carga horária necessária à integralização de cursos, estruturando-se assim, o conceito de material didático como aula na EAD.
A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO DESIGNER INSTRUCIONAL EM CURSOS EDUCACIONAIS A DISTÂNCIA
Authors: Dias Fabyane Rabelo
Published: May 2022

O presente trabalho faz uma breve discussão sobre a importância da atuação do designer instrucional em cursos educacionais à distância, levando em consideração o acelerado crescimento na preferência por cursos ofertados através dos recursos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). A humanidade vem passando por profundas mudanças, a forma como as pessoas se relacionam e se comunicam mudou, tal fato trouxe impacto direto nos processos de ensinar e aprender. A educação, na era digital, passou a ser repensada e tem sido amplamente discutida buscando um equilíbrio entre a tecnologia como ferramenta educacional. É inegável que a educação à distância tem sido uma importante aliada no processo educacional e tem aproximado e incluído usuários, democratizando o acesso a formação profissional.
O ENSINO EaD E A PANDEMIA: desafio das práticas docentes no uso das plataformas digitais no ensino superior
Authors: Silva Fernanda Antonia Carvalho
Published: May 2022

Esse artigo trata de uma revisão de literatura sobre uma temática muito discutida atualmente no meio educacional: o ensino à distância durante a pandemia do Novo Coronavírus. O objetivo é trazer para o debate os resultados das pesquisas de autores recentes sobre a temática. Para isso, usou-se a metodologia de busca por repositórios e plataformas como Google Schollar, Mendeley, Scielo, entre outras a fim de filtrar autores mais recentes que publicaram sobre esse tipo de tema e tentar entender os desafios dos docentes diante dessa nova perspectiva causada pela pandemia do COVID 19, entre elas a implantação do ensino híbrido nas salas de aula virtuais. Assim, a partir de buscas e pesquisas com docentes e discentes, conseguimos entender a nova dinâmica de trabalho que surge como alternativa viável para a continuidade de semestres letivos, afim de não afetar a progressão acadêmica.
O ENSINO HÍBRIDO E O TRABALHO PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA: Revisão de literatura
Authors: Santos Franck Wirlen Quadros dos , Nascimento Yuri Nascimento do
Published: May 2022

O isolamento social para a contenção da contaminação pela COVID-19 impactou o processo educacional, resultando em efeitos severos na precarização da aprendizagem escolar, principalmente em estudantes de famílias de baixa renda. E como alternativas para que a educação escolar não estagnasse, foi proposta a realização de aulas síncronas através da internet. Entretanto, essa modalidade de ensino não proporciona a universalização do ensino e muito menos o acesso por todos, uma vez que muitos estudantes não possuem acesso à internet. Nas aulas síncronas, o ensino híbrido possibilita que o processo de ensino tenha continuidade no período pandêmico, por utilizar diversas estratégias pedagógicas e também mitigar a aglomeração dos estudantes nas escolas. O professor e os alunos são inseridos em um processo educacional diferente em relação ao ensino tradicional, favorecendo o protagonismo dos alunos, para que possam trabalhar em grupos e compartilhar conhecimentos, e utilizando tecnologias digitais como aliadas nesse processo.
PROFESSORES, ALUNOS E A TECNOLOGIA NA ESCOLA EM TEMPOS DE PANDEMIA: AS RELAÇÕES DE AFETIVIDADE NO ENSINO-APRENDIZAGEM
Authors: Pereira Miriam Galvan
Published: May 2022

Este artigo discutirá a estreita relação entre a afetividade no processo de ensino-aprendizagem e a tecnologia na escola em tempos de pandemia, através da observação de alunos do ensino público do Estado do Paraná, estudantes da escola Estadual Santa Rosa, na Cidade de Curitiba. A Secretaria da Educação do Paraná entendeu que essa relação ficou prejudicada com o fechamento das escolas por um período tão longo e por isso autorizou a reabertura das escolas, na modalidade hibrida, mesmo que, os alunos que mais necessitavam desse retorno, não tenham voltado às salas de aula. Esse artigo relacionará ao tema, obras de dois autores fundamentais, que discutem as transformações sociais e tecnológicas pelas quais o mundo está passando: Modernidade Líquida, de Bauman (2001) e Cibercultura, de Pierry Levy(1999).