bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Efektivitas Penerapan Website Siap Mobile Dalam Pengelolaan Surat Berbasis E-Government di PT. Jasa Raharja
Authors: Riandi Tata , Marefanda Nodi
Published: October 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan website SIAP Mobile dalam pengelolaan surat berbasis e-government di PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh, serta mengetahui kendala dalam penerapannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif.  Pengumpulan data dalam Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari langsung sistem pengelolaan surat berbasis digital melalui penggunaan SIAP Mobile, yang kemudian dijadikan sebagai data primer, sementara untuk data sekunder didapatkan melalui media internet, buku bacaan berupa e-book dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data dianalisis mulai dari proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerapan program SIAP Mobile dalam pengelolaan surat berbasis e-government di PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh sudah cukup baik dan efektif, dimana penerapan SIAP Mobile telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan administrasi seperi mempermudah dan mempercepat kinerja pegawai maupun petugas samsat dalam melakukan kegiatan administrasi melalui SIAP Mobile. Kendala yaitu masih terdapat beberapa kegiatan administrasi yang dilakukan secara manual oleh beberapa petugas dikarenakan belum mendapatkan akun untuk login dan mengakses website SIAP Mobile dikarenakan masih berstatus Langka Bakti Jasa Raharja (LBJR). Disimpulkan walaupun dalam penerapan SIAP Mobile masih terdapat kendala, akan tetapi tidak terlalu berdampak besar terhadap efektivitas penerapan SIAP Mobile.
Persepsi Inovasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Tahun 2022
Authors: Rahimallah Muhammad Tanzil Aziz , Muslan Muslan , Saputra Aco Nata
Published: October 2023

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah proses pembaharuan pola pelayanan dengan memodifikasi bentuk, sistem, lingkungan dan sumber daya yang dimiliki guna memperoleh efektivitas dan efisiensi pelayanan termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. RSUD Kota Kendari sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan milik pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan juga dituntut untuk melakukan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi inovasi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Kendari. Indikator pengukuran persepsi inovasi sebanyak 23 indikator yang terbagi kedalam dua aspek dan empat dimensi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh tenaga kesehatan di RSUD Kota Kendari, adapun sampel sebanyak 322 orang yang ditentukan menggunakan tabel sampling  Morgan&Kretjie dengan margin of error 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel dipilih menggunakan metode accidental sampling. Adapun hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan inovasi pada pelayanan kesehatan di RSUD Kota Kendari masih berada pada kategori Cukup Inovatif dengan angka 68,29.
Analisis Determinan Kualitas Pelayanan e-KTP dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bontoala Kota Makassar
Authors: Arfah Sitti Rahmawati , Riskasari Riskasari , Nur Indri Apriani
Published: October 2023

Kepuasan masyarakat merupakan variabel penting yang relevan untuk dibahas, mengingat sebagai penyelenggara pelayanan publik baik di level kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pegawai secara berkala sesuai dengan perkembangan waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan e-KTP dan kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat secara parsial dan simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah 59 responden masyarakat pengguna layanan e-KTP di Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi dan studi literatur. Teknik pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Berdasarkan hasil analisis, kualitas pelayanan e-KTP serta kinerja pegawai terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan besar pengaruh 58,9%. Temuan ini menjadi rekomendasi penting bagi Kecamatan Bontoala untuk meningkatkan strategi kualitas pelayanan dan kinerja pegawai secara optimal agar masyarakat sebagai pengguna layanan dapat merasakan kepuasan pelayanan e-KTP secara menyeluruh.
Analisis Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Pengembangan Agribisnis Budidaya Jambu Mete
Authors: Sambodo Reo , Astriani Dian
Published: October 2023

Abstract: Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale L.) memiliki berbagai kandungan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kelompok Tani Taman Mojo, Dusun Mojolegi, Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul sebagian besar anggotanya membudidayakan jambu mete. Permasalahan yang dialami kelompok tani adalah belum tersusunnya strategi pengembangan agribisnis budidaya tanaman jambu mete. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor eksternal dan internal yang menjadi kelemahan, ancaman, peluang dan kekuatan serta bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan agribisnis budidaya mete. Penelitian dilaksanakan selama bulan Agustus sampai dengan November 2022. Data yang diperlukan dalam penelitian ini  adalah data primer dan sekunder. Responden ditentukan secara sengaja dengan kriteria merupakan orang yang terlibat langsung, memiliki peran atau jabatan dan memahami kondisi internal dan eksternal kelompok tani. Data yang didapatkan dari penelitian kemudian diproses dengan alat bantu yang dibagi dalam tahapan kerja antara lain tahapan input menggunakan matriks External Factor Evaluation dan matriks Internal Factor Evaluation, selanjutnya tahap pencocokan dilaksanakan dengan matriks Internal eksternal dan matrik SWOT serta tahap perumusan strategi menggunakan matriks Qualitative Strategic Planning. Hasil dari penelitian ini adalah usaha agribisnis budidaya jambu mete Kelompok Tani Taman Mojo memiliki kekuatan utama yaitu pada luas lahan yang dimiliki petani dimana dalam analisis IFE menunjukan skor 0,54. Kelemahan ditunjukan skor tertinggi oleh faktor terbatasnya pengetahuan petani terkait inovasi diversifikasi produk (pengolahan produk sampingan biji mete dan limbah) dengan skor 0,28. Peluang yang ada yaitu adanya dukungan dari pemerintah dan instansi lain dengan skor sebesar 0,71 sedangkan ancaman yang paling tinggi adalah faktor rendahnya harga produk sampingan biji mete (buah jambu mete dan kulit biji mete) dengan skor 0,76. Prioritas strategi yang dapat diambil adalah kerjasama berjangka dengan instansi lain terkait penjualan biji mete, pengolahan dan pemanfaatan produk sampingan biji mete (buah jambu mete dan limbah biji mete) dengan  total attractiveness score sebesar 6,62.
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
Authors: Lusiana Nita , Najamudin Najamudin
Published: October 2023

Abstract: Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah aparatur Gampong Bumi Sari telah menerapkan prinisp-prinsip good governance dalam system pemerintahan nya, kemudian dengan dilakukannya penelitian ini maka akan dapat mengetahui apa saja kendala serta hambatan-hambatan dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan wawancara,observasi, serta dokumentasi yang kemudian dijadikan data primer, sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui media internet, buku bacaan berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Analisis data dimulai dari saat proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Gampong Bumi sari belum optimal, dilihat dari keterlambatan pemerintah dalam pembangunan belum sesuai dengan RKPdes dan belum terlaksana pada waktu yang ditentukan, serta beberapa aparatur yang belum mampu dalam menjelaskan kejelasan terkait informasi tertulis yang dibuat. Kendala nya yaitu terbatasnya akses jaringan internet, kurangnya partsipasi masyarakat, tingkat pemahaman sebagian aparatur Gampong yang masih kurang. Disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance aparatur Gampong sudah cukup baik, namun, dalam proses pelaksanaanya masih ada beberapa prinsip yang belum dapat terlaksana secara optimal.
Efektivitas Kinerja Aparatur Gampong Dalam Pelayanan Publik di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
Authors: Amril Yusri , Husna Cut Asmaul
Published: October 2023

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja aparatur Gampong dalam pelayanan publik, selain itu dengan dilakukannya penelitian ini maka penulis dapat mengetahui penyebab aktivitas pelayanan publik di kantor keuchik tidak optimal. Penulisan pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa observasi dan wawancara dengan para informan. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Gampong Bumi Sari meliputi kasi pelayanan, keuchik dan masyarakat. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat efektivitas kinerja aparatur Gampong dalam pelayanan publik di Gampong Bumi Sari belum efektif, seperti belum adanya ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, minimnya kualitas sumberdaya manusia, belum adanya produktivitas pelayanan, tingkat kualitas layanan yang masih kurang, kurangnya daya tanggap dalam pelayanan. Kendala kinerja aparatur Gampong dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu aparatur Gampong belum melakukan inovasi pelayanan, faktor infrastruktur, terbatasnya akses jaringan, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat mengawasi kinerja aparatur Gampong. Disimpulkan bahwa aparatur Gampong Bumi Sari sudah bertanggungjawab terhadap kinerjanya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapakan, namun dalam hal ini pelaksanaannya masih belum optimal ,aparatur Gampong sering terlambat masuk kerja dan tidak datang tepat waktu, dan masih ada aparatur Gampong yang tidak mengerti apa tugasnya dan jabatan yang diberikan.
CAPACITY OF THE CHILD FORUM IN ADVOCATING CHILD INTERESTS IN THE CHILD-FRIENDLY CITY PROGRAM IN PADANG CITY
Authors: Dzulfiqri Fadhillah , Fajri Hidayatul
Published: October 2023

This research was conducted with the aim of knowing the capacity of the children's forum in advocating for children's interests in the child-friendly city program in Padang City, as well as the obstacles and constraints experienced by the children's forum in advocating for children's interests in the child-friendly city program in Padang City. This research was conducted using a descriptive qualitative research method. The results showed that the advocacy activities carried out by FORANDANG were socialization of child rights and protection, child rights and protection campaigns, FGDs about fulfilling children's rights and protection, as well as hearings about fulfilling children's rights and protection. The results showed that, FORANDANG did not yet have the capacity to advocate the interests of children in the KLA program, because there are still several categories that have not been fulfilled, such as human resource capacity, financial capacity, and network and relationship capacity. Meanwhile, in terms of carrying out advocacy activities, several obstacles were found, such as a lack of human resources, insufficient funds and difficulty obtaining permits to carry out activities.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Authors: Wahyuni Nila
Published: October 2023

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lewat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori baik dengan nilai 2,69 dalam skala 5. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat yang dibatasi pada Aplikasi dan Website dan Kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi dengan analisis model interaktif sebagai teknk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki banyak layanan administrasi dan layanan publik yang berbentuk elektronik. Adapun dari segi kelembagaan didapatkan hasil bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi leading sector pengelola SPBE. Padahal dalam Peraturan Daerah untuk mewujudkan keterpadauan dan keselarasan Pengelolaan SPBE akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer yang masih belum terealisasi sampai sekarang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses pematangan agar dapat dimanfaatkan secara massif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang benar-benar berbasis elektronik.
Village Democracy: Voters Perceptions In Simultaneous Village Head Elections In Polewali Mandar Regency In 2021
Authors: Fariaty Citra N , Rahimallah Muhammad Tanzil Aziz , Saputra Aco Nata Saputra Nata , Utami Andi Nur Fiqhi
Published: October 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat proses demokrasi desa dengan cara pemetaan berdasarkan persepsi pemilih pada saat pemilihan kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Stratified Random Sampling. Dari total populasi sebanyak 127.638, diketahui bahwa sampel yang terpilih adalah 490 pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilih menilai pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 relatif lancar dan kondusif. Secara umum, masyarakat juga menilai kinerja panitia pemilihan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sudah menunjukkan kinerja yang baik. Kualitas demokrasi di tingkat akar rumput (tingkat desa) dalam proses pemilihan kepala desa serentak juga dinilai patut dicontoh. Kecenderungan ini terlihat pada respon masyarakat pemilih yang menganggap pelaksanaan serentak itu sesuai dengan prinsip demokratisasi dan motivasi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Namun, penelitian ini juga menemukan permasalahan yang cukup berat yaitu adanya politik uang pada masa pemilu. Kecenderungan praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2021 dinilai mengancam demokrasi pada Pilkada mendatang. Politik uang dapat menghambat kualitas demokrasi di desa dan mempengaruhi gagasan membangun demokrasi secara menyeluruh.
Konsep Dan Terapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM)
Authors: Komedi Komedi , Ferianto John
Published: October 2023

Sumber Daya Manusia adalah dimensi yang dinamis dan unik dibandingkan dengan manajemen sumber daya yang memiliki sifat, karakter, motif, dan emosi yang berbeda Oleh karena itu diperlukan  Penggunaan/ manajemen yang berbeda untuk masing-masing pribadi Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki setiap manusia sebuah organisasi di mana orang bertindak sebagai penggerak dan pemimpin sarana lain. Oleh karena itu tanggung jawab Organisasi memperoleh, memotivasi, dan mengelola sumber daya manusia mencapai kemajuan organisasi secara efektif, meninggalkan birokrasi dalam organisasi publik seperti Pemerintah Kabupaten Semarang harus dikelola dengan baik optimal dalam konteks bentuk birokrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk target Penelitian ini merupakan data primer dari wawancara sumber dan informasi. Analisis data dilakukan dengan penyajian reduksi data informasi dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa BPSDM Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk menerapkan manajemen kepegawaian pejabat dalam kerangka bentuk birokrasi yang merupakan bagian dari penataan sistem. Perekrutan karyawan, analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, penetapan standar Kompetensi kerja, evaluasi individu berbasis kompetensi, implementasi sistem penilaian kinerja pribadi, pembentukan/pengembangan database karyawan dan Pengembangan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
Efektifitas Skema Perekrutan PPPK Dalam Memenuhi Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi
Authors: Musa Musa , Muhani Muhani
Published: October 2023

Salah satu upaya peningkatan pelayanan publik adalah meningkatkan sumberdaya manusia yaitu ASN sebagai sumber daya manusia yang berperan penting sebagai penggerak roda organisasi. Salah satu perubahan besar ialah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS dan PPPK. Sayangnya PPPK yang dianggap sebuah inovasi kebijakan ini menimbulkan banyak kerancuan. Munculnya istilah PPPK sendiri telah banyak menimbulkan perdebatan dan diskusi kritis di kalangan pemangku kebijakan, pengelola kepegawaian, akademisi, dan masyarakat. Tulisan ini akan melihat sejauhmana efektivitas skema perekrutan PPPK dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan SDM professional dalam pemerintahan. Apakah sudah cukup hanya dengan menambahkan skema perekrutan PPPK sehingga dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang muncul saat perekrutan menggunakan skema CPNS. Metodologi penulisan ini menggunakan Literature Review, dengan mendeskripsikan data dan temuan dilapangan dengan apa adanya serta merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang relevan terkait sumber daya manusia. PPPK hanya merupakan salah satu tahap dalam sistem merit sebagai upaya mendapatkan SDM yang professional. PPPK sebagai skema perekrutan untuk mendapatkan calon pegawai dengan kompetensi terbaik dan meminimalisir beberapa permasalahan yang timbul pada perekrutan CPNS. Data yang disajikan menunjukkan belum sepenuhnya wilayah Indonesia yang dapat menerapkan sistem merit dengan optimal. Maka penambahan skema perekrutan PPPK belum cukup signifikan untuk mendorong efektifitas skema PPPK dalam memenuhi kebutuhan SDM profesional birokrasi
Mewujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia Melalui Rekruitmen Smart Asn Berakhlak Di Era 4.0
Authors: Mulyadi Agus , Dwisasti Teuku Ardi , Rahmanasari Chenris
Published: October 2023

Agenda Reformasi Birokrasi dengan cita-cita mewujudkan birokrasi berkelas dunia hadir di tengah revolusi industri 4.0  yang membawa berbagai disrupsi. Tulisan ini dilatarbelakangi fakta disrupsi atau perubahan besar yang tak henti-henti di lingkungan eksternal birokrasi menjadi tantangan sekaligus threat atau ancaman terhadap birokrasi jika refleksi diri dari penyelenggara tidak dilakukan secara seksasama. Ancaman tersebut bukan sekedar meningkatkan gap kemampuan adaptasi khususnya dunia birokasi dengan sektor bisnis maupun masyarakat, namun sesungguhnya disrupsi yang hadir bersamaan dengan revolusi industri 4.0 meningkatkan ancaman terhadap kearifan para aparatur. Pada konteks ini penulis coba mengurai bahwa SMART ASN dan core values Ber-AKHLAK sebagai konsep dan nilai dapat menjadi titik temu yang positif dalam upaya mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Rekruitmen SMART ASN BerAKHLAK sebagai agenda kunci perlu memperhatikan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu identifikasi kebutuhan, employer branding sebagai upaya menarik talenta yang dibutuhkan, serta seleksi yang objektif, akuntabel, dan transparan.
Problematika Penanganan Sampah Di Kota Toli-Toli Kabupaten Toli-Toli
Authors: Royfandi Moch , Farista Gita , Lustikasari Lustikasari
Published: October 2023

Sampah di Indonesia masih menuai beragam masalah dan hingga kini  belum nampak penyelesaiannya,  tak kecuali Kota Toli-toli. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yaitu memahami indikasi atau fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui tahap yaitu, Observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan para penentu kebijakan dan masyarakat. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. . Data yang didapatkan akan di analisis menggunakan model interaktif yang di kembangkan oleh Miles & Huberman (1994).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada aspek Perencanaan (Planning) oleh dinas badan lingkungan hidup sudah melakukan tahapan perencanaan dengan baik. Namun, tidak mendapatkan respon yang baik dari kepada daerah (Bupati) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toli-toli, karena berkaitan dengan anggaran. Pada aspek Pengorganisasian (Organizing) juga sudah melakukan upaya dalam mengatasi masalah sampah di Kota Toli-toli dengan melibatkan beberapa mitra yang berkerjasama, diantaranya CV. Bank Sampah Mandiri, CV.Padat Karya. Berdasarkan hasil temuan lapangan, upaya tersebut belum maksimal di karenakan keterbatasan fasilitas peralatan dan keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut berpengaruh pada aspek Pelaksanaan  (Activation) dimana pada pelaksanaan tidak berjalan secara maksimal disebabkan banyaknya kerusakan yang terjadi pada fasilitas mobil pengangkut sampah. Hal itu terjadi karena kondisi mobil tersebut sudah termakan usia (tua). Sehingga berdampak pada penanganan sampah yang belum maksimal. Hal ini sejalan dengan aspek pengawasan (Controlling). Banyaknya masyarakat yang belum berperilaku sadar akan kebersihan lingkungan, dengan membuang sampah disembarangan tempat, hal ini karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang larangan membuang sampah disembarang tempat, dan juga tidak adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya adalah banyaknya sampah yang berserakan di badan jalan, di suangai dan tempat lainnya, sehingga mudah terjadinya banjir.
A recepção crítica de 'Emma', de Jane Austeen, em três momentos
Authors: Dias e Souza Ernesto , de Almeida Nogueira Nícea Helena
Published: October 2023

Este artigo analisa a recepção crítica do romance Emma, de Jane Austen, em três distintos períodos: a princípio, a recepção da obra na fase de seu lançamento até a metade do século XIX; posteriormente, a recepção na Inglaterra, Europa e nos Estados Unidos até a metade do século XX e, por fim, a análise dos principais textos originários da segunda metade do século XX em diante. Observaram-se os empecilhos e as problematizações sofridos pela autora enquanto uma escritora e o impacto de tal condição na recepção crítica de sua obra em diferentes países e momentos da história. O eixo teórico da Análise da Recepção, a qual evidencia sua investigação no receptor, fundamentada por Iser, foi empregado.
Jahresabschluss Schritt für Schritt
Authors: Wöltje Jörg
Published: October 2023

Einen Jahresabschluss von Anfang bis Ende durchzuarbeiten scheint für viele Studierende eine große Hürde zu sein. Nicht mit diesem Arbeitsbuch. Es führt Schritt für Schritt und leicht verständlich in den Jahresabschluss nach deutschem und internationalem Recht ein. Zahlreiche Übersichten, Merksätze, Zusammenfassungen und Aufgaben erleichtern das Verständnis. Weitere Aufgaben und die Lösungen zu allen unterschiedlichen Aufgabentypen gibt es online abrufbar. Kurzum: der ideale Einstieg in die Welt des Jahresabschlusses.
Die Auflage wurde überarbeitet und auf den aktuellen Stand der Rechtslage des HGB gebracht. Insbesondere erhielten die Themen Bewertungsvereinfachungsverfahren, Bewertungsmaßstäbe, Bilanzpolitik, Kennzahlen für die Bilanzanalyse und den Nachhaltigkeitsbericht ergänzende Tabellen und Abbildungen.
Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebswirt-schaftslehre an Hochschulen und Universitäten.
utb+: Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen online weitere Übungsaufgaben sowie Lösungen zu allen Aufgaben. Erhältlich über utb.de.
Dampak Covid-19 Terhadap Gangguan Mental Remaja: A Scoping Review
Authors: Utami Anis Sakinah , Nurwahyuni Atik , Jusela Firda
Published: October 2023

COVID-19 adalah penyakit yang menyerang system pernafasan dan menjadi wabah karena penularannya yang cepat. Awalnya di tahun 2019 terjadi di Wuhan, China lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia sehingga menjadi pandemic sejak tahun 2020. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Semua sektor dunia menjadi terganggu termasuk Pendidikan dikarenakan adanya aturan untuk “Stay at home”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak Covid-19 terhadap mental para Remaja yang harus berada di rumah dan melakukan aktivitas dari rumah. Penelitian ini berbentuk scoping review yang menggunakan kerangka Arskey dan O’ Malley (2005), dan didapatkan 9 artikel yang relevan dimana telah memenuhi kriteria inklusi untuk menjawab pertanyaan penelitian.  Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pembatasan sosial dalam hal ini penutupan sekolah yang menyebabkan remaja harus melakuakn pembelajaran jarak jauh berdampak langsung pada kesehatan mental anak dan remaja.
Best Practice Program Pengelolaan Sampah Terpadu di Kabupaten Lamongan
Authors: Mahardika Widy Cahyani Mega , Wardiyanto Bintoro , Mardiyanta Antun
Published: October 2023

Penelitian ini bertujuan melihat dan menganalisis best practice dalam program pengelolaan sampah terpadu Sampahku Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan. Permasalahan yang terjadi adalah tingginya volume timbulan sampah dan masa guna Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tambakrigadung Kabupaten Lamongan. Teori yang digunakan adalah best practice dari United Nations Habitat dengan indikator: dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer, kesetaraan gender dan pengecualian sosial. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif degan tipe penelitian menggunakan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Lamongan. Informan penelitian ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Samtaku Lamongan, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tambakrigadung. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program pengelolaan sampah terpadu Samtaku Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya program telah memenuhi semua kriteria best practice yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer, kesetaraan gender dan pengecualian sosial.
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Waralaba sebagai Dasar Pembuatan Kontrak
Authors: Masudi Muhammad , Santoso Budi
Published: October 2023

Standard agreement is a contract that tends to be one-sided and violates the principle of good faith. It is different from what is stated in Article 1338 (3) of the Civil Code that the Agreement must be executed in good faith. In practice, the application as the basis for the formation of franchise agreements, the cause of deviations in rights and obligations by strong parties, resulting in the loss of weak parties. so that it looks far from the values of justice. To find out whether the principles are applied in making a franchise agreement is to pay close attention to the provisions/articles governing the rights and obligations of the parties. This study aims to determine the application of the principle as the basis for making franchise agreements and the legal consequences if the principle is not carried out. Empirical juridical research methods, with the specifics are descriptive analytical. the conclusion of the application of that in the franchise agreement must be treated for the fulfillment of the rights and obligations of the parties, the legal effect on the principle is that the agreement is null and void or voidable.
Analisis Pembelajaran Daring Mata Kuliah Praktek dengan Uji T Berpasangan dan Matriks Ipa
Authors: Ernawati Ernawati
Published: October 2023

Online learning is an alternative to classroom learning, especially during the pandemic that occurred in early 2020. With physical distancing that allow for direct interaction, to stop the transmission of COVID-19. Online learning is used in UIN Walisongo Semarang. It is undoubtedly not difficult to adapt to some study programs that are dominated by theoretical or material courses. On the other hand, changes are required for study programs that include practical courses, the following in the Study Program of Ilmu Seni dan Arsitektur Islam (ISAI). According to the background, a paired t-test will be used to compare the performance and importance for implementing online learning, as well as ISAI students' impressions of online learning using the IPA (Importance Performance Analysis) matrix. 31 students were chosen at random for the sample. Using five service dimensions, perceptions of student satisfaction are assessed (Empathy, Assurance, Responsiveness, Reliability, Tangibles). The results showed that there was a difference between the importance and performance of students on the quality of online learning. The outcomes of the paired t test with a sig value of 0,000<0,05 and also t_hitung=11,396>t_(0,05;17)=2,109. There are several indicators at Quadrant I of IPA matrix that must receive attention because the student satisfaction is still low, including: attention from lecturers to students (item P1); lecturers' responses to student difficulties (item P9); and reliability of lecturers in online learning (item P13). Therefore, the perception of the quality of students' online learning can be improved by improving the attention, responsiveness, and reliability of lecturers.
Analisis Manajemen Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Post-Pandemic
Authors: Sutrasna Yudi
Published: October 2023

Covid-19 is one of the unpredictable non-military threats. For approximately three years, Indonesia has experienced a transition period that has had an economic and social impact on people's lives. Thus, the country needs a strategy in dealing with these threats. Therefore, the state involves all policy stakeholders in various sectors related to handling Covid-19. This research aims to provide insight related to Indonesia's defense management in dealing with post-pandemic. The research method used is a qualitative approach. Data collection was conducted with FGDs of Defense University students and defense management experts. In addition, data collection is also carried out by literature studies. The results of this study show that for three years defense management in Indonesia in facing non-military threats of COVID-19 was carried out by strengthening the pentahelix element. Therefore, countries should face various threats with a universal defense strategy supported by a general state defense policy that has been considered holistically about what, how, who and what to do. The implications of this research can be used as a consideration for policymakers to continue to prioritize the pentahelix element in various non-military threats.
Evaluasi Kondisi Fisik dan Tingkat Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Kawasan Pulomas Hasil Proyek Pendukung Infrastruktur Asian Games 2018
Authors: Prasetyo Denny
Published: October 2023

The purpose of this study is to explain the process of building pedestrian paths in Pulomas Area. The type of Research Approach to be used is Quantitative and Qualitative Research because it is most in accordance with the way of data collection and data presentation, namely research used to examine and understand phenomena about what is experienced by research subjects such as behavior, perception and action. From the results of research conducted at the research location there are many trees on the sidewalk, related to the number contained in the number of trees table. Trees placed on the sidewalk, the majority are trees that already existed before the construction of the sidewalk was carried out
Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Bank untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga
Authors: Taurus Kartika Sandi , Dewanto Wishnu , Anggawira
Published: October 2023

This study aims to obtain information and analyze laws regarding legal protection for customers in the use of personal data by banks for commercial purposes to third parties. Using the approach method in this study is a normative juridical approach. Legal protection for customers as consumers in the banking sector is very important, because in fact the position of the parties between business actors and consumers in this is the bank and customers is often unbalanced. The Bank as a professional financial institution has the obligation to protect customer data, except for tax purposes, settlement of bank receivables submitted to bank receivables affairs submitted to the State Receivables and Auction Affairs Agency/State Receivables Affairs Committee, for judicial purposes in criminal cases, for judicial purposes in civil cases between banks and customers, in the context of exchanging information between banks and upon request,  agreement, or power of attorney from the customer made in writing to the party appointed by the customer as stipulated in Article 40 Paragraph (1) concerning Banking 'the bank must keep confidential information about its depository and deposit customers. The essence of legal protection is to protect the interests of depository customers and their deposits stored in a particular bank against a risk of loss.
Implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Kepailitan terhadap Konsumen Properti Pemegang PPJB
Authors: Widjaja Viona , Soemartono R.M. Gatot P.
Published: October 2023

The growth of the property business in Indonesia is increasing from year to year. This is evident from people's interest in investing their income in the property sector, whether in the form of housing, shophouses, apartments or other types. Unfortunately, the desire for profit is not always as expected. This happens to some consumers where the hope of making a profit through purchasing a property ends up making a loss when the developer is declared bankrupt. How is the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) linked to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK) in protecting consumer rights? This writing uses normative research methods with prescriptive - evaluative specifications, with the aim of obtaining advice and evaluating how the law is applied to cases that occur. The conclusion shows that the implementation of the UUPK in protecting property consumers holding PPJB is still weak and unclear because it does not explicitly explain protection in terms of compensation for losses for property consumers. The implementation of UUK is in accordance with statutory regulations, although it cannot be avoided that the developer's bankruptcy process will result in losses for consumers holding PPJB, where consumers holding PPJB are included in the status of concurrent creditors.
Hubungan Antara Pengetahuan, Self–Efficacy, dan Dukungan Teman pada Wanita Pekerja Seksual (Wps) dengan Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual (Ims)
Authors: Tamara Yushe  , Winarni Sri , Shaluhiyah Zahroh
Published: October 2023

Infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan penyakit kelamin dinamakan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS). Wanita Pekerja Seksual (WPS) usia subur merupakan kelompok berisiko IMS karena perilaku seksualnya namun kurang diperhatikan secara khusus oleh Pemerintah. Hubungan antara pengetahuan, self-efficacy, dan dukungan teman pada WPS dengan perilaku pencegahan IMS. Penelitian ini merupakan penelusuran pustaka, menggunakan aplikasi pencari Google Schoolar, pubmed dan jurnal elektronik lainnya dengan kata kunci Infeksi Menular Seksual dan Wanita Pekerja Seksual, full text, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta artikel penelitian yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris selama lima tahun terakhir (2017 hingga 2021) menjadi kriteria inklusi untuk pemilihan literatur review jurnal penelitian. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan IMS, self-efficacy dengan perilaku pencegahan IMS, dan dukungan sosial teman denganperilaku pencegahan IMS. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, self–efficacy, dan dukungan sosial pada wanita dengan perilaku pencegahan IMS, selanjutnya dilakukan penelitian kepada WPS dengan variabel–variabel yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di Kota Semarang. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan yang dikhususkan bagi WPS mengenai IMS sebab pandangan masyarakat yang buruk juga menjadi salah satu pertimbangan WPS dalam melakukan Tes HIV/AIDS dan Tes IMS.
Model Pelindungan Hukum Data Pribadi di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi
Authors: Waspiah Waspiah , Sekar S Noveria , Lies S Ammirah , Islami P Tegar , Wida N Setyaning , Widyaning K Salisa
Published: October 2023

The era of rapid technological development has resulted in many changes as well as new problems in social life. For example, the problem of legal protection of personal data that occurred in Indonesia. This problem becomes a serious matter because it involves human rights as well as citizens' rights which must be upheld by the government. Because of this, the author raises the topic of personal law protection in this article to see what are the problems of personal data legal protection that occur and try to find out the answers to each problem with writing techniques that use normative-empirical legal research methods as well as empirical and comparative approaches. The results of this study show that there are four legal protection problems for personal data, namely cases of personal data leakage caused by low levels of cyber security; government transparency regarding cases of personal data leakage; the urgency of regulation regarding the protection of personal data in Artificial Intelligence; and there has not been an integrated personal data protection organizer. Which of the four problems can be answered by looking at privacy protection in anticipation of data leaks in Singapore; disclosure of public information on the implementation of personal data protection; regulation model of personal data protection on the use of Artificial Intelligence; and through a personal data legal protection model through an integrated administering agency.
Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju
Authors: Sibot Yessiarie Silvanny , Natasha Desti , Cahyanti Henkam Nipriskila
Published: October 2023

The problem that occurs is a legal vacuum regarding the regulation of sanctions that can be imposed on perpetrators of infidelity through national law. In the Dayak indigenous communities of Central Kalimantan, Dayak customary law is strictly enforced, but it is still not widely known. This research uses empirical qualitative research type, conducted by visiting the Kedamangan Institute in Central Kalimantan and the Dayak Customary Council (DAD) in Central Kalimantan. This can complement national legal efforts before the implementation of the national law of the Criminal Code Bill for the Ngaju Dayak community in Central Kalimantan. Legal efforts made to ensnare perpetrators of infidelity are broken promises which are the most serious legal remedies that can be done by the indigenous people of the Ngaju Dayak tribe. They believe that the oath taken on Basarah Adat will be serious for those who dare to lie. They may be short-lived, unlucky and suffer from continuous illness for themselves and their offspring and siblings. The customary Dayak Ngaju sanctions imposed on perpetrators of infidelity are to pay twice the value of the customary marriage (dowry) of the confiscated spouse, pay shame compensation for the legal family of the female partner, pay compensation for marriage expenses for the legal couple, and pay the peace of the party.
Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Authors: Manossoh Hendrik , Gamaliel Hendrik , Muhaling Enolia Novita
Published: October 2023

The purpose of this study was to find out the mechanisms, constraints in absorbing the budget and efforts to maximize the absorption of the regional budget at the General Bureau of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province. This type of research is qualitative research with a case study method. To obtain the necessary data, the authors carried out data collection activities by means of participatory observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The results of the study show that the General Bureau has implemented a regional financial management mechanism based on regulations, although there are still some obstacles in its implementation. In addition, as the central unit, it has the function of managing the salaries of benefits for all civil servants who are included in the personnel expenditure category within the Regional Secretariat and has the functional duties of managing Regional Secretariat assets which are included in the capital expenditure category so that it has a fairly large portion of the total budget. However, the realization of the absorption of the budget for the General Bureau in the last 3 years has a sizeable difference between Semesters I and II. Although, the absorption rate is included in the category of moderate budget absorption realization above 90% up to 94.99%. Obstacles faced in absorbing the budget at the General Bureau, namely the urgency of activities and constraints from third parties, availability of budgets and leadership policies, organizational applications/systems and administrative files, human resources and organizational culture (slowback expenditure phenomenon). The efforts made in the absorption of the regional expenditure budget by the General Bureau, namely increasing HR competencies and core values, improving facilities/infrastructure, communication and coordination, supervision and leadership innovation.
Peranan Polisi Republik Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia
Authors: Robin Jepry , Simanungkalit Parasian , Sadat Anwar
Published: October 2023

Coral reefs owned by the State of Indonesia are approximately 7000 km2 with 480 species of coral that have been successfully described and have a diversity of fish around 1,650 species of fish. Foreign fishermen who often enter Indonesian territorial waters, among others, come from Thailand, Vietnam, the Philippines, and Malaysia. Natuna waters, North Sulawesi waters are the most vulnerable area to illegal fishing activities. The vulnerability of Indonesian waters from illegal fishing activities, in addition to the fact that the water area contains the potential for large fishery resources, also because the geographical position of the Indonesian territorial waters is in international waters so that it is very open to the possibility of foreign fishermen entering Indonesian waters and fishing illegally. Illegal fishing activities still occur in Indonesian waters, despite various efforts to overcome them by the Indonesian government. This cross-border illegal activity is not only a problem for Indonesia, but also an interstate problem considering that the perpetrators and activities are transnational, and therefore, the handling must also be carried out cross-country, especially through bilateral cooperation with neighboring countries in the region where fishermen often enter Indonesian territorial waters illegally. Illegal fishing has become a global concern because this illegal activity has taken place in various regions and is considered to threaten the existence and sustainability of global marine fisheries resources if not handled seriously by the international community. In the study of international relations, illegal fishing can be categorized as a form of transnational crime, because in these illegal activities contained several aspects as included in the definition of transnational crime.
Keanekaragaman Plankton di Danau Ceramin Bekas Tambang Intan Banjarbaru
Authors: Juwiyatri Elda , Pribadi Anjar , Fithratullah Rizqi
Published: October 2023

South Kalimantan has the potential to develop tourism, one of the place is ex mined diamond in Banjarbaru. The aspects that need to consider in the management and development of tourism are the aspect of cleanliness and safety in freshwater. One of microorganism can determine life in water is plankton. The study determined the community structure of plankton found at ceramin lake ex mined diamond lake Banjarbaru. Sampling was taken from Ceramin lake with different depths of 0 meters, 3 meters, and 6 meters. Sample of each depth was taken 4 times. Result showed in Ceramin lake consist of 4 phyla for Fitoplankton, Euglenophyta (1 spesies), Chlorophyta (2 spesies), Cyanobacteria (1 spesies), Bacilarophyta (3 spesies), dan Zooplankton yang ditemukan terdiri 1 filum yaitu Rotifera (2 spesies).
Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Berdasarkan Prinsip Negara Hukum
Authors: Dhanty Shaviera Indar , Simanungkalit Parasian , Saputra Dadang Herli
Published: October 2023

The low level of education of migrant workers working abroad often makes the fate of migrant workers less favorable. Although this is not entirely true, those affected by the calamity of injustice treatment that are detrimental to most of those with less education. The level of education will also greatly affect language acquisition, access to technological information and the culture in which they work, especially for migrant workers who work in institutions or institutions, such as hospitals, restaurants, shops, and other institutions that make language as a means of communication is a very crucial issue. This means the quality of education is an important factor in consideration in sending workers abroad. The meaning and significance of work for everyone is reflected in the 1945 Constitution Article 27 paragraph (2) states that every Indonesian citizen has the right to work and a decent living for humanity. The migrant worker placement program abroad is one of the efforts to overcome the unemployment problem. The role of the government in this program focuses on aspects of development, protection and providing various facilities to related parties, especially migrant workers and Private Indonesian Labor Placement Implementers (PPTKIS). If you have obtained permission from the government to carry out migrant worker placement services abroad in accordance with Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. In terms of protection for migrant workers, the right to protection starts from pre-placement, placement period, until post-placement.