bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN MENGGUNAKAN REGRESI PANEL
Authors: Zarkasi Rifka Nurfaiza , Sifriyani Sifriyani , Prangga Surya
Published: September 2021

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pemerintah terus melakukan pembangunan di segala aspek seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan salah satu indikator yang bisa digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam perhitungan IPM, telah melibatkan komponen ekonomi maupun non ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Kalimantan pada tahun 2014-2017. Karena data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan antara data cross-section dan data time-series, maka IPM dimodelkan dengan regresi panel. Untuk mengestimasi model digunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Pemodelan IPM menghasilkan nilai  sebesar 99,54 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan IPM dapat dilakukan dengan cara meningkatakan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.
APLIKASI K-FOLD CROSS VALIDATION DALAM PENENTUAN MODEL REGRESI BINOMIAL NEGATIF TERBAIK
Authors: Widyaningsih Yekti , Arum Graceilla Puspita , Prawira Kevin
Published: September 2021

Publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas akademisi. Tetapi tidak dapat dipungkiri pembuatan publikasi ilmiah bukanlah suatu hal yang mudah, karena membutuhkan proses pembuatan dan proses penelaahan yang rumit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi banyaknya publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa PhD Biokimia tahun 1997. Karena variabel dependen merupakan count data, metode analisis yang digunakan adalah Regresi Poisson. Namun karena data mengalami overdispersi, akan digunakan Regresi Binomial Negatif. Perbandingan beberapa model Regresi Poisson dan Binomial Negatif dilakukan untuk menentukan model terbaik dengan k-fold cross validation sebagai validasi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang didapatkan adalah model Regresi Binomial Negatif dengan variabel independen jenis kelamin, status pernikahan, banyaknya anak dibawah 5 tahun, prestise, dan banyaknya artikel oleh mentor dalam 3 tahun terakhir.
ANALISIS PENYEBARAN COVID-19 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SIR DAN VAKSINASI SERTA ESTIMASI PARAMETER
Authors: Mu`tamar Khozin , Putra Supriadi , Perdana Sukma Adi
Published: September 2021

Virus covid-19 merupakan virus baru yang berasal dari Wuhan yang hingga saat ini masih menyebar di seluruh di dunia, termasuk Indonesia. Vaksin virus yang masih dalam tahap awal penggunaan menyebabkan virus ini masih menyebar terus setiap waktunya. Penyebaran Covid-19 secara matematika dapat dianalisis menggunakan model epidemi dan kestabilan model dapat dilihat berdasarkan nilai bilangan reproduksi. Artikel ini membahas model SIR dan pemberian vaksinasi dengan menggunakan kontrol optimum untuk menganalisis penyebaran Covid-19. Bilangan reproduksi dasar ditentukan dengan menggunakan nilai parameter model yang kemudian diestimasi dengan menggunakan beberapa fungsi yang keduanya memanfaatkan data harian dan metode kuadrat terkecil. Hasil simulasi yang menggunakan data harian di wilayah Pekanbaru menunjukkan bahwa penggunaan fungsi polinomial lebih baik untuk menghampiri pola sebaran data reproduksi harian jika dibandingkan fungsi trigonometri dan eksponensial. Didapatkan juga bahwa vaksinasi dapat menekan penambahan populasi terinfeksi dan sangat bergantung pada tingkat efektivitas vaksinasi.
TEOREMA TITIK TETAP BERKAITAN DENGAN PEMETAAN KONTRAKSI-F DAN JARAK-ω PADA RUANG METRIK LENGKAP
Authors: Pasangka Irvandi Gorby
Published: September 2021

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai teorema titik tetap yang lebih umum dari teorema titik tetap untuk pemetaan kontraksi-F pada ruang metrik lengkap. Pada teorema yang dibahas, ruang yang digunakan adalah ruang metrik lengkap dan menggunakan konsep jarak- . Pemetaan yang digunakan adalah pemetaan tipe Hardy-Roger kontraksi-F dengan mengambil . Eksistensi titik tetap untuk pemetaan ini dijamin dengan memberikan syarat tambahan, di mana syarat ini akan selalu berlaku jika yang digunakan adalah metrik. Karena setiap jarak-  adalah metrik, maka dari teorema yang dihasilkan akan berlaku juga jika yang digunakan adalah metrik. Dari teorema yang dibuktikan, diperoleh beberapa akibat di antaranya adalah teorema-teorema yang telah dibuktikan dalam jurnal lain.
CLUSTER AND CONJOINT ANALYSIS FOR DETERMINING ONLINE SHOP SHOPEE CUSTOMERS PREFERENCE BASED ON E-SERVICE QUALITY
Authors: Rinaldi Dimas Nurwinata , Azizah Fahriza Nurul , Putra Candra Galang Gemilang
Published: September 2021

The use of e-commerce as a means of shopping is a trend that is very much in demand by many Indonesians. This makes e-service quality very important in a transaction. Customer preference is one of the main factors in shaping a business strategy. This research discusses the use of cluster analysis to segment Shopee's e-commerce customers based on sociodemographic characteristics with k-means algorithm and conjoint analysis to determine which e-service quality attributes are most important to each cluster. The sociodemographic characteristics to be analyzed are gender, education, profession, e-commerce visit, income, and last purchase from the e-commerce. The result from k-means algorithm is there are 2 groupings of customers based on their sociodemographic characteristics, cluster 1 with the majority of women members with frequent visits, while for cluster 2 with the majority of male members with frequent visits. With the result of cluster analysis, conjoint analysis help this research to find which e-service quality attributes are most important. The results are members in cluster 1 prioritize Full payment payment methods when shopping online, while members in cluster 2 prioritize star seller types when shopping online. The aspect that doesn't matter most when shopping online is fulfillment in cluster 1 and security in cluster 2.
FEMINITAS DAN DEKONSTRUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM: STUDI KASUS PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAYD
Authors: Saepullah Asep
Published: September 2021

Ketika gender menjadi sebuah alat untuk menganalisis dan mendeteksi fenomena ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, maka feminis dapat menggunakan teori gender untuk membantu menganalisis berbagai bentuk diskriminasi gender yang ada atau mungkin ada dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nasr Hamid Abu Zayd salah satu tokoh ilmuan Muslim yang secara terang-terangan mengaku sebagai seorang feminis. Melalui gagasan-gagasannya, Nasr Hamid Abu Zayd berusaha membongkar hegemoni sektarian-rasialistik dengan melakukan dekonstruksi terhadap pemaknaan perempuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan model pembacaan kontekstual. Artikel ini bermaksud untuk memaparkan gagasan atau konsep dekonstruksi gender Nasr Hamid Abu Zayd, baru setelah itu mengidentifikasi aspek-aspek feminitas dan peran perempuan dalam Islam. Metode penilitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kajian pustaka atau library research, data diperoleh dari berbagai literatur buku, artikel, jurnal, majalah, dan hasil kajian terdahulu lainnya. Kajian ini menemukan bahwa studi kasus atas pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd tentang feminitas dan dekonstruksi perempuan dalam Islam telah memicu perdebatan di dalam konteks keagamaan, sosial, politik, dan historis. Oleh sebab itu, Nasr Hamid Abu Zayd berusaha untuk memaknai kembali ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam Islam.

 

When gender becomes a tool to analyze and detect the phenomenon of injustice between men and women in society, feminists can use gender theory to help analyze the various forms of gender discrimination that exist or may exist in various aspects of people's lives. Nasr Hamid Abu Zayd is one of the leading Muslim scientists who openly claims to be a feminist. Through his ideas, Nasr Hamid Abu Zayd tried to dismantle the sectarian-racial hegemony by deconstructing the meaning of women in the verses of the Koran using model a contextual reading. This article intends to elaborate on Nasr Hamid Abu Zayd's ideas or concepts of gender deconstruction, only then to identify aspects of femininity and the role of women in Islam. This research method uses a qualitative approach to the type of literature review or library research, data is obtained from various literature books, articles, journals, magazines, and the results of other previous studies. This study finds that the case study on Nasr Hamid Abu Zayd's thoughts on the femininity and deconstruction of women in Islam has sparked debates in religious, social, political, and historical contexts. Therefore, Nasr Hamid Abu Zayd tried to re-interpret the verses of the Qur’an relating to the position of women in Islam.
HERMENEUTIKA HADIS SA‘DUDDIN AL-UTSMANI (STUDI KITAB AL-MANHAJ AL-WASTH FI AL-TA’AMUL MA'A AL-SUNNAH AL-NABAWIYYAH)
Authors: Dozan Wely , Efendi Mitha Mahdalena
Published: September 2021

Pendekatan hermeneutika dalam lintas pemikiran kontemporer kerap kali dijadikan sebagai acuan ketika memahami teks al-Qur’an dan Hadis. Hermeneutika berfungsi sebagai alat untuk memproduksi pemahaman dan metodologi yang paling populer untuk memahami teks secara kontekstual dan struktural dengan baik. Fokus penelitian ini akan memetakan pemahaman secara signifikan melalui teori hermeneutika hadis ulama kontemporer yaitu Sa’duddin al-Ustmani dalam kitabnya “al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta‘amul ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah”. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman metodologis melalui teori hermeneutika hadis yang menghasilkan tiga aspek penting dalam memahami sunnah nabawiyyah yaitu: pertama, tasarruf dalam masalah agama yang disampaikan oleh Rasul. Kedua, tasarruf dalam agama yang di-ijtihadi Nabi ini bukanlah wahyu dan terkadang Nabi salah dalam hal ini tetapi tidak berlanjut dalam kesalahanya melainkan biasanya ada wahyu yang membenarkan. Wahyu yang membenarkan ini terkadang berupa al-Qur’an terkadang juga bukan al-Qur’an. Ketiga, tasarrufat dalam urusan dunia. Asumsi dasar penulis yaitu menguraikan pemikiran ulama kontemporer Sa’duddin al-Ustmani dalam kitabnya “al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta‘amul ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah”, yang mana kitab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara pertengahan dalam memahami sunnah nabawiyyah tersebut.

 

The hermeneutic approach in contemporary thought is often used as a reference when understanding the text of the Qur’an and Hadith. Hermeneutics serves as a tool for producing understanding and the most well-known methodology for understanding texts contextually and structurally well. The focus of this research will be to map understanding significantly through the hermeneutic theory of the hadiths of contemporary scholars, namely Sa’duddin al-Ustmani in his book “al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta‘amul ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah”. This paper aims to explore methodological understanding through the theory of hermeneutic hadith which produces three important aspects in understanding the Sunnah Nabawiyyah, namely: First, tasarruf in religious matters conveyed by the apostle. Second, the tasarruf in the religion that is ijtihadi by the Prophet is the error of revelation and sometimes it is wrong but it does not continue in the error, usually there is revelation that justifies it. The revelation that justifies this is sometimes in the form of al-Qur’an, sometimes it is not al-Qur’an. Third, tasarrufat in world affairs. The basic assumption of the author is to describe the contemporary scholar Sa’duddin al-Ustmani in his book “al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta‘amul ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah”, which aims to provide an intermediate understanding in understanding the sunnah nabawiyyah.
TRADISI FILSAFAT ILUMINASIONISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP KAJIAN FILSAFAT ISLAM
Authors: Maulana Muhammad Iqbal , Arsyi Syahuri
Published: September 2021

After al-Ghazali attack to the tradition of Islamic philosophy with Tahafutul al-Falasifah, tradition of Islamic philosophy in area of Muslims that decline and stagnation. In Persian world, tradition of Islamic philosophy, have development with new perspective. Tradition of Islamic philosophy in the Persian rise up with Muslim philosopher Suhrawardi by philosophy of illumination with al-Hikmah al-Isyraqiyyah, as an sinthesis to philosophy peripatetic which has long dominated in the tradition of Islamic philosophy studies. This article to the explore development of the tradition and influence Suhrawardi School of illumination to the tradition of Islamic philosophy. Suhrawardi’s school of illumination philosophy has an influence to the next generation, especially in Islamic philosophy in Isfahan, Iraq and in the Islamic world.

 

Pasca serangan al-Ghazali melalui Tahafutul al-Falasifah tradisi kajian filsafat Islam di kalangan umat Islam mengalami kemunduran dan kemandekan. Di Persia tradisi tradisi kajian filsafat Islam justru mengalami perkembangan dengan sudut pandang baru. Tradisi kajian filsafat Islam di Persia memunculkan filosof Muslim bernama Suhrawardi dengan mazhab iluminasi dengan al-Hikmah al-Isyraqiyyah, sebagai sintesis dari filsafat peripatetik yang telah lama mendominasi tradisi kajian filsafat Islam. Artikel ini akan mengulas perkembangan tradisi dan pengaruh mazhab iluminasi Suhrawardi terhadap tradisi kajian filsafat Islam. Mazhab iluminasi Suhrawardi, telah memberikan pengaruh terhadap generasi sesudahnya, terutama dalam kajian filsafat Islam di Isfahan Iraq dan dunia Islam.
HERMENEUTIKA HADIS MUHAMMAD SYAHRUR
Authors: Anwar Latifah
Published: September 2021

Muhammad Syahrur’s point of view about hadith and sunnah was very different from hadith preacher expert. Syahrur declared that hadith was Prophet Muhammad’s life as a prophet (messenger) and hadith was the result of his interaction with the certain events in the different situation when he was alive. Muhammad Syahrur positioned hadith and sunnah as the result of history product which happened in Prophet Muhammad’s life and did not accommodate law legitimation. Further, he mentioned some rejected hadith practices, although it was identified as hadith shahih, or written in Shahihain. In understanding hadith, Syahrur equalized hermeneutics to ta’wil. He also referred to linguistic method proposed by Abu ‘Ali al-Farisi, which was presented by Ibn Jinni and Abd al-Qahir al-Jurjani, then inserted linguistic hermeneutics elements. Linguistic hermeneutics is the affirmation that every human language does not have synonym element. Then, every word might be disappeared throughout the history development, until create new utterance with the new meaning.

 

Pandangan Muhammad Syahrur tentang hadis dan sunnah sangat berbeda dengan ulama hadis. Syahrur menyatakan bahwa hadis adalah kehidupan Nabi Muhammad Saw.  sebagai seorang nabi (pembawa berita) dan hadis merupakan hasil interaksi beliau dengan kejadian-kejadian tertentu dalam situasi tertentu pula ketika beliau masih hidup. Muhammad Syahrur memosisikan hadis atau sunnah sebagai hasil dari produk sejarah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Saw. dan tidak memuat legitimasi hukum. Bahkan ia memaparkan beberapa bentuk hadis yang ditolak meskipun hadis tersebut dikenal sahih, atau tertera di dalam kitab Shahihain. Dalam memahami hadis, Syahrur menyamakan hermeneutik dengan ta’wil dan ta’wil adalah hermeneutik. Ia juga berpegang kepada metode lingusitik Abu ‘Ali al-Farisi, yang direpresentasikan oleh Ibn Jinni dan ‘Abd al-Qahir al-Jurjani kemudian menambahnya dengan unsur-unsur hermeneutika lingustik. Hermeneutika linguistik adalah penegasan bahwa setiap bahasa manusia tidak memiliki unsur sinonimitas. Kemudian, setiap kata bisa saja lenyap sesuai dengan perkembangan sejarah, hingga mendatangkan ungkapan baru yang bermakna baru.
Meningkatkan Kesadaran Orang Tua dan Anak Melalui Penyuluhan Mengenai Penerapan Protokoler Kesehatan di masa Pandemi Covid – 19 di Paud Nur Qolbu Lingkungan Perumnas Ciracas Kelurahan Ciracas Kecamatan Serang Kota Serang
Authors: Lena Martha , Mardiana Siska , Berthanilla Rethorika
Published: September 2021

Maintaining cleanliness and environmental health from an early age is one of the most important factors that must be considered in everyday life, especially now that our country and even the world is experiencing a covid-19 pandemic, therefore personal and environmental health needs to be considered, especially for children. children and elderly parents. The problems faced by service partners, which lie in the lack of knowledge about maintaining cleanliness during the covid-19 pandemic, and the lack of supporting facilities such as: hand sanitizers, masks, etc. The purpose of holding this service activity is to increase knowledge to the community about the importance of clean living. The implementation method carried out in this activity is through the socialization stage, the preparation stage and the evaluation stage. The result is an increased understanding in the community about the importance of keeping the environment clean, by always washing hands after leaving the house, maintaining distance, not littering, and always wearing masks when doing activities outside the home.
European Studies – Looking to the Future
Authors: Murray Philomena
Published: September 2021

Research and teaching on Europe and on the European Union (EU) have grown exponentially in recent years, both within Europe and throughout the world. There has been increased breadth and depth of conceptual development and theorising. This article considers some challenges related to teaching and researching about the EU. It attempts to elaborate some agendas for scholars, in examining possible future directions for the study of Europe, both internationally and within Australia. The article examines the development of study of the EU and discusses the development of European Studies in Australia. It argues that the study of the EU and of Europe is increasingly dynamic, drawing on a variety of disciplines and sub-disciplines, within Australia and throughout the world.
Between Vladivostok and Africa: Teaching European Studies in Australia.
Authors: Wellings Ben
Published: September 2021

Learning about Europe in Australia at the higher education level requires lecturers and tutors to ground their teaching in students’ pre-existing understanding of Australia’s links with Europe. This link needs to be made to students in the classroom and to university management as a case for embedding European Studies within university administrative structures. I will also argue that whilst students display a keen interest in contemporary Europe, European Studies itself is best seen as a sub-or cross-discipline, particularly of politics, history and international relations underpinned by the study of languages and it is here that ‘Europe’ has much to teach Australian university students.
Strategic opportunities: Leveraging decision-making indicators
Authors: Bowen Gordon , Bowen Deidre , Bowen Richard
Published: September 2021

Politicians tend to use the word opportunity as a catch-all term. This paper is contending that opportunities can be classified as tangible or intangible. Lawmakers do not appear to consider the idea that opportunities are hierarchical or link to a firms’ ability to leverage opportunities. The context for the paper is Brexit and its strategic implications. Furthermore, a hard Brexit will throw up more intangible opportunities than tangible opportunities, which suggests that firms will require different strategies for hard Brexit and soft Brexit environments. This paper suggests that there are two possible dominant strategies available to executives, namely leverage logic and opportunity logic, and the application of the strategies is dependent on the type of Brexit situation. The time horizon to develop and refine the dominant strategies is dependent on the type of Brexit environment, with a hard Brexit requiring the longest time horizon.
Green Power? European Normative Influence on Chinese Environmental Policy
Authors: Ferenczy Zsusza Anna
Published: September 2021

This article claims that—notwithstanding limitations—in environmental cooperation with China Europe has been effective in projecting international norms that China has shown interest in embracing. On the one hand, European normative power effectiveness is due to its power of example in global environmental issues and Beijing’s acknowledgement of Europe’s leading global role in this area. On the other hand, it is a result of Beijing’s recognition of the urgency of the issue domestically, indispensable to secure further economic growth and global influence. This suggests the relevance of the power of domestic interest to Beijing’s approach towards international cooperation with international standards as pursued by Europe. Persisting limitations to Europe’s effectiveness, however, include the normative divergence burdening relations with China, and its fragmented governance system. In addition, the economic, political and social problems Europe is facing following the 2008 financial crisis have challenged its global standing, constraining its normative ambitions concerning China.
Securitisation of Migration at the EU level after Paris’ Attacks: The Response of the European Public
Authors: Stivas Dionysios
Published: September 2021

By applying the Copenhagen School’s securitisation theory, this paper assesses the extent to which immigration has been securitised at the EU level after the 2015 Paris attacks. It is doing so by not only examining the presence of the securitisation actors and the security speech acts, as is commonly done in the current securitisation literature, but also by analysing from a legal point of view, two emergency measures implemented by the EU to deal with the migration crisis. Most importantly, this paper investigates the response of the European public to the securitisation moves and highlights that this aspect of the Copenhagen School’s analytical framework has been not only undertheorised but also understudied.
'Stretching the Imagination': Geographical Indications in the EU-Australia FTA Negotiations
Authors: Di Francesco-Mayot Sophie , Wilson Bruce
Published: September 2021

The launch of negotiations for an EU-Australia 'free trade agreement' (FTA) on 18 June 2018 was a confirmation of a 'like-minded' strong partnership, in which both parties had high hopes for an ambitious agreement which would test the new wave of protectionism promoted by Donald Trump.Nonetheless, the initial rounds of negotiations revealed several issues which illustrate the scale of the challenge to be addressed. One such example was the issue of Geographical Indications (GI). The EU and its member states adopt an approach which is highly regulated and prescriptive to safeguard the authenticity of its produce and encourage rural development. Australia approaches this kind of intellectual property issue via a trademark system as well as a sui generis system to better capture the benefits of innovation. This paper analyses the challenges and opportunities an accord on GI's could have for both regions, as revealed in the context of the EU-Australia negotiations. The paper claims that while an agreement on GI's was a significant outcome for the overall FTA, the process adopted by the EU and Australia was in itself a reflection of the ambition for an amicable, dynamic and innovative negotiating process.
Europeanisation through Conditionality and Deliberation
Authors: Lushaku Sadriu Jehona
Published: September 2021

This paper analyses the Europeanisation of Kosovo by focusing on conditionality and deliberation as EU enlargement tools. Despite the high presence of EU institutions in Kosovo, the EU does not recognize Kosovo as a country, but offers the possibility of integration as it currently does for all other Western Balkan countries. This paper analyses the way in which the EU applies conditionality towards Kosovo in the pre-accession period and the extent to which this is combined with deliberation. In order to measure conditionality and deliberation, I take as a case study the Stabilization Association Process Dialogue Meeting between EU and Kosovo. For conditionality I present my own methodology, whereas for deliberation I apply Discourse Quality Index (DQI). I conclude, that EU uses deliberationin the process of conditionality, whereas Kosovo representatives use conditionality very rarely.
Facing a ‘civilisational choice’: Images of Europe by the populist radical right in the 2019 European elections
Authors: Popivanov Boris
Published: September 2021

This paper deals with the perceptions of Europe as developed by the European populist radical right over the campaign for the 2019 European Parliament elections. The study is based on the public communications of three leading political parties in this spectrum: France’s Rassemblement national, Italy’s Lega and Germany’s Alternative für Deutschland. By applying image theory in international relations, the paper comes to the conclusion that the radical right managed to construct a relatively coherent image of the EU as a distant undemocratic actor in sharp contrast to the alternative narrative of one ‘Europe of fatherlands’ described in mostly civilisational terms.
Europe in local news
Authors: Pluschke Mariel C.
Published: September 2021

Local newspapers are rarely in the focus of research on the European public sphere. However, due to their various democratic functions, they should not be neglected and may help to build a European public sphere. This article presents the results of an in-depth study of local newspapers by asking: a) How and to what extent can local newspapers contribute to the construction of a European public sphere by Europeanisation of the local public through reporting on the EU? b) Which factors have an effect on how local newspapers report on EU topics? This paper synthesises theories and models of the European public to develop hypotheses, which are then tested in interviews with six local German journalists. It finds that local newspapers can promote the emergence of a European public sphere and that news factors, resources, individual attitudes and editorial frameworks do have an impact on their EU reporting.
On its path to become ‘North European’: political climate change narrative in Latvia
Authors: Kleinberga Vineta
Published: September 2021

The European Green Deal is the European Union’s latest expression of its ambition to become a world leader in addressing climate change. This study seeks to examine how Latvia – an EU member state – deals with the change brought about by a changing climate and the EU’s response to it. Informed by a strategic narrative approach, this study demonstrates that Latvia – originally hesitant to address climate change – has rebranded and repositioned itself as an active promoter of carbon neutrality, meanwhile constructing an identity narrative of Latvia as a pragmatic and reliable EU partner by embracing an image of a North European country at the government level. The narrative seeks to appeal to a Nordic life-style and resonates with levels of social welfare that Latvia aspires to achieve. By exploring how EU member states construct identity narratives around the EU’s institutional constraints, this study adds the dimension of narratives and perceptions to processes of Europeanisation.
Between Normative Power and Soft Power: the Psagot case
Authors: Munin Nellie , Sitbon Ofer
Published: September 2021

The Psagot judgment, handed down by the European Court of Justice (CJEU) in 2019, provides that products originating in Israeli settlements in territories Israel occupied during regional wars, exported to the EU, should be labelled as such, to allow consumers make an informed political choice. This article argues that the Psagot judgment thus reinforces normative, 'top-down' governmental power with soft, 'bottom-up' consumer power. Psagot's implications for Israel-EU relations is discussed along with the effectiveness of the EU approach in the short and longer terms.
Europe United in Diversity—An Analogical Hermeneutics Perspective
Authors: Jiménez Lobeira Pablo Cristóbal
Published: September 2021

At a moment when a new crisis threatens Europe—a crisis including, among other factors, COVID-19, a faltering economy, immigration and Brexit—the European Union (EU) motto of ‘Europe united in diversity’ would appear progressively less attainable. This paper submits that the European ideal is still both desirable and possible through fostering of political unity at the constitutional (regime) level by using the notions of analogical state and analogical culture, and at the community level by enabling public sphere secularity and relational interculturalism. These concepts envisage the EU in a more flexible manner, in favour of policies enabling further European integration.
European, national or global? Elite schools in postcommunist Poland
Authors: Dunwill Alexandra
Published: September 2021

Competing socio-historical forces are now impacting on school education in Poland in ways that were not possible under the communist system, but have emerged since 1989 under the influence of different elite groups. The result is the emergence of different types of schooling for different groups of elites and of categories of elite schools representing varying degrees of convergence of European and national identity. This article focuses on these changes to the education system between 1989 and 2018, highlighting the influences of socio-political factors that facilitated the emergence of elite schools with diverse missions and outlooks.
COVID Meets Volvo: The Swedish Public Health Approach to Coronavirus
Authors: Kampmark Binoy
Published: September 2021

Sweden has been considered both pioneer and pariah in regard to its approach to the novel coronavirus SARS-CoV-2 and its pandemic disease, COVID-19. While much of Europe went into economic hibernation and rigid lockdown in the first wave of novel coronavirus infections in the spring of 2020, Sweden kept its borders, bars, restaurants, schools, gyms etc. open. Organised children’s sporting arrangements were also encouraged, on the basis that socialising and physical activity outweighed the risks posed by COVID-19 to children. Public transportation could still be freely used. Masks were not worn. This paper examines the often controversial tenets of the Swedish public health response to COVID-19, and how widely it has appealed to public health experts and officials in Europe and beyond. Debates within the country are also discussed. What it shows is that, despite rising levels of infection in a second wave in Europe and concessions that it might have even failed, the Swedish model is being adopted by stealth and admired from afar.
“West Germans Don’t Even Know about it”: An Analysis of Narrations by East German COMECON Pipeline Workers after the Fall of the Wall
Authors: Prochnow Jeannette
Published: September 2021

The paper is concerned with communicative practices of former GDR contract workers who were involved in the construction of a trans-national pipeline in the former Soviet Union, in the 1970s and 1980s. This paper draws on the ethnography of communication to investigate the narratives of former GDR pipeline workers about perceived divisions between ‘East and West’. This idea of ‘East and West’ is elaborated in the text. In particular, the study will look at the workers’ heartfelt sense that their accomplishments have been neglected since Germany’s reunification. For this purpose, the article will focus on the contexts and linguistic devices by which former pipeline workers construct a narrative on divisions between ‘East and West’. It is assumed that the communicative practices are not a merely nostalgic or even revisionist appeal to the GDR; rather, former pipeline workers represent a critique of the transitional process informed by their unique biographical experience.
A Tale of Two Europes: European Regions from Berlin to Lisbon
Authors: Hopkins W. John
Published: September 2021

One of the lesser noted elements of the Lisbon Treaty (and Treaty on a Constitution for Europe that preceded it), was the limited but significant influence that Europe's regions were able to exert of the process. Regional successes at Lisbon included the inclusion of local and regional levels into the concept of subsidiarity and the right of the Committee of Regions (CoR) to challenge the Commission before the European Court of Justice (ECJ). This regional renaissance came as something of a surprise as although the early 1990s had seen the brief flowering of the concept of the “Europe of Regions”, these hopes were to prove short lived. Even as regional governments in western Europe were flexing their political muscles, the European Union (EU) was looking to expand into areas where sub-national regional governance was weak or non-existent. This weakening of the regional tier, combined with the ineffective nature of EU regional access, particularly the Committee of Regions, led to disenchantment with the European project and turned some regional governments from Europhiles to mild sceptics. However, as the regional successes at Lisbon confirm, Europe's regions are back. This paper traces the rise and fall of the regional tier with particular reference to the changing nature of the expanded EU. As the paper explores, the expansion to the east has changed the very nature of the regional level with the eastern European Member States developing very limited forms of regional governance. In fact, the limited regional successes achieved at Lisbon obscures a continuing paradox within the EU. Although there continues to be pressure for greater regional involvement at the European level, the regional level is not a pan-European phenomenon. It is largely driven by autonomous “legislative” regions, which are a feature of western European states alone. This paper concludes by briefly examining this imbalance and its consequences in a post-Lisbon Europe.
The Case of the European Union Partnership and Cooperation Agreement Negotiations with Thailand
Authors: Maier-Knapp Naila
Published: September 2021

This article examines the European Union’s (EU) current negotiations of the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with Thailand. It asks why the EU has entered into the negotiation process with this remote developing economy and provides theoretical explanations for the EU’s motivations. It will give an overview of the process and discuss the issues that have emerged in the course of the negotiations and are currently pending. The article will assess the pre-negotiation phase and the obstacles during the negotiation phase that have delayed the conclusion of the process. The findings will allude to historical institutionalism and a self-devised content-context approach synthesised with William I. Zartman’s insights on negotiation theory. The article argues that despite the importance of the economic dimension of the negotiations and the general prevalence of international political economy in explaining the EU’s relations with Asia, this case reveals a complexity of variables that contest a purely economic lens and allow a theoretically eclectic and reflectivist understanding of the impediments, stimuli and of the process itself.
Euroscepticism and the Treaty of Lisbon: Why did the size of the No vote change so dramatically between the first and second referenda in Ireland?
Authors: Power Benjamin
Published: September 2021

CESAA 18TH ANNUAL EUROPE ESSAY COMPETITION 2010 - Honours winner: Benjamin Power, Australian National UniversityThis paper demonstrates that the existing literature on voter preference formation in European referenda is insufficient to explain the shift in support for Lisbon in just 16 months. Building on a range of existing work to classify different Eurosceptic attitudes within Ireland, it focuses on why so many ‘soft’ Eurosceptics switched their votes from No to Yes between Lisbon I and II. Mainstream scholarly attention has converged around two distinct accounts of the way voters form preferences in European referenda, focusing on either domestic politics or the contents of individual treaties as the primary determinants of results. However, these explanations fail to describe for the significant role played by the worsening economic environment in Ireland between Lisbon referenda, as demonstrated by both polling data and immediate media reaction. This highlights a significant gap in the current understanding of European referenda, and points to an important future research agenda.
An evolving conception of discrimination in Europe
Authors: Abel Simone
Published: September 2021

CESAA 19th ANNUAL EUROPE ESSAY COMPETITION 2011 - Postgraduate winner: Simone Abel (University of New South Wales)In 2007, the European Court of Human Rights’ Grand Chamber handed down its judgment in DH and Others v Czech Republic. The case arose out of the disproportionately high number of Roma children assigned places in segregated schools for children with intellectual disabilities in the Czech Republic. It was alleged that this practice discriminated against Roma children who had normal, or even above normal, intelligence levels. The applicants claimed that they had been discriminated against in the enjoyment of their right to education on account of their race or ethnic origin  TheCourt made a finding of indirect discrimination against the Czech government. Commentators have hailed this as a landmark judgment that expands the conception of discrimination under the European Convention on Human Rights. This paper will discuss how this finding differs from the First Chamber’s judgment and other ECHR caselaw to alter the conception of discrimination under the European Convention on Human Rights.
Stuck at the Cross-Road: Intersectional Aspirations in the EU Anti-Discrimination Legal Framework
Authors: Masselot Annick , Bullock Jess
Published: September 2021

This paper seeks to critically assess the way the EU guarantees the protection of individuals who are discriminated on multiple grounds. As EU law does not recognise that multiple identities can intersect, it is argued that the current anti-discrimination legal framework is not adequate to deal with claims of multiple and intersectional discrimination. Recent legislative developments have, however, raised the issue of multiple discrimination and intersectional disadvantage but they remain guarded and often take a simplistic, rather than an intersectional approach. The EU anti-discrimination legal framework appears to be at a cross-road and choices made by the legislator to promote the concept of multiple discrimination over that of intersectional disadvantage will have profound consequences for the EU anti-discrimination legal framework as a whole and its future developments.
Celebrity meets Populism in Europe: The Political Performances of Nicolas Sarkozy and Silvio Berlusconi
Authors: Alomes Stephen , Mascitelli Bruno
Published: September 2021

Throughout the world, celebrity and populism have become formidable combinations in supporting political leadership. The rise of these phenomena has provoked much debate and has led to the examination of the features, causes and consequences of this kind of politics. Celebrity politics is a reflection of both the influence of celebrities and the power of celebrity images in the media which see politicians becoming celebrities, deliberately or accidentally. The political rise and fall of Nicholas Sarkozy and Silvio Berlusconi and their roles in the performances associated with political leadership furnish two case studies of celebrity and populism in France and Italy respectively. This paper examines these two “presidential-style” leaders in Europe who at first seemedadept in practising aspects of both celebrity and populist politics.
Memory Wars on the Silver Screen: Ukraine and Russia Look Back at the Second World War
Authors: Yekelchyk Serhy
Published: September 2021

In post-communist Russia the state has been supporting the production of historical films reflecting the official politics of memory, in which primacy is given to the victory in World War II. Often filmed in Ukraine, where the national cinema industry was nearly extinct until recently, these films project an imperial stereotype of modern Ukrainian identity as a fake and Ukrainian patriots as traitors. In contrast, the Ukrainian patriotic war narrative has only been reflected in straight-to-DVD films celebrating the nationalist insurgency. This article focuses on three recent films: two Russian films set in Ukraine during the war, which caused protests in Ukraine, and the first full-length Ukrainian war film to receive mass distribution, Mykhailo Illienko’s Firecrosser (2012), interpreted here as an attempt to merge Soviet historical mythology with the Ukrainian one.
Beyond Two Decades of Social Transition in Ukraine: The Underestimated Power of Agency in Transition Research
Authors: Oleinikova Olga
Published: September 2021

The purpose of this article is twofold. Firstly it explains the process by which democratic social transformations are realised in post-Soviet Ukraine; and secondly it introduces models describing the life-course strategies that Ukrainians utilise in facing the uncertainties of a society in transition. By analyzing and dissecting the individual’s ways of dealing with systemic structural changes in the economic, political and social spheres this paper demonstrates how the sociology of life strategies can be applied to the specifics of post-Soviet Ukraine. Particularly, by drawing on mainstream post-Soviet scholarship and statistical data, the life pathways of Ukrainians are observed to be distinctly polarised. Agents adopt one of two opposing life strategies: one dynamic, risk-taking and future-oriented “achievement strategies” (or “creation strategies”), which are open to mobility; and the other conservative, risk-minimizing and survival-oriented “survival strategies” and “strategies of adaptation” that are less conducive to any type of change. Focusing on existing problems of a continuously fragile internal political and economic stability in Ukraine which have threatened to further delay the incorporation of Ukraine into the democratically advanced and developed West, this article puts forward the idea that the proliferation of life strategy type can determine the vector of development of the whole society, giving insight into the circular relationship between social transformations and actions of individuals in conditions of social change.
Normalising a Ukrainian Intellectual Identity in the Nineteenth Century: The Role of Marko Vovchok (1833-1907)
Authors: Pavlyshyn Marko
Published: September 2021

A question that confronted educated Ukrainians, predominantly landowners descended from Cossack notables, in the Russian Empire in the first half of the nineteenth century was whether they should foster an identity distinct from an all-imperial one. A sense of historical distinctiveness, the value placed by the late Enlightenment and the Romantic Movement upon the culture of ordinary people and the wealth of Ukrainian folk culture persuaded many of the need to generate a high culture employing the Ukrainian language. Yet, prior to the Ukrainian-language prose of Marko Vovchok (Maria Markovych), an element essential for the development of a multifunctional modern culture, and of an identity able to be shared by a modern Ukrainian intelligentsia, was lacking: a stylistically transparent prose able to function not only in a poetically charged way, but as a neutral medium for communicating content. The paper identifies the features of Marko Vovchok’s writing that made this innovation possible.
Freedom of Expression: European and Australian Perspectives
Authors: Longo Michael , Molek Pavel
Published: September 2021

This article explores the legal frameworks supporting the right to freedom of expression in Europe and Australia. Whereas in Europe there are overlapping protections of this right embedded within highly visible, legally binding instruments, the Australian protection rests on a judicial constitutional implication. Despite fundamental differences in salience, visibility and scope, it appears that neither jurisdiction is averse to limiting the right to free speech in certain circumstances, for instance when expressions are deemed gratuitously offensive. It is evident that the limits imposed on the freedom of expression both in Europe and in Australia determine the nature of the right. Whether or not the multiple layers of legal protection in Europe provide a bulwark against the erosion of the right to speech in Europe, this article reveals the comparative fragility of the constitutional implication in Australia.
‘Mutual Recognition’ or ‘Mutual Evaluation’? Dealing with ‘Behind the Borders’ Barriers to Market Integration
Authors: McNaughton Anne
Published: September 2021

As economic integration continues to deepen across developed economies the barriers to further integration are revealed as those located behind rather than at the borders of integrating states. A concept that has, correspondingly, acquired increasing popularity in recent years is that of ‘mutual recognition.’ This concept is regarded by many as a way of furthering economic integration in sectors in which identified obstacles to integration are regarded as limiting productivity and economic development. Using the European Services Directive1 as a case study, this article examines the concept of mutual recognition in order to better understand its limitations as well as its potential. It is suggested that the more significant innovation in the Directive is the process of ‘mutual evaluation’ introduced by the Directive in Article 39. Once again, the EU may be leading the way in dealing with barriers to trade.
A Transnational Challenge – Energy Security
Authors: Parker Rita
Published: September 2021

Transnational challenges have added a level of complexity to international and national security as the geopolitical landscape adjusts and responds. Such challenges transcend individual borders to involve other nation-states regardless of whether they are willing or unwilling actors. One such transnational challenge is energy security and the resilience of the energy supply system. While energy is generally considered as a national issue associated with meeting the internal needs of a civil society, it is also part of a wider dynamic global system that is vulnerable to a number of factors and is a major influence in framing foreign policy stances. This paper addresses the linkage between energy security and foreign policy at both the state and international levels. It does this by examining some of the issues and challenges associated with energy as a transnational security issue and the ways it affects relations between nation-states. The focus of this paper is on petroleum-based fuel and gas, and on the security and resilience of the energy supply system. Given the ongoing dependence on these traditional forms of energy, it is argued that these energy systems need to be resilient so that, in turn, civil society is resilient and human security is enhanced. The paper explores some of the issues for the European Union (EU) including the resilience of its associated energy systems. The paper also considers issues that enhance or inhibit the resilience of the energy system with particular reference to the EU.