Analisis Wacana Kritis Cuitan Fahri Hamzah (FH) Terkait Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Authors: Kusno Ali , Bety Nur 
Published: December 2017

Fahri Hamzah (FH) is one of the leaders in parliament who often criticizes the Corruption Eradication Commision (KPK) through his Twitter account. One of them is the submission of the right of inquiry of KPK. This study will reveal the perception of FH through his tweet on July, 2—26, 2017. The perception disclosure is analyzed using the Fairclough model. Research content based on the textual analysis (micro analysis) shows that the text structure is short and directly convey the content of the speech. Substantially, the text reveals various perceptions of FH, such as the people treated to drama about KPK, KPK is always considered true and the media is not objective. The transitive aspect indicates that FH reinforces negative things and negates positive things. There is an emphasis on the wrack of KPK. The modalities function is in the form of a speech that strengthens the need for special committee’s of the right of inquiry of KPK. The use of vocabulary overall illustrates the negative opinion and pessimism related to the performance of the KPK. The use of cynicism, sarcasm and satire styles colors the entire FH’s tweets. The analysis based on the dimension of discourse practice (meso-level) indicates that FH’s views are contrary to the public opinion. The Special Committee of KPK is considered as an effort to protect the members of parliament who are involved in e-KTP case. The analysis based on the social cultural practice dimension (macro-level) indicates that FH is one of the politician who often criticizes the performance of KPK, including the handling of e-KTP case. Abstrak Fahri Hamzah (FH) merupakan salah satu pimpinan di DPR yang sering mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui akun Twitter-nya. Salah satunya adalah masalah pengajuan hak angket KPK. Penelitian ini akan mengungkapkan persepsi FH melalui cuitan di Twitter pada tanggal 2—26 Juli 2017. Pengungkapan persepsi tersebut dianalisis menggunakan model Fairclough. Hasil penelitian berdasarkan analisis tekstual (analisis mikro) menunjukkan bahwa struktur teks pendek dan langsung menyampaikan isi tuturan. Adapun secara substansi teks mengungkapkan beragam persepsi FH, seperti masyarakat disuguhi drama tentang KPK, KPK selalu dianggap benar, dan media berlaku tidak objektif. Aspek ketransitifan menunjukkan FH menguatkan hal-hal negatif dan meniadakan hal positif. Terdapat penekanan tentang kebobrokan KPK. Fungsi modalitas berupa tuturan yang menguatkan perlunya Pansus Angket KPK. Penggunaan kosakata secara keseluruhan menggambarkan pandangan negatif dan pesimisme terkait kinerja KPK. Penggunaan gaya bahasa sinisme, sarkasme, dan satire mewarnai keseluruhan cuitan FH. Analisis berdasarkan dimensi praktik wacana (level menengah) menunjukkan bahwa pandangan FH berseberangan dengan opini publik. Pansus KPK dianggap sebagai upaya melindungi anggota DPR yang terlibat kasus e-KTP. Adapun analisis berdasarkan dimensi praktik sosial budaya (level makro) menunjukkan bahwa FH termasuk politisi yang sering mengkritik kinerja KPK, termasuk penanganan kasus e-KTP.