bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
RASIO AKTIFITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN ON ASSET PADA SUB SEKTOR COAL DAN MINING PERIODE 2015 – 2019
Authors: Tamara Putri Hana , Adisetiawan R. , Salsabila Marsa
Published: February 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh simultan dan parsial Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Return on Asset pada industri pertambangan batubara periode 2015 – 2019. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah industri pertambangan pada. Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019. Jumlah sampel yang digunakan adalah 9 (sembilan) perusahaan industri dan masih berdiri selama periode pengamatan dan juga dipublikasikan tahun 2015 - 2019 oleh Bursa Efek Indonesia. Dan analisis regresi berganda, uji hipotesis sehingga koefisien determinan uji F dan uji t. Objek penelitian ini adalah industri pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sampel objek adalah PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Baramulti Sukse Sarana Tbk (BSSR), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), PT Indo Tambangraya Megah (ITMG), PT Myoh Technologi Tbk (MYOH), PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK), PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Toba Bara Sejatera Tbk (TOBA). Pada hasil analisis data disimpulkan bahwa model regresi berganda adalah Y = 0,398 + 0,828 X1 + 0,040 X2 + 0,754 X3 + e. Kemudian nilai konstanta sebesar 0,398, nilai koefisien regresi variabel Cash Turnover sebesar 0,828, nilai koefisien regresi variabel Account Receivable Turnover sebesar 0,040, dan nilai koefisien regresi variabel Inventory Turnover sebesar 0,754. Hasil uji simultan dan parsial diketahui bahwa variabel perputaran kas, piutang dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap return on asset.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERPIKIR KRITIS DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: KESISTEMAN, TRADISI, BUDAYA
Authors: Arif Musthofa M. , Ali Hapzi
Published: February 2022

Pendidikan Islam memiliki tujuan mulia yaitu mewujudkan manusia yang senantiasa berpedoman pada kaidah islam, namun hal tersebut wajib didampingi secara sistematis dengan upaya berpikir kritis terhadap pelaksanaan pendidikan Islam agar semua yang dilakukan tetap dalam koridor agama islam dan tidak hanya menjadi ritual keagamaan. secara  tidak langsung pendidikan islam harus direncanakan sedemikian rupa agar pendidikan  memiliki sebuah pola interdisipliner yang seimbang sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berkesadaran religius dan mengutamakan rasa hormat pada tradisi dan budaya yang disertai sikap ilmiah. Oleh karena itu pendidikan islam diharapkan dapat berperan secara integrative dalam konteks sosio-kultural di masa yang senantiasa menunjukkan perkembangan, selaras dengan sofistifikasi budaya dan peradaban umat manusia dalam situasi tersebut, pendidikan islam di indonesia perlu  ditempatkan  sebagai open system yang sanggup melakukan dialog kultural dengan perkembangan. Tulisan ini menganalisa faktor yang mempengaruhi cara berpikir kritis dengan studi kepustakaan pada kesisteman, tradisi, serta budaya pendidikan Islam di Indonesia.
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS PARIWISATA KOTA SAWAHLUNTO
Authors: Fahmi Idham
Published: February 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto. Metode pengumpulan data melalui survei dan menyebarkan kuisioner, dengan sampel  50 responden yang di dapat dengan rumus sampel jenuh pada populasi pegawai Dinas Pariwisata kota Sawahlunto sebanyak 50 karyawan. Metode analisis yang digunakan adalah inner model dan path coefficients. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan path coefficients diperoleh: (a)  Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial Disiplin Kerja   terhadap Kinerja Karyawan, (b) Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial Disiplin Kerja terhadap Motivasi Kerja, (c) Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial penilaian kinerja terhadap pengembangan karir, (d) Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja (e) Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial Motivasi Kerja terhadap  Kinerja Karyawan. Akhirnya penulis menyarankan sebaiknya karyawan memberikan masukan dan saran kepada pihak Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto mengenai peningkatan Kinerja karyawan dan sebagainya, agar dinas terkait mampu meningkatkan fasilitas dan lingkungan yang aman bagi karyawan dalam bekerja guna dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja karyawan. Disarankan pada peneliti yang berminat melanjutkan penelitian ini, untuk menambah variabel diluar model ini.
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA (STUDI LITERATURE MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA)
Authors: Margaret Silalahi Lia
Published: February 2022

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja kariawan. Kepuasan kerja dipercaya dapat memberikan kariawan sebuah motivasi untuk bekerja dan berinovasi guna membantu pencapaian tujuan organisasinya sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing pekerja. Variabel yang digunakan dalam riset ini ialah Kualitas Sumber Daya Manusia, Kompensasi dan Lingkungan Kerja. Tujuan penulisan artikel ini untuk membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Kualitas SDM berpengaruh terhadap kepuasan kerja kariawan; 2) Kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja kariawan; dan 3) Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja kariawan.
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI
Authors: A.R Doni , Kana Philips A. , Wibowo Adhi
Published: February 2022

Prostitusi online yang telah meresahkan banyak kalangan masyarakat, hal ini telah diatur oleh KUH Pidana, RUU KUH Pidana, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara lebih mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, data primer, dan data tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan berupa wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Authors: Zulfi Muhammad Hendri , Faniyah Iyah , . Fitriati
Published: February 2022

Keterpaduan sub sistem peradilan dalam tahap penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat dalam pelaksanaan masih ditemui berbagai kendala.  Upaya Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika adalah dengan mengadakan koordinasi dengan BNN dalam hal rekomendasi rehabilitasi. Setelah penyidikan dianggap selesai Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan dilakukan tahap pra penuntutan. Hubungan dengan Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan izin terhadap upaya paksa yang dilakukan penyidik. Keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu  sangat tergantung pada kerjasama dan koordinasi semua komponen yang terlibat di dalam sistem tersebut. Masih tampaknya gejala fragmentaris pada gerak operasional sub sistem peradilan pidana terutama pada tahap penyidikan. Kendala lain adalah Lembaga penyidikan belum mandiri. Sistem koordinasi yang akan dilakukan dengan penuntut umum pun kurang dilakukan dengan baik. Penyatuan pemahaman terhadap hasil penyidikan merupakan suatu hal yang menentukan hasil penyidikan.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SUMATERA BARAT
Authors: . Nursyahid
Published: February 2022

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merupakan pengakuan atau imbalan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Untuk melindungi hak atas merek, maka pemelik merek harus mendaftarkan mereknya menurut peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan karena pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat belum menyadari betapa pentingnya pendaftaran merek dagang atau jasa, dan yang didapat dari pendaftaran merek dagang tersebut. Hal ini dapat dilihat belum optimalnya pendaftaran merek untuk dimintakan perlindungannya oleh pelaku usaha melalui Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimanakah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar bagi UMKM di Sumatera Barat, dan apa kendala-kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis,yaitu hanya menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi UMKM dalam perlindungan merek terdaftar di Sumatera Barat. Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Bagi UMKM di Sumatera Barat adalah hanya diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya, agar merek tersebut tidak ditiru oleh orang lain, dan sebagai alat bukti otentik bila terjadi pelanggaran hak atas merek serta sebagai pengawasan bagi aparat penegak hukum. Sedangkan kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum adalah lamanya waktu penyelesaian sertifikat merek oleh Dirjen KI, biaya pendaftaran merek mahal/tinggi, dan jaringan SIMPAKI untuk pendaftaran merek sering terkendala serta kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek bagi UMKM.
SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Hermansyah Hermansyah , Kana Philips A. , Wibowo Adhi
Published: February 2022

Pembuktian tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 37 Ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal Pasal 37A ayat (1)”Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Authors: Irfan Muhammad , Faniyah Iyah , Rosmelly Wirna
Published: February 2022

Alat bukti petunjuk diatur dalam  188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim dalam pengambilan putusan di persidangan. Alat atau benda yang digunakan  si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, penerapan alat bukti. Petunjuk oleh hakim di pengadilan dapat dilihat pada contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan nomor 09/Pid.Um/2016/PN.Slk. Berdasarkan  pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kekuatan alat bukti petunjuk yang sangat mengikat, karena bukti yang di hadirkan oleh JPU dalam berupa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana yang dijadikan Majelis Hakim sebagai  PETUNJUK untuk memastikan peristiwa pidana. dengan adanya alat bukti petunjuk berupa CCTV sangat memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa dan alat bukti petunjuk dalam hal ini mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir. Dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Slk hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk karena 2 (dua) alat bukti yang sah sudah di penuhi, sebagaimana pasal 183 KUHP, bukti yang di pertimbangakan hakim berupa Keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara. Kedua, dalam kedua kasus ini majelis hakim pertama menilai setelah terpenuhi 2 (alat bukti ) yang sah, hakim memperhatikan dalam fakta persidangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai dasar bagi hakim memberikan pidana bagi terdakwa pembunuhan berencana.
LEGAL PROTECTION URGENCY OF NOTARIES BY THE NOTARY HONOR (MKN) ASSEMBLY IN THE IMPOSITION OF CRIMINAL ACTION TAKEN BY NOTARY ON THE LEVEL OF INVESTIGATION
Authors: . Martalena , Faniyah Iyah , Wibowo Adhi
Published: February 2022

Notary public is a public official who has the duty and obligation to provide legal services and consultation to the public need. Legal assistance that can be given from a notary isin the form of making an authentic deed or other authority as referred to in Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position (Notary Position Law). According to Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the criminal law policy regarding the limitation of authority in the investigation of a Notary Public is at the stage of legal formulation governing the authority of the Notary Honorary Council in the process trial of a notary in the case of providing recommendations of approval or rejecting requests from investigators, public prosecutors, or judges to take photocopies of the Minutes of Deed and / or documents attached to the Minutes of Deed or Notary Protocol in Notary Storage.Based on the discussion and analysis, it can be concluded that: 1. Notary Honor Advisory Considerations in providing recommendations to the Police Investigator regarding alleged criminal acts committed by the Notary, in the event that the Notary Honorary Council does not give permission to the police investigator because the consideration of the Notary Honorary Council is not sufficient reason for examine and take the minutes of the deed to the Notary Public, in the event that the Notary Honorary Council gives permission to the police investigator because there is sufficient evidence of a criminal act committed by the Notary Public. 2. Legal protection of the Notary Public on the recommendation of the Notary Honorary Council (MKN) to investigators regarding the alleged criminal act, the position of the Notary Public through the MKN can be carried out repressively because it is related to the application of Article 66 paragraph (1) of the UUJN, namely in giving approval or rejecting requests the investigator who wishes to summon a Notary in the trial process of the existence of the Notary Honorary Council as a legal protection institution for the position of a Notary Public. The legal protection given to a Notary aims to avoid the arbitrary actions of the investigator who wishes to summon a Notary in court.
PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS KELAS II BUKITTINGGI
Authors: Jonaidi Jonaidi
Published: February 2022

The Correctional Center through the Social Advisor is important agencies in solving criminal cases committed by children. The roles and duties of the Correctional Center are regulated in Law Number 11 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Article 23 and Article 55. The Law on the Juvenile Criminal Justice System says that the Advisor Community is obliged to accompany children at every level of examination and Community Advisors are required to accompany children in every process child trial. However, in practice it cannot go as well has been mandated by statutory regulations. The formulation of the research problem is: How is the implementation of mentoring and guidance by community counselors for children in conflict with the law and what are the obstacles that community advisors encounter in implementing mentoring and mentoring for children in conflict with the law. This research uses empirical juridical method. Using primary and secondary data obtained from the field and from literature. The result of this research is that the Community Advisors provide assistance and guidance to children in conflict with the law through three stages, namely the initial stage, the advanced stage and the final stage. Obstacles that are encountered by Community Advisors in providing mentoring and mentoring are the small number of Community Advisors, lack of funds / budget, inadequate facilities and infrastructure, large working areas, coordination and unstable psychological condition of children.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Authors: Oka Masri Fajar Adil , Faniyah Iyah , Ferdi H. Ferdi
Published: February 2022

Consumer  protection  law  is  a  part  of  consumer  law  which  contains regulatory principles and also contains characteristics that protect the interests of consumers.  Consumer  law  can  be  defined  as  the  overall  principles  and  rules governing the relationship and problems with the provision and use of goods and / or services between providers and users in social life. This type of research is a descriptive analytic study. The approach used is a  normative  juridical  approach  which  is  supported  by  an  empirical  juridical approach,  the  data  used  are  secondary  data  as  the  main  data  with  primary  data as  supporting  data  collected  through  library  research  and  field  studies  with interview  techniques.  The  data  is  then  analyzed  qualitatively  and  presented  in  a qualitative descriptive form.

Based  on  the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that:  1)  Legal protection  for  consumers is  any  effort  that  ensures  legal  certainty  to  provide protection  to  consumers  and  is  expected  to  be  used  as  a  bulwark  to  eliminate arbitrary  actions  that  harm  business  actors  only  for  the  sake  of  consumer protection. Authority will result in legal uncertainty. consumer protection has not been carried out by business actors properly, does not have a permit by the health office and does not have a good standard of treatment. 2) The supervision of the Nagari  Surantih  Government  on  the  protection  of  traditional medicine  has  been carried  out  by  monitoring  and  observing  if  there  are  violations  committed  by traditional  medical  services.  However,  the  weakness  of  the  government  does  not cover it and forces traditional medicine practitioners to quickly obtain permits so that  the  treatment  has  the  correct  standard  of  treatment  from  the  local  health office. 3) Traditional medicine is very beneficial  for the community because with the existence of traditional medicine, the community can seek treatment at a very cheap  costand  it  has  been  proven  that  the  treatment  is  effective  and  the ingredients  used  are  very  safe,  but  the  impact  also  exists  like  the  case  described above  where  the  patient  /  sufferer  feels  the  treatment  that  was  carried  out  made the disease develop and evenfelt other diseases as wel.
KEPASTIAN HUKUM PENINGKATAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
Authors: Putra Haraif Yudha
Published: February 2022

Land is a very important need because all human activities take place on the ground. Provisions on land rights are regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. Among the land rights there are Building Use Rights and Property Rights. And for this reason, it is necessary to register and upgrade from Hak Guna Bangunan to Hak Milik. Building use rights have a limited period of time and need to be upgraded to property rights in order to have legal certainty for the rights holders. The increase in HGB to become property rights must be registered at the Land Office where the object is located. The formulation of the problem in this study is, First, how is the implementation of increasing the status of land from building use rights to property rights at the Solok City Land Office? Second, what are the obstacles that occur in the implementation of increasing land status from building use rights to property rights at the Solok City Land Office? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative juridical approach Based on the results of the study, it was shown that (1) the implementation of the improvement of land status from building use rights to ownership rights at the Solok City Land Office was carried out based on sample certificates, namely increasing building use rights to property rights on house building land, in addition, in the process of increasing land rights from the use of the building becomes property rights by fulfilling the conditions specified in the laws and regulations and other regulations. (2) Obstacles that occur in the implementation of improving the status of land from building use rights to property rights at the Solok City Land Office due to the increase in rights caused by the lack of public knowledge regarding the increase in rights, such as in terms of costs, conditions, uses or benefits. of the increase in rights. In addition, an increase in the right to use a building that is encumbered with a mortgage can be carried out, but with the approval of the creditor and accompanied by the submission of a certificate of mortgage held by the creditor to the debtor.
EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN DAN TINGKAT KESADARAN HUKUM ANGGOTA POLRI OLEH BAGIAN HUKUM POLRES SAWAHLUNTO
Authors: Saragih Hendra Jesastra , Rosadi Otong , Faniyah Iyah
Published: February 2022

Upaya Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri adalah dengan berbentuk penyuluhan hukum tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal  yang sering dilakukan oleh personil Polri di wilayah hukum Kepolisian Resor Sawahlunto. Efektifitas Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri belum  efektif sebagai upaya pencegahan bagi anggota Kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Ukuran efektifitas yang digunakan disini adalah masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri terutama adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum Polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kondisi ini juga membuat kesulitan bagi pemateri sosialisasi dalam memberikan bahan sosialisasi. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT SUMBAR ANDALAS KENCANA DI SATRESKRIM POLRES PESISIR SELATAN
Authors: Tanjaya Hokianto , Ismansyah Ismansyah , Rosadi Otong
Published: February 2022

Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana  di Satreskrim Polres Pesisir Selatan adalah dengan cara mediasi penal dan melalui sistem peradilan pidana dalam hal ini pada proses penyidikan. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut jika baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka terhadap pelaku hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut. Ketika tindak pidana pencurian itu berulang barulah terhadap pelaku diproses hingga ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada penegakan hukum terhadap pelaku pencurian korban lebih memilih penyelesaian secara mediasi karena korban memperoleh kembali kelapa sawitnya yang dicuri dan  adanya pengganti kerugian. kendala dalam Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana di Satreskrim Polres Pesisir Selatan diantaranya adalah jumlah personil dari penyidik yang bertugas di Polres Pesisir Selatan sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya kasus pencurian kelapa sawit yang ada. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan adat yang berlaku namun cara ini tidak menimbulkan efek jera, hal ini terlihat seringnya dilakukan pengulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada perkebunan milik PT Sumbar Andalas Kencana. Jarak antara kantor kepolisian dengan kebun sawit yang jauh harus memerlukan mobil operasional/transportasi yang memadai, juga kendala yang dirasakan dalam tahap penyidikan.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR PADA MASA PANDEMI COVID 19
Authors: Rakasiwi Intan Putri , Fitriati Fitriati , Faniyah Iyah
Published: February 2022

Proses penyidikan tindak pidana narkotika pada masa pandemi covid 19 oleh penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumbar dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Proses penangkapan dan penahanan dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kesehatan tersangka dengan melakukan test Swab. Sementara meunggu hasil pemeriksaan tes swab keluar, tersangka yang ditangkap dan ditahan di isolasi dalam ruang khusus terpisah dari tahanan lain. Apabila ternyata hasil test menunjukan bahwa tersangka negative covid 19 maka penahanan dilanjutkan dan selama masa penangkapan dan penahanan tidak diperbolehkan ada kunjungan baik dari keluarga ataupun dari penasehat hukum tersangka. Dalam hal pemeriksaan saksi,  ada yang dilakukan secara langsung ada yang secara virtual. Pemeriksaan saksi secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Penyidik Pada Ditresnarkoba Polda Sumbar adalah anggaran yang terbatas terutama terhadap penyediaan fasilitas  teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan perangkat keras dan lunak bagi pemeriksaan yang dilakukan dengan cara media telekonferensi menjadi hambatan dalam mengumpulkan alat bukti. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika dipakai dalam jumlah banyak secara bersamaan. Kondisi ini membuat jangka waktu penyidikan menjadi begitu lama dan terkadang harus ditunda terus.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ANALISIS STATISTIK OLEH SATLANTAS POLRES PADANG PARIAMAN SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA KECELAKAAN LALULINTAS
Authors: Indra Fevi , Kana Philips A. , Fitriati Fitriati
Published: February 2022

The use of the Traffic Accident statistical analysis method by the Padang Pariaman Police Traffic Unit as an Effort to Reduce Traffic Accident Rates is by means of quantitative analysis, namely by including definite and qualitative figures, namely by not including exact figures, but only mentioning "Increase", "Decrease". ” levels of “worrying”, and so on. In order to determine the relationship and interrelationships between accident variables, the statistical analysis method used is correlation. There are two criteria highlighted for correlation analysis, namely whether the existing sample data provide sufficient evidence that there is a relationship between variables. And second, if there is a relationship, how strong is the relationship between these variables. The variables tested were the type of accident, the cause of the accident, the behavior of the driver that caused the accident, the type of vehicle, the time of the accident, and the profession of the perpetrator of the accident. Effectiveness The use of statistical analysis methods by the Padang Pariaman Police Traffic Unit as an Effort to Reduce Traffic Accident Rates is already effective. It can be seen that there is a decrease in the number of accidents, although in 2019 there was an increase but in 2020 there was a decrease in the number of accidents, namely 284 cases from 363 cases in 2019. This statistical analysis data is very useful for the community as an early warning to be more careful when passing through roads where accidents often occur.
Islam dan ISLAM DAN PANCASILA DALAM PERDEBATAN ORMAS-ORMAS ISLAMPancasila dalam Perdebatan Ormas-Ormas Islam
Authors: Zamani Dzaki Aflah , Hamidah Tutik
Published: February 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama ormas-ormas Islam terhadap Pancasila. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, yang kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian ini di deskripsikan secara teratur. Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia dan tidak Pancasila tidak pernah memisahkan agama dari Pancasila. Hal ini terlihat dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Per satuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Secara prinsip, NU dan Muhammadiyah memandang bahwa negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Tidak sama sekali mempertentangkan antara Islam dan Pancasila. Menurutnya Islam dan Pancasila harus saling bersinergi untuk keberlangsungan agama, bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan HTI. HTI berada pada kelompok yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, HTI sendiri tidak sekedar memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi memiliki tuntutan lebih besar yaitu tentang pembentukan negara khilafah Islamiyah.
PERAN YOUTUBE DALAM PENGEMBANGAN DA’WAH ISLAM DAN PENYEBARAN PAHAM KEAGAMAAN (STUDI CHANNEL KH SYAKUR YASIN MA/ WAMIMMA TV)
Authors: Suhendrik Suhendrik
Published: February 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran youtube dalam pengembangan dakwah Islam dan penyebaran pemahaman keagamaan dalam dunia digital. Metode peneltiian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan dakwah kanal youtube Channel KH Syakur Yasin MA/ Wamimma TV dianggap sangat mempermudah dan efisien. Penyampaian maupun konten dakwah mudah untuk dipahami oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan masyarakat mampu mecari apa saja materi dakwah yang diinginkan maupun dibutuhkan dalam konten-konten video Islami berupa video ceramah Islam yang ada dalam media youtube.
TEKS DAN DISKURSUS OTORITAS MENURUT KHALED M. ABOU EL-FADL
Authors: Fahmi Hidayatullah Muhammad , Taufiq Firmanda
Published: February 2022

In it contains authoritative references in religious matters. Meanwhile, in Khaled's view, Islamic jurists are a source of legitimacy in interpreting religious texts. Khaled tried to criticize the construction of authoritarianism in Islamic law, especially regarding the criticism of the misogynistic fatwas issued by the Council for Scientific Research and Legal Opinion (CRLO) and The Society for Adherence to the Sunnah (SAS). In this article, this article analyzes and examines how Khaled M. Abou El-Fadl's ideas offer in matters of text and discourse of authority in Islamic studies, especially those related to the interpretation of religious texts, namely the Al-Quran and hadith. While the method used in this research is a qualitative method using a descriptive-analysis approach. From various facts and data obtained, then analyzed and narrated descriptively with reference to the focus of this study. Based on the research findings, it was found that religious texts should be able to be translated and read properly according to their context, especially the authority and authoritarianism inherent in Islamic studies.
DEKONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER DI MASA PANDEMI COVID 19: Strategi Pembelajaran Mata Kuliah Muamalat
Authors: Abdul Majid Amir Bandar
Published: February 2022

The purpose of this study is to find a learning model that can make students active and communicative in online lessons during pandemics like this. The learning model is deconstruction and reconstruction learning. This research is qualitative research that uses a descriptive approach. The form of data presentation is taken from students of the study program muamalah faculty of sharia and Islamic law Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta from Grades A, B, and C. The results obtained from this study is with the model of deconstruction and reconstruction learning that can make active learning in the sense that many students respond to the material in different points of view. The learning model can also make lecturers and students more communicative to each other.
PERAN PENDIDIKAN ISLAM GUNA MENCIPTAKAN GENERASI QUR’ANI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Authors: Suprima Suprima , Noor Hafidz , Budiyanti Nurti , Parhan Muhamad
Published: February 2022

As a majority Muslim population in the country of Indonesia, of course, it takes an existence from the Muslim community itself to be able to participate in the life of the nation and state. To participate, it requires a procedure or rules that must be studied first, one of which is through Islamic education. Islamic education has a goal so that the next generation can learn, understand, and apply the Islamic values contained therein. Through Islamic education, it is hoped that later the Muslim population can participate in the life of the nation and state in a polite, polite manner, and not to damage the unity and integrity of the Indonesian nation. Through this research, the author wants to find out how the Muslim population can place a strategic position in the life of the nation and state through the principles in the Qur'an and Hadith
NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM RITUAL ADAT POSALAMA POGUNCI BULUA PADA ETNIS KAILI DI KELURAHAN PETOBO KOTA PALU
Authors: Andi Baso Malla Hamlan , Abu Ardillah , Mubarak Husni
Published: February 2022

This study aims to determine the values ​​of Islamic education contained in the Posalama Pogunci Bulua Traditional Ritual of the Kaili Ethnic in Petobo Village, South Palu District. In this study, the author uses a type of qualitative descriptive research, which describes practically the object under study. Based on these data, the results of this study reveal that: (1) The process of implementing the traditional ritual of  Posalama Pogunci Bulua on the Kaili ethnic group in the Petobo Village has several stages that must be carried out including the pokeso custom, preparing the materials used when the traditional ritual is carried out. and aqikah events. In carrying out these traditional rituals they still use the traditions inherited by their ancestors, namely by using symbols such as coconut, rice, candles, siranindi leaves, eggs, and money. These symbols have their own meanings. (2) For the Kaili ethnic community in Petobo Village, the traditional ritual of Posalama Pogunci Bulua is a form of gratitude to Allah SWT. for the children entrusted to them and also as a place of friendship between family and neighbors. While the meanings contained in the symbols used are not as material to be worshiped but as a prayer and hope for both parents to the child that they pray to Allah SWT. (3) In the review of Islamic education, the traditional ritual of posalama pogunci Bulua contains educational values ​​including the value of faith education, the value of moral education, and the value of social education.
EPISTEMOLOGI FIKIH DI MEDIA SOSIAL (KONSTRUKSI EPISTEMOLOGIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG BERMUAMALAH)
Authors: A’yun Qurrota , Istiani Nurul
Published: February 2022

This study intends to explore and identify the epistemological basis of Islamic law in the construction of the Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoaman Bermuamalah Melalui Media Sosial. This qualitative research is in the form of a literature review with a normative philosophical approach. The analytical theory used is the paradigm of idealism and realism of Islamic law. The results show that the epistemological construction of Islamic law in the fatw MUI a on Law and Guidelines for Bermumalah Through Social Media integrates the tendencies of the idealism and realism paradigm of Islamic law. This can be seen from the various elements that underlie the construction of the epistemological building of the Fatwa MUI. First, universal ethical moral values ​​('am) which are taken from the theological text basis (nas). Second, the use of the rules of Islamic law (qawaid fiqhiyah) which emphasizes the rules of sadd al-zari'ah (preventive action) and maslahah mursalah (public benefit). Third, the opinion of classical scholars. Fourth, scientific explanations of expert opinions regarding the use of social media
PENGAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MODEL E-LEARNING PADA MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Mortadlo Mohammad Ali , Kibtiyah Asriana
Published: February 2022

Abstrak

Pandemi COVID-19 menjadi wabah yang cukup ganas karena menyerang ke seluruh negara didunia. Untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus, dunia pendidikan menggunakan E-Learning sebagai jalan pintas agar tetap aman dan mengurangi persebaran COVID-19. Peneliti tertarik untuk mengetahui   pembelajaran PAI dengan model E-Learning pada masa darurat COVID-19 SMP Negeri 1 Ngoro. Ada 3 fokus dalam penelitian ini, yaitu. 1) Implementаsi model pengajaran E-Leаrning dаlаm mata pelajaran PАI, 2) Inovasi guru PAI dalam pembelajaran E-Learning, 3) Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran PAI dalam model E-Learning.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif ekplanasi bertujuan untuk mengembangkan teori pengajaran PAI  dan menjelaskan perubahan fenomena yang tejadi dengan dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari hasil penelitian dapat diketahui  bahwa: pertama, SMP Negeri 1 Ngoro menerapkan model belajar E-Learning yaitu Learning Management System (LMS) yang menggunakan fasilitas akun    google suite yang di dalamnya terdapat aplikasi google classroom  berfungsi sebagai media mengirim dan menilai tugas juga interaksi dalam kelas maya, google form digunakan sebagai alat penilaian yang berbentuk soal-soal baik pilihan ganda maupun soal uraian serta whatsapp sebagai aplikasi komunikasi aktivitas pembelajaran. Kedua, pengajar PAI melakukan inovasi pada pembelajaran PAI diantaranya menggunakan blended learning dengan cara memadukan antara kegiatan daring dengan luring dan hybrid learning perpaduan Synchronous dan Asynchronous. Ketiga, terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya: 1) ganguan sinyal, 2) tidak memiliki perangkat yang ideal, 3) peserta didik yang masih gaptek dan butuh pendampingan belajar, 4) kurangnya rasa kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Faktor pendukung 1) adanya bantuan kuota dari pemerintah, 2) adanya fasilitas google suite dengan sistem penyimpanan yang unlimited, 3) internet area di sekolah dengan kapasitas 100 megabite

Kata Kunci: Pengajaran, Pendidikan Agama Islam, Model E-Learning
EFEKTISVITAS PEMBELAJARAN DARING SAAT PANDEMI COVID-19 PADA MAHASISWA BARU (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON)
Authors: Kisai Andi Ali , Maulana Muhammad Azka , Syarifudin Aip
Published: February 2022

ABSTRAK

Pembelajaran metode daring acapkali dianggap menyimpan segudang masalah. Sederet masalah dalam proses pembelajaran daring antara lain; Kurang fokus dan seriusnya mahasiswa saat berlangsung kegiatan belajar-mengajar, mahasiswa sering didapati sembari mengerjakan aktivitas lain, mahasiswa kurang memahami materi dikarenakan kurangnya jaringan sinyal, begitupun sebaliknya. Wabil khusus mata kuliah yang mengharuskan adanya praktikum mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran via daring.  Disisi lain Perguruan Tinggi dituntut ‘memutarkan otak’ untuk tetap memberikan pembelajaran secara efektif ditengah pandemic Covid-19 ini. Riset ini akan mendeskripsikan fenomena pembelajaran daring dengan analisa mendalam mengenai efektifitas pembelajaran daring dengan lokus penelitian pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) Angkatan TA 2020-2021 Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Riset ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan Teknik sampling jenuh (sensus) melalui sebaran kuisioner google form pada seluruh mahasiswa baru PG PAUD Angkatan TA 2020-2021. Didapati hasil penelitian bahwa proses kegiatan belajar-mengajar dengan metode daring di lokus penelitian bernilai efektif dengan beberapa catatan rekomendasi. Adanya benang merah catatan dan rekomendasi berdasarkan analisa secara holistik dan mendalam pada sejumlah pertanyaan-pertanyaan teknis sebagai turunan dari tema besar penelitian efektifitas pembelajaran daring. Walhasil terdapat simpulan diperlukan sebuah rolles yang dapat mengikat kedisiplinan kedua belah baik mahasiswa maupun dosen sebagai pengampu mata kuliah.

Kata Kunci : Pembelajaran Daring, Efektivitas, Covid-19
PEMIKIRAN PENDIDIKAN K.H. AHMAD DAHLAN DAN RELEVANSINYA DENGAN DUNIA PENDIDIKAN MODERN
Authors: Hamsah Muhammad , Nurchamidah Nurchamidah , Rasimin Rasimin
Published: February 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri hakikat pemikiran pendidikan KH. Ahmad Dahlan dan relevansinya dengan dunia pendidikan modern sebagai seorang pelopor pendidikan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang berbentuk library research (Penelitian Pustaka). Teknik pengumpulannya yaitu dengan dokumentasi, analisis dokumen. Teknik analisis data deskriptif verifikatif dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemikiran pendidikan KH. Ahmad Dahlan memadukan materi pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Pertukaran guru, long life long education, kompetensi guru, program guru pembelajar. Kompetensi sosial, kepemimpinan, kompetensi sosial terbuka kosmopolit.
KEARIFAN LOKAL POPENE’E DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM PADA MASYARAKAT ETNIK TIALO TOMINI DI SULAWESI TENGAH
Authors: Baso Malla Hamlan Andi , Markarma Markarma , Munifa Munifa
Published: February 2022

Tulisan ini betujuan untuk  mengetahui Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat pernikahan Popene’e Suku Tialo di Kecamatan Tomini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni memaparkan secara mendalam kajian budaya dan interpretatif tentang objek yang diteliti. Berdasarkan data tersebut maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : Nilai-nilai pendidikan islam dalam adat pernikahan popene’e suku tialo ini mengandung beberapa nilai diantaranya nilai tauhid, syariat, akhlak, dan nilai sosial. ke empat nilai tersebut ada dalam adat pernikahan popene’e suku tialo di kecamatan tomini.  Adat pernikahan popene’e suku tialo sangat relevan dengan ajaran Islam yang  bersumber pada Al-Qur’an dan hadist. Sangat berkaitan dengan konsep pendidikan atau ajaran Islam dalam adat pernikahan popene’e suku tialo dilatar belakangi oleh sejarah awal mula keberadaan Islam di wilayah Kecamatan Tomini. Tahapan pertama sampai akhir menurut penulis tidak bertentangan dengan pendidikan agama Islam relevansi diantara keduanya tergambar dalam setiap tahapan pelaksanaan adat pernikahan popene’e suku Tialo tang berjumlah lima tahap. Menurut pandangan pendidikan agama Islam adat pernikahan popene’e suku tialo ini adalah mengacuh pada konsep-konsep nilai-nilai pendidikan islam yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk adat istiadat dengan tidak meningalkan landasan Al-Qur’an dan hadist.
HUKUM PEGAJUAN KEPAILITAN TERHADAP PENGUSAHA OLEH PEKERJA KARENA HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR
Authors: Dalimunthe Nikmah
Published: February 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan industri di Indonesia mengenai kecenderungan pekerja untuk menggunakan instrumen hukum kepailitan dengan mengajukan kepailitan terhadap perusahaan atas hak-hak pekerja yang tidak dibayar (upah dan pesangon) oleh perusahaan. Pada alur penyelesaian yang lazim adalah pekerja akan menempuh upaya hukum melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkarakter hukum  perdata  murni dalam mempertahankan hak-haknya yang tidak dibayar oleh perusahaan. Namun upaya hukum melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut seringkali tidak efektif karena berbagai sebab dan latar belakang. Dalam penelitian ini ditemukan adanya penggunaan altenatif upaya hukum oleh pekerja dalam mempertahankan hak-haknya yang tidak dibayar oleh pengusaha dengan mengajukan kepailitan terhadap perusahaan dan hal ini merupakan alternatif upaya hukum yang lebih efektif daripada menempuh upaya hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Upaya hukum penggunaan kepailitan oleh pekerja untuk menagih hak-haknya yang tidak dibayar perusahaan, dimungkinkan dalam hukum kepailitan dan hukum perburuhan di Indonesia.
Resource Extraction in a Marginal Space: Mining Revival and the Environment in Southern Tuscany and Northern Latium at the Turn of the Fifteenth and Sixteenth Centuries
Authors: Boisseuil Didier
Published: February 2022

At the end of the Middle Ages and at the beginning of Modern Times, the 'Maremma' and the 'Colline Metalliferi' in southern Tuscany experienced intense extractive activity. The minerals and water and forest resources available in the region allowed the production of metals (iron, copper, perhaps silver) and especially sulphates (alum, vitriol) which were massively exported, sometimes as far as Northern Europe. Located on the margins of three powerful states, i.e. the Papal States and the Republics of Florence and Siena, the area was far from major urban centres (Rome, Florence, Siena) but was the subject of sustained attention by urban elites such as the Medici, Spannocchi, Chigi and other families, to the detriment of rural communities. By cross-referencing the documentary sources of rural municipalities and territorial States (deliberations, notarised deeds, private accounts), the article aims to show how this marginal space became in a few decades a major economic and political issue within the peninsula; how it was exploited, thanks to specific structures of production and rural space governance; and finally how this development drove environmental degradation through disturbances in the Maremma river system.