bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN KUHP
Authors: Suparji Suparji
Published: August 2022

Abstrak-Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) berarti menjunjung tinggi supremasi hukum yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (law as tool of social engineering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi peran hukum dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (predictability), yang didasarkan pada kepastian hukum (rechtszekerheid), kemanfaatan, dan keadilan (gerechtigheid). Pembahasan RUU KUHP dengan dua buku dan total 786 pasal akan dilaksanakan secara maraton dan ditargetkan rampung dalam waktu dua tahun. Metode pembahasan dilakukan dengan clustering atau topik permasalahan berdasarkan karakteristik isu. Pemerintah telah memaparkan sejumlah substansi pokok RUU KUHP dengan banyak mengadopsi konsep restorative justice.

Kata Kunci: Hukum, KUHP, Pembaharuan
SANKSI PIDANA PERJANJIAN YANG DILARANG MENURUT PENGGOLONGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK
Authors: Samad Alim , Fuad Fokky
Published: August 2022

Abstrak-Kedudukan sanksi pidana terhadap perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 menurut perspektif penggolongan hukum, menunjukkan bahwa dalam sistem civil law yang murni terdapat sekat yang tegas antara hukum privat dengan hukum publik. Sehingga dalam perspektif ini, sanksi pidana yang dianut oleh undang-undang itu tidak sesuai dengan penggolongan hukum. Abstract-notch criminal sanctions against the agreement which is prohibited under Law No. 5, 1999 according to the legal classification perspective, shows that in the civil law system which contained pure firm bulkhead between private law with public law. Thus, in this perspective, criminal sanctions adopted by the legislation was not in accordance with the legal classification.

Kata Kunci: Pidana, Perjanjian dan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
Authors: Suartini Suartini
Published: August 2022

Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penindakan terhadap kasus pemalsuan dan peredaran obat palsu belum berjalan dengan baik. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam peredaran obat-obatan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, secara hukum tindakan tersebut disebabkan unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen, obat-obat yang telah exipired harus ditarik untuk dimusnahkan, dan tidak boleh dijual kembali dengan label atau diolah kembali menjadi obat yang lain seperti jamu atau suplemen tertentu. Departemen kesehatan dan Badan POM memiliki peranan peting dalam hal perijinan, pengawasan, dan penegakan hukum peredaran obat di Indonesia. Sanksi pemalsuan obat menurut undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999, pelaku diancam pidana maksimal (5) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar). Adapun Kajian permasalahan ini bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan produksi obat?. Bagaimanakah Alur Proses Pengaduan Korban Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat?. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yangdiberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Hasil dari pembahasan konsep mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Sehingga memudahkan untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi konsumen maupun produsen. Perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi lemah. Akibat adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan produksi obat, melalui Badan POM sebagai perlindungan terhadap konsumen agar tidak membahayakan konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan yang diedarkan. Pengawasan Badan POM harus dilakukan untuk pengecekan produksi obat yang beredar serta peranan perlindungan konsumen atas tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dilindungi oleh pemerintah. Pelaku atas perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dihukum melalui ancaman hukuman dalam ketentuan udang-undang perlindungan konsumen. Aturan-aturan hukum guna melindungi masyarakat, dari perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pemalsuan Obat
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS
Authors: Muliawan Budi , Sadino Sadino
Published: August 2022

Abstrak-Implementasi Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas. Penulis dalam artikel ini menegaskan bahwa dalam rangka menghadapi tren global tersebut, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta melaporkan kepada stakeholder-nya setiap tahun. Laporan bersifat non-finansial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, diantaranya Sustainability Reporting Guidelines yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dan Value Reporting yang digagas perusahaan konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (PwC)

Kata Kunci: corporate, governance dan Perseroan Terbatas
PEMBOBOLAN DANA NASABAH
Authors: Lutfi Anas , Reza Rama Muhammad
Published: August 2022

Abstrak-Banyaknya tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan hubungan antara bank dengan nasabah.Salah satu produk jasa yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah jasa pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentu memberi kemudahan bagi masyarakat. Sebagai perusahaan penyedia jasa, lembaga perbankan kemudian membentuk hubungan hukum dengan nasabahnya. Di mana bank menjual produk jasa dan masyarakat menggunakannya sebagai bentuk konsumsi atas produk tersebut. Aktivitas bank yang bergerak di sektor ekonomi, yang dalam hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penyimpan dana, tentulah bersentuhan dengan masyarakat luas. Peran aktif masyarakat ini sejalan dengan fungsi bank sebagai financial intermediary yaitu sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank sebagai financial intermediary pada akhirnya akan sulit terlaksana jika kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, terutama dalam hal menghimpun dana masyarakat. Salah satu kejahatan yang berkembang di bidang perbankan adalah pembobolan dana nasabah. Tindak pidana ini, walaupun telah sering terjadi, tetapi belum mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal tindak pidana pencucian uang atau money laundering sebagai tindak pidana di ruang lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan kepada nasabah, tindak pidana penggelapan dana nasabah dapat lebih merugikan dibandingkan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pembobolan, Bank, Nasabah
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH REKLAMASI PANTAI
Authors: Suparji Suparji , Ayu D.A. Roro Wanda
Published: August 2022

Abstrak-Penguasaan tanah secara yuridis berarti ada hak dalam penguasaan itu yang diatur oleh hukum ada kewenangan menguasai secara fisik, misalnya dalam hal sewa menyewa tanah secara yuridis tanah adalah hak pemilik tanah tetapi secara fisik tanah itu digarap atau digunakan oleh penyewa tanah tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati, juga dalam hal menjamin tanah pada Bank maka Bank sebagai kreditur adalah pemegang hak jaminan atas tanah yang dijadikan jaminan tetapi fisik penguasaannya atau penggunaannya tetap ada pada pemilik hak atas tanah. Penguasaan ini ada dalam aspek privat sedangkan aspek publiknya diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 UU PA bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: Penguasaan, Hukum dan Tanah.
PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Authors: Suparji Suparji , Mizi Rafqi
Published: August 2022

Abstrak-Pembaharuan pengaturan pertambangan mineral dan batubara. Penulis bermaksud untuk menggali sejarah dan latar belakang pengaturan pertambangan dan mencoba memberikan perspektif terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan, dan kewajiban pembangunan smelter (pengolahan) di dalam negeri. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengusahaan dan pengelolaan pertambangan menggunakan pola kontrak karya. Negara sudah seharusnya mengambil peran sentral dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Program Hilirisasi mineral merupakan keniscayaan yang harus terus menerus diperjuangkan untuk memberi nilai tambah yang signifikan atas kekayaan mineral Bangsa Indonesia. Pada sisi lain, Pemerintah sudah seharusnya memiliki Kebijakan Pertambangan Nasional Indonesia (KPNI). Kebijakan pertambangan yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber daya minerba, pengusahaan, konservasi, pengembangan industri, infrastruktur, dan lingkungan hidup seharusnya ada di depan sebagai arah pembangunan industri pertambangan secara menyeluruh. PP No.1/2017 harus menjadi arah dalam melakukan eksekusi langkah bisnisnya. Semestinya, yang terbangun, kontrak karya (KK) telah mampu melakukan pengolahan dan pemurnian. Apalagi telah diberikan waktu lima tahun sejak UU Minerba diterbitkan. Demikian juga, walaupun tidak dibatasi waktu tertentu, izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Implementasi UU Minerba, jika dijalankan pemerintah dengan tegas, akan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara langsung, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penerimaan pemerintah, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, yang terjadi saat ini justru perdebatan soal relaksasi yang bisa memicu terjadinya pengangguran besar-besaran.

Kata Kunci: Peraturan, Hukum dan Tambang
KONSISTENSI PENGATURAN WAKAF
Authors: Machmud Aris , Ikraam Akhmad
Published: August 2022

ABSTRAKS-Wakaf adalah penyerahan harta wakif kepada nadzir untuk digunakan untuk kemaslahatan umat baik permanen maupun temporer. Dimana wakaf ini dapat menjadi salah satu sumber daya yang dapat digunkaan untuk pengentasan kemiskinan melalui distribusi manfaat kepada Mustafa alaih, namun peran wakaf dalam kesejahteraan bangsa belum maksimal karena masih belum optimalnya pemanfaatan wakaf akibat pola manajemen pengelolaan wakaf karena terbatasnya akses financial dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan wakaf serta belum maksimalnya sinergitas antara para pihak yang terkait. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana konsistensi pengaturan wakaf di Indonesia setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang No. 25 tahun 2018 dan PP No. 42 tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pendaftaran Sertifikat Wakaf No. 2 tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis melakukan analisaa berdasarkan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori hukum yang terkait. Teori yang digunakan adalah teori kesejahteraan dan analisa ekonomi untuk hukum (economic analyse of laws). Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan wakaf dilakukan secara konsisten, hal ini disebabkan munculnya PP No. 25 tahun 2018 bukan menggantikan PP No. 42 tahun 2006 tetapi saling melengkapi dan kedua peraturan tersebut saling menguatkan guna meningkatkan potensi pengelolaan wakaf yang lebih produktif. PP No. 25 tahun 2018 dimungkinkan adanya pertukaran harta wakaf yang tidak produktif menjadi lebih produktif dengan regulasi yang lebih singkat dimana sampai tanah wakaf seluas 5.000 M2 dapat dilakukan sampai tingkat Walikota/Bupati sehingga waktu yang diperlukan singkat sampai 30 hari dan transparan karena melibatkan unsur penilai publik, wakif, nadzir, bwi dalam proses pertukaran tersebut.

Kata kunci : Konsistensi, Hukum Wakaf, Pertukaran Wakaf
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE REFORMASI
Authors: Hafidati Putri
Published: August 2022

Abstrak-Kebijakan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia ialah kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Pada akhirnya keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan masing – masing.

Kata Kunci : Peningkatan Mutu Pendidikan, Arah kebijakan Publik di Indonesia
POLIGAMI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBUAH PERBANDINGAN ATAS KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM
Authors: Rumbia Rusji , Wasitaatmadja Fokky Fuad , Susianto Susianto
Published: August 2022

Abstrak- Kajian tentang hukum perbandingan poligami khususnya antara
Indonesia dan Malaysia menjadi menarik disebabkan oleh 2 (dua) hal: Pertama,
bahwa poligami acapkali diperdebatkan juga dipertentangkan, apalagi jika
dikaitkan dengan pelaksanaan hukum poligami bagi aparatir sipil negara. Kedua,
bahwa isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehingga
menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligami
mengupas kesimpulan yang dapat dibuat adalah kaum pria menyenanginya dan
kaum wanita tidak menyukainya. Rumusan masalah yang terdapat dalam
penelitian adalah: Bagaimanakah analisis perbandingan terhadap perkawinan
poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam. Metode penelitian
hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan komparatif atau yang dikenal pula dengan metode perbandingan
hukum, mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengkomparasikan ketentuan
hukum di Indonesia dan di Malaysia dalam pandangan Hukum Islam. Kerangka
Teori yang digunakan dalam memahami pemberlakuan hukum terhadap
perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam adalah
dengan menggunakan teori perbandingan hukum (Comparative Law Theory).
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: aturan hukum poligami di Malaysia yang
lebih efektif memberikan kepastian hukum terhadap pelaku poligami, dan
memberikan perlindungan hukum bagi wanita maupun anak-anak.

 

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Poligami, Hukum Islam.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING YANG TIDAK TERDAFTAR DAN BERIZIN
Authors: Akbar Ali , Syechbubakar Arina , Candra Septa
Published: August 2022

Abstrak- Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, praktis
membuat peluang besar meningkatnya angka industri Fintech di Indonesia
menjadi semakin prospektif dan semakin banyak pula masyarakat menggunakan
teknologi pada sektor finansial yakni melalui transaksi pinjam meminjam online,
dalam hal ini Fintech berbasis Peer To Peer Lending. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur
sebagai konsumen sektor jasa keuangan pada layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi (Fintech P2PL) dan penegakan hukum terhadap
perusahaan penyelenggara layanan Fintech P2PL ditinjau dari POJK No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
normatif. Kerangka Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum.
Kesimpulan penelitian adalah bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur
Fintech P2PL belum memenuhi prinsip kepastian hukum.

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Financial Technology, Otoritas Jasa Keuangan
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Authors: Yuditia Aria , Hidayat Yusup , Achmad Suparji
Published: August 2022

Abstrak- Jaminan sosial sudah merupakan tujuan dari setiap negara dalam
memberikan perlindungan kepada warga negaranya, hal ini dibuktikan dengan
pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional ILO ke 89 pada bulan juni 2001.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana Konsistensi
Pelaksanaan Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)? Kedua, bagaimana Status Bentuk Badan Hukum Publik
Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Tata Kelola Jaminan Sosial Nasional
Kesehatan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara
Kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: pertama, adanya ketidak
konsistenan dalam Peraturan Jaminan kesehatan ini terjadi inkonsistensi
pengaturan antara pasal review 14 Perpres 82 Tahun 2018 pasal 5 Perpres Nomor
82 Tahun 2018 dan bertentangan dengan ketentuan KUP Pasal 2 ayat (1) serta
bertentangan dengan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan. Kedua, bentuk status badan hukum BPJS adalah badan hukum
publik.

 

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, BPJS, Jaminan Sosial Nasional.
KONTRUKSI KEADILAN PERSAINGAN USAHA PADA UU CIPTA KERJA MENURUT TINJAUAN EKONOMI PANCASILA
Authors: Yusri Ahmad Adrik , Hidayat Yusuf , Sadino Sadino
Published: August 2022

Abstrak-Persaingan usaha dalam zona ekonomi dimanapun merupakan sebuah kewajaran.
Dalam dunia ekonomi yang mencakup perdagangan tentu kata "persaingan" menjadi hal
yang sangat familiar. Persaingan dalam perdagangan atau dalam jenis dunia usaha apapun
merupakan sebuah hal yang wajar terjadi, atau dalam dunia hukum merupakan sebuah
conditio sine qua non, sesuatu yang mutlak terjadi dan tidak mungkin terjadi. Rumusan
Masalah penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana kontruksi nilai-nilai anti monopoli
dalam UU Cipta kerja ?
Kedua, apakah nilai-nilai yang mendasari kontruksi hukum UU Cipta kerja dalam
persaingan usaha sesuai semangat ekonomi Pancasila? Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum normative. Teori yang digunakan adalah Teori Keadilan
John Rawls. Kesimpulan penelitian: Pertama, bahwa UU Cipta Kerja adalah
penggabungan beberapa produk perundang-undangan yang secara khusus ingin menarik
investasi demi perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, bahwa
bahwa nilai-nilai yang digunakan sebagai pondasi penyusunan Undang-Undang Cipta
Kerja beserta peraturan turunannya yang terkait persaingan usaha ini sudah sesuai
semangat ekonomi Pancasila.

 

Kata Kunci: Keadilan, Persaingan Usaha, Ekonomi Pancasila
EKSISTENSI TRANSPORTASI MIGO SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM
Authors: Jatmiko Jatmiko , Lutfi Anas , Suparji Suparji
Published: August 2022

Abstrak - Migo adalah layanan sewa sepeda listrik berbasis aplikasi yang hemat, nyaman dan tidak
mencemari lingkungan. Pada sisi lain Migo menimbulkan masalah hukum karena belum
terdapatnya peraturan hukum yang jelas. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah
Eksistensi Transportasi Migo di Masyarakat? serta bagaimana Pengaturan dan Penegakan Hukum
Terhadap Transportasi Migo? Kerangka teori yang digunakan adalah teori analisis ekonomi atas
hukum, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah: yang
pertama terkait keberadaan Migo masih dipertanyakan karena unit yang mulai marak beredar di
jalan raya itu tak dilengkapi surat-surat dan pelat nomor. Pihak Polda Metro Jaya menilai bahwa
sepeda listrik yang disewakan oleh Migo tidak bisa digolongkan sebagai sepeda. Kedua, bahwa
ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan listrik ini masih menimbulkan
polemik mengenai keberadaan Migo, sehingga dalam penegakan hukum belum maksimal malah
belum menjamin kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

 

Kata kunci: Migo, Transportasi, Sosiologi Hukum
Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop
Authors: Dewantoro Harry , Surono Agus , Nurhidayati Maslihati
Published: August 2022

Abstrak

Penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban Perdata akibat wanprestasi dalam pembangunan gedung bioskop. Terjadinya wanprestasi dilihat dari penyebab kegagalan bangunan itu terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terkait Faktor Penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerja sama pembangunan gedung bioskop cinemaxx plaza medan fair disebabkan oleh tidak dipenuhinya janji di dalam Surat Perintah Kerja atau SPK. Bentuk pertanggungjawaban perdata kegagalan bangunan Bioskop di Cinemaxx adalah Pertanggungjawaban Kontraktual, ganti rugi yang merupakan akibat langsung wanprestasi. PT. XYZ selaku kontraktor atau penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan melakukan ganti kerugian secara keseluruhan.

Kata kunci: tanggung jawab perdata, kegagalan gedung, wanprestasi

 

Abstract

This study focuses on civil liability due to wanprestasi in the construction of a cinema building. The occurrence of wanprestasi is seen from the cause of the failure of the building to occur. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is legal research conducted by examining secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Related FactorstThe causes of wanprestasi in the cooperation in the construction of the Cinemaxx Plaza Medan Fair cinema building are caused by non-fulfillment of the promises in the Work Order. The form of civil liability for the failure of Cinema building at Cinemaxx is Contractual Liability, compensation which is a direct result of wanprestasi. PT. XYZ as a contractor or service provider is responsible for the failure of the building to compensate in its entirety.

 

Keyword: civil liability, building failure, wanprestasi
IMPLEMENTASI NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUM DESA
Authors: Suartini Suartini , Rohaya Nizla
Published: August 2022

Abstrak

Pembangunan kini tidak lagi tersentral sesuai dengan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestic di Indonesia telah di mulai dengan mendirikan Badan usaha Milik Desa yang kini sudah mulai menjadi penopang ekonomi negara. Implementasi terhadap Nawa Cita tersebut dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Desa juga pemberian dana desa kepada desa sehingga desa dapat mendirikan badan-badan usaha sesuai dengan kemampuan atau potensi desa sehingga karakteristik pembanguan ekonomi juga melihat dari sisi siumberdaya alam dan sumber saya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan social dimana dilihatnya peraturan perundang-undangan dan perilaku masyarakat. Dua desa yang ada dalam hasil penelitian menunjukkan desa mampu membangun ekonominya dengan pendekatan yang mereka Analisa dari keadaan geografis dan keadaan social masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci : Implementasi Nawa Cita melalui BUMDes
Efek Google Meet: Sebuah Aplikasi Berbasis Pembelajaran Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Kala Wabah Covid-19
Authors: Putra Febby Pratama
Published: August 2022

The Covid-19 outbreak has had a significant impact on our educational system. As a result of this situation, teachers have decided to switch from face-to-face to online learning. Furthermore, this circumstance resulted in low student motivation to learn English. In other words, due to monotonous learning, pupils may be too bored to participate and engage in the teaching-learning process. Some pupils were discovered to be late or unwilling to finish their homework. Google has published a number of applications as part of its Google For Education program so that instructors can use to improve their information technology (IT) oriented teaching and learning. Google Meet is one of the most popular programs that is currently available for free. This research explains how to use Google Meet as an alternate application for online learning during the outbreak, such as delivering a virtual English classroom and to make students comfortable in learning English. This paper will go through some of the theoretical and practical reasons why English teachers should be more comfortable with online learning using Google Meet. Although additional research is needed to determine the efficiency of this application in improving students' learning, it is considered that incorporating this technology into the teaching process can fundamentally revolutionize a typical classroom in many ways.
Impacto de los niveles de educación sobre el empleo en la región Huánuco, Perú, período 2000-2019
Authors: Calero Roberto , Chávez Elis , Rivera Clelia , Vega Alexandra
Published: August 2022

Objetivo. Estimar el impacto de los niveles de educación sobre la condición de estar empleado de la población económicamente activa (PEA) de la región Huánuco, Perú, período 2000-2019. Métodos. La investigación fue de tipo aplicada, de nivel explicativo y tuvo un diseño no experimental. Se adoptó la teoría del capital humano como marco teórico y se estimó un modelo de regresión logística (logit), usando datos secundarios de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre la condición de estar o no empleado (variable endógena) y de los niveles de educación (variable exógena) de la PEA. Resultados. Se encontró que la probabilidad de estar empleado de los individuos de la PEA que solo han cursado estudios de educación de primaria, secundaria y superior aumentaba en 3.2, 8.0 y 9.2 puntos porcentuales; respectivamente. Conclusiones. Los individuos de la PEA que solo cuentan con educación primaria tienen la menor probabilidad de estar empleados, y aquellos que cuentan con educación secundaria tienen una probabilidad moderada. En tanto, los individuos que cuentan con educación superior tienen la mayor probabilidad de estar empleados.
Analisis Kemampuan Non Akademis Dan Kebersihan Sekolah Dasar Negeri Gebang 2 Sidoarjo
Authors: S Erni Nadela , Firdaus Jannatul , Prasetyo Dwi
Published: August 2022

Tujuan pelaksana melakukan kegiatan KKL ini adalah sebagai motivator, fasilitator, inovator, dan koordinator bagi masyarakat sasaran, yaitu para murid dan sekolah SDN Gebang 2. Dalam proses riset, pelaksana menggunakan dua metode, yaitu   metode observasi dan metode wawancara. Pelaksana melakukan wawancara dengan beberapa orang yang berpengaruh dalam riset ini, yaitu Guru SDN Gebang 2 yang bernama Pak Ihwal, dan tujuh orang perwakilan murid di SDN Gebang 2, yaitu. Putri, Dwi, Tina, Mawar, Bima, Ari, dan  Rizki.  Serta  Ketua  RT  Dusun  Pucukan  yaitu  Pak  Zamroni.  Selanjutnya, pelaksana melakukan survei ke SDN Gebang 2 untuk mencari apa permasalahan yang dapat pelaksana selesaikan.  Hasilnya, permasalahan  tersebut  ada  pada  ranah  pendidikan, lebih  tepatnya pendidikan    nonakademis, kemudian    lingkungan    sekolah    yang    kurang    diperhatikan kebersihannya, dan  juga  perpustakaan  sekolah  yang  kurang  tertata.  Maka  peneliti  akan memberikan program berupa ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi nonakademis siswa, mengadakan bersih kelas untuk meningkatkan kebersihan sekolah, dan penataan perpustakaan.
Strategi Komunikasi Dusun Durek Batu Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur Memperkenalkan Lokal Wisata Melalui Edukasi Teknologi Informasi
Authors: Afiani Ikke Maria , Hananto Rafdi , F Novanda Zahwa , A A O Clara , Malita Salsa Nur
Published: August 2022

Desa Giripurno, Dusun Durek, Kec. Bumiaji, Batu, Jawa Timur adalah salah satu dusun yang cukup berkemang dari ke 6 dusun yang ada di desa Giripurno. Dusun Durek melakukan penghijauan dengan menanam tanaman di depan halaman rumah mereka. Tanahnya yang subur membuat dusun ini memiliki warga yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang. Menanam serta mengolah sendiri hasil kebunnya, lalu di jual ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Tidak hanya sayuran, mereka juga menanam buah-buahan serta bunga hias untuk di jual.

Selain itu penduduk setempat juga sedang menggeluti bidang baru, yaitu membatik. Kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu setempat sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya. Namun sayangnya kurangnya pemahaman warga sekitar tentang teknologi informasi (internet), membuat mereka tidak bisa leluasa menjajakan hasil bumi serta kain batik. Tempat yang sejuk, penataan rumah, serta tanaman-tanaman yang menghiasi halaman depan rumah mereka, harusnya dusun ini dapat dijadikan sebagai objek tempat wisata. Banyak juga terdapat spot-spot foto. Kurangnya kesadaran masyarakat atas pendidikan dikarenakan faktor ekonomi membuat mereka memilih berhenti sekolah dan ikut serta membantu orangtua mereka dalam berkebun, berternak, serta berdagang.

Adanya kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini guna mengajak mereka untuk lebih mengetahui dan mempelajari lebih dalam apa itu teknologi informasi, serta mengajarkan pada mereka untuk mempromosikan hasil bumi serta hasil kain batik mereka ke dalam media sosial. Sehingga masyarakat lebih tau tempat serta hasil bumi dusun Durek.
Analysis of Human Resources Practices in Banking Sector with Special Reference to Qualification of Employees
Authors:   Assistant Professor, Department of Commerce, Sri. H.D.D Government First Grade College, Paduvalahippe, P NANDAN
Published: August 2022

The report is based on HR initiatives and employee involvement in banks in the city of Bhubaneswar. The study's goals are to identify the HR initiatives implemented by both public and private sector banks, identify the factors that truly contribute to employee engagement in the banking industry, ascertain employees' perceptions of employee engagement, and examine the impact of demographic factors on employee engagement. Employee engagement is a high attitude of optimism regarding one's employment. It is a combination of elements including employee engagement, sense of belonging to the organisation, and many more. The fundamental premise is to encourage employees to get invested in and passionate about their work and to show their devotion to the organisation by giving their work extra effort. This provided greater information on HR activities and variables affecting worker engagement. However, it is a widely held belief that management in the banking sector uses HR efforts and the aforementioned characteristics as an engagement tool to encourage workers to take an active role in their particular jobs. In light of this context, it is fundamentally important to comprehend the aforementioned goals. The study's focus is only on banks operating in the public and private sectors in Bhubaneswar. newline The structured questionnaire used in the study to identify the demographic parameters and employee engagement components confirms the perception of the employees. Employee perceptions of employee engagement, demographic influences on employee engagement, and factors leading to employee engagement were all measured using a standard scale designed by Rensis Likert (1987). Each employee engagement variable—autonomy, work environment, communication, loyalty, selfevaluation at work, job satisfaction, job involvement, job performance, employee morale, work culture, and job stress—is represented by 5-7 statements in the questionnaire. The connection between staff involvement KEY words: Banking sector, Qualification, HR practices.
Utilization of mango processing industrial waste into value added products
Authors:   Research scholar, Department of Food Science and Nutrition, Community Science College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Madurai, India., U S Rammiya
Published: August 2022

Around the world, the food processing industries produce significant amounts of food wastes or byproducts each year. The industries that process plant-based foods, such as those that process fruits and vegetables, cereals and pulses, nuts and oil seeds, etc., mostly create byproducts including bran, husk, pomace, seed, peel, shell, seeds, stems, and seed coat. When these waste products are disposed of as waste or used as cattle feed, they pollute the ecosystem and lose important nutrient components. By-products from the food processing industry are a prospective source of bioactive and functional chemicals that can be used for medicinal and nutritional purposes. Due to rising health consciousness among consumers, there is a tremendous increase in demand for novel functional foods. Functional foods are utilised to improve health quality and health maintenance while lowering health risks for conditions like cardiovascular disease, cancer, osteoporosis, obesity, diabetes, and metabolic disease. India is the world's secondlargest producer of fruits and vegetables. 10% of the fruit produced worldwide comes from it. Fruit wastes are a great source of phytochemicals and antioxidants. As a result, the functional characteristics of the waste from the processing of fruit can be used. The study's goal is to create sustaining and useful food products based on by-products from Tamil Nadu's mango processing industry. This study contributes to a more efficient use of mango processing industries economically. Key words: sustaining,phto-chemicals, Antioxidants,therapeutic
Microbiological and Antimicrobial Profile of Urinary System Infections in Children in Uşak
Authors: GÜREL Selçuk , UÇAR Mehmet
Published: August 2022

Aim: One of the most prevalent pediatric diseases is urinary tract infection (UTI), accounting for 3% of all infections among the pediatric population and affect 2% of males and 8% of females by age seven. Bacteria are the most prevalent cause of UTIs, accounting for more than 95 percent of cases. The most prevalent causal bacteria of UTI is Escherichia coli. Antibiotics are included in the treatment of these infections. As a result, determining the correct antibiotic susceptibility is critical in the therapeutic treatment of bacterial infections. This study aimed to analyse the aetiology and antimicrobial resistance characteristics of urinary tract infection among children presenting with symptoms in Uşak.
Material and Method: A total of 1250 urine culture results were retrospectively analyzed from pediatric patients aged 0–16 years who were admitted to Uşak Öztan Hospital as outpatients with symptoms and complaints of urinary tract infection and whose urine analysis and urine culture were taken between January 2018 and December 2020.
Result: Gram-negative microorganism growth was found in 238 (19%) of the 1250 pediatric patients evaluated in our study. There was no growth in the urine cultures of 877 (70%) patients. E. coli was the most isolated microorganism in our study, which was detected in 168 (70.5%) of the patients.
Conclusions: We present the first antimicrobial resistance data for the city of Uşak. Our study showed that amoxicillin/clavulanate is not the best option for the empirical therapy of community acquired UTIs, contrary to current local practice. In addition, ceftriaxone was found to be the second most resistant antibiotic in our study.
Theoretical Knowledge Difference Between Internet-Based and Digital Storytelling Education About Breast Cancer
Authors: AYDIN Aydanur
Published: August 2022

Aim: Previous research has identified the theoretical knowledge about breast cancer early diagnosis of nursing students and stated that new methods are needed in education. To evaluate the effect of education on the theoretical knowledge of students through internet-based or digital storytelling.

Material and Method: Quasi-experimental study with comparison groups and pre- and post-measurements. In the internet-based education group 68 and digital storytelling videos 66 undergraduate nursing students have included in the study. Data for the study were gathered, before education and after eight weeks. The percentages were calculated for every measurement, the test was used for the data whose conformity to normal distribution, and was used to detect the statistical significance of changes between measurements.

Results: The increase in knowledge scores was more often statistically significant in internet-based education than in the digital storytelling video.

Conclusion: This research shows that it is possible to create changes in teaching breast cancer early diagnosis methods by using the developing technology.
TOI-1452 b: SPIRou and TESS Reveal a Super-Earth in a Temperate Orbit Transiting an M4 Dwarf
Authors: Cadieux Charles , Doyon René , Plotnykov Mykhaylo , Hébrard Guillaume , Jahandar Farbod , Artigau Étienne , Valencia Diana , Cook Neil J. , Martioli Eder , Vandal Thomas , Donati Jean-François , Cloutier Ryan , Narita Norio , Fukui Akihiko , Hirano Teruyuki , Bouchy François , Cowan Nicolas B. , Gonzales Erica J. , Ciardi David R. , Stassun Keivan G. , Arnold Luc , Benneke Björn , Boisse Isabelle , Bonfils Xavier , Carmona Andrés , Cortés-Zuleta Pía , Delfosse Xavier , Forveille Thierry , Fouqué Pascal , da Silva João Gomes , Jenkins Jon M. , Kiefer Flavien , Kóspál Ágnes , Lafrenière David , Martins Jorge H. C. , Moutou Claire , do Nascimento J.-D. , Ould-Elhkim Merwan , Pelletier Stefan , Twicken Joseph D. , Bouma Luke G. , Cartwright Scott , Darveau-Bernier Antoine , Grankin Konstantin , Ikoma Masahiro , Kagetani Taiki , Kawauchi Kiyoe , Kodama Takanori , Kotani Takayuki , Latham David W. , Menou Kristen , Ricker George , Seager Sara , Tamura Motohide , Vanderspek Roland , Watanabe Noriharu
Published: August 2022

Exploring the properties of exoplanets near or inside the radius valley provides insight on the transition from the rocky super-Earths to the larger, hydrogen-rich atmosphere mini-Neptunes. Here, we report the discovery of TOI-1452b, a transiting super-Earth (R
p = 1.67 ± 0.07 R
⊕) in an 11.1 day temperate orbit (T
eq = 326 ± 7 K) around the primary member (H = 10.0, T
eff = 3185 ± 50 K) of a nearby visual-binary M dwarf. The transits were first detected by the Transiting Exoplanet Survey Satellite, then successfully isolated between the two 3.″2 companions with ground-based photometry from the Observatoire du Mont-Mégantic and MuSCAT3. The planetary nature of TOI-1452b was established through high-precision velocimetry with the near-infrared SPIRou spectropolarimeter as part of the ongoing SPIRou Legacy Survey. The measured planetary mass (4.8 ± 1.3 M
⊕) and inferred bulk density (

5.6

−
1.6

+
1.8

g cm−3) is suggestive of a rocky core surrounded by a volatile-rich envelope. More quantitatively, the mass and radius of TOI-1452b, combined with the stellar abundance of refractory elements (Fe, Mg, and Si) measured by SPIRou, is consistent with a core-mass fraction of 18% ± 6% and a water-mass fraction of

22

−
13

+
21

%. The water world candidate TOI-1452b is a prime target for future atmospheric characterization with JWST, featuring a transmission spectroscopy metric similar to other well-known temperate small planets such as LHS 1140b and K2-18 b. The system is located near Webb’s northern continuous viewing zone, implying that is can be followed at almost any moment of the year.
Warped Disk Galaxies. I. Linking U-type Warps in Groups/Clusters to Jellyfish Galaxies
Authors: Zee Woong-Bae G. , Yoon Suk-Jin , Moon Jun-Sung , An Sung-Ho , Paudel Sanjaya , Yun Kiyun
Published: August 2022

Warped disk galaxies are classified into two morphologies: S and U types. Conventional theories routinely attribute both types to galactic tidal interaction and/or gas accretion, but reproducing U types in simulations is extremely challenging. Here we investigate whether both types are governed by the same mechanisms using the most extensive sample of ∼8000 nearby (0.02 < z < 0.06) massive (M
*/M
⊙ > 109) edge-on disks from the Sloan Digital Sky Survey. We find that U types show on average bluer optical colors and a higher specific star formation rate (sSFR) than S types, with more strongly warped U types having a higher sSFR. We also find that while the S-type warp properties correlate with the tidal force by the nearest neighbor regardless of the environment, there is no such correlation for U types in groups/clusters, suggesting a nontidal mechanism could be at play for U types, such as ram pressure stripping (RPS). Indeed, U types are more common in groups/clusters than in fields and they have stellar mass, gas fraction, sSFR enhancement, and phase-space distribution closely analogous to RPS-induced jellyfish galaxies in clusters. We furthermore show that the stellar disks of most RPS galaxies in the IllustrisTNG simulation are warped in a U shape and bent in the opposite direction of stripped gas tails, satisfying theoretical expectations for stellar warps embedded in jellyfishes. We therefore suggest that despite the majority of U types that live in fields being still less explained, RPS can be an alternative origin for those in groups/clusters.
Remote Sensing of Coronal Forces during a Solar Prominence Eruption
Authors: Uritsky V. M. , Thompson B. J. , DeVore C. R.
Published: August 2022

We present a new methodology—the Keplerian Optical Dynamics Analysis (KODA)—for quantifying the dynamics of erupting magnetic structures in the solar corona. The technique involves adaptive spatiotemporal tracking of propagating intensity gradients and their characterization in terms of time-evolving Keplerian areas swept out by the position vectors of moving plasma blobs. Whereas gravity induces purely ballistic motions consistent with Kepler’s second law, noncentral forces such as the Lorentz force introduce nonzero torques resulting in more complex motions. KODA algorithms enable direct evaluation of the line-of-sight component of the net torque density from the image-plane projection of the areal acceleration. The method is applied to the prominence eruption of 2011 June 7, observed by the Solar Dynamics Observatory’s Atmospheric Imaging Assembly. Results obtained include quantitative estimates of the magnetic forces, field intensities, and blob masses and energies across a vast region impacted by the postreconnection redistribution of the prominence material. The magnetic pressure and energy are strongly dominant during the early, rising phase of the eruption, while the dynamic pressure and kinetic energy become significant contributors during the subsequent falling phases. Measured intensive properties of the prominence blobs are consistent with those of typical active-region prominences; measured extensive properties are compared with those of the whole pre-eruption prominence and the post-eruption coronal mass ejection of 2011 June 7, all derived by other investigators and techniques. We show that KODA provides valuable information on spatially and temporally dependent characteristics of coronal eruptions that is not readily available via alternative means, thereby shedding new light on the environment and evolution of these solar events.
Evolution of X-Ray Activity in <25 Myr Old Pre-main Sequence Stars
Authors: Getman Konstantin V. , Feigelson Eric D. , Garmire Gordon P. , Broos Patrick S. , Kuhn Michael A. , Preibisch Thomas , Airapetian Vladimir S.
Published: August 2022

Measuring the evolution of X-ray emission from pre-main-sequence (PMS) stars gives insight into two issues: the response of magnetic dynamo processes to changes in the interior structure, and the effects of high-energy radiation on protoplanetary disks and primordial planetary atmospheres. We present a sample of 6003 stars with ages 7–25 Myr in 10 nearby open clusters from Chandra X-ray and Gaia-EDR3 surveys. Combined with previous results in large samples of younger (≲5 Myr) stars in MYStIX and SFiNCs star-forming regions, mass-stratified activity-age relations are derived for the early phases of stellar evolution. X-ray luminosity (L

X
) is constant during the first few Myr, possibly due to the presence of extended X-ray coronas insensitive to temporal changes in stellar size. L

X
then decays during the 7–25 Myr period, more rapidly as stellar mass increases. This decay is interpreted as decreasing efficiency of the α
2 dynamo as radiative cores grow and a solar-type αΩ dynamo emerges. For more massive 3.5–7 M
⊙ fully radiative stars, the X-ray emission plummets—indicating the lack of an effective magnetic dynamo. The findings provide improved measurements of high-energy radiation effects on circumstellar material, first for the protoplanetary disk and then for the atmospheres of young planets. The observed X-ray luminosities can be so high that an inner Earth-mass rocky, unmagnetized planet around a solar-mass PMS star might lose its primary and secondary atmospheres within a few (several) million years. PMS X-ray emission may thus have a significant impact on the evolution of early-planetary atmospheres and the conditions promoting the rise of habitability.
Numerical Investigation of Dynamical and Morphological Trends in Relativistic Jets
Authors: Mandal Soham , Duffell Paul C. , Li Yuan
Published: August 2022

Active galactic nuclei (AGN) show a range of morphologies and dynamical properties, which are determined not only by parameters intrinsic to the central engine but also their interaction with the surrounding environment. We investigate the connection of kiloparsec scale AGN jet properties to their intrinsic parameters and surroundings. This is done using a suite of 40 relativistic hydrodynamic simulations spanning a wide range of engine luminosities and opening angles. We explore AGN jet propagation with different ambient density profiles, including r
−2 (self-similar solution) and r
−1, which is more relevant for AGN host environments. While confirmation awaits future 3D studies, the Fanaroff–Riley (FR) morphological dichotomy arises naturally in our 2D models. Jets with low energy density compared to the ambient medium produce a center-brightened emissivity distribution, while emissivity from relatively higher energy density jets is dominated by the jet head. We observe recollimation shocks in our simulations that can generate bright spots along the spine of the jet, providing a possible explanation for “knots” observed in AGN jets. We additionally find a scaling relation between the number of knots and the jet-head-to-surroundings energy density ratio. This scaling relation is generally consistent with the observations of the jets in M87 and Cygnus A. Our model also correctly predicts M87 as FRI and Cygnus A as FRII. Our model can be used to relate jet dynamical parameters such as jet head velocity, jet opening angle, and external pressure to jet power, and ambient density estimates.