Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku Usaha Dalam Keuangan Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa Dipandang Dari Perspektif Audit Forensik
Authors: Nur Aryanto 
Published: December 2022

ABSTRAK

Fraud secara jelas dan nyata merugikan keuangan atau perekonomian negara, seperti fraud sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini melibatkan banyak pihak dan mengeluarkan uang atau kekayaan negara yang tak sedikit setiap pelaksanaannya. Fraud merupakan tindak pidana luar biasa sehingga wajar apabila diancam dengan delik permufakatan jahat, karena pelakunya bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang, (aparatur negara dan pelaku usaha). Penelitian ini mengadopsi teori pohon kecurangan (the fraud tree) dalam sebuah organisasi. Occupational fraud tree terhadap organisasi dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu corruption (korupsi), asset misappropriation (penyalahgunaan aset), dan financial statements fraud (kecurangan laporan keuangan). The fraud tree theory digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa perilaku terencana aparatur pemerintah dalam melakukan pemufakatan fraud yang merugikan keuangan negara untuk pengadaan barang/jasa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur, berdasarkan kasus fraud yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2022), dengan lima sampel. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa permufakatan fraud aparatur negara dan pelaku usaha dalam keuangan negara pada pengadaan barang/jasa di Indonesia. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, aparatur negara dan pelaku usaha harus berkomitmen tidak melakukan fraud, Peran audit forensik merupakan cara yang terbaik dalam mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan).

Kata Kunci: Permufakatan fraud, pengadaan barang/jasa, audit forensik

ABSTRACT

Fraud clearly and significantly harms the country's finances or the economy, such as fraud in the government goods/services procurement sector. This sector involves many parties and spends a lot of money or state wealth for each implementation. Fraud is an extraordinary crime so it is only natural that it is threatened with the offense of conspiracy, because the perpetrators are not just one person, but more than one person, (state apparatus and business actors). This research adopts the fraud tree theory in an organization. Occupational fraud tree against organizations is divided into three main branches, namely corruption, asset misappropriation, and financial statement fraud. The fraud tree theory is used in this study to analyze the planned behavior of government officials in consensual fraud that is detrimental to state finances for the procurement of goods/services. The research uses qualitative methods with data collection methods using literature studies, based on fraud cases that have occurred in the last five years (2017-2022), with five samples. The object of this study is secondary data in the form of fraud agreements between state apparatus and business actors in state finances in the procurement of goods/services in Indonesia. In the procurement of government goods/services, state apparatus and business actors must be committed not to commit fraud. The role of a forensic audit is the best way to prevent and detect fraud.

 Keywords: Consensus fraud, procurement of goods/services, forensic audit