bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Desarrollo de un software educativo para la orientación-aprendizaje de la detección del cáncer cervicouterino
Authors: Romero Vázquez Argeo , López Jiménez Francisco
Published: August 2020

El objetivo de este trabajo fue construir y evaluar la utilidad de un software educativo para la orientación-aprendizaje de la detección del cáncer cervicouterino que contempla aspectos psicopedagógicos. Metodológicamente, con la ayuda de especialistas en programación y docencia y con un enfoque cognitivista-constructivista, se desarrollaron varios prototipos evolutivos con refinamientos sucesivos, incluyendo en el software información acerca del cáncer cervicouterino, la toma de la muestra de citología cervical y la toma de muestra para la detección del virus del papiloma humano por captura de híbridos. Para la evaluación contextualizada, se presentó el software desarrollado a estudiantes de medicina, con un grupo control (A) y dos grupos experimentales (B y C). Al comparar los resultados antes y después de la intervención, se demostró la eficacia del producto en cuanto al logro de aprendizajes significativos.
PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL PELAKU USAHA KECIL/MENENGAH DALAM MENGHADAPI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) DI CIPACING KECAMATAN JATINANGOR SUMEDANG
Authors: Resnawaty Risna , Krisnani Hetty , Mulyana Nandang
Published: August 2020

The developments of the times demanded the era of free trade in which one of them produce agreement Asean-China Free Trade Area (AFCTA) which has an effect on economic activities . Business operators micro and small entrepreneurs who working in the area of a craftsman wood cipacing village is one affected by the impact of this agreement. Is mainly village problems cipacing particularly in rw 01, Which is found in the file system that has not coordinated good community and so often people do not have data stored regarding the work of or craft anything that has been created by a craftsman Cipacing village. Following the formation of a database and cataloguing the craft cipacing , it is expected that communities village cipacing can be easily markets better for you products their craft against the examples of a craft that were written .
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGURUS KAMPUNG KB DALAM PENCATATAN DAN PENGOLAHAN DATA MIKRO KELUARGA
Authors: Sulastri Sri , Krisnani Hetty , Hidayat Eva Nuriyah
Published: August 2020

Cakupan data keluarga di Kampung KB Dusun I Desa Pasireungit Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang masih belum cukup untuk menjangkau kelompok sasaran dan evaluasi program. Selain itu, metode pencatatan data masih dilakukan secara manual, sehingga jika mereka harus memilah kelompok sasaran dengan kriteria tertentu, cukup merepotkan. Namun demikian, beberapa diantara pengurus Kampung KB dapat mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengembangkan kapasitas pengurus Kampung KB dalam pencatatan dan pengolahan data mikro keluarga untuk penjangkauan kelompok sasaran layanan dan evaluasi program melalui kegiatan pelatihan. Materi yang disajikan meliputi pentingnya data yang cukup untuk mengidentifikasi kelompok sasaran layanan, mengevaluasi proses, dan mengevaluasi hasil; serta pengolahan data menggunakan program aplikasi komputer. Hasil dari kegiatan ini adalah peserta pelatihan memahami pentingnya data yang cukup untuk mengidentifikasi sasaran layanan dan evaluasi program. Peserta juga memahami cara pengkodean data, penggunaan kode dalam entri data, dan cara pengolahan data. Peserta praktik pengolahan data sudah cukup terampil walaupun kadang masih perlu dipandu. Untuk mendukung pencatatan dan pengolahan data keluarga, diperlukan fasilitas komputer. Pengurus Kampung  KB perlu mendapatkan fasilitas ini.
PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BUMDES CIPTA RAHAYU DI DESA CIPANJALU KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG
Authors: Widianingsih Ida , Setiawan Haris , Chuddin Mifta
Published: August 2020

Artikel ini menjelaskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen Unpad pada Semester Ganjil 2019/2020 yang dilaksanakan di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Pemilihan lokasi PKM disesuaikan dengan penugasan penulis pertama sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM Kewirausahaan) Unpad  yang dilaksanakan selama 1 bulan  (9 Januari 2020-12 Februari 2020). Dalam kegiatan PKM ini, pengumpulan data dilakukan sejak penempatan mahasiswa KKN di Desa Cipanjalu melalui observasi, diskusi, wawancara dan FGD. Kegiatan evaluasi kinerja mandiri BUMDes Cipta Rahayu ditujukan untuk memperkuat  kapasitas pengelolaan BUMDes Cipta Rahayu agar dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat Desa Cipanjalu. Pelaksanaan evaluasi kinerja mandiri dilakukan secara informal yang dihadiri oleh dua orang pengurus inti, satu orang Pembina BUMDes, dan tiga orang fasilitator.  Dari proses tersebut terungkap berbagai isu dan strategi optimalisasi pengelolaan  BUMDes berdasarkan potensi desa setempat.  Aktivitas ekonomi utama yang dilaksanakan saat ini telah terintegrasi dengan berrbagai program pembangunan desa, misalnya penyaluran  bantuan dana PKH, pengelolaan layanan air bersih, pembayaran tagihan listrik. Namun demikian, Pengurus menyadari perlu melakukan re-orientasi bisnis BUMDes agar dapat memperluas cakupan layanan dan memberi dampak lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Desa Cipanjalu.
BIMBINGAN TEKNIS TATA NASKAH DINAS SURAT DI KANTOR DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
Authors: Zuhdi Sulaiman , Prihati . , Ferizko Adia
Published: August 2020

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan perwujudan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik maka pemerintah telah menyusun pedoman umum tata naskah dinas yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 yang berlaku dilingkungan pemerintah daerah termasuk pemerintahan desa. Kantor Desa Tarai Bangun merupakan satu kantor pemerintahan desa yang melayani kepentingan umum tidak akan lepas dari kegiatan surat-menyurat. Aktivitas pelayanan kantor desa dalam memberikan pelayanan dituntut untuk dapat bertindak cepat sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipergunakan dalam memberikan pelayanan. Namun permasalahannya adalah perangkat desa masih belum mampu memberikan pelayanan yang baik terutama dalam pembuatan naskah dinas surat. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra bgaimana membuat tata naskah dinas surat. Metode yang digunakan dalam bimbingan teknis  ini adalah ceramah dan tanya jawab serta praktik langsung dalam pembuatan surat dinas. Hasil yang diharapkan  perangkat desa dapat membuat naskah surat dinas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku demi terciptanya kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.
PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK KEWIRAUSAHAAN KELUARGA DI DESA CIPACING BERBASIS PENANAMAN BIBIT JERUK LEMON
Authors: Gunawan Wahju
Published: August 2020

Desa Cipacing merupakan kawasan dengan lahan pertanian yang produktif akan tetapi seiring terjadinya perubahan orientasi kawasan di Kecamatan Jatinangor dari yang tadinya kawasan pertanian menjadi kawasan pendidikan, Desa Cipacing pun turut berubah menuju kawasan industri. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan alternatif kegiatan kewirausahaan dengan manfaat kepada kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan warga khususnya lingkungan rumah dengan pemukiman padat juga memberikan keuntungan dari hasil menanam bibit jeruk lemon di pekarangan untuk peningkatan pendapatan sekaligus kegiatan kewirausahaan keluarga. Metode penelitian yang digunakan untuk pengambilan sample adalah dengan menggunakan purposive sampling, disertai survey dan wawancara sedangkan untuk membuat analisa menggunakan analisis kualitatif dan peran warga aktif. Hasil dan temuan dari pengabdian ini adalah dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Cipacing khususnya di RW 01, 07, 15 dan 18 sudah menyadari bahwa dengan adanya program penanaman tanaman jeruk lemon, masyarakat memahami bahwa penghijauan lingkungan sekitar sangatlah diperlukan mengingat wilayah Desa Cipacing merupakan pemukiman padat penduduk. Akan tetapi disisi lain masyarakat belum memahami secara jangka panjang bahwa bibit jeruk lemon tersebut bisa menghasilkan profit keberlanjutan untuk setiap keluarga.  Dengan demikian, diperlukannya pengembangan sebuah lembaga sosial seperti GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang dapat mengembangkan potensi warga dengan usaha bibit jeruk lemon dari mulai proses cara menanam, merawat, hingga sampai menjual produk untuk memenuhi permintaan pasar. Cipacing village is farmland which is so productive but facing the issue of the oriented area changing that frequently occurs in Jatinangor sub-district from farmland to educational area, it also transforms Cipacing village into industry area. This community service program proposes to give alternative solution relating to entrepreneurship with cleanliness, beauty and safety for the home environment especially densely populated but also it can make a profit from planting lemonade seeds in the courtyard to increase the income and for the entrepreneurship family. The method that is used to take samples is purposive sampling with survey and interview while for analyzing uses qualitative analysis and people’s involvement.The result and findings from this program can be figured out that with cultivating lemonade, the people comprehend that greening is a must due to Cipacing village is densely populated. On the other side, the people are far away from understanding that in the future planting lemonade seeds can be a sustainable profit for every family. Therefore, it takes social institutions such as GAPOKTAN (the farmer group) that could develop the people’s potency by planting lemonade seeds from the beginning process of how to plant, maintain until selling the product to fulfilling the market demand.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA UNTUK MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MELALUI INOVASI PRODUK BEBAS BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI DESA PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG
Authors: Kirana Desty Hapsari , Hilmiana . , Rejito Cattleya
Published: August 2020

Desa Pamulihan adalah desa yang terletak di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang yang berstatus desa dengan klasifikasi sebagai desa mandiri. Desa Pamulihan menghasilkan kerajinan tangan dari kayu yang memiliki kualitas sangat tinggi, seperti wayang golek dan dibidang pertanian yang mengolah talas, golden berry, manggis dan jambu biji.Potensi Desa Pamuliha yang tinggi dapat membuat masyarakat lebih sejahtera di daerah ini. Namun, masih ada kekurangan modal untuk dapat mengembangkan bisnis mereka dan terbatasnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan produk masih menjadi masalah utama di Desa Pamulihan ini. Selain itu, kurangnya pengetahuan untuk dapat melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat setempat. Tentu saja masalah ini telah menjadi fokus utama akademisi untuk melakukan kegiatan pelatihan yang dianggap mampu memaksimalkan potensi yang ada di Desa Pamulihan.Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, 3 bentuk pelatihan dilakukan untuk meningkatkan potensi yang ada di Desa Pamulihan. Pelatihan ini termasuk pelatihan pemasaran digital untuk produk kerajinan kayu dan pelatihan dalam pengembangan produk inovatif yang terbuat dari bubuk talas dan teh yang terbuat dari daun berry.Kata kunci: Inovasi Produk ,Pemasaran Digital, Media Sosial
PENANGGULANGAN LAHAN KRITIS, KONSERVASI AIR, MITIGASI BENCANA, SANITASI LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG
Authors: Juniarti Neti
Published: August 2020

Saat ini DAS Citarum memiliki berbagai permasalahan baik dari hulu hingga hilir. Permasalahan daerah hulu berasal dari hilangnya sumber resapan air karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan perkebunan seperti kopi, lalu, permasalahan berikutnya adalah limbah ternak yang langsung dibuang ke aliran sungai sehingga menimbulkan polusi yang mengkontaminasi air sungai tersebut. Pemerintah mengeluarkan salah satu solusi yang dikenal dengan program “Citarum Harum”. Program Citarum Harum mempunyai fokus untuk membenahi permasalahan disekitar DAS Citarum yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Program PPM Tematik Citarum Harum mempunyai tujuan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di DAS Citarum. Mempunyai 5 fokus utama yaitu pada pengolahan sampah, konservasi air, mitigasi bencana, sanitasi lingkungan dan keberadaan lahan kritis di Desa Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.              Selama 2 minggu kegiatan dilakukan dalam fungsi penanganan lahan kritis menetapkan suatu ide yang akan diterapkan guna menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah, lahan kritis, konservasi air, sanitasi lingkungan dan mitigasi bencana secara cermat. Salah satu kegiatan yaitu dengan membuar Rorak, sebuah parit buntu dengan kedalama tertentu. Selain rorak, juga telah dilakukan edukasi pada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan diri dan pengelolaan kotoran hewan sehingga dapat menjaga sanitasi lingkungan yang baik. Masyarakat juga telah diberikan edukasi tentang risiko bencana longsor yang mungkin terjadi karena kontur desa Cilengkrang yang berada di wilayah pegunungan dan kekeringan yang melanda dan musim hujan yang sudah mulai datang menyebabkan wilayah ini berisiko untuk mengalami longsor. Hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang lahan kritis, konservasi air, pengelolaan sampah, sanitasi lingkungan dan mitigasi bencana. Perlu dilakukan kegiatan yang berkesinambungan untuk dapat terus meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan kelima hal tersebut sehingga tujuan Citraum Harum dapat tercapai.
MANAJEMEN APLIKASI PESTISIDA SECARA TEPAT DAN BIJAK PADA KELOMPOK TANI KOMODITAS PADI DAN SAYURAN DI SPLPP ARJASARI
Authors: Yulia Endah , Widiantini Fitri , Susanto Agus
Published: August 2020

SPLPP Arjasari di Desa Arjasari, Kabupaten Bandung merupakan tempat pelatihan dan pengembangan pertanian yang dimiliki Universitas Padjadjaran. Kelompok tani di bawah arahan SPLPP Arjasari banyak menanam komoditas tanaman pangan dan sayuran seperti padi, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan buncis. Namun demikian, keberadaan organisme pengganggu tanaman (OPT) menjadi salah satu masalah utama bagi petani dimana pengendaliannya masih bergantung pada penggunaan pestisida kimia. Permasalahannya adalah sebagian besar petani masih melakukan aplikasi pestisida sintetik secara rutin serta sering menggunakan dosis yang tidak sesuai anjuran. Hal tersebut telah menimbulkan beberapa kerugian seperti mahalnya biaya pengendalian OPT, tidak efektifnya pestisida yang digunakan dan kemungkinan timbulnya efek lain seperti resistensi, residu, serta pencemaran lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, keahlian dan keamanan petani dalam pengaplikasian pestisida di Kelompok Tani Arjasari. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode pendekatan kelompok melalui penyuluhan, pelatihan partisipatif, dan studi lapangan dengan mengintegrasikan antara teori dan praktek. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk ceramah, instruksional, diskusi, dan praktek lapang. Petani diajarkan teknik pengendalian OPT secara tepat dan bijak, ekologi dan biologi OPT, teknik aplikasi pestisida dan kalibrasi alat, bahaya pestisida baik bagi jasad non target, bagi dirinya dan orang lain, serta gejala akibat paparan pestisida dan cara pertolongan pertamanya. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman petani dalam meningkatkan keberhasilan pengendalian OPT yang tepat dan bijak di SPLPP Arjasari, sehingga akan pula meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian mereka.
Pengembangan SDM Jurnalistik Televisi bagi Siswa SLTA di Kota Tangerang Selatan, Banten
Authors: Halim Syaiful
Published: August 2020

Salah satu fenomena tentang karya-karya jurnalistik melalui media televisi adalah strategi komodifikasi yang mengakibatkan program berita berisikan konten-konten bernuansa infotainment, stasiun televisi yang berpihak kepada kepentingan kelompok politik dan ekonomi, serta stasiun televisi tidak menyiarkan konten-konten tertentu, meski terbilang memiliki nilai berita tinggi. Tujuan penulisan makalah ini, mendeskripsikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pengembangan sumber daya manusia bidang jurnalistik televisi bagi siswa-siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  di Kota Tangerang Selatan, Banten, selama satu semester. Hasil utama kegiatan ini, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang jurnalistik televisi. Kesimpulannya, terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang jurnalistik televisi pada para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sekaligus berpotensi untuk menjadi calon-calon jurnalis televisi.
APLIKASI TEKNOLOGI BUDIDAYA MINA AYAM DI KECAMATAN KABUPATEN WONOGIRI
Authors: Yakin Engkus Ainul , Wahyu Mulyono Ali Mursyid , Sariri Ahimsa Kandi , Sukaryani Sri
Published: August 2020

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukakan untuk mengetahui pengaruh dari budidaya mina ayam yang diterapkan pada kelompok tani. Tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat kelompok tani mengenai budidaya mina ayam sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Metode pengabdian yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan, pelatihan serta pendampingan mengenai teknik budidaya mina ayam. Komoditi yang dipakai pada teknologi mina ayam yaitu ikan lele dan ayam petelur. Kedua kelompok membuat kolam dan kandang baterai diatas kolam tersebut. Selama kegiatan pengabdian didatangkan narasumber untuk menambah wawasan mengenai ayam petelur maupun ikan lele. Variabel yang diamati yaitu produksi lele, produksi telur, dan hasil pre test dan post test. Hasil pemeliharaan ikan lele menghasilkan berat badan akhir rata-rata yaitu 72,96 g/ekor; ADG 1,17 g/ek/hari; dan FI sebesar 62 kg. Untuk produksi telur rata-rata selama pemeliharaan mina ayam yaitu 87,93%. Pada post test dan pre test untuk kegiatan budidaya ayam petelur dan kegiatan budidaya ikan lele terjadi peningkatan skor berturut-turut yaitu 14,30% dan 20,00%. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kegiatan mina ayam dapat lebih menekan biaya pakan untuk budidaya ikan lele.
EVALUASI PELAKSANAAN FAMILY DEVELOPMENT SESSION (FDS) PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANDUNG
Authors: Lubis Asmar Husein , Adiansah Wandi , Kodaruddin Wina Nurdini , Yulia Liya , Sandratika Rosma , Riswanda Riswanda
Published: August 2020

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini berupa bantuan bersyarat yang diberikan kepada seseorang miskin dan rentan yang memiliki komponen pendidikan, komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial. Bantuan sosial PKH tidak hanya berupa pemberian uang namun juga para penerima manfaat didampingi oleh seorang pendamping sosial. Salah satu bentun pendampingan yaitu adanya Family Development Session yang bertujuan untuk mengubah perilaku keluarga penerima manfaat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi pelaksanaan Family Development Session pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung. Aspek utama yang dievaluasi yaitu dari segi fasilitas, sumber daya manusia dan keluarga penerima manfaatnya sendiri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, focus group discussion dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan FDS di Kabupaten Bandung sudah cukup baik, namun masih membutuhkan banyak perbaikan berupa penambahan variasi alat peraga, peningkatan kemampuan dan kreativitas pendamping, dan peningkatan kesadaran keluarga penerima manfaat tentang pentingnya FDS.
Analisis Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga
Authors: Tintin Tintin , Krisnani Hetty , Nurwati R Nunung
Published: August 2020

Dewasa ini kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, khususnya anak perempuan semakin marak terjadi. Pelakunya pun bukan hanya dari lingkungan luar korban, tetapi orang terdekat bahkan sedarah dengan korban. Dalam praktik pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial harus berupaya mewujudkan ketercapaian akan kesejahteraan bagi anak selaku korban. Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial dapat memberikan berbagai layanan kepada korban, seperti konseling, psikoterapi, serta support system. Di samping itu terdapat beberapa peran pekerja sosial yang bisa dilakukan dalam menghadapi kasus ini antara lain pekerja sosial berperan sebagai pendamping bagi korban dan pelaku, pekerja sosial berperan sebagai konselor bagi korban dan keluarga, pekerja sosial berperan sebagai mediator bagi keluarga terdekat, sekolah, maupun lembaga perlindungan serta pengadilan, pekerja sosial berperan sebagai broker untuk menghubungkan korban dengan sistem sumber yang dibutuhan, pekerja sosial harus mampu mengembangkan dan memelihara jaringan dengan berbagai pihak/profesional lain seperti psikolog, psikiater, dokter, jaksa, polisi, dan lain sebagainya bagi korban, pekerja sosial berperan sebagai support system bagi korban, pekerja sosial berperan sebagai pendidik bagi korban dan keluarga, serta pekerja sosial berperan sebagai advokator dalam memberikan layanan advokasi bagi anak. Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan studi literatur. Studi literatur yaitu data sekunder yang dilakukan dengan diawali mencari kajian kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, ataupun hasil penelitian sejenis yang telah dipublikasikan mengenai anak korban kekerasan seksual dalam keluarga.Kata Kunci : Anak , Keluarga, Kekerasan Seksual, Pekerja Sosial, Intervensi
UPAYA PREVENTIF KONFLIK PENGGUSURAN LAHAN
Authors: Nulhaqim Soni Ahmad , Hidayat Eva Nuriyah , Fedryansyah Muhammad
Published: August 2020

Sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan pemerintah, penggusuran lahan merupakan permasalahan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggusuran lahan ini masyarakat merasa dirugikan dan merasa tidak mendapat perlindungan, karena tidak sedikit penggusuran in bersifat paksaan. Upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik dalam penggusuran lahan ini diantaranya dengan sosialisasi kegiatan pembangunan, mufakat, penggantian ganti rugi yang layak, partisipasi masyarakat dan relokasi yang layak. Kata kunci: konflik, preventif, penggusuran lahan
Kebutuhan Keterampilan Kerja Staf Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial P2TP2A
Authors: Ratih Andita , Nulhaqim Soni Ahmad
Published: August 2020

Pada struktur organisasi PPT terdapat Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial yang memiliki tugas untuk: 1) Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; 2) Melakukan konseling; 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban; 4) Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan 5) Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya. Penelitian ini membahas tentang kebutuhan keterampilan kerja staf bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial P2TP2A yang dapat membantu P2TP2A memiliki sumber daya manusia kompeten dalam menjalankan tugas. Maka itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri keterampilan kerja yang perlu dimiliki staf bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial P2TP2A sebagai bagian dari rencana pelatihan. Keterampilan kerja yang dimaksud terdiri dari beberapa keterampilan, yaitu: 1) Manajemen diri, 2) Komunikasi, 3) Kesadaran pada karir, 4) Kerjasama, 5) Penyelesaian masalah, 6) Keterampilan mengelola teknologi dan informasi, 7) Keterampilan matematik, 8) Keberanian berusaha, 9) Kepemimpinan, dan 10) Kecerdasan emosional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis kajian literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif dengan jenis analisis pekerjaan. Rumusan ciri-ciri keterampilan kerja yang perlu dimiliki staf bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial dalam rencana pelatihan diharapkan mampu memberikan gambaran pencapaian sebagai upaya peningkatan profesionalitas kerja.
AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BALI TAHUN 2018
Authors: YUDHARTA PUTU DHARMANU , NOAK PIERS ANDREAS
Published: August 2020

Abstrak

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali perlu dilakukan evaluasi terutama dari segi akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan. Dana Hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 perlu dilakukan analisis. Proses penganggaran dan penggunaan anggaaran terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terjadi dinamika dalam konteks politik anggaran. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dilakukan analisa. Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas secara hukum, proses dan perencanaan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, aspek akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa secara efisiensi dalam mencapai tujuan sudah tercapai. Akan tetapi, efektivitas kebijakan atau program pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali belum berjalan maksimal karena peningkatan jumlah suara tidak sah.  

 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Bali.
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF LIGHTWEIGHT CONCRETE ENHANCED BY FLY-ASH AND STEEL FIBER
Authors: Ahmed Arkan Khaleel , Al-Sulayvany Bayer Jaafar , Jomma’h Muyasser Mohammed
Published: August 2020

This research deals with production of light weight aggregate concrete by using clayey stone aggregate, normal material (cement , sand) and some of mineral admixtures (fly ash and steel fiber ). Many trial mix were doing some of these by weighing ratio and others by volumetric ratio . We get light weight aggregate concrete (LWAC) with 24.92 N/ mm2 compressive strength and we improved mechanical properties by adding same percentage of fly ash and steel fiber (0.5 ,1 ,1.5) % of each other as a percentage weighing ratio of cement content . compressive strength increased with (7.8 , 5.2 , 2.9) % , splitting tensile strength increased with (20 ,16.71, 12)% and flexural strength increased with (24.5 , 17.9 , 8) % when adding (0.5 ,1 ,1.5) % of each steel fiber and fly ash respectively. The practical results of the current study indicates that the using clayey stone to produce (LWAC) is success and we can improved mechanical properties of this (LWAC) was produced in this research by adding fly ash and steel fiber with previously percentage.
Cosmopolitanism and Nationalism: Redefining Fundamentalism in Mohsin Hamid’s The Reluctant Fundamentalist (2007)
Authors: Shirazi Quratulain
Published: August 2020

This article is based on a study of The Reluctant Fundamentalist (2007), a novel by a Pakistani writer Mohsin Hamid.  The novel is based on the  story of  transformation of an expat Pakistani living in New York from a true cosmopolitan to a nationalist. The article will explore the crisis of identity suffered by the protagonist in a new land where he reached as an immigrant  student and worker. However, he experienced a resurgence of nationalist and patriotic sentiments within him as 9/ 11 happened in 2001.  The force of American nationalism that was imperial in nature, resulting in the invasion of Afghanistan and Iran, triggered resentment in the protagonist who decided to leave America and went back to the country of his origin, Pakistan. During his stay in America, the protagonist redefined fundamentalism as an imperial tendency in the American system while rejecting the accusations hurled towards him of an Islamic fundamentalist. The article will explain that there is a loss of cosmopolitan virtue  in the post 9/11 era and the dream of universal peace and harmony  is shattered due to unbridled  state ambitions to invade foreign territories.   The article will conclude with the assertion that the loss of cosmopolitanism and reassertion of national identities give way to confrontation and intolerance destroying the prospects of peace and harmony in a globalized world.
The potential source for composite flours as food ingredient from local grown crops
Authors: Zainol N. , Subramanian S. , Adnan A.S. , Zulkifli N.H. , Zain A.A.M. , Kassim N.R.W. , Kamarudin A.A.
Published: August 2020

The market of composite flour is growing as consumer nowadays choosing a healthy diet
as personal preference. The suitability of the composite flour for use as intermediate or
finish food ingredients highly depends on its physicochemical properties and its
nutritional value. In this study, four types of local fruit crops (particularly their seeds)
namely rambutan, cempedak, durian and nangka were dried and ground into powder
form. The physicochemical properties such as bulk density, pH, water absorption capacity
(WAC), oil absorption capacity (OAC), foam stability (FS), foam capacity (FC) as well as
gelatinization properties of these composite flour were studied. Mineral content and heavy
metal analytes were also determined. Results for bulk density from the least to the higher
amount was 0.54±0.00 g/mL, 0.57±0.00 g/mL, 0.58±0.01 g/mL, 0.66±0.00 g/mL ,
0.70±0.00 g/mL and 0.72±0.00 g/mL for rambutan flour, cempedak flour, tapioca flour,
nangka flour, wheat flour and durian flour, respectively. Both cempedak flour and nangka
flour showed the lowest pH value (5.72±0.01, 5.73±0.00), followed by rambutan flour and
durian flour (6.67±0.00, 6.90±0.00) which similar to that tapioca flour and wheat flour
(6.65±0.1, 6.08±0.0), respectively. Rambutan flour, cempedak flour and wheat flours
showed the highest value in% of foam stability meanwhile these composite flours showed
the lowest value in% of foam capacity. Results for water absorption capacity (WAC) and
oil absorption capacity (OAC) in a range of 6% to 42% and 8% to 12% respectively,
however, durian flour obtained the highest value for WAC while the value for OAC was
the lowest. All of the composite flour possesses gelling properties at 13% concentration
except for cempedak flour which completely gels at 20% of concentration. Rambutan
flour showed the highest mineral analyte particularly in Zinc (107.19±0.17) and Copper
(14.22±0.27) followed by nangka flour [Zinc (64.20±0.32) and Copper (10.40±0.12)] and
durian flour [Zinc (52.38±0.42) and Copper (7.97±0.05)]. Level of heavy metal toxicity
was under risk for all types of composite flour.
A atuação do professor de Música diante da diversidade musical: reflexões e possibilidades
Authors: Silva Veloso Alécio da , Vieira da Silva Gabriel Sávio , Raposo Freitas Danilo , Lopes Ferreira Gabriel Nunes
Published: August 2020

O presente artigo tem como objetivo compreender as possibilidades teóricas e práticas para o trabalho com a diversidade musical em sala de aula em diversos contextos formativos. Diante desses fatos, surgiram diversos questionamentos acerca da prática docente no campo da Educação Musical acerca da diversidade musical e as dificuldades para o trabalho pedagógico nesse âmbito. Assim, as perguntas norteadoras do estudo são: como lidar com a diversidade musical a que se depara o professor de música em sala de aula? Que teorias podem ser utilizadas para embasar essas práticas? Quais atividades podem ser utilizadas em sala de aula? Nesse sentido, faz-se necessário entender o processo formativo do professor de música no Brasil (FUCCI AMATO, 2006) e como acontece a formação do gosto musical das pessoas (BOURDIEU, 2007; 2009). Ressalta-se que esse trabalho se faz relevante por propor reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem do campo musical, além de propostas teóricas e práticas que dialogam com a diversidade tão presente nos diversos contextos com ensino de música. A partir das leituras e reflexões apresentadas no texto, percebemos a dificuldade na formação do professor de música tendo em vista o tradicionalismo e reprodução de métodos e técnicas desse campo, as possibilidades do trabalho com música pensando o repertório dos estudantes e a diversidade na sala de aula, o fazer musical contextualizado e indo além da técnica instrumental e também a importância de uma formação musical crítica e que seja, a cada dia, mais democrática.
Reflexión. Irrupción del professorado como intelectuales críticos em el contexto de pandemia, ¡en buena hora!
Authors: Sánchez Ibarra Freddy , Pérez-Troncoso Manuel
Published: August 2020

En definitiva, hay un horizonte que se abre para los docentes como intelectuales transformativos, para que sean partícipes y críticos del momento histórico post pandemia. Así, se debe hacer un trabajo de rastreo, de investigación de prácticas, experiencias, decisiones docentes en cuanto a la implementación curricular, generar hallazgos, elaborar hipótesis. Con ello, los-as profesores- as deben ser protagonistas tanto para hacer frente a lo que se ha perdido en este período, como de la misión educadora para la formación misma de una teoría, su teoría. Deben abrirse espacio para formar parte nodal en la discusión de las grandes decisiones curriculares, económicas, laborales, de gestión, de política educativa y otras con un discurso articulado y sólido. Sólo con dichas condiciones podrán ser parte integrante y vital (papel que les corresponde) como renovado pilar del sistema educativo chileno.
THE REPOSSESSION OF A COMPLEX LANGUAGE: THE CASE OF THE FRENCH LANGUAGE IN CAMEROON
Authors: Alobwede Charles Esambe
Published: August 2020

This article sets out to study the evolution of the French language in Cameroon from the period of colonisation to the present. The article focuses in particular on the use of the language during the colonial period and its imposition on Cameroonians through the French policy of assimilation. Contrary to the British policy of indirect rule, France considered its colonies as oversea territories (la France outre-mer) which had to speak and write the French language in a manner as prescribed by the Académie Française. Our investigation looks at the evolution of the language after independence and the different varieties that developed from mainstream French: these include Cameroon popular French (CPF) or the social variety, and a hybrid variety (camfranglais) used mostly by the younger generation of Cameroonians. We aim at evaluating the influence of the latter variety, in order to analyse the radical transformation process that the French language is experiencing in French Africa in general and in Cameroon in particular. The article validates our position that the French language as used in Cameroon is a repossession of a very complex language. We conclude with comments on the opinions of various actors, their attitudes and judgments of the different varieties of the language as used in Cameroon.
THE SYSTEM OF COOPERATION OF ACTORS IN OPEN AND DISTANCE LEARNING
Authors: Rakotomahenina Pierre Benjamin , Andriamasimanana Olivier Origène
Published: August 2020

The purpose of this article is to show the mechanism of cooperation at the level of teaching staff, students and administrative and technical staff as the three main actors in open and/or distance learning (ODL). The participatory observation approach carried out within the ODL organization in management sciences at the University of Antananarivo (Madagascar) has made it possible to bring out the result of the configuration of community - organic cooperation based on social identification and solidarity. The ODL platform constitutes a fundamental mechanism for ensuring the functioning of cooperation between stakeholders.
Pentingnya Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Authors: Soegiyono
Published: August 2020

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses harmonisasi. Dengan demikian, harmonisasi merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Permasalahan kajian ini adalah bagaimana pentingnya harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun merupakan suatu keniscayaan dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pengayaan dan manfaat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode kajian ini menggunakan metode penyusunan yang berbasis metode penelitian hukum. Dalam kajian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya. Hasil kajian ini diharapkan agar harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah.
Kebijakan Penggunaan dan Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak
Authors: Sianipar Bernhard H.
Published: August 2020

Sistem pesawat udara tanpa awak dapat digunakan untuk keperluan militer dan sipil, seperti untuk transportasi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian, menyerang musuh, penelitian, tujuan komersial, hobi atau rekreasi, dan lain-lain. Teknologi UAS berkembang dengan cepat, sehingga berpengaruh terhadap harga penjualan yang semakin terjangkaudan pengguna sipil semakin meningkat. Pengguna UAS semakin meningkat, sehingga negara-negara membuat kebijakan tentang penggunaan UAS di wilayah udara. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam kajian ini ialah bagaimana kebijakan Indonesia dalam pengaturan penggunaan dan pengoperasian UAS di wilayah udara nasional. Dengan melakukan patok duga pada kebijakan yang dilakukan negara-negara sebagai bahan pembelajaran, maka diperoleh hasil antara lain: kebijakan pengoperasian UAS dapat diatur berdasarkan klasifikasinya; pendaftaran semua UAS yang beroperasi di wilayah udara Indonesia; setiap operator UAS perlu disertifikasi; UAS kecil yang beroperasi tanpa seizin ATC perlu diatur wilayah udara yang digunakan.
Kebijakan Pengembangan Tele-Medisin di Indonesia
Authors: Sianipar Bernhard H.
Published: August 2020

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Namun kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan masih terbatas, dan belum ada sistem pelayanan kesehatan secara terpadu di Indonesia yang menggunakan teknologi tinggi seperti satelit tele-medisin. Bagaimana kebijakan pengembangan tele-medisin di Indonesia untuk menuju keterpaduan sistem pelayanan kesehatan secara mandiri. Dengan melakukan patok duga pada sistem tele-medisin global sebagai bahan pembelajaran, diperoleh hasil bahwa pengembangan sistem tele-medisin di Indonesia memerlukan, antara lain: sumber daya manusia yang profesional, berdedikasi, berkomitmen, dan beretika; perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem tele-medisin harus handal; tingkat keseriusan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan tele-medisin; kolaborasi beberapa institusi/lembaga nasional terkait dalam pengembangan sistem tele-medisin secara terpadu; kebijakan dan peraturan yang jelas untuk mengatur pelaksanaan telemedisin termasuk keamanan data dan etika pelaksanaannya; serta political will dari pemerintah dan legislatif.
Aspek Hukum Tanggung Jawab dalam Kerja Sama Keantariksaan Negara-Negara
Authors: Ardes Runggu Prilia , Fatmawati Nurul Sri , Supriadhie Anjar , Soegiyono  , Damayanti Cholifah , Leta Nessia Marga
Published: August 2020

Kerja sama internasional dilakukan oleh Negara-negara dalam berbagai aspek seperti perdagangan, ekonomi, pendidikan, pertahanan, keantariksaan dan sebagainya. Namun, dalam prakteknya kerja sama internasional di bidang keantariksaan tidaklah semudah apa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama itu. Banyak faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah tanggung jawab. Kajian ini akan membahas elemen kunci yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam kerja sama keantariksaan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen kunci tanggung jawab para pihak dalam kerja sama keantariksaan dengan menggunakan metodologi yuridis normatif. Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa selama ini ketentuan mengenai tanggung jawab telah sesuai dengan Konvensi Tanggung Jawab Tahun 1972, selain itu, bentuk tanggung jawab disesuaikan dengan ruang lingkup dari kerja sama tersebut, dan adanya pelepasan tanggung jawab antara para pihak.
Kebijakan Indonesia tentang Mitigasi Sampah Antariksa
Authors: Sianipar Bernhard H.
Published: August 2020

UNCOPUOS dan IADC telah membuat kebijakan tentang mitigasi sampah antariksa, dan diharapkan agar negara-negara anggotanya menerapkan kebijakan ini. Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNCOPUOS yang telah membuat kebijakan tentang kegiatan keantariksaan. Namun kebijakan ini masih belum cukup untuk mencegah bertambahnya populasi sampah di orbital. Dengan melakukan patok duga pada kebijakan UNCOPUOS dan IADC sebagai bahan pembelajaran, maka kebijakan yang perlu dibuat Indonesia antara lain, ialah: tidak merilis dan/atau penghancuran benda antariksa di orbit LEO atau GEO selama operasi normal, semua komponen sistem antariksa yang berpotensi pecah/meledak harus dirancang secara akurat dan sesuai dengan standar mutu, satelit atau wahana peluncur yang sudah tidak aktif atau diberhentikan pengoperasiannya harus direncanakan untuk dibuang dari orbit bumi, setiap rancang bangun wahana antariksa harus diestimasi dan diminimalkan kemungkinan tabrakan dengan benda-benda di orbit. Di samping itu, agar wahana antariksa dirancang dapat melakukan manuver untuk menghindari tabrakan dengan puing-puing kecil yang dapat menyebabkan wahana antariksa hilang kendali.
Komparasi Kelembagaan GNSS Indonesia dan Australia
Authors: Jamil Abdullah
Published: August 2020

Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) berfungsi untuk menentukan informasi mengenai posisi, navigasi dan waktu, dan telah banyak digunakan di beberapa negara. Salah satu negara yang telah meningkatkan keuntungan di bidang ekonomi dengan memanfaatkan teknologi GNSS ialah Australia. Di Indonesia teknologi GNSS telah banyak digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah untuk penentuan posisi, mitigasi bencana, perencanaan pertanahan maupun penelitian cuaca antariksa. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kelembagaan GNSS di Australia dan dibandingkan dengan penerapannya di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif yang menggambarkan sistem kelembagaan GNSS di Australia serta komparatif yang membandingkan antara kelembagaan di Indonesia dan Australia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan satelit Australia mengamanatkan untuk menetapkan salah satu lembaga sebagai koordinator dan penanggung jawab dalam infrastruktur dan layanan GNSS untuk meningkatkan pemanfaatan GNSS di negara tersebut. Sedangkan di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap infrastruktur dan layanan GNSS.
Analisis Risiko Lokasi Alternatif Bandar Antariksa Nasional
Authors: Sianipar Bernhard H.
Published: August 2020

Pulau Biak dan pulau Morotai merupakan dua alternatif lokasi yang dipilih untuk lokasi bandar antariksa, karena letaknya dekat ekuator dan roket dapat diluncurkan ke arah Timur. Bandar antariksa dibangun dengan biaya yang sangat besar sehingga perlu kehatihatian dalam menetapkan lokasinya, untuk itu perlu dikaji tingkat risiko dalam mewujudkannya. Kajian ini mengkaji tingkat risiko di masing-masing lokasi tersebut, dan melakukan komparasi tingkat risiko di kedua lokasi tersebut untuk mengetahui lokasi dengan tingkat risiko terkecil. Menggunakan analisis risiko, diperoleh bahwa ada perbedaan tingkat risiko antara mewujudkan bandar antariksa di pulau Biak dan di pulau Morotai. Dari sebelas variabel risiko yang digunakan terdapat tujuh variabel yang berbeda, dan pulau Biak memiliki tingkat risiko lebih besar dari pada di Morotai. Berdasarkan hasil komparasi diperoleh bahwa lokasi di pulau Morotai lebih baik dari di pulau Biak, karena total nilai tingkat risikonya lebih kecil. Total nilai tingkat risiko di Morotai ialah 69, sedangkan total nilai tingkat risiko di Biak ialah 108.
Pentingnya APSCO bagi Pembangunan Keantariksaan Indonesia
Authors: Susilawati Euis
Published: August 2020

APSCO merupakan organisasi kerja sama multilateral keantariksaan yang dibentuk oleh delapan negara di Asia Pasifik pada tahun 2005 di Beijing, Tiongkok. Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan Konvensi APSCO, namun sampai sekarang belum menjadi anggota karena belum meratifikasi Konvensi tersebut. Apabila Indonesia menjadi anggota APSCO maka setiap tahunnya Indonesia harus membayar kontribusi pendanaan dan tentunya akan menambah beban anggaran pemerintah Indonesia. Untuk itu harus dibuktikan bahwa dengan kontribusi yang dibayarkan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan keantariksaan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kajian ini bertujuan menganalis pentingnya APSCO bagi pembangunan keantariksaan yang dilihat tidak hanya menilai manfaat yang diperoleh dari sisi kontribusi pendanaan yang diberikan. Metoda yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif, dan dengan menggunakan perspektif politik, analisis menghasilkan bahwa secara politik dalam APSCO sangat penting bagi Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk promosi kemampuan Indonesia dalam aplikasi keantariksan kepada negara-negara anggota APSCO, dan memperoleh alih teknologi antariksa (peroketan) dari Tiongkok atau Iran melalui kegiatan atau program pengembangan teknologi antariksa, atau kegiatan pilihan lainnya yang disepakati bersama yang tidak terdapat dalam organisasi multilateral lainnya sejenis seperti APRSAF dan UNCSSTEAP.
Studi Komparasi antara Tingkat Capaian Implementasi E-Government LAPAN Dengan LPNK Lainnya di Indonesia
Authors: Prihanto Igif G.
Published: August 2020

Studi ini bertujuan untuk (i) mengetahui perbedaan tingkat capaian implementasi eGovernment pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan; dan (ii) mengetahui komparasi tingkat capaian implementasi e-Government LAPAN dengan LPNK lainnya pada tingkat nasional. Metode analisis data yang digunakan pada studi ini ialah uji statistik Friedman. Hasil studi menunjukkan bahwa (i) terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi e-Government yang signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan; dan (ii) Tingkat capaian implementasi e-Government LAPAN jauh lebih baik dibanding dengan BSN, LKPP, BMKG, BAPETEN, LEMSANEG, BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, BNN, LAN dan BNPT tetapi masih jauh lebih rendah dari BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, BPKP, BKKBN dan BATAN. Selain itu t tingkat capaian implementasi eGovernment LAPAN untuk dimensi aplikasi ternyata jauh lebih baik apabila dibanding dengan dimensi perencanaan, kebijakan, infrastruktur dan kelembagaan.