bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Lipoprotein(a) and Cardiovascular Outcomes in Patients With Coronary Artery Disease and Prediabetes or Diabetes
Authors: Jin Jing-Lu , Cao Ye-Xuan , Zhang Hui-Wen , Sun Di , Hua Qi , Li Yan-Fang , Guo Yuan-Lin , Wu Na-Qiong , Zhu Cheng-Gang , Gao Ying , Dong Qiu-Ting , Liu Hui-Hui , Dong Qian , Li Jian-Jun
Published: May 2019

OBJECTIVE

The aim of the current study is to determine the impact of elevated lipoprotein(a) [Lp(a)] on cardiovascular events (CVEs) in stable coronary artery disease (CAD) patients with different glucose metabolism status.

RESEARCH DESIGN AND METHODS

In this multicenter study, we consecutively enrolled 5,143 patients from March 2011 to February 2015. Patients were categorized according to status of glucose metabolism (diabetes mellitus [DM], pre–diabetes mellitus [pre-DM], and normal glucose regulation [NGR]) levels and further classified into 12 groups by Lp(a) levels. CVE end points included nonfatal acute myocardial infarction (MI), stroke, and cardiovascular mortality. All subjects were followed up for the occurrence of the CVEs.

RESULTS

During a median of 6.1 years’ follow-up, 435 (8.5%) CVEs occurred. No significant difference in occurrence of CVEs was observed between NGR and pre-DM groups (hazard ratio 1.131 [95% CI 0.822–1.556], P > 0.05). When status of glucose metabolism was incorporated in stratifying factors, 30 ≤ Lp(a) < 50 mg/dL and Lp(a) ≥50 mg/dL were associated with significantly higher risk of subsequent CVEs in pre-DM (2.181 [1.099–4.327] and 2.668 [1.383–5.415], respectively; all P < 0.05) and DM (3.088 [1.535–5.895] and 3.470 [1.801–6.686], all P < 0.05). Moreover, adding Lp(a) to the Cox model increased the C-statistic by 0.022 and 0.029 in pre-DM and DM, respectively, while the C-statistic was not statistically improved when Lp(a) was included for CVEs prediction in NGR.

CONCLUSIONS

Our findings, for the first time, indicated that elevated Lp(a) levels might affect the prognosis in patients with pre-DM with stable CAD, suggesting that Lp(a) may help further stratify stable CAD patients with mild impaired glucose metabolism.
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KONVENSIONAL DAN AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH : SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF DALAM HUKUM DI INDONESIA
Authors: Idris Miftah
Published: May 2019

Di dalam penyaluran dana, sistem yang dianut perbankan konvensional maupun perbankan syariah hampir sama dalam menyalurkan dananya baik itu dengan pemberian kredit maupun pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya. Namun secara spesifik ada landasan hukum perjanjian atau akad yang membedakannya dimana jika perbankan konvensional lebih berlandaskan pada hukum perjanjian dalam KUHPerdata sedangkan dalam perbankan syariah lebih berlandaskan pada hukum akad yang diatur dalam syariat Islam (hukum Islam). Masalah yang dikaji dalam tulisan adalah bagaimana sebenarnya perjanjian kredit dalam perbankan konvensional dan bagaimana akad pembiayaan dalam perbankan syariah. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka akan digunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder sebagai sumber data dari tulisan ini dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga didapat kesimpulan bahwa dalam Perjanjian Kredit   adalah suatu proses awal antara kreditor dan debitor yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihimpunnya dan juga untuk dimanfaatkan dananya dengan sebaik-baiknya. Menurut asasnya perjanjian tersebut menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dan menurut bentuknya perjanjian kredit dalam perbankan konvensional ada yang dibuat di bawah tangan dan ada pula dibuat di hadapan notaris sedangkan akad pembiayaan dalam perbankan syariah juga adalah proses awal untuk pengembangan dana, namun akad pembiayaan perbankan syariah menganut sistem bagi untung dan rugi (Profit and Loss Sharing). Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha adalah prinsip dasar dari sistem perbankan syariah. Sehingga penulis menyarankan idealnya baik pemberian pinjaman uang melalui kredit yang dianut dalam sistem perbankan konvensional maupun pemberian pembiayaan yang dianut dalam sistem perbankan syariah kepada debitor dan mudharib sejatinya adalah bertujuan satu yaitu untuk membantu mensejahterahkan masyarakat secara adil dan merata.   Keywords: Perjanjian, Kredit, Pembiayaan, Perbankan Konvensiona, Syariah.
HUMANISME DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Pancaningrum Rina Khairani
Published: May 2019

Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana ialah kejahatan korupsi.  Bermula dari Peraturan penguasa perang pusat kepala Staf angkatan darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan penguasa perang pusat kepala staf angkatan laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 hingga yang sekarang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Perubahan ini terjadi untuk menjerat pelaku korupsi kelas kakap yang disebabkan oleh motif ekonomi atau karena rakus (Huruf b bagian Menimbang UU No. 20 Tahun 2001).  Tidak mengherankan jika dewasa ini muncul istilah banalisme yang menyiratkan titik terendah moralitas pelaku koruptor.  Kalau seseorang melakukan korupsi karena hendak memenuhi kebutuhan bertahan hidup (corruption by need), ia masih dimaklumi untuk itu, akan tetapi jika seseorang kaya dan memiliki jabatan penting di pemerintahan melakukan korupsi dan kebetulan terungkap, maka yang bersangkutan apes atau kurang beruntung.  Hal demikian menunjukkan bahwa moralitas orang tersebut berada pada titik terendah, karena yang dipentingkan hanyalah aspek ekonomi semata. Kata Kunci : Korupsi, Humanisme, Moralitas.
PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Julian Noor Hendry
Published: May 2019

Penerapan Pasal 66 Ayat (1) hanyalah dilakukan pada ranah pidana, bukan perdata. Jika terkait dengan tindak pidana umum, maka izin dari MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris) itu bersifat wajib atau imperatif, jika tidak, maka proses perkara itu seharusnya dapat ditangguhkan dulu sampai ada izin dari MPD, sebagai bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali jika Notaris itu akan diperiksa dalam perkara pidana yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut.

Apabila berhadapan dengan tindak pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi, seharusnya Pasal 66 Ayat (1) ini dapat dinegasikan, jadi izin dari MPD, demi kepentingan umum tidak lagi bersifat imperatif, namun dapat saja hanya berupa pemberitahuan kepada MPD karena sifat tindak pidana korupsi yang merupakan suatu extraordinary crime, sehingga diperlukan pula suatu tindakan-tindakan yang ‘tidak biasa’ pula dalam usaha pemberantasannya. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tak ada satupun aturan atau ajaran yang membenarkan profesi tertentu dapat menyembunyikan kejahatan seseorang.

Kata kunci : Korupsi, Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris
GAGASAN PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY DALAM KONSEP KUHP ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK
Authors: Purnama Putera I.Gst Ngr Hady
Published: May 2019

Pendekatan penegakan hukum pidana Indonesia dewasa ini yang menekankan kepada pelaksanaan restorative justice membuka pintu-pintu baru untuk pembaharuan hukum pidana indonesia, penulis berpandangan bahwa sekat yang selama ini ada antara hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat prifat bisa menjadi sebuah jembatan jika di manfaatkan secara baik demi pembaharuan hukum pidana tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang secara hukum di bawah umur untuk dikatakan cakap secara hukum, sering kali terjadi karena adanya pergeseran konstruksi sosial di masyarakat yang mendorong anak melakukan tindak-tindak pidana tersebut. Permasalahan tindak pidana oleh anak tersebut akan membawa pada pertanyaan bagaimana ia akan mempertanggungjawabkannya, pun hukum pidana sudah memiliki konstruksi penegakan hukum pidana anak dalam sistem hukumnya, penulis masih merasa penegakan hukum pidana anak masih dapat dikembangkan dalam konsep pembaharuan hukum pidana, dan penulis datang dengan sebuah gagasan tentang pertanggungjawaban pengganti atau yang dalam bahasa aslinya dikenal sebagai vicarious liability. Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another). Secara singkat vicarious liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”.

Kata kunci : restorative justice, hukum pidana, vicarious liability
PENGGUNAAN EXOSKELETON SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DI MASA YANG AKAN DATANG DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Authors: Purnama Putera I. Gst Ngr Hady
Published: May 2019

Teknologi exoskeleton atau kerangka baja pendukung fungsi tubuh manusia sedang berkembang di dunia saat ini, termasuk pengembangannya sebagai sebuah senjata. Teknologi baru yang disebut dapat meningkatkan kekuatan tiap individu secara signifikan ini mendimbulkan keraguan dalam pengembangannya terkait status dan pengelompokan pengguna teknologi ini. Keraguan ini mengarah kepada prinsip proporsional dalam hukum humaniter dalam penggunaan teknologi ini sebagai sebuah senjata, pertanyaan lain yang juga mencuat adalah, belum adanya kepastian kekuatan perusak yang dihasilkan teknologi ini sebagai senjata sehingga perlukah penggunaannya dibatasi di masa yang akan datang. Kata Kunci : Exoskeleton, Prinsip Proporsionalitas, Prinsip Pembatasan
KORUPSI KEBIJAKAN OLEH PEJABAT PUBLIK (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF KRIMINOLOGI)
Authors: Sugi Hartono Made
Published: May 2019

Kajian  ini bertujuan untuk mengurai dasar teoritik terhadap klaim korupsi kebijakan publik sebagai suatu fenomena yang berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif berbasis data sekunder yang dianalisis melalui pendekatan kasus, konseptual serta pendekatan sejarah, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang korupsi kebijakan dengan kriminologi sebagai pisau analisisnya.Korupsi kebijakan oleh pejabat publik lahir menjadi korupsi jenis baru yang banyak menyita perhatian publik. Korupsi jenis ini menjadi suatu fenomena yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan Siti Fadilah Supari, Hadi Poenomo dan Budi Mulya adalah beberapa kasus yang menjadi bukti verifikatif bahwa fenomena korupsi kebijakan nyata dalam praktek kenegaraan di Indonesia. Korupsi kebijakan dalam perspektif kriminologi termasuk kualifikasi white collar crime dengan turunannya yaitu occupational crime dan discretionary crime. Korupsi kebijakan lahir karena adanya jabatan tertentu dengan wewenang yang legitimate berdasarkan hukum akan tetapi terdapat kepentingan pribadi di tengah kepentingan masyarakat sebagai nilai jahat untuk mencuri uang negara. Pada titik ini terlihat bagaimana hubungan kekuasan dengan praktek korupsi yang memiliki kecenderungan semakin besar kekuasaan maka potensi korupsi akan semakit tinggi. Kata Kunci: Korupsi, Kebijakan Publik, Kriminologi.
PRODUCT LIABILITY TERHADAP SMART PHONE TANPA FASILITAS PURNA JUAL BERUPA GARANSI TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
Authors: Ardhya Si Ngurah
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah penerapan prinsip product liability dalam transaksi smart phone di Denpasar sudah efektif? (2) Bagaimana relevansi pencantuman klausula eksonerasi dalam transaksi smart phone di Denpasar? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk snowball sampling yakni penarikan sampel didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya, tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk angka atau prosentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, besarnya jumlah sampel didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan product liability belum efektif diterapkan oleh pelaku usaha di Denpasar akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh struktur hukum serta lemahnya budaya hukum masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Klausula eksonerasi yang dicantumkan pelaku usaha tidak relevan karena memenuhi unsur terlarang dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK. Pelanggaran pencantuman klausula eksonerasi ini sebagai akibat dari kurangnya kredibilitas struktur hukum karena pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pasif yakni menunggu adanya pengaduan dari masyarakat. Kata kunci: jual-beli, tanggung jawab produk, perjanjian baku, klausula eksonerasi.
PELARANGAN IMPORT DRAMA REPUBLIK KOREA OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM PERSPEKTIF NATIONAL INTERREST DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Authors: Purnama Putera I Gst. Ngr. Hady
Published: May 2019

Kementerian Keamanan Publik Tiongkok memberi himbauan publik yang menyatakan bahwa, "Menonton drama Korea berbahaya dan bisa menyebabkan masalah hukum.” Sepenggal berita yang dilansir beberapa media tersebut menjadi sebuah tanda tanya. Apakah secara ekonomi kuatnya gelombag “K-Wave” yang bermula beberapa tahun lalu sedemikian mengganggu perekonomian Tiongkok, ataukah ada hal yang bisa dipandang secara diplomatis mengapa Tiongkok melakukan aksi Boikot atas produk drama televisi asal Republik Korea atau K-drama ?. penelitian ini akan mencoba mencari sudut pandang lain tentang alasan Tiongkok melakukan boikot atas produk K-drama.
BANK SECRECY: AN OVERVIEW ON THE RULE OF SHARIA BANKING LAW IN INDONESIA
Authors: Idris Miftah
Published: May 2019

Tulisan ini akan membahas bagaimana kerahasiaan bank syariah di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan bagaimana hal itu diterapkan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran hukum kerahasiaan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerahasiaan bank syariah: a. Informasi mengenai investor; b. Kewajiban bank dan pihak terafiliasi untuk menegakkan kerahasiaan investor; c. Pelanggan kerahasiaan bank informasi dapat dibuka untuk tujuan tertentu. Pengecualian syariah kerahasiaan bank untuk tujuan berikut: a. investigasi kriminal pajak; b. Keadilan dalam kasus pidana; c. Pemeriksaan dalam kasus perdata; d. Pertukaran informasi antara bank; e. Menuntut investor klien; dan f. Pewaris sah untuk memperoleh gambaran simpanan nasabah.
PROSES PENGANGKATAN ANAK BEDA NEGARA MENURUT HUKUM DI INDONESIA
Authors: Kumala Dewi Ni Komang Ratih
Published: May 2019

Dalam setiap perkawinan tentunya mengharapkan seorang keturunan dengan tujuan untuk meneruskan keluarga selain itu sebagai pelengkap dalam sebuah perkawinan dan kesempurnaan bagi seorang wanita adalah menjadi ibu. Namun tidak banyak juga dalam sebuah perkawinan tidak dapat memiliki keturunan tentunya disebabkan dengan berbagai faktor. Kebanyakan dari pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan memilih untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Dalam pengangkatan anak tidak jarang terjadi pengangkatan anak beda Negara seperti seorang warga Negara asing melakukan pengangkatan anak warga Negara Indonesia, terdapat juga dimana seorang warga Negara Indonesia melakukan pengangkatan anak warga Negara asing namun tentunya dalam pengangkatan anak tetap harus mengikuti prosedur hukum yang benar.
HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS MINYAK MONTARA
Authors: Suci Meinarni Ni Putu
Published: May 2019

Pemerintah Indonesia tidak dapat memaksakan ketaatan PTTEP Australasia untuk membayar ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia. Sebab, berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Australia, dampak dari ledakan minyak Montara sama sekali tidak signifikan dan aman bagi seluruh flora dan fauna yang ada disekitar wilayah laut terjadinya ledakan minyak. Hambatan dalam penyelesaian Kasus Minyak Montara, antara lain : belum adanya aturan hukum internasional yang khusus mengatur pencemaran akibat kegiatan eksploitasi minyak lepas pantai, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perusahaan pengeboran minyak lepas pantai PTTEP Australasia merupakan perusahaan berbendera Thailand yang beroperasi di wilayah Australia, pihak PTTEP menyatakan bahwa Ledakan Minyak Montara tidak berdampak terhadap Indonesia.
KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DI WILAYAH TANAH ADAT MASYAKARAT HUKUM ADAT DALAM KONSENSI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Authors: Erika Erika
Published: May 2019

Dalam UUPA menyatakan hukum agraria nasional berlandaskan hukum adat, dalam hal ini hukum adat yang di konstruksi oleh hukum negara. Undang-Undang Pokok Agraria menunjukan konsep pluralismedengan membahas konstruksi undang-undang pokok agraria terhadap hukum, menunjukan bahwa dalam relasi antara hukum negara dan hukum adat sangat dimungkinkan upaya mengkontruksikan atau mendekonstruksikan hukum adat sesuai kepentingan negara. Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal yakni berperannya lembaga karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profit semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Authors: Muskibah Muskibah
Published: May 2019

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan klausula arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendodan klausula arbitrase yang berbentuk acta compromise. Lembaga arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, terdiri atas Arbitrase ad hoc dan Arbitrase institusional. Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak, kemudian diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan arbiter, dan diakhiri dengan pemeriksaan dan putusan. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat, tetapi pengakuan dan pelaksanaan putusannya tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
KEABSAHAN PEMBERIAN BARCODE PADA MINUTA AKTA DAN SALINAN AKTA NOTARIS
Authors: Ary Karuniawan Huddhan , Budhivaya I.A.
Published: May 2019

Terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan jabatan Notaris pada saat ini banyak terjadi karena keaslian dari akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan Notaris dipertanyakan. Kondisi tersebut melahirkan wacana mengenai penggunaan barcodedalam akta Notaris sebagai sarana pengaman untuk mengetahui keaslian produk Notaris tersebut.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan isi barcode yang dilekatkan pada minuta akta dan salinan akta dan implikasi hukum terhadap minuta akta dan salinan akta notaris yg diberikan barcode.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa barcode yang dilekatkan pada minuta dan salinan akta dapat berfungsi sebagai pengaman keaslian akta. Penggunaan barcode dalam minuta dan salinan akta harus tetap memperhatikan aspek kerahasiaan akta Notaris. Akta Notaris yang diberi barcode memiliki nilai pembuktian sebagai akta otentik selama aspek formal pembuatan akta yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terpenuhi.
MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN
Authors: Lasmadi Sahuri , H. Usman H. Usman , Sudarti Elly
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaturandan pembuktian Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang KabupatenBanyuasin Sumatera Selatan. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Kesimpulan: (1) Perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus operandi ucapan terima kasih memberikan hadiah uang dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) keseluruhannya senilai Rp 5 milyar termasuk dalam tindak pidana korupsi “pegawai negeri menerima suap” (Pasal 12 huruf a UU No  31 tahun 1999) dan “pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya” (Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999); (2) Pembuktian modus operandi dengan cara menerima hadiah, merupakan unsur Pasal 12 huruf a maupun Pasal 11 meskipun unsur menerima hadiah telah  terpenuhi, unsur  lainnya dari pasal tersebut juga harus terpenuhi, sehingga majelis hakim sampai pada kesimpulan  terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsidan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Saran:Majelis hakim diharapkan terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan.  Kata kunci: Modus Operandi, tindak pidana korupsi, kesalahan.
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PERADILAN ADAT NIAS
Authors: Harefa Beniharmoni
Published: May 2019

Hal mendasar di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya pengaturan tentang diversi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Diversi sebagaimana telah diatur tersebut, masih memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan-kelemahan diversi tersebut antara lain, pada saat proses diversi : ketidakseimbangan kedudukan para pihak (korban dan pelaku). Pada saat diversi gagal : hasil musyawarah rawan disalahgunakan. Pada saat pasca diversi : kurangnya pemantauan keseharian anak. Musyawaraha berdasarkan fondrakö yang dikenal dalam masyarakat Nias, dapat menjawab kelemahan-kelemahan diversi antara lain : menyeimbangkan kedudukan para pihak (korban dan pelaku); hasil musyawarah tidak disalahgunakan; pemantauan keseharian anak pasca diversi sangat optimal. Kata Kunci : Fondrako, Diversi, Keadilan Restoratif
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Authors: Iskatrinah Iskatrinah
Published: May 2019

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.  Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Masa Esa dan merupakan anugrah-Nya. HAM wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan demi harkat dan martabat kemanusian. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi: meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas; (a) meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandangdisabilitas; (b) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;dan (c) meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas. Kata kunci : studi kebijakan, penyandang stabilitas, hak asasi manusia.
Minorias religiosas em Portugal
Authors: Coutinho José Pereira
Published: May 2019

Este artigo tem como objetivo analisar quantitativamente as minorias religiosas em Portugal, alcançando-o em duas fases. Primeiro, analisa-se o peso relativo e absoluto de cada grupo religioso, a evolução de cada grupo religioso, os membros e locais de culto por região. Segundo, caracteriza-se as minorias religiosas por variáveis sociodemográficas, práticas, crenças e valores. Das conclusões, salienta-se que nos últimos trinta anos as minorias religiosas têm crescido em Portugal, destacando-se o crescimento e o peso das minorias cristãs (outros cristãos, protestantes e ortodoxos).
Arquitetura islâmica nas mesquitas e seus efeitos sobre os adeptos
Authors: Mariani Ceci Maria Costa Baptista , Kus Atilla
Published: May 2019

O presente artigo analisa o desenvolvimento da arquitetura islâmica através das mesquitas, onde a religião é praticada institucionalmente. Através de referências bibliográficas, foram estudados a breve história de mesquitas, sua arquitetura e os itens nelas contidas. Constata-se que as mesquitas estão entre os espaços centrais das comunidades islâmicas no decorrer da história, onde estas se reúnem.
LÍNGUA PORTUGUESA NA DÉCADA DE 1980
Authors: Padovani Micheline Tacia de Brito
Published: May 2019

O livro de Palma e Bastos, intitulado Língua portuguesa na década de 1980: linguística, gramática, redação e educação, é resultado de um trabalho de pesquisa sob a orientação das organizadoras, desenvolvida no IP-PUC/SP (Instituto de Pesquisas Linguísticas “Sedes Sapientiae” para Estudos de Português), em conjunto com os membros do Grupo de Pesquisa Historiografia da Língua Portuguesa do IP-PUC/SP, cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq, desde 1996, ligado ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC/SP e ao programa de Pós-Graduação em Letras da UPM/SP. Nessa obra, os pesquisadores apresentam princípios da Historiografia Linguística de acordo com Koerner, Swiggers e Aurox. Centrada no século XX, as pesquisas fixaram-se na década de 1980, período em que ocorreram diversas alterações na legislação educacional.
EM DEFESA E LOUVOR DA LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DO DIÁLOGO DE PERO MAGALHÃES DE GÂNDAVO
Authors: Passerini Thiago Zilio
Published: May 2019

Com o advento da gramatização do português, diversas publicações de caráter linguístico vieram a lume no século XVI, dentre elas os diálogos, gênero comum na Antiguidade Clássica recuperado durante o Renascimento. O presente artigo, de cunho descritivo e analítico, vale-se dos princípios da Historiografia Linguística para examinar o Diálogo em defesa da língua portuguesa, de Pero Magalhães de Gândavo, considerando a relação do texto com o clima de opinião da época em que foi produzido e o modo como se articulam o louvor e a defesa na fala de Petrônio, o interlocutor português.
The Avengers
Authors: Caixeta Daniel
Published: May 2019

The movie plot is very good.
Compêndio Kierkegaard
Authors: Da Silva Carlos Campêlo
Published: May 2019

Nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013, diversos pesquisadores brasileiros seguiram rumo à Universidade do Rio dos Sinos (Unisinos), no Rio Grande do Sul, para se unirem a outros pesquisadores estrangeiros a fim de comemorar o bicentenário de nascimento do filósofo Søren Aabye Kierkegaard, nascido em 5 de maio de 1813 e falecido em 11 de novembro de 1855.
O método arqueológico no pensamento contemporâneo
Authors: Dickinson Colby
Published: May 2019

Inspirando-se principalmente nos filósofos contemporâneos Michel Foucault e Giorgio Agamben, este ensaio sugere que, para se pensar o conceito de origem ou uma arché, deve-se primeiramente partir de uma “arqueologia” que toma como ponto de partida a “origem” do falso sagrado. Em outras palavras, a tarefa arqueológica imprescindível deve ser redefinida através da identificação de suas formas falseadas (ideológicas), a fim de compreendermos melhor tanto os métodos da arqueologia (como uma regressão, mas não a um ponto histórico de origem) quanto as apostas políticas da arqueologia. Isso significa levar a sério as complexidades das fontes e tradições que informam o que as pessoas consideram ser uma narrativa sacralizada assim como os meios de transmissão que as influenciam.
Editorial
Authors: Barros Douglas Ferreira , Barsalini Glauco
Published: May 2019

A temática deste número da Reflexão, “Espaço público, religião e política”, ocupa lugar importante nas Ciências da Religião, na Teologia e, também, nos diversos ramos das Ciências Humanas e Sociais que se dedicam ao estudo da religião.
Topological Spaces with the Freese–Nation Property
Authors: Bąk Judyta , Kucharski Andrzej
Published: May 2019

We give a proposal of generalization of the Freese–Nation property for topological spaces. We introduce a few properties related to Freese–Nation property: FNS, FN, FNS*, FNI. This article presents some relationship between these concepts. We show that spaces with the FNS property satisfy ccc and any product of such spaces also satisfies ccc. We show that all metrizable spaces have the FN property.
Stability of Functional Equations and Properties of Groups
Authors: Forti Gian Luigi
Published: May 2019

Investigating Hyers–Ulam stability of the additive Cauchy equation with domain in a group G, in order to obtain an additive function approximating the given almost additive one we need some properties of G, starting from commutativity to others more sophisticated. The aim of this survey is to present these properties and compare, as far as possible, the classes of groups involved.
Evaluation of Business Intelligence Projects Success – a Case Study
Authors: Teixeira Ana , Oliveira Tiago , Varajão João
Published: May 2019

Background: Many studies found in literature only focus on specific aspects of the evaluation of the success of projects, such as the criteria for evaluation; and just a few are focused on the activities for evaluating success. Objectives: The goal of the paper is to present the process for evaluating the success of Business Intelligence (BI) projects in a large company. Methods/Approach: An exploratory case study was carried out at Tintas Robbialac, SA, a Portuguese company of the paint industry. Results: The specific company approach for evaluating the success of BI projects is presented and discussed. Conclusions: The process for evaluating the success of BI, as well as the evaluation criteria, should be formally defined; and the success should be evaluated and monitored along all the project lifecycle.
Responses to an Ageing Workforce: Germany, Spain, the United Kingdom
Authors: Cebulla Andreas , Wilkinson David
Published: May 2019

Background: An ageing workforce is a challenge for businesses that are increasingly expected to adapt workplaces to enable employees to remain in work longer. Emerging evidence highlights employer practices to attract or retain older workers. This paper explores employers’ motivations for introducing measures to accommodate an older workforce in three European case study countries. Objectives: The objective is to illustrate and understand different approaches to, and stages in, adjusting workplaces to accommodate an ageing workforce. Methods/Approach: The study combines case studies, including site visits and interviews, with expert consultations. Results: The research finds marked between-country differences, with United Kingdom case studies highlighting a strong emphasis on age-neutral practices shaped by legislation; age-confident practices in Germany resulting from collaborative arrangement between employers and trades unions (with legislation permissive towards age discrimination); business in Spain remaining relatively inactive, despite evidence of people expecting to work longer in life. Conclusions: Diverging employer motivations and responses to the challenge of an ageing workforce risk a multi-speed Europe in age-confident workplace innovation. A concerted effort that draws on the multiple factors that motivate initiative would be required to achieve good working conditions for older workers across Europe.
Personal Income Taxation Determinants in Federation of Bosnia and Herzegovina
Authors: Palić Irena , Hodžić Sabina , Dumičić Ksenija
Published: May 2019

Background: In recent years’ income inequality has been an economic issue. The primary instrument for redistributing income is personal income tax. However, based on economic theory income inequality concerns indicators such as wages, transfer payments, taxes, social security contributions, and geographical mobility. Objectives: The objective of this paper is to examine the impact of certain labor market indicators on personal income taxation in Federation of Bosnia and Herzegovina (FB&H). Methods/Approach: Since personal income taxation consists of a very broad definition and for the purpose of this research only, income from dependent (employment) activity is observed. The econometric analysis is conducted using error correction modeling, as well as forecast errors variance decomposition. Results: The error correction model is estimated, and the cointegrating equation indicates that monthly wage and number of employees statistically significantly positively affect personal income taxes in FB&H in the long-run. After two years, the selected labor market indicators explain a considerable part of forecasting error variance of personal income tax revenues. Conclusions: The implementation of reforms in the labor market and tax policies of the FB&H is suggested. In order to achieve necessary reforms, efficient governance and general stable political environment are required.
A comparison of different methods for assessing leaf area index in four canopy types
Authors: Ariza-Carricondo Cristina , Di Mauro Francesca , de Beeck Maarten Op , Roland Marilyn , Gielen Bert , Vitale Domenico , Ceulemans Reinhart , Papale Dario
Published: May 2019

The agreement of Leaf Area Index (LAI) assessments from three indirect methods, i.e. the LAI–2200 Plant Canopy Analyzer, the SS1 SunScan Canopy Analysis System and Digital Hemispherical Photography (DHP) was evaluated for four canopy types, i.e. a short rotation coppice plantation (SRC) with poplar, a Scots pine stand, a Pedunculate oak stand and a maize field. In the SRC and in the maize field, the indirect measurements were compared with direct measurements (litter fall and harvesting). In the low LAI range (0 to 2) the discrepancies of the SS1 were partly explained by the inability to properly account for clumping and the uncertainty of the ellipsoidal leaf angle distribution parameter. The higher values for SS1 in the medium (2 to 6) to high (6 to 8) ranges might be explained by gap fraction saturation for LAI–2200 and DHP above certain values. Wood area index –understood as the woody light-blocking elements from the canopy with respect to diameter growth– accounted for overestimation by all indirect methods when compared to direct methods in the SRC. The inter-comparison of the three indirect methods in the four canopy types showed a general agreement for all methods in the medium LAI range (2 to 6). LAI–2200 and DHP revealed the best agreement among the indirect methods along the entire range of LAI (0 to 8) in all canopy types. SS1 showed some discrepancies with the LAI–2200 and DHP at low (0 to 2) and high ranges of LAI (6 to 8).
Prognostic factors in glomerular diseases with crescents
Authors: Yeter Hasan Haci , Gonul Ipek , Demirel Ertugrul , Korucu Berfu , Derici Ulver
Published: May 2019

Introduction. More than 50% of glomerular crescent formation is required for a diagnosis of crescentic glomerulonephritis in a kidney biopsy. Although treatment protocols have been established for diffuse crescentic glomerulonephritis, there is no standard treatment for patients with fewer crescents in renal biopsies. In this study the importance of crescent percentage and clinical features on renal survival independent of underlying disease was investigated.

Methods. This retrospective observational study was conducted between 2013 and 2017. Forty-nine patients with crescent formation in their kidney biopsies were evaluated. We compared clinicopathological features and renal survival. We evaluated the factors affecting the course of end stage renal disease (ESRD).

Results. A total of 49 patients (57% male and median age 49 years) were enrolled in this study. 39% of patients developed ESRD at follow-up. Logistic regression analysis showed that the requirement for renal replacement treatment on admission (p < 0.001), serum creatinine level above 2.7 mg/dL (p < 0.001), the presence of more than 50% glomerulosclerosis (p = 0.04) and more than 34% crescent formation (p = 0.002) were significantly associated with ESRD. Kaplan-Meier survival analysis revealed that patients with less than 34% crescent in kidney biopsy and a serum creatinine level less than 2.7 mg/dL had increased kidney survival (log-rank test p: 0.01 and p: 0.002).

Conclusion. Patients with crescent formation in kidney biopsy more than 34% should be evaluated for more aggressive treatment modalities regardless of the underlying disease, especially if the serum creatinine level is above 2.7 mg/dL.
Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Region (Ukraine): Trend for the Last Decade
Authors: Reshetylo O. , Stakh V. , Osiyeva A.-A. , Dykyy I. , Andriyishyn B. , Panchuk M. , Tsaryk I.
Published: May 2019

69 road sections with amphibian mortality known from 2006 in Lviv Region (Western Ukraine) were repeatedly surveyed in 2017. 2078 dead individuals of nine amphibian species were detected and identified on the road surface (Triturus cristatus, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Hyla orientalis, Rana temporaria, Rana arvalis, Pelophylax ridibundus and Pelophylax esculentus). The most numerous victims appeared to be B. bufo (72.8 %) and R. temporaria (22.6 %) which is almost the same as in 2006 (90.5 % together). However, the qualitative and quantitative composition has decreased in a decade (compare 3555 individuals of 13 amphibian species in 2006). As we suppose, the main reasons for amphibian population decline in the region are contamination, degradation and disappearance of the breeding ponds as well as the increased traffic intensity. According to the estimation of our research four B. bufo populations are under the excessive influence of roads and transportation, and need to be protected. One of these road sections was fenced up by temporary amphibian fences during the breeding migration (April 2018). Amphibian mortality on the fenced road section dropped down instantly: over thousand individuals of B. bufo and R. temporaria were caught alive into the bucket-traps and safely moved across the road.
Analisa Penggunaan WebRTC dan Websocket pada Real Time Multiplayer Online Game Tradisional Ceki
Authors: Prathama Gede Humaswara , Ary Esta Dewi Wirastuti Ni Made , Divayana Yoga
Published: May 2019

Ceki adalah salah satu permainan kartu tradisional yang pernah cukup popular di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di Bali permainan ceki sudah menjadi tradisi, dimana permainan ceki dimainkan saat adanya kegiatan masyarakat. multiplayer online games adalah salah satu cara untuk mengenalkan dan mengembangkan games tradisional menjadi lebih menarik untuk dimainkan. Permasalahan yang sering dihadapi untuk mengembangkan multiplayer online game diantaranya adalah permasalahan latency yang berbeda dari masing-masing pemain sehingga bisa mengganggu permainan dari pemain lain yang memiliki latency lebih baik. Pada penelitian ini akan dibangun real time multiplayer online game untuk memainkan permainan tradisional ceki. membahas bagaimana aturan-aturan dari permainan tradisional ceki yang didapat dari aturan permainan masyarakat Bali akan diterapkan pada game engine dari multiplayer online game, bagaimana implementasi arsitektur multiplayer online game pada web-browser yang berbasis client-server dan peer to peer. Fokus dari penelitian ini adalah pada performansi dari penggunaan websocket dan webRTC terhadap latency dan penggunaan bandwidth untuk sinkronisasi data yang mendukung real time multiplayer online game berbasis peer to peer. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dilihat rata-rata latency yang dibutuhkan untuk sinkronisasi data antara websocket dibandingkan dengan webRTC sangat signifikan. Jumlah pemain tidak berpengaruh pada latency baik pada websocket maupun webRTC.
Economic Dispatch Pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Menggunakan Fuzzy Logic Controller (FLC)
Authors: Winasatria I Made Teguh , Mataram I Made , Manuaba Ida Bagus Gde
Published: May 2019

Dalam memenuhi kebutuhan energi listrik saat ini, dioperasikanlah unit pembangkit listrik menggunakan bahan bakar yang beragam. Pengeluaran biaya terbesar dari total biaya pengoperasian pembangkit ada pada biaya dari penggunaan bahan bakar unit pembangkit yakni sekitar 60%, maka dari itu diperlukan solusi untuk dapat meminimalkan biaya dari penggunaan bahan bakar pembangkit dalam mengoperasikan unit pembangkit. Economic Dispatch merupakan suatu cara untuk mengatasi persoalan pengoperasian ekonomis pembangkit tenaga listrik dengan melakukan pembagian pembebanan pada tiap unit pembangkit yang beroperasi agar didapat biaya pembangkitan minimum. Pemecahan permasalahan Economic Dispatch dapat dilakukan dengan metode Fuzzy Logic Controller (FLC) karena metode FLC dapat membuat keputusan dengan sangat kompleks serta dalam pengaplikasiannya tidak membutuhkan model matematika yang terlampau sulit untuk diselesaikan, sehingga dengan metode FLC ini diharapkan mampu meminimalkan biaya pembangkitan energi listrik. Hasil perhitungan Economic Dispatch dengan metode FLC menghasilkan total biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan total biaya produksi Riil Sistem dan metode Iterasi Lamda selama 24 jam tanggal 30 September 2017.
Sistem Pelaporan Parkir Liar Berbasis Geolocation di Kota Denpasar
Authors: Saputra Aggry , Sudarma Made , Wiharta Dewa Made
Published: May 2019

Jumlah kendaraan semakin bertambah setiap tahun yang disebabkan oleh perkembangan populasi, ekonomi serta peningkatan taraf hidup. Meskipun telah tersedia tempat parkir masih banyak terdapat pengendara yang memarkirkan kendaraannya disembarang tempat sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Penerapan sistem pelaporan parkir menggunakan API Google Maps untuk menandai area dan mendapatkan koordinat pelaporan parkir liar. Proses penandaan area larangan parkir menggunakan polygon dengan jumlah jalan sebagai data uji sebanyak 14 nama jalan, 25 area larangan parkir dan 100 titik koordinat (latitude, longitude). Setiap pelaporan parkir liar terdapat gambar dan koordinat lokasi pelaporan yang secara otomatis divalidasi oleh sistem. Proses validasi oleh sistem menggunakan library geometry Maps API JavaScript untuk mendapatkan hasil apakah suatu kendaraan yang dilaporkan berada dalam area larangan parkir. Dari 12 titik koordinat yang diletakkan secara acak dibeberapa area jalan dengan 6 posisi berada di dalam area larangan parkir dan 6 berada di luar area larangan parkir, sistem mampu memvalidasi data dengan benar.

Kata  Kunci—Geolocation,  Kota  Denpasar,  Pelaporan, Parkir Liar.
Witnessing Collapse in Miniature
Authors: Jorgenson Mica
Published: May 2019

Geo Takach, Tar Wars: Oil, Environment and Alberta’s Image (Edmonton: Universityof Alberta Press, 2017).Jessica Van Horssen, A Town Called Asbestos: Environmental Contamination, Health, and Resilience in a Resource Community (Vancouver: UBC Press, 2016).Valerie Zink and Emily Eaton, Fault Lines: Life and Landscape in Saskatchewan’s Oil Economy (Winnipeg: University of Manitoba Press, 2016).
Female Genital Mutilation and Gender Politics in Modern Egypt
Authors: Burrage Hilary
Published: May 2019

Maria Frederika Malmström, The Politics of Female Circumcision in Egypt: Gender, Sexuality and the Construction of Identity (London and New York: I.B. Taurus Press, 2016).Heidi Morrison, Childhood and Colonial Modernity in Egypt (London and New York: Palgrave Macmillan, 2015).Nefissa Naguib, Nurturing Masculinities: Men, Food and Family in Contemporary Egypt (Austin: University of Texas Press, 2015).
From Dustbin to Disruption
Authors: Spagnuolo Natalie
Published: May 2019

Goodey, C. F. A History of Intelligence and “Intellectual Disability”: The Shaping of Psychology in Early Modern Europe (New York: Routledge, 2011).Goodey, C.F. Learning Disability and Inclusion Phobia: Past, Present, Future (New York: Routledge, 2016).Metzler, Irina. Fools and Idiots? Intellectual Disability in the Middle Ages (Manchester: Manchester University Press, 2016).
The Universalisation of American Capitalism
Authors: Bejan Raluca
Published: May 2019

Tariq Ali, The Extreme Centre: A Warning (London: Verso Books, 2015).

Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital (London, Verso Books, 2013).

Vijay Prashad, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South (London, Verso Books, 2014).
From the Peripheries to the Core
Authors: Solomon Nassisse
Published: May 2019

Karen Dubinsky, Sean Mills, and Scott Rutherford, eds., Canada and the Third World: Overlapping Histories (Toronto: University of Toronto Press, 2016).

Amal Madibbo, ed., Canada in Sudan, Sudan in Canada: Immigration, Conflict, and Reconstruction (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2015).
Diggering Up the Past
Authors: Marti Steve
Published: May 2019

Carolyn Holbrook, Anzac: The Unauthorised Biography (Sydney: NewSouth Publishing, 2014).

Nathan Wise, Anzac Labour: Workplace Cultures in the Australian Imperial Force during the First World War (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2014).

Alistair Thomson, Anzac Memories: Living with the Legend (Melbourne: Monash University Press, 2013).
What Does Europe Want?
Authors: Bejan Raluca
Published: May 2019

Sre´cko Horvat and Slavoj Žižek, Ce vrea Europa? Uniunea şi Necazurile cu Ea [What Does Europe Want? The European Union and its Troubles] (New York: Columbia University Press, 2015).
La Route devant Nous - Introduction, Oyfn Veg: Symposium en etudes juives canadiennes en l'honneur de Gerald Tulchinsky
Authors: Bialystok Franklin
Published: May 2019

.
"Nit ahin un nit aher": Yiddish Scholarship in Canada
Authors: Anctil Pierre
Published: May 2019

.
Ethnic, Class and Gender Dynamics among Jewish Labour Activists and Jewish Human Rights Activists
Authors: Frager Ruth , Patrias Carmela
Published: May 2019

.
Skating on Thick Ice: Tulchinsky and Business History
Authors: Bliss Michael
Published: May 2019

.
REVIEW: Elizabeth Popham (ed.), "A. M. Klein: the Letters"
Authors: Robinson Ira
Published: May 2019

.
A PENHORABILIDADE DO SALÁRIO E A DIGNIDADE DO CREDOR
Authors: Motter Monique , Pegoraro Júnior Paulo Roberto
Published: May 2019

A impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, entre outros, é tema que que ocupa aspecto crítico quando se trata de assegurar a efetividade da execução no processo civil, pois ao mesmo passo que assegura a dignidade do devedor, pois não o tolhe do mínimo existencial, também deve ser dimensionado a partir da ótica do credor, já que sob determinados aspectos ao privá-lo da satisfação da execução pode lhe ser negado idêntico direito fundamental.