bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN ACEH DALAM INDUSTRI LAGU ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Authors: Jafar Sofyan , Subaidi Joelman , Syahputra Dedy
Published: December 2022

In Indonesia, Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One of these Copyright protections is songs or music, including the Copyright of Aceh songs or music which has experienced such rapid development, even now it has penetrated into the internet world. Therefore, this article is intended to examine and analyze the extent of knowledge of Acehnese artists, because there are still many Acehnese artists' works – especially in Acehnese music and songs – which are adapted and used by others without the permission of the copyright owner. The use of music and songs is indeed justified if it is done by asking permission from the copyright owner. This research is a qualitative legal research with a normative approach and is supported by empirical data using primary and secondary data. The results of the study found that there are still copyright infringement practices in the production of songs or music in Aceh, including the use of songs or music in Aceh that are used without permission from the copyright holder, such as singing songs or music by other people without permission which is then uploaded. on social media and internet media such as YouTube which is commonly known as Cover. This act clearly violates the rule of law and has ignored the moral and economic rights of the copyright owner.
TREND MAKANAN KOREA DI BANDA ACEH; PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL OLEH LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA (LPPOM) MPU ACEH
Authors: Zamharira Cut
Published: December 2022

Budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia baik melalui drama, k-pop, fashion dan kuliner yang khas, telah membentuk trend tersendiri di kalangan remaja, bahkan dewasa. Khusus untuk makanan Korea, penikmat kuliner di kota Banda Aceh sudah sangat familiar dengan kimchi, tteobokki, kimbab, korean garlic cheese bread dan lain-lain. Peneliti menemukan setidaknya terdapat 5 gerai kuliner yang menawarkan jajanan Korea di Kota Banda Aceh,  baik yang dijual secara online maupun offline.  Namun dari literatur yang peneliti pelajari menyebutkan bahwa di Indonesia prosentase produk makanan  Korea paling sedikit mendapatkan sertifikasi halal dibandingkan produk makanan yang berasal dari Cina dan Jepang (Ramita Paraswati, 2017). Aceh sebagai wilayah dengan mayoritas muslim, kepastian kehalalan produk makanan menjadi hal yang utama.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) pada peredaran makanan, khususnya makanan Korea dengan merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui tahapan wawancara dan observasi, peneliti menggali informasi lebih mendalam dari para informan untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dalam rangka penjaminan produk halal, terutama pada makanan Korea di kota Banda Aceh.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada gerai makanan Korea di Banda Aceh yang telah tersertifikasi halal MPU Aceh. Hal ini dilatarbelakangi oleh mind set pelaku usaha bahwa selama bahan baku yang dipergunakan halal, maka otomatis produk olahan mereka terjamin kehalalannya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Authors: Nasrianti N
Published: December 2022

Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut. Indikasi geografis  merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai komersial terhadap produk karena orisinalitasnya yang tidak bisa dimiliki daerah lain. Untuk melindungi orisinalitas ini bagaimanakah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) karena meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis kepada Menteri. Dengan kata lain indikasi geografis tidak dapat secara serta merta dilindungi oleh hukum Indonesia apabila tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis.
KEADILAN RESTORATIF KASUS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT
Authors: Hidayati Nur
Published: December 2022

Penelitian ini mengkaji dan menjawab pemasalahan mengenai penyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dipenjara, tetapi cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebagai alasannya agar kejaksaan dapat melaksanakan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan mengingat penjara yang sudah over-kapasitas. Penelitian ini mengulas efektifitas restorative justice kasus korupsi berbasis keadilan bermartabat dan upaya alternatif penerapan instrumen pidana dan pemidanaan secara efektif terutama dalam kasus korupsi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (Socio legal research) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris diambil secara langsung dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat diwawancarai langsung maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian efektifitas hukum. Metode penelitian atau langkah-langkah analisis yang dilakukan mengacu kepada metode IRAC (issue, rule, analysis/application, conclusion). Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi saat ini masih lemah sehingga masyarakat merasa tidak memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Korupsi adalah perilaku menyimpang. Korupsi sebagai status karakter seseorang, defisit moral sehingga penegakan hukum tidak cukup. Diperlukan pendekatan etis, selain mengungkap alasan moral dibalik korupsi, juga membangun moral untuk menolak korupsi.Penerapan restorative justice tidak efektif dan tidak memiliki keadilan yang bermartabat,  mengingat akar penyebab korupsi bukan hanya alasan eksternal, tetapi internal bahkan melekat pada kepribadian manusia.
KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Akli Zul , Nasution Anhar , Saputra Jummaidi
Published: December 2022

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Semua produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan negara (Staatbeleid) untuk mempercepat penanganan dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan hukum di masa wabah covid-19 tidak terlepas dari penegakan hukum antara Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, Kepolisian. Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adigium tersebut merupakan adigium yang sangat tepat jika dihubungkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi rakyatnya..Kata Kunci: Kebijakan, Penegakan Hukum, Pandemi Covid-19
Formulation and Evaluation of Microcapsules of Aspirin by Coacervation Phase Separation Method
Authors: B. Savant Priti , A. Shinde Shrikrushna , S. Barge Jayamala
Published: December 2022

Microencapsulation is a process in which tiny particles or droplets are surrounded by a coating to give small capsules, with useful properties. Microcapsule is a small sphere with uniform wall around it. The material inside the microcapsule is referred to as the core, internal phase or fill, whereas the wall sometimes called as shell, coating or membrane. Microencapsulation is a rapidly expanding technology in which very tiny droplets or particles of liquid or solid material are surrounded or coated with a continuous film of polymeric material. Aspirin (Acetylsalicylic acid) is a Non steroidal anti-inflammatory drug. It inhibits platelets aggregation and prolong bleeding time. This research article will emphasize formulation and evaluation of microcapsules of aspirin by coacervation phase separation method. coacervation phase separation techanique have been widely used to incorporate drugs into polymeric microcapsules.
The Illusion of Greener Pastures: Violence and Justice for Female Ugandan Migrant Workers in the Middle East
Authors: Nampewo Zahara
Published: December 2022

High levels of unemployment especially among the youth remains one of Uganda’s challenges. About 165,000 Ugandans currently work in the Middle East; some in search of greener pastures through what the labour movement terms as labour expropriation. The Ugandan Government has recognised this expropriation as one providing employment opportunities for young people and good for Uganda’s economy. However, many youth - mostly young women - have fallen prey to violence and abuse meted on them by their employers, including physical and sexual abuse. This article illustrates through real experiences of Ugandan women, the negative consequences of labour expropriation, which have attracted national visibility because of the obvious human rights and gender-based violations that arise especially in the form of violence against women. The article also examines the legal and policy framework relevant to expropriation, including bilateral agreements signed between Uganda and receiving countries in the Middle East. Making reference to interviews with returnees or former domestic workers in the Middle East as well as key informants working in key institutions, this interrogation finds both the laws and structures for protection of young women inadequate in terms of meeting their subjective needs and expectations for protection against violence while working abroad. Going forward, the Ugandan Government should make deliberate efforts at addressing the plight of female migrant workers in the Middle East through strengthening the legal framework and facilitating the Ministry of Gender, Labour and Social Development to undertake stronger monitoring of recruitment agencies, among other initiatives.
Devolution as a Panacea to Deeply Divided Multi-Ethnic (National) States: The Continuing Kenyan Experiment
Authors: O Mbori Harrison
Published: December 2022

The multiple designers of Kenya’s 2010 Constitution intended that devolution should address the many years of economic exclusion that many Kenyan communities had suffered. While this paper concedes that the design of the 2010 Constitution to a large extent achieves this role, the same constitution fails at engendering national multi-ethnic unity. This paper uses three broad approaches to assess Kenya’s devolution experiment under Kenya’s 2010 Constitution and ethnic unity: the first is Daniel Posner’s Institutional Politics approach, the second is Donald Horowitz’s Constitutional Ethnic Federalism approach, and the final one is Yash Pal Ghai’s Constitutional Autonomy approach. The author argues that limiting our focus to these three approaches as applied in this paper, there is no constitutional design that can easily achieve the lofty objective of national multi-ethnic unity in Kenya. This is because Kenya has had deeply ethnicised politics and social relations that are tied to ethnic political patrons and elites who are always at the forefront of constitutional design outcomes. This explains why even with the 2010 Constitution’s attempt to weaken the imperial presidency, many Kenyans still perceive ascendancy to the presidency as the zenith of social, economic, and political actualisation. The paper, therefore, concludes that the Posner and Horowitz approaches above have merits and demerits and have also been variously applied under the 2010 Kenyan Constitution. The Ghai approach has neither been contemplated nor applied in the 2010 Kenyan Constitution. It emerges that even if the demerits under the Posner, Horowitz, and Ghai approaches were eradicated, which might be quite difficult or even impossible, and yet the zero-sum competitive politics for the presidency persists, the politicisation of ethnicity and the conflicts that stem from this will persist.
A Critique of the Supreme Court of Sierra Leone’s Conviction of Augustine Marrah for Criminal Contempt
Authors: Marrah Augustine Sorie-Sengbe
Published: December 2022

The Legal Practitioners Act of 2000 authorises the Sierra Leone Bar Association to elect six legal practitioners for membership of the General Legal Council (Council), which is the regulatory body of the legal profession in Sierra Leone. In April 2019, Ibrahim Sorie was among the legal practitioners elected to the Council. Subsequently, I—another legal practitioner—objected to and petitioned in the High Court of Sierra Leone Sorie’s election to the Council on the basis of ineligibility.

The thrust of my objection was that Sorie, a two-term ex-president of the Sierra Leone Bar Association had not yet attained the necessary fifteen-year standing qualification at the date of his appointment to the Council, based on his year of enrolment into the Permanent Register or Roll of Court in 2011.

Sorie filed an action in the Supreme Court against the Council invoking the exclusive original jurisdiction of the Supreme Court to interpret certain portions of the Constitution of Sierra Leone vis-à-vis the eligibility provision for membership to the Council in the Legal Practitioners Act.2 The Supreme Court delivered a controversial 97-paged judgment on 27 October 2020.
Integrated Business Model – Technology (IBM-T) practices: Bursa Malaysia Sector-Based Trends
Authors: Baharudin Dayana Mastura , Marimuthu Maran , Ibrahim Haslindar , Jan Amin , Adeneye Yusuf Babatunde , Hamzah Hana Halini , Zulkefli Mohd Ikhwan Izzat , Ibrahim Normardhiah
Published: December 2022

Purpose – This study investigates the impact of the five main determinants of strengthening the Integrated Business Model – Technology (IBM-T) practices of the top 100 Malaysian Public Listed Companies (PLCs) through the Integrated Business Model – Technology components, moderated by the presence of the Women Board of Directors, Independent Board of Directors, and the Integrated Reporting 8 Content Elements study across the top 100 Malaysian PLCs.Design/methodology/approach – The methodology employed includes the purposive sampling method followed by descriptive statistics, content analysis, frequency of disclosures trend analysis and the One-Way ANOVA analysis derived from the Malaysian Code of Corporate Governance 2012 (MCCG 2012) and the Malaysian Code of Corporate Governance 2017 (MCCG 2017) together with previous studies of the analysis of the annual reports and integrated reports in order to explore the reporting of the Integrated Business Model - Technology, Women Board of Directors, Independent Board of Directors and the Integrated Reporting 8-Content Elements.Originality/value – This study is a systematic review of recent research developments in the Integrated Reporting, Business Model, MCCG 2012 and MCCG 2017. The Integrated Business Model - Technology, Women Board of Directors, Independent Board of Directors, and the Integrated Reporting 8-Content Elements scoring indices designed which could also be applied to other PLCs other than the Malaysian PLCs.
Klinik Tedavi Kaynaklı Yaşanan Anksiyete Bozukluklarında Aromaterapi Uygulamaları
Authors: ÖZ Merve
Published: December 2022

Aromaterapi çok sık kullanılmaya başlanan ve gün geçtikçe popülerliği artan tamamlayıcı tıp tedavilerinden biridir. Anksiyete, stresli durumlarda ortaya çıkan prevalansı en yüksek psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Klinik tedavilerden kaynaklanan anksiyete semptomlarını rahatlatmak amacıyla kullanılan yöntemlerden bir tanesi de aromaterapidir. Bu makalenin amacı, klinik tedavilerden kaynaklanan anksiyete bozukluklarının tedavisinde aromaterapi uygulamalarının etkisinin literatür çalışmalarından elde edilen veriler toplanarak derlenmesi ve bu verilerin ilişkilendirilmesidir. Bu derleme çalışmasında, Science Direct, PubMed ve Google Scholar veri tabanları ve uluslararası dergilerden faydalanılmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda, aromaterapinin klinik tedavi kaynaklı yaşanan anksiyete bozuklukları üzerindeki olumlu etkisinden bahsedilmiştir.
Birleşmiş Milletler’in küresel beslenme ve gıda güvencesi politikalarının değerlendirilmesi
Authors: DOĞAN Murat , ÖZALTIN Emrah
Published: December 2022

Birleşmiş Milletlere bağlı Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) küresel beslenme ve gıda güvencesi konularında çeşitli politikalar üretmekte ve politikalara uygun çalışmalar yapmaktadır. Çalışma ile günümüzün en kritik küresel sorunların başında gelen açlık, kıtlık, obezite ve gıda güvencesizliğinin çözümüne yeni bir yaklaşım getirmek için Birleşmiş Milletler ‘in ilgili politikalarının belirlenmesi ve tartışılması amaçlamıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve doküman inceleme teknikleri kullanılmıştır. Çalışma bulguları incelendiğinde Birleşmiş Milletler ’in küresel beslenme ve gıda güvencesi politikalarının büyük oranda adil gıda paylaşımına odaklandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda BM açlığın azaltılmasını gıda güvencesini ve adil gıda paylaşımını teşvik ederek hedeflemektedir. Bununla birlikte açlık ve obezitenin aynı zamanda var olması gıda paylaşımının eşit olmadığını göstermektedir. BM’nin ilgili kurumlarının iki sorunun çözümü için çalışmalar yapmaktadır. BM‘nin 1995-1997 yılları arası yaptığı araştırmalar sonucu aç ve yetersiz beslenen 824 milyon insanın var olduğu tespit edilmiştir. BM 2015 yılında aç ve yetersiz beslenen insan sayısını 400 milyon seviyesine düşürmeyi hedeflemiş ancak bu sayı 795 milyona yükselmiştir. Buna ek olarak 2015 yılı sonrası açıklanan tüm raporların verileri arasında büyük çelişkiler mevcut olup bazı raporlar ise ağır şekilde eleştirilmektedir. Aslında bu haklı eleştiriler, verilerin manipüle edilerek istenilen sonucun elde edilmesi ile ilişkili olduğu şüphesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak BM’nin kalkınma hedefleri 2030 yılında sonuçlanmayı beklerken FAO’nun ortaya koyduğu hedeflerden oldukça uzak olması ilgili politikaların istenen sonucu vermediğini göstermektedir.
CORRELATION ANALYSIS OF THE DEATH PENALTY ON MURDERERS, DRUGS AND CORRUPTION
Authors: Achmad Musyahid  , Abu Sahman Nasim  , Jamaluddin Samsidar
Published: December 2022

This study aims to analyze the correlation between the death penalty for murder, narcotics, and corruption (a legal approach to jinayah, qishash, hudud, and ta'zir), and aims to look more deeply into the implementation of punishments that use a legal basis or arguments that are general in nature and specific argument. This research uses descriptive qualitative. Data were collected through interviews, observation, and documentation. This study uses data analysis techniques, which consist of stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that legal settlements from the Juridical-Empirical study include makers, dealers, sellers and buyers as well as users, as well as victims of the same status before the law, because they both violate the law, they must be sentenced to death, in the context of crimes against the loss of human life. , in this case the similarity of the punishment of Qishash with the Criminal Code is the same, as in the case of intentional murder that is not condoned by the victim's family. Therefore, the death penalty of Qishash only applies if the intentional killing that is not condoned by the victim's family, as well as corruption of humanitarian funds can be punished by death
COMPETITIVE ADVANTAGE TOURISM BASED ON E-TOURISM TO IMPROVE TOURIST DESTINATIONS
Authors: Sari Ayu
Published: December 2022

This study aims to determine the influence of the determining component of Competitive Advantage Tourism in increasing tourist destinations based E Tourism. This research was conducted in Kerinci Regency, Jambi Province. The population in this study was (1) Village Government or Local Government (2) Hotel and lodging Managers (3) Restaurant and Restaurant Managers (4) Travel Agency Managers (5) Managers at Attractions (6) Tourism Services Support (7) Local People in tourism destination obtained a total sample of 120 respondents. The data used in this study were primary data through interviews and questionnaires. Data analysis in this study uses a structural equation model with the analysis tool used is to use AMOS. The results of the study obtained a large coefficient of determination of the influence of Competitive Advantage Tourism which can be explained by the variables Built Environment, Operating Sectors, Natural Resources Environment, and Spirit of Hospitality Cultural and E Tourism of 81.4%. While the coefficient of determination of the Tourism Destination equation is 1.004 or the Tourism Destination variable which can be explained by the variability of Tourism Destination and E Tourism is 100%
INDONESIA IS THE BIGGEST GRANT OF OIL PALM CRUDE PALM OIL (CPO) IN THE WORLD BUT FACING THE PROBLEM OF OIL SCARCITY SURPRISE COOKING OIL PRICES
Authors: Junaedi Junaedi
Published: December 2022

Indonesia is a granary for palm oil, so being the largest producer of crude palm oil (CPO) in the world, it is still faced with the problem of oil scarcity, so that cooking oil prices spike. Indonesia Is A Palm Oil Barn, So Being The Largest Producer Of Crude Palm Oil (CPO) In The World Still Faced With The Problem Of Oil Scarcity Surge In Cooking Oil Prices, The purpose of this study is expected to be able to study and analyze Indonesia is a Palm Oil Barn, so that it becomes the Largest Producer of Crude Palm Oil (CPO) The world is still faced with the problem of oil scarcity, cooking oil prices spike.

Data analysis was carried out using an analysis based on Indonesia as a Palm Oil Barn, so that it becomes the Largest Producer of Crude Palm Oil (CPO) in the World Still Faced with the Problem of Oil Scarcity, Cooking Oil Price spikes. Being the Largest Producer of Crude Palm Oil (CPO) in the World Still Faced with the Problem of Oil Scarcity, Spike in Cooking Oil Prices.

As for the benefits of this research Academically, this research is useful related to Indonesia is a Palm Oil Barn, so that it becomes the Largest Producer of Crude Palm Oil (CPO) in the World Still Faced with the Problem of Oil Scarcity, Surge in Cooking Oil Prices, while Theoretically, this research can enrich the repertoire of literature in In the study, Indonesia is a palm oil barn, so that it becomes the largest producer of Crude Palm Oil (CPO) in the world. It is still faced with the problem of oil scarcity. Cooking oil prices spike.
ASSISTANCE IN FINANCIAL TRANSACTION RECORDING TRAINING AT THE KAKI LANGIT TOURISM VILLAGE
Authors: Iskandar Edi , Yanti Sur , Santoso Herdiesel , Kusumaningrum Istika Dwi
Published: December 2022

Financial information such as information on capital turnover, profits generated or assets owned by the company is important, so that the recording must be done properly. Kaki Langit Tourism Village has problems in recording financial transactions because the management does not understand the correct recording of financial transactions in producing financial information. The method used in the Financial Transaction Recording Training Assistance activity at the Kaki Langit Tourism Village is the Participatory Action Research (PAR) method. The assistance carried out by the service team uses the PAR method whose implementation includes several stages, namely the introduction to Accounting and the recording process, the recording stage, the posting stage, the balance sheet preparation stage, the adjustment process stage and the 10-column Worksheet, and the Financial Statement stage. At the end of the mentoring, the manager of the Kaki Langit Tourism Village has knowledge that is applied in recording business financial transactions so as to produce financial information that can be used in decision making.
RHETORICAL STYLE OF STUDENT CRITICISM AT DEMONSTRATIONS AGAINST THE KHUP BILL AND REVISION OF THE 2019 KPK LAW: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
Authors: Tenrirawe Andi Hartina , Lukman Lukman , Said Ikhwan M.
Published: December 2022

This research was motivated by the event of a demonstration against the KHUP Bill and the Revision of the KPK Law which occurred in 2019. Many student banners were found at the action that contained sentences of criticism of the government but were packaged in the form of humor using a rhetorical style. This study aims to dismantle the rhetorical style of students in the Demonstration of Rejection of the KHUP Bill and the Revision of the 2019 KPK Law.  This research uses qualitative descriptive research methods with the Norman Fairclough model of Critical Discourse Analysis approach. The data used as an object is in the form of banner images containing criticism sentences from students at the demonstration of the rejection of the Criminal Code Bill and the revision of the KPK Law which was carried out on September 24-26, 2019. The results showed that students used two rhetorical styles, namely the rhetorical style of euphemism and the rhetorical style of dysphemism.
LANGUAGE ERROR FORM ANALYSIS IN THE ESSAY OF CLASS XI STUDENTS OF SMA NEGERI 1 MAKASSAR
Authors: Abriani Wahyu Dwi , Darwis Muhammad , Kaharuddin Kaharuddin
Published: December 2022

This research aims to analyze the form of language errors in the essays of class XI students of SMA Negeri 1 Makassar.  This type of research method, that is, a descriptive research method.  The technology of data analysis used in this study is prescriptive.  The type of data that will be used in this study is in the form of student essay text. The results showed that there were four forms of language errors, namely in the form of addition, subtraction, word choice, and arrangement.
THE ROLE OF LAND TRANSPORTATION IN SUPPORTING THE NATIONAL TOURISM STRATEGIC AREA OF LAKE TOBA
Authors: Sihombing Surya Immanuel , Matondang Abdul Rahim , Lubis Satia Negara
Published: December 2022

Lake Toba is a large natural lake in Indonesia located in the caldera of Mount Supervolcano. The Ajibata – Ambarita Crossing Route is one of 1 (one) of 6 (six) Crossings in the Lake Toba National Tourism Strategic Area. The 6 (six) crossing routes to Samosir Island currently in the Lake Toba National Tourism Strategic Area are the Ajibata – Ambarita Trail; Tigaras Trail – Samosir; Balige Trail – Onan Runggu; Muara – Sipinggan track; Muara Track – Onan Runggu; and the Ajibata – Tomok route. The aims of this research are: To analyze the level of fulfillment of service aspects in its implementation; and Improve wider outcomes and impacts on the development of land transportation in the Lake Toba National Tourism Strategic Area on the Ajibata - Ambarita Crossing. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The results of this study are based on SWOT analysis, the value is in a DEFENSIVE condition, namely the Threats value and Weakness value. The location of the port coordinates is in quadrant IV (Negative, Negative) which means that the port has weaknesses and threats from the internal aspects of the port.
ANALYSIS THE EFFICIENCY OF BOILER 2011 UA WATER TUBE TYPE AT PT PERTAMINA RU III (PERSERO) PLAJU
Authors: Lestari Dian Dwi , Iskandar Isdaryanto , Wendi Wendi
Published: December 2022

One of the most important tools in steam production in the oil and gas industry is a boiler. Along with the increasing demand for steam, it is necessary to think about ways to increase the efficiency of the boiler. A boiler or steam boiler is a closed vessel-shaped device used to produce steam or steam. Boilers are designed to transfer heat from a combustion source. With Used the direct method (Direct Method) to calculate boiler efficiency. The pressure and temperature data of the feed water and steam is processed through the data interpolation process to obtain the enthalpy value of the feed water and steam enthalpy. Based on the calculation results obtained boiler efficiency results of 78.11%, 78.27%, and 79.75% with an average efficiency of 78.71%, and from the results of boiler efficiency calculations from the report of PT Pertamina RU III (Persero) obtained results of 89,75% in 1991. The efficiency of the above boiler has decreased by 11.04%. The decrease was caused by several factors, namely shells, valves, and instrumentation that had been eaten by age and damaged tubes.
THE PENTAHELIX MODEL IN SYNERGIZING SECTORS TOURISM IN WEST JAVA TO IMPROVE LOCAL ECONOMY
Authors: Sukmadi Sukmadi
Published: December 2022

West Java Province is a large province with various Regencies and Cities with a strategic location in its economic activities, especially in tourism. The development of tourism in West Java will provide a positive value to the growth in the number of both domestic and foreign tourists visiting West Java. One of the strategies launched by the government in tourism development is through the use of the Pentahelix Model. Pentahelix has an important role to play in supporting shared innovation goals and pentahelix contributing to regional socio-economic progress. Based on the discussion that has been concluded, it can be concluded that the Culture and Tourism Office in West Java should carry out optimal planning in managing and developing tourist objects by creating a sustainable program, making short, medium and long term targets as guidelines or benchmarks for targets to be achieved. The mobilizing function carried out by the Disbudpar does not only form coordination activities in the field of monitoring potential tourist objects, available facilities and infrastructure but also focuses dominantly on empowering existing human resources in potential villages/regions in West Java by providing various coaching and training, inviting experts to impart special knowledge to the public. The Provincial Government through Disbudpar must be more creative in getting support, must be more able to make them interested and must further enhance collaboration with the 5 stakeholders based on the pentahelix model, so that all aspects involved in parwiata activities can synergize with each other to achieve improvement and development of the local economy.
THE STUDY ON VISITORS' REVISIT INTENTION AT SRAGEN'S BAHULAK MARKET
Authors: Trisnowati Juni , Budiwinarto Kim , Slamet Giarti
Published: December 2022

The purpose of this study was to analyze the effect of market image, word of mouth, and visitor satisfaction on the interest of repeat visits at Pasar Bahulak Sragen. This study took place in the Pasar Bahulak Sragen, with the population being visitors to the pasar Bahulak Sragen where the number cannot be known with certainty. The sample used is 100 respondents, with the sampling technique using accidental sampling. Data was collected by giving questionnaires to the visitors they met. Data analysis techniques used include multiple linear regression analysis, F test, t test and coefficient of determination. The conclusion from the results of data analysis shows that (1) Market image has a significant effect on revisit intention. (2) Word of mouth has a significant effect on revisit intention. (3) Visitor satisfaction has a significant effect on revisit intention. (4) Market image, word of mouth, and visitor satisfaction simultaneously have a significant effect on interest in revisit intention at Pasar Bahulak Sragen.
Damage ratio of the Asian chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 (Hemiptera: Cynipidae) in Samsun Province of Türkiye: First Report
Authors: AKYÜZ Burak , SARUHAN İslam , SERDAR Ümit
Published: December 2022

The Asian chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera, Cynipidae) is a critical pest that threatens chestnut cultivation. The chestnut gall wasp causes yield losses by deforming the buds of the infected trees. This pest, which was first detected in Italy in 2002 in Europe, was seen in Gacık village of Yalova province in 2014 in Türkiye. In the following years, it spread to Bursa, Istanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Düzce, Giresun, Bartın, Zonguldak, Sinop and İzmir provinces. In this study, the orchard of chestnut gene resources belonging to the Ali Nihat Gökyiğit research station in Samsun province was examined for the presence of the Asian chestnut gall wasp. As a result of the study, the presence of the Asian chestnut gall wasp was determined in the cultivars Marigoule' and 'Macit 55'. As a result of the counts made in 50 cm parts of the branches, it was determined that the presence of chestnut gall wasp is in a higher population in the 'Marigoule' cultivar than in the other cultivars. However, the invasion in Samsun is at the early stage.
Stress coping ability of parents of mentally challenged children
Authors: Vijila S. , Sreelatha S.
Published: December 2022

In this study, an attempt has been made to study the stress coping ability of parents of mentally challenged children. Data was collected from a sample of 200 parents of mentally challenged children studying in various special schools in Kanniyakumari district. Normative survey method was used. The results showed that moderate levels of stress coping ability of parents of mentally challenged children. Also, significant gender, and locality, wise difference are noted in the stress coping ability of parents of mentally challenged children.
The Complex Phenomenology of Episodic Memory: Felt Connections, Multimodal Perspectivity, and Multifaceted Selves
Authors: Dings Roy , McCarroll Christopher Jude
Published: December 2022

There is thought to be a rich connection between the self and the phenomenology of episodic memory. Despite the emphasis on this link, the precise relation between the two has been underexplored. In fact, even though it is increasingly acknowledged that there are various facets of the
self, this notion of the multifaceted self has played very little role in theorizing about the phenomenology of episodic memory. Getting clear about the complex phenomenology of episodic memory involves getting clear about various components that contribute to the sense of self. Inspired by
work on 4E cognition, and focusing on the phenomenological feature of felt connections, we show that the phenomenology of episodic memory can be modulated by focusing on different facets — embodied, extended, embedded, and ecological — of the self.
'Contact' as a Manifestation of Sensorimotor Empathy: The Experience of Expert Écuyers in Interaction with Horses
Authors: Leblanc Marine , Huet Benoît , Saury Jacques
Published: December 2022

Chemero's concept of sensorimotor empathy offers a relevant introduction to the study of human/non-human relationships. This article proposes an empirical characterization of this phenomenon occurring in human–horse interactions through the notion of 'contact', which is a core
concept in the technical tradition of the equestrian world. According to the assumptions of 4E cognition, we approach the notion of contact with a broader meaning than how it is usually defined, i.e.as the connection of the rider's hand with the horse's mouth. We state that contact involves
the whole body and that it is not a passive touch but a dynamic one. Contact is intersubjective, meaning that its quality depends on the two agents of the interaction: the human and the horse. Within such an interaction, sensorimotor empathy allows the human and the horse to understand through
the body and to fine-tune with each other to bring about 'good contact'.
A HOROR Theory for Introspective Consciousness
Authors: Renero Adriana , Brown Richard
Published: December 2022

Higher-order theories of consciousness typically account for introspection in terms of one's higher-order thoughts being conscious, which would require a third-order thought — i.e.a thought about a thought about a mental state. In this work, we offer an alternative account of
introspection that builds on the recent HigherOrder Representation of a Representation (HOROR) theory of phenomenal consciousness. According to HOROR theory, phenomenal consciousness consists in having the right kind of higher-order representation. We claim that this theory can be extended
to introspection by recognizing that there is a distinctive kind of consciousness — i.e. introspective consciousness — which can be accounted for as the theory does for phenomenal consciousness generally. We call this novel view: Higher-Order Representation Intentionally For Introspective
Consciousness (HORIFIC). We argue that there are independent reasons for thinking that introspective consciousness can be either 'stimuli-induced' or 'self-triggered' and that one of the benefits of the view we develop is that it can embrace a pluralist approach. Our view also accounts for
what specific mental state is represented by a particular higher-order representation, and for the way in which we are aware of changes, transitions, and boundaries between mental states in specific cases of introspective consciousness.
Convocatoria y elección de una constituyente: colisión con el poder constituido
Authors: Sánchez Dolis
Published: December 2022

La Constitución de 1999, establece de manera expresa, el derecho del pueblo venezolano a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, no previendo otro requisito distinto “al ejercicio por parte del pueblo de Venezuela, de sus poderes creadores”, como reza su Preámbulo, con lo que se deduce la imposibilidad del Poder Constituido de normarlo. En el presente artículo se analiza la circunstancia del vacío del mecanismo para dicha convocatoria y elección de sus integrantes, sin la participación del Poder Electoral ni de ningún otro órgano del Poder Constituido, para contribuir con el debate necesario que permita resolver el problema dentro del marco constitucional. La presente investigación concluye que, si un órgano de un Poder Constituido cualquiera ejerce los Poderes Constituyentes del Pueblo Soberano, eso implica sin lugar a dudas, una Usurpación de Funciones del abstracto “órgano depositario” de la Soberanía Nacional: El Pueblo. Y que su inconstitucional convocatoria por parte de un Poder Constituido puede ser recurrida ante la SC-TSJ.
La negociación colectiva voluntaria como principio fundamental de la autonomía de la voluntad de las partes
Authors: Ferreira Francisco
Published: December 2022

En una clara lectura del Artículo 437 de la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y Trabajadores (LOTTT) publicada en Gaceta Oficial Nº 6.076 Extraordinaria del 07 de Mayo del 2012 puede evidenciarse expresarse “un conflicto normativo” que se encuentra en la LOTTT, cuando ésta estipula la “expresa obligación” que recae sobre el Empleador de “negociar y celebrar” una Convención Colectiva de Trabajo, o, a “negociar y acordar” un Pliego de Peticiones de carácter conciliatorio con la organización sindical que obtenga la mayor representatividad de sus trabajadores, que deriva en una firme violación de los postulados constitucionales enmarcados en los artículos 3 y 19 Constitucionales, que ofrecen una definición de la característica garantista de la Constitución. Los Principios Rectores de la Negociación Colectiva creados por la OIT-Convenio 98 (1949): “las pautas en que debe enmarcarse la negociación colectiva para ser viable y eficaz parten del Principio de Independencia y Autonomía…y del carácter libre y voluntario de las negociaciones.” Y en fin, el término “Negociación” y la utilización del verbo “Obligar” es paradójico.
Rescisión de los contratos de obra en el ámbito de las contrataciones públicas
Authors: García Luis
Published: December 2022

El artículo tiene como propósito fortalecer los procedimientos que debe implementar la Administración Pública para hacer efectiva la rescisión de contratos de obras en materia de contrataciones públicas frente al delicado sistema de garantías de un Estado de Derecho, así como el procedimiento técnico de notificación del Contratista afectado por la rescisión unilateral del órgano o ente público, esto es, aplicando criterios jurídicos que permitan a la Administración rescindir objetivamente el contrato de obras públicas, cuando se presenten los elementos que dejen en completa evidencia, que el Contratista incurrió en algunos de los supuestos generadores de rescisión que establece la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento General, sin que lo anteriormente enunciado constituya, una violación de los legítimos derechos subjetivos de los Contratistas.
La querella funcionarial en el derecho administrativo venezolano
Authors: Uzcátegui Yissiel
Published: December 2022

El presente artículo científico va dirigido principalmente al estudio de la Querella Funcionarial, como tema transcendente para el Funcionario Público Venezolano, así como para los Abogados en ejercicio en esta rama del Derecho. De esta forma la investigación se dirige a estudiar, explicar y determinar las causales que conllevan a la interposición de la Querella Funcionarial, como medio para hacer efectivo el recurso contencioso funcionarial; el procedimiento a seguir para hacerla efectiva y las consecuencias Jurídicas cuando la Querella Funcionarial sea declarada con o sin lugar. Es relevante indicar, que para la realización de este artículo científico se utilizará la investigación documental y Jurisprudencia Venezolana.
El Acoso Laboral o Mobbing Laboral
Authors: Pérez Darcy
Published: December 2022

La presente investigación tiene por objeto analizar la incidencia del acoso laboral, en la salud mental del empleado dentro del área de trabajo. Se utilizó la investigación argumentativa (genero discursivo que se caracteriza por usar un lenguaje formal y presentar una opinión personal), con el objeto de analizar el comportamiento que presenta un empleado, que es abusado psicológicamente en su entorno de trabajo, señalando la incidencia que debe tener el Estado, para la regulación, vigilancia, y control de estas situaciones, adoptando medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, para su mejor condición y desempeño. Como primer punto se realizó el planteamiento del problema, el cual consiste en analizar la incidencia del acoso laboral en la salud mental del empleado dentro del área de trabajo. Se analiza las normas emanadas por el Estado que regulan estas situaciones, tales como la LOTTT, la LOPCYMAT y otras normativas.
Enfoque constitucional de los fines del estado venezolano
Authors: Arias Kristopher
Published: December 2022

El presente artículo científico procura estudiar mediante una revisión documental revisar los fines del Estado como objetivos que persigue a través de su actuación en la procura del bien común y el bienestar social, con especial referencia al caso venezolano según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para llegar a las consideraciones sobre los fines esenciales del Estado Venezolano, es necesario partir de las ideas generales sobre el tema de los fines genéricos de todo Estado conformado y reconocido por la Sociedad Internacional a través del constitucionalismo. La investigación siguió el diseño documental, realizando un estudio de la norma constitucional y el alcance efectivo de los fines del Estado con la finalidad de verificar si tales fines, se ajustan a la realidad venezolana, enmarcando una nueva definición del Estado como un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia, en el que se le garantice a los ciudadanos el acceso a los elementos considerados fundamentales para tener una vida digna.
Ambivalencia Jurídica: Estrategia o Distorsión
Authors: Morantes Jim
Published: December 2022

La globalidad permite actuar de acuerdo al contexto social, por tal motivo, es primordial, tomar en consideración los cambios de legislación en el rumbo y patrón. La presente investigación, enuncia a la ambivalencia como punto de partida en la deformación jurídica, cuyo eje de acción, disfraza la justicia o la inequidad y renueva o trastoca la realidad, acomoda su intención en la adecuación argumental e interpretativa, capaz de brindar soluciones jurídicas a la medida, es decir, proporciona múltiples respuestas para cada controversia, de acuerdo a la motivación del juzgador en el proceso judicial. El estudio analiza si la función judicial, pierde autonomía funcional y se limita a obtener resultados con visos de legalidad, a pesar de fundamentar la decisión en la manipulación y la mentira o por el contrario predomina la justicia, el saber, la verdad y el derecho del bien. Se concluye que la aceptación y aplicación de la ambivalencia jurídica en la praxis, es consecuencia “lógica” del efímero proceder global, la cual puede ser o no contraria, al ser y al deber ser.
Fuero del Tribunal de Municipio, en Materia de Impugnación de Actos Administrativos Inquilinarios
Authors: Veliz Dayana
Published: December 2022

Las controversias suscitadas entre arrendadores y arrendatarios son resueltas en una primera etapa, siguiendo el procedimiento administrativo establecido en la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas, siendo la (SUNAVI), el ente competente para sustanciar el procedimiento, tendiendo las facultades administrativas establecidas en la Ley. En este sentido, al agotarse el procedimiento administrativo, la SUNAVI emite la Providencia Administrativa, contra la cual, es posible interponer el recurso de nulidad ante el Tribunal Administrativo. Toda vez, que se trata de un acto administrativo. Sin embargo, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda señala la competencia que tienen los Juzgados Ordinarios y Ejecutores de Medidas de Municipio para decidir en materia inquilinaria, entre ello, la Providencia dictada por SUNAVI.
La Invalidación de Sentencia: ¿Recurso o Juicio?
Authors: Sánchez Abdón
Published: December 2022

Esta investigación estudia las diferentes posiciones de la doctrina y la jurisprudencia venezolana, acerca de la naturaleza jurídica de la invalidación, considerando la evolución legislativa y los cambios de criterio de las Salas Civil y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la consideración de la misma como un recurso o como un juicio, para determinar cuál es la tesis que predomina actualmente en nuestro país. Se trata de una investigación documental de tipo descriptivo, habiéndose revisado fuentes documentales que se refieren al tema. Los resultados de la investigación constituyen un aporte necesario para despejar las dudas surgidas sobre el tema, por haber encontrado la respuesta adecuada al problema planteado.
La Supremacía Constitucional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Authors: Peña Angello
Published: December 2022

El presente artículo tiene como objeto analizar la supremacía constitucional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, empezando por una consideración histórica y general de la supremacía constitucional y de sus alcances. Del mismo modo, señala los caracteres que deberían tener los textos constitucionales para gozar de estricta supremacía constitucional y hace un análisis sobre la clasificación general de las constituciones para determinar en cuáles se podría expresar de mejor manera dicho principio. Finalmente describe la supremacía constitucional en las diferentes partes del texto constitucional venezolano, recorriendo el preámbulo, la parte dogmática, orgánica y las disposiciones transitorias.