bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Scoping Review: Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Dini pada Perempuan di Negara Berkembang
Authors: Nisa Hanik Khairun , Ratrikaningtyas Prima Dhewi , Ningsih Sri Ratna
Published: August 2022

Early marriage is a form of violence and violations of children's rights, this is because the practice of early marriage occurs at the age of <18 years which triggers violence such as sexual violence. Early marriage occurs in many developing countries such as Africa, India, Bangladesh, Nigeria, Nepal and Indonesia. This study aims to examine the previous literature to collect data on “The Impact of Early Marriage on Women from Health and Social Aspects in Developing Countries”. This study employed a scoping review method with the Arskey and O'Malley framework. A systematic review was carried out using online databases, namely PubMed, Willey, ProQuest, and using Gray Literature with predetermined keywords, then the articles were filtered based on inclusion and exclusion criteria. There were 25 articles that met the criteria. This study identified that early marriage had a serious impact on women's health and social life such as the occurrence of sexually transmitted diseases, cervical cancer, preeclampsia and complications during pregnancy and childbirth, as well as mental health disorders such as stress and anxiety. The impact of the social aspects found in the literature review was the existence of gender discrimination, dropping out of school, domestic violence, and low autonomy in decision making. In addition, in the review of the article, it was found that the factors that influence the practice of early marriage experienced by women were education, economy, culture, parents and marriage by accident (MBA). The existence of complications during pregnancy and childbirth is the impact of early marriage that is often experienced by women. In addition, gender discrimination is often felt by women who marry at the age of <18 years in various developing countries.
Effectiveness of vegetative mitigation strategies in the restoration of fluvial and fluvio-mass movement gully complexes over 60 years, East Coast region, North Island, New Zealand
Authors: Marden Michael , Seymour Ann
Published: August 2022

Background: Early (1957–1997) remediation strategies, predominantly Pinus radiata D.Don afforestation and indigenous shrubland reversion, proved effective in treating gully erosion in the East Coast region, North Island, New Zealand. However, the expansion of untreated gullies and initiation of new ones necessitated additional investment in land-use change (1997– 2017) to reduce their on- and off-site impacts. Methods: Gullies were digitised from aerial photography flown in ~1957 (before reforestation) and again in 1997. The region was re-flown in 2017, providing an opportunity to assess remediation successes and failures. For hill country areas, gully location and size were recorded by vegetation type, for major catchments, for two contrasting geological terrains, and for land designated in Gisborne District Council’s Combined Regional and District Plan as Land Overlay 3A (LO3A). Results: Between 1997 and 2017, 601 treated gullies fully re-stabilised and 315 new gullies formed. There remain 1864 gullies, comprising 5347 ha. This represents a 13% reduction in numbers and a 31% decrease in area during this 20-year period. Over the longer 60-year period, and across all land uses, 2942 treated gullies successfully stabilised. However, with the initiation of 1446 new gullies there are currently 5347 ha of gully requiring further treatment, with the largest of the affected area equally distributed across pastoral and reforested hill country and primarily located within the Tertiary terrain, Waiapu catchment, and areas designated as LO3A. Conclusions: Although attempts at gully remediation since the early 1960s have resulted in a 45% reduction in gully number, the current area of hill country affected by gullying is only 5% less than 60 years ago. During this period, gully initiation and development have outstripped mandated erosion control targets set by the East Coast Forestry Project (ECFP), for land designated as LO3A, and for the ‘Restoration of the Waiapu Catchment’ by 2020-22. Addressing ongoing on- and off-site impacts of gully erosion will require further significant long-term investment in the prioritisation and completion of these unfulfilled targets. For gullies identified in the National Environmental Standard for Plantation Forestry (NES-PF) as high erosion risk (orange zone) or where the erosion risk is very high (red zone), we recommend: (i) a revision of remediation strategies for the larger and more actively eroding of gullies destined for future afforestation, and (ii) for gullies within exotic production forests, the replanting of species (exotic or indigenous) better suited to providing long-term stabilisation, post-harvest.
The Potential of Higher-level Vocational Trainings in Business in the Area of Competence Development
Authors: Kárpáti-Daróczi Judit
Published: August 2022

When higher education institutions for business and industry train their students, they must both meet the needs of the labour market and develop the competences set out in the Learning and Skills Framework. This publication focuses on higher-level vocational training in business. The aim of this study is to show whether the labour market expectations are reflected in the Training and Output Requirements. Based on secondary and primary research, this publication presents that labour market expectations are reflected in the Training and Output Requirements. The results show that managers of the enterprises surveyed expect from candidates with a business degree who are starting their careers the following competences: to be punctual and accurate, reliable, performance-oriented, hard-working, and able to work develop under pressure and have problem-solving skills. The labour market awareness of foreign-owned companies is higher than that of managers in Hungarian companies.
IMPLEMENTASI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU OLEH WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI)
Authors: Manek Adrianus Rudiyance Gilberto , Lambok Betty Dina
Published: August 2022

Dalam dunia digital saat ini, seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu dan musik menjadi sangat masif, sehingga peranan Lembaga Manajemen Kolektif menjadi sangat urgen, malah mutlak. Sebab tanpa adanya bantuan dari lembaga tersebut para pencipta lagu dan musik akan kesulitan dalam mengambil hak ekonominya, karena banyaknya pemanfaatan atas karya mereka baik dari segi waktu, tempat, dan cara penggunaanya. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif wahana musik Indonesia (WAMI) oleh karenanya penulisan penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang bagaimanakah implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif wahana musik Indonesia (WAMI), dan bagaimanakah kendala-kendala WAMI dalam implementasi hak ekonomi pencipta lagu. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris.Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada. Implementasi WAMI dalam mengelola hak ekonomi para pencipta lagu dimulai dari terdaftarnya para pencipta lagu menjadi anggota dari WAMI selanjutnya melalui surat kuasa para pencipta menyerahkan hak ekonominya kepada WAMI untuk dikelola dan nantinya para pencipta akan menerima royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait berupa sejumlah uang yang diperoleh dari para pengguna lagu yang bersifat komersial yang merupakan biaya lisensi atas hak mengumumkan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG TERTUTUP DALAM MEMPEROLEH AKSES JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA
Authors: Normawati Dessy , Maulida Irma
Published: August 2022

Hak milik atas tanah merupakan hak istimewa terkuat dan terpenuh yang ada dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Inilah keistimewaan yang ada pada hak milik atas tanah di bandingkan hak atas tanah lainnya, akan tetapi keistimewaannya tetap melekat sebuah ikatan hukum yang bersifat umum dengan segala kepentingannya yang seimbang yaitu fungsi sosial atas tanah. Selaras dengan ketentuan pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, hal tersebut bermakna bahwa hak atas tanah jika dihadapkan dengan kepentingan umum maka kepentingan tersebut harus diutamakan diatas kepentingan pribadinya. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tertutup dalam memperoleh akses jalan ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Bagaimana akibat hukum terhadap orang / badan hukum yang tidak memberikan akses jalan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tertutup dalam memperoleh akses jalan telah diakomodir dan diatur pada Pasal 667 dan Pasal 668 KUHPerdata. Orang / badan hukum seharusnya memberikan akses jalan bagi tanah yang tertutup dalam meperoleh akses jalan keluar sesuai dengan ketentuan dari Pasal 668 KUHPerdata. Jika orang / badan hukum tersebut tetap tidak menghiraukan ketentuan Pasal 667 dan 668 KUHPerdata dan juga mengabaikan asas fungsi sosial Pasal 6 UUPA, maka orang / badan hukum dapat dituntut dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial dan masyarakat diharapkan untuk dapat memahami aturan dalam UUPA tersebut sehingga dalam prakteknya masyarakat dapat menerapkan apa yang tertuang dalam Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial.
ASPEK HUKUM PENDIRIAN TEMPAT IBADAH GEREJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi Dinas Perizinan Kota Cirebon)
Authors: Jellin Jellin , Suwondo Sutiyono
Published: August 2022

Izin merupakan suatu syarat dalam mendirikan suatu bangunan tanpa izin pembangunan tidak akan berjalan lancar, perizinan diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, izin bukan hanya diberikan oleh instansi perizinan saja namun juga pada masyrakat sekitar yang daerahnya menjadi target pembangunan hal itu sering memunculkan konflik dan sampai saat ini masih belum adanya titik temu untuk melerai konflik tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada ilmu hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, studi lapangan meliputi wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.data primer maupun data skunder yang di dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian. Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perizinan pembangunan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunanya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perizinan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disesuaikan dengan proses bangunan gedung lainya sesuai dengan fungsi masing-masing yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan pendirian tempat ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV. Persyaratan bangunan gedung meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tempat ibadah adalah penolakan warga masyarakat sekitar.
PENEGKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI
Authors: ARAHMAN DIKRI , HARMONO HARMONO
Published: August 2022

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, pada kasus pencabulan yang menjadi korban adalah wanita yang berada dibawah umur. Dalam terjadinya tindak pidana pencabulan penyebabnya tidak mesti berasal dari pelaku, karena dalam sudut pandang viktimologi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana bisa juga berasal dari diri korban. Adanya keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan atau mungkin kesalahan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana pencabulan apabila ditinjau dari aspek viktimologi dan mengetahui peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan ditinjau dari aspek viktimologi. Keterlibatan korban inilah yang menjadi salah satu faktor yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Oleh karenanya peran korban di sini cukup menentukan dalam suatu putusan. Dalam melakukan penelitian tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan penulis menggunakan metode preskriptif analitis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen dan juga melalui proses wawancara dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim. Hasil penelitian yang dilakukan adalah dapat diketahuinya faktor-faktor yang berasal dari dalam diri korban sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Kemudian dapat diketahui juga peran korban dalam perspektif tipologi. Dalam penelitian ini penulis juga mendapa informasi tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersangka dalam proses peradilan. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dijadikan hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutus perkara pencabulan. Selain hal yang meringankan dan memberatkan hakim juga memperhatikan hasil dari Visum Et Repertum (VER). Dan yang terpenting adalah dalam memutus perkara putusan hakim mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA CIREBON DIKAITKAN DENGAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG KETERTIBAN UMUM
Authors: ANGGRAENI RITA , HENDA RD.
Published: August 2022

Pemerintah Kota Cirebon melakukan upaya dalam rangka berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum untuk menangani perusakan fasilitas umum melalui penegakan hukum. Rendahnya kualitas pelayanan public, rendahnya pengawasan dari Pemerintah, dan system pelayanan public yang belum diatur secara jelas dan tegas. Oleh karena itu penulisan tertarik meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pelaku perusakan fasilitas umum di Kota Cirebon dan kendala-kendala dalam prosesnya dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini antara lain; Pertama, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum di Kota Cirebon. Kedua, Bagaimanakah kendala dalam proses penegakan hukum kasus perusakan fasilitas umum di Kota Cirebon. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum di Kota Cirebon dikaitkan dengan Perda Nomor 9 tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. Pemerintah Daerah mempunyai kendala dalam hal penegakan hukum dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak mendukung untuk dilaksanakannya peraturan tersebut. Seperti: kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan adanya peraturan pemerintah daerah. Sanksi yang diberikan tidak membuat efek jera pelaku, sehingga kesalahanakan terus diulangi. Pemerintah daerah dalam hal penanganaan masih belum bisa optimal. Setelah melakukan pembahasan dalam penulisan penelitian ini maka dapat penulis Tarik kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah daerah tidak membuat kesadaran hukum dilingkungan masyarakat bisa diterima tanpa sosialisasi yang lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga dalam hal penegakan hukum akan terus mengalami kesulitan yang terus menerus. Dan masyarakat akan terus melakukan kesalahannya tanpa merasa jera.
IMPLEMENTASI PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF
Authors: Novianti Sri , Maulida Irma
Published: August 2022

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara Hablun min Allah dan Hablun min an-nas, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan yaitu :bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017 dan hambatan-hambatan yang dihadapi terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanahwakaf. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data dari Kantor BPN Kab. Majalengka dan PPAIW Kab.Majalengka. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan melalui penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertama, Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pensertifikatan Tanah Wakaf sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017. Proses Perwakafan tanah yang ada di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka diberlakukan ketentuan tanah yang hendak diwakafkan harus terlebih dahulu bersertifikat hak milik, dengan kata lain tanah yang belum bersertifikat hak milik belum bisa diwakafkan. Masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan, Jarak antar wilayah tanah yang diukur, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas dalam pengurusan sertifikat tanah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL
Authors: Permana Dicky Eka Wahyu , Sanusi Sanusi
Published: August 2022

Peredaran rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan. peredarannya perlu diawasi. rokok yang beredar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. di pasaran banyak terdapat rokok ilegal yang tidak sesuai dengan undang-undang cukai. Rumusan masalah penelitian ini antara lain, bagaimanakah kualifikasi rokok ilegal dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok illegal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang disebut juga dengan metode penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian data dianaliasis secara kualitatif. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu dan pita cukai bekas,dan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal adalah dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 1995 tentang cukai, Seharusnya pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan juga melakukan operasi pasar terkait peredaran rokok ilegal serta regulasi dalam hal ini pemberian sanksi yang dijatuhkan hakim untuk pelaku penjualan rokok ilegal harus lebih berat agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER SECARA ILLEGAL
Authors: Sukma Fajar Rahimi , Dimyati Agus
Published: August 2022

Penyelundupan ini marak terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sedehana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Selain merugikan Negara, hal tersebut juga dapat membuat biota laut semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut ini: Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan benih lobster (benur) oleh para nelayan? dan Bagaimana upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur digunakan dalam penelitian ini adalah jenis) secara tidak sah (illegal)? Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di nelayan dikaitkan dengan teori hukum. Upaya penegak hokum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu: Upaya preventif dengan cara Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya dan melakukan pengawasan perairan di laut. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri.
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DISABILITAS DI LAPAS KELAS IIA PURWOKERTO
Authors: Ashraff Mohamad , Subroto Mitro
Published: August 2022

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa pidana atau hilangnya kemerdekaan bergerak karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun narapidana tetap manusia biasa yang mempunyai hak yang sama dengan manusia lain karena satu-satunya hukuman yang diterimanya adalah hukuman kebebasan bergerak. Salah satu hak yang wajib diterima oleh narapidana adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, terlebih lagi bagi narapidana disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus akan kondisi kesehatannya. Sehinggga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana disabilitas tidak boleh disamakan dengan narapidana lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi yang sebenarnya melalui kegiatan observasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara untuk data primer sedangkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi untuk data sekunder. Lokus penelitan ini mengambil tempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Berdasarkan penelitian ini kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas yang ada sudah cukup baik dan sesuai dengan Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun tetap harus ditingkatkan lagi karena masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya dokter, belum adanya anggaran khusus kesehatan, serta belum maksimalnya fasilitas penunjang kesehatan yang ada.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS TENAGA KERJA AKIBAT PEMISAHAN (SPIN OFF) PERUSAHAAN
Authors: Aminullah Muslim , Kusno Ahmad Saleh
Published: August 2022

Tenaga kerja atau man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Metode spin off yang dipakai oleh perusahaan tentunya berdampak bagi status tanaga kerja. Untuk itu perlu adanya Untuk itu, perlu adanya kepastian hukum sebagai pelindungan terhadap pekerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak harus dilakukan pemutusan hubungan kerja akibat adanya perubahan status perusahaan sepertispin-off. Selain itu, masa kerja sesuai perjanjian kerja di awal tetap berlanjut, sepanjang tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak.
Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya
Authors: Kartini Murtiningsih , Sanusi Sanusi
Published: August 2022

Politik uang selalu mewarnai dalam pesta demokrasi di Indonesia.Ada yang dilakukan penegakan hukum, ada juga yang tidak. Politik uang sudah mencederai demokrasi, menimbulkan adanya ketidak adilan dalam pemilu. Konstestasi antar peserta pemilu bukan berdasarkan kredibilitas dan kemampuan memimpin, tetapi berdasarkan modal atau keuangan.Mereka yang bermodal atau punya uang banyak kemungkinan menjadi pemenanglebih besar, dibandingkan dengan mereka yang menawarkan visi, misi maupun program kerja.
PERALIHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (ANGKUTAN KOTA) DARI PERORANGAN MENJADI BADAN HUKUM (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon)
Authors: Anugrah Vivied Novidia , Sutarih Ayih
Published: August 2022

Usaha angkutan kota saat ini mayoritas tidak berbentuk badan hukum melainkan masih kepemilikan perorangan. Penelitian ini mempergunakan Metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah Primer, yaitu rancangan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi tetapi mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian ini. Bahan hokum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapat untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut, bahwa peralihan kepemilikan angkutan kota ada dua pilihan yaitu dengan mendirikan badan hukum atau bergabung pada Koperasi Kowatron yang dibina ORGANDA. Proses peralihannya dengan balik nama pada STNK angkot tersebut dari perseorangan menjadi atas nama koperasi. Sedangkan akibat hukum yang diperoleh apabila angkutan kota tidak menjadi badan hukum yaitu pencabutan ijin trayek. Masih banyak angkutan kota yang belum berbadan hukum dikarenakan pemilik pengusaha kurang mengetahui prinsip-prinsip dasar dan arti pentingnya badan hukum sehingga banyak keraguan dari pengusaha jika menjadi badan hukum. Maka dari itu seharusnya Dinas Perhubungan lebih memaksimalkan sosialisasi dan pembinaan untuk para pemilik angkutan kota yang belum bergabung pada badan hukum.
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Nabbillah Cintya Maullany , Mariana Montisa
Published: August 2022

Perlindungan terhadap pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memberikan hak kepada pekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan diatur berdasarkan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00, Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan yang diatur berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016 dan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang diatur berdasarkan Kepmenakertrans RI NO.KEP.104/IV/2004. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu Bagaimanakah implementasi kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimanakah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan sebagai suatu gejala sosial untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Yaitu kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 2 dan 3 Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan dan Kepmenakertrans RI NO.KEP/104/IV/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan hanya memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran bahwa perusahaan harus mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Dan disarankan memberikan sanksi tegas atau teguran kepada perusahaan yang belum menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi diskriminasi kepada pekerja perempuan.
IMPEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
Authors: Dayanti Ida , Junawan Jojo
Published: August 2022

Pekerja Rumah Tangga ( PRT ) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurusi segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. yang digeluti oleh sebagian warga masyarakat sebagai pekerjaan mereka, Mereka bekerja pada sebuah keluarga dan memperoleh upah. Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting, Pekerjaan bukan hanya mengurusi pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggan saja, akan tetapi bisa mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih. Misalnya saja dalam menangani dan bertanggungjawab atas lat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Hubungan PRT dengan pemberi kerja merupakan suatu hubungan kerja karena memiliki unsur - unsur pengertian hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, di bawah perintah dan upah. PRT Di payung hukumi oleh Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini yang merupakan Penelitian langsung di Lapangan Bertujuan untukmenjabarkan hak hak Serta Kewajiban Para Piahak, Baik Pekerja Rumah Tangga denganPara Pemberi Kerja serta model perlindungan hukum bagi mereka yang Bekerja Pada Perumahan Cipto, Jl. Cipto Mangun Kusumo, Gang Melati Cirebon.
PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI CIREBON)
Authors: Jayanti Sintia Dwi , Marlina Tina
Published: August 2022

Dalam menjalankan amanat konstitusi, Negara harus menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kan pendidikan dasar. Tak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas. Bukan saja di sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah regular. Namun hal ini tidak dapat di implementasikan lantaran kurangny asarana dan prasarana yang menunjang untuk penyandang disabilitas menempuh pendidikan di sekolah regular. Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas ditinjau menurut peraturan daerah provinsi Jawa Barat no 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dan apakah hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yakni analisis menggunakan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah telah dilakukan sejak tahun 2014 pada proses seleksi Penerimaan Siswa Baru yang telah membuka akses seluasluasnya bagi siswa penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan. Namun pada pelaksanaannya sekolah mengalami berbagai hambatan di dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah belum lah optimal. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti belum tersedianya Kurikulum (Bahan Ajar) yang sesuai dengan kebutuhan siswa diffabel, ketiadaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan berkomunikasi, lingkungan yang belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ketiadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, ketiadaan dana anggaran.
Economic Results of The Karabakh War: Plundering in The Territories of Azerbaijan During The Occupation Period
Authors: NESİROVA Aynur
Published: August 2022

Among the causes of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict, economic interests are as important as political motives. The economic damage caused by Armenia to Azerbaijan from 1991 to 2020 is examined in the article "The economic consequences of the Karabakh war - plundering of Azerbaijani lands during the occupation". The article covers the fact of looting of energy, mining and agriculture resources in the occupied territories of Azerbaijan by the administrators of the official Yerevan and the fictional Nagorno-Karabakh Republic. At the same time, during the 29-year occupation period, companies affiliated to the Armenian stade operating outside the country have gained unfair profits in high amountsby colonizing the lands in Nagorno-Karabakh. Colonial activities of Armenia in Karabakh were not limited to this, at the same time, they used Azerbaijan's airspace illegally by resorting to demographic changes. As a result of the transfer of Azerbaijani resources to foreign business owners, conditions were provided for countries such as Russia, USA, India, Sweden, Lebanon, England, Germany and France to position their companies in Karabakh. During and after the occupation period, President of Azerbaijan Ilham Aliyev repeatedly called the relevant authorities for a legal assessment within the relevant international authorities and mechanisms, and grab attention to the plundering and illegal use of the occupied Azerbaijani lands. The aim of the article is to convey the above-mentioned facts to the world public opinion and to create a bibliography so that scholars can make a legal assessment of the regular and endless crimes committed by Armenia. As a result of the investigation, an attempt was made to bring together Armenia and allied companies which are doing business in Karabakh during the occupation process.
Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Uygulanmasında Merkezi Yönetimin Rolü: Azerbaycan Örneği
Authors: ALİYEV Elnur
Published: August 2022

Sürdürülebilir kalkınma için stratejik bir politika çerçevesi oluşturmak ve kurumlar arası kesişen konulara ilişkin politikaları yönetmek ve koordinasyonu sağlamak gibi birçok alanda merkezi yönetimin mevcut tecrübesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hayata geçirilmesinde merkezi yönetimi öne çıkarmıştır. Bu noktada, stratejik ulusal ve uluslararası hedefleri desteklemek amacıyla, bakanlıklar arasında politika geliştirme, politika uygulaması ve işbirliğini güvence altına almak için gerekli bir kurum olan merkezi yönetim herhangi bir ülkede sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik kurumsal düzenlemeler ve politikalar arasında koordinasyonu ve kurumlar arasında işbirliği kolaylaştırma potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda öncelikle, merkezi yönetimin sürdürülebilir kalkınma politikalarının koordinasyonu görevinin yürütülmesi düşüncesinden hareketle Azerbaycan’da merkezi yönetimin yeri üzerinde durularak, sürdürülebilir kalkınma politikalarının koordinasyonu için yeni bir idare oluşturulması noktasında karar almaya esas teşkil eden sürdürülebilir kalkınma koordinasyonunun merkezi yönetimde olması meselesi araştırılmıştır. Çalışma sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı idari teşkilatı içerisinde Azerbaycan’a özgü bir “Sürdürülebilir Kalkınma Politika Kordinasyon Merkezi” kurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti’nin Karşılaştırılması: Değişen Düzende Anayasal Siyasal Sistem ve Ekonomi
Authors: YILDIRIM Umut Turgut
Published: August 2022

Sosyalist fikirler ya da genel anlamıyla sosyalizm, XX. yüzyılın başlarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kurulması ve sonrasında Soğuk Savaş döneminde oynadığı rol sayesinde yakın tarihimizin popüler ideolojilerinden biri olmuş ve dünya genelinde geniş bir coğrafyada temsil edilmiştir. Doğu Asya, Avrupa ve Amerika Kıtası’nda çoğu ülke siyasal rejimlerinin kurgulanmasında sosyalizmi/komünizmi referans kabul etmiş fakat 1990’ların başında SSCB’nin dağılmasının ardından hem uluslararası düzende hem de çoğu sosyalist ülkede siyasal, ekonomik ve sosyal anlamda ciddi değişim ve dönüşümler gerçekleşmiştir. Öncesinde kapitalizm ve liberalizmin karşısında konumlanan bu sosyalist ülkelerin çoğunda, özellikle ekonomi anlayışları bakımından kapitalizme kayış süreci yaşanmıştır. Fakat siyasal sistemleri bakımından sosyalist/komünist düşünce, norm ve uygulamaların yaşanan değişime rağmen geçerliliğini koruduğu görülmüştür. Sosyalist düşüncenin siyasal sistemini şekillendirdiği Çin ve Küba, bu süreklilik ve değişim bağlamında çalışmanın odaklandığı iki ülkedir. Çalışma, Çin ve Küba’nın sosyalist sisteme geçiş sürecini ve sosyalist devrim ertesinde kurulan siyasal yapılarını ve sosyalizmin düşüşüyle iki ülkede yaşanan değişimleri karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Bu ülkelerin oluşturduğu sosyalist siyasal sistem modellerini tarihsel arka planları ve değişim süreçleriyle birlikte ele alan çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışmada iki ülkenin de siyasal örgütlenme yapısının sosyalist sistemin öngördüğü yapı ve uygulamalardan uzaklaşmadığı, bununla birlikte ekonomi anlayışlarının giderek kapitalist mekanizma ve uygulamaları da içine alacak şekilde dönüştüğü iddia edilmektedir. Çalışmanın sonucunda Çin ve Küba’nın siyasal sistemlerinde geleneksel pratiklerinin çoğunu koruduğu fakat ekonomilerinin uluslararası kapitalist sisteme uyumlu hale gelme yolunda olduğu savlanmaktadır.
Effects of Innovation Strategies in the Aviation Industry
Authors: SUMERLİ SARIGÜL Sevgi , COŞKUN Selcan
Published: August 2022

As a result of increasing aviation activities, enterprises need to create innovations in the products and services they produce in order to maintain their market share and ensure the sustainability of the enterprises. When these innovations are turned into strategic plans for businesses, they guide businesses to adapt to changing conditions in the aviation sector, which has a high uncertainty environment. In this sense, the projection of the strategies created in the enterprise to all departments and the adoption by all personnel is a measure taken against the risks that may occur in the enterprise. In the study, the effects of innovation strategies on the Turkish Civil Aviation sector were examined. In this review, the development of innovation strategies from the past to the present is explained, and the types of innovations, innovation strategies and innovation models that can be selected in accordance with the business structures are mentioned. The contributions of innovation strategies to the aviation sector have been examined. In the study, the service process in aviation is explained by mentioning the aviation industry. In this sense, it is explained in which areas innovation strategies are used in the aviation service process; the effects of performance improvement, employee motivation and customer satisfaction in enterprises are explained. According to the results of this study, it is found out that the effects of innovative movements applied in the aviation sector on employee motivation, business performance and customer satisfaction are positive and provide profit maximization advantage to enterprises in the long term.
Regarding the Current National Security Challenges
Authors: ŞENGÖZ Murat
Published: August 2022

Issues such as globalization, developments in communication and information technologies, and economic and social inequalities that are becoming more evident between countries, cause conflicts to become globalized beyond regional borders. Therefore, in the process of national security administration, it is needed to be referred to the process and direction of developments, rather than creating pre-absolute equations. In this context, the current security environment is characterized by an increase both in the number of military conflicts and other human-induced problems that threaten human life and co-existence. These challenges force national security professionals, whose primary mission is to establish security, to focus on security issues in a multidimensional way in order to fulfill their duties. Therefore, the quality of the adopted national security conception is critical to the establishment of today's security and peaceful environment. In this study, which is carried out on current national security challenges; it is aimed to present the current security environment and its challenges in detail. This study focuses on wider areas affecting the perception and execution of national security and so provides a comprehensive overview of information about the dimensions of the current security environment.
Yerel Halkın Korunan Alanlara Yönelik Algısı Üzerine Bir Değerlendirme: Samsun Örneği
Authors: KUVETLİ Erkan , KADIOĞLU Yahya
Published: August 2022

Korunan alanlar, dünya ekosisteminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için çok önemli bir işleve ve büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak taşıma kapasitesine dikkat edilmeden, iç dinamiklerine ve koruma ilkelerine hassasiyet gösterilmeden bu alanların turizme açılması geri dönüşü olmayan ciddi ekolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada Samsun ilinde yaşayan halkın korunan alanlara karşı farkındalıkları, bu alanlara yönelik görüş ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak tarafımızca geliştirilen anket kullanılmıştır. Anket sonuçlarına göre; katılımcılar korunan alanların dünya ekosistemi için önemli görevler üstlendiğini, Samsun’da yeni korunan alanların oluşturulması gerektiğini, korunan alanların yerel ekonomiye katkı sağladığını ve önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu düşünmektedirler. Ancak bu alanların turizme açılmasının çevre kirliliğine, bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalmasına neden olabileceğine yönelik çekincelerini de belirtmişlerdir.
Ahilik Teşkilatı ve Kariyer Çapalarının Kesişen Noktaları
Authors: KILIÇ ÖZKAYNAR Gülnaz
Published: August 2022

Ahilik Teşkilatının Türk kültüründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Ahilik Teşkilatı, üstlendiği vazife ile Anadolu topraklarında dayanışma, birlik ve beraberliğin sağlanmasına oldukça büyük katkı sağlamıştır. İlk yıllarında esnaf teşkilatı olarak kurulan Ahilik, daha sonra ticaret, sanat, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda faaliyet yapar hale gelmiştir. Ahilik Teşkilatının esas amaçlarından biri her iş kolunda iş ahlakını ön planda tutan ve mesleğini sürekli yapacak çalışanlar yetiştirmekti. Bu bağlamda teşkilat bünyesinde o günün kariyer basamakları olarak adlandırılabilecek yamak, çırak, kalfa ve usta gibi çalışanların sürekli eğitime tabi tutulduğu bir süreç bulunmaktaydı. Bu çalışmanın amacı günümüzde kariyer çapaları olarak adlandırılan kişinin yetenek, ihtiyaç ve değerlerini ön plana çıkararak kariyerine yön veren unsurların Ahilik Teşkilatındaki benzerliğini ortaya koymaktır. Bu çerçevede Ahilik Teşkilatı ve kariyer çapalarının kavramsal boyutları, özellikleri ve kesişen noktaları teorik olarak ele alınmış ve incelenmiştir.
Turkish Foreign Policy in the Middle East During the Rule of the Justice and Development Party: Interaction of Interests and Future Challenges
Authors: İNAÇ Hüsamettin , HADJİ Aymene
Published: August 2022

At the beginning of the twenty-first century, Turkish foreign policy witnessed an almost fundamental change from what it was in the last century, when new worlds emerged in front of Turkey, from the Balkans to the Caucasus and Central Asia through the Middle East. New political approaches have also emerged aimed at inspiring the Ottoman multi-ethnic group formula to reconcile with Turkey's Islamic and Ottoman legacy at home as well as abroad, and within the framework of this new political concept that restored balance to Turkey's regional relations, which it did not attach importance to in the past because of its excessive focus on building solid relations with the European Union and the United States of America. After the Justice and Development Party came to power in Turkey in late 2002, Turkey's new leaders worked to activate the Turkish role in the regional environment surrounding Turkey. The beginning was to establish good relations with neighboring countries in the Middle East. In order to be effective and influential, the new Turkish vision in foreign policy focused on the importance of the internal transformation, especially the consolidation of political and economic stability in the country, as internal reform in Turkey and its growing economic capabilities allowed it to emerge as a sponsor of peace in the Middle East. On this basis, Turkey's leaders have expressed their willingness to pursue active diplomacy in the Middle East in order to reduce or end problems with neighboring countries through a zero-problem policy.