bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ALASAN KASASI TERDAKWA JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2017)
Authors: Wicaksono Kresnha Adhy
Published: April 2022

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa judex factie tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna bukan pemilik. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil dalam penelitian ini adalah pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP karena terbukti hanyalah memakai Narkotika bukan pemilik.
Kata Kunci: Judex Factie, Pembuktian, Alasan Pengajuan Kasasi
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the suitability of the cassation reasons of Defendant judex factie not to apply the law in Narcotics cases, so that the Defendant was declared only as a victim of non-owner users. This type of legal research is normative law that is prescriptive and applied. The result of this research is the filing of cassation by the defendant arguing that the Surabaya District Court's decision is only based on legal facts in Narcotics cases is in accordance with the provisions of KUHAP, specifically the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states that the Court of Appeal Agung at the request of the parties as referred to in Article 244 and Article 248 of the Criminal Procedure Code because it is proven that only Narcotics is not the owner.
Keywords: Judex Factie, Proof, Reason for Submission of Cassation
KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY)
Authors: Raffi Muhammad Lukman
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutus perkara praperadilan tindak pidana korupsi putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah secara hukum karena dalam perkara sebelumnya sudah dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dan Hakim hanya mengabulkan sebagian dari permintaan penggugat, dan akibat Hukum dari Putusan perkara tersebut yaitu, walaupun tidak dapat dimintakan banding tetapi penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan dua alat bukti yang baru dengan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan.
Kata Kunci: .Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi
ABSTRACT
This research examines judges' considerations in deciding pretrial cases of corruption in the pretrial decision number. 19 / Pre.Per / 2016 / PN.SBY through the Law Number 8 Year 1981 regarding the Criminal Procedure Code.
This research is a normative legal research is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained by means of literature study. The analysis of legal materials with the syllogism method that uses a deductive mindset that connects the major premise and the minor premise is then drawn conclusions.
The results obtained from this study concerning the judges' consideration in deciding the case of the Pretrial Prosecution of Corruption stating that in this case is declared invalid legally because in the previous case has been accountable by the defendant and the Judge only granted part of the plaintiff's request, of the Decision of
91
Kompetensi Hakim Praperadilan Dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi
the case, although it can not be appealed but the investigator may issue a new Investigative Order (Sprindik) to repeat the investigation process with two new evidence by modifying only a few allegedly suspected criminal offenses, in order to keep the investigation in order do.
Keywords: Judge Consideration; Pretrial; Corruption.
UPAYA PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN KEKHILAFAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MENYURUH PENGRUSAKAN BARANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 74 PK/PID/2016)
Authors: Raninda Nella Ayu
Published: April 2022

Abstrak
Jurnal penelitian ini bertujuan mengetahui upaya peninjauan kembali terpidana berdasarkan kekhilafan hakim mengabaikan fakta hukum menurunkan papan reklame rusak sebagai tindak pidana menyuruh pengrusakan barang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Kasus bermula pasa saat Billboard/papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tidak lagi berada di tempatnya karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu pihak PT. ABDA, Tbk telah diturunkan atau dibongkar dengan cara dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi yang dilakukan Terdakwa YU SHIAW SHIAN dan MERYNE selanjutnya dengan adanya surat tersebut maka MERYNE menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengerjakan penurunan papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan yang diajukan yaitu adanya Kekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Pengabaian Fakta Hukum salah Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (Involdoende Gemotiveerd) dalam Memutuskan Perkara.
Kata kunci : Alat Bukti, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Menyuruh lakukan.
Abstract
This research aims to know the journal attempts review convict based on the fault of judges ignore the fact the law take off the damaged billboards as a criminal act, he sent destruction of goods. This research includes the kind of normative legal research. The case began when Billboard pasa/Billboard that reads "ABDA INSURANCE" no longer in place because without the knowledge and permission of its owner, namely party PT. ABDA, Tbk has been downgraded or dismantled with the way tampered with so as not to can be worn again conducted the defendant YU SHIAW SHIAN and MERYNE further by the existence of the letter then MERYNE sent some of his men to tackle the decline in billboard that reads "ABDA INSURANCE" without first inform the entitled. Based on the research results and conclusions generated discussion that the defendant submits a review with reason put forward is that the existence of Confusion Judex Facti and Judex Juris Because Applying the law of criminal procedure of proof So it does not provide enough Consideration (Involdoende Gemotiveerd) in deciding the matter. Key words: Evidence tool, review, Judge criminal acts Sent to do.
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN ATAS PELANGGARAN KESUSILAAN OLEH PRAJURIT TNI
Authors: Suryaningrum Kusnias
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Militer Semarang yang menjatuhkan pidana dan pemecatan dari Dinas Militer terhadap prajurit pelaku pelanggaran kesusilaan yang meliputi kesesuaian dengan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 26 KUHP Militer. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Prajurit TNI sebab apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi disiplin prajurit lain di lingkungan TNI pada umumnya dan di kesatuan Yonzipur-4/TK pada khususnya. Selain itu juga adanya penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang berarti bahwa lamanya pidana penjara dalam perkara ini melebihi batas minimum pidana penjara sementara, yaitu 3 (tiga) bulan, yang diperbolehkan pembarengan pemidanaan pemecatan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Peradilan Militer, Pemidanaan, Pemecatan, Pelanggaran Kesusialaan.
ABSTRACT
This research aims to find out the problems regarding the consideration of the Semarang Military Court judges that sentence criminal cases and dismissal from the Military Department against soldiers of morality violations which included conformity to Article 26 of the Military Criminal Code. The type of research used in this research is law of normative research. Based on the result and discussion of the research that whereas additional criminal sanctions in the form of dismissal from military service were also in accordance with Article 26 of the Military Criminal Code. This was evidenced by the judgment of the judge stating that the judge believed that the Defendant was no longer worthy of being maintained as a member of the TNI Army because if it was maintained feared that it will damage the joint discipline of other armies in the TNI and in the Yonzipur-4 / TK unit. In addition, there was also the imposition of principal penalties in the form of imprisonment for 10 (ten) months, which meant that the length of imprisonment in this case exceeded the minimum sentence of temporary imprisonment, which was 3 (three) months, permitted with the termination of dismissal.
Keywords : Judge Considerations, Military Courts, Criminalization, Dismissal, Criminal Violations.
PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
Authors: Wijaya Nugraha Wisnu
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengkaji alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai keberatan terhadap putusan bebas oleh Judex Facti sehingga kurang cermat dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan mengkaji kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan Judex Juris bahwa Judex Facti kurang mencermati kebenaran materiil dan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan dan mengadili sendiri telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Narkotika
ABSTRACT
This study examines the reasons for cassation filed by the Public Prosecutor regarding objection to free verdict by Judex Facti so that it is inaccurate in imposing a criminal sentence pursuant to Article 253 paragraph (1) letter KUHAP and assessing the suitability of the Supreme Court based on Article 256 jo Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative legal research is prescriptive and applied. Approach used is the case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique is a case study. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Submission of cassation by the Public Prosecutor stating that Judex Facti has wrongly applied law so that the reason for the appeal of the Public Prosecutor is in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP. Judex Juris reasoning that Judex Facti lacks careful observation of material truths and facts at the trial, so the Public Prosecutor's appeal is granted, cancels the verdict and judges itself according to Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.
Keywords: Cassation, Free Verdict, Narcotics
Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dengan Membatalkan Putusan Judex Facti Dalam Perkara Penipuan Cek dan Bilyet Giro Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 678K/Pid/2016)
Authors: Permatasari Ristania I Intan
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam perkara penipuan menggunakan Cek dan Bilyet Giro kosong pada putusan Mahkamah Agung Nomor 678K/Pid/2016. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaanya maka Terdakwa dijatuhi pidana. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti surat yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ada dalam tindak pidana penipuan secara sah dan meyakinkan maka dijatuhi pidana penjara. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan mengeluarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 678K/Pid/2016 yang menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.
Kata Kunci: Kasasi, Pembatalan, Penipuan
ABSTRACT
This study aims to discuss the consideration of the Supreme Court to grant the Cassation petition filed by the Public Prosecutor by canceling the decision of the High Court Judex Facti in a fraud case using blank Checks and Bilyet Giro in the Supreme Court decision number 678K/Pid/2016. The research method that writer use is normative legal research which is prescriptive and applied by using case approach. The result of the research shows that Supreme Court’s consideration in canceling Judex Facti descision of Court of Appeal has been in accordance with Article 193 paragraph (1) of Criminal Procedural Law and Article 51 Paragraph (2) of the Supreme Court law. Article 193 paragraph (1) Criminal Procedural Law of the criminal procedure code which basically state if the court is of the opinion that the defendant was guilty of a criminal act according to his indictment so the defendant was convicted. Based on witness testimony, the statement of the defendant and the items of evidence that stated the defendant has fulfilled the element in the criminal act of fraud legally and convincingly then sentenced to imprisonment. The Supreme Court hears this case by canceling the high court Judex Facti ruling and issuing a Supreme Court Decision Number 678K/Pid/2016 which states that the defendant was sentenced to 1 year and 8 months imprisonment.
Keyword : Cassation, Cancellation, Fraud
ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 K/MIL/2016)
Authors: Gilang Pratama Yoga Bagas
Published: April 2022

ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 237 K/MIL/2016 dimana dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa tidak terbukti atas kepemilikan ekstasi dalam perkara Narkotika. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang menganggap terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum pada pengadilan tingkat pertama karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Selanjutnya dalam putusan tersebut Hakim Mahkamah Agung menganggap terjadi kesalahan pada pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dan keterangan saksi yang dihadirkan tidak bersesuaian.

Kata Kunci : Narkotika, Mahkamah Agung, Terdakwa

 

ABSTRACT

 

               This research aims to examine the Judgment of the Supreme Court of Indonesia in Case Number 237 K/MIL/2016. In this case, the Judge decide the defendant is not guilty in narcotics case. This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge's law consideration which is asume that an error has occurred on first court level because it does not pay attention to the facts on the court. Furthermore,  in the judgment the judge is asume an error has occurred on first court level in applying the correct law, because it does not pay attention to the fact on the court and witness statement are not appropriate.

 

Keywords : Narcotics, Supreme Court, Defendant
MODALITAS HAKIM PROGRESIF
Authors: Mulya Lesmana Yordan Elang
Published: April 2022

Abstrak

 

Penelitian ini diawali dengan kekhawatiran penulis terkait dengan sistem peradilan di Indonesia, yang dalam upayanya untuk menegakkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum berbasiskan hukum postitif. Spektrum hukum positif akan menafikan peran hakim hingga hakim hanya dijadikan sebagai corong undang-undang. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum seharusnya dipahami secara luas sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum sesungguhnya bertujuan sosial, membela dan melindungi kepentingan warga Negara, apabila suatu teks hukum ditemukan berlawanan dengan tujuan sosial maka teks hukum harus dibaca dalam konteks substansi norma yang berhaluan sosial, rasa keadilan masyarakat, membela kepentingan rakyat dan melindungi warga Negara. Ini merupakan upaya pembebasan hukum positif dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat sehingga hukum tetap bertujuan progresif. Aliran hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Hakim, Hukum Positif, Hukum Progresif.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PERGANTIAN JENIS KELAMIN
Authors: Novemza Lia
Published: April 2022

ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas pergantian jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka.

            Perlindungan HAM atas pergantian jenis kelamin adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan yurisprudensi (Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung). Hakim melalui Interpretasi Otentik mengabulkan permohonan Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

 

Kata kunci: pergantian jenis kelamin, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This study aims to determine the protection of human rights for sex-change application. This research was a descriptive normative with a case study. Legal material collection techniques used the literature study method.

Human rights protection for sex change is enacted in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 13, Article 14, Article 15, and Article 16 Civil Code (Civil Code), Law Number 23 of 2006 Jo. Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, Presidential Regulation Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, and jurisprudence (Decision of Yogyakarta District Court Number 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Decision of Boyolali District Court Number 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, and Decision of Ungaran District Court Number 518/Pdt.P/PN.Ung). Judges, through Authentic Interpretation, grant the application Number 87/Pdt.P/2016/PN. Skt concerning sex change based on consideration under the law, consideration of medical aspects, and consideration of the facts at the trial.

Keyword: sex change, human rights.
PRAPERADILAN BERDASARKAN LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA KETIGA KALINYA
Authors: &  Bambang Santoso Erna Ngamilatus Sholihah
Published: April 2022

 

ABSTRAK

 

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Praperadilan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus.Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. 

            Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa,  Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO menggunakan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah berhasil dibuktikan, jawaban yang diberikan oleh Termohon serta Putusan Praperadilan sebelumnya untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang ketiga kalinya ini sehingga Hakim mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan. Terhadap permohonan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya seperti bukti kerugian secara nyata yang dapat dipertanggung jawabkan hakim menolak permohonan tersebut.

 

Kata kunci: praperadilan, penetapan tersangka, pertimbangan hakim.

 

ABSTRACT

 

               This study aims to find out the suitability of the reasons for filing a pretrial with the Criminal Procedure Code and Judgment of the Gorontalo District Court in examining and deciding pretrial cases in Decision Number 11 / Pid.Pra Peradilan / 2016 / PN.GTO.This research was a descriptive normative study. Legal material collection techniques used the literature study method.      

               Based on the results of this study it can be concluded that, Gorontalo District Court Judges in examining and deciding based on pretrial Decisions Number: 11 / Pid.Pra Peradilan / 2016 / PN.GTO use the reasons submitted by the Petitioners as stipulated in the Criminal Code Procedures (KUHAP) and has been successfully proven, answers given by the Respondent and previous Pre-Judicial Decisions to examine and decide on the pretrial case the third time so that the Judge grants some of the applications submitted. For applications that cannot be verified, such as evidence of actual loss that can be justified, the judge rejects the request.

 

Keyword: pretrial, determination of suspects, judges’s consideration
TELAAH SOLUSI PROSES PENYIDIKAN ATAS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI DAMPAK DARI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN (SUATU DIALEKTIKA PARA AHLI HUKUM PIDANA FORMIL)
Authors: Erli Febyola
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dialektika para ahli pidana formil dalam merespon fenomena hukum mengenai pembatalan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, serta bagaimana kemudian solusi proses penyidikan  atas  fenomena tersebut sebagai dampak adanya perluasan cakupan Pasal 77 KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif / doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen hukum melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan  penelitian ini dapat diketahui  bahwa perluasan pasal 77 KUHAP telah menimbulkan polarisasi pemikiran dikalangan para ahli hukum pidana formil. Hal ini juga berdampak pula pada masifnya permohonan praperadilan yang diikuti dengan pembatalan status tersangka oleh hakim praperadilan. Atas permasalahan tersebut kemudian  solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyidikan ulang dengan memperhatikan prosedur hukum acara berbasis pembuktian yang akurat.

 

Kata Kunci : KUHAP, Praperadilan, Penetapan Tersangka, Solusi Penyidikan

 

ABSTRACT

This study aims to determine the dialectic of formal criminal experts in responding to legal phenomena regarding the cancellation of the designation of suspects as objects of pretrial, as well as how the solution to the investigation process for this phenomenon has the effect of expanding the scope of Article 77 of the KUHAP. 21 / PUU-XII / 2014. This research is a normative / doctrinal legal research that is prescriptive with a statue approach. This study uses the types of primary and secondary legal materials with the technique of collecting legal materials in the form of study of legal documents through legislation. Based on this research, it can be seen that the expansion of article 77 of the Criminal Procedure Code has led to the polarization of thought among formal criminal law experts. This also affected the massive pretrial application followed by the cancellation of the suspect's status by the pretrial judge. For the problem then the solution that can be done is to conduct a re-investigation by paying attention to accurate evidence-based procedural legal procedures.

 

Keywords: Criminal Procedure Code, Pretrial, Determination of Suspects, Investigation Solutions
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1507K/PID.SUS/2016)
Authors: Choirunnisa Hanim
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan Judex Factie dalam perkara perdagangan orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1507K/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut  dapat dibenarkan Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari semua dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum di Persidangan. Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kata Kunci : Kasasi; Pertimbangan Hakim ; Putusan Bebas ; Tindak Pidana Perdagangan Orang

 

ABSTRACT

This study examines the problem of the Cassation reason of Public Prosecutor against Judex Factie about proof error of Human Trafficking. This research is a normative law study which in nature is prespective. Sources of legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Approach that usedin this legal writing is case study. The techniques used in collecting the legal material had been done be means of literature study. The legal materials that had been obtained then processed using the deductive syllogism method. Based on the results of the study it is known that the suitability of the Cassation reasons submitted by the Public Prosecutor in the Crime of Human Trafficking decided by the Supreme Court with the Decision Number 1507K / Pid.Sus / 2016 is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP which basically states the reasons Cassation of the Public Prosecutor can be justified by Judex Facti. The District Court has wrongly applied the law to release the Defendants from all charges which are not in accordance with the legal facts in the Trial. So that the reasons for Cassation by the Public Prosecutor are in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP.

Keywords: Cassation; Judge Considerations; Free Verdict; Crime of Human Trafficking
KAJIAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENJATUHKAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR DISSENTING OPINION DALAM PERKARA KORUPSI
Authors: Bambang Santoso Luthfi Novianto Syuhada &
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Judex Juris memutus Terdakwa bersalah atas dasar Dissenting Opinion dan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Terpidana Totok Midiyanto oleh Judex Facti  Pengadilan Negeri Surabaya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata. Judex Juris dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toto Midiyanto melebihi tuntutan Penuntut Umum atas dasar Dissenting Opinion.

Kata Kunci: Pertimbangan Judex Juris, Tindak Pidana Korupsi

 

ABSTRACT

This Study aims to determine the appropriateness of Judex Juris consideration to decide that a defendant is guilty on the basis of Dissenting Opinion and impose a sentence in excess of the demands of the Public Prosecutor for Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The Case of Corruption Crime against Totok Midiyanto inmates by the Judex Facti Surabaya District Court was cut off from all lawsuits (onslag van recht vervolging) and the Public Prosecutor submitted a Cassation on the grounds that Judex Facti had made real mistaked. Judex Juris in his decision to impose a sentence against defendant Totok Midiyanto exceeded the demands of the Public Prosecutor on the basis of Dissenting Opinion.

Keywords: Judex Juris Consideration, Corruption
PERTIMBANGAN JUDEX JURIS YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2733 K/PID.SUS-LH/2016)
Authors: Ghozy C Ramadhan
Published: April 2022

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Judex Juris yang membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pelanggaran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi ijin yang sah yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 2733K/PID.SUS-LH/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya, Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi; Pengelolaan; dan Lingkungan Hidup.

 

ABSTRACT
This research aim to determine the Judex Juris cancel consideration the ruling of the High Court of Surabaya-free in the case of violations of the ACT for the protection and management of the environment has been in accordance to article 253 paragraph (1) of the KUHAP.. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. The research results showed that the suitability of the reason of Cassation asked the public prosecutor in the criminal act waste management B3 without a valid permit are equipped terminated by the Supreme Court Verdict number 2733K/PID. SUS-LH/2016 were in accordance with the provisions of article 253 paragraph (1) of the KUHAP.letter a substantially stated the reason of Cassation the public prosecutor be justified Judex Facti High Court had incorrectly applied the law, or to apply the law as It should contains a memory of new facts that have not been revealed before in the trial, so that the reasons for the Appeal by the public prosecutor were in accordance with the provisions of article 253 paragraph (1) letter a KUHAP.
Keywords: Cassation; Management;  and the living environment
TELAAH YURIDIS PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM ANTARA PENUNTUT UMUM DAN JUDEX JURIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 500 K/PID/2017)
Authors: Yasmine Nabila
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini diadakan dengan tujuan  untuk mengetahui perbedaan padangan hukum antara Penuntut Umum dan Judex Juris dalam Perkara Nomor 500 K/PID/2017 serta mengetahui seharusnya pendapat hukum atas kasus tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dengan jenis normatif dilakukan berdasarkan library based dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah Putusan Nomor 500 K/PID/2017.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ketahui bahwa perbedaan pandangan Penuntut Umum dan Hakim tersebut tidak hanya mengenai alasan kasasi Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 253 KUHAP tetapi juga terdapat perbedaan pandangan mengenai dihadirkannya saksi yang bersifat testimonium de auditu serta terdapat pula saksi mahkota (kroongetuide) yang tidak dihadirkan di persidangan, yang pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan tersebut tidak tercapai suatu pembuktian sehingga dapat diketahui telaah idealis terhadap pendapat hukumnya.

Kata kunci: alasan kasasi, testimonium de auditu, saksi mahkota

 

ABSTRACT

This research aimed to find out the different legal perspectives of Public Prosecutor and Judex Juris in the Case Number 500 K/PID/2017 and the legal opinion should be on the case. This study was a normative research, the one conducted with library study. This normative research was library based with primary and secondary law materials, including among others Verdict Number  500 K/PID/2017.

The result of research and discussion showed that the different perspective of Public Prosecutor concerned not only the Public Prosecutor’s reason of appealing to Supreme Court inconsistent with the provision of Article 253 of KUHAP (Code of Criminal Procedure) but also the presence of witness that is testimonium de auditu in nature and the crown witness (kroongetuide) not presented in the trial and considering those rationales, eventually an authentication was achieved so that it could be found the idealistic study on the legal opinion.

Keywords: the rationale of appeal to Supreme Court, testimonium de auditu, crown witness

 
ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP JUDEX FACTI YANG SALAH MENERAPAKAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI
Authors: Edy Herdyanto Sindu Sakti &
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Judex Facti dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi mengenai tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan nyawa orang lain berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 254 KUHAP jo. Pasal 187 ayat (3) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan alasan kasasi yang diperbolehkan, sehingga argumentasi Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum.

Kata Kunci: Kasasi, Kebakaran, Argumentasi Kasasi

 

ABSTRACT

This study examines the issue of argumentation by Public Prosecutor filed an appeal against the Judex Facti and the consideration of the Supreme Court to grant cassation regarding intentional crimes to cause fires that endanger the lives of others based on Article 253 paragraph (1) and Article 254 KUHAP jo. Article 187 paragraph (3) of the Criminal Code. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code determines the reason for the cassation that is permissible, so that the argument of the Public Prosecutor in submitting a cassation application is based on reason that Judex Facti has been wrong in applying the law.

Keywords: Cassation, Fire, Cassation Arguments
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)
Authors: Asih Wahyu Sari
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum  meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan  bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu KUHAP terutama Pasal 184 jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dihubungkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait pembuktian dan pertimbangan hakim dalam  Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, putusan pidana, kekerasan terhadap anak

 

ABSTRACT

This study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of violence against children with Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76C jo Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Act. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely KUHAP especially Article 184 jo Article 183 jo Article 183 jo Article 193 paragraph (1) and Article 76C jo Article 80 paragraph (1 ) The Child Protection Act is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 166 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pwt. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of committing violence against children was in accordance with the provisions of Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76C in conjunction with Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Act.

Keywords : judge's consideration, criminal verdict, violence against children
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA DESERSI DENGAN PASAL 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018)
Authors: Prahyangan Wimasaritwa Danar
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana Desersi. Jenis penelitian adalah penelitian Hukum normatif dengan sumber bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan interpretasi dengan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui persidangan tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Nomor putusan 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 atas nama Terdakwa Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 yang dalam putusannya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok  penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan  pemecatan dari Dinas Militer telah sesuai dengan Pasal 87 KUHPM terkait tindak pidana Desersi. Kesesuaian itu dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Saksi dan alat bukti surat berupa 18 (delapan belas) lembar absensi atas nama Terdakwa  dari bulan Oktober sampai Nopember.

Kata Kunci: Pengadilan Militer; Pertimbangan Hakim Militer; Tindak Pidana Desersi.

 

ABSTRACT

This research aims to review the consideration of Judges of the II-11 Military Court in Yogyakarta in giving sentences to the Defendant of the Desertion criminal act. This type of research is normative legal research with the source of  primary and secondary legal materials.  The technique of collecting legal materials is conducted by literature study, using a case approach and analysis of legal materials with syllogism and interpretation methods with deductive thinking patterns. Based on the research results, it is identified that the Desertion criminal act decided by the Yogyakarta Military Court II-11 with Decision Number 24-K/PMII-11/AD/IV/2018 on behalf of the Defendant Sumardi as Serda NRP.  638139 where the Defendant was sentenced to 1 (one) year in prison and an additional criminal termination from the Military Service in accordance with Article 87 of the Criminal Procedure Code relating to the crime of desertion. This conformity is proved by the existence of 2 (two) pieces of evidence in the form of witness statements and letter evidence in the form of 18 (eighteen) absences on behalf of the Defendant from October to November.
Keyword: Military Court; The Consideration of MilitaryJudges; The Crime of Desertion.
ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA KORUPSI BERDASARKAN DISSENTING OPINION TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTIE MEMUTUS BEBAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 841 K / PID.SUS / 2016)
Authors: Kaffa Zul
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian Hukum ini bertujuan mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara korupsi berdasar Dissening Opinion terhadap kesalahan Judex Factie memutus bebas akibat mengabaikan keterangan ahli. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus. Terkait dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara, sedangkan Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat dalam putusan. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun, sedangkan Hakim Anggota I,  Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan pada keterangan ahli yaitu selama satu tahun saja.

Kata kunci: Judex Factie, dissenting opinions, kasasi, Korupsi.

 

ABSTRACT

This legal research aims at knowing the Supreme Court's consideration of deciding corruption cases based on Dissening Opinion against Judex Factie's decision to decide free due to ignoring expert information. The research methods used include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches. Related to Article 14 paragraph (2) and (3) Law No. 48 of 2009, the Judge in the deliberation session must submit a written consideration or opinion on the case, whereas in the deliberation session the consensus cannot be reached, the opinions of different judges must be included in the decision. The Panel of Judges of the Supreme Court decided to sentence the defendant to 4 years imprisonment, while the Member Judge I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H has a different opinion regarding the imprisonment that should have been imposed on the defendant based on expert testimony, which is only for one year.

Keywords: Judex Factie, dissenting opinions, Corruption.