bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH
Authors: Fatahullah M.
Published: November 2017

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,akan tetapi penerapan nilai nilai Islam secara Kaffah dan utuh dalam kehidupan seharihari belum dilaksanakan seutuhnya. Misalnya dalam lembaga keuangan perbankan,perbankan syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1992 ketika di sahkannyaUndang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Undang undang ini mulaimengakomodir perbankan syariah dengan nama perbankan bagi hasil, selanjutnya digantidengan Undang undang No. 10 Tahun 1998.Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana implementasi prinsip bagi hasildan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, implementasi prinsip bagi hasil dalamkegiatan pembiayaan di perbankan syariah Mataram dan apa yang menjadi kendalaoperasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil hasil tersebut.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dan non doktrinal atausocio legal yakni memandang hukum bukan saja teks dalam Undang undang akan tetapijuga melihat hukum berinteraksi dengan masyarakat.Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan resikodimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yangditentukan sebelumnya. Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga perantara(intermediary institution) antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana, untukitu kegiatan utama Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana diPerbankan Syariah Mataram dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah, beberapaproduknya seperti Giro BSM Dollar Singapura, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSMOURO, giro wadiah bank Muamalat dalam mata uang Rupiah maupun Valas, pribadimaupun perusahaan, tabungan umat junior, tabungan simpatik. Sedangkan mudharabahseperti: Tabungan Haji, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Qurban dan Tabungandengan Kartu SharE, deposito BSM, deposito BSM Valas dan Deposito Mudharabah.Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan Bagi Hasil adalah dengan akadmudharabah dan musyarakah. Prinsip Bagi Hasil ini merupakan karakteristik utamadalam Perbankan Syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariahmasih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti Murabahah (jual beli),hal ini disebabkan antara lain karena tingginya resiko yang harus di tanggung oleh bankapabila terjadi kerugian yang di akibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian darinasabah sehingga bank akan sangat berhati hati dalam memberikan pembiayaan kepadanasabah. Kendala lainnya adalah Sumber daya Manusia yang kurang memadai,manajemen perbankan syariah, system informasi dan teknologi, sikap masyarakat yang masih memandang Bank Syariah sama dengan bank Konvensional dan tidak adanyastandar moral yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan.Kata kunci: Perbankan Syariah, Implementasi, Bagi Hasil, dan Risiko.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DENGAN SISTEM ANJAK PIUTANG
Authors: Hidayat Sofyan
Published: November 2017

Banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankankegiatan usaha. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya saling berkaitan antara lainadalah kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnyapemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yangtentunya akan memepengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan,disamping kelemahan di bidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakinmeningkatnya jumlah kredit macet.Mengingat lembaga anjak piutang merupakan salah satu bentuk kegiatanpembiayaan, namun dari segi keperdataan berbagai kegiatan pembiayaan itu belummenadapatkan pengaturan yang belum memadai, sedangkan bagian ini juga merupakansalah satu hal yang mendukung keberhasilan suatu kegiatan pembiayaan.Penelitian thesis ini ditujukan untuk mengkaji perlindungan hukum para pihakdalam pembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang, serta mendeskripsikanpelaksanaan perlindungan hukum tersebut.Dari tujuan seperti itu digunakan metode ; spesifikasi penelitian ini merupakanpenelitian diskriptif, dengan pendekatan normatif empirik. Lokasi penelitian pada PT.International Factors Indonesia (“IFI”). Digunakan Data Primer dan Data Sekunder.Pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi, dengan teknikpurposive sampling. Data yang diperoleh secara sistematis dianalisis denganmenggunakan analisis kualitatif.Diperoleh hasil kesimpulan bahwa perlindungan hukum para pihak dalampembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang berjalan dengan baik. Secarakhusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabilakita memperhatikan Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I.Nomor 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan MenteriKeuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di sebutkanpengertian anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaandalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangkapendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.Dalam KUH Perdata, terdapat aturan tentang jual beli piutang yang diatur dalampasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613. Kesimpulan dari analisis dan pembahasan adalahpersyaratan yang pengajuan anjak piutang pada PT.X yaitu calon client harus mengisiformulir permohonan fasilitas yang terdiri dari bagian identitas pemohon klien,menyetujui dan memenuhi bagian pernyataan pemohon serta melampirkan persyaratanlampiran sebagai bukti penunjang.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS PENGELOLAAN KAPAL CEPAT KARTINI 1 JALUR JEPARA-KARIMUNJAWA-SEMARANG
Authors: Arjuni Lusi
Published: November 2017

ABSTRAKKapal Cepat Kartini 1 sebagai alat transportation dari Jepara –Karimunjawa atau Semarang – Karimunjawa, operasionalnya dikelola olehDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengahdan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, yang merupakan instansipemerintah dan seharusnya berfungsi sebagai regulator.Dalam tesis ini permasalahan yang dibahas adalah bagaimanaundang-undang pelayaran mengatur tentang usaha angkutan laut,kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1 terhadapundang-undang pelayaran dan faktor-faktor kendala yang muncul dalampengelolaan Kartini 1.Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini bertitik tolakdari metode pendekatan yuridis-sosiologis atau normatif-empiris denganmempelajari dan meneliti peraturan tentang pelayaran yang mengaturtentang usaha angkutan laut. Kemudian, peraturan tersebut dikaitkandengan pelaksanaan pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan Kapal CepatKartini 1 seharusnya dikelola oleh Badan Hukum Indonesia atau wargaNegara Indonesia yang mendapat izin dari pemerintah dan khususbergerak dibidang pelayaran. (2) Pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1 belumsesuai dengan undang-undang pelayaran yang ada. (3) Ada beberapakendala yang muncul dalam pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1. Kendalakendalatersebut muncul karena faktor kelembagaan, faktor keuangan,faktor sarana/prasarana wisata dan faktor keuntungan.Akhirnya, penulis memberikan saran bahwa Pengelolaan KapalCepat Kartini 1 harus diserahterimakan kepada pihak ketiga atau BadanHukum Indonesia atau warga Negara Indonesia yang mempunyai usahakhusus di bidang angkutan laut tau pelayaran.Kata kunci : Angkutan Laut, Pelayaran, Pengelolaan.
Gejala Informalitas pada Tanah Garapan
Authors: Simarmata Ricardo
Published: November 2017

No Abstract
PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI TEKSTIL TERPADU ( INTEGRATED TEXTILE MILLS ) PT.PRIMATEXCO INDONESIA DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH
Authors: Zulaekhah Siti
Published: November 2017

Industri tekstil di Indonesia merupakan pensuplai kebutuhan sandang dalamnegeri dan dipilih sebagai salah satu fondasi pembangunan disamping sektorpangan. PT. Primatexco adalah salah satu pelopor industri tekstil di Indonesia yangberstatus sebagai PMA-Joint Venture Indonesia-Jepang. Bidang kegiatan usahaperusahaan tersebut adalah industri tekstil terpadu (Integrated Textile Mills). Bidangusaha yang bersifat terpadu menunjukkan bahwa proses produksi di Primatexcosangat sarat dengan teknologi. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini berjudul“PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI TEKSTIL TERPADU(INTEGRATED TEXTILE MILLS) PT. PRIMATEXCO INDONESIA DI KABUPATENBATANG JAWA TENGAH.”Permasalahan dalam penelitian ini meliputi ; bagaimana pelaksanaan alihteknologi di PT. Primatexco Indonesia, hambatan-hambatan apa yang dihadapi danbagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pelaksanaan alih teknologi di PT. PrimatexcoIndonesia, menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses alihteknologi serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasihambatan-hambatan tersebut.Metode Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, yakni penelitiandilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis datasekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pimpinan PT.Primatexco Indonesia serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses alihteknologi di perusahaan tersebut. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dankualitatif.Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpuan : Pertama, di PT. Primatexcotelah terjadi alih teknologi dalam bentuk transfer of technical know-how, transfer ofmanufacturing know-how and transfer of management know-how. Hambatanhambatandalam penelitian ini adalah kerancuan aturan tentang alih teknologimelalui Joint Venture. Adanya klausul kontrak/perjanjian yang mengharuskanpengiriman mesin melalui Sojitz Corporation, hal ini mengakibatkan praktekterselubung, yakni penggunaan teknologi yang obsolete. Hambatan teknis berupapermasalahan bahasa, dimana kegiatan alih teknologi menggunakan bahasacampuran Inggris-Jepang. Ketergantungan Indonesia pada Jepang karena sektorkeuangan dalam kegiatan importasi mesin serta pengadministrasian transasksi LCiidikendalikan oleh Jepang. Hal ini telah mengunci Indonesia untuk tidak memilikipilihan lain, selain tetap tergantung pada teknologi Jepang.Kata Kunci : Industri Tekstil, PT. Primatexco Indonesia, dan Alih teknologi
KEBERADAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK PUSAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH
Authors: Priandana Hernanda Bagus
Published: November 2017

Latar belakang tesis ini adalah kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan asas-asas sistem pengelolaan Keuangan Daerah seperti asas transparansi dan asas efisiensi. Penelitian ini meneliti tentang kemungkinan daerah meningkatkan penerimaan daerahnya dari PBB sebagai Pajak Daerah tetapi lebih menekankan kepada pelaksanaan dan kendala dalam penerapan Law Enforcement Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kemungkinan pemerintah pusat dapat menyerahkan PBB kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak daerah sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dan untuk mengetahui administrasi pengelolaan PBB di mana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya ikut berperan aktif, sehingga apabila mampu memungkinkan Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan PBB seperti yang telah berjalan selama ini.  Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analistis.  Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan PBB sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak Dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subjek pajak, dan subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah. Serta siapapun pengelola administrasi dari PBB baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya didukung oleh faktor SDM, teknologi dan biaya. Kata kunci : pajak bumi dan bangunan, pajak pusat, otonomi daerah
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA CYBER DI BIDANG PORNOGRAFI ANAK (CYBER CHILD PORNOGRAPHY) DI INDONESIA
Authors: Jayadi Syahriman
Published: November 2017

Child pornography (Pornografi anak) di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negatif luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA/BURUH YANG MENGUNDURKAN DIRI ATAS KEMAUAN SENDIRI
Authors: Yulianto Taufik
Published: November 2017

Perbedaan yang sangat tajam terhadap hak yang diterima antara pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka peluang kepada pekerja/buruh yang tadinya ingin mengundurkan baik-baik berpikiran untuk melakukan kesalahan agar terkena pemutusan hubungan kerja sehingga bisa mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan, maupun uang penggantian hak yang tentunya jumlahnya lebih besar dibandingkan apabila mengundurkan diri. Berdasarkan Pasal 162 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan maka jenis hak yang diterima oleh pekerja/buruh yang mengundurkan diri bukanlah berupa uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja, melainkan hanya berupa uang penggantian hak yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja serta uang pisah bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Upaya melindungi hak pekerja/buruh yang mengundurkan diri tetap harus mengacu pada undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 13 Tahun 2003 bukan pada peraturan yang dibawahnya yang justru menafsirkan berbeda.   Kata Kunci : Perlindungan hukum Terhadap Hak Pekerja/buruh yang Mengundurkan diri Atas Kemauannya Sendiri.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGRAJIN DI BIDANG KERAJINAN PERAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
Authors: Aini Qurrotu
Published: November 2017

Kotagede mempunyai potensi budaya yang cukup banyak antara lain potensi kerajinan, potensi peninggalan sejarah dan potensi makanan tradisional dan di Kotagede juga terdapat pengrajin perak yang memproduksi kerajinan perak dalam berbagai jenis antara lain perak cetak, perak buatan mesin dan filigree. Potensi industri yang terdapat di DIY yaitu kerajinan batik, kulit, perak, kayu, gerabah dan anyaman dan sosialisasi hki yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain melalui pelatihan dan kesepakatan pembentukan klaster IKM perhiasan perak di DIY.  UUHC 2002 sudah memberikan perlindungan  terhadap karya cipta kerajinan perak, hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UUHC 2002 karena masyarakat khususnya pengrajin perak di DIY belum mengetahui secara jelas tentang HKI dan pengrajin perak tersebut tidak keberatan apabila hasil ciptaan mereka di tiru oleh pengrajin lain  Kata Kunci : Hak cipta, kerajinan perak.
KEBIJAKAN FORMULASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) SEBAGAI ALASAN PERINGANAN PIDANA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Authors: Sutanti Rahmi Dwi
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sebagai alasan peringanan pidana saat ini. Tujuan lainnya adalah mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sebagai alasan peringanan pidana yang akandatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana saat ini mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, yang telah merumuskan adanya peringanan pidana. Data lainnya menjukan bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan Pengertian.Kata Kunci: kebijakan, Justice Collaborator, keringanan pidana,
KONSTRUKSI HUKUM ATAS KEDAULATAN NEGARA DI RUANG-MAYA
Authors: Atmaja Ahmad Porwo edi
Published: November 2017

Sejak ditemukannya internet, dimensi kedaulatan negara meluas dengan dikenalnya rezim hukum baru bernama ruang-maya. Di Indonesia, konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya tampak dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini ingin mengkaji (1) reinterpretasi gagasan kedaulatan negara dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan (2) konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya menurut UU ITE. Temuan penelitian ini menunjukkan, internet memiliki arsitektur yang pada dasarnya tidak memungkinkan adanya regulasi negara. Namun, dalam UU ITE termaktub sejumlah pasal yang memungkinkan orang dijatuhi pidana.Kata-kunci: Kedaulatan negara, ruang-maya, globalisasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG)
Authors: . Mustamsikin
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang, serta menganalisis pentingnya harmonisasi produk hukum daerah penyusunan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di Kabupaten Batang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melihat permasalahan dari sudut hukum dalam arti peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penanaman modal atau iklim investasi di daerah. Demikian juga harmonisasi atau sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dengan produk hukum daerah yang berlaku lainnya mutlak diperlukan agar dalam penerapan kebijakan penanaman modal di daerah bisa terlaksana secara beriringan, efektif serta tidak terjadi ketumpang tindihan aturan.Kata Kunci: Harmonisasi, Produk Hukum Daerah, Penanaman Modal
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL DEMOKRASI LOKAL
Authors: Wicaksono Sigit Pandu
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal, kemudian juga menguraikan bagaimana pola-pola putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal. Serta tujuan lainnya adalah mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi dan menetapkan pasangan calon terpilih. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan ranah kajian jurisprudence (legal formalism). Keseluruhan data dianalisi menggunakan qualitative analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal demokrasi lokal.Kewenangan tersebut adalah melakukan pengujian undang undang dan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala umum kepada daerah.Kedua, pola putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dengan delapan model diantaranya yaitu;pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang;diskualifikasi pasangan calon; diskualifikasi pasangan calon tidak memenuhi syarat; pemungutan suara pemilih yang berhak memilih; menetapkan pasangan terpilih; menetapkan perolehan suara yang benar.Ketiga, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mendiskualifikasi pasangan calon dalam mengikuti pemilukada.Kata Kunci: Mahakamah Konstitusi, Demokrasi Lokal, PEMILUKADA
UPAYA PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Authors: Wedhitami Bayangsari
Published: November 2017

Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan ekspresi budayatradisional dengan melalui peraturan daerah. Secara spesifik ingin menjelaskanarti penting upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional, menjelaskankedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional danmenjelaskan materi muatan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresibudaya tradisional. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptifanalitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Ekspresi budaya tradisional perlumendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Upaya pemerintah untukmelindungi ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan membentukkebijakan perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah. Pentingnyapembentukan peraturan daerah perlindungan ekspresi budaya tradisional adalahsebagai kebijakan daerah yang melindungi hak kekayaan intelektual di bidangkebudayaan. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budayatradisional sebagai kebijakan daerah terhadap perlindungan ekspresi budayatradisional harus tetap mengacu pada kerangka hukum hak kekayaan intelektualyang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan, Ekspresi Budaya Tradisional, Peraturan Daerah
Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk
Authors: Hidayah Corina
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sistem pemidanaan tindakpidana pembunuhan yang sedang berlaku saat ini. Tujuan lainnya adalah untukmenjelaskan kebijakan sistem pemidanaan tindak pidana pembunuhan pada masayang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridisnormative yang menitik beratkan pada sumber data sekunder. Analisa data disajikansecara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Tidak terdapatpengertian maupun penjelasan mengenai tindak pidana Pembunuhan(Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk) dalam KUHP yang berlaku saat ini hanyasaja berdasarkan interpretasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.Kedua, Para pembuat undang-undang agar dalam merumuskan mengenaiperumusan RKUHP terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhandalam keadaan mabuk dengan mengadopsi atau merujuk pada perundangundanganyang terdapat dalam ketentuan Pasal mengenai tindak pidana dalamkeadaan mabuk dibeberapa negara lain, dengan menambahkan pada pasal 357konsep RUU KUHP yang semula hanya satu Pasal saja menjadi dua Pasal.Kata kunci:Kebijakan, pidana, pembunuhan, keadaan mabuk1 Mahasiswa
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP KREDITOR PREFEREN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN
Authors: Kuswardani Danik Gatot
Published: November 2017

Pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusihak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit. (2) Bagaimanakah akibathukum dan kedudukan kreditor preferen pemegang hak tanggungan apabilaDebitor dinyatakan pailit. Metode Penelitian yang digunakan adalah metodependekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder.Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis.Sumber data yangdigunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasilpenelitianditemukan bahwa: 1. Hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi haktanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit, antara lain adalah: (a) Debitorpailit tidak kooperatif; (b) Debitor beritikad buruk; (c) Kurangnya tenggang waktubagi kreditor Pemegang hak tanggungan; (d) sering terjadi persekongkolan antaradebitor yang beritikad buruk dengan kurator; (e) Ketidakprofesionalnya kuratordalam mengurus harta-harta debitor yang telah dinyatakan pailit. 2. Akibat hukumputusan pailit bagi kreditor preferen pemegang hak tanggungan apabila debitordinyatakan pailit adalah tetap dapat menjalankan haknya sebagai kreditorseparatis, seolah –olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana yang diatur dalamPasal 55 ayat (1 ) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kepailitan, Pembayaran Utang
LA CURIEUSE DESTINÉE DE LA RES ROMAINE : DU CHAMP PROCESSUEL AUX MUTATIONS MODERNES
Authors: PATURET Arnaud
Published: November 2017

Roman Law is often considered as an intellectual matrix of contemporary laws and in particular French civil law. However, even if the vocabulary persisted, some legal concepts went throught great changes across history as law was step by step related to a subject’s power. The notion of thing originally meant the trial, the case, the litigious situation managed by the legal process. In this way the thing was directly a res iuris. In contemporary law system, the thing ordinarily specifies some goods on which the subject applies his property power. This view is understandable considering the evolution due to the theorization of subjective law that leads to promote a strong and exclusive separation between persons and things while Roman law could imbricate these legal categories.
Numerical Analysis of a Nonlinear Free-Energy Diminishing Discrete Duality Finite Volume Scheme for Convection Diffusion Equations
Authors: Cancès Clément , Chainais-Hillairet Claire , Krell Stella
Published: November 2017

We propose a nonlinear Discrete Duality Finite Volume scheme to approximate the solutions of drift diffusion equations.
The scheme is built to preserve at the discrete level even on severely distorted meshes the energy/energy dissipation relation.
This relation is of paramount importance to capture the long-time behavior of the problem in an accurate way.
To enforce it, the linear convection diffusion equation is rewritten in a nonlinear form before being discretized.
We establish the existence of positive solutions to the scheme. Based on compactness arguments,
the convergence of the approximate solution towards a weak solution is established.
Finally, we provide numerical evidences of the good behavior of the scheme when the discretization parameters
tend to 0 and when time goes to infinity.
The Dual-Weighted Residual Estimator Realized on Polygonal Meshes
Authors: Weißer Steffen , Wick Thomas
Published: November 2017

In this work, we realize goal-oriented error estimation
using the dual-weighted residual method on general polygonal meshes.
Such meshes are of current interest in various applications thanks
to their great flexibility. Specifically the discrete
problems are treated on BEM-based FEM.
Our dual-weighted residual estimator
is derived for two localization procedures. Firstly,
a classical (strong) localization. Secondly, a weak
form is adopted in which localization is achieved with the help of
a partition-of-unity. The dual (i.e., adjoint)
solution is obtained via
a local higher-order approximation using a single element.
Our algorithmic developments are substantiated
with the help of several numerical tests.
Systolic geometry and simplicial complexity for groups
Authors: Babenko Ivan , Balacheff Florent , Bulteau Guillaume
Published: November 2017

Twenty years ago Gromov asked about how large is the set of isomorphism classes of groups whose systolic area is bounded from above. This article introduces a new combinatorial invariant for finitely presentable groups called simplicial complexity that allows to obtain a quite satisfactory answer to his question. Using this new complexity, we also derive new results on systolic area for groups that specify its topological behaviour.
A local regularity theorem for mean curvature flow with triple edges
Authors: Schulze Felix , White Brian
Published: November 2017

Mean curvature flow of clusters of
n-dimensional surfaces in

ℝ

n
+
k

{\mathbb{R}^{n+k}}

that meet in triples at
equal angles along smooth edges and higher order junctions on lower-dimensional faces
is a natural extension of classical mean curvature
flow. We call such a flow a mean curvature flow with
triple edges. We show that if a smooth mean curvature flow with
triple edges is weakly close to a
static union of three n-dimensional unit density half-planes, then
it is smoothly close. Extending the regularity result to a class of
integral Brakke flows, we show that this implies smooth short-time
existence of the flow starting from an initial surface cluster that has
triple edges, but no higher order junctions.
Ostrowski-type inequalities for strongly convex functions
Authors: Set Erhan , Özdemir Muhamet Emin , Sarıkaya Mehmet Zeki , Akdemir Ahmet Ocak
Published: November 2017

In this paper, we establish Ostrowski-type inequalities for strongly convex functions, by using some classical inequalities and elementary analysis.
We also give some results for the product of two strongly convex functions.
On absolute Riesz summability factors of infinite series and their application to Fourier series
Authors: Bor Hüseyin
Published: November 2017

In this paper, some known results on the absolute Riesz summability factors of infinite series and trigonometric Fourier series have been generalized for the

|

N
¯

,

p
n

;

θ
n

|

k

{\lvert\bar{N},p_{n};\theta_{n}\rvert_{k}}

summability method. Some new and known results are also obtained.
Distance between the spectra of graphs with respect to normalized Laplacian spectra
Authors: Afkhami Mojgan , Hassankhani Mehdi , Khashyarmanesh Kazem
Published: November 2017

Let

G
n

{G_{n}}

and

G
n
′

{G_{n}^{\prime}}

be two nonisomorphic graphs on n vertices with spectra (with respect to the adjacency matrix)

λ
1

≥

λ
2

≥
⋯
≥

λ
n

 

and
 

λ
1
′

≥

λ
2
′

≥
⋯
≥

λ
n
′

,

\lambda_{1}\geq\lambda_{2}\geq\cdots\geq\lambda_{n}\quad\text{and}\quad\lambda%
^{\prime}_{1}\geq\lambda^{\prime}_{2}\geq\cdots\geq\lambda^{\prime}_{n},

respectively. Define the distance between the spectra of

G
n

{G_{n}}

and

G
n
′

{G_{n}^{\prime}}

as

λ
⁢

(

G
n

,

G
n
′

)

=

∑

i
=
1

n

(

λ
i

-

λ
i
′

)

2

 

(

or use 
⁢

∑

i
=
1

n

|

λ
i

-

λ
i
′

|

)

.

\lambda(G_{n},G^{\prime}_{n})=\sum_{i=1}^{n}(\lambda_{i}-\lambda^{\prime}_{i})%
^{2}\quad\biggl{(}\text{or use }\sum_{i=1}^{n}\lvert\lambda_{i}-\lambda^{%
\prime}_{i}\rvert\biggr{)}.

Define the cospectrality of

G
n

{G_{n}}

by

cs
⁡

(

G
n

)

=

min
⁡

{

λ
⁢

(

G
n

,

G
n
′

)

:

G
n
′

⁢
 not isomorphic to 
⁢

G
n

}

.

\operatorname{cs}(G_{n})=\min\bigl{\{}\lambda(G_{n},G^{\prime}_{n}):G^{\prime}%
_{n}\text{ not isomorphic to }G_{n}\bigr{\}}.

In this paper, we investigate

cs
⁡

(

G
n

)

{\operatorname{cs}(G_{n})}

for special classes of graphs with respect to
normalized Laplacian spectra and we find

cs
⁡

(

K
n

)

{\operatorname{cs}(K_{n})}

,

cs
⁡

(

n
⁢

K
1

)

{\operatorname{cs}(nK_{1})}

and

cs
⁡

(

K
2

+

(

n
-
2

)

⁢

K
1

)

{\operatorname{cs}(K_{2}+(n-2)K_{1})}

(

n
≥
2

{n\geq 2}

). We also find an upper bound for

cs
n

{\operatorname{cs}_{n}}

.
Groups and monoids of Pythagorean triples connected to conics
Authors: Murru Nadir , Abrate Marco , Barbero Stefano , Cerruti Umberto
Published: November 2017

We define operations that give the set of all Pythagorean triples a structure of commutative monoid. In particular, we define these operations by using injections between integer triples and 3 × 3 matrices. Firstly, we completely characterize these injections that yield commutative monoids of integer triples. Secondly, we determine commutative monoids of Pythagorean triples characterizing some Pythagorean triple preserving matrices. Moreover, this study offers unexpectedly an original connection with groups over conics. Using this connection, we determine groups composed by Pythagorean triples with the studied operations.
Analysis of Drude model using fractional derivatives without singular kernels
Authors: Jiménez Leonardo Martínez , García J. Juan Rosales , Contreras Abraham Ortega , Baleanu Dumitru
Published: November 2017

We report study exploring the fractional Drude model in the time domain, using fractional derivatives without singular kernels, Caputo-Fabrizio (CF), and fractional derivatives with a stretched Mittag-Leffler function. It is shown that the velocity and current density of electrons moving through a metal depend on both the time and the fractional order 0 < γ ≤ 1. Due to non-singular fractional kernels, it is possible to consider complete memory effects in the model, which appear neither in the ordinary model, nor in the fractional Drude model with Caputo fractional derivative. A comparison is also made between these two representations of the fractional derivatives, resulting a considered difference when γ < 0.8.
An unsteady MHD Maxwell nanofluid flow with convective boundary conditions using spectral local linearization method
Authors: Sithole Hloniphile M. , Mondal Sabyasachi , Sibanda Precious , Motsa Sandile S.
Published: November 2017

The main focus of this study is on unsteady Maxwell nanofluid flow over a shrinking surface with convective and slip boundary conditions. The objective is to give an evaluation of the impact and significance of Brownian motion and thermophoresis when the nanofluid particle volume fraction flux at the boundary is zero. The transformed equations are solved numerically using the spectral local linearization method. We present an analysis of the residual errors to show the accuracy and convergence of the spectral local linearization method. We explore the effect of magnetic field and thermophoresis parameters on the heat transfer rate. We show, among other results, that an increase in particle Brownian motion leads to a decrease in the concentration profiles but concentration profiles increase with the increasing value of thermophoresis parameter
Quantum mechanical calculation of electron spin
Authors: Zhao Hai-Long
Published: November 2017

The classical and quantum mechanical methods are used respectively to calculate the electron spin. It is shown that the classical method cannot derive the correct magnetic moment value. Assuming that the rest energy of the electron originates from the kinetic energy of the virtual particles, the electron spin motion equation and spin wave function can be derived. In the case of the quantum numbers of spin angular momentum and magnetic moment being 1/2 and 1 respectively, their correct values can be obtained. In the meanwhile, the anomalous magnetic moment is evaluated based on the wave function of the spinning electron. Suppose the probability of virtual photons converting into electron-positron pairs to be 0.00141, the result agrees with that of quantum electrodynamics. Given that the energy of the virtual photon obeys the classical Maxwell-Boltzmann distribution, the self-energy of the electron will be finite. In addition, the hierarchy problem can be solved with the same hypothesis.
Superluminal tunneling of a relativistic half-integer spin particle through a potential barrier
Authors: Nanni Luca
Published: November 2017

This paper investigates the problem of a relativistic Dirac half-integer spin free particle tunneling through a rectangular quantum-mechanical barrier. If the energy difference between the barrier and the particle is positive, and the barrier width is large enough, there is proof that the tunneling may be superluminal. For first spinor components of particle and antiparticle states, the tunneling is always superluminal regardless the barrier width. Conversely, the second spinor components of particle and antiparticle states may be either subluminal or superluminal depending on the barrier width. These results derive from studying the tunneling time in terms of phase time. For the first spinor components of particle and antiparticle states, it is always negative while for the second spinor components of particle and antiparticle states, it is always positive, whatever the height and width of the barrier. In total, the tunneling time always remains positive for particle states while it becomes negative for antiparticle ones. Furthermore, the phase time tends to zero, increasing the potential barrier both for particle and antiparticle states. This agrees with the interpretation of quantum tunneling that the Heisenberg uncertainty principle provides. This study’s results are innovative with respect to those available in the literature. Moreover, they show that the superluminal behaviour of particles occurs in those processes with high-energy confinement.
Relativity, anomalies and objectivity loophole in recent tests of local realism
Authors: Bednorz Adam
Published: November 2017

Local realism is in conflict with special quantum Bell-type models. Recently, several experiments have demonstrated violation of local realism if we trust their setup assuming special relativity valid. In this paper we question the assumption of relativity, point out not commented anomalies and show that the experiments have not closed objectivity loophole because clonability of the result has not been demonstrated. We propose several improvements in further experimental tests of local realism make the violation more convincing.
Strategija repozicioniranja: posljedica neuspjeha ili nastavak priče o uspjehu
Authors: Mikulandra Volić Ivona , Relja Ina , Brković Mate
Published: November 2017

Pitanje dezinvestiranja i izlaska poduzeća iz djelatnosti neovisno o uspješnosti njihova poslovanja od iznimne je važnosti za daljnje poslovanje poduzeća. Pažnju istraživača više zaokuplja kupčeva strana priče nego prodavateljeva s obzirom na to da akvizicija implicira rast koji se izjednačava s uspjehom, a prodaja se najčešće sagledava kao neuspjeh bez uočavanja mogućih pozitivnih posljedica za prodavatelja. Izlazak iz osnovne djelatnosti provedbom strategije repozicioniranja može donijeti značajnu stratešku promjenu za poduzeće te za poduzeće kao i za poduzetnika biti nastavak dotadašnjega uspješnog poslovanja. U ovome radu pomoću studije slučaja analiziraju se mogući uzroci i propituje opravdanost provedbe strategije repozicioniranja na tri odabrana hrvatska poduzeća (Adris Grupa d.d, Lura Grupa d.o.o i Jolly Jbs d.o.o) koja se u procesu spajanja i preuzimanja pojavljuju u ulozi prodavatelja i pri tome su napustili svoju osnovnu djelatnost uz pomoć koje su stekli visoku razinu prepoznatljivosti među kupcima i poslovni ugled među konkurencijom i suradnicima. Istraživanje daje uvid u rijetko analiziranu primjenu strategije repozicioniranja hrvatskih poduzeća i pridonosi boljem razumijevanju dezinvestiranja i utjecaju strategije repozicioniranja na uspješnost poduzeća.
Bispos: elites dirigentes e catolicismo popular em Santa Catarina
Authors: Cantálicio Serpa Élio
Published: November 2017

-
Population structure and some growth properties of chub Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) in Devres Stream of Kızılırmak River, Turkey
Authors: Benzer Semra , Gül Ali
Published: November 2017

This study describes the population structure, growth and condition factor of chub (Squalius cephalus) in Devres Stream of Kızılırmak River caught between June 2010 and June 2011. S. cephalus individuals ranging between I and VI years old were caught from Devres Stream. Studied individuals were between I and VI years old and their sex was determined as 51.67% male and 48.33% female. The fork length and body weight ranged from 8.79 – 19.64 cm and 9.73 – 126.60 g respectively. The von Bertalanffy growth equations were found: Lt = 27.163 [1 – e–0.159 (t+1.47)] for females and Lt = 27.078[1 – e–0.160 (t+1.46)] for males; Wt = 286.14 [1 – e–0.159 (t+1.47)]3.1049 for females and Wt = 284.43 [1 – e–0.160 (t+1.46)]2.9692 for males. The condition factor was calculated as 1.432 and 1.378 for females and males respectively.
Protocol - TBS P300 normal volunteers v1
Authors: Pinto Nuno
Published: November 2017

Protocol for TBS and sham stimulation, over thedorsolateral prefrontal cortex.
Japanese encephalitis virus real-time RT-PCR v2
Authors: A Northill Judy , Finger Mitchell , Lyon Michael , M Mackay Ian
Published: November 2017

A real-time RT-PCR using an MGB probe, this assay detects Japanese encephalitis virus (JEV) from human and mosquito samples. The assay targets the 3'UTR region of known JEV strains.
Human Parechovirus A conventional nested genotyping RT-PCR ["Harvala assay"; 2008-2015] v3
Authors: M Mackay Ian
Published: November 2017

I and my team used this assaybetween 2008-2015; we dubbed it the "Harvala assay". It produces an amplicon that includes the 3' end of VP3 and the 5' end of VP1, spanning the junction. In silicosequence alignments indicated the highly degenerate olignucleotides could theoretically detect af least HPeV 1-7, 17 and 18.
Simple His-Tag Column Prep Procedure v1
Authors: not provided GoldBio , Paul Gold Dr.
Published: November 2017

GoldBio's simple His-Tag column prep protocol is a quick and easy method to pouring and packing an agarose resin column.
Experiences of women who participated in a beta-test for an online-streamed yoga intervention after a stillbirth
Authors: Huberty Jennifer L. , Matthews Jeni , Leiferman Jenn , Cacciatore Joanne
Published: November 2017

Background: Little is known about how to best care for mothers after stillbirth. As such, this paper will report the satisfaction and perceptions of an online yoga intervention (12-week beta test) in women after stillbirth.

Methods: Participants (n=74) had a stillbirth within the last 24–months (M time since loss 9.65 ± 6.9 months). Post-intervention satisfaction surveys and interviews and dropout surveys were conducted. Descriptive statistics were used to analyze survey responses and demographic information. A phenomenological approach was used to explore and understand unique experiences of participant interviews. Data were analyzed using NVivo10.

Results: Twenty-six women (M age 33.73 ± 4.38) were completers (> 3 wks of yoga), 26 (M age 31.82 ± 4.13) were non-completers (< 3 wks of yoga), and 22 (M age 32.94 ± 2.93) dropped out. Twenty completers participated in a post-intervention satisfaction survey with 75% (n=15) reporting being very satisfied or satisfied with the online yoga intervention, found it to be very enjoyable or enjoyable, and very helpful or helpful to cope with grief. Satisfaction and perceptions of the intervention in those who completed an interview (n=12) were clustered around the following themes: benefits, barriers, dislikes, satisfaction, and preferences. Of the 22 dropouts, 14 completed a dropout survey. Women withdrew from the study due to pregnancy (n=3, 21%), burden (n=3, 21%), stress (n=2, 14%), lack of time (n=2, 14%), did not enjoy (n=1, 7%), and other (n=3, 21%).

Conclusion: Findings here may be used to help design future research.
Call for Submissions: Special Issue, Cultural and Pedagogical Inquiry (CPI) - Caribbean Pelau
Authors: DePass Cecille
Published: November 2017

Building Traditions & Creating Meaningful Changes through Culture and EducationThis Special Issue of Cultural and Pedagogical Inquiry, scheduled for Fall 2019, concentrates on Caribbean voices, which throws into sharp focus tertiary/post-secondary educational institutions in the region, and highlights their global impacts and diasporic influences.Potential authors, poets, visual artists, choreographers, composers who are interested in contributing to this CPI Special Issue, please submit a proposal in either a single Word or PDF file to either of the Co-Editors listed below, by March, 31, 2018.
KARAKTERISTIKE SAVREMENIH MODELA LIDERSTVA U OBRAZOVANJU
Authors: Ninković Stefan R.
Published: November 2017

Liderstvo je, posle kvaliteta poučavanja, najznačajniji faktor uspešnosti škole. U ovom radu analizirani su savremeni modeli liderstva u školi koji imaju podršku u rezultatima empirijskih radova. Predstavljeni su rezultati teorijskih razmatranja i empirijskih istraživanja o transformacionom, pedagoškom i distribuiranom liderstvu. Drugi deo rada posvećen je razmatranju osnovnih faktora koji posreduju u odnosu između školskog liderstva i uspešnosti školske organizacije. U tom smislu, govori se o ulozi profesionalnih zajednica nastavnika, profesionalnog razvoja nastavnika, školske klime i uključenosti roditelja u rad škole. Zaključuje se preporukama za školsku praksu i buduća istraživanja.
Multi-Scale Deep Neural Network for Mitosis Detection in Breast Cancer Histological Images
Authors: Wu Boqian , Fan Binwen , Xiao Qiao , Kausar Tasleem , Wang Wenfeng
Published: November 2017

Accurate assessment of the breast cancer deterioration degree plays a crucial role in making medical plan, and the important basis for degree assessment is the number of mitoses in a given area of the pathological image. We utilized deep multi-scale fused fully convolutional neural network (MFF-CNN) combing with conditional random felid (CRF) to detect mitoses in hematoxylin and eosin stained histology image. Analyze the characteristics of mitotic detection ----scale invariance and sparsity, as well as the difficulties ---- small amount of data , inconsistent image staining and sample class unbalanced. Based on this, mitotic detection model is designed. In this paper, a tissue-based staining equalization method is used, and to establish an effective training sample set, we select training samples by using CNN. A mitotic detection model fusing multi-level and multi-scale features and context information was designed, and the corresponding training strategy was made to reduce over-fitting. As preliminarily validated on the public 2014 ICPR MITOSIS data, our method achieves a better performance in term of detection accuracy than ever recorded for this dataset.
Market reaction and fundamental signal in Indonesia
Authors: Pontoh Winston
Published: November 2017

The random reaction in capital market by different perceptions and other factors makes it difficult for investors to get their optimum return. The objective of this study is to provide an empirical evidence about how the market will react by fundamental signal from the perspective of life cycle theory, free cash flow theory, and bird in the hand theory. The study presents the analysis of covariate for hypotheses testing with 241 firms as the sample which are listed in Indonesia Stock Exchange for period 2010–2015. This study finds that the life cycle theory and free cash flow theory are not absolute theories to explain the market reaction for any firms, because each firm has its own characteristics. The findings show that share prices shall react differently depending on each characteristics of the firm. The bird in the hand theory seems applicable in any case of firms, since the informational contents by dividend can deliver good signal to investors in capital market. Excluding the smaller and younger firms, this study proves that dividend is still a better way in determining the reaction of share prices, since each type of firms has its own types of dividend payers with different share prices.