bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGEMBANGAN INOVASI PANGAN LOKAL PADA PEMBUATAN TEPUNG JAMUR TIRAM DI KELOMPOK TANI HUTAN MEKAR HASANAH LEBAK-BANTEN
Authors: Agustina Sri , Pitaloka Alia Badra , Pramudita Marta
Published: November 2023

Budi daya jamur tiram (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu usaha pangan pertanian di kabupaten Lebak, Banten yang dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan dibawah pembinaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.  Salah satunya adalah Kelompok Tani Hutan Mekar Hasanah dari kampung Cihelang, Rangkasbitung, Lebak. Jamur tiram memiliki daya simpan yang cukup rendah karena mudah mengalami kerusakan setelah dipanen.Salah satu cara untuk memperpanjang umur simpan jamur tiram adalah melalui proses pengolahan menjadi produk pangan yang baru, seperti tepung serbaguna. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat Kelompok Tani Hutan Mekar Hasanah diberikan pengarahan mengenai cara pengolahan jamur tiram menjadi tepung. Tepung yang diperoleh melalui proses pengolahan jamur tiram ini dapat digunakan dalam berbagai macam jenis makanan olahan dan memiliki nilai gizi yang baik.
PELATIHAN PERAWATAN ZONA LAMBUNG PERAHU IKAN BERBAHANKAYU BAGI KELOMPOK NELAYAN DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG
Authors: Marasabessy Amir , Sudjasta Bambang , Rhakasywi Damora
Published: November 2023

Pengabdian kepada masyarakat sangat membantu bagi kehidupan masyarakat untuk memperbaiki taraf kehidupan perekonomian agar bisa menjadi sejahtera. Kehidupan masyarakat Desa Lontar lebih didominasi oleh mitra kelompok nelayan dengan jumlah 1327 orang dan petani rumput laut 1021 orang. Hasil produksi penangkapan ikan dapat dikatakan belum maksimal jika dibandingkan dengan luas perairan 11.134,224 Km2 dan panjang garis pantai 517,42 Km. Saat ini mata pencaharian masyarakat Desa Lontar sebagian besar sebagai nelayan yang setiap hari mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, perahu ikan yang digunakan berbahan kayu dengan kondisi phisik 40-50 % telah mengalami degradasi, dengan jumlah perahu ikan ± 100 unit. Aspek penting yang mendapat perhatian adalah sebagian besar perahu ikan tidak melaut karena sering terjadi kerusakan/kebocoran zona lambung           ± 3 – 4 kali dalam setahun.  Tujuan pelaksanaan PKM adalah memberikan pelatihan perawatan zona lambung perahu ikan berbahan kayu menggunakan bahan fiberglass. Metode yang digunakan adalah pendampingan pelatihan dengan melibatkan mitra kelompok nelayan, sebagai upaya transfer ilmu dan teknologi perawatan zona lambung perahu ikan berbahan kayu secara aplikatif. Hasil dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat, mitra kelompok nelayan dapat melakukan perawatan zona lambung perahu ikan secara mandir/kelompoki untuk menghindari kerusakan/kebocoran dan mempertahankan kekuatan zona lambung guna kelancaran dan keselamatan mencari ikan di laut.
BETERNAK DENGAN SUMBER AIR TERDEKAT UNTUK MENINGKATKAN USAHA DI DESA BERNUNG KECAMATAN GEDONG TATAAN PESAWARAN LAMPUNG
Authors: Dewanto Ordas , Irawan Bambang , Wibowo Rahmat Catur
Published: November 2023

Sebelah timur Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terletak Desa Bernung.  Ada masalah mitra yang timbul pada proses berternak, yaitu masalah kebutuhan air.  Belum adanya air yang cukup menyebabkan kolam ikan airnya berkurang dan jarang diganti.  Masalah berikutnya yaitu saat musim kemarau panjang, menyebabkan berkurangnya air, sehingga kolam ikan mengalami kekeringan.  Metode yang digunakan adalah melalui penyuluhan, pelatihan dan demonstrasi serta evaluasi untuk melihat efektivitas program sehingga program akan tersosialisasi dengan baik serta efisien.  Metode lainnya meliputi desain pembuatan alat saluran air dan tempat usaha, demonstrasi dan pelatihan.   Mata air terdekat Desa Bernung dapat dimanfaatkan untuk peningkatan usaha peternak dengan cara membuat desain saluran air terdekat. Selanjutnya untuk menghadapi musim kemarau perlu membuat sumur dengan cara menentukan kedalaman air tanah menggunakan metode Geolistrik.  Hasil akhir yang diperoleh adalah:  Terimplementasinya desain pemanfaatan air dari sumber air terdekat menuju tempat mitra, termasuk desain saluran air di tempat ternak dan rumah tangga; telah dilaksanakan penentuan kedalaman air tanah menggunakan metode Geolistrik; Pembuatan kolam ikan sebagai usaha kelompok peternak agar panen peternakan meningkat.  Kemudian menyebarkan bibit ikan dan ternak lain dengan tujuan meningkatkan usaha.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KAMPUNG MOJOPAHIT, KECAMATAN PUNGGUR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Authors: Fitriani Yuyun
Published: November 2023

COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru (SARS-CoV-2), yang saat ini telah menjadi masalah kesehatan global. Upaya yang efektif dilakukan saat ini adalah menciptakan kepedulian masyarakat yang dimulai dari level rumah tangga yaitu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Budaya PHBS sangat berpengaruh dalam pencegahan dan penularan virus Covid-19. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-PHBS, dimana masyarakat sudah mampu memahami pentingnya penggunaan masker untuk menghindari percikan droplet saat berbicara, batuk, ataupun bersin pada saat berpergian maupun pada saat berbicara dengan orang lain. Hasil yang didapatkan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker dan mencuci tangan, terlebih masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani di sawah dan di ladang enggan menggunakan masker karena mengganggu pernafasan saat bekerja.
PENINGKATAN MUTU BATA MERAH PRODUKSI INDUSTRI KECIL DAN RUMAH TANGGA DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Authors: Karami Muhammad , Iswan Iswan , Alami Fikri , Irianti Laksmi
Published: November 2023

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kualitas produk bata merah yang dibuat oleh industri kecil dan rumah tangga di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dengan cara mencampurkan bahan aditif dalam komposisi tertentu dengan tanah bahan baku bata merah. Metode pengabdian berupa partisipasi masyarakat dengan indikator kesertaan masyarakat dalam kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan pembinaan. Materi sosialisasi meliputi pengenalan dan manfaat bahan aditif untuk meningkatkan kualitas bata merah serta manfaat ekonomi bagi pengrajin. Selanjutnya, kegiatan pelatihan meliputi persiapan alat dan bahan, simulasi proses pencampuran bahan aditif, pemadatan dan pencetakan bata merah. Kemudian pendampingan kepada pengrajin bata merah selama enam bulan sampai pengrajin dapat melakukan proses pembuatan bata merah dengan baik dengan cara mengawasi proses, mengambil sampel untuk diuji untuk mengetahui kualitas.
PERENCANAAN MASTER PLAN KAWASAN AGROWISATA PESANTREN WIHDATUL ULUM DI KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
Authors: Zaki Muhammad , Yudistira Adithya
Published: November 2023

Pesantren  merupakan lembaga pendidikan Tertua dalam sejarah nasional yang hingga kini masih merupakan aset bangsa yang cukup mengakar dalam kehidupan masyarakat. Cakupan kegiatan pondok pesantren semakin luas dan mendalam, kegiatan tidak lagi terbatas pada pendidikan agama, dakwah, pembinaan umat dan kegiatan sosial lainnya, tetapi juga telah merambah pada kegiatan ekonomi. Agrowisata merupakan  salah satu bentuk ekonomi kreatif di sektor pertanian yang dapat memberikan nilai tambah agrobisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Yayasan Wakaf UMI Pesantren Wihdatul Ulum adalah pondok pesantren yang memiliki luas lahan 6.4621 Ha dan yang baru termanfaatkan sekitar 2 Ha. Potensi lahan yang belum termanfaatkan dan teraksimalkan ini, perlu dikelola dengan tepat menjadi andalan dalam peningkatan perekonomian di lingkungan pesantren wihdatul ulum kabupaten gowa. kegaiatan Pengabdian masyarakat ini kami merencanakan Masterplan  Agrowisata yang nantinya diisi oleh fasilitas-fasilitas  yang menunjang segala bentuk kegiatan berdasarkan fungsi Agrowisata tersebut.
SOSIALISASI TEKNOLOGI POMPA TANPA MOTOR (HYDRAULIC RAM PUMP) UNTUK IRIGASI PERTANIAN BAGI SISWA-SISWA SMK NEGERI 1 GADING REJO
Authors: Sinaga Jorfri Boike , Irsyad Muhammad , Susila M. Dyan , Sugiman Sugiman , Admiral Randa
Published: November 2023

Pada makalah ini diberikan kegiatan sosialisasi teknologi pompa tanpa motor (hydraulic ram pump) kepada siswa-siswa SMK N 1 Gading Rejo. Materi kegitan yang diberikan secara teori tentang prinsip kerja pompa tanpa motor, pemilihan bahan dan pembuatan komponen-komponen pompa tanpa motor dan praktik yaitu tentang pemasangan dan pengoperasian pompa di lapangan, dan perawatan pompa ini. Berdasarkan kegiatan pelatihan yang dilakukan, dapat dlihat bahwa antusias siswa-siswa dan guru-guru SMK N 1 Gading Rejo mengikuti kegiatan ini sangat baik untuk memperoleh pemahaman pembuatan pompa tanpa motor (hydraulic ram pump). Hal ini terbukti dengan sikap peserta yang serius dan banyak mengajukan pertanyaan saat pelaksanaan pemberian materi teori dan praktek saat kegiatan ini dilaksanakan. Hasil kegiatan ini juga meningkatkan keinginan antusias siswa-siswa dan guru-guru SMK N 1 Gading Rejo untuk mengaplikasikan penggunaan pompa ini untuk membantu irigasi pertanian mereka dengan tetap meminta bantuan bimbingan dari tim pelaksana dari Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. dan juga akan menyebar luaskan informasi teknologi penggunaan pompa tanpa motor ini bagi masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka.
Virtual Reality Warisan Sejarah Lampung: Pengalaman Interaktif dan Edukatif di Desa Negeri Katon
Authors: Muhammad Meizano Ardhi , Pratama Mahendra , Utaminingtyas Ika Wulandari , Sulistiono Wahyu Eko , Martinus  , Djausal Gita Paramita , Mardiana  , Herlinawati  , Despa Dikpride , Khotimah Siti Nurul
Published: November 2023

Virtual Reality Warisan Sejarah Lampung (VRWSL) dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Lampung tentang sejarah Lampung. Teknologi Virtual Reality (VR) memberikan pengalaman interaktif dan akses informasi sejarah. VRWSL memfasilitasi diseminasi sejarah Lampung melalui model interaktif dan mendalam, melewati batasan spasial dan temporal. Desa Negeri Katon  Kabupaten Pesawaran, yang terkenal dengan warisan budayanya, menjadi target dalam program pengabdian kepada masyarakat. VRWSL menawarkan pengalaman Virtual Reality yang memungkinkan pengguna untuk mengunjungi secara virtual situs-situs bersejarah dan mengakses informasi terkait. Delapan landmark, termasuk Museum Lampung, Vihara Thay Hin Bio, dan Monumen Krakatau, dihadirkan dalam aplikasi ini. Implementasi VRWSL meliputi penggunaan model 3D berkepadatan rendah (low-polygon) dan foto 360 derajat yang memberikan pengalaman yang mendalam. Uji Penerimaan Pengguna (User Acceptance Test) dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap VRWSL. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas pengguna (60,94%) sangat setuju bahwa VRWSL merupakan media yang efektif untuk mempelajari budaya dan sejarah Lampung. Pengembangan VRWSL yang sukses menggambarkan potensinya dalam mempromosikan pelestarian budaya dan mendiseminasi sejarah Lampung. Aplikasi ini memberikan cara yang mudah bagi individu untuk menjelajahi warisan Lampung tanpa perlu melakukan perjalanan fisik, sehingga memperkaya pengalaman budaya dan berkontribusi dalam pelestarian sejarah Lampung.
Smartphone addiction and life satisfaction: mediating effect of negative emotions
Authors: Vallejos-Flores Miguel Angel , Talledo-Sánchez Karim , Carlos-Ventura David , Sullcahuaman Amésquita Jessica J , Caycho-Caja Aaron , Vigo-Carbajal Abigail
Published: November 2023

Background: Smartphone users have increased worldwide, due to their multifunctionality and accessibility. Objective: To determine the mediating effect of negative emotions between life satisfaction and smartphone addiction in college students. Method: A structural equation explanatory model was proposed in which each negative emotion (depression, anxiety, and stress) has a mediating role between life satisfaction and cell phone addiction. To this end, 1109 university students from Metropolitan Lima were selected and administered the DASS 21, SABAS, SWLS. Result: A partial effect of each mediating model was found, in addition to Satisfaction with life achieved a direct effect on cell phone addiction; at the same time the mediating variables achieved a significant direct effect on addictive behavior. Conclusion: Negative emotions have a mediating role in explaining smartphone addiction.
Regression Models According to Birnbaum-Saunders Distribution
Authors: Wafa Mohamad Nasim , Zia Ziauddin , Moqim Hussaini Sayed Abdul
Published: November 2023

The Birnbaum–Saunders Distribution (BSD) is a positive Chile distribution that is often used to analyze life span data. Today, Birnbaum Sanders Distribution (BSD) has gained increasing popularity in various fields such as air pollution, business, earth sciences, industry and medicine. BSD is a special model due to its specificity. We have presented some results of reconstructed version of the BS distribution and a method of generating random numbers from this distribution. This article examines three regression models according on Birnbaum-Sanders distribution. The first model is derived from the distribution. The second model is derived from parameter re-averaging. The third model is derived through the logarithmic transformation of the response variable. The main purpose of this article is to compare the performance of three Birnbaum-Sanders regression models. Finally, an example of genuine data is presented to compare the regression models.
Catalogue-based spatio-temporal analysis and evaluation of seismic scenarios in the Talysh zone (Azerbaijan)
Authors: Aliyev Y.N. , Babayev G.R.
Published: November 2023

In this paper, we simulate ground motion shaking of the Talysh zone based on the hybrid stochastic-deterministic approach using catalogue-based spatiotemporal analysis for 1970—2019 from the various local and international sources and the fault source pattern. Data for a homogenous and reliable catalogue are obtained from the International Seismological Center (ISC), European Mediterranean Seismological Center, National Earthquake Information Center, and Republican Center of Seismological Survey at the Azerbaijan National Academy of Science. To evaluate the ground shaking and to characterize its spatial variability, an intensity map was plotted depending on the selected seven active faults and lineaments tracing in the Talysh zone, considering the location, size and length of faults, using empirical relations between magnitude and intensity. The mapping results are presented in terms of intensity distribution. The plotted map shows that shakings with an intensity of VII are observed mainly in the central and western parts of the zone and are predicted to be the highest in the study area. The ground shaking with an intensity VI covers most of the Talysh zone. The magnitude computation results show that a maximum earthquake with Mw=6.2 can be generated by the West Caspian fault.

This study applied various seismic input parameters and different approaches to give the basic information to evaluate the range of intensity distribution in seismic scenarios. The results will contribute to implementing more solid analyses for advancing earthquake countermeasure plans and seismic hazard analysis.
Features of the implementation of international relations with the countries of Asia in the sector of FMCG products
Authors: Rudenko I.
Published: November 2023

The scientific article, devoted to the peculiarities of the implementation of international relations with the countries of Asia in the sector of FMCG products, defines the peculiarities of the modern regulation of relations between Ukraine and the countries of Asia, as well as the perspective of the regulation of such relations. The article defines the peculiarities of the regulation of relations with foreign countries during the legal regime of martial law and before its beginning, in particular in international trade relations; features of the practical implementation of relations with countries that support Ukraine in the war with the russian federation. The article contains the features of the functioning of the international market in certain Asian countries and defines the features of their relations with Ukraine, determines their relationship in the period before the full-scale invasion of the russian federation on the territory of Ukraine and today. The article contains reservations regarding the modern implementation of international relations with some Asian countries. The concept of FMCG products is defined and the general characteristics of such products are given. Examples of FMCG products that Ukraine manufactures today, including for export, are noted. Examples of international trade relations of Ukraine with foreign countries regarding FMCG products are given. Forecasts and caveats of Ukraine's export of FMCG products to Asian countries are noted, as well as the specifics of the above-mentioned international cooperation. The possible consequences of Ukraine's cooperation with Asian countries in terms of Ukraine's export of FMCG products, in particular in terms of international trade relations, are presented and analyzed. Forecasts of Ukraine's cooperation with Asian countries in terms of Ukraine's export of FMCG products are given. It is noted that in Asian countries, the import of FMCG products has only been increasing in recent years, which only indicates an increase in import growth in the following periods, and therefore is promising for Ukraine as a country that is preparing to export FMCG products to Asian countries.
Pilgrim's meta-anthropology theology in the philosophy of law: the law of combined vessels
Authors: Slyvka S.
Published: November 2023

The scientific article examines such an aspect of the multidimensionality of the philosophy of law as the metaphysical law of connected vessels, which operates in the natural-supernatural legal space. It is proven that the filling of metaphysical vessels is carried out by the spirit (reflection, inertia) of the places of power contained in earthly supernatural benevolent phenomena. Therefore, ordinary excursions to these places are called pilgrimage trips. At the same time, the pilgrimage has a meta- anthropological character and is realized meta- anthropologically, that is, physically, mentally and spiritually. As a result, a person acquires moral (elementary and higher) qualities, necessary existential and transcendental qualities. The meta- anthropological law of connected vessels supports the legal harmony of the universe. The definition of pilgrimage theology is presented for the first time. Pilgrimage is beneficial for bodily calmness, gives rise to the feeling of acquired bodily dirt, impurity, because dirty actions cling to everyone, they are actions of evil. After all, carnal fornication is a kind of unclean power, which is directed so that a person does not fulfill the ontological bodily principles, leads a promiscuous lifestyle, does not control himself, and therefore creates such elementary moral standards that would approve dirty actions.

The philosophy of law resorts to such profound, as if too elementary, banal norms in order to prevent significantly visible violations. Pilgrimage is one of the methods of prevention of physical offenses, which can prevent the destruction and effect of the spiritual law of connected vessels in the universe.

The philosophy of the metaphysical law of connected vessels has a visible side - the influence of the fruits of bodily pilgrimage on the permanent formation of the factory of elementary morality, the springboard for the development of elementary virtues. This factory should be improved every time thanks to the pilgrimage and contribute to the development of new rules of righteous earthly life, understanding of the essence of existential and transcendental things. Even such fruits of the ordological pilgrimage as strengthening a careful attitude of a person to nature and the world, forming a physical code of health for oneself, removing oneself from a consumerist material state, limiting oneself in material needs, etc. do not allow violation of the law of connected vessels. From this we can draw a conclusion about the deep essence of the philosophy of law, the fundamental principles of law, the law in general, and human morality. After all, the physical behavior of a person is often inadequate to the actions of the law of connected vessels. In order to combat this inadequacy, humanity, society, and the state resort to creating a complex system of law enforcement activities, but tangible results are still insufficient. Pilgrimage to places of strength will give much more.
Prevention of offenses in the field of taxes and fees in Ukraine: features, trends, tasks
Authors: Trynchuk Yu.V.
Published: November 2023

The article examines the problems of crime prevention in the field of taxes and fees. It is noted that offenses in the field of taxation have an extremely negative impact on the socio-economic development of society. Tax evasion significantly reduces the planned results of the development of the Ukrainian state. This makes it necessary to take strict measures to counteract the mentioned actions, since stable trends in recent years indicate a fairly high proportion of offenses committed in the field of tax law. Violations of tax legislation are mainly related to the procedure for calculating and paying the largest taxes to the state and local budgets. At the same time, an important element of legal support for the stable functioning of the economy is the use of means of legal influence aimed at eliminating violations of tax legislation and bringing the guilty to legal responsibility. In this, perhaps the most important function of legal responsibility is preventive (warning), which encourages legal entities and individuals to comply with tax legislation. Such a function should be considered as the main goal of the financial activity of the state, which consists in creating the necessary ethical prerequisites capable of preventing tax offenses in the field of taxes and fees. It was emphasized that it is important to intensify preventive and informative work in order to improve tax culture and educate a law-abiding taxpayer. This is due to the fact that one of the causes of tax crime is the moral and psychological state of society, which is characterized by a negative attitude towards the existing taxation system. This attitude is to a large extent explained by the low level of tax culture, to improve which it is necessary to widely inform the population about tax legislation and its application. At the same time, educational work with taxpayers, formation of law-abidingness and tax discipline should be in the foreground. In order to raise tax culture among citizens, it is necessary to introduce the subject «Tax culture» in schools and institutions of higher education.
Harmonisation of ethical and legal principles in the activitie of the bar of Ukraine and the countries of Slovakia and the Czech Republic: a comparative legal aspect
Authors: Gabani I.I.
Published: November 2023

The article deals with the urgent problem of trust in the legal profession and its impact on the effectiveness of protection of human rights and the activities of society itself. The necessity of cooperation between ethical principles and legal norms in the context of human rights protection is substantiated. The focus is on the analysis of the interaction between ethics and legal norms, as well as their reflection in the modern legal system, and emphasises the universality and inviolability of human rights and their important role as guidelines for society and the state.

Adherence to ethical norms and legal standards plays a significant role in ensuring public trust in lawyers and, ultimately, in the performance of the profession of lawyer - the protection of human rights and dignity in the modern legal environment. Interaction is fundamental to the modern legal system. Ethical principles, based on justice and goodness, shape moral behaviour and contribute to the development of the legal community. Legal norms, in turn, regulate the behaviour of citizens and organisations in society.

The article emphasises the universality and inviolability of human rights, which are fundamental principles that apply to everyone without exception. They are based on general principles of justice and dignity that should not be limited to specific cultural or religious contexts. Human rights serve as a guide for the development and application of legal norms. Many ethical principles, such as those of justice and equality, are reflected in human rights and are an important component of both ethics and human rights. Many constitutions and international treaties protect fundamental rights and freedoms. Interaction of ethics and legal norms in the context of modern society and its moral development. The professional ethics of the advocate is an important component in the formation of a fair, dignified and effective legal environment. Compliance with ethical norms and legal standards is an integral part of the advocate's work in the society.
General Provisions of Intellectual Property Rights in Ukraine
Authors: Komarnytska I.I. , Butsyak M.M.
Published: November 2023

The article is devoted to the study of the general provisions of intellectual property law in Ukraine. The article notes that the importance of protecting property rights in the intellectual sphere has been growing rapidly in recent decades. A theoretical and practical understanding of the nature of intellectual property rights was carried out based on the analysis of current legislation and available scientific, methodical and journalistic materials. The list of laws that regulate activities in the field of intellectual property, both at the national and international level, is given. It is interesting to note that in Ukraine there are quite a lot of special legislative acts regulating the above activities. Attention is focused on the adaptation of Ukrainian legislation to the legal system of the European Union. International legal acts regulating the protection of intellectual property rights are given. Scientific and regulatory approaches to defining the concept of intellectual property rights are considered. It is established that this concept can be considered in two ways: objective and subjective. In an objective sense, in the legal literature, intellectual property law is considered as a system of legal norms that regulates homogeneous social relations in the field of intellectual property. In a subjective sense, the right of intellectual property is considered as personal property and non-property rights of natural persons, which according to the current legislation belong to the authors for the results of intellectual activity. Special attention is paid to the interpretation of the concepts of property and non-property intellectual property rights. Property intellectual property is the author's rights to the results obtained from his creative activity, similar to the property rights of those who create material objects with their labor (devices, devices, mechanisms, new information technologies, etc.). Non-property intellectual property rights are a set of moral, mental, rational, intellectual and other human rights, which by their nature cannot be alienated from the owner. A comparative analysis was made between intellectual property law and property law in general, and their relationship was also analyzed.
Private international law in the context of space law
Authors: Shyshkarov K.B.
Published: November 2023

This article explores the intersection of private international law and space law, shedding light on the legal frameworks and considerations that govern activities in outer space. The primary focus of the article appears to be on the evolving legal landscape as it pertains to private entities and their involvement in space-related activities.

Key Points:

Space Law Context: the article delves into the broader context of space law, outlining the various international agreements and treaties governing outer space activities. This context is crucial to understanding the legal framework within which private international law operates in the realm of space.

Private Entities in Space: given the mention of "Private International Law,” the article discusses the participation of private entities, such as commercial space companies and satellite operators, in activities related to space exploration, satellite communications, and space resource utilization. This touches upon the legal rights and obligations of private actors in space.

Jurisdiction and Dispute Resolution: the article explores how private international law concepts, such as jurisdiction and dispute resolution mechanisms, apply to space-related disputes. This includes discussions on which legal jurisdictions govern disputes involving space activities and how international treaties address jurisdictional issues.

Liability and Responsibility: space activities inherently involve risks, and the article touches the legal frameworks for liability and responsibility in cases of accidents or damage caused by space objects, especially when private entities are involved.

Evolving Legal Landscape: the dynamic nature of space law, with new technologies and actors continually emerging, can be a central theme. The article discusses recent developments, challenges, and adaptations in space law to accommodate private sector interests and innovations.

Future Implications: the article speculates on the future direction of private international law in the context of space activities. This encompasses considerations of how space law may need to adapt further as commercial ventures expand into the cosmos.

Global Collaboration: given the international nature of space activities, discussions on the importance of global collaboration and cooperation in addressing legal issues related to space.

Overall, this article provides valuable insights into the evolving legal landscape at the intersection of private international law and space law, offering readers a deeper understanding of the legal complexities surrounding space activities conducted by private entities.
Legal provision of state financial support to the agricultural sector in the war and postwar periods
Authors: Yermolenko V.M. , Gafurova O.V. , Novak T.S.
Published: November 2023

The article is devoted to the study of the current state of legal support of the state financial support of the domestic agricultural sector, the formulation of vectors for the improvement of the relevant legislation in the war and post-war periods, the development of proposals for the proper legal support of the outlined sphere.

The analysis of normative acts regulating relations in the sphere of state support of the agricultural sector in the conditions of martial law showed their significant renewal. In particular, in terms of state credit support, the support of agricultural producers has been recognized as a priority area and a number of preferences have been preserved specifically for these subjects. A similar approach is applied to the financial support of economic entities of the agro-industrial complex through the compensation of leasing payments. The abolition of the zero compensatory rate for loans and zero compensatory remuneration for leasing is positioned by the authors of the article as a negative factor that makes it difficult for agribusiness subjects to realize the right to state financial support. The ineffectiveness of state support to the agricultural sector in the form of budget subsidies has been proven. This is a confirmation of the difficult situation in the economy of Ukraine, the reduction of budget funding in this direction and an argument in favor of finding alternative, less burdensome for the state, ways of support. The effectiveness of the activation of indirect and indirect support to the agricultural sector, through the creation of conditions for the better functioning of agribusiness (preferential taxation, customs benefits), involvement of the functions of international institutions, is substantiated.

Attention is focused on the need to consolidate at the legislative level already introduced at the level of by-laws this type of state support for the agricultural sector, such as grant support, with further development of this direction in the post­war period.

The legal principles of state support of agribusiness entities in terms of compensation for damage caused as a result of the war have been analyzed. It has been proven that the expansion of the directions for determining damage and losses caused to Ukraine as a result of the armed aggression of the Russian Federation in the direction of «damage caused to personal peasant farms and/or farms registered as natural persons - entrepreneurs», as well as the approval of the methodology for determining this damage is a progressive step in the direction of realizing the right of these subjects of the agricultural sector to compensation for the damage caused to them by the war and will contribute to post-war reconstruction.
Administrative and legal regulation of OSINT functioning in the field of national security
Authors: Martyniuk S.
Published: November 2023

The article is devoted to the study of administrative and legal regulation of OSINT functioning in the field of national security. The article draws attention to the fact that the study of such a complex and important phenomenon as ensuring the functioning of OSINT in the field of national security is relevant for the domestic science of administrative law. Emphasis is placed on the fact that in modern scientific research there is a need to clarify the essence and content of the concepts of «administrative and legal regulation in the field of national security» and «administrative and legal regulation of ensuring the functioning of OSINT in the field of national security». The concepts of «administrative and legal regulation», «administrative and legal support», «administrative and legal regulation of ensuring the functioning of OSINT in the field of national security» are disclosed. It is suggested that under the administrative-legal regulation of ensuring the functioning of OSINT, we understand the system of administrative-legal means, methods, forms and methods regulated by the norms of administrative law that ensure the activity of special OSINT subjects in accordance with the needs of ensuring national security and eliminating threats and challenges. It has been found that the administrative and legal regulation of OSINT functioning is aimed at streamlining social relations in the sphere of OSINT functioning, creating a system of legal means, methods and methods and proper conditions for the activities of special subjects using OSINT with the help of administrative law norms.

The administrative and legal regulation of ensuring the functioning of OSINT has certain properties: it is the activity of special entities that use OSINT; constitute a complex of means and measures, which are carried out with the aim of eliminating threats in the field of national security; is implemented by regulating the relevant sphere of social relations through the establishment of duties, prescriptions, permits and prohibitions
Subjects of challenging normative legal acts in the court of first instance
Authors: Shiyovych R.Ya.
Published: November 2023

The article examines the subjects of contestation of regulatory legal acts in the court of first instance in administrative proceedings. The problem of the subject of law is one of the central problems of the entire theory of law. The subject of law is a necessary element of legal relations, without them it is impossible to build an adequate idea of the functioning of administrative proceedings, since it is impossible to analyze any type of social relations without taking into account the people who carry out these relations. Administrative justice as a form of ensuring the functioning of the legal state considered from two sides: as an institution of judicial control over public administration, regulatory creativity and law enforcement activities; as a complex of legal measures and procedures aimed at protecting the rights of citizens during the resolution of administrative and legal disputes. Legislation determined by the competence of courts of first instance in administrative proceedings. The administrative-legal status of subjects of administrative proceedings realized in the corresponding administrative-legal relations. In the course of these relations, the bodies of the executive power are engaged in regulatory creativity; participate in the implementation of the rights, freedoms and duties of citizens, their protection and protection. The content of legal relations in the field of management is of a public nature. Administrative relations are the object of legal regulation, and administrative legal relations are their legal form. Administrative legal rights of individuals and legal entities in administrative proceedings are recognized and guaranteed by the state, enshrined in the sources of administrative law, the ability to perform actions or refrain from actions within the established limits, to demand from obliged subjects of state, local and other public bodies the implementation certain actions (abstention from implementation) regarding the creation of conditions for the realization of legal opportunities. The effectiveness of public administration activities directly depends on the degree of satisfaction of the legitimate needs of individuals and legal entities, which is determined during the consideration of administrative disputes in courts of first instance.
The use of modern information technologies in combating crimes against the environment
Authors: Marko S.I. , Semenuk O.O.
Published: November 2023

The scientific publication is dedicated to researching the possibilities of modern information technologies in combating environmental crime. In particular, individual organizational and technical problems in the context of this topic were analyzed, the best foreign practices of using innovations in the field of environmental protection were outlined, directions for the development and adaptation of information technologies in the detection and investigation of criminal offenses were determined, taking into account the specifics of Ukrainian legislation and the practice of its application, to ensure sustainable and harmonious development of the country's ecological security. Analysis of the experience of countries such as the USA, Canada, Germany, and Great Britain has proven the impact of the latest technologies on the effectiveness of detecting and countering criminal offenses against the environment. It was concluded that modern technologies, including geo-information systems, electronic accounting systems, mobile applications for the public, automated emissions tracking systems, unmanned aerial vehicles and other innovative solutions are able to ensure the transparency of enterprises' activities and the active involvement of citizens in the control process, will allow prompt response to violations , to significantly increase the effectiveness of the actions of law enforcement agencies of Ukraine, in particular, in collecting evidence of illegal activities in the field of the environment. It was emphasized that taking into account the current environmental challenges in our country and the requirements for increasing the efficiency of law enforcement activities, the introduction and improvement of relevant innovative technologies in the field of environmental protection is urgent and expedient. This will not only improve the effectiveness of combating criminal offenses against the environment, but will also stimulate the appropriate attitude of business to environmental standards, while strengthening the public's trust in the actions of power structures.
Las intervenciones de las grandes potencias en África Central
Authors: Zoctizoum Yarisse
Published: November 2023

-
Lü Bisong, Teaching Chinese as a Foreign Language (Duiwai Hanyu jiaoxue tansuo), Editorial "Sinolingua", Beijing, 1987. Pp. 4 + 169. Texto en chino.
Authors: Maeth Ch. Russell
Published: November 2023

Tong Huijun, Waiguoren xue Hanyu bingju fenxi (Análisis de oraciones imperfectas [producidas por] extranjeros que estu-dian el idioma chino), Beijing, Instituto de Idiomas de Beijing, 1986. Pp. 2 + 8 + 301.
¿Cuál fue el idioma de Fu-Sang?
Authors: Maeth Ch. Russell
Published: November 2023

-
Effect of contaminated water on seed germination traits of crops
Authors: Souahi Hana , Abdelmalek Assia , Akrout Khaoula , Gacem Rania , Chebout Abderrezzeq
Published: November 2023

Lead (Pb) is one of the noxious trace metal element (TME) contaminants in the environment. In this work, we conducted a comparative physiological response study through some germination parameters between four cereals (Triticum durum, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, and Zea mays) grown on a nutrient solution for 10 days and treated with three increasing levels of lead acetate (0.15, 0.3, and 0.6 g/L) in order to evaluate the impact of different lead concentrations on the germination capacity of these species. The results showed that lead has an abiotic stress effect on the four varieties examined at 0.3 g/L and 0.6 g/L. We recorded a significant to very highly significant effect in all the parameters studied. In the underground parts, in particular, a highly significant reduction in precocity of germination was recorded in Triticum durum, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, and Zea mays. There was also a highly significant to very highly significant decrease in germination percentage in durum wheat, soft wheat, and maize. Under the most severe stress conditions (0.6 g/L), the barley variety showed stress tolerance with a germination rate of 92%. According to the findings of this study, the varieties examined can be grouped into two categories: variants that are susceptible to metal stress (Triticum durum, Triticum aestivum, and Zea mays) and varieties that are tolerant to lead exposure (Hordeum vulgare).
ETHNIC ECONOMY IN MILANO: THE CASE OF THE TURKISH IMMIGRANTS IN THE KEBAB SECTOR
Authors: Balambar Şelale
Published: November 2023

Şelale BALAMBAR ERGAN
Middle East Technical University/City and Regional Planning Department
sbalambar90@gmail.com
 
The concept of ethnic minority entrepreneurs in the economy represents the employment patterns in the particular country. Immigrants often experience discrimination and exclusion in the labor market and the outcome of this process is the high rate of unemployment. On the contrary, the ethnic economy could be regarded as a promising alternative to unemployment among immigrants. With this decision, immigrant entrepreneurs create their own business and support other immigrants if the business is successful. Currently, immigrant entrepreneurs are comprising big part of urban economies. Besides contributing to the economics of the countries, immigrant entrepreneurs also open the way for the integration of immigrants in the countries of settlement. By creating ethnic economy to overcome discrimination and exclusion, immigrants are making themselves attractive and integrated into the host society.
In Italy, migrants from Turkey often are self-employed in the kebab fast-food restaurant sector. The ethnic economy plays a significant role to overcome discrimination and create integration channels. Data were obtained from interviews with migrants from Turkey who arrived in Milano in the years between 1988-2010. In Italy, many migrants from Turkey are immigrating for the purpose of work, study, and so on. In general, the kebab sector entrepreneurs migrated to Milan as asylum-seekers. Like any other post-industrial/low-skilled market, the kebab sector is easily accessible and attractive for many aspiring immigrant entrepreneurs. Thanks to the low demand for human capital and no requirement for special skills, therefore, Turkish immigrants preferred this sector. Turkish immigrants as ethnic entrepreneurs are open to new opportunities. The result of the study highlights the question of how did the Turkish immigrants manage their own insertion and incorporation into the host society.
EU Sanctions Policy Vis-à-Vis Russia
Authors: Mahato Arun
Published: November 2023

This research piece investigates the role of norms in European Union (EU) sanctions policy towards Russia in the context of the Russia Ukraine War. It aims to answer the research question of the extent to which the EU’s foreign policy in this particular case can be interpreted as having normative power. As an analytical lens, the Normative Power Europe (NPE) framework is used. In order to tackle the question, this study deploys an interdisciplinary approach drawing from EU law and social sciences. It combines EU legislation and case law of the European Court of Justice on the one hand, with a qualitative content analysis of official EU press releases on the other. The first part of the analysis focuses on the doctrinal legal analysis of the relevant EU law in order to account for the normative-legal basis and legitimacy of EU autonomous sanctions. The second part investigates if the EU in this particular case is guided by international norms (milieu goals) or economic interests (possession goals) and which foreign policy instruments it uses to pursue its objectives. The study finds that the EU is committed to its normative identity.
Carbonsequestration and provision of green infrastructure in the Ukrainian cities of Kharkiv and Chuguiv in the context of post-war reconstruction
Authors: Maksymenko Nadiya , Burchenko Svitlana , Hrechko Alina , Sonko Sergiy
Published: November 2023

The main aspects forming the sustainability of cities in terms of provision of green infrastructure and carbon sequestration were considered. The key indicators are the part of green areas in the total area of the city (%), the coeffi cient of providing green infrastructure for population – СGI (m2.person−1) and the carbon sequestration of vegetation cover (t.ha−1). The results of calculations are presented for the cities of Kharkiv and Chuguiv as examples of two categories of Ukrainian cities – large and small-sized, which suffered significant destruction as a result of war. The obtained results will allow to balance the green infrastructure in the post-war restoration to perform its functions.
Evaluation of landscape qualities with development guidelines of the Fužine municipality
Authors: Kučiš Katarina Adulmar
Published: November 2023

The landscape of the municipality of Fužine is characterized as a mountainous landscape of rural settlements. The area faces problems of depopulation and pressures of tourism development on the environment. Basic premise of this paper is derived from the assumption that the values of the landscape are not fully recognized and can become endangered due to implementation of development projects. The aim of the paper is to identify highly valuable areas of the municipality‘s landscape in order to create guidelines for the development of the area, along with the project program that will preserve important features. The analysis of spatial planning and strategic documentation provides an overview of developmental guidelines, the position of planned interventions, the goals and visions of the progress of the municipality. The landscape evaluation is carried out through analysing the factors of the landscape – natural, anthropogenic and structural – with the available literature and spatial data. The product of analysis and evaluation are models, created using the GIS tool of the QGIS application. Based on the analysis, landscape quality modelling was carried out with the ProVal2000 program, where the factors were grouped in order to evaluate the natural-ecological, social-cultural and visual-experiential qualities of the landscape, with combined quality model indicating where the most valuable spatial zones with high quality landscape features are.