Diseminasi Implementasi HKI di Lingkungan Civitas Akademika Sebagai Representasi Peningkatan Kualitas Bangsa
Authors: Rochmawati Rochmawati 
Published: November 2021

Modal intellectual capital lebih penting dan strategis fungsinya bila dibandingkan dengan physical capital. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dewasa ini merupakan alat yang ampuh dalam upaya peningkatan kualitas bangsa (a powerful tool for quality development). HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Terjaminnya suatu perlindungan hukum bagi suatu hasil karya, akan menumbuhkembangkan semangat dan kreatifitas untuk berkarya dan mencipta.Indonesia Sebagai salah satu negara yang turut serta meratifikasi Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement) harus tunduk atas ketentuan mengenai HKI. Namun Saat ini masih digolongkan dalam Priority Watch List dari Amerika Serikat, dikarenakan tingkat pembajakan dalam bidang HKI yang begitu tinggi ( Wikipedia 2009). Tingginya tingkat piracy dan adanya claim budaya Indonesia oleh Negara lain merupakan masalah krusial yang harus segera ditindaklanjuti. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa implementasi HKI di Indonesia masih kurang maksimal.Diseminasi Implementasi HKI di lingkungan Civitas akademika merupakan hal urgent yang harus dilaksanakan. Perguruan tinggi merupakan lingkungan praktisi akademisi yang sangat kompeten dalam implementasi HKI. Selama ini peran Perguruan Tinggi dalam mengembangkan hak kekayaan intelektual di Indonesia dirasakan masih sangat kurang. Penyebab utama rendahnya perolehan Paten dipengaruhi oleh: (1)Kurangnya diseminasi di lingkungan perguruan tinggi mengenai HKI khususnya bagi mahasiswa; (2) Rendahnya animo civitas mahasiswa trekait dengan rumitnya birokrasi dalam usaha pengaplikasian Hak Paten; dan (3) Mahalnya biaya pematenan.Strategi pencapaian sasaran diseminasi HKI di lingkungan civitas akademika pada dasarnya tidak hanya melibatkan komponen perguruan tinggi saja, melainkan segenap komponen lain yang terkait dalam proses diseminasi HKI tersebut. Proses diseminasi harus melibatkan segenap stakeholder, meliputi: (1) civitas akademika, (2) aparat penegak hukum; (3) masyarakat (pemakai dan pencipta); (4) pemerintah; dan (5) kalangan pers. Upaya diseminasi perlu dilakukan oleh semua stakeholder secara sistematis, terarah dan berkelanjutan. Selain itu target audience dari kegiatan sosialisasi tersebut harus dengan jelas teridentifikasi dalam setiap bentuk diseminasi, seperti diskusi ilmiah untuk kalangan akademisi, perbandingan sistem hukum dan pelaksanaannya bagi aparat dan praktisi hukum.Bentuk diseminasi implementasi HKI meliputi: (1)Diseminasi bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan, bentuk diseminasi dilakukan tidak hanya sekali melainkan terus-menerus melalui berbagai even formal maupun non formal, baik secara rutin terencana maupun temporer menurut pertimbangan urgensinya; (2) implementasi pengalaman aplikatif (direct action learning) sebagai suatu pendekatan aksi dan refleksi secara terus menerus; dan (3) regulasi dan mekanisme penganggaran biaya secara jelas didasarkan pada konsep pendidikan untuk semua (education for all) dengan mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat luas guna kontribusi peningkatan kualitas bangsa.