bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
SELOKO ADAT ULUR ANTAR SERAH TERIMA ADAT PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYU JAMBI: KAJIAN BENTUK DAN FUNGSI
Authors: Rahmatullaili Isna , Putri Rini Syahdiana
Published: March 2024

The purpose of this study is to describe the form and function of Jambi Malay customs seloko. Seloko adat here is a custom seloko contained in the procession of customary stir between custom handover at the traditional marriage of Jambi Malay. The method used in this research is descriptive-qualitative. The data of this research are word unit, phrase, clause, sentence, text of the ceremony of repetition between the handover of customary marriage of Fortuna Mazka and the text of seloko in the Customary Principles of Sepucuk Jambi Sembilan Lurah (2001). The two texts are reconstructed philologically (critical edition) as the study material.The results of this study indicate that seloko adat ulur between handover of Jambi Malay custom has five forms: (1) kato adat or kato undang (2) kias word (3) kato penyelo (4) petatah- petitih and (5) pantun. Each form has a typology of rhyme, array, stanza, and conventional formulas. Seloko adat ular between the hand-over of Jambi Malay customary has various functions: (1) informational, (2) expressive, (3) directive, (4) aesthetic, and (5) fatik. These functions are firmly attached to each form of the shell, with Jambi's diction and local ideology
Kearifan Lokal ; Sesaji; Dusun Sade
Authors: S Mansur
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kearifan lokal sesaji di masyarakat Suku Sasak Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Untuk memastikan kebenaran data digunakan teknik pengumpulan data. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data bersifat deskriptif. Data deskriptif berasal dari hasil observasi dan wawancara peneliti kepada masyarakat Suku Sasak Dusun Sade. Hasil penelitian tentang kearifan lokal sesaji yaitu, memberikan persembahan dalam bentuk makanan kepada arwah leluhur. Sesaji ini dibuat dengan menggunakan bahan yang terdapat di sekitar dusun sade seperti, Pare bulu dan daun pisang tanduk sebagai bahan pembuatan sesaji, yang dibuat tidak boleh menggunakan bumbu atau mencampur dengan bahan-bahan yang lain, karena menurut kepercayaan masyarakat di Dusun Sade ketika sesaji itu dimakan akan menyebabkan pengendalian emosi pada saat marah atau pada saat emosi. Pada masyarakat Suku Sasak Dusun Sade, tradisi   yang menggunakan sesaji seperti, ziarah hutan adat gunung Kiyangan, ziarah makam deside wali nyatoq, dan adat istiadat lainnya
Pembentukan karakter remaja melalui pembinaan remaja islam masjid al-cholid singocandi kudus
Authors: Ashif az zafi Khobli arofad
Published: March 2024

Karakter adalah sifat-sifat kewajiban, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bagaimana proses pembentukan karakter melalui pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA) Aththahirin Dusun Bandar Setia Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat dan untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi kendala Pembentukan Karakter Melalui Pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA) Aththahirin Dusun Bandar Setia Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat.
ANALISIS PARTISIPASI DAN KEAKTIFAN ANGGOTA DALAM KOMUNITAS ONLINE KONTRIBUTOR BRISIK ID
Authors: Mukti Daniel Kalis Jati
Published: March 2024

Abstrak: Dewasa ini, informasi berbasis teknologi dan media internet melaju dengan cepat sehingga menciptakan berbagai komunitas virtual. Salah satu komunitas virtual yang ada di Indonesia adalah Komunitas Kontributor Brisik ID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi dan keaktifan dari Komunitas Kontributor Brisik ID. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Participatory Action Research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada tujuh aspek yang menjadi bahan analisis yakni aspek geografis, demografis, mata pencaharian, struktural, stakeholder, sejarah, dan masalah serta tujuan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis pada ketujuh aspek tersebut, masalah utama komunitas ini adalah partisipasi kontributor yang rendah.
Analisis Komunitas Online Girl We Can Terkait Efektivitas Komunikasi Interpersonal antara Pengurus dan Anggota
Authors: Halim Danny
Published: March 2024

The Covid-19 pandemic has caused communities that previously worked offline to turn online, and the communities that have been online since the beginning have become more. It also has an impact on the online community of Girl We Can. Changes due to the pandemic require that all activities be carried out virtually, including communication. This study was conducted to determine the effectiveness of interpersonal communication between administrators and members in the Girl We Can. The method used is a qualitative phenomenological approach, and data collection techniques using observation and interviews. The results show that there is still a communication gap between the management and members which has a fatal effect on Girl We Can communication, communication between the management and members is still not effective because of the lack of interaction carried out by the administrators in the Girl We Can WhatsApp group which causes a loss of sense of family and increases sense of individualism. So it s  important for the community to increase the quantity of interaction, hold offline meetings, involve community members in internal management, and always pay attention to communication within the community and the needs of members such as member psychology.
ANALISIS SOSIAL KOMUNITAS ONLINE KOMSEL JUNIOR GKKA-I BALIKPAPAN
Authors: Ang William Geraldo Amos
Published: March 2024

Pandemi Covid-19 yang melanda di dunia tentunya membawa berbagai dampak negatif kepada kehidupan masyarakat. Banyak aktivitas masyarakat yang terganggu karena adanya pandemi Covid-19 seperti dalam pekerjaan, kesehatan, ekonomi, dan masih banyak lagi lainnya. Salah satu aktivitas masyarakat yang terkena dampak Covid-19 adalah Komsel Junior GKKA-I Balikpapan yang aktivitasnya menjadi terganggu. Adanya perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini membuat Komsel Junior GKKA-I Balikpapan menggunakan media Zoom sebagai alternatif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang membuat pertemuan secara offline tidak bisa dijalankan. Namun seiring berjalannya waktu Komsel Junior juga berjalan setengah offline supaya jalannya pertemuan lebih efektif. Analisis ini menggunakan pendekatan Participation Action Research. Hasil dari analisis ini terbagi menjadi beberapa analisis yaitu analisis geografi, analisis demografi, sejarah, struktur, mata pencaharian, stakeholder, masalah, dan tujuan. yang bertujuan untuk memahami komunitas ini secara lebih baik.
THE EXISTENCE OF PANCASILA AS THE MILLENNIUM GENERATION'S PROTECTOR
Authors: Yori Alifia
Published: March 2024

As the basis of the state whose substance has been considered absolute and has become a way of life for the Indonesian people, Pancasila has encountered various challenges in its practice. The millennial generation's biggest challenge with their technological skills is influenced easily by things they do not understand. This article discusses how important the existence of Pancasila protect the nation's next generation, or as we knew, the millennials, from the negative impacts of these technological advances and efforts to overcome them. This generation is a group of people burdened with bringing Indonesia forward with the knowledge they have. The development of technology has resulted in the existence and practice of values in Pancasila starting to fade. Purpose: This article aims to discuss the importance of the existence of Pancasila in the millennial generation to filter out some things that are considered incompatible with the character of the Indonesian nation from the Pancasila generation, as well as to find out what things should we do to restore the original character of the Indonesian nation. Methods: The method used is a literature review summary of 10 articles published in 2019, 2020, 2021. Conclusion: The results obtained through a study of 10 articles are that several factors support why Pancasila can protect the millennial generation and how to solve them.  
Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Miskin di DKI Jakarta
Authors: Amaranti Fayola Hasna
Published: March 2024

Pada tanggal 31 Desember 2019, diumumkan lusinan kasus pneumonia di Wuhan, China yang kemudian dilaporkan kepada WHO sebagai virus yang belum diketahui jenisnya.  Virus yang mewabah di Wuhan, China itu menginfeksi hingga ke Washington, AS untuk yang pertama kalinya.  Sehingga pada bulan Februari 2020 WHO memberi nama virus corona baru (Covid-19).  Tak lama setelah itu, tepatnya pada bulan Maret 2020 ditemukan dua WNI positif terpapar virus Covid-19.  Seiring berjalannya waktu, kasus positif covid-19 jumlahnya semakin melonjak terutama di wilayah DKI Jakarta.  Hal itu menyebabkan pemerintah DKI Jakarta menerpkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berarti segala jenis kegiatan masyarakat dibatasi.  Kebijakan PSBB ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.
Implikasi Karakteristik Masyarakat Urban dalam Produk Kapital : Tinjauan "Break Room"
Authors: Setiawan Deddy
Published: March 2024

Break Room merupakan tempat makan yang didalamnya terdapat fasilitas bagi pengunjung untuk meluapkan emosi dengan bebas mengekspresikannya. Break Room mengklaim bahwa tempat ini sebagai antidepresan dan anti-stress facility. Penelitian ini menilik lebih lanjut dan secara implisit menegaskan bahwa terjadi komodifikasi pertukaran nilai dalam praktik amarah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada pengelola Break Room dan hasil wawancara tersebut menjelaskan implikasinya terhadap pertukaran nilai yang dilatarbelakangi oleh karakteristik masyarakat urban terutama di kota Jakarta. Penelitian ini memiliki tujuan mengupas dan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat pada ruang amarah Break Room sebagai wujud komodifikasi yang memiliki korelasi dengan karakteristik masyarakat urban. Hasilnya penelitian ini menjelaskan bahwa Jakarta sebagai wilayah urban membuat masyarakatnya dapat menerima dan menjalankan hasil dari rekayasa-rekayasa produk yang tercipta. Sehingga masyarakat urban ini dengan mudah beradaptasi dan merespon cepat dari hasil produk-produk kapital. Break Room juga diindikasikan sebagai bentuk produk komodifikasi dari kehidupan keseharian serta budaya masyarakat urban.

Kata Kunci: Implikasi, Masyarakat Urban, Produk Kapital, Break Room
Sungai Nil dan Kehidupan Masyarakat Mesir
Authors: Cahyono Aji
Published: March 2024

Mesir merupakan Negara yang terletak di Benua Afrika, lebih tepatnya adalah Benua Afrika. Mesir dikenal sebagai salah satu Negara dengan peninggalan sejarah kuno. Seperti halnya peninggalan Sphinx dan Piramida. Selain itu, terbentuknya masyarakat dikawasan Sungai Nil, dan kehidupan masyarakat Mesir terutama ketergantungannya terhadap air di Sungai Nil tersebut. Adapun penelitian ini guna menelusuri sejauh mana keberadaan sungai Nil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Mesir. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan Library Research, yang mendalami beberapa Buku, Jurnal dan website informasi yang tersedia. Adapun hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Keberadaan Sungai Nil menjadi salah satu kunci dalam peradaban Mesir, yang mana masyarakatnya di sana secara penuh ketergantungannya terhadap Air yang mana situasi dan kondisi di Mesir merupakan masyarakat petani, serta situasi dan kondisi di Mesir tandus.
Wibunisme : Apakah bukti fanatisme menurunkan nasionalisme di Kalangan Mahasiswa
Authors: Saputra Dimas , Firdaus Ramadhan Nadhif , Amelia Yola Oktavia , Fajrianti Wanda Nadriah , Supriyono Supriyono
Published: March 2024

Artikel ini membahas tentang fenomena Wibu di Indonesia, yang berasal dari bahasa Inggris Weeaboo, dan mengacu pada orang-orang non-Jepang yang memiliki obsesi dan kecintaan terhadap budaya populer Jepang. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dampak fanatisme Wibu terhadap nasionalisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fanatisme Wibu dapat menghambat kemajuan nasionalisme dan merusak kesatuan nasional. Sebelumnya belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa fanatisme terhadap budaya asing dapat menurunkan nasionalisme. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena Wibu dan dampaknya terhadap nasionalisme di Indonesia. Artikel ini juga memberikan saran-saran tentang bagaimana cara mengurangi fanatisme Wibu yang berlebihan dan mempromosikan kesadaran nasionalisme.
Modal Sosial Dan Pengembangan Kesenian Tari Topeng, Slangit, Klangenan, Cirebon
Authors: Lafifah Aenul , Suryadi Suryadi
Published: March 2024

Modal sosial yang ada di Desa Slangit sebagai upaya pengembangan keseniatan tari Topeng Slangit mencakup norma, kepercayaan dan jejaring, unsur tersebut adalah parameter modal sosial yang saling berkaitan dan terimplementasi dengan baik dalam pengembangan tari topeng. Tari topeng di Desa Slangit dijadikan ciri khas atau icon desa, selain bertujuan untuk menjaga kebudayaan, tari topeng di Desa Slangit juga dijadikan daya tarik pariwisata dalam hal kesenian. Masalah utama dalam penelitian yaitu bagaimana modal sosial dapat mengembangkan kesenian tari topeng Slangit di Desa Slangit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modal sosial terimplementasi dengan baik agar dapat mengembangkan kesenian tari topeng Slangit. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode etnografi yang fokus pada analisis kebudayaan, yaitu kebudayaan seni tari topeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial sangat berperan dalam mengembangkan kesenian tari topeng di Desa Slangut. Norma yang ada berupa Wiraga (gerak tari), Wirama (penyesuaian irama) dan Wirasa (penjiwaan). Sedangkam, kepercayaan diciptakan melalui interaksi antar individu dan jejaring dibuktikan dengan keterkaitan individu dan masyarakat sekitar mampu mengembangkan kesenian tari topeng.
Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekpresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)
Authors: Swari Puspita Rani
Published: March 2024

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang, setiap jenis kelamin dan setiap makhluk yang ada. Namun, karena rendahnya pemahaman tentang kebebasan berekspresi, ada batasan dalam hal status gender. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena keterbatasan ekspresi yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam penafsiran pandangan tentang gender dalam masyarakat. Perspektif gender adalah pemahaman tentang perspektif dalam melihat dampak atribut gender seseorang terhadap kemungkinan seseorang untuk membangun peluang, peran sosial, dan interaksi dengan atribut gender yang berlawanan. Fungsi gender seperti, fungsi sosial, fungsi reproduksi, fungsi peran sosial, fungsi gender yang mengarah pada aspek budaya dan fungsi gender dalam menciptakan aturan penting tentang apa yang pantas dan apa yang tidak pantas.
Mukbang Analisis Patologi Sosial Tentang Konsumsi Makanan Ekstrem Di Internet
Authors: Farda Vira Rana
Published: March 2024

Fenomena mukbang, di mana individu menyantap makanan dalam jumlah besar di depan kamera dan berbagi pengalaman kulinernya melalui media sosial, telah menjadi tren populer di kalangan pengguna internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis  sosial yang komprehensif untuk memahami dampak fenomena mukbang terhadap perilaku makan individu, budaya makanan, interaksi sosial, dan identitas digital. penulis menggunakan teori interaksi simbolik diperkenalkan oleh beberapa sosiolog, yaitu John Dewey, Chales Horton Cooley, George Hebert Mead dan Hebert Blumer. Keempat tokoh ini melihat interaksi simbolik dari perspektif sosial. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi sebagai alat pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan kompleksitas fenomena mukbang dan pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat Indonesia.
Pengaruh Google Sites Berbasis Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Pada Materi Fluida Statis
Authors: Kumalasari Mai Ratih , Yuliani Hadma , Azizah Nadia
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Google Sites berbasis PBL pada materi fluida statis terhadap kemandirian belajar siswa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah pre-experimental dengan desain penelitian yaitu One Group Pretest-Postest. Untuk penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 29 siswa dari kelas XI IPA  di MA Darul ulum palangka raya. Saat menilai kemandirian belajar siswa, digunakan teknik dan alat pengumpulan data, yaitu kuesioner, lembar observasi dan lembar wawancara. Kemudian uji hipotesis menggunakan uji Paired sample t test yang dilakukan menggunakan microsoft excel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Google Sites berpengaruh pada kemandirian belajar siswa di kelas XI IPA di MA Darul ulum palangka raya dengan nilai t hitung yang diperoleh yaitu 1,763011 > nilai t tabel 1,701.
Implementasi Pendekatan Pembelajaran “About, In, & For The Environment” dengan Model Problem-Based Learning dalam Meningkatkan Literasi Lingkungan Siswa SMA
Authors: Putri Sevia Tasya , Nuryadin Atin , Efwinda Shelly
Published: March 2024

Abstract. This study aims to determine the level of environmental literacy of students and the results of applying the "About, In, & For the Environment" learning approach with the Problem-Based Learning (PBL) model to improve students' environmental literacy. This research is a quantitative quasi-experiment in the form of a post-test-only control group design. The population in this study were students of class XI MIPA at SMA Negeri 1 Muara Badak. The sampling technique used purposive sampling. The sample in this study involved 32 students in the control class and 33 students in the experimental class. Data collection in this study used a multiple-choice test for knowledge aspects and a statement questionnaire with a Likert scale for aspects of attention, sensitivity, attitude, and behavior. The data analysis technique used the normality, homogeneity, and Mann-Whitney U tests. The results showed that the control class obtained an average test result of 68.25% and included the low category. Meanwhile, the experimental class obtained an average test result of 81.00% and included a high category. In the Mann-Whitney U test, the Asymp. Sig. (2-tailed) of 0.000. Based on these results, it can be concluded that there is a difference between the experimental and control classes, which means that the "About, In, & For the Environment" learning approach with the PBL model can improve students' environmental literacy. This approach can be an alternative to be applied in improving environmental literacy.Keywords: about, in, & for the environment learning approach, problem-based learning, environmental literacy
Characteristic SNPs defining the major multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clusters identified by EuSeqMyTB to support routine surveillance, EU/EEA, 2017 to 2019
Authors: de Neeling Albert J , Tagliani Elisa , Ködmön Csaba , van der Werf Marieke J , van Soolingen Dick , Cirillo Daniela Maria , Anthony Richard M
Published: March 2024

Background

The EUSeqMyTB project, conducted in 2020, used whole genome sequencing (WGS) for surveillance of drug-resistantMycobacterium tuberculosisin the European Union/European Economic Area (EU/EEA) and identified 56 internationally clustered multidrug-resistant (MDR) tuberculosis (TB) clones.

Aim

We aimed to define and establish a rapid and computationally simple screening method to identify probable members of the main cross-border MDR-TB clusters in WGS data to facilitate their identification and track their future spread.

Methods

We screened 34 of the larger cross-border clusters identified in the EuSeqMyTB pilot study (2017–19) for characteristic single nucleotide polymorphism (SNP) signatures that could identify and define members of each cluster. We also linked this analysis with published clusters identified in previous studies and identified more distant genetic relationships between some of the current clusters.

Results

A panel of 30 characteristic SNPs is presented that can be used as an initial (routine) screen for members of each cluster. For four of the clusters, no unique defining SNP could be identified; three of these are closely related (within approximately 20 SNPs) to one or more other clusters and likely represent a single established MDR-TB clade composed of multiple recent subclusters derived from the previously described ECDC0002 cluster.

Conclusion

The identified SNP signatures can be integrated into routine pipelines and contribute to the more effective monitoring, rapid and widespread screening for TB. This SNP panel will also support accurate communication between laboratories about previously identified internationally transmitted MDR-TB genotypes.
Cost-effectiveness of active tuberculosis screening among high-risk populations in low tuberculosis incidence countries: a systematic review, 2008 to 2023
Authors: Gogichadze Nino , Sagrera Arnau , Vicente José Ángel , Millet Joan-Pau , López-Seguí Francesc , Vilaplana Cristina
Published: March 2024

Background

In countries with a low TB incidence (≤ 10 cases/100,000 population), active pulmonary tuberculosis (PTB) mostly affects vulnerable populations with limited access to healthcare. Thus, passive case-finding systems may not be successful in detecting and treating cases and preventing further transmission. Active and cost-effective search strategies can overcome this problem.

Aim

We aimed to review the evidence on the cost-effectiveness (C-E) of active PTB screening programmes among high-risk populations in low TB incidence countries.

Methods

We performed a systematic literature search covering 2008–2023 on PubMed, Embase, Center for Reviews and Dissemination, including Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), National Health Services Economic Evaluation Database (NHS EED), Global Index Medicus and Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).

Results

We retrieved 6,318 articles and included nine in this review. All included studies had an active case-finding approach and used chest X-ray, tuberculin skin test, interferon-gamma release assay and a symptoms questionnaire for screening. The results indicate that screening immigrants from countries with a TB incidence > 40 cases per 100,000 population and other vulnerable populations as individuals from isolated communities, people experiencing homelessness, those accessing drug treatment services and contacts, is cost-effective in low-incidence countries.

Conclusion

In low-incidence countries, targeting high-risk groups is C-E. However, due to the data heterogenicity, we were unable to compare C-E. Harmonisation of the methods for C-E analysis is needed and would facilitate comparisons. To outline comprehensive screening and its subsequent C-E analysis, researchers should consider multiple factors influencing screening methods and outcomes.
Fuzzy (Almost, δ) Ideal Continuous Mappings
Authors: Alsharari Fahad
Published: March 2024

In this paper, we introduce the concept of fuzzy δ-ideal continuous, fuzzy θ-ideal continuous, fuzzy strongly δ-ideal continuous and fuzzy almost ideal continuous mappings in fuzzy ideal topological spaces given the definition of Sostak. In addition, we study some properties between them.
NILAI KEBENARAN DALAM KETERANGAN SAKSI “MERINGANKAN” MENJADI SAKSI MEMBERATKAN (ANALISA PERKARA PIDANA NOMOR: 696/Pid.B/2015/PN.PLG)
Authors: Siregar Barunggam
Published: March 2024

Peranan saksi dalam suatu perkara tindak pidana adalah saksi memberatkan, keterangannya sesuai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum; saksi menuntungkan, berdasarkan Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), dan juga Pasal 160 ayat (1) huruf (c) Hukum Acara Pidana, seyogyanya peranannya dapat mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ke arah yang lebih ringan. Dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” adalah bertambah kuatnya keyakinan hakim serta membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya. Konsekuensi hukum nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan’terhadap terdakwa perkara pidana adalah memberatkan terdakwa.  Berdasarkan hal itu, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Bahwa apabila menjadi saksi pada suatu perkara pidana, baik saksi memberatkan (a charge) maupun saksi menguntungkan ( a decharge), dalam memberikan keterangan agar memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta peristiwa pidana yang diketahui. Hakim,dalam pertimbangan hukum amar putusan perkara pidana,agar mencantumkan landasan hukum yang merujuk kepada peraturan, atau pendapat/doktrin para pakar hukum atau yurisprudensi. Tersangka/terdakwa maupun Penasihat Hukum, untuk lebih selektif dalam mengajukan saksi “meringankan”(a dechargeke pemeriksaan perkara pidana guna untuk diajukan sebagai alat bukti.
PERANAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
Authors: Pranata Dedy
Published: March 2024

Penelitian mengenai peranan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa difokuskan pada peranan TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana desa, manfaat pengawalan dan pengamanan yang dilakukan, serta tanggung jawab TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap pengawalan dan pengamanan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Penelitian ini adalah penelitian empiris, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian ini adalah peranan TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa, yakni :  1. melakukan penerangan dan penyuluhan hukum, 2. melakukan diskusi dan pembahasan bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, 3. memberikan pengawalan dan pengamanan dalam pelaksanaan program pembangunan desa berupa pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum, 4. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Prabumulih, 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Tanggung jawab TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap pengawalan dan pengamanan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa dimulai dari tahapan pendampingan pengawalan dan pengamanan pada saat tahap perencanaan dan pada saat tahap pelaksanaan, apabila terhadap kegiatan yang telah dilakukan pendampingan pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih ada laporan pengaduan terhadap kegiatan tersebut terdapat indikasi penyimpangan pada saat tahap pelaksanaan kegiatan, maka TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih akan melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Prabumulih maupun instansi terkait lainnya, selanjutnya TP4D Kejaksaan Prabumulih meminta laporan hasil perkembangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menindaklanjuti hal tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Authors: Puspitasari Siti Meylissa
Published: March 2024

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin kompleks masalah yang dihadapi, salah satunya adalah masalah wanita atau masalah yang berkaitan dengan wanita, salah satunya adalah meningkatnya frekuensi kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Namun, karena berbagai alasan, hingga kini belum banyak orang yang mengajukan permohonan perlindungan. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Indonesia No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa dalam 1 x 24 (satu periode dua puluh empat) jam untuk mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, polisi harus segera memberikan perlindungan sementara kepada para korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas masalah yang dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut: 1) bentuk perlindungan hukum dan layanan sementara oleh polisi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga; 2) Apa dampaknya bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 3) Hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan dan layanan sementara kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang menjadi sorotan dalam penulisan skripsi ini adalah kasus yang ditemukan di Polres Palembang. Pertama, polisi, sesuai dengan tugas dan wewenang mereka dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti awal yang cukup yang disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga pasti berdampak pada korban, orang lain, atau pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memiliki dampak internal dan eksternal. Para korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa polisi dianggap mengganggu urusan rumah tangga orang lain.
KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ASING DI INDONESIA
Authors: Yolandini Windy , Apriandi Mada
Published: March 2024

Salah satu unsur yang diperlukan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa perjanjian. Secara tegas penggunaan Bahasa Indonesia khususnya dalam kontrak asing dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Namun, Undang-undang ini tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang  menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia, sehingga timbulnya sengketa mengenai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya tidak dapat dikatakan batal demi hukum hal ini dikarenakan suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1320, pasal 1335, dan pasal 1337 KUHPerdata
PENERAPAN KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
Authors: Aryani Meri aryani Meri , Pettanase Syarifuddin , Muntaqo Firman
Published: March 2024

Penerapan kewajiban penuntut umum melakukan penyidikan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan (studi kasus/perkara perusakan hutan pada kejaksaan tinggi sumatera selatan) difokuskan terhadap adanya pemberian wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyidikan serta faktor yang menyebabkan penyidikan oleh penyidik yang tertuang dalam berkas acara pemeriksaan dianggap kurang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara Menggunakan pendekatan penelitian deskriftif kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan  hutan yang harus dilengkapi oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada dasarnya masih mengacu KUHAP, dan/atau alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau peta. faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas berdasrkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah : 1. Faktor Peraturan Perundang-undangan, 2. Faktor Internal, 3. Fakor Fasilitas. Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan perkara perusakan hutan, yaitu : Koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik sejak awal penerbitan SPDP; melakukan pendekatan multi rezim hukum yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan di masa mendatang hendaknya ada aturan yang jelas, defenitif, spesifik dan lengkap mengenai kedudukan penyidik dalam tindak pidana perusakan hutan dan harus ada SOP yang jelas dalam pengambil alihan kewenangan penyidik oleh Penuntut Umum.Kata Kunci: Hutan, Pidana Perusakan Hutan, Penyidikan, Penuntut Umum kewenangan.
MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI
Authors: Sambas Nandang , Mahmud Ade
Published: March 2024

Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang wajib dibayarkan terpidana sesuai dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Pidana uang pengganti semestinya dibayar untuk mengembalikan kerugian negara secara utuh, tetapi eksekusi uang pengganti terbentur persoalan yuridis yang memberi ruang terpidana mengganti dengan menjalani pidana subsider. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti meliputi pertama, Undang-Undang c.q Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua,  penegak hukum tidak segera melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan uang/aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga, modus operandi pelaku melalui pencucian uang. Model penegakan hukum progresif mengembalikan kerugian negara adalah mengubah paradigma penegak hukum bahwa sanksi pidana yang tepat adalah sanksi yang berorientasi pada uang/aset hasil korupsi (follow the money and asset recovery) dengan melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan diikuti dengan putusan kewajiban membayar uang pengganti tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara sehingga tetap membebankan tanggung jawab hukum kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERDASARKAN PASAL 111 UNDANG -UNDANG NO.18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Authors: Setiawan Wawan
Published: March 2024

Penelitian normatif berjudul Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana KehutananBerdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan mengkaji penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia, serta menawarkan alternatif pengaturan kewenangan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan di masa yang akan datang, dilaksanakan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer maupun sekunder yang digali melalui studi kepustakaan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Setelah pengolahan bahan penelenlitian dan analisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, Dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, bahwa, kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum dapat diterapkan, karena “lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan” belum dibentuk, karena itu kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan masih dapat dilakukan berdasarkan berdasarkan ketentuan sebelumnya. Dengan kata lain,  penuntut umum dan hakim dapat mengenyampingkan pasal 111 UU No. 18 tahun 2013. Di masa yang akan datang kewenangan Penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan tetap harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dan KUHAP. Penelitian ini merekomendasikan, untuk mengisi seharusnya pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang membentuk Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar terjadi kepastian hukum. Selain itu juga direkomendasikan segera melakukan penyempurnaan pasal 111 Undang-undang No. 18 tahun 2013, dimana lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang akan dibentuk terdiri  dari unsur penyidik Polri, Penyidik PPNS, JAKSA, serta ahli lainnya, yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden.
WEWENANG KETERANGAN AHLI BADAN PEMERIKASA KEUANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Elvariza Yenni , Febrian Febrian
Published: March 2024

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi negara harus memiliki peran dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan pembuktian, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah karena pembuktian merupakan permasalahan yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dengan keterangan ahli BPK inilah ditentukan nasib pelaku tindak pidana. Permasalahan yang akan dibahas yaitu peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi; Apa saja kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab permasalahan. Peran Badan Pengawas Keungan sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana korupsi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dari ideologi pemahaman Aparat Penegak Hukum serta kepentingannya yang sering multitafsir dalam memahami tindak pidana korupsi, Budaya masyarakat yang terpengaruh dari pola pendidikan serta kebiasaan dan Intervensi masyarakat. Bagi Auditor BPK dan Hakim diperlukan ketelitian auditor BPK dan hakim dalam setiap proses di persidangan dalam proses pembuktian; Bagi DPR, Pemerintah, Aparat penegak hukum untuk dapat bersinergi dalam memahmi, membuat serta melaksanakan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi serta mengkedepankan hukum tanpa mengintervensi yang berakhir melemahkan proses penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan.
TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
Authors: Irawan Soni , Panjaitan Saut Parulian
Published: March 2024

Penelitian yang  berjudul “Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial” ini, akan membahas mengenai: bagaimanakah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lalu mengenai bagaimanakah seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim kedepannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas dan teori-teori hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : menganalisis bagaimana tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kedua : menganalisis bagaimana seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial ke depannya.
PERAN NEGARA DI BIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENANGKAL MASUKNYA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Authors: Sari Rini Purnamah
Published: March 2024

Lembaga keimigrasian merupakan lembaga yang mengawasi orang asing dan menempati posisi utama dan strategis dalam pengawasan sehingga perannya dapat optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian terkait orang asing. Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yakni untuk menggambarkan mengidentifikasi dan menganalisia peran negara dalam menangkal masuknya tenaga asing ilegal di indonesia.
KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN DUA JENIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Authors: Oktavianty Rida Kherin
Published: March 2024

ABSTRAK: Kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, Hakim memutus anak dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana pokok dengan perumusan sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika, yakni menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dalam tesis ini mengangkat permasalahan tentang;1) Apakah kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan hak-hak anak; 2) Bagaimana implementasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika; 3) Bagaimana formulasi yang ideal dalam pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak maka diperlukan reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan hak anak sehingga kedepan, anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak (Best Interests of The Child).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VIA TELEPON (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/PID.SUS/2018)
Authors: Dyssa Berta
Published: March 2024

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban pelecehan seksual via telepon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Pid.Sus/2018 terkait perkara pidana yang melibatkan korban pelecehan seksual yang dikriminalkan oleh pelakunya itu sendiri. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perbuatan merekam dan mentransmisikan percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dapat dipidana menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Pid.Sus/2018. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis, serta menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari teknik studi pustaka dan kesimpulan ditarik secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu perbuatan merekam dan mentransmisikan rekaman percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 dapat dicela dan dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum korban pelecehan seksual via telepon dari tuntutan pidana sebelum ada putusan hakim yang mengikat.
Practical use of the multilevel planning model as a method of managing the life cycle of a construction project
Authors: Oparina Lyudmila , Barzygin Evgeniy
Published: March 2024

The article raises the problem of the necessity of systematization and practical use of multilevel planning model as a method of construction project life cycle management. The general approach to the formation of the model is defined, the levels of the model, the main stakeholders, and the ways of decomposition and integration of plans of different levels are identified, and a template for the practical use of the multilevel model is developed. The resulting model is a template of three levels of planning and several interrelated projects carried out in Primavera P6 Professional. The used model allows unifying the planning process and reducing the number of scheduling schedules. The template solution reduces the number of communication links between stakeholders involved in project management processes and improves the efficiency of management decision-making
Yapısal Döküm Parçaların Yorulma Ömrünü Etkileyen Ana Faktörlerin Ağır Ticari Araç Fren Sistemlerinde İncelenmesi
Authors: Yılmaz Özgün Cem , Güntay Bora , Güleryüz İbrahim Can
Published: March 2024

Çalışmada, ağır ticari araçlarda kullanılan havalı disk frenin ana döküm parçalarından biri olan köprünün servis ömrünün arttırılabilmesi için yorulma ömrüne etkiyen faktörler incelenmiştir. Fren parçasına, gerçek çalışma koşullarında etki eden tüm sınır koşulları göz önüne alınarak, yorulma ömrüne en çok etki edeceği öngörülen üç faktör için iki kademeli faktöriyel deney tasarımı yöntemi kullanılmış ve her bir faktör için iki farklı seviye belirlenerek numune üretimleri gerçekleştirilmiştir. Parça üzerindeki gerilmelerin yüksek olduğu kritik bölgelerin belirlenmesi amacıyla sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapısal analizler gerçekleştirilmiştir. Testlerde, çatlağın ilk oluştuğu anda yakalanması için sayısal yöntem ile belirlenen, gerilmenin yüksek olduğu ve parçaların kırılması beklenen bölgelere tuzak teli uygulanmıştır. Hazırlanan test numuneleri mekanik hasar meydana gele kadar yorulma testine tabi tutulmuş ve çatlak oluşan çevrimler detaylı analiz edilmiştir. Analiz sonucunda köprü parçasının yorulma ömrüne en fazla etki eden iki faktör sırası ile “perlit oranı” ve “kaliper yönü ile köprü döküm gözünün kombinasyonu” olarak bulunmuştur. Perlit oranı yüksek olan köprü numunelerinin yorulma ömürlerinin, düşük olan numunelere göre 3,1 kata kadar; uygun kaliper yönü ve köprü döküm gözü kombinasyonu seçildiği durumda ise 3,4 kata kadar arttığı tespit edilmiştir.