bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
HANGGUM
Authors: Ayu Mariana Devi Lestari Goesthy
Published: February 2018

Hanggum merupakan judul yang dipilih untuk mewakili keseluruhan isi karya tari ini. Kata hanggumberasal dari kosakata Lampung adat Saibatin yang berarti hormat, kagum, atau memuja baik kepada tamuagung maupun kepada Sang Pencipta. Berawal dari pengetahuan mengenai sejarah kebudayaan Lampungyang pernah dipengaruhi kepercayaan Hindu pada masa Kerajaan Tulang Bawang, serta berhasilterrekonstruksinya salah satu bentuk kesenian dalam ritual pemujaan yang telah punah (Tari Bedayo TulangBawang), memunculkan ide baru penggarapan yang akan tertuang dalam bentuk karya tari.Karya tari ini terinspirasi dari sosok pertapa serta perjalanan spiritualnya sebagai asal-usul lahirnyatarian pemujaan dalam melengkapi sebuah ritual adat masa itu. Pertapa dalam proses tapanya tentumengalami berbagai gejolak serta menghadapi segala bentuk gangguan dan godaan. Namun, semua haltersebut diupayakan semaksimal mungkin untuk dikendalikan hingga berhasil mencapai tingkat spiritualyang khusus, ditandai dengan diterimanya wangsit oleh pertapa. Wangsit berupa pelaksanaan upacara ritualdisebutkan juga mendorong lahirnya sebuah tarian pemujaan sebagai kelengkapan ritualnya. Kesakralanpemujaan yang terbentuk inilah yang juga akan ditampilkan dalam kemunculan dramatik karya tari ini.Tari Hanggum ditarikan oleh lima penari laki-laki dan tiga penari perempuan sebagai bentuk inovasidalam penggarapan yang tetap mengacu pada kesakralan tradisi ritual. Kehadiran para penari merupakanpenggambaran sosok pertapa, aktivitas pemujaan, serta bentuk gangguan dalam perjalanan spiritualnya.Penggunaan properti kain yang tergantung menjadi klimaks dramatika dalam karya tari ini. Diharapkankarya tari ini dapat memberikan manfaat bagi setiap penikmatnya, termasuk bagi Pemerintah Daerah TulangBawang-Provinsi Lampung agar lebih memperhatikan kelestarian wujud dan nilai budaya dan tradisi yangluhur.Kata kunci: pertapa, ritual pemujaan, Lampung
Proses Ritual Sêblang Olehsari
Authors: Anny Ammy Aulia Renata
Published: February 2018

Sêblang Olehsari adalah ritual adat yang ada di desa Olehsari, Banyuwangi Jawa Timur. Secara etimologi kata Sêblang berasal dari bahasa Osing yang merupakan akronim dari kata sêbêlé ilang yang artinya membuang sial. Ritual Sêblang Olehsari diselenggarakan setelah hari raya Idul Fitri dan dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut. Pada hari ketujuh dilakukan prosesi Idêr Bumi (berjalan mengelilingi desa Olehsari) dan keesokan harinya diadakan upacara Ngêlungsur atau siraman. Bagian terpenting dalam ritual ini adalah ketika penari yang terpilih berdasarkan garis keturunan, mampu menari selama tiga jam dalam kondisi kesurupan. Tertarik dengan melihat perubahan moral dan kognitif subjek, maka penelitian ini difokuskan untuk mengamati proses ritual yang dialami subjek ritual. Berdasarkan pada teori proses ritual Victor Turner yakni separasi, liminalitas, reagregasi, dan dalam ritual Sêblang Olehsari ini subjek juga mengalami tahap transformasi. Diharapkan hasil penelitian yang dikaji dengan perspektif Etnokoreologi ini, memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih luas tentang ritual Sêblang Olehsari. Sêblang Olehsari was customary ritual that existed in Olehsari village, Banyuwangi East Java. Etimologycally, Sêblang derived from Osing languages, acronyim from ‘sêbêlé ilang’ which mean unfortunate throw way. Sêblang Olehsari ritual held after the day of Eid Fitri during seven consecutive days. On the seventh days be a procession Idêr Bumi (walk around in the Olehsari village) and the next day held Ngêlungsur or steady ceremonial. The most important part in this ritual was when the dancer who elected based on line descent, and able to dancing during three hours in trance condition. Interest with moral and cognitive changes from subject, so this research focused to observe ritual process that subjects experienced. Based on ritual process theories of Victor Turner even separation, liminality, reagregation, and in this Sêblang rituals subject also suffered transformation phases. Expected the results of research which is examined by ethnocoreological perspective, can contribute knowledge that was more widespread about Sêblang Olehsari ritual.
Isun Hang Gandrung
Authors: Dianto Elan Fitra
Published: February 2018

Isun Hang Gandrung adalah judul karya tari yang diciptakan. Judul ini sekaligus menjadi konsep dasar yang diwujudkan dalam sebuah koreografi kelompok. Isun dalam bahasa Osing artinya Saya, kemudian Hang berarti yang, dan Gandrung berarti disanjung, dicintai, atau digandrungi. “Isun Hang Gandrung“ berarti saya yang digandrungi. Ide tersebut muncul dari ketertarikan terhadap kesenian Gandrung yang dulunya dilakukan oleh laki-laki sehingga disebut Gandrung Lanang.            Gandrung merupakan sebuah kesenian yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam sejarahnya Gandrung dulunya dilakukan oleh seorang laki-laki, namun sekarang berganti menjadi perempuan. Segala bentuk sumber telah dicari melalui buku, wawancara, dan juga melalui video. Hal tersebut sangat membantu dalam proses penciptaan dan penjajakan gerak serta komposisinya.            Karya tari Isun Hang Gandrung disajikan dalam sebuah koreografi kelompok dengan melibatkan delapan penari laki-laki dan satu penari perempuan, dengan menggunakan properti kipas dan dipentaskan di proscenium stage. Gerak yang digunakan bersumber dari gerak tari Gandrung Banyuwangi yang dikomposisikan dengan memperhatikan aspek ruang, waktu, dan tenaga. Isun Hang Gandrung is the title of a dance piece created. The title also became a basic concept that is embodied in a choreography group. Isun in Osing language means „I‟, Hang means „that‟, and Gandrung means praised or loved. “Isun Hang Gandrung“mean that I am loved. The idea came from the interest of the arts Gandrung that formerly done by men so-called Gandrung Lanang.            Gandrung is an art from Banyuwangi, East Java. Historically, Gandrung formerly done by a man, but now turned into woman. All forms of resources have been sought through books, interviews, and also via video. It was very helpful in the process of creation and exploration of movement and composition.            Isun Hang Gandrung dance piece presented in a choreography group involved eight male dancers and one female dancer, the property of the fan was used and staged in a proscenium stage. The motion was obtained from Gandrung Banyuwangi dance composed with attention to aspects of space, time, and energy.
Proses Kreatif Tari Bedaya Putri Pakungwati Keraton Kasepuhan Cirebon Karya Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat
Authors: Rahayu Dian
Published: February 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji proses kreatif tari bedaya Putri Pakungwati karya Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, tarian yang terilhami oleh dokumentasi yang dimiliki oleh Keraton Kasepuhan berupa foto-foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati objek secara langsung yang diteliti saat melakukan penelitian, wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan, bertatap muka dengan narasumber yang diperlukan, studi pustaka berupa sumber tertulis yang diperoleh dari beberapa buku yang sesuai dengan permasalahan untuk membantu penulisan dan kerangka berpikir.            Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam karya tari Bedaya Putri Pakungwati, menghadirkan nafas-nafas baru untuk tari yang ada di Cirebon khususnya tari bedaya. Secara keseluruhan ada banyak unsur kreatif yang tertuang dalam karya tari Bedaya Putri Pakungwati. Terlihat dari konsep rancangan ide garapan, materi gerak tari yang berasal dari pengembangan gerak gaya Cirebonan, iringan tari yang terinspirasi dari iringan yang ada di Keraton Kasepuhan, kostum yang mengambil konsep islami hingga properti yang disajikan.  This research have purpose to find and analize the process of Putri Putri Pakungwati Bedaya Dance by Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, dance that inspired by photo documentation that owned by Keraton Kasepuhan. Using data collecting technique like observation, interview, literature, review, documentation. Observation for observasing object directly when doing research. Interiew for having process question and answer orally, face to face with interviewees needed, literature review like written sources that taken from few books that suitable with problem to help writing and design thinking.             The result of research shows that ini Putri Pakungwati Bedaya Dance gives new knowledge for dance in Cirebon, there are many creative element in Putri Pakungwati Bedaya Dance. Seen from the idea of arable design concept, dance mves material from Cirebon style moves development, music for dance that inspired from music in Keraton Kasepuhan, and costume andproperty using Islamic concept.
Nyai Dasima
Authors: Novianti Novianti
Published: February 2018

Karya tari “Nyai Dasima” terinspirasi dari ketertarikan penata untuk membuat karya tari bernuansa Betawi dengan bekal pengetahuan tentang tari Betawi yang pernah dipelajari penata. Selain itu juga karena ketertarikan penata terhadap salah satu cerita rakyat yang sudah melegenda di Jakarta tentang tokoh Nyai Dasima yang ditulis oleh S.M Ardan dalam bukunya berjudul “Nyai Dasima”.Ketertarikan tersebut menjadi dorongan bagi penata untuk mewujudkan cerita Nyai Dasima yang ditulis oleh S.M Ardan untuk diwujudkan dalam bentuk karya seni pertunjukan khususnya karya tari. Karya tari ini memvisualisasikan sosok Nyai Dasima dan cerita cinta segitiga yang membawa petaka bagi dirinya.Karya tari ini diciptakan dalam koreografi kelompok dengan 13 penari yang terdiri dari empat penari wanita dan sembilan penari laki-laki. Karya tari ini dipentaskan di dalam ruang pertunjukan proscenium stage dengan setting yang mendukung karya ini. Jenis musik yang digunakan untuk mendukung karya tari ini adalah live music. Lewat karya ini penata ingin menyampaikan bahwa tidak selalu sebutan “Nyai” memiliki konotasi negatif khususnya dalam cerita Nyai Dasima.
APLIKASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH PADA MATA KULIAH MANAJEMEN DI BIDANG DESAIN INTERIOR
Authors: Dwi Prasetya Rahmawan
Published: February 2018

Thirty students of interior design study program Institut Seni Indonesia (Indonesia Institut of Art) Yogyakarta were participated in a study that investigate application of Problem Based Learning Model on 1st Management subject matter (about organization). The result showed that 83.3%participants interest to 1st Management that they didn't like before. As many as 79.2% participants felt that Problem Based Learning Model ease to learn to the subject matter. It is concluded that they more like this model than classical method common did.Keywords: problembased learning, management, organization, interior design
ADAPTASI SPASIAL PADA INTERIOR RUMAH TINGGAL PASCA GEMPA DI KASONGAN BANTUL
Authors: Dwi Nugroho Martino
Published: February 2018

May 27, 2006, was a somber day for the people living ini Yogyakarta and Central JavaProvinces. Sub-province of Bantul was the most severely hit by the earthquake happening earlyin the morning. Around 7.057 houses were sacked, including the craft village of Kasongan. Most Kasongan families now live in houses made avalaible by domestic and foreign aids. They have lived in the new houses for two years. During this time, they have to make adjusments to the new environment. This research is intended to observe how families living at the village of Kajen, Kasongan, make adjustments and adapt to the new conditions living in new houses supplied through aids. This village is purposely chosen as the sample. The result of the investigation indicates that people of this village has to return the heat during the day, doing activities by usingmulti-purpose space and furniture.Keywords : interior, adaptation, adjustment.
MAPPADENDANG: MUSIK UPACARA PESTA PANENMASYARAKATBUGIS TOLOTANG
Authors: Sriwahyuni .
Published: February 2018

The harvest ceremony ofthe Bugis Tolotang people expressed a gratitude toward the DewataE,the goddess. The Mappadendang musical performance of the ceremony, was attended by the entire community of Bugis Tolotang in Amparitta Sidrap, South Sulawesi province. The main concern of this study is to investigate some meanings implied in the performance which is aimed atunderstanding contextual interpretation of the music. This study utilizes qualitative method where field data are described analytically. Data were collectedthrough interviews, observation and participant observation techniques. This study found that the music uses two contrasting tempos and dynamics, medium and fast, as well as medium loud and loud. The three rhythmical patterns of the music are,1) the pa'dekko by the theindo'na, 2) the ma'dupa si'di and 3) the ma'dupa dua, by ambo'na. These symbols expresses the disclosure of people’s religious emotion. Keywords: Mappadendang, Bugis Tolotang, musical meaning
Sebuah Usulan Desain Produk: Sandal Kesehatan dengan Konsep Desain Personalisasi
Authors: Gumulya Devanny , Jauri Winston
Published: February 2018

Footwear is essential human being to do many activities, such as working and relax activities. Footwear protects ourfoot from all kinds of objects that can be dangerous. Recently, there is healthy lifestyle trend, we can see from the emergence of many health products. One such product is the healthy sandals. However, these healthy sandals have problems such as they don't provide much health effects, but only give prejudice so that consumers want to buy it. In terms of product styling, they are very bad, so the target consumer is very specific, they don't have mass market interest. But there is a  design opportunity here.The solution proposed is to design a sandal with personalized insole, so customers can choose the most comfort insole to solve theirfoot problems such asflatfeet, pain in the metatarsal, heel pain, calluses, and a few other problems. Hopefolly with this concept finally health sandal can give healthy effect notjust a prejudice.  This project  is supported by a sandal manufacturer, PT. TBS Design Center.Keywords  : Ergonomi,  Consumer  Goods, Health and Lifestyle
Visualisasi Karya Patchwork Sebagai Usaha Penyadaran Menjaga Kelestarian Lingkungan
Authors: Harjani Centaury
Published: February 2018

The work of art has a lot of variety, concepts, themes, until the destination in the making art. The sameness in every work of art that each work must have had the mark or the symbolism that will be showed through the work. This paper contains the elaboration of a work textile craft "Dryness" based on material, technique and visual aspects ofform in order to preserving the environmental awareness. "Dryness" is the work of art that use residue material which isnot commonly used in a work of textile craft, it is to influencing the behavior of people generaly. Creating the works using patchwork and embroidery as a whole is intended to describe the environmental conditions of drought. This works not only have meaning to raise awareness of natural conditions in the environment, but also condering people about how it impacts the environment and how it impacts to everyone who witnessed it. The expectation from this article is inspire the creation of art to have insight environmental awareness not only in terms of a visual aspect but also from the material aspect.Keywords: Visualization, Environmental Awareness, Patchwork.
EVALUACION POBLACIONAL Y USO SOSTENIBLE DE ANIMALES DE CAZA POR COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL AMPIYACU APAYACU, NORESTE DE LA AMAZONÍA PERUANA
Authors: PUERTAS Pablo E. , PINEDO Alejandro , SOPLÍN Sandro , ANTÚNEZ Miguel , LÓPEZ Luis , CARO Jhonatan , CHICAJE Liz , PANDURO Rolando , VASQUEZ René , FLORES José Luis
Published: February 2018

Este estudio presenta los resultados de la evaluación poblacional de fauna silvestre y el conocimiento de las especies sujetas a caza sostenible por comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA) durante el 2016 en la zona de aprovechamiento directa del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu (ACRAA). Las comunidades locales participaron en la evaluación bajo el liderazgo de la Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica del Gobierno Regional de Loreto. Aplicamos las metodologías de registros de caza, diálogos interactivos y censos de fauna silvestre. El método de cosecha unificado fue empleado para realizar el análisis de sostenibilidad de la caza. En total, fueron seis las especies más preferidas por la población local, que soportan la presión de caza y se encuentran por debajo del límite de cosecha sostenible. Estas especies fueron: Pecari tajacu “sajino”, Tayassu pecari “huangana”, Mazama americana “venado colorado”, M. nemorivaga “venado gris”, Cuniculus paca “majás” y Dasyprocta fuliginosa “añuje”. La información proporcionada en este artículo, está siendo utilizada por el Gobierno Regional de Loreto para definir las tasas de aprovechamiento comercial a pequeña escala de las especies que soportan la presión de caza, hasta que se elabore un plan de manejo. Esta experiencia piloto es única dada para las áreas de conservación regional en la amazonía de Loreto, cuyas lecciones aprendidas indudablemente serán aplicadas con las adaptaciones del caso a otras áreas de conservación regional.
KEDUDUKAN KUASA MENJUAL ATAS DASAR SURAT KETERANGAN NOTARIS TENTANG PEMBAYARAN LUNAS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BALIK NAMA
Authors: , SH Sumardi
Published: February 2018

Agreement Cordage Deed of Sale-Buy and Sell Attorney basically represent evidence appliance showing tied of the parties in an agreement about goods and price / object as sales contract. Meanwhile by normatif, problem to existence of sell attorney which was utilized in registration of land right switchover did not be arrangement in Government Regulation No. 24 Year 1997 about Land Registry. The blankness of the Norm had caused the happening of solving of registration of land right switchover which different each other between PPAT according to knowledge had and its bravery strive invention of law. Based of the situation, hence problem of this research is how to exsitance Notary letter statement which is power with sell as base making of sale act buy to return the name of made by and/or before PPAT and do attorney Sell following Notary letter statement can be conceived as an absolute power and sale-buy to name return can be made by appliance to registration of land right switchover at Land Office. Based on the blankness of norm in the Government Regulation No. 24 Year 1997 for the existence of Agreement Cordage Deed of Sale-Buy and Sell Attorney, hence this research was be classified into normative legal research with appproached by conceptual and statute appproach. The legal materials of this research were based on primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials was be descripted henceforth to be interpreted, systematization, analysed, evaluated and also given argument to get conclusion of the problems. Result of the research indicate that dimiciling Notary statement letter with attorney sell was as aid agreement and act underhand as a mean to protect buyer position as well as to help the Notary/PPAT work in making sale-buy act along with registration of land right switchover becoming sales object. Meanwhile, have the sell attorney following Notary  statement letter non as absolute attorney, but as a help deed from antecedent agreement (aid agreement) functioning and have a purpose to draw up, to affirming, strengthening, arranging, altering or finishing its sales contractual terms before notary/PPAT come up with registration of land right switchover becoming sales object.
Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik
Authors: Swandewi Ida Ayu Putu
Published: February 2018

The article 44 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on the Amendment of the Law on the Position of Notary Public (hereinafter referred UUJN-P) provision a duty for the appearer to sign the notarial deed after having been read by the notary public, with the exception when the appearer is unable to put his or her signature then the appearer should mention the reason and it will be stated explicitly at the end part of the notarial deed. On the other hand, there is a difference in the arrangement of Article 16 paragraph (1) letter c of the UUJN-P namely the existence of an obligation that the notary public must affix the letters and documents as well as the fingerprint of the appearer on the minutes of the deed. The problem that arises is what if the appearer is illiterate, having handicapped or paralyzed hand so that he or she could not put his or her signature on the notarial deed, whether he or she is required to put his or her fingerprints on the minutes of the notarial deed as a form of his/her personal authentication on the notarial deed or as a form of his/her approval, weather the fingerprint can replace a signature, whereas what is meant by the fingerprint here also raises different interpretations. The study is a normative legal research, it is as a result of a vacuum of norm about the signing of notarial deed when the appearer have physical disabilities that he or she cannot sign a notarial deed and to perform validation on an authentic notarial deed that he/she made. In addition, there is a duty of the notary to affix the fingerprint of the appearer on the minutes of the notarial deed, whether this provision also applies to the appearer who cannot sign the notarial deed because of his/her disability. The materials used are the primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the legal arrangements for the legalization of the notarial deed for the appearer who has a physical disability, especially in his or her hands, as well as the obligation to attach fingerprints on the minutes of the notarial deed has not been expressly stipulated in the Law Number 30 of 2004 (UUJN) and the UUJN-P. In particular to Article 44 paragraph (1), (2) and Article 16 Paragraph (1) c. that stipulate the appearer who has a physical disability condition can authenticate the notary deed, on condition that, the deed is eligible and conforms to the rules in Article 1320 of the Civil Code, Article 1868 of the Civil Code of the authentic deed and the Law Number 30 of 2004 of the Law on Notary Position in conjunction with the Law Number 2 of 2014 on the Amendment of the Law on the Position of Notary Public.
Kesaksian Notaris Mengenai Akta Perjanjian Kredit Berkaitan Dengan Rahasia Jabatan Notaris Dalam Peradilan Pidana
Authors: Ayu Made Semilir Susila I Gusti
Published: February 2018

Notary in performing his position must be able to keep the trust given by the parties in the form of notary position secret as set out in Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 Year 2014. Notary gives his service in many fields of civil law, including in banking field. Banking institution in performing its business activity is also obliged to keep its customer secret in the form of bank secret, as set out in Law Number 10 year 1998. Notary’s position in the case of giving his service to make bank credit agreement deed does not set clearly in Banking Law. Later this also causes unclear thing in limiting notary’s responsibility in giving evidence regarding credit agreement deed in the case that the bank has been excluded for the interest of criminal judicature. The type of this research is normative law research which starts from the existence of haziness regarding notary position in Banking Law and its amendment, and norm haziness regarding notary responsibility in giving evidence about credit agreement deed in criminal judicature. This research uses law, conceptual, and historical approach. The law material used in this research is primary law material, secondary law material, and tertiary law material. The law material collection technique used is literature study. The result shows that notary in giving his service to make bank credit agreement deed has position as affiliated party. It brings consequence that notary responsible to keep the things set as bank secret. In his position as witness in criminal judicature, notary responsible and shall to give evidence related to the things set in the beginning or head of the deed and the things related to the making process of a bank credit agreement deed to be able to be said as authentic deed that has perfect verification authority, but notary does not responsible in giving evidence in accordance with the things including bank secret category.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa
Authors: Ayu Wulan Rismayanthi Ida
Published: February 2018

The Land Deed Official (the PPAT) is a public official who is granted part of the authorities by the State in the implementation of land registration, by making the land certificate as the basis for land registration. The Agrarian Office may turn down the registration of the land rights in the event of any recording in the land registry books of the land rights which become the object of dispute. Based on Article 45 of the Government Regulation Number 24 of 1997 that there is a legal ambiguity on the return of the files in the form of certificate, title deed and other related documents. According to Article 55 of the Head of National Land Agency number 1 of 2006, the PPAT is personally responsible for the execution of the task and his/her authority, in every act making. There is no clear arrangement regarding the responsibility of PPAT on the registration of the conveyance of the land which becomes the object of dispute. Such provisions result in legal issues about the legal consequences and the responsibility of PPAT on the registration of the conveyance of the land which becomes the object of dispute The type of research used in this thesis is a normative legal research as the result of the presence of the ambiguity and the vacuum of norms. The legal materials were collected by the techniques of library research and the card system. The descriptive, interpretative and argumentative theories as well as associated with laws that relevant to the issues were used to analyze the legal materials. The results showed that the Agrarian Office turns down and returns the documents to the PPAT as the legal consequence of the conveyance of land which becomes the object of dispute. The legal consequences of the deed made ??before the PPAT remains authentic during a blocking of certificate. The responsibility of the PPAT is in accordance with his/her position, in keeping the deed, certificate along with the relevant documents at the time of the restitution by the Agrarian Office. PPAT shall be mandatory as an intermediary to keep the documents that are being returned at the time of confiscation by a court or at the revocation of blocking by the applicant.
Implementasi Pasal 39 Ayat (1) Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terkait Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Klungkung
Authors: Wika saptia dewi Luh
Published: February 2018

The Land Deed official (the PPAT) is a public official given the authority to make an authentic document related to the conveyance of land. In the land conveyance, many parties employ a power of attorney or a proxy to represent him or herself in committing an act of law, one of which is the act of buying and selling of land. The problem formulation of this thesis is how the implementation of the provisions of article 39 paragraph (1) letter d of the Government Regulation Number 24 of 1997 about the practices of making the land sale deeds by the PPAT in the Klungkung Regency, and what the responsibilities of the PPAT in carrying out their duties as officials who make the land sale deed based on an absolute power of attorney. The research methodology used in the study is juridical empirical research. It can be seen from the scope of discussion namely on what is written in the legislation (das sollen) and the deviations found in the practices of making the land sale deeds made by the PPAT (das Sein). This thesis uses the nullification, the legal affectivity, the responsibility, and the law enforcement theories. The findings of the research showed that there were some irregularities of the implementation of Article 39 paragraph (1) letter d related to the land sale deed by an absolute power of attorney found in the Regency of Klungkung, for instance, there was an indication that a PPAT accepted a privately-made absolute power of attorney to make a land conveyance certificate. This was made because of the creditor's debt agreements. Other irregularities found, that there was a land conveyance certificate made under a stand-alone power of attorney that irrelevant to the land deed of sale. The accountability of a PPAT who accepts an absolute power of attorney in making the land conveyance certificate lies exclusively on his/her own discretion because the PPAT is not under a government agency. It is always possible that those who feel harmed by the malpractice shall be entitled to a civil action for redress. By the routine monitoring and guidance, it is expected that no violations shall be committed by the PPAT otherwise, he or she may be exposed to a lawsuits in the future.
Pluralisme Pengaturan Umur Kecakapan Dalam Pembebanan Hak Tanggungan
Authors: Widana Putra I Made
Published: February 2018

SKMHT (Power of Attorney to Grant a Mortgage) shall be concluded through a notarial deed or Land Conveyancer’s deed as regulated in Article 15 paragraph (1) of Law No. 4 of 1996. Article 39 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014 stipulate that an appearer before a Notary Public shall be minimum eighteen (18) years old. However, to conclude an SKMHT, PPAT (Land Conveyancer) applies the age requirement of minimum twenty-one (21) years old as regulated in the provision of article 330 of BW (Civil Code of the Republic of Indonesia). As such, there are two (2) contradictive age requirements to conclude an SKMHT, namely horizontal norm conflict (geschijld van normen) between Article 330 of BW and Article 39 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2004. Apart from the two (2) provisions referred to above, Law No. 1 of 1974 also regulates the age requirement, namely article 47 and article 50. The validity of SKMHT will affect the execution of APHT (Deed of Mortgage Granting) and the registration of mortgage granting. Based on the said backgrounds, the main subject of this study is what the age requirement should be in order to able to conclude an SKMHT, APHT and to register a Mortgage Granting. This study constitutes a normative legal study derived from the existing norm conflict between article 330 of BW and article 39 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014, and among article 330 of BW and article 47, article 50 and article 66 of Law No. 1 of 1974. Meanwhile, this study adopts the Statue Approach and Analytical & Conceptual Approach. The legal stuff resources come from primary legal stuff resources and secondary legal stuff resources. The methodology to collect legal stuff resources is the snow ball principle, where the resources were inventoried and identified in order to able to analyze the existing problems in this study. The results of this legal study indicate that normatively, an SKMHT shall be concluded by using the age requirement of eighteen (18) years old. However, Notary Public and PPAT in practice remain to adopt the age requirement of twenty-one (21) years old to conclude an SKMHT. PPAT should also apply the age requirement of eighteen (18) years old to conclude APHT. However, PPAT in practice remain to adopt the age requirement of twenty-one (21) years old. Therefore, the process to conclude an APHT will not be able to be carried out if the subject of notarized SKMHT is eighteen (18) years old. The same also applies to the registration of mortgage granting at the Land Office because the Land Office requires the age requirement of twenty-one (21) years old as regulated in the provision of Article 330 of BW. As a consequence, if the subject has not yet reached the minimum age requirement, the mortgage granting cannot be registered.
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN UTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA
Authors: Arthawan Putu Teddy , Wirasedana Wayan Pradnyantha
Published: February 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang diuji dalam penelitian ini sedangkan manajemen laba sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Untuk mengukur manajemen laba dilakukan dengan menggunakan discretionary accruals yang dihitung dari model jones yang telah di modifikasi, sementara kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi kepemilikan saham,  kebijakan hutang diukur dengan debt to equity ratio (DER) dan ukuran perusahaan diukur dengan total asset. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2), pengaruh kepemilikan manajerial,kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan berpengaruh 30,6 persen dan sisanya sebesar 69,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian.
BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN PADA KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG
Authors: Triani A.A. Ayu Octa , Sujana I Ketut
Published: February 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris budaya organisasi sebagai pemoderasi pengaruh partisipasi penganggaran pada kinerja anggaran pemerintah daerah Kabupaten Badung. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 dinas di Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh pada kinerja anggaran pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa budaya organisasi mampu memoderasi pengaruh partisipasi penganggaran pada kinerja anggaran pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang artinya budaya organisasi memperkuat pengaruh partisipasi penganggaran pada kinerja anggaran pemerintah daerah Kabupaten Badung.
Authors: Mutya Armika Anak Agung Ayu , Suryanawa I Ketut
Published: February 2018

Company value is very fundamental factor and need to be known by the investors before deciding to invest. Information disclosed by the company is a signal for investors to instill shares in the company. Information provided by companies in the form of corporate value, disclosure of social responsibility and profitability. The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the role of profitability in moderating the influence of corporate social responsibility disclosure on firm value in basic and chemical industry companies listed on the IDX during the year 2013-2015. The population of this study amounted to 60 companies, with samples used by 57 companies using nonprobability sampling method. The dependent variable is firm value as measured by Price Book Value (PBV). The independent variable is disclosure of social responsibility as measured by the corporate social responsibility disclosure index (CSRD index). The moderation variable is profitability measured by Return on Equity (ROE). Data collection method used is non participant observation. The analysis technique used is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the study shows the disclosure of corporate social responsibility positively affects on firm value. Profitability does not able to moderate influence of corporate social responsibility disclosure on firm value.
Effect of Current Asset Turnover Rate, Working Capital Turnover, Liquidity, Company Size, Cooperative Growth on Profitability
Authors: Arimbawa I Komang Tirta , Badera Dewa Nyoman
Published: February 2018

Cooperatives in Indonesia have important cooperative roles and benefits, because cooperatives can open the gates of Small and Medium Enterprises (SMEs) for the community, create an independent community, as a driver of the economy and create new jobs. Nevertheless, there are some problems in cooperatives, such as low human resources, difficulty in obtaining access to capital, and unprofessional management of cooperatives so that there are still many cooperatives that can not compete with other types of businesses and eventually become bankrupt. This can be bad because the cooperative is one of the pillars of the Indonesian economy.

This study aims to empirically examine the influence of current asset turnover, working capital turnover,liquidity, firm size and cooperative growthability on profitability. This research was conducted on cooperative all-round business in Klungkung Regency in 2013-2015. Samples taken as many as 21 cooperative in 2013-2015, determined by purposive sampling method. Data was collected using documentation method. Analysis technique used is the Multiple Linear Regression Analysis. Based on the analysis results concluded that the current asset turnover rate, firm size and growth of cooperatives have a positive and significant impact on profitability, which means an increase in the current asset turnover, firm size and cooperative growth will also increase profitability. Meanwhile, working capital turnover and liquidity have a negative and significant effect on profitability, where the increase in working capital turnover and liquidity will decrease profitability.

Keywords:   Current   Asset  Turnover,  Working  Capital,  Liquidity,  Firm  Size, Cooperative Growth,  Profitability
Authors: Ariputra Wayan Krisna , Suaryana I Gusti Ngurah Agung
Published: February 2018

The development of information technology is very quick, making more and more innovations that appear in the field of information. Quick increased  technological progress, encouraging companies to switch to the utilization of computer-based information systems because it will facilitate and accelerate management to obtain input information that will be processed in such a way that generate output information that supports a reliable decision. The purpose of this study is to determine the effect of effectiveness of the application of accounting information systems and suitability of tasks with information technology on employee performance with organizational culture as a moderator. Population in this research is employee of commerce field, finance field, and human resource field that exist in PT. PLN Distribution Bali. The background of this location is used as research place is PT. PLN Distribution Bali is a business center in the area of Bali, which is the center of the management of electricity payment throughout the area of Bali. The number of samples obtained by saturation sampling technique that is as much as 71 respondents. The number of questionnaires distributed was 71 questionnaires, and the questionnaire returned totaling 58 questionnaires. Data analysis used in this research is moderation regression analysis. This study found that the effectiveness of the application of accounting information system and the suitability of tasks with information technology have a positive effect on employee performance and organizational culture as moderator can strengthen the influence of effectiveness of application of accounting information system, conformity of tasks with information technology to employee performance.
Authors: Astika Ida Bagus Putra , Yasa Gerianta Wirawan
Published: February 2018

This study examines the quality of financial reporting Denpasar District. The financial statements of Denpasar has three times successively retain unqualified opinion (WTP) of the Supreme Audit Agency (BPK) since 2013 (The government of Denpasar, 2015). The success of Denpasar must be maintained through the improvement, especially in the field of HR, SPI, and the commitment of the region. This study will be conducted in the environment SKPD Denpasar. The research was conducted in 2016. The research scope is limited to the financial administration officials (PPK) as the parties relating to the preparation of financial statements SKPD. Data analysis techniques used in this research is descriptive and inductive statistical analsisi. Analysis Descriptive statistics such as frequency distribution of respondents' answers on statements in the questionnaire. Inductive statistical analysis used in this study is the SEM-PLS. This research proves that the competence of the administration officials keuangandan internal control system affects the quality of financial statements, while the organizational commitment does not affect the quality of financial statements. Organizational commitment not found moderating influence of the financial administration officials competence and internal control system on the quality of financial statements Keywords: organizational commitment, competence, internal control system, the quality of financial reports, and working units.
Pengaruh Locus of Control dan Budaya Organisasi berbasis Tri Hita Karana pada Kinerja Badan Pengawas
Authors: Sudiartini Ni Luh Yuli , Harta Mimba Ni Putu Sri
Published: February 2018

Kinerja seorang badan pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi penting karena badan pengawas bertugas melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan LPD. Kinerja yang baik dari  seorang badan pengawas LPD akan membuat kinerja LPD semakin meningkat, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu diperhatikan. Faktor individual dan faktor situasional merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari individu. Faktor individual meliputi jenis kelamin, pengalaman, motivasi, kepribadian, dan locus of control. Sedangkan faktor situasional meliputi kepemimpinan, prestasi kerja, dan budaya organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh locus of control dan budaya organisasi berbasis tri hita karana pada kinerja badan pengawas LPD sebagai auditor internal di Kabupaten Karangasem. Tri hita karana merupakan budaya yang khusus berkembang di Bali dan diadopsi menjadi budaya organisasi yang digunakan sebagai pedoman dalam berorganisasi salah satunya oleh LPD. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Metode sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan tehnik purposive sampling dan memperoleh 40 sampel dengan 80 responden. Tehnik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa locus of control internal dan budaya organisasi berbasis tri hita karana berpengaruh positif pada kinerja badan pengawas LPD, sehingga semakin tinggi locus of control internal dan semakin baik budaya organisasi berbasis tri hita karana yang diterapkan, maka kinerjanya akan meningkat. Sedangkan locus of control eksternal berpengaruh negatif pada kinerja badan pengawas LPD, sehingga semakin tinggi locus of control eksternal yang dimiliki maka kinerjanya akan menurun.
Effect of Profitability, Operating Leverage, Firm Size, and Growth Sales on Capital Structure
Authors: Yudiandari Cokorda Istri Diah
Published: February 2018

Capital structure is a financial decision related to the composition of corporate debt, preferred stock and common stock used by the company, managers must be able to raise capital, both from within the company and from outside the company efficiently. The problem of capital structure is an important issue for every company, because good bad corporate capital structure will have a direct influence on its financial position. The importance of determining the structure of capital because it can be a strong foundation for the company to run its production activities, and able to obtain optimal benefits for the company. The purpose of this research is to obtain empirical evidence of profitability, operating leverage, firm size and sales growth on the capital structure of banking companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-2015. Determination of the sample using purposive sampling method where the determination of the sample is determined using the criteria of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2013-2015 and banking companies that publish the financial statements in succession during the period 2013-2015, obtained 10 companies that meet the criteria in 3 Years of observation resulting in 30 samples. Hypotheses were tested using multiple linear regression analysis techniques. Based on the results of multiple linear regression analysis it is known that profitability and firm size have no effect on capital structure. However, operating leverage and sales growth have a negative and significant influence on capital structure.

Keyword:  profitability, operating leverage, company size, sales growth, capital structure
Pengaruh Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas Pada Kualitas Audit
Authors: Iswara Dewi Ni Made Widia , Sudana Putu
Published: February 2018

Kualitas audit merepresentasikan kinerja auditor dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Kualitas audit merupakan hasil kinerja auditor dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan. Auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengalaman, due professional care dan akuntabilitas auditor pada kualitas audit. Auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dan diperoleh sampel sebanyak 55 responden. Data dikumpulkan dengan survei kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pengalaman, due professional care dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka keputusan yang diambil akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan due professional care dengan seksama dan cermat akan memberikan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan. Sedangkan apabila akuntabilitas yang dimiliki oleh seorang auditor tinggi maka hasil dari audit yang dilakukan seorang auditor tersebut dapat dpertanggungjawabkan.

Kata kunci: Pengalaman, Due Profesional Care, Akuntabilitas Auditor, Kualitas Audit