bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENDANAAN NEGARA
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

Bagi suatu negara pimpinan tertinggi tersebut dinamakan Pemerintah. Tugas Pemerintah dalam hubungan ini yaitu berusaha bahwa organisasi yang dinamakan negara itu dengan segala bagian-bagiannya atau perlengkapan-perlengkapannya menetapkan tujuan tersebut dengan cara yang tepat pula. Fungsi pengawasan dan pimpinan untuk kelancaran jalannya organisasi dapat dilimpahkan kepada pemegang-pemegang fungsi yang lebih rendah, maka perkataan fungsi dapat diartikan suatu tugas tertentu dalam hubungan organisasi cjan dapat juga diartikan suatu bentuk kerjasama seperti misalnya fungsi pimpinan, fungsi pelaksanaan, fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan. Dengan demikian karena Negara itu adalah suatu organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan antara manusia-manusianya satu sama lain di dalam masyarakat dan menegakkan aturan itu dengan kewibawaannya maka negara adalah suatu organisasi kewibawaan. Jadi sifat hakekat dari negara itu adalah suatu organisasi kewibawaan dan kelompok-kelompok manusia yang ada di bawah perintahnya dan ada di bawah kewibawaannya itu merupakan suatu masyarakat yang tunduk kepada kewibawaannya itu. Di samping itu negara mempergunakan kewibawaan itu untuk menjamin dan mengelola kepentingan-kepentingan materiil dan spirituil para anggota masyarakatnya berdampingan dengan usaha-usaha anggota-anggota masyarakat itu sendiri di dalam kelompok-kelompoknya masing-masing secara bebas mengusahakan pemenuhan kepentingannya
PERANAN PERHUBUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT KHUSUSNYA DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIP
Authors: Mahmud Fachri
Published: July 2017

Konperensi hukum laut yang diadakan pada tahun 1958, disusul dengan konperensi hukum laut 1960 dan yang selanjutnya konperensi hukum laut yang menghasilkan suatu konvensi yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, se-panjang mengenai materi yang diatur mengalami penyempurnaan serta perkembangan-perkembangan baru. Oleh karena itu dikatakan, bahwa konvensi hukum laut yang baru itu merupakan sebagai kondifikasi serta unifikasi dari konvensi-konvensi yang terdahulu. Sepanjang mengenai wilayah yang berupa lautan pada konvensi hukum laut yang baru dikenal apa yang disebut dengan laut wilayah (territorial water), wilayah lanjutan (contiguous zone), dan zona ekonomi eksklusip, (economic exclusive zone). Pada konvensi-konvensi hukum laut sebelumnya yaitu pada tahun 1958 dan pada tahun 1960 tidak dikenal apa yang disebut tentang zona ekonomi eksklusip.
WALI TIDAK MERUPAKAN SYARAT UNTUK SAHNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
Authors: Ramulyo Mohammad Idris
Published: July 2017

Apakah wali merupakan syarat untuk sahnya nikah ? Pertanyaan ini sudah lama menjadi bahan perdebatan di antara para faqih (ahli ilmu fiqh), sejak lahirnya madzhab Syafii yang didirikan oleh Iman Abu Hanifah. Perdebatan karena perbedaan pendapat itu bukanlah perselisihan pendapat. Hal itu bisa terjadi karena di Indonesia pada umumnya Umat Islam menganut paham madzhab Syafii yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah. Secara deskriptip perbedaan antara dua pendapat dari sekian banyak pendapat di Indonesia tentang masalah wali nikah, yaitu pendapat madzhab Syafii di satu pihak dan madzhab Hanafi. Maliki dan Hambali di pihak lain.
PERBANDINGAN KETENTUAN PERPAJAKAN BARU DAN LAMA BAGI PERUSAHAAN PMA/PMDN
Authors: Rasidi Rasidi
Published: July 2017

Dalam pemilikan saham terjadi pula perubahan kebijaksanaan. Perusahaan PMA, yang pada permulaan berlakunya Undang-Undang No.l tahun 1968 diperkenankan untuk 100% dimiliki modal asing, sejak tahun 1974 diharuskan berbentuk usaha patungan (joint venture) dengan modal nasional minimal 20%. Modal nasional ini harus ditingkatkan secara bertahap sehingga dalam 10 tahun sejak produksi komersiil modal nasional telah mencapai 51%. Untuk industri kayu lapis 51% modal nasional harus sudah mulai pada saat pendirian perusahaan. Dalam Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal yang diterbitkan tiap tahun oleh BKPM senantiasa dapat terlihat penekanan-penekanan dan prioritas bidang-bidang usaha yang diharapkan akan dimasuki usaha swasta dengan pengutamaan pada bidang-bidang yang dapat menampung banyak tenaga kerja, mendorong perkembangan daerah dan memproduksi barang untuk ekspor. Demikian pula ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan ikut sertanya golongan ekonomi lemah dan koperasi, bahwa dengan Undang-Undang perpajakan yang baru, tiap usaha untuk mengadakan investasi, baik dalam proyek yang sama sekali baru maupun dalam rangka perluasan yang sudah ada, para pengusaha harus betul-betul mendasarkan usahanya pada perhitungan business yang matang tanpa menyandarkan diri pada fasilitas.
VISUM ET REPERTUM DAN PROSES PERADILAN PIDANA: Pendayagunaan Ilmu Kedokteran Dalam Sistem Peradilan Pidana
Authors: Idries Abdul Mun'im
Published: July 2017

secara garis besar pemanfaatan atau pendayagunaan ilmu kedokteran khususnya ilmu kedokteran kehakiman dalam sistem peradilan pidana, baik di-lihat dari sudut aparat penegak hukum, penyidik, penuntut dan hakim; maupun dalam kaitannya dengan pemanfaatan ilmu tersebut di dalam pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari perangkat penegak hukum. Ilmu Kedokteran Kehakiman (Ilmu Kedokteran Forensik, Forensic Medicine, Legal Medicine, Medical Jurisprudence), dapat diberi batasan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan ilmu kedokteran guna kepentingan peradilan. Ilmu kedokteran kehakiman adalah merupakan cabang atau spesialisasi khusus dari ilmu kedokteran, yang mengkhususkan di dalam memberikan bantuan guna kepentingan peradilan, yaitu di dalam perkara-perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Di dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka keterlibatan ilmu kedokteran kehakiman terletak di dalam upaya bukti, memberikan penilaian secara ilmu kedokteran terhadap barang bukti, membuktikan apakah perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan atau nyawa manusia itu memang benar telah terjadi, atau sebaliknya, tidak dapat dibuktikan telah terjadinya suatu perkara pidana. Dengan demikian pemanfaatan atau pendayagunaan ilmu kedokteran kehakiman sebenarnya sesuatu yang berkelanjutan, dimulai pada saat atau taraf penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan demi kepentingan korban; akan tetapi di sisi lain ilmu kedokteran kehakiman tersebut dapat pula dimanfaatkan pihak pemberi bantuan hukum, demi kepentingan tersangka, tertuduh, terdakwa pelaku suatu kejahatan.
KEMANDIRIAN ORGANISATORIS PERLU DISOROT LEBIH JAUH, DAN PENGHAYATAN LEBIH DALAM TENTANG MAKNA KEBEBASAN HAKIM YANG BERTANGGUNGJAWAB
Authors: Siahaan Nommy H.T
Published: July 2017

Kejelasan dari kedudukan peradilan yang bebas bukan tanpa landasan hukum positip. Untuk ini, malahan dari mulai landasan yang paling mendasar (pasal 24 UUD 45) hingga pada Undang-undang, telah mencanangkan kemandirian atau mencegah campur tangan dari pihak apapun termasuk yang datangnya dari kekuasaan eksekutif terhadap peradilan. UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (No. 14 Tahun 1970) bahkan lebih jauh lagi memperinci pengertian kehakiman yang merdeka. Yaitu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lai, bebas dari paksaan, bebas dari rekomendasi yang datang dari pihak ekstra juridisil. Dalam struktur institusional yang bersifat "ambiquity" bukan tidak jarang kita temukan misalnya keterlambatan pengangkatan/mutasi para fungsionaris pengadilan, kurang lancarnya penjatahan biaya-biaya kantor, kurangnya fasilitas yang sangat diperlukan pengadilan dan lain sebagainya. Kewenangan dan policy non judisil (administratif, organisatoris dan perbelanjaan) sebaiknya diintegrasikan pada satu payung kekuasaan di bawah Mahkamah Agung sebagai organ tertinggi lembaga peradilan. Mengintegrasikan kedua fungsi, fungsi pokok (judicial service) dan fungsi penunjang (administrative service) dalam skala ini akan menghasilkan dampak ganda. Selain lebih terjaminnya asas kebebasan peradilan juga akan merealisir target yang dicanangkan sejalan dengan prinsip peradilan: sederhana, cepat dan biaya ringan. Tanpa itu, semua semboyan peradilan hanya akan tetap beku dalam lautan angan-angan.
LIMA RUU TENTANG HUKUM TATANEGARA Ditinjau dari UUD 1945
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Sebagai layaknya sebuah negara demokrasi, maka adalah hak setiap warga negara untuk berperan serta dalam membicarakan Undang-Undang yang di kemudian hari akan merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang akan berlaku bagi dirinya pribadi atau golongannya ataupun seluruh warganegara, bahkan mungkin pula bagi seluruh penduduk di negara kita. Apabila lima R.U.U. yang dewasa ini sedang diperdebatkan DPR dapat disempurnakan oleh DPR atau oleh saran-saran yang datang dari luar DPR (extra parlementair), dapat sangat berguna dalam pembangunan sosial politik, sehingga tercapai cita-cita hukum sebagai yang dikehendaki oleh UUD 1945 : pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar). Dalam suatu negara yang bersistem konstitusional harus ada "stufenbau des recht", di mana ketentuan hukum seperti konstitusi yang berada di puncak piramidu dari hierarchie perundang-undangan itu tidak boleh dikesampingkan oleh undang-undang yang merupakan ketentuan yang lebih rendah. Pada tanggal 23 Juni 1984 Keterangan Pemerintah mengenai Lima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, Perubahan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR. DPR, dan DPRD, Peruhahan Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya, Referendum dan Organisasi Kemasyarakatan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR. Kelima RUU tentang Hukum Tatanegara itu "sangat penting artinya bagi kehidupan politik kita di masa depan", "kelima Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan" "merupakan pelaksanaan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara 1983 dan berkaitan langsung dengan pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan", demikian Memorie van Toelichting itu lebih lanjut.
MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DAN DAMPAK SOSIALNYA
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Secara etimologis, maka dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Oleh karena itu, maka dampak sosial dapat diartikan sebagai pelanggaran sosial, tubrukan sosial atau benturan sosial. Hal itu berarti, bahwa di dalam keadaan-keadaan sosial tertentu, terjadi pelanggaran-pelanggaran, tubrukan-tubrukan ataupun benturan-benturan. Keadaan sosial atau situasi sosial terjadi di dalam wadah-wadah tertentu. Mungkin wadah tersebut dinamakan negara, masyarakat, keluarga luas (extended family), keluarga batih (nuclear family), dan seterusnya. Wadah-wadah tersebut dapat pula dina-makan lingkungan sosial, yang merupakan suatu lingkungan di dalam mana terjadi peristiwa-peristiwa sosial tertentu. Peristiwa-peristiwa sosiai tersebut senantiasa menyangkut kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hubungan antar manusia pribadi, hubungan antara manusia pribadi dengan kelompok lainnya. Secara sosiologis hubungan hubungan tersebut lazimnya dinamakan interaksi sosial. Di dalam setiap interaksi sosial senantiasa terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi antara pihak-pihak yang mengadakan interaksi tersebut. Secara sosiologis, maka apabila terjadi interaksi sosial yang berulang kali sehingga terjadi pola-pola tertentu, maka akan timbul kelompok sosial. Kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang sedemikian eratnya, sehingga masing-masing anggota kelompok merasa menjadi bagian dari kelompok sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh.
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERIKATAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL
Authors: Subekti Subekti
Published: July 2017

Dapat dikatakan bahwa telah terbentuk Hukum Nasional mengenai sesuatu bidang hukum, apabila masa transisi di mana kita sekarang berada (masa peralihan di mana semua peraturan hukum peninggalan zaman Hindia Belanda masih diberlakukan berda-sarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945) telah dilampaui dengan terciptanya suatu perangkat peraturan atau kaidah-kaidah (baik berupa undang-undang maupun yurisprudensi), yang akan berlaku untuk masa depan yang lama karena dianggap telah memenuhi aspirasi nasional, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perkataan "perikatan" sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama dengan apa yang dalam bahasa Belanda dimaksudkan dengan verbintenis, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban: suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perkataan Inggeris obligation yang dipakai untuk melukiskan hal yang sama, secara kurang lengkap hanya menunjuk pada satu sudut dari hubungan yang timbal-balik itu, yaitu sudut kewajibannya, meskipun adanya suatu kewajiban mengandung pengertian bahwa di sudut lain ada suatu hak. Perikatan sebagaimana dimaksudkan di atas, merupakan suatu pengertian abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita.
MODERNISASI HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUBUNGAN HUKUM TRANSNASIONAL
Authors: Radhie Teuku Mohammad
Published: July 2017

usaha modernisasi Hukum Nasional mutlak harus memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam pembaharuan hubungan hukum tersebut. Dalam membangun tata hukum nasional yang mutakhir kita harus memonitor perkembangan hukum baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat regional agar hukum nasional kita tidak misplaced dalam sistem jaringan hukum-hukum di dunia. Untuk memungkinkan usaha pembinaan Hukum Nasional kita menyerap perkembangan-perkembangan baru di bidang hukum yang berasal dari luar "kultur hukum" sendiri maka perlu diadakan studi, penelaahan serta bagi perbandingan hukum internasional dan hukum-hukum asing baik oleh lembaga yang langsung bergerak dalam usaha pembaharuan hukum maupun oleh fakultas-fakultas hukum. Dalam hubungan ini kiranya ucapan GEORGE SANTAYANA yang menyatakan: "A man's feet must be planted at home but his eyes should survey the world". Perlu mendapat perhatian dalam pembaharuan tata hukum kita.
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Attamimi Hamid
Published: July 2017

Wawasan yang pertama mengandung beberapa konsekuensi di bidang perundang-undangan oleh karena intinya menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak (asasi) manusia, wawasan yang kedua oleh karena intinya mengarahkan tindakan negara sesuai peraturan-peraturan. Kedua wawasan itu menempatkan kekuasaan perundang-undangan dalam kedudukan yang khusus. Wawasan negara hukum yang lama mempunyai kecenderungan untuk mengikat secara ketat setiap tindakan pemerintah dengan berbagai undang-undang sehingga undang-undang selain jumlahnya banyak, isinyapun lengkap pula. Dalam wawasan negara hukum yang lama undang-undang memang merupakan satu-satunya titian tempat melangkahnya pemerintahan negara. Sedangkan dalam wawasan negara hukum yang baru keketatan itu sudah lebih dilonggarkan dengan pengakuan terhadap adanya kebijaksanaan ("freies Ermessen") bagi tindakan pemerintahan negara meskipun dengan disertai imbangan dalam bentuk peradilan administrasi. Beberapa pengaturan tidak lagi harus ditetapkan dengan undang-undang seluruhnya melainkan dapat didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah. Semua ini berarti bahwa dari segi materi muatan undang-undang terjadi perpindahan titik berat "dari atas ke bawah", terjadi pelimpahan beberapa materi undang-undang kepada jenis peraturan yang lebih rendah. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa dengan berubahnya wawasan negara hukum yang lama kepada yang baru telah digantilah keterikatan dan pengawasan ketat terhadap pemerintahan negara yang dilakukan dengan undang-undang dengan kebijaksanaan dan pengarahan dan dapat dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang.
CATATAN MENGENAI HUKUM YANG BERLAKU SEKARANG INI TERHADAP BANGUNAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN
Authors: Harsono Boedi
Published: July 2017

Bangunan yang berdiri di atas tanah yang tunduk pada ketentuan Hukum Tanah Barat (dikenal sebagai: tanah-tanah Hak Barat/Hak Eropa), hukumnya adalah, bahwa bangunan itu menjadi bagian dari tanahnya karena berlakunya apa yang disebut azaz perlekatan (azas "natrekking" atau azas "accessie”). Karena merupakan bagian dari tanahnya, maka dengan sendirinya bangunan itu tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanahnya (Hukum Tanah). Atas dasar azas itu pula maka hak pemilikan atas tanah Hak Barat itu meliputi juga pemilikan dari bangunan yang ada di atasnya. Bangunan yang didirikan di atas tanah kepunyaan pihak lain menjadi milik yang empunya tanah (kecuali jika diperjanjikan lain). Berlainan hukumnya jika bangunan itu berdiri di atas tanah yang tunduk pada Hukum Tanah Adat (dikenal sebagai: tanah-tanah Hak Adat, dalam arti yang lebih luas: tanah-tanah Hak Indonesia). Dalam Hukum Adat berlaku apa yang dikenal sebagai azas pemisahan horizontal (azas "horizontale scheiding") antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Tanah tunduk pada Hukum Tanah, sedang bangunan tunduk pada Hukum Perutangan, yang mempunyai sifat-sifat lain daripada Hukum Tanah. Demikianlah maka pemilikan tanah Hak Adat tidak dengan sendirinya meliputi juga pemilikan bangunan yang ada di atasnya.
HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK
Authors: Suraputra D Didik
Published: July 2017

Meskipun hak untuk menentukan nasib sendiri tidak berhasil diakui sebagai suatu kaidah hukum oleh masyarakat Internasional, akan tetapi sebagai kekuatan moral mempunyai potensi besar sehingga dapat mengubah gambaran dari peta dunia. Bagi bangsa-bangsa yang dijajah dan ingin merdeka hak untuk menentukan nasib sendiri dianggap sebagai ajaran Hukum Alam dan dipergunakan sebagai hak untuk mengadakan revolusi apabila negara penjajah tidak berniat memberi kemerdekaan bagi wilayah jajahannya. Meskipun hak untuk menentukan nasib sendiri telah dimuat dalam resolusi-resolusi Majelis Umum, dari perkembangan tersebut belum dapat disimpulkan dengan pasti bahwa hak tersebut telah menjadi hukum positip dalam Hukum Internasional. Alasan utama yang dapat .dikemukakan adalah bahwa Majelis Umum hanya bertugas memberi rekomendasi yang tidak mengikat. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan bukan merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum pada anggota-anggota PBB. Pelaksanaan dari penentuan nasib sendiri ini telah diwujudkan dan hasilnya umum diketahui bahwa Irian Barat sudah merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia yang tidak terpisahkan lagi.
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Authors: Ali Mohammad Daud
Published: July 2017

Sistem hukum di tanah air kita disebut majemuk, karena ada beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kalau dilihat dari segi usianya, yang tertua adalah Hukum Adat, kemudian menyusul Hukum Islam dan Hukum Barat. Ketiga-tiganya mempunyai ciri dan sistem tersendiri. Ketiga-tiganya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Ketiga sistem hukum ini diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu dalam "Peraturan Dasar Hindia Belanda" yang terkenal dengan nama RR. atau Regsrings Reglement yang kemudian diganti dengan Indische Staatsregeling atau I.S. Pasal-pasal yang ada hubungannya dengan pembicaraan kita adalah pasal 75, 78 RR, dan 134 IS.
MASALAH PATEN DITINJAU DARI SEGI HUKUM
Authors: Wibawa Handaya Surya
Published: July 2017

Hak paten atau hak oktroi telah diadakan sejak abad ke-14 dan ke-15 contoh di Italia dan Inggeris. Tetapi silat pemberian hak itu pada waktu mana bukan ditujukan atas suatu pendapatan (uitvinding) namun lebih diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya agar para ahli itu menetap di negara-negara yang mengundangnya agar mereka ini dapat mengembangkan keahliannya masing-masing di negara si-pengundang dan bertujuan untuk kemajuan warga/penduduk dari negara yang bersangkutan. Jadi hak paten atau hak oktroi itu bersifat sebagai semacam "izin menetap". Jadi berbeda dengan pemakaian pengertian materiil istilah itu pada dewasa ini. Baru pada abad ke-16 diadakan peraturan pemberian hak paten/oktroi bagi hasil-hasil pendapatan (uitvinding), yaitu negara-negara Venesia, Inggeris, Belanda, lalu di Jerman, Austria dan Iain-lain negara. Pencabutan hak milik (onteigening) atas hak patent. Hal ini terjadi atas dasar Undang-undang, yaitu apabila demi kepentingan umum memerlukannya di mana setiap orang dianggap akan memanfaatkan pendapatan pendapatan yang dipatentkan itu, atau tuntutan itu demi kepentingan tentara atau armada memerlukan hak patent. Dengan terlaksanakan pencabutan hak patent ini beralihlah hak patent tersebut dan pemegang semula kepada Negara.
TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN DELIK-DELIK KHUSUS DALAM MASYARARAT YANG MENGALAMI MODERNISASI
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Di Indonesia juga diperluas kemungkinan penuntutan terhadap korporasi. Tidak saja dalam hal delik ekonomi (seperti yang telah ada) tetapi juga dalam delik-delik yang menyangkut (bertujuan melindungi) kesejahteraan (warga) masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini peraturan-peraturan dalam bidang kesehatan (makanan, minuman, obat-obatan) dan bidang perlindungan lingkungan hidup. Dalam usaha pemerintah untuk menata suatu sistem perekonomian yang berintikan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat, maka harus dicegah dan ditindak akibat-akibat merugikan yang disebabkan oleh perbuatan kalangan dagang dan industri yang mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Menurut sistem ini maka suatu korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu. Akan tetapi sistem inipun masih menimbulkan kesulitan, disebabkan oleh pasal 47 dan 91 WvSr Ned. (55 dan 103 KUHP). Pasal 47 mengatur tentang pembuat, yang berdasarkan pasal 91 berlaku pula untuk pembuat peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Yang menjadi masalah adalah bahwa pembuat peraturan yang lebih rendah itu tidak dapat memanfaatkan sistem ini. Karena itu dalam tahun 1965 Belanda mencantumkan pasal baru, yaitu 50a, dalam WvSr-nya.
LIMA RUU TENTANG HUKUM TATANEGARA Ditinjau dari U.U.D. 1945
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Sebagai layaknya sebuah negara demokrasi, maka adalah hak setiap warga-negara untuk berperan serta dalam membicarakan Undang-Undang yang di kemudian hari akan merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang akan berlaku bagi dirinya pribadi atau golongannya ataupun seluruh warga negara, bahkan mungkin pula bagi seluruh penduduk di negara kita. Apabila lima RUU yang dewasa ini sedang diperdebatkan DPR dapat disempurnakan oleh DPR atau oleh saran-saran yang datang dari luar DPR (extra parlementair), dapat sangat berguna dalam pembangunan sosial politik, sehingga tercapai cita-cita hukum sebagai yang dikehendaki oleh UUD 1945 : pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar). Dalam suatu negara yang bersistem konstitusional harus ada "stufenbau des recht", di mana ketentuan hukum seperti konstitusi yang berada di puncak piramida dari hierarchie perundang-undangan itu tidak boleh dikesampingkan oleh undang-undang yang merupakan ketentuan yang lebih rendah. Pada tanggal 23 Juni 1984 Keterangan Pemerintah mengenai Lima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, Perubahan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Perubahan Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya, Referendum dan Organisasi Kemasyarakatan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR. Kelima RUU tentang Hukum Tatanegara itu "sangat penting artinya bagi kehidupan politik kita di masa depan", "kelima Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan" "merupakan pelaksanaan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara 1983 dan berkaitan langsung dengan pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan", demikian Memorie van Toelichting itu lebih lanjut.
PERANAN BIRO-BIRO HUKUM DALAM MEMBENTUK KERANGKA LANDASAN HUKUM UNTUK TINGGAL LANDAS PEMBANGUNAN
Authors: Wahjono Padmo
Published: July 2017

Ringkasnya perlu ditentukan asas-asas hukum nasional di segala bidang (tata) hukum. Juga pembentukan asas-asas hukum nasional akan merupakan suatu kegiatan untuk membentuk kerangka landasan hukum. Kegiatan ini sebagian besar akan berupa "penyaringan" asas-asas hukum dari pelbagai sistem hukum yang pernah kita anut selama ini dengan Pancasila sebagai tolok ukurnya. Sebelum kita dapat melaksanakan kegiatan ini ada suatu hal yang harus kita perhatikan yaitu bahwa hukum adalah suatu alat yang memberikan kepastian kepada masyarakat. Sehingga dia menjamin kesinambungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang berarti pula membentengi hal-hal yang harus dipertahankan, agar tidak setiap saat berubah karena kepentingan (golongan-golongan) tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan aspirasi rakkyat. Sistem Pendukung Kerangka Tata Hukum Nasional, yang akan membentuk Sistem Hukum Nasional secara luas yang terbentuk dari pelbagai subsistem sesuai dengan penjabaran Pancasila atau sesuai dan konsisten pada Pancasila sebagai sumber hukum.
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBINAAN HUKUM
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Sebagaimana dinyatakan di muka, bahwa sosiologi hukum menyoroti hukum sebagai perilaku etis. Sebagaimana diketahui maka biasanya dibedakan antara perilaku belaka dengan perilaku etis (yang didasarkan pada hati nurani yang bersih). Perilaku etis mencakup perilaku di bidang kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Perilaku hukum dapat dibedakan antara perilaku yang teratur (ajeg) dengan perilaku yang unik. Sosiologi hukum memusatkan perhatiannya pada hukum sebagai gejala sosial (yakni perilaku) dengan pengaruh timbal-baliknya terhadap gejala sosial lainnya (yakni perilaku juga). Dengan demikian, maka kemungkinannya adalah, bahwa di satu pihak hukum dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi (independent variable) dan di lain pihak hukum dapat dianggap sebagai faktor yang dipengaruhi (dependent variable). Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan tersebut secara tepat, diperlukan kegiatan penelitian yang seksama. Namun demikian dapatlah dikatakan, bahwa sosiologi hukum tidak mengadakan prioritas, oleh karena kedua-duanya merupakan pusat perhatian ilmu tersebut. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa pertama sosiologi hukum memusatkan perhatian pada masalah identifikasi hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, yang lazimnya juga dinamakan hukum adat. Dengan mempergunakan kriteria di muka, maka diusahakan untuk mengadakan identifikasi hukum (sebagai perilaku), dari gejala-gejala lainnya.
PEGAWAI NEGERI (TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM TATA USAHA DAN BIROKRASI NEGARA)
Authors: Sumantri D.A.
Published: July 2017

Secara umum masyarakat memandang pegawai negeri sebagai bagian daripada penguasa yang punya wewenang untuk mengatur dan harus ditaati sehingga harus dihormati dan dihar-gai lebih dari yang lain. Pandangan tersebut sangat jelas sekali apabila kita hidup di daerah pedesaan. Hal ini dapat dimaklumi oleh karena pada zaman Hindia Belanda sampai dengan awal kemerdekaan yang menjadi "pegawai negeri" kebanyakan adalah keturunan priyayi. Sedangkan priyayi itu sendiri sudah mempunyai kedudukan yang terhormat di mata masyarakat pada waktu itu. Dengan demikian terjadi pergeseran dalam menghormati pihak yang mempunyai kedudukan berdasarkan kelahiran ke arah menghormati pihak yang didasarkan pada pekerjaan merupakan hal yang biasa dan tidak menjadikan masalah, karena dengan menghormati pegawai negeri adalah sama dengan menghormati priyayi. Keadaan sebagaimana di atas tersebut hingga saat ini masih terasa, yakni adanya kecenderungan pada bagian terbesar warga masyarakat dalam mencari pekerjaan berorientasi untuk menjadi pegawai negeri. Kecenderungan ini didasarkan pada mendapatkan status yang dianggap terhormat di mata masyarakat, sedangkan masalah peranan menjadi masalah kedua. Akibatnya apa yang akan terjadi dapat diduga dengan mudah, yaitu terjadinya kesenjangan antara status yang dipegangnya dengan peranan yang diharapkan.
PELESTARIAN SUMBER KEKAYAAN DAYA PERIKANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA BESERTA KETENTUAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGANNYA
Authors: Warassih Esmi
Published: July 2017

Dalam rangka mewujudkan serta mengembangkan Wawasan Nusantara di atas, maka pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perairan Indonesia serta hubungannya dengan azas Wawasan Nusantara. Di samping itu sebagai pengimplementasian dari Wawasan Nusantara tersebut telah pula dikeluarkan undang-undang mengenai landas kontinen maupun pengumuman pemerintah RI tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Adanya produk-produk perundang-undangan tersebut memberi kewenangan pada kita untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan baik yang hayati maupun non hayati yang terkandung di laut. Khususnya pengelolaan sub sektor perikanan yang menjadi kebutuhan mendesak bagi kita untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana telah diarahkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
LISENSI DAN PERANAN PEMERINTAH
Authors: Idham Ibrahim
Published: July 2017

Dalam perdagangan teknologi inilah peranan undang-undang milik intelektual, termasuk di dalamnya milik industrial, seperti paten, merek, disain dan utility model sangat penting, digerakkan dengan lisensi paten, merek, disain dan utility model, yang sering di iringi oleh lisensi know how, yang juga disebut secret technology. Tanpa transaksi teknologi tersebut, milik industrial tetap diam dan tidak bermanfaat bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi Indonesia ialah, karena kurangnya seperangkat undang-undang di bidang milik industrial (paten, disain) dan tenaga tampil yang dapat menangani masalah teknik, sehingga arus teknologi juga mengalami kemacetan. Memang ada pengalihan teknologi melalui investasi modal asing berdasarkan undang-undang Penanaman Modal Asing, yang mengharuskan investor asing mengalihkan teknologinya, tetapi belum mencapai iklim dan sarana yang mendorong ke arah pengalihan teknologi yang tepat guna bagi rakyat banyak. Indonesia masih tetap mengalami kemunduran dalam mengambil alih teknologi asing dan mengembangkannya, apalagi sistem penanaman modal itu sendiri, tidak memungkinkan pihak Indonesia menentukan sendiri atau memilih sendiri teknologi yang diinginkan, karena perusahaan PMA di Indonesia, hanya afiliasi induk perusahaan yang berada di luar negeri, dan berada di bawah pengawasan asing
PENEGAKAN HUKUM DI LAUT DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
Authors: Harahap M.D.
Published: July 2017

Jika kita membicarakan penegakan hukum di wilayah laut sekarang ini adalah membicarakan bagian-bagian dari Acara Pidana yang belum diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana No.8 tahun 1981 yaitu mengenai penyidikan di wilayah laut dalam masa berlakunya H.I.R. Ketentuan yang berlaku tentang penyidikan di laut diatur dalam Gouvernments besluit 1939 No.42 yaitu di bawah judul Handleiding ten gebruiken bij het opsporen van strafbare feiten ter zee, yang hingga kini tetap berlaku di samping Territoriale Zee-en Maritieme Kringan Ordonantie Staatsblad 1939 No. 442 (TZMKO). Peraturan ini merupakan suatu ketentuan yang mengatur penyidikan, khusus di wilayah laut yang jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan penyidikan yang terdapat dalam H.I.R. yang mengatur penyidikan di wilayah darat. Di Zona Ekonomi Eksklusif diperkenankan kepada negara pantai untuk melaksanakan pengawasan yang secukupnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan terhadap peraturan-peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter dalam wilayah perairannya termasuk Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan pasal 60 (2) Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut.
PENEGAKAN HUKUM DI LAUT DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Authors: Suwardi Suwardi
Published: July 2017

Dalam pengertian yustitieel penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan pengadilan dan pelaksanaan putusan, dan bertujuan menjamin ketertiban hukum dan masyarakat. Apabila mengikuti pengertian yustitieel maka yang dimaksudkan dengan penegakan hukum di laut ialah suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum Internasional maupun nasional. Tetapi in concrete penegakan hukum di laut meliputi kegiatan penangkapan dan penyidikan, sedangkan penyelesaian lebih lanjut yaitu penuntutan dan mengadili dilaksanakan di daratan dalam hal ini dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Pengadilan. Adapun jenis pelanggaran hukum yang terjadi adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu yang merupakan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam Undang-undang tertentu di luar Kitab Undang-undang hukum pidana umum dan yang merupakan ketentuan hukum khusus. lex specialis)
BEBERAPA MASALAH (HUKUM) KEBIASAAN INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Syahmin Syahmin
Published: July 2017

Makna daripada kebiasaan internasional telah menjadi keeil dengan bertambah banyaknya perjanjian-perjanjian yang membentuk hukum yang mengatur hubungan mercka secara internasional. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peralihan sumber hukum internasional yang utama custom menjadi yang utania convention atau treaties. Materi yang diatur dalam hukum internasional semakin lama semakin banyak menyangkut soal-soal ekonomis di samping masalah politis. Juga tendensi hukum internasional dewasa ini lebih cenderung ke arah mencegah konflik bersenjata daripada mengatur masalah konflik bersenjata itu sendiri. Hukum Internasional yang kini hendak dikembangkan, adalah hukum yang dapat menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara di dunia, teristimewa negara-negara yang sedang berkembang, bukan hanya hukum internasional yang mengkodifikasikan kebiasaan-kebiasaan negara-negara maju tertentu, yang hanya meng-untungkan segelintir negara-negara adi kuasa saja, tetapi mencakup kepentingan seluruh aspek hidup dan kehidupan umat manusia.
TAX EVASION DAN AKIBATNYA DI BIDANG EKONOMI
Authors: Bochari Bochari
Published: July 2017

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain disebutkan bahwa kebijaksanaan di bidang perpajakan adalah merupakan salah satu sarana penting guna meratakan penyebaran hasil-hasil pembangunan. Di samping fungsinya sebagai alat perata penyebaran pendapatan masyarakat, secara umum diakui bahwa fungsi pemungutan pajak sangat besar peranannya, baik sebagai pengisi kas Negara maupun peranannya sebagai fungsi mengatur (regulerend) di segala bidang, utamanya di bidang ekonomi dan moneter. Pajak adalah penyerahan pembayaran dari sektor swasta kepada Negara, berdasarkan Undang-undang dan dapat dipaksakan dan gunanya untuk membiayai kepentingan umum. Bertolak dari definisi di atas, maka pajak mengurangi daya beli masyarakat/swasta. Menurut A.P. Lerner, ada dua akibat dengan dipungutnya pajak-pajak, yaitu: Pertama, akan memperbesar pendapatan negara. Kedua, akan mengurangi dana (money incomes) yang tersedia dalam masyarakat.
HUKUM ISLAM DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Authors: Ali Mohammad Daud
Published: July 2017

Luasnya masalah yang menyangkut persoalan hukum Islam di tanah air kita, yang tidak mungkin dibahas semua pada kesempatan ini, maka ruang lingkup uraian ini dibatasi pada beberapa hal saja yang langsung berhubungan dengan judul makalah, berturut-turut adalah tentang (1) pembinaan hukum nasional, (2) kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sekarang, (3) kedudukan hukum Islam dalam proses pembinaan hukum nasional dan (4) prospek hukum Islam dalam tata hukum nasional yang akan datang. Perkembangan hukum Islam di negara-negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam di masa yang akan datang, menurut penglihatan saya, akan menunjukkan keragaman dan kesatuan. Keragaman itu akan terlihat pada bidang-bidang hukum ekonomi, perdagangan internasional, asuransi, perhubungan (laut, darat dan udara) perburuhan, acara, susunan dan kekuasaan peradilan, administrasi dan Iain-lain bidang hukum yang menurut istilah Profesor Supomo merupakan bidang hukum yang kurang Iebih bersifat netral. Namun, mengenai hukum keluarga yakni hukum perkawinan dan hukum kewarisan, kendatipun di sana sini akan terdapat atau kelihatan nuansa-nuansa, namun secara keseluruhan bidang hukum ini akan menunjukkan ciri kesatuan.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & ANDAL
Authors: Hardjasoemantri Koesnadi
Published: July 2017

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini lembaga swadaya masyarakat tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan berkembang mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian tujuan pengelolaan lingkungan hidup ingin dicapai dengan ikthiar semua kita, didorong oleh kesadaran diri kita masing-masing mengembangkan lingkungan hidup. Mengingat bahwa penyusunan ANDAL bukanlah hal yang mudah, maka dalam RPP ditentukan bahwa perlu ditetapkan sistem kualifikasi penyusun ANDAL dengan pemberian lisensi dan pendaftarannya. Kursus Penyusun ANDAL adalah salahsatu usaha untuk memperoleh kualifikasi tersebut. Dalam pada itu ada pula mereka yang telah mendapat pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar negeri dalam hal ANDAL ini. Melalui sebuah Dewan Kualifikasi mereka dapat pula memperoleh kualifikasi tersebut di atas.
ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI PENUNJANG STUDI HUKUM ADAT
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

data antropologi hukum akan dapat mengidentifikasikan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai ketertiban dan nilai ketenteraman yang harus diserasikan sehingga menjadi kedamaian, yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut harus didukung oleh tugas-tugas hukum, yakni kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang apabila diserasikan menjadi keadilan hukum. Apabila tekanan diletakkan pada kepastian hukum, maka akan timbul hukum tatanegara, hukum administrasi negara dan hukum pidana; sedangkan tekanan pada kesebandingan hukum akan menghasilkan hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Maka studi hukum adat yang didukung antropologi hukum akan sangat bermanfaat. Di satu pihak data antropologi hukum akan dapat memberikan data mengenai budaya hukum Indonesia, sedangkan di lain pihak studi hukum adat akan dapat memberikan data mengenai bidang-bidang mana yang dapat diseragamkan dan bidang mana seyogianya dibiarkan bervariasi.
TELAAH TERHADAP HUKUM DARI SEGI ANTROPOLOGIS (Illustrasi mengenai cara-cara pendekatan)
Authors: Ihromi T.O.
Published: July 2017

Antropologi mempelajari gejala-gejala masyarakat secara lintas budaya, artinya konteks di mana gejala itu terdapat tidak hanya dibatasi pada suatu kebudayaan tertentu. Seorang ahli hukum yang biasa dengan hukum yang terdapat dalam masyarakat modern, tanpa menyadarinya sering menganggap hukum, identik dengan hukum yang sesuai dengan sistem masyarakat yang sudah modern. Maka dia tidak peka terhadap hukum yang berlaku berdasarkan kekuatan hukum rakyat. Lain halnya dengan pendekatan anthropologi. Berdasarkan pendekatan demikian terhadap hukum, maka dari segi kepentingan ilmu antropologi tidak lagi cukup diperoleh pemahaman mengenai bekerjanya hukum di berbagai masyarakat, diberbagai golongan dalam suatu masyarakat, dengan menekuni cabang-cabang ilmu yang ada yang menyoroti hukum itu. Suatu spesialisasi kemudian berkembang yaitu oleh sebagian dinamakan antropologi hukum oleh yang lain etnologi hukum.
BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG HAK MILIK DALAM S1STEM HUKUM KITA (KHUSUSNYA TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH)
Authors: Abdurrahman Abdurrahman
Published: July 2017

Dari sisi yang lain dapat pula dikatakan bahwa persoalan tentang hak milik dalam suatu sistem hukum adalah merupakan sendi pokok yang akan menentukan keseluruhan sistem tersebut. Warna dan corak dari sistem hukum yang bersangkutan untuk sebagian besar adalah tergantung dari bagaimana pengaturan mengenai hak miliknya. Hak milik dan juga hak-hak lainnya mempunyai urgensi penting karena ia dapat dipergunakan sebagai "senjata" bagi warga masyarakat dalam mempertahankan eksistensinya. Dalam konteks ini hak milik sebagai hak yang terkuat dapat dimasukkan dalam katagori sumber daya hukum (legal resources). Secara sederhana sumber daya hukum itu dapat diartikan sebagai segenap potensi, yang menyangkut pengetahuan maupun kemampuan masyarakat, untuk secara individual maupun kolektif, menuntut, memperjuangkan, menegakkan dan mempertahankan hak-hak dasarnya.
PENERBANGAN DAN ANGKUTAN UDARA DI INDONESIA DAN PENGATURANNYA
Authors: Suherman E.
Published: July 2017

Istilah penerbangan (aviation) sering dipakai seolah-olah menjadi sinonim dari angkutan udara (air transportation).Pada hakekatnya penerbangan mempunyai makna yang lebih luas dari angkutan udara, karena penerbangan dapat pula dilakukan bukan untuk keperluan angkutan udara, tetapi misalnya untuk latihan penerbangan, penyemprotan hama, olah raga, survei pemetaan dan Iain-lain. Dalam rangka kebijaksanaan dasar mengenai kebijaksanaan ekonomi pada umumnya, dapat kita katakan bahwa kebijaksanaan dasar mengenai penerbangan dan angkutan udara kita jumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 83 tahun 1958 tentang Penerbangan, ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 dan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1967 ditetapkan bahwa bagi usaha angkutan udara partisipasi modal Swasta dan Asihg diizinkan dalam bentuk joint venture sebagai akibatnya setelah tahun itu bermunculanlah perusahaan penerbangan, berjadwal maupun tidak berjadwal, baik dengan modal swasta nasional maupun dengan modal campuran. Bidang penerbangan dan angkutan udara mempunyai bermacam aspek dan kaitan dengan bidang lain, sehingga pengaturannya pun harus memperhatikan semua aspek dan kaitan tersebut, sehingga keseluruhan pengaturannya merupakan suatu kesatuan yang sistimatis. integral, up-to-date dan hanteerbaar.
BEBERAPA ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN LISENSI PESAWAT TERBANG
Authors: Hendarmin Hendarmin
Published: July 2017

Dalam zaman yang modern sekarang ini, semua langkah/tindakan yang diambil perlu disertai dengan landasan hukum, terutama langkah/tindakan yang menyangkut banyak aspek yang melibatkan kepentingan umum. Tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah proses pengalihan teknologi yang dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi (license agreement). Dengan adanya perjanjian lisensi maka suatu perusahaan Industri Pesawat Terbang dapat menjalankan programnya dalam memproduksi pesawat terbang dengan tenang, karena dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu suatu perjanjian lisensi pesawat terbang yang antara lain berisi pasal-pasal tentang harga yang disepakati (price adjustment clause), jadwal penyerahan (delivery schedule), Ketentuan tentang pembayaran (term of payment) dan pasal-pasal yang essensial lainnya yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak apabila timbul beberapa kejadian, seperti keterlambatan penyerahan, penetapan perpajakan baru dan lain sebagainya haruslah disusun secara terperinci dan jelas, supaya dikemudian hari tidak menimbulkan kesulitan/persengketaan akibat adanya penafsiran yang berbeda dari ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian lisensi tersebut.
SEKITAR PENYANDERAAN DALAM HUKUM PAJAK
Authors: Rosyidi Muchtar
Published: July 2017

Seperti telah diketahui, bahwa pada tahun 1983 Pemerintah telah berhasil mengundangkan tiga Undang-undang dalam bidang pajak, yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN Th. 1983 No. 49, TLN No. 3262), Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN Th. 1983 No. 50, TLN No. 3263) dan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN Th. 1983 No. 51, TLN No. 3264). Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dimajukan menjadi tanggal 1 April 1985, tidak sampai dapat tanggal 1 Januari 1986, seperti dinyatakan dalam PERPU No. 1 tahun 1984. Kemudian di samping itu, bahwa ketentuan-ketentuan hukum perihal penyanderaan dalam Hukum Acara Perdata secara praktis sudah tidak berlaku lagi, tetapi dalam hukum pajak hingga kini masih tetap berlaku. Sehingga bagi setiap wajib pajak (orang atau badan hukum) yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajibannya membayar pajak, maka dapatlah ia disanderakan.
HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN
Authors: Likadja Frans E
Published: July 2017

Berpegang kepada prinsip kebebasan di laut lepas, semua negara dapat menggunakan laut lepas untuk tujuan apa pun yang dianggap baik dan dengan cara apa pun. Dalam hal ini setiap orang boleh saja melayari laut, menangkap ikan, dan apabila dikehendaki mencemarkan laut tanpa ada halangan apa pun. Pandangan ini tidak seluruhnya dapat diterima dewasa sekarang, oleh karena semua negara, baik yang berpantai maupun yang tidak berpantai, mempunyai kepentingan terhadap laut. Di samping itu telah disadari pula oleh negara-negara di dunia 3 bahwa laut mempunyai masa depan yang sangat potensial bagi kehidupan umat manusia, mengingat makin bertambahnya jumlah penduduk dan bilamana pada suatu ketika persediaan makanan misalnya sudah tidak lagi mencukupi di dasar, maka mereka akan berpaling ke laut, di mana terdapat segala macam sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya pandangan yang baru tersebut berarti orang tidak dapat lagi menggunakan laut sebebas-bebasnya sesuai kehendaknya. Dilihat dari segi perkembangan teknologi: modern tentang penggunaan laut. sudah jelas dapat dilihat bahwa jenis sumber daya apa pun yang hendak diperoleh dari laut, senantiasa akan dapat tercapai dengan mudah. Dengan ditetapkannya ZEE Indonesia melalui UU no. 5 tahun 1983, maka berarti makin bertambah luas wilayah perikanan Indonesia. Indonesia mempunyai hak berdaulat pada jalur yang berbatasan dengan laut Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (duaratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Luasnya lingkungan perairan laut Indonesia dengan demikian telah menjadi 5,8 juta km2 yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan laut nusantara dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif.
SEKITAR PRAKTEK PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENT1NGAN PEMBANGUNAN (EVALUASI KRITIS TENTANG PENGATURAN DAN PRAKTEK PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH)
Authors: Hutagalung Arie Sukanti
Published: July 2017

Dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dari penguasa, bersumber dari UUPA telah dibuat perangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana penguasa dapat menguasai tanah yang diperlukannya apabila tanah tersebut dikuasai rakyat. Ketentuan-ketentuan itu adalah ketentuan-ketentuan tentang pembebasan hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan pembebasan tanah dan ketentuan-ketentuan tentang pencabutan hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 berdasarkan Pasal 18 UUPA. Pada asasnya apabila penguasa ataupun pengusaha memerlukan tanah untuk keperluan apapun maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukannya harus melalui jalan musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang mempunyai tanah hingga dicapai suatu kata sepakat antara kedua belah pihak. Bahwa peraturan mengenai pembebasan tanah belum sepenuhnya menjamin keamanan bagi hak-hak atas tanah individu. Terlebih lagi praktek pelaksanaan peraturan tersebut secara konsisten sesuai dengan jiwa dan bunyi ketentuannya masih jauh dari jangkauan. Diperlakukannya PMDN 2/ 1985 merupakan suatu usaha ke arah pembenahan dari kelemahan PMDN 15/1975 khususnya dalam menjamin hak-hak atas tanah individu namun segala sesuatunya masih tergantung dari efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut. Kita hanya dapat berharap dengan genapnya 25 tahun usia UUPA keresahan sosial akibat pembebasan tanah dapat berkurang dan segera teratasi.