bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERAN PAJAK DALAM RANGKA REALOKASI APBD UNTUK MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA BBM
Authors: Andara Hafzha Gustria Putri  , Jagad Rahma Widanti  , Nendira Putri Cahyani  , Nikita Ananda Beatrix  , Salsabila Adinda Putri  , Asianto Nugroho  , Sapto Hermawan
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pemerintah daerah melalui pajak daerah dalam menanggulangi kenaikan harga BBM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah harus berhati-hati, cermat, dan waspada terhadap inflasi, terutama terkait dengan harga pangan karena komoditas pangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan. Pemda bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD untuk mengatasi masalah akibat penyesuaian harga BBM. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional. Subsidi BBM sering mengalami fenomena salah sasaran, subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih, tergolong mampu atau berkecukupan dengan pendapatan di atas golongan kurang mampu. Pelaksanaan subsidi BBM oleh Pemda Kabupaten/Kota untuk armada terkendala teknis pelaksanaannya, karena sebagian besar armada bus terutama armada barang sebagian besar dimiliki oleh non daerah.
SINERGI TARIK ULUR KENAIKAN BBM, KEBIJAKAN STIMULUS PERPAJAKAN DAN DAMPAK EKONOMI
Authors: Callysta Qabil  , Christivany Purba  , Maulidya Shamira Putri Prabowo  , Nurul Ernawati  , Rafina Wiyanti Hanafiah  , Asianto Nugroho  , Sapto Hermawan
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sinergi Tarik Ulur Kenaikan BBM, Kebijakan Stimulus Perpajakan dan Dampak Ekonomi. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk melawan respon kaum intelektual, lawan politik, mahasiswa, buruh, dan masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap terkendali, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan membuktikan kinerja konstitusional. Kebijakan alokasi subsidi BBM dalam UU APBN merupakan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan pemerintah daerah harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah/pemkot untuk menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi masalah kenaikan harga BBM. Realisasi APBD masih 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Pemerintah juga telah memberikan bantalan sosial yang merupakan salah satu shock absorber dalam meredam gejolak akibat potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan harga minyak.
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
Authors: Irwandi Irwandi , Arfa Nyimas , Suhermi Suhermi , Yarni Meri , Bafadhal Faizah
Published: March 2023

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam  penginputan data  harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit  Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi  tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit  belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan  desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).  Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
Authors: Ramimpi Eurike Febritha , Joko Setiyono Joko
Published: March 2023

Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas, maka kepastian hukum perlu diusahakan untuk mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Maka, perlu untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai keadilan restoratif yang digunakan sebagai upaya untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa, konsep pendekatan keadilan restoratif terhadap anak menjadi jawaban atas kekakuan peraturan yang selama ini ada, yang mana menjadikan pidana menjadi satu satunya alat untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga korban dari tindak pidana tersebut maupun masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan dilihat kembali bahwa pendekatan keadilan restoratif ini juga memiliki berberapa syarat atau kriteria tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dengan konsep ini pada tiap tingkatan penegakan hukum di Indonesia.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA
Authors: Haris Muhammad Tan Abdul Rahman , Tantimin Tantimin
Published: March 2023

Perkembangan teknologi yang begitu cepat mendasari hadirnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di tengah aktivitas dan kehidupan manusia, yang mana AI dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu pekerjaan manusia ditinjau dari segi kecepatan dan ketepatannya. Tentu dapat diketahui dengan begitu AI dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan seperti manusia, dan hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum jika AI melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain, mengingat tidak ada pengaturan hukum yang secara khusus mengatur AI di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan pengaturan AI di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di Indonesia AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik, AI bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki kesadaran dalam menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu pertanggungjawaban perbuatan dan tindakan AI dibebankan kepada pembuat dan pengguna AI sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
Authors: Muzayanah Muzayanah
Published: March 2023

Negara Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang melaksanakan pemerintahan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Pemerintahan diselenggarakan dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pelaksanaan  kedaulatan rakyat diwujudkan dengan  penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberi kesempatan kepada  rakyat untuk menyatakan dan memilih  pemimpin yang memegang kekuasaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum yang sampai saat ini masih berlaku.  Pelaksanan pemilihan umum berdasarkan UU Pemilu pada  tahun 2019 telah dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakili Presiden, Pemilihan anggota Legislatif baik Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD  Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilihan serentak yang dilaksanakan tentu saja memiliki nilai kemanfaatan yang sangat baik bagi negara, masyarakat pemilih maupun penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Disisi lain tentu saja terdapat adanya kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, mengingat pelaksanaan pemilihan umum serentak ini sangat menguras tenaga, waktu dan beban kerja yang berat dan  maksimal dalam penyelenggaraannya khususnya bagi Tenaga Pelaksana Pemilihan Umum dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimanakah kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak tentang Uji materiel UU Pemilihan Umum?. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan spesikasi penelitian Pustaka (Library reserach). Hasil penelitian melakukan kajian yuridis tentang Uji materiel yang diajukan oleh 4 (empat) orang petugas Pemilihan umum tahun 2019  tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.  Dalil yang dikemukakan sebagai alasan mengajukan Uji materiel UU Pemilu terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang memiliki kelemahan akibat beban berat bagi petugas penyelenggara Pemilihan umum tersebut, sehingga berakibat terjadi adanya tenaga yang stres dan ada pula yang berakibat  yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu dengan Frasa ”Pemungutan suara secara serentak” merupakan pasal yang dajukan pengujiannya terhadap UUD tahun 1945 dan menghendaki agar Pemilu tahun 2024 mendatang dilakukan pemisahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota Legislatif untuk tidak dilaksanakan secara serentak.  Gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Uji materiel yang diantarnya merupakan anggota KPPS tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut bukan  merupakan ranah MK, melainkan merupakan ranah Pembentuk UU.
INTERNATIONAL LAW AND THE ROLE OF THE STATE OF INDONESIA IN ASEAN AS A CONFLICT MEDIUM ON SOUTH CHINA SEA ISSUES
Authors: Dewa Gede Sudika Mangku  , Muhammad Adam Firdaus
Published: March 2023

This study discusses the role of Indonesia as a conflict mediator on the issue of the development of problems related to the sovereignty conflict of China which claims most of the South China Sea zone. This problem received intervention from a third country, one of which was the United States. Indonesia and other ASEAN member countries that claim parts of the South China Sea against China's policies are still in the discussion process and in the process of signing the draft SCS Code of Conduct with China.
WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY-BASED WASTE MANAGEMENT
Authors: Elly Kristiani Purwendah  , Daniel Joko Wahyono
Published: March 2023

This study aims to (1) find out and analyze how the waste bank program is managed, and (2) find out and analyze how the benefits of the waste bank program are as an effort to empower the community. The type of research used is normative legal research. The data obtained from this study were secondary data obtained through a literature study, then the data obtained were analyzed qualitatively juridically through a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that (1) the Waste Bank in its implementation can reduce the high number of waste in the community and in the final disposal site (TPA). Thus, through the Waste Bank, it is an alternative solution for the government and the community in reducing the increasing volume of waste. (2) Community-based waste management as an approach to waste management based on the active participation of the community. Environmental management requires the facilitation and implementation of community-based efforts as a strategy for empowering and increasing their access to environmental resources. The benefit of the Waste Bank for the community is that it can increase people's income because when they exchange their waste they will get a reward in the form of money collected in the account they have.
INVESTIGASI TERHADAP KEBERADAAN SURAT UTANG NEGARA
Authors: Mutia Evi Kristhy  , Ariel Adolfo Kesaulya  , Daniel Jeffry Rivaldo  , Dewata Napulangit  , Dicky Hernando Setiawan  , Dimas Prayoga  , Gabriel Elia Sahala Pandiangan  , George Mikhael Marsall  , Linda Kumala  , Paska  , Jaga Taka Pedro Gonzales
Published: March 2023

The government is the basic sector which is expected to be able to become a driving force in the economic development sector, by utilizing several existing sources of financing, one of which is state debt securities. about government bonds. Government bonds are financial instruments whose payments use the interest system.
ERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DI INDONESIA
Authors: Mutia Evi Kristhy  , Meishy Febrizha  , Okto Rianto Saputra Satya  , Linda Kumala  , Pardomuan Putra Ande  , Noor Hidayah
Published: March 2023

Investment is an exertion to save or place finances for a certain period with the stopgap that the deposit will induce gains or increase the value of the investment. Investment is nearly related to business, but beyond that there are numerous investments that aren't business-bound. There are numerousnon-business investments that have lately been attracted by the public with the end of adding the value of their means. An investment always involves spending a certain quantum of capital moment starting from time, trouble, plutocrat, or means with the stopgap of lesser returns in the future. So simply, the notion of investment is developing plutocrat or other means in order to give benefits in the future to achieve certain pretensions. Foreign Direct Investment, which is an investment or investment forming from foreign or foreign parties. In short, the meaning of FDI is foreign investment or foreign investment. Generally, the purpose of doing FDI is to gain a continuing interest, where the relationship between foreign investors and companies occurs on a long- term base, and so that investors can see the significant influence of investors on company operation. FDI can be carried out by individualities or foreign companies from abroad. FDI is also a medium or tool in a global profitable system, but investment isn't made through the stock exchange.
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN
Authors: Mega Fitri Hertini  , Dina Karlina
Published: March 2023

This study uses a socio-legal approach, which focuses on local wisdom of forest resource management by the community with local legal norms that are actually operated to maintain community order and its implementation in law enforcement. In addition, in this study the authors describe the correlation of national political development with social phenomena that are deeply related to public understanding or public reactions to crimes committed by Forest Tenure Rights (HPH) holders in West Kalimantan. That legal politics and community reactions as the embodiment of local wisdom in law enforcement against crime, essentially starts from the development of public legal awareness of the crimes around them. From the perspective of criminal sociology, that the official reaction of the community as local wisdom and law enforcement is a series of events related to events that occurred previously, namely the occurrence of forest and land fires (Karhutla). The community's reaction shows us how this reaction needs special attention so that what the community does can meet their expectations, in addition to being in line with applicable laws and regulations. The hope of society in general is that peace and welfare are more guaranteed and that crime can be suppressed as low as possible.
ANALISIS KEADAAN TERTENTU TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI: STUDI KASUS KORUPSI BANSOS COVID-19
Authors: Vavirotus Sholichah  , Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Published: March 2023

Indonesia is still ranked 96th out of the 180 most corrupt countries in the world. This is evidenced by many corruption cases that occur, such as the corruption case of embezzlement of social assistance funds for PKH members in Malang, the corruption case that ensnared the inactive West Bandung Regent Aa Umbara, and the corruption case that made former Social Minister Juliari Batubara a suspect. The phrase "certain circumstances" in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law raises problems. First is considered capable of providing a deterrent effect for corruptors, but on the other side the article is considered to trigger injustice. The legal issues raised are 1) The imposition of the death penalty for the perpetrators of the Covid-19 social assistance corruption crime based on Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. 2) Legal efforts in the sentencing process for the perpetrators of the Covid-19 social assistance corruption. This study uses socio-legal research methods. The results of this study 1) The death penalty in article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law can be imposed on perpetrators of the Covid-19 social assistance corruption. 2) One of the causes of difficulties in handling corruption cases is in terms of evidence, for this reason, the Adjudication and Non-Adjudication efforts through RALA are the right strategy to improve legal mechanisms in the process of criminalizing the perpetrators of the Covid-19 social assistance corruption. involving institutions related to the implementation of the criminal justice system.
KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
Authors: Ni Putu Yunika Sulistyawati,  , Sang Ayu Made Ary Kusumardhani  , I Komang Indra Witara Murti
Published: March 2023

Mortgage registration is a procedure and requirement that must be passed by the registrant until it is realized by the issuance of a mortgage certificate. The problem of this research is how is the legal certainty of electronic mortgage registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated Mortgage Services. Electronically Integrated Mortgage Services called the HT-El System is a service process mortgage rights in the context of maintaining land registration data organized through an integrated electronic system. The legal certainty of Electronic Mortgage registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services guarantees legal certainty for both Mortgage Providers, Mortgage Recipients and third parties. The implementation follows the rules in the implementation of electronic mortgage registration in accordance with the provisions of Article 10 regarding the role of land certificate making officials (PPAT) in the electronic mortgage registration process, for the sake of the integrity and authenticity of electronic documents, the mortgage certificate issued by the electronic mortgage system is marked electronic hand used as a means of verification and authentication. Of course, legal certainty is guaranteed for all parties, both the official for making land deeds (PPAT), and the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency.
ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 (STUDI DI KABUPATEN PONOROGO)
Authors: Akbar Ardya Putra  , Rahayu Subekti  , Purwono Sungkowo Raharjo
Published: March 2023

This study analyzes and examines the implementation of agricultural land pawning according to Law Number 56 PRP of 1960 in order to examine whether it has been effective or not in Ponorogo Regency. This research is included in the descriptive empirical research. Sources of data and types in this study are primary and secondary data. The approach applied in this research is a conceptual approach, a statutory approach and a sociological approach. The location chosen by the researcher for this research is Ponorogo Regency. Data collection techniques used are interviews and document and literature studies. The data analysis applied in this study was carried out qualitatively or descriptively. Looking at the development of the research carried out, the researcher can conclude that the implementation of pawning agricultural land in Ponorogo Regency has not been in accordance with Law Number 56 PRP of 1960. This happened because the people in Ponorogo Regency, which in general are rural communities, more often use customary law or customary law. verbal agreement on the implementation of the agricultural land pawn agreement because it is considered more efficient and easier in its implementation. So that the role of the government and the community is needed so that land pawn regulations can be effective, especially in Ponorogo Regency
PERKAWINAN PADA GELAHAN (STUDI LEGITIMASI FOLOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PRAKTEK PERKAWINAN PADA GELAHANG PADA MASYARAKAT HINDU BALI)
Authors: I Nengah Suastika
Published: March 2023

This study aims to examine the philosophical, sociological and juridical foundations as well as the conditions for marriage in gelahang according to Balinese Hindu customary law. This research uses a qualitative type of research. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis uses qualitative data analysis which begins with data accumulation, data reduction, data presentation and data retrieval.  Philosophically, marriage in gelahang is formulated as a belief in the ceritra of the Jaratkaru contained in the Upanisads which states that the deceased person, his spirit will be tormented and cannot be reincarnated if he does not have children. Sociologically the family passed on its descendants by other families has a piscological skates that are difficult to decipher in order to establish harmony. Juridically the legal basis of marriage in gelahang is sloka in Manawa Dharmasastra IX. 118 which declares to the sisters, the brethren shall give some part of their share, each a quarter of its share; those who refuse to give it will be locked. The main conditions of the marriage process in gelahang are not saying goodbye (saying goodbye to ancestors) in the woman's merajan and the existence of a prenuptial agreement. The main conditions of the marriage process in gelahang are not saying goodbye (saying goodbye to ancestors) in the woman's merajan and the existence of a prenuptial agreement. The material for the prenuptial agreement on marriage in gelahang, namely: (1) regarding the answer to the parents, (2) regarding the child, (3) regarding the tangungjawab in the traditional village, (4) regarding the place of burial after death, and (5) regarding the inheritance property.
ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA
Authors: Hartana
Published: March 2023

In relation with the coal mining business growth in Indonesia for the past 10 years, than it must also supported with the fulfillment of the applicable Laws, than the purpose of this disertation are, first, the author eagers to know and to find the Laws which specifically regulates the expansion buoying of Group Company especially in coal mining sector. Second, the author eagers to know about the implementation of Group Company expansion in coal mining sector. Third, to know, analyze, and to find the implication of Group Company expansion in mining sector toward monopoly practice and unfair business competition. In this research, the author uses the Juridical Empirical Method, a procedure of solving research problems by first, researching secondary data to continue with the primary data research on field. As for the type of the research are Literature and Field research. The results of this research are, first, that the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining regulates about the buoying of group company, mentioning that the IUP and IUPK owners are banned from involving their sister company and/or their affiliation in mining service industry located in their mining area, except they have the Minister’s License. Meanwhile maximum area ownership of IUP in group company is not restricted. Second, the most common group expansion in coal mining industry are by establishing holding company, acquisition and joint venture. The principal motive of these actions are economy and psychology. Third, group company expansion in coal mining industry implicates on the growth of new companies and directly implicate the ownership of holding company shares in the sister company. In addition, group company expansion also implicates the business diversification as part of strategic action in order to dominate the upstream and downstream business. Last, group company expansion implicates on the rise of coal production which is at current condition it has not been implicates to monopoly prctice and unfair business competition. The coal production has major role in supporting the National and Regional development.
IMPLEMENTASI PASAL 184 KUHP TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG SULIT DITEMUKAN BARANG BUKTI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE)
Authors: Nurul Widhanita Y. Badilla
Published: March 2023

The main purpose of this research is to find out the implementation of Article 184 of the Criminal Procedure Code on the handling of criminal acts of persecution and the obstacles faced by the Merauke Resort Police in dealing with criminal acts of persecution that are difficult to find evidence of, while the method used in this research is empirical juridical. From the results of the research conducted by the author that the implementation of evidence in the investigation of criminal acts of persecution can be said to be valid to be transferred to the court if there are at least two valid pieces of evidence in accordance with Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. If the existing evidence does not reach two valid pieces of evidence, then the evidence does not have sufficient evidentiary power at trial to prove the truth of the arguments or events or statements put forward. The obstacle for the Merauke Resort Police in dealing with criminal acts of persecution is that it is difficult to find evidence, namely from internal causes and external causes. It is necessary to make additional regulations regarding evidence to be used as a basis in handling or deciding criminal cases, especially regarding the crime of persecution. It is necessary to increase human resources such as the number of personnel and facilities and infrastructure such as rooms or houses for storing state confiscated objects for securing evidence of criminal acts as well as the Merauke Resort Police must firmly provide more explanations to witnesses and suspects the importance of evidence for the criminal investigation process persecution.
KAJIAN YURIDIS TERKAIT PENENTUAN BESAR UPAH PEKERJA BERDASARKAN PASAL 88 C UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Authors: Agus Surya Manika
Published: March 2023

Article 88C paragraph (2) of the Employment Creation Law which states that the governor can set a district/city minimum wage under certain conditions. So if further observed the use of the word "can" in Article 88 C Paragraph (2) causes multiple interpretations. Based on the description of the background above, the author can formulate two problems, namely How is the Wage System Arrangement in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower which has been changed to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? And how is the determination of workers' wages based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? the type of legal research used is normative. To analyze the legal materials that have been collected, several analytical techniques are used, namely description techniques, interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The conclusion of this research is that the regulation of the wage system in Law No. 11 of 2020 concerning job creation is that the type of wages is reduced, then the component of decent living is not included where the Job Creation Act is, and the length of service is not considered. Then the determination of the amount of wages for workers based on article 88 c of Law No. 11 of 2020 concerning job creation is that the Job Creation Law only provides for the obligation to set minimum wages at the provincial level, while at the district/city level it is optional or optional.
PRAKTIK GELAP PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) YANG MENJADI SOROTAN DUNIA)
Authors: I Kadek Adi Wira Utama  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku
Published: March 2023

Human trafficking is not only a black record for Indonesia, but has become a global issue. The rise of this practice and the increasing number of cases from time to time finally led the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) as an agency or organization that focuses on dealing with these polemics and also initiated a series of international convention to discuss issue related to this. It’s quite crucial. According to the PBB itself, human trafficking is categorized as one of the third largest illicit companies in the world. This is also proven by the fantastic income, which is 9.6 million USD. Not only that, but Human Trafficking is one of the darkest companies that is closely related to other elements. Such as money laundering, document falsification, drug trafficking (Drugs), and also immigrant smuggling (smuggling). Based on the quote above, it can be said that until now the practice of human trafficking is still rampant in the life of the world. These actions are very contradictory and at the same time contrary to the noble teaching and values of human rights (HAM). Because human trafficking is how someone is deprived of their rights and also cannot be souvereign like humans in general. This is a very serious matter and should not be left alone. There is a need for firm preventif measures to overcome these problems.
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Cahya Palasari  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku
Published: March 2023

The purpose of writing this article is to explain how to resolve international disputes that are being faced by countries. There are many solutions in a country to resolve an international dispute and it all depends on each country in this writing there is a peaceful dispute resolution and in this dispute resolution it can also be through an international court. In this dispute case, parties from other countries who have no interest cannot participate in this case in any form.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Authors: I Gede Angga Aditya Putra  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

Indonesia is a country that is still in the developing stage and that is also a problem for Indonesia itself due to the lack of human resources and the number of population numbers that continue to increase every year which results in the world of work sector, the lack of job vacancies in Indonesia has resulted in many citizens preferring to go abroad. to find work, they work as Indonesian workers. Indeed, working outside the country has many advantages such as the amount of wages earned. However, in reality there are still many problems regarding Indonesian workers, such as experiencing fraud by their departure agents, smuggling illegal workers, and when they are accepted to work there they receive inhumane treatment by their employers, such as physical violence or sexual violence. In these problems, it is necessary to take legal protection for Indonesian workers to prevent them from inappropriate actions, therefore the role of international law and national law is very much needed in overcoming these problems and cannot be separated from the role of the Indonesian government in protecting Indonesian workers who are abroad, and it should also be known what steps can be taken to protect Indonesian workers abroad.
Penentuan Density Matrix Sistem Kuantum Satu Partikel Dimensi Satu dengan Metode Discretized Path Integral (DPI)
Authors: Islamiyati Iyan , Sudiarta I Wayan , Angraini Lily Maysari
Published: March 2023

A mixed quantum system can be represented by a density matrix. By knowing the density matrix of the system, other thermodynamic properties of the system such as Helmholtz free energy and entropy can be determined. Computation of the density matrix of a one-dimensional single-particle quantum system using the discretized path integral(DPI) method is presented. The results of the DPI method were validated using the finite difference time domain (FDTD) method for a particle in an infinite square well and harmonic oscillator potentials. The results of density matrix, Helmholtz’s free energy and entropy have shown that the DPI method produces correct numerical values compared to the FDTD results. Then, the DPI method is used in the double-well potential by giving variations in barrier potential and temperature of the system. The results show that the particle will be tunneling when the barrier potential energy is more than the kinetic energy of the particle. The particle also can tunnel easily if the system has the higher temperature.
Tourism Practitioner’s Language Politeness Model in Kota Tua Jakarta
Authors: Tarmini Wini , Safi'i Imam , Nurhikmah Tati
Published: March 2023

This study aims to describe the politeness model of tourism practitioners in Kota Tua Jakarta. This research method uses a qualitative research design. The source of research data is the speech of tour guides and tourism officers in Kota Tua Jakarta. Data collection techniques were carried out through field observations, interviews, FGDs, and document review. The data analysis technique adopted the qualitative data analysis technique developed by Miles and Huberman, namely the interactive model of analysis. The results showed that from the speech data which amounted to 74 dialogues, it was found that the generosity maxim was 4 utterances or 6%, the tact maxim was 6 utterances or 8%, the approbation maxim was 15 utterances or 21%, the modesty maxim was 1 utterance or 1%, Obligation Speaker to Other maxim is 6 utterances or 8%, Obligation Other to Speaker maxim is 1 utterance or 1%, Agreement maxim is 13 utterances or 18%, Opinion reticence maxim is 14 utterances or 19%, Sympathy maxim is 8 utterances or 11%, The feeling ritincence maxim is 5 utterances or 7%. The dominance of the use of approbation maxim, opinion reticence maxim, and agreement maxim, it can be said that to show politeness in language, tourism practitioners apply the rules of indecision. The use of grammatical and lingual markers in the speech of tourism practitioners such as the use of the word mungkin, terima kasih, iya, bagus, boleh, seperti itu, nah jadi … (maybe, thank you, yes, good, may, like that, well so ...) become a model of politeness in the language of tourism practitioners in the Kota Tua Jakarta.
An Evaluation of Change in the Physical Output in Female Youth Football Players During a Game
Authors: Ogoh Shigehiko , Oue Anna , Watanabe Hironori , Saito Shotaro , Dora Kento , Ogoh Nana , Osuga Maki , Hasegawa Tetsuya , Katayama Keisho
Published: March 2023

This study evaluated the time-to-time aerobic and anaerobic exercise intensities, calculated using the Global Positioning System (GPS), using laboratory measurements of individual physical fitness throughout the game in each female youth football player. In addition, we examine if the anaerobic exercise index calculated by only GPS data presents this evaluation to examine its validity. In the laboratory, the oxygen uptake (V̇O2) matched with moving speed was identified during an incremental exercise test on the treadmill, and the ventilatory (anaerobic) threshold was also analysed to identify individual aerobic and anaerobic exercise intensities. Using these laboratory data, time-to-time changes in individual relative running intensity (aerobic and anaerobic) were visualised from individual GPS data during a football game, and an individual’s sprint output (ability) during the game was evaluated. An index of running intensity and the percentage of anaerobic exercise over the game provided by the GPS software (equivalent distance index [%EDI] and anaerobic index [AI]) did not present the actual individual exercise intensity (ICC(2,1), absolute agreement=−0.031; P=0.596) and percentage of anaerobic exercise (ICC(2,1), absolute agreement=−0.003; P=0.698) values during the game, respectively. These findings suggest that only GPS measurement cannot present the individual actual exercise intensity during a football game because of different individual fitness levels to the same running speed.
Pengaruh Persepsi, Pengetahuan Akuntansi Syariah, dan Religiusitas terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Berkarir di Lembaga Keuangan Syariah
Authors: Auwldhani Anggun Rahma , Handayani Dian Fitria
Published: March 2023

This research explore the impact of Shariah calculations, implications and knowledge on professional interests in Shariah financial institutions. The sample in this study is students who have taken sharia accounting courses. The type of research used in this study is quantitative approach using primary data. Primary data was obtained by distributing questionnaire directly to 100 respondents. The data was the analyzed using multiple linear regression techniques. The results of this study are (1) perception (2) Sharia accounting knowledge (3) religiosity on the interest of accounting students for a career in Sharia financial institutions.
Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit, dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit
Authors: Dewita Tasya Hervia , NR Erinos
Published: March 2023

This research aimed to examine the effect of audit tenure, audit rotation, and audit fee on audit quality. The population in this research are all property, real estate, and building construction sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The sampling technique used the purposive sampling. Total sample are 111 companies. The statistical method used logistic regression analysis. The result showed that audit tenure and audit rotation had a negative effect on audit quality, and audit fee had no significant effect on audit quality in property, real estate, and building construction sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020.
Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perubahan Fokus Corporate Social Responsibility (CSR) pada Uniqlo Co., Ltd
Authors: Sati Marwa Mutiara , Cheisviyanny Charoline
Published: March 2023

This study aims to analyze: 1) The level and quality of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure before and during the COVID-19 pandemic of Uniqlo Co., Ltd for the year 2016-2021 based on the GRI 2021 Standard, 2) Differences in focus changes of CSR before and during the COVID-19 pandemic at Uniqlo Co., Ltd. This research is a qualitative research with analysis content method using Sustainability report of Uniqlo Co., Ltd for the year 2016-2021. The object in this study is Uniqlo Co., Ltd. The type of data were documentary data with secondary data sources and the analysis method were content analysis. The result show that: 1) The level and quality of disclosure of Uniqlo’s CSR during the COVID-19 pandemic decreased compared to before the COVID-19 pandemic, 2) There is a change in the focus of Uniqlo's corporate social responsibility during the COVID-19 pandemic. Uniqlo shifted the focus of CSR from environmental (300) to significant indirect economic impacts (203-2) and prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships (403-7).
Pengaruh Financial Distress, Kepemilikan Institusional, dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi
Authors: Zulni Yona , Taqwa Salma
Published: March 2023

One of the principle in create a financial report is the accounting conservatism principle. Conservatism is said to more anticipating the loss than gain. This study aims to determine the influence of financial distress, institutional ownership, and growth opportunities on accounting conservatism in basic industrial and chemical manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange for the period 2017-2021. The sample was determined based on the purposive sampling method. The number of samples in this study is 169 samples with 5 observations periods. The data analysis used in this research is the test multiple linear regression analysis with SPSS version 25. The results showed that financial distress has a positive and significant effect on accounting conservatism, while institutional ownership and growth opportunities have no significant influence on accounting conservatism. This study contributes to add insight and knowledge in the field of accounting, about the factors that influence accounting conservatism in basic industrial and chemical manufacturing companies.
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dalam Pembelajaran Penerapan Rangkaian Elektronika
Authors: Adrian Adrian , Dewi Ika Parma
Published: March 2023

Dalam Pembelajaran Penerapan Rangkaian Elektronika di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 1 Guguk, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan validitas media pendidikan yang menghasilkan media pembelajaran berbasis android. Metode penelitian yang digunakan yaitu research and development (R&D), dengan Model pengembangan ADDIE. Terdapat dua orang dosen teknik Elektronika dan dua orang guru Penerapan Rangakaian Elektronika, yang menjadi dua ahli materi dan dua ahli media, melakukan uji validasi. Evaluasi validasi materi menghasilkan keseluruhan hasil dengan skor tipe sangat valid 96 %. Secara keseluruhan, evaluasi validasi media menghasilkan hasil dengan skor tipe sangat valid 88 %. Berdasarkan temuan tersebut, guru dapat memanfaatkan Smart App Creator berbasis Android sebagai media untuk bahan ajar.Kata Kunci : Media pembelajaran, Adroid, Penerapan Rangkaian Elektronika In the Implementation of Electronic Circuits in State Vocational High School (SMK) 1 Guguk, the purpose of this study is to test the validity of educational media produced by the Smart App Creator application and to improve educational media based on Android.Using Richye and Klein's ADDIE development model, this type of research is known as research and development (R&D).Two lecturers and two instructors of Application of Electronic Circuits, namely two module specialists and two media specialists, carried out the validation testing.The module validation evaluation yields overall results with a very valid type score of 96 percent.Overall, the evaluation of media validation yielded results with a very valid type score of 88 percent.Based on these findings, teachers can use educational materials created by Android-based Smart App Creator to learn.Keywords: Learning media, Android, Application of Electronic CircuitsKeywords: Learning media, Android, Application of Electronic Circuits
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DENGAN DUKUNGAN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Authors: Saidah Zili , Sari Eka Nurmala , Hariani Prawidya
Published: March 2023

The purpose of this study is to determine and analyze whether the use of technology has an effect on of SIMDA implementation effectiveness. To find out and analyze whether competency has an effect on SIMDA implementation effectiveness. To find out and analyze whether the clarity of motivation has an effect on SIMDA implementation effectiveness. To find out and analyze whether Leader Support moderates has an impact of the use of technology has an effect on SIMDA implementation effectiveness. To find out and analyze whether Leader Support moderates the effect of competence on of SIMDA implementation effectiveness. To find out and analyze whether Leader Support moderates the effect of motivation on SIMDA implementation effectiveness. The research approach uses quantitative associative. This research uses data analysis method using SmartPLS.3 software which is run with computer media. In this study, the research instrument used was a questionnaire. The variable measurement scale used in this study is to use an ordinal scale in the form of a Likert scale. The sample of this study is the population of 30 OPD in the North Sumatra Provincial Government with 3 respondents in this study, each OPD of 90 people who function in accounting/finance, and employees who work as head of the accounting/finance section of staff.. Based on the results of the research, the use of technology, competence, motivation, has a significant positive effect on effectiveness of SIMDA implementation. Leader Support as moderating variable can moderate the effect of the use of technology, competence, motivation, on effectiveness of SIMDA implementation with Regional Organizaton of North Sumatera Government.  Keywords:  The Use of Technology, Competency, Motivation, Effectiveness of SIMDA Implementation, Leader Support
PERAN BUDAYA ORGANISASI DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DAN ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN SEBAGAI AGENT OF CHANGE
Authors: Batubara Ade Andriani , Izza Salsabillah Nurul , Sugara Wira Hadi
Published: March 2023

Mahasiswa sebagai agen pembawa perubahan harus memiliki karakter dan etika yang baik agar perubahan yang dibawa oleh mahasiswa adalah perubahan ke arah yang lebih baik lagi yang dapat dibentuk melalui oranisasi ataupun lembaga-lembaga kampus yang diikuti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran budaya organisasi dalam pembentukan karakter mahasiswa Universitas Negeri Medan sebagai agent of change. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan perolehan data yang dilakukan melalui wawancara. Di temukan bahwa budaya dalam organisasi berperan sebagai pembawa perubahan karakter dan etika mahasiswa Universitas Negeri Medan ke arah yang lebih baik lagi.