bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PRAKTEK MONOPOLI DALAM PENENTUAN HARGA GAS INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN, SUMATERA UTARA OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK. BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAH
Authors: Zertia Zarah , Anggaraini Anna Maria Tri
Published: March 2022

Persaingan usaha yang sehat dapat diukur dari kebebasan para pembeli untuk memilih pemasok barang, kebebasan pemasok barang untuk memilih para pembelinya, pasar yang memungkinkan para pelaku usaha bergerak bebas, dan pasar yang bisa dimasuki dengan bebas oleh pendatang baru. Adapun pokok permasalahan: (1) Apakah penentuan gas industri di wilayah Medan, Sumatera Utara oleh PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Termasuk pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? (2) Bagaimana pandangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Mahkamah Agung terhadap tindakan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. dalam menentukan harga gas industri di wilayah Medan, Sumatera Utara? Metode penilitian dilakukan secara yuridis normatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan cara studi kepustakaan. Analisa data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan: Penentuan harga gas industri di wilayah Medan, Sumatera Utara oleh PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. tidak memenuhi unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran: Dalam memeriksa dan memutus perkara terkait dengan kasus persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha seharusnya lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan kasus tersebut.
PEMBAGIAN WARIS SECARA MUNASAKHAH YANG TERDAPAT AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1820/PDT.G/2016/PA MLG.)
Authors: Wibowo Dicky Arsenda , Retnowulandari Wahyuni
Published: March 2022

Proses pewarisan beraneka macam masalahnya terlebih bila harta tidak segera dibagi, hal ini terjadi pada kasus Putusan 1820/Pdt G/2016/PA Mlg yang meninggalkan ahli waris munasakhah non muslim. Pokok masalahnya adalah bagaimana pengaturan ahli waris beragama non Islam dalam hal waris Islam di Indonesia, bagaimana waris secara munasakhah menurut hukum waris Islam di Indonesia, dan apakah isi Putusan 1820/Pdt G/2016/PA Mlg mengenai pembagian waris secara munasakhah dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim sudah sesuai atau belum menurut hukum waris Islam di Indonesia. Hasil pembahasan adalah Pengaturan ahli waris beragama non Islam dalam waris Islam menurut aturan waris Islam di Indonesia dilarang, tetapi ada aturan yang memperbolehkan ahli waris non Islam untuk mendapatkan warisan. Pembagian waris secara munasakhah belum diatur secara jelas dalam hukum waris Islam di Indonesia. Putusan 1820/Pdt.G/2016/PA Mlg. tentang pembagian waris tidak sesuai dengan hukum waris Islam di Indonesia karena menyalahi ketentuan waris Islam tentang kewarisan beda agama.
BAGIAN AHLI WARIS MAWANI DALAM MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABANJAHE NOMOR 2/PDT.G/ 2011/PA-KBJ)
Authors: Gustiani Karina Fairuza , Retnowulandari Wahyuni
Published: March 2022

Penelitian normatif mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris Mawani ini diangkat dari Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PAKbj dengan pokok permasalahan apakah menurut hukum waris Islam di Indonesia ahli waris mawani berhak mewaris melalui wasiat wajibah? dan apakah putusan hakim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj) yang membagi waris pada ahli waris mawani sama banyak dengan ahli waris Muslim sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia? Hasil penelitian ini adalah: menurut Al-Quran Surat An-Nisa ayat 141, Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, serta KHI Pasal 171 huruf C dan Pasal 209 yang sudah mengatur secara jelas waris terhadap ahli waris mawani yaitu tidak diperbolehkan sehingga tidak perlu Ijtihad lagi dengan memberi wasiat wajibah. Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam dimana ahli waris mawani tidak dapat memperoleh waris dan bagian wasiat wajibah maksimal hanya 1/3 harta warisan dan ahli waris mawani tidak mendapat bagian sama rata dengan ahli waris muslim lainnya.
ANALISIS YURIDIS PENGENAAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2682/PID.B/ 2018/PN.TNG).
Authors: Maulana Irfan , Widjajanti Ermania
Published: March 2022

Tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari oleh terdakwa Muhamad Safei Als Asep Bin Kusnadi dilakukan dengan cara membuka pintu pagar besi rumah korban usep heruyono. Akibat tindak pidana pencurian tersebut korban menderita kerugian sebuah sepeda motor merk Honda Beat. Kasus ini telah diputus oleh PN.TNG dengan Nomor Putusan 2682/Pid.B/2018/PN.TNG. Permasalahan dalam skripsi  ini adalah apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan teori hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menggunakan analisa kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP , namun menurut penulis kepada terdakwa, seharusnya dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada malam hari. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian ini berdasarkan Teori Pendekatan Keilmuan yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, dan Teori Ratio Decidendi yaitu didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) DALAM JUAL BELI TANAH DI PEKANBARU (STUDI KASUS TANAH MILIK BOY DESVINAL SALAM)
Authors: Nabila Kholida , Indiraharti Novina Sri
Published: March 2022

Jual beli merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dan didaftarkan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun di kota Pekanbaru Provinsi Riau jual beli dibuktikan dan didaftarkan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Permasalahan dalam skripsi ini adalah Dalam kasus tanah Boy Desvinal Salam apakah penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam Jual Beli tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan apakah SKGR dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan. Tipe penelitian ini penelitian normatif, yakni dengan menggunakan data sekunder dan dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui wawancara yaitu di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Analisa dilakukan secara analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian ini jual beli yang dilakukan dengan SKGR tidak diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 serta Jual Beli harus dibuktikan dengan Akta PPAT, sehingga tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997. SKGR yang merupakan bukti pengoperan hak pengelolaan atas tanah tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan sebagai bukti perbuatan hukum jual beli, namun sebagai tanah garapan terhadap tanah negara, maka tanah dengan alas hak SKGR dapat didaftarkan apabila diajukan permohonan hak terlebih dahulu dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali. Disarankan bagi pemerintah Riau untuk mengeluarkan Peraturan Daerah dan mensosialisasikan terkait penggunaan SKGR untuk meminimalisir persepsi dan sengketa, serta masyarakat untuk mengajukan permohonan hak kepada negara melalui kantor pertanahan lalu mendaftarkan tanahnya agar memiliki bukti penguasaan yuridis terhadap suatu tanah.
TANGGUNG JAWAB PT. SINAR JAYA MEGAH LANGGENG KEPADA KORBAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJADI PADA BUS SINAR JAYA DENGAN BUS ARIMBI DIKM 117 TOL CIPALI
Authors: Khitam Khusnul , Nurbaiti Siti
Published: March 2022

Merek Pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dengan penumpang atau barang, dimana pengangkut berkewajiban untuk mengangkut penumpang dan/atau barang selamat sampai tujuan. mengenai kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan masih banyak dan sering terjadi. Bagaimana tanggung jawab PT.Sinar Jaya Megah Langgeng kepada korban terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bus Sinar Jaya dengan bus Arimbi di KM 117 tol Cipali dan Bagaimana bentuk penyelesaian ganti rugi yang diberikan oleh PT.Sinar Jaya Megah Langgeng kepada korban terhadap kecelakaan yang terjadi pada bus Sinar Jaya dengan bus Arimbi di KM 117 tol Cipali merupakan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT. Sinar Jaya Megah Langgeng sebagai pengangkut tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga terhadap Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan PT. Sinar Jaya Megah Langgeng tidak memberikan ganti kerugian kepada korban terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bus Sinar Jaya dengan Bus Arimbi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM KEPADA AHLI WARISNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 311/PDT/2009/ PT.SBY)
Authors: Tojeng M. Arham Daeng , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris perlu diatur karena sering terjadi perselisihan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2009/PT.SBY pada tingkat banding. Adapun permasalahnnya adalah (1)Bagaimanakah pembagian harta warisan almarhum kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2009/ PT.SBY sudah sesuai atau tidak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian menggunakan metode yuridis normative, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan menggunakan data sekunder dan sumber data berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan bahan hukum sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 78/PDT.G/2008/PN.BWi dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2009/PT.SBY. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik Library Seacrh, dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif, serta cara penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah (1) istri pewaris tidak mendapatkan warisan yang merupakan golongan pertama, dan yang menjadi ahli warisnya adalah 9 saudara kandung Almarhum Agus Wijaya (2) isi amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 311/PDT/2009/PT.SBY tidak sesuai dengan KUHPerdata.
ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS. JUNCTO PUTUSAN NOMOR 250K/TUN/PILKADA/2018)
Authors: Salsabila Adji Sitti Laila , Kirana Gandes Candra
Published: March 2022

Salah satu sengketa yang terjadi dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai pilkada yang salah satunya adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah PT.TUN berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam kasus Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks dan Apakah putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta didukung oleh badan hukum tersier serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.TUN memang berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan jika seluruh Upaya Administrasi di Panwaslu telah terselsaikan dan Adanya Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang obyeknya merupakan Surat Keputusan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU bersama-sama dengan Panwaslu sesuai dengan kewenangan Panwaslu menguatkan keterangan bahwa sengketa adanya pelanggaran dapat tuntas diselesaikan pada Panwaslu Kota dan bukan dijadikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BLOKADE DI PELABUHAN HUDAYDAH YAMAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ANAK-ANAK
Authors: Tandayu Trixie Rachel , Wibowo Aji
Published: March 2022

Maka permasalahannya adalah Apakah tindakan blokade pelabuhan Hudaydah Yaman, yang merupakan jalur masuknya makanan bagi warga sipil di Yaman yang mengakibatkan kematian anak-anak merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Bagaimana pengaturan mengenai jatuhnya korban anak-anak di Yaman dalam Hukum Humaniter Internasional. Metode yang dilakukan adalah penelitian secara normatif terhadap Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan keefektifan blokade yang tercantum dalam Deklarasi. Analisi data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Penyerangan blokade di pelabuhan Hudaydah harus diperhatikan keefektifannya dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap warga sipil. Dalam kasus blokade pelabuhan Hudaydah di Yaman yang menewaskan anak-anak sebagai penduduk sipil mendapat perlindungan Konvensi Jenewa IV 1949 khususnya Pasal 23, 50, 55, dan 59. Selain Konvensi Jenewa IV, perlindungan penduduk sipil juga diatur dalam Protokol Tambahan I 1977. Hal ini karena konflik bersenjata yang terjadi antara pemberontak Houthi dan Yaman mendapatkan bantuan dari Koalisi Arab Saudi, termasuk dalam konflik bersenjata IAC, yaitu konflik internal yang diinternasionalisasi, sehingga ketentuan yang digunakan dalam menganalisa konflik tersebut adalah Protokol Tambahan I, 1977. Ketentuan Protokol I, 1977 yang terkait dengan kasus ini adalah Pasal 54, Pasal 70 ayat (1), Pasal 77 ayat (1). Untuk keefektifan blokade di Pelabuhan Hudaydah Yaman, maka perlu dipikirkan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional yang menjadi pacuan dalam blokade. Declaration of Paris 1856 yang menjadi pacuan dalam blokade dalam Pasal 4, Declaration of London 1909 Pasal 17, Piagam PBB pasal 42, dan Konvensi Jenewa keempat 23 dan 59.Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Hudaydah, Yaman, Blokade
KAJIAN YURIDIS PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2003/KELURAHAN BEDAHAN YANG DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN
Authors: Fahmi Sayid , Sumanto Listyowati
Published: March 2022

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun terjadi pemblokiran sertipikat Hak Milik Nomor 2003/Kelurahan Bedahan yang dibebani dengan hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penyebab dapat terjadi pemblokiran sertipikat hak atas tanah, dan bagaimanakah akibat hukum pemblokiran sertipikat Hak Milik Nomor 2003/Kelurahan Bedahan yang dibebani dengan Hak Tanggungan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan mengunakan logika deduktif. Sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan pemblokiran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan pihak berkepentingan dan dapat membuktikan dengan surat-surat bahwa mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017. Akibat hukum pemblokiran sertipikat Hak Milik Nomor 2003/Kelurahan Bedahan yang dibebani akan dengan Hak Tanggungan mengakibatkan PPAT tidak dapat melakukan pendaftaran Hak Tangunggan dan mengakibatkan kreditur menjadi kreditur konkuren dikarenakan belum menjadi pemegang Hak Tanggungan.
PEMBERATAN SANKSI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.10/PID.SUS/2019/PN.MRJ).
Authors: Abduh Muchamad Feisal , Widjajanti Ermania
Published: March 2022

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diharapkan oleh negara dapat menjadi penerus bangsa bagi kelangsungan suatu bangsanya. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap anak dari perbuatan kekerasan baik fisik maupun seksual. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang membuat Undang – undang harus lebih serius dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan studi kasus adapun pokok permasalahan ini yaitu :1. Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dengan unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak ?. 2.Bagaimana penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak denga kekerasan dalam kasus (studi putusan No.10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj)? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari objek penelitian adalah putusan, tipe penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data yaitu metode kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan 1) perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2) menurut penulis dalam penjatuhan sanksi pidana seharusnya hakim mempertimbangkan teori pemidanaan kontemporer dan pemberat pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang perlindungan Anak untuk memberikan suatu efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi karena berdasarkan kasus, hakim hanya memberikan pidana pokok saja tanpa mempertimbangkan pemberat pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlidungan Anak
ANALISA YURIDIS TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PROSES PENCALONAN KEPALA DAERAH DENGAN STATUS MANTAN TERPIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU- XVII/2019)
Authors: Melianti Retno , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Pemberlakuan aturan bagi mantan terpidana untuk menyalonkan diri dirasa diskriminasi terhadap hak politik bagi mereka yang memiliki status mantan terpidana untuk menyalonkan diri sebagai kepala daerah maka dari itu diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu masalah untuk mengungkapkan kepada publik dirasa masih menjadi perdebatan antara aturan KPU dengan UU KIP yang melindungi data pribadi. Pokok Permasalahan; (1) Apakah batasan keterbukaan informasi publik yang diwajibkan dalam pencalonan kepala daerah? (2)Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dapat menjamin hak politik bagi para mantan terpidana korupsi?dan (3)Apakah penyampaian status mantan terpidana korupsi kepada publik secara terbuka sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah setelah diajukannya Judicial Review menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa para mantan terpidana berhak menjadi kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu, dan dilihat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pencalonan Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota mantan terpidana wajib mengumumkan statusnya kepada publik.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM IWAN RUSLI KEPADA AHLI WARIS MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 153/PDT.G/2014/PN.BKS)
Authors: Hasya Ahmad Harashta , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah atau suami atau istri yang hidup terlama. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pembagian harta warisan Almarhum Digen Sitepu kepada ahli warisny menurut KUHPerdata (2) Apakah isi amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pdt/2015 tentang pembagian harta warisan Alm. Digen Sitepu kepada ahli warisnya sudah sesuai atau tidak menurut KUHPerdata, Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di analisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier. Analisis ini dilakukan kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, dari uraian diatas maka terlihatlah bahwa pembagian harta warisan almarhum Digen Sitepu menurut amar putusan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak sama.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALM. MANGARADJA DAPOTAN JONAS SIAHAAN KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 51/PDT.G/2017/PN-TPG)
Authors: Virgiawan Mochammad Revaldy , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Hukum Waris adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur mengenai nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dari harta peninggalan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pembagian harta waris Alm. Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar permasalahan pokok tersebut bisa terjawab maka permasalahan tersebut dianalisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier, analisis ini dilakukan kualitatif, dan kesimpulan dari kasus ini setiap ahli waris berhak atas 1/8 atas bagian dari harta warisan Alm. Mangaradja Dapotan Jonas Siahaan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ALM. RTDH. PAKPAHAN KEPADA AHLI WARIS MENURUT KUHPERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.564/PDT.G/2015/PN-MDN)
Authors: Iqbal Muhammad , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Hukum waris adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur mengenai nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan/kekayaan tersebut. Dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak-anak maupun keturunan yang dilhirkan dari berbagai perkawinan mendapat bagian yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah Pembagian Harta Waris Alm. RTDH. Pakpahan Kepada Ahli Warisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor.564/Pdt.G/ 2015/PN-Mdn tentang pembagian harta waris Alm. RTDH Pakpahan kepada ahli warisnya sudah sesuai atau tidak menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dianalisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier, analisis ini dilakukan kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, didalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor.564/Pdt.G/2015/PN-Mdn.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM SINAR USMAN GINTING KEPADA AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 73/PDT.G/2016/PN.LBP)
Authors: Alamsyah Muhammad Ridzwan , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul karena adanya suatu proses perkawinan, dimana hubungan seorang pria dan wanita akan berubah menjadi suami dan isteri apabila sudah terdapat ikatan perkawinan. Yangmana pokok permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pembagian harta warisan Almarhum Sinar Usman Ginting kepada Ahli Warisnya menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 73/PDT.G/2016/PN Lbp Nomor 2, 4, 5, dan 6 tentang pembagian harta warisan Almarhum Sinar Usman Ginting kepada Ahli Warisnya sudah sesuai atau tidak menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Maka untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan Data Sekunder, Pengumpulan Data dengan Studi Kepustakaan, dan Analisis Data Kualitatif serta Penarikan Kesimpulan menggunakan Metode Deduktif. Kesimpulan analisis tersebut adalah (1) Ahli Waris yang berhak adalah yang berada dalam lingkup perkawinan pertama yaitu Rosde dengan bagian 4/6, Erika dengan bagian 1/6, dan Ertini dengan bagian 1/6 (2) Bahwa isi Amar Putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang–Undang.
TINJAUAN YURIDIS ANAK BELUM DEWASA SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM SENGKETA WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKABUMI NOMOR 0371/PDT.G/2017/PA.SMI)
Authors: Justiasari Intan , Muriani Muriani
Published: March 2022

Pada kasus perkara Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi terIetak pada subjek hukum masih dibawah umur dan eksepsi obscuur libel. Pokok permasalah yang dibahas pada skripsi ini adalah 1) Apakah seorang anak dibawah umur dapat ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu sengketa yang diajukan ke Pengadilan? Dan 2) Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi menolak eksepsi Tergugat terhadap gugatan waris yang obscuur libel? Untuk menjawab permasalahan metode penelitian dilakukan secara yuridis-normatif, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder, pengolahan data dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan analisis putusan Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi ditemukan bahwa gugatan cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil sahnya suatu gugatan karena terdapat pihak yang masih dibawah umur dan tidak diwakilkan oleh walinya berdasarkan keputusan hakim. Akibatnya adalah gugatan tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena menyalahi prosedur perubahan gugatan.
Proton Exchange Membranes by Radiation-Induced Graft Copolymerization of Monomers into Teflon-FEP Films
Authors: Gupta Bhuvanesh , Scherer Günther G.
Published: March 2022

A state-of-the-art in radiation-induced graft copolymerization of styrene and acrylic acid monomers into Teflon-FEP films is presented with a view to develop proton exchange membranes for various applications. This process offers an easy control over the composition of
a membrane by careful variation in radiation dose, dose rate, monomer concentration, and temperature of the grafting reaction. By varying the nature and the amount of the grafted content, it is possible to achieve a membrane with desired physico-chemical properties. In this paper, a correlation
among the degree of grafting, structural changes, and properties of graft copolymer membranes is discussed.
Structural Information from Solid-State NMR
Authors: Meier Beat H.
Published: March 2022

The application of selective averaging techniques combined with multidimensional spectroscopy to solid-state NMR structure determination is discussed. Examples include spin-diffusion and spy-diffusion experiments.
ABOUT THE MATERIAL BASIS OF VISUAL SENSUAL IMAGES
Authors: Зубарев Т.Н.
Published: March 2022

Предложена рабочая гипотеза, согласно которой материальными носителями элементов зрительного чувственного образа являются магнитные потоки контуров сверхпроводящих токов в мембранах оснований тел пирамидных нейронов в коре головного мозга. Рассматривается возможность экспериментальной проверки гипотезы.

A working hypothesis is proposed, according to which the magnetic carriers of superconducting currents in the membranes of the bases of the bodies of pyramidal neurons in the cerebral cortex are the material carriers of the elements of the visual sensory image. The possibility of experimental hypothesis testing is considered.
Extracting and Comparing PFAS from Literature and Patent Documents using Open Access Chemistry Toolkits
Authors: Barnabas Shadrack , Böhme Timo , Boyer Stephen , Irmer Matthias , Ruttkies Christoph , Kondic Todor , Schymanski Emma , Weber Lutz
Published: March 2022

The extraction of chemical information from documents is a demanding task in cheminformatics due to the variety of text and image-based representations of chemistry. The present work describes the extraction of chemical compounds with unique chemical structures from the open access CORE (COnnecting REpositories) and Google Patents full text document repositories. The importance of structure normalization is demonstrated using three open access cheminformatics toolkits: CDK, RDKit and OpenChemLib. Each toolkit was used for structure parsing, normalization and subsequent substructure searching, using SMILES as structure representations of chemical molecules. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) were chosen as a case study to perform the substructure search, due to their high environmental relevance, their presence in both literature and patent corpuses, and the current lack of community consensus on their definition. Three different structural definitions of PFAS were chosen to highlight the implications of various definitions from a cheminformatics perspective. Since CDK, RDKit and OpenChemLib implement different criteria and methods for SMILES parsing and normalization, different numbers of parsed compounds were extracted, which were then evaluated using the three PFAS definitions. A comparison of these toolkits and definitions is provided, along with a discussion of the implications for PFAS screening and text mining efforts in cheminformatics. Finally, the extracted PFAS (~1.7 M PFAS from patents and ~27K from CORE) were compared against various existing PFAS lists and are provided in various formats for further community research efforts.
A Generalized Machine Learning Model for Predicting Ionic Conductivity for Ionic Liquids
Authors: Dhakal Pratik , Shah Jindal
Published: March 2022

Ionic liquids are currently being considered as potential electrolyte candidates for next-generation batteries and energy storage devices due to their high thermal and chemical stability. However, high viscosity and low conductivity at lower temperatures have severely hampered their commercial applications. To overcome these challenges, it is necessary to develop structure-property models for ionic liquid transport properties to guide the ionic liquid design. This work expands our previous effort in developing a machine learning model on imidazolium-based ionic liquids to now include ten different cation families, representing structural and chemical diversity. The model dataset contains 2869 ionic conductivity values over a temperature range of 238-472 K collected from the NIST ILThermo database and literature values for 397 unique ionic liquids. The database covers 214 unique cations and 68 unique anions. Three machine learning models, multiple linear regression, random forest, and extreme gradient boosting, are applied to correlate the ionic liquid conductivity data with cation and anion features. Shapely additive analysis is performed to glean insights into cation and anion features with significant impact on ionic conductivity. Finally, the extreme gradient boosting model is used to predict ionic conductivity of ionic liquids from all the possible combinations of unique cations and anions to identify ionic liquids crossing the ionic conductivity threshold of 2.0 S/m
Dynamic Architectures on Expanded Heterohelicenes
Authors: Karak Pirudhan , Choudhury Joyanta
Published: March 2022

Expanded heterohelicenes are an emerging class of heteroatom-containing flexible helicenes, empowered by dual modification with doped heteroatom(s) as well as expanded helicity. Owing to the intriguing fusion of unique structural and electronic features, these molecules captured recent research focus, yielding some fascinating fundamental understanding and new insights in the helicene chemistry, as well as valued electronic and optoelectronic applications. However, limited synthetic strategies to access these molecules act as a major bottleneck for a rapid development of this field by uncovering hidden potentials of purposefully designed task-specific expanded heterohelicenes. In this regard, expanded heterohelicenes consisting of backbone-decorated dynamic architectures are promising toward exploring stimuli-switchable physicochemical properties and functions; however, they are yet to be developed. In this work, we reported a convenient and modular synthetic protocol for such a novel class of expanded heterohelicenes containing stimuli-responsive core and peripheral modules in order to unearth the hitherto unexplored dynamic properties of these molecules. The rhodium(III)-catalyzed method employed here, named as “rollover π-expansion (ROPE)”, involves a concurrent linear and angular ring fusions on readily accessible imidazolium-containing pyridines as templates by annulation with alkyne staples, generating a 6-6-5-6-6-6-5-6-6-ring-based expanded polyaza[9]helicene skeleton. The intermediacy of a unique dirhoda-hetero[9]-helicene species generated by quadruple C–H activation-rollover metalation was arrested. Single crystal X-ray crystallographic studies of the dirhoda-hetero[9]-helicene intermediate as well as the expanded polyaza[9]helicenes revealed the origin of the characteristic flexible helical rim and its translation into the organic products. The dynamic behavior of these stimuli-responsive molecules was demonstrated with redox and light triggers, which enabled the molecules to function as reversible hydride-transport and prospective photomechanical molecular spring-like systems.
Jorge Insunza Becker. Escritos políticos e ideológicos, 1980-2015, T.3
Authors: Insunza Gregorio de las Heras Jorge
Published: March 2022

Jorge Insunza Becker (21 de abril de 1936-17 de marzo de 2019) fue uno de los principales dirigentes del Partido Comunista chileno desde los años 60. Ingresó a las Juventudes Comunistas en 1954. En 1962 fue promovido al Comité Central del PC y desde 1965 fue parte de su Comisión Política, aquella que encabezó el triunfo de Salvador Allende de 1970. Tras el Golpe de Estado de 1973, integró la primera dirección comunista en la clandestinidad que asumió la resistencia a la dictadura, junto a Víctor Díaz, Américo Zorrilla, Mario Zamorano y Uldarico Donaire. Con el retorno a la democracia, fue una de las principales figuras que abordó la crisis de los países socialistas y la reconstrucción de un proyecto de izquierda revolucionaria. Asimismo, tuvo un rol activo en los acuerdos que permitieron el retorno del PC al Congreso en 2010 e impulsó el pacto que le permitió a los comunistas volver al gobierno con la Presidenta Michelle Bachelet, el año 2014. Los 4 volúmenes que presentamos cubren buena parte de la extensa labor periodística y política de este destacado dirigente de la izquierda chilena. Ordenados en secuencia cronológica, los textos recogen lo principal de su elaboración intelectual desde la década de los 60 del siglo XX hasta inicios del XXI (tomos I, II, III). El tomo IV es una selección de lo más relevante de su trayectoria, facilitando la relación documental contenida en los volúmenes previos. Sin duda que, por la amplitud de la compilación realizada, el conjunto de esta obra será de enorme utilidad tanto para especialistas en historia, como para la consulta de interesadas/os en general. Finalmente, los aportes de Isabel Torres y Rolando Álvarez, ambos historiadores, contribuyen a realzar el significado de la actuación que le cupo a Jorge Insunza.
The review on: “Creutzfeldt-Jakob disease”
Authors: Pradnya D Jadhav  , Vaibhav V Kakade  , Aniket E Indrale
Published: March 2022

This review will explore the information about Creutzfeldt -Jakob disease (CJD), which is the human prion disease. CJD is a rare brain disorder and rapidly progressive. CJD belongs to the family of human prion disease, which is caused by misfolded, transmissible infections particles, or prions. Transmissible spongiform encephalopathy (TSEs), also known as prion disease. Spongiform refers to the characteristic appearance of infected brains. CJD affects about one person in every one million people per year worldwide. CJD is a fatal neurodegenerative disorder which is having a higher mortality rate. CJD usually appears in later life and has a high incubation period but become rapidly progressive once clinically symptoms begin. CJD exist in three major groups sporadic CJD (sCJD), Acquired CJD, and Genetic CJD. The sporadic form generally affects the late middle age or elderly persons (Mean age of 67 years). Most people with clinically diagnosed CJD die within a year. Other neurodegenerative illness like Alzheimer's disease involves the deposition of an aberrantly folded protein: although CJD is transmissible. There is no specific treatment for CJD except for supportive care. The arrangement of different clinicians and surveillance programs can maintain awareness of CJD to control the future incidence of its transmission.
INCIDENCE OF HEAVY METALS IN WATER, SOIL, ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.) AND SHEEP (OVIS ARIES L.) ALONG THE QUILCA - VITOR - CHILI BASIN IN AREQUIPA, PERU
Authors:   Department of Food Industry Engineering, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, Peru, BELLIDO VALENCIA Omar , ALCA Juan Jose , NÚÑEZ ALBERCA María de los Ángeles ,   Faculty of Process Engineering, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, Peru.
Published: March 2022

The concentration of heavy metals (Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Pb, Zn) and arsenic was determined in water, soil and alfalfa samples in three sites (Congata, Uchumayo and Vitor) located along the Quilca - Vitor - Chili River, near the city of Arequipa, Peru. The content of these elements was also analysed in samples of alfalfa at different times of being planted (1 to 3 months) in Congata. Alfalfa planted in three other locations (Quiscos, Yarabamba and La Joya) upstream and downstream of the first three was also analysed. To determine the concentration of heavy metals in sheep, measurements were made on liver and kidney samples from animals farmed in the first three sites. The concentration of metals and arsenic in the water samples was lower than the Peruvian environmental quality standards, except for Hg in Vitor (0.0001 mg L-1). The Cd content in the soil at all three sites (62.01 - 381.94 mg kg-1) was well above the EQS for agricultural, commercial or industrial soils. The Cd content in the alfalfa samples grown in the same soils was higher than that observed in the samples from Quiscos, Yarabamba and La Joya. The estimated daily intake values (EDI) for metals detected in sheep kidneys and liver (Fe, Cu, Zn) were below the provisional maximum tolerable daily intakes (PMTDI) for children and adults, while the target hazard quotient (THQ) and total THQ of these elements were less than 1, indicating that their consumption would not have an adverse health effect.
IMPACT OF SUBSTRATE ACIDIFICATION ON THE PLANT AVAILABILITY OF SOME TRACE ELEMENTS IN A COAL WASTE MATERIAL
Authors:   Department of Ecology and Environmental Protection Technologies, Dnipro University of Technology, 19, Dmytra Yavornytskoho ave., Dnipro, Ukraine, KRASOVSKYI Serhii , KOVROV Oleksandr , KLIMKINA Iryna , WICHE Oliver ,   Institute for Biosciences, Biology/Ecology Group, Technische Universität Bergakademie, Freiberg, Leipziger Str. 29, D-09599 Freiberg, Germany
Published: March 2022

Coal waste dumps present potential sources of toxic elements, which may enter surrounding soils, water bodies, and can be transferred into plants. Acidification of the dump material as a consequence of sulphide mineral oxidation can foster element mobilization and plant uptake. In the present study we explored the elemental composition (Co, As, Cu, Pb, Mn, Zn and Cr) of substrate from the waste heap of the coal mine "Heroiv Kosmosy", Ukraine and investigated effects of substrate acidification on leaching and plant accumulation of the elements, considering two native grass species wall barley (Hordeum murinum) and japanese brome (Bromus japonicus). Both species were cultivated in a greenhouse experiment on substrate from the waste dump. The plants were watered with acidic treatment solutions at a pH range from pH 2–7. Element concentrations in leachate solutions, plant biomass and aqua regia extracts of the substrate were analyzed by ICP-MS. The pH of the substrate collected from the coal dump was 7.68 ± 0.02 the value and the electrical conductivity was 1200 ± 25 μS/cm. The substrate contained low concentrations of plant available (mineral) N (0.09 ± 0.01 mg/kg), and low concentrations of DL-extractable phosphate (0.016 ± 0.01 mg/kg). The aqua regia extractable concentrations of the investigated elements exceed the maximum allowable concentration in 59; 38; 47; 11.5; 2.5; 25 and 64 times, respectively. Decreasing the pH in the substrate significantly increases the concentrations of all studied elements in leachate solutions. The growth experiment showed that both H. murinum and B. japonicus, respectively germinated and grew on the substrate. After 21 days of plant growth H. murinum developed 7 ± 2 cm roots, and average shoot size was 20 ± 1 cm. In contrast, B. japonicus showed a root length 4 ± 0.5 cm and shoots were 8 ± 0.5 cm (pH=2). Decreasing the pH-values in the substrate led to increased element abortion in both plant species. However, H. murinum preferably accumulated the investigated elements in the roots while B. japanicus showed a substantially higher root–shoot transfer. The calculated translocation factors ranged between TF = 0.4–6.6 (B. japanicus) and between TF = 0.1–1.7 in H. murinum. We could demonstrate that substrate acidification strongly impacts plant availability in coal waste material. Both plant species are meaningful candidates for a phytoremediation of soil waste heaps in the Western Donbas.
New and Modified Biofuel Cell Designs
Authors:   Irkutsk State University, Zhdanova G. O.
Published: March 2022

A description of new and modified layouts of biofuel cells (BFC) is given: two-chamber cells with a proton-exchange membrane and single-chamber membraneless structures. BFCs have been proposed that allow repeatedly, without violating sterility and anaerobic conditions in the anode chamber, to take samples for chemical and biological analysis. They are also suitable for adding the necessary components without interrupting the BFC operation. For continuous monitoring of chemical and microbiological processes occurring in the anode space, a modification of the BFC has been proposed, which has an increased volume of the anode chamber and additional holes for placing Red-Ox and pH electrodes. The resulting constructs made it possible to study the dynamics of pH, redox potentials, COD of model wastewater, substrate concentrations, and an increase in the number of cells of electrogenic microorganisms. Another variant of the BFC layout makes it possible to collect H2 generated at the cathode electrode. For this, it is proposed to use a water-oil seal. It is located in the immediate vicinity of the chamber in which gassing is taking place – on the lid that clogs the BFC chamber. To simplify, reduce the cost and increase the availability of BFC technology for the manufacture of cells, a quickly collapsible two-chamber design is proposed. It is assembled from standard elements readily available and widely used in plumbing and sewerage systems. The proton exchange membrane is the most expensive component of classical BFCs. Therefore, the design of a single-chamber BFC from inexpensive parts for sanitary purposes without a proton-exchange membrane has been proposed and tested. This significantly reduces the cost of technology. It has been shown that generally available commercial microbiological preparations for composting, cesspools and septic tanks, biofertilizers and individual strains of micro-organisms work well as bioagents in the described BFCs.
ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN LABA, DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN (FOOD AND BEVERAGE) YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
Authors: Supriadi ,
Published: March 2022

AbstractThis study aimed to observe the effect of changes in annual profit tehadap stock returns and debt policy (debt to equity ratio) on stock returns that allegedly different treatment between a large company with a small company at the time of publication of the financial statements. The sample used in this study was 17 food and beverage companies uring the period 2000 to 2008. Data was obtained from company financial reports and stock prices that have been published. The results of multiple regression analysis showed that the variables change in annual earnings, debt to equity ratio and the size of the company does not have significant effect on stock returns (F test). The test using t tests produce variable annual earnings changes have no significant effect on stock returns. This shows that the income information changes have no effect on the result of the stock returns in the capital markets (BEI). While variable debt to equity ratio and the size of the company turned out to have no effect on stock returns. This means that there are factors other than in this study the effect on stock returns and investors do not differentiate in the treatment of the financial statements of companies large and small are equal, no special treatment between the two.Keywords: Earnings Changes, (Debt to Equity Ratio), Company size, Stock returns abstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh perubahan laba tahunan tehadap return saham dan kebijakan hutang (debt to equity ratio) terhadap return saham yang diduga berbeda perlakuannya antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil pada saat publikasi laporan keuangan. Pengujian hipotesis ini menggunakan sampel perusahaan makanan dan minuman sebanyak 17 perusahaan selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan harga saham yang telah dipublikasikan. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel perubahan laba tahunan, debt to equity ratio dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham (uji F). Pengujian menggunakan uji t menghasilkan variabel perubahan laba tahunan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa informasi perubahan laba tidak mempunyai pengaruh pada keputusan atas return saham di pasar modal (BEI). Sedangkan variabel debt to equity ratio dan ukuran perusahaan ternyata tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini berarti ada faktor lain selain pada penelitian ini yang berpengaruh terhadap return saham dan investor tidak membedakan dalam memperlakukan laporan keuangan perusahaan besar dan kecil adalah sama, tidak ada perlakuan khusus antara keduanya.Kata kunci : Perubahan Laba, Kebijakan Hutang (DER), Ukuran Perusahaan, Return Saham