Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia
Authors: Yuliana Adelia 
Published: November 2024

Abstrak
Era reformasi meningkatkan fokus pada good governance untuk mengatasi masalah Orde Baru. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum penting, menuntut transparansi dan responsivitas pemerintah. Mahkamah Konstitusi memastikan kebijakan pemerintah sesuai konstitusi. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka, mempelajari penelitian terdahulu, buku referensi, dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah mencari korelasi dengan penelitian ini untuk mempermudah penulis menjawab permasalahan yang dirumuskan. Artikel ini berusaha menarik perhatian pembaca dengan hasil penelitian berdasarkan data faktual dan aktual, serta menggunakan data dari sumber relevan dengan topik. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan memverifikasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan konstitusi. Tantangan utama adalah tekanan politik dan kepentingan kelompok. Sinergi antara kedua lembaga ini esensial untuk menerapkan kebijakan-kebijakan konstitusional yang mendukung good governance, seperti transparansi, independensi lembaga pengawasan, dan partisipasi publik. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam good governance di Indonesia, memverifikasi tindakan pemerintah agar sesuai konstitusi dan menjaga keadilan. Kinerjanya menunjukkan penerapan prinsip good governance. Tantangan terjadi dalam keterbukaan dan partisipasi publik, seperti pada RUU Cipta Kerja. Penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kepastian hukum, menjaga independensi kehakiman, dan memperkuat partisipasi publik.
Abstract
The reform era increased the focus on good governance to overcome the problems of the New Order. Law No. 30/2014 on Government Administration became an important legal basis, demanding government transparency and responsiveness. The Constitutional Court ensures that government policies comply with the constitution. This article employs the literature study method, examining previous research, reference books, and laws and regulations. The aim is to find correlations with this research, making it easier for the author to address the formulated problems. This article seeks to engage readers with research results based on factual and actual data and utilizes data from sources relevant to the topic. The Constitutional Court plays a crucial role in maintaining justice, legal certainty, and ensuring government actions are in accordance with the constitution. The main challenges are political pressure and interest groups. Synergy between the two institutions is essential to implement constitutional policies that support good governance, such as transparency, independence of oversight institutions, and public participation. The Constitutional Court is pivotal in ensuring good governance in Indonesia by verifying the government's actions for compliance with the constitution and upholding justice. Its performance exemplifies the application of good governance principles. Challenges include issues in openness and public participation, as seen in the Job Creation Bill. It is important for the government to prioritize legal certainty, maintain judicial independence, and strengthen public participation.