bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhumah Asnah Kepada Ahli Warisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:370/Pdt.G/2015/PN Mdn.)
Authors: Putri Arini Sekar Kinasih , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Hukum waris adalah kaidah-kaidah yang mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Begitupun yang yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN Mdn yang pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhumah Asnah kepada ahli warisnya menurut KUH Perdata. (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn Tentang Pembagian Harta Warisan Almarhumah Asnah Kepada Ahli Warisnya Sudah Sesuai Atau Tidak Dengan KUH Perdata. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini adalah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini adalah (1) Pembagian harta warisan Almarhumah Asnah kepada ahli warisnya menurut KUH Perdata adalah Hasan, Husin, Syofian Ramli, Lie Hoa/Lily, Lie Yen masing-masing mendapatkan 3/20 bagian sebagai ahli waris menurut undang-undang, sedangkan Jonny mendapatkan 5/20 bagian karena ia sebagai ahli waris menurut wasiat. (2) Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn tentang pembagian harta warisan Almarhumah Asnah tidak sesuai dengan KUH Perdata karena pembagian dalam Amar adalah 1/5 bagian untuk ahli waris menurut undang-undang, sedangkan menurut KUH Perdata pembagiannya yang benar adalah untuk ahli waris menurut undang-undang masing-masing mendapatkan 3/20 bagian, sedangkan untuk ahli waris menurut wasiat mendapatkan 5/20 bagian. Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Waris Perdata Barat
Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Harta Pusaka Kaum Adat Painan Minangkabau (Studi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2013.)
Authors: Larasati Acintya Heruka , Pandamdari Endang
Published: November 2022

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada ahli waris. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik karena Indonesia masih dipengaruhi 3 (tiga) sistem yaitu, hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Mengenai harta pusaka kaum pada masyarakat adat Minangkabau, kepemilikannya merupakan hak bersama setiap anggota kaum/ahli waris. Tetapi adanya rasa untuk memilki dan menguasai harta secara pribadi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adat yang berlakunya. Di dalam kasus Marlis Yunus mengajukan gugatan kepada Mardiana Pgl.Mak One yang selaku kakak kandungnya serta Alva Edison yang selaku orang yang membantu Mardiana dalam mengelola objek perkara dengan alasan bahwa Mardiana tidak memiliki hak untuk ikut menguasai dan mengelola tanah harta pusaka kaum tanpa seizin dan sepengetahuan Marlis Yunus. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan karya ilmu hukum ini dimaksudkan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pin. Dengan pokok permasalahan, Apakah harta pusaka kaum dapat dimiliki secara perorangan menurut hukum waris adat Minangkabau? Serta Apakah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pin tentang kepemilikan harta pusaka kaum sudah sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau? Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, dengan data sekunder melalui studi kepustakaan, data dianalisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Kesimpulan, bahwa harta pusaka kaum tidak dapat dimiliki secara perorangan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pin dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau, karena dalam pertimbangannya hakim memperhatikan hukum waris adat yang berlaku sehingga membuat hakim menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II karena gugatannya tidak sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau. Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Harta Pusaka Kaum, Adat Minangkabau
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI YANG AMARNYA MENGANDUNG ULTRA PETITA DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT INKUD AGRITAMA MELAWAN FITRA HENDRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.SUS-PHI/2016/PN.PDG JUNCTO PUTUSAN KASASI NOMOR 981 K/PDT.SUS-PHI/2016)
Authors: Lita Ade , Yurikosari Andari
Published: November 2022

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata, maka ketentuan mengenai ultra petita dalam hukum acara perdata yang digariskan pada ketentuan Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan 189 RBg juga berlaku. Akan tetapi ketentuan itu tidak diindahkan dalam dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016. Atas alasan tersebut diajukan permohonan kasasi untuk membatalkan putusan yang melampaui batas wewenang sebagaimana kewenangan pada tingkat kasasi sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, akan tetapi dalam Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 menolak permohonan kasasi yang diajukan. Sehubungan dengan hal itu, terdapat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Bagaimana akibat hukum yang dapat timbul dari putusan kasasi tersebut. Guna menjawab permasalahan yang ada, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder dan didukung data primer, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun hasil dari penelitian yaitu terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan peraturan perundang-undangan, karena semestinya pada tingkat kasasi dapat membatalkan putusan yang mengandung ultra petita, dan akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mengandung ultra petita tersebut harus dilaksanakan oleh pihak Tergugat, meskipun dalam hal ini Tergugat lebih dirugikan.Kata kunci: Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Ultra Petita, Kasasi.
Kajian Yuridis Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Salah Pihak (Error In Persona) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT Wintermar Offshore Marine, TBK Dengan CAPT. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.MD, S.H.,MAR., (Studi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 200 K/Pdt/Sus-PHI/2016)
Authors: Wijaya Andres , Yurikosari Andari
Published: November 2022

Pekerja ketika menandatangani perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja, seringkali tidak mengetahui dengan siapa pekerja yang bersangkutan menjalin hubungan kerja, sehingga dapat menyebabkan gugatan yang diklasifikasi Error In Persona. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada Putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 200 K/Pdt/Sus-PHI/2016  telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diklasifikasikan Error In Persona; dan apakah Termohon Kasasi dalam putusan a quo dapat mengajukan upaya hukum untuk perselisihan yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan dengan metode deduktif. Kesimpulan penelitian ini, adalah: Majelis Hakim kasasi menyatakan tidak ada keterkaitan hukum apapun antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menurut penulis telah keliru, karena pada bukti P.16.a dalam Pengadilan tingkat pertama jelas pihak Perusahaan mengakui Pekerja menandatangani perjanjian kerja dengan PT. Wintermar Offshore Marine Tbk, dengan jabatan Port Captain.; dan Upaya Hukum kasasi yang ditempuh oleh Tergugat sudah sesuai dengan perundang-undangan dan tidak dapat melakukan upaya hukum lain karena SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan upaya hukum terakhir dalam PPHI adalah kasasi.Kata kunci: Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Error In Persona.
ANALISIS YURIDIS ATAS PENETAPAN TERSANGKA APRIANTO OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH KOTA GORONTALO (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 4/PID.PRAP/2017/PN.GTO)
Authors: Junaedi Arif Ferdian , Setiyono Setiyono
Published: November 2022

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kedudukan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk penetapan tersangka. Pokok permasalahan  adalah apakah penetapan tersangka atas nama Aprianto yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kota Gorontalo telah sesuai atau tidak dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Pasal 1 butir 20 Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014?  dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN.Gto telah sesuai atau tidak dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Pasal 1 butir 20 Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014?. Metode penelitian yuridis-normatif, menggunakan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Daerah Kota Gorontalo terhadap Aprianto dan Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN.Gto  tidak sesuai dengan prosedur karena alat bukti surat tidak relevan dengan persangkaan yang disangkakan kepada Aprianto yaitu perkataan bohong yang dilakukan oleh Aprianto kepada Lumen Sukianto. Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Penetapan Tersangka.
Analisis Yuridis Terhadap pelaksanaan Putusan PraPeradilan Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN STB)
Authors: Meliala Belra Mordhekai Tuahta Sembiring , Tawang Dian Adriawan Dg
Published: November 2022

Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka di Indonesia tidak bisa dilakukan secara semena-mena, semua sudah diatur dalam undang-undang. Dalam melakukan upaya paksa, pihak kepolisian apabila melakukan prosedur penangkapan, penahanan melanggara undang-undang, bagi yang dikenakan upaya paksa tersebut dapat mengajukan praperadilan yang dimana praperadilan merupakan suatu lembaga untuk mengaja dan menghukum aparat negara yang melakukan kewajibannya dengan sewenang-wenang, yang dimana putusan praperadilan adalah bersifat final dan mengikat yang harus dihormati para pihak. Permasalahan yang akan dibahas ialah 1) Apakah Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2017/PN STB telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?, 2) Apakah tindakan kepolisian meneruskan kasus ke kejaksaan tanpa mempertimbangakan putusan putusan praperadilan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?. Sebagai hasil penelitian adalah 1) Pertimbangan hakim terhadap kasus dalam Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2017/PN STB dengan memutus menerima permohonan praperadilan dengan menegakkan keadilan dalam kasus tersebut di atas telah memenuhi kepastian hukum 2) tindakan penerusan kasus perkara ke pengadilan negeri walaupun permohonan praperadilan di terima oleh hakim, merupakan tindakan yang melanggar tujuan hukum, karena merebut hak-hak pemohon praperadilan. Kata kunci     : Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Tujuan Putusan (Analisis Yuridis Terhadap pelaksanaan Putusan PraPeradilan Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN STB)
Tinjauan Yuridis Mengenai Praperadilan Terhadap Perintah Penangkapan Tersangka Hendri Winata Oleh Kepolisian Republik Resort Metropolitan Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.sel.)
Authors: Insar Daniel Putra , Setiyono Setiyono
Published: November 2022

Praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para aparat penegak hukum terutama terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka. Pada umumnya, sering sekali terjadi kesewenang-wenangan penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan upaya paksa seperti halnya penangkapan, tanpa memperhatikan tata cara serta prosedur. Sebagaimana dalam halnya dalam Putusan Praperadilan Nomor. 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel, terdapat permasalahan yang akan dibahas ialah, 1)Apakah penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka Hendri Winata sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012?, 2)Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan No. 108/ Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel mengenai tidak sahnya penangkapan telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012? Penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan diatas adalah penelitian yuridis normatif, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan Data Sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dengan metode deduktif, yaitu 1)Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka Hendri Winata tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Perkap No 14 Tahun 2012 dan SOP Perkabareskrim No. 3 Tahun 2014 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Praperadilan No.108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel mengenai tidak sahnya penangkapan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 khususnya pada Pasal 36 ayat (1). Kata kunci     : Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Penangkapan, Tinjauan Yuridis Mengenai Praperadilan Terhadap Perintah Penangkapan Tersangka Hendri Winata Oleh Kepolisian Republik Resort Metropolitan Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.sel.)
PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN VONIS LEBIH RENDAH DARI ANCAMAN HUKUMAN DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN NOMOR: 42/PID.SUS/ 2018/ PT.BJM)
Authors: Randa Ina Caprina Sallolo Batara , Tawang Dian Adriawan Dg.
Published: November 2022

Hakim yang menjatuhkan vonis terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak lebih rendah dari ancaman hukuman pidana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mendorong penulis untuk menganalisa lebih lanjut kejadian yang terjadi di lingkungan peradilan Indonesia. Yang dimana para penegak hukum sudah seharusnya menciptakan asas Kepastian Hukum agar masyarakat bisa lebih yakin terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini yaitu apakah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PT.BJM. yang menguatkan Putusan Negeri Kotabaru Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Ktb. sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif terhadap Putusan Pengadilan dengan mengacuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mendasar serta dilakukan juga wawancara terhadap ahli hukum acara. Sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif, yang dimana dalam Putusan Pengadilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dari ancaman hukuman yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Sehingga sudah seharusnya jaksa penuntut umum mempergunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Vonis Hakim Yang lebih Rendah Dari Ancaman Hukuman
PENGUASAAN SARUSUN BERDASARKAN PPJB DENGAN PELAKU PEMBANGUNAN (Studi Putusan Nomor: 91/PDT/2020/PT YYK)
Authors: Sumartini Wiwin , Pandamdari Endang
Published: November 2022

Pelaku pembangunan rumah susun dapat menjual kepada pembeli dengan memasarkannya terlebih dahulu melalui sistem Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam prakteknya sering kali pelaku pembangunan tidak mematuhi atau melanggar perjanjian dari apa yang diperjanjikan dalam PPJB. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun serta bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2020/PT YYK terhadap penguasaan satuan rumah susun berdasarkan PPJB,  suatu penelitian menggunakan metode yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif lalu data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Penelitian ini menghasilkan jawaban rumusan masalah yaitu untuk mengalihkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus dilaksanakan melalui Akta Jual Beli sebagai dasar peralihan HMSRS sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun. Akibat hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2020 PT YYK adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun belum berpindah kepemilikannya kepada pembeli.
Fornt and Back
Authors: Back Fornt
Published: November 2022

Fornt and Back
PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM GANTI KERUGIAN OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG
Authors: Gunita Nindya  , Siti Nurbaiti
Published: November 2022

ABSTRAK

Asuransi kendaraan bernotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Dalam pelaksanannya tidak jarang menimbulkan masalah yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip itikad baik, sebagaimana dalam Pasal 251 KUHD. Pembahasan seperti kasus yang terjadi antara pada PT Asuransi Astra Buana dengan tertanggung. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak merupakan pokok permasalahan yang dibahas.  Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa pengaturan prinsip itikad baik yang terdapat pada Pasal 251 KUHD mengandung kelemahan karena hanya ditujukan kepada sitertanggung, sehingga penanggung tidak membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung dengan alasan tertanggung melanggar Prinsip Itikad Baik, dan tindakan yang dilakukan oleh tertanggung tidak melanggar prinsip itikad baik, sebagaimana diatur pada  Pasal 251 KUHD, karena hasil putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Kasasi, bahwa pihak penanggung harus mengganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, karena tertanggung dapat membuktikan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tidak dalam keadaan disewakan secara komersil.
PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SELAMA KEKUASAAN REZIM TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW
Authors: Tsabitah Rizqi Ekanoviarini  , Aji Wibowo
Published: November 2022

ABSTRAK

 

Kembalinya Taliban ke Afghanistan menimbulkan banyak kontroversi terutama mengenai hak asasi terhadap perempuan. Diratifikasinya CEDAW oleh Afghanistan membuat negara tersebut secara hukum menjadi terikat dengan konvensi tersebut dan harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur ke dalam peraturan dan tindakan nasionalnya. Pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Taliban, diantaranya yaitu adanya pembatasan terhadap hak perempuan. Karya ilmiah hukum ini membahas bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum perempuan di Afghanistan selama kekuasaan rezim Taliban dan bagaimana tanggung jawab Afghanistan sebagai negara terhadap pelanggaran hak perempuan di Afghanistan berdasarkan Konvensi CEDAW. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data diolah secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu, negara Afghanistan dianggap telah melanggar perjanjian internasional dan Afghanistan sebagai negara harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh organ negaranya tersebut.
TINJAUAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR KEPADA PDAM KOTA MALANG.
Authors: Jasmine Sabina Marsheryne  , Sri Untari Indah Artati
Published: November 2022

Setiap pengusahaan pada air diperlukan adanya izin, hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (SDA), lebih lanjut terkait tata cara perizinan pengusahaan SDA diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016. Permasalahannya adalah 1) Apakah pemberian izin pengusahaan Sumber Daya Air kepada PDAM Kota Malang yang dikeluarkan Kementerian PUPR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku? 2) Apakah akibat hukum dikeluarkannya izin pengusahaan sumber daya air oleh Kementerian PUPR kepada PDAM Kota Malang? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Kesimpulannya yaitu 1) Penerbitan izin pengusahaan SDA kepada PDAM kota Malang tidak sesuai karena tidak memperhatikan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Pasal 24 ayat (1) huruf l, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2) Akibat hukum terbitnya izin ini berupa konflik pengelolaan SDA antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Malang yang bersumber dari masalah kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang hingga izin ini dapat dibatalkan atau batal.
ANALISIS PELEPASAN HAK GUNA BANGUNAN DAN KUASA EKS KOBA TIN
Authors: Ara Hasna Khairunnisa  , Meta Indah Budhianti
Published: November 2022

Berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah Negara yang tidak diperpanjang mengakibatkan tanahnya kembali kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya satu tahun. tetapi yang terjadi, PT Koba Tin belum terlihat adanya ketentuan mengenai hal tersebut diterapkan dan melakukan pelepasan hak dan kuasa khususnya hak prioritas terkait hak guna bangunan 14 tahun setelah berakhirnya hak. Pokok permasalahannya adalah apakah pelepasan hak guna bangunan eks PT Koba Tin kepada Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta apakah PT Koba Tin memiliki hak untuk melepaskan hak dan kuasa terkait hak guna bangunan kepada Pemerintah Daerah. Metode penelitian normatif, sifat penulisan deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder, analisis data dengan metode pendekatan kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian, PT Koba Tin belum memenuhi ketentuan dalam PP No. 40 Tahun 1996 yaitu menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dalam waktu satu tahun, tetapi tidak harus mengacu pada ketentuan tersebut apabila PT Koba Tin telah membuat perjanjian dengan Pemerintah Daerah sebelumnya, pelepasan hak dan kuasa tetap sah untuk dilakukan. PT Koba Tin seharusnya masih memiliki hak prioritas sebagai bekas pemegang hak.
TINJAUAN YURIDIS SAHNYA JUAL BELI ATAS SEBIDANG TANAH YANG BELUM DIBAGI WARIS
Authors: Karmila Amalia Pesa  , Endang Pandamdari
Published: November 2022

Tanah atau wilayah termasuk unsur penting bagi suatu negara. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sahnya Jual Beli Tanah Yang Masih Belum Dibagi Waris Dan Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mbn Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Metode Penelitian yang digunakan yaitu tipe yuridis normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data hasil penelitian di analisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan pemahaman deduktif. Hasil penelitian adalah menurut pertimbangan hakim dalam putusan jual beli tanah yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II sah, namun karena jual beli objek tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta pewarisan dan dalam jual beli tersebut tidak mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, maka seharusnya Tergugat I selaku penjual tidak berhak untuk melakukan jual beli maka gugatan Penggugat selaku ahli waris yang sah atas objek tanah tersebut seharusnya diterima dan perbuatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan.
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING DALAM PEMALSUAN DOKUMEN (PUTUSAN: 158/PID.SUS/2021/PT.KWG)
Authors: Stefanus Ricman Simanjuntak  , Tri Sulityowati
Published: November 2022

Terdakwa Chandra Sat Pal selaku warga negara asing telah melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan Terdakwa termasuk tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 128 huruf a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Obyek penelitian ini adalah Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT.Kwg. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap warga Negara asing yang memalsukan dokumen keimigrasian, dan apakah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 158/Pid.Sus/2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melakukan penelitian secara yuridis normatif, yang memiliki sifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Terhadap kasus yang terjadi di dalam penegakan hukum tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut akibat perbuatan terdakwa diantaranya adalah Pasal 121 huruf a, Pasal 128 huruf a dan b, dan Pasal 130 Undang-undang Keimigrasian. Menurut penulis, hukuman yang dikenakan kepada Chandra Sat Pal masih kurang tegas, karena dalam penerapan penjatuhan tuntutan yang diminta oleh Jaksa masih tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan Tergugat. Maka dari itu seharusnya terdakwa mendapat hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
GANTI KERUGIAN OBJEK PENGADAAN TANAH WARGA SUMBERJAYA UNTUK PEMBANGUNAN TOL CIBITUNG CILINCING
Authors: Putri Viryal Dewi  , Intan Nevia Cahyana
Published: November 2022

Pemberian Ganti Kerugian ialah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, namun dalam tahap pelaksanaannya teridentifikasi adanya beberapa warga dengan kepemilikan tanah yang bersengketa sehingga tidak diketahui pihak mana yang berhak menerima ganti rugi. Sehingga menjadikan Penulis untuk melakukan   penelitian lebih lanjut dengan rumusan permasalahan tentang apakah pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah warga Sumberjaya di kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan apakah yang menjadi kendala dalam pemberian ganti rugi dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan  data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Penelitian menyatakan bahwa pemberian ganti rugi terhadap objek pengadaan tanah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, namun dalam pelaksanaan terjadi kendala. Kesimpulan dari penulisan tersebut menyatakan bahwa pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah yaitu tanah sengketa sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, dan terhadap kendala yang dihadapi terdapat upaya penyelesaian yang dilakukan panitia pengadaan tanah.
PERBANDINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA DAN NEGARA INGGRIS MENGENAI PERKOSAAN DI BAWAH UMUR
Authors: Khrisdianto Risyad  , Vientje Ratna Multiwijaya
Published: November 2022

Anak adalah suatu hal yang memiliki nilai berharga bagi sebuah bangsa sebagai generasi penerus pembangunan negara yang ideal. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak di ciptakan atas kesadaran bahwa anak adalah calon pemimpin dan penerus bagi pembangunan yang memiliki sifat berkelanjutan bagi sebuah bangsa. Predator seksual kian merajalela dalam mulai dari golongan lower-middle class hingga upper-middle class. Indonesia memiliki sarana untuk memberikan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tapi apakah hal tersebut cukup. Jika berkaca pada Inggris yang memiliki pengaturan mengenai perlindungan anak faktor seksualitas, negara Inggris memiliki pengaturan umum pada Penal Code hingga memiliki pengaturan pada The Sexual Offences Act 2003. Hal ini lah yang memicu di ciptakannya karya tulis skripsi ini guna mencari persamaan dan perbedaan unsur perkosaan di bawah umur menggunakan metode penelitian dari objek penelitian Pustaka, tipe yang di gunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, data primer dan metode analisis data kulitatif, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Adapun hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan adalah terdapat 4 persamaan dan 10 poin perbedaan dimana salah satunya adalah Indonesia tidak memiliki Undang-Undang mengenai Kekerasan Seksual yang akan menjadi wadah bagi perlindungan generasi penerus bangsa.
KAJIAN KEABSAHAN JUAL BELI TANAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN 40/PDT.G/2020/PN BKS)
Authors: Devana Mustika  , Novina Sri Indiraharti
Published: November 2022

Jual beli Tanah dalam Hukum Tanah Nasional berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 harus dilakukan dihadapan PPAT dengan bukti akta PPAT, namun berdasarkan Putusan 40/PDT.G/2020/PN BKS jual beli yang terjadi tidak dilakukan dihadapan PPAT dan hanya dibuktikan dengan kwitansi. Permasalahannya ialah apakah jual beli atas tanah berikut bangunan antara Song Lung (Hendra Budiman) dengan Susiah Suprihatin sah menurut hukum dan apakah putusan Hakim mengenai keabsahan jual beli tanah tanpa adanya akta jual beli sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian bahwa jual beli antara Song Lung (Hendra Budiman) dengan Susiah Suprihatin ialah sah apabila ditinjau dari hukum adat, namun tidak sah bila ditinjau dari PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Pasal 37 ayat (1), PP Nomor 37 Tahun 1998 yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2), dan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 yaitu Pasal 94 ayat (1) dan (3). Hakim dalam memutus perkara mengenai keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa adanya akta jual beli belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Authors: Salsa Yaumil Akbari  , Ninuk Wijiningsih
Published: November 2022

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, “Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :…j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara;…” Namun pada tahun 2021, terdapat calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dinilai bertentangan dengan syarat tersebut. Tujuan dari dicantumkannya syarat yang tersebut tidak hanya sebagai formalitas belaka, melainkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2021-2026 dan apakah akibat hukum bila prosedur yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara prosedur pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dengan syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan dan akibat hukum yang terjadi ketika prosedur yang dilakukan dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI (PUTUSAN NOMOR 406/PDT.G/2020/PA.BATG)
Authors: Hartanti Widiastuti  , Setyaningsih
Published: November 2022

Dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 2 KHI mengatur mengenai perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 22 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila tak memenuhi rukun dan syara sah, Pasal 72 ayat (3) KHI Pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu pengajuan yaitu hanya 6 bulan atau disebut daluwarsa. Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan yang daluwarsa ditolak, pada Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 406/Pdt.G/2020/ PA.Batg hakim menyetujui karena Syamsir bin H. Harsa tidak memenuhi Pasal 9 UUP. Pokok permasalahan yang diangkat adalah 1.) Apakah pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu dalam putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg dapat dilakukan? 2.) Apakah Hakim dalam keputusannya yang tercantum di Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg mengenai pembatalanperkawinan sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulan Penulis yaitu 1.) pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu dalam putusan ini tidak dapat di batalkan dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 2 UUP karena perkawinan tersebut tidak tercatatkan di KUA dengan Pasal 2 UUP bisa di batalkan,dikarenakan hak dari Pasal 27 ayat (3) UUP telah gugur. 2.) Keputusan hakim dalam putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UUP dan Pasal 72 ayat (3) KHI tentang jangka waktu pengajuan pembatalan.
ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH DI KOTA BEKASI (STUDI PUTUSAN 461/PDT.G/2019/PN BKS)
Authors: Adjeng Sri Muliya  , Novina Sri Indiraharti
Published: November 2022

Jual Beli Tanah dalam Hukum Tanah Nasional artinya adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah selama-lamanya berdasarkan pada penjual dan pembeli yang membayar dengan harga yang sudah disepakati, yang dilaksanakan secara terang. Pemasalahan yang diangkat yaitu apakah jual beli yang dilakukan para pihak sesuai dengan Hukum Tanah yang berlaku, apakah putusan hakim pada Nomor 461/Pdt.G/2019/PN BKS tentang sahnya jual beli tanah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan data sekunder. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jual beli antara para pihak dinyatakan sah apabila dilihat dari syarat materil jual beli, tetapi dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil jual beli jika dilihat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat 1 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 94 Ayat 1 dan 2. Hakim dalam putusan ini memutuskan perkara mengenai jual beli tanah yang dilakukan tanpa adanya akta jual beli belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 108 TAHUN 2008
Authors: Salsabilla Reypianisha Mukhtar  , Metty Soletri
Published: November 2022

Dalam penelitian ini membahas tentang Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Dengan permasalahan tentang Bagaimana pelaksanaan pengaturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2008 dalam konteks Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007) dan Bagaimana Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang oleh PT Betaconcrete Mixerindo (Betamix) yang digunakan untuk melakukan kegiatan Concrete Batching Plant dalam Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dilakukan studi kepustakaan serta di dukung oleh data primer yaitu penelitian lapangan dan wawancara dengan responden. Data di analisis dengan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil konkritnya adalah Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada DPRD Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah guna mengatur demi mejaga keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah serta penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali guna menghindari adanya bentrok antara undang-undang yang bersifat umum dengan undang-undang yang bersifat khusus. PT Betaconcrete Mixerindo melakukan pemanfaatan ruang atau kegiatan Concrete Batching Plant tidak memiliki perizinan dalam persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga pembangunan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dengan Izin pemanfaatan ruang.
SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (PUTUSAN NO. 209/PID.B/2021/PN.JKT.BRT)
Authors: Clara Ayuningtyas Paramitha  , Vience Ratna Multiwijaya
Published: November 2022

Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu merupakan suatu tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa Abdul Jabar bin Iyep Efendi dengan melancarkan aksinya yaitu penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada korban dengan cara menganiaya korban dengan menggunakan kunci Inggris dibagian kepala korban yang mengakibatkan bocor dan berdarah hebat pada bagian kepala korban sehingga mengakibatkan luka berat pada korban. Adapun pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah Apakah perbuatan pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP (Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt) dan Bagaimana pemidanaan dalam Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder, pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, analisis data menggunakan metode secara kualitatif dan menggunakan logika deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 351 ayat (2) KUHP karena terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pelaku, dan Pemidanaan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu 3R dan 1D
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENGGANTIAN RUGI PENYEDIAAN LAHAN PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI
Authors: Made Bhisma Abidharma Merada  , Irene Eka Sihombing
Published: November 2022

Penyediaan lahan dalam rangka kepentingan umum seringkali bermasalah, terutama dalam hal menyediakannya kepada masyarakat yang terkena dampak, sehingga mengajukan gugatan permohonan penggantian rugi. Permasalahan adalah 1) Bagaimana penyediaan lahan guna membangun SUTT diKabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat? serta 2) Apakah pemberian penggantian rugi pada kasus ketetapan nomor 3/Pdt.G/ 2021/ PN Sag telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan deskripsi analisis yang digunakan adalah data sekunder kemudian di analisis dengan kualitatif serta logika deduktif guna penarikan kesimpulan. Penyediaan lahan guna membangun SUTT diKabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan dengan melakukan Inventarisasi serta pengenalan yang menguasasi, kepemilikan, penggunanya, serta pemanfaat tanahnya; Penilaian penggantian rugi; Penetapan Musyawarah penggantian kerugian; Pemberian penggantian rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 serta pemberian penggantian rugi dengan berdasarkan pada hasil dari tim penilai pertanahan serta telah dilakukan musyawarah dengan pemilik lahan yang akan mendapatkan ganti kerugiaan di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, hal tersebut  telah sesuai dengan Pasal 34 serta Pasal 37 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 serta Pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.
TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ALM. IVAN LIMBUNAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
Authors: Rasyaki Putri Adim  , Khairani Bakri
Published: November 2022

Hukum waris adalah peralihan harta kekayaan oleh pewaris kepada para ahli waris. Pada pembagian warisan tidak terlepas dari permasalahan sengketa yang dialami para ahli waris, hal ini dialami oleh anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Alm. Ivan Limbunan. Pokok permasalahan: Bagaimanakah pembagian waris terhadap anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Alm.Ivan Limbunan menurut KUHPerdata, Apakah isi amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/PN.MKS Bagian Nomor 1 Tentang Pembagian Harta Waris Alm. Ivan Limbunan Kepada Ahli Warisnya Sudah Sesuai Atau Tidak Menurut KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, meneliti bahan pustaka melalui data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwasannya Anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Alm.Ivan Limbunan bisa mendapatkan waris berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPerdata dengan pembagian waris yaitu Fransiska (8/14) bagian dan ke enam anak-anak dari perkawinan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari alm. Ivan Limbunan masing-masing mendapat (1/14) bagian, Isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pdt.G/2020/ PN.MKS Bagian Nomor 1 tentang pembagian harta waris Alm.Ivan Limbunan kepada ahli warisnya tidak sesuai dengan Pasal 250, Pasal 830 jo 852, dan Pasal 852a KUHPerdata.
TANAH HUTAN KOTA YANG MENJADI WISATA KULINER DI BEKASI
Authors: Claudia Eleonora Marshinta  , Meta Indah Budhianti
Published: November 2022

Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota yang seharusnya 90%-100%  merupakan pepohonan dan ruang hijau. Tetapi dibekasi tanah hutan kota dibangun wisata kuliner. Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah Apakah Wisata Kuliner yang di bangun di Tanah Hutan Kota di Bekasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi dan Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam memenuhi proposi Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian bersifat deskriptif, sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan metode kualitatif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, wisata kuliner boleh di bangun dengan syarat memiliki izin dari pemerintah daerah kota Bekasi. Hal ini dinyatakan dalam peraturan daerah kota Bekasi nomor 5 tahun 2016. Ruang terbuka hijau di Dalam pemenuhan proposi bekasi pemerintah kota telah memasukan tata ruang kedalam peraturan daerah dan mencoba untuk menjadikan lahan kosong dan terlantar menjadi zona Hijau. Saran yang diberikan adalah agar Pemerintah lebih dapat melakukan pengawasan terhadap pedagang pedangang yang berjualan di hutan kota, serta lebih bersikap tegas dalam pemenuhan proposi ruang terbuka Hijau di Bekasi.
PERLINDUNGAN KESEHATAN ANAK DARI BAHAYA COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK
Authors: Emir Dhia Isad  , Wahyuni Retnowulandari
Published: November 2022

Anak merupakan potensi dari penerus cita-cita bangsa yang senantiasa memiliki peran strategis. Untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang. Pandemi COVID-19 memberikan ancaman tersendiri terhadap anak, salah satunya pada hak hidup dan hak sehat. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak agar anak dapat sejahtera. Secara khusus anak diwilayah data yang penulis ambil sebagai sampel yaitu Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Penelitian ini diangkat untuk dapat menjawab pokok masalah 1)Bagaimana upaya kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan kesehatan anak dari bahaya COVID-19? 2) Apakah upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung data primer, bersifat deskriptif dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak pada sektor kesehatan. Orang tua di Kecamatan Kramat Jati sebagiannya belum bisa melaksanakan amanat tanggung jawab kesejahteraan anak serta peran masyarakat juga belum bisa dikatakan sesuai dalam kesejahteraan anak khususnya dalam bidang kesehatan, demikian pula kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak sehat anak semasa Pandemi COVID-19 yang tidak sampai pada lapisan masyarakat.
PRAKTEK DISKRIMINASI TELKOM GROUP TERHADAP NETFLIX BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Authors: Alma Syafitri  , Sharda Abrianti
Published: November 2022

Untuk meningkatkan perekonomian nasional, suatu persaingan dibutuhkan untuk mendorong para pelaku usaha. akan tetapi, jika dilakukan dengan cara melakukan diskriminasi kepada beberapa pelaku usaha terhadap seluruh pelaku usaha yang ada, akan menimbulkan dampak negatif. Artikel ini mengkaji kasus praktek diskriminasi TELKOM Group terhadap penyediaan layanan akses internet Netflix berdasarkan hukum persaingan usaha. Adapun permasalahannya adalah apakah unsur praktek diskriminasi yang dilakukan oleh TELKOM Group terhadap Netflix dalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 dapat terpenuhi, serta bagaimana KPPU melakukan pendekatan hukum dalam memeriksa dugaan praktek diskriminasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan analisis secara normatif terhadap putusan KPPU No 08/KPPU-I/2020, dengan menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulannya menggunakan logika deduktif.  TELKOM Group terbukti melakukan praktek diskriminasi atas Pemblokiran Layanan Akses Internet terhadap Netflix yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam memutus perkara KPPU menggunakan pendekatan  Rule of Reason.
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK MILIK
Authors: Jennyola Savira  , Dyah Setyorini
Published: November 2022

Salah satu ciri dari Hak Tanggungan yakni mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, yang diatur dalam Pasal 20 Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT) terdiri dari Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (Parate eksekusi), Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dan Eksekusi dibawah tangan. Namun di implemantasinya masih sering timbul suatu masalah. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya dan atas tindakan tersebut kreditur telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali untuk dapat segera dipenuhinya kewajiban sebagaimana dalam perjanjian yang sudah disepakati. Sehingga kreditur melakukan eksekusi didasarkan Pasal 6 UUHT atas aturan lelang. Adapun hak kreditur tersebut di tegaskan kembali pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan yang diturunkan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).