bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) dalam Transaksi Pasar Modal Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Dihubungkan dengan UU.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Authors: Meima M , Pratama Yoga Nugraha
Published: June 2020

Uang merupakan alat tukar menukar yang sangat mudah dibawa kemana–mana dan tahan awet. Uang diciptakan untuk mempermudah masyarakat atau manusia dalam jual beli dimanapun berada dan kapanpun berada, karena itu kita harus mempergunakan uang dengan sebaik-baiknya. Pada tanggal 2 November 1949 merupakan hari ditetapkan uang menjadi mata uang resmi negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Seiring berkembangnya jaman mata uangpun berkembang dan saat ini yang muncul adalah mata uang virtual (Bitcoin), pengertian bitcoin adalah sebuah mata uang virtual yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2009, oleh Satoshi Nakatomo, (nama samaran), Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia berencana untuk melegalkan mata uang virtual didalam kegiatan transaksi di pasar modal untuk mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan ekonomi di Indonesia menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang  bersangkutan  dengan  Penawaran  Umum  dan  perdagangan  Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini identfikasi masalah dari pernyataan diatas adalah bagaimanakan legalitas mata uang virtual (bitcoin) dalam transaksi pasar modal menurut hukum di Indonesia dan bagaimanakah penggunaan mata uang virtual (bitcoin) dalam pasar modal dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan pengaturan mengenai legalitas untuk menggunakan Bitcoin sebagai mata uang di Indonesia sangatlah sulit  karena dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sudah sangat jelas bahwa mata uang yang sah d Indonesia adalah rupiah, terlebih BI menyatakan larangan tentang penggunaan Mata Uang Bitcoin dan Bitcoin juga bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan mata uang Bitcoin di pasar modal akan sangat terkendala karena PT Bitcoin Indonesia harus menyerahkan semua kewenangan dan pengaturan mata uang Bitcoin kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas pasar modal dan PT Bitcoin Indonesia juga harus menjadi Bank Kustodian karena Bank Kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat
Authors: Ramdania Dini
Published: June 2020

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya apabila dibiarkan. Ternyata pemberantasan perjudian ini tidaklah mudah, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam upaya pihak Kepolisian untuk memberantas penyakit masayarakat tersebut, tetapi dari tahun ke tahun pelaku perjudian tetap ada dan bahkan kadang menjadi melonjak tajam apabila ada momen tertentu seperti olah raga dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang. Penerapan Pasal 303 Bis terhadap para pelaku Judi telah dilaksanakan walau tidak semua para pelaku judi di pidana karena dari keterangan yang diperoleh dan berkasnya yang di kenakan Pasal 303 Bis adalah para penjual atau pengepulnya sedangkan para pemain hanya diberikan sanksi kurungan yang kemudian diberi peringatan kemudian dilepaskan. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa judi sulit untuk di tumpas sampai pada lingkungan terkecil.Padahal dalam UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan adanya sanksi pidana yang diperberat dalam Pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini, maka seharusnya seluruh pelaku tindak pidana perjudian diterapkan Pasal 303 KUHP dan juga diterapkan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana yang lebih berat. Hal ini dilakukan mengingat akibat dari permainan judi tersebut sangat merusak hidup dan penghidupan manusia pada saat ini dan masa yang akan datang. Sedikitnya pelaku tindak pidana perjudian yang dikenakan hukuman Pasal 303 Bis juga sangat berpengaruh pada peredaran judi itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana judi tidak dipidana salah satu alasannya adalah karena tindak pidana perjudian adalah tindak pidana ringan. Pemerintah disini harus memikirkan solusi yang lain untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan adanya restoraktif justise, yaitu dimungkinkannya hukuman atau sanksi lain bagi para pelaku tindak pidana perjudian seperti denda dan sanksi sosial.
Penerapan Pidana di Bawah Ancaman (Straf Minimum Rules) dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I
Authors: Zanura Z , Haspada Deny
Published: June 2020

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat, dan seksama. Kejahatan penyebaran Narkotika kini menjadi musuh hampir di seluruh belahan dunia, mengingat Narkotika memberikan pengaruh yang cukup besar. Fidelis Arie Sudewarto terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana narkotika untuk digunakan terhadap orang lain, Aom Munawar terbukti secara sah dan meyakinkan menjual narkotika golongan I. Permasalahan dalam penelitian ini adalah1) Bagaimana penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain? 2) Bagaimana pertimbangan hukum dan penerapan pasal oleh hakim dalam dakwaan alternatif berdasarkan fakta persidangan pada perkara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain? Hasil dari penelitian adalah Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hokum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain terdapat di dalamPasal 116 Undang – UndangNomor35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum hakim terhadap Penjatuhan pidana di bawah ancaman adalah penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana.
Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Authors: Haspada Deny
Published: June 2020

Perjanjian nominee atau sering juga disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak dalam bentuk akta otentik, dimana warga negara asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik tanah pada sertifikatnya, tetapi kemudian warga negara Indonesia berdasarkan akta pernyataan yang dibuatnya mengingkari bahwa pemilik sebenarnya adalah warga negara asing selaku pihak yang mengeluarkan uang untuk pembelian tanah tersebut dan penguasaannya dilakukan atau diwakilkan kepada warga negara asing tersebut. Dalam pelaksanaannya perjanjian nominee ini dijadikan suatu celah bagi warga Negara asing untuk memiliki tanah di Negara Indonesia, dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria. Hal ini berakibat bahwa perjanjian nominee dijadikan suatu celah bagi WNA dalam pemilikan tanah di Indonesia, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, maka perjanjian nominee adalah perjanjian yang batal sejak semula, karena perjanjian nominee dibuat secara tidak sah, dengan begitu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian nominee dan akibat hukum bagi perjanjian nominee dalam praktik jual beli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian nominee ini merupakan produk cacat hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan perjanjian nominee ini merupakan suatu upaya penyelundupan hukum, maka dari itu perjanjian nominee ini bersifat tidak mengikat dan batal bagi kedua belah pihak.
Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpapajakan Dikaitkan dengan Asas Ultimum Remedium
Authors: Priyono Agus Puji , Intarti Antonia
Published: June 2020

Hukum pidana pajak dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai ius singulare karena memiliki norma dan sanksi tersendiri. Orientasi utama pajak adalah pada pendapatan negara untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga fungsi sanksi pidana perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar pelaku tindak pidana perpajakan tidak melanggar norma perpajakan. Namun demikian dalam penegakkan hukumnya tidak adanya parameter yang jelas dalam perumusan sanksi pidana perpajakan serta pemahaman dan tafsir asas ultimum remedium yang  tidak sama. Untuk itu penelitian ini bertujuan menguraikan rumusan sanksi pidana perpajakan berdasarkan asas legalitas (certainty) dan selanjutnya penerapan asas ultimum remedium atas pidana tersebut berdasarkan asas efficiency tanpa mengesampingkan asas rasionalitas dan proporsionalitas (equality). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, Rumusan saksi administrasi dan sanksi pidana sebagai dasar penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana perpajakan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum berfungsi sesuai dengan tujuannya yaitu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena proses penegakkan hukum pada tahap formulasi (kebijakan legislatif) belum memiliki kepastian hukum yang berkeadilan sehingga terdapat kebebasan interpretasi/penafsiran para penegak hukum dengan diskresi bebas (tidak terikat) yang berdampak pada tahap aplikasi (yudikatif) dan tahap eksekusi. Kedua, Penerapan asas ultimum remedium tidak diatur dalam satu bab atau pasal di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga harus dilakukan penafsiran sistematis dalam menafsirkan suatu ketentuan kata-kata dalam suatu peraturan dalam hubungannya dengan kalimat yang bersangkutan serta seluruh pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus dianggap sebagai suatu kesatuan sistem integral terkait, terpadu, dan saling dukung agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman dalam penerapannya
Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)
Authors: Rahmawati Annisa , Suhardini Eni Dasuki
Published: June 2020

Investasi merupakan salah satu sumber dan modal yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi yang dimaksud yaitu di bidang pasar modal, dan salah satu bentuk transaksi yang banyak diminati oleh para pelaku pasar modal adalah transaksi Repurchase Agreement (repo). Repurchase Agreement (repo) adalah transaksi jual beli efek antara dua belah pihak yang didasari dengan adanya suatu perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukanakan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Permasalahan dalam transaksi repo muncul salah satunya ketika pembeli awal mengalihkan kembali hak kepemilikan atas efek tersebut kepada pihak ketiga (re-repo) sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya untuk menjual kembali efek tersebut kepada penjual awal dalam jangka waktu yang telah disepakati dan menyebabkan kerugian pada pihak penjual. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai mekanisme dan status atas kepemilikan saham yang menjadi objek dalam transaksi repo serta bagaimana akibat dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi peristiwa kegagalan pada saat jatuh tempo pembelian kembali. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yang menunjukan bahwa pihak pembeli merupakan pihak yang berkedudukan sebagai pemilik atas saham yang menjadi objek dalam transaksi repo dan dapat mengalihkan atau menjual kembali saham kepada pihak ketiga dengan tetap terikat pada syarat janji untuk menjual kembali saham tersebut kepada pihak penjual serta harus ada itikad baik berupa pemberitahuan atau persetujuan dari pihak penjual selaku pemilik awal. Pengalihan hak atas kepemilikan saham dari penjual kepada pembeli dalam transaksi repo sifatnya hanya sementara, artinya saham tersebut tidak dijual secara lepas sebagaimana perjanjian jual beli pada umumnya dikarenakan adanya klausula hak membeli kembali. Apabila ada pihak yang merasa telah dirugikan dalam transaksi repo dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi ke peradilan umum dengan klaim gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan/atau melalui jalur non-litigasi yaitu ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Forum penyelesaian sengketa disesuai dengan klausul yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya ketentuan pengamanan terhadap efek yang menjadi objek transaksi repo selama jangka waktu transaksi repo belum selesai dan perlu adanya penegasan dalam penentuan klausula forum penyelesaian sengketa sehingga di kemudian hari tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya.
Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Authors: Ramadhan Eka Dadan , Suhardini Eni Dasuki
Published: June 2020

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Jika notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, namun hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas notaris adalah pembuatan akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tersendiri, hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs
Authors: Suroso Joko Trio
Published: June 2020

Tulisan ini bertujuan untuk membedah mengenai aturan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs dan berusaha untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap aturan tersebut, sehingga diharapkan pemerintah dapat menjalankan kewajibannya tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak dasar warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum sekunder dan tersier dipelajari, dianalisis dan kemudian dituliskan secara deskriptif analitis. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs internet bermuatan negatif telah diperkuat melalui UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengertian mengenai konten negatif dan ilegal yang ditetapkan oleh pemerintah dipandang terlalu luas dan multitafsir. Selain itu, perlu dikembangkan model pemblokiran situs internet yang transparan dan akuntabel.
Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Authors: Aryani Fitri Nur , Intarti Antonia
Published: June 2020

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan jaminan pemberian pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Pemberian pelayanan kesehatan yang baik juga harus sesuai prosedur yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tetapi, dalam suatu Hubungan antara Tenaga Kesehatan dan Pasien seringkali menimbulkan konflik karena pasien merasa dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan profesinya yang kemudian disebut sebagai Malpraktik Medis. Dalam penelitian ini penulis bertujuan meneliti dua permasalahan, yang pertama mengenai pertanggungjawaban hukum atas malpraktik oleh tenaga medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta mengenai implikasi Hukum dalam penyelesaian kasus Malpraktik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran, dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien dapat menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Kemudian di dalam prosedur penyelesaian hukum, bentuk pengajuan gugatan menurut aturan hukum yang berlaku pula haruslah disertakan dengan  pendapat hukum dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sebagaimana dalam bentuk pelaksanaannya harus mengikuti dasar dalam bentuk syarat hukum administrasi atau penyelesaian terhadap bentuk ketentuan secara kode etik profesi dalam praktik kedokteran yang sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Bahwa perlindungan hukum atas profesi dokter sangatlah dijaga dan dilindungi serta bentuk dari keistimewaan profesi dokter sebagai jasa pelayanan medis.
Penguatan Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Dalam Upaya Mencegah Kejahatan Dengan Kekerasan
Authors: RAS Hernawati
Published: June 2020

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila mengarahkan kehidupan dalam sistem kekeluargaan yang harmonis, tetapi saat ini marak terjadi kekerasan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi penguatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam upaya mencegah kejahatan dengan kekerasan ? Dan bagaimana kendala dalam implementasi tersebut ? Penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat, sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan kejahatan kekerasan semakin marak, penguatan Pancasila perlu diimplementasikan secara terus menerus sejak usia dini. Kendala dalam penguatan Pancasila sebagai pmersatu bangsa dalam upaya mencegah kejahatan yaitu adanya faktor internal dan ektsternal.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258k/Pid.Sus/2016 Tentang Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Authors: Koswara Amung , Akhmadi Riyanto S
Published: June 2020

Korupsi sangat erat hubungannya dengan faktor penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara. Salah satu peristiwa penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang yaitu kasus korupsi yang menimpa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim selaku Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Pengadilan Negeri Bandung dengan jabatan Wakil Sekretaris. Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim merupakan perantara/makelar/calo dalam hal ganti rugi lahan yang menyalahi aturan, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dinyatakan tidak bersalah, namun setelah diajukan upaya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandung maka Hakim Mahkamah Agung memberi putusan bersalah terhadap Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1258K/PID.SUS/2016. Berdasarkan hal tersebut yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258K/PID.SUS/2016 serta apakah Aparatur Sipil Negara dapat menjadi perantara (makelar) untuk mendapatkan keuntungan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan yuridis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1258K/PID.SUS/2016 masih kurang utamanya dari pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim. Mahkamah Agung seharusnya juga menggunakan Pasal 5 ayat (2) point j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim telah menyalahgunakan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan sendiri. Hakim Mahkamah Agung seharusnya juga mempertimbangkan Pasal 4 point 2 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Larangan bagi Aparatur Sipil Negara yang menjadi perantara (makelar) untuk mendapatkan keuntungan tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati ketentuan menyangkut kewajiban dan larangan dalam peraturan pemerintah tersebut dijatuhi hukuman disiplin, meliputi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pejalan Kaki (Pedestrian) Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
Authors: Nurachman R. Nurul , Machmudin Dudu Duswara
Published: June 2020

Penulis tertarik mengkaji judul ini karena antara praktik dan aturan terdapat kesenjangan yang sangat tajam terutama dalam  Pasal 310 dan  Pasal 311 Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal tersebut  mengarahkan pada faktor pengemudi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, padahal banyak sekali perkara kecelakaan lalu lintas yang penyebab kecelakaan di akibatkan oleh pengguna jalan lain yaitu  pejalan kaki yang menyebrang jalan tanpa memperhatikan keselamatan dan mengganggu fungsi jalan sehingga terjadilah kecelakaan, sedangkan aparat penegak hukum karena sulit menetapkan saksi dan bukti dan aturan Pasal 310 dan 311 Undang Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menekankan pengemudi kendaraan bermotor merupakan objek yang akan dikriminalisasikan, Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan identifikasi masalahnya adalah Apakah pidana bagi pejalan kaki dalam perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? dan Bagaimanakah penerapan Unsur Efektivitas Penegakan Hukum  terhadap Pejalan Kaki dalam Perkara Kecelakaan Lalu lintas menurut Menurut Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? Penyidik kepolisian dalam melakukan investigasi alat bukti perkara kecelakaan lalu lintas dengan objek terperiksa pedestrian lalai dalam kondisi menyeberang jalan, menurut norma tentang penetapan dan pembatalan, tindakan pedestrian yang kelalaian dalam menyeberang jalan yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini membedakan antara hukum pidana dengan norma etika berlalu lintas dianggap sebagai pelanggaran, baik itu melanggar norma berprilaku (etika) atau norma kebiasaan berlalu lintas di suatu daerah. Ketika pedestrian lalai maka, kelalaian tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana (straafbaarfeit), melainkan berada dalam ranah etika kebiasaan yang tidak mengindahkan atau mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Penerapan unsur efektivitas penegakan hukum terhadap pejalan kaki dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan kepolisian, namun terkendala dalam proses investigasi dalam mencari alat bukti, terutama barang bukti, saksi dapat diperoleh
Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Authors: Nugraha Rizal , Krisnamurti Hana
Published: June 2020

Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah first to file principle, siapa yang mendaftar pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak esklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak ekslusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah analisis terhadap sengketa merek terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana Upaya penanggulangan sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pada sengketa merek “Mawar Super Laundry” dan “Logo Superman” di mana pihak pendaftar pertama berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sesuai dengan Sistem pendaftar first to file principle dan upaya penanggulangan terhadap sengketa merek dapat dilakukan dengan 2 upaya yaitu represif dan preventif. Represif dapat dilakukan dengan cara pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sedangkan preventif dapat dilakukan melalui cara gugatan keperdataan, tuntutan pidana, dan melalui administratif.
Ketentuan Pidana Tentang Ujaran Kebencian di Indonesia
Authors: Suroso Joko Trio
Published: June 2020

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai ujaran kebencian dalam kerangka ketentuan pidana di Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik. Selain itu, tulisan ini juga berusaha untuk memberikan masukan mengenai pengaturan ketentuan mengenai ujaran kebencian secara jelas dalam peraturan perundangan di Indonesia sehingga mampu memberikan rasa kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif yaitu mempelajari bahan hukum sekunder dan tersier dan kemudian menganalisis dan menyimpulkannya. Ketentuan pidana mengenai ujaran kebencian memang telah diatur didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun ketentuan tersebut masih belum mampu menciptakan rasa kepastian hukum didalam masyarakat, terutama belum terdapat definisi ujaran kebencian, yang dibuktikan dengan pro kontra wacana yang masih berkembang didalam masyarakat.
Relevansi Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi dalam Kurikulum Fakultas Hukum Unla Tahun Akademik 2018/2019 dengan Visi Universitas Langlangbuana
Authors: RAS Hernawati
Published: June 2020

Kasus korupsi banyak melibatkan para pejabat pemerintah maupun anggota dewan, gratifikasi atau suap untuk meloloskan perijinan Meikarta, untuk memperoleh kontrak kerja sama proyek Independen Power Producer. Mencermati kasus-kasus korupsi, pelakunya adalah orang yang terpandang memiliki kedudukan atau jabatan dan berpendidikan, sehingga perlu diketemukan akar permasalahan yang paling mendasar. Dalam hal penelitian ini, akan ditelaah dari aspek kurikulum perguruan tinggi khususnya. Kurikulum di Fakultas Hukum UNLA, untuk tahun akademik 2018/2019 berlaku kurikulum baru yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indoensia (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Dalam kurikulum tersebut pada semester VI terdapat mata kuliah Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul professional, inovatif dan berkarakter sesuai Visi UNLA. Relevansi mata kuliah tindak pidana korupsi dalam kurikulum Fakultas Hukum dengan visi dan misi UNLA yatitu  adanya keterkaitan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profseional, inovatif Dan berkarakter untuk tidak melakukan perilaku yang koruptif sehingga menjadi pemimpin birokrat dan aparat penegak hokum yang bersih dan berwibawa. Upaya Fakultas Hukum menghasilakn lulusan sesuai visi UNLA terkait dengan mata kuliah tindak pidana korupsi yaitu Fakultas Hukum dalam kurikulumnya selalu mengupayakan agar materi tindak pidana korupsi diberikan baik dalam mata kuliah sebagai sisipan atau mata kuliah tersendiri dalam kurikulum baru untuk angkatan 2018/2019 sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan lulusan selain unggul, potensial, inovatif juga berkarakter sesuai jati diri bangsa Indonesia yang jujur dan dapat dipercaya.
Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong
Authors: Suhardini Eni Dasuki
Published: June 2020

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan yaitu laki laki (19 tahun) , perempuan (16 tahun). Terhadap ketentan tsb Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungn Anak. Sekalipun telah ada pengaturan batas usia perkawinan , namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perkawinan bawah umur . Bahkan Indonesia menduduki ranking 7 (dunia) dan ranking 2 (Asean). Perkawinan bawah umur disebabkan faktor ekonomi, Pendidikan, budaya dan agama. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani perkawinan bawah umur dengan melaksanakan penyuluhan program Genre Ceria , yang bertujuan agar generasi muda Indonesia terhindar dari kegiatan – kegiatan negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, dan mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
PENERAPAN METODE BERMAIN DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN KINESTETIK SISWA PADA PEMBELAJARAN AKUATIK DI SEKOLAH DASAR
Authors: Wiganda Dodong
Published: June 2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik siswa dengan menerapkan metode bermain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus dan tiap siklusnya terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi, dengan subjek penelitian yaitu siswa di SD Negeri Nangela Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tahun ajaran 2017/2018. Data dikumpulkan melalui tes praktek, observasi, wawancara, pembuatan jurnal catatan guru dan penyebaran angket. Hasil tes kecerdasan kinestetik siswa pada pembelajaran akuatik yang menggunakan metode bermain pada siklus I yaitu; 9,5 % memperoleh kriteria cukup baik (sebanyak 4 siswa), 81 % memperoleh kriteria baik (sebanyak 34 siswa), dan 9,5 % memperoleh kriteria sangat baik (sebanyak 4 siswa). Kecerdasan kinestetik siswa pada pembelajaran akuatik yang menggunakan metode bermain pada siklus II yaitu; 59,5 % memperoleh kriteria baik (sebanyak 25 siswa), dan 40,5 % memperoleh kriteria sangat baik (sebanyak 17 siswa). Serta hasil kecerdasan kinestetik siswa pada pembelajaran akuatik yang menggunakan metode bermain pada siklus III yaitu; 19 % memperoleh kriteria baik (sebanyak 8 siswa), dan 81 % memperoleh kriteria sangat baik (sebanyak 34 siswa). Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu penerapan metode bermain dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik siswa pada pembelajaran akuatik di sekolah dasar.
IMPLEMENTASI GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN BELAJAR PADA SISWA SEKOLAH DASAR
Authors: Putra Purniadi , Putri Hadisa
Published: June 2020

Penelitian ini dilatar belakangi kurang disiplinnya belajar siswa mata pelajaran PAI sehingga guru berupaya meningkatkan disiplin belajar. Penelitian bertujuan untuk: 1) Implementasi guru PAI meningkatkan kedisiplinan belajar, 2) metode guru PAI meningkatkan kedisiplinan belajar, dan 3) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi guru PAI meningkatkan kedisiplinan belajar. Subyek penelitian: guru PAI, Kepala SDN 33 Penjulung dan siswa SDN 33 Penjulung Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan member check. Hasil penelitian dapat disimpulkan; 1) Implementasi guru PAI dalam meningkatkan kedisiplinan belajar, memberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi belajar, memberikan bimbingan belajar siswa, memberikan latihan dan melakukan remedial, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, 2) metode guru PAI meningkatkan kedisiplinan belajar dengan cara; menggunakan variasi metode mengajar, menggunakan metode bermain peran. 3) faktor pendukung dan penghambat diantaranya; (1) faktor pendukung: tersedianya media, adanya kerjasama guru dan orang tua siswa, dukungan dari kepala sekolah, selalu mencari inovasi metode mengajar di kelas (2) faktor penghambat: kurang disiplin siswa saat menerima pelajaran, siswa tidak serius dalam menerima pelajaran dalam bimbingan oleh guru, dan sarana dan prasarana sekolah masih belum lengkap sehingga siswa kurang tersalurkan potensinya.Implementasi GuruPAI, Kedisiplinan Belajar.
THE DYNAMICS OF INTEGRATED CHARACTER DEVELOPMENT & ENGLISH LITERACY IN THE INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM IN PRIMARY SCHOOL IN THE ERA 4.0
Authors: Zidniyati Zidniyati
Published: June 2020

Tulisan ini merupakan hasil pengamatan penerapan pendidikan karakter dan literasi Bahasa Inggris yang terintegrasi dalam sistem pendidikan inklusi di SD Tabita Puri Genteng, Banyuwangi. Menginjak di tahun kedelapan sejak SD Tabita Puri didirikan, penerapan pendidikan karakter di SD Tabita Puri telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, terutama dilihat dari prestasi para alumni yang telah teruji di Sekolah Menengah Pertama. Responden yang diamati adalah (1) sepuluh alumni angkatan pertama; (2) 15 alumni angkatan kedua;  (3) 13 siswa angkatan ketiga;  dan (4) 18 siswa/i angkatan keempat SD Tabita Puri. Metode penelilitian dilakukan secara kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, interview, dan rekaman dokumen sekolah. Tujuan dari laporan amatan di tahun kedelapan ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami, apa saja faktor pendukung tercapainya target, serta tantangan yang dihadapi untuk pencapaian target lanjutan. Hasil dari penelitian ini akan dilanjutkan untuk dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan karakter dan literasi Bahasa Inggris yang terintegrasi dalam sistem pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar yang sesuai untuk diterapkan di era 4.0.
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) MATEMATIS BERBASIS PBL TERINTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
Authors: MZ Zubaidah Amir , Anggraini Fitria , Kusnadi Kusnadi , Alfiah Alfiah
Published: June 2020

This research is a development research using a 4-D model, but in this study, researchers modified it to 3-D (Define, Design, Development). This study aims to produce PBL-based Student Worksheet (DMSW) Integrated Islamic Values that are valid, practical, and effective. This research was conducted at SDIT Raudhaturrahmah sub-district Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. The subject of this study were material experts and media from lecturers and teachers, as well as Raudhaturrahmah Pekanbaru students. The sample in this study was class V Al-Halim as the experimental class and class V Al-Fattah as the control class. The object of this research is PBL Mathematical DMSW Integrated Islamic Values. The type of data used is in the form of quantitative and qualitative data. The instruments of data collection were questionnaires, interviews and posttest. The data analysis technique used is quantitative descriptive analysis and qualitative descriptive analysis. Based on the validity test, the DMSW based on PBL-Based Islamic Values was stated as a very valid category with a percentage of validity level of 87.61%, and very practical with a percentage of practicality of 84.39%. And effective, because based on the results of t test analysis, there are differences in learning outcomes between experiments using problem-based mathematics DMSW integrated Islamic values with the control class that does not use problem-based DMSW integrated Islamic values. besides, the percentage of student learning completeness reaches 85%.
EVALUATING THE PROFESSIONAL DUTIES OF CLASSROOM TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS
Authors: Latip Asep Ediana
Published: June 2020

The classroom teacher's professional duties are to educate, guide, teach, train, direct, judge and preserve. The problem is that many teachers are not professional in performing their duties has become a professional certificate, therefore the purpose of this study is the task of professional executive class teachers at the primary education education in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. The research method used is qualitative quantitative survey method because it is evaluative research. Data completion technique as evaluation research on professional task of classroom teacher at primary education in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi is observation, interview, and document. The respondents of this research are classroom teachers at primary education in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. The benefits of this research are expected to provide theoretical and practical benefits to institutional governance on the development of teacher resources at the primary education level in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. The results showed that teachers in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi perform their professional duties in designing a good learning plan with an average score of 72. Can perform professional duties at primary education level in aspects of learning activities very well with average score 87. And there is a difference in the implementation of professional tasks of certified class teachers with an average score of 73 scores, while unclassified grade teachers score an average of In the aspect of execution of professional duties in classroom teaching activities has not been certified has the advantage in performing professional tasks on aspects of learning activities at level primary education in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi that is grade certified teacher average score 86,7, while class teacher have not certified result of score average 87,2.
KELAYAKAN MODUL PEMBELAJARAN IPA TERINTEGRASI NILAI AGAMA UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER RASA INGIN TAHU
Authors: Maghfiroh Febri Lailatul , Oktradiksa Ahwy , Iman Muis Sad , Sari Kanthi Pamungkas , Nugroho Irham , Shalikhah Norma Dewi , Aufa Minzani
Published: June 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Snowball Throwing, hasil belajar matematika sub materi perkalian sebelum menggunakan metode Snowball Throwing, dan hasil belajar matematika sub materi perkalian sesudah menggunakan metode Snowball Throwing di MI Al Islam Balesari Windusari Kabupaten Magelang. Subyek dari penelitian ini adalah kelas IV yang berjumlah 22 siswa yang terdiri atas 9 siswa laki-laki dan 13 siswi perempuan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode Snowball Throwing. Hal ini dapat dilihat dari suasana pembelajaran di kelas IV menjadi lebih hidup, peserta didik menjadi lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, tahap pertama adalah kegiatan pra siklus, yaitu mencari data hasil belajar sebelum menggunakan metode Snowball Throwing.  Tahap kedua adalah pelaksanaan Siklus I dan Siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kelas tiap siklusnya yaitu siklus I 68.64 dengan prosentase perubahan nilai sebesar 14.4% dan siklus II 80.45 dengan prosentase perubahan nilai sebesar 34.08% dan ketuntasan hasil belajar mencapai 100%. Berdasarkan hasil analisis siklus I dan siklus II dapat diambil kesimpulan bahwa metode Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar matematika sub materi perkalian di MI Al Islam Balesari Windusari Kabupaten Magelang.
PENGGUNAAN MEDIA KOMIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA SEKOLAH DASAR
Authors: Musyarofah Naifatul , Arifin Fatkhul , Firdaus Fery Muhamad
Published: June 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media komik terhadap kemampuan koneksi matematis siswa kelas V SDN Lebak Wangi pada materi kecepatan dan debit. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2019/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen (quasi eksperimental) dengan desain penelitian Nonequivalent Posttest-Only Group Design. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas kelas eksperimen yang berjumlah 33 siswa dan kelas kontrol yang berjumlah 33 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang diajarkan menggunakan media komik memperoleh rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa yang diajarkan tanpa menggunakan media komik. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t-test posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,004 dengan taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada penggunaan media komik untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada siswa sekolah dasar.
THE EFFECT OF THE SPIRIT OF NATIONALISM AND CINTA TANAH AIR ON THE SELF INDEPENDENCE OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Authors: Saputri Deva Indah , Herwin Herwin
Published: June 2020

The research aims to determine the effect of the attitude of the spirit of nationalism and cinta tanah air on the independence of elementary school students. This study uses a quantitative approach with ex-post facto methods. The population in this study were high class students, namely class IV, V, and VI of state elementary schools in Masaran Subdistrict, Sragen. The research sample of 100 students randomly selected. Data collection techniques use a psychological scale. Data collection instruments use a scale of independence. Data analysis techniques used are partial correlation and multiple regression. Analysis prerequisite test uses normality, linearity and multicollinearity test. The results showed that the spirit of nationalism partially significantly affected the independence of students, the cinta tanah air partially significantly affected the independence of students, the spirit of nationalism and cinta tanah air simultaneously significantly affected the independence of students.
THE MODEL OF GROW ME FOR DEVELOPING THE CHILDREN FRIENDLY SCHOOL
Authors: Slam Zaenul
Published: June 2020

This study is aimed to know the model of GROW ME for developing the children friendly school.This research was conducted at SMP Negeri 3 Majalengka Majalengka Regency on February 2, 2018 until May 30, 2018. The research method used was  school action research consisting of two cycles and each cycle consisted of four activities, namely: planning, action, observation and reflection. Data was collected using a sheet of instrument monitoring the evaluation of child friendly school to obtain a picture of the achievement of the development of child friendly schools. Data analysis to obtain a picture of the achievement of the development of chil -friendly schools with a percentage value. Based on the results of quantitative analysis: First, the planning dimension obtained an average cycle of 80% (good category) and cycle 2 of 90% (very good category). Second, the action  dimension obtained an average of 1 cycle 80.82% (good category) and cycle 2 90% (very good category). This shows that there are significant differences in the increase of child-friendly school in both the planning and action dimensions in Cycle 1 and Cycle 2.
PENGARUH METODE DRILL PENCAK SILAT TERHADAP KECERDASAN KINESTETIK SISWA SEKOLAH DASAR
Authors: Firdaus Fery Muhamad , Nurfauzan Prayogi , Hanaris Rianti
Published: June 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pencak Silat berpengaruh secara efektif dan signifikan serta seberapa berpengaruhnya terhadap kecerdasan kinestetik siswa kelas kelas III SD Negeri Sri Asih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu jenis kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh pada  hasil normalitas tes praktik diperoleh nilai statistik sebesar 0,159 dan nilai P-value yang diperoleh sebesar 0,200. Karena nilai  P-value , maka H0  diterima (tidak cukup bukti/data untuk menolak H0). Pada uji homogenitas diperoleh nilai P-value sebesar 0,070. Nilai tersebut lebih besar dari pada nilai  yang dipilih yaitu 0,05. Karena nilai  P-value , maka H0  diterima (tidak cukup bukti/data untuk menolak H0). Pada uji hipotesis output bagian pertama menunjukan bahwa banyaknya data yaitu 14 buah dengan rata-rata sebesar 74,04, simpangan bakunya sebesar 40,0778 dan standar error sebesar 7,5740. Sementara itu untuk output yang kedua menunjukan hasil uji t untuk tes value = 50 maka nilai thitung = - 504,027 dan nilai sig 2-tailed = 0,120. Nilai sig 2-tailed = 120 dikali oleh  dan didapat  nilai P-value =  x 0,120 = 0,060. Karena nilai P-value  , maka H0 diterima.  Dan untuk hasil observasi menunjukan 10 dari 14 anak memenuhi indikator kecerdasan kinestetik, sementara 4 lainnya masing-masing hanya memenuhi dua indidkator yang diujikan.
The Educators Personality Development in Industry 4.0 Based on Pumping HR-Model
Authors: Ramly Amir Tengku , Aminda Renea Shinta
Published: June 2020

Characteristics of Human personality that have existed since birth can be used as a basis for personal development and professionalism at work. Industrial Era 4.0 demands change in all fields, including the world of teaching. This study uses the literature review method by looking for various references critically to obtain valid and reliable data. The results of the analysis found that for the effectiveness of teaching in the classroom, educators must master and understand learning based on students' personalities and themselves. An understanding of the Personality Based Pumping-HR model can describe and map human personality in certain behaviours and characters. The results have a positive impact on the teaching process and teaching outcomes. Changes in the Personality of educators entering the digital era are very important when linked to the success of the teaching is carried out. So for effectiveness in teaching in the 4.0 era, an educator must understand the personality of students.