bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Endodontia regenerativa em dentes permanentes com rizogênese incompleta e presença de necrose pulpar
Authors: Lourenço Luana Vanessa Menegassi , Silva Aline Hübner da , Pagliosa André
Published: April 2023

Foi realizada uma revisão narrativa de literatura sobre o estudo da endodontia regenerativa, bem como da técnica de revascularização do canal e sua importância clínica no sucesso do tratamento endodôntico de dentes com necrose pulpar em situação de rizogênese incompleta. Portanto, é crescente a busca pelo desenvolvimento de novos tratamentos que ofereçam potencial para uma contínua formação de tecido mineralizado destes elementos dentários. Uma alternativa promissora tem surgido para estes casos: a revascularização do canal radicular, que é caracterizada pela indução de sangramento da região periapical para o consequente preenchimento do canal radicular com coágulo sanguíneo e células indiferenciadas, induzindo a formação de um novo tecido. Após isso, o dente então é selado com MTA na porção cervical da raiz e coronalmente com materiais restauradores. O conhecimento dos endodontistas nas áreas de biologia pulpar, trauma dentário e engenharia de tecidos pode auxiliar na efetivação de um bom tratamento revascularizador e, consequentemente, no desenvolvimento contínuo da raiz, aumento da espessura nas paredes dentinárias e fechamento apical de elementos dentários com rizogênese incompleta e presença de necrose pulpar. Esses desenvolvimentos na regeneração do complexo dentina-polpa têm um impacto promissor nos esforços para manter a dentição natural, que é o objetivo final de todo e qualquer tratamento endodôntico.
Reabilitação com prótese dentogengival paciente Classe III – relato de caso
Authors: Romio Lucas
Published: April 2023

As próteses dentogengivais, normalmente são propostas alternativas para casos com perda de estrutura periodontal, principalmente em região anterior de maxila Possibilitante grandes reabilitações estéticas, ou seja,  mesmo com o avanço de técnicas cirúrgicas e evolução de biomateriais, alguns casos são limitados ou paciente não aceita a hipótese de passar por grandes procedimentos cirúrgicos. Neste relato de caso, embora não seja o ideal, garante uma reabilitação estética e funcional fixa satisfatória para o paciente que apresenta falta de elementos em região anterior de maxila. O planejamento reverso foi fundamental para ajudar no caso.
Associação de terapias para o rejuvenescimento facial - relato de caso
Authors: Santos France Jones Andrade dos , Brito João Amaury Frances , Brilhante Juliana Vilhena , Queiroz Lorena Lopes de Souza , Pena Suellen Brito
Published: April 2023

Os procedimentos estéticos, como a harmonização facial, aumentaram significativamente nos últimos anos. O uso de preenchedores com ácido hialurônico, bioestimuladores e fios de PDO são ótimas opções de tratamento para casos de envelhecimento da pele, perda de volume e flacidez. O presente trabalho relata o caso de uma paciente de 50 anos, com perdas volumétricas importantes como olheiras, perda de volume labial e pouca projeção do mento e grau de flacidez moderado. A paciente foi tratada com bioestimulador de hidroxiapatita de cálcio, no terço médio e inferior da face, preenchimento com ácido hialurônico nas olheiras, lábios e mento e fios de PDO espiculado, para maior sustentação da face. Os resultados mostraram melhora dos aspectos da pele com relação à firmeza, sustentação e volume.
PENGARUH PROGRAM BEHAVIOR BASED SAFETY TERHADAP TINGKAT PENURUNAN KECELAKAAN DI PT.INALUM KUALA TANJUNG
Authors: Asvina Nadiya , Harahap Arifuddin Muda , Soddik M. Bahri Al , Firdaus Amalina , Ahmad Aldeo Nur , Fitri Yuliza Anisa , Ginting M. Ramanda Alif Syaufi , Nst Rahma Auliyah , Adilla Kamelia Zahra , Rizky M.
Published: April 2023

The problem that often occurs in the world of work is that if a worker has a work accident at his company's place, what is the BBS function for worker safety at PT INALUM, then this problem is not enough to stop here, other problems also arise related to the company's SOP accountability for workers who had an accident at work in accordance with applicable law. With the implementation of the Behavior Based Safety program, it is hoped that the level of work accidents can be realized properly. In this study we used the sociological normative method. By collecting and analyzing an event systematically. The data we analyzed were obtained from various literature and laws and regulations.
PRO KONTRA JAMINAN HARI TUA (JHT) DITINJAU PERMENAKER REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022
Authors: Harahap Arifuddin Muda , Eriska Reda , Hannum Syarifah , Fauzi Masyhurul , Hafizsyah Muhammad , Rizki Muhammad Fajri , Fitriani Tiara , Sianipar Solehah Dhara Adha
Published: April 2023

Dewasa ini, jaminan hari tua mendapatkan banyak sekali sorotan dari para pekerja yang tidak setuju dengan Jaminan Hari Tua yang diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022. Untuk itu kami bermaksud membahas tentang Jaminan Hari Tua sebab masalahnya adalah bagaimana sebenarnya pengaturan Jaminan Hari Tua menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 lalu berikutnya bagaimana realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini ditinjau dari hajat hidup mantan pekerja, sebab di masyarakat nyatanya mantan pekerja baik yang pensiun diusia 56 tahun maupun sebelumnya tidak terelisasi dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif sosiologis yakni kami membahas bagaimana pengaturan Jaminan Hari Tua ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direalisasikan pada Permenaker No. 2 Tahun 2022 serta bagaimana kehidupan sosial mantan pekerja. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah ternyata bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini tidak berjalan dengan semestinya, lalu Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini masih perlu ditinjau kembali sebab banyak sekali para pekerja yang tidak sepakat dengan aturan yang ada dalam Permenaker No. 22 Tahun 2022
PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JASA KARGO EKSPOR BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN 04/KPPU-I/2021)
Authors: Yosua Yosua , Wiradiputra Ditha
Published: April 2023

Praktik Monopoli yang dilakukan Perusahaan Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster yaitu PT ACK yang menjadi jasa eksportir tunggal yang mana hal tersebut telah melanggar hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari regulator izin ekspor tersebut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga terseret dalam kasus ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999) Putusan atas Perkara No. 04/KPPU-I/2021. Penulis meneliti Kesesuaian Putusan KPPU dalam menghukum PT ACK yang sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha, dengan cara menganalisis aturan hukum yang dijatuhkan. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan suatu penjelasan tentang Penyelenggaraan Jasa Angkut yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan cara pencegahan kecurangan yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk melancarkan Tindakan monopoli dengan cara mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-undang dan merugikan kepentingan konsumen. Iklim Persaingan Usaha dan Anti Monopoli diharapkan menjadi tumpuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis khususnya di bidang jasa angkut kargo ekspor BBL dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum anti persaingan usaha dan monopoli.
PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF
Authors: Noor Tajuddin , Zulkifli Suhaila
Published: April 2023

Sebagai bentuk penjaminan, lembaga penjaminan fidusia muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu. Ini penting untuk lembaga agunan yang asetnya sebagian besar terdiri dari barang-barang bergerak. Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) mengatur bahwa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan sebagai subjek jaminan fidusia. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten sama-sama mengatur evolusi jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, Terkait Ekonomi Kreatif, telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2022. Kekayaan Intelektual yang dapat diagunkan sebagai Jaminan Fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah ini. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan (1) bagaimana pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berupa fidusia dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif; dan (2) bagaimana pengaturan benda bergerak sebagai agunan dalam bentuk fidusia dalam Sistem Hukum Penjaminan. Secara metodologis, penyelidikan ini bersifat yuridis normatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI
Authors: Arsyad Putri Nabila Kurnia
Published: April 2023

Suatu penyelesaian sengketa pada perselisihan yang berhubungan dengan penanaman modal asing atau investasi, kerap diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (“ADR”). Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah arbitrase, baik nasional maupun internasional, seperti ICSID. Putusan Arbitrase Internasional ICSID memiliki sifat final dan binding yang mana tidak dimungkinkannya para pihak untuk mengajukan upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut, karena sifatnya telah mengikat dan akhir. Walau sifat final dan binding dalam putusan arbitrase mengartikan tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh, namun pada kenyataanya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara serta merta. Ketidakselarasan Pasal 60 dan Pasal 70 UU AAPS menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyebabkan putusan arbitrase menjadi putusan yang bersifat final dan binding yang semu dan seolah-olah masih dapat dilakukan upaya hukum untuk pembatalan putusan melalui Pengadilan Negeri. Diputusnya Putusan MK Nomor 15/PUU/XII/2014 yang bersifat memvalidasi undang-undang, maka sudah sepatutnya untuk lembaga legislasi merevisi UU AAPS dan melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat, investor dan pengusaha.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI FACEBOOK (Studi Putusan Nomor : 303/Pid.B/2022/PN. Tjk)
Authors: Siregig I Ketut , Hesti Yulia , Ramadhan Adityo Armanda D.
Published: April 2023

Penelitian tertujukan untuk mempertimbangkan hakim dalam menjatuhkan keputusan pada tindak pidana penipuan melalui facebook (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/Pn. Tjk). Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Jenis data dipergunakan artinya data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan serta dianalisis secara kualitatif, serta yang akan terjadi analisis diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan. sesuai hasil penelitian serta pembahasan diuraikan pada penerapan hukum diuraikan pada pasal tadi, tindak pidana merupakan perbuatan melawan hokum bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dilakukan oleh pelaku serta perbuatan tadi sudah dilanggar serta melanggar hukum. Dari ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain, sebagai akibatnya perbuatan bisa dipidana. pada penerapan Undang-Undang sesuai beberapa unsur menyebutkan pasal 378 KUHP perihal pengaturan tindak pidana penipuan. Hakim pada mengusut suatu perkara pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pertimbangan pada memutus perkara. pembuktian artinya fase terpenting pada persidangan pada pengadilan. Tentunya pada memutus suatu perkara, hakim mempunyai pertimbangan seperti keterangan saksi serta terdakwa buat mengungkapkan apa sebenarnya terjadi, adanya alat bukti untuk membantu hakim dalam menjatuhkan sanksi pada terdakwa, dan adanya hal memberatkan serta hal meringankan. Selanjutnya, hakim pula menimbang sesuai Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN NOTA FIKTIF DI PT.WINEX LAMPUNG (Studi Putusan No:109/Pid.B/2022/PN. Tjk)
Authors: Siregig I Ketut , Hesti Yulia , Hendarta Ariya Cipta
Published: April 2023

Penegakan hukum terkaitkan dengan pengertian “law enforcement” pada kata sempit, serta pengertian keadilan pada arti luas merupakan hukum substantif, yaitu tegaknya keadilan. Penuntutan pidana artinya upaya mengakibatkan hukum menjadi pedoman, baik pada arti formal sempit juga pada arti substantif lebih luas. Penelitian tertujukan untuk menegakkan hukum pelaku tindakan pidana penggelapan memakai catatan fiktif pada PT.Winex Lampung (Studi Putusan nomor: 109/Pid.B/2022/Pn.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan mencakup data sekunder serta data primer. Proses analisis data dideskripsikan serta dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah dipaparkan, penulis beropini jika penjatuhan pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada terdakwa sudah sesuai menggunakan tindak pidana dilakukan terdakwa sedemikian rupa sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera. Hakim pada menyelidiki suatu perkara pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus kasus. Verifikasi artinya fase terpenting pada persidangan pada pengadilan. Tentunya pada memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan keterangan informasi seperti keterangan saksi serta tertuduh untuk menyebutkan apa sebenarnya terjadi, adanya bukti mendukung pertimbangan hakim pada menjatuhkan sanksi pada terdakwa, serta adanya hal memberatkan serta meringankan. elemen. Maka, hakim pula menimbang sesuai Pasal 374 KUHP atas tindak pidana penggelapan jabatan.
PATENT CANCELLATION AS AN EFFORT TO PROTECT PATENTS REGISTERED IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Authors: Daudsyah Teuku , Lubis Muhammad Ridwan
Published: April 2023

Patents give the owner exclusive rights in an effort to prevent or stop other parties from making, using, offering for sale, selling or importing a product or a process, based on a patented invention, without the permission of the patent owner. Patents are a "powerful business tool" for companies to gain exclusivity rights to new products or processes, establish strong market positions and generate additional revenue through licensing. A product that is complex (such as a camera, mobile phone, or a car) combines a number of inventions which include several patents, which may be owned by different patent holders, but these patents can be canceled by several things, one of which is if there is no the novelty value of the idea that was initiated.
TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP PERLINDUNGAN BARANG AGUNAN KREDIT
Authors: Harefa Fajarius , Laia Yosafat , Marbun Jaminuddin , Hamonangan Alusianto
Published: April 2023

Pelanggan maupun perusahaan  meimiliki kaitan satu sama lain dalam pengertiannya perusahaan dan pelanggan  adalah  mempunyai peranan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan tersebut.  Dan memiliki 2 dasar, adalah yang pertama kaitan peraturan yang kedua kaitan kepastian.. perusahaan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan dan menciptakan suatu produk serta meberikan penawaran kepada pelanggan. Rasa solidaritas  harus dilaksanakan guna untuk memebrikan perlindungan kepada masyarakat atau individu untuk menjaga keselamatan dan hak setiap oramg. Dalam perkara ini diminta keseriusan bank dalam pertanggugjawaban barang agunan kredit terhadap nasabah, dalam melakukan pertanggungjawaban yang sepenuhnya dan perlindungan terhadap barang agunan kredit sehingga masyarakat merasa terpercaya dan terlindungi barang agunan kredit.
IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENETAPAN KETERANGAN MENINGGAL DARI PENGADILAN NEGERI GUNA MENERBITKAN AKTA KEMATIAN TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL (Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk
Authors: Renaldi Antoni Barra , Erlina Erlina , Hesti Yulia
Published: April 2023

Abstrak

 

Hukum mengatur hak serta kewajiban pada kehidupan bermasyarakat serta pula mengatur penegakan serta perlindungan hak serta kewajiban tadi. sesuai hasil penelitian serta pembahasan, tata cara permohonan akta kematian pada pengadilan negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. Sama menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara perdata pada biasanya, seperti karena para pihak berkepentingan menghadap pengadilan negeri menggunakan membawa surat permohonan serta persyaratan lain serta bukti pengajuan surat tadi, maka pemohon pula wajib menghadirkan 2 orang saksi, atas kesaksiannya perihal permohonan akta kematian, konklusi serta akhirnya temuan hakim. Dampak hukum ditemukannya akta kematian oleh Pengadilan Negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib membukukan kematian tadi pada buku catatan sipil, berlaku bagi rakyat negara Indonesia serta sekaligus bisa menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari serta keluarga almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN SUATU KEBERHASILAN PELAYANAN PUBLIK
Authors: Naiborhu Murni , Laia Ali Akbar , Siahaan Oktavia Tahsya L.U. , Perangin angin Siti Fidia , Situmorang Meriati
Published: April 2023

Pelayana public bersifat melayani kepentingan umum tanpa kecuali yang melalui peranan pemerintah bukan swasta. Dengan melalui peranan pemerintah tersedia fasilitas yang bisa di manfaatkan milik public yang kemudian digunakan untuk melayani kepentingan bersama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala desa Suka Maju dalam pelayanan public dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, melalui hasil penelitian bahwa Kepala desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo dinilai berhasil dalam mencapai pelayanan public dan kesejahteraan warga desa. Dan massih terdapat kelemahan-kelemahan lainnya bahwa pelayanan kinerja kepala desa belum maksimal selama ini dapat dilihat dari sisi kedisplinan waktu kepala desa, pengurusan administra warga desa membutuhkan waktu lama, dan belum sigap dalam mempecahkan masalah masyarakat desa.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG YANG TIDAK TERIMA PESANANNYA ATAU RUSAK
Authors: Pires Jonathan Alexander , Gea Oliana , Gaston Billy , Purba Prasito
Published: April 2023

Perhatian konsumen perlu lebih diperhatikan karena perkembangan kebijakan devisa perekonomian Indonesia telah memperjelas bahwa perekonomian negara juga terhubung dengan perekonomian dunia. Implikasi negatif terhadap perlindungan konsumen dapat diakibatkan oleh praktik perdagangan internasional. Dalam penelitian ini digunakan metodologi normatif Yuridis. Detik data merupakan penjumlahan dalam analisis ini. Sesuai dengan Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam label, etiket, deskripsi, iklan, atau promosi yang sesuai. Prosedur penjual untuk menggantikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rosak, sertakan butiran aduan untuk menyelesaikan pertikaian pengguna tanpa peguam; Kedua, peringkat proses undang-undang, yang boleh melalui konsiliasi, pengantaraan dan timbang tara; dan ketiga, fasa keputusan, yang mesti diselesaikan dalam tempoh tidak lebih daripada 21 hari bekerja dari komunikasi permintaan sebelum pelaksanaan keputusan.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OTORISASI HUKUM YANG DIKELOLA
Authors: Hayati Muslimah
Published: April 2023

Hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Pembentukan hukum yang berlaku tdak hanya di pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah yang diharapkan mampu mencapai tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otorisasi hukum yang dikelola. Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh informasi memgenai peran dari pemerintah daerah dalam membuat beragam hukum yang berlaku sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan atau otonomi dalam mengatur dserahnya sendiri termasuk dalam menyusun beragam kebijakan yang akan diberlakukan. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui beragam aturan yang disusun dan diberlakukan seperti aturan mengenai pemggunaan dana APBD, investasi, wisata, kesejahteraan social, penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya dimana hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
FORGIVING OF THE VICTIM AND/OR FAMILY TOWARDS THE PERPETRATOR AS A CONSIDERATION IN IMPOSING CRIMINAL AND PUNISHMENT ACCORDING TO THE LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE
Authors: Ali Tengku Mabar , Yopiza Yopiza , Rangkuti Putri Ramadhani
Published: April 2023

Pemaafan korban dan /atau keluarga korban merupakan salah satu dasar pertimbangan di dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j UU No.1/2023 tentang KUHP.  Adanya pemaafan dari korban dan/atau keluarganya terhadap pelaku, tidaklah berarti meniadakan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Akan tetapi, dalam penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku, pemaafan korban dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya putusan pidana yang akan dijatuhkan, di samping pertimbangan lainnya.Adanya pemafaaan dari korban terhadap pelaku tindak pidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)
Authors: Zaini Zulfi Diane , Hesti Yulia , Ilham Igo
Published: April 2023

Asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesopanan yangMenggambarkan perbuatan dan pandangan si peleceh kepada yang dilecehkan dimana pandangan tersebut menghinakan, memandang rendah atau tidak berharga. Permasalahan penelitian mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran foto/video asusila melalui media sosial dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran foto/video asusila melalui media sosial. Metode penelitian menggunakan:  1. pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, 2. pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber.Faktor penyebab terjadinya bahwa benar karena pelaku tidak terima karena Saksi korban ingin mengakhiri hubungan asmara dengan pelaku maka tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban, pelaku telah menyebarkan luaskan gambar/foto/video asusila Saksi korban.Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan  pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan hakim yang sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan membuat efek jera kepada pelaku.
GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP TUNGGAKAN PEMBAYARAN BARANG FARMASI KEPADA PERUSAHAAB DISTRIBUTOR FARMASI (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk)
Authors: Ramasari Risti Dwi , Nurina Intan , Uyundoya Reza
Published: April 2023

Default comes from the Dutch language "wanprestastie", which means non-fulfillment of achievements or obligations that have been assigned to certain parties in an engagement, both agreements born of an agreement or agreements arising from a law. According to the Legal Dictionary, default means negligence, negligence, default, not fulfilling its obligations in the agreement. Legal Consequences of Default Against Arrears in Payment of Pharmaceutical Goods to Pharmaceutical Distributor Companies in Decision Number 15/Pdt.Gs/2022/ PN. Tjk is that Muhamad Sutedjo must pay his payment obligations to the Plaintiff Rp. 113,424,307.50 (one hundred thirteen million four hundred twenty four thousand three hundred seven rupiah and fifty cents). And plus paying interest of 6% (six percent) per year from IDR 113,424,307.50 (one hundred thirteen million four hundred twenty four thousand three hundred seven rupiah fifty cents) starting from June 14, 2022 (due date of subpoena second from the Plaintiff) until this decision was read out and the Basis for consideration of the Judge in imposing a decision on default in the arrears of payment for pharmaceutical goods to a Pharmaceutical Distributor Company in Decision Number 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk is based on the provisions in Article 1320 KUH Civil requirements for the validity of an agreement, Article 1925 of the Civil Code Jo Article 163 HIR/283 RBg because the Defendant did not dispute, Supreme Court Jurisprudence Number 063 K/PDT/1987 concerning Addition of interest of 6% of the principal amount of the loan and Article 18 paragraph (1) Perma Number 4 of 2019 concerning Amendments to Perma Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims.
AKIBAT HUKUM MUCIKARI DI BAWAH UMUR DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN DALAM PROSTITUSI ONLINE
Authors: Vidyaningsih Wahyu , Adjie Habib
Published: April 2023

This increasingly rapid development of technology and information affects the acceleration in every field in the rotation of the activities of the wider community. But not only has a positive impact, but also has a negative impact. For example in the case of prostitution that is carried out online. In the news TribunJabar.Id reported the involvement of minors in online prostitution as operators and pimps. The emergence of legal problems related to the position of children involved in online prostitution cases as pimps is the background of this research with the aim of knowing the legal impact of online prostitution crimes committed by minors. The research will use a normative method with a statutory and bibliographical approach. It was concluded that the sanctions that can be imposed on minors who are involved in online prostitution are by taking action in accordance with Law number 11 of 2012 if they are under 15 years old, and a maximum of ½ (half) of the maximum criminal penalty if they are over 15 years old.
TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Authors: Ziliwu Alfonsus Syukur Hadirat , Ndruru Utusama , Marbun Jaminuddin , Hamonangan Alusianto
Published: April 2023

Hadirnya Industri 4.0 dan memasuki Society 5.0 memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap lahirnya jenis aset baru, yaitu aset-aset yang berbasis digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tingginya minat terhadap NFT. Transaksi NFT yang diperdagangkan  secara internasional membuatnya semakin populer. Namun disisi lain, NFT juga sering digunakan oleh pihak ketiga untuk mengkomersialisasi karya seniman tanpa izin seniman tersebut. Seiring perkembangan NFT, ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan transaksi NFT sehingga diperlukan adanya  perangkat hukum yang dapat mengatur NFT. Maka dalam penelitian ini penulis inggin mengakji bagaimana pengaturan NFT dalam hukum positif Indonesia dengan judul : “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual”.
ANALISIS GERAKAN #METOO SEBAGAI PERLAWANAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DI CHINA
Authors: Amin Khoirul , Nazariana Nazariana
Published: April 2023

Tulisan ini meneliti mengenai gerakan #MeToo yang telah memperluas percakapan tentang kekerasan seksual. Keberadaan #MeToo di dunia maya menyediakan ruang bagi wanita-wanita di seluruh dunia, tak terkeuali China, untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Juga sebagai bentuk dari perlawanan mereka terhadap kekeresan dan pelecehan seksual yang relevan dengan kehidupan dan pengalaman mereka, dan berfungsi sebagai batu loncatan untuk aktivisme siber ini terkait dengan isu-isu perempua di China. Melalui cyberspace, aktivisme siber feminis memulai perannya dan menghadirkan suara-suara perempuan dengan cara baru terhadap kekerasan seksual dan mengungkapkan kekuasaan di berbagai sektor masyarakat. Efek dari gerakan ini juga terlihat di sektor korporasi dan akademis. Sebelum #MeToo masuk di China, China tidak memiliki sistem hukum yang siap untuk menangani kejahatan penyerangan seksual, dan pelecehan seksual bahkan lebih sulit untuk dicegah dan dihukum karena ambiguitas undang-undang yang menentangnya. Setelah Gerakan #MeToo di China memobilisasi lembaga pemerintah dan LSM di kota, China saat ini sedang bekerja menuju kesetaraan, China juga akan mengamandemen Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan, regulasi tersebut membuat kepentingan perempuan China semakin membaik, bahkan Dewan Negara, kabinet China, meluncurkan Outline of Women's Development in China (2021-30) untuk mempromosikan kesetaraan gender pada September 2021 hingga sekarang.
AKIBAT HUKUM PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR
Authors: Mulyanita Feby , Octarina Nynda Fatmawati
Published: April 2023

Along with the development of technology and information, making it easier for the community. The impact obtained from this convenience, of course, is not only the positive impact, but also the negative impact, one of which is the growing crime of prostitution carried out online. In its activities it would be a problem if it involved minors as the subject, whether it be pimps, waiters, or users. Users who are minors are motivated to try new things considering they are still in the search for self-patterns. The aim of this research is to find out the legal consequences of users of online prostitution services who are minors. In this study, normative research methods will be used to examine and approach legislation as material in analyzing and discussing it. The conclusion states that if a child is in conflict with the law related to online prostitution, he can be punished as a last resort with a penalty of half of the maximum penalty of 15 years in prison and a maximum fine of 5 billion rupiah.
HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBAT KEGAGALAN HASIL KESEPAKATAN DALAM PELAYANAN REPRODUKSI MELALUI TEKNOLOGI BAYI TABUNG
Authors: Yogasara Namira Fadhya , Komalawati Veronica , Putri Sherly Ayuna
Published: April 2023

Pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung merupakan salah satu bentuk pelayanan kedokteran berupa pemberian pembantuan dokter dalam membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan karena ketidaksuburan (infertilitas). Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan jenis perikatan inspanningverbintenis, sehingga apabila terjadi suatu kegagalan dalam mencapai hasil maka tidak dapat dituntut berdasarkan suatu hubungan kontraktual.  Namun, pada kenyataannya timbul permasalahan dari hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga menimbulkan gugatan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan terjadinya hubungan hukum dan akibatnya apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung ditinjau dari Buku III KUHPerdata tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum terjadi dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung apabila adanya kesepakatan yang dituangkan melalui informed consent (persetujuan didasarkan informasi sebelumnya), tindakan medik yang dilakukan dalam pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung meliputi fase pra tindakan, tindakan dan pasca tindakan. Didasarkan hukum perikatan, hubungan hukum antara dokter dan pasien dikategorikan sebagai jenis perikatan inspanningverbintenis sehingga apabila terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung, maka akibat hukumnya tidak bisa dilaksanakan karena dokter hanya memiliki kewajiban inspanningverbintenis yaitu terpenuhinya usaha maksimal (ikhtiar) dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi. Tetapi apabila terjadi kerugian pada pasien, pasien dapat menuntut ganti kerugian dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan kewajiban hukumnya.
Bcl-2/BCL2L12 mediated apoptosis and cell cycle arrest induced by Kaempferol through the suppression of PI3K/AKT signaling pathway in Hepatocellular carcinoma
Authors: Maheshkumar Kannan  , Sridharan Jayamohan  , Ajayakumar Kulavarambil Mohanakumar  , Rajesh Kannan Moorthy  , Krishna Murthy Purushothama  , Antony Joseph Velanganni Arockiam
Published: April 2023

Hepatocellular carcinoma (HCC) is a highly aggressive and third leading cancer-related death. PI3k/AKT and p53 signaling pathways play a vital role and regulate cellular proliferation, migration, cell cycle, apoptosis, and autophagy during cancer conditions. BCL2L12 is a bcl-2 family protein and encoded by the BCL2L12 gene, which is involved in the execution phase of apoptosis.  However, the biological function of PI3K/AKT/Bcl-2 mediated BCL2L12, and its molecular mechanism in HCC is largely unknown. Herein, we investigated the effect of Kaempferol, on PI3K/AKT/Bcl-2/BCL2L12 expressions in HCC cells. The expression level of PI3K/AKT/Bcl-2/BCL2L12, and its target genes in polyphenolic flavonoid Kaempferol treated HCC cells analyzed by Quantitative Real-Time PCR and Western blotting. Subsequently, the effect of Kaempferol in HCC chemosensitivity, cell proliferation, migration, cell cycle, and apoptosis were analyzed using AO/EtBr staining, ROS staining, mitochondrial membrane potential assay, wound healing assay, Transwell migration assay, MTT assay, and PI Staining. We found that the downregulation of PI3-K, AKT, LC3A/B, MMP9, Bcl-2, and BCL2L12 and upregulation of PTEN, p53, p21, and caspase 3 in Kaempferol treated HCC cells. Subsequently, we observed that Kaempferol effectively inhibits cellular proliferation, migration and enhances apoptosis, cell cycle arrest, autophagy, and 5-Fluorouracil mediated chemosensitivity in HCC cells. Furthermore, Kaempferol has dominant role against HCC and inhibits 50-60% of cells after 24h treatment with 30μM in HepG2 and 40μM in Huh7 cells. Therefore, Kaempferol plays a promising role in cancer therapeutics by inhibiting PI3K/AKT/Bcl-2 mediated BCL2L12 expression in HCC.
Prevalence of Anemia among Adolescent Girls in Rural Area of a District of Maharashtra
Authors: Nair Abhilasha , Doibale Mohan K
Published: April 2023

Introduction: Nutritional anemia is one of India’s major public health problems. Adolescence is a vulnerable period in the human life cycle for the development of nutritional anemia. Anemia in adolescent girls contributes to maternal and foetal mortality and morbidity in future.
Aim and Objectives: To estimate the prevalence of anemia among adolescent girls and to study the sociodemographic factors associated with anemia.
Method: It was a community based cross sectional study in 10 villages of a district. 420 adolescent girls were interviewed using a predesigned, pretested questionnaire, and their anemic status was assessed by hemoglobin estimation. Results were analyzed by using percentage, proportion and Chi-square test, with the help of Microsoft Excel 2007 and SPSS version 20.0 statistical software.
Result: Mean age of the study sample was 14.01 ± 2.57 years. The majority (64.8%) of the girls were Hindu by religion and belonged to a nuclear family (53.6%). 45.2 % were educated up to high school level. Most of the girls belonged to socioeconomic class IV (46.0%). The prevalence of anemia in this study was found to be 65.7%. The prevalence of mild and moderate anemia among study participants was 32.6 and 29.8%, respectively. A statistically significant association was found between the prevalence of anemia with age group, educational status of both father and mother, and status of attainment of menarche (p<0.05).
Conclusion and Recommendation: The prevalence of anemia among adolescent girls was very high; therefore, attempts must be made to sensitize adolescents and their parents through health and nutrition education, information, education, and communication (IEC), and appropriate behavioral change communication (BCC) activities.
Knowledge, Attitude and Practices Regarding Electronic Waste (e-waste) Management Among Users of Electronic Equipments Living in Lucknow City
Authors: Kariwala Peeyush , Kandpal Sunil Dutt , Dixit Sumeet , Singh Arvind Kumar , Pathak Anurag , Singh Shikhar
Published: April 2023

Background: Contemporary society has led to the increasing use of electronic equipment that is very much responsible for the burden of electronic waste (e-waste). E-waste contains very hazardous substance that harms health and environmental conditions. There is no delicate mechanism for the management of e-waste in Lucknow city, Uttar Pradesh. This study assessed knowledge, practice, and awareness of e-waste management among residents of this city.
Material and methods: The study was conducted amongst users of electronic equipment living in the Lucknow City of Uttar Pradesh. The study was a Cross-sectional descriptive study. Multi-stage random sampling was done for the selection of participants for the study. A predesigned and pretested questionnaire was administered in a single setting for all phases. The total optimum sample size is 700 individuals who participated in the study. Data were entered in MS Excel 2016 and descriptive statistics such as frequencies and percentages were calculated, applying the chi-square test for association using R-4.2.1 Statistical software. Aim and objectives: To assess the knowledge, attitude and practices regarding the management of electronic waste among users of electronic equipment residing in Lucknow city.
Results: Only 37% of users are aware that e-waste adversely affects health. Only 34.3% of users knew that e-waste should be given to the seller or manufacturer for recycling while rest told that it should be stored at home, sold to a scrap dealer, or disposed with normal waste. 87.3% users are not aware about e-waste govt guidelines. In the current study electronic and print media like television, radio and news paper were not found to be source of information for e-waste disposal.
Conclusion: Education regarding the ill effects of e-waste is essential for people and awareness of proper disposal of e-waste is the need of the hour. Electronic and print media as well as companies producing electronic equipment should play a significant role to awaken the respondent about the disposal of e-waste.
Healthcare Seeking Behaviour of Hospitalised COVID-19 Patients During Second Wave in Tertiary Care Hospital of Northern India
Authors: Sharma Pranjl , Singh Surinder Pal , Chaudhary Anurag , Kaur Amninder , Sharma Sarit , Girdhar Sangeeta , Satija Mahesh , Gupta Vikram Kumar , Bansal Priya , Bansal Aman , Kashyap Heema
Published: April 2023

Background: The Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic continues its deadly reign all over the world. Devising effective strategies for detecting and controlling the infection has become ever more critical. Effective prevention and control of the pandemic is entirely dependent on human behavior in terms of practicing preventive and curative measures. During the second wave of COVID-19, people’s perceptions of preventive and curative measures changed.
Objective: To study healthcare-seeking behavior of hospitalized COVID-19 patients.
Methods: Hospitalized patients due to COVID-19 in the month of March, April and May of 2021 were included in the study. Their attendants/close relatives were contacted telephonically to know about the admitted patients’ healthcare-seeking behavior. Verbal consent was taken from attendants before the commencement of the interview, followed by informing them about the purpose of the interview.
Results: Amongst the subjects, there were more males than females (67.5 vs 32.4%), age ranged between 18 to 88 with a mean value of 56.61 ± 14.7 years. Self-medication was significantly associated with study subjects’ mortality (p=0.03). Conclusion: Elderly people were having higher mortality rate than their younger counterparts. People were hesitant to visit primary care physicians after having symptoms of COVID-19.
Vulnerability to Mental Health Problems in Indian Population during Lockdown amidst COVID-19 Pandemic: An Alarm not to Snooze
Authors: Prithviraj Manoj , Singh Preeti Bala , Tripathi Richa , Kharya Pradip , Singh Aarti
Published: April 2023

Background: Lockdown measures are being implemented in several parts of the world to control the spread of novel coronavirus. This unprecedented crisis has significantly affected the lives of people in different ways.
Aim: To understand the experiences and vulnerability to mental health problems during lockdown among the Indian population during COVID-19 pandemic.
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted using an online survey form circulated through various social media platforms from April 12 to May 3, 2020 containing self-reported questionnaires to collect lockdown related experiences and scales to assess anxiety (GAD-7) and depression (PHQ-9). A convenience sampling method was used.
Results: 442 valid responses were received from different states of India. Statistical analysis revealed that one-third of the respondents suffered from some form of anxiety and depression during a lockdown. Less than 10% of them had severe levels of symptoms. The majority were males aged 18-45 years and private sector employees. Delivering essential services was involved with significant anxiety and depression. Availability of food and daily essentials was the most common problem. Difficulty in availing medicines and financial crisis were significant predictors of anxiety and depression. Worsening of interpersonal relationships was associated with higher levels of anxiety and depression.
Conclusions: The study concluded that experiences during the lockdown and associated psychological outcomes are important factors to consider and appropriate preventive measures to be taken in case of any future lockdowns.
Missed and Lost to Follow-up Cases in HIV Positive Patients and the Impact of Lockdown During COVID-19 Pandemic on Adherence to Anti-retroviral Therapy at ART Center, Jhansi, Uttar Pradesh
Authors: Sharma Sudha , Singh Rambabu , Malhotra Anil Kumar
Published: April 2023

Background: Anti-retroviral therapy (ART) for HIV has changed a highly fatal disease to a chronic manageable condition. National technical guidelines by NACO say that adherence of >95%(optimal) is required for optimal viral load suppression which is a challenge both for the patient and the health system.
Objectives: This study was conducted to determine the reasons for missed and lost to follow-up (LFU) cases and to assess the impact of the COVID pandemic on ART adherence.
Settings and Design: Cross-sectional study conducted at ART center, Jhansi.
Methods and Material: 357 patients were administered a self-designed questionnaire after taking informed consent to enquire about the reasons for missing doses and LFU and whether they missed treatment during the lockdown.
Statistical analysis used: the results were expressed in frequencies and percentages and appropriate statistical tests were applied.
Results: 72% HIV patients had optimal adherence and 6.7% were on second-line treatment. Out of 357 patients, 56 had missed treatment and 10 were LFU. The main reasons for the missing were run out of pills, busy with other things and being away from home. The number of episodes of missed and LFU increased during the pandemic. The main problems faced were lack of transport (24), fear of catching the disease (7), no money to hire a vehicle (5).
Conclusions: Constant monitoring and handholding of those with suboptimal adherence is required. Travel allowance to such patients and regular counseling will help to ensure adherence. Long-term solutions include vocational rehabilitation and awareness programs to reduce stigma and discrimination.
Personal Life of Medical Journal Editor: Artificial Intelligence as almost First Author may come to Rescue
Authors: Gupta Deepak
Published: April 2023

Utopic or dystopic future is on the horizon unless it is already here. Maybe it is utopic for medical journal editors if artificial intelligence (AI) is writing medical research papers submitted to medical journals because in due course of time, AI may evolve to become AI editors and AI peers relieving humans from burning the midnight oil to run medical journals as medical journal editors while seeking human peers for review of submitted articles before editing and publishing as many peer-reviewed articles as humanely and appropriately possible.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS EN H5P COMO ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA ASIGNATURA DE SALUD PÚBLICA
Authors: Mejía Reyes Ángel
Published: April 2023

En la práctica docente es común identificar contenidos temáticos que resultan complejos y poco llamativos para los estudiantes. Herramientas interactivas, como la plataforma H5P, definen entornos virtuales donde se desarrollan recursos y contenidos de forma más dinámica y entretenida. En la asignatura de Salud Pública se han identificado temáticas complejas y difíciles de abordar con los alumnos, por lo que el objetivo de la presente investigación consistió en diseñar una estrategia didáctica de retroalimentación teórico-práctica mediada por recursos interactivos en H5P, donde se incorporaron preguntas y problemas cuya resolución requiere un análisis crítico, así como la aplicación de competencias procedimentales propias de un Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Para el desarrollo de dicha intervención educativa se realizó una investigación de campo, con un diseño mixto y considerando un alcance descriptivo, involucrando la creación e implementación de cuatro recursos interactivos utilizando la plataforma H5P, así como la aplicación y análisis de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas destinada a evaluar la percepción de los estudiantes respecto a la utilidad didáctica brindada por esos recursos. Tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos indican que los estudiantes percibieron los recursos interactivos implementados como muy buenas herramientas educativas, siendo considerados muy útiles en los procesos de reforzamiento o retroalimentación temática. Asimismo, se rescatan valoraciones positivas y sugerencias en el diseño de las actividades de evaluación de los aprendizajes para ser tomados en cuenta en la adaptación y mejora continua de estos recursos educativos.