bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KESADARAN HUKUM SEBAGAI ASPEK DASAR POLITIK HUKUM LEGISLASI: SUATU TINJAUAN FILSAFAT
Authors: Hartanto Wenda
Published: September 2020

Manusia seperti entitas lainnya, juga bereksistensi. Namun, eksistensi manusia berbeda karena memiliki kesadaran. Sedangkan hukum memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum dan berperan sebagai sarana rekayasa sosial demi kemajuan. Namun kesadaran hukum sebagai suatu entitas yang tunggal dibenturkan pada masyarakat plural dengan pandangan-pandangan yang majemuk. Suatu kumpulan individu yang majemuk juga memunculkan kaidah hukum jika disepakati dapat dianggap memiliki aspek moralitas dan kesadaran hukum oleh suatu golongan, tetapi tidak demikian oleh golongan yang lain. Dalam keadaan yang semacam itu, menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses relasi antara kesadaran hukum dan politik hukum dalam proses legislasi, serta bagaimana konsep ideal untuk mengakomodir kesadaran hukum masyarakat dalam proses legislasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif bisa dilihat bahwa proses legislasi merupakan aktualisasi politik hukum yang berdasarkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencapai tujuan dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Indonesia sebagai negara bangsa yang majemuk memerlukan suatu sistem hukum modern yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Nilai-nilai Pancasila hadir untuk mengakomodir dimensi kepentingan politik, ekonomi, sosial dan politik manusia sebagai subjek didalam bernegara.

Humans like other entities, also exist. However, human existence is different because it has consciousness. While the law has a noble purpose which is to establish a community within the legal system and to serve as tools of social engineering for progression. However, legal awareness as a single entity collides with a plural society with diverse views. A group of diverse individuals make some law ,which is agreed by some group, can be considered to have morality aspects and legal awareness by that groups, but not by the other groups. In such circumstances, it becomes very important to understand the process of the relationship between legal awareness and legal policy in the legislation process, and what the ideal concept to accommodate the public legal awareness in the legislation process. By using the normative legal research method, it can be seen that the legislation process is an actualization of legal policy which is based on public legal awareness which aims to protect public needs and interests. Indonesia as a plural nation state require a modern legal system which is able to anticipate and overcome every problems that may arise. Pancasila Values exists here to accommodate the dimensions of political, economic, and social interests of human being as the subject of state.
POLITIK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN PERKAWINAN
Authors: Agustine Oly Viana
Published: September 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru, di mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan (prenuptial agreement), sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional di mana pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Sebelum adanya putusan MK, WNI yang menikah dengan WNA tidak bisa memiliki rumah berstatus hak milik atau hak guna bangunan karena terbentur aturan perjanjian perkawinan dan harta bersama. Ketentuan norma aquo membuat setiap WNI yang menikah dengan WNA selama tidak ada perjanjian pemisahan harta tidak bisa memiliki rumah berstatus HM atau HGB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan putusan MK dan menganalisanya dengan teori untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan, yakni mengenai kapan dapat dibuatnya perjanjian perkawinan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa perluasan kapan dapat dilakukan perjanjian perkawinan dapat meminimalisir adanya konflik dalam perkawinan dan mampu menciptakan keharmonisan terkait dengan hak milik bagi WNI yang menikah dengan WNA. Sehingga WNI yang menikah dengan WNA dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan, dapat membuatnya pada saat perkawinan telah dilangsungkan.
TINJAUAN YURIDIS KONSEP COMPACT CITY DALAM MENDUKUNG TATA RUANG KOTA
Authors: Jamilus Jamilus
Published: September 2020

Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang bertempat tinggal di ruang yang nyaman dan lestari. Saat ini pendekatan compact city menjadi alternatif utama untuk penataan ruang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, untuk membahas bagaimana konsep compact city dalam penataan ruang kota yang efektif dan efisien serta kedudukannya dalam hukum yang berlaku saat ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penataan ruang yang efektif dan efisien dapat dilakukan melalui compact city yang menekankan pada dimensi ‘kepadatan yang tinggi’. Namun demikian hukum penataan ruang di Indonesia belum mendorong pada konsep compact city. Dengan demikian penting untuk diadakan revisi mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

 

 
EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TATA RUANG
Authors: Sodikin Sodikin
Published: September 2020

Salah satu institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang penataan ruang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik PPNS menjadi suatu institusi yang kewenangannya sama dengan penyidik Kepolisian RI dalam hal terjadinya tindak pidana penataan ruang yang oleh Undang-Undang telah diberikan kewenangannya untuk menyidik pelanggaran hukum tata ruang. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini terkait dengan eksistensi pelaksanaan tugas PPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Dengan metode penelitian deskriptif normatif dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih belum berupaya untuk menciptakan penataan ruang yang nyaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta tidak adanya politik pemerintah dalam rangka memperbaiki dan memperkuat eksistensi PPNS Penataan Ruang. Oleh karena itu, perlu ada upaya oleh pemerintah untuk memperkuat eksistensi PPNS di bidang penataan ruang seperti membuat perangkat peraturan perundang-undangan lebih rinci, fasilitas yang memadai, program kerja yang terencana, mempersiapkan personil/anggota PPNS penataan ruang yang profesional.  
KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI DAERAH
Authors: Kristiyanto Eko Noer
Published: September 2020

Sebelum pengetahuan modern terkait penataan ruang berkembang pesat, sebenarnya masyarakat asli Indonesia pun telah mengenal konsep penataan ruang yang dalam berbagai diskusi dan penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Tulisan yang disusun dengan tinjauan normatif ini mencoba menjelaskan bagaimana kearifan lokal dapat berperan dalam proses penataan ruang di Indonesia, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah kearifan lokal sudah diakomodir melalui regulasi daerah, di mana partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam proses ini, mengakomodir kearifan lokal berarti mengakui juga eksistensi masyarakat hukum adat seperti apa yang dikehendaki oleh konstitusi.

 
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS PLTP GUNUNG CIREMAI DAN PLTU I CIREBON)
Authors: Prabowo Canggih
Published: September 2020

Salah satu prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 adalah pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional.  Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan ruang untuk lokasi pembangkit tenaga listrik. Tulisan ini mengangkat permasalahan harmonisasi hukum terkait pemanfaatan ruang kawasan hutan koservasi untuk pembangunan PLTU di Cirebon dan melihat peran serta masyarakat dalam penegakan hukum berkenaan  perluasan dari PLTU unit 1 Cirebon. Dengan pendekatan yuridis normatif diketahui pemanfaatan ruang baik di kawasan hutan dan non kawasan hutan pada pelaksanaannya dapat berubah tanpa melakukan revisi atas rencana tata ruang wilayah, jika pelaku usaha telah memperoleh izin lingkungan untuk pembangkit listrik tenaga uap, sedangkan pengusahaan energi panas bumi, pemerintah telah melakukan proses harmonisasi hukum di tingkat peraturan utama dan peraturan pelaksana secara parsial. Di samping itu peran serta masyarakat pemanfaatan ruang untuk pemenuhan tenaga listrik tidak menjadi pertimbangan utama karena lebih mengedepankan capaian program strategis nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan perubahan undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta perlu mendorong peran serta masyarakat di dalam penataan ruang. 
KONTRAK SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAKAN SOSIAL
Authors: Zulfirman Zulfirman Zulfirman
Published: September 2020

Kontrak dilahirkan atas dasar kebebasan manusia sebagai implementasi hak asasi manusia. Prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak berasal dari paham individualis melahirkan politik ekonomi pasar bebas untuk mengejar kesejahteraan individu. Penerapan prinsip kebebasan berkontrak menjadi permasalahan bagi negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, apakah daya laku kebebasan berkontrak sebagai hak asasi manusia digerakkan untuk mencapai kesejahteraan sosial atau  kesejahteraan individu. Artikel ini adalah studi yuridis normatif analitis suatu studi kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data skunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode hermeneutik hukum melalui pendekatan filsafat. Indonesia memandang kebebasan berkontrak sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan memandang kontrak dari sisi  kemasyarakatannya ditafsirkan secara objektif, berbeda dari paham individualis menafsirkan kontrak secara subjektif. Kebebasan berkontrak dalam dunia bisnis dioperasionalisasikan untuk terciptanya keenakan hidup yang pantas yang menampakan dirinya pada kesejahteraan sosial dengan tetap menghormati kesejahteraan individu. Untuk kebutuhan praktis, perlu dilakukan sosialisasi kepada praktisi hukum dan ekonomi mengenai tafsir daya laku prinsip  kebebasan berkontrak.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL PADA PEMULIAAN TANAMAN DAN ALAT BERAT
Authors: Agustine Oly Viana
Published: September 2020

Terdapat beberapa putusan MK yang memberikan sinergitas dengan pembangunan ekonomi nasional. Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 dan putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 memberikan kesempatan bagi petani kecil perorangan dan pengusaha alat berat dalam menjalankan usahanya. Dengan diperbolehkannya para petani kecil perorangan dalam melakukan pemuliaan tanaman dan dihapuskannya ketentuan alat berat yang tidak lagi digolongkan sebagai kendaraan bermotor bagi pelaku usaha di bidang alat berat, diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional dari sektor industri kecil di bidang pemuliaan tanaman dan alat berat. Berangkat dari kedua putusan tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana peran putusan MK dalam membangun ekonomi nasional pada pemuliaan tanaman dan alat berat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus putusan MK.  Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa melalui putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 dan putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 telah mendukung pembangunan ekonomi nasional dalam bidang pemuliaan tanaman bagi petani perorangan dan industri alat berat. Oleh sebab itu perlu menindaklanjuti putusan MK dan  segera diimplementasikan oleh semua adresat dalam putusan MK tersebut.
Arti Penting Hukum Antartata Hukum untuk Indonesia
Authors: Opusunggu Yu Un
Published: September 2020

This article discusses the importance of conflict of laws and private international law in Indonesia. Both fields of law are two-side of coin in the context of Indonesia. The author argues that many legal problems in Indonesia have their roots in the ignorance of legal pluralism. The article begins with mapping out legal pluralism since colonial period to the present. The author explains with legal pluralism calls for the science of conflict of laws/private international law. Indonesia’s attempt to attract foreign investors have entailed a series of legal reform. However, those reforms have ignored the pluralistic aspects of the legal system. The development of legal system has been caught between competing interests. The author therefore argues that understanding of the science of conflict of laws/private international law is the key for future development.
SIMPLIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
Authors: Setiadi Wicipto
Published: September 2020

Peraturan perundang-undangan di sektor berusaha cenderung mengarah pada over-regulated, saling tumpang tindih, disharmoni dan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah untuk  mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi kondisi over-regulated tersebut adalah dengan cara melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan, dengan melakukan penyederhanaan dan pemangkasan peraturan perundang-undangan di sektor berusaha. Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiologis atau empriik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila didukung penuh oleh pimpinan negara tertinggi (Presiden) dan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Simplifikasi peraturan perundang-undangan, selain akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sederhana, tertib juga akan meningkatkan investasi, terbukanya lapangan kerja, berkurangnya beban masyarakat serta efisiensi anggaran negara.
THE UTILIZATION OF UNWRITTEN LAWS IN BANKRUPTCY DISPUTES
Authors: Shubhan M. Hadi
Published: September 2020

Unwritten laws hold a strategic role in bankruptcy dispute settlement, both in the act of bankruptcy and in the management and settlement of a bankruptcy estate after the debtor is declared bankrupt.This paper will discuss about the characteristics of Indonesia bankruptcy law and the legal basis and theoretical basis for the possibility of using unwritten law in bankruptcy cases. This research employed a doctrinal legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In Article 8 paragraph (6) of Law No. 37 of 2004 made it possible for judges to use an unwritten law as the basis in deciding on act of bankruptcy. Similarly, in regard to the management and settlement of a bankruptcy estate, some norms provide some space for the supervisory judge's and curators to make a decision or take action based on the principles of unwritten justice. In a number of court decisions, the law has also not been written down in consideration of its law.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Authors: Ulil Ahmadulil Ulil
Published: September 2020

Sistem hukum Nasional tidak terlepas dari nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal serta hukum adat. Reformasi ssistem hukum nasional yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah. Di dalam pembangunan hukum selalu terkait dengan“perkembangan/pembangunan masyarakat  yang berkelanjutan” maupun perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/konsepsi intelektual”. Hal-hal pembaharuan yang bersifat strategis tersebut belum terwujud secara menyeluruh dalam ilmu hukum nasional, seperti halnya mengenai alternatif-alternatif penyelesaian perkara pidana yang masih belum terformatkan dari berbagai alternatif yang ada. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai konstruksi penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal hukum adat dan bagaimana merekonstruksi sistem hukum pidana berkeadilan dalam penyelesaian tindak pidana dengan berbasis kearifan lokal hukum adat.Penelitian ini menggunakan paradigma constructivist dengan metode pendekatan non doktrinal atau socio-legal researchdengan metode kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data utama dalam penelitian ini adalah data lapangan dan didukung oleh data kepustakaan, metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal masih selaras dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUDNRI, dengan alternatif penyelesaiannya menggunakan kearifan lokal. Melalui pendekatan reformasi sistem hukum yang terstruktur di lingkup pusat sampai daerah terdapat media alternatif rekonstruksi, harmonisasi dan deregulasi reformasi regulasi untuk memberikan ruang bagi kearifan lokal hukum adat sebagai media alternatif penyelesaian tindak pidana ringan.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 50 UNCLOS DI WILAYAH NEGARA KEPULAUAN
Authors: Nugroho Sigit Sutadi
Published: September 2020

United Nations Convention on the Law of the Sea telah mendapat pengakuan sebagai a Constitution for the Oceans, yang mengatur mengenai negara kepulauan. Ketentuan mengenai negara kepulauan diatur dalam bab sendiri pada Bab IV yakni Pasal 46 sampai dengan Pasal 54. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji bagaimana praktik negara-negara kepulauan dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 UNCLOS. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat negara kepulauan yang telah mengakomodir Pasal 50 UNCLOS dalam perundang-undangan nasionalnya dan telah mengimplentasikannya, terdapat negara yang telah mengakomodir dalam perundang-undangan nasionalnya, namun belum mengimplementasikan ketentuan tersebut. Selain itu, terdapat pula negara kepulauan yang berpandangan lain terhadap perairan pedalamannya. Indonesia termasuk negara kepulauan yang telah mengakomodir ketentuan Pasal 50 UNCLOS pada ketentuan nasionalnya, tetapi belum mengimplementasikannya. Perkembangan terkini Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman telah menginisiasi penetapan batas perairan pedalaman Indonesia dengan melibatkan Badan Informasi Gesopasial, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut dan ahli teknis di bidang Geodesi.
PERANAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
Authors: Ansari Muhammad Insa
Published: September 2020

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh negara meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan kemaritiman. Dalam melaksanakan pembangunan kemaritiman, negara mendayagunakan seluruh komponen yang dimiliki, termasuk mendayagunakan Badan Usaha Milik Negara. Artikel ini membahas kedudukan Negara di bidang pelayaran dalam kaitannya dengan pembangunan kemaritiman dan peranan Badan Usaha Milik Negara bidang pelayaran dalam pembangunan kemaritiman. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan penguasaan negara atas pelayaran diperankan oleh pemerintah dalam bentuk pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Selain itu pemerintah memberikan penugasan kewajiban pelayanan umum kepada Badan Usaha Milik Negara. Penugasan yang diemban Badan Usaha Milik Negara tersebut memiliki arti penting dalam pembangunan kemaritiman. Menariknya, kewajiban pelayanan umum yang diemban Badan Usaha Milik Negara bidang pelayaran berkorelasi positif dengan maksud dan tujuan mengejar keuntungan.
INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN
Authors: Atika Sari Diah Apriani
Published: September 2020

Wilayah laut Indonesia memiliki makna yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi ekonomi kelautan mencapai Rp. 3000 triliun sementara yang baru digarap baru Rp. 291,8 triliun. Artinya, potensi nilai ekonomi kelautan belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Pembangunan kelautan harus tepat sasaran berdasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan agar pemanfaatan lautdapat mencapai tujuannya yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian, diperlukan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dari sektor ekonomi, sosial-budaya, serta politik, pertahanan dan keamanan untuk mendukung program pembangunan kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah merumuskan dalam kebijakan kelautan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Langkah penting selanjutnya adalah membuat program-program pembangunan kelautan Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Kelautan Dunia.
OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Authors: Anggono Bayu Dwi
Published: September 2020

Usulan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Omnibus Law menuai reaksi publik. Hal ini karena Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law dari sistem hukum common law, serta setiap undang-undang memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis berbeda sehingga menyulitkan memastikannya tetap ada dalam omnibus law. Rumusan permasalahan penulisan ini adalah bagaimana konsepsi, manfaat dan kelemahan pembentukan Undang-Undang melalui model omnibus law, kemudian bagaimana peluang dan tantangan omnibus law untuk dapat diadopsi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, yang juga mengkaji studi dokumen. Manfaat omnibus law bagi pembentuk undang-undang akan mudah mencapai kesepakatan dan menghindarkan dari kebuntuan politik, menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi, pembentukan Undang-Undang menjadi lebih efisien, dan meningkatkan produktivitas dalam pembentukan Undang-Undang. Kelemahan omnibus law adalah pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi maupun disusun tidak sistematis dan kurang hati-hati. Peluang diadopsinya teknik omnibus law secara permanen dalam sistem perundang-undangan di Indonesia akan sangat tergantung dari keberhasilan dan manfaat Undang-Undang omnibus law yang dihasilkan. Sejumlah persyaratan perlu dipenuhi dalam penggunaan omnibus law di Indonesia yakni pemenuhan azas keterbukaan, kehati- hatian, dan partisipasi masyarakat serta sebaiknya tidak dilakukan untuk kebijakan yang mengandung skala besar utamanya berkaitan dengan HAM
OMNIBUS LAW TENTANG PENGATURAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GUNA REKONSTRUKSI KONVERGENSI HUKUM TEKNOLOGI
Authors: Ulya Nurul Ula , Musyarri Fazal Akmal
Published: September 2020

Perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan yang mewarnai kehidupan manusia modern saat ini. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, peranan hukum menjadi penting dalam mendampingi perkembangan teknologi. Namun hingga saat ini, masih terdapat celah hukum yang menimbulkan permasalahan seperti kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, sengketa Nama Domain BMW.id, dan aduan tentang Financial Technology karena hukum yang belum akomodatif. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Terdapat beberapa topik mayor yang diangkat dalam tulisan ini diantaranya Hoaks, Nama Domain Indonesia, Start-Up, Financial Technology, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Perizinan Perusahaan dan Konvergensi dengan Hukum Telematika. Permasalahan pada topik mayor tersebut tersebar dalam peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan, yang akan penulis bahas dalam tulisan ini. Peneliti juga memberikan saran revisi substansi atas topik mayor tersebut yang diwujudkan melalui momentum Omnibus Law tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi guna Ius Constituendum hukum Indonesia.
Plan de desarrollo de una aplicación Web para el control y gestión de deforestación en el Ecuador – “Web-CONGESDEFO”
Authors: Segovia Paola , Berbey-Álvarez Aránzazu
Published: September 2020

Este artículo presenta una propuesta de diseño de un plan de trabajo para el desarrollo de una aplicación Web para el control y gestión de deforestación en el Ecuador – “Web-CONGESDEFO”. La metodología utilizada corresponde a las buenas prácticas del PMBOK 5, las que permiten la dirección y la gestión de un proyecto como la implementación de una aplicación WEB apoyado en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) permitiendo tener una interacción entre los ciudadanos y el Ministerio del Ambiente (MAE) como ente regulador y controlador. Ofertando servicios en una oficina en línea en la cual se podrá realizar la gestión documental, incluyendo un módulo de denuncias.
Digestividad anaeróbica de biosólidos de aguas residuales usando el sistema Oxitop para estimar la producción de biogás
Authors: Deago Euclides
Published: September 2020

Panamá experimenta un crecimiento económico sostenido en los últimos 10 año. Esto trae como consecuencia algunos potenciales problemas, como es la acumulación de biosólidos de aguas residuales (BioAR) y que estos son dispuestos en rellenos sanitarios. Por ejemplo, hasta el año 2014 se depositaron aproximadamente 75946 toneladas de BioAR en el principal relleno sanitario de Panamá. Esta situación genera una gran presión a la gestión de manejo de desechos y a nivel ambiental. En este sentido, nuestra investigación se basó en el estudio de digestividad anaeróbica de BioAR usando el sistema Oxitop, a fin de estimar la cinética y potencial generación de biogás para su posible aprovechamiento. La caracterización de BioAR estudiados de diversas actividades económicas indican su viabilidad para usarlos, dada sus bajas concentraciones de contaminantes y su alto contenido de materia orgánica. Los ensayos de digestividad indican que los rangos de producción de biogás estuvieron entre 9.6 y 41.56 mL CH4/g SV. Dichos valores son bajos en comparación con los reportados en la literatura y no tendrían la capacidad para sostener una actividad de generación eléctrica; sin embargo, es posible aprovechar estos biosólidos si son mezclados con otros sustratos orgánicos para mejorar los rendimientos de producción de biogás.
Ruptura prematura de membranas y su asociación con neumonía neonatal en gestantes atendidas en un Hospital terciario de Lima, Perú
Authors: Juárez-Peralta Máryori , Loo-Valverde María
Published: September 2020

Objetivo: Determinar la asociación entre ruptura prematura de membranas y neumonía en recién nacidos en un hospital terciario de Lima, Perú. Materiales y métodos: Basado en un estudio de cohorte retrospectiva, la selección de la muestra fue probabilístico aleatorio simple sin reposición, se obtuvo la muestra calculada para plantear grupos comparables y equilibrados. El tamaño de la muestra resultó en 102 gestantes de 102 gestantes, 51 con ruptura de membranas y 51 sin esta patología, en el hospital María Auxiliadora entre los años 2016 y 2017, se determinó la asociación de RPM y neumonía neonatal. Se utilizó el programa SPSS v.17 para un análisis descriptivo y cuadros de frecuencia utilizando un riesgo relativo con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Resultados: En su totalidad, de las 102 gestantes de la muestra y sus respectivos productos, el 45% presentó neumonía y el 55 % no presentó neumonía. Según el análisis, la frecuencia de neumonía neonatal fue mayor en los productos de aquellas gestantes que tenían RPM (58.8%), con respecto a las que no tenían RPM (31.4%) (p<0.00; RR: 2.340, IC95%: 1.528 – 10.759) demostraron asociación significativa a RPM. Los exámenes de laboratorio y radiológicos patológicos también demostraron una asociación significativa. Conclusiones: El RPM está asociado significativamente a neumonía neonatal, con riesgo de 3 veces mayor en productos de gestantes con RPM respecto a las que no presentaron RPM.
FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA
Authors: Nurhadi Nurhadi , Azizi Alfian Qodri
Published: September 2020

AbstrakKewajiban menafkahi anak diprioritaskan seorang ayah, namun apabila tidak mampu, maka ibu ikut memikulnya. Usia mendapatkan nafkah mulai  0 hingga 21 tahun atau menikah. Jika seorang PNS maka gaji nafkah anak sebesar 1/3. Filosofi kewajiban nafkah anak dalam UUP Islam, jika ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, maka nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis) anak dan kebutuhan intelektual anak. Kalau dari aspek aksiologi keadilan hukum, pemenuhan nafkah anak sarat dengan nilai-nilai keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender. Sedangkan dari aspek aksiologi  kepastian  hukum,  adanya  sanksi  hukum  pada aturan perundang-undangan hukum keluarga berfungsi sebagai kontrol sosial  sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak penelantaran nafkah anak dan upaya represif (memaksa) orang tua untuk menafkahi anak  dengan  membayarnya  di kemudian hari,  hal sebagai jaminan akan Hak Asasi Anak (HAM anak). Kata Kunci: Filosofis, Kewajiban, Nafkah Anak, UUP.
PANDANGAN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA DALAM MASA IDDAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIA LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Jazari Ibnu
Published: September 2020

Sebagai konsekuensi dari penggunaan media sosial yang mudah dan bebasnya mengakses akan berpengaruh positif dan negatif, seperti juga dalam keadaan iddah kalau tidak bisa memilkhnya akan berdampak negatif yakni salah satunya akan terhubung dengan pria lain dalam masa iddah dengan maksud dan tujuan tertentu yang akan memberikan jalan kepernikahan. Adapun metode kajian penelitian kualitatif ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan Penggunaan media sosial seperti chatting, update status, upload foto yang menyatakan dirinya dan mempertontonkan dirinya dalam masa iddah tidak dibenarkan dalam islam karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut didasarkan pada hukum tentang wnaita iddah tidak boleh keluar rumah, bersolek dan memakai make up, tidak  boleh dikhitbah dan menerima khitbah dari laki-laki lain pada masa iddah.
IKHTILAF al-FUQAHA : STUDI TENTANG AKAR PERBEDAAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
Authors: Asfiyak Khoirul
Published: September 2020

Sejarah Islam telah mewariskan sebuah peninggalan khasanah intelektual yang teramat berharga, yaitu pemikiran fiqh yang sangat kaya akan sentuhan filosofis dan hikmah kesyariahan. Para ulama telah dengan sangat produktif menuliskan gagasan intelektualnya di seputar pemikiran hukum (legal opinion) pada awal-awal puncak gemilang peradaban Islam abad 2 – 3 Hijriyah. Oleh karena sangat produktifnya para ulama masa itu dalam upaya memahami pesan-pesan Syari’ yang termuat dalam al qur’an maupun al-Hadis, imbasnya umat sekarangpun mewarisi pula sejumlah perbedaan pendapat yang dihasilkan dari dialektika hukum Islam yang terjadi kala itu. Sehingga umat merasa inferior untuk bisa bersatu pendapat dalam platform yang sama atau dalam menemukan kalimatun sawa yang mampu mengikis sekecil apapun bentuk dan ragam varian perbedaan pendapat tersebut. Dari titik inilah tulisan ini akan disajikan. Di sisi lain, sejatinya penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kajian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang teknik analisis datanya meminjam teori Analisis Isi. Sehingga persoalan yang menjadi core tulisan ini akan dianalisis berdasarkan prosedur baku yang terdapat dalam teknik Analisis Isi. Kesimpulan akhir dari kajian ini adalah bahwa terdapat beragam akar perbedaan pendapat di antara para ulama itu terutama sekali hal itu disebabkan oleh : Perbedaan pendapat yang diakibatkan oleh eksistensi Nash, Perbedaan pendapat akibat penggunaan qaidah ushuliyah maupun qaidah fiqhiyyah, perbedaan daya intelektualitas masing-masing ulama, dan Perbedaan metode istinbathiyah dalam menginstinbathkan hukum.
PENUNDAAN PERKAWINAN DITENGAH WABAH COVID-19
Authors: Jannah Shofiatul
Published: September 2020

Perkawinan merupakan sebuah impian yang menjadi target pada masa tertentu bagi seseorang, akan tetapi tidak semua individu mendamkan perkawinan karena beberapa alasan yang mereka anggap sebagai suatu hal yang membebani setelah perkawinan. Lalu bagaimana dengan penundaan perkawinan yang telah direncanakan karena adanya penyebaran wabah pada suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif analitis dengan menumpulkan data-data yang bersifat konseptual dan dianalisa dengan metode miler dan huberman. Tulisan ini mendiskripsikan tentang penundaan pernikahan dalam masyarakat Islam yang selama ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam islam, serta penundaan perkawinan yang bukan karena alasan takut menikah tetapi karena wabah yang menyebar dan membahayakan jiwa manusia. Hasilnya adalah menunda pernikahan karena alasan yang negatif sangat tidak dianjurkan karena akan menjerumuskan kepada hal yang mengarah pada kemaksiatan, sedangkan menunda perkawinan karena menyelamatkan banyak jiwa manusia adalah perbuatan yang mulia.Kata kunci, Penundaan, Perkawinan, wabah covid-19
Exploring the Impact of Critical Pedagogy: Do Preservice Teachers Develop Critical Consciousness when Taught by Critical Pedagogues?
Authors: Pollard Barbara
Published: September 2020

The study utilized participatory action research and grounded theory methods and methodology to explore how critical pedagogy, as practiced by a small group of university education professors, shapes and influences the development of a critical consciousness among preservice teachers. Although there were some ‘conscious raising’ learning experiences, which are highlighted in this paper, the majority of preservice teachers exited the program with limited levels of critical consciousness. This paper discusses some of the pedagogical practices that hindered and enhanced preservice teacher conscious raising as well as the exit data which conveyed three variant levels of critical consciousness.
Distribution of Species of the Orchidaceae Juss. in the Shrubbery and Forest Vegetation of the Nakhchivan Autonomous Republic
Authors: Salmanova R.
Published: September 2020

The results of studies on the distribution of species of the Orchidaceae Juss. family in the shrubbery and forest vegetation of the Nakhchivan Autonomous Republic have been presented in paper. The Listera ovata (L.) R. Br. species was identified in small groups (by 2–3 individuals in each) in the upper part of the Duylunchay river basin of the Ordubad districts, in the lower and middle mountains in the vicinity of the Mazra River, in formations in shady places have been revealed during the studies. Species Listera ovata (L.) R. Br., Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski, D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soó, Orchis simia Lam., O. mascula (L.) L., Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., Anacamptis laxiflora ssp. palustris (Jacq.) Kuropatkin & Efimov, of the Orchidaceae family are most often found among the shrubbery and forest vegetation of the study area.
Corrosion Behaviors of the Eutectic Structure in Zn-Al-Mg Alloy Coated Steel in Chloride Containing Aqueous Environment
Authors: Lee Jae-Won , Oh Se-Young , Park Bora , Oh Min-Suk , Kim Sung Jin
Published: September 2020

To clearly understand the effect of the eutectic structure in the Zn-Al-Mg alloy coating on the corrosion behaviors in chloride containing aqueous environments, a bulk Zn-MgZn2 sample was fabricated by diffusion bonding process, and a variety of experiments, such as electrochemical polarization and galvanic corrosion measurements, salt spray tests, and cyclic corrosion tests, were carried out. This study revealed that the corrosion potential values of MgZn2 and Zn samples exposed to a 5 wt.% of NaCl solution were approximately -1.5 and -1 VSCE, respectively, and the MgZn2 showed a higher corrosion current density than Zn at the early stage of corrosion. The continued dissolution of MgZn2 phase from the eutectic structure in the coating layer provides not only sacrificial protection, but also environmental conditions for the co-formation of two types of corrosion products (simonkoleite (Zn5(OH)8Cl2·H2O) and hydrotalcite (ZnAl2(OH)6Cl2·H2O)) which have an inhibiting effect on the outer surface. The formation areas and kinetics of the two products on the coating surface were different, and they were greatly dependent upon the types of eutectic structures in the coating layer. Based on the results, a modified anti-corrosion mechanism of Zn-Al-Mg alloy coated steel sheet in chloride containing aqueous environment was proposed.
PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH TSANAWIYAH
Authors: Faizin Faizin
Published: September 2020

Madrasah is Islamic educational institutions that are present in order to respond to the demands of the times. Since its establishment until now it has undergone a transformation, both in content and form. The development of positive characteristics, traditions and local wisdom (local power) continues through amputation, minimization and assimilation. This is inseparable from the principle that continues to be grasped, which is maintaining good old wisdom and taking or even creating new innovations that are relevant for progress. There is a polarization of education in Indonesia, between pesantren and public schools. Pesantren is the oldest Islamic education in Indonesia which until the 60s only focused on organizing religious education, in this case, mastery of the yellow book. Islamic boarding school is a model of traditional education that is firmly rooted in community traditions. At that time, pesantren were often considered unable to respond to the progress and demands of the times. On the other hand, there is general education (read: school) which focuses on non-religious subjects, religious studies are only around 2 hours a week. This fact gives the impression that public education (school) is a secular Dutch Indies heritage. In fact, many of the Muslim children who take general education. This has resulted in schools seen as unable to provide a balanced portion of faith and piety as well as science and technology.
OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TANJUNGPINANG
Authors: SAMBODO BAMBANG
Published: September 2020

ABSTRACT. The purpose of this study is to find out about the Optimization of Regional Taxes and Levies in Increasing Regional Original Revenue (PAD) in Tanjungpinang City. Optimizing Regional Taxes and Levies is the largest and potential financial source for the region. Then the Government must be able to develop and increase the sources of revenue from Regional Original Income (PAD). The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are secondary data with data collection techniques using reports on the realization of regional taxes and levies in the Tanjungpinang City Government. From the results of the study, it was found that during 2012-2016 the realization of PAD generated by the Regional Tax and Retribution Management Agency in Tanjungpinang City met the budget. The increase in the realization of PAD 2012- 2016 is inseparable from the efforts of the Tanjungpinang City Government to support the implementation of regional autonomy and to analyze the magnitude of the potential of PAD originating from Taxes and Regional Retributions in Tanjungpinang City. Based on the results of the study, it was concluded that the Tanjungpinang City. Government must be able to improve cooperation with other related agencies and institutions in managing local taxes and levies so that the Government can optimize operations, control taxpayers as well as coordination and maximize revenue from the local tax and retribution in local sectors.

Keywords : Optimization; Regional Taxes and Retribution; Original Income Of Region (O.I.R)
Lawyers, Judges, and the Obstinate State: The French Case and an Agenda for Comparative Politics
Authors: Pavone Tommaso
Published: September 2020

In the field of comparative politics, France is often taken to exemplify the resilience of the centralized modern state. Stanley Hoffmann popularized this thesis by highlighting the French state's "obstinacy" despite postwar reform efforts. This article revisits Hoffmann's obstinate state thesis by tracing how lawyers and judges shaped French political development. I demonstrate that continuity in French officials' claims to centralized power belie a deeper story of how legal actors catalyze institutional change in unlikely places: In civil law countries without a history of judicial review, in authoritarian regimes without regard for judicial independence, and in seemingly monolithic states without much room for democratic self-governance. These findings compel a comparative research agenda placing lawyers and judges at the center of the study of political development.
Топографія фортеці та міста Кілії за описами і графічними джерелами 1650-х – 1790-х рр.
Authors: Сапожников Ігор
Published: September 2020

Стаття присвячена дослідженню топографії фортеці та міста Кілії протягом 1650-х – 1790-х рр. на підставі описів та цілої низки графічних документів. В ній узагальнені відомі описи мандрівників-сучасників, але особливу увагу було приділено аналізу та публікації графічних джерел, що репрезентовані художніми малюнками, картами та планами, виконаними переважно військовими топографами та інженерами. З перших найбільш відомий пейзаж Кілії німецького торгівця Н.Е. Клеємана 1768 р., аналіз якого показав, що він не є повністю автентичним зображенням. Картографічних документів по темі відомо понад 20, з них опубліковано не більше половини, а цінними й інформативними є лише 5-6. Вони складаються з трьох хронологічних груп, які відображають ситуацію у 1770 р., 1790 р. і у 1794 р. За планами, перспективами та видами (профілями) вдалося досить повно уявити та описати конструкцію Старої фортеці Кілії та планіграфію її околиць, а також уточнити локалізацію низки об’єктів: веж, брам, мечетей, церков, лазень, кладовищ, митниці, базару, бійні та ін.

У статті вперше розглядається подальша історія низки об’єктів фортеці та міста Кілії, зокрема мечетей, які були переосвячені на православні храми, та численних пам’ятників кількох мусульманських цвинтарів. Автор наводить документальні факти стосовно спроб повного руйнування Старої фортеці Кілії російськими військами у лютому-березні 1791 р. та вивезення наступного року мармурових надгробків з кладовищ Кілії на територію Російської імперії з метою оздоблення церков. Крім того, у статті публікується, знайдена автором у 1995 р. на центральному кладовищі міста, мармурова стела з написом, яка датована квітнем 1770 року.
Політична культура Речі Посполитої в дзеркалі діяльності каунаського сеймику
Authors: Кривошея Ігор
Published: September 2020

Рецензія на видання: Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795. Wydała: Monika Jusupovic. Warszawa: Instytut Historii PAN; Wydawnictwo Neriton, 2019. 660 s.; il.
RETRACTED: Upregulation of C Terminus of Hsc70-Interacting Protein Attenuates Apoptosis and Procoagulant Activity and Facilitates Brain Repair After Traumatic Brain Injury
Authors: Chen Hao , Jing Yao , Xu Zhiming , Yang Dianxu , Ju Shiming , Guo Yan , Tian Hengli , Xue Lixia
Published: September 2020

Traumatic brain injury (TBI) could highly induce coagulopathy through breaking the dynamic balance between coagulation and fibrinolysis systems, which may be a major contributor to the progressive secondary injury cascade that occurs after TBI. Phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 (PTEN) inhibition is reported to exert neuroprotection in TBI, making it a potential regulatory target involved in TBI-induced coagulation disorder. PTEN level is controlled in a major way by E3 ligase-mediated degradation through the ubiquitin–proteasome system. The C terminus of Hsc70-interacting protein (CHIP) has been shown to regulate proteasomal degradation and ubiquitination level of PTEN. In the present study, CHIP was overexpressed and knocked down in mouse brain microvascular endothelial cells (bEnd.3) and tissues during the early phase of TBI. In vitro cell proliferation, cell apoptosis, migration capacity, and invasion capacity were determined. The changes of procoagulant and apoptosis molecules after TBI were also detected as well as the micrangium density and blood–brain barrier permeability after in vivo TBI. In vitro results demonstrated that CHIP overexpression facilitated bEnd.3 cell proliferation, migration, and invasion and downregulated cell apoptosis and the expressions of procoagulant molecules through promoting PTEN ubiquitination in a simulated TBI model with stretch-induced injury treatment. In vivo experiments also demonstrated that CHIP overexpression suppressed post-TBI apoptosis and procoagulant protein expressions, as well as increased microvessel density, reduced hemorrhagic injury, and blood–brain barrier permeability. These findings suggested that the upregulation of CHIP may attenuate apoptosis and procoagulant activity, facilitate brain repair, and thus exerts neuroprotective effects in TBI.
Experimental Testing of Reinforced Concrete Deep Beams Designed by Strut-And-Tie Method
Authors: Starčev-Ćurčin Anka , Rašeta Andrija , Malešev Mirjana , Kukaras Danijel , Radonjanin Vlastimir , Šešlija Miloš , Žarković Drago
Published: September 2020

The aim of the research presented in this paper is the experimental confirmation of the numerically defined shapes of the Strut-and-Tie models, designed according to the EN 1992-1-1 recommendations, and obtained from the software “ST method”. Three reinforced concrete deep beams with openings were tested. Each of them had the same dimensions and quality of the material characteristics. The specimens, constructed as simply supported beams, were loaded with two concentrated forces and were tested for bending until failure. Each specimen was reinforced with different reinforcement layout determined by variation parameter β, incorporated in the software “ST method”. For the determination of the Strut-and-Tie models, all of the reinforcement layouts were equally favored in the first specimen (β = 1.0 for 0°, 45°, and 90°), only the horizontal direction was favored in the second (β = 1.0 for 0°), while in the third specimen the one at the angle of 45° (β = 1.0 for 45°). Based on the results of experimental research, it was concluded that the behavior of loaded members was in agreement with the proposed shapes of the Strut-and-Tie models that were used for their design, and it was confirmed that the program “ST method” can be used for obtaining Strut–and-Tie models.