bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi
Authors: Maemunah Maemunah
Published: March 2024

Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, namun pelanggaran HAM terhadap anak masih terjadi berupa anak diterlantarkan, anak diperkerjakan, anak meminta-minta dijalan, kekerasan fisik anak dan  anak diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan  perlindungan hukum anak jalanan dalam konsep HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan kajian hukum menggunakan bahan hukum  primer, sekunder dan hukum tersier melalui study literature. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak jalanan dalam konsep HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi adalah yang senantiasa menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak anak jalanan sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Pertama, street based, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal kemudian para street educator  datang kepada mereka  berdialog  mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Kedua, centre based, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan dilembaga atau panti. Ketiga, community based yakni metode penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan.
Dinamika Transisi Komunitas Wetu Telu Dalam Keyakinan Pelaksanaan Syariâ€™at Islam
Authors: Hariati Sri
Published: March 2024

Tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui keberadaan komunitas Wetu Telu dan mengetahui bagaimana dinamika transisi komunitas Wetu Telu dalam pelaksanaan keyakinan syarâ€™at Islam. Di Dusun sangiang Desa kumbang Kecamatan masbagik Lombok timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan subyek penelitian antara lain, tokoh adat Wetu Telu, tokoh agama Wetu Telu dan masyarakat Wetu Telu serta tokoh agama, tokoh masyarkat wetu lima dan aparatur desa seperti kadus, kepala desa. Komunitas Wetu Telu yang ada di Dusun Sangiang Desa Kumbang Masbagik saat ini masih dalam proses verifikasi kepelaksanaan syariâ€™at Islam, keberadaan mereka sangat minoritas tapi sebagian mampu bertahan di atas masifnya proses verifikasi oleh para pendakwah.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Udara Pada Penerbangan Domestik
Authors: Sudiarto Sudiarto , Asy'ari Hasan
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini dalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan udara atau konsumen pada penerbangan domestik. Metode yang digunakan adlaah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa peraturan mengenai pemberian fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun serta orang sakit tidak ditemukan dalam penerbangan domestik di Indonesia. Prosedur untuk mendapatkan ganti kerugian kepada penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara sangat berbelit-belit. Selain itu hasil ganti kerugian kepada penumpang yang disebabkan karena keterlambatan penerbangan belum optimal dilaksanakan.
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima
Authors: Listiana Fransiska Taneo Kevy , G.Tubahelan Yohanes , Y. Stefanus Kotan
Published: March 2024

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hal itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pelayanan Ombudsman NTT dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, (2) Faktor apasajakah yang menjadi  hambatan yang dialami oleh Ombudsman dalam  pelaksanaan fungsi ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada data dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukan, pelayanan pengaduan di Ombudsman NTT mengikuti standar pelayanan yang disusun  mengacu pada UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI,  UU NO 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Khusus untuk penanganan pengaduan Ombudsman NTT membuat peraturan internal  yang dikenal dengan nama Peraturan Ombudsman (PO) NO. 27 Tahun 2017 tentang penanganan pengaduan. Beberapa prinsip pelayanan yang harus dijunjung oleh instansi atau lembaga penyedia pelayanan dengn memperhatikan  asas pelayanan publik, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Tidak diskriminatif , Keseimbangan hak dan kewajiban. Hambatan yang sering dihadapi oleh ombudsman perwakilan  NTT dalam menuntaskan permasalahan maladministrasi adalah terkait dengan beberapa faktor di bawah ini: Sumber Daya Manusia, Sumber daya merupakan bagian paling penting dalam suatu pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT, tidak adanya sumber daya yang memadai di dalam sistem pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT akan menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT; Kepemimpinan, Kepemimpinan dalam suatu organisasi  memang selalu dimulai dari sistem peranan yang formal. Peran ini diwujudkan dalam hirarki kewenangan. Kewenangan yang ada tersebut merupakan kekuasaan legitimasi; Faktor Sosial, Faktor sosial yang mempengaruhi kinerja Ombudsman adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan laporan tentang tindakan mal administrasi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT.
Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner
Authors: Fathoni M. Yazid , Sahrudin Sahrudin , Hadi Adha Lalu
Published: March 2024

Desa Senteluk merupakan salah satu desa yang mepunyai wilayah pantai di  Kecamatan Batulayar. Oleh karena memiliki pantai, Pemerintah Desa Senteluk mengembangkan  wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan usaha kuliner sebagai daya tariknya. Usaha-usaha kuliner tersebut didirikan di sepanjang sempadan pantai yang ada di Desa Senteluk dengan cara pemeberian sewa lahan dan tempat ke masyarakat. Karena usaha kuliner tersebut menggunakan sempadan pantai maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai pengaturan pemanfaatan lahan sempadan pantai tersebut dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa  pada dasarnya tidak terdapat larangan terkait terhadap pemanfaatan sempadan pantai, asalkan pemanfaatannya tidak merusak kondisi lingkungan di sekitar sempadan pantai.  Selain itu, terkait dengan perjanjian sewanya karena dibuat dengan cara tidak tertulis, dalam arti para pihak tidak menentukan hak dan kewajiban mereka secara terperinci, maka hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa ini secara hukum ditentukan berdasarkan unsur naturalia.
Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria
Authors: Surayya Ita
Published: March 2024

Pendaftaran tanah bukan hanya masalah administratif semata, melainkan didalamnya sarat dengan tarik-menarik kepentingan ideologi. Penelitian ini mempertanyakan dan mengkritisi pergeseran ideologi-hukum pendaftaran tanah dari instrumen reforma agraria menjadi instrumen pasar tanah.Metode penelitian menelusuri perubahan regulasi pendaftaran tanah, dan kemudian menyingkap kepentingan ideologi hukum yang menyebabkan  pergeseran konfigurasi pendaftaran tanah. Di satu sisi, pendaftaran tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi di sisi lain, pendaftaran tanah yang lepas dari spirit reforma agraria akan memperlebar ketimpangan kepemilikan tanah, karena tanah-tanah yang telah bersertifikat akan lebih mudah berpindah tangan melalui mekanisme pasar.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem peradilan Pidana Anak
Authors: Alputila Marlyn Jane , Tajuddin Mulyadi Alrianto
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis peran Bapas Merauke dalam melakukan pendampingan anak asli Papua yang melakukan suatu kejahatan di Kabupaten Merauke dan menganalsis kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke dalam melakukan pendampingan klien anak asli papua. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris, yang mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Merauke. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke dalam menjalankan perannya untuk menegakan restorative justice dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak asli papua dari proses penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan sudah berjalan optimal dengan diselesaikannya 33 kasus secara diversi dari 42 kasus yang ada. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke sering mengalami kendala baik secara internal dan eksternal seperti kurangnya sumber daya manusia, cakupan wilayah yang luas, sarana dan prasarana, serta kurangnya sinergitas dengan instansi terkait.
Pengembangan Investasi Melalui Pendirian Unit Syariah
Authors: Rahayu Sulistianingsih
Published: March 2024

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang berlaku efektif pada 2019 telah membuka peluang pasar yang lebih besar kepada industri penjaminan, termasuk perusahaan penjaminan syariah. Untuk itu PT. Jamkrida NTB Bersaing awalnya bergerak dalam bidang penjaminan konvensional dalam perkembangannya akan mengembangkan investasinya melalui pendirian unit syariah.  Akan tetapi hingga saat ini masih terbentur oleh kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab hingga saat ini PT. Jamkrida NTB belum memenuhi standar minimal permodalan yang disyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian lembaga penjaminan kredit secara yuridis normative diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK 05/2017 tentang Penyelenggara Usaha Lembaga Penjamin. Kedua bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit: Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah penjamin ditetapka paling sedikit Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar untuk lingkup nasional dan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) untuk lingkup propinsi. Kemudian untuk Penjamin dan Penjamin Ulang yang membuka Unit Usaha Syariah wajib menyediakan dana awal paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta membuka Kantor Cabang Syariah yang baru atau mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah.
Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal
Authors: Nurohma Nurohma
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan terhadap Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sejak di undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis pada September 2007, merupakan titik awal perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia atas produk-produk masyarakat lokal. Produk-produk masyarakat lokal yang bersifat kederahan di wilayahnya nyata memperlihatkan tingkat perekonomian seperti beberapa produk-produk yang telah ada antara lain; Kopi Kintamani, Kopi Arabika Toraya, Lada Bangka, Markisa Medan, Kangkung Lombok, Vanili Kepulauan Alor Cengkeh, Pala Ternate, Minyak Kayu Putih Ambon, Kayu Manis Bukit Tinggi, Tembakau Hitam Sumedang, Kopi Arabika Gayo,Susu Kuda Sumbawa, Cengkeh Minahasa, Ubi Celembu dan masih banyak lainnya. Produk-produk ini akan dapat memberikan kesukseskan dalam perekonomian asal saja masyarakat yang memilikinya mendaftarkan dengan sistem pendaftaran indikasi geografis yang selanjutnya dapat mengembangkannya ke negara-negara luar.
Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan
Authors: Eleanora Fransiska Novita , Lestari Melanie Pita , Ismail Zulkifli
Published: March 2024

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui keberadaan rumah singgah dalam memberikan perlindungan terhadap hak ahak anak jalanan, serta kendala yang dihadapinya. Dikarenakan anak-anak jalanan yang hidup dijalanan dengan kekerasan, dan sering diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan harus diberikan perlindungan akan hak-haknya secara memadai termasuk perlindungannya dalam bidang hukum, baik anak jalanan dalam kapasitas sebagai pelaku dan juga korban, perlu diberikan pendampingan akan hak-haknya, dan tidak dibedakan dengan hak anak pada umumnya, secara khusus untuk membina agar anak-anak jalanan selalu mendapatkan hak-haknya terutama hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan selama berada dirumah singgah. Metode dalam Penelitian yang diguakan berupa penelitian yang yuridis dan normatif serta berdasarkan pada konsep, dan asas serta mengacu pada literatur-literatur dan peraturan akan perundang-undangan, dimana hasilnya bahwa keberadaan rumah singgah terhadap anak-anak jalanan dapat memberikan perlindungan hak-haknya terutama hak untuk menerima pengajaran, juga menerima pendidikan guna menghindari kehidupan akan kekerasan di jalanan.
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Authors: Khairi Mawardi
Published: March 2024

Lahirnya otonomi daerah telah menggeser sebagian urusan pemeritah pusat menjadi urusan pemerintahan daerah,salah satunya dalam hal perizinan di sektor kelautan,khususny di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah tentang kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan  di wilayah pesisir  dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan perairan  di wilayah pesisir  dan pulau-pulau kecil. Untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis  atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum normatif (Normatif Legal Reserch) dan dapat disebut pula dengan penelitian perpustakaan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannnya di masyarakat dengan mengkaji dari sumber-sumber literatur yang ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan  di wilayah pesisir  dan pulau-pulau kecil memiliki kewenangan di dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen Nomor 8/PERMEN-KP/2019.
Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram
Authors: Philona Rinda , Listyaningrum Novita
Published: March 2024

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas  dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berupa aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menyiapkan enam orang pendamping Disabilitas di enam kecamatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas. Pemenuhan hak diamaksud antara lain: pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat, akan tetapi dalam pelaksanaanya belum maksimal karena masih kurangnya peran serta dari segenap elemen yaitu masyarakat dan Pemerintah agar segala sesuatu dapat tertampung dalam wadah sesuai yang diharapkan bersama, selain itu perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal.
Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya
Authors: Sutrisno Budi , Martini Dwi , Setiawan Yudhi , Zuhairi Ahmad
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional  adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dilingkungan PT PLN Persero
Authors: Lumakso Adi
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada lingkungan PT PLN Persero yang merupakan satu-satunya BUMN yang berkewajiban melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan pelanggan, karena listrik merupakan salah satu kebutuh primer pada saat ini untuk masyarakat. Salah satu kewajiban pelayanan yang diatur dalam undang-undang adalah penyediaan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan ini, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
UM DIÁLOGO COM A MODERNIDADE A PARTIR DO CONCEITO DE GLOBALIZAÇÃO EM ZYGMUNT BAUMAN
Authors:   , Freitas Lucas Pereira da Silva
Published: March 2024

O presente trabalho tem como objetivo a análise da modernidade contemporânea, a partir do conceito de “globalização” refletido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Analisando nosso tempo globalizado atual e pontuando suas consequências e relações para a sociedade buscaremos aqui entender o mundo fluído, que também é instável, reflexivo e que engloba uma implosão de valores e padrões, que antes (no estágio denominado por Bauman como “fase sólida da modernidade”) percebíamos como sendo rígido, incontestável, consolidado e que era regido por uma racionalidade técnica e se fundamentava sob a face do Estado e da ciência. Aqui um olhar aguçado sobre as instâncias modeladoras da vida humana, como nossas identidades, utopias, ambições e conotações que vem mudando de significado, serão dialogadas, em um momento episódico do dia a dia que está sob transição, transnacionalização, flexibilidade frente a globalização e que insere nos seres humanos sua face individualizada e consumista. Vivemos agora em um estágio que transmite uma sensação de abandono e insatisfação, marcado pela incerteza, insegurança, falta de garantias e sentimento de ausência de proteção. As ideias do sociólogo polonês sob sua perspectiva da chamada “modernidade líquida” nos proporcionarão perguntas e reflexões suficientes para uma investigação acerca de nosso mundo social, conjuntamente de autores que investigaram e analisaram esse mesmo contexto, como Anthony Giddens, Milton Santos, Manuel Castells e Alexis de Tocqueville, que juntos compõem essa construção dialógica sociológica e política.
Surgical and Delivery Outcomes of Coexisting Uterine Fibroids with Pregnancies in Nigeria
Authors: Ade-Ojo Idowu Pius , Odetola Amoo A
Published: March 2024

Background: Coexisting uterine fibroid with pregnancy is associated with increased pregnancy complications. This study evaluates the prevalence of coexisting uterine fibroids, and surgical and delivery outcomes among pregnant women who had cesarean sections. Methods: This comparative observational study was conducted among pregnant women who had cesarean sections at the labor ward operating room of Ekiti State University Teaching Hospital, Ado-Ekiti, Nigeria. One hundred and five pregnant women aged 20 years - 40 years were recruited and grouped based on the intraoperative presence of grossly visible uterine fibroids (n = 23) and no uterine fibroids (n = 82). Surgical and delivery outcomes were measured. Data were analyzed using IBM SPSS version 26 and the means between the two groups were compared using an independent sample t-test with significance set at p < .05. Results: The prevalence of uterine fibroids found during cesarean sections in this study was 21.9%. The mean age of the participants was comparable (M = 30.25 SD = 5.232). There were statistically significant differences in mean pre-operative packed cell volume (t(df) = 2.077 (65.31) p = .042, estimated blood loss (t(df) = 2.045 (36.664) p =.010, post-op packed cell volume (t(df) = 1.054 (24.035) p = .049, and duration of hospital stay (t(df) = -.235(65.846) p = .019. The study showed that there was a difference in mean surgery time = 7.996 95% CI: -.879 to 16.871 but this was not found to be statistically significant. Conclusion: Uterine fibroid coexisting with pregnancy has a significant effect on the surgery time, estimated blood loss, and length of hospital stay. Therefore, adequate complication readiness and proper follow-up of the patient will be crucial to avert likely complications during and after surgery in women with coexisting uterine fibroid in pregnancy.
Approximation of Kantorovich-type Generalization of (p,q) - Bernstein type Rational Functions Via Statistical Convergence
Authors: Hayatem Hamal
Published: March 2024

In this paper, we use the modulus of continuity to study the rate of A-statistical convergence of the Kantorovich-type (p,q) - analogue of the Balázs–Szabados operators by using the statistical notion of convergence. Mathematics subject classification: Primary 4H6D1; Secondary 4H6R1; 4H6R5.
Aedes aegypti Knockdown Resistance Mutations and Dengue Virus Infection in Haiti
Authors: Estep Alden S. , Sanscrainte Neil D. , Okech Bernard A.
Published: March 2024

Haiti is home to approximately 11 million people and has a high incidence of vector-borne disease, including more than 70,000 cases of dengue per year. Vector control is difficult in Haiti and adulticide spray of malathion is the main method of control employed during the outbreak of disease although pyrethroids are used in both bed net campaigns and in widely available aerosol cans for personal use. However, limited pathogen or insecticide resistance surveillance data are available for making operational decisions. In this study, we assessed Aedes aegypti from serial surveillance collections from 3 locations for the presence of dengue virus serotypes 1-3 (DENV1-3) by polymerase chain reaction and assessed, by melt curve analysis, samples from 10 locations in 2 departments for the presence of two mutations (V1016I and F1534C), that in combination, are linked to strong pyrethroid insecticide resistance. Only one of the 32 tested pools was positive for the presence of dengue virus. The two knockdown resistance (kdr) mutations were present in all locations. The 1016I mutation frequency varied from 0.29 to 0.91 and was in all sites lower than the 0.58–1.00 frequency of the 1534C mutation. We also observed that the genotype homozygous for both mutations (IICC), which has been linked to strong pyrethroid resistance, varied from 13 to 86% in each population. Notably, 3 locations - Ti Cousin and Christianville in Ouest department and Camp Coq in Nord department had more than 30% of the tested population without the presence of kdr mutations. These results indicate that the kdr markers of pyrethroid resistance are present in Haiti, at high frequency in several locations and, based on previous studies linking kdr genotypes and phenotypic resistance, that operational interventions with pyrethroids are not likely to be as effective as expected.
Calcareous nannofossils biostratigraphy of well Uche 1, Offshore Lagos, Eastern Dahomey Basin, South Western Nigeria
Authors: ATURAMU Adeyinka Oluyemi  , AKINMOSIN Akinwale  , EJIOFOR Uchechukwu Elizabeth
Published: March 2024

Well Uche 1 drilled in the offshore of Dahomey Basin was biostratigraphically analyzed, based on its calcareous nannofossils content. Thirty analyzed samples were collected from the Well at an interval range of 20m at a depth of 1284m- 1860m. The microscopic examination of the processed samples was carried out (using simple smear method) and this was found useful in the identification of the different biostratigraphic zones present. Moreover, it is equally found useful in age determination. In all, fifteen (15) calcareous nannofossil species (Braarudosphaera bigelowii, Calcidiscus leptoporus, Coccolithus nitescens, Coccolithus pelagicus, Coronocyclus nitescens, Discoaster deflandrei, Discoaster druggii, Discoaster sp (6rays), Helicosphaera cateri,Pontosphaera multipora, Reticulofenestra haqii (3-5 microns), Reticulofenestra pseudoumbilicus (5-7 microns), Reticulofenestra pseudoumbilicus (>7 µ), Sphenolithus moriformis, Triquetrorhabdulus carinatus) were identified and used for biozonation and identification of significant time surfaces. The distribution of the calcareous nanofossil species in the well enabled the establishment of zones belonging to the Early Miocene; NN2 zone. The most abundant calcareous nannofossils identified are Triquetrorhabdulus carinatus, Cyclicargolithus abisectus and Discoaster druggi. Two biozones of calcareous nannofossils were identified from the well as well as three significant surfaces.
Determinants of microfinance credit uptake and the amount of credit by smallholder dairy cattle farmers in Maara sub-county, Tharaka Nithi County, Kenya
Authors: Agnes Mutinda Kaviku  , Moses Mahugu Muraya  , Joyline Mugero Muchiri  , Dave Mwangi Ireri
Published: March 2024

Microfinance institutions play a crucial role in enhancing the production and productivity of smallholder farmers by providing them with the necessary financial resources. However, the adoption and utilization of microfinance credit in the Maara sub-county fall short of their potential benefits. Despite various credit service providers, not all smallholder dairy cattle farmers in this region have been able to capitalize on these services. Several factors contribute to the low uptake of microfinance credit among smallholder dairy farmers, including inadequate financial literacy, absence of collateral, high transaction costs, and insufficient infrastructure. Acknowledging that these factors are dynamic and can vary across different regions is and essential. Therefore, a comprehensive understanding of the dynamics influencing microfinance credit adoption and utilization in the Maara sub-county is lacking. This study examined microfinance credit uptake from two angles: the factors affecting its adoption and the determinants of credit size once accessed. Recognizing the interdependence of these choices, the study employed the Heckman selection model. Results indicated that factors such as years of schooling, household size, organization membership, access to extension services, and collateral availability significantly (p < 0.01) influenced microfinance credit uptake. Furthermore, schooling years, household size, and daily milk production per cow emerged as the most impactful credit size determinants (p < 0.05). The study suggests that promoting organization membership among smallholder dairy cattle farmers could enhance access to microfinance credit facilities, thereby ensuring sustainable milk production. By addressing the identified factors, the Maara sub-county could unlock the potential of microfinance credit to benefit its agricultural sector.
MMoNet3D: Enhancing monocular 3D object localization with modern advancements
Authors: Amrutha Lakshmi Tiruveedhula  , Meghana Rayala  , Sowmya Tummalapudi  , Bhavya Sree Koppula  , Avinash Buradagunta
Published: March 2024

MMoNet3D, an innovative project, addresses monocular multi-object detection and 3D localization in real-time, surpassing the limitations of the existing MoNet3D system. Utilizing a custom deep learning model inspired by Centernet, it excels in oriented car detection across static images, videos, and live webcam feeds. The system, powered by the KITTI dataset, showcases its potential impact on real-time monocular multi-object detection. Its unique features, including 3D bounding box visualization and a user-friendly GUI, set MMoNet3D apart, making it suitable for embedded advanced driving-assistance systems. This advancement promises heightened accuracy and efficiency, contributing to enhanced vehicular safety and operational efficacy. MMoNet3D stands as a beacon in computer vision, paving the way for intelligent transportation systems.
Yenilenebilir Enerjinin Ekolojik Ayak İzi Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
Authors: Koçak Elif
Published: March 2024

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmek adına özellikle maliyet ve ulaşabilirlik açısından daha avantajlı olan yenilenemeyen enerji kaynaklarını tercih ettiği bilinmektedir. Ekonomik büyümenin itici güçleri arasında yer alan söz konusu bu enerji kaynakları, bir yandan ülkeleri büyüme hedeflerine ulaştırırken; diğer yandan çevresel bozulmaya neden olarak ekolojik ayak izini artırmakta ve gezegenin biyolojik taşıma kapasitesinin azalmasına neden olarak küresel ısınmanın tetikleyicisi konumunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu tip kirletici kaynaklar yerine karbon nötr olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması çevre kalitesinin artırılabilmesi ve ekolojik ayak izinin azaltılarak küresel ısınmanın önüne geçilebilmesi adına hayati önem arz etmektedir. Aynı zamanda yenilenemeyen enerji kaynaklarının belirli bir ömrünün olması, buna karşın yenilenebilir enerji kaynaklarının tükenme ihtimalinin bulunmaması enerji sürdürülebilirliği açısından da son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının ekolojik ayak izi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu doğrultuda gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye için 2000-2020 gözlem aralığı baz alınmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki ise ARDL sınır testi ve Toda Yamamoto nedensellik testi ile araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ekolojik ayak izini azaltırken, gezegenin biyolojik taşıma kapasitesini artırmaktadır.
Comparison Of G-7 Countries' Macroeconomic Performance with SD and MABAC Methods
Authors: Telli Üçler Yasemin
Published: March 2024

Countries determine their economic policies according to macroeconomic performance criteria. Macroeconomic performance criteria provide basic information on the level of development of countries. A reduction in unemployment, price stability and a balanced budget are important for achieving economic growth and competitiveness. The aim of this study is to analyse the macroeconomic performance of the G7 (Germany, the United States, the United Kingdom, Italy, France, Japan and Canada), a union of the seven countries with the highest level of development in the world, between 2018 and 2022. . In the study, macroeconomic criteria (unemployment, inflation, external balance, and growth), which are called "magic diamonds" by OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), were applied using SD (Standard Deviation) and MABAC (Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison) methods. According to the results of the SD method, the inflation criterion has the greatest impact on macroeconomic performance in 2018 and 2019, the unemployment criterion in 2020 and 2022, and the growth criterion in 2021. According to the results of the MABAC method, Germany had the highest macroeconomic performance in 2020, and Japan had the highest macroeconomic performance in the other analyzed years.
Time Series Analysis of Long-Term Stock Performance of Airlines: The Case of Turkish Airlines
Authors: Akusta Ahmet
Published: March 2024

This study presents a time series analysis of the long-term stock performance of airlines, with a focus on Turkish Airlines (THY). Stock-related variables were obtained from the Istanbul Stock Exchange, and other variables were obtained from the Turkish Statistical Institute. The research investigates various economic factors that may influence THY's stock prices over an extended period. Specifically, the study examines the relationship between global energy prices, inflation, the BIST100 index, gold prices, exchange rates, and THY stock prices. The analysis employs the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach, a versatile technique capable of estimating both short-term and long-term relationships between variables. The findings of this research reveal significant and statistically meaningful connections between these economic variables and THY's stock prices. Notably, the study highlights the impact of global energy prices and other economic factors on the long-term stock performance of Turkish Airlines. These results provide valuable insights for investors and analysts seeking to understand and forecast THY's stock price movements.
Devlet, Toplum ve Aydınlar: 100. Yılda Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik Üzerine Bir Değerlendirme
Authors: Yıldırım Deniz , Haspolat Evren
Published: March 2024

Türkiye’de son yıllarda Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik olgusunun teorik ve pratik açıdan irdelenmesine odaklanan geniş bir literatür oluşmaya başlamıştır. Uluslararası teorinin ve deneyimlerin de etkisiyle genişleyen bu literatür, Türkiye’nin tarihsel Cumhuriyet atılımının özgünlüğü, eleştirisi ya da eleştirel sahiplenilmesi çerçevesi içinde yeniden anlamlandırılarak somut siyasal yaşama ve buradaki tartışmalara da etki etmeye başlamıştır. Bu tartışmaların yakın tarih içindeki siyasal gelişmeler doğrultusunda topluma, devlete ve aydınlara nasıl yansıdığını anlamak için, önemli dönüm noktalarındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına karşılaştırmalı olarak bakmak faydalı bir yöntem olabilir.

Bu yaklaşım çerçevesinde makale, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te devlet, toplum ve aydınlar katında Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik olgularının güncel durumunu Gramsci’nin “bütüncül devlet” yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda çalışma öncelikle, Cumhuriyet’in 75. Yıl kutlamaları ile 100. Yıl kutlamaları arasındaki farklar üzerinden politik toplum, sivil toplum ve aydınlar düzeyindeki değişimin izlerini sürmekte ve devamında da, hem devlet hem de toplum katında yaşanan bu değişmelerin olası siyasal ve düşünsel gelişmelere etkisini yine Cumhuriyetçilik olgusunun geleceği bakımından tartışmaktadır.
Smith ve Hume: Klasik Ekolde İki Köşe Taşı-Betimsel Bir Karşılaştırma Denemesi
Authors: Özizer Hülya
Published: March 2024

Klasik iktisat ekolünde Smith ve Hume temel yapı taşları niteliğindedir. Eserleri ve eserlerinin izdüşümlerinden türetilen iktisadi ve sosyal düzen modelleri günümüze kadar ulaşmakta; üzerine hala çalışmalar üretilmektedir. Her ne kadar aynı ekole mensup olsalar dahi tarihsel-felsefik referansları, sosyal-antropolojik dayanakları, birey-toplum ve piyasa-devlet ilişkilerine ilişkin bakış açıları önemli farklar içerebildiği gibi modellerinin merkezine insanı yerleştirme ve bireysel faydaya atfettikleri önem açısından da önemli benzerlikler içermektedir. Bu çalışmada, Smith’in Stoacı ve Hume’nin sofist-epikürist doğası; antropolojik dayanakları, model tasarımlarına ilişkin ön koşullar, birey toplum ve piyasa devlet ilişkilerine bakış açıları ve düzen konumlandırmasına ilişkin farklılıkları betimlenmiştir. İktisat yazınında Smith’e haksız yere “bırakınız yapsınlar-bırakınız geçsinler” mottosunun merkezinde yer verildiği görülmektedir. 1776 yılında yayımlanan “Wohlstand der Nationen” (WON) adlı eserinde, devletin görünmez eline yüklediği bir dizi görev de Smith’e ilişkin hatalı nitelemenin açık göstergesi niteliğindedir. Hume’un politik yönelimine ilişkin genel tutum onun, klasik liberalizmin temsilcilerinden biri olduğu yönündedir. Bununla birlikte Hume’u muhafazakâr, liberal-muhafazakâr, muhafazakâr-rasyonalist ve faydacı bir düşünür olarak nitelendirenler veya bu nitelendirmelerin tamamının Hume’da kısmen karşılık bulduğunu ileri sürenler de bulunmaktadır. Bu çalışma betimsel olarak bu ayrıştırmaya katkı sağlama amacı taşımaktadır.
Xi Jinping Dönemi Çin Dış Politikasının Politik Ekonomisi
Authors: Yüce Müge
Published: March 2024

Bu çalışmada, Xi Jinping liderliğinde Çin Dış Politikası’nda meydana gelen dönüşüm ekonomi politik bakış açısından ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı 2012 yılından başlayarak 2023 yılına kadar Çin dış politikasına yön veren temel amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için ekonomik gücün hangi araçlar ve politika öncelikleriyle yönlendirildiğinin ortaya konmasıdır. Bu amaca ulaşmak için Xi Jinping döneminde belirlenen ekonomi-politiğin hangi gerekçeler üzerinden meşrulaştırıldığı ve bu politik ekonomik yapının dış politikayı nasıl şekillendirdiği üzerine odaklanılmıştır. Çalışmada Xi Jinping’in ekonomik araçları giderek daha agresif şekilde kullanmaya başladığı, devlet sahipliğindeki şirketlerin merkezî rolünün devam ettiği ancak bu şirketler üzerindeki Parti kontrolünün arttığı, piyasa ekonomisi mekanizmalarının uygulandığı ancak siyasi liberalleşmeye yol açacak tüm tehditlerin ortadan kaldırıldığı bir dış politika izlediği ortaya konulmuştur.
ANALISIS INDIKASI PENYALAHGUNAAN BELANJA HIBAH OLEH PASLON INCUMBENT PADA PEMILUKADA SERENTAK 2020
Authors: Tanjung Abdul Hafiz , Alamsyah Salma Rizkiyanti
Published: March 2024

The purpose of this study was to examine the tendencies to abuse the power of incumbent candidates in making budget of grant expenditure to support their political interests in the local election on December 9th,2020, in Indonesia. Sample were chosen by random sampling with proporsional allocation between district and municipals. The sample for the first population was 56 district/municipals, consisting 51 district and 5 municipalities, while the sample for the second population was 57 district/municipals, consisting of 46 district and 11 municipalities. Two statistical analysis were used in this research; the first was Wilcoxon signed rank test and the second was the Mann-Whitney U test. Data normality test using kanji w/s test had been done to determine which analysis to be used. The result of hypothesis test have been tested at confidence 95% and showed that there was a significant increase in mean log of incumbent candidates in the year 2019 compared to 2020, while for the mean log of grant expenditure for incumbent candidates and non-incumbent candidates at the time of the local election (2020) there was a significant difference
İşletme Değeri ile Finansal Riskler Arasındaki İlişki: BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Uygulama
Authors: Ertuğrul Ayşegül , Külekçi İlknur , Bumin Mete
Published: March 2024

Bu çalışmada, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketlerin işletme değerleri ile finansal riskleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan mali sektör kuruluşları dışında kalan şirketlerin 2018-2022 yılları arasındaki çeyrek dönemlik verileri esas alınarak bu şirketlerin işletme değeri ile finansal riskleri arasındaki ilişki panel regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak işletme değeri, finansal risk faktörleri olarak seçilen finansal kaldıraç, kur riski, kredi riski ve likidite riski bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre işletme değeri ile finansal kaldıraç arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki bulunurken, işletme değeri ile kur riski ve kredi riski arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. İşletme değeri ile likidite riski arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Firm-Specific and Macroeconomic Factors Affecting Capital Structure
Authors: Yıldırım Hakan , Karabayır Mehmet Emin
Published: March 2024

One of the primary objectives of financial managers is to ensure the optimal capital structure that maximizes firm value. Since the early 1950s, many theories have been developed to explain the optimal capital structure. However, due to the variable nature of the capital structure, no consensus has yet been reached on the optimal capital structure allocation. This situation makes the capital structure issue one of the most intensely debated topics in the finance literature. Accordingly, this study investigates the endogenous and exogenous factors affecting the capital structure of firms traded on Borsa İstanbul (BIST) from 2005 to 2020 using Dynamic Panel Regression Analysis. The dependent variable of the study is the financial leverage ratio. Return on assets, firm size, asset structure, growth opportunities, liquidity ratio, non-debt tax shield, GDP growth, inflation rate, interest rate, and stock market development were chosen as independent variables. As a result of the analysis, it was observed that the lagged value of financial leverage, size, growth opportunities, GDP growth, and inflation have a positive effect on financial leverage. On the other hand, the effect of profitability, asset structure, liquidity ratio, and stock market development on financial leverage was observed as negative. When the findings are evaluated together, it is seen that the Pecking Order Theory is the best theory to explain the capital structure behavior of the firms traded at BIST in the 2005-2020 period..
Financial Decisions and Value-at-Risk: Empirical Evidence from BIST 100 Companies
Authors: Yaman Serdar
Published: March 2024

This study examines the relationship between financial decisions and the value-at-risk (VaR) of companies operating in the Turkish stock market. The study contains semi-annual data of non-financial BIST 100 Index companies spanning from January 2010 to June 2023. Companies’ VaR are calculated using Monte-Carlo simulation, bootstrap, delta-normal, and historical simulation methods and included in separate econometric models as dependent variables. Financial decisions are represented through financial ratios in line with the basic principles of corporate finance and included as explanatory variables in econometric models. The study employs a five-stage panel data methodology.
Findings reveal that the impact of financial decisions regarding working capital management, capital structure, dividend pay-out, and growth policies on companies’ VaR differ according to the VaR calculation method. Notably, findings show that financial decisions explain the changes in VaR calculated by Bootstrap method with the highest success rate, aligning with existing finance literature. Prudent financing policies and flexible investment strategies in working capital management, enhanced profitability and financial performance, and sales growth exhibit dampening effects on VaR. Conversely, heightened leverage and long-term borrowings, decisions to pay-out dividends, and growth in foreign investments have increasing effects on VaR. Furthermore, the study identifies the Covid-19 pandemic as exerting a negative influence on VaR.
Placental Chorangiosis: Clinical Risk Factors and Pregnancy Outcomes
Authors: Alayed Nada , Arafah Maria A. , Alkhamis Waleed H. , Akkour Khalid , AlMalki Ghada A. , Alomari Munerah A. M. , Alshwairikh Lama , Abdel Hamid Ahmed Sherif
Published: March 2024

Background: Placental chorangiosis is a response to fetal hypoxia, linked to be associated with maternal/fetal disorders and higher mortality rates. Therefore, this study aimed to explore the association of placental chorangiosis with specific maternal clinical risk factors, as well as its impact on pregnancy outcomes compared to pregnancies with normal placental conditions. Methods: This retrospective case-control study was conducted at King Saud University Medical City (KSUMC) between September 2018 and December 2021. A total of 78 pregnant women were included, and 26 cases of placental chorangiosis were identified and included in the study, which were randomly matched to 52 controls. The demographic data of maternal factors (age, body mass index (BMI), type of gestation, gravidity, and parity) and pregnancy outcomes (abortion, gestation age at delivery, mode of delivery, born alive or not, Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration (APGAR) score at 1 and 5 minutes, birth weight, and mean placental weight) were retrieved from the patient’s medical records, all placental histopathological examination were reviewed. Simple and multiple logistic regression analysis were used, and crude and adjusted odds ratios (ORs) and relative risk (RR) were reported with a 95% confidence interval (95% CI). Results: None of the potential maternal risk factors (age, BMI, type of gestation, gravidity, and parity) were statistically associated with chorangiosis. Chorangiosis, however, exhibit statistically significant associations with an increased number of abortions (RR: 21.59, 95% CI: 1.24–376.20, p = 0.003), intrauterine fetal death (IUFD; RR: 4.50, 95% CI: 1.53–13.25, p = 0.004), and low neonatal APGAR scores at 5 minutes (RR: 3.31, 95% CI: 1.22–9.01, p = 0.029). Conclusion: Placental chorangiosis is a rare pathological change in the placenta resulting from the interaction of several maternal and fetal disorders. When present, it can serve as an important indicator of chronic fetal hypoxia and predict poor obstetrical outcomes.