PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
Authors: Mashudi Mashudi 
Published: July 2024

Semua orang berkedudukan sama dalam hukum dan berhak mendapatkan bantuan hukum. Bagaimana seorang Advokat membuat dan melaksanakan suatu perjanjian advokasi dengan kliennya?Yaitu pelaksanaan perjanjian kerja antar kedua belah pihak. Berdasarkan UUNo. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat : (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.(2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (3).Suatu hal tertentu. (4).Suatu sebab yang halal.Berdasarkan Pasal 21 UUNo. 18 Tahun Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan. Penetapan ini dilakukan oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang diangkat untuk mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mensejahterakan dan m  elindungi anak angkat agar mempunyai kekuatan hukum dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf (a) angka (20) tentang Peradilan Agama.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jombang Kelas IA untuk memperoleh data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak dan proses persidangan penetapan pengangkatan anak. Diperoleh dengan mewawancarai Hakim yang telah pengalaman dalam menetapkan perkara  pengangkatan anak. Data sekunder adalah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa salinan penetapan dan buku-buku yang terkait dengan penetapan pengangkatan anak.Hasil penelitian ini adalah membahas perkara penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang dalam menerima, memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara tersebut sehingga dapat menghasilkan penetapan. Adapun perkara yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang dalam perkara ini Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan perkara penetapan pengangkatan anak kepada pemohon dengan melihat berbagai aspek dan pertimbangan yang ada. Majelis Hakim memberikan penetapan dalam perkara ini dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang mendukung untuk dikabulkannya permohonan tersebut, pertimbangan tersebut karena beberapa sebab dan kenyataan yang ada dan patut untuk diterima dan diberikan penetapan oleh Majelis Hakim dengan dasar hukum positif dan dasar hukum Islam yang mengaturnya, sehingga akan memperkuat penetapan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada saat persidangan dalam memberikan penetapan pengangkatan anak kepada pemohon. Di dalam persidangan penetapan pengangkatan anak tidak ada replik dan duplik karena di dalam perkara ini tidak ada sengketa maupun lawan, sehingga penetapannya bersifat menetapkan saja (declaratoir). Oleh karena itu, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang juga ikut berperan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan: penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak