bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pemindahtanganan Obyek Kerjasama di Kawasan Lombok Internasional Airport (LIA) Kepada PT. Angkasa Pura
Authors: Tamtomo Joko , Djumardin Djumardin , Wira Pria Suhartana Lalu
Published: March 2024

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis â€œpengaturan investasi Pemerintah melalui perjanjian kerjasama pemanfaatanâ€ dan â€œdapat tidaknya obyek perjanjian kerjasama pemanfaatan dipindahtangankan melalui perjanjian jual beliâ€. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.   Dengan metode pendekatan : Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konspetual (conceptual approach),  dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan : Bahwa sebelum berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di dalam UU 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mengatur hal-hal yang bersifat limitatif berisi larangan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1967, yaitu : bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, â€œantara lainâ€ produksi senjata, mesin, alat-alat peledak ada peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. Penyebutan kata-kata â€œantara lainâ€ dalam pasal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam arti ketidakjelasan perumusan undang-undang. Apabila kita menganalisis pasal ini dengan model yang diketengahkan oleh Max Weber, maka pasal ini dianggap tidak memenuhi unsur formalitas dalam pembentukan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi  Pemerintah Daerah menentukan bahwa dalam hal invstasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Authors: Agustina I Made Hendra
Published: March 2024

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis â€œbentuk perlindungan hukum bagi kreditur Lembaga Pembiayaan Konsumen setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 â€œ. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach),   Pendekatan konspetual (conceptual approach), dan Pendekatan kasus (case approach).  Hasil penelitian menunjukkan â€œbahwa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur lembaga pembiayaan konsumen yang didalam perjanjian fidusianya tidak mencantumkan syarat materil dan syarat formil, maka kreditur  dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa â€œsi berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dianyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukanâ€  yang salah satunya dapat menuntut denda dan ganti rugi.â€
Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif
Authors: Hyma Puspytasari Heppy
Published: March 2024

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Berdasarkan QS An Nisaa : 34 tersebut diatas,  pihak laki-laki lah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan harta bersama itu bukanlah harta kesatuan antara suami dan istri tetapi merupakan harta dari suami yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga. Apabila si istri juga berpenghasilan, penghasilan itu bukan merupakan bagian dari harta bersama. PermÐ°sÐ°lÐ°hÐ°n hÐ°rtÐ° bersÐ°mÐ° sering kÐ°li kurÐ°ng mendÐ°pÐ°t perhÐ°tiÐ°n yÐ°ng seksÐ°mÐ° dÐ°ri Ð°hli hukum, terlebih lÐ°gi mÐ°syÐ°rÐ°kÐ°t mÐ°sih memÐ°ndÐ°ng sebelÐ°h mÐ°tÐ° permÐ°sÐ°lÐ°hÐ°n ini. PÐ°sÐ°ngÐ°n suÐ°mi istri biÐ°sÐ°nyÐ° bÐ°ru mempersoÐ°lkÐ°n pembÐ°giÐ°n hÐ°rtÐ° bersÐ°mÐ° setelÐ°h Ð°dÐ°nyÐ° putusÐ°n percerÐ°iÐ°n dÐ°ri pengÐ°dilÐ°n. BÐ°hkÐ°n dÐ°lÐ°m setiÐ°p proses pengÐ°dilÐ°n sering terjÐ°di keributÐ°n tentÐ°ng pembÐ°giÐ°n hÐ°rtÐ° bersÐ°mÐ° sehinggÐ° kondisi tersebut kiÐ°n memperrumit proses percerÐ°iÐ°n di Ð°ntÐ°rÐ° merekÐ° kÐ°renÐ° mÐ°sing-mÐ°sing sÐ°mÐ°-sÐ°mÐ° mengklÐ°im bÐ°hwÐ° hÐ°rtÐ° tersebut merupÐ°kÐ°n hÐ°k merekÐ°. PÐ°dÐ°hÐ°l hÐ°rtÐ° bersÐ°mÐ° merupÐ°kÐ°n mÐ°sÐ°lÐ°h yÐ°ng sÐ°ngÐ°t besÐ°r dÐ°lÐ°m kehidupÐ°n suÐ°mi istri.  Metode penelitiÐ°n yÐ°ng digunÐ°kÐ°n Peneliti dÐ°lÐ°m penelitiÐ°n ini Ð°dÐ°lÐ°h penelitiÐ°n hukum normÐ°tif Ð°tÐ°u doktrinÐ°l.PenelitiÐ°n hukum doktrinÐ°l yÐ°ng disebut jugÐ° sebÐ°gÐ°i penelitiÐ°n perpustÐ°kÐ°Ð°n Ð°tÐ°u studi dokumen kÐ°renÐ° penelitiÐ°n ini dilÐ°kukÐ°n Ð°tÐ°u ditujukÐ°n hÐ°nyÐ° pÐ°dÐ° perÐ°turÐ°n-perÐ°turÐ°n yÐ°ng tertulis Ð°tÐ°u bÐ°hÐ°n-bÐ°hÐ°n hukum yÐ°ng lÐ°in. Kesimpulan yang dihasilkan meliputi Filosofi Harta Bersama Dalam Perkawinan adalah bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya harta Bersama karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran kekayaan antara suami dan istri. Di Indonesia harta Bersama dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus menerus menjadi hukum yang tidak mungkin disingkirkan karena nilai maslahatnya lebih besar dari mudhorotnya.Serta Pengaturan harta Bersama dalam perkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pengaturan harta dalam perkawinan menurut UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sekaligus KUHPerdata
Urgensi dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan Ham Regional Asean di Bawah AICHR
Authors: Sudika Mangku Dewa Gede
Published: March 2024

Pada 2009, ASEAN berhasil membentuk Badan Hak Asasi Manusia mereka sendiri bernama AICHR. Fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam TOR AICHR adalah untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya. Namun, fungsi perlindungan yang diamanatkan untuk AICHR masih belum dapat dicapai. Buktinya, banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tidak bisa diselesaikan di tingkat nasional. Semua alasan di atas terbukti bahwa ASEAN membutuhkan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk mendapat keadilan. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat beberapa faktor penghambat AICHR dalam penegakan HAM di Asia Tenggara, diantaranya prinsip ASEAN Way dimana penggunaan prinsip non intervensi dan kedaulatan negara ASEAN untuk hak asasi manusia yang masih belum fleksibel; pengambilan keputusan berdasarkan konsensus yang membuat kinerja AICHR menjadi terhambat karena harus mendapat suara bulat dari seluruh negara anggota ASEAN; lemahnya mandat fungsi proteksi dalam ToR AICHR karena tidak tercapainya konsensus. Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder studi perpustakaan yang studi ini berasal dari data sekunder.
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan
Authors: Suyono Yoyok Ucuk
Published: March 2024

Penyidik Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dalam hal ini pencurian ringan, biasanya dengan mediasi penal yang petimbangannya karena supaya tercapainya keadilan hukum, kepastian hukum,dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, jadi kerugian korban dapat segera di kembalikan, agar efisiensi waktu yang dapat di selesaikan lebih cepat, kemudian dari segi  biaya penanganan perkara lebih ringan  atau lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang di proses lanjut sampai persidangan. Namun hal tersebut tidak menjadikan solusi terbaik untuk pelaku tindak pidana ringan dalam hal ini pencurian ringan, karena pelaku dapat  memanfaatkan proses mediasi penal yang dilaksanakan oleh pihak penyidik kepolisian dengan mudah dan beranggapan bahwa terkait pencurian ringan hanya dapat di selesaikan dengan cara mudah, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan potensi mengulangi perbuatannya. Bagi korban pun akan merasa bahwa tindakan pencurian ringan tersebut bukan suatu kejahatan yang perlu di antisipasi, mengingat proses penyelesaiannya yang mudah, korban akan merasa khawatir dapat terjadi kejadian yang sama yang akan menimpa dirinya maupun terhadap orang lain. Bagi masyarakat sekitar juga  akan lebih merasa was â€“ was atau khawatir dengan lingkungannya yang terdapat pelaku tindak kejahata,walaupun tindak kejahatan tersebut tindak pidana ringan, namun asumsi masyarakat akan menimbulkan keresahan.
Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan
Authors: Murniati Rilda
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hukum gugurnya hak mendahului negara atas piutang pajak dan akibat hukum gugurnya hak mendahului negara atas piutang pajak dalam kepailitan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah bahwa alasan hukum penolakan kurator dalam verifikasi piutang pajak yang dimohonkan oleh DJP yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)di daerah karena keterlambatan yang melebihi batas waktu pencocokan (verifikasi) piutang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai Pasal 113 UU Kepailitan. Untuk itu, setiap kreditor yang terlambat melakukan pendaftaran atau verifikasi piutangnya kepada kurator termasuk piutang pajak menjadikan piutangnya tidak dapat dibayar dari harta pailit debitor. Fakta hukum penolakan kurator akibat daluarsa dalam rapat verifikasi dibenarkan oleh Judex Facti serta dikuatkan dalam keputusan Judex Juris. Selanjutnya, Judex Juris membenarkan pula bahwa akibat daluarsa menempatkan piutang pajak berstatus konkuren dengan kreditor lainnya dengan pembayaran secara proporsional menurut perbandingan besaran piutang masing-masing (pari passu pro rata parte).
Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Authors: Violita Cindy Winni , Isnainul OK , Fitriyani Pakpahan Elvira , Hadlen Michelle , Michael Michael , Danniel Danniel
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peranan investasi asing dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Peranan Investasi asing memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian, perkembangan teknologi, perbaikan infarstruktur serta menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan penerimaan Negara. Kendala yang muncul yakni regulasi berbelit, akuisisi lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, pajak dan insentif nonfiskal lain tidak mendukung investasi dan tenaga kerja terampil yang belum memadai. Upaya menarik investasi asing dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya Inftrastruktur, tenaga kerja terampil, kemudahan perizinan, insentif dari pemerintah, jaminan hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Pemungutan Hasil Hutan Negara
Authors: Rahman Arief , Ade Mulada Diman
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa secara yuridis-sociolegal mengenai legalitas pemungutan hasil hutan pada hutan negara dan pemungutan hasil hutan dalam prakteknya di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative empiris. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif normatif, sedangkan data lapangan dilakukan croscek (triangulasi) dengan sumber data lain terlebih dahulu, dan selanjutnya dianlisis secara kualitatif, serta menyimpulkannya dengan logika penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan negara dikatakan legal apabila dari awal proses pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan sampai dengan proses pengangkutan dan pemasarannya memiliki izin dan document dari pejabat yang berwenang. seperti Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK), Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), dan Nota Angkutan. Dan juga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa (instansi terkait dengan bidang kehutanan) belum pernah menerbitkaan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu pada hutan negara karena memang belum pernah ada permintaan untuk itu. Namun dalam kenyataannya, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu banyak dilakukan pada wilayah kawasan hutan negara, baik yang berfungsi lindung maupun produksi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya ditahan truck-truck pengangkut hasil hutan kayu yang bermasalah karena persoalan asal usul kayu yang tidak jelas. Dalam dokumen asal usul kayunya diterangkan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil hutan hak, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam (termasuk pemeriksaan tonggak), ternyata asal usul kayu tersebut bukan dari hutan hak melainkan dari hutan negara. Sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu pada hutan negara, pemerintah (pejabat yang berwenang) mengakui pernah menerbitkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu tetapi dalam jumlah yang tidak banyak.
Eksekusi Putusan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
Authors: Asmuni Asmuni
Published: March 2024

Penelitian ini membahas mengenai eksekusi putusan penundaan pelaksanaan atas suatu keputusan Tata Usaha Negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan data laku (gelding) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terhenti untuk sementara waktu (tijdelijik) mengakibatkan suasana/keadaan hukumnya (rechtstoestand) kembali pada keadaan atau posisi semula (restitution in integrum) sebelum adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan serta memberi batasan (retricteren) berlakunya asas praduga sah (praesumtio iustae causa/vormoeden van rechtmatigheid). Mengingat pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya putusan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam pertimbangan hukum hakim, diperlukan alasan-alasan hukum secara filosofis, teoritis dan yuridis.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat
Authors: Saleh Muhammad , Khair Abdul , Sarkawi Sarkawi , Kafrawi Kafrawi
Published: March 2024

Kekayaan sumber daya alam yang ada setidaknya mampu menopang perekonomian suatu negara, tidak terkecuali juga bagi pemerintah daerah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki tersebut adalah kekayaan alam berupa tambang mineral, batubara dan gas bumi. Kegiatan pertambangan yang ada hampir disemua daerah telah mampu membawa perubahan yang signipikan bagi masing-masing daerah, baik itu dalam bentuk penerimaan kas daerah, peningkatan ekonomi daerah, pembangunan pisik dan sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan empirik. Hasil penelitian, kebijakan pengelolaan tambang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperuntukkan untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya. Aktipitas pertambangan rakyat tersebut seyogyanya tetap menjaga kelangsungan hidup dan keamanan ekosistem lain yang terkait dengan tambang rakyat tersebut. Di samping itu, dalam penerapan kabijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal yang penting lagi adalah peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik Menjelang Pilkada 2020
Authors: Ashsyarofi Hisbul Luthfi
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik dan untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka, yaitu aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional adalah  pertama  mendekatkan kepercayaan publik antara elite politik dengan masyarakat, kedua mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dan kebijakan publik ketiga membantu politik lebih akuntabel tidak hanya terkait masalah uang dan keuntungan materiil, keempat mencegah menerima money politic, kelima mencegah potensi penyelewangan dana publik dan, keenam mendorong persaingan kompetitif, ketujuh menguatkan penegakan hukum. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi maka keuangan partai politik yang bersumber dari anggota partai politik di umumkan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran sumbangan dan asal usul keuangan partai yang bersumber dari anggota partai.
Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
Authors: Zamzami Abid
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis harmonisasi negara dan Pancasila dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, peranan Konstitusi di tengah pandemi pandemi Covid-19 adalah sebagai dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Covid-19. Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan chaos. Konstitusi sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Nilai pancasila seharusnya termuat atau terformulasikan dalam materi muatan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam ranah norma materiil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi Covid-19 tanpa harus ada penegakan hukum secara represif.
Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional
Authors: Alfiani Laurensia Frida
Published: March 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif normatif untuk menemukan solusi tepat demi menuntaskan masalah tata kelola garam khususnya impor garam nasional dan kesejahteraan petani garam di Indonesia. Pertentangan (Antinomi) perundang-undangan mengakibatkan kewenangan untuk memberikan rekomendasi impor garam menjadi tumpang tindih, ketidaksinkronan tujuan, dan pelemahan industri garam lokal. Antinomi yang dimaksud adalah antinomi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam. Swasembada garam yang menjadi program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menjadi hal mustahil jika antinomi peraturan perundang-undangan di bidang impor garam dibiarkan terus terjadi. Penelitian akan dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk memaparkan fakta hukum berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder akan dianalisis menggunakan asas berlakunya perundang-undangan, teori antinomi dan ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian antinomi hukum dilakukan dengan dua cara yakni penggunaan asas berlakunya perundang-undangan lex superior derogat legi inferior atau melalui upaya uji materiil kepada Mahkamah Agung.
Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia
Authors: Sihombing Eka NAM , Andryan Andryan , Astuti Mirsa
Published: March 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan insentif yang berkelanjutan dalam perlindungan lahan pertanian pangan di masa mendatang. Untuk menahan laju konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah terkait dengan kebijakan pemberian insentif, akan tetapi kebijakan tersebutmasih berbasis lahan, sehingga insentif hanya diberikan kepada pemilik lahan pertanian yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan. Di mana dengan perkembangan teknologi sekarang ini serta untuk menjaga ketahanan pangan, maka pengembangan varietas unggul pertanian tidak harus dikembangkan berbasis lahan. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan pangan, diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berbasis lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa kebijakan pemberian insentif kepada petani masih berbasis luas lahan, di mana salah satu pertimbangan pemberian insentif adalah memiliki luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dan kebijakan pemberian insentif kepada petani dalam rangka perlindungan lahan pertanian dinilai kurang tepat, karena insentif yang diberikan masih berupa program reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Freedom of Marriage for Women Who She Want, Clashes Between Culture And Human Right Law. Lombok, West Nusa Tenggara. Indonesia
Authors: Hendri Nuriskandar Lalu
Published: March 2024

Women are human beings created who are born with human rights. This right is inherent without distinction between men and women. One of the inherent rights is to love and marry. However, it will be a problem if these rights are limited by tradition and parents. That is what happened in Bonjeruk Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia. Women who want to get married must be in accordance with the wishes of their parents, namely at least have a knighthood. Even if their daughters love people who do not have a royal title, they will never be allowed to marry. As a result, many girls are adults but not yet married. Thus, this article aims to find out how Human Rights Law views this matter. By using a descriptive qualitative approach, the writer will try to answer and solve these problems. To support this, the authors use literature review as material to collect data. If it is linked to human rights law, it is a violation of the rights to have children, have a spouse and freedom to choose a life partner. In addition, what is the main barrier is culture, meaning that it is the culture that prevails in the village, and must be obeyed. However, for women it is torture.
Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Authors: Andriyani Shinta , Wahyuningsih Wiwiek , Irfan Mohammad
Published: March 2024

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legitime portie dalam KUHPerdata maupun KHI sama-sama memberi perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan paling dekat namun menurut KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut KHI yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih di dasarkan pada kemaslahatan. Perhitungannya menurut KUHPerdata tergantung dari ahli waris golongan berapa yang ditinggalkan sedangkan menurut KHI harta yang tidak boleh melanggar bagian mutlak hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
Autonomia líquida - as possibilidades de se superar as crises autônomas e identitárias modernas no ensino médio
Authors:   , Freitas Lucas Pereira da Silva
Published: March 2024

Este artigo tem por objetivo compreender e discutir acerca das dificuldades de
referências políticas, culturais e morais atuais presentes nos jovens referente a construção
e fortalecimento da busca por uma identidade dos alunos que deverão ser trabalhadas nas
aulas de sociologia. A partir de experiências de estágio em escolas estaduais e particulares
foi identificado e trazido à tona as influências de uma evidente crise de autonomia
moderna que é relatada por Zygmunt Bauman, essa atrela-se à ideias e ideais do passado
pela Retrotopia, onde a nostalgia esteja funcionando como mecanismo de defesa, o que
acaba por gerar mal-estar e incerteza no contexto de formação dos jovens. Será feito um
diálogo a partir da teoria pedagógica de Paulo Freire para uma reflexão e levantamento
de ideias a respeito do sentimento liquefeito moderno que poderão fomentar a busca por
uma moral de maior bem estar para os jovens que agora passam por profundas incertezas
existenciais, ansiedades e medos para a possibilidade do fortalecimento de uma sociedade
mais solidária, em um momento racional de políticas de desconfiança e de enfrentamento
pelo frequente medo do desemprego.
PERSPECTIVA HISTORICA DO PAN-AFRICANISMO NO BRASIL
Authors: Teixeira Allison
Published: March 2024

resumo
UMA EXPLORAÇÃO DO ABANDONO E DA REJEIÇÃO NA PERSPECTIVA DE WINNICOTT E MELANIE KLEIN - REFLEXÕES A NÍVEL ACADÊMICO.
Authors: Silva Sandra Ap. de Souza
Published: March 2024

Este artigo propõe uma análise aprofundada do abandono e da rejeição na
psicologia, com base nas perspectivas teóricas de Donald Winnicott e Melanie Klein.
Exploramos o impacto dessas experiências no desenvolvimento humano, destacando
suas implicações emocionais e psicológicas. Por meio de uma revisão da literatura e
estudos de casos fictícios, discutimos a relevância desses conceitos na prática
clínica e apresentamos estratégias terapêuticas eficazes para promover o bem-estar
mental dos indivíduos.
The Accuracy of pHH3 in Meningioma Grading: A Single Institution Study
Authors: Mansouri Nada , Yaiche Rahma , Takout Khouloud , Gargouri Faten , Tlili Karima , Rachdi Mohamed Amine , Ammar Hichem , Yedeas Dahmani , Radhouane Khaled , Chkili Ridha , Msakni Issam , Laabidi Besma
Published: March 2024

Introduction: In the latest WHO classification of central nervous system tumors, Mitotic Index (MI) counted on Phosphohistone-H3 stained slides (pHH3-MI) has been suggested as a valid proliferative marker in various tumors including in the evaluation of meningioma grading. We aim to report our own experience in assessing the efficiency of the anti-pHH3 antibody as a grading tool for meningiomas. Methods: A retrospective study was conducted on a series of 40 meningiomas diagnosed from March 2020 to April 2021 at the Pathology Department of the Military Hospital of Tunis. We attempted immunohistochemistry and compared MI assessed on both pHH3 and HE-stained slides. Results: According to the HE-MI and pHH3-MI, the 40 cases of meningiomas were respectively divided into 35 versus 29 grade 1 cases, four versus eight grade 2 cases, and one versus three grade 3 cases. A highly significant correlation was found between pHH3-MI and HE-MI (p < 0.001). A significantly higher sensitivity in the pHH3 counting method was reported in our study. Discussion: we found, in accordance with the literature, that pHH3-MI is more reliable and accurate in mitotic counting, therefore exhibiting a high sensitivity in tumor grading, reported by an upgrade within 22,5% of the cases. Conclusion: PHH3-MI count facilitated a rapid reliable grading of meningiomas. However, molecular characteristics that could have a potentially significant impact on tumor progression should be the subject of further research.
A General Evaluation of the Cellular Role in Drug Release: A Clinical Review Study
Authors: Mohammad Hossein Karami , Majid Abdouss
Published: March 2024

Cells have emerged as highly promising vehicles for delivering drugs due to their unique advantages. They have the ability to bypass immune recognition, navigate biological barriers, and reach difficult-to-access tissues through sensing and active movement. Over the past couple of decades, extensive research has been conducted to understand how cell carriers can overcome biological barriers and influence drug effectiveness. This has resulted in the development of engineered cells for targeted drug delivery to specific tissues. Despite the presence of exciting developments, a comprehensive understanding of the challenges and potential strategies is necessary for the effective clinical application of cell-based drug carriers. This review provides an overview of recent progress and novel concepts in cell-based drug carriers, as well as their potential for translation into clinical practice. Additionally, we delve into important factors and emerging strategies for designing the next generation of cell-based delivery technologies, with a particular emphasis on achieving greater accuracy and targeted drug administration.
Laws of Pathophysiology of Migraine in the Third Millennium
Authors: Vinod Kumar Gupta
Published: March 2024

Science is the art of systematic and reproducible measurements, ultimately leading to knowledge supported by a holistic logic. Besides serendipity, there are 6 ways in general to obtain knowledge: authoritarianism; mysticism; rationalism, empiricism; pragmatism; and scepticism. Over the last 100 years, a canonical mythology – cortical spreading depression (CSD) – has prevailed in migraine pathophysiology. Conversely, a well-defined adaptive/protective role has evolved for CSD in locusts, Drosophila, and mammals. Additionally, an elaborate but entirely symptomatic nosologic system has arbitrarily evolved in migraine / primary headache. While the so-called systematic but symptomatic classification system of migraine / primary headache keeps on advancing the data-bank exponentially, the cause-effect nexus continues to obscure the most important systematic and insightful components of the knowledge of primary headache. The first step in advancing the cause-effect mystery of migraine / primary headache is to create a conceptual, consistent, and important adaptive-pathogenetic divide in the massive and disparate data-linked pathophysiology of the disorder. Once certain definitive principles (not laboratory/neuroimaging / genetic/epidemiologic data) emerge in the science of migraine / primary headache, we become empowered to understand the complex but key phenotypic blueprint as well as the neuro-pathophysiology / neuropsychiatry of the entity, including the visual (nasal visual-field sparing digitally-displaceable and eyeball-movement-synchronous scintillating scotomata), the lateralizing fronto-temporal-nuchal headache exclusively involving the ophthalmic division of the trigeminal nerve, and the associated features such as ‘stress’, ‘post-stress’, ‘autonomic storm’, ‘protean’ and ‘spontaneous’ onset and offset, and headache-aborting nausea-vomiting. In this manner, we have also evolved principles to begin to understand the most complex female predominance of migraine patients in adults [F:M=3:1] as well as the decline of prevalence in migraine attacks following menopause and advancing age. The Laws of the Pathophysiology of Migraine encompass the invaluable neurological / neuro-ophthalmological shift in pathophysiology from the brain to the eye.
Implementation of HACCP System in a tuna fish Industry
Authors: Ikbel Denden  , Mondher Njehi  , Boubaker Krifi
Published: March 2024

The challenge of this work was to guarantee the safety of canned tuna by HACCP implementation system. 4 critical control point (CCPs) were selected by an experienced team HACCP to evaluate the efficiency of the system in a tuna fish Industry. The CCP1 is the control of the freshness of the flesh of tuna fish on receipt. The CCP2 is a determination of the levels contents of the histamine and of the mercury of the tuna on receipt. The CCP3 is the control of the seams. The CCP4 is the sterilization. The levels of histamine and mercury contents in fish receipts were aranged between 10.5-29.5 and between 0.022-0.055 mg/kg respectively. No microbiological contamination was detected. pH values were ranged between 5.65-6.02 and the cold chain was respected. Thus, the results show that all CCPs are controlled and validated.
The influence of teamwork and work discipline with work motivation as an intervention on the work performance of PT HKI Binjai-Brandan Zona IV employee
Authors: Dwi Santika  , Kiki Farida Ferine  , Muhammad Isa Indrawan
Published: March 2024

This study aims to analyze the effect of teamwork and work discipline on work performance with work motivation as an intervening variable. The location of the research was conducted by PT HKI Binjai-Brandan Zona IV. The number of samples in this study was 58 respondents who were contract employees of PT HKI Binjai-Brandan Zona IV. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed no and no significant influence between teamwork on work motivation. There is a positive but not significant influence between teamwork on work performance. There is a positive but not significant influence between work disciplines on work motivation. There is a positive and significant influence between work disciplines on work performance. There is no influence and no significance between work motivation and work performance. There is an influence but not significant between teamwork on work performance through work motivation. There is no influence and insignificance between work discipline on work performance through work motivation.
Empowering economic growth: A provincial case study of Nepal through the imperative role of agricultural commodity markets
Authors: Lila Nath Dhungel  , Kushendra Bahadur Mahat  , Sushil Kumar Panta
Published: March 2024

Nepal is extremely diverse and located between China and India. Most of the essential requirements are managed through import. These import and local agriculture production meet the demands of people and helps in economy. This study is designed to analyze the role of local agricultural products in the economy of Nepal. A mixed research method was applied and three vital economic corridor-based Provinces were chosen for this study. The interview schedule through Questions, KII and FGD was planned and conducted during August-November 2023. The data further illustrated that the local production of maize, paddy, wheat and millets is seasonal and insufficient for a year and lasts only for a few months from own field, and relies on markets imported through India and China. Nepalese markets are following cash-based transactions and the Government monitoring is challenging to control and monitoring the markets due to the open border. The daily consumable agricultural products such as vegetables, legumes, meats, fruits have limited production and dependent on Indian and Chinese markets. However, local production fulfills the demands of farmers and citizens for few months, and that value contribution is huge in the Nepalese economy. The local production is meeting the requirements of the people for few seasons. Due to diversity demands differ region-wise. The local production enhancement is the ultimate way out, effort from all sector for production is required and comprehensive study targeting market mechanism are suggested.
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin E-Muhasebe Uygulamaları ile İlgili Tutumları
Authors: Hiçyorulmaz Ela , Akdoğan Habib
Published: March 2024

Hayatımıza teknolojinin girmesiyle birlikte yepyeni bir dönemin başladığı söylenebilir. Özellikle de teknolojinin hızlı ve sürekli değişimi birçok alanda değişikliklere gidilmesine neden olmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının token taşı kullanarak yaptığı hesaplamalardan elektronik işlemlerin gerçekleştiği bir döneme gelinmiştir. Artık tüm işlemler elektronik olarak yapılabilmektedir. Hatta muhasebe alanında e-muhasebe uygulamalarının kullanımı 3568 sayılı yasa ile zorunlu kılınmıştır. İşlemlerin elektronik olarak gerçekleşmesi; zaman, maliyet, kullanım kolaylığı, bilgiye hızlı erişim, denetim gibi noktalarda avantaj sağlamaktadır. Ancak muhasebe meslek mensuplarının bu teknolojik yenilikleri yakından takip ederek uygulaması bir zorunluluk haline gelmiştir. E-fatura, e-defter, e-imza, e-beyanname, e-dönüşüm gibi uygulamaların kurulumu ve kullanımı konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yeni muhasebe yazılımları ve uygulamaları hakkında muhasebe meslek mensuplarının görüşlerinin alınması programları kullanan kişiler olmaları nedeniyle önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada serbest muhasebeci mali müşavirlerin e- muhasebe uygulamaları konusundaki tutumları araştırılmıştır. Araştırma Çorum il merkezinde bulunan muhasebe meslek mensuplarına anket tekniği ile uygulanmıştır. Anketler Temmuz 2023- Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anket formundan elde edilen veriler SPSS-21 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre serbest muhasebeci mali müşavirlerin demografik özellikleri ile e-muhasebe uygulamalarına karşı tutumları arasında ilişki bulunmamaktadır.
Mobil Uygulamalardan Gelen Reklam Bildirimlerine Yönelik Tutumlarının Çevrimiçi Anlık Satın Alma Eğilimine Etkisi
Authors: Çelik Süleyman , Eru Oya , Cop Ruziye
Published: March 2024

Günümüzde akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle dijital yerliler olarak nitelendirilen Z kuşağına mensup bireyler akıllı telefonlarıyla diğer kuşaklara göre çok daha fazla vakit geçirmektedirler. Bu nedenle akıllı telefonlar, işletmelerin Z kuşağı tüketicilere ulaşması ve onlarla etkileşim kurması için cazip bir araç haline gelmiştir. Bu noktada akıllı telefonlarda kullanılabilen mobil uygulamalardan gelen reklam bildirimlerine yönelik tutumların araştırılması ve bu tutumların çevrimiçi anlık satın alma eğilimleri üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Z kuşağı tüketicilerinin mobil alışveriş uygulamalarının reklam bildirimlerine yönelik tutumlarının çevrimiçi anlık satın alma eğilimine etkisini incelemektir. Bu çalışma, akıllı telefonlarında en az bir mobil alışveriş uygulaması bulunan tüketicilerden toplanan anket verilerine dayanmaktadır. Bolu ilinde Z kuşağına mensup 269 genç Türk tüketiciden veri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, mobil uygulama reklam bildirimlerinin bilgilendirici, eğlendirici, güvenilir, teşvik edici ve kişiselleştirilmiş olması durumunda tüketicilerin çevrimiçi anlık satın alma eğilimleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Öte yandan mobil uygulama reklam bildirimleri rahatsız edici olduğunda tüketicilerin çevrimiçi anlık satın alma eğilimlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırmanın bulguları, pazarlamacılara Z kuşağını hedef alan mobil uygulama reklamcılığının önemini anlama konusunda rehberlik sağlamaktadır.
Usos económicos da língua: um olhar às línguas regionais faladas no mercado informal do Mutundo
Authors: Moreira José , Epifânio António Ndelesse
Published: March 2024

O presente artigo debruça sobre as vantagens  do uso das línguas regionais no contexto comercial informal. O estudo procura explorar a relação ocorrente entre a língua e economia em comunidades PALOPs multilingue, com o objectivo de aferir o impacto, as motivações e os benefícios do uso das línguas maternas nas trocas comerciais junto dos agentes económicos do mercado informal do Mutundo, província da Huíla. A análise dos dados obedeceu um critério de carácter empírico quantitativo-descritivo-exploratório. E dos resultados obtidos permitiu concluir que os benefícios são de geração de maiores lucros ou de baixa de preço de bens ou serviços em oferta. Por outro lado, visa promover, divulgar e partilhar as nossas culturas regionais doutras etnias ou até mesmo na aprendizagem destas línguas.
Kripto Para Birimi Piyasalarında GPH Yöntemi ile Uzun Hafıza Analizi: Bitcoin Örneği
Authors: Yurttagüler İpek
Published: March 2024

Son yıllarda, para piyasalarında ve bankacılık sektöründe yaşanan krizlerin etkisiyle merkezi para otoritelerine olan güven sarsılmış ve bu nedenle merkezi olmayan bir sistem arayışına girilmiştir. Bu vesile ile, 1998 yılında ilk kripto para kavramı gündeme gelmiştir. Kripto piyasaları, kripto para birimlerinin alınıp satıldığı dijital veya sanal pazar yerlerini ifade etmektedir. Kripto para birimleri, güvenli finansal işlemler için kriptografi kullanan merkezi olmayan dijital varlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 2009 yılına gelindiğinde ise ana kripto para birimi olan Bitcoin ile ilk işlem gerçekleştirilmiştir. Merkezi olmayan bu sanal paranın zaman içerisinde talebinde gözlemlenen artış ile birlikte piyasa değeri de hızla yükselmiştir. Çalışmanın amacı, piyasa değeri her geçen gün artan bu kripto para piyasalarının yapısını açıklamak ve ana kripto para birimi olan Bitcoin özelinde fiyat hareketlerinin seyrini incelemektir. 2015:02 - 2022:01 dönemleri arasında aylık veri setinin kullanıldığı analizde GPH yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Bitcoin serisinin dirençli bir yapı sergilediği gözlenmektedir. Bitcoin fiyatlarını etkileyen herhangi bir iktisadi şokun belirli bir süre etkisini sürdüreceği ancak uzun dönemde etkisini kaybedeceği sonucuna varılmıştır.
Do Geopolitical Risks and Political Stability Drive Foreign Direct Investments? New Evidence from Dynamic Panel CS-ARDL Model
Authors: Yılmaz Alper
Published: March 2024

In this research, we aim to highlight the impact of geopolitical risks and political stability on investment flows directed towards 10 high-risky countries in the relevant database of Caldara and Icaivello (2018) for the period from 2000 to 2022 with yearly data. On that note, we employed Durbin-Hausman panel cointegration test to check long run relationship. Than, we estimate co-integration parameters (coefficients) employing CS-ARDL method to avoid estimation problem that arise from cross-section dependency and slope homogeneity. The results reveal that geopolitical risks have negative effect on Foreign Direct Investment (FDI) for both short and long term. The findings also prompt us to conclude that political stability in the host country has significant impact on inward FDI in the long run. Cross-section dependency and delta tests indicate that geopolitical risk generates heterogeneous effect on host countries. In the last section, robustness check with alternative estimators and Granger non-causality validates the main results at conventional confidence level. To this end, policy makers may consider strengthening international institutions and organizations, giving importance to peaceful initiatives, multilateral agreements (commercial or economic), and diplomatic negotiations, as significant policy tools to increase investment inflows by enhancing stability, transparency, and predictability in governance.
Yöneticilerde ve Çalışanlarda Erteleme Eğilimi Farklı mı? Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
Authors: Arslan Elif Türkan , Mertoğlu Süleyman
Published: March 2024

Bu çalışma, yöneticilerde ve çalışanlarda erteleme eğiliminin farklı olup olmadığını saptamayı amaçlamaktadır. Bu temel amaç dışında, çeşitli kişisel özelliklere göre erteleme eğiliminin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak da amaçlanmaktadır. Bu amaçla, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan 350 yönetici ve 555 çalışan olmak üzere toplam 905 kişiden veri toplanmış ve veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, bağımsız tek örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, erteleme eğiliminin genel olarak düşük düzeyde olduğu, bununla birlikte yöneticiler ve çalışanların erteleme eğiliminin farklı olduğu saptanmıştır. Yönetici olmayan çalışanların erteleme eğilimi daha yüksektir. Yöneticiler arasında ise alt düzey yöneticilerde erteleme eğilimi daha yüksektir. Erteleme eğilimi yaş, medeni durum, çocuk sahibi olup olmama, meslek ve meslekte çalışma süresine göre farklılaşmakta iken cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.
G7 Ülkelerinin Bilgi İletişim Teknoloji Düzeylerini Belirleme: MEREC-CRITIC Entegre Ağırlıklı CoCoSo Metodolojisi
Authors: Ecer Fatih , Güneş Elçin
Published: March 2024

Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi iletişim teknolojileri (BİT) kavramını ortaya çıkarmıştır. Devletler bilgi iletişim teknolojilerine yönelik altyapılarını iyileştirmek ve geliştirmek için adımlar atmaktadırlar. Bu bağlamda, ülkelerin BİT düzeylerini değerlendirmek kritik bir konudur. Bu motivasyonla hazırlanan çalışmada, G7 ülkelerinin BİT performansı BİT istihdam, BİT yatırım, BİT katma değer, BİT mal ihracı, internet erişimi ile evden bilgisayara erişim kriterlerine göre analiz edilmektedir. Önce, bu kriterlerin göreli ağırlıkları hem MEREC hem de CRITIC objektif ağırlıklandırma yöntemleri ile hesaplanmakta ve birleştirilmiş bir önem düzeyi belirlenmektedir. Daha sonra ise ülkelerin BİT performans düzeylerini belirlemek için CoCoSo yöntemi kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, BİT malları ihracı (0,3137) ile internet erişiminin (0,1581), G7 ülkelerinin BİT düzeylerinin gelişimi açısından en önemli kriterler olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bulgulara göre ABD (6,0238) ve İngiltere (3,4215), BİT gelişim düzeyi açısından en iyi ülkelerdir. Buna karşın İtalya ve Kanada ise son sıralarda yer almaktadırlar.
Güncel Moda Yaşam Tarzı Boyutlarının Tespit Edilmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması
Authors: Öztay Çağan Hilal , Öztürk Sevgi Ayşe
Published: March 2024

Moda yaşam tarzı boyutlarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, mevcut ölçeklerin uyarlanması için ölçek geliştirme süreci izlenmiş, sonrasında elde edilen moda yaşam tarzı ölçeği (MYTÖ) kullanılarak Türk tüketicilerin moda yaşam tarzını açıklayan boyutlar elde edilmiştir. Bu süreçte nitel ve nicel araştırma yaklaşımları birlikte kullanılarak karma bir çalışma tasarlanmıştır. Nitel verileri toplamak için 11 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş analiz sürecinde ise tematik analizden yararlanılmıştır. Nicel araştırmada ise anket tekniği ile toplanan veriler istatistiksel analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. 980 kullanılabilir anketten elde edilen veriler nicel araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. Yapı geçerliliği test edilerek elde edilmiş moda yaşam tarzı boyutları, moda ilgilenimi, moda öncülüğü, bilgi arayışı, iyi giyinmeye önem verme, prestij, antimoda, ekonomiklik, etik ve toplumsal değerler şeklindedir. Boyutlardan bazıları geçmiş çalışmalarda elde edilen boyutlarla paralellik göstermektedir. Bu çalışmada özgün olarak elde edilen boyutlar ise etik ve toplumsal değerler boyutlarıdır.