bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TRANSFORMASI KEUANGAN PUBLIK MENJADI KEUANGAN PERDATA DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) OLEH PEMERINTAH
Authors: Wuisang Ari
Published: November 2019

AbstrakPerseroan terbatas yang didirikan oleh negara merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara, melainkan telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Di sini telah terjadi apa yang disebut transformasi keuangan negara menjadi keuangan privat. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris sama atau setara dengan pemegang saham lainnya.Kata kunci : keuangan negara, keuangan privat, transformasi hukum, BUMN.
FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DITINJAU DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS DAN KEPENTINGAN UMUM
Authors: Sumiarti Endah , Suranto Djodi , K. Milono Yennie
Published: November 2019

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi penegakan hukum pidana terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan meninjau kembali fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam mewujudkan perlindungan notaris. posisi dan kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi penegakan hukum pidana terhadap notaris yang dipandu oleh KUHAP dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Posisi Notaris di mana Pidana Prosedur Kode adalah lex generalis dan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Notaris Jabatan adalah spesialis lex. Untuk keperluan proses peradilan, penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Dewan Kehormatan Notaris berwenanguntuk mengambil salinan akta dan / atau surat yang melekat pada akta notaris atau protokol dalam penyimpanan notaris dan untuk memanggil notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang ada di notaris penyimpanan. Persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Notaris (MKN) kepada penyidik adalah dasar hukum untuk pembenaran notaris untuk mengungkapkan rahasia posisinya, tanpa dikenakan saksi. Kondisi demikian berlaku untuk proses penuntutan dan persidangan.Kata Kunci : Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Kepentingan Umum.
IMPLEMENTASI TEORI STRATEGI ILMU SOSIAL DAN HERMENEUTIKA HUKUM DALAM RANGKA MELAMPAUI PASAL 86 KUHAP
Authors: Marbun Rocky
Published: November 2019

AbstrakDalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan, setiap penegak hukum hendaknya tidak hanya didasarkan dari pemahaman awal (pra-pemahaman) dari Pasal 86 KUHAP semata, namun, harus membuka dan menerima keseluruhan horison atau cakrawala pandang peristiwa hukum dan fakta konkret yang terjadi. Bahkan perluasan cakrawala pandang tersebut hendaknya menyentuh secara futuristik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang rasional.Kata Kunci: Keadilan, KUHAP, Hermeneutika, Pidana, Hukum
Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI
Authors: Shanty Lilik
Published: November 2019

AbstrakKejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan /tindak pidana, seperti teori identification doctrine dan aggregation doctrine yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (subjectum juris). Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru. Dan yang telah lama adalah teori-teori yang membebankan tanggung jawab perdata kepada badan-badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya. Karena itu sampai saat ini, terhadap pemidanaan badan hukum tersebut terdapat pro dan kontra di antara pihak ahli.Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana, Sanksi.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU
Authors: Mihradi R. Muhammad
Published: November 2019

AbstrakSecara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengandung konsekuensi dua hal. Pertama, perlindungan hukum terhadap Perppu yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapat menempuh dua jalur yaitu diuji di MK atau melalui DPR dengan mekanisme persetujuan Perppu pada masa sidang berikutnya. Kedua, Putusan MK di atas berdampak perluasan kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 24 C UUD 1945 yaitu tidak hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun juga Perppu terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, terdapat perluasan kewenangan melalui putusan MK. Meski demikian, secara akademis, penulis tetap berpendapat, seharusnya Perppu hanya dapat diuji melalui political review atau legislative review oleh DPR sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pasal 22 UUD 1945. Hal ini tidak saja selaras dengan penafsiran gramatikal konstitusi melainkan juga merawat koherensi sistem konstitusional sehingga tidak menimbulkan kompleksitas persoalan ketatanegaraan baru.Kata Kunci: Perppu, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Menguji.
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PARADIGMA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: Heriyanto Bambang
Published: November 2019

Abstrak :Kehadiran Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN RI Tahun 2014 No. 292, TLN RI Nomor 5601, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis dari adagium lex posteriori derogat lex priori, dimana norma perundang-undangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Perubahan yang terjadi pasca berlakunya UU Administrasi Pemerintahan adalah karena adanya pemaknaan baru terhadap keputusan TUN yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan hukum acara/hukum formil di peradilan Tata Usaha Negara terkait perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Sengketa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dan Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Negatif. Kata kunci : peradilan tata usaha negara, administrasi pemerintahan, kompetensi
MODEL ALTERNATIF PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI BOGOR
Authors: Andria Fredi , Kusnadi Nandang
Published: November 2019

ABSTRAKJaminan sosial diprioritaskan kepada hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang mewakili kurang dari 20% penduduk. Penduduk yang dimaksud meliputi pegawai negeri sipil, sebagian karyawan BUMN, universitas, anggota TNI/POLRI dan sebagian pegawai sipil pertahanan, dan kelompok masyarakat penerima bantuan. Adapun penduduk yang lain, terutama mereka yang bekerja di perusahaan- perusahaan kecil, wiraswasta di sektor ekonomi informal dan yang menganggur atau telah lanjut usia, akan bergantung pada asuransi pribadi atau bantuan dari keluarga dekat/jauh serta masyarakat setempat. Pekerja informal di wilayah Bogor mencapai lebih dari 70% namun tingkat kepesertaannya masih rendah hanya mencapai 30%. Hal ini dapat mengakibatkan keberlanjutan jaminan kesehatan warga Bogor sangat terbatas. Agar cakupan jaminan kesehatan dapat diperluas dan menjamin tercakupnya seluruh penduduk, maka perlu diidentifikasi alternatif pembiayaan jaminan kesehatan bagi pekerja informal. Pencapaian tujuan penelitian dilakukan dengan survey, indepth interview dan FGD dengan stakeholders. Hasil riset menunjukkan bahwa pekerja informal di Bogor memiliki kemampuan yang signifikan untuk membiayai jaminan kesehatan secara mandiri melalui program BPJS dengan rata-rata pembiayaan setara dengan kategori kelas III. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk upaya perluasan kepesertaan, namun butuh proses sosialisasi yang intensif. Salah satu strategi sosialisasi intensif adalah melalui pendekatan sosial kepada komunitas para pekerja informal.Kata Kunci : Pekerja Informal, Model Alternatif Pembiayaan, Program BPJS
ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Authors: Respati Mutia Raras
Published: November 2019

ABSTRAKStudi ini berjudul analisis pengaturan Arbitrase dalam UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini disusun untuk menemukan jawaban dari isu hukum berikut : 1) Bagaimana Arbitrase dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ? 2) Bagaimana proses prosedural yang tepat untuk menyelesaikan sengketa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan didukung oleh analisis penelitian lapangan sebagai pendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku bisnis diatur dalam UU Perlindungan Konsumen masih menimbulkan banyak isu hukum, diantaranya : a) tidak cocok bahkan bertentangan dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. b) terdapat kontradiksi antara Bab-babnya yaitu Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2). c) terdapat perbedaan posisi antara konsumen di dalam UU Perlindungan Konsumen dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2) Lemahnya konstruksi hukum dalam pelaksanaan Arbitrase BPSK karena tidak adanya pengaturan prosedur yang jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 MPP/Kep/12/2001 sebagaimana juga halnya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006Kata kunci : sengketa konsumen, arbitrase, UU Perlindungan Konsumen
PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 BESERTA PERMASALAHANNYA
Authors: H. Insan Isep , Maghijn Tisha Nidia
Published: November 2019

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2016 telah berjalan melalui beberapa periode, namun diprediksi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara maksimal karena adanya hambatan dari berbagai sisi yang dialami selama pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan lembaga lain. Program ini telah diundangkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016.Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Penerapan Pengampunan Pajak dan Permasalahan dalam Penerapan Pengampunan Pajak.
KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Authors: Wahyudi Bambang
Published: November 2019

Salah satu isu dalam proses globalisasi diantaranya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, perubahan politik, ekonomi dan sosial. Selanjutnya diikuti dengan munculnya berbagai konflik. Seperti konflik etnis, konflik separatis, konflik perebutan kekuasaan dan distribusi ekonomi di beberapa negara dan telah berubah menjadi suatu hal yang lazim. Posisi Indonesia secara geografis, geostrategis dan geopolitik secara langsung akan terpengaruh oleh arus perubahan dunia, sehingga membangun manusia Indonesia sebagai warga masyarakat global merupakan perkembangan peradaban manusia yang tidak bisa dielakkan. Perubahan baik pada tingkat global maupun regional merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan diperhitungkan sekaligus merupakan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasional dan mencapai tujuan nasional. Dalam situasi krisis, terkait permasalahan politik, ekonomi dan supremasi hukum serta potensial konflik yang lebih bersifat laten dibutuhkan modal solusi kompetitif yaitu kualitas sumber daya manusia, terutama kepemimpinan nasional yang mempunyai wawasan strategis, dan mempunyai komitmen serta kompetensi dalam bingkai nasionalisme.Kata kunci: Kepemimpinan, Perubahan, Strategis, Wawasan
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN PEKERJA
Authors: Nuradi Nuradi
Published: November 2019

ABSTRAK :         Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum pekerja alih daya dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja  sudah sangat optimal. Optimalisasi perlindungan hukum tersebut terkait dengan Pasal 27  ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945;  UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara khusus optimalisasi perlindungan pekerja  tercantum dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian implementasi perlindungan hukum pekerja alih daya tersebut belum optimal karena adanya kelemahan dalam Pasal 64. 65 dan Pasal 66  UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan  Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.  Kendala perlindungan hukum pekerja alih daya dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja adalah (1) kurangnya sosialisasi peraturan tentang perlindungan hukum pekerja alih daya; (2) keterbatasan dukungan sumber daya aparatur instansi ketenagakerjaan dalam menyosialisasikan ketentuan hukum perlindungan pekerja kepada para pihak perusahaan maupun pekerja/buruh; (3) kecenderungan sikap aparatur yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu; (4) Pasal 17 dan Pasal 32 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang berpotensi membatasi perkembangan pekerjaan alih daya dan menimbulkan perselisihan pelaksanaan pekerjaan alih daya. Konsep perlindungan hukum pekerja alih daya dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja adalah konsep yang mencakup tiga komponen perlindungan : pertama, perlindungan hukum  pekerja alih daya yang berkeadilan bagi semua pihak; kedua, perlindungan hukum pekerja alih daya untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif; dan ketiga,  perlindungan hukum pekerja alih daya  yang mendukung tercapainya kesejahteraan pekerja.Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, Pekerja Alih Daya, Pelaksanaan Hubungan Industrial
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
Authors: Setiadi Teguh
Published: November 2019

ABSTRAK             Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam kontens demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Salah satu badan usaha berbadan hukum di daerah yang didirikan pemerintah daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada saat ini, BUMD diatur melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tersebut melakukan perubahan nomenklatur dan pengatur status badan hukum dibandingkan ketentuan sebelumnya pada Badan Usaha Milik Daerah atau lazim disingkat BUMD. Sebagai turunan dari ketentuan UU Pemda yang mengatur BUMD, maka pada 27 Desember 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kata kunci :  Pengaturan, badan hukum, perusahaan umum daerah.
PERJANJIAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (ASEAN FREE TRADE AREA)
Authors: Sukmana Sobar
Published: November 2019

ABSTRAK Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area) sudah menjadi keputusan dan ketetapan yang harus dihadapi semua negara Asean. Dengan adanya bea masuk impor barang 0 %, maka harga produk menjadi kompetitif di tingkat konsumen antar negara anggota Asean. Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan,  sinergitas seluruh elemen bangsa terutama pemerintah dan para pelaku usaha harus selalu terjalin, Pada akhirnya bukan hanya para pelaku usaha baik besar, menengah maupun kecil yang merasakan langsung atmosfer persaingan usaha termasuk masyarakat umum selaku konsumen tentunya menginginkan agar pelaku usaha Indonesia dapat memenangkan persaingan sehingga Indonesia tidak menjadi “surganya” barang-barang impor. Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dengan  jumlah penduduk terbesar di Asean merupakan modal awal untuk memenangkan persaingan. Tidak ada lagi kata tidak siap, semua harus siap.Kata kunci : ASEAN, perdagangan bebas, AFTA.
KEWENANGAN DPR DALAM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PUU-XVI/2018
Authors: Wuisang Ari
Published: November 2019

ABSTRAK :Persoalan ratifikasi perjanjian internasional merupakan wilayah persentuhan antara hukum tata negara dengan hukum internasional. Pengaturan dan praktik perjanjian internasional di Indonesia mengalami perkembangan dengan terbitnya Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD. Putusan tersebut telah menimbulkan perumusan hukum baru terhadap kriteria perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR dan mekanisme ratifikasinya baik internal maupun eksternal. Hal ini ibarat pedang bermata dua, karena selain menyelesaikan problematika praktik ratifikasi yang terjadi selama ini, sekaligus juga membuka isu-isu hukum baru.Kata kunci : ratifikasi, perjanjian internasional, uji materiil, Mahkamah Konstitusi.
KONTRUKSI HUKUM DISKUALIFIKASI CALON PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Authors: Helmi Happy Hayati , Erliyana Anna
Published: November 2019

ABSTRAKDiskualifikasi calon kepala daerah terjadi pada pilkada serentak 2018 yaitu di Gorontalo, dimana Mahkamah Agung memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah petahana Rum Pagau-Lahmuddin Hambali sebagai calon Bupati Boalemo Gorontalo karena memecat direksi rumah sakit dalam waktu 6 bulan sebelum pilkada serentak sehingga melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan beberapa daerah juga terjadi diskualifikasi calon dengan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh calon kepala daerah petahana beberapa diantarana Pilkada Bupati Jayapura, Pilwakot Makassar, Pare-Pare dan Sinjai. Simpang siur dalam upaya hukum yang dilakukan calon mengakibatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran yang dilakukan menjadi hilang antara lain melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya terdapat upaya administrasi terlebih dahulu di Bawaslu sehingga berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelum dilakukan upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung.Kata kunci: pelanggaran, diskualifikasi, upaya hukum.
MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Rohaedi Edi , H. Insan Isep , Zumaro Nadia
Published: November 2019

ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.Kata Kunci : pengaturan, pengadaan tanah, kepentingan umum.
POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNA NETRA BERPRESTASI USIA SEKOLAH DASAR
Authors: Setiarani Suci , Suchyadi Yudhie
Published: November 2019

Parenting patterns of parenting are the ways and habits that parents do and feel by children, so the pattern will certainly be different on every parent. The aim of this research is to know the parenting pattern of the parent to the blind children with achievement of the blind student with achievement. Sample is taken by looking for SLB-A (blind) in Bogor. This research method is carried out by case study method. Data analysis is an effort done by working with data, organizing data, sorting it into manageable units, synthesizing it, finding and finding patterns, finding what is important and what is learned, and deciding what can be told to others. The result of the research about parenting pattern of the blind children with the achievement of elementary school age shows that the pattern of care is the great potential that make up the achievement of the blind child. Not only one form of parenting, but consists of several parenting patterns, including the pattern of foster democracy, laissez faire care, self-melt parenting, manipulation parenting, parenting patterns, parenting over the role and parenting consultant.Keywords: Patterns of Care, Blind, Achievement.
ANALIS MINAT BELAJAR MAHASISWA PGSD PADA MATA KULIAH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS E-LEARNING
Authors: Sundari Fitri Siti , Sukmanasa Elly
Published: November 2019

This research uses qualitative method with descriptive design. The purpose of this study is to identify the studentss learning interest in the courses of learning strategy based E-Learning. This research was conducted to the students of primary school teacher education in faculty of teacher training and education study program, Pakuan University, Bogor. The data source of this research is the lecturers of the subjects of learning strategy in the Primary School Teacher Education. Informants in this study are the students of the primary school teacher education which registered as active student for academic 2013/2014. The results showed that all indicators of learning interest is well achieved. The involvement scored 4.2. the attention scored 4.2; the interest scored 4.1; and happiness scored 4.3. Based on the results of the percent, the results of all learning interest indicators achieved more than 60% of the involvement score is 67% , the attention is 86%; the interest is 75% ; and happiness is the highest result. It got 90%.Keywords: learning interest, e-learning based learning strategy.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VCT (VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS DI SEKOLAH DASAR NEGERI CIMANIS 2 SOBANG PANDEGLANG
Authors: Hakim Zerri Rahman , Taufik M. , Atharoh Mia
Published: November 2019

This study attempts to know what the of the application of VCT (Value Clarification Technique) learning model to the problem solving skills of V A as a class experimentation and class V B as a class control use the model learning directly to sdn attack 2 years lessons 2016/2017 on the subjects of science social especially in competence basic 2.4 appreciate the struggle of the characters in defending freedom. Methods used in research this is the method quasi ekperimen type nonequivalent control group design. Based on the results of research, show that there is a difference in problem-solving abilities between students using VCT learning models and students using direct learning models, can be seen from uji-t two parties namely 2,57 > 2,013, then H0 rejected Ha accepted. Problem-solving skills among students using a VCT learning model is higher than students who use learning model directly , can be seen from uji-t one parties that 2,57 > 1,673, so H0 rejected Ha accepted. So it will be concluded that there are differences in problem-solving abilities between students using VCT (value clarification technique) learning models with students using direct learning model.Keywords: Problem Solving, Value Clarification Technique Learning Model.
HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL SISWA
Authors: Zen Dendy Saeful , Novita Lina
Published: November 2019

The purpose of this study is to determine the relationship between parenting towards students eemotional intelligence. The researsh applies survey method with correlation approach. The data are obtained from the population sample of Pondok Rumput elementary school, Bogor. The result of the trial shows that parenting variable consisting of 50 items tested have 37 valid items, 13 items are not valid with realibility coefficient of 0.781. Meanwhile, emotional intelligence variable consisting of 50 items tested have 35 valid items, and 15 items are not valid with realibility coefficient of 0.804. The result of the study shows that there is correlation between emotional intelligent towards parenting based on the statistical analysis. Hence, one of the efforts to develop the students emotional intelligence is by improving parental care.Keywords: parenting, emotional intelligence.
PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA
Authors: Mulyawati Yuli , Christine Citra
Published: November 2019

This type of research is quantitative with a causal approach consisting of independent variables (parenting parents) and dependent variables (learning independence). The purpose of this study is to describe the effect of parenting on the independence of student learning. Collecting research data using a five-scale questionnaire instrument. To find the magnitude of the effect of parenting parents using the statistical calculation model Carl Person Corelation Product Moment. For reliability calculated using the Cronbach Alpha formula. A sample of 49 students was obtained using the Taro Yamane formula. Analysis prerequisite testers are Liliefors normality test. After the normality test, the homogeneity test is done by Fisher's test. Instruments that are valid and reliable are used to collect data on the results that show there is an influence of parenting parents on student learning independence. Simple regression analysis and correlation techniques produce a model of influence expressed in the form of a regression equation that is Y ? = (87.22+ 0.06X), with the F value of 0.281 greater than F table with a level of 0.05 of 4.06 and its contribution is 49%. The conclusion of the study is that there is a positive effect of parenting on the learning independence of students in fifth grade of Cibubur Public Elementary School 03 Odd Semester Cibubur 03 in the odd semester of the 2018/2019 academic year.
ANALISIS PROGRAM KEGIATAN KEAGAMAAN TERHADAP PENINGKATAN AKHLAK SISWA (STUDI KASUS MTsN KOTA BOGOR)
Authors: Rahayu Wanti , Triwoelandari Retno , Gustiawati Syarifah
Published: November 2019

This study aims (1) to determine the religious activity program (2) to find out the implementation of religious activities (3) to determine the impact of religious activities on improving the morality of students in the MTsN of Bogor city. Methodologically this research uses qualitative descriptive approach which is descriptive and not numerical or a research method that describes data so that accurate data can be obtained. Data collection techniques in this study are using observation,interviews, documentation and triangulation. Data analysis techniques are reducing, presenting and drawing conclusions from research results. The results of this study that the religious activity program in MTsN in the city of Bogor is included in the good category, this is evidenced by the many programs of religious activities in the city MTsN in Bogor that are in accordance with the specified religious programs, namely reading the Quranic verses bertadarus before entering the lesson hours for 10 minutes, pray at the beginning and at the end of the lesson, dhuha prayer at rest, zuhur prayer in congregation, zikir together, get used to on Friday, every Friday students wear Muslim clothing, tahfidz quran, held a pesantren kilat in the month of Ramadan, the celebration of the Islamic Great Day, and students are enthusiastic in carrying out religious activity programs and most of them claim to be happy with the religious activity programs, and the impact of the religious activities of Bogor city MTsN on improving student morals, which can make students more obedient in worship, always read the Quran every day, add religious insight and make students better themselves.
PENGARUH MANAJEMEN WAKTU BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS 5 SDN SALATIGA 05 TERHADAP NILAI RAPORT
Authors: Sari Indra Kartika
Published: November 2019

THE EFFECT OF LEARNING TIME MANAGEMENT AGAINST RAPORT VALUE STUDENTS OF CLASS 5 SDN SALATIGA 05This research intended to determine the effect of learning time management towards first semester score report on the fifth grade students at SDN 05, Salatiga, Central Java. The method of the study is the quantitative descriptive method. The technique of collecting the data is by sharing questionare and documentation therefor data analysis method is using the simple percentage. The data source taken from the fifth grade students input and their first semester report document at SDN 05, Salatiga. The result of the study show that the fifth grade students at SDN think that learning is an activity that must be done 100%, that means all students are aware that learning is a thing must be done. 72% of the students manage their study time at home. 80% of the top 10 rank students manage their time to study at home, this percentage is higher than the percentage of those who are not in the top 10 rank and the number is only 68% of 19 students. Learning time management affects the result of the score report because 80% of the top 10 manage their learning time and all of them pass the passing grade. This percentage of the students who manage their study time is higher than those who are below the top 10 rank which is only 68% of 19 students and there are some students in the top 10 still don’t pass the passing grade.
KEGIATAN LITERASI 15 MENIT TERHADAP MINAT BACA KELAS IV SD NEGERI SALATIGA 05
Authors: Putri Alfa Reza Silvia
Published: November 2019

THE 15 MINUTE LITERATION ACTIVITIES AGAINST READING INTEREST OF 4TH GRADERS SD NEGERI SALATIGA 05This research aims to find out the reading interest of 4th graders SD Negeri Salatiga 05 after 15 minutes of literacy activity. This research is used qualitativ descriptive approach. The subject of this research is 4th graders students of SD Negeri Salatiga 05. Data collection was done using observation and questionnaire methods. The result of this research found several students who experienced an increase in reading interest after literacy activities were conducted, but there are still students who have low reading interest. The low interest in reading students is due to lack of attention and motivation towards books and the lack of the role of the teacher. The role of the teacher is very important, this teacher must understand the characteristics of each student's characteristics. Reading interest is felt to be very important because reading is an important part of growing character and competitive capital in the 21st century. This 15-minute literacy activity is one of the government's efforts to increase students' interest in reading in Indonesia to create a culture of literacy in formal education.
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DALAM MEMAHAMI KISAH KETELADANAN WALI SONGO
Authors: Suprapti Tuti
Published: November 2019

THE AUDIO-VISUAL MEDIA IN IMPROVE STUDENT LEARNING OUTCOMES TO UNDERSTAND STORY OF WALISONGO RELIGION This research is a Classroom Action Research (CAR) conducted at primary school (SD Negeri Kampung Sawah) in Bogor Utara District at Semester 2 of the 2017-2018 Academic Year. The research was conducted in two cycles, each cycle consisting of four stages, namely: planning, implementation, observation and reflection. The minimal completeness criteria is when a minimum score of 75(quite active). Benchmarks for success in this class action research are if the learning outcomes of PAI learners grade IV B SDN Kampung Sawah District Bogor Utara Bogor City in the last cycle if the KKM 75 Students who reach the KKM are above 75%, Students are active in learning above 75% Activity teachers during the learning process above 75% The analysis found that there was an increase in the activity and competence of teachers in preparing the Student Worksheet from cycle I to cycle II. Achievement of performance indicators is in action II. Thus, it can be said that cluster activities can improve the competence of students in Kampung Sawah State Primary School, North Bogor District, Bogor City Semester 2 2017-2018 Academic Year. The teacher gave a positive response to the results of the workshop in the Cluster. The results showed that audio-visual media can improve student learning outcomes, especially about understanding the exemplary story of Wali Songo in Kampung Sawah State Elementary School. Thus it can be recommended to providers, friends or other researchers to use audio-visual media to improve student learning outcomes that are carried out continuously. The use of audio-visual media can improve student learning outcomes, especially in public elementary schools in improving student achievement
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT PADA SUBTEMA BERSYUKUR ATAS KEBERAGAMAN UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR
Authors: Novita Lina , Windiyani Tustiyana , Fazriani Rifa
Published: November 2019

DEVELOPMENT OF LEARNING MEDIA OF ICT BASED ON SUBTEMA BE GRATEFUL FOR DIVERSITY FOR CLASS IV STUDENTS ELEMENTARY SCHOOL This research is uses development procedures that produce the final product design in the form of developing ICT-based learning media using interactive PowerPoint. This product was developed by researchers combining research steps from Borg and Gall and the ASSURE model. The product developed in this research is ICT-based learning media referring to the 2013 curriculum for fourth grade students of elementary schools. Based on the steps of the development procedure above the researcher only limited to the 5 steps of the development procedure, namely (1) potential and problems, (2) data collection, (3) product design, (4) expert validation, and (5) design revision. This is because the limited time needed in research and ICT-based learning media is made to be a teacher's grip so it is sufficiently validated by four fourth grade elementary school teachers who make ICT-based learning media in the implementation of the 2013 Curriculum aided by researchers
PERAN BIMBINGAN BELAJAR ORANG TUA TERHADAP DISIPLIN BELAJAR SISWA
Authors: Elvira Bella , Sukmanasa Elly , Muhajang Tatang
Published: November 2019

THE EFFECT OF PARENTAL TUTORING ON STUDENT DISCIPLINE The purpose of this study was to determine the effect of parental tutoring on student learning discipline. The data of this study were obtained using a questionnaire instrument for both variables. The validity test of the instrument of social interaction and discipline is calculated using the Pearson Product Moment Correlation Coefficient formula and the reliability coefficient is calculated using the Cronbach Alpha formula. The population in this study were the fifth grade students of Cibeureum 4 Public Elementary School in Bogor City, amounting to 89 students. The samples taken by 47 students were obtained using the Taro Yamane formula. Tests for analysis prerequisites in the form of a normality test (Liliefors). After the normality test, homogeneity (Fisher) was tested. Data that has been declared normal and homogeneous is used to test the hypothesis, the results of which show that there is an influence of parents' tutoring on student learning discipline. Simple correlation regression analysis technique produces a relationship model which is expressed in the form of a regression equation that is Ŷ = 9.99 + 0.86X, with a tcount of 17 greater than t table with a real level of 0.05 of 2.021 and a contribution based on research results of 86 %. Based on the results of the above research, it can be concluded that there is an influence of parents' tutoring on the discipline of learning in grade IV students at Cibeureum 4 Elementary School in Bogor City 2018/2019.
Prospek Pengaturan Organisasi Masyarakat Dalam Transisi Demokrasi
Authors: Mihradi Muhammad
Published: November 2019

AbstrakDemokrasi tanpa organisasi masyarakat sebagai komponen masyarakat sipil (civil society) adalah kemusykilan. Sebab, demokrasi memerlukan partisipasi politik. Partisipasi dapat diorganisir dalam kelembagaan seperti organisasi masyarakat (ormas) dan bisa pula masing- masing individu. Hal ini dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945. Selama ini, pengaturan organisasi masyarakat berinduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dipastikan, undang-undang dimaksud bukan saja tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat melainkan dibentuk dalam suasana watak otoritarian sehingga penggantiannya merupakan keniscayaan. Kini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengusulkan inisiatif Rancangan Undang- Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU- Ormas). Dalam kerangka demikian, menarik dicermati bagaimana model ormas yang sebaiknya didorong di masa depan dan diatur dalam undang-undang ormas. Bagaimana pula desain ormas yang hendak dibentuk bila dikaitkan dengan kontekstualisasi transisi demokrasi, sebuah fase yang tidak mudah dipastikan dilalui tanpa pelembagaan dan penguatan mentalitas demokrasi yang substansial.Kata Kunci: Undang-undang, Demokrasi, OrganisasiMasyarakat.
JAMSOSTEK DAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Authors: Arif Hari Nur
Published: November 2019

ABSTRAKPenyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, pada saat ini dilaksanakan oleh PT Jamsostek, yang diberi hak monopoli sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja seluruh Indonesia. Posisi ini disandang hingga saat ini, meski dalam pelaksanaannya perusahaan ini sering mendapat kecaman, baik terhadap pelayanannya maupun penyalahgunaan dana yang terkumpul, bahkan di saat hembusan angin reformasi melanda Indonesia, Menteri Tenaga Kerja (pada waktu dijabat oleh Fahmi Idris), sempat melontarkan gagasan agar monopoli PT Jamsostek segera dihapuskan, dengan satu-satunya alasan bahwa monopoli adalah buruk.Kata kunci: Jamsostek, Tenaga kerja, perusahaan.
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN
Authors: RIANTO TEGUH
Published: November 2019

ABSTRAKJurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan mengenai perusahaan yang menghalang-halangi Pengawas Ketenagakerjaan yang akan masuk ke perusahaan untuk melakukan pemeriksaan di perusahaan, karena jika perusahaan tersebut menghalang-halangi pengawas ketenagakerjaan maka dapat diancam dengan tindak pidana ringan. Dalam jurnal penelitian ini menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg. yang menjatuhkan putusan tindak pidana ringan kepada seorang manajemen perrusahaan PT. Siemens Indonesia karena menghalang-halangi Pengawas Ketenagakerjaan saat akan memeriksaperusahaannya. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui peranan Pengawas Ketenagakerjaan, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan apakah dengan adanya putusan tindak pidana ringan tersebut dapat membuat efek jera bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Peran Pengawas Ketenagakerjaan adalah untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah ketenagakerjaan. Karakteristik sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan membedakan perbuatan pidana di bidangketenagakerjaan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, subjek yang di ancam pidana terdiri atas pegawai (Pengawas Ketenagakerjaan) dan koporasi (pengusaha). Penerapan sanksinya dilakukan secara alternatif, yaitu pelaku tindak pidana dapat diterapkan salah satu sanksi. Juga tidak menganut sanksi minimal dan sanksi maksimal khusus. Nominal denda yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang tidak relevan untuk digunakan pada masa sekarang.Kata kunci: Pengawas Ketenagakerjaan, Perusahaan, Tindak PidanaRingan.
UPAYA KEPOLISIAN RESOR GARUT DALAM MENANGANI AKSI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Authors: PERDANA ANGGA
Published: November 2019

ABSTRAKSalah satu fenomena kelompok yang sedang meresahkan masyarakat Jawa Barat umumnya dan khususnya masyarakat Kabupaten Garut akhir-akhir ini adalah kelompok geng motor. Bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh geng motor dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri si pelaku, misalnya peran keluarga tidak berjalan semestinya dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri si pelaku, misalnya pergaulan tempat dimana mereka sering berkumpul dan berkelompok. Untuk itu Kepolisian Resort Garut melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor yang ditempuh dengan tiga cara, yaitu secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan membina para anggota geng motor yang kemudian mebuat pernyataan untuk membubarkan diri dari kelompok geng motor, upaya preventif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepeda masyarakat dan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Garut dan disamping menyampaikan himbauan-himbauan atau pesan-pesan. Agar tidak terlibat terhadap segala aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan berandalan motor baik dengan media indoor, media outdoor, maupun disampaikan secaralangsung, sedangkan upaya represif ditempuh dengan di jalankannya Oprasi street Crime berupa razia-razia serta penindakan secara hukum terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Oprasi street Crime di Polres Garut masih berlangsung sampai sekarang. Selain itu upaya penanganan terhadap perilaku anarkis dari geng motor memerlukan peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk menekan perilaku anarkis geng motor.Kata kunci : tindak Pidana geng motor, penanggulangan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN
Authors: Wijaya Mustika Mega
Published: November 2019

ABSTRAKDi era globalisasi ini Setiap warga negara harus siap menghadapinya begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Aturan hukum tentang perlindungan anak ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Anak adalah masa depan bangsa. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Pasal31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Menurut konstitusi tersebut, negaramemastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidakmendapat pendidikan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Meski secara normatif negara telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, anak
PENGELOLAAN ARSIP FILM OLEH SWASTA DAN JAMINAN AKSES PUBLIK
Authors: Aryani P Dyah
Published: November 2019

AbstrakFilm merupakan salah satu media bagi setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945, akses publik terhadap film harus dibuka lebar. Sebagai sebuah informasi, film juga dikenakan kewajiban penyimpanan dan pengarsipan. Dalam praktiknya pengarsipan film dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah dan tidak terpusat pada satu lembaga pengarsipan film, seperti ANRI, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Pengarsipan film di Indonesia belum dilakukan secara baik. Mahalnya biaya pengelolaan menjadi kendala. Pengundangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman telah membuka kesempatan pihak ketiga selain pemerintah untuk mengelola pengarsipan film melalui kegiatan perfilman yang bersifat non profit atau usaha perfilman yang bersifat profit. Namun pengelolaan arsip film oleh selain pemerintah patut untuk dikhawatirkan akan membatasi hak publik untuk mengakses film secara bebas.Kata Kunci: Arsip Film, Film, Akses Publik.