bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Effect of respiratory therapy on patients with sleep bruxism and associated respiratory events: Study protocol for a randomized controlled clinical trial
Authors: Cavalcante-Leão Bianca Lopes , Stechman-Neto José , Ravazzi Glória Cortz , Fischer Anne Elise Sarraff , Abdula Yasmin , Cruz Miguel Meira e , Santos Rosane Sampaio , Zeigelboim Bianca Simone
Published: August 2021

Aim: The aim of this study will be to perform respiratory physiotherapy on patients with sleep bruxism and associated respiratory events (apnea and hypopnea). Methodology: The study will be a randomized, controlled, double-blind, clinical trial with a sample of individuals with sleep bruxism and associated respiratory events. Respiratory (inspiratory and/or expiratory) physiotherapy will be performed using the THRESHOLD IMT and PEP and the results will be compared to a placebo group. Discussion: Regarding respiratory events, there is a broad variety of possible treatments for sleep apnea depending on the physiopathology, severity and patient preference, with CPAP considered the gold standard. However, data on CPAP are inconsistent, with adherence to therapy reported to be between 45 and 89%. Thus, other forms of treatment are proposed, including respiratory training. Understanding obstructive sleep apnea syndrome as the loss of the dilation strength of the pharynx and the inability to maintain the path open for air, respiratory muscle training could assist in increasing dilation strength, enabling the passage of air during sleep. Taking into consideration that sleep bruxism may be associated with events of apnea and hypopnea, the intervention to treat obstructive respiratory events related to sleep may have a positive impact on events related to sleep bruxism (rhythmic activity of the masticatory muscles). To determine this, we will measure the apnea/hypopnea index (AHI) and number of contractions of the masseter muscle (characteristic of the activity of bruxism) before and after the intervention using polysomnography. Trial registration: The trial was registered with the REBEC platform: RBR-9F6JKM (ensaiosclinicos.gov.br).
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN DENGAN KEPATUHAN KUNJUNGAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS BANJAR SERASAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2019
Authors: Megalina Limoy Katarina Iit,
Published: August 2021

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN DENGAN KEPATUHAN KUNJUNGAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS BANJAR SERASAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2019Katarina Iit1, Megalina Limoy2Akademi Kebidanan Panca Bhakti PontianakEmail korespondensi: katarinaiit17@gmail.comAbstrakTanda-tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal, yang jika tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi dapat menyebabkan kematian ibu. Di wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Banjar Serasan pada tahun 2019, ditemukan bahwa ada 11 wanita hamil dengan 11 tanda bahaya kehamilan dari Januari hingga Februari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhan terhadap kunjungan kehamilan di Pusat Kesehatan Masyarakat Banjar Serasan di Pontianak pada tahun 2019. Desain penelitian ini menggunakan korelasi deskriptif dengan pendekatan cross sectional. . Populasi adalah wanita hamil yang mengunjungi Puskesmas Banjar Serasan pada bulan Januari dan Februari 2019 dengan sampel sebanyak 50 orang. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi, analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 30 responden (60%) dan ada 9 responden (18%) memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Hasil kepatuhan dalam kunjungan kehamilan menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 35 responden (70%) tidak patuh dalam melakukan kunjungan kehamilan sesuai standar. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa X2 hitung (37,47)> X2 tabel (5,991) yang berarti ada hubungan antara Pengetahuan Bahaya Kehamilan dan Kepatuhan Kunjungan Kehamilan di Puskesmas Banjar Serasan Pontianak pada tahun 2019. Saran bagi petugas kesehatan untuk memberikan informasi tentang tanda-tanda bahaya kehamilan.Kata Kunci: Pengetahuan, Kepatuhan, Tanda Bahaya Kehamilan
LITERATUR REVIEW TERAPI NON FARMAKOLOGIS UNTUK MENGURANGI MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL
Authors: Marsela Renasari Presty, Ayu Kurniati Ni Nyoman Yeyen Abriyani,
Published: August 2021

LITERATUR REVIEWTERAPI NONFARMAKOLOGIS UNTUK MENGURANGI MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL

1Ni Nyoman Yeyen Abriyani, 2Marsela Renasari Prestydan 3Ayu Kurniati

Akademi Kebidanan Panca Bhakti Pontianak

Email korespondensi: jejeabriyani05@gmail.com, ayukurniati67@gmail.com

Abstrak

Hampir 70% wanita di seluruh dunia memiliki pengalaman mual muntah selama kehamilan. Mual, muntah pada kehamilan menyebabkan penurunan kualitas hidup, dan memiliki efek buruk pada fungsi kehidupan sosial, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga. Mengobati mual muntah selama kehamilan terus menjadi tantangan bagi ibu hamil dan petugas kesehatan. Meskipun ringan dan dapat di tangani, mual dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam ibu dan bayi. Akan lebih baik jika ibu hamil mampu mengatasi masalah mual pada awal kehamilan dengan menggunakan terapi non farmakologis. Terapi non farmakologis bersifat noninstruktif, noninfasif, murah, sederhana, efektif dan tanpa efek samping yang merugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terapi non farmakologis yang dapat di berikan pada ibu hamil untuk mengurangi mual muntah pada ibu hamil. Metodepenelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah literartur review. Pencarian studi yang relevan dengan topikdengan hasil akhir 10 artikel yang digunakan. Menurut hasil review literatur, sebagian besar terapi nonfarmakologis efektif dalam mengurangi mual muntah dalam kehamilan, di antaranya jahe, aroma terapi lemon, mint dan sirup delima dapat direkomendasikan untuk mengurangi mual muntah dalam kehamilan.Kata kunci:terapi nonfarmakologis, mual, muntah, ibu hami
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN IBU MENYUSUI DENGAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN PAYUDARA DI WILAYAH KERJA POSKESDES RASAU JAYA I KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017
Authors: Chahyani Erlita Melyani,
Published: August 2021

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN IBU MENYUSUI DENGAN PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN PAYUDARA DI WILAYAH KERJA POSKESDESRASAU JAYA I KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017Melyani1, Chahyani Erlita2Akademi Kebidanan Panca Bhakti PontianakEmail korespondensi: akbidpbpontianak@gmail.comAbstrak

Menurut World Health Organitation (WHO), pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Perawatan Payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara terutama pada masa menyusui untuk memperlancar pengeluaran ASI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pengetahuan ibu menyusui dengan perawatan payudara di Wilayah Kerja Poskesdes Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif korelasi dengan jumlah sampel sebanyak 53 orang responden yaitu ibu menyusui yang berada di Wilayah Kerja Poskesdes Rasau Jaya I. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan cara kuesioner untuk mengukur pengetahuan ibu menyusui dengan perilaku ibu dalam perawatan payudara. Hasil penelitian ini sebagian dari responden (52,83%) yaitu 28 orang berpengetahuan kurang dan sangat sedikit dari responden (11,32) yaitu 6 orang yang memiliki pengetahuan baik tentang perawatan payudara. Hasil uji Chi-Square dengan melihat nilai pada tabel diketahui nilai P value 0,001 peneliti membandingkan dengan nilai α 0,05, Maka peneliti menyimpulkan P 0,001 < 0,05 dengan demikian Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Menyusui dengan Perilaku ibu dalam Perawatan Payudara di Wilayah Kerja Poskesdes Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan antara Pengetahuan Ibu Menyusui Dengan Perilaku Ibu Dalam Perawatan Payudara di Wilayah Kerja Poskesdes Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. Saran peneliti perlu diadakan penyuluhan tentang cara melakukan perawatan payudara dan memberikan browsur atau leaflet mengenai teknik perawatan payudara saat menyusui.Kata Kunci: Pengetahuan, Ibu Menyusui, Perilaku, Perawatan Payudara
HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG SEKSUAL SELAMA KEHAMILAN TRIMESTER DENGAN PERILAKU SEKSUAL IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS SUNGAI DURIAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017
Authors: Chahyani Erlita Yovan Hendrik,
Published: August 2021

HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG SEKSUAL SELAMA KEHAMILAN TRIMESTER DENGAN PERILAKU SEKSUAL IBU HAMIL TRIMESTER IIIDI PUSKESMAS SUNGAI DURIAN KABUPATEN KUBU RAYATAHUN 2017Yovan Hendrik1, Chahyani Erlita2Akademi Kebidanan Panca Bhakti PontianakEmail korespondensi: akbidpbpontianak@gmail.comAbstrakTrimester ketiga merupakan periode ketika wanita mulai banyak mengalami rasa tidak nyaman selama kehamilan. Hubungan seksual tidak dilarang selama tidak ada masalah dalam kehamilan, kecuali pada ibu hamil resiko tinggi. Studi pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap 10 orang ibu hamil trimester III, 8 orang mengatakan tidak tahu bahwa hubungan seksual boleh dilakukan pada saat hamil dan 8 orang tidak tau posisi yang benar melakukan hubungan seksual pada kehamilan trimester III. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang seksual selama kehamilan trimester dengan perilaku seksual ibu hamil trimester iii di puskesmas sungai durian kabupaten kubu raya tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian yaitu seluruh ibu hamil trimester III perioder Januari hingga Februari 2017 sebanyak 474 orang. Peneliti menggunakan 10% jumlah populasi sebanyak 47 orang sebagai sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis univariat serta analisis bivariat menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan responden memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 32 responden (68,09%). Sebanyak 31 responden (65,96%) melakukan hubungan seksual selama kehamilan trimester III. Hasil perhitungan secara statistik dengan rumus Chis square didapatkan hitung adalah 4,693 sedangkan angka pada tabel Chi square dengan df 1 dengan kepercayaan 95% adalah tabel yaitu 3,841. Dengan demikian hitung (4,693) > tabel (3,841) berarti ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang seksual selama kehamilan trimester III dengan perilaku seksual selama kehamilan trimester III. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil trimester III melalui penyuluhan, konseling, pendidikan kesehatan, pembagian leafleat dan poster tentang hubungan seksual selama kehamilan trimester III.Kata Kunci: Pengetahuan, Perilaku Seksual, Hamil Trimester III
HUBUNGAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TERHADAP PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI IUD DI RB MARIANA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2018
Authors: Megalina Limoy Katarina Iit,
Published: August 2021

HUBUNGAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TERHADAP PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI IUD DI RB MARIANA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2018Katarina Iit1, Megalina Limoy2Akademi Kebidanan Panca BhaktiEmail korespondensi: katarinaiit17@gmail.comAbstrakPemilihan alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) oleh wanita usia subur antara lain di pengaruhi oleh pengetahuan. Dari studi pendahuluan yang di lakukan pada 10 akseptor tidak menggunakan Intra Uterine Device (IUD) di dapatkan bahwa 3 orang akseptor tidak mengetahui tentang kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD), 4 orang akseptor takut menggunakan Intra Uterine Device (IUD) dan 3 orang akseptor tidak mendapatkan izin dari suami. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang hubungan pengetahuan ibu terhadap pemilihan alat kontrasepsi IUD, meliputi umur, paritas, pendidikan, pekerjaan an dukungan suami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rancangan penelitian Cross Sectional, adapun jumlah responden berdasarkan estimasi sebesar 107 orang ibu akseptor KB. Penggumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa data dilakukan dengan analisa univariat (distribusi frekuensi) dan analisa bivariat dengan uji kai kuadrat. Hasil analisa univariat, sebagian inbu pengetahuannya kurang terhadap alat kontrasepsi IUD (45,8%), berumur ≥ 20 tahun (84,1%), paritas ≥2 (37,4%), pendidikan tinggi (47,7%), pekerjaan yang bekerja (67,3%), dukungan suami yang mendukung (49,5%). Hasil analisa bivariat, variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan pengetahuan ibu terhadap alat kontrasepsi IUD adalah umur (p = 0,016 dan OR = 4,879), paritas (p = 0,001 dan OR = 0,239), pendidikan (p = 0,012 dan OR = 0,359) dan dukungan suami (p = 0,012 dan OR = 2,818), sedangakan yang tidak mempnyai hubungan signifikan dengan pengetahuan terhadap alat kontrasepsi IUD adalah pekerjaan (p = 1,000 dan OR = 1,005). Saran dalam penelitian ini adalah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pasangan usia subur (PUS) tentang alat kontrasepsi IUD, koordinasi bersama PLKB, bidan desa, dan kader kesehatan serta tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan alat kontrasepsi IUD.Kata Kunci: Faktor-Faktor, Mempengaruhi, Pemilihan, IUD, Wanita Usia Subur
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DI SEKOLAH SMPN 09 PONTIANAK TAHUN 2019
Authors: Alexander Melyani,
Published: August 2021

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DI SEKOLAH SMPN 09 PONTIANAK TAHUN 2019Melyani1, Alexander2Akademi Kebidanan Panca Bhakti PontianakEmail korespondensi: akbidpbpontianak@gmail.comAbstrakAnemia pada remaja putri juga dapat berdampak pada prestasi belajar siswi karena anemia pada remaja putri dapat menurunkan konsentrasi siswi dalam belajar. Kejadian anemia pada remaja putri di Kalbar pada tahun 2017 sebesar 18,30% dan pada tahun 2018 sebesar 23,8%. Pada tahun 2018 dilakukan pemeriksaan anemia pada remaja putri didapatkan hasilnya 55% remaja putri yang mengalami anemia di sekolah binaan Puskesmas Alianyang. Tujuan penelitian ini yaitu apa sajakah Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Anemia Pada Remaja Putri Di Sekolah SMPN 09 Pontianak Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode Observasional Analitik dengan pendekatan secara Cross Sectional dan pengambilan sampel menggunakan teknik Total Sampling (Saryono,2016), menggunakan instrumen kuesioner. Jumlah populasi 376 responden dan besar sampel sebanyak 102 responden yang memenuhi kriteria inklusi diuji menggunakan SPSS 16.0. Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia pada remaja putri yaitu:Faktor PengetahuanP=0.611,Faktor umur P=0.851,Faktor pola makan P=1.144,Faktor status gizi P=0.041,Faktor pola menstruasi P=1.000,Faktor penyakit yang disertai P=0.169,Faktor pendapatan P=0.169. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan anemia pada remaja putri dengan faktor status gizi. Hasil uji statistik menunjukan menggunakan Chi Square, hasilperhitungan P=0.041, hasil analisis diperoleh OR=2.565 nilai rata-rata, serendah-rendahnya 1.120 dan setinggi-tingginya 5.876. Artinya remaja putri yang memiliki staus gizi kurus mempunyai peluang 2.565 kali untuk mengalami anemia dibandingkan remaja putri yang memiliki staus gizi yang normal. Saran kepada remaja putri untuk bisa mengetahui dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia, bagi remaja putri yang memiliki masalah status gizi sebaiknya menjaga asupan nutrisi agar tumbuh kembangnya menjadi seimbang.Kata Kunci: Faktor-Faktor, Hubungan, Anemia, Remaja Putri
Otolith-based approaches indicate strong effects of environmental variation on growth of a Critically Endangered estuarine fish
Authors: Lewis LS , Denney C , Willmes M , Xieu W , Fichman RA , Zhao F , Hammock BG , Schultz A , Fangue N , Hobbs JA
Published: August 2021

In estuaries, fluctuating environmental conditions exact strenuous physiological demands on the fishes that inhabit these oft-impacted areas, including the Critically Endangered delta smeltHypomesus transpacificusin California (USA). Using an archive of otoliths spanning 2011-2019, we examined how growth rates of wild subadult delta smelt vary ontogenetically, regionally, and in relation to variation in the physical environment during late-summer and fall in the upper San Francisco Estuary. Recent growth rates were quantified using otolith increment analysis and modeled as functions of both intrinsic (age) and extrinsic (temperature, salinity, clarity, and region) factors using a suite of generalized additive models. Age explained 60% of the variation in log10-transformed growth rates, which peaked at 50-80 d post hatch. Overall, age-adjusted growth rates declined at temperatures >20°C, increased with practical salinity values of 0-4, and exhibited interactive patterns with water clarity. Growth rates appeared highest in the West and Central Delta, and lowest in the North Delta, also corresponding with patterns in environmental conditions. Here, we provide new evidence for how vital rates of wild delta smelt vary spatially and in relation to abiotic environmental variation. Such otolith-based growth reconstructions often provide the first direct look at how the vital rates of wild fish respond to environmental variationin situ, and how future changes are likely to affect the dynamics of wild populations.
Temporal and spatial variability of phytoplankton and mixotrophs in a temperate estuary
Authors: Millette NC , da Costa M , Mora JW , Gast RJ
Published: August 2021

A significant proportion of phototrophic species are known to be mixotrophs: cells that obtain nutrients through a combination of photosynthesis and prey ingestion. Current methods to estimate mixotroph abundance in situ are known to be limited in their ability to help identify conditions that favor mixotrophs over strict autotrophs. For the first time, we combine microscopic analysis of phototrophic taxa with immunoprecipitated bromodeoxyuridine (BrdU)-labeled DNA amplicon sequencing to identify and quantify active and putative mixotrophs at 2 locations in a microtidal temperate estuary. We analyze these data to examine spatial and temporal variability of phytoplankton and mixotrophs. Microscopy-based phototrophic diversity and abundances reveal expected seasonal patterns for our 2 stations, with the start of growth in winter and highest abundances in summer. Diatoms tend to dominate at the site with less stratification, while dinoflagellates and euglenids are usually more prominent at the stratified station. The BrdU-based mixotroph identifications are translated to the microscopy identification and abundances to estimate the proportion of mixotrophs (cells >10 µm in size) at both sites. The average proportion of potential mixotrophs is higher at the station with higher stratification (51%) compared to the station with lower stratification (30%), and potential mixotrophs tend to be higher in summer, although we did not conduct BrdU experiments in any of the other seasons. Combining the identification of active mixotrophs through the uptake of BrdU-labeled bacteria with robust abundance measurements can expand our understanding of mixotrophs across systems.
BUNIN AND GOGOL: UKRAINIAN FACTOR, OR BETWEEN ORYOL REGION AND PROVENCE
Authors: Barabash Yurii
Published: August 2021

The gap as long as several decades between I. Bunin’s different opinions of Gogol’s personality and writings — from youthful admiration and feeling of emotional and spiritual proximity to the confession of ‘hatred’ in a diary note of emigrant times — has been considered both as historical-literary fact and psychological mysterious phenomenon. The key problem determining the angle of an analytical approach to the topic is the role and significance of the ‘Ukrainian factor’ in Bunin’s biography and literary art, his interest and affection towards Ukraine, its people, nature, history, traditions, and culture, which was testified by the writer’s confessions and became the subject of research in the Ukrainian scholarly discourse and journalism (E. Malaniuk). In that light, the stories by Bunin based on his traveling around Ukraine, the parts of the novel “Аrseniev’s life”, memoir and epistolary materials have been analyzed in the paper. Special attention has been paid to Bunin’s tender attitude towards T. Shevchenko, his creative works and his personality. It was Shevchenko’s poetry as well as “A Terrible Revenge” and “The Old-World Landowners” by Gogol that revealed Ukraine to young Bunin, entering his conscience and creative imagination. As to the later Bunin’s negative attitude towards Gogol, the decisive factors were dissimilarity of both writers’ personal and psychological features and difference of their creative methods and poetics, connected with the change of historical and literary paradigm. In particular, Gogol was the forerunner to modernism from which Bunin stayed away.
THE COORDINATION COMPOUNDS Gd (III) AND Dy(III) WITH SOME β-DIKETONES
Authors: Berezhnytska Оeksandra , Rohovtsov Oleksandr , Horbenko Artur , Fedorov Yaroslav , Trunova Olena , Chyhyrynets Olena , Smola Sergey
Published: August 2021

New complexes of Dy (III) and Gd (III) with b-diketones containing unsaturated and aryl substituents were synthesized. Metal polymers based on synthesized complexes were obtained by the method of radical polymerization. The composition and structure of synthesized complexes and metal polymers are established. It is shown that during polymerization the coordination environment of the central ion remains unchanged. The spectral-luminescent cha­racteristics of the synthesized compounds were studied. The presence of water molecules in the immediate coordination environment causes a low intensity of emission of monomeric dysprosium complexes. In the luminescence spectra of metal polymers, there are bands magnetic dipole transition (4F9 → 6H15/2) and electric dipole transition (4F9 → 6H13/2). The close energies of the triplet level of the ligand and the resonant level of the dysprosium ion cause low emission characteristics of the synthesized dysprosium complexes.
Historical and legal discourse in the context of classical and postclassical legal understanding
Authors: Bondaruk Tetiana
Published: August 2021

Іntroduction. Historical and legal science, as well as the science of law in general, is acutely faced with challenges related to the new stage of development of humanities knowledge and the corresponding change of research paradigm that occurs during the struggle between classical and nonclassical (postclassical) types of legal understanding
Тhe aim of the article. Тhese processes need to be understood and "adapted" in particular in the historical and legal discourse. In particular, it is proposed to analyze the phenomenon of deformation of the phenomenon of law, and the resulting differentiation of the subject, in particular in historical and legal research, and the coherence of research tools offered within the classical and nonclassical types of legal understanding
Results. Modern methodological research is a natural reaction of the domestic legal process to the dominance of the monistic materialist approach to the study of legal phenomena, which actualizes anthropological and axiological approaches. Both anthropologization and axiologization of law cause the deformalization of the phenomenon of law, creating a conceptual
In the light of the above, it seems important to consider in relation to the relationship such concepts as legal reality (historical and legal reality), legal life, legal system as central, and legal space, legal field, legal environment as peripheral. At the same time, attention is drawn to the normative nature of the legal system, the ontological nature of legal reality, the inconsistency of legal life as a starting point in the choice of methodological tools.
Introduction to the historical and legal discourse of «ontological metaphors»: legal communication, legal event, legal life, legal space, legal field, legal environment, etc., will activate the intersubjective model of knowledge of law as a sociocultural phenomenon, draw attention to the dynamics of law, using an arsenal of non-classical methodology.
Conclusions. An overview of some trends that lead to a change in the object and subject of jurisprudence shows a radical change in its methodology, which should form research tools to answer new research questions. This process is part of the process of modern «cultivation» of integrated thinking as opposed to or in addition to analytical and systemic, which is characterized by consideration of reality in mechanistic categories, and, being irreversible, requires appropriate historical and legal reflections
V.M.Koretsky at the United Nations. Codification and Progressive Development of International Law (To the 130th Anniversary of his Birth)
Authors: Denysov Volodymyr
Published: August 2021

On the occasion of the 130th anniversary of the birth of Academician V. M.Koretsky his activity at the United Nations is highlighted, which covers the period 1946–1970 in its structures of the codification and progressive development of international law. These are bodies like the General Assembly, the Committee on Progressive Development of International Law and Its Codification, the International Law Commission, the Human Rights Commission and its Editorial committee for the preparation of the draft of the Universal Declaration of Human Rights. His participation in a number of international conferences held within the UN and also his work as a Judge of the UN International Court of Justice (1961–1970) are shown. The life path of the Scholar and the role in the creation of the Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, which rightly bears his name, are traced. The comparison of the largest in the history of international relations codification and progressive development of international law, which carried out in conditions of raising legal awareness of the peoples in connection with the end of World War II and the creation of the United Nations, with the current period of instability in international relations threatening the peoples of World War III is made. The current state of international relations is characterized by the decline of authority of international law and the erosion of the international legal order established by the UN Charter as a consequence of the crisis of the liberal economy and related globalization of international relations
State activity and legal credo of Mykola Skrypnyk.
Authors: Muzyka Iryna
Published: August 2021

Peculiarities of M. Skrypnyk's theoretical and ideological substantiation of national, judicial and criminal-legal policy in his concept of state-legal development of Soviet Ukraine are investigated. Coverage of the peculiarities of the ideological platform and legal credo of M. Skrypnik in the aspect of the anthropology of law is important for characterizing his state activity as one of the main theorists of the concept of «Ukrainian path to communism».
From the point of view of anthropology, convincing explanations of M. Skrypnyk's various positions and steps in the sphere of state and party policy should be sought in his ideological and psychological sphere. At the same time, in our opinion, maneuvering in the ideological substantiation of M. Skrypnyk's practical activity is explained by his utilitarian attitude to ideology as an effective propaganda means of achieving goals in state-building.
In our opinion, M. Skrypnyk considered the ultimate goal of the process of socialist construction not to be the development of a "communist oasis of the Ukrainian model," but the creation of a workers 'and peasants' statehood as a single labor society based on internationalism and communist ownership. M. Skrypnyk saw the national liberation and development of the culture of amateur broad masses of workers and peasants in the process of national development, which he considered a stage in the process of socialist construction, as a transitional stage on the way to this goal.
An important argument in the search for explanations of the theoretical foundations and ways of practical implementation of state and national policy of M. Skrypnyk is his vision of the nature and objectives of judicial and criminal policy. M. Skrypnyk emphasized that Soviet criminal law has a public, social, anti-individualistic character, as opposed to bourgeois criminal law, built on the principles of individualism inherent in bourgeois society.
On the way to achieving this goal in the mind of M. Skrypnyk, in line with the then understanding of state and legal phenomena and processes, there was a transfer of priorities from the rights and interests of the individual to the collective interests - declaratively to the interests of the proletariat. Man was not seen by him as the highest value and "measure of all things." Priority was given to other values: the "world revolution and the dictatorship of the proletariat," the elimination of the class division of society, and the defense and construction of the socialist state.
According to the content of the concept of state and legal development of the USSR, M. Skrypnyk can really be considered one of the main theorists of the "Ukrainian path to socialism." However, the very concept of the future socialist state, set out in its creative heritage, does not seem to be a theory of Ukrainian national communism, as characterized by some researchers, and awaits a deeper study by historians of law.
Cybersecurity of space activities and the possibility of ensuring it by means of international law
Authors: Malysheva Nataliia
Published: August 2021

The article deals with general theoretical and constitutional-legal issues of the formation and implementation of the constitutional-legal responsibility of the President of Ukraine. The relationship between the institution of constitutional and legal responsibility of the President of Ukraine and the problems of implementation of the Constitution and constitutional legislation, the formation of constitutionalism and the implementation of constitutional reform in Ukraine is investigated. The article analyzes modern legislative initiatives in the field of regulation of the institution of impeachment of the President of Ukraine. It is concluded that the correct understanding of the essential and functional-teleological characteristics of the constitutional and legal responsibility of the President of Ukraine depends on its functionality and efficiency.
In general, positively assessing the adoption of a special Law of Ukraine "On the special procedure for removal of the President of Ukraine from office (impeachment)", we can conclude that it legalized for the first time at the legislative level the institution of constitutional and legal responsibility (by defining the concept of constitutional responsibility) and some legal features, principles, functions, features of the subject-object composition, revealing its essence and content as a type of legal responsibility, purpose in society and the state, as well as its place in the system of protection of the Constitution and constitutional order.
On the other hand, attention should be paid to the overly complicated impeachment procedure, which in fact makes it impossible to implement the appropriate form of constitutional liability in practice. The procedural component of this Law, as well as many other legislative acts, which enshrine the relationship of constitutional and legal responsibility, is a significant shortcoming of native constitutional law. After all, the functionality and effectiveness of constitutional and legal responsibility in general, and such a subject of constitutional law as the President, depends not only on a proper understanding of its essential and substantive characteristics, but also primarily the quality of procedural and procedural support for its application.
Digital form of contracts: perspectives of implementation in sphere of Land rights and other Real Estate
Authors: Polivodskyy Oleksandr
Published: August 2021

The article is devoted to the issues of implementation of digital form in sphere of Land and other Real estate. The author analyses literature of the issue, legislation and Ukrainian court practice.
Draft of the Law that proposes non-paper dealing with documents related to registration of the land and real estate property rights is studied by the publication
Dr. Polivodskyy points that digital contracts have risks related to the form that should be avoided: a party may deny the fact of committing contract. The reason may be grounded on defects of form of the contract. To minimize the risk, legal frame and technical implementation should support unity of will and acts of a person, avoiding mistakes and abuse.
Legal protection of electronic signature, passwords and other identification means to be implemented to Ukrainian legislation to be implemented to avoid misuse of fraud in this sphere. Loss or abduction of such meant should not be considered as a fault of the person who lost the means. Criminal responsibility should be lunched for persona who attempts to seize such means. A person who owns the rights should be granted access to information at State register of property rights and State land cadaster.
The author concludes that usage of usage of digital form is right of legal and natural persons that shall be supported by legislation. This right may be used in sphere of circulation of Lang and Real Estate in condition that rights and interests are protected. Such digital contracts should be supported by proper means of identification.
Peculiarities of assessing evidence by the cassation court: contemporary practice
Authors: Drozdovych Nadiia
Published: August 2021

This article is devoted to the matters of providing evidence in criminal proceedings in the aspect of evidence assessment by the cassation court. The article states that evidence assessment takes place in the cassation court as a form of judicial activity that does not contradict and does not conflict with the norms of criminal procedural law concerning the powers of a cassation court to revise court rulings only within the scope of the matter of law. On the other hand, it points out the conformity of these conclusions at doctrinal, legislative and judicial practice levels. Based on the foregoing, it was established that evidence assessment by the cassation court has its own peculiarities through the prism of specifics of cassation proceedings. The foregoing is corroborated by analytical data of contemporary judicial practice of the Criminal Cassation Court of the Supreme Court (CCC SC). This article describes the results of an analysis of CCC SC rulings, which demonstrate most vividly the assessment of evidence by the court of this instance. In particular, it was established that this judicial activity manifests itself the most in the rulings that exercise the authority to overrule court rulings and close criminal proceedings, and also, to change judgments of local courts and resolutions of appellate courts due to the need to exclude certain evidence. The reasons for reversal of court rulings and for closing criminal proceedings, which overwhelmingly concern inadequate evidence assessment by courts of lower instances for the purpose of determining their quality (admissibility) and content, were analyzed. In the category of court rulings that changed judgments of local courts and resolutions of appellate courts and excluded certain evidence, judicial practice of the cassation court concerning recognition of evidence as inadmissible, because its quality is nonconformant with requirements of procedural form in view of the failure to observe the evidence gathering procedure, infringement of the investigation procedure, violation of the right to defense in the course of investigation, failure to comply with requirements to documentation and opening of evidence, or incorrect determination of the source of evidence, was demonstrated. As a result, a conclusion was drawn that the cassation court assesses evidence in the form of “assessment check”, which is a special form of implementing the principle of free assessment of evidence.
Features of the status and protection of the rights of persons living on the occupied territories
Authors: Kresin Oleksiy , Kresina Iryna
Published: August 2021

Based on the concluded study, the authors demonstrate that international law recognizes the unconditional responsibility of the power occupying or exercising effective (overall, general, de facto) control over the territory for the human rights of its population, and in particular the civilian population as protected persons. Such liability exists independently of the personal liability of the representatives (agents) of that State. In this case, the state, which exercises control over the territory, is automatically responsible for any actions of organizations under its control. At the same time, it is quite difficult to determine the share of responsibility of a sovereign state for the implementation of human rights on a territory over which that state does not exercise control. The legislation of Ukraine imposes responsibility for the protection and violations of human rights in the ORDLO on Russia under both international humanitarian law and international human rights law. International humanitarian law imposes on the occupying state the obligation to ensure all the minimum humanitarian needs of the population, its basic rights related to the preservation of life, health and dignity (with special emphasis on the rights of women and children), private property, effective protection of these rights and protection from any unlawful violence, preservation of the infrastructure of the territory. The occupying State cannot be absolved of responsibility for serious human rights violations, including war crimes and crimes against humanity. Decisions of international courts unequivocally extend these obligations, as well as obligations under international human rights law, to all forms of illegal control of the territory of another state. At the same time, the Constitution and legislation of Ukraine do not provide for the refusal of the state to ensure and protect human rights on its territory, even in conditions of state of emergency or war. Ukraine ensures the realization of the rights of the ORDLO population on the territory of other regions of Ukraine. Ukraine also protect and restore human rights in the territory of the ORDLO with the means provided by international law.
Contemporary International Legal Regime For Environmental Protection During Armed Conflicts
Authors: Pavko Yana
Published: August 2021

Introduction. The article is devoted to defining the features of the contemporary international legal regime for environmental protection during armed conflicts. It analyzes the main international treaties and acts of a recommendatory nature related to the protection of the environment from its destruction during hostilities. Based on the views of domestic and foreign scientists, the author made proposals to improve the international legal regime for environmental protection in relation to armed conflicts.
The aim of the article. The purpose of scientific research is to determine the features of the contemporary international legal regime for environmental protection during armed conflicts by conducting a comprehensive analysis of international treaties and acts of a recommendatory nature relevant to the protection of the environment during hostilities.
Results. International treaties that directly or indirectly regulate environmental issues in relation to armed conflicts canʼt ensure its effective protection. Of course, the international legal regime for the protection of the environment during hostilities requires improvement in order to preserve the environment for present and future generations. This study is especially relevant in the context of Russian military aggression against Ukraine. There is a looming threat of a ecological disaster on the temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk regions.
Conclusions. The contemporary international legal regime for environmental protection during armed conflicts has both advantages and disadvantages. In order to ensure effective mechanisms for environmental protection during armed conflicts, itʼs necessary to develop and adopt an universal international treaty that would resolve all disputes in this area and establish international legal responsibility for the crime of ecocide. From our point of view, the main task for Ukraine is to bring Russia and its officials to justice for the damage caused to the environment since the beginning of the military aggression against our state and restore the affected regions with the support of European states.
Judicial doctrine in the legal system of the world
Authors: Parkhomenko Natalia
Published: August 2021

Special characteristics of the perception of judicial doctrine in the countries of common and continental law, in the European community in terms of the harmonisation and strengthening the influence of the European Court of Human Rights on the juridical regulation, are defined. Special attention is paid to the identification of the essence and content oh judicial doctrine of the ECHR and its importance in the regulation of social relations.
Generally accepted approach in the countries of continental law is the one under which the judicial practice and doctrine, as a result of compilation of jurisprudence, is not the source of law in formal-legal perception, but it is an important factor of the law-making. In the countries of common law, the legal doctrine has been developing by scaling up the experience of court’s decisions and the perception of the decisions of the judicial authorities as a source of law. The case law of the European Court of Human Rights as a part of European legal system plays the harmonisation role.
The judicial doctrine of European Court of Human Rights is one of the sources of law for the counties of the European Area and countries, that adhered to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, strengthened its grip since the end of the twentieth century and in the twenty-first century, especially, it increased the influence on the regulation of the international relations and the domestic relations as well. Such doctrine became a part of their national legislature.
The above mentioned is confirmed by legal force and by place in national legal systems of judicial doctrine of European Court of Human Rights, containing general principles or framework for the protection of human rights and freedoms. That’s why its perception is performed as a general rule , source of law, but not the judgment in a particular case, which is not relevant to the hearing of other cases. For this, important is constitutional endorsement of ECHR’s decisions in the hierarchy of legal acts, or sources of law in formal-legal perception.
For this moment, there had been a convergence of conceptual approaches to understanding the legal doctrine in general and judicial doctrine in particular. There is a fundamental importance of the judicial doctrine, which is a precondition and a source for the law-making, law enforcement, and also it could act as a direct source of law in formal-legal perception.
Politicо-legal system: structure, components and functions
Authors: Yavir Vera
Published: August 2021

Іntroduction. For the first time, based on the study of the interaction of political and legal systems, the politicо-legal system is structured, its structure, components and functions are identified. The politicо-legal system is a methodological tool designed to facilitate the study and understanding of the interdependence of policy and law. The politicо-legal system previously have been studied separately within two sciences - political science and jurisprudence. Both systems turned out to be separated on a theoretical level, although in practice they are interconnected.

Paying no attention to this interconnection at the scientific level has a negative impact on the quality and effectiveness of the regulation of public relations. The successful functioning of any state governed by the rule of law is impossible without a harmonious combination, coordinated interaction of politics and law in the management of the state and society. Therefore, the aim of the article is to structure the politicо-legal system and identify its components, to clarify the functions.

The study of such multilevel, hierarchical and interconnected phenomena, the connection between which has been ignored for a long time, requires the consideration of these objects as complex systems. With the help of this method the following definition of the politicо-legal system is proposed in article. The politicо-legal system is a complex supersystem in which political and legal systems interact. It is a multilevel, complex, interconnected set of interactions and interrelations of politicо-legal institutions and legal means designed to regulate politicо-legal relations, and politicо-legal phenomena arising from this regulation, which ensures the stability and development of politicо-legal sphere .

Conclusions. The study of the structure, components, functions of the politicо-legal system system makes it possible to understand its essence, which is manifested in the interaction of law and politics, the peculiarities of the impact on society, the relationship with the internal and external environment. Prospects for further research in this area are inexhaustible, since the theory of political and legal system is just beginning to get scientific shape within the interdisciplinary science - legal political science.