bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penerapan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Pamekasan
Authors: Ramli Muhammad
Published: March 2018

Abstract: This paper discusses the Regional Regulation No. 18 Year 2004 on prohibition of prostitution in Pamekasan. In the Regional Regulation No. 18 Year 2004 states that prohibition on prostitution applied for the people of Pamekasan entirely without any exceptions, both of the people of Pamekasan and outside of Pamekasan. In addition, such a criminal offense related to the ban given to all of those who associated with the regional regulation, either from among the people of Pamekasan or immigrants. On the Islamic criminal law perspective, the application of the Regional Regulation No. 18 Year 2004 on prohibition of prostitution in Pamekasan is categorized as jarîmah hudûd (criminal wounding). The Regional Regulation is promoting the principle of benefit for the people, and also as an attempt of the government to avoid danger and negative impact of prostitution. In addition, it is also as an effort to create more benefit for the people in Pamekasan.Keywords: Islamic criminal law, prohibition, prostitution, Pamekasan. Abstrak: Tulisan ini membahas tentang Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan. Dalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 disebutkan bahwa larangan pelacuran diberlakukan bagi seluruh masyarakat Pamekasan tanpa terkecuali, baik masyarakat Kabupaten Pamekasan maupun masyarakat di luar Kabupaten Pamekasan. Di samping itu, tindak pidana terkait dengan larangan tersebut diberikan bagi seluruh orang yang berhubungan dengan Perda, baik masyarakat Pamekasan sendiri maupun masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan dari tinjauan fiqh Jinâyah merupakan perbuatan yang termasuk jarîmah hudûd. Peraturan Daerah ini mengedepankan asas kemaslahatan bagi masyarakat, dan merupakan upaya pemerintah untuk menghindaran masyarakat  Pamekasan dari kemudaratan dan segala bahaya dari dampak pelacuran, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.Kata Kunci: Peraturan Daerah, pelacuran, Kabupaten Pamekasan.
Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh JinÂyah
Authors: Fahmi Muhammad Riza
Published: March 2018

Abstract: The Judge’s ruling in the legal decition of the Lamongan District Court No. 164/Pid.B/2013/PN.LMG on the crime of persecution that causes the death of the victim is regarded true since it has been fulfilled all elements as required by Article 351 Paragraph (3) of Criminal Code as indicted by the public prosecutor. In deciding this case, the judge also considered the testimony of witnesses, the information from the defendant, the facts revealed at the hearing as well as the things that burdensome and relieve the defendant. Therefore, the defendant shall be sentenced for 5 months in prison and does not have to go through due to the imposed conditional sentence. In Islamic criminal law, the case is equated with a semi-deliberate murder and sanctioned by diyât and kafârat in the form of ta’zîr. In this case, the defendant can not be punished because of his self-defense. So that the defendant is free from a criminal liability in Islam.Keywords: Persecution, victim died, Islamic law. Abstrak: Putusan hukum hakim Nomor: 164/Pid.B/2013/PN.LMG tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal 351 ayat (3) KUHP seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam memutuskan perkara ini hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan 5 bulan penjara dan tidak perlu menjalaninya dikarenakan dikenakan hukuman bersyarat. Dalam fiqh jinâyah, perkara ini disamakan dengan pembunuhan semi sengaja. Untuk sanksinya yaitu membayar diyat dan kafârat, sedangkan untuk hukuman penggantinya berupa hukuman ta’zîr. Dalam kasus ini, para terdakwa meskipun telah melakukan perbuatan tersebut, namun tidak bisa dikenakan hukuman tersebut, karena adanya unsur pembelaan diri, sehingga terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam Islam.Kata Kunci: Penganiayaan,  meninggal dunia, Hukum Islam.
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Authors: Suhartono Adam
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the crime of murder with mutilation according to the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. Murder with mutilation murder is committed by the purpose to destroy evidence. Article which is often used as a legal basis for the criminal murder with mutilation is Article 340 of the Criminal Code with a maximum penalty of death which is sometime as an alternative to imprisonment. While in the Islamic criminal law, sanction for deliberate murder is qishâsh. Murder with mutilation is a deliberated and planned murder coupled with sadism of the perpetrator (in this case is by cutting up the body of victim into some parts). Criminal sanction of qishâsh or death penalty is worthly imposed for the crime of murder with mutilation. this severe criminal sanction is expected that the crime of murder with mutilation is no longer seen as a simple murder.

Keywords: Murder, mutilation, criminal code, Islamic criminal law.

                                

Abstrak: Artikel ini membahas tentang tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi menurut KUHP dan hukum pidana Islam. Pembunuhan dengan mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja adalah qishash. Pembunuhan secara mutilasi itu merupakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan ditambah dengan unsur kesadisan dari pelaku dalam menganiaya mayat korban (dalam hal ini memotong-motong mayat korban). Sanksi pidana qishash atau hukuman mati layak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, dengan adanya sanksi pidana yang berat maka diharapkan kasus tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini tidak lagi dipandang sebagai pembunuhan biasa.

Kata kunci: Pembunuhan, mutilasi, KUHP, hukum pidana Islam.
DALUWARSA DALAM PENUNTUTAN PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Firdaus Firdaus
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the different point of view among the Muslim scholars about whether expired can abolish the punishment or not according to Islamic criminal law. Majority of Muslim scholars view that it cannot abolish the punishment. For those who hold the principle of expiry, they do not consider it as a penalty cancellation for entire jarîmah. Islamic law sees expired is only included to cancel the right to carry out the sentence. Thus, in the perspective of Islamic criminal law, any persons who have committed a crime and it has not yet sentenced and has already expired, it does not mean that the criminal is not removed. This means that a person who commits criminal act and it is prosecuted at any times, so the case can be tried. While the expired is valid only when the crime carried out by someone has got the judge's ruling, so that the perpetrator is serving as the judge ousted.Keywords: Expired, criminal prosecution, Islamic Criminal Law.                                Abstrak: Artikel ini membahas tentang daluarsa dalam penuntutan pidana perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, di kalangan Ulama masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, daluarsa tidak menghapuskan hukuman bagi seluruh jarîmah. Daluwarsa hanya masuk dalam bagian yang menghapuskan hak untuk melaksanakan hukuman. Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku manakala tindak pidana yang telah dilakukan  seseorang  itu  telah  mendapat putusan  hakim  sehingga  orang tersebut harus menjalani hukuman sebagaimana yang telah dijatuhkan hakim.Kata Kunci: Daluarsa, penuntutan pidana, hukum pidana Islam.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana ‎Pencucian Uang menurut Hukum Islam
Authors: Amalia Renata
Published: March 2018

Abstract: This article highlights a corporate responsibility in the crime of money laundering in accordance with Islamic law. Corporate criminal liability set forth in article 6 of Law No. 8 of 2010 which states that in the case of money laundering as defined in Article 3, Article 4 and Article 5 committed by a corporation, crime laid against and/or personnel controlling corporation. Islamic law also recognize the existence of the legal entity or corporation. This is evidenced by the jurists who introduced treasury as the legal agency. It has rights and can take legal action but can not be burdened with responsibility because they do not have the knowledge and choice. So that if a legal agency has committed a crime then a person who should be accountable are administrators or managers of the legal agency. But there are also penalties for legal entities, such as the punishment of dissolution, destruction, eviction and foreclosure.Keywords: Corporate, money laundering, Islamic criminal law. Abstrak: Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap dan/atau personil pengendali korporasi. Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum atau korporasi, hal ini dibuktikan dengan para fuqaha yang mengenalkan baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum. Badan hukum ini mempunyai hak dan dapat melakukan tindakan hukum tetapi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban karena tidak memiliki pengetahuan dan pilihan. Sehingga apabila badan hukum melakukan suatu tindak pidana maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus atau pengelola badan hukum tersebut, tetapi ada pula hukuman bagi badan hukum, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan.Kata Kunci: Korporasi, pencucian uang, hukum pidana Islam
Tinjauan Maqâshid al-Syarî’ah terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia
Authors: Siyanti Nur
Published: March 2018

Abstract: Castration against felons involving in pedhofilia is proposed Indonesia. The proposal considered it as additional punishment. Castration can be done by getting rid of testicle or by injecting antiandrogen hormone such as cyproterone acetate (CPA), medroxyprogesterone acetate (MPA), leuprolide dan triptoreline which function to weaken testosterone hormone. Pedofilia is a sexually based crime targeting children by felons who suffer from abnormal sexual development. From the perspective of maqâshid al-syarî’ah, castration can be considered a part of protection of reason (hifzh al-‘aql). It should prevent perpetrator from doing such an evil deed and will protect community from this wrong doing.

Keywords: Pedofilia, castration, maqâshid al-syarî’ah

Abstrak: Hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia merupakan tambahan hukuman berupa tindakan bedah dengan cara membuang testis sebagai penghasil hormon testosteron, atau dengan suntik kimia, yaitu dengan menyuntikkan hormon anti androgen seperti cyproterone acetate (CPA), medroxyprogesterone acetate (MPA), leuprolide dan triptoreline yang berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron, yang diberikan kepada pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak akibat kelainan perkembangan seksual pelaku yang abnormal. Maqâshid al-syarî’ah memandang bahwa tambahan hukuman kebiri, baik yang melalui metode bedah ataupun suntik kimia, bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah sebagai upaya dalam melindungi terpeliharanya akal (hifzh al-‘aql) dan relevan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk melindungi masyarakat dari rasa takut akan ancaman kejahatan tersebut. Hukuman tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku, serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Kata Kunci: Maqâshid al-syarî’ah, hukuman kebiri, pedofilia.
Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam
Authors: Chasen Subaeri
Published: March 2018

Abstract: This article discusses criminal concourse of organized murder and theft with force which is regulated in Penal code article 340 and 55. The subjective and objective aspects in these crime is fulfilled and beyond reasonable doubt. From the perspective of Islamic criminal law, organized murder and theft concourse is called ta’addud al-jarâ’im in which lighter crime (theft) is absorbed by weightier crime (organized murder). The concept absorption is named al-jabb in Islamic criminal law. Thus, the punishment of theft is absorbed by the punishment of organized murder, which is capital punishment (qishâsh).

Keywords: Criminal concourse, organized murder, forced theft, Islamic criminal law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dalam tinjauan fikih jinâyah. Kejahatan perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan melanggar ketentuan pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 ayat (2) ke 2. Dalam pandangan fikih jinâyah, kasus perbarengan tindak pidana (concursus) pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau qishâsh. Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan tindak pidana yang di dalam kaidah fikih jinâyah dikenal dengan ta’addud al-jarâ’im atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (al-jabb). Teori al-jabb atau teori penyerapan adalah penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati.

Kata Kunci: Perbarengan tindak pidana, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, hukum pidana Islam.
Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Authors: Anshori Anshori
Published: March 2018

Abstract: This article discusses about the pathology of law enforcement against corruption. The pathology of law enforcement against corruption is due to the low moral integrity of the law enforcement apparatus, the government’s bureaucratic system that impedes the law enforcement process, and the unusual relationship between local government and legal institutions. The solutions for the law enforcement against corruption are: (1) working together among communities, media, and NGOs to control and supervise the behavior of law enforcement officials; (2) the government bureaucracy system should have well conceptualized system especially in relation to legal institutions; (3) and improvement of the political system in the region by blocking access to negotiations between local governments and law institutions.

Keywords: Pathology, law enforcement, criminal act of corruption.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dikarenakan beberpa hal, di antaranya rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah yang menghambat proses penegakan hukum, dan hubungan tidak lazim antara pemerintah daerah dan lembaga hukum. Terapi atau solusi terhadap patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diantaranya adalah hendaknya masyarakat bersama media dan LSM mengkontrol dan mengawasi perilaku para penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah hendaknya dikonsep dengan baik terutama hubungannya dengan lembaga hukum ketika menuntut adanya bukti dari pemerintah, dan perbaikan sistem politik di daerah, dengan menutup akses terjadinya negosiasi antara pemerintah daerah dengan lembaga hukum.

Kata Kunci: Patologi, penegakan hukum, tindak pidana korupsi.
Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur dalam Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi
Authors: Musyafaah Nur Lailatul
Published: March 2018

Abstract: The duty of the East Java Regional Judicial Commission in the supervision of a corruption court judge is to receive community reports and court monitoring. The court monitoring was conducted on two matters, court monitoring based on community reports and on the initiative of the East Java Judicial Commission. The authority of the East Java Regional Judicial Commission in the supervision of a corruption judge is only authorized to receive reports, annotations, inspections and monitoring of the court session. The observation, examination, and proposal of sanction are done by Central Judicial Commission. In a juridical perspective, the duties and authorities of the East Java Judicial Commission on the judges of corruption crime have been in accordance with Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 in 2011 on Amendment to Law Number 22 in 2004 concerning Judicial Commission.

Keywords: East Java Judicial Commission, Judges, Corruption.

Abstrak: Tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi adalah menerima laporan masyarakat dan pemantauan persidangan. Adapun wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim tindak pidana korupsi adalah Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hanya berwenang menerima laporan, anotasi, pemeriksaan dan melakukan pemantauan persidangan. Adapun pengamatan, pemeriksaan, pengusulan sanksi dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat. Dalam perspektif yuridis, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kata Kunci: Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, Hakim, Tindak Pidana Korupsi.
Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Authors: Adam Haidar
Published: March 2018

Abstract: This article discusses about dissenting opinion and concurring opinion in the decision of the Constitutional Court. Law enforcement can be done through the Constitutional Court in the form of law judicial review. The issue of dissenting opinion is regulated through Law No. 24 Year 2003 and Constitutional Court Regulation No. 6 of PMK Year 2005 concerning Procedural Law of Tests of Act. The phrase used in the Constitutional Court Law is “the different opinion of the judiciary members". The different opinion, according to Jimly, is divided into two namely dissenting opinion and concurrent opinion. A verdict is considered concurring if there is an argument by a member of the panel of judges that is different from that of the other members of the judiciary but it does not affect the difference of the decision. On the other hand, a decision is said to be dissenting if the opinion of a member of the panel of judges is different from that of the majority of the other members of the panel of judges and the difference is not merely in the case of reasoning but to touching on the verdict.

Keywords: Dissenting opinion, concurring opinion, the court constitution’s decision.

Abstrak: Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian terhadap undang-undang. Masalah dissenting opinion diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Hukum Acara Pengujian Undang Undang. Frase yang dipakai dalam UUMK adalah “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda”. Pendapat yang berbeda menurut Jimly, dibedakan menjadi dua yaitu dissenting opinion dan concurrent opinion. Suatu putusan dianggap sebagai concurring apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Di sisi lain, suatu putusan dikatakan dissenting, jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan sampai menyentuh pada amar putusan.

Kata Kunci: Dissenting opinion, concurring opinion, putusan Mahkamah Konstitusi.
Susceptibility of Selected Multi-Drug Resistant Clinical Isolates to Different Leaf Extracts of Senna alata
Authors: ANIBIJUWON Ibikunle Ibitayo , GBALA Ifeoluwa Deborah , NNADOZIE Bright Ifeanyi , IFAYEFUMI Olubukola
Published: March 2018

The present study evaluated the antibacterial effects of the methanolic, ethanolic and aqueous extracts of Senna alata leaves. The extracts were tested using agar well diffusion method against selected clinical isolates: Salmonella typhi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae. Antibiogram profile of the isolates deduced by disc diffusion method confirmed that the methanolic extract inhibited the growth of all tested organisms except for Klebsiella pneumoniae, which also showed no sensitivity to the ethanolic extract. There was no inhibition observed for the aqueous extract against all the tested organisms, indicating that the methanolic extract of the plant was more potent than the aqueous extract. Inhibitory activities were observed for gentamicin, ofloxacin and erythromycin against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. No inhibitory activity was observed in all the antibiotics against Pseudomonas aeruginosa. In Klebsiella pneumoniae, inhibition was only observed in ofloxacin. The activity of both the methanolic and ethanolic extract of Senna alata was optimal under different concentrations, but gradually diminished as the concentration was adjusted. The activity of the plant extracts against the selected bacteria is an indication of the presence of broad spectrum bioactive compounds which could be explored in the therapy of bacterial infections.
Introduction Pages
Authors: SESTRAS Radu E.
Published: March 2018

Notulae Scientia Biologicae (http://www.notulaebiologicae.ro), Issue 1, Volume 10, 2018: The papers published in this issue (http://www.notulaebiologicae.ro/index.php/nsb/issue/current) represent interesting novelties in different topics of life science. Among the exciting researches, we invite you to find news about enhancing the resistance of watermelon; biodiversity within Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary; bioactive compounds investigated in several species (Litsea glutinosa, Senna alata, etc.); new approaches for technical aspects for improving crops of interest (mass production of Spirulina, gamma radiation treatments on potato and sesame, testing banana peel as substrate); cytogenetic, forestry and carbon sequestration; reproductive behavior with significant embryological data. Notulae Scientia Biologicae journal has moved to online-only publication at the start of 2017. At the same time, we maintain our standard publication, as printed form, with 'classic' style - volume, issue, pagination.
Preface
Authors: Sillars Stuart
Published: March 2018

Preface  to the first issue of EMCO.
By Whatever Name
Authors: Myklebost Svenn-Arve
Published: March 2018

This paper explores the significance of naming and the role of editing practices of Shakespeare's plays: Is it Imogen or Innogen, Falstaff or Oldcastle? By looking into how editors of Shakespeare have approached these and other naming problems we will investigate what has influenced their approaches and choices, what the implications of their choices might be and what we may learn from their ways of thinking about textual editing, be it defective or successful. This paper therefore deals with editing practices in general and, more specifically, with the actual significance of naming: is Henry IV featuring Sir John Oldcastle a wholly different play from Henry IV featuring Sir John Falstaff?
Queen Christina’s heroic virtue and its religious implications
Authors: Fogelberg Rota Stefano
Published: March 2018

Heroic virtue is a recurrent theme in poems and panegyrics written for Queen Christina of Sweden, both before and after her abdication. This article focus on the use of heroic virtue in some poems and academic discourses dedicated to Christina, both before and after her conversion to Catholicism, taking a particular interest in its religious implications. The claim for heroicity stands as a political argument during the queen’s time in Sweden and as a programmatic position for her academy in Rome, Accademia Reale, both in its philosophical and poetical activity.
Shakespeare, The Spanish Armada and the Mississippi
Authors: Moseley Charles W. R. D.
Published: March 2018

No abstract
Contributors and CFC
Authors: Myklebost Svenn-Arve
Published: March 2018

.
Editing and the Shadow of the Folio: On the Textual Integrity of The Taming of a Shrew (1594)
Authors: Eriksen Roy
Published: March 2018

No abstract
Identifying hazardous road sections using a fuzzy expert system
Authors: Zhang Chi , Ma Xiongying , Yan Xiaomin , Meng Liang , Qi Chen , Zhang Min
Published: March 2018

To identify hazardous sections of newly built mountainous highways, decision-makers require assistance to determine the sections that may pose risks to road users, thereby enhancing the level of road safety management and capital utilisation efficiency. In this research, traffic accident economic losses were used as evaluation indices to characterise 30 horizontally curved sections of roadways. These highway sections were divided into five levels based on their evaluated level of risk. With the effects of multiple factors and the characteristics of uncertainty, mathematical statistics and fuzzy expert systems (FESs) were used to determine the factors contributing to hazardous sections of mountainous highways. The membership functions and fuzzy rule base were decided according to accident data and expert experience and a method for identifying hazardous sections based on the expert systems was established. The risk values of another 35 horizontally curved sections were obtained by this method and good results were achieved using the method to identify hazardous sections. The results showed that hazardous section classification is greatly affected by the horizontal radius, grade and declination angle of the horizontal curve. The results obtained from the FESs agreed overall with actual accident data.
A cookbook method for Persuasive Game Design
Authors: Siriaraya Panote , Visch Valentijn , Vermeeren Arnold , Bas Michaël
Published: March 2018

Despite the growing interest in persuasive game design, there have been few methods which cover the complete process of game design that designers could draw upon in their practice. In this paper, the Persuasive Game Design method(PGD) is presented as a non-directive approach for designing persuasive games including a practical hand-out. To better fit with the practical constraints encountered in game design, this method adopts a “cookbook” approach. A set of essential PGD components and tools are provided from which game designers can choose from, given their specific context and resources. Designers first consider the game design steps(“dishes”) to use in creating their game and in each step, select which components(“ingredients”) to take into account and tools(“utensils”) to use. The proposed method, based on our experience as persuasive game researchers and design practitioners, is further refined using feedback from professional game designers. The paper concludes with a case study illustrating how to put the meal into practice. Overall, the method provides a useful contribution to the existing research domain by combining knowledge from game theory, game design and design methodology to create a structured yet flexible approach which covers the complete persuasive game design process for researchers, students and practitioners.
Editorial
Authors: De Gloria Alessandro
Published: March 2018

Special issue on “Intelligent Learn-ing Assessment in Serious Games” and two regular papers
Perfil epidemiológico de mães e recém-nascidos prematuros
Authors: Ferreira Junior Antonio Rodrigues , Albuquerque Rosalice Araújo de Sousa , Aragão Sabrina Rodrigues , Rodrigues Maria Eunice Nogueira Galeno
Published: March 2018

Objetivo: Objetivou-se caracterizar o perfil epidemiológico de mães e recém-nascidos prematuros. Método: Estudo documental, do tipo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em hospital de referência para obstetrícia e neonatologia de alto risco, da região norte do Ceará, Brasil, com prontuários do ano 2012.  Resultados: A média de idade das gestantes com Trabalho de Parto Prematuro foi de 24 anos, com maior percentual de: adolescentes, com alta escolaridade, em união estável e trabalhadoras domésticas. Acerca das informações obstétricas, houve maior quantitativo de primíparas, que realizaram mais de três consultas no pré-natal e parto de feto único por via vaginal com Idade Gestacional de 26 semanas. O Trabalho de Parto Prematuro foi considerado idiopático na maioria dos casos. Observou-se sobre o recém-nascido predominância do sexo masculino, sem presença de malformações e com menos de 1000g no nascimento. Conclusão: Os dados encontrados refletem a alta incidência de prematuridade extrema na região norte do Ceará e exige novos estudos sobre o tema, pois o conhecimento do perfil dos envolvidos possibilita o planejamento de ações que minorem as dificuldades que envolvem a temática.
Redução da mortalidade materna e atuação do enfermeiro
Authors: De Souza Barreto Élida de Souza , De Souza Oliveira Juliana , Jacob de Souza Araújo Anne , De Souza Queiroz Paula Elis , Da Silva Schulz Renata
Published: March 2018

Introdução: De acordo com Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), no Brasil entre 2004-2014 houveram 18.364 óbitos maternos. Com isso, o Ministério da Saúde (MS) tem adotado, ao longo dos anos, políticas que visam à melhoria da saúde da mulher. Objetivo: Avaliar os índices de mortalidade materna em Salvador e na Bahia e descrever como o enfermeiro pode atuar na redução desses índices. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa ecológica, descritiva de abordagem quantitativa, com informações coletadas sobre a mortalidade materna em Salvador e Bahia nos últimos dez anos, por meio do DATASUS. Resultados: Na Bahia, segundo os casos notificados de mortalidade materna foram registrados 1.764 óbitos maternos nos anos de 2004 a 2014. Em Salvador o ano de 2004 apresentou o menor índice de mortalidade materna com 17 óbitos, podendo estar associado à expansão do PSF, principal meio de atuação do enfermeiro para redução da mortalidade através do programa de pré-natal. Já em 2008 apresentou um somatório de 36 óbitos notificados, esses podem ter relação com a baixa cobertura populacional do programa e problemas estruturais e operacionais do serviço nos últimos anos. Conclusão: O índice de óbitos maternos ainda se mostra elevado na Bahia e em Salvador. Contudo, verificou-se a importância da atuação do enfermeiro para a redução dessas taxas, pois a prevenção se dá na atenção básica, ambiente onde o enfermeiro possui autonomia regulamentada em lei para prestar o cuidado pré-natal qualificado.
Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması
Authors: SEZEN-YÜKSEL Nazan
Published: March 2018

Bu araştırmada,
üniversite öğrencilerinin kopyaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi, bu
görüşler doğrultusunda öğrencileri kopyaya iten nedenlerin ortaya çıkarılması
ve bu davranışın nasıl engelleneceği sorusuna cevap bulunması amaçlanmıştır. Bu
amaçla;  kopyaya sebep olan- kopyanın
sebep olduğu durumlar ve kopyaya karşı alınabilecek önlemler incelenmiştir.
Nitel olarak desenlenen bu çalışma, bir olgubilim çalışmasıdır. Katılımcılar,
bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören
öğrencilerden oluşan 3 kişi olarak belirlenmiştir. Çalışmada asıl veri toplama
aracı olarak görüşme formu yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmada gözlem,araştırmaya
alınacak öğrencilerin bu davranışı gösterip göstermediğinin tespitiyle
görüşmelere temel oluşturması amacıyla yapılmıştır. Görüşme formundaki sorular,
açıklamaya yönelik sondalarla desteklenmiştir. Çalışma sonunda, kopyanın bir
sorun olarak algılandığı, kopya eğiliminin dersin türüne ve ders sorumlusuna
değiştiği ve kopya eğiliminin kişilik özelliklerine göre farklılık gösterdiği sonuçlarına
ulaşılmıştır.
The FIR Filter Design based on Genetic Algorithm
Authors: B. GARIP Zeynep , BOZ Ali Fuat
Published: March 2018

Especially, in the signal and image processing

fields of electronics, filters are most often used parts. Also, rapid advances

in digital systems have expanded the use of digital filters. Therefore, it is

very important to understand and learn the filters and calculation of their

coefficients. Thus, in this work, interactive graphical user interface software

which can be used for educational purposes and also accessible via the Internet

is designed in the MATLAB environment. 

In the software, genetic algorithm, which is one of the popular methods

in recent years, is used for designing the Finite Impulse Response (FIR)

filters. In this program, when the parameters of filter, which will be

designed, are entered by the user, the coefficients are obtained from genetic

algorithms, and many features of the filter are presented numerically and

graphically. Thus, the FIR filter design can easily be carried out for

practical or educational purposes using the software. Further, the superiority

of the genetic algorithm over the classical design in this field has been shown

by comparing the obtained filter coefficients for both methods.
FEATURES OF CHANGES IN THE NUMBER AND DENSITY OF RODENTS IN MOSAIC AGRICULTURAL LANDSCAPE OF NORTH-WESTERN BLACK SEA IN 1961-2016
Authors: Sushko S. , Nakonachnuj I.
Published: March 2018

Reflects the results of the stages of the study of bioclimatic and landscape-nanotechnik characteristics of the steppe zone of the North-Western part of the black sea region, as the formation of mosaic agrozootehnice mixed natural agroinnova Genesis. It is recommended to differentiate the dry steppe pjone only the territory South of the interfluve of the Dniester-Dnieper. A retrospective analysis allowed to argue that a significant amount of anthropogenic development in the process of transformation of the steppes into agricultural lands, stimulated a radical break with zonal ecosystems. This transformation of biocenosis occurred against the background of climate aridization and under the influence of anthropogenic actions. A structured approach to analytical generalization allowed to update selected issues and became the basis for the study. The obtained results allowed axiomatic to say about the deterioration of the conditions of existence for the available biotic complex, and also significantly affects the seasonal conditions of existence of rodents in the field of agricultural landscapes, directly and indirectly limiting their population status.
Simulation and Optimization of Ground Traffic on Airports using Cellular Automata
Authors: Mazur Florian , Schreckenberg Michael
Published: March 2018

Due to increasing numbers of airplane operations on international airports in Germany, the efficiency of airport-ground operations becomes more and more important. Some airports, such as the international airport of Duesseldorf, have reached their capacity limit and need major improvements in order to handle the continuously growing number of airplanes and passengers. Further expansion of the airport is not possible because of limited space. To improve airport-ground operations, simulations are useful for evaluating suggestions in advance and for avoiding poor planning. Therefore the CAMAT-Model was developed (Cellular Automaton Model for Airport Traffic), seeking to simulate the dynamics of all airplanes as realistically as possible. Improvements on the current layout can be simulated as well as new taxiways and new taxiing routes. In this paper, we present the new CAMAT-Model and give examples of possible improvements at the airport of Duesseldorf and their influence on average rolling times of airplanes.
A INFLUÊNCIA DE DESSECANTE NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE SOJA
Authors: Santos F. L. , Bertacine F. , Souza J. S. , Simões I. , Bossolani J. W. , Sá M. E.
Published: March 2018

O Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo, onde cada vez mais tem-se exigido maiores quantidades e qualidade desta leguminosa. A aplicação de dessecantes que permite a antecipação da colheita em áreas de produção de sementes, tem sido utilizado para minimizar perdas de qualidade. Sedo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a influência da aplicação de dessecante em campos de produção de sementes de soja. O experimento foi conduzido em Delineamento Experimental Inteiramente Casualizado (DIC) disposto em esquema fatorial (4x2) com 4 repetições. Os tratamentos foram constituídos por quatro cultivares de soja: CD 2728 IPRO, SYN 1366C IPRO, BRS 7380 IPRO, BRS 7470 RR com e sem a aplicação de dessecante. Foram realizados os testes de germinação, envelhecimento acelerado, índice de velocidade de germinação, condutividade elétrica, classificação de vigor de plântulas, infestação de fungos na germinação e massa seca de plântulas. A utilização do dessecante influenciou negativamente a qualidade fisiológica de sementes de soja, com exceção do cultivar BRS 7380 RR.
BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELERİN BORSA İÇİN ÖNCÜ OLMA ÖZELLİĞİ: G7 VE E7 ÜLKELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Authors: POLAT Müslüm , GEMİCİ Eray
Published: March 2018

Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bileşik öncü
göstergelerin menkul kıymetler borsası için öncü gösterge olma özelliği gösterip
göstermediğini belirlemektir. Ayrıca bu
özelliğin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nasıl farklılaştığını ortaya
koymaktır. Bu amaçla, bu ülkelere ait Ocak 2002 – Haziran 2017 dönemi verileri
ile panel eşbütünleşme ve nedensellik analizleri yapılmıştır. Ayrıca uzun dönem
katsayı tahminleri için AMG yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak değişkenler
arasındaki uzun dönemli ilişki, Durbin-Hausman eşbütünleşme
testi ile anlamlı bulunmasa da kırılmaları dikkate alan Westerlund Çok Kırılmalı LM testi ile
kırılmalar etrafında anlamlı bulunmuştur. Yapılan katsayı tahminlerinde G7 ve
E7 ülkelerinin ikisinde de pozitif anlamlı ilişki tespit edilmekle birlikte G7
ülkelerinde daha güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Son olarak
Emirmahmutoğlu-Köse nedensellik testi ile her iki ülke grubunda da değişkenler
arasında çift yönlü nedensellik bulunduğu belirlenmiştir.
A study of maternal near miss at a district teaching hospital: a retrospective observational study
Authors: S. Manjunatha , T. N. Harsha , H. R. Damayanthi
Published: March 2018

Background: Maternal health is an integral part of health care system. Maternal mortality is an indicator of maternal health and health care delivery system. Severe morbid conditions require comprehensive approach. Hence the concept of Maternal Near Miss (MNM) has emerged. The data of maternal near miss helps to reduce the maternal death and helps to achieve the goals related to reduce the maternal mortality rate of the country as well as the world and to improve the quality of life of the woman population by a quality care. Objectives of present study were to identify and analyze the strategies undertaken in the management of maternal near miss and outcome, measures to improve the quality of care and to assess the various indicators of MNM.Methods: With the permission from the hospital administrators and after taking the ethical clearance from the institutional ethical committee, a retrospective observational study was conducted for the period of one year between January 2016 to December 2016 at district teaching hospital of Kodagu Institute of Medical Sciences, Madikeri, by collecting data from hospital records. Admissions to the ICU as well as wards which fit in to the WHO maternal near miss criteria were included and studied.Results: WHO criteria for the MNM was followed. In present study, there were 25 MNM cases and four Maternal Deaths out of 3347 live births giving a maternal mortality ratio of 119/100000 live births (LB), Maternal Near Miss ratio of 7.46/1000LB, MNM:1MD ratio is 6.25 and mortality index (MI) is 13.79%. Twenty five cases of obstetric emergencies with serious concerns for maternal health were selected out of 97 cases who met the WHO criteria for MNM (25.77%). Twelve cases (48%) received multiple blood-transfusions, 8 cases (32%) of sepsis, 7 (28%) of PPH, and 5 (20%) of hypertensive disorder of pregnancy (pre-eclampsia, eclampsia). There were 12 cases (48%) that had more than one inclusion criteria. Surgical intervention was required in 8 (32%) i.e. 2 peripartum hysterectomies, 2 laparotomies, 1 manual removal of placenta, 1 uterine reposition and 2 traumatic PPH repair.Conclusions: Maternal-Near-Miss (MNM/SAMM) and its relation to maternal mortality contribute as sensitive measures of pregnancy outcome than mortality alone. Proper documentation is of paramount importance in analysis of data, to make conclusions and recommendation. Prospective structured study is required to get a clear picture and to suggest corrective measures which can be taken as far as obstetric care is concerned, to reduce maternal mortality and to achieve the sustainable developmental Goal (SDG) of maternal mortality ratio <70/100000 LB by 2030.
Assessment of pregnancy outcome with low molecular weight heparin therapy: a retrospective, single centre observational study
Authors: Singh Ankita , Alwani Madhuri , Yadav Nutan , Padia Priyam
Published: March 2018

Background: The objective of this study was to determine the outcomes of Low Molecular Weight Heparin Therapy (LMWH) given for various indications during pregnancy.Methods: In this context, a detailed retrospective analysis of all the patients who received LMWH for various indications over a period of two years from October 2015 to November 2017 at a single center, Sri Aurobindo Medical College and PG institute in Indore was performed.Results: Total 100 patients were studied, included over the period of 2 years for various indications for which Enoxaparin (1 mg/kg body weight OD/BD subcutaneously) was used. The indications were valvular heart disease with valve replacement and atrial fibrillation (54.0%), chronic deep vein thrombosis (DVT) (13.0%), thrombophilias (9.0%), recurrent pregnancy loses (21.0%) and prophylaxis for deep vein thrombosis (3.0%) in overall patients. Abortion was seen in 8.0 % patients; fetal growth restriction in 13% patients; and oligohydramnios, preeclampsia, gestational hypertension, placenta previa, abruptio placentae, postpartum hemorrhage patients and Stillbirth occurred in 4.0 % patients. No thromboembolic event was noted in any of the patients. None of the patients had any documented thrombocytopenia or clinical fracture.Conclusions: Low Molecular Weight Heparin Therapy (LMWH) used amongst pregnant women with various indications for anticoagulation therapy was associated with successful pregnancy outcome in the vast majority of cases. Further multicenter prospective studies and international registries of pregnant women on LMWH are necessary to broaden our knowledge in optimizing the care of women who require anticoagulation during pregnancy.
Genexpert test and endometrial histological findings in infertile women
Authors: Garg Roopakshi , Agarwal Neelima , Gupta Manisha
Published: March 2018

Background: Infertility is a worldwide health problem with very definite physiological, psychological and social implications. According to studies, about 30% of infertility cases are due to the male factors, 40 to 50% have the origin of female factors and 20 to 30% of cases are caused by both male and female factors. Genital tuberculosis is among the main causes of female infertility. Due to its high prevalence, especially in developing countries, work-up of an infertile couple should include evaluation for tuberculosis irrespective of history or exposure. The objective of the present study is to find out the prevalence of genital tuberculosis in all females presenting with infertility in a tertiary care hospital over a given period of time, and diagnostic comparison of endometrial tuberculosis by GeneXpert and Histopathological examination (HPE).Methods: The prospective observational study was conducted from January 2016-June 2017.A total of 81 endometrial tissue samples were collected from the women, satisfying the inclusion and exclusion criteria.Results: GeneXpert scored negative in our study. On HPE, out of 81 patients, proliferative endometrium (anovulatory) was found in 34 cases (41.9%), non-specific endometritis in 1 case (1.23%) and 1 case (1.23%) was found positive for tubercular endometritis. Secretory endometrium was found in 45 cases (55.55%).Conclusions: Endometrial biopsy shows not only the tuberculous endometritis, but also gives additional information about hormone response of endometrium, local factors of endometrium concerning non-specific and specific infections and anovulatory cycles. Gene Expert if positive on endometrial biopsy is a reliable test for FGTB and treatment can be started on its basis.