bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Mineral Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla)
Authors: Hakim Lukmanul , Nurhaliza Adelita Ayu
Published: June 2024

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana dengan cara bersama-sama menyalahgunakan transportasi dan/atau perdagangan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah karena terdakwa terdesak oleh kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mampu membuat terdakwa melakukan perbuatan diluar. batasannya yaitu terdakwa mampu melakukan tindak pidana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. nyawanya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Dan Tanggung Jawab Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Angkutan Subsidi Pemerintah dan/atau Perdagangan Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Keputusan Nomor 227/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) bulan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mengedarkan Obat Obatan Tapa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot)
Authors: Fernanda Cindy Aldila , Seregig I Ketut
Published: June 2024

Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan manusia melakukan pola hidup yang sehat serta menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dengan berbagai penyakit, tak sedikit juga manusia menjalani aktivitas di imbangi dengan olahraga supaya tubuh tetap bugar, tetapi ada juga beberapa manusia melakukan tindak pidana dengan mengedarkan obat secara ilegal dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Adapun jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang di kumpulkan dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian ddata yang di peroleh di analisis metode yuridis normative dan yuridis empiris yaitu menganilis data data yang kemudian di simpulkan menjadi bersifat umum yang berakitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan obat obatan tanpa izin edar sesuai putusan PN.Kot. Perubahan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 Yang di ubah menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang merupakan bahwa manusia mendapat kan hak untuk memperoleh kesehatan yang layak dengan mengonsumsi obat obatan yang sudah BPOM serta kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pelaku yang mengedarkan obat obatan secara ilegal atau tidak memiliki izin edar. Yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat Obatan Secara Ilegal dan penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan obat obatan tanpa izin edar Sesuai Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa mengedarkan obat obatan secara ilegal atau tanpa memiliki izin edar di dalam persidangan hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah berdasarkan pasal 60 Angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2008 sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim menjatuhi hukuman pidana 1 tahun 10 bulan.
Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung
Authors: Hasan Zainudin , Putra Leo Fisatama , Saputra Prabowo , Saputra Andika , Sihaloho Morientes
Published: June 2024

Tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk di Kota Bandar Lampung. Terlepas dari permasalahan anak yang marak saat ini. Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari provinsi Lampung tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bandar Lampung adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan anak di Kota Bandar Lampung sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai permasalahan anak di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan anak di Kota Bandar Lampung antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, pekerja anak, anak- anak disabilitas, anak terlantar, anak gepeng, dan anak putus sekolah.
Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Lunturnya Jiwa Nasionalisme Terhadap NKRI
Authors: Hasan Zainudin , Qunaifi Ahmad , Mindari Salsabila , Merici L P Angela , Pratam R G Yoga
Published: June 2024

Pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik warga negara Indonesia menjadi manusia yang cerdas, bermartabat, dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib untuk para anak bangsa khususnya dalam pemahaman nilai, sistem, peran dalam bermasyarakat dan bernegara. Di dalam mewujudkan jiwa nasionalisme sebagai bangsa terdapat berbagai cara yang ada salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan mulai sejak dini yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberi bekal ilmu pengetahuan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa agar mampu melaksanakan roda pemerintahan yang akan datang dan bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa indonesia. Dalam proses pendidikan kewarganegaraan dapat mempengaruhi sikap dan nilai-nilai perilaku dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kurang nya pemahaman dalam penerapan prinsip-prinsip kewarganegaraan, kurangnya etika dan budi pekerti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari merupakan sebuah permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting dalan mencegah lunturnya jiwa nasionalisme terhadap NKRI.
Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Deelneming)
Authors: Tanzil Melinda , Meisari Artika Dia
Published: June 2024

Pada praktiknya sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Seperti tindak pidana korupsi yang umumnya tidak dilakukan sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama atau disebut dengan penyertaan (deelneming). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkaji lebih dalam Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Deelneming). Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu plegen (mereka yang melakukan), doenplegen (mereka yang menyuruh melakukan) medeplegen (mereka yang turut serta melakukan), uitlokken (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.
Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara
Authors: Hasan Zainudin , Ramadhan Riyan Wahyu , Ayyasy Rafly
Published: June 2024

Kewarganegaraan mempunyai empat nilai penting dalam segi aspek kehidupan sebagai bangsa Indonesia yakni pertama pancasila, yang kedua Bhineka Tunggal Ika, ketiga NKRI dan selanjutnya UUD 1945 dari semua itu adalah bentuk yang kita tanamkan dalam diri kita sebagai individu dalam kehidupan bermasyrakat. Nilai yang ketiga yakni NKRI, sudah lama tidak muncul dalam kehidupan kita sebagai individu di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara NKRI muncul bukan dalam bentuk semata melainkan muncul sebagai bentuk wujud dari ciri khas bangsa Indonesia, sehingga nilai ini kita harus pertahankan dalam kehidupan sekarang sebagai individu masyarakat Indonesia. Penelitian yang dibuat ini akan menganalisa cara mengimplementasi nilai-nilai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam konteks kehidupan kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara Indonesia, melalui pendekatan Kualitatif studi ini mengeksplorasi dari berbagai prilaku yang tercemin dalam kehidupan dari segi perilaku dan interaksi sosial masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui sumber dari berbagai jurnal yang terkait dan bisa dokumen yang berkaitan yang akan kami bahas, temuan penelitian ini guna menyoroti beragam upaya dan tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai NKRI, Toleransi, Persatuan, dan Kebhinekaan, sehimgga hasil dari penelitian ini menunjukkan cari Implementasi nilai NKRI serta komitmen individu guna mempertahankan nilai-nilai NKRI dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.
Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa
Authors: Hasan Zainudin , Qunaifi Ahmad , Andika Agel Pratama , Pratama Dimas Disa , Mindari Salsabila
Published: June 2024

Pendidikan merupakan wadah pengembangan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pendidikan yang di ajarkan yaitu mengenai pendidikan anti korupsi yang dimana hal ini mengacu pada tata cara pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya anti terhadap korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional, yang di jelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, karena saat ini perilaku korupsi belum dapat di hentikan secara maksimal. Pendidikan anti korupsi mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan integritas anak bangsa. Urgensi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang menonjol ditengah kerumitan tantangan korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat, serta institusi. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan instrumen untuk membentuk karakter agar tidak memiliki sifat korupsi. Karena dengan pendidikan anti korupsi anak bangsa dimasa yang akan datang akan terhindar dari budaya korupsi yang ada.
Implikasi Yuridis Penyalagunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Beratnya Melebihi 5 gram
Authors: Navisya Nionita , Syavqie Emier , Sandery Muhamad Rizky , Putra Y L Yuanda Alyansyah
Published: June 2024

Narkoba adalah istilah yang merujuk kepada zat-zat atau obat-obatan yang bersifat adiktif dan memiliki potensi untuk menimbulkan efek psikoaktif, seperti perubahan mood, persepsi, dan kesadaran. Zat-zat ini secara luas digunakan untuk tujuan rekreasional, namun penggunaannya dapat menimbulkan berbagai risiko dan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial pengguna. Penyalahgunaan narkotika golongan 1 telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum karena dampaknya yang merusak terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Sabu, sebagai narkotika golongan 1, memiliki potensi adiktif yang tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Salah satu permasalahan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika penyalahgunaan sabu dilakukan dalam jumlah besar, yaitu melebihi 5 gram. Kepemilikan atau penggunaan sabu melebihi 5 gram dapat dihukum dengan hukuman mati atau minimal 5 tahun penjara, dengan dilihat tersangka sebagai konsumen dan atau pendistribusi.
Pertangungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri di Bandar Lampung
Authors: Amalias K Farhad , Lestari Mayang Duwi , Clarisa Jessline , Akbar Fariq
Published: June 2024

Di Indonesia permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat dan menghawatirkan akan membahayakan nyawa orang “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 “, telah diatur mengenai larangan penggunaan Narkotika yang dilakukan tanpa izin. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika sudah ada hukumnya aparat penegak hukum yang menangani salah satunya yaitu polisi. Polisi sebagai eksekutor dan penegak hukum mempunyai tugas menjaga keamanan dan mencegah serta memberantas tindak pidana sebagaimana dimaksut dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia “. Dimana anggota polisi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Apakah mekanisme proses hukumnya? dan apa pertanggungjawaban pidana anggota polisi siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika? Penulis menggunakan hukum yuridisnormatif metode dan menggunakan data wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses hukum untuk aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkotika serupa dengan keadilan bagi masyarakat biasasudah sesuai dengan KUHAP, bedanya kalau ada proses diinternal kepolisian. Polisi harus menimbangkan profesi sebagai penegak hukum dalam memberatkan.
Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Analisis Kasus Tempo Gelato
Authors: Ramania Hasya , Lie Gunardi , Aprilia Indah Siti
Published: June 2024

Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam konteks model bisnis baru seperti Tempo Gelato milik Rudy Christian Festraets. Jurnal ini membahas kompleksitas hukum seputar perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital, menggunakan studi kasus Tempo gelato milik Rudy Christian Festraets degan Ema Susmiyarti sebagai titik analisis. Melalui pemeriksaan rinci terhadap kasus-kasus ini, Jurnal ini menjelaskan isu-isu hukum yang kompleks yang dihadapi oleh bisnis dan individu dalam menjaga hak kekayaan intelektual mereka di lanskap digital. Selain itu, Jurnal ini mengeksplorasi implikasi dari tantangan-tantangan ini dan membahas strategi dan solusi hukum potensial untuk mengatasinya secara efektif. Dengan menganalisis kasus-kasus dunia nyata, Jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang sifat evolusi hukum kekayaan intelektual di era digital dan berkontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung tentang peningkatan kerangka hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual.
Analisis Peran dan Kontribusi Generasi Muda Dalam Memperkuat Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Authors: Yeo Sky Leonardo , Nelson Nelson , Kazuo Jeydhen
Published: June 2024

Masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh generasi muda negaranya. Pemuda Indonesia adalah masa depan negara ini. Oleh karena itu, seluruh generasi muda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar maupun yang telah menyelesaikan pendidikannya, merupakan elemen penting yang menjadi sandaran bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga dalam menjaga kedaulatan negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar di era globalisasi dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan sifat nasionalisme di kalangan pelajar. Nasionalisme dapat ditanamkan kembali pada saat-saat yang tepat seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan dan hari-hari besar nasional lainnya, agar pengajaran yang baik dapat terlaksana dengan penuh integritas dan peserta didik dapat mencapai hasil yang gemilang. Dapat belajar, mencintai, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bangga dengan segala kemampuan yang kita miliki demi nama bangsa dan kehormatan bangsa serta tidak takut menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan perekonomian negara. Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan reformasi sistem pendidikan. Dengan kata lain, diharapkan dapat mendukung terwujudnya kualitas masyarakat Indonesia maju yang mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi
Authors: Mulia Ariel Yuansa
Published: June 2024

Amicus curiae, atau "teman pengadilan," adalah pihak atau individu yang memberikan pandangan hukum kepada pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara. Mereka memberikan informasi atau argumen untuk mendukung pengadilan dalam pengambilan keputusan. Peran mereka adalah memberikan pandangan tambahan yang mungkin mempengaruhi hasil akhir perkara.
Sengketa Antara Monster Energy Company Vs Andria Thamrun
Authors: Octaviyanda Shafarra , Lie Gunardi
Published: June 2024

Monster Energy merupakan produk yang terkenal dikalangan minuman energi dunia. Monster Energy kerapkali menjadi sponsor di berbagai acara internasional seperti F1, Motocross, Moto GP BMX dan masih banyak lagi lainnya. Monster Energy pertama kali rilis di tahun 2002 tepatnya di bulan April. Di tahun 2009, sosok pengusaha Bernama Andrias Thamrun menciptakan sebuah produk dengan nama yang sama yakni Monster dan telah mendapat hak cipta oleh Pemerintah Indonesia. Andrias menciptakan berbagai jenis produk dengan label Monster yang disebarluaskan di seluruh wilayah Indonesia. Tak hanya offline, Andrias juga memasarkan produknya lewat online yakni di berbagai platform seperti OLX, Shopee, Tokopedia dan masih banyak lainnya. Seiring berjalannya waktu, Monster Energy mengetahui adanya merek dagang Monster di pasar Indonesia dan mengecam Andrias sebagai owner dari Monster yang Andrias ciptakan. Bagi Monster Energy, Andrias dikecam akan kasus hak cipta dikarenakan Andrias memproduksi produk tiruan miliknya yang kemudian mengajukan perkara ini ke Pengadilan Niaga. Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Monster Energy tidak berhak menuntut Andrias dikarenakan Monster Energy di kala itu produknya belum masuk ke Indonesia, sehingga status produk Monster Energy kalua itu masih belum terdaftar. Disisi lain, Monster milik Andrias telah jauh lebih dahulu masuk ke pangsa pasar industry Indonesia dan status kepesertaan produk Andrias adalah legal dan terdaftar. Dalam hal ini, Monster Energy sudah jelas kalah darir segi hukum yang ada di Indonesia. Andrias Thamrun telah mendaftarkan produk minumannya dan mendapat kelegalan Kelas 5. Hukum di Indonesia mengatur bahwa barangsiapa yang mendaftarkan produknya ke Hak Cipta untuk pertama kalinya, maka produk tersebut yang diakui oleh pemerintah secara legal yang semuanya itu diatur dalam UU Merek Dagang 15 Tahun 2001.
Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Authors: Rasji Rasji , Wonohadidjojo Christopher Howard , Serena Michelle Audrey
Published: June 2024

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Judicial Review, yang merupakan proses pengujian keabsahan peraturan atau keputusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif terhadap konstitusi. Konsep ini adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan interpretasi hukum dan/atau konstitusi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat yuridis. Meskipun berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan Judicial Review, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya terhadap undang-undang yang dihasilkan setelah amandemen terhadap UUD 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, termasuk dalam menguji produk legislasi Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut kewenangan Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hukum Indonesia mengatur pengujian Judicial Review terhadap Perppu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi Judicial Review dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih jauh tentang implikasi praktis dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan penegakan keadilan di negara demokratis Indonesia.
Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK
Authors: Rasji Rasji , Juwita Dhiny Ellen , Apriza Nathania , Hasta Baharuddin Jusuf Habibie
Published: June 2024

Dalam Putusan MK  Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terjadi pelanggaran prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK yang merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Berdasarkan permasalahan yang ada membuktikan bahwasannya dalam proses penetapan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres adanya sebuah kecacatan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui independensi hakim MK dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan pengaruh dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terkait prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Dan adanya pelanggaran kode etik dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang artinya putusan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan karena sifatnya final.
Pentingnya Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi para Pelaku Bisnis Online di Indonesia
Authors: Gea Lenggo Anastasia Brilliant
Published: June 2024

Perkembangan globalisasi yang begitu cepat dan massive berdampak kedalam berbagai aspek kehiudpan, salah satunya aspek ekonomi. Mudahnya mengakses internet dengan cepat dan mudah melahirkan sarana bisnis baru yang menjanjikan yaitu e-commerce. Kemudahan bertransaksi dan memilih barang dengan pilihan yang beragam dan variatif yang berjumlah ratusan bahkan ribuan membuka peluang pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bisnis online ini. Hal ini mengakibatkan bawha pemahaman pelaku bisnis online terhadap pemahaman hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normative dengan bahan primer buku dan peraturan perundang-undangan tentang hak kekayanan intelektual dan hukum bisnis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik dimana pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan. Hak kekayaan intelektual merupakan hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial. Hak kekayaan intelektual memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain dengan hukum bisnis. Hal ini disebabkan karena melalui bisnis, hak kekayaan intelektual bisa merasakan manfaat ekonomisnya, dan melalu hak kekayaan intelektual, bisnis dapat dijalankan tanpa rasa takut telah melanggar hukum. Pemahaman hak kekayaan intelektual bagi para pelaku bisnis online sangatlah penting karena dapat memberikan dampak positif seperti dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya melalui karya karena telah dilindungi oleh hukum sehingga dapat berjualan dan menikmati hasil ekonomis dengan perasaan lega, juga menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual yang berdampak buruk bagi bisnis yang dijalankan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Hukum Kenegaraan: Tantangan dan Prospek di Era Globalisasi
Authors: Alam Ruben Nicholas , Abbror Rivat Maliqisyah , Hafizh Zalfa
Published: June 2024

Penelitian ini menginvestigasi tantangan dan prospek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka hukum kenegaraan di era globalisasi. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antar negara dan aktor non-negara telah membawa tantangan baru dalam memastikan kepatuhan terhadap standar HAM. Tantangan utama termasuk adanya tekanan terhadap kedaulatan negara, penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Namun, terdapat juga prospek yang muncul, seperti peran organisasi internasional dalam mempromosikan standar HAM, kemajuan teknologi yang memfasilitasi koordinasi aktivis HAM, dan munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional yang menekankan tanggung jawab perusahaan multinasional terhadap HAM. Dengan menganalisis teori-teori yang relevan dan studi kasus nyata, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perlindungan HAM di era globalisasi. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk memperkuat independensi sistem peradilan, meningkatkan kerja sama internasional, mendorong partisipasi masyarakat sipil, dan mengembangkan kerangka regulasi yang mengikat perusahaan multinasional dalam menjaga HAM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan prospek dalam perlindungan HAM di era globalisasi.
Tantangan Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Negara-Negara Berpenghasilan Rendah: Tinjauan Literatur
Authors: Annisa Rahma Dinda , Riofita Hendra
Published: June 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan moneter dan fiskal di negara-negara berpenghasilan rendah melalui tinjauan literatur. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur digunakan untuk menyusun gambaran komprehensif terkait tema tersebut. Langkah awal melibatkan pengumpulan sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku teks, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan terhadap informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi tantangan, strategi, dan dampak kebijakan moneter dan fiskal. Hasil analisis ini membentuk kerangka pemahaman yang kokoh mengenai implementasi kebijakan ekonomi di negara-negara berpenghasilan rendah. Temuan-temuan ini penting untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dan meningkatkan responsivitas kebijakan di masa depan.
Analisis Aplikasi RAGEM dalam Melaksanakan Program Smart City di Kota Serang
Authors: Karenina Karenina , Dewi Ratna Sari , Juwandi Ronni
Published: June 2024

Penelitian ini menganalisis tentang sebuah aplikasi bernama RAGEM yang menjadi salah satu aplikasi pelayanan publik di Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana aplikasi RAGEM sebagai aplikasi pelayanan publik bekerja serta bagaimana aplikasi tersebut berjalan sebagai implementasi dari berjalannya kebijakan Serang Smart City. Penulis melihat bahwa dengan adanya kebijakan Serang Smart City yang melahirkan aplikasi RAGEM dapat membuka jalan antara Pemerintah Kota Serang dengan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan dianalisa menggunakan kerangka teoritis. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah aplikasi RAGEM dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan proses pelayanan publik di Kota Serang melalui berbagai macam fitur aplikasinya. Namun dalam implementasinya, masih banyak masyarakat Kota Serang yang belum mengetahui tentang aplikasi RAGEM sehingga pengguna aplikasi tersebut masih terbilang sedikit. Adapun kurangnya anggaran dari pemerintah dan kurangnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang IT menjadi tantangan utama bagi Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan Serang Smart City.
Analisis Pengaruh Tingkat Kelahiran dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022
Authors: Friera Ambrosya , Aulia Janisa , Silalahi Santi Melati , Purba Bonaraja
Published: June 2024

Studi ini mengkaji pengaruh tingkat kelahiran dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022. Analisis didasarkan pada data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Studi ini menggunakan teknik ekonometrik untuk menyelidiki hubungan antara variabel-variabel tersebut dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang menggabungkan beberapa variabel untuk menganalisisnya. Studi ini juga menemukan bahwa dampak tingkat kelahiran terhadap pertumbuhan ekonomi lebih terasa pada tahun-tahun awal periode studi (2018-2020), sementara dampak jumlah penduduk lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya (2020-2022). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran memainkan peran yang lebih signifikan pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, sementara jumlah penduduk menjadi lebih penting seiring dengan semakin matangnya perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kelahiran dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kelahiran yang tinggi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah penduduk yang besar berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Analisis Dampak Ketentuan Pemberian Natura dan Kenikmatan Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Atau Karyawan Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23
Authors: Simbolon Tri Girl Laurensia , Siallagan Abigael Putra , Batu Dewi Pika Lbn
Published: June 2024

Ketetapan yang terdapat pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tepatnta pasal 23, menetapkan pemberian natura atau kenikmatan bagi pegawai atau karyawan. Natura merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai ataupun karyawan. Imbalan yang diberikan ini bukan berupa uang melainkan berupa barang ataupun fasilitas tertentu. Contoh natura dapat berupa beras dan gula, sedangkan dalam kenikmatan dapat berupa penggunaan fasilitas seperti mobil, perumahan, ataupun fasilitas pengobatan. Perlakuan pajak atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ada dua yaitu sebagai objek pajak dan non objek pajak. Yang merupakan bukan objek pajak pph ialah imbalan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Namun dibalik ketetapan dari peraturan pemerintah No 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ini banyak menimbulkan konflik. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi literatur. Sumber literasi yang digunakan oleh penulis ialah artikel, jurnal ilmiah, ketetapan PP Nomor 55 Tahun 2022, serta media lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan juga pemerintah, agar sekiranya paham hukum dan tidak melakukan kekacauan, serta pemerintah juga dalam menetapkan suatu kebijakan publik lebih memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.
Pengaruh Perbedaan Gender dan Independensi Terhadap Kualitas Audit
Authors: Priscilia Amanda , Suryadi Fifian Eka , Sundari Jurika , Putri Tsania Azzahra Kusumah , Kurniawan Dicky Febri
Published: June 2024

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk meneliti pengaruh perbedaan gender dan independensi terhadap kualitas audit.  Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yaitu kajian pustaka.  Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.  Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis untuk menyimpulkan apakah perbedaan gender dan independensi dapat memengaruhi kualitas audit.  Hasil dari kajian pustaka yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Terdapat hubungan antara perbedaan gender dan independensi dalam kualitas audit, (2) Perbedaan gender memoderasi pengalaman kerja dan masa audit sehingga hal-hal tersebut akan memberi dampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan, (3) Independensi sangat penting bagi auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, dengan memiliki sikap independensi maka auditor dapat menilai secara objektif.
Strategi Marketing Public Relations Dalam Implementasi Program dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Selatan)
Authors: Puspitasari Mira Indah
Published: June 2024

Nama dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diIndonesia teridentifikasi memicu terjadinya persepsi yang tumpang tindih atas pemahaman dan perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga menghambat upaya perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan mengakibatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak melalui program dan manfaat, tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan strategi komunikasi sebagai upaya untuk menyampaikan informasi tersebut. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Objek penelitian adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Selatan, membahas terkait strategi marketing public relations dalam implementasi program dan manfaat pada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Analisis data dilakukan dengan cara observasi, wawancara data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari penelitian tersebut disampaikan bahwa Implementasi program dan manfaat jaminan sosial tenaga kerja pada peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat didukung oleh strategi marketing public relations sehingga dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap kesadaran tentang Jaminan Sosial sebagai kebutuhan dasar untuk menjadi tindakan preventif terhadap resiko sosial bagi Tenaga Kerja, meminimalisir persepsi Masyarakat yang tumpang tindih terkait pemahaman dan perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta meningkatkankan brand awerness Masyarakat sehingga dapat menunjang peningkatan universal coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pengaruh Rata-Rata Lama Bersekolah dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Fertilitas di Kota Medan (2015-2022)
Authors: Gultom Rona Hinirim , Siregar Rahel Veronika , Hidayat Nasrullah , Sinurat Nurlia Aprianti , Angkat Febryanti
Published: June 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rata Rata Lama Bersekolah dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Fertilitas di Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2015-2022. Dengan menggunakan pendekatan model penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis metode kuadrat terkecil OLS (Ordinary Least Square) serta menggunakan data sekunder deret waktu (time series) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Variabel Rata Rata Lama Bersekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Variabel Tingkat Fertilitas, sedangkan Variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Fertilitas. Secara Bersama-sama, variable Rata Rata Lama Bersekolah dan Jumlah Penduduk berkontribusi 87% terhadap Tingkat Fertilitas di Provinsi Sumatera Utara.
Analisis Perkembangan, Peluang, dan Tantangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Periode Tahun 2017 Hingga Tahun 2022
Authors: Siregar Rahel Veronika , Sari Gustina , Feby Yohana , Rozaini Noni , Sirait Joan Agus , Batubara Radja Marihat , Akbar M. Aldi , Saputra Zaki Edi
Published: June 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan, peluang dan tantangan pasar modal syariah di Indonesia periode tahun 2017 hingga tahun 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari beberapa sumber dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis perkembangan, peluang, dan tantangan pasar modal syariah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022. Hasil penelitian adalah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 tiap tahunnya mengalami perubahan yang berbeda, tetapi lebih sering mengalami peningkatan.
Pengaruh Inflasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Authors: Desmawan Deris , Nisa Vina Khoirin , Wardani Dian Kusuma , Hidayat Irfan Nur
Published: June 2024

Inflasi merupakan kenaikan rata-rata suatu harga secara umum. Inflasi yang tinggi akan menghambat pembangunan ekonomi suatu negara karena tingginya harga. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mengubah kehidupan ke tingkat kualitas yang lebih baik. Inflasi yang tinggi tentu akan membuat perekonomian di suatu negara akan memburuk.
Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (2019-2023)
Authors: Sitanggang Enzelina , Sitompul Roma , Sipahutar Ira
Published: June 2024

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk,Indeks Pembangunan Manusia  dan pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dan menggunakan data sekunder dari BPS. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Jumlah penduduk,IPM dan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia.
Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara
Authors: Suganda Azhar , Harahap Putri Nabila , Ramadhini Novi , Batubara Khairul Adli , Hidayat Nasrullah
Published: June 2024

Pengangguran merupakan masalah yang umumnya dihadapi dalam suatu perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional termasuk di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh upah minimum kota (UMK) dan indeks pembangunan manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Data dalam penelitian ini bersumber dari  Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis metode data panel dengan model yang terpilih adalah model Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 10. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum kota (UMK) dan indeks pembangunan manusia berpengaruh sebesar 70,9% terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Utara sedangkan sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Tingkat upah minimum kota (UMK) dan indeks pembangunan manusia secara signifikan dan parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
Tinjauaan Hukum Bisnis Mengenai Sengketa Plagiasi Merek: Studi Kasus Ps Glow dan Ms Glow
Authors: Rahmasari Lisa , Lie Gunardi , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: June 2024

Plagiasi merek merupakan salah satu permasalahaan hukum yang sering terjadi dalam dunia bisnis, kasus sengketa plagiasi merek antara PS Glow dan MS Glow merupakan contoh yang menarik untuk ditinjau dari sudut pandang hukum bisnis. Dalam hal ini, PS Glow dan MS Glow adalah dua merek cosmetics yang memiliki kemiripan dalam nama dan logo, sengketa timbul ketika Ps Glow telah menjiplak mereknya sehingga menimbulkan kerugian bagi bisnisnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak atas merek dagang. Dalam hukum bisnis, plagiasi merek merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Merek, dimana pemilik merek yang telah terdaftar memiliki hak exclusive untuk menggunakan dan melindungi merek dagangnya dari penggunaan yang tidak sah. Dalam hal ini, PS Glow sebagai pemilik merek yang mengklaim telah plagiasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan melarang MS Glow untuk tidak menggunakan merek yang serupa. Namun, penyelesaiaan sengketa merek dalam hukum bisnis dapat dilakukan melalui mediasi ataupun dengan arbitrase, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang Panjang. Selain itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen dengan menyelesaikan sengketa ini secara professional dan tertib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sengketa plagiasi merek antara PS Glow dan MS Glow merupakan contoh yang menarik untuk memahami tinjauaan hukum bisnis dalam penanganan kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, keberaniaan untuk melindungi hak atas merek dagang, merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan keberlangsungan bisnis di era persaingan global yang semakin ketat.
Pengaruh Kasus Sengketa Merek Terhadap Industri Sepeda dan Otomotif: Studi Kasus Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor
Authors: Thie Naysa Andrea , Lie Gunardi , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: June 2024

Sengketa merek dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri, terutama dalam industri sepeda dan otomotif yang sangat kompetitif. Studi kasus antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor menunjukkan bagaimana kasus sengketa merek dapat mempengaruhi kedua perusahaan dan industri secara luas. Dalam kasus ini, Trek Bicycle Corporation, produsen sepeda terkemuka, menuduh PT Astra Honda Motor, produsen sepeda motor terbesar di Indonesia, telah menjiplak merek dagang mereka. Sengketa ini menciptakan ketegangan antara kedua perusahaan dan dapat memengaruhi citra dan reputasi mereka di mata konsumen. Selain itu, kasus ini juga bisa memicu persaingan tidak sehat dan merugikan industri secara umum. Dampak dari kasus sengketa merek antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor terhadap industri sepeda dan otomotif dapat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti penurunan kepercayaan konsumen, penurunan penjualan, dan kerugian finansial yang dapat memengaruhi pertumbuhan industri secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa merek dalam industri sepeda dan otomotif sangat penting untuk memastikan berlangsungnya persaingan yang sehat dan berkelanjutan. Kontribusi dari regulator dan lembaga hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa merek secara adil dan transparan juga sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan industri. Dengan demikian, studi kasus antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh kasus sengketa merek terhadap industri sepeda dan otomotif. Pentingnya memahami hukum merek dagang dan menyelesaikan sengketa dengan bijaksana adalah kunci untuk memastikan kelangsungan bisnis dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.
Public Private Partnership (PPP) Dalam Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal Pulau Rupat Provinsi Riau
Authors: Priskila Miryam , Simanjuntak Harapan Tua Ricky Freddy
Published: June 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Public Private Partnership (PPP) dalam pelayanan kapal ro-ro di pelabuhan Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Provinsi Riau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori PPP dari Kim Uhlik (2007) yang terdiri dari Relationships (Hubungan), Resources (Sumberdaya), dan Organizations (Organisasi). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara bersama, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, DPRD Provinsi Riau, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, PT ASDP dan PT Jembatan Nusantara, dengan mengunakan analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian ditemukan bahwa dari ketiga konteks teori PPP yang digunakan peneliti belum berjalan dengan optimal, masih ditemukan faktor kendala dalam pelaksanaan PPP tersebut, yakni adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak, lemahnya komitmen para stakeholders dalam konteks pengoperasian kapal roro antar kabupaten dan kota yakni Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, disisi lain ditemukan bahwa PPP meningkatkan pelayanan publik  dalam pengoperasian kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal. Kesimpulannya, PPP dalam pelayanan kapal Ro-Ro di Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat dapat menjadi salah satu solusi bagi peningkatan pelayanan publik dibidang transportasi kapal Ro-Ro, namun perlu memperhatikan pentingnya koordinasi antar stakeholder dan memperkuat komitmen setiap pihak terlibat agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya kemitraan publik dan swasta yang berhasil.
Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh DLHK di Kota Pekanbaru
Authors: Fikri Haris Kharisma , Rusli Zaili
Published: June 2024

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat di suatu kota. Di Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sampah oleh DLHK di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas DLHK dan masyarakat terkait, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terkait kebijakan dan program pengelolaan sampah. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLHK telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah baik dari segi penanganan maupun pengurangan di Kota Pekanbaru, seperti pengangkutan sampah, pengelolaan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pengelolaan sampah non organik menjadi kerajinan barang bernilai ekonois. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah dengan benar, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Kesimpulannya, meskipun DLHK telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta perbaikan dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang harus tersedia untuk mencapai lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Pekanbaru.
Analisis Pasar Uang dan Pasar Barang di Indonesia Dengan Pertimbangan Kebijakan Fiskal
Authors: Putri Kurnia , Zahra Afifah , Ruqoyah Siti Nur , Pazrin Deby , Hibatullah M Luthfi , Sitepu Rasidin Karo Karo , Rivtryana Disya Ayu
Published: June 2024

Konsumsi dan investasi merupakan faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang untuk menilai potensi kebijakan fiskal yang dapat diterapkan di Indonesia. Pendekatan ini berdasarkan pada beberapa indikator makroekonomi dari data ekonomi Indonesia tahun 1993 hingga 2023, yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah persamaan simultan yang diselesaikan dengan metode Two Stages Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan terjadi pada pendapatan nasional sebesar Rp3012565,759 miliar dengan tingkat bunga 58,5%. Selain itu, kebijakan fiskal saat ini terbukti lebih dominan dalam perekonomian. Model IS-LM yang digunakan dapat menjadi alat penting bagi pemerintah dalam perencanaan kebijakan ekonomi, memungkinkan mereka untuk memprediksi dampak dari keputusan seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau peningkatan jumlah uang yang beredar pada output dan tingkat bunga agregat.