bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
A Práxis Docente: Um Olhar Para O Trabalho Do Professor Em Período De Pandemia e Distanciamento Social
Authors: Quinteiro José Reinaldo de Araújo , Silva Rosimeire Soares da
Published: May 2024

RESUMO: A educação escolarizada é fundamental para a socialização do homem e sua humanização, mas também permeia as relações de trabalho quando se analisa pela perspectiva do docente. Diante disso, este artigo objetiva apresentar o trabalho docente, de forma geral, e o trabalho docente, por meio do ensino remoto durante o distanciamento social, ocorrido em 2020 como medida utilizada pelos governantes para diminuir o contágio do novo coronavírus.  Nessa via, questiona-se: como pensar a práxis docente no período de distanciamento? O que diferencia o trabalho docente? Como as aulas gravadas e disponibilizadas em um hospedeiro digital interferem na aura do trabalho docente? O que pode levar a aula perder sua aura? No que tange à metodologia de pesquisa, busca-se, na relação com o objeto, descrever esse fenômeno ancorado em discussões filosóficas acerca da práxis docente associada à aura. Os procedimentos técnicos deste estudo serão pautados em: documentos que regimentaram o distanciamento social em Goiás, além de leituras bibliográficas por meio das quais se aclaram conceitos de trabalho, capital e alienação em Marx; conceito de aura e a possível perda dessa aura para Benjamin.
Palavras-Chave: Trabalho docente. Aura. Educação remota.
CEGAH MALADMINISTRASI: Fungsi Pengawasan Ombudsman Sulawesi Tenggara di Pelabuhan Feri Kendari-Langara
Authors: Arifin Utha  , Justawan  , Bunga Kartika  , Dedi Liswan
Published: May 2024

The aim of this research is to determine the supervisory function of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Southeast Sulawesi in preventing maladministration and improving services at the Kendari-Langara Ferry Port. Using qualitative descriptive research methods. The informants in this research were 2 Heads of Representatives and Prevention Assistants for the Republic of Indonesia Ombudsman for Southeast Sulawesi Province as well as the Head of the Operations Section and UPTD Levy Collection Officer Pel. There were 2 people on the Kendari-Langara Ferry and 2 people from the public/passengers who were determined using a purposive sampling technique. Data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. Interactive data analysis technique according to Milles Humerman and Saldana (2014). The results of the research show that the implementation of supervision by the Indonesian Ombudsman Representative for Southeast Sulawesi on services at the Kendari-Langara Ferry Port has gone well, however, the effectiveness of supervision of services carried out by the Kendari-Langara Ferry Port UPTD, Southeast Sulawesi Province is not good enough as seen from one of the Tangibles indicators. (touchable) has not been met, while the 4 indicators of Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy have been running well in providing services at the Kendari-Langara Ferry Port.
Kemampuan Literasi Digital Santriwati Dalam Mengakses Informasi Digital Pada Ponpes YPMI Al-Firdaus Semarang
Authors: Jinan Salwa Najla , Azhaari Hasna , Wahyuni Wahyuni , Kumala Putri Nelsy
Published: May 2024

Digital literacy is a form of ability to obtain, understand and use information derived from various sources. People are faced by very rapid technological developments so they are required to sort and choose information that suits reality. Many people are hesitant about various kinds of media information so that they are not sure that the news is true or not so digital literacy is needed. This study used qualitative research, data obtained through observation, documentation and interviews. The results of research on the digital literacy skills of YPMI Al-Firdaus Semarang students can be seen from the ability to use the website and social media of pesantren.
Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
Authors: Prasetyo Teguh
Published: May 2024

Wawasan kebangsaan di era globalisasi, baik itu era global di masa lampau dan saat ini serta era global di masa depan juga mengandung problematika. Dikatakan mengandung problematika, karena penanganan atau usaha memahami (cara pandang) tentang konsep kebangsaan dalam era globalisasi pun terdapat banyak permasalahan (issues) sebagai skopanya. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika wawasan kebangsaan di era globalisasi. Perspektif yang dipergunakan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika wawasan kebangsaan di era globalisasi tersebut, yaitu
Teori Keadilan Bermartabat sebagai suatu perspektif hukum murni (a pure theory of law). Agar cara pandang tentang kebangsaan Indonesia di era global saat ini lebih memiliki kepastian, maka seharusnya cara pandang tentang bangsa Indonesia itu mengikuti cara pandang tentang kebangsaan yang ada dalam jiwa bangsa (Volksgeist), yaitu memanifestasikan diri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud konkret dari Pancasila dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Polri dan Konstelasi Tata Dunia Baru Pembacaan atas Radikalisme dan Demokrasi
Authors: Suki Sutrisno
Published: May 2024

Polri dan Konstelasi Tata Dunia Baru
Pembacaan atas Radikalisme dan
Demokrasi
Mengelola Kebhinnekaan Menjadi Sinergi : Penguatan Peran dan Posisi Polri
Authors: Amar Boy Rafli
Published: May 2024

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional dan secara politik telah diterima sebagai
bentuk final sistem keanekaraman Indonesia. Namun demikian, dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu djumpai fenomena sosiologik dan politik yang mencerminkan terjadinya paradoks antara semangat dan komitmen kolektif bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, nepotisme, dan putra daerahisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan hal yang sangat fundamental bagi terbentuknya jiwa dan nasionalisme bangsa guna tetap tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan utama dari program yang didesain untuk membantu individu mengelola konflik adalah bahwa referensi budaya dan identitas mereka secara sosiologis dan psikologis berbeda dengan pihak
yang berkonflik dengan mereka. Dinamika tugas Polri sebagai institusi yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan tersebut.
Profesionalisme Anggota Polri dalam Kerangka Kebhinnekaan
Authors: Indriyanto Bambang
Published: May 2024

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan arah pengembangan profesionalisme anggota Polri dalam kerangka Kebhinnekaan sebagai ciri dari Indonesia sebagai suatu bangsa. Berdasarkan pada tujuan tersebut tiga perspektif akan dijadikan dasar dalam pembahasan yang terdiri dari perspektif Sosiolog, Antropologi, dan politik. Ketiganya ini merefleksikan dinamika yang terjadi dalam menjamin stabilitas dan progresifisme dari Kebhinnekaan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia yang berdaulat dan
maju. Organisasi Polri sebagai sebagai bagian dari organisasi publik mengukur kinerjanya berdasarkan prinsip kebijakan publik yakni merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Kapolri yaitu Presiden dan Menkopolhukam. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut organisasi Polri perlu tampil sebagai organisasi berorientasi budaya yangtelah menjadi bagian dari tradisi seetiap kelompok etnis yang ada di
Indonesia. Konsekeunsi dari karekter organisasi mencerminkan dua dimensi tersebut adalah bahwa setiap
angota Polri dalam menampilkan profesionalisme di tengah masyarakat yang Bhineka mengedepankan sosok berbudaya yang memegang prinsip moralitas sebagai bagian dari kode etik profesional Polri. Kode etik profesionalisme merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen lainnya adalah sikap keterbukaan terhadap ide-ide invatif sebagai bagian untuk meningkatkan kinerja organisasi
Polri. Fenomena kehidupan bernengara yang bhineka mencerminkan dimensi politik, sosial, dan budaya.
Ketika dimensi menjadi pertimbangan dalam pengembangan profesionalisme, dimensi-dimensi ini tidak menampilkan wujudnya sebagai fenomenan terfragmentasi, tetapi menjadi satu kesatuan.
Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme
Authors: Umar Bambang Widodo
Published: May 2024

Sesuai dengan esensinya, polisi dibentuk untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmoni dan sejahtera melalui penegakan hukum dan mengelola kamtibmas. Dalam konteks pembangunan, peran dan posisi Polri diharapkan dapat ikut merawat Kebhinnekaan yang saat ini tidak lepas dari arus modern, pluralisme dan postmodern. Untuk itu garus dipahami bahwa implementasi Tri Brata yang
tidak sekedar disebabkan masalah teknis. Hal itu disebabkan, sistem sentralisasi kepolisian Indonesia yang dibangun atas dasar logika masyarakat Barat Oksidental (Eropa Kontinental), dasar filosofi dan epistemotologinya jati diri kepolisian Indonesia Tri Brata belum dirumuskan secara formal dalam undang-undang kepolisian, dan perlu pula disadari bahwa sistem masyarakat Barat yang masih mewarnai sistem kelembagaan lainnya (sosial, politik, ekonomi). Kesimpulannya, pedoman kerja Tri Brata dalam
masyarakat komunal memiliki hubungan sangat erat dengan budaya organisasi Polri, sehingga perlu
membentuk perilaku khas kepolisian Indonesia dalam suatu kehidupan Kebhinnekaan yang sesuai dengan
masyarakatnya. Kembali ke khittah polisi Tri Brata berarti seluruh â€œfungsiâ€ kepolisian perlu dibenahi
ulang, karena selama ini pemahaman aparat terhadap pedoman kerja Tri Brata tercemar oleh perubahan
sosial budaya, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.
Polri dan UU Anti Teror Baru
Authors: Muradi Muradi
Published: May 2024

The trends that evolved in the prevention and counter terrorism in the last twenty years in the world and including Indonesia positioned the State must be observant in responding to the threat of terrorism. This is an integral part of the growing dynamics of terrorism threats. Choosing whether the threat of terrorism is considered a threat to the sovereignty of the State or the threat of extraordinary crime must be responded in a more specific form, including adjustments to the use of existing laws. The existence of the new Anti- Terror Law makes the Police a main component in the prevention and counter terrorism must also make
adjustments in order to remain effective in carrying out its roles and functions. However, this paper argues that the prevention and counter of terrorism by the police can be done by integrating the readiness of human resources as well as changes in the pattern of handling more integrated. Therefore, this paper will also analyze the extent to which the model of prevention and combating terrorism by the Police can be effective in positioning the institution with the new Anti-Terror Law, with a more balanced scheme of role and
function between prevention and combating in terrorism.
Teroris Perempuan; Ancaman Faktual di Indonesia
Authors: Hartanta I Made Redi
Published: May 2024

Kehadiran teroris perempuan menjadi hal yang tak terduga kemunculannya di Indonesia, karena peran sosial perempuan di indonesia selalu dikaitkan dengan sifat feminitas dengan cakupan ruang gerak mereka dalam aktivitas di ranah privat seperti mengurus rumah tangga, sedangkan aktivitas terorisme adalah sifat yang mengarah kepada maskulinitas dengan peruntukkannya bagi kaum laki-laki. Namun hal
tersebut menjadi pupus ketika ada perempuan indonesia yang terlibat dalam aktivitas terorisme yaitu Dian Yulia Novi dan Ike Puspitasari yang mau menjadi â€œmartirâ€ atau pelaku bom bunuh diri di Istana Negara dan Bali. Dengan demikian dapat terlihat adanya pergeseran peran sosial perempuan dari aktivitas yang feminitas menuju aktivitas yang maskulin seperti terorisme ataupun aktivitas yang menyangkut terorisme.
Hal ini dapat terjadi tak terlepas dari pengaruh jaringan terorisme internasional dan perkembangan
teknologi informasi berupa internet yang saat ini dimanfaatkan oleh kelompok terorisme yang dinilai
sebagai katalisator sehingga dapat menjadi suatu pola, modus, dan strategi baru yang menggejala secara
global.
â€œDeepening Community Policingâ€ dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
Authors: Gani Yopik
Published: May 2024

Radikalisme dan terorisme masih dan akan terus menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Teror bom dan teror bersenjata yang kemudian disertai rentetan penangkapan terhadap tersangka pelaku teror bom dan teror bersenjata oleh Densus 88, sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2017, mengindikasikan bahwa akar-akar radikalisme dan terorisme masih tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat. Realitas ini, tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan semua
elemen masyarakat, untuk menanggulanginya. Untuk itu perlu dikembangkan strategi penanggulangan yang berorientasi pada akar masalah. Community Policing atau Polmas melalui Perkap No. 3 tahun 2015, mengusung misi pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat diberdayakan sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan
penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, termasuk dalam hal penanggulangan radikalisme
dan terorisme. Namun dalam implementasinya Polmas belum optimal mewujudkan misi tersebut. Oleh karena itu, strategi implementasi Polmas perlu didesain ulang dengan mengembangkan program-program yang dapat men-depeening community policing dalam lingkungan masyarakat, sehingga internalisasi misi Polmas dapat terwujud, yaitu masyarakat terberdayakan sebagai subjek dalam penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, termasuk penanggulangan radikalisme dan terorisme.
Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur
Authors: Yumasri Rico
Published: May 2024

Abstract
This paper wants to give an idea about the condition of illegal logging crime in East Kutai Regency.
Focus on writing about the stage of investigation carried out and analyze the factors that influence law
enforcement by East Kutai Police. The research findings show that the pattern of illegal logging in East
Kutai Regency is more on the deviation of social innovation according to Anomieâ€™s theory, the investigation
is in accordance with the legal procedure but quite weak in the planning and supervision stage, and the
factors influencing according to the theory of Soekantoâ€™s law enforcement factors. Therefore, it is necessary to
create employment for the society equally in East Kutai Regency, socialization of all parties about forestry
criminal law, East Kutai Polres should increase the quantity and quality of investigator, carry out the
supervision function maximally, and utilize the activeness of society who care about environment.
Keywords: illegal logging, investigation, law enforcement, environment
Pemilukada dalam Kerangka Negara Demokrasi Pancasila
Authors: Umar Bambang Widodo
Published: May 2024

Abstract:

Pemilukada is a means to realize a democratic system of government, in which the people of the region as
the holder of sovereignty have the right to give mandate to the candidate leader to be its leader in the region.
So far, the implementation of Pemilukada has not been running cleanly, honestly and fairly. The indications
are among others the corruption committed by the Pemilukada executor along with the prospective candidate
of the Regional Head. Similarly, the election executor is under the control of a party to manipulate the results
of polling and vote counting, as well as the successful team of candidates for Head of Region or campaign
team to hire preman groups to participate in campaigning for mass mobilization, intimidation and pressure
against political opponents and others. Therefore, in order to make Pemilukada within the framework of
Pancasila Democracy Country, it is necessary to develop a political culture towards authentic democracy that
genuine with Pancasila needs effort to strengthen the characteristic of Indonesian nation and state.

Keywords: Pemilukada, State of Democracy, Pancasila, Political Culture

Abstrak:

Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, yang
mana rakyat di daerah sebagai pemegang kedaulatan mempunyai hak untuk memberikan mandat
kepada calon pemimpin menjadi pimpinannya di daerah. Selama ini pelaksanaan Pemilukada
cenderung belum berjalan secara bersih, jujur, dan adil. Indikasinya antara lain adanya korupsi yang
dilakukan oleh pelaksana Pemilukada bersama bakal calon Kepala Daerah. Demikian pula pelaksana
Pemilukada berada dibawah kendali suatu partai untuk melakukan manipulasi hasil pengutan
maupun penghitungan suara, juga tim sukses calon Kepala Daerah atau tim kampanye menyewa
kelompok preman ikutserta berkampanye untuk melakukan pengerahan massa, intimidasi, dan
tekanan terhadap lawan politik dan lain-lain. Untuk itu dalam rangka menjadikan Pemillukada dalam
kerangka Negara Demokrasi Pancasila, diperlukan pengembangan budaya politik ke arah otentik
demokrasi yang genuine dengan Pancasila dibutuhkan upaya untuk memperkokoh karakteristik
bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Pemilukada, Negara Demokrasi, Pencasila, Budaya Politik
Pilkada, Pelayanan Publik dan Tugas Polisi
Authors: Meliala Adrianus
Published: May 2024

Abstract:

General Election of Regional Head (Pilkada), is basically a public service. This is by reason of, first,
the goal is for the publicâ€™s own interest in order to elect a leader. Second, the accessory is public in the sense
that a number of citizens have equal rights and need to be treated equally. However, in contrast to basic
public services, Pilkada is a secondary or tertiary public service, since the need to organize new elections is felt
urgently after basic services are met. Therefore, Pilkada needs to be preserved its existence and its relevance
as a public facility provided by the state in order to meet democratic leader seeking demands.

Abstrak:

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), pada dasarnya adalah pelayanan publik. Hal ini
dengan alasan, pertama, tujuannya adalah untuk kepentingan publik sendiri dalam rangka memilih
pemimpin. Kedua, pengaksesnya adalah publik dalam artian sejumlah warganegara yang memiliki
hak sama dan perlu bahkan harus diperlakukan secara sama pula. Namun demikian, berbeda
dengan pelayanan publik dasar, pilkada merupakan pelayanan publik sekunder atau bahkan tertier,
karena kebutuhan menyelenggarakan pilkada baru dirasakan urgen setelah berbagai layanan dasar
terpenuhi. Oleh karena itu, pilkada perlu dijaga eksistensi dan relevansinya sebagai suatu fasilitas
publik yang disediakan negara guna memenuhi kebutuhan mencari pemimpin secara demokratis.
Program Promoter Kapolri dalam rangka Mewujudkan Profesionalisme Polri
Authors: Dwi Susanto Aris Cai
Published: May 2024

Abstract:

The Promoter Programe were accured for increasingly Polriâ€™s professionalism, modern and trusted.
These are described in eleven items programe. Otherwise, on practicaly there are still many reports and
complaines bear on police performance. Using the concept â€˜pursuit to professionalismâ€™, the police are hoped to
be have ability as a professional institution.

Key words: Pursuit Professionalism, Promoter, Professionalism of Polri

Abstraksi :

Program Promoter kapolri telah dicanangkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri.
Profesional, modern dan terpercaya dijabarkan dalam sebelas program. Namun pada prakteknya
masih banyak laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait kinerja Polri. Dengan menggunakan
konsep pursuit to professionalism, polri diharapkan mampu untuk menjadikan dirinya lembaga yang
profesional.

Kata Kunci : Pursuit to professionalism, Promoter , Profesionalisme Polri.
Penerapan Mediasi Penal dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Keluarga Inti
Authors: Prayitno Ari
Published: May 2024

Abstract:

This paper tries to show us that the positive law in Indonesia can not always be implemented by
law enforcement officers and give fairness to all parties involved in criminal cases. In the case of traffic
accidents involving core family the police are often bumped into two dilemmas between continuing the case
investigation to the court or not continuing the case investigation due to consideration of the psychological
factors of the suspect and the core family feeling condition. Investigators only know two things related to the
completion of a criminal case that is P21 and SP3, if the investigator chose not to continue the investigation
because of the psychological factors of the suspect and the core family feeling condition then of course the case
must be stopped but on the contrary the terms of stopping a criminal case is clearly regulated in KUHAP ,
There is no reason to stop the investigation if it is not included in the terms established so that the formulation
of ADR as a form of criminal penalty in technical investigation is required to accommodate these interest.

Keywords: traffic accident, core family, ADR.

Abstrak:

Tulisan ini mencoba memperlihatkan kepada kita bahwa tidak selamanya hukum positif
yang ada di Indonesia dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan rasa
adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang
melibatkan keluarga inti polisi seringkali dibenturkan dengan dua hal yang menjadi dilema yaitu
antara melanjutkan penyidikan perkara hingga ke pengadilan atau tidak melanjutkan penyidikan
perkara dikarenakan pertimbangan faktor psikologis tersangka dan kondisi perasaan keluarga inti.
Penyidik hanya mengenal dua hal terkait penuntasan sebuah perkara pidana yaitu P21 dan SP3,
jikalau penyidik memilih untuk tidak melanjutkan penyidikan karena faktor psikologis tersangka
dan kondisi perasaan keluarga inti maka tentunya perkara harus di hentikan akan tetapi sebaliknya
syarat menghentikan sebuah perkara pidana sudah jelas diatur dalam KUHAP, tidak didapat suatu
alasan menghentikan penyidikan bilamana tidak termasuk ke dalam syarat yang telah ditetapkan
sehingga perlu rumusan ADR sebagai bentuk penuntasan perkara pidana dalam teknis penyidikan
untuk mengakomodir kepentingan ini.

Kata kunci : kecelakaan lalu lintas, keluarga inti, ADR.
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance
Authors: Imran M Fadil
Published: May 2024

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan online haters menggunakan semua tools
yang ada pada Internet, mulai dari static website, streaming audio dan video, sampai situs jejaring sosial.
Teknologi informasi, yang memberikan jaminan atas privasi dan anonimitas, telah memungkinkan
online haters untuk secara terbuka mengungkapkan sudut pandang kebenciannya tanpa ada
perlawanan, oposisi, atau bahkan konsekuensi yang bakal dihadapi dibandingkan jika menggunakan
media atau cara-cara lain. Belum berhasilnya upaya pemolisian, khususnya penegakan hukum,
terhadap online hate speech, diakibatkan Polri salah dalam cara memandang fenomena online hate
speech, karena memandang online hate speech sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan,
sehingga cenderung mempersempit pengendalian sosial terhadap fenomena tersebut. Perubahan perspektif membuka wacana pengendalian
sosial terhadap online hate speech dapat dilakukan
dengan mengembangkan network of control,
diawali dengan mengidentifikasi titik simpul
yang masih lemah dalam jaring pengendalian
sosial sampai terbentuknya mutual surveillance
tracking systems.
Konstruksi Kelompok-Kelompok Radikal; Studi pada Wilayah Hukum Jawa Tengah
Authors: Suki Sutrisno
Published: May 2024

Pelabelan radikal kelompok agama-sosial lebih merupakan proses sosiologis daripada teologis.
Proposisi ini tidak hanya berada dalam pemikiran filosofis hukum utilitarian bahwa negara tidak
menjadi wasit atas kepercayaan agama: polisi sebagai otoritas keamanan publik tidak memiliki
instrumen untuk mendeteksi cacat teologis dari kelompok-kelompok agama. Polisi bekerja di ruang
sosial-nyata, sehingga istilah radikal yang tertanam dalam kelompok sosial keagamaan adalah definisi
yang dibangun secara sosial. Terutama, radikalisme diparalelkan dengan unsur-unsur intoleransi dan
kekerasan. Ketegangan hubungan dalam mendefinisikan kebenaran yang berasal dari teks keagamaan
ini menguat pada setiap momen politik.
Kemitraan Polri dan Media Massa dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pemilu 2019 yang Aman, Tertib dan Lancar
Authors: Jumaing Suardi
Published: May 2024

Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan membutuhkan adanya suatu strategi untuk mengantisipasi berbagai kerawanan agar situasi tidak memanas dan pada saat pelaksanaannya bisa berjalan aman, tertib dan lancar. Konsep kemitraan Polri dan media massa, perlu untuk membangun sinergitas pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat, transparan dan berkualitas. Pada bagian selanjutnya, dipaparkan isu tentang ketidaknetralan Polri dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Pada bagian akhir dari tulisan ini disampaikan bagaimana Polri untuk membina hubungan dengan media yang baik.
Strategi Pengelolaan Kinerja untuk Mewujudkan Polri Promoter
Authors: Syafruddin Vita Mayastinasari, Novi Indah Earlyanti dan
Published: May 2024

Abstract
Performance management of Indonesian National Police (Polri) is important because community demands for excellent service of Polri. The research problem is Polri personnelâ€™s view on the performance management and constraint of the duty implementation. The research aims to propose a strategy formulation to realize positive performance. The research used a mix method research; survey method and descriptive
analysis. Data collection technique included: distributing questionnaires, forum group discussion and document studies, analyzed by triangulation. The research area included: East Java Regional Police, Jambi Regional Police and East Kalimantan Regional Police. Performance management constraints include: the gap of availability and the needs of number and quantity of police personnel, facilities, budgets, education and training. Performance management strategies consist of application of knowledge management and
accuracy in rewarding.
Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang
Authors: Sutrisno Agung Asmara A Wahyurudhanto
Published: May 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah berkaitan dengan penegakan hukum melalui implementasi kebijakan sistem e-Tilang, kendala yang dihadapi dan pandangan masyarakat terkait penegakkan hukum e-Tilang di wilayah hukum PMJ. Dampak penegakkan hukum Tilang, pelanggar sepakat bahwa pengendara dan pengemudi merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibina guna membangun peradaban. E-Tilang yang dilaksanakan saat ini memiliki efek jera terhadap pelanggarm yaitu denda maksimum yang dibebankan oleh pelanggar ketika hendak membayarkan denda pada Bank, perilaku pelanggar dapat terekam dalam data base riwayat tilang sehingga memiliki riwayat yang buruk dalam hal berkendara; dan pelanggar merasakan secara langsung terhadap mekanisme yang berbelit-belit dan memakan waktu cukup panjang selama proses pengurusan dari awal sampai akhir terima barang bukti/uang kembalian. Manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penindak atau Polri pada praktik penerapan sistem e-Tilang menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan publik, e-Tilang.

Abstract

This study aims to uncover the problems related to law enforcement through the implementation of the e-ticket system policy, obstacles encountered and the views of the community regarding law enforcement e-ticketing in the jurisdiction of PMJ. Impact of law enforcement Tilang, violators agree that drivers and drivers are the nationâ€™s assets that must be maintained and fostered in order to build civilization. Current e-ticketing has a deterrent effect on customers, namely the maximum fine imposed by the violator when they want to pay a fine to the bank, the offenderâ€™s behavior can be recorded in the ticket history database so that it has a bad history of driving; and violators feel directly about the convoluted mechanism and take a long time during the process of handling from the beginning to the end of receiving evidence / change. The benefit of law enforcement carried out by the action officers or the National Police in the practice of implementing the e-ticketing system in the view of the general public is to reduce the number of traffic accidents
Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum
Authors: Waspiah Miftakhul Ihwan Ridwan Arifin
Published: May 2024

Abstrak
Polisi memiliki peran yang sangat penting bukan hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga fungsi kerjasama dan pengayoman dalam masyarakat, terutama dibeberapa daerah-daerah untuk memudahkan sekaligus menertibkan dan menjadikan daerah yang aman, dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum (polisi) dan pemerintah setempat mengingat dari keduanya sebagai abdi negara perlu adanya kerjasama antara satu sama lain dalam mensejahterahkan masyarakat, dari keduanya mempunyai tugas dan wewenang masing-masing seperti yang tercantum dalam Undang-Undang di sebuttkan bahwa dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk fungsinya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang dan kewajiban yang berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya kerjasama polisi dan pemerintah daerah akan menciptakan sebuah kenyamanan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat setempat sehingga menjadi pendorong untuk terciptanya pertumbuhan dan pembangunan dalam negara mengingaqt peran pemerintah sangatlah penting.

Kata kunci: Kerjasama, Polisi, Pemerintah Daerah, Keamanan, Ketertiban

Abstract
The police have a very important role not only in maintaining order and security, but also the function of cooperation and protection in the community, especially in some areas to facilitate and curb and make the area safe, in this case there needs to be cooperation between law enforcement officers (police ) and the local government, considering that both of them as state servants need cooperation between each other in prospering the community, both of which have their respective duties and authorities as stated in the Law, stated in Law No.2 of 2002 concerning The Indonesian National Police for its function is regulated in Article 2 of the Law that the function of the police is one of the functions of the State government in the areas of security, public order, law enforcement, protection, protection and service to the community and the regional government has the authority and obligations pursuant to Article 43 of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. With the cooperation of the police and the regional government, it will create a comfort and peace in the local community so that it becomes a driver for the creation of growth and development in the country, where the role of the government is very important.

Keywords: Cooperation, Police, Local Government, Security, Order
Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19
Authors: Wardhana Budhi Suria
Published: May 2024

Abstract

The expectation of the Indonesian people for the performance and professionalism of Polri institutions continues to increase from time to time. This is a challenge for the National Police to prove its role as an instrument in maintaining public order and security. However, in contrast to the previous conditions, during the pandemic the National Police also claimed its role in handling Covid-19. One of the challenges is the increase in crime that occurred as a result of a pandemic so as to demand extra performance from the police. In fact, Indonesia, which is currently heading towards a new normality structure, makes the role of the National Police very crucial. In this context, the Indonesian National Police has made various efforts, including issuing various policies contained in several National Police Telegram which are all aimed at supporting the creation of security and order stability in society.

Keywords: Complexity, Police Duty, Covid-19 pandemic

Abstrak
Harapan masyarakat Indonesia akan kinerja dan profesionalisme institusi Polri dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal tersebut menjadi tantangan Polri untuk membuktikan perannya sebagai instrumen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, berbeda dengan kondisi sebelumnya, dalam masa pandemi Polri juga dituntut perannya dalam penanganan Covid-19. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi akibat pandemi sehingga menuntut kinerja ekstra dari kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri sangatlah krusial. Dalam konteks tersebut, Polri telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang termuat dalam beberapa Telegram Kapolri yang semuanya ditujukan dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kompleksitas, Tugas Kepolisian, Pandemi Covid-19
Performa Polwan dalam Efek Diskonfirmasi
Authors: Tarihoran Novalina
Published: May 2024

Abstract

This study aims to examine the effect of disconfirmation of expectations on public satisfaction with the disconfirmation factor as intervening. Then the model was developed by adding the variable satisfaction of women to see the effect on community satisfaction. The approach used is quantitative with survey methods. The population is West Kalimantan Regional Police Policemen serving in Samsat and Satpas as many as 52 people and as many as 154 people with sampling techniques using saturated sampling for Polwan populations and accidental sampling for community populations. Data analysis using multiple linear regression analysis using the SPSS 22 program. The results showed that disconfirmation affects community satisfaction and there has been a negative disconfirmation of the public on the performance of Policewomen, which means that the performance of Policewomen is below the peopleâ€™s expectations. In addition, the results of this study indicate that the satisfaction of Policewomen has no effect on community satisfaction.

Keywords: expectation; policewoman performance; disconfirmation; the satisfaction of the female police officer; community satisfaction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek diskonfirmasi harapan pada kepuasan masyarakat dengan faktor diskonfirmasi sebagai intervening. Kemudian model dikembangkan dengan menambahkan variabel kepuasan Polwan untuk melihat pengaruhnya pada kepuasan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Populasinya adalah Polwan Polda Kalbar yang bertugas di Samsat dan Satpas sebanyak 52 orang dan masyarakat sebanyak 154 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh untuk populasi Polwan dan accidental sampling untuk populasi masyarakat. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskonfirmasi berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dan telah terjadi diskonfirmasi negatif masyarakat terhadap performa Polwan yang berarti performa Polwan berada dibawah harapan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan Polwan tidak berpengaruh pada kepuasan masyarakat.

Kata kunci : harapan; performa Polwan; diskonfirmasi; kepuasan Polwan; kepuasan masyarakat
Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang
Authors: Agus Suwandono Bianca Janet Tarsisius Murwadji
Published: May 2024

Abstract

The Pyramid Scheme practice is a â€˜money gameâ€™ business activity by taking profit out of an enormous amount of registration fee on the new member recruitment and force the members to keep on recruiting new members, because once the chain stops, it will definitely be detrimental to the members on the lowest level. Just like in the Q-Net case, that registration fee of the new members which will be divided to the incumbents as their commission, and the rest of it became company profit. The actions done by PT. Amoeba Internasional on the Q-Net case is an act against the law, that has violated article 9 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, which forbid goods distribution actor to perform pyramid scheme on goods distribution, therefore PT. Amoeba Internasional has to take responsibility on the basis of intentional tort liability. Disadvantaged members could act as victim and perpetrator since they do the pyramid scheme as well. Legal actions that can be done through the court are pretrial effort, criminal suit, even civil lawsuit and could also take actions outside of the court by doing negotiation, mediation and also consiliation.

Keywords: Goods Distribution System; Money Game; The Pyramid Scheme

Abstrak

Praktik Skema Piramida merupakan suatu kegiatan usaha money game, dengan mengambil keuntungan dari biaya pendaftaran dalam proses perekrutan anggota baru yang jumlahnya tidak masuk akal dan mewajibkan anggota untuk terus merekrut anggota baru, jika tidak pasti merugikan anggota yang berada di level bawah. Seperti pada Kasus Q-Net oleh PT. Amoeba Internasional biaya pendaftaran itulah yang akan dibagikan ke anggota yang mendaftar lebih dahulu sebagai komisi, dan sisanya akan dijadikan keuntungan perusahaan. Perbuatan PT. Amoeba Internasional merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang melarang Pelaku Distribusi Barang melakukan Skema Piramida dalam mendistribusikan barang, sehingga PT. Amoeba Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability). Kedudukan anggota yang mengalami kerugian bisa sebagai korban sekaligus pelaku, karena turut terlibat dalam melakukan Skema Piramida. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan yaitu Praperadilan, Gugatan Pidana, maupun Gugatan Perdata, juga dapat melakukan tindakan hukum diluar pengadilan yaitu Negosiasi, Mediasi dan juga Konsiliasi.

Kata Kunci: Sistem Distribusi Barang; Money Game; Skema Piramida
PENYETARAAN LULUSAN PROGRAM STUDI S2 DAN S3 KEDINASAN DENGAN LULUSAN SESPIMMEN DAN SESPIMTI GUNA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI YANG UNGGUL DI ERA POLICE 4.0
Authors: Gani Yopik
Published: May 2024

Pesatnya perkembangan teknologi akhir-akhir ini telah berimplikasi positif dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor kehidupan manusia, dan bahkan juga sebaliknya dapat menjadi ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, kebutuhan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, kebutuhan merumuskan banyaknya kebijakan atau peraturan, munculnya kejahatan-kejahatan baru (digital), adalah beberapa implikasi substansial dari kemajuan teknologi tersebut.
Optimalisasi Kerjasama Hexa-Helix Guna Mendukung Pengamanan Pemilu
Authors: Pratama Bellen
Published: May 2024

This paper is motivated by the urgency of maintaining political stability and security leading up to the 2024 elections, considering that several countries have experienced post-election conflicts. Although Indonesia's democracy tends to be better, the challenges of securing the 2024 elections are increasing. This research aims to optimize hexa-helix collaboration, which involves the government, business sector, academics, communities/NGOs, mass media, and aggregators, namely election organizers and participants, to enhance synergy in securing the 2024 elections. The research method used is descriptive-analytical, with data collected through observation, interviews, literature review, and SWOT analysis. The results indicate that the interaction among hexa-helix elements is not yet optimal, especially with academics, the business sector, mass media, and election participants. Ketapang Sub-regional Police have a central role in coordinating hexa-helix elements, although there are operational challenges and a need to enhance their role as regulators, facilitators, and catalysts.
Digital Policing ; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime)
Authors: Ismail Marzuki
Published: May 2024

After the sociological transformation of society to a digital society with the support of the internet network, most behavioural habits, culture have also changed. Including financial transactions that used to be carried out conventionally since the last decade using various application platforms. Various crimes, especially online fraud crimes, are increasingly threatening and increasing significantly with various modus operandi that change and continue to develop. The development of digital technology has not been maximally utilised by police intelligence to prevent various forms of crime. Police intelligence has not used digital technology to the fullest to collect information and conduct digital data collection. This has resulted in slow anticipation of various potential cyber crimes. Digital policing in the implementation of police intelligence tasks needs to be continuously developed by investing in the latest technological equipment in order to realise a predictive, responsive and transparent police force with justice.The approach in this research is qualitative research with a literature study method by analysing books, journals, media news related to the use of technology in police intelligence tasks.
توظيف الحرف العربي في منتجات صناعية باستخدام برنامج (3dsmax)
Authors: م.م. محمد علي حسين
Published: May 2024

تناول البحث إطاراً نظرياً يوضح بشكل مختصر تأريخ الخط العربي وأنواعه المتعددة, كما شمل أيضاً مفهوم التكوين في رسم الحرف العربي والقيم الجمالية للحرف العربي ,و تناول أيضاً مفهوم التكوين والبناء للحرف العربي كوحدة شكلية مستقلة لها قوانينها البنائية,كما تضمن طرح بعض التطبيقات المنجزة سابقاً لاستخدام الحرف العربي في منتجات صناعية حرفية مثل أسوار الجوامع وغيرها.
أما التصاميم الرقمية (digital designs) فقد أوجز الباحث أنواعها وأهميتها في التصميم والصناعة , وركز البحث على إعطاء فكرة موجزة عن برنامـج (3dsmax)  و أهميته  في التصميم و الصناعة و تضمن شرح الأوامر والعمليات التي طبقها الباحث في برنامج (3dsmax)  لغرض ربط المفهوم الشكلي المستقل للحرف العربي والتطويرات التي من الممكن انجازها باستخدام تلك العمليات والأوامر؛ لتوظيف الحرف العربي وحدة شكلية لإنتاج تصاميم صناعية مختلفة مثل الأسوار, والشبابيك, والأواني الفخارية وغيرها حتى يتمكن المصمم المحترف من تطبيق هذه الإجراءات على حروف أخرى لإنتاج منتجات أخرى حتى وأن لم يكن المصمم محترفاً بالخط العربي.
 تضمن  البحث تطبيقات عملية في برنامج (3dsmax) لتحوير نمط الخزن (format) من نمـط صـوري (Jpg) إلى نمط شكـلي (3ds ) بتطبيــق أوامــر عمـليات الخطـوط المستـمرة ( (poly line الشكلية لتحوير الحرف من وحدة خطية إلى وحدة مساحية وحجميه (لا يوجد إجراء مشابه سابق حسب علم الباحث ) حتى يمكن لبرنامج (3dsmax) أن يتعامل بتعديلاته (modifies) على الحرف كوحدة مساحية ثم حجميه لإنجاز التصميمات الصناعية,إن هذه الإجراءات العملية باستخدام التقانات الرقمية سيكون لها مخرجات تصميمية صناعية وإمكانيات فعالة في الإنتاج النمطي كون البرنامج له ارتباطات و امتدادات مع أجهزة صنع النماذج(prototyping machines) وأغلب الأجهزة المختلفة التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية في الإنتاج الصناعي منها أجهزة القطع والتفريز, وتضمن البحث مقترح تصميم لغرض تأكيد النتائج النظرية والتطبيقية.
George Eliot's Moral Vision in Silas Marner
Authors: Abbas Hilal Farhood
Published: May 2024

تعتمد شهرة جورج إليوت (18191880) عليها بشكل أساسيروايات آدم بيدي 1859 ، الطاحونة على الخيط 1860 ، سيلاس مارنر1861 و Middlemarch 1871. في Adam Bede ، يفحص جورج إليوتالقوى الدافعة لشخصياتها الذين يعانون من أنانيتهم المتأصلة وخداع الذات. الطاحونة على الخيط هي دراسة تفصيلية للفتاةالنمو نحو النضج
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌشر ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
Authors: ﺩ. ﺇﻧﻌﺎﻡ ﻓﺎﺋﻖ ﻣﺤﻴﻲ
Published: May 2024

ﺍﻟﻄ ﱢﻴﺐ ﻟﻐﺔ ً : ( ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُﺘﻄﻴﺐ ﺑﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻄ ﺮ ﻭﻋ ﻮﺩ ﻭﺑﺨ ﻮﺭ ﻭﻏﻴ ﺮ ﺫﻟ ﻚ ) ٬ (۱) ﻭﻓ ﻲ ﺍﻟﻠﺴ ﺎﻥ : (ﻧﻜﻬ ﺔ
ﻁﻴّﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧ ْﺘﻦ ٬ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺭﻳ ﺢ ﻁﻴﺒ ﺔ ﻛﺮﺍﺋﺤ ﺔ ﺍﻟﻌ ﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨ ّ ﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤ ﺎ) ٬ (۲) ﻓﻄﻴ ﺐ
ﺍﻟﻨﻜﻬ ﺔ ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮﻁ ﻓﻴ ﻪ ﺃﻥ ﻳﺸ ﻢ ﻣﻨ ﻪ ﻋﻄ ﺮ ﻣ ﺎ ٬ ﺑ ﻞ ﻳﻜﻔ ﻲ ﺇﻻ ﻳﺸ ﻢ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﻜﻬ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﺘﻜﺮﻩ ﻛ ﺎﻟﻨﺘﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻔﻮﻧﺔ ٬ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺚ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ٬ ﻓﺎﻟﻄﻴﺐﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻄ ﺮﺍ ً ﺃﻡ ﻏﻴ ﺮﻩ ٬
ﻟﻜ ﻦ ﺃﻛﺜ ﺮ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻔ ﺮﺩﺓ ( ﺍﻟﻄﻴ ﺐ ) ﺩﺍﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤ ﺔ ﺍﻟﻌﻄ ﺮﺓ ﺃﻛﺜ ﺮ ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺩﻻﻟﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺠﺮﺩ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺮﻳﻬﺔ ٬ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍء ٬ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺁﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
Authors: ﻡ.ﻡ. ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺣﻤﺪ  ﺍﻟﺠﺎﻑ
Published: May 2024

ﻣﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻁ ﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﺩﺑﻴ ﺎﺕ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺘﺸ ﺨﻴﺺ ﻧﻘ ﺎﻁ ﺍﻟﻀ ﻌﻒ ﻟﻠﻤ ﻨﻬﺞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻌﻔﺎ ً ﻓﻲ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳ ﺲ ﺍﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ ﻟ ﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒ ﺔ
ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎﻡ ﻭﺑ ﺎﻻﺧﺺ ﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻗﺴ ﻢ ﺍﻻﺳ ﺮﻳﺔ ﻭﺗﺼ ﻤﻴﻢ ﺍﻻﺷ ﻜﺎﻝ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺍﻟﺸ ﻜﻞ
ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻓﻀﻼ ً ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﺗﻨﺴﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺪ ﺍﺻﻨﺎﻓﻬﺎ .ﻛﻤ ﺎ
ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ
 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻﻥ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻻﺧﺮﺍﺟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ .
۲ ­ﺗﻔﺘﻘ ﺮ ﻧﺘﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻭﺍﻻﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺍﻟ ﻴﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﺍﻻﺑ ﺪﺍﻋﻲ .ﻭﺃﻏﻠ ﺐ ﺍﻻﻋﻤ ﺎﻝ
ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺣﺘ ﻰ ﻗﻠ ﺔ ﺗﻨﺴ ﻴﻖ ﺍﺳ ﺲ ﺍﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻄ ﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻞ ﻗﺴﻄﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ
 
ﻓﻘﻂ .
 
۳ ­ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣ ﺎ ﺩﻓ ﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺍﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ
ﺍﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺲ ﻣ ﺎﺩﺓ ﺍﺳ ﺲ ﺍﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ ﻟﻠﻮﺻ ﻮﻝ ﺍﻟ ﻰ ﺍﻻﺑ ﺪﺍﻉ ﻟﻨﺘﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒ ﺔ
ﻭﺍﻟ ﺬﻱ ﺍﻫﺘ ﺪﻯ ﺍﻟﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀ ﺔ ﻣ ﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﻓﺘﺤ ﺪﺩ ﻋﻨ ﻮﺍﻥ ﺑﺤﺜ ﻪ ﺍﻟﻤﻮﺳ ﻮﻡ (ﺍﺳ ﺲ ﺍﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ ﻭﺗ ﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓ ﻲ
 
ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ).
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
Authors: ﺩ ﺑﺸﺮﻯ ﻛﺎﻅﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ  , ﺣﻴﺪﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻜﻨﺎﻧﻲ
Published: May 2024

ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻒ ﺑﻬ ﺎ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼ ﺮ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻧﻌ ﻴﺶ ﻓﻴ ﻪ ﻓﻬ ﻮ ﻋﺼ ﺮ ﺍﻷﻟ ﻪ ﻭ ﻋﺼ ﺮ ﺍﻟﻘﻠ ﻖ
ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﺬﺭﻩ ﻭ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺃﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻗﻠﻬ ﺎ ﺩﻻﻟ ﻪ ﻫ ﻮ ﻋﺼ ﺮ ﺍﻻﺿ ﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻋ ﻦ
ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻩ ﻭ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻳﺮﻩ
ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬ ﺎ (ﻛﻤ ﺎﻝ (۱۹۸۷٬ ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﻪ ﺍﻟ ﻰ ﺍﻟﻈ ﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﻪ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﻪ
ﺍﻟﺼﻌﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻮﺿ ﻊ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺗﻌ ﺮﺽ ﻟ ﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌ ﺮﺍﻕ ﻭ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺸ ﺒﺎﺏ ﺍﻟ ﺬﻱ
ﻳﺸﻜﻞ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘ ﻪ ﻭ ﻭﺍﺿ ﺤﻪ
ﻋ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ ﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺪﺩﻩ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ ﻪ ﺃﺷ ﺎﺭﺕ ﺍﻟ ﻰ ﺷ ﻴﻮﻉ ﺑﻌ ﺾ ﻣﻈ ﺎﻫﺮ
 
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
تأثير مخلفات شركة تعبئة غاز التاجي في مياه نهر دجلة
Authors: حسن علي أكبر سعد الله  , وشاح منير صالح عبد القادر  , عباس علي اكبر سعدالله
Published: May 2024

يتناول البحث الحالي تأثير مطلقات شركة تعبئة غاز التاجي في نوعية مياه نهر دجلة والتكوين الأحيائي لها ،اذ تم اختيار ثلاث مواقع للدراسة الحالية اثنان منهما في نهر دجلة قبل محطة الضخ للشركة وبعدها والأخرى داخل الشركة  .اشتملت الدراسة على قياس العوامل الفيزيائية والكيميائية الآتية : درجة حرارة الماء وسرعة التيار والأس الهيدروجيني pH  والتوصيلية الكهربائية EC و مجموع المواد الصلبة الذائبة TDS ومجموع الموادالصلبة العالقة TSS والأوكسجين الذائب DO والمتطلب الأحيائي للأوكسجين BOD  والمتطلب الكيميائي للأوكسجين COD والكبريتات SO4-2  والكلوريدات Cl-1  فضلا عن الفحص النوعي للمجاميع التصنيفية الرئيسة للافقريات الهائمة والقاعية.   أظهرت النتائج زيادة في قيم غالبية العوامل المدروسة في المحطة الجنوبية للنهر عما هوعليه في المحطة الشمالية وخاصة   TDS بحوالي 1.2 مرة و TSS بحوالي مرتين و BOD بحوالي 6 مرات  وCOD بحوالي 9.2 مرات و  SO4-2بحوالي 1.3 مرة.  وفيما يتعلق بالجانب الأحيائي فقد  تباينت تواجد وانتشار المجاميع المختلفة  ضمن المحطات الثلاث المدروسة وتفاصيل ذلك موضحة في متن البحث.