bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KEPEMIMPINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DALAM ALIH TEKNOLOGI: SEBUAH UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM PERTAHANAN INDONESIA
Authors: Indrawan Jerry
Published: January 2019

Perkembangan dunia pertahanan dan keamanan global yang sedemikian cepat merupakan tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia. Untuk itu, harus ada pemenuhan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia untuk merespon tantangan tersebut. Kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan harus dimulai dari sumber daya pemimpin yang mumpuni dan siap bersaing secara global. Dalam dunia militer yang dinamis, pemimpin harus bereaksi cepat dengan wawasan yang tajam agar mampu menganalisa situasi dan mendorong anak buahnya untuk bersikap tanggap menghadapi tantangan yang muncul. Kemandirian industri pertahanan (capability based planning) di Indonesia menjadi concern utama semua stakeholder yang terkait di negeri ini. Jika sebuah negara mampu mandiri dalam pengadaan, maupun pengembangan industri pertahanannya, apalagi mampu meningkatkan penggunaan teknologi canggih dalam industri pertahanannya, posisi tawar negara tersebut pastilah lebih tinggi dalam percaturan politik internasional. Kepemimpinan menjadi penting karena bicara capability based planning tidak mungkin tidak diputuskan di tingkat pengambilan keputusan. Indonesia memerlukan alih teknologi (Transfer of Technology) untuk meningkatkan kualitas sumber daya pertahanannya. Kebijakan alih teknologi juga sangat berkaitan dengan kemampuan pemimpin-pemimpin kita. Itulah sebabnya faktor kepemimpinan yang berbasis pemberdayaan menjadi kunci kebijakan alih teknologi. Tulisan ini akan membahas bagaimana kaitan antara faktor kepemimpinan berbasis pemberdayaan dengan kebijakan alih teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia.

 

Kata kunci: kepemimpinan, sumber daya manusia pertahanan, industri pertahanan, dan alih teknologi

 
STRATEGIC RE-ALIGNMENT:1 ALTERNATIF INDONESIA DALAM MENGIMBANGI ANCAMAN ALIANSI FIVE POWERS DEFENSE ARRANGEMENT (FPDA)
Authors: Montratama Ian
Published: January 2019

Aliansi merupakan pilihan suatu negara untuk meningkatkan kekuatan relatif dalam menghadapi ancaman yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan internal. Malaysia dalam aliansi FPDA telah menjadi ancaman yang tidak seimbang bagi Indonesia. Namun, Indonesia sendiri tidak mungkin membentuk kontra aliansi karena kebijakan politik luar negeri bebas aktifnya. Esai ini ditujukan untuk mengkaji potensi allignment (selain aliansi, seperti : koalisi, kemitraan strategis dan komunitas keamanan) untuk mengimbangi ancaman kekuatan aliansi Malaysia dalam FPDA yang dianggap mengganggu kepentingan nasional Indonesia.

 

Kata Kunci: strategic re-allignment, aliansi, koalisi, komunitas keamanan,kemitraan strategis
PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI AL DALAM RANGKA MENDUKUNG VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
Authors: Supandi Ade
Published: January 2019

Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pembangunan sektor maritim yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengoptimalkan posisi geografis Indonesia sebagai jalur perdagangan laut dunia (Sea Lines of Trade/SLOT) untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros pelayaran dan perdagangan dunia. Konsekuensinya adalah bahwa Indonesia harus menyediakan infrastruktur dan layanan, serta keamanan dan keselamatan maritim sesuai dengan standar internasional di wilayah Indonesia. Pada akhirnya, hal tersebut akan menuntut kemampuan TNI AL dalam memantau, mengontrol, melindungi keamanan maritim, dan kemampuan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban di laut, serta perlindungan terhadap kedaulatan, aset, dan kepentingan maritim Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, TNI AL secara berkesinambungan mengembangkan kekuatan untuk mendukung pembangunan kelautan Indonesia.

 
Kata Kunci: kejayaan maritim, keamanan maritim, pembangunan kekuatan TNI AL
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA: SUATU TINJAUAN GEOPOLITIK
Authors: Yani Yanyan M. , Montratama Ian
Published: January 2019

Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan konsep yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan Rebalancing toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik. Paper ini menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan nasional Indonesia.

 

Kata kunci: poros maritim dunia, Indo-Pasifik, geopolitik
GLOBALISASI DAN PEMETAAN KEKUATAN STRATEGIS PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TRANSNASIONAL: Berdasarkan Analisis Model Element of National Power: (Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, and Information/PMESII)
Authors: Hikam Muhammad AS , Praditya Yosua
Published: January 2019

Arus globalisasi saat ini jelas memberikan ruang gerak yang semakin bebas bagi ancaman untuk masuk dan mengganggu keamanan nasional. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar tidak boleh menutup mata terhadap ancaman yang sudah didepan mata yang dapat masuk melalui jalur-jalur perairan strategisnya. Peningkatan kapasitas kekuatan pertahanan maritim menjadi kunci bagi pemerintah untuk terus mengawal langkah Indonesia kedepan dalam menghadapi rangkaian perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala regional maupun global. Proyeksi pembangunan kekuatan maritim perlu diberikan prioritas utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia yang dipandang negara-negara internasional. Pada akhirnya, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang strategis dalam pergaulan internasional apabila mampu membangun kekuatan maritimnya.

 

Kata Kunci: pertahanan, globalisasi, ancaman transnasional, element of national power
PERUBAHAN PARADIGMA PERTAHANAN INDONESIA DARI PERTAHANAN TERITORIAL MENJADI PERTAHANAN MARITIM: SEBUAH USULAN
Authors: Indrawan Jerry
Published: January 2019

Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi. Selama ini, orientasi sektor pertahanan Indonesia lebih condong berperspektif ke darat, sekalipun wilayah laut kita jauh lebih luas. Dengan menggunakan paradigma darat, maka doktrin yang digunakan untuk pertahanan adalah Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Doktrin ini mensyaratkan peranan penting rakyat dengan tentara profesional sebagai inti kekuatan pertahanan. Dalam rangka pelaksanaan doktrin Sishanta inilah diperlukan aparat teritorial untuk mempersiapkan wilayah-wilayah Indonesia, untuk berperang dengan kekuatan gabungan rakyat dan tentara pada saat datangnya musuh. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam wilayah-wilayah teritorial (Kodam). Indonesia sebagai negara maritim harusnya memiliki perspektif kelautan dalam pelaksanaan pertahanan nasionalnya. Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat continental based defense, dengan berfokus pada kekuatan Angkatan Darat menjadi tidak relevan. Indonesia sudah seharusnya menggunakan paradigma pertahanan kepulauan berdasarkan doktrin maritime based defense. Doktrin ini menekankan pada Angkatan Laut yang kuat dengan dukungan Angkatan Udara yang kuat juga. Maritime based defense harus mengkolaborasikan kekuatan Angkatan Laut dengan Angkatan Udara karena faktor geografis negara kepulauan membutuhkan respons cepat yang tidak mungkin dilakukan lewat darat. Ancaman non-konvensional yang muncul dewasa ini membuat spektrum pertahanan sebuah negara tidak bisa lagi parsial, apalagi ancaman yang muncul dari sektor kelautan pun semakin beragam. Tulisan ini akan menanggapi potensi ancaman non-konvensional yang muncul dengan menawarkan perubahan paradigma pertahanan dari koter ke pertahanan maritim. Argumen-argumen yang disajikan di dalam artikel ini akan mencoba membahas perubahan paradigma tersebut.

 

Kata kunci: sistem pertahanan, komando teritorial (koter), pertahanan maritim, dan kekuatan maritim
OVER –THE - HORIZON RADAR (OTHR) UNTUK MENJAGA WILAYAH UDARA DAN LAUT INDONESIA
Authors: Yudhistira Andi
Published: January 2019

Menjaga kedaulatan NKRI merupakan salah satu tugas pokok TNI seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.  Untuk menjadi tentara profesional seperti tercantum dalam Jati Diri TNI pada UU No.34 tahun 2004, maka TNI harus diperlengkapi secara baik, artinya Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI harus sesuai dengan tuntutan tugas TNI. Dari 32 Radar dalam perencanaan Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) pada tahun 2024, saat ini TNI AU baru memiliki 20 Radar[1] sehingga masih belum mencakup seluruh wilayah NKRI. Radar-radar yang dimiliki TNI AU saat ini hanya dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman dari udara, sedangkan ancaman dari laut masih dikontrol melalui patroli baik dari udara maupun dari laut. Hal ini tentu menimbulkan potensi ancaman baik dari laut maupun udara karena TNI masih belum bisa mengawasi wilayah NKRI dengan optimal. Over-the-Horizon Radar merupakan salah satu jenis radar yang mempunyai kelebihan yaitu jangkauan yang sangat luas hingga mencapai radius 3.000 km. Walaupun dari segi kualitas pencitraan masih dibawah jenis radar lainnya, OTHR sangat mungkin digunakan sebagai alat deteksi dini (early warning) dalam mengawasi wilayah udara dan laut Indonesia karena mampu mendeteksi pesawat udara maupun kapal laut di dalam wilayah jangkauan efektifnya.

 

Kata Kunci: sistem pertahanan negara, penerbangan gelap, pelintasan laut tanpa izin, over-the-horizon radar

[1] Prasto Prabowo, "4 Radar Baru Siap Perkuat TNI AU Tahun 2014”, dalam http://www.satuharapan.com/read-detail/read/4-radar-baru-siap-perkuat-tni-au-tahun-2014, 14 Februari 2014, diunduh pada 29 Desember 2014.
MEMBANGUN KEKUATAN NASIONAL DENGAN MEWUJUDKAN VISI POROS MARITIM DUNIA
Authors: Kuncoro Frandi
Published: January 2019

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menggunakan maritim sebagai kekuatan utamanya. Perubahan pemerintahan di Indonesia, telah mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden dan Poros Maritim Dunia menjadi jargon dari perubahan tersebut. Fokus utama pada pemerintahaan saat ini bukan hanya outward-looking namun ingin menunjukkan kepada dunia, kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Poros Maritim bukan hanya sebuah jargon namun merupakan agenda utama dalam perubahan yang ingin ditunjukkan oleh Joko Widodo yang fokus pada kekuatan maritim dan memperkuat diri melalui laut. Tujuan utama Poros Maritim Dunia adalah untuk menciptakan keamanan dan perdamaian serta stabilitas kawasan, tanggungjawab terhadap dunia dan tatanan global melalui penguatan kekuatan laut dan memperkuat kekuatan Indonesia dengan kekuatan maritim. Tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut akan sangat besar, namun jika pemerintah mampu menjadikan tantangan tersebut sebagai sebuah kesempatan, maka Poros Maritim Dunia akan benar-benar terwujud.

 

Kata Kunci: poros maritim, agenda utama, kekuatan maritim, kekuatan Indonesia
BERBAGAI MASALAH DAN TANTANGAN RADIKALISASI DAN DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA
Authors: Isnanto Samto Hadi
Published: January 2019

Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menjelaskan radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia. Melalui studi kepustakaan, artikel ini berupaya mencari jawaban beberapa pertanyaan yaitu: Apa radikalisasi dan deradikalisasi terorisme?  Bagaimana proses radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia? Apa saja yang menjadi masalah dan tantangan radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia? Hasil penelitian menemukan bahwa radikalisasi dan deradikalisasi terorisme adalah istilah yang tidak mememiliki definisi yang solid. Definisi istilah tersebut sangat dipengaruhi secara kuat oleh konteks dan kepentingan orang, kelompok atau organisasi yang mendefinisikannya.Radikalisasi di Indonesia bukan sebuah proses yang sederhana, tetapi merupakan proses yang panjang dan rumit melalui berbagai jalan dan metode, begitupula deradikaliasi teroris adalah proses yang sulit karena menyangkut masalah ideologi keagamaan. Namun demikian, deradikalisasi teroris tetap diperlukan karena jika ideologi mereka berubah  menjadi tidak radikal maka mereka akan secara permanen meninggalkan idelogi radikalnya.

 

Kata kunci: radikalisasi, deradikalisasi, masalah dan tantangan, terorisme
SYARAT-SYARAT KESIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BELA NEGARA
Authors: Subagyo Agus
Published: January 2019

Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global dan regional menimbulkan ancaman terhadap negara, baik ancaman militer maupun nir militer sehingga memerlukan kesiapan negara untuk melakukan langkah antisipasi. Salah satu langkah kesiapan menghadapi musuh adalah menggelar program bela negara bagi semua masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki semangat nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air dan kemampuan fisik dan disiplin untuk membela negara ketika negara dalam keadaan perang menghadapi musuh. Bela negara sangat penting bagi bangsa Indonesia mengingat sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta dimana rakyat merupakan komponen pendukung yang harus siap membela negara dari berbagai ancaman musuh. Diperlukan kesiapan yuridis, sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan kultural dalam menyelenggarakan program bela negara.

 

Kata kunci : bela negara, nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air
ANALISIS MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN CYBER-DEFENSE
Authors: Rahman Alex Firmansyah , Anwar Syaiful , Sumari Arwin DatumayaWahyudi
Published: January 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengakomodasian postur Minimum Essential Forces (MEF) terhadap pembangunan cyber defense di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi adalah postur MEF yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI selama ini masih difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada konteks Revolution in Military Affairs (RMA) dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam upaya pembangunan kekuatan pertahanan militer. Sementara itu, realita ancaman nir militer berupa cyber attack sudah sangat nyata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil akhir dari studi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini Kemhan dan Markas Besar TNI telah memberikan perhatian terhadap ancaman cyber berikut upaya-upaya penanggulangannya, namun masih dalam skala yang terbatas. Di sisi lain, pada postur MEF belum secara konkrit menyebutkan kandungan pembangunan kekuatan cyber-defense,sehingga diajukan solusi perlu adanya revisi postur MEF agar secara eksplisit  mengakomodasi pembangunan cyber defense di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga komponen inti untuk mewujudkannya melalui RMA yaitu dengan melakukan perubahan doktrin; perubahan organisasi yang berbasis cyber-defense; dan pembangunan teknologi untuk mengakomodasi cyber-defense.

 
Kata kunci: cyber attack, cyber-defense, minimum essential force, revolution in military affairs
OPTIMALISASI SINERGITAS TNI-POLRI-SIPIL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA
Authors: Praditya Yosua
Published: January 2019

Sinergi antara TNI-Polri- Sipil sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalam menghadapi rangkaian teror di Indonesia. Memasuki era reformasi, ideologi radikal memiliki ruang gerak yang lebih bebas untuk mengancam keamanan nasional. Permasalahannya saat ini adalah sinergi antara TNI-Polri-Sipil masih kerap dirundung masalah, baik itu yang terkait langsung dengan tugas operasi maupun yang tidak. Padahal ketiganya menjadi komponen pertahanan-keamanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman teror dan paham-paham radikal. Optimalisasi diantara ketiganya menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi program deradikalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

 
Kata kunci: sinergitas TNI-Polri-Sipil, terorisme, radikalisme, deradikalisasi
MEMBANGUN MODAL SOSIAL DALAM KONTRA TERORISME
Authors: Hidayat Safril
Published: January 2019

Social capital is a quality that can be a facilitator of interpersonal cooperation. Social capital is about the value of social networks, bonding similar people and bridging between diverse people, with norms of reciprocity. Social capital can aggregate bonds, bridges, and linkages between apparatus and citizens. However understanding terrorism should be the firts task. To understand terrorism, therefore the same definition should be shaped as national or common perception of terrorism. Studies have found more than 200 definitions of terrorism. If the definition of terrorism widely agreed and acceptable, thus the counterterrorim can be taken with realistic and fair indicators of success, and accountable. It is weird but real that common people generalized terrorism as Islamist, thus terrorism is pointed to moslem followers. As a basic or fundamental to define terrorism, all people should understand value and norms which all moslem adopted and followed. From this point, the common understanding will build common interest that all people aware of terrorism and has willing altogether to take counter terrorism actions. Therefore, the higher social capital will reach the higher governmental efforts to counter terrorism.

 
Keywords: Social Capital, Terrorism, Counterterrorism, Islam Norms, Islam Values.
PENANGANAN ISU TERORISME DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA PADA TAHUN 2002—2015
Authors: Matondang Erlinda
Published: January 2019

Terorisme merupakan isu keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun, Indonesia baru menyadari ancaman terorisme terhadap keamanan setelah peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme, kerja sama yang dibangun lebih difokuskan pada kepolisian dan intelijen. Hal ini seolah menguak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan isu terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuritisasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelijen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik perhatian generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris.

 

Kata Kunci: kebijakan, pertahanan, sekuritisasi, terorisme
INTEGRASI METODE SERVICE QUALITY, KANO MODEL DAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SEKOLAH STAF DAN KOMANDO ANGKATAN LAUT
Authors: Hilmansyah Dudy
Published: January 2019

TNI Angkatan Laut menyelenggarakan pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) yang juga diikuti oleh Perwira dari Angkatan Laut mancanegara sebagai kegiatan diplomatik pada operasi militer selain perang. Dari keberhasilan yang telah dicapai TNI Angkatan Laut, beberapa Pejabat Strategis Angkatan Laut negara sahabat menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut sudah berkelas dunia. Namun dari pernyataan beberapa Pasis mancanegara yang tengah mengikuti pendidikan reguler Seskoal angkatan ke-53, khususnya mengenai kualitas pelayanan di Seskoal masih terdapat banyak hal yang belum mencerminkan lembaga pendidikan yang berkelas dunia. Komandan Seskoal, bertekad membawa Seskoal kearah yang lebih maju, cerdas dan lebih diakui keberadaannya baik di lingkungan TNI, Nasional dan Internasional. Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan, apa saja atribut pelayanan Seskoal; bagaimana klasifikasi atribut pelayanan di Seskoal; atribut pelayanan apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan; dan apa yang menjadi usulan prioritas sebagai action plan. Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi dan wawancara dengan Pasis mancanegara didapatkan 54 atribut layanan Seskoal. Dari atribut layanan tersebut terdapat 3 atribut yang masuk dalam kategori questionable, 3 atribut masuk kategori reverse, 15 atribut masuk kategori indifferent, 17 atribut masuk kategori attractive, 8 atribut masuk kategori one dimensional dan 8 atribut masuk kategori must be. Berdasarkan hasil studi ini diperoleh 16 atribut layanan dengan prioritas tinggi sebagai usulan perbaikan terhadap atribut tersebut sebagai upaya peningkatan Seskoal dalam rangka mewujudkan visi World Class Navy.

 

Kata Kunci : service quality, Kano, Quality Function Deployment, Seskoal, World Class Navy
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP NEGARA ASEAN
Authors: Rambu Christian Gordon
Published: January 2019

Keinginan dari beberapa negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan di wilayah regional menyebabkan berdirinya ASEAN. Kedekatan lokasi dan kemiripan budaya di Asia Tenggara merupakan salah satu factor pengikat ASEAN. Indonesia menggunakan sarana diplomasi pertahanan untuk meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah regional. Bahasa Indonesia yang merupakan identitas bangsa Indonesia merupakan salah satu budaya yang dapat mempererat dan meningkatkan kepercayaan antarnegara di ASEAN. Tulisan ini mengulas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di ASEAN sekaligus dapat digunakan sebagai sarana yang membantu dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan. Ulasan ini menunjukkan strategi yang dapat digunakan oleh Kementerian Pertahanan dalam bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mendayagunakan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan penempatan personel TNI atau PNS Kementerian Pertahanan di negara –negara ASEAN.

 

Kata kunci: ASEAN, diplomasi pertahanan, BIPA, UKBI
QUO VADIS KEMANDIRIAN PERTAHANAN UDARA INDONESIA? ANTARA ILUSI DAN KENYATAAN
Authors: Yani Yanyan M , Montratama Ian
Published: January 2019

Kementerian Pertahanan RI memiliki tujuh program industri pertahanan nasional yaitu: jet tempur, kapal selam, medium battle tank, propelan, roket nasional, rudal nasional, dan radar nasional. Khusus untuk program jet tempur, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dalam membuat jet tempur generasi 4.5 dengan nama proyek KF-X/IF-X. Untuk tahap pengembangan KF-X/IF-X membutuhkan dana AS$ 8 milyar. Indonesia menanggung AS$ 1,6milyar dengan mendapatkan satu pesawat purwarupa (saja). Namun Indonesia harus mengeluarkan dana lagi jika akan membeli hingga 50 IF-X. Artikel ini hendak mengkaji program KF-X/IF-X dari sisi geopolitik, teknologi penerbangan dan efisiensi anggaran.

 

Kata Kunci: program jet tempur, KF-X/IF-X, geopolitik, teknologi penerbangan militer, efisiensi anggaran
OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DALAM PENDEKATAN KEAMANAN ABERYSTWYTH/WALES SCHOOL
Authors: Hidayat Safril , Hidayat Rizal Adhitya
Published: January 2019

Tulisan ini bertujuan untuk memahami operasi pemeliharaan perdamaian melalui pendekatan keamanan kritis (Critical Security Study) dalam kajian studi keamanan Aberystwyth/Wales School. Pendekatan keamanan dalam pemikiran Aberystwyth/Wales School merupakan hasil dari pergeseran fokus keamanan yang menghadirkan manusia sebagai obyek referen keamanan pasca perang dingin.Hal ini kemudian melahirkan konsep emansipasi sebagai konsep keamanan yang meletakkan kehadiran keamanan manusia yang pada hakikatnya membebaskan manusia dari segala jenis ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Emansipasi adalah bentuk keamanan itu sendiri yang membebaskan manusia dari dampak perang baru berupa perang-perang sipil dalam bentuk berbagai macam tekanan, penyiksaan dan penindasan yang men-dehumanisasi manusia dari eksistensi kehidupannya sehari-hari. Melalui relevansi tujuan dan prinsip operasi pemeliharaan perdamaian dengan konsep emansipasi Aberystwyth/Wales School, maka pada intinya operasi pemeliharaan perdamaian merupakan fondasi utama penegakan keamanan manusia dalam menjamin keamanan dan ketertiban bagi perdamaian dunia. Esensi konsep emansipasi bagi penegakan keamanan manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah membawa manusia kembali kepada hakekat penemuan kemanusiaannya, yaitu mampu menjalani kehidupan kemanusiaannya dalam lingkungan keamanan dan perdamaian yang menjamin kebebasannya dari setiap ancaman yang berusaha membatasi eksistensi kehidupan kemanusiannya secara individu dan sosial.

 

Kata kunci: operasi pemeliharaan perdamaian, aberystwyth/wales school, pendekatan keamanan kritis, konsep emansipasi
KEGAGALAN MEDIASI PADA RELOKASI PENDUDUK KAMPUNG PULO JAKARTA TIMUR: BELAJAR DARI KASUS MEDIASI LSM CM
Authors: Arayunedya Semy
Published: January 2019

Berbagai program utama pemprov DKI seperti normalisasi sungai, RTH, dan pembangunan rusun mengakibatkan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah direlokasi dari tempat tinggal asal ke rusun. Relokasi sering menimbulkan konflik antara pemerintah provinsi (pemprov) DKI dengan warga. Dalam tahap konflik tertentu, pihak ketiga atau mediator dibutuhkan untuk menengahi keduabelah pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kegagalan mediasi sehingga eskalasi konflik memuncak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan, wawancara interaktif, buku, dan media visual. Data tersebut dianalisis dengan teori dan konsep mengenai mediasi, perancangan dan pengelolaan kota, dan keamanan nasional Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan penyebab kegagalan mediasi. Upaya mediasi tidak didasari dengan aspek keamanan nasional. Kerangka model Glasl yang dapat mengetahui intervensi yang tepat terhadap konflik tidak digunakan. Upaya mediasi juga diinisiasi oleh warga sehingga mandat kepada mediator hanya dari warga saja. Selanjutnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Ciliwung Merdeka (LSM CM) sebagai mediator tidak dapat mengidentifikasi fakta, motivasi, pilihan solusi, dan cek realita dengan jelas. LSM CM juga tidak melakukan pendekatan mediasi secara transformatif yang mendorong pemprov DKI dan warga untuk mengakui kesalahan masing-masing. Hal tersebut mengaburkan para pihak terhadap perancangan dan pengelolaan kota sebagai inti kebutuhan para pihak.Kegagalan terakhir disebabkan karena pelaksanaan mediasi tidak disiapkan dan dilaksanakan sesuai standar.

 

Kata kunci: mediasi, relokasi, perancangan dan pengelolaan kota, keamanan nasional, Indonesia
URGENSI UU KAMNAS UNTUK ANTISIPASI MASA DEPAN
Authors: Hikam Muhammad AS
Published: January 2019

Dalam diskursus tentang keamanan yang saat ini terus berkembang, maka konsep keamanan merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk didalamnya upaya memantapkan keamanan nasional melalui stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Keamanan memiliki makna yang luas yang tidak hanya melibatkan TNI dan Polri saja sebagai aktornya, namun juga rakyat didalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, Indonesia harus menyesuaikan kembali konsepkeamanan nasonal yang mampu merespons berbagai bentuk ancaman yang terus berevolusi dalam lingkungan juga terus berubah dengan cepat. Tulisan ini bertujuan menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya UU Kamnas sebagai landasan dan rujukan bagi kerangka konseptual yag komprehensif dalam rangka membangun sebuah sistem keamanan nasional di Indonesia di masa depan.

 

Kata Kunci: keamanan nasional, UU Kamnas, ancaman, dan lingkungan strategis
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEPARATISME PAPUA
Authors: Noor Firman
Published: January 2019

- Era reformasi telah menandai babak baru dalam hal paradigma dan sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu wilayah terpenting dalam NKRI yakni Papua. Berbeda dari anggapan banyak kalangan mengenai sikap tidak peduli Pemerintah RI, beberapa kebijakan di tanah Papua saat ini justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memelihara dan menyejahterakan rakyat Papua. Berbagai kebijakan yang telah dicanangkan memang belum sepenuhnya berjalan. Namun demikian, menganggap bahwa Pemerintah RI saat ini tidak bersungguh-sungguh berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat juga tidaklah tepat. Sehubungan dengan itu, tulisan ini ingin membahas seputar persoalan bentuk tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di Era Reformasi ini, mengapa dalam pelaksanaan tanggung jawab itu masih ada kendala, bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah. Masih terkait dengan persoalan itu, pembahasan juga akan menyentuh diskusi mengenai relevansi separatisme bagi rakyat Papua dan apakah ide atau gerakan separatism itu adalah keinginan dari seluruh rakyat Papua saat ini. Pembahasan artikel ini akan ditutup oleh pembahasan mengenai langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar Tanah Papua menjadi semakin berkeadilan, beradab dan demokratis.

 

Kata Kunci: otonomi khusus, paradigma, kebijakan, nasionalisme, separatisme
THREAT ANALYSIS OF THE REGIONAL TERRORISM FINANCING
Authors: Isnanto Samto Hadi , Praditya Yosua
Published: January 2019

The terrorism financing threats is a prominent issue in South East Asia region that must be tackled by Indonesian government in mitigating the development of Islamist radical group. In order to maintain the operational and financial group, then the vast funds is very needed which obtainable by several means. Fund gathering, fund movement, and fund allocation are those activities usually conducted by the group, and this does not make terrorist would stop in varying some ways to increase their fund. The fund plays a vital role to the group’s existence due to operational cost, particularly in recruiting, hiring, and indoctrinating new members. The influx of money could be sourced from inside and outside country. When one speaks of terrorism funding, it could not be separated from the donor, movement and usage, which also covered as legal entity, banks, NGOs and individual donations. All these actors must be faced through policy and legal means which connecting with specific stakeholders, particularly those who advance in banking system.

 
Kata Kunci: terrorism financing, security
POSISI BEBAS AKTIF INDONESIA DALAM RIVALITAS TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA TERKAIT PENGADAAN ALUTSISTA
Authors: Armandha Semmy Tyar
Published: January 2019

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Asia Tenggara semakin mendorong kewaspadaan negara-negara di Asia Tenggara. Bagi Amerika Serikat, Asia Tenggara merupakan salah satu lokasi Forward Operating Site bagi militernya; sementara bagi Tiongkok, Asia Tenggara sebagai salah satu jalur perdagangannya yang paling penting (String of Pearl) dan memiliki klaim teritorial di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Artikel ini bertujuan untuk memaknai strategi bebas aktif Indonesia guna merespons rivalitas tersebut dalam konteks pengadaan kapal selam Kelas Chang Bogo dari Korea Selatan. Pertama, hadirnya Chang Bogo dapat menambah kompleksitas modernisasi persenjataan khususnya kapal selam serang di Asia Tenggara. Kedua, di sisi lain, Indonesia semakin aktif dalam rantai pasok persenjataan global yang melibatkan industri pertahanan mancanegara, khususnya kapal selam yang marak digunakan karena efektivitas serang sembunyi (stealth). Dengan menggunakan teori jejaring-aktor, artikel ini menyimpulkan bahwa kedua posisi Indonesia tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dalam menghadapi konstelasi regional yang kompleks akibat rivalitas AS-Tiongkok, apabila Indonesia mampu memformulasikan strategi maritim berdasarkan kekuatan kapal selam yang dimiliki.

 

Kata kunci: Asia Tenggara, kapal selam Kelas Chang Bogo,jejaring-aktor,politik bebas-aktifIndonesia, rivalitas maritim Amerika Serikat-Tiongkok
PERAN PEACE KEEPING OPERATION NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM MENDUKUNG MISI PERDAMAIAN PBB
Authors: Rahman Mohammad Abel
Published: January 2019

ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM) merupakan pertemuan tertinggi pada level menteri pertahanan di ASEAN dalam bidang pertahanan. Salah satu bidang kerjasamanya adalah peacekeeping operations. Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerjasama peacekeeping operationsdidalam ADMM, tetapi negara-negara ASEAN tetap melaksanakan misi perdamaian di bawah koordinasi PBB. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini dianalisis menggunakan teori peran, konsep diplomasi pertahanan, konsep peacekeeping operations, dan konsep confidence building measures. Hasil dari studi ini menunjukkan peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM merujuk pada naskah konsep APCN. Peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM yaitu mengembangkan kapabilitas personel sesuai standar PBB untuk melaksanakan misi perdamaian, mengurangi konflik dan ketegangan, dan meningkatkan confidence building measures di kawasan.

 

Kata Kunci: ASEAN, ADMM, peran, peacekeeping operations
THE INTERNAL CONFLICT TAXONOMY IN INDONESIA THAT LEADS TO PROXY WAR
Authors: Suratman Yosua Praditya
Published: January 2019

Abstract – The conventional threats now have been shifted into unconventional threats which is now considered as one of the biggest threats for Indonesia. Proxy war is an unconventional threat and it is happening now in Indonesia through internal conflicts. The number of internal conflicts, whether vertical and horizontal, have increased significantly since the Reformation era started, and it is believed there is a third party who has a role on that. Many countries prefer proxy war due to its efficiency reasons and it creates a great result of destruction. It is not easy for the government to forecast whether the conflicts are naturally emerged or designed by third parties. Security apparatus, therefore, must design a conflict mapping in every non-military sector. The mapping will lead us in exploring all parties who have a connection to conflicts. It must be realized that internal conflicts are influenced by many factors such as ideology, politics, economics, and social, which later will continue to proxy war threats. Proxy war, therefore, will always be chosen due to its efficiency because they will not use their own resources. The strategic position of Indonesia makes Indonesia to become an object of proxy war.

Keywords : Proxy war, internal conflict, security
THE MAPPING OF EAST ASIAN COUNTRIES’ INTERESTS ON MARITIME SECURITY AND INDONESIA’S STRATEGIC POSITION
Authors: Matondang Erlinda
Published: January 2019

Abstract – The East Asia that cover South East Asia and the Northeast Asia has rich and strategic territorial waters. There are some problems in this area, particularly related with border disputes and territorial cross claimed'. Based on Regional Security Complexes (RSC) Analysis, the countries in East Asia, particularly the conflicting countries, have the same issues to discuss and negotiate, such as piracy, smuggling, and economic stability. Those countries will never be united politically because the disputes that happened among them would potentially lead to war. Indonesia, as one of the countries in Southeast Asia, has high economic and political interests in the maritime security. Those interests can be achieved by focusing on the common interests, especially in the economic life. Although they stay in different level, almost all countries in the region have high economic interests in the maritime security. Indonesia can support the increasing of cooperation on maritime security by keeping economic stability of the region.

Keywords : East Asia, Indonesia, interest, maritime security, strategic position
PENGGUNAAN STRATEGI OPERASI KONTRA INTELIJEN DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN SIBER NASIONAL
Authors: Suratman Yosua Praditya
Published: January 2019

Abstrak – Peningkatan jumlah serangan siber yang terjadi saat ini menandai bahwa Indonesia adalah sasaran empuk bagi aktor kejahatan di dunia siber. Serangan siber dipilih karena jauh lebih efektif dibandingkan serangan konvensional – militer, dan aktornya tidak terlihat. Belum lagi, kapasitas penanganan siber, baik infrastruktur, dana, maupun sumberdaya manusia-nya di Indonesia berbanding terbalik dengan jenis perkembangan serangan siber yang semakin meningkat dalam satu dekade terakhir. Langkah dan strategi intelijen, utamanya kontra intelijen, menjadi salah satu jawaban untuk menangkal dan mendeteksi secara dini serangan tersebutdisampingpemerintah membenahi regulasi dan kebijakan terkait penanganan ancaman siber nasional.

Kata Kunci : siber, kontra-intelijen, keamanan

Abstract – The increasing number of cyber attacks that occur today indicates that Indonesia is an easy target for crime actors in the cyber world. Cyber attacks are selected because they are far more effective than conventional attacks - the military, and the actors are also invisible. Not to mention, the capacity of cyber handling, both infrastructure, funds, and human resources in Indonesia is inversely proportional compared to the number of cyber attacks in the last decade. Intelligence strategies, primarily counter-intelligence, isthe answer to deter and detect the attacks,while the government fixing the regulations and policies of national cyber threats.

Keywords: cyber, counter intelligence, security
POTENSI PENGGUNA INTERNET INDONESIA DALAM COUNTER-CYBER RADICALIZATION
Authors: Lubis Rizky Reza
Published: January 2019

Abstrak – tulisan ini menjelaskan proses radikalisasi yang terjadi di dunia maya, dengan melihat bagaimana dan mengapa masyarakat Indonesia rentan menjadi target organisasi teroris khususnya dalam hal perekrutan melalui dunia maya. Teroris tidak hanya memanfaatkan akses internet sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai sarana dalam menyembunyikan identitas dan lokasi saat menyebarkan ideologi radikal. Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah cyber radicalization, yang merupakan konsep baru yang terbentuk dari konsep ancaman cyber dan radikalisasi. Adapun hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia memliliki potensi yang besar untuk melawan radikaslisasi di dunia maya dan memilki kapasitas dalam mendukung agenda counter terrorism di dunia maya. Namun, hal tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, sehingga diperlukan pemanfaatan pengguna internet oleh pemerintah secara maksimum dalam agenda counter-cyber radicalization.

Kata Kunci : cyber, radikalisasi, terorisme, Indonesia

Abstract – This paper discusses the process of radicalization in cyberspace. It will look at how and why Indonesia are vulnerable in society and targeted by terrorist organizations in an attempt to recruit them, especially in cyberspace. The terrorists have become expert, not only using the latest tools of internet communications, but to do it in a way that can shield their identities and even their locations when spreading the radical ideology. The concept that used in this paper is cyber-radicalization, which is the new concept that merged from cyber threat and radicalization. The result from this paper shown that Indonesia netizens (internet users) had great potency to fight radicalization in the cyberspace and thecapacity for supporting government counter-cyber radicalization agenda. However, fighting cyber radicalization in that way faced several challenges. Therefore Indonesia’s government should benefited the netizens to reach the optimum point on counter-cyber radicalization agenda.

Keywords: cyber, radicalization, terrorism, Indonesia
PENINGKATAN FEMALE PEACEKEEPERS INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB
Authors: F. Hutabarat Leonard
Published: January 2019

Abstrak – Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian.PBB telah meminta lebih banyak penggelaran female peacekeepers guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini.Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak female peacekeepers kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak female peacekeepers yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi landmark dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel female peacekeepers Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak female peacekeepers dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

Kata Kunci : Pemelihara perdamaian wanita, gender, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, Indonesia

Abstract – As peacekeeping has evolved to encompass a broader humanitarian approach, women personels have become increasingly part of the peacekeeping family.The UN has called for more deployment of female peacekeepers to enhance the overall “holistic” approach to current UN peacekeeping operations. There is clearly more work to be done to integrate more female peacekeepers into UN missions. More skilled and trained female peacekeepers can only be an asset to future peacekeeping operations.In October 2000, the UN Security Council adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security. The resolution was hailed as a landmark resolution in that for the fi¬rst time, the Security Council recognised the contribution women make during and post-conflict. Since the adoption of Resolution 1325, attention to gender perspectives within the international peace agenda has ¬firmly been placed within the broader peace and security framework. This article explains the development of Indonesian female peacekeepers contribution in the period of 2009-20016 and argues why Indonesia needs to support and to consider deploying more female peacekeepers in UN peacekeeping operations.

Keywords: female peacekeepers, gender, United Nations, peacekeeping, Indonesia
RISK ASSESSMENT PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX PADA KERJASAMA JOINT DEVELOPMENT ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN
Authors: Salsabiela Bilqis Fitria
Published: January 2019

Abstrak – Studi ini membahas tentang risk assessment pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX dalam kerjasama joint development antara Indonesia dan Korea Selatan untuk tahapan Engineering and Manufacturing Development Phase (EMDP). Risiko-risiko dalam Tahapan EMDP ditinjau dari aspek Life Cycle of Weapon System. Risk assessment dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi, menganalisis risiko serta menilai tingkat risiko sebagai kalkulasi matang untuk menggiring proyek ini agar dapat berjalan lancar dan menghindarkan dari risiko default atau kegagalan proyek mahabesar yang sudah menelan biaya yang tidak sedikit bagi Indonesia. Apalagi ini merupakan pengalaman pertama dalam membuat pesawat tempur. Selain itu, pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk membangun kemandirian industri pertahanan dan membuka peta jalan penguasaan pesawat tempur bagi PT.Dirgantara Indonesia (PT.DI).

Kata Kunci : penilaian risiko, pesawat Tempur KFX/IFX, Joint Development, industri pertahanan, teknologi pertahanan.

Abstract – This article is about the activity of risk assessment in developing KFX/IFX Fighters through joint development cooperation between Indonesia and South Korea for Engineering and Manufacturing Development Phase (EMDP). The Risks in EMDP found by using the Life Cycle of Weapon System. Risk assessment aims to identify, analyze and assess the level of risk as a calculation so that the program will always be on the track and and the default of the project will be avoided. Moreover, this is the first experience for Indonesia to make fighters. Besides that, KFX/IFX fighters is one of our national program which aims to built the independence of defense industry and to open the road map in mastering on making fighter for PT.Dirgantara Indonesia (PT.DI).

Keywords: risk assessment, KFX/IFX Fighters, joint development, defense industry, defense technology
SAINS DATA, BIG DATA, DAN ANALISIS PREDIKTIF: SEBUAH LANDASAN UNTUK KECERDASAN KEAMANAN SIBER
Authors: Nainggolan Dicky R. M.
Published: January 2019

Abstrak – Data merupakan unsur terpenting dalam setiap penelitian dan pendekatan ilmiah. Metodologi sains data digunakan untuk memilah, memilih dan mempersiapkan sejumlah data untuk diproses dan dianalisis. Teknologi big data mampu mengumpulkan data dengan sangat banyak dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan visualisasi tren atau menyingkapkan pengetahuan dari suatu peristiwa yang terjadi baik dimasa lalu, sekarang, maupun akan datang dengan kecepatan pemrosesan data sangat tinggi. Analisis prediktif memberikan wawasan analisis lebih dalam dan kemunculan machine learning membawa analisis data ke tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan dalam tahap pemrosesan data mentah. Analisis prediktif dan machine learning menghasilkan laporan berbentuk visual untuk pengambil keputusan dan pemangku kepentingan. Berkenaan dengan keamanan siber, big data menjanjikan kesempatan dalam rangka untuk mencegah dan mendeteksi setiap serangan canggih siber dengan memanfaatkan data keamanan internal dan eksternal.

Kata Kunci: analisis prediktif, big data, intelijen, keamanan siber, sains data

Abstract – Data are the prominent elements in scientific researches and approaches. Data Science methodology is used to select and to prepare enormous numbers of data for further processing and analysing. Big Data technology collects vast amount of data from many sources in order to exploit the information and to visualise trend or to discover a certain phenomenon in the past, present, or in the future at high speed processing capability. Predictive analytics provides in-depth analytical insights and the emerging of machine learning brings the data analytics to a higher level by processing raw data with artificial intelligence technology. Predictive analytics and machine learning produce visual reports for decision makers and stake-holders. Regarding cyberspace security, big data promises the opportunities in order to prevent and to detect any advanced cyber-attacks by using internal and external security data.

Keywords: big data, cyber security, data science, intelligence, predictive analytics