bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL BAGI PARA PENGUNGSI MELALUI KONVENSI PENGUNGSI 1951 DAN PROTOKOL 1967
Authors: Kadek Diah Karuni  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

The definition of a refugee based on the 1951 Convention includes a person who because of his fear of persecution caused by reasons of ethnicity, race, religion, nationality, membership of certain social groups and also certain political parties outside his country of nationality so that he does not want protection from that country. To provide protection to international refugees, the 1951 Refugee Convention was enacted as a form of legal protection. The refugees then evacuate to seek legal protection in countries that have ratified the Convention. Prior to 1951, issues related to international refugees were still a polemic, especially in terms of legal protection and legal status for these refugees. Therefore, writing this article aims to find out the legal protection for international refugees through the 1951 Convention, find out who is called a refugee, determine the status of international refugees, their position and rights, as well as countries that have ratified and have not ratified. the convention. The method used in writing this scientific article is a library research method through several literatures such as websites, journals and also e-books that are in accordance with the topic of this article. This article shows the findings that international refugees currently have legal status, their position and rights are protected in a refugee country when that country has ratified the 1951 Convention and the 1967 protocol.
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Ni Ketut Suriati  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku
Published: March 2023

This article aims to (1). Children and Child Protection in Indonesian Law. (2). How to Protect Children's Rights in Aspects of International Law. The results of the discussion of this article show that (1) In Law no. 23 of 2002 concerning the protection of children, states that children are a mandate and gift from God Almighty, in which the dignity and worth of being a complete human being is inherent in him. Guaranteed rights for children are protected through Law no. 34 of 2014, there are 4 general principles of child protection, namely the principle of non-discrimination, the principle of the best interests of the child, the principle of the right to life and the principle of respect for the opinion of children, the regulation regarding the protection of children's rights in Indonesia is also contained in the 1945 Constitution Article 28B Paragraph ( 2), as well as in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. (2) The regulation regarding the protection of children's rights in the aspect of international law is contained in the Convention on the Rights of the Child which was declared unanimously on November 20, 1989 by the United Nations General Assembly (UN Resolution No. 44/25 dated December 5, 1989). -Children's rights are also contained in the ILO Conventions
PENGGUNAAN DRONE SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Authors: Geovanie David Greacy , Mangku Dewa Gede Sudika , Yuliartini Ni Putu Rai
Published: March 2023

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui, dan menganalisis terkait dengan penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata, serta (2) untuk menganalisis dan mengkaji terkait dengan aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan drone sebagai sennjata, jika dikaji dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata telah menyalahi aturan dasar dari hukum humaniter internasional. Dalam penggunaannya drone sebagai senjata tidak dapat membedakan secara pasti terkait target dan sasaran antara kombatan dan non-kombatan. Selain itu dalam pelaksanaan penggunaannya drone sebagai senjata belum menerapkan prinsip-prinsip dasar dari hukum hukaniter internasional. Kemudian, (2) Penggunaan drone sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai mengenai hal ini, Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai penggunaan drone. Kekosongan anturan hukum yang secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penggunaan drone, yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata, hal ini akan membuka peluang yang sangat besar terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional. Sehingga penggunaan drone sebagai senjata harus dirumuskan dalam suatu aturan hukum tertentu. Aturan yang khusus dan mengikat diperlukan guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan drone sebagai senjata oleh negara, dan mencegah jatuhnya korban jiwa yang berlebihan dari pihak kombatan, maupun non-kombatan, selain itu agar pemanfaatan drone juga lebih pasti.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DESA GUNUNG SARI, KABUPATEN BULELENG)
Authors: Wardani Ni Kadek Dian Yunita Adi , Dantes Komang Febrinayanti , Suastika I Nengah
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari serta (2) untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum dalam transaksi jual beli hasil bumi ialah perlindungan secara preventif dan represif. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam transaksi jual beli terjadi wanprestasi melalui jalur litigasi dan non litigasi, biasanya para pihak lebih memilih menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Gunung Sari.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG
Authors: Putra I Putu Aditya Darma , Dantes Komang Febrinayanti , Ardhya Si Ngurah
Published: March 2023

Peneitian ini bertujuan Untuk mengetahui keabsahan penggunaan suatu merek di wilayah Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah Non Probability Samping dengan bentuk Purposive Sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memenuhi unsur daya pembeda terhadap merek terdaftar lainnya merupakan suatu pelanggaran hak atas merek, sehingga merek tersebut adalah tidak sah untuk digunakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya upaya preventif oleh instansi terkait baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah hukumnya.
PELARANGAN PENJUALAN MINDOIN TANAH KARANG DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali)
Authors: Kesawa I Nyoman Widi Gita , Sudiatmaka Ketut , Sanjaya Dewa Bagus
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan abang, kabupaten Karangasem, Bali, (2) penjualan mindoin di Desa Tista di tinjau dari prespektif Undang – Undang No. 5 tahun 1960 dan juga (3) kendala dalam penjualan Mindoin di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. objek penelitian berpusat di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dsedangkan instrument penelitiannya menggunakan studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian di olah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Pelarangan Penjualan Mindoin bertujuan untuk mengontrol penjualan tanah di desa adat tista. Dimana dalam halini penjualan tanah karang desa yang ada di desa adat tista hanya dapat di jual 1 (satu) kalisehingga jika masyarakat ingin memembeli tanah untuk membuat pekarangan haruslah membeli tanah yang belum pernah di jual
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PELANGGAN TERHADAP PT. MENSANA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBAT TERNAK DI PT. MENSANA
Authors: Nugraha I Made Juliawan Wisnu , Dantes Komang Febrinayanti , Suastika I Nengah
Published: March 2023

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksaan perjanjian antara PT. MENSANA dengan pelanggan yang rata rata buta hukum sehingga dapat melakukan sebuah wanprestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh pelanggan kepada PT. MENSANA serta (2) mengetahui bagaimana tindakan dari pihak PT. MENSANA kepada para pelanggan yang melakukan tindak wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jurnal-jurnal hukum, dan buku Hukum Perdata. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Kepala cabang PT. MENSANA dan staf Kantor PT. MENSANA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian kasus wanpresatasi dari PT. MENSANA dilakukan melalui jalur kekeluargaan dengan cara mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi (2) tindakan dari PT. MENSANA yaitu mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi dan melakukan koordinasi kepada pelanggan mengenai bagaimana penyelesaian yang  disepakati oleh pelanggan, apakah mengalami kepailitan sehingga pelanggan yang melakukan wanpresatasi akan di blacklist atau masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya.
ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Shofi Zalfa Dhea Fairuz , Subekti Rahayu , Raharjo Purwono Sungkowo
Published: March 2023

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pengadaan tanah seringkali ditemukan ada yang tidak sepakat mengenai besaran ganti kerugian. Dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut harusnya dilakukan dengan cara musyawarah antara panitia pengadaan tanah dan pihak yang berhak, akan tetapi pada kenyataannya dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut hanya diputuskan sepihak saja oleh panitia pengadaan tanah. Seringkali aspek keadilan dalam pengadaan tanah dikesampingkan dan yang diutamakan adalah aspek kemanfaatannya. Pihak pemilik tanah beranggapan bahwa besaran ganti rugi tersebut masih belum layak sedangkan pihak pemerintah menganggap bahwa besaran ganti rugi tersebut sudah layak dan adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang meliputi dokumen. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan karena tidak adanya musyawarah antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan Tanah dalam hal menetapkan besaran ganti kerugian oleh karena itu ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian tersebut.
URGENSI PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN PENUMPANG PESAWAT UDARA DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Supriyono Supriyono , Sholichah V , Trianto B. , Nurcahyani M. , Yustitianingtyas L.
Published: March 2023

Pada era globalisasi seperti saat ini, transportasi udara menjadi pilihan sebagian besar masyarakat karena memiliki banyak kelebihan yaitu biaya yang terjangkau, efisiensi waktu dan kenyamanan. Namun sejak pandemi Covid-19 terjadi di hampir belahan dunia, industri penerbangan komersil mengalami kelesuan karena adanya rasa ketakutan pada calon penumpang untuk bepergian jauh, lebih-lebih perjalanan ke luar negeri dan juga dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengadakan pembatasan aktivitas warga negaranya yakni kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, karena perlindungan hak kesehatan penumpang merupakan amanat Undang-Undang. Sehingga pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan penumpang pesawat udara. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melindungi hak kesehatan penumpang pesawat dituangkan dalam beberapa peraturan, baik itu udang-udang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri dan lain sebagainya. Dengan adanya peraturan tentang perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik itu para calon penumpang maupun perusahaan maskapai penerbangan.
KAJIAN NORMATIF ILEGAL STREAMING MELALUI MEDIA SOSIAL: STUDI PADA PLATFORM IGTV
Authors: Febriani Septia , Tantimin Tantimin
Published: March 2023

Tujuan pada kegiatan penelitian ini yakni guna melakukan pengkajian perlindungan mengenai suatu karya sinematografi berbentuk video yang disiarkan secara langsung kemudian dilakukan pengunggahan ke sebuah aplikasi di Instagram yaitu Instagram Televisi (IGTV) didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan agar memahami sanksi-sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiarannya kembali video siaran langsung Instagram dengan tidak ada perizinan penciptanya. Menggunakan suatu metode yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan analisis. Hasil penelitian menyatakan yakni video yang disiarkan secara langsung pada Instagram yang dilakukan pengunggahan IGTV, diklasifikasikan merupakan karya sinematografi maka pemegang hak ciptanya memperoleh perlindungan hukum terkait karya dirinya sesuai aturan pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tapi nyatanya di pembahasan pasal tersebut masih dijumpai terdapat normanya yang kabur yakni dari definisi karya sinematografi yang sekadar dibatasi pada film. Sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiaran kembali dengan tidak ada perizinan yang diberi pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sanksi pidana sesuai yang diaturkan dalam pasal 113 ayat (2) serta sanksi perdata mencakup penggugatan ganti kerugian.
PELAKSANAAN KESESUAIAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR
Authors: Endah Rantau Itasari
Published: March 2023

Pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan kondisi faktual di kelima kabupaten di kawasan perbatasan. Pola, kecenderungan dan dinamisasi faktual di lapangan merupakan dasar penalaran atau konstruksi hukum untuk menginterprestasikan tingkat kesesuaian pemenuhan kewajiban normatif di tingkat internasional di level nasional. Pola dan kecenderungan adalah rasio pendekatan ilmu sosial dan kesesuiaan adalah justifikasi yuridis dalam kerangka penalaran hukum. Relasi dalam penalaran hukum ini terletak pada analisis munculnya gap atau ketimpangan antara apa yang terjadi di lapangan dengan ketentuan normatif sehingga dinamisasi hukum merupakan cerminan konsistensi dan afirmasi terhadap pengimbangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Konteks dan perspektif Provinsi Kalimantan Barat dan di kawasan perbatasan negara merupakan ciri atau pendekatan partikularisme dalam analisis pemenuhan dan perlindungan HAM yang berbasis pada nilai-nilai universal berbasis pada kesamaan, kemerdekaan dan kebebasan. Dengan demikian, eksistensi tersebut membuktikan komitmen dan kepatuhan negara pada standar internasional utamanya pada pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA
Authors: Ni Made Darmakanti  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling  dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa perlindungan secara pre-emtif, preventif, dan represif; dan (2) hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa hambatan yang berasal dari internal aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan eksternal dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)
Authors: Desak Komang Budiarsini  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban negara terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Terkait jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik deskriptif dan teknik argumentasi serta diuraikan secara sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya aturan hukum yang dilanggar terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf (d), pasal 27  ayat 1 serta pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961, 2) Adanya pertanggungjawaban yang harus dipenuhi pihak Australia terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 terkait  kasus penyadapan yang dilakukan di Indonesia. Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi dengan pembentukan protokol Code of Conduct (CoC) on framework for security coorperation berdasarkan prinsip kesepakatan bersama (mutual consent).
PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ATAS KEBIJAKAN REPORT PALM OIL OLEH UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI WORLD TRADE ORGANIZATION
Authors: Luh Intan Purnama Dewi  , I Made Yudana  , Dewa Gede Sudika Mangku
Published: March 2023

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan CPO dalam ketentuan WTO, serta untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan report palm oil menurut ketentuan WTO. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang pengaturan CPO termasuk implementasi prinsip MFN dalam WTO dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan pemboikotan minyak kelapa sawit. Digunakan pula jenis pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang mana data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa terhadap Indonesia atas pemboikotan CPO telah dibantah pemerintah Indonesia melalui sertifikasi berupa RSPO, ISCC, SAN dan ISPO. Sertifikasi tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi (MFN). Dalam praktiknya di lapangan, penerapan prinsip MFN dalam perdagangan internasional sering kali tidak dapat berjalan dengan mudah. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pemboikotan CPO oleh Uni Eropa terhadap Indonesia, yang mana RED II dianggap melanggar prinsip MFN termasuk mendiskriminasi CPO Indonesia dari minyak nabati lainnya. Penyelesaian sengketa di WTO dapat diselesaikan melalui lembaga DSB. Terkait sengketa pemboikotan CPO yang dilakukan Uni Eropa, Indonesia dapat melakukan beberapa upaya yaitu dengan tindakan yang sifatnya power based, tindakan yang sifatnya right based, serta tindakan yang sifatnya interest based.
PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)
Authors: Ni Made Nita Prihartanty  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

Penelitian ini berujuan untuk (1) mengetahui dasar dan pertimbangan penuntut umu dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr., (2) mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Buleleng serta hakim di Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa  (1) adapun dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak. (2) Dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah  daran Pembimbing Kemasayarakatan yang menilai pelaku perlu mendapat kan Pidana Bersyarat agar pemidanaannya dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa mendatang melalui adanya pembinaan, pelayanan dan pengawasan. Untuk itu hakim menambah masa penjara pelaku untuk memenuhi syarat memperoleh Pidana Bersyarat yaitu minimal penjara 2 (dua) tahun sesuai Pasal 73 Ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
IMPLEMENTASI PASAL 1320 KUH PERDATA TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI KOTA JEMBRANA
Authors: Ni Putu Dewi Laurina  , Komang Febrinayanti Dantes  , Made Sugi Hartono
Published: March 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata serta mengetahui bagaimana akibat hukum atas kepemilikan motor dari transaksi jual beli bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Jembrana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjek menggunakan teknik Purposive Sampling.Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini masih tercermin dari masih adanya pelaku usaha dan konsumen yang melakukan perjanjian serta tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Adapun akibat hukum atas kepemilikan motor dari transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB dapat dilihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2), sudah jelas diatur bahwa kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan akan mendapatkan bukti kepemilikin berupa BPKB dan STNK. Jadi apabila tidak memiliki BPKB dan STNK, maka tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADISI MEGOAK-GOAKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN (STUDI KASUS TRADISI
Authors: Gusti Ayu Putu Nia Priyantini  , Ketut Sudiatmaka  , Ni Ketut Sari Adnyani
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji sebagai wujud pelestarian identitas budaya ditinjau dari perspektif pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan serta menganalisa peran wadah kountas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji. Jenis Penelitian yang dugunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap tradisi Megoak-goakan, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang secara mengkhusus mengatur mengenai keberadaan ekspresi budaya tradisional dan pengimplementasian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan kebudayaan dapat dikatakan cukup optimal hal ini dibuktikan dengan diakuinya tradisi Megoak-goakan sebagai warisan budaya tak benda dengan diberikannya sertifikat Nomor129254/MPKF/KB/20 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN)
Authors: I Kadek Sukadana Putra  , Ketut Sudiatmaka  , Dewa Bagus Sanjaya
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan Nyentana menurut Hukum Adat Bali dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Prajuru Adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan Nyentana tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Perkawinan Nyentana masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kerambitan. Namun, perkawinan nyentana yang sudah berlangsung bisa saja mengalami perceraian. Langkah perceraian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan nyentana. Sebab, cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasangan nyentana tersebut tidak mendapatkan hasil yang tepat walaupun adanya Peran Prajuru Adat yang membantu. Setelah terjadinya perceraian, laki-laki yang melaksanakan perkawinan Nyentana di kerambitan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris atau dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan status Mulih Daha. Status Mulih Daha ini ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh keluarganya bersama dengan Prajuru Adat. Meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris, orang tuanya bisa saja memberikan sebagian harta warisannya dengan sukarela berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya serta tetap melaksanakan kewajiban (swadharma) di keluarga asalnya.
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA
Authors: Nurul Widhanita Y. Badilla
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan “Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah efektivitas pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektivnya pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika efektivitas dilihat dari perlindungan masyarakat terjadi penurunan angka terpidana kasus narkotika dari tahun 2021-2022, disini berarti pembinaan dapat dikatakan berhasil. Sementara dilihat dari sisi pelaku residivis ada beberapa orang yang mengulang dari jumlah presentase 10,99%-12,24% tiap bulannya, faktor-faktor yang menghambat pembinaan terpidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura, antara lain: a. tidak seimbangya kapasitas ruangan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan; b. tidak adanya fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis.
PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Authors: Livia Annisa Chintyauti  , Muhamad Jodi Setianto  , Komang Febrinayanti Dantes
Published: March 2023

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja, serta (2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja. Pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian yaitu menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. Dalam penentun sampel penelitian menggunakan teknik non probability sampling yaitu dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti. Dan dalam teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, namun pada kenyataan masih terdapat perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur masuk di Pengadilan Agama Singaraja.
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PIDANA PENCURIAN DI POLSEK SAWAN
Authors: I Wayan Artawan  , Made Sugi Hartono  , Ni Ketut Sari Adnyani
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek sawan. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan studi dokumen, wawacara dan observasi. Teknik penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling dan penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif hasil penelitian menunjukan bahwa (1) hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah sangatlah banyak dan bersifat tegas tidak boleh dilanggar oleh siapapun kecuali menurut undang-undang, (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan adalah masih belum maksimal dan perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
Authors: Helena Hestaria  , Made Sugi Hartono  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisa bagaimana penerapan konsep restorative justice dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini semakin meningkat (2) Mengetahui apakah konsep restorative justice dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam hukum Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research), dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penerapan konsep restorative justice dalam tindak pidana korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) (2) Secara teroritis dan secara yuridis konsep restorative justice dalam tindak pidan korupsi dapat di terapkan dalam hukum Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Authors: Tri Manisha Roitona Pakpahan  , Si Ngurah Ardhya  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2023

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja/ buruh yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan akibat pandemi Covid-19 ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan (2) bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (Comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki dasar pengaturan terdapat dalam Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal tersebut membahas mengenai cara-cara guna melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengaturan Mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja yang di PHK akibat dampak pandemi Covid-19 yaitu adanya Pengecualian mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdapat dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja/buruh. Apabila perusahaan mengalami kerugian yang benar-benar timbul karena dampak Covid-19 Maka PHK yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sah secara hukum namun harus disertakan dengan bukti yang jelas. (2) Adapun tangungjawab perusahaan dalam terjadinya pemutusan hubungan kerja yaitu pengusaha diwajibkan memenuhi hak-hak tenaga kerja yang mengalami PHK diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa jika terjadinya PHK, pengusaha wajib untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Apabila hak-hak tenaga kerja/ buruh tidak dipenuhi oleh pengusaha maka tenaga kerja/buruh dapat menempuh upaya hukum melalui Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING
Authors: Riris Nisantika  , Si Ngurah Ardhya  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada financial technology berbasis peer to peer lending dan Bagaimana seharusnya mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman dalam hal terjadinya pinjaman gagal bayar pada financial technology berbasis peer to peer lending. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pedekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Adapun keabsahan perjanjian pinjam meminjam pada Fintech berbasi P2P Lending apabila terdapat klausula eksonerasi maka perjajian tersebut dapat batal demi hukum karena bertententangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya mengenai akibat hukum beberapa aturan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlundungan Konsumen memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sedangkan menurut POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adapun akibat hukumnya adalah dengan memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, ataupun penutupan usaha. Pengaturan mitigasi risiko Fintech berbasis P2P Lending tercantum dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016 Dan Mengenai tanggungjawab, dilihat dengan sistem perbankan, penyelenggara P2P Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena sama sama memperoleh kuasa dari pemberi pinjaman, namun dalam hal tanggungjawab saat berbeda dilapangan. Perbankan akan ikut bertanggungjawab apabila terdapat gagal bayar dengan melakukan penagihan atau sita aset, sedangkan penyelenggara P2P Lending tidak akan ikut bertangungjawab apabila terjadi gagal bayar karena belum adanya aturan yang mengatur hal ini.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)
Authors: Gede Pupung Januartika  , Komang Febrinayanti Dantes  , I Nengah Suastika
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap sahnya perkawinan tanpa adanya akta menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan (2) upaya pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singarja. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan  lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja 1 B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Random Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling.  Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Akibat hukum dari tidak dicatatkannya suat perkawinan tersebut adalah tidak adanya hubungan status antara suami istri yang jelas, kurangnya perlindungan dan tidak adanya status hukum terhadap anak yang lahir nantinya, menyulitkan proses pewarisan dikarenakan anak hanya mempnyai hubungan perdata bersama ibunya dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selain itu dalam hal perceraian juga sangat berdampak pada perkawinan yang tidak dicatatkan karena kurangnya bukti autentik dalam bentuk akta dalam proses pembuktiannya. (2) Upaya dalam proses pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan dalam proses pembuktiannya dapat menggunakan Catatan dari Desa adat bahwa telah melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007 yang menjadi yurisprundensi pada perceraian tanpa adanya suatu akta perkawinan tersebut tidaklah menjadi masalah jika pihak – pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan, sebab dalam putusan mahkamah agung tersbut hakim tidak bisa menolak atau tidak mengabulkan gugatan  perceraian meskipun tidak memiliki akta perkawinan.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1644 K/PDT/2020)
Authors: Efrilius Kantriburi  , Ketut Sudiatmaka  , Komang Febrinayanti Dantes
Published: March 2023

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan pernikahan (studi putusan mahkamah agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020 adalah bermula adanya putusan pengadilan negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms dan dikuat kan dengan putusan pengadilan tinggi jawa tengah nomor 423/PDT/2019/PTSMG dengan dasar pertimbangan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana diatur pada pasal1365KitabUndang- undang Hukum Perdata (BW). Terdapat asas -asas dan norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas: Sepadang-sepenginang dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang sebagai dasar dalam Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020. Kedua, perbuatan melawan hukum berupa pembatalan pernikahan secara sepihak menimbulkan akibat hukum mengenai penggantian biaya kerugian baik materiil maupun im materiil kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak perempuan dan melalui putusan tersebut maka kesepakatan akan melakukan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020. Saran, Diharapkan kepada orang tua untuk meyakinkan anak baik perempuan atau laki-laki, sebelum anaknya melakukan pernikahan atau perkawinan agar benar-benar berani bertanggungjawab atas kesepakatan akan menikahi atau mengawini anak seseorang, supaya tidak merugikan pihak yang diajak kawin atau nikah ataupun merugikan pihak keluarganya, sehingga sesuai dengan asas dan nilai-nilai kepatutan dimasyarakat.
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA
Authors: Eunike Dian Octavi  , Jeshika Basaria Tambunan  , Imraatu Justiqanna Andini  , Kirana Putri Amalia  , Nadia Putri Ibtisamah  , Asianto Nugroho  , Sapto Hermawan
Published: March 2023

Akibat pengaruh wabah pandemi Covid 19 terhadap sektor perpajakan, Indonesia telah melakukan berbagai paket kebijakan perpajakan terkait stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid 19, antara lain kebersamaan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas ekonomi, dan mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Realisasinya, pemerintah daerah secara nasional, meski kapasitas APBD berbeda, bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD. Kinerja Ditjen Pajak dan KPP Pratama di masing-masing daerah serentak menerapkan strategi sosialisasi nasional. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan secara umum telah disesuaikan dengan kemampuan Negara Indonesia mengikuti trend internasional berupa kemudahan administrasi, pengurangan sementara beban pajak hingga penurunan tarif pajak penghasilan badan tentunya. dengan memperhatikan optimalisasi pengawasan, transparansi penggunaan dan pelaporan penggunaan insentif.
IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
Authors: Yosephine Adinda D S  , Tifani Rizki Dianisa  , Ghina Khalda Naila  , Heri Indrajat  , Muhammad Haikal Arsya  , Asianto Nugroho  , Sapto Hermawan
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan sistem pembayaran dan penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan melalui e-digital belum sesuai dengan harapan. Artinya, banyak wajib pajak, termasuk UMKM, yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kemajuan teknologi informasi, selain mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid 19. Dampak kebijakan perpajakan terkait penurunan tarif pajak dan berbagai fasilitas pemberian insentif, relaksasi, dan pengembalian pajak (restitusi) kepada UMKM berdampak pada peningkatan kepatuhan dan kelancaran pembayaran kewajiban. utang pajak wajib pajak. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya.