bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Apturedi Efan
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor, dampak hukumnya,  serta kebijakan formulasinya di masa mendatang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,  pertama, penerapan hukum tindak pidana suap berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Huruf a dan b UU Tipikor, didapati dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST atas nama terpidana Urip Tri Gunawan dan Putusan PN Surabaya Nomor : 268/ PID.B-TPK/2016/PN.Sby atas nama terpidana Ahmad Fauzi. Kedua terdakwa dalam dakwaannya masing-masing salah satunya  didakwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor, tetapi Urip Tri Gunawan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 12 b UU Tipikor sedangkan Ahmad Fauzi dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor. Padahal, kedua norma tersebut berada dalam undang-undang yang sama, tetapi memiliki unsur-unsur tindak pidana yang serupa, dan masing-masing terdakwa merupakan pegawai negeri atau penyelenggara yang bertindak sebagai penerima suap, yang pada akhirnya berakibat kepada perbedaan penjatuhan sanksi pidana baik pidana penjara, pidana denda, dan subisidaritasnya. Kedua, dampak penegakan hukum tindak pidana suap berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor adalah didapatinya kendala dari faktor (substansi) hukum dan faktor penegak hukum khususnya hakim. Dari faktor hukum, terjadi ketidakpastin hukum dengan wujud pengulangan norma dalam hal kesamaan unsur-unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor dengan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, tetapi masing-masing mengadung ancaman sanksi pidana yang berbeda. Dampaknya, senada apabila ditinjau dari faktor penegak hukum khususnya hakim, yaitu terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana oleh hakim karena kedua norma walaupun memiliki unsur-unsur tindak pidana yang serupa tetapi mengandung ancaman sanksi pidana yang berbeda. Ketiga, kebijakan formulasi tindak pidana suap di masa mendatang adalah judicial review ketentuan Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi karena pasal-pasal a quo yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang sama tetapi berbeda dalam ancaman sanksi pidana dapat berpotensi mendiskriminasikan dan merugikan hak konstitusinal serta keadilan bagi warga negara sehingga pasal-pasal a quo menjadi celah “tawar menawar” atau “jual beli” penerapan penjatuhan putusan pidana. Hal-hal demikian telah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan oleh karenanya ketentuan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor dapat dituntut untuk dihapuskan.
PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
Authors: Putiloka Caery Arina , Ahmad Ruben
Published: March 2024

Abstrak  :  dilatarbelakangi karena banyaknya kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Munculnya banyak perkara terorisme yang melibatkan anak bila tidak ditangani dengan baik  sudah tentu akan mengganggu ketidakpuasan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan hukum pemidanaan terhadap putusan No:19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, mengenai tindak pidana terorisme yang melibatkan anak, dan  konsep yang ideal kedepan terhadap perlindungan dan penerapan hukum pada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme terdapat dalam  Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA) Pasal 2, 3 dan 5, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) Pasal 59, 59A,64 dan 69B dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) Pasal 19 dan16A serta Pasal perlindungan yang krusial yakni pasal 26, 30-43 SPPA. Putusan No:19/Pid.Sus/2011/Pn. Klt menggunakan hukum pemidanaan dengan teori pemidanaan gabungan. Konsep Ideal kedepan untuk perlindungan dan penerapan hukum anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme menggunakan Konsep Deradikalisasi. Kata Kunci : Anak; Deradikalisasi; Pemidanaan;Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Terorisme
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Dody Wijaya Ari
Published: March 2024

Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunkan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik” hukum. Berkaitan “dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu  Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus” Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg atas nama Terdakwa SUKENI Bin BASIRUN selaku Penjabat Kepala Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu di putus Tanggal 23 Mei 2019 dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Plg “atas nama terdakwa ZULFIKRI UMARI BIN UMARKIA yang diputus pada tanggal 01 Agustus 2019 atas putusan tersebut dalam amar putusannya mewajibkan terpidana mengembalikan kerugian keuangannegara akibat yang dilakukan oleh terpidana. salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara, Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-undang Korupsi baik yang lama” yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, “menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery), dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapakan agar pihak legislatif bersama eksekutif untuk  memformulasikan ketentuan pengaturan bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya ketika gagal mengeksekusi barang-barang atau aset terpidana tidak dapat dieksekusi lagi, karena telah habis terlebih dahulu, dipakai/dinikmati/dipindahtangankan/dicuci (money laundering) oleh terpidana korupsi, baik dalam KUHAP, UU Kejaksaan RI, maupun UU Tindak Pidana  Korupsi untuk  mengisi  kekosongan  norma hukum selama ini dan setiap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sejak tahap penyidikan jaksa sudah menyita aset tersangka, sehingga  dalam penuntutan  jaksa sudah mengetahui besarnya jumlah uang pengganti yang akan  dituntut  sama  jumlahnya  dengan  aset  yang telah disita, dan jenis pidana tambahan pengganti berupa pengembalian keuangan negara untuk masa waktu ke depan diformulasikan menjadi  jenis  pidana  pokok  yang  wajib  dituntut oleh jaksa penuntut umum, dan wajib pula untuk dijatuhkan putusan oleh  hakim  bagi  setiap  terdakwa  dalam  perkara  Tindak  Pidana Korupsi sesuai esensi pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan” Tindak Pidana korupsi.
RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN POJK NO.11/POJK.03/2020 DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
Authors: Dwitari Firza Ayu , Zuhir Mada Apriandi
Published: March 2024

Sebagai penyelesaian masalah penurunan kapasitas debitur dalam melakukan pembayaran kredit dimasa pandemi Covid-19, maka dikeluarkanlah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dengan salah satu kebijakannya adalah restrukturisasi kredit. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menganalisis tentang restrukturisasi kredit perbankan berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19. Teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam POJK No.11/POJK.03/2020 memberikan relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 Milyar sampai dengan bulan Maret 2022 dan berlaku untuk seluruh debitur yang terdampak pandemi sesuai analisis penilaian bank yang mengacu pada penilaian kualitas aset dengan memperhatikan manajemen risiko.
ANALISIS YURIDIS ATAS KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES KEPAILITAN
Authors: Ridduan Muhammad
Published: March 2024

Abstrak: Kepailitan merupakan sebuah alat yang digunakan oleh hukum untuk mendistribusikan kekayaan pihak yang berutang dengan seimbang diantara pihak yang berpiutang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1132 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan jika benda-benda itu menjadi tanggungan bersama bagi pihak yang berpiutang serta hasil penjualannya didistribusikan secara merata sesuai dengan jumlah piutangnya masing-masing, ketentuan ini dikecualikan jika antara para pihak yang berpiutang itu memiliki dalil tertentu untuk diprioritaskan pemenuhan piutangnya. Didalam hukum kepailitan, ada tiga golongan pihak yang berpiutang yaitu pihak yang berpiutang biasa, pihak yang berpiutang dengan hak preference, dan pihak yang berpiutang pemilik hak jaminan kebendaan. Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini ialah bagaimana keberadaan kreditur pemegang hak jaminan atas sebuah kebendaan tertentu dalam proses kepailitan. Metodologi yang dipakai pada kajian artikel ini ialah metode normatif sedangkan teknik pengambilan kesimpulan yang dipakai adalah teknik deduktif. Berpegang pada hasil kajian maka dapat disimpulkan bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan masih dapat melaksanakan hak eksekusinya walaupun dalam undang-undang kepailitan pelaksanaan hak tersebut ditangguhkan. Kata kunci : kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.
PELANGGARAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG MASIH DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Authors: Satria Machdum , Muntaqo Firman , Rumesten Iza
Published: March 2024

Abstrak:  Tanah merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, dengan adanya kebutuhan tanah yang semakin meningkat serta jumlah manusia yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah yang terbatas hal tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan peningkatan terjadinya pelanggaran asas-asas hukum, contohnya seperti yang terjadi di desa Manggul Kabupaten Lahat dimana salah satu pihak pada saat proses persidangan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain yang melanggar asas itikad baik. Dalam Permen agraria No. 13 Tahun 2017 terdapat larangan untuk mengalihkan hak atas tanah yang berada dalam status quo/ blokir yaitu pasal 1 Ayat 1. Namun Peraturan Menteri agraria ini hanya mengatur objek hak atas tanah, sedangkan para pihak hanya memiliki bukti kepemilikan berupa SPH. Sehingga timbul sengketa mengenai akibat perbuatan hukum tersebut. permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hak atas tanah yang masih dalam proses persidangan perkara perdata dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif, berdasarkan hasil dari penelitian, harus adanya penambahan ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata yang memuat secara tegas adanya larangan peralihan hak atas tanah yang masih dalam sengketa perkara perdata, kemudian karena bukti dari masing-masing pihak berupa SPH maka majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memerintahkan para pihak untuk membuat perjanjian antar pihak untuk tidak mengalihkan objek yang sedang dalam proses sengketa.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG MELIBATKAN JASA OKNUM DOKTER (STUDI PUTUSAN NO. 1106/PID.SUS/2018/PN.PLG)
Authors: Sera K Miko Sapta , Nashriana Nashriana , Hasan KN Sofyan
Published: March 2024

Abortion is a problem that has violated ethics, laws and religions of various parties. Based on this, the problems of the thesis included the following aspects: (1) the judges considerations of imposing criminal sanctions on individual doctors, (2) criminal responsibility, (3) the perspective of medical ethics in conducting attempted abortion in the Decision No. 1106/Pid Sus/2018/PN.Plg. and (4) regulating abortion in the future The research method used was juridical normative (legal research). The results of the research showed that in imposing criminal sanctions, the judges considered juridical decisions more than non-juridical ones, criminal responsibility in which individual doctors conducted attempted abortion in the Decision No 1106/Pid Sus/2018/PN Plg had the elements of dualist view which fulfilled subjective and objective clements, regarding the ethical perspective of medical profession towards the crime of committing attempted abortion in the Decision No. 1106 Pid Sus 2018 PN Plg, the individual doctors had violated the code of ethics and doctor's oath, regarding eriminal-abortion laws in the future, it is necessary to reform criminal law with the policy-oriented approach as well as the value-onented approach. Keywords:Criminal Responsibility, Attempted Abortion, Medical Profession Code Of Ethics
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN KARENA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT
Authors: Diagunsyah Raju , Panjaitan Saut Parulian
Published: March 2024

Raju Diagunsyah*, Nashriana**, dan Saut P. Panjaitan*** Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang kebijakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan karena melakukan kesalahan berat, selain itu juga menganalisis tentang penegakan hukum terhadap Pekerja/Buruh yang melakukan kesalahan berat di bidang ketenagakerjaan maupun penyelesaian yang ideal terhadap penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan era mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai berbagai hal di bidang ketenagakerjaan termasuk mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana yang terdapat dalam bidang ketenagakerjaan. Adapun upaya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dengan melakukan pengingkatan fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan, pembinaan terhadap serikat pekerja atau serikat buruh, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian yang ideal era mendatang mendorong pelaksanaan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkhusus uraian pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.Kata Kunci : Kebijakan Hukum; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja This study aims to analyze criminal law policies in the field of manpower for committing serious mistakes, besides that it also analyzes law enforcement against workers/laborers who make serious mistakes in the field of employment as well as the ideal solution to law enforcement in the field of employment in the future era. This research is a normative juridical research. The results of this study indicate that the government issued several laws and regulations governing various matters in the manpower sector, including regulating criminal provisions for criminal acts contained in the manpower sector. As for law enforcement efforts in the field of manpower by increasing the function of labor inspectors, fostering trade unions or labor unions, and court decisions that have permanent legal force. The ideal solution for the future era will encourage the implementation of improvements to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially the description of the articles governing criminal acts in the manpower sector.Keywords : Legal Policy; Law enforcement; Criminal Acts in the Manpower Sector; Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL DI BANK MANDIRI TUNAS FINANCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMO 2/XUU-XIX/2021
Authors: Juliantika Kris
Published: March 2024

Penelitian ini merupakan penelitian empiris di PT. Mandiri Tunas Finance yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menjadi dasar dilakukan Judicial Review. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, namun berlakunya putusan tersebut menyebabkan Perusahaan multifinance mengalami kesulitan salah satunya ialah debitur yang menolak benda yang menjadi objek jaminan di eksekusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 untuk mempertegas makna eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Artinya, dikeluarkannya putusan ini tidak menghilangkan hak eksekutorial yang dimiliki kreditur, sehingga masih sejalan dengan hak eksekutorial yang diatur dalam jaminan kebendaan. Dengan adanya hak eksekutorial ini, kreditur tetap dapat melaksanakan parate eksekusi apabila debitur cidera janji, tetapi dengan ketentuan bahwa debitur mengalami cidera janji/wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Disarankan untuk kreditur menjelaskan secara detail terkait perjanjian tentang Jaminan Fidusia apabila wanprestasi sehingga akan mengurangi resiko terjadinya kendala saat proses eksekusi objek jaminan fidusia.
Enteral Feeding in Critically Ill Adults: An Evidenced Based Practice Update
Authors: Palmer Justin
Published: March 2024

For many patients admitted to the Intensive Care Unit (ICU) nutritional support via an enteral feeding tube will be required at some point during their stay. Extensive research has been conducted on the topic of enteral nutrition and best practices for monitoring and delivery of enteral nutrition have continued to evolve. The purpose of this quality improvement project is to identify best practices for monitoring of enteral nutritional intolerance and increase the percentage of targeted nutrition received by patients. Following a review of the literature an Evidenced Based Practice Update was developed for bedside ICU nurses incorporating key recommendations. The distribution of the update will take place after collection of data on the percentage of targeted enteral nutrition delivered to patients for one month then compared to data collected for one month after distribution of the EBP Update. Education sessions will be held on the unit where the update will be reviewed along with conducting a pre- and post-test on the content in the EBP Update. Both the pre/post-test and target nutrition data will be analyzed using t-tests to measure the impact of the intervention. The desired outcome for this project will be an increased percentage of target nutrition delivered to patients and to increase adherence to the practices identified in the update.
Response Reduction Factor for Structures with Significant Irregularities on Different Soil Stratum
Authors: Elsadany Shorouk M. , Fayed M. N. , Sorour Tamer M. , Anwar A. M. , Nasr Nasr E.
Published: March 2024

The ability of a structure to dissipate energy through inelastic behavior is reflected in the response reduction factor (R), which is influenced by redundancy, ductility, and overstrength. Accurate determination of R is crucial for seismic design. This study focuses on determining the response factor for reinforced concrete (RC) structures with various irregularities. Non-linear static pushover analysis using SAP2000 was employed for numerical simulations to assess the impact of soil-structure interaction (SSI). The analysis included elevational and in-plan irregularities, revealing that buildings with irregular vertical geometries have lower inelastic seismic capacities compared to regular buildings. Consequently, R should be reduced by 15–40% from the ECP 2020 standard before the design phase for such structures. Irregularity was found to have a significant impact on weak soil conditions (C), leading to a reduction in R of 20.3% and 13.1% for fixed and isolated supports, respectively, on loose soil. Additionally, stiffer base soils were associated with higher R values for the same structure. Doi: 10.28991/CEJ-2024-010-03-07 Full Text: PDF
Development of a Framework for Risk-Based Integrated Safety Audit to Enhance Construction Safety Performance
Authors: Nugroho Danang B. , Latief Yusuf , Wibowo Mochamad A. , Arifuddin Rosmariani , Lestari Fatma , Akram Muhammad N.
Published: March 2024

Presently, there is a notable surge in infrastructure development, leading to a heightened occurrence of accidents within the construction sector. This trend has positioned the construction industry as one of the most accident-prone areas compared to other sectors. This suggests that the current construction safety audit procedures have not proven effective in preventing accidents. Typically, audits are conducted primarily during the construction phase, with infrequent assessments during the design phase. According to the Szymberski theory, actions taken during the design phase significantly influence the occurrence of accidents more than those taken during construction. Previous research has discussed a lot about safety management systems. However, it has not discussed how to assure the quality of its implementation. Considering this, the research aims to (a) identify the processes, elements, activities, sub-elements, objectives, criteria, and risks associated with construction safety audits and (b) formulate an integrated, risk-based audit process covering both the design and construction phases. This qualitative research employed the Delphi method to gather insights from construction safety experts, and the developed audit process utilized a risk management approach. The resulting audit process integrates principles from ISO 19011:2018 and Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 10 of 2021. The findings revealed 34 activities in audit program management, 34 activities in audit implementation, and 32 sub-elements in audit criteria. These components are incorporated into a comprehensive construction safety audit framework, organizing audit processes, activities, and criteria. This framework underscores that improving construction safety performance is not solely confined to the construction phase but extends to the design phase as well. The audit results serve as a foundation for continuous improvement, aiding in enhancing safety performance and preventing accidents within the construction industry. Doi: 10.28991/CEJ-2024-010-03-08 Full Text: PDF
Elektro Erozyon Yöntemi ile İşlenen Al2024-T3 Malzemesinin İşleme Parametrelerinin Optimizasyonu
Authors: Güner Semih , Yurdakul Mustafa , Ayhan Emre , İç Yusuf Tansel
Published: March 2024

Günümüzde alüminyum alaşımları hafif olması, yüksek dayanım sunması ve ekonomik olmaları gibi sebeplerle havacılık, otomotiv ve savunma sanayiinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Al2024-T3 malzemesinin işlenmesinde elektro erozyon yöntemi kullanılarak, talaş kaldırma miktarı (TKM), takım aşınma miktarı (TAM) ve ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) olarak sıralanabilecek performans yanıtları üzerinden sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan deneylerde boşalım akımı (Ip), vurum süresi (Ton) ve vurum aralığı (Toff) parametrelerinin performans yanıtları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda deney sonuçları üzerinde etkin parametrelerin sırasıyla Ton, Ip ve Toff olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın devamında performans yanıtlarını eniyileyecek parametre değerlerinin tespiti amacıyla bir optimizasyon çalışmasına da yer verilmiştir.
Between Stereotypes and Hermeneutic Quest
Authors: V. R. Sorge Giovanni
Published: March 2024

G. Jung’s alleged racism with regard to indigenous populations and, by extension, people of color and, specifically, Africans and native Americans, is much debated. The present contribution is based largely on Jung’s writings, some of which are unpublished. Jung’s considerationsoften deriving from his travels in North Africa and New Mexicoseem sometimes to imply the psychic inferiority of certain populations in comparison with the alleged civilized “white man.” To establish context, the essay cites passages from Jung’s published works (including his fear of “going black”), the discussion of the “racial question” among his contemporaries, and secondary literature. It then turns to statements from Jung’s unpublished manuscript “African Journey” (ca. 1925–26) for fresh insights into his views on his “primitive psychology.” On the one hand, Jung’s psychological approach failed to fully account for the social, economic, and historical aspects inherent to cultural differences. Moreover, he followed the widespread notion equating the primitive, the child, and the mentally ill. On the other hand, Jung’s understanding of “primitiveness” appears to be intrinsically linked to a critical approach to the alleged superiority of the “civilized man.” I argue that some passages from his unpublished manuscript “African Journey” demonstrate Jung’s conviction that the Western white man must recover a sense of the sacred and the experience of the numinosum, which the so-called primitive still retains. I discuss this complex and somewhat paradoxical view alongside an epistemologically problematic connotation inherent both to Jung’s empirical approach and his conception of the collective unconscious.
OPTIMALISASI TANAMAN KAKAO DI DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA MELALUI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT SERTA PEMBUATAN PUPUK KOMPOS DARI LIMBAH KAKAOWISATA MATA AIR MEDJET DI DESA SELELOS KECEMATAMAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA
Authors: Jannah Fista Fathul , Scabra Andre Rachmat , Mantika Ayu Aras , Fidhun Muhammad , Ummam Khatibul
Published: March 2024

Pertanian merupakan penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Lombok Utara dikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja pada sector pertanian. Kegiatan KKN PMD Universitas Mataram berfokus di Desa Selelos Kecamatan Gangga dan merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani kakao.  Tujuan dari kegiatan ini untuk menjawab berbagai permasalahan terkait pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kakao di Desa Selelos sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman kakao.  Permasalahan yang telah dianalisis berupa minimnya kesadaran para petani kakao tentang pentingnya merawat dan menjaga tanaman kakao dengan melakukan berbagai GAP (Guaranteed Asset Protection) seperti pemangkasan, pemupukan, dan penyemperotan. Selain itu, limbah kulit kakao di kebun juga menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran penyakit dan hama serta pencemaran linkungan. Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Mataram adalah dengan melakukan pendampingan secara langsung kepada para petani bekerja sama dengan PT OFI (Olam Food Ingredients) serta mengelola limbah kulit kakao menjadi pupuk kompos  yang dapat dimanfaatkan lagi oleh para petani. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih menjaga dan merawat tanaman kakao sehingga menghasilkan hasil panen yang maksimal. Untuk pupuk kompos dari limbah kulit kakao dapat digunakan kembali oleh para petani sehingga hasil kebun dapat dimafaatkam dengan semaksimal mungkin.
OS IMPACTOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA MANUTENÇÃO DA COGNIÇÃO EM IDOSOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Authors: SOBRINHO MARCOS WALBER DA SILVA MATOS , silva Giovanna tavares De Oliveira , pinheiro neto naum guilherme duarte , barbosa lays piethra de sena , Maramaldo Ian Fernando Costa , Sousa Davi Silva de , Portela Renata Pessoa
Published: March 2024

CONTEXTUALIZAÇÃO: Durante o processo de envelhecimento, os idosos estão suscetíveis a manifestar déficits das funções cognitivas: de memória, linguagem, função visuoespacial, função executiva, desenvo
DIRETRIZES PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ESTABILIDADE DE TALUDES UTILIZANDO OS MÉTODOS DE PROJEÇÃO ESTEREOGRÁFICA E ANÁLISE CINEMÁTICA E DE SENSIBILIDADE
Authors: SILVA DANILO JOSÉ DA
Published: March 2024

Em análises de estabilidade de taludes em rocha, as estruturas geológicas desempenham um papel fundamental nas condições de estabilidade, pois os modos de ruptura que ocorrem em taludes rochosos, são formados exclusivamente pela presença de meios descontínuos na massa de rocha, esses planos de fraqueza são característicos de diversos tipos de rochas é são denominados de descontinuidades. Uma das características mais importantes das descontinuidades é que as mesmas apresentam orientações, ou seja, possuem uma direção em relação ao norte geográfico e uma inclinação em relação a um plano horizontal. Essa orientação é o parâmetro chave para a realização de análises de estabilidade de taludes em rocha, visando a obtenção dos tipos prováveis de ruptura que ocorrem em taludes rochosos, pois a partir da orientação das descontinuidades em relação a orientação da face livre do talude, é possível determinar se as mesmas possuem ou não, condições para conduzir a um dado modo de ruptura. Devido à escassez de publicações nacionais, que não abordam esses assuntos de forma mais ampla, o presente artigo tem como objetivo estabelecer descrições, ilustrações, orientações e metodologias, que podem ser empregadas, para a projeção estereográfica de estruturas geológicas e análise de estabilidade de taludes em rocha, utilizando a metodologia cinemática e de sensibilidade. O artigo demonstra a técnica de projeção estereográfica, onde é possível representar as orientações das estruturas geológicas em um ambiente de duas dimensões, e também sobre os métodos de análise cinemática e de sensibilidade, que avaliam respectivamente os modos de ruptura, incertezas e variabilidades nos dados. Além disso, foi possível constituir uma metodologia que pode ser seguida para a realização dessas análises, com o objetivo de contribuir como um passo a passo a ser empregado.

Palavras-chaves: estabilidade de taludes, descontinuidades, orientações, modos de ruptura, análises de estabilidade
ESTRUTURA DE CONTENÇÃO COMO MEDIDA MITIGATÓRIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO DE BARRAGENS COM ALTEAMENTO A MONTANTE DA MINA FÁBRICA, MG
Authors: ARAUJO ANA PAULA , Iyomasa Wilson Shoji , FIAMMETTI ISABEL CRISTINA CARVALHO
Published: March 2024

Os desastres socioambientais ocorridos em Minas Gerais nas barragens de rejeitos em Mariana e Brumadinho trouxeram a necessidade de rever a legislação estadual e federal, especificamente sobre segurança de barragens. A principal alteração, que afetou diretamente no setor da mineração, foi o impedimento de novas construções de barragens de rejeitos pelo método de alteamento pela linha de montante, bem como a obrigatoriedade em promover a descaracterização (Lei 14.006/20) das estruturas ainda existentes, que já não recebem aporte de rejeitos provenientes das atividades de mineração. Aborda-se neste relato o estudo e a construção da Estrutura de Contenção à Jusante (ECJ), edificada ao longo da principal drenagem onde foram construídas quatro barragens de rejeitos, “em cascata”, que necessitam ser descaracterizadas, conforme nova legislação vigente. A capacidade de armazenamento dessa ECJ é tal que deve suportar e reter o somatório dos volumes das quatro barragens, acrescida de uma quinta barragem que não será descaracterizada, porém situa-se nas proximidades das demais e pode sofrer danos em caso da ocorrência de colapsos em cascata. A decisão dos empreendedores pela construção dessa ECJ de custo elevado, ainda que não seja exigência estabelecida nas novas leis e normas, visou trazer mais segurança à população e ao meio ambiente que já sofreram muito com os colapsos das barragens de rejeitos ocorridos em Mariana e Brumadinho. É importante mencionar que tal decisão foi decorrente de uma série de estudos e análises quando foram considerados os riscos decorrentes dos processos para descaracterização de barragens, bem como pela necessidade em adotar medidas rigorosas quanto à segurança do sistema em cascata. São apresentados os resultados do estudo de Dam Break efetuados para este cenário.

Palavras-Chave – Barragens com alteamento à montante; Descaracterização de barragens; Estrutura de contenção à jusante; Legislação de barragens.
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO ATRAVÉS DO EXAME PAPANICOLAU NO ESTADO DO TOCANTINS NOS ANOS 2017 A 2023
Authors: Oliveira Neto Eugenio Rodrigues De , Pelizari Glaucia Gonçalves , Silva Kelislania Rezende Da , Leão Ludimila Rocha , Vedana Renata De Fátima , Nunes Rosangela Barbosa Corrêa , Fernandes Taynara Augusta , Barbosa Marcus Vinicius Moreira
Published: March 2024

INTRODUÇÃO: A saúde da mulher engloba um contexto amplo e que não é limitado à ideia do combate às doenças específicas, mas a uma busca por uma melhoria na qualidade de vida. Fator que está altamente ligado com a prevenção e detecção precoce do câncer do colo do útero. Encarar esse desafio faz parte da política nacional de atenção integral à saúde da mulher estabelecida pelo Sistema Único de Saúde, e a vigilância em saúde através dos indicadores em saúde é uma forte ferramenta para esta meta. OBJETIVO: Investigar a incidência de casos de Câncer do Colo do Útero no Estado do Tocantins com o intuito de verificar os indicadores epidemiológicos da doença. METODOLOGIA: O presente estudo se trata de uma pesquisa de caráter descritivo e ecológico, e será realizada em âmbito de todo o estado do Tocantins. Os dados foram obtidos por meio do Sistema de Informações de Câncer, plataforma do DATASUS/Tabnet. Para compor o embasamento teórico do trabalho, foram utilizados 29 artigos obtidos nas bases de dados Scielo e PubMed nos anos estabelecidos na pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A análise epidemiológica do câncer de colo de útero no Tocantins de janeiro de 2017 a julho de 2023 visa identificar mudanças significativas nos indicadores de realização do exame de Papanicolau. A pesquisa também investiga a correlação entre aumento na realização do exame e redução na incidência da doença, indicando a eficácia do exame preventivo. Além disso, examina como a faixa etária das mulheres influencia os indicadores epidemiológicos, juntamente com a incidência de CCU nos 5 municípios Tocantinenses de maior população, visando orientar políticas de saúde para grupos específicos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da análise dos dados foi possível melhor compreender as tendências epidemiológicas do Câncer do Colo do Útero na população do Tocantins, tendo como focos a diferença entre as faixas etárias e as discrepâncias entre as incidências nos maiores municípios.
Palavras-Chave: Incidência; Neoplasias do Colo do Útero; Papanicolau; Preventivo.
SÍFILIS NO ESTADO DO TOCANTINS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2021: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA
Authors: Naves Isadora Camile Perini , Martins Luiza Cristina , Rua Maria Luiza De Oliveira Costa , Santos Maria Luiza Benício Dos , Oliveira Marina Duarte Gomes De , Fernandes Taynara Augusta , Barbosa Marcus Vinicius Moreira
Published: March 2024

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum, um problema de saúde pública e está relacionada, com a transmissão sexual ou vertical. Nesse âmbito, o principal fator de risco associado à doença são relações sexuais desprotegidas. Ademais, a sífilis possui uma alta taxa de prevalência no Brasil e é responsável por uma alta morbimortalidade. O estudo sobre a propagação da sífilis no estado do Tocantins é indispensável devido ao impacto direto na saúde pública, uma vez que ela é uma doença sexualmente transmissível que, quando não diagnosticada e tratada adequadamente, causa complicações graves. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de pesquisa quali-quantitativa, que busca compreender fatores responsáveis pelo aumento dos casos de sífilis no estado do Tocantins. Foram utilizadas fontes de dados como o DATASUS para determinação de informações estatísticas a partir das variáveis sexo, faixa etária, raça e macrorregiões de residência, além da seleção de estudos, por meio das plataformas Scielo e Pubmed. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Ao analisar os dados, a Sífilis Adquirida teve maior incidência, tanto no Brasil quanto no Tocantins, e tal estado representou 0,88% dos casos desse tipo de sífilis no Brasil, tendo como população mais afetada homens pardos residentes da macrorregião Sul com idade entre 20 e 39 anos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A educação sexual é uma aliada para o combate da sífilis, fato que reitera a urgência de associar as ações em saúde com a educação, com vistas a garantir a proteção da sociedade, principalmente daqueles mais afetados.
Palavras-Chave: Epidemiologia. Educação Sexual. Saúde. Sífilis.
Effect of TAK242 on MCP-1 and TGF-β in COPD Rats
Authors: Ruicheng Deng , Mingyu Duan , Xiaoyong Ma , Juanxia Chen , Huifang Zhang , Meifang Liu , Jian Chen , Lijun Chen
Published: March 2024

Objective: To investigate the mechanism of MCP-1 and TGF-β regulation by TAK242 in COPD rats. Methods: Thirty-six SD rats were randomly divided into normal, COPD control, and TAK242 groups. The normal group was freely fed, and the other groups used the method of fumigation plus lipopolysaccharide tracheal drip to establish an experimental animal model of COPD. After successful modeling, each experimental group received 0.9% NaCl solution and corresponding drugs by intraperitoneal injection for 7 d. After drug administration, lung function was examined; pathological changes in lung tissue were observed by light microscopy with hematoxylin-eosin staining; mRNA expression of MCP-1 and TGF-β was detected by q-PCR; and protein expression of MCP-1 and TGF-β in lung tissue was detected by Western blot and IHC, TGF-β protein expression in rat lung tissue. Results: Compared with the normal group, rats in the COPD control group showed signs and symptoms of COPD, decreased lung function, and increased expression of MCP-1 and TGF-β. The TAK242 group showed decreased expression of MCP-1 and TGF-β compared to the COPD control group. Conclusion: MCP-1, and TGF-β played a crucial role in the early stage of COPD fibrosis. TAK242 could ameliorate airway inflammation and inhibit the progression of COPD lung fibrosis in pre-existing rats in COPD model rats.
Metacognition in mathematics education: From academic chronicle to future research scenario–A bibliometric analysis with the Scopus database
Authors: Thi-Nga Hoang , Thi-Binh Vu , Nguyen Tien-Trung
Published: March 2024

Originally introduced by psychologists, metacognition has attracted considerable interest within academic spheres and has transformed into a significant research focal point in the field of mathematics education, commonly denoted as ‘mathematical metacognition.’ This investigation constitutes the primary endeavor to comprehensively examine all publications within the Scopus database related to metacognition in mathematics education (MiME). The data encompasses a total of 288 documents, authored by 653 individuals hailing from 58 different countries and territories and disseminated across 162 diverse sources. Notably, this examination delineates two distinct developmental phases, with a particularly pronounced surge in publications emerging from the year 2016 onward. Although Asia has two representatives in the top-10 in terms of number of publications (China and Indonesia), authors from developed countries have made significant contributions to research on MiME, especially the United States, Germany, Turkey, and Belgium. Among the 15 most influential academic journals, merely two pertain to the domain of mathematics education, whereas the majority belong to the disciplines of psychology and social sciences (educational science). The main research directions that have been pointed out are adults’ metacognitive abilities, considering gender differences and problem-solving abilities; metacognition and the ability to learn mathematical concepts (more recently arithmetic concepts); control metacognitive processes and students’ academic achievement. Early-career researchers as well as interested scholars can find important scholars, documents, and research directions on this topic to refer to for their research activities.
Maantieteen opetus maailman suurten kysymysten äärellä
Authors: Muukkonen Petteri
Published: March 2024

Kirja-arvio Sirpa Tanin, Hannele Cantellin, Markus Hilanderin ja Heikki Jutilan teoksesta "Maantiede – maailmantiede". Gaudeamus, Helsinki, 2023. (310 s.)
Uji Imunostimulan (Vitamin C, Probiotik)Terhadap Manajemen Kualitas Air Sawah Tambak Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
Authors: Hasim Mukhammad Nur , Prihatini Endah Sih , Laily Dona Wahyuning , Wajdi Farid , Wahyudi Tri , Suyoto Suyoto
Published: March 2024

Peningkatan pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit tidak hanya dapat dilakukan dengan pemberian pakan dengan komposisi nutrisi yang seimbang, melainkan dapat juga disertai pemberian imunostimulan dalam pakan. Tujuan dari penelitan ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat kesesuaian parameter kualitas air untuk budidaya polikultur tradisional padi, udang dan ikan pada sawah tambak di desa Deket Wetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan; (2) Menguji efektivitas beberapa immunotismulan yang tersedia di pasaran guna meningkatkan angka kehidupan udang. (3) Menemukan teknik aplikasi dan formulasi beberapa imunostimulan untuk meningkatkan angka kehidupan udang dan produktivitas lahan sawah tambakÂ  secara berkelanjutan. Metode penelitian ini merupakan metode exsperimental yang dilakukan dalam peneliti termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan dataÂ  dilapangan pada saat melakukan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tambak tradisional sebanyak 4 tambak dengan ukuran 1000m, pH, DO, Timbangan Digital. Adapun bahan yang di gunakan dalam penelitian adalah air tawar dan benur udang vanamei PL 12 dengan salinitas 0 dan pakan.Hasil penilitian menunjukkan bahwa parameter kualitas air yang di teliti yaitu parameter fisika dan kimia kimia parameter fisika (suhu, kecerahan) parameter kimia (pH, Nitrit,Nitrat, Amoniak, sulfat, phosfat) dari hasil kualitas air semua mumpuni baku mutu. Tetapi tidak berpengaruh dengan tingkat kelulusan hidup dan hasil uji imunotismulan yang menunjukan pertumbuhan yang sangat cepat pada stasiun dua dengan variable x2 probiotik dengan tingkat kelulusan hidup 13,5% dan berat per ekor 13,5g.
Analisis Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan Bandeng (Chanos chanos) Di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
Authors: Baihaqi Benny Sendi , Suyoto Suyoto , Masâ€™ud Faisol , Ristyana Bhiaztika , Qomariyah Nanuk
Published: March 2024

Melimpahanya hasil produksi perikanan budidaya khususnya ikan bandeng di Kecamatan Glagah berbanding terbalik dengan sektor usaha pengolahannya begitu pula olahan ikan bandeng yang kurang berkembang, berdasarkan kondisi diatas maka penelitian ini berfokus pada pengembangan usaha pada pengolahan ikan bandeng. Metode penelitian secara kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan maksud untuk mendeskripsikan objek penelitian atupun hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tempat usaha pengolahanÂ  ikan bandeng yang berlokasi di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan pada 15 Maret 2020 sampai 3 Mei 2020.Tujuan penelitian untuk menentukan strategi pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng dan mengetahui sikap masyarakat terhadap pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng. Metode pengambilan sampelnya dengan metode sensus. Pengambilan sampel untuk analisis pengembangan usaha berjumlah 10 orang pemilik usaha pengolahan ikan bandeng di Kecamatan Glagah. Pengambilan sampel analisis sikap berjumlah 70 orang, yang diambil dari pembeli di tiap usaha pada 1 bulan. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut, hasil pembobotan pada faktor internal dengan bobot tertinggi dari kekuatan adalah bahan produk memiliki gizi, sedangkan hasil pembobotan dari kelemahan yang paling tinggi adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan hasil pembobotoan pada faktor eksternal dengan bobot tertinggi dari peluang adalah kebijakan pemerintah mendorong mengkonsumsi ikan dan banyaknya distributor sedangkan hasil pembobotan tertinggi dari ancaman adalah kondisi perekonomian tidak stabil dan fluktuasi harga bahan baku. Matriks posisi berada pada posisi titik koordinat pada kuadran 1 yaitu pada Strategi Agresif (strategi SO), dimana usaha pengolahan ikan memiliki kekuatan dan peluang besar. Pada analisis sikap masyarakat pada produk, Â Dari hasil perhitungan didapatkan Ao (sikap konsumen) secara keseluruhan yang paling tinggi adalah produk olahan ikan bandeng kerupuk di Desa Glagah dengan Ao = 66,7.
Manajemen Budidaya Udang Vaname pada Kelompok Petambak Udang Tradisional Mandiri di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik
Authors: Dewi Nina Nurmalia , Amin Muhamad , Mukti Akhmad Taufiq , Mahasri Gunanti , Prihatini Endah Sih , Rahayu Agung Pamuji , Shaleh Fuquh Rahmat
Published: March 2024

Udang vaname merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Namun terdapat permasalahan dalam budidaya udang vaname yaitu penurunan produksi akibat penurunan kualitas air dan serangan penyakit. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait manajemen budidaya udang vaname yang baik melalui penerapan probiotik dan imunostimulan, cara aklimatisasi benih yang benar, pengukuran kualitas air, serta analisis usaha budidaya udang yang baik sebagai upaya peningkatan produksi udang vaname di Desa Pangkah Wetan Ujung Pangkah Gresik. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2021. Kelompok mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Persatuan Tani Tambak Pangkah Wetan dan Pokdakan Mina Tambak Bahari di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Kegiatan dilaksanakan dengan metode hybrid yaitu secara daring dan luring. Pada kesempatan tersebut mitra sangat antusias dalam mengikuti setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
Konstentrasi Gas Metana (CH4) di Kawasan Pemukiman Wilayah Pesisir Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah
Authors: Krisye Krisye , Rahman Rahman , Fakaubun Fahrul Rozy , Lokollo Frijona Fabiola
Published: March 2024

Masyarakat yang mendiami wilayah pesisir cenderung membuang limbah sehingga limbah buangan tersebut mengalami proses dekomposisi dan menghasilkan emisi gas metana yang dapat memicu pemanasan global. Oleh karena itu, riset ini perlu untuk dilakukan dalam upaya menganalisis konsentrasi gas metana dari limbah yang dihasilkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2022 di kawasan pemukiman wilayah pesisir Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Stasiun penelitian terdiri dari dua kawasan yaitu kawasan padat pemukiman (PP) dan kawasan jarang pemukiman (JP). Pengambilan sampel gas dilakukan dengan meletakkan sungkup pada substrat di kawasan pemukiman masyarakat pesisir. Analisis konsentrasi gas menggunakan metode GC-MS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total rata-rata konsentrasi gas metana pada kawasan padat pemukiman sebesar 1,93 ppm dan pada kawasan jarang pemukiman sebesar 1,79 ppm. Hasil uji anova menunjukkan perbedaan yang nyata antara konsentrasi gas metana di kawasan PP dengan kawasan JP. Perbdaan tersebut dipengaruhi oleh karakterisitik sedimen pada masing â€“ masimg kawasan. Pada kawasan PP didominasi sedimen pasir berlumpur, sedangkan JP didominasi oleh sedimen pasir. Sedimen pasir berlumpur terbentuk karena adanya endapan bahan organik dari limbah yang dibuang oleh masyarakat di kawasan pada pemukiman seperti sisa makanan dan limbah domestik lainnya.