bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Janusz Pycia, Specyfika Łukaszowego orędzia o zmartwychwstaniu Jezusa
Authors: Labuda Piotr
Published: May 2019

Book Review: Janusz Pycia, Specyfika Łukaszowego orędzia o zmartwychwstaniu Jezusa (W Kręgu Słowa 20; Tarnów: Biblos 2018)(Piotr Łabuda)
Kim jest oblubieniec w przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)? Między tradycyjnymi i współczesnymi próbami zrozumienia
Authors: Zawadzki Arnold
Published: May 2019

Głównym celem artykułu jest skonfrontowanie skomplikowanej historii egzegezy przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13) ze współczesnymi próbami jej zrozumienia przy zastosowaniu metody historyczno-krytycznej. Metoda historyczno-krytyczna ukazuje bowiem szereg problemów z zakresu krytyki tekstu jak i procesu redakcji, który rzutował na zrozumienie przypowieści na przestrzeni wieków. Najważniejszym pytaniem jest pytanie o tożsamość oblubieńca: czy jest to Jezus czy raczej uosobienie niesprawiedliwości społecznej?
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tentang Pengaruh Perubahan Lingkungan Terhadap Daratan Melalui Media Kartu
Authors: Ika Ade
Published: May 2019

Peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran pengaruh perubahan lingkungan terhadap daratan perlu diupayakan sedini mungkin, sebab kemampuan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini guru memiliki tanggung jawab yang paling besar, karena langsung bersentuhan dengan siswa. Oleh karena itu, guru dituntut untuk melakukan berbagai variasi dalam proses pembelajaran agar dapat menarik minat siswa. Salah satu cara meningkatkan kemampuan tersebut adalah dengan penerapan model pembelajaran dengan menggunakan media kartu. Berdasarkan survey pendahuluan oleh peneliti, metode pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD Negeri Kebagusan 02 Pagi Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, masih didominasi metode ceramah disertai dengan penugasan. Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada pokok bahasan Pengaruh Perubahan Lingkungan Terhadap Daratan siswa kelas IV SD Negeri Kebagusan 02 Pagi Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatanuntuk tahun pelajaran 2016/2017 belum memuaskan karena rata-rata masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan tujuan utama untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang pengaruh perubahan lingkungan terhadap daratan melalui media kartu pada siswa Kelas IV SD Negeri Kebagusan 02 Pagi Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan terhadap 33 siswa dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas (classroom action research). Hasil penelitian dengan beberapa tindakan, menunjukkan adanya peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran mulai siklus pertama sampai dengan siklus kedua, dari kategori cukup menjadi baik. Pemahaman siswa tentang materi “Pengaruh Perubahan Lingkungan terhadap Daratan” di kelas IV SD Negeri Kebagusan 02 Pagi Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan mengalami peningkatan. Nilai rata-rata hasil belajar siswa yang didasarkan pada hasil evaluasi belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 diperoleh nilai rata-rata 62,73, siklus I pertemuan 2 dengan rata-rata 68,79, siklus II pertemuan 1 meningkat menjadi 74,85 dan pada siklus II Pertemuan 2 diperoleh nilai rata-rata 80,76.
Penerapan Konten E-learning Berbasis SCORM Untuk Meningkatkan Efektivktas Pembelajaran
Authors: Bariah Siti Husnul , Sidik Soni Muhamad
Published: May 2019

E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada sebuah pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas sangat dibutuhkan untuk membantu guru dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran Beradasrkan pengamat/penelitian sementara yang berkaitan dengan proses pemebelajaran siswa dalam menerima materi masih terfokus pada buku – buku paket yang ada, penerapan teknolgi masih kurang digunakan dalam pembelajaran sehingga terasa kurang efektif dalam penyampaian materi  sehingga siswa merasa jenuh. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal berikut. Transformasi penyajian materi berstandarisasi scorm (Sharable Content Object Refrence Model), dimana guru dapat mengetahui aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam membaca bahan ajar yang disediakan oleh guru dan sejauh mana efektifitas pemeblajaran dapat ditingkatkan dengan pemebelajaran menggunakan e-learning berstandarisasi scorm. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas X 1 Sebagai kelas eksperimen dan kelas X 2 sebagai kkelas Kontrol. Hasil yang didapat dari penelitian ini, didapat berupa data awal yaitu pretest untuk kelas eksperimen dengan nilai rata – rata adalah 59,5 sedangan kelas kontrol mendapatkan nilai rata – rata 49,1. Setelah diterapkan e-learning berbasi scorm dan setelah mendapat perlakuan untuk kelas eksperimen didapat nilai postes dengan rata – rata 81,8 dengan taraf peningkatan 38% dan kelas kontrol sebesar 62,1 dengan taraf 27%. Dan respon tanggapan siswa begitu baik terhadap penerapan e-learning berbasis scorm ini dengan data yang dibuktikakn dengan diperoleh data bahwa 25 siswa atau 94,29 % siswa Kelas X 1 memberi tanggapan sangat baik dan 2 siswa atau 5,71% memberi tanggapan baik. Kesimpulan bahwa penerpan konten e-learning berbasis scorm dapat meningkatkna efektifitas pembelajaran.
Open data via websites of Brazilian Superior Courts of Justice: Changes between 2013 and 2017
Authors: Kurtz Lahis Pasquali , Santos Paloma Maria , Rover Aires José
Published: May 2019

We discuss how Brazilian Judicial branch websites have been adapted in face of the necessity to comply with open data guidelines of Access to Information Act (In Portuguese, Lei de Acesso à Informação – LAI). We introduce the idea of social control potential brought by information and communication technologies (ICT). Then, we present a comparative analysis between data collected in 2013 and 2017 with a structured form to check on websites of main Brazilian Superior Courts. The focus was on availability and quality of data about the courts’ activities, management, finances and requests for information. The results highlight changes on those aspects over time: improvements on public data disclosure and problems not solved or which have emerged. One hypothesis is that manager’s culture has more impact than the existence of top-down regulations on access to information, as well as a lack of considering myths and barriers to open data when it comes to making sense of data disclosure and citizen’s perspective. We suggest that continued studies, replicating the observations over time, could be useful to keep up with analyzing the level of adoption of ICT as transparency tools by judicial institutions.
PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)
Authors: Soliha Yefi , Wibisono Nurharibnu , Hermawan Hery
Published: May 2019

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan cara kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 (sampling jenuh). Analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan program SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPN dan PPh Pasal 25 tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Secara simultan tingkat kepatuhan yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDATAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIM-IKM)
Authors: Susena Edy , Ratnawati Anista Yulia , Susanto Edy
Published: May 2019

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan unit usaha yang dirintis oleh masyarakat. IKM banyak bermunculan di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada tahun 2017 sebanyak 17.012 unit. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen mengalami kerepotan dalam melakukan pendataan, pengolahan data dan pengarsipan. Disamping itu setelah data terkumpul Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen mengalami kesulitan dalam menyusun laporan yang dibutuhkan karena banyaknya data IKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dalam pendataan masih menggunakan cara manual dengan menuliskan di Microsoft Excel. Hal ini membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen mengalami kesulitan dalam penyusunan laporannya. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen menginginkan sebuah sistem informasi yang dapat mendata dan menyajikan laporan data Industri Kedil dan Menengah (IKM) dengan mudah dan cepat. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian untuk mengembangkan sistem informasi manajemen pendataan industri kecil dan menengah di kabupaten Sragen. Jenis penelitian yang digunakan adalah action research. Obyek penelitian adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen. Metode pengumpulan datanya adalah dengan teknik: (1) wawancara, (2) dokumentasi (3) observasi, (4) studi pustaka. Sedangkan untuk pengembangan sistem informasinya menggunakan metode Waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah terbangunnya sistem informasi pendataan IKM di kabupaten Sragen. Sistem ini dapat digunakan untuk mendata data IKM, dapat memberikan laporan berdasarkan tahun pendataan, berdasarkan Kecamatan, berdasarkan desa dan berdasarkan komuditas. Laporan dapat berupa file Portable Data File (PDF) maupun dapat diekspor dalam bentuk Microsoft Excel.
Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Madiun)
Authors: Kirowati Dewi
Published: May 2019

UMKM memiliki peranan dalam perekonomian nasional yang terhitung cukup besar yakni 99,9% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% maka para pelaku UMKM dalam era revolusi industri 4.0 merupakan era baru yang harus dijadikan peluang emas untuk meningkatkan kinerja usahanya. Kemajuan teknologi informasi pelaku bisnis bisa memasarkan produk dan membuat laporan keuangan. Dalam membuat laporan keuangan pelaku UMKM sudah ada standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah  (SAK EMKM) yang efektif digunakan 1 Januari 2018 dan aplikasi Lamikro yang bisa di akses oleh pelaku bisnis. Aplikasi lamikro ini memudahkan para pelaku bisnis untuk menyusun laporan keuangan secara mandiri karena cukup mengunduh dan mencatat transaksi melalui telepon seluler yang secara otomatis aplikasi tersebut akan menghitung sendiri laba dan rugi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif – kualitatif yang menggambarkan dan menginterprestasikan arti data-data yang telah terkumpul. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM di Kota Madiun belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan dan belum tahu kalau  Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut LAMIKRO (Laporan Akutansi Usaha Mikro) untuk membantu pelaku usaha mikro membuat sistem laporan keuangan sederhana dan mudah digunakan. Selain itu para pelaku UMKM masih mengalami kendala – kendala dalam mengimplementasikan SAK EMKM dan aplikasi.
FOR THE FANS OF THE SCRATCH PROGRAMMING LANGUAGE: MATHEMATICAL EMBROIDERY OF ASTROID
Authors: Denisova L. V. , Dzhenzher V. O.
Published: May 2019

The article shows a method for constructing curves as envelopes of a family of lines in the Scratch environment. The clarity of the method allows it to be used in the classroom and in extracurricular activities in computer science in grades 5–6.
THE SOLUTION OF PROBLEMS ON THE COMPUTER: NUMBER, PLOT, SYMBOL
Authors: Ochkov V. F. , Chudova Yu. V. , Dolgushev A. N.
Published: May 2019

The article presents a critical analysis of the methods of analytical, numerical and graphical problem solving on a computer. Problems are solved on the optimal dimensions of hollow geometric bodies (tanks for storing liquids), on the animation of the hinge mechanism, and on the dimensions of the Nautilus submarine. А new set of mathematical constants (numbers and expressions in the radicals), based on the optimization of geometric bodies is presented.
CREATING MODERN INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT BASED ON THE DIGITAL SCHOOL MODEL IMPLEMENTED WITH 1C SOLUTIONS
Authors: Gavrileva А. A. , Kychkina A. E.
Published: May 2019

The article describes a project of creating the information educational school environment based on the Digital School model implemented using 1C solutions. The Digital School model is a combination of new information educational technologies, which allow to combine various technological components and modern information technologies within a united information space. This project makes it possible to apply progressive forms of organization of the educational process and active teaching methods, as well as education methodological materials that correspond to the modern world level and allow for the support of students’ creative and innovative activities. The main goal of the project is the creation of the modern information educational environment in Berdigyestyakh secondary school, which contributes to the fulfillment of the instructions of the President of the Russian Federation on the approval of the Digital Economy program. The modern information educational environment designed to meet the needs of each participant in the process.
Features of the constituent process in the activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Authors: Slynko D. V.
Published: May 2019

The constituent process as a kind of legal process has been researched. Its specific features in the activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine include the fact that it is the result of legal regulation, not related to the existence of a dispute about the right; consists of a certain sequence of proceedings (in regard to agencies and units – creation, reorganization and liquidation, in regard to officials – appointment and removal); aimed at the formation, development and improvement of the institutional and personnel basis of the Ministry of Internal Affairs; acts as a special regulatory procedure for carrying out management activity of the implementation of the relevant legal norms; ensures the effective functioning of the state administration mechanism in the relevant field.

On the basis of theoretical analysis of legal literature, the author has determined that the regime of the constituent process in the activity of the Ministry of Internal Affairs first in its general theoretical aspect distinguishes, first of all the specificity of the formation of the corresponding agencies and units of the state or the appointment of officials depending on their subordinate position within the structure of the Ministry, in particular, and the mechanism of the state in general. It has been argued that the purpose of the constituent process is the formation, development and improvement of the relevant agencies and units, the appointment of officials, as well as their management.

It has been determined that the reasons for the origin of this type of legal process in the activity of the Ministry of Internal Affairs are the relevant legal facts or legal status. One can study the main elements of the procedural form in the constituent process in the activities of the Ministry of Internal Affairs, which combine the specific features and characteristics of each type of legal process.
The target of a crime under the Article 330 of the Criminal Code of Ukraine
Authors: Boichuk V. Yu.
Published: May 2019

From the standpoint of philosophical ontology the author has determined the notion and nature of information constituting official information gathered in the course of operative and search or counterintelligence operations and in the defense sphere of the country as the target of a crime under the Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine. The place of this information has been specified in the list of information types determined by the current legislation of Ukraine.

The author has outlined the differences of the official information gathered in the process of operative and search, counterintelligence operations and in the defense field of the country, starting from homogeneous objects, in particular, the target of a crime, stipulated in the Art. 111 of the Criminal Code of Ukraine. They are as follows: 1) this information is obtained by authorized subjects in specific areas of social activity – within operative and search, counterintelligence operations, in the defense field of the country; 2) such information has limited access; 3) its disclosure may harm the public interest in the field of counteracting crime or within intelligence activities to the detriment of the state security of Ukraine and the country’s defense capabilities; 4) the assignment of information to such that constitutes official information, is carried out by the state authorities, which conduct operative and search or counterintelligence operations, as well as state agencies, local self-government agencies, enterprises, institutions and organizations in the defense field of the country; it is approved by their regulatory act; 5) documents or other material carriers containing official information are assigned the stamp “For official use”.

The author has outlined the range of subjects defining the lists of official information, which is the target of this crime; and has specified the sub-legal acts defining such lists. The author has grounded the expediency of expanding its content by supplementing other types of official information, namely, disclosing the organization procedure, tactics and methods of conducting operative and search, counterintelligence operations, the number of employees of these units, their technical provision, etc.
Involvement of an expert and conduction of an expert examination within criminal proceedings in the environmental sphere
Authors: Misiura L. Yu.
Published: May 2019

The types of examinations which can be carried out within criminal proceedings in the environmental sphere have been determined. The procedure for involving an expert and conducting an expert examination within criminal proceedings in the environmental sphere has been revealed. The problematic aspects of an investigator, prosecutor’s activity at the specified stage of pre-trial investigation of criminal offenses against the environment have been highlighted.

It has been noted that during the determination of the types of examinations to be carried out within criminal proceedings in the environmental sphere, an investigator, prosecutor must take into account the circumstances of the case and the complex of tasks that done by the court examination.

The author has researched the problem issues arising at the stage of involving an expert, one of which is the referral to the examination of materials determined by an investigator at his discretion, which are insufficient for the examination. In this regard, the author has offered to extend the content of Part 7 of the Art. 244 of the Criminal Procedural Code of Ukraine, providing the necessity to include besides the questions posed to an expert, the list of materials of criminal proceedings (including expert samples) into the content of the decision on the order of conducting the examination, sent for examination, since in most decisions this question is not reflected by the investigating judges.

It has been noted that the absence of a certain subject at the level of criminal procedural law authorized to appoint an audit, inspections within criminal proceedings, sometimes prevents the conduction of an examination. The author has proved the necessity of amending criminal procedural law in order to provide the investigating judge with the authority to appoint audits, inspections within criminal proceedings, as well as the detailed regulation of the procedure for applying to an investigating judge with the request for the appointment of an audit or inspection, requirements for such a request, the procedure and terms of their consideration, procedures for extending the terms of inspection or audit.

According to the results of the study, the author has concluded that the activities of a prosecutor at the stage of involving an expert and conducting an examination within criminal proceedings in the environmental sphere should be focused on the control: the correctness of the definition of the type of expert examination by an investigator and the timeliness of the appeal to the investigating judge with the request for the examination, completeness and quality of materials sent to an expert for the examination, adherence to the procedure for carrying out the examination and compliance with the expert’s opinion with the requirements of the law, etc.
Specificity of professional self-actuating of the employees of the State Penitentiary Service of Ukraine
Authors: Kokun O. M.
Published: May 2019

The specifics of professional activity of the employees of the State Penitentiary Service (SPS) of Ukraine have been revealed; and the definition of personal and professional self-actuating of the employees of SPS of Ukraine has been offered.

The forms (objectively and internally professional) and features of professional self-actuating of the employees of the State Penitentiary Service of Ukraine have been determined. Internally professional features of professional self-actuating of the employees of the State Penitentiary Service of Ukraine include: the need for professional development; availability of the project of own professional development; prevailing satisfaction with their own professional achievements; constant setting of new professional goals; formation of the own “life-professional environment”. Objectively professional features of professional self-actuating have been called: achievement of the set professional goals; recognition of specialist achievements by a professional community; use of professional experience and achievements by other specialists; disclosure of personal potential and abilities in the profession; manifestation of high level of creativity in professional activity. The factors of professional self-actuating of the employees of the State Penitentiary Service of Ukraine have been characterized. It is: the level of satisfaction with the content of the own professional activities; degree of satisfaction with the own profession and work; satisfaction with the own social status.

The main technological approaches to psycho-physiological provision of professional self-actuating of the employees of the State Penitentiary Service of Ukraine have been considered. It has been noted that the professional self-actuating of the employees of the State Penitentiary service of Ukraine plays an important role in their professional activity. Such areas of influence are: increase in the efficiency of professional activities (indicators are improved); prevention and neutralization of negative mental states (aggression, anxiety, etc.); prevention of conflict behavior (conflicts with convicts, with colleagues); prevention of emotional burnout (occurs in case of prolonged impact of the criminal world); prevention of professional deformation (negative personality changes leading to appropriate behavior of employees); prevention of deviant behavior (offenses involving the penitentiary staff), etc.
Features of restoring the mental health of law enforcement officers who participated in the operation of the United Forces
Authors: Kolesnichenko O. S.
Published: May 2019

Based on the analysis of existing developments in the field of psychological rehabilitation of combatants, as well as own empirical research on the problem of combat psychological traumatization of individuals, the author has elaborated and presented own program “Decompression”.

Measures of psychological work of this program are designed for three or four days. Participation involves the employees of the units (all of them), who had suffered psychological traumatic events: death, injury, injurious effect of a person; stay in isolation (in captivity, hostage, surrounded); work with the remnants of human bodies; prolonged stay in the conditions of the operation of the United Forces, staying under the fire of the enemy, the use of weapons to defeat the enemy.

It is envisaged that during the period of decompression, the employees (combatants) should be involved in a dynamic, not boring and uncomplicated activity. Experience shows that if servicemen do nothing during this period, this will greatly contribute to the development of negative individual and group experiences and conditions, the occurrence of misconduct, drunkenness, drug addiction, etc.

This program contains a set of group and individual work methods, namely: debriefing, aimed at switching the minds of employees (combatants) from the zone of extreme conditions to the usual life, receiving relief, reducing the feeling of uniqueness and abnormality of own reactions, reducing internal tension, reducing the severity of psychological consequences after experienced stress; sessions of psycho-emotional self-regulation; treatment measures; individual psychological counseling.

At the end of the work, a conclusion-prognosis is drawn up for each employee who participated in the mental health restoration program “Decompression’ and recommendations on the possibility of further admission to the independent performance of the tasks of the service, the need for medical supervision, treatment, rehabilitation, enrollment in the group of strengthened psychological attention, etc. are provided.
Interpersonal dependence and differential types of reflection in students – boys and girls
Authors: Myloslavska O. V.
Published: May 2019

The article presents results of the study of interpersonal dependence in the context of reflection as a necessary condition for personal autonomy and the mechanism of constructing and organizing a life perspective in adolescence.

The psychological content of the phenomenon of interpersonal dependence is revealed, its destructive influence on the personality is emphasized, the positive role of reflection as a factor of actualization of the autonomy of the individual and the neutralization of interpersonal dependence is substantiated.

The purpose of the study was to identify the relationship of interpersonal dependence and differential types of reflection in students – boys and girls.

The scientific novelty of the research is determined by the fact that in the work for the first time the peculiarities of the functioning of interpersonal dependence and differential types of reflection on the students were determined, differences in the structure of the interrelationship between these phenomena in students – boys and girls were analyzed.

The Interpersonal Dependency Inventory by R. M. A. Hirschfeld, Relationship Profile Test by R. F. Bornstein (both – in an adaptation by O. P. Makushina) and Differential Test of Reflexivity by D. A. Leontiev and E. M. Osin were applied to solve empirical problems. The sample consisted of 96 students of V. N. Karazin Kharkiv National University. The first group included of 45 boys, the second – 51 girls. For the mathematical processing of data the Spearman rank correlation coefficient was used.

It has been established that in both groups an increase in the propensity to unproductive types of reflection is a potential for the development of manifestations of interpersonal dependence. Both boys and girls, with increased introspection, there is an aggravation of destructive overdependence. It was also found that in young men the increase in such manifestations of interpersonal dependence, such as the need for emotional reliance on others, lack of self-confidence, and dependence in general, occurs along with the actualization of the tendency to introspection, while in girls – with the actualization of the tendency to quasi-reflection, together with than in these subjects, destructive overdependence grows. It should be noted that healthy dependence is involved in relationships with the differential types of reflection only in the group of girls, in which its severity increases with increasing ability to systemic reflection and inhibition of quasi-reflection.

Results can be used for gender specification of psychological programs for the prevention and correction of interpersonal dependence in the students age. It is noted that the prospect of further research is to study the psychological characteristics that may act as inhibitors of interpersonal dependence in adolescence.
Features of social intelligence of cadets trained in institutions of higher education with specific learning conditions
Authors: Kharchenko S. V.
Published: May 2019

It has been noted that the data on the development of the abilities of students’ social intelligence during their studies in higher education institutions, which are presented in the literature, are ambiguous and need to be clarified.

The author of the article has analyzed the peculiarities of the abilities of social intelligence of cadets of institutions of higher education with specific learning conditions in different years (time interval between studies – 15 years) and at different courses. The research was conducted at Kharkiv National University of Internal Affairs in 2002 and 2017 by using J. J. Guilford’s Social Intelligence Methodology. 4 groups of cadets participated in the study. They were future psychologists who studied at 1, 3 (2 groups) and 5 courses.

According to the results of the study, cadets are most often diagnosed with the average and lower than the average levels of social intelligence (high level of social intelligence among the surveyed cadets in 2017 was not diagnosed), the most advanced ability of social intelligence was the ability to predict the effects of behavior. The smallest changes over time were established regarding the cadets’ abilities to logical generalization, the allocation of common essential features in various nonverbal responses of a person. In general, there was a certain decrease in the level of the development of cadets’ abilities of social intelligence, especially the ability to understand the internal motives of people’s behavior; the author of the study suggests that this may be due to the negative influence of a number of factors in the social environment, where the abilities of social intelligence are formed.

Among the factors that negatively affected the level of development of the abilities of social intelligence of the study participants, the author has distinguished the following: changes in child-parent communication; change in the content of education and attitudes towards children in secondary schools; reduction of the intensity of direct friendship communication and increase of the importance of communication in social networks. The author has proved the necessity to improve the educational and pedagogical conditions aimed at developing the abilities of social intelligence of modern professionals in the law enforcement sphere.
The procedural component of legal liability
Authors: Kalenichenko L. I. , Slynko D. V.
Published: May 2019

The procedural component of legal liability has been determined and analyzed. It has been proved that, first, legal liability arises only if there are necessary grounds, including the procedural basis; and secondly, the procedure for bringing to legal liability is determined by the norms of procedural law; thirdly, legal liability is implemented through the law-enforcement activities of the state.

It has been substantiated that the fact of the possibility to bring the relevant subject to liability (in private relations) with the help of state agencies affects the awareness of the subject of liability and induces him to voluntarily “take and bear” legal liability. Private liability is realized indirectly through the law-enforcement activity of the state and forms the marginal type of lawful conduct.

Attention has been paid to the fact that, unlike public law branches, it is sometimes sufficient to have two grounds (regulatory and factual) in private law branches to bring to justice and to induce legal liability.

It has been emphasized that the process of the realization of liability in private law differs from the process of its implementation in public law. However, bringing to liability both in public and in private law is regulated by procedural norms and is implemented within the framework of procedural relations that serve as a form of relations of legal liability.
Generic, specific and direct object of a crime under the Article 330 of the Criminal Code of Ukraine
Authors: Boichuk V. Yu.
Published: May 2019

The author has carried out the research of one of the mandatory elements of corpus delicti under the Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine – its object. In the course of its analysis, the author has considered general classification of objects of a crime generally adopted in the doctrine of criminal law of Ukraine (depending on the degree of generalization of the social relations protected by the criminal law, which are the objects of various crimes) into general, generic, specific and direct ones. The concept and essence of general, generic, specific and direct objects of a crime under the Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine, are determined on the basis of views on the object from the standpoint of the theory of social relations.

It has been emphasized that general, generic, specific and direct objects of a crime under the Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine constitute a system, that is, they are not just a simple set, but are in interdependence. The link element through which the system of objects of this crime is formed is defined as the general sphere of social activity, where the mentioned social relations arise, develop and operate, namely, the national security of Ukraine. Thus, all social relations, which are put under the protection of Section XIV of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, arise and function in general in order to safeguard the interests of Ukraine’s national security.

Generic object of a crime under the Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine, has been defined as social relations existing with regard to the security of state secrets and official information gathered in the course of operative and search, counter-intelligence activities, in the field of the country defense, as well as the security of the state border of Ukraine and military security in terms of providing draft call and mobilization.

Accordingly, the specific object of this crime is more narrow range of specific social relations that are associated with ensuring the state of information security. It was formulated as social relations that exist with regard to the security of state secrets and official information gathered in the process of operative and search, counter-intelligence activities, in the field of the country defense.

The direct object of a criminal act under the Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine, was admitted as social relations that exist with regard to the security of official information gathered in the process of operative and search, counter-intelligence activities, in the field of the country defense.

The author has revealed the systemic nature of interrelations between the generic, specific and the direct object of a crime, stipulated by the Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine.
Practice of relationships between the Prosecutor’s office and the gendarmerie in the investigation of political crimes
Authors: Gorbachov V. P.
Published: May 2019

The article discusses the practice of the relationships between the Prosecutor’s office and the gendarmerie, which formed during the investigation of political crimes in the Russian Empire after the judicial reform of 1864.

It is indicated that the law of May 19, 1871 changed the legal relationships between the gendarmerie and the Prosecutor’s office. The gendarmerie was given the right to conduct an inquiry, and the prosecutor’s office was entrusted with the supervision of this activity. Central agencies targeted the prosecutor’s office and the gendarmerie to coordinate their activities in the investigation of political crimes, which resulted in their gradual rapprochement.

In practice, the Prosecutor’s office began to take an active part in the conduct of inquiries on the state crimes. As a result, it gradually lost its original meaning “guardian of the law and an impartial observer for the correctness of the actions of a person who conducted the inquiry”.

The actual relationships between the Prosecutor’s office and the gendarmerie was not unambiguous. They largely depended on specific individuals and could be diametrically opposed. Along with the relations of “mutual understanding” there were also facts of direct conflicts between the prosecutor’s office and the gendarmerie. Despite such different relationship, in society, the existing level of political repression “was attributed to the joint and solidary activities of zealous gendarmes with zealous prosecutors”. The career of prosecutors depended largely on the relationship with the gendarmerie.

Later, during the inquiry, many prosecutors began to lose their impartiality and gradually turned into agents of gendarmerie goals. According to the figurative expression of the former Chairman of the Council of Ministers S. Witte, the Minister of justice himself “from the Supreme guardian of legality became an assistant to the chief of gendarmes and the chief of secret police”.
Concepts and types of administrative and legal means of ensuring economic security by the National Police of Ukraine
Authors: Tolochko V. V.
Published: May 2019

The author of the article has analyzed the existing doctrinal provisions concerning the definition of the terms “a method”, “a measure”, “a way” and “a mean” and the categories of “legal means”, “administrative and legal means”. It has been emphasized that administrative and legal means in the complex are one of the effective structural elements of the protective activity of state authorities aimed at the formation and development of social relations in various fields (including in the field of economics).

The author has revealed the significance of administrative and legal means for ensuring the implementation of the security function of the state in the whole and administrative and legal protection, in particular, which became the basis for outlining the forms of administrative and legal protection in the context of its implementation through the realization of administrative and legal means.

As a result, the author has offered own approach to the definition of the concept of administrative and legal means of ensuring economic security by the National Police of Ukraine. The analysis of the current administrative law and the practice of its application and, respectively, the powers of the main units of the National Police, which are entrusted with the task to ensure economic security, provided the opportunity to refer the following types of administrative and legal means of ensuring economic security by the National Police of Ukraine: 1) means of persuasion, positive incentives or incentives that contribute to raising the creative activity of legal relations participants, based on their quest for positive results of their work, to the realization of social and personal interests; 2) measures of administrative coercion, which are used for the purpose of prevention, termination of offenses, ensuring proceedings in cases on administrative offenses and bringing offenders to administrative liability. The application of administrative coercion is one of the important factors in strengthening the rule of law, discipline and organization in the field of economics, protection of the management order established in this area.

The conducted research should become the basis for studying the problems of certain administrative and legal means of ensuring economic security by the National Police of Ukraine, which is a perspective direction for further scientific research.
Anachronism in using the notion of “an entrepreneur” to refer to a mandatory participant of a public contract
Authors: Vakulovych E. V.
Published: May 2019

According to the author, some of the norms of civil law, in particular the provisions regulating the procedure for concluding a public contract are objectively obsolete. Because of this the objective of the article is to study the concept of “an entrepreneur” through the prism of modern legal terminology.

Based on the analysis of the relevant requirements of civil law, it has been indicated that the types of activities within the framework of a public contract may be carried out only by entrepreneurs. At the same time, taking into account the nature of entrepreneurship (commercial economic activity), the author has established the subjects of its implementation: legal entities of state and non-state forms of ownership, as well as individuals (individuals-entrepreneurs).

For more detailed elucidation of the content of the term “an entrepreneur”, the author has considered certain types of commercial economic activity, which is carried out on the basis of a public contract. Thus, it has been noted that in case of retail trade, legal entities and individuals-entrepreneurs directly enter into a public contract only if their individual, independent and original economic activity involves the exchange of goods of an industrial and technical nature or intended to meet the personal needs of society to another specific commodity – money. The author has also determined that de jure public shipment by public transport means may be carried out only by legal entities publicly, but de facto public transport services of this kind are also carried out by individuals-entrepreneurs. The operator or provider of telecommunications – business entities that have the right to conduct activities in this sphere is determined as the subject of providing telecommunication services.

The emphasis has been placed on the existence of a number of outdated terms in civil legislation concerning the conclusion of public contracts that contribute to the emergence of terminological confusion and complicate the understanding of these normative provisions both for ordinary citizens and for lawyers. In order to bring the provisions on public contracts of the Civil Code of Ukraine in line with other normative and legal acts in this area, the author has offered certain legislative changes.
Municipio e igualdad de género en México: un análisis institucional
Authors: Salazar Martínez José Luis , Arellano Ríos Alberto
Published: May 2019

En este documento se delinea el marco institucional y los mecanismos que le permiten al municipio mexicano diseñar e implementar políticas públicas con perspectivas de género. Para la consecución de dicho objetivo se contextualiza la situación de desigualdad en México. Posteriormente se traza el marco normativo imperante y delinean algunos elementos metodológicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas de igualdad de género en el municipio.
La objeción de conciencia: panorama comparado y su presencia en el derecho positivo del estado de Chile
Authors: Araya Peschke Betzabé Patricia ,   Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Published: May 2019

El artículo entregará una visión amplia y genérica de la forma como se ha ido concibiendo a la objeción de conciencia a través de la jurisprudencia de España y Colombia, para finalmente abordar las posibles alternativas de su presencia en el derecho positivo del Estado de Chile.
Carcinogenesis with mitochondrial respiratory degeneration was testified using a specific herbal medicine
Authors: Kobayashi Tsuneo
Published: May 2019

Background: Oncologists continue to dispute whether the main factors underlying carcinogenesis are related to genetic abnormalities or rather protracted mitochondrial respiratory dysfunction, both are core reasons for the occurrence of carcinogenesis. Thus, the aim of this article is to demonstrate that mitochondrial respiratory degeneration might be the true causal factor underlying carcinogenesis by presenting evidence obtained from experiments with a specific herbal medicine to inhibit oxygen respiration in cancer cells. Methods: The tested herbal medicine (Sun Advance) was used to selectively impact mitochondrial respiration of cancer cells, which is a hallmark of cancer, the results would thereby obtain evidence that carcinogenesis originates from mitochondrial respiratory degeneration. Results: In cellular and animal experiments, the Sun Advance had good effects against most hallmarks of cancer. Conclusion: Carcinogenesis is a form of disease initiation due to mitochondrial respiratory degeneration testified using a specific herbal medicine. This demonstrate that mitochondrial respiratory degeneration might be re-differentiating factor with the use of herbal medicine. Therefore, primary cancer prevention programs should advocate for life-style changes and dietary energy restriction. Keywords: Genetic abnormalities, Protracted mitochondrial respiratory degeneration, Genetic instability, Herbal medicine, Cancer cell respiration, Defective immune-surveillance.
Mekanik ayrılmış kanatlı eti: özellikleri, güncel kullanım alanları ve ilgili mevzuat
Authors: COŞKUN Ahmet Gökhan , TEMELLİ Seran , EYİGÖR Ayşegül
Published: May 2019

Mekanik ayrılmış kanatlı eti (MAKE), frankfurter, bologna, mortadella, hotdog, surimi, kamaboko gibi emülsifiye et ürünleri, burger, nugget, kroket, pattie gibi formlu ve kaplamalı ürünler, hazır çorba ile jerky gibi kürlenmiş kurutulmuş et ürünleri üretiminde çeşitli ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 2007 yılından itibaren sadece ısıl işlem görmüş emülsifiye kanatlı eti ürünlerinde kullanılmakta olup 2012 yılında yasaklanan MAKE, çok kısa bir süre önce yeniden yasal mevzuat içerisinde değerlendirilmiş ve yasal olarak kullanımına 2019’da izin verilmiştir. Bu derleme makalesinde, MAKE’nin tanımı, elde edilmesinde kullanılan sistemler, bileşimi, kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri, muhafazası, tespit yöntemleri, kullanım alanları ve mevzuattaki yeri ile ilgili güncel bilgilere yer verilmiştir.
Role of Knowledge Sharing and Organizational Commitment to Development Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs)
Authors: Ulfha Sri Maria , Rosmadi MLN. , K Endah Widiastuti , Raspati M. Irsyad
Published: May 2019

This study aims to determine the extent of the role of sharing knowledge and organizational commitment in developing MSMEs. The research method used is a qualitative method with a descriptive verification approach. From the results of the research conducted, it is obtained data that the sharing of knowledge and commitment of well-managed organizations by management is very beneficial for increasing employee innovation and creativity to produce quality and competitive products in both domestic and international markets. This is if done consistently will have an impact on the development of MSMEs, which in turn can improve employee welfare.