bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
THE ROLE OF JOB SATISFACTION IN MEDIATING THE INFLUENCE OF QUALITY OF WORK LIFE ON EMPLOYEE PERFORMANCE
Authors: Setyaningrum Retno Purwani , Ekhsan Muhamad
Published: June 2022

Employee performance plays an important role in terms of organizational continuity. The success of the entire implementation of work tasks of an organization is largely determined by the existence of quality human resource management. Employee engagement should be more than just a systematic approach, it should be part of the company culture and part of the management philosophy. The purpose of this study was to determine the effect of quality of work-life on performance mediated by job satisfaction. The number of samples in this study was all employees in the production department of an electronics company in the Jababeka industrial area with a total of 72 respondents. This study has been performed using the Smart PLS analysis tool using quantitative methods. The selection is conducted via a Google Form, which completes an online survey. Data analysis techniques used in this research are R-square checks, bootstrapping, route coefficient, and some indirect effects. Results have shown that work-life quality affects employee performance, work-life quality influences job satisfaction, job satisfaction affects employee performance and job satisfaction can help mediate work-life quality on employee performance.
Comparative Analysis of Crude Oil Production During Democratically Elected Government in Nigeria
Authors: Adaraniwon Amos Olalekan , Obafemi Oluwafemi Samuel , Bolarinwa Folashade Adeola
Published: June 2022

The most important source of energy all over the world is oil. In Nigeria, it is the mainstay of her economy. Oil plays an important role in shaping the economy and political fortune of a country. Crude oil production’s effects on Nigeria's economy cannot be overemphasized, it is one of the major sources of revenue generation and its importance as a source of income in Nigeria cannot be overlooked. Hence, there is a need to carry out research on the production rate in Nigeria over some years. Some statistical techniques were used i.e., Time series analysis & Hotelling T2 to carry out various statistical analyses and it is generally observed that there is a downward movement in the yearly production of crude oil, as the government changes, the production reduces from 1999 to 2019.
Konsep Pengampunan Dalam Kitab Filemon Dan Relevansinya Bagi Pelayanan Pemulihan Luka Batin
Authors: Hasibuan Serepina , Larosa Setiaman , Walean Rudy Roberto
Published: June 2022

This article aims to discuss the concept of forgiveness in the Book of Philemon with a lexical study. There is still a lot of room for interpretation that needs to be explored more deeply. In addition, this letter is often understood only as pastoral counseling in the context of social inequality, but rarely is it discussed in the context of healing mental wounds. This article appears based on text research conducted using the narrative method in grammatical studies which resulted in the concept of Paul's forgiveness and then implication for the ministry of healing mental wounds. With a grammatical study and in the literature method that relies on scientific references, credible books and online articles, the author finds that the concept of forgiveness that Paul conveyed to Philemon can be a reference for healing mental wounds. The implications obtained based on text research on healing services for mental wounds include that a person who wants to have his heart healed must be willing to accept back the person who has hurt him, build a closer relationship than before with that person and live together again in a growing faith community.
 
Abstrak
Artikel ini bertujuan membahas konsep pengampunan dalam Kitab Filemon dengan studi leksikal. Masih banyak ruang penafsiran yang perlu digali lebih dalam. Selain itu, surat ini seringkali dipahami hanya sebatas konseling pastoral dalam konteks kesenjangan sosial, tetapi jarang ada yang membahasnya dalam konteks pelayanan pemulihan luka batin. Artikel ini muncul berdasarkan penelitian teks yang dilakukan dengan metode naratif dalam studi gramatikal yang menghasilkan konsep pengampunan Paulus dan kemudian direlevansikan bagi pelayanan pemulihan luka batin. Dengan studi gramatikal dan dalam metode kepustakaan yang mengandalkan referensi-referensi ilmiah, buku maupun artikel online kredibel, penulis menemukan bahwa konsep pengampunan yang disampaikan Paulus kepada Filemon dapat menjadi acuan untuk pelayanan pemulihan luka batin. Relevansi yang didapat berdasarkan penelitian teks terhadap pelayanan pemulihan luka batin antara lain seseorang yang mau dipulihkan hatinya harus mau menerima kembali orang yang sudah menyakiti hatinya, membangun relasi yang lebih erat dari sebelumnya dengan orang tersebut dan hidup bersama lagi dalam komunitas iman yang terus bertumbuh.
BUXORO XONLIGINING ROSSIYA BILAN SIYOSIY ALOQALARI TARIXIDAN
Authors: Xolikulov Axmadjon Boymaxammatovich
Published: June 2022

Ushbu maqolada Buxoro xonligining Rossiya bilan dastlabki rasmiy elchilik munosabatlari tarixi yoritib berilgan. Maqolada ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarda savdo-sotiq, iqtisodiy va siyosiy omillar asosiy o‘rinda turganligi shuningdek, rasmiy qabul marosimlari, o‘zaro sovg‘alar almashinuvi masalalari rus elchilari, harbiylari, tadqiqotchilari asarlari bilan bir qatorda mahalliy manbalar orqali asoslab berilgan.
Efektivitas Edukasi COVID-19 Melalui Media Online pada Komunitas Kopi Tuli Depok
Authors: Widyaningtyas Prasita Ayu , Hadi Pratomo  , Abdul Mahfuzh ZPH  , Rosta Rosalina  , Ineu Isnaeni  , Ella Ayu SM
Published: June 2022

Pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) dapat mempengaruhi penyandang disabilitas terhadap peningkatan risiko morbiditas dan kematian, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penyediaan perawatan kesehatan bagi kelompok ini dan mempertahankan komitmen kesehatan global untuk mencapai Universal Health Coverage. Penelitian ini dilakukan pada komunitas kopi tuli Depok yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap, dan perilaku sebelum dan sesudah pemberian edukasi dan pemberdayaan mengenai COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode Quaxi Experimental dengan desain one grup pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan edukasi (p=0,054). Terdapat perbedaan sikap yang signfikan antara sebelum dan sesudah diberikan edukasi (p=0,011). Terdapat perbedaan perilaku yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan edukasi (p=0,01). Kesimpulan dalam penelitian ini, terdapat perbedaan sikap dan perilaku tentang COVID-19, dan tidak ada perbedaan pengetahuan mengenai COVID-19. Rekomendasi dalam penelitian ini, dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk melaksanakan implementasi program pencegahan COVID-19 kepada komunitas tuli.
Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok
Authors: Saifulloh Moh. Roziq
Published: June 2022

Liberalisasi perdagangan adalah penghapusan atau pengurangan batasan maupun hambatan pada pertukaran barang secara bebas antar negara. Disisi lain, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) kepada produk Tiongkok menyebabkan perang dagang antara kedua negara tersebut. Dampak perang dagang AS-Tiongkok berdampak terhadap fluktuasi nilai IHSG di Indonesia, maka dibutuhkan kebijakan proteksionisme yang sesuai dengan instrumen hukum nasional dan internasional guna menstabilkan iklim investasi nasional serta mengkapitalisasi kondisi perang dagang AS-Tiongkok. Dalam esai ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, sehingga penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Standar Internasional Hak-Hak Dasar Buruh Penyandang Disabilitas dan Implementasinya dalam Hukum Perburuhan Nasional di Indonesia
Authors: Maulana Firmansyah , Sukmayana Alifia Berli , S Awaludin Rohim , Nurcahyo Benny , Sani Ega Amalia , Natsiriyat Wahidyah Rahma , N Sandra Bagus
Published: June 2022

Hak atas pekerjaan adalah Hak Asasi Manusia yang tidak bisa dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, dimana semua HAM dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan, seperti yang dinyatakan di dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan 1986. Ketentuan tersebut termasuk juga menaungi kepentingan Kaum Difabel. Kaum Difabel di Indonesia hingga saat ini masih sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan. Dalam tulisan ini, penulis berupaya menganalisis standar ketenagakerjaan bagi Kaum Difabel secara internasional dalam hukum positif Indonesia serta memaparkan tentang kondisi penerapan dan pengawasannya berdasarkan fenomena yang terjadi.
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional
Authors: Adi Danang Wahyu Setyo
Published: June 2022

Permasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut China Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut China Selatan dengan Negara Tiongkok ini ke ranah Arbitrase Internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah ini.
Re-Eksistensi Peran Desa dalam Rantai Pasok Produksi Pengolahan Hutan Desa Melalui Bank Pohon
Authors: Rif’an Moh. , Drago Ivan , Daniswara Safira Niken , Putri Devi Arista
Published: June 2022

Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama (Modus Vivendi) dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Modus Vivendi tersebut, telah melahirkan cita negara, yang merupakan identitas dan pedoman bangsa dalam melangkah. Dengan demikian, konstitusi telah mengamanatkan Negara untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki hutan tropik kedua terluas di dunia dengan nilai ekonomis tinggi yang dapat dikelola oleh negara maupun masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk pengusahaan berbagai jenis tanaman dan pemanfaatan aspek ekonomi dari hasil hutan. Dalam pengelolahan hasil hutan sangat disayangkan masih belum optimal baik dengan intensif dan dengan banyaknya permintaan deforestasi atau konversi lahan Hutan. Baik Deforestasi yang direncanakan maupun deforestasi yang tidak direncanakan. Di lain sisi, Indonesia yang mengakui eksistensi Pemerintah Desa dan pemberdayaan mengenai pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan suatu proses untuk menjadikan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lemah menjadi lebih baik. Maka, diperlukan penggagasan kembali peran pemerintah desa dalam pengolahan Hutan Desa sebagai salah satu hak masyarakat Desa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Karenanya penulis menggagas sebuah grand design Pengelolahan Hutan Desa untuk melengkapi pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan yang terintegrasi dengan peran Pemerintah Desa sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk pengoptimalam rantai pasok produksi sebagai salah satu indikator penting pembangunan dan ketahanan perekonomian negara di tiap-tiap daerah yang menggunakan variabel hasil hutan sebagai pokok penghasilanya.
Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi
Authors: Suryono Adityadarma Bagus Priasmoro , Wijayanti Dona Sri Sunardi , Liemanto Irene Fransisca , Kalia Qonrezti Shebilla , Bintoro Andika Cahyo
Published: June 2022

Beberapa contoh kasus penelantaran klien oleh advokat nakal atau advokat hitam menjadi refleksi bahwasannya pengaturan mengenai kode etik untuk profesi advokat di Indonesia belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi urgensi perdana bahwasannya etika profesi merupakan hal yang berperan penting dalam penegakan kedisiplinan, kehormatan serta keluhuran dari suatu profesi secara umum, baik perkumpulan maupun individu yang berprofesi sebagai advokat. Kemudian, kode etik sebagai bentuk dari etika profesi tersebut tidak hanya berhenti di tataran pemikiran maupun teori, melainkan juga harus diterapkan secara praktek di lapangan. Etika profesi menurut kajian komprehensif filsafat hukum sangat diperlukan untuk menegakkan marwah profesi advokat baik dari hulu hingga ke hilir, terutama ketika membahas mengenai moralitas. Dalam tulisan ini, penulis mengambil contoh kasus Joko Sriwidodo sebagai gambaran.
Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision
Authors: Rif'an Moh. , Nursasmita Muhammad Akbar , Musyarri Fazal Akmal , Adi Danang Wahyu Setyo , Assari Elsa
Published: June 2022

Di dunia, terdapat dua sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara yaitu Civil Law atau Eropa Kontinental dan Common Law atau Anglo Saxon. Dua sistem hukum tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang menghasilkan keunggulan dan kelemahan. Secara sederhana, Civil Law menuntut adanya kepastian hukum dengan digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama. Sedangkan Common Law menuntut kebaruan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan menyandarkan pertimbangan putusan hakim kepada putusan terdahulu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertentangan secara filsafati dan memaksa alam pikir untuk memilih mana sistem yang paling ideal untuk digunakan. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis dilematika antara dua sistem hukum tersebut secara komprehensif.
Dugaan Delik Penodaan Agama dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19
Authors: Solichah Isnaini Imroatus , Widhiyanti Hanif Nur
Published: June 2022

Sejak WHO menyatakan bahwa wabah Covid-19 telah mencapai tingkat pandemi global, telah membuat Pemerintah di banyak negara segera mengambil tindakan mendesak dan agresif untuk menghentikan penyebaran virus mematikan tersebut. Beragam kebijakan dibuat dan diterapkan oleh pemerintah masing-masing negara untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Salah satu yang tengah menjadi perhatian di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim adalah kebijakan pemulasaraan dan penguburan jenazah akibat Covid-19. Dengan pertimbangan bahwa jenazah penderita Covid-19 adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus untuk memenuhi keamanan bagi petugas secara medis dan ketentuan Syara’ yang menjadi hak-hak jenazah.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19
Authors: Lintang Kastania , Triana Yeni
Published: June 2022

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu dari tujuan nasional Bangsa Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD NRI 1945. Setelah diberlakukannya UUD NRI 1945, pembahasan mengenai hak atas kesehatan diatur kembali pada Pasal 28H ayat (1). Peraturan tentang hak pasien tercantum pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hanya saja, hak-hak pasien tidak sepenuhnya dapat terlaksana selama masa pandemi COVID-19. Sehingga, penulis akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi dan rekam medis pada pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam kondisi darurat maka jaminan pemenuhan hak-hak pasien yang dikategorikan Derogable Rights merupakan hak yang dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya.
Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar
Authors: Zakariya Rizki
Published: June 2022

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan satwa yang tinggi di dunia. Akan tetapi, kekayaan satwa tersebut terancam dengan perdagangan satwa liar. Oleh karena itu, dilakukan penegakan hukum pelaku perdagangan satwa liar. Namun, Modus Operandi untuk mengelabui penegak hukum ikut berkembang pula. Salah satunya melalui lintas yurisdiksi negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi dilakukan penguatan Kerja Sama lintas negara dalam pemberantasan perdagangan satwa yakni karena potensi keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia, disertai juga kasus perdagangan satwa yang tinggi, penegakan hukum yang belum optimal, dan masalah dalam Kerja Sama regional dan internasional dalam pemberantasan perdagangan satwa liar secara ilegal. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan Kerja Sama tersebut yakni dengan perbaikan ketentuan dalam CITES, perbaikan tata kelola otoritas CITES di Indonesia, dan penguatan Kerja Sama antar negara di kawasan ASEAN.
Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung
Authors: Ingtias Syanindita Nirna , Musyarri Fazal Akmal
Published: June 2022

Kondisi deforestasi hutan di Indonesia mencapai taraf yang memprihatinkan. Hutan seringkali dibakar untuk membuka lahan guna pembangunan pabrik ataupun kebun sehingga terjadi alih fungsi yang mengurangi produktivitas lahan dan mereduksi jumlah hutan secara kontinu. Kondisi tersebut jika terus menerus terjadi tentunya akan mengancam keberlangsungan hutan sebagai jantung alam serta menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan tanah longsor. Peraturan perundang-undangan melarang aktivitas pembakaran hutan secara ilegal, namun dikesampingkan kepada komunitas lokal seperti masyarakat adat yang membakar hutan untuk kepentingan kolektif bukan profit. Pengecualian norma rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Melalui ketentuan kebolehan membakar hutan oleh komunitas setempat, korporasi menyalahgunakan ketentuan tersebut untuk membuka lahan demi aktivitas bisnisnya. Di sisi lain, Polisi Kehutanan selaku pranata yang bertanggungjawab atas kelestarian hutan tidak memiliki kapabilitas untuk menindak karena tidak ada kewenangan khusus bagi Polisi Kehutanan untuk memetakan dan menganalisis apakah suatu kebakaran hutan yang terjadi adalah kejadian alam, dilakukan murni oleh komunitas lokal, atau merupakan pembakaran yang sengaja dilakukan oleh korporasi dengan memanfaatkan komunitas lokal. Permasalahan yuridis pada esensinya menjadi hulu problematika berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan terselubung tersebut. Sehingga dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Polisi Kehutanan dalam menindak tindak pidana pembakaran hutan secara terselubung serta merekomendasikan perluasan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan sebagai strategi penyelamatan hutan untuk kelestarian lingkungan hidup Indonesia hingga masa yang akan datang.
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik
Authors: Lintang Kastania
Published: June 2022

Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatannya kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dan pasien didasarkan hubungan kepercayaan dan menimbulkan Perjanjian Terapeutik. Perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdata, serta syarat dikatakan sahnya sebuah perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. Subjek hukum Perjanjian Terapeutik yaitu pasien dan dokter, sedangkan objek hukumnya yaitu pelayanan kesehatan. Sebelum melaksanakan Perjanjian Terapeutik tentunya harus didahului adanya Informed Consent yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Informed Consent tercantum pada Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pengisian data pada formulir tersebut harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia
Authors: Sinaga Haposan Sahala Raja
Published: June 2022

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan keadilan Restorative Justice dalam perkara narkotika di Indonesia dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice dapat diterapkan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaa narkotika, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui Restorative Justice dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.
Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Authors: Ticoalu Luna Dezeana , Ariani Relys Sandi , Wahyuni Herlin Sri
Published: June 2022

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, namun nyatanya masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, secara substansi pada sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) belum memberikan efek jera kepada pelakunya. Kedua, kelemahan dalam struktur hukum fungsi lembaga yang berwenang. Ketiga, budaya penerapan sanksi hanya berperspektif yuridis dan tidak menekankan pada nilai masyarakat (Shame Culture dan Guilt Culture). Maka, penulis menawarkan solusi dari permasalahan tersebut yaitu Konsep Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Konsep ini merupakan penerapan sanksi kerja sosial ke dalam pidana pokok yang ditinjau dari teori Social Defence dengan mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat sebagai upaya menanamkan nilai Shame Culture dan Guilt Culture. Penerapan sanksi kerja sosial ke dalam pidana pokok ditinjau dari teori Social Defence dan menanamkan nilai Shame Culture dan Guilt Culture dengan cara sanksi diberikan secara kumulatif dengan sanksi pidana pokok. Konsep ini melibatkan Jaksa, Hawasmat dan Lapas dalam pelaksanaan kerja sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.
Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial
Authors: Putra Gio Arjuna
Published: June 2022

Tingginya angka penetrasi Internet dan pengguna media sosial di Indonesia, berbanding terbalik dengan progresivitas pembangunan hukum dan teknologi. Hal ini terlihat dari belum ditetapkannya suatu produk hukum dalam tataran UU yang secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terkait hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan media sosial, timbul melalui ketentuan layanan sebagai suatu perjanjian dengan berdasar pada Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019. Kemudian ketiadaannya suatu UU yang mengatur secara eksplisit terkait hak dan kewajiban penyedia layanan selaku prosesor dan pengendali data pribadi menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penjaminan perlindungan data pribadi pengguna.
Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia
Authors: Puspitasari Danastri , Rachim Faiq Rizqi Aulia
Published: June 2022

Binary Option merupakan produk finansial di mana pihak yang terlibat ditempatkan pada satu dari dua pilihan dalam jangka waktu tertentu. Secara yuridis, legalitas Binary Option sebagai salah satu Komoditi Perdagangan Berjangka masih diperdebatkan. Hal ini dikarenakan untuk dianggap sebagai komoditi harus memenuhi frasa “kontrak berjangka” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Apabila mengacu pada persyaratan objektif dari kontrak, kontrak tersebut harus memenuhi kausa yang halal di mana Binary Option yang menjadikan sebuah pertanyaan mengenai keabsahan kontrak dalam konteks Binary Option. Ditinjau dari sisi konsumen, tanpa adanya perizinan dari Bappebti perlindungan konsumen Binary Option tidak terdapat kejelasan baik dari sisi yuridis maupun praktis.
EEV Initiative: Paving the Way for Greener Mobility in Malaysia
Authors: Mansor M.R.A.
Published: June 2022

Some people may wonder what are 'green vehicles'? 'Green vehicles' is defined as Energy Efficient Vehicles (EEV) which produce minimal, if not zero, harmful impact to the environment and have the most efficient power with the lowest fuel consumption. This article discusses the importance of EEV in view of the CO2 emission requirement and shall consider whether Malaysia should have its own driving cycle since many developed countries including Japan, Europe and US have already developed theirs.
Applying Analytical Hierarchy Process to Evaluate Adult Occupant Protection on Body Region in ASEAN NCAP Offset Frontal Test Domain
Authors: Aziz H.A. , Sukadarin E.H. , Suhaimi N.S. , Osman H. , Noordin M.N. , Shafiee I.
Published: June 2022

Adult Occupant Protection (AOP) is a vital area of evaluation in all New Car Assessment Programs (NCAPs) around the globe. The primary objective of these new car assessment programs is to reduce road deaths by focusing on vehicle (pre-crash) safety features. Starting from the year 2017 until 2020, a single rating system has been introduced whereby AOP contributes 50% to the overall rating with a maximum of 36 points; split into three main domains including offset frontal test (OFT), side impact test (SIT) and head protection technology (HPT). However, the extent of OFT protection to car drivers and passengers during a collision still needs to be explored. Therefore, in this study, an evaluation of body region injury due to AOP failure in frontal crash is conducted to validate and support NCAP rating. Analytic hierarchy process (AHP) is put forward on the basis of expert's input from various related fields to evaluate the injury to body regions and OFT protection during an accident based on the current situation. The results show that head, neck and chest indicated the highest severity, followed by knee, femur and lower leg with respect to the Consistency Ratio (CR) of 0.0633. This was in line with the focus of ASEAN NCAP's AOP protocol whereby the three body regions were deemed as the critical parts and required sufficient protection. Based on the findings, it is proven that ASEAN NCAP's consideration of OFT in AOP is well developed and suits the current needs.
The Requisite for Motorcycle Personal Protective Clothing: Malaysia's Perspective
Authors: Solah M.S. , Hamzah A. , Mohd Jawi Z. , Ariffin A.H. , Paiman N.F. , Md Isa M.H. , Khalid M.S.
Published: June 2022

Nearly 1.3 million people are killed and up to 50 million people are injured on the world's roads every year. Approximately 30% of road deaths involve motorcyclists especially in the ASEAN region. In Malaysia, the number of motorcycle accidents is consistently increasing in parallel with the rising number of registered motorcycles. Motorcyclists are categorized under vulnerable road users (VRUs) due to their disadvantages in terms of safety. It is believed that personal protection equipment (PPE) is able to mitigate and minimize motorcyclist injuries resulted from road crashes. The most basic PPE for motorcyclist is the helmet which is made mandatory in many Southeast Asia countries due to its effectiveness in reducing head injuries. Other than that, protective clothing is also vital to protect human body parts from trauma. This study attempts to explore the effectiveness of motorcycle protective clothing performance available in Malaysia. Selected motorcycle protective clothing was tested using anthropometric test device, calibration equipment and instrument. In addition, a market survey was conducted to explore and examine the types and trends of motorcycle protective clothing available. This study finds that motorcycle protective clothing with protector i.e. padding and airbag can provide potentially reduced neck and chest injury in contrast with those with no protection. Furthermore, the result reveals that 55% of the protective clothing available is made of synthetic material. The overall results provide significant information that is useful in the development of countermeasures to improve motorcyclists' safety.
A Review of Unattended Child Presence Detection System for ASEAN NCAP Safety Rating
Authors: Rosli M.M.H. , Afandi N.I. , Leah P.J.Y. , Joli N.S. , Abu Kassim K.A. , Mansor M.R.A.
Published: June 2022

Safety aspects in the automotive industry have undergone various enhancements but there is still much work to be done pertaining to the safety of stationary vehicles. As ASEAN inches toward becoming a developed region, children are increasingly being moved around every day in automobiles almost exclusively. There are few studies conducted to address public awareness regarding safety of child passengers in vehicles in Southeast Asia. In certain cases, children are deliberately left behind in parked automobiles. On the basis of a case study data as gathered by Null (2016), about half of all children' heat stroke casualties in vehicles were due to parents leaving a child unintentionally in the car, while approximately 29 percent were due to children amusing themselves in parked vehicles, and another 18 percent were due to children being left intentionally by their caretakers. Admittedly, vehicular hyperthermia and heatstroke have devastating effects on a child being locked in a car. This study aims to assist in the development of a protocol for ASEAN NCAP Roadmap for the COP (Child Occupant Protection). In the second portion of the study, a technique will be developed for building a system to identify and respond to unattended children. This inexpensive technique will increase safety of vehicles in ASEAN countries.
ASEAN NCAP's Study on the Effectiveness of Passenger Car Blind Spot Technology (BST) to Detect Motorcycles
Authors: Abu Kassim K.A. , Ahmad Laili M.S. , Johari M.H. , Ahmad Y. , Mohd Jawi Z.
Published: June 2022

This paper shall explain the effectiveness of Blind Spot Technology (BST) fitted in passenger cars to detect small engine capacity motorcycles. A total of eight passenger cars and six motorcycles were involved in this research study as the target vehicles (TVs) and subject vehicles (SVs), respectively. The experiment took place at a makeshift test track in Putrajaya (a recreational airfield), in which the TVs overtook SVs at certain predefined speeds and distances. The results show that the detection performance varies for SVs, whereby the distance of TVs from SVs is the main aspect of concern regarding detection in order to avoid car-motorcycle crashes owing to the blind spot phenomenon. Additionally, based on the results, it is predicted that the complexity and various scenarios as exemplified in the research are most likely encountered in everyday driving.
Controller Development for Magneto-Rheological Semi-Active Suspension System to Improve Vehicle Safety
Authors: Mansor M.S.F. , Zamzuri H. , Ismail N.H.F. , Puad A.A. , Che Mustafar M.Z. , Abu Husain N. , Mohd Anuar L. , Zainuddin Z. , Mazlan S.A. , Mohd Jahari A.N.
Published: June 2022

Vehicle suspension system would complement vehicle safety in terms of ride comfort, handling and braking, and also isolation from road irregularities. This can be better achieved by introducing a semi-active suspension system where the magneto-rheological (MR) fluid is used to manipulate its damping characteristics. This paper explains the controller development for MR semi-active suspension system. The process started by developing the non-parametric linearized data driven (NPLDD) double input with proportional-integral (PI) controller as an inner loop algorithm for MR damper modelling and force tracking control; then, Improved PI controller as an outer loop control algorithm for vehicle response improvement, and finally validation work using quarter-car test bench. All the algorithm development is based on Perusahaan Otomobil Nasional (PROTON) vehicle characteristics and specifications. From the simulation results, it is verified that the NPLDD double input model together with the PI control strategy has the capability to track the desired damping force well. Meanwhile, the Improved PI controller for the outer loop is capable to reduce the magnitude of vehicle body acceleration and displacement. The validation at the quarter-car test bench also shows significant reduction of these two parameters. As a result, the PI controller for the MR semi-active suspension system is found sufficient for vehicle safety improvement.
Child Occupant Safety: Towards Implementation of Child Restraint System Law in Malaysia
Authors: Paiman N.F. , Ahmad Y. , Borhan N. , Abu Kassim K.A. , Ishak S.Z.
Published: June 2022

The World Health Organization (WHO) has consistently recommended that all countries regardless of their income add the requirement for Child Restraint System (CRS) to their traffic regulations in order to promote road safety. Malaysia is adopting the CRS regulation in 2020. This paper aims to discuss the readiness and mapping of the roadmap towards the implementation of the law. In a temporal view of road crashes, CRS was part of 'during-crash' passive safety components i.e. to provide protection during the crash impact phase. This analysis includes the CRS benefits and issues, related road safety strategic programmes, the current legal framework, and local research findings based on observational studies. CRS usage and acceptance are on the rise, although still at a nascent stage. This situation can be considered as 'below satisfactory compliance level', hence a more inclusive solution is needed, including the introduction of technology, to influence or compel parents to ensure their children are always secured by CRS while on the road.
Review of Current Animal-Vehicle Collision (AVC) Studies
Authors: Meor Said M.A. , Mohd M.S. , Faye I. , Abu Husain N. , Tuan Kamaruddin T.N.A. , Dol S.S.
Published: June 2022

Animal-Vehicle Collision (AVC) is one of the widest and foremost research segments in the road safety research area. This paper aims to give a critical review of highlighted points and characteristics of different types of research that is within the AVC research segment. There are distinctively four categories of AVC research namely: trend and characteristic of AVC study, AVC spatial modeling study, human-animal behavioral study, and AVC mitigation study. Specific traits of each category are explored and related reported data are presented. In conclusion, each category of AVC research required further analysis especially on gathering comprehensive field data and records.
End of Life Vehicle (ELV) Management Ecosystems in Malaysia
Authors: Akram Khan K.M. , Muhamad Said M.F. , Jamaludin K.R. , Amiruddin I. , Mohd Khairan A.
Published: June 2022

Serious discussion on End of Life Vehicles (ELVs) in Malaysia began in 2006 when research on the development of the automotive industry was undertaken. The interest increased following the introduction of the National Automotive Policy (NAP) in 2009. This research paper describes ELVs from the perspective of industry players based on their direct experience and participation in the industry through comprehensive observation by looking at the practices of ELV management in Malaysia. This research paper will highlight the existence of some of the innate problems facing the ELV management in the country along with suggestions for approaches and solutions to enhance Malaysia’s potential as one of the most important industry players in the automotive segment in the Asian region.
Consumers' Perception of Automatic Emergency Braking (AEB): Theoretical Model and Construct Development
Authors: Mohd Ishanuddin N. , Sukadarin E.H. , Mohd Nawi N.S. , Widia M. , Ab Rashid A.A. , Abdul Aziz H. , Zakaria J. , Fauzan N.S. , Osman H. , Roslin E.N. , Jawi Z.M. , Yassierli
Published: June 2022

Due to remarkable developments, various automated driving systems, known as Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), have been implemented, and the entire range of human driver activity in modern vehicles is undergoing changes. However, whether or not the consumers will accept and satisfy the emerging technologies, especially Automatic Emergency Braking (AEB), remains a big question. Therefore, it is vital to understand how vehicle consumers or potential consumers decide to use or not to use, and what they expect or perceive of AEB. This work intends to review the published works on AEB to understand the current market of the technology. In order to investigate the user's perception, a developed theoretical model is planned to be adopted. The review was conducted by searching from Google Scholar and the ScienceDirect database through Universiti Malaysia Pahang online databases. The knowledge and understanding of the current AEB market and theoretical model will help researchers plan the next steps to explore consumer or potential consumer perception.
Sustainable Township and Sustainable Home: Public Perceptions
Authors: Che Maznah M.I. , Fatin Najwa M.N. , Nur Kamaliah M. , Jeffery L. , Sahithi A.S. , Preece C.N.
Published: June 2022

Sustainable Townships and Homes (STSH) have become a trend in a number of countries throughout the world. However, being a developing country, Malaysia faces significant challenges in implementing the STSH idea. One of the challenges would be public support for sustainable development for new townships. Previous research has mostly focused on the framework for implementing STSH without taking into account public perceptions and expectations. Thus, this study determines public knowledge, awareness, as well as their perceptions and expectations of the STSH towards the environment and sustainability. A survey questionnaire was administered randomly to the public in Malaysia using convenience sampling. Feedback from 144 respondents indicates their good level of awareness of sustainable and smart living concepts. This awareness is reflected in their knowledge of the advantages of sustainable and smart living in terms of energy-saving, an improvement in the quality of the built environment in creating better places for people to live, and in terms of environmental protection. In general, they have an awareness of the use of energy-efficient and certified appliances, and these matters are echoed by their strong interest in living in STSH. The ranking based on the Relative Important Index (RII) revealed that the public’s most preferred sustainable home features are solar systems, energy-saving appliances, water-saving devices, and rainwater harvesting systems. In addition, the public perceives and expects that a sustainable township should include efficient building arrangements, smart building layout, and the provision of green areas in a township with sustainable and smart home features. It is evident that this study suggests that the public is currently aware of sustainable development in Malaysia. Thus, this study provides a valuable reference for a future property development project to provide better service based on public satisfaction and feedback.
Investigation on the Effect of Malaysian Anthropometric Size in Vehicle Crash Safety by using Finite Element Method
Authors: Samad M.S.A. , Mohd Nor M.K. , Abdul Majid M.M. , Abu Kassim K.A.
Published: June 2022

In general, most vehicle safety is developed and optimized using a standard crash dummy, in which the sizes and mass of the anthropometric data are primarily referred to the US population. In other words, it can be deduced that the safety configuration of such vehicles is not optimized for Malaysian or even Asian populations, which might cause severe injury. Therefore, in this paper, the injury is investigated using the actual Malaysian anthropometric data. To be specific, the Hybrid III 50th percentile dummy H350 is scaled to Malaysian 50th percentile dummy H350M, integrated into the vehicle, and analyzed using the finite element method. Using the newly H350M, the results showed the neck forces and moments are slightly reduced while the other injury parameters remained similar. There is also a noticeable increase in chest acceleration from 54.1g to 58.0g. The most critical assessment on the head injury by using the HIC15 method has shown a significant increase from 596 to 913, which could lead to severe head injury.
Social Inequality and Health: A Study of Tribes in Assam
Authors: Bosumatary Sunjit
Published: June 2022

Social inequality is differential access to wealth, power, and prestige where unequal distribution of social resources and responsibilities exists. Social inequality has been termed as a feature of ranking and stratifying society into different groups or categories where people are justified and given preference on the basis of their status or categories. Social inequality is regarded as a source of social conflict, tensions that may lead to the decline of control, the fall of orders and values; furthermore, lead to temporary or permanent social disorganization. More or less, social inequality is impacting people’s lifestyles and is reflected in their health conditions. So, an effort through this paper is made to trace the relationship between social inequality and its impacts on people’s health conditions which are resulted in their emotional state, health-seeking behavior, achievements, and participation in the global environment. Furthermore, this paper concentrates on the tribes of Assam like Bodo, Garo, Rabha, Mising , etc. , and their everyday lifestyle and also describes the challenges people are facing in the extreme stage of social inequality.
An anthropological discourse on Acham Jhomba (marriage by abduction) among the Sherd/tukpens of Thongre
Authors: Doji Nyato
Published: June 2022

Marriage and related customs and practices of the people have evolved with the ever-changing time. In the olden days, and still today (exceptionally rare), the act of persuasively abducting the bride was/is practiced among the various tribal groups of Arunachal Pradesh. Sherd/tukpens too, like any other tribal community in Arunachal practice/d Aacham Jhomba i.e., “Marriage by abduction”, which of course with the leap of time has seen changes much like any other traditional marriage system. This paper is an attempt to understand the proceedings of the “marriage by abduction” among the Sherd/tukpens of Arunachal Pradesh.
Benefits and Risks of Consuming Edible Insects
Authors: Yashung Pura , Narah Jaya , Megu Karsing , Chakravorty Jharna
Published: June 2022

Insect eating has been reported for a long time, and they are consumed in raw and processed forms by several cultures around the world, especially in developing countries, where they are typically regarded as a delicacy in addition to providing nutrients, farming, processing, and consumption of edible insects have recently sparked a lot of research interest, mostly in an effort to mitigate food insecurity and improve nutrition in many developing nations. Edible insects have been demonstrated to improve the nutritional content of foods by providing micro- and macronutrient levels that are comparable to, if not higher than, those found in animal-derived foods. Even with all of these advantages, promoting edible insect cultivation and consumption in developed and developing countries faces a number of hurdles. In many Western countries, however, consumer acceptance of insects as a food source remains a major challenge. The problem of food safety is at the top of the list of these challenges, with many western consumers concerned about the microbiological and chemical health risks that edible insects or edible insect-derived foods may provide. According to the available research, there is a clear need to strike a balance between the nutritional benefits of edible insects and its food safety concerns.
Arithmetic continuity in cone metric space
Authors: Yaying Taja
Published: June 2022

William Henry Ruckle introduced the notion of arithmetic convergence in the sense that a sequence defined on the set of natural numbers is said to be arithmetic convergent if for each there is an integer such that for every integer , , where denotes the greatest common divisor of m and n. In this paper, the notion of arithmetic convergence has been extended to cone metric space. Using the concept of arithmetic convergence, arithmetic continuity and arithmetic compactness have been defined in cone metric spaces and give some interesting results.
The Challenges of Language, Culture, and Translation in a Global Society
Authors: Diana Haokip Alphonsa Diana Haokip
Published: June 2022

Language and culture are like the two sides of the same coin. A language is part and parcel of any community, society, or ethnic group that embodies the culture and traditions of that community. Language, as a part of the cultural core, is at the heart of culture. It is the dominant tactic through which the members relate and interact. The translation occupies a significant role in reaching out to different languages and cultures as an acceptable medium through which to reach out to other cultures beyond the set limits. We know that translation plays a significant role in a voyage through different cultures and communication. Therefore, it is an effective and important means of sharing and reaching out from one culture to another, even amid many obstacles and constraints. The process of translating the cultural elements of one culture to another culture is a herculean task in spite of every effort from the translator, as each culture has its own unique meanings and symbols associated with the language they originated from. Translation serves as a bridge between languages and connects all units of the world in the global network. Further, the diversity of culture and language is so immense that it is challenging to do justice while engaging in translation. It entails that a keen devotion should be accorded to various aspects that exist in each culture and language while initiating and progressing in the translation without attenuating and garbling the original meaning. This paper attempts to study the challenges encountered in language, culture, and translation in a globalized society.
An ethnozoological study of Vespa magnifica with special reference to hunting by Nyishi tribes of Arunachal Pradesh, India.
Authors: Narba Dobiam , Wangchu Leki , Tagam Dobiam
Published: June 2022

Many tribes of Arunachal Pradesh consider the hornet Vespa magnifica as highly delicious and seasonal food with high economic value. The hunting practices of these hornets are an age-old tradition that has been passed down from generation after generations. Unfortunately, nowadays many new methods of hunting these hornets have emerged like the use of DDT, Kerosene, Diesel and Bleaching powder. Due to these practices the sightings and hunting of hornets has declined. The present study provides a documentation of the traditional hunting techniques of these hornets in Lower Subansiri District of Arunachal Pradesh and suggests a more sustainable approach to maintain the rich economic, diet and diversity value of these hornets.