bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Silicate-Promoted Phosphorylation of Glycerol in Non-Aqueous Solvents: A Prebiotically Plausible Route to Organophosphates
Authors: Gull Maheen , Cafferty Brian J. , Hud Nicholas V. , Pasek Matthew A.
Published: April 2017

Phosphorylation reactions of glycerol were studied using different inorganic phosphates such as sodium phosphate, trimetaphosphate (a condensed phosphate), and struvite. The reactions were carried out in two non-aqueous solvents: formamide and a eutectic solvent consisting of choline chloride and glycerol in a ratio of 1:2.5. The glycerol reacted in formamide and in the eutectic solvent with phosphate to yield its phosphorylated derivatives in the presence of silicates such as quartz sand and kaolinite clay. The reactions were carried out by heating glycerol with a phosphate source at 85 °C for one week and were analyzed by 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and mass spectrometry (MS). The yield of the phosphorylated glycerol was improved by the presence of silicates, and reached 90% in some experiments. Our findings further support the proposal that non-aqueous solvents are advantageous for the prebiotic synthesis of biomolecules, and suggest that silicates may have aided in the formation of organophosphates on the prebiotic earth.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA
Authors: Mashdurohatun Anis
Published: April 2017

Abstract

Development of copyrighted works as part of the intellectual property rights that stem from results of  human creation gave birth to a right of the creator of the so-called copyright. Copyright inherent in the creator differs from other intellectual property rights, because the inherent consists of two types of rights, moral rights and economic rights. The problems of copyright protection in Indonesia is caused by several things including: Islamic view of Copyrights, the public's view of the Copyright, Still Lack Popularizing Copyright Act, the Purchaser is not in the questioning, and legal awareness.

Keywords: Copyright, intellectual property right
TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP KONSEP KAFA’AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM
Authors: Yudowibowo Syafrudin
Published: April 2017

Abstract

Islam basically does not stipulate that a male may only be married to woman whose common thing, both in position, wealth, ethnicity ,etc. Islam doesn’t make rules concerning kafa'ah, but it is people who set them. Islam considers that humans are created equal. No set of people who can not afford not be able to marry, the Arabs should not marry non-Arab people. (Al-Hamdani, 1989: 98)In order to establish and create a family that sakinah mawaddah and rahmah, ulama suggest that there is a balance of harmony, correspondence (there is an element kafa'ah) between the prospective spouses Pasal 2 ayat 1 of Act No. 1 of 1974 when viewed from the principle of equality Kafa'ah concept in religious matters embraced by each bride should be the same even if not explicitly prohibit the State of different religious intermarriage Compilation of Islamic Law Article 61 states that "no sekufu not be used as an excuse to prevent the marriage, except no sekufu (kafa'ah) because of religious differences or ikhtilaafualdeen."
 Keyword, Islam, Marriage, Kafa'ah, Indonesia
Abstrak

Penelitian ini temasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hkum tersier, bahan bahan hukum tersebut disusun secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimplan dengan hubungannya dengan masalah yang diteliti. Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukanya, baik dalam kedudukan,  harta,  suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa’ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya. Untuk dapat membentuk dan menciptakan suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, para ulama menganjurkan agar ada keseimbanga, keserasian, kesepadanan (ada unsur kafa’ah) antara calon suami isteri. Pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep Kafa’ah maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu (kafa’ah)karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.”
Kata Kunci, Islam, Perkawinan,Kafa’ah, Indonesia
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI INTERNASIONAL
Authors: Torry Satriyo Kusumo Ayub
Published: April 2017

Abstract

Refugees are a group of people who were forced to leave the country because of very threatening fear. Fear is often due to natural disasters or conflict. In countries receiving refugees, they often experience inhumane treatment such as rape, assault, discrimination, repatriated by force, those lead to the violation of human rights. There has been regulation for human rights in refugee issues both internationally and regionally, for instance Convention related to Status of Refugee 1951 and The Protocol related to the Status of Refugee 1967. There are at least five basic rights of refugees, they are the right to be protected from returning to the country of origin forcibly (non refoulement), the right to seek asylum, the right to obtain equality and non-discrimination, the right to live and to be secured, as well as the right to return home.

Key words : International Convention on Refugees, Status of Refugee, Human Rights Protection

Abstrak

Pengungsi adalah kelompok orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu negara karena takut yang sangat mengancam, dapat disebabkan oleh bencana alam atau konflik. Di negara-negara penerima, pengungsi sering mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti perkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dipulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Ada pihak-pihak yang telah menetapkan hak asasi manusia dalam masalah pengungsi baik internasional maupun regional, seperti Konvensi Status Pengungsi dari tahun 1951 dan Protokol yang berkaitan dengan Status Pengungsi 1967. Setidaknya ada lima hak dasar pengungsi, yaitu hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa (refoulement non), hak untuk mencari suaka, hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup dan keamanan, serta hak untuk pulang.

Kata kunci : Konvensi Internasional tentang Pengungsi, Status Pengungsi, Perlindungan Hak Asasi Manusia
PELIBATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN (ULANG) UUD 1945 YANG PARTISIPATIF MELALUI KOMISI KONSTITUSI
Authors: Huda Ni’matul
Published: April 2017

Abstract

currently reappears demands change as a result of the 1945 constitution as a evaluation 10 years after the 1945 constitution implementation after change. In this period there have been several issues submitted to the constitutional court about the testing of individual candidates in the presidential election, additional authority in perppu, constitutional complaint and the constitutional question by the court, the role of legislation optimalization dpd. This paper initiated a change the 1945 constitution more participatory through the constitutional commission more independent than the previous constitutional commission, with a mandate to prepare draft changes the 1945 constitution. Learning from the experience of various countries are also undergoing transition to democracy and constitutional reform, we should initiate to engage the court in a change in  1945 constitution.

Keywords: constitutional court, participatory, constitutional commission.

Abstrak

Saat ini muncul kembali tuntutan perubahan (ulang) terhadap UUD 1945 sebagai hasil evaluasi 10 tahun lebih implementasi UUD 1945 pasca perubahan. Dalam kurun waktu tersebut sudah ada beberapa persoalan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pengujian tentang calon perseorangan dalam pemilihan presiden, tambahan kewenangan Perppu, constitutional complaint dan constitutional question oleh MK, optimlisasi peran legislasi DPD, dan lain-lain. Tulisan ini menggagas perubahan (ulang) UUD 1945 yang lebih partisipatoris melalui Komisi Konstitusi yang lebih independen dibandingkan Komisi Konstitusi yang sebelumnya, dengan mandat menyiapkan draft perubahan (ulang) UUD 1945. Belajar dari pengalaman berbagai Negara yang juga mengalami transisi demokrasi dan reformasi konstitusi, ada baiknya kita menggagas untuk melibatkan MK dalam perubahan (ulang) UUD 1945.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Partisipatif, Komisi Konstitusi
POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA
Authors: - Budiyono
Published: April 2017

Abstrak

Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama walaupun bukan negara agama. Agama dapat hidup dan berkembang dengan jaminan dan perlindungan negara, sedangkan para pemeluk agama berhak melaksanakan dan mengembangkan agama sesuai dengan kepercayaannya. Prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan itu merupakan pengakuan dan jaminan serta perlindungan bahwa setiap orang bebas dan merdeka menganut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana politik hukum negara Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama dan berkerpercayaan berdasarkan UUD 1945.

Kata kunci : politik hukum, kebebasan beragama

Abstract

Indonesia is state pursuant to believing in   god  principle that Indonesian nation which believe in although non religion state. religion life and expand with guarantee and protection of state, while all of people entitled to execute and develop religion as according to its trust. Freedom of religion principle and that trust represent guarantee and confession and also protection that free each and everyone and independence to embrace believed trust and religion. research purpose is how Indonesia legal  policy to guarantee and protection be based on the constitution 1945

Key word : legal policy, freedoom of religion
KONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
Authors: - Sulistiowati - , Antoni Veri
Published: April 2017

Abstract
This research aims to analyze the importance and the application of piercing the corporate veil in the legal policy of limited liability company. This research is included into juridical and normative research, utilizing library research to obtain secondary data. Such data deriving from legal principles, statutes, and literature are fither analyzed in a qualitative method, producing descriptive-analytical output. In addition, a study is conducted to compare the application of piercing the corporate veil in various jurisdictions. The result firstly shows the reasons that the doctrine of piercing the corporate veil is important in the legal policy of limited liability company: (1) to provide a legal certainty; (2) the existence of piercing the corporate veil in statutes will provide strict sanctions, hence achieving a deterrent effect; (3) to reduce litigation costs; (4) to encourage the implementation of piercing the corporate veil. Secondly, an expansion of regulation regarding piercing the corporate veil is found from the commercial code to Law Number 1 of 1995 and Law Number 40 of 2007.

Key words: legal entity, limited liability company, piercing the corporate veil.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting dan penerapan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif  yang mendasarkan  pada penelitian kepustakaan  guna memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dari asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif-analitis. Selain itu, dilakukan juga studi untuk membandingkan penggunaan piercing the corporate veil di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, arti penting pengaturan piercing the corporate veil dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perseroan  terbatas  adalah  karena:  (1)  untuk  memberikan kepastian hukum; (2) keberadaan piercing the corporate veil di undang-undang akan berimplikasi pada sanksi yang tegas sehingga efek jera dapat tercapai; (3) untuk menekan biaya litigasi; (4) untuk memotivasi penerapan piercing the corporate veil. Kedua, prinsip piercing the corporate veil di dalam perundang-undangan di bidang P.T di perluas dari KUHD sampai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 Tahun 2007.

Kata kunci: badan hukum, perseroan terbatas, piercing the corporate veil.
MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PEMBALAKAN HUTAN
Authors: Marwiyah Siti -
Published: April 2017

Abstract

The impact of illegal logging is quite alarming, because it could threaten the survival of the nation and the state. To address them, the police personnel are inadequate in number. Forest area is a large area that requires maximum protection, so that with a limited number of officers, it is not possible to provide maximum protection or security. community policing is the right step to tackling illegal logging. The presence of the role of the community to maintain or protect the forest will make criminals that mean to do logging will be dealing directly with the public.

Keywords: illegal logging, police, community

Abstrak

Dampak illegal logging sudah tergolong memprihatinkan, karena bisa mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk menanggulanginya, personil aparat kepolisian tidaklah memadai jumlahnya. Kawasan hutan merupakan kawasan luas yang membutuhkan perlindungan maksimal, sehingga dengan jumlah aparat yang terbatas ini, tidak mungkin bisa memberikan perlindungan atau pengamanan maksimal. Pemolisian masyarakat merupakan langkah tepat untuk menanggulangi illegal logging. Kehadiran peran masyarakat untuk menjaga atau melindungi kawasan hutan akan membuat penjahat yang bermaksud melakukan pembalakan hutan akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat.

Kata Kunci: illegal logging, polisi, masyarakat
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Sabardi Lalu -
Published: April 2017

Abstract

community participation in managing environment to be the basic need for all who live physically in an environment changing continually, in the meaning it quality decline continually. Therefore, the community participation to be absolutely important in creating the healthy environemnet. There is a mistaken view on the community participation in managing environement, namely an assumption that the community give information (public information) in the form reconnaisance even their function merely  as public relation to make this activty run smoothly  without barrier. Therefore, the community participation not only as a tool to achieve a goal but also to be the goal itself.

Key-words: Participation, community, Environment

Abstrak

Peran serta masyarakat  dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kebutuhan dasar semua orang yang secara fisik berada dalam lingkungan kehidupan yang berubah, dalam arti terus menurunnya kualitas lingkungan. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Ada kekeliruan mengenai peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat sematamata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).
Kata Kunci: Peran Serta, Masyarakat, Lingkungan hidup
KORELASI PENGATURAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS SUARA TERBANYAK DENGAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA
Authors: Riwanto Agus
Published: April 2017

Abstract

This research is aimed at studying and exploring about the relationship between the arrangement of election system adopted in Act No 8 Year 2012 on the election for the members of DPR, DPD and DPRD in 2014 general election and  the practice of political corruption. The research is socio-legal research which integrates law norm with sociological aspect, applying approach method which put law principles and policial attitude. The result of the research shows that there is a positive correlation between the arrangement of open list proportional election with most number base and political corruption. As this system is highly cost, the candidates of legislative member happen to conduct deceitfulness in the election or what is classified as money politic to get support of the voters. The motive of political corruption conducted by the member of DPR and DPRD is to get back the high cost during the election. The renewal model of the election arrangement to creating political anti-corruption is through purifying proportional election system by applying close list proportional system with serial number base.

Key words : correlation, proportional election system, political corruption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami tentang hubungan pengaturan sistem pemilu yang diadopsi dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu tahun 2014 dengan praktek korupsi politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka (open list) berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap pratek korupsi politik. Karena sistem pemilu ini berbiaya mahal, akibatnya calon anggota legislatif melakukan aneka model kecurangan dalam pemilu yang dikualifikasikan sebagai praktek politik uang untuk mendapat dukungan pemilih. Motif korupsi politik yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD adalah mengembalikan biaya mahal yang dikeluarkan saat pemilu. Model pembaruan pengaturan sistem pemilu untuk menciptakan pemilu antikorupsi politik adalah memurnikan sistem pemilu proporsional dengan merubah model pengaturan sistem proporsional terbuka terbatas (close list) dengan berbasis nomor urut.

Kata Kunci: korelasi pengaturan, sistem pemilu dan korupsi politik
HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar)
Authors: - Achmad , - Suranto , - Pujiyono
Published: April 2017

Abstract

Knowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research. Literature studies, interviews, and observations used as data collecting instruments. The collected data drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009,  makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each region

Keywords: Harmonization, decentralization, regional tax.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris. Instrumen pengumpul data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua, telah terjadi harmonisasi kebijakan pembentukkan Peraturan Daerah ditiga kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU.
Kata Kunci : Harmonisasi, desentralisasi, Pajak daerah
AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM INDONESIA
Authors: Rahayu Derita Prapti
Published: April 2017

Abstract

Pancasila is a major cornerstone in the making of law (law and Legislation) with a new or replacement of laws (political law), so that the values of the Deity, Humanity and Society (nationalistic; democratic; social justice) must be actualized into the substance of the law, the legal structure and legal culture to be built, is expected to strengthen national integration, democratization of law, achieve prosperity and social justice by putting Pancasila, ranging from values, goals until the actualization of the various fields of existing law, whether criminal, civil, administrative and the other, as well as the internalization of the structures of law and legal culture of Pancasila.

Keywords : Actualization, Pancasila, Politics of Law

Abstrak

Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila.
Kata Kunci : aktualisasi, Pancasila, Politik Hukum
PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN NEGARA PASCA REFORMASI
Authors: Manurung Torang Rudolf Effendi
Published: April 2017

Abstract

The politic party is a democration tool at any country which function for to channel populace aspiration to government, to give politic education, and another. In other to function get materialized, so country was giving help finance for to help the politic party in the it operation activity. Politic party in to manage help finance from country must justify to the country building on law, so the law must made by country pass legal policy. Legal policy responsibility politic party in management help country finance is a formal policy of country for attain national destination by law. For attain national destination mentioned, so to do law making as legislation and technical regulation which arrange responsibility mentioned. Pasca reformation, legal policy experience development arrangement aspect. The development perceivable direct general election implementation period on the Indonesian Republic that is general election 2004 years, 2009 years, and 2014 years. In third general election implementation mentioned law products type for arrange responsibility politic party in management help country finance.

Keyword: legal policy, politic party, help country finance of responsibility.

Abstrak

Partai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, memberikan pendidikan politik, dan lain-lain. Agar fungsi itu dapat terwujud, maka negara memberikan bantuan keuangan untuk membantu partai politik di dalam menjalankan kegiatannya. Partai politik dalam mengelola bantuan keuangan dari negara wajib mempertanggungjawabkan kepada negara berdasarkan hukum, maka hukum harus dibuat oleh negara melalui politik hukum. Politik hukum pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara adalah suatu kebijakan resmi negara untuk mencapai tujuan nasionalnya melalui hukum. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka dilakukan pembuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang mengatur pertanggungjawaban tersebut. Pasca reformasi politik hukumnya mengalami perkembangan dari aspek pengaturan. Perkembangan itu dapat dipahami menurut periodisasi penyelenggaraan pemilu secara langsung di Negara Republik Indonesia, yaitu: Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Dalam ketiga penyelenggaraan pemilu tersebut terbentuk produk-produk hukum untuk mengatur pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan.
Kata kunci: Politik Hukum, Partai Politik, Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Negara
URGENSI PEMBARUAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA
Authors: - Maryanto
Published: April 2017

Abstract

The developing of economic law in this time, give substantial impact for the fairness of Indonesian society. The fairness is expected start from making regulation, implementation by official enforcement, legal culture then supported with good infrastructure and supported with society, seems haven’t distribute equally and proportionaly. This is because the values of Pancasila that eroded with economical interest of business and political interest of ruler so much act that made judicial reviewed that corrected one or some even acts that canceled by Mahkamah Konstitusi. Therefore, the values of Pancasila should be guidlines to making policy or political policy of Indonesian economic law, and should synergetic of making regulations, implementations by official enforcement, legal culture that supported with good infrastructure and supporting from society in order to create Indonesian economic of law according values of Pancasila according to state goals.

Keywords : renewal, system, economic, law, Pancasila.

Abstrak

Perkembangan hukum ekonomi masa ini membawa dampak secara substansial bagi keadilan masyarakat Indonesia. Keadilan yang diharapkan mulai dari pembuatan regulasi, implementasi oleh aparat penegak hukum, budaya hukum kemudian didukung dengan sarana prasarana yang baik dan didukung pula oleh masyarakat, nampaknya belum terdistribusi secara merata dan proporsional. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai Pancasila yang mulai terkikis dengan kepentingan ekonomi para pengusaha dan kepentingan politik penguasa sehingga banyak undang-undang yang terbentuk mengalami judicial review yang dikoreksi salah satu atau beberapa pasal bahkan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan atau politik hukum ekonomi Indonesia, dan hendaknya ada sinergitas dalam penyusunan regulasi, implementasi oleh aparat penegak hukum, budaya hukum yang ditopang dengan sarana prasarana yang baik dan dukungan masyarakat agar tercipta hukum ekonomi Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sesuai tujuan negara.

Kata kunci: pembaharuan, sistem, hukum, ekonomi, Pancasila.

 
IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA
Authors: - Kushandajani
Published: April 2017

Abstract

The main problem in this study was how the social significance of the existence of Desa autonomy regulation through the Law No. 6 of 2014. The existence of new regulation must be influence to desa’s order, especially in  local authority, Because of the local authority is the most important thing in local organization like Desa.The specific question tried to be answered in this study  whether the Law could serve, integrate, and organize the local authority in Desa. The result of this research indicate three points. First, local authority existing that called “hak asal usul desa” coexist with local community and desa government. Second, the field of local authority as organization the governance of desa, implementation of the building of desa, and commmunity development will blossom out in the future depend on the needs of local community.Finally, design of local authority based on the Law No. 6 of 2014 can integrate and organize the local authority, if the national government still commit and consist to recognize the local authority whatever Desa has.

Kata kunci: local authority, local community, state law, recognition.

Abstrak

Masalah utama dalam studi ini adalah bagaimana implikasi  berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentuk kewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Hasil riset menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa , namun otonomi desa tetep eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa , apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.Pada akhirnya desain tentang kewenangan desa diajukan sebagai bagian dari solusi, yang mencoba mewadahi dua konstruksi tentang kewenangan desa, dimana kewenangan desa eksisting masuk dalam “wadah” yang dikonstruksi UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa, namun dengan semangat diterapkannya taat azas yaitu azas rekognisi, dimana pemerintah pusat dan daerahmengakui apapun kewenangan yang saat ini dilaksanakan oleh desa.
Kata kunci: kewenangan desa, hukum negara,  hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa, asas rekognisi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN
Authors: , Safi’ , Winarwati Indien , Rusdiana Erma
Published: April 2017

Abstract

Background of this research is the rapid growth Bangkalan of the post-operational Suramadu bridge which have significant impact on increasing local income. Increased of local revenues must be increase the welfare of society, therefore development  sourced from the budget should be oriented in various aspects leading to the nation's independence. Unfortunately, society is still not maximal to use of channels of participation in budgeting. This study uses legal research empirical or socio-legal research, interview and observation is used to obtain primary data in the form of public participation in the budgeting process in Bangkalan.  The result of this research is interpretation about Bangkalan development is only on physical form, the Bangkalan society is not maximized in using the existing channels as participation in the preparation and budget planning.

Keywords: Participatory Budgeting, Regulatory Model Policy, Society, Budgets

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi berkembang pesatnya Bangkalan pasca operasionalisasi Jembatan Suramadu yang tentunya juga membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya pendapatan daerahnya. Meningkatnya pendapatan daerah sudah seharusnya meningkatkan pula kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan yang bersumber dari APBD harus berorientasi dalam berbagai aspek menuju pada kemandirian bangsa. Sayangnya masyarakat masih belum maksimal menggunakan saluran partisipasi penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang biasa di sebut sebagai sosio legal research, wawancara mendalam serta observasi digunakan untuk mendapatkan data primer berupa partisipasi masyarakat terhadap proses penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya masyarakat di Bangkalan masih memaknai pembangunan hanya dalam bentuk fisik, masyarakat belum maksimal dalam menggunakan saluran yang ada sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan dan perencanaan APBD.
Kata Kunci : Partisipatory Budgeting, Model Pengaturan Kebijakan, Masyarakat, APBD
MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
Authors: Wahanisa Rofi
Published: April 2017

Abstract

Forest management must consider the cultural values of society, aspirations and perceptions, and involve local communities in forest management in the presence of community-based forest management (PHBM). One of the areas that have the potential wealth of natural / forest resources is Kendal. Formulation of the problem, 1) forest management in Kendal?, 2) The role and participation in PHBM in Kendal?, 3) Barriers in PHBM in Kendal ?. This research is a kind of juridical empirical research. Engineering analysis was performed by descriptive analysis. Based on the results of the study, 1) Implementation of forest management in Kendal done involving the community, with the PHBM models, 2) The role and participation of the community with the establishment of the Institute of Forest Village Community (LMDH) / Forest Village Community Association (PMDH), 3) Barriers, less fast accessing information with a range of obstacles. Advice that can be given, among others, 1) Model Forest Management (PHBM) is considered effective. 2) Increasing community participation in the management of forest resources. 3) In order to overcome the obstacles of rural communities to be pro-active with each other to obtain information for the development of forest resource management.

Keywords: Berbabasis Forest Management, Institute for Forest Village Community, Public Participation in Forest Management.

Abstrak

Pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam / sumber daya hutan adalah Kabupaten Kendal. Perumusan masalah, 1) Pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal ?, 2) Peran dan partisipasi masyarakat dalam PHBM di Kabupaten Kendal ?, 3) Hambatan dalam PHBM di Kabupaten Kendal?. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Tekhnik analisis dilakukan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, 1) Pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal dilakukan mengikutsertakan masyarakat, dengan model PHBM, 2) Peran dan partisipasi masyarakat dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), 3) Hambatan, kurang cepat mengakses informasi dengan berbagai kendala. Saran yang bisa diberikan antara lain, 1) Model pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dianggap efektif.2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. 3) Untuk mengatasi hambatan masyarakat desa bersikap saling pro aktif untuk memperoleh informasi untuk pengembangan pengelolaan sumber daya hutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Hutan Berbabasis Masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan.
KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SUBSIDI DI SEKTOR PERUMAHAN
Authors: Kusumastuti Dora
Published: April 2017

Abstract

The purpose of this research is to find out the subsidy policy developments in the housing field in Indonesia, and to know the obstacles that hinder the implementation of subsidized housing in Indonesia. This research is a normative law, namely the research that is done by examining secondary data (library) consists of: primary law materials; secondary law material. In a normative law research, data have been collected, either through an inventory of primary law materials and investigation of secondary materials, conducted content analysis which is then processed into premises- general premise of common norms in the regulation of subsidy in the housing field. Further, analyzed deductively using syllogism thought patterns composed of two statements (major premise and minor premise) and a conclusion. Conclusions: 1) the provision of subsidy to low-income people is expected to bring people, especially low-income people to own a home; 2) low levels of uptake for subsidized housing.

Key Word: Housing Policy, Housing Subsidy, Housing Owner Loan.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kebijakan subsidi di bidang perumahan di Indonesia, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pembangunan perumahan bersubsidi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (pustaka) terdiri dari :bahan hukum primer; bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer maupun penyelusuran bahan sekunder, dilakukan content analysis yang kemudian diolah menjadi premis- premis umum tentang norma-norma umum dalam peraturan subsidi di bidang perumahan.Selanjutnya dianalisis secara deduktif dengan mempergunakan pola berfikir silogisme yang tersusun dari dua buah pernyataan (premis mayor dan premis minor) dan sebuah kesimpulan. Kesimpulan:1)pemberian subsidi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah ini diharapkan akan mewujudkan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah; 2) rendahnya tingkat serapan terhadap perumahan bersubsidi.
Kata kunci : Kebijakan perumahan, subsidi perumahan, 
KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL BERBASIS KEADILAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Authors: Adillah Siti Ummu , Anik Sri
Published: April 2017

Abstracts

The implementation of social security programs for informal sector workers is a priority for labor outside the employment relationship is dominated workforce in Indonesia. Implementation of this program, there are still barriers include: lack of cooperation between the Social Security Agency (BPJS) Employment in the informal sector workforce, lack of socialization, difficult to contact and trace the existence of self-employment, while on the side of labor, namely payment of dues and the amount of the payment of compensation that do not correspond to the level of workplace accidents.

Keywords : Policy, the Social Security Employment Agency, informal sector

Abstrak

Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga sektor informal menjadi prioritas karena tenaga kerja diluar hubungan kerja ini mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Pelaksanaan program ini masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: kurangnya kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan pihak tenaga kerja sektor informal, kurangnya sosialisasi, sulitnya menghubungi dan menelusuri keberadaan tenaga kerja mandiri, sedangkan dari sisi tenaga kerja yaitu pembayaran iuran dan jumlah pembayaran santunan yang tidak sesuai dengan tingkat kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Kebijakan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sektor Informal
PERAN DAN KEDUDUKAN PETANI DALAM SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Authors: Imanullah Moch Najib , Latifah Emmy , Adistuti Anugrah
Published: April 2017

Abstract

This study aims to determine the role and position of farmer in the international trading system today. The development of the international trading system has an impact on the shift of food production system and food security policy which ultimately also has an impact on farmer’s role and position in the global market. Evolution of agricultural structures in any periodization provide a clear description of the role and position of farmers in every era to enter the globalization. The globalization era was shaping a more liberal market system so that the role and position of farmers is becoming increasingly difficult in the international trading system.

Keywords: role, position, farmer, international trading system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kedudukan petani dalam sistem perdagangan internasional dewasa ini. Perkembangan sistem perdagangan internasional berdampak pada pergeseran sistem produksi pangan dan kebijakan ketahanan pangan yang akhirnya juga berdampak pada peran dan kedudukan petani di pasar global. Evolusi struktur pertanian dalam setiap periodesasi memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan kedudukan petani pada setiap masanya hingga memasuki era globalisasi. Era globalisasi membentuk sistem pasar yang lebih liberal sehingga peran dan kedudukan petani menjadi semakin sulit dalam sistem perdagangan internasional.

Kata kunci: peran, kedudukan, petani, sistem perdagangan internasional.
KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Subekti Rahayu
Published: April 2017

Abstract

The policy on the land procurement matters for the development for public interest has been governed in 1945 Constitution, Indonesia’s Law Number 5 of 1960 on The Agrarian Affairs and Indonesia’s Law Number 2 of 2012 on The Land Procurement for the Development for Public Interest, President Regulation Number 148 of 2015 about the Fourth Amendment to Perpres Number 71 of 2012 about Land Procurement Implementation for the Development for Public Interest. The research method used in this research is normative juridical approach method. We have a conclusion describing that compensation was given by means of giving reasonable and just compensation to those deserved in the land procurement Recommendation, In compensation discussion, the consensus should be achieved as much as possible.

Keywords: Compensation Policy, Land Procurement, Public Interest.

Abstrak

Kebijakan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah.bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai  dilakukan bidang per bidang tanah. Dalam musyawarah pemberian ganti rugi hendaknya sebisa mungkin dicapai kata sepakat sehingga ganti rugi langsung diterima oleh yang berhak tidak perlu dititipkan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci :  Kebijakan Ganti Kerugian , Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum
PROBLEMATIC OF FARMER RIGHTS IN INTERNATIONAL FOOD TRADE
Authors: Immanullah Moch Najib , Hadi Hernawan , Latifah Emmy
Published: April 2017

Abstract

The urgency of this study is to analyze the problem concerning the provision of preventive and repressive protection rights for farmers regarding to the International Food Trade based on Agricultural Law, by using normative legal research,  in order to owns a feasible position and competitiveness to the Indonesian Farmers as the subject of International Food Trade. The results of the study shows that the existing regulation has not being able to provide preventive and repressive protection rights for farmers in International Trade. Indonesian Government takes alternative solution by doing the harmonization of Indonesian Law which regulate the international trade, particularly the agricultural trade.

Keywords: Problematic, Legal Protection, Farmers Rights, International Trade.
MAPPING AND PROTECTING THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IN THE FIELD OF THE TRADITIONAL BATIK DESIGN OF TIRTOMOYO AS THE CULTURAL HERITAGE AND ITS DEVELOPMENT BASED ON THE LOCAL GENIUS IN THE CREATIVE INDRUSTRIAL ERA
Authors: - Sarwono
Published: April 2017

Abstract

            In order to provide the protection to the “traditional batik art knowledge” in Tirtomoyo, Wonogiri, the local government policy rests on the potensial of art, commerce, services, education, tourism and sports.Here, it can be drawn the real purpose, that is to develop, to conserve, and to protect the traditional knowledge as the heritage and cultural expression, especially the traditional knowledge. In this case, the Intellectual Property Right protection and its all varieties should be applied on the traditional intellectual art. However, it has not yet manifested the regional regulation on the Intellectual Property Right, especially the protection to the traditional knowledge.         There has not been confirmation about what institutions will be responsible or what kind of agencies will be involved in providing the protection to the traditional knowledge, like the batik art, dance art, and others, so that they don’t seem loose accountability in handling it. The policy on the Intellectual Property Right, especially the one related to the traditional knowledge, is still partial or supplement. The Industry and Trade Department of Wonogiri regency, which handles the micro and medium industry field and is not related directly to the batik handicraft industry, has planned to make a program of batik handicraft industry as the regional superior.
Key words: Intellectual Property Right, Traditional knowledge, Batik Art.
AN EVALUATION OF LEGAL POLICY RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE SIMULTANEOUS LOCAL ELECTION (FIRST PERIOD OF THE SIMULTANEOUS LOCAL ELECTION)
Authors: Riwanto Agus
Published: April 2017

Abstract

Indonesia legal policy of the simultaneous local election to appoint a district head had been amended by Law Number 8 of 2015 concerning the local election (governors, regents and mayors) from the regular models to the simultaneous models. Simultaneous local election will be implemented in periods, namely a first period in 2015, a second period in 2017, a third and fourth period will be approximately held from 2018 to the 2021, and a national simultaneous local elections will be held in 2027. The simultaneous local election is aimed to make the efficiency and effectiveness of the budget, time and labor organizer; to eliminate boredom voters; to increase public control. Law Number 8 of 2015 had been reviewed judicially thirdty first times. The Constitutional Court also issued a surpprised decision which change a political constellation of Indonesia. The political aspect of simultaneous  local election in 2015 need to be fixed through the revision of Law Number 8  of 2015 in order to create the system of the simultaneous elections fairly and democratically for the implementation of the next period: the required transfer of election financing from the budget to the state budget; the need to create a model for the preliminary election; restrictions on candidacy requirements; a dispute settlement of the simultaneous local election to the supreme court; a time restrictions on the election administration disputes lawsuit in the Administrative Court; and we need to build a model of election law enforcement system integration.

Key Word: legal policy evaluation, simultaneous local election