bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENOLAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP DUGAAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SK KEJATI SUMBAR No:B-/L.3/Es/10/2020 DAN PUTUSAN No.177/Pid.B/2020/PN PNN)
Authors: Darman Ari , Mangku Dewa Gede Sudika , Hartono Made Sugi
Published: March 2023

Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) beserta akibat hukum penolakan penghentian penuntutan dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data skunder dengan teknik studi kepustakaan dan diperkuat dengan bahan hukum primer, skunder, tersier  dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penuntutan telah terjadi upaya perdamaian perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga sesuai Pasal 8 Ayat 2 Perja RI No.15 Tahun 2020. Sedangkan, mengenai dapat diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan berdasarkan persetujuan Kejaksaan Tinggi, didasarkan pada ketentuan  Pasal 12 Jo. Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, dan berkas dilimpahkan di Persidangan Pengadilan Negeri Painan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim dirasa telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)
Authors: Putrayasa Komang , Ardhya Si Ngurah , Dantes Komang Febrinayanti
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu purposive sampling serta subjek pada penelitian ini diantaranya Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta ketentuan yang mendukung penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat di Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan berpacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sarjana. Walaupun demikian, ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Melihat hal tersebut, implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian masih belum relevan dan masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG)
Authors: Setiabudi Firman , Subekti Rahayu
Published: March 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penagihan pajak penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan hambatan yang dihadapi beserta solusi mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan penelitian hukum doktirnal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada upaya penagihan pajak penghasilan dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun selama pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang menjadi kendala seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan di lapangan, Wajib Pajak sudah tidak aktif, tidak melakukan pemberitahuan pindah alamat, tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pajaknya, dan tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Mulyeni Sri , Alhakim Abdurakhman
Published: March 2023

Perkembangan teknologi dalam hal ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yang mana teknologi dilain sisi memberikan kemudahan tetapi juga memberikan permasalahan baru yang diterima oleh manusia. Melihat pada kondisi saat ini yang mana pandemi covid-19 menjadi suatu hal yang harus dihadapi oleh banyak manusia di setiap negara maka hal tersebut berdampak kepada meningkatkan angka kejahatan yang terjadi akibat dari penurunan ekonomi disetiap negara, dan hal tersebut juga terjadi di Indonesia yang mana kasus penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini menjadi permasalahan yang banyak merugikan korbannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik pada masa pandemi covid-19 dan apa hambatan penegakan hukum terkait penipuan melalui sarana elektronik di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal ini diketahui bahwa pelaku tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Pasal 35 UU ITE jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Dan perbuatan tersebut selaras dengan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
CONDITIONAL UNCONSTITUTIONAL OMNIBUS LAW: THE IMPLICATIONS ON PATENT REGULATION
Authors: Tobing Joel Jordan , Sudirman Lu
Published: March 2023

Perlindungan paten di Indonesia sejauh ini masih menyisakan beragam persoalan, baik yang sifatnya praktis (implementasi) maupun konseptual (penerimaan oleh masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan paten di Indonesia saat ini dan implikasi hukum terhadap pengaturan paten pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU XVIII/2020. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode doctrinal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Lahirnya UU Paten 2016 telah mencabut UU Paten 2001, yang secara umum tidak banyak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kaitannya penguasaan teknologi. Ketentuan Pasal 20 UU Paten 2016 yang mewajibkan bagi pemegang Paten untuk membuat produk ataupun menggunakan proses di Indonesia merupakan salah satu bentuk akselerasi Indonesia di bidang penguasaan teknologi. Namun lahirnya UU Cipta Kerja menjadi salah satu regulasi di Indonesia yang relatif banyak dan tumpang tindih satu dengan yang lain yang akhirnya menjadikan kontraproduktif khususnya terkait dengan bisnis.
KEUNTUNGAN INVESTASI EMAS ANTAM DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Mutia Evi Kristhy  , Sayu Oktalita  , Sendy Yonathan  , Tommy Susanto B.a  , Wiji Nurul Hikmah
Published: March 2023

Investasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Khususnya investasi Emas Antam di masa pandemi Covid-19. PT. Aneka Tambang Tbk. (Antam), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatannya mencakup eksplorasi, menambang, mengolah dan memasarkan komoditas emas, perak, bijih nikel, feronikel, bauksit dan batu bara. Antam memproduksi emas batangan yang dikenal di pasaran dengan emas antam. Emas antam memilki kualitas yang baik serta memiliki ciri yang sulit dipalsukan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan berupa narrative review. Dimana data yang dituliskan berupa data empiris yang berarti memuat fakta pada kejadian yang sebenarnya.
IMPLICATION TO STATUS OF DIEGO GARCIA: AN ENFORCEMENT OF ICJ ADVISORY OPINION OVER CHAGOS ARCHIPELAGO
Authors: Ninne Zahara Silviani
Published: March 2023

Pada tanggal 25 Februari 2019, Mahkamah Internasional mengeluarkan Pendapat Hukum dalam Konsekuensi  Hukum dari Pemisahan Kepulauan Chagos dari Mauritius pada Tahun 1965 setelah dimintakan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 71/292 pada 22 Juni 2017. Mahkamah juga menyatakan bahwa Britania Raya memiliki kewajiban untuk mengembalikan administrasi dari Kepulauan Chagos ke Mauritius sebagai bentuk dekolonisasi. Artikle ini akan menganalisis bagaimana Pendapat Hukum Mahkamah Internasional memiliki dampak terhadap masalah Kepulauan Chagos terutama dengan masalah fungsi wilayah Diego Garcia sebagai markas militer Amerika Serikat di Smaudera Hindia, apakah akan tetap dilaksanakan Bersama Britania Raya atau perjanjian akan diambil alih oleh Mauritius. Dengan mengunakan metode normatif legal, artikel ini akan menyimpulkan dampak Pendapat Hukum dari Mahkamah Internasional kepada kepemilikan Kepulauan Chagos dan juga bagaimana Amerika Serikat akan melanjutkan kegiatan militernya.
SONG COPYRIGHT AS VIDEO BACKGROUND SOUND ON YOUTUBE PLATFORM: LEGAL PROTECTION ?
Authors: Shelvi Rusdiana
Published: March 2023

Fenomena sosial yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu banyaknya kasus pelanggaran hak cipta terkait penggunaan lagu sebagai latar video konten YouTube yang kemudian akan dikaji dengan UU Hak Cipta. Diketahui lagu merupakan bagian dari hak cipta. Hak cipta adalah adalah kekayaan intelektual yang terbagi menjadi hak miral dan hak ekonomi. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk membahas tentang perlindungan hukum yang digunakan pada lagu yang ada di latar konten youtube. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana sumber datanya adalah sekunder yaitu penelitian terdauhulu, buku, undang undang dan sumber lainnya. Penelitian ini menunjukan bahwa penyebab dari pelanggaran ini adalah pemerintah kurang tegas dalam menerapkan UU Hak Cipta, sulitnya menghubungi pemilik lagu untuk melakukan perijinan penggunakan hak cipta, keengganan untuk membayar royalti dan sanksi dari youtube yang dibilai tidak menimbulkan efek jera karena sanksi yang diberikan hanya penghapusan dan pemblokiran pada video terkait. Perlindungan terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar video di platform YouTube berupa sanksi yaitu sanksi berupa ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA
Authors: Kadek Diva Hendrayana  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja serta faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Buleleng, Dinas Sosial serta Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis mengenai fakta-fakta suatu peristiwa yang timbul di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Kemudian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum serta instansi terkait menemui kendala-kendala yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh korban. Kemudian juga seperti ditemuinya kendala adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) (STUDI KASUS HONOUR KILLING DI PAKISTAN)
Authors: Nadia Aurelia Tasya Putu  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

Negara Pakistan sebagai salah satu negara muslim masih dapat ditemukan praktik-praktik hukum yang diskriminatif secara gender terutama terhadap kaum perempuan sebagai korban kasus tindakan kekerasan. Salah satu kasus berat yang terjadi di negara tersebut adalah kasus honour killing atau pembunuhan demi kehormatan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan dan perlindungan hukum mengenai hak asasi perempuan di Pakistan. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kasus honour killing di Pakistan ditinjau ditinjau dari perspektif CEDAW. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa penerapan peraturan hukum mengenai penegakan hak asasi perempuan di Pakisatan belum dapat terlakasana secara penuh karena beberapa faktor, seperti kurangnya penegakan hukum yang kuat di masyarakat, adat dan budaya patriarki yang masih sangat melekat dalam masyarakat Pakistan, hingga kurangnya kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri mengenai hak-hak apa saja yang mereka miliki sebagai perempuan. Dan penerapan CEDAW yang telah diratifikasi oleh Pakistan tidak berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan kasus honour killing. Sedangkan, di setiap pasal dalam CEDAW telah mengatur bagaimana seharusnya hak-hak perempuan dipenuhi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Authors: Ni Kadek Elsa Pusparini  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang ditegakkan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung (2) Untuk mengetahui hambatan dalam  memberikan perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Klungkung , dan BNNK  Klungkung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan yakni teknik Non Probability Sampling serta penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data digunakan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang diterapkan yakni perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi ke tempat yang dianggap sering terjadi penyebaran narkotika dan perlindungan hukum represif berupa rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak BNNK Klungkung. (2) Dalam memberikan perlindungan hukum tentu ada hambatan yang terjadi yakni : sulit mengajak korban untuk rehabilitasi, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya hukum, korban yang tidak mau berkata jujur saat memberikan informasi, dan sarana dan prasarana yang terbatas.
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 1 HURUF (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS KASUS PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG
Authors: Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku
Published: March 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng serta mengetahui bagaimana Upaya Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Kasus Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.  Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari terbukti dengan meninggkatnya jumlah narapidana sehingga LAPAS mengalami overcapacity serta jumlah residivis kasus pencurian yang mengalami peningkatan. pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng yaitu : upaya preemtif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya.
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET ATAS PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT
Authors: Ketut Jodi Mahendra  , Komang Febrinayanti Dantes  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyaluran kredit dan upaya penyelamatan dan penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal usaha mikro kecil menengah yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Seririt, Area Buleleng 2 yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dalam penentuan subjek penelitian, dan selanjutnya data diolah menggunakan kata-kata atau secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pemberian kredit modal Mekaar disalurkan tanpa adanya agunan. Ada pun dua produk yang ditawarkan yaitu produk pembiayaan dan produk tabungan. Sistem pemberian modal Mekaar terdiri atas pencarian nasabah, penyesuaian syarat dan ketentuan, latihan pembiayaan, pencairan dana, dan model angsuran. 2) Upaya yang dilakukan PNM Mekaar Seririt dalam menyelamatkan kredit bermasalah atau macet yaitu dengan upaya preventif mengacu terhadap prinsip 6C. Upaya lainnya yaitu dengan mengimplementasikan sistem tanggung renteng dan menempuh upaya alternatif secara rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Ada pun upaya penyelamatan yang bisa dilakukan dengan berpedoman terhadap KUH Perdata yaitu dengan pemberian somasi, penyelamatan melalui jaminan umum, dan gugatan ke pengadilan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SINGARAJA
Authors: Sella Marsellena Mercury  , Ni Putu Rai Yuliartini  , I Wayan Lasmawan
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan subjek Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi : faktor lemahnya kontrol diri dan krisis identitas diri dan faktor eksternal meliputi

: faktor lingkungan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja melalui sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi : upaya pre-emtif dan preventif.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN JEMBRANA
Authors: Ni Putu Krisna Dewi  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Komang Febrinayanti Dantes
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Jembrana, Pengadilan Negeri Negara Kelas II, dan Kejaksaan Negeri Jembrana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana belum terlaksana dengan maksimal karena adanya beberapa kendala seperti belum tegasnya penindakan dari anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) upaya-upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar yakni telah dilaksanakannya penindakan terhadap pelaku dengan memberikan pembinaan dan juga adanya pemberian tilang walaupun belum berjalan secara maksimal, serta melakukan patroli rutin di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran untuk menertibkan dengan memberikan pemahaman hukum bagi pelakunya.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA
Authors: Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi  , Si Ngurah Ardhya  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2023

Pelanggaran dan kejahatan adalah dua hal yang menghantui gerak investor dalam beraktivitas di pasar modal. Dalam pasar modal pelanggaran yang terjadi pada umumnya bersifat teknis administrasi, di mana dapat dijatuhkan kepada pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sementara untuk kejahatan, dalam pasar modal dapat dibedakan menjadi tiga yakni penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam yang mana pada sebagian besar kasus dilakukan secara profesional oleh penjahat white collar crime. Berkaitan dengan hal tersebut, tren investasi pada produk keuangan pasar modal di Indonesia pasca hantaman pandemi Covid-19 menunjukan nilai positif, salah satunya tercermin dari total jumlah investor pasar modal per 29 Desember 2021 telah meningkat 92,7% dari posisi pada akhir Desember 2020. Namun perlu digarisbawahi bahwa peningkatan tersebut ditopang oleh kalangan milenial dan gen-z yang secara demografi memiliki latar belakang pendidikan lebih kecil sama dengan sekolah menengah umum yakni di angka 56% dari keseluruhan jumlah investor. Pasar modal yang kompleks menuntut para pelakunya untuk dapat mengisi diri dengan segala pengetahuan yang dibutuhkan agar terhindar dari kerugian yang mengiringi setiap keputusan investasi di dalamnya, termasuk kemungkinan tindak kejahatan yang diorganisir secara profesional oleh white collar crime. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor pasar modal di Indonesia serta bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian yang cepat, pasti, dan tidak melibatkan proses peradilan akibat pelanggaran maupun kejahatan dalam pasar modal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif sehingga data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka. Adapun perlindungan hukum terhadap investor pasar modal Indonesia dijamin oleh undang-undang yang mana perlindungan hukum tersebut memiliki dua sifat yakni pencegahan (preventif) dan hukuman (represif). Kemudian terkait penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian yang pasti dan cepat terhadap kerugian investor akibat kejahatan pasar modal dapat dilakukan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund maupun oleh seorang administrator yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUNA JASA NOTARIS BERKENAAN DENGAN MENINGGALNYA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)
Authors: I Gede Hendrawan Saputra  , Komang Febrinayanti Dantes  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaries dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng..Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Ikatan Notaris Indonesia Cabang Singaraja, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak masyarakat pengguna jasa notaris yang penting untuk dilindungi, adalah haknya untuk memiliki bukti kuat atas transaksi yang dilakukannya, dan selanjutnya memiliki alat bukti yang kuat atas hak yang timbul dari transaksi tersebut, antara lain hak milik. Serta, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng yaitu terkendala dengan waktu penyelesaian terkait terlalu lama datangnya SK bagi pemegang protocol notaris, pemegang protokol yang baru dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya artinya melanjutkan dari notaris yang meninggal dunia maka nantinya adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan jasanya maka ini menjadi hak hak pengguna jasa terlambat terpenuhi dan terkendala jika notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai karyawan berpendidikan sarjana hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Authors: I Made Surya Wahyu Arsadi  , Si Ngurah Ardhya  , Ni Ketut Sari Adnyani
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa karya intelektual karakter fiksi secara independen perlu mendapatkan perlindungan hukum dan masuk ke dalam objek hak cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karakter fiksi di Indonesia berdasarkan Undang – Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum karakter fiksi di Negara Amerika apabila di bandingkan dengan perlindungan hukum karakter fiksi yang ada di Indonesia? Penelitian ini merupakan perbandingan hukum antara hukum hak cipta yang ada di negara Indonesia dengan hukum yang mengatur tentang karakter fiksi yang ada di negara Amerika. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karakter fiksi hanya bisa dilindungi jika karakter fiksi tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan naskah cerita dan diwujudkan ke dalam karya cipta sinematografi, buku cerita, dan permainan video. Sedangkan negara Amerika dimana peraturan merek dagang, hak cipta, dan hak hukum publisitas mendorong penulis untuk memahami dan mengembangkan karakter fiksi independen dan menawarkannya kepada publik untuk dinikmati dalam berbagai bentuk media dan barang dagangan terkait karakter fiksi.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA DRIVER ONLINE GRAB DALAM TERJADINYA PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA
Authors: Komang Mila Triana  , Si Ngurah Ardhya  , I Nengah Suastika
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mengenai akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dalam hal menggunakan jasa driver online Grab di Kota Singaraja serta (2) mengetahui mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa driver online Grab dalam terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti dan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dari adalah berupa sanksi serta gugatan ganti kerugian dari driver online. Adapun implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa driver online Grab belum dapat terimplementasi dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat serta faktor budaya.
EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH )
Authors: I Putu Agus Yudha Artama  , Ketut Sudiatmaka  , Ni Ketut Sari Adnyani
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai prosesi pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa, serta (2) mengetahui dan menganalisa Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah  di Desa Adat Pedawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan tradisi Manak salah di Desa Adat Pedawa terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, mebyakaon dan mekecis atau metirta, (2) implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah  di Desa Adat Pedawa belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena adanya pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh krama Desa Adat Pedawa.
TINJAUAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALPRAKTIK
Authors: Gusti Ayu Utami  , Mulyadi Alrianto Tajuddin  , Ricardo Goncalves Klau  , Muhammad Saiful Fahmi
Published: March 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana Alat Pembuktian Malpraktik dengan Rekam Medis yang meliputi keterangan ahli dalam bentuk catatan, dimaksudkan untuk membantu penyidik dalam menemukan tindak pidana, khususnya dalam menetapkan kelalaian medis. Hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa dan Konsekuensi Hukum Malpraktek bagian dari hukum pidana jika memenuhi kriteria kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal hukum pidana tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah yang dianut oleh hukum pidana, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya merupakan kejahatan jika ditentukan oleh hukum pidana. Di sini, kata "Pidana" dilihat dari sudut pandang hukum. Kejahatan adalah setiap tindakan yang melawan hukum dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang tidak mengikuti aturan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau pendekatan masalah, Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan yang melanggar etika, disiplin, dan hukum, tidak mematuhi aturan dan pedoman, dan baik disengaja, tidak disengaja, atau akibat dari kelalaian merupakan Tindakan malpraktik. Malpraktik medik dapat mengakibatkan penderitaan, luka-luka, ketidakmampuan, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lain yang secara administratif, perdata, dan pidana menjadi tanggung jawab dokter, perawat atau tenaga Kesehatan lainnya.
JUSTIFIKASI PENERAPAN PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Authors: Natalia Yeti Puspita  , Elizabeth Nadeak  , Aloysius Deno Hervino
Published: March 2023

Kedaulatan negara merupakan prinsip terpenting dalam hubungan dan kerja sama internasional. Adanya kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa telah menimbulkan gugatan dari Uni Eropa sebagai mitra dagangnya. Indonesia dianggap melanggar perjanjian internasional khususnya Pasal XI GATT. Sengketa perdagangan internasional ini diajukan ke WTO.  Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang bagaimanakah pengaturan prinsip permanent sovereignty over natural resources (PSNR) dalam hukum internasional dan bagaimanakah justifikasi Indonesia terkait penerapan prinsip PSNR dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip PSNR merupakan jus cogens dalam hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar penegakan kedaulatan negara untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengatur sumber daya alamnya. Nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia adalah hak Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya, melindungi lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia terutama generasi mendatang. Hal tersebut sesuai dengan prinsip PSNR.
PERAN NOTARIS DALAM MENINGKATKAN TERLAKSANANYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP
Authors: Hermant Estinna Darmawan , Putra Mohamad Fajri Mekka
Published: March 2023

Di Indonesia, Perseroan Terbatas Tertutup merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki salah satu organ penting yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Pada kenyataannya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut masih jarang dilaksanakan padahal Notaris selaku pejabat satu-satunya yang diberi kewenangan dapat berperan untuk meningkatkan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terhadap akibat hukum tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hanya berdasarkan kepada kewenangan pemegang saham untuk mengajukan rapat, pengenaan sanksi terhadap pihak internal pun tidak jelas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan dan peran Notaris yang sangat diperlukan sebagai jabatan yang dipercaya oleh masyarakat dianggap paham hukum dan seharusnya lebih memahami Perseroan Terbatas sehingga dapat membantu meningkatkan terlaksananya Rapat tersebut dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Perseoran Terbatas Tertutup.
PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI
Authors: Fitri Winda
Published: March 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penelitian ini mengkaji potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan objek penelitian berupa objek data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara historis, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat” dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran untuk memasyarakatkan praktik bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat para investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di perbankan syariah sehingga menambah arus investasi di Indonesia. Selain itu, upaya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian dan memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.
FAKTOR KESIAPAN BERWIRAUSAHA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Authors: Faishal Akhmad
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi entrepreneurship readinees warga binaan yang difokuskan pada entrepreneurship training, social support dan self efficacy. Sampel dalam penelitian ini yakni warga binaan di Lapas Terbuka IIB Kendal Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh entrepreneurship Training, social support dan self efficacy terhadap entrepreneurship readinees.
PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) DI BIDANG INDUSTRI PASCA UU CIPTA KERJA
Authors: Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti  , Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Published: March 2023

The objective of this study is to establish the business licensing arrangements in Indonesia after the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja and to find out the problems of implementing the business licensing system in the industrial sector through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) after the enactment of the Job Creation Act. The research method used in this research is empirical legal research, with a statute approach, analitical and conseptual approach, and facts approach. This research is descriptive by using qualitative analysis. The results of this study is business license or industrial license management system in Indonesia has experienced various dynamics which aim to continue to improve and become better in the future. This dynamic encourages various kinds of changes regarding business license and industrial license, starting from the laws and regulations to its practice. The use of online-based OSS-RBA when the verification process often experiences problems, so that in the future the government or authorized agencies are expected to be able to refine the OSS-RBA system therefore that problems would not be happened in its practice.
COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND THE PHILIPPINES IN MARITIME AFFAIRS RELATED TO EEZ (EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE) BASED ON THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 1982 OR UNCLOS
Authors: Ni Putu Rai Yuliartini  , Ni Kadek Citra Pardani
Published: March 2023

The determination of Indonesia's marine areas such as territorial sea boundaries, EEZ (Exclusive Economic Zone) boundaries and LK boundaries between Indonesia and neighboring countries is based on international law, one of which is UNCLOS 1982. Indonesia and the Philippines realize that it is important to determine the maritime boundaries of the two countries. The steps to determine maritime boundaries between Indonesia and the Philippines have been discussed since 1994, in a meeting between Senior Officials Regarding the Determination of Maritime Boundaries between Indonesia and the Philippines. Record of Discussions the First Senior Officials Meeting on the Delimitation of the Maritime Boundary Between Indonesia and the Philippines, Manado, 23–25 June 1994, At first the Philippines based on the Treaty of Paris in 1898, described its maritime territory in the form of a box by including Miangas Island into Philippine territory, but this method was not in accordance with the 1982 UNCLOS used by Indonesia as the basis for withdrawal maritime boundary line. This is done by the Philippines considering that territorial boundaries including the determination of its Exclusive Economic Zone are regulated in the Constitution of the country that adopted the provisions in the Treaty of Paris. However, it was only in December 2003 that it began to be realized in the form of a bilateral cooperation framework in the Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWGMOC). The International Agreement regarding the establishment of an Exclusive Economic Zone is one of Indonesia's steps to realize its goal as a prosperous maritime country, because this agreement is a space to formulate a National Ocean Development Policy.
POTENSI GASTRONOMI WISATA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KOTA PONTIANAK
Authors: Dina Karlina  , Khairunnisa  , Tiza Yaniza
Published: March 2023

This study aims to determine and analyze whether tourism gastronomy has the potential to increase cultural advancement in Pontianak City. Regarding the promotion of culture, with the existence of tourism gastronomy, how can this show the role of the food itself, especially traditional food in advancing culture in an area, namely Pontianak City. In the perspective of promoting culture based on Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, we can examine whether tourism gastronomy which focuses on the traditional food of Pontianak City, especially cakes, can be one of the objects of cultural promotion. The method used in this study is a normative-empirical legal research method by examining the correlation between tourism gastronomy and cultural promotion as well as open interviews with the Pontianak City Youth, Sports and Tourism Office (DISPORAPAR), the Pontianak City Cultural Value Preservation Center (BPNB), the Education Office and Culture (DISDIKBUD) Pontianak City, Pontianak City PKK Mobilizing Team. The results of the study indicate that the potential of tourism gastronomy has good and good prospects in advancing culture in the city of Pontianak. However, in its implementation, tourism gastronomy which focuses on the traditional food of Pontianak City, especially traditional cakes, needs further study and also a wider introduction to the people of Pontianak City. Based on the Decree of the Mayor of Pontianak Number 202 / DISDIKBUD / 2021 which stipulates how many intangible cultural heritages of Pontianak City there are 8 (eight) cultural heritages and there are 4 (four) traditional foods.
MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL OLEH MEDIATOR DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI
Authors: Faisal Hernanda Putra  , Purwono Sungkowo Raharjo
Published: March 2023

This study aims to identify and analyze the role of mediators in resolving industrial relations dispute cases and the mediator's obstacles in resolving industrial relations disputes at the Boyolali Regency Cooperative and Manpower Office. This research is a prescriptive normative legal research. This study took place at the Department of Cooperatives and Manpower, Boyolali Regency. The legal material that the author uses is a secondary legal material. The author in this study used a statutory approach with data collection techniques for literature studies and clarification. Furthermore, using data analysis techniques that are deductive in nature. The results of the study show that the role of industrial relations mediators in resolving industrial relations disputes is to facilitate the disputing parties to resolve by deliberation and consensus to reach an agreement, make written recommendations that are submitted to the disputing parties, notify the disputing parties of the importance of registering an agreement. together at the industrial relations court and assist the disputing parties in drafting a collective agreement. Meanwhile, the mediator's obstacle is the difficulty of the entrepreneur to attend the trial held by the mediator, the entrepreneur who is present at the trial is still represented by company employees so that they do not have the authority to decide, the legal counsel of the disputing party is not punctual or deliberately stalls for time in the mediation session, there are still workers / laborers who do not understand the procedure for resolving industrial relations disputes.