bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Efektivitas Struktur Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
Authors: Yuliani Yani , Maarif Syamsul , Baga Lukman M.
Published: November 2022

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of organizationalstructure. Based on the results of the analysis of the range of criteria for 62 respondents, it shows that the organizational structure of NCTA at the time of the study was quite effective. Three components of organizational structure, complexity, formalization, and centralization have a significant relationship with the effectiveness of the organizational structure. These results were obtained from the Spearman Rank correlation test. The results of the AHP showed that among the criteria, thecomplexity criterion was of the highest important and the alternative strategy that becomes the main priority is competency measurement.Keywords: Effectiveness of Organizational Structure; National Counter Agency AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas struktur organisasi. Berdasarkan hasil analisis rentang kriteria 62 responden menunjukkan bahwa struktur organisasi KNKT pada saat penelitian cukup efektif. Tiga komponen struktur organisasi, kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi memiliki hubungan yang signifikan dengan efektivitas struktur organisasi. Hasil ini diperoleh dari uji korelasi Rank Spearman. Hasil AHP menunjukkan bahwa diantara kriteria tersebut, kriteria kompleksitas merupakan yang paling penting dan alternatif strategi yang menjadi prioritas utama adalah pengukuran kompetensi.Kata Kunci: Efektifitas Struktur Organisasi; Badan Kontra Nasional
Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi
Authors: Ardianto Reza Dwi , Syahuri Taufiqurrahman , Chandra Mardi
Published: November 2022

Judicial principles related to the fulfillment of the principle of quick, simple and low costs in the practice of trial in the Court have so far been considered difficult to fulfill. This is due to the technical administrative and technical judicial rigid procedural demands which are executed precisely in order to achieve the legal requirements and fit. This then triggered the Supreme Court to make a breakthrough in judicial reform by launching e-court and e-litigation. However, through PERMA which oversees e-court and e-litigation, it is worth analyzing whether it is able to fulfill the principles of justice related to the fulfillment of the principles of fast, simple and low cost. The research problems consist of: How is the use of e-court and e-litigation applications in achieving the fulfillment of simple, fast, and low-cost judicial principles? and How is the application of the content of the norms of e-court and e-litigation in court practice, especially related to electronic procedural law?Keyword: AbstrakAsas peradilan terkait pemenuhan asas cepat, sederhana, biaya ringan dalam praktik persidangan di Pengadilan selama ini dianggap sukar terpenuhi. Hal ini diakibatkan oleh teknis administrasi dan teknis yustisial yang rigid dan procedural dimana menuntut dilaksanakan secara tepat agar tercapai syarat sah dan patut.  Hal ini kemudian memicu Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan pembaharuan peradilan dengan melaunching e-court dan e-litigasi. Namun demikian melalui PERMA yang menaungi e-court dan e-litigasi patut dianalisis apakah mampu memenuhi Asas peradilan terkait pemenuhan asas cepat, sederhana, biaya ringan. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana pemanfaatan aplikasi e-court dan e-litigasi dalam mencapai pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan? dan Bagaimana penerapan muatan norma e-court dan e-litigasi dalam praktik persidangan utamanya terkait dengan hukum acara secara elektronik?Kata Kunci: Peradilan Sederhana; E-court; E-litigasi
WTO in History: a Ticking Bomb
Authors: Najiha Nada
Published: November 2022

The World Trade Organization, named for the multilateral trade institution, was struggling with various critical issues both in the past, and for the future. This research would explain how the history pace could have given some unanswered questions through looking back at the previous multilateral trade institution and given an underlined notes for some practical solutions. WTO is the highest accomplishment for the trade sector, yet. But unfortunately, the commitment of sticking through the principles were often weakening years by years, not in a quick move, but specifically, in the end, we would know that it becomes stagnant and no longer provides all the needs. Regional Trade Agreements (RTAs) were the best choice, yet, looking at Article XXIV GATT, it would help much more.Keywords: GATT; Trade Institution; World Trade Organization  AbstrakWorld Trade Organization, merupakan organisasi perdagangan internasional, yang kini, berada di tengah gejolak dengan berbagai isu yang berdampak pada iklim perdagangan dunia. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana permasalahan yang terjadi pada tubuh World Trade Organization sekarang ini terjawab dengan melihat perkembangan organisasi itu sendiri dari tiap kurun waktu. World Trade Organization adalah pencapaian tertinggi yang dibangun pada bidang perdagangan dunia. Namun, komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan-aturannya seakan menjadi semakin melemah dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terjadi secara simultan, namun, kita dapat melihat bahwa organisasi ini cenderung bergerak di tempat dan tidak lagi mengakomodir negara-negara anggotanya. Perjanjian Perdagangan Regional merupakan solusi yang terbaik, untuk saat ini, merujuk pula pada Pasal XXIV GATT, tampaknya, ragam kesepakatan ini akan memberi jalan keluar.Kata Kunci: GATT; Organisasi Perdagangan; World Trade Organization
Maqashid Sharia in Millennial Da'wah
Authors: Adnan Mohammad , Uyuni Badrah
Published: November 2022

Islamic da'wah should be understood as an activity that involves a transformation process that does not just happen but requires awareness from the community to change the situation and condition of the people towards benefit through education and continuous communication. The study in this article uses a qualitative research model with library research techniques and focuses on the study of Islamic da'wah with a maqashid sharia approach. The question to be answered in this study is how da'wah can answer the needs of the people so that it can bring benefits. And as a conclusion, the importance of placing maqashid sharia in every Islamic da'wah. So that Islamic da'wah is not only understood textually but can also be understood contextually so that what is conveyed can be made sense by reason.Keywords: maqashid syariah, environment, fatwa, ushul fiqih AbstrakDakwah Islam semestinya dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses transformasi yang memang tidak terjadi begitu saja, tapi membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk merubah situasi dan kondisi umat menuju kemaslahatan melalui pendidikan dan komunikasi yang berkelanjutan. Kajian dalam artikel ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan teknik library research dan terfokus pada kajian dakwah Islam dengan pendekatan maqashid syariah. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah bagaimana dakwah mampu menjawab kebutuhan umat sehingga bisa membawa kemaslahatan. Dan sebagai konklusi pentingnya menempatkan maqashid syariah dalam setiap dakwah keislaman. Sehingga dakwah Islam tidak hanya dipahami secara tekstual saja namun dapat juga dipahami secara kontekstual, sehingga apa yang disampaikan dapat dinalar oleh akal.Kata kunci: maqashid syariah, lingkungan hidup, fatwa, ushul fiqih
Alquran sebagai Materi Utama Pendidikan Pada Zaman Rasulullah
Authors: Triyoga Bambang , Sulistyani Anjar
Published: November 2022

Alquran as a guide to the life of Muslims is the main material of education, especially at the time of the Prophet Muhammad. Education is carried out by various methods such as reading, writing and memorizing. This study uses a qualitative research method with a historical approach to literature. The data is obtained from turats books and other references. The results of the study stated that the teaching method using the Koran is still relevant today and even throughout the ages, while the position of the Koran is still the main material for education and teaching for Muslims.Keywords: Alquran; Education; The time of the Prophet Abstrak:Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam merupakan materi utama pendidikan, khususnya pada zaman Rasulullah Saw. Pendidikan dilakukan dengan berbagai metode seperti membaca, menulis dan menghafal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pengajaran Alquran yang digunakan pada zaman Rasulullah Saw dan kedudukan Alquran sebagai materi utama pendidikan di zaman Rasulullah Saw. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis literatur. Data didapatkan dari kitab-kitab turats dan referensi lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode pengajaran dengan menggunakan Alquran masih relevan hingga saat ini bahkan sepanjang masa, sedang kedudukan Alquran masih menjadi materi utama pendidikan dan pengajaran bagi umat Islam.Kata Kunci: Alquran; Pendidikan; Zaman Rasulullah
Analisis Standar Isi Terhadap Buku Teks Bina Akidah Akhlak Siswa Kelas I Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013
Authors: Sukino Sukino , Rahim Abdur
Published: November 2022

Books are the main tool for humans as a means of information and research for human education. The position of textbooks is considered important in the learning process, because books are included as learning resources and learning materials for students in the learning process. The existence of textbooks in Indonesian educational practice is still the main source of learning. The purpose of this study was to determine the appropriateness of the content and language according to the National Education Content Standards for the textbooks for building aqidah morals for the first grade students of Madrasah Ibtidaiyah Curriculum 2013. This study used a qualitative method with a normative and empirical approach. The data obtained are in the form of government regulations, books, and textbooks. The results of the study stated that overall the material had met the requirements of the National Education Content Standards for accuracy, both from the content aspect and the references used which led to the achievement of KI and KD. In the aspect of language feasibility, this textbook is in accordance with the standards, because it is in accordance with the level of development of students, simple, effective, and efficient.Keywords: Content Feasibility; Textbook; Content standards; 13 curriculum AbstrakBuku adalah alat utama bagi manusia sebagai sarana informasi dan riset untuk pendidikan manusia. Buku teks pelajaran kedudukannya dianggap penting dalam proses pembelajaran, karena buku termasuk ke dalam sumber belajar dan bahan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Keberadaan buku ajar dalam praktik pendidikan Indonesia masih merupakan sumber belajar yang paling utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan isi dan bahasa menurut Standar Isi Pendidikan Nasional terhadap buku teks bina akidah akhlak siswa kelas I Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data yang didapat berupa peraturan pemerintah, buku, dan buku teks. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan materi telah memenuhi syarat Standar Isi Pendidikan Nasional keakuratan, baik dilihat dari aspek isi maupun rujukan yang digunakan yang mengarah pada tercapainya KI dan KD. Pada aspek kelayakan bahasa, buku ajar ini telah sesuai dengan standar, karena telah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, sederhana, efektif, dan efisien.Kata Kunci: Kelayakan Isi; Buku Teks; Standar isi; Kurikulum 13
Hak Menerima Dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Puskesmas Gantar)
Authors: Muklis Azis Rijal , Rohmah Siti Ngainnur
Published: November 2022

The national vaccination program (Sinovac vaccine), which is intended for all Indonesian people, is one of the government's efforts to control the spread of the corona virus (covid-19). So to guarantee the rights of the people in receiving the vaccine, it is necessary to have an in-depth study of the program in terms of human rights and fiqh siyasa in order to prevent abuse of rights for all Indonesian people. This study aims to determine the right to receive and refuse the sinovac vaccine according to human rights and fiqh siyasah and to determine the implementation of the use of the right to receive and refuse the sinovac vaccine according to human rights and fiqh siyasah. The method used in this study is qualitative with a literature and empirical approach. The results of the study show that according to human rights, accepting and rejecting the Sinovac vaccine is flexible, people can still consciously choose whether they want to be vaccinated or not, because there are no criminal provisions that regulate sanctions for civil society if they do not get vaccinated. Meanwhile, according to siyasa fiqh, although the legal origin of vaccination is allowed, its legal status can change based on the reasons and conditions. The law can be mandatory, sunnah, haram and makruh according to the reasons and conditions.Keywords: Sinovac Vaccine; Human rights; Fiqh Siyasah AbstrakProgram vaksinasi nasional (vaksin Sinovac) yang ditunjukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus corona (covid-19). Maka untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam penerimaan vaksin tersebut, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai program tersebut dari segi hak asasi manusia serta fiqih siyasah guna mencegah terjadi penyelewengan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah serta untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut hak asasi manusia, menerima dan menolak vaksin sinovac hukumnya fleksibel,  masyarakat masih bisa memilih secara sadar ingin divaksin atau tidak, karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur sanksi bagi masyarakat sipil bila tidak vaksin. Adapun  menurut fiqih siyasah meski asal hukum vaksinasi diperbolehkan, status hukumnya bisa berubah berdasarkan alasan dan kondisinya. Hukumnya bisa menjadi wajib, sunah, haram dan makruh sesuai dengan alasan dan kondisinya.Kata Kunci: Vaksin Sinovac; Hak Asasi Manusia; Fiqih Siyasah
Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation
Authors: Husna Faiqatul , Yunus Nur Rohim , Gunawan Andri
Published: November 2022

Islamic boarding school education acts as a service industry by meeting quality standards. An institution can be called qualified if it meets the specifications that have been set through existing regulations. Regarding the use of the curriculum, Islamic boarding schools are autonomously entitled to regulate and choose the curriculum according to the needs of the local community. However, it remains within the scope of the law that regulates it. The regulation is in the form of the Law on Islamic Boarding Schools by giving recognition to several curricula. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that there were several conditions that resulted in changes to the educational curriculum, including changes in organizational structure, monitoring mechanisms of the expected results, and the creation of power to make changes or replacement of the curriculum.Keywords: Islamic Boarding School Curriculum; Legal Policy; Islamic boarding school Abstrak:Pendidikan pondok pesantren berperan sebagai industri jasa dengan memenuhi standar kualitas. Lembaga dapat disebut berkualitas apabila memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan melalui regulasi yang ada. Terkait penggunaan kurikulum, pesantren secara otonomi berhak mengatur dan memilih kurikulum dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, tetap dalam lingkup undang-undang yang mengatur. Pengaturannya dalam bentuk Undang-Undang tentang Pesantren dengan memberikan pengakuan pada beberapa kurikulum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan perubahan kurikulum pendidikan, diantaranya adalah perubahan struktur organisasi, mekanisme monitoring dari hasil yang diharapkan, dan terciptanya kekuatan untuk melakukan perubahan atau penggantian kurikulum.  Kata Kunci: Kurikulum Pesantren; Kebijakan Hukum; Pondok Pesantren
Efektivitas Kinerja Amil Dan Motivasi Internal Terhadap Intensitas Muzaki Dalam Berzakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di Jawa Timur
Authors: Aria Widjaja Muhammad Yusuf , Ningrum Ghosyi Harfiah , Firnanda Reza Dwi , Anila Lia Nor
Published: November 2022

AbstrakTingginya jiwa sosial masyarakat dalam rangka menstabilkan tingkat perekonomian indonesia yang menurun menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu dari tingkat kinerja amil dan motivasi muzakki terhadap intensitasnya untuk berzakat melalui Lembaga Amil Zakat khususnya di Jawa Timur. Menggunakan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan jenis penelitian survey deskriptif, pengumpulan data berasal dari penyebaran kuesioner kepada 25 Lembaga Amil Zakat yang aktif di Jawa Timur. Objek penelitian ini adalah Muzakki yang pernah melakukan pembayaran zakat pada Lembaga Amil Zakat resmi di Jawa Timur yang telah terdaftar pada Forum Zakat Nasional. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat kinerja amil memiliki koefisien regresi sebesar -0,785 < 2,026 dengan signifikansi lebih sebesar 0,437 > 0,05, maka berarti bahwa kinerja amil tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas muzakki dalam berzakat melalui Lembaga Amil Zakat di Jawa Timur. Kata kunci : Zakat, Kinerja Amil, Motivasi Internal, Intensitas Muzakki  AbstractThe high level of social life of the community in order to stabilize the declining level of the Indonesian economy makes this study aim to determine the factors that influence it, one of which is the level of amil performance and muzakki's motivation to the intensity of tithing through the Amil Zakat Institution, especially in East Java. Using a quantitative approach combined with a descriptive survey type of research, data collection came from distributing questionnaires to 25 Amil Zakat Institutions active in East Java. The object of this research is Muzakki who has paid zakat at the official Amil Zakat Institution in East Java which has been registered with the National Zakat Forum. The analytical method used is multiple regression analysis. The results showed that partially the level of amil performance had a regression coefficient of -0.785 < 2.026 with a greater significance of 0.437 > 0.05, meaning that the amil performance had no significant effect on the intensity of muzakki in tithing through the Amil Zakat Institution in East Java. Keywords: Zakat, Amil Performance, Internal Motivation, Muzakki Intensity
DEMOKRASI DAN PRAKTIK KONSERVATISME ORMAS KEAGAMAAN DI SUMATRA BARAT
Authors: Hairunnas Hairunnas , Afrizal Afrizal , Asrinaldi Asrinaldi
Published: November 2022

This article discusses the practice of conservatism religious organizations in West Sumatra. After the implementation of regional autonomy law, various religious organizations appeared en masse with variations in the focus of the movement. The purpose of this study is to look at the practices and factors that cause conservatism by using the concept of religious conservatism as an analytical tool. This research uses qualitative research with a case study approach, data is collected by in-depth interview techniques and collection of documentation. The results of this study indicate that the practice of conservatism religious organizations in West Sumatra places the value of religious teachings on the traditions of the Prophets and Apostles with a rigid spirit of purification of the Qur'an and Sunnah. In practice, religious norms and cultural identities are the main instruments for the formation of morals and political attitudes. In addition, narratives based on religion and customs as ideological elements are considered fixed and final.Keywords: Religious Conservatism; Religious Organizations; Minangkabau AbstrakArtikel ini menjelaskan mengenai praktik konservatisme ormas keagamaan di Sumatra Barat. Pasca diberlakukan undang-undang otonomi daerah, berbagai ormas keagamaan bermunculan secara massif dengan variasi fokus gerakan. Tujuan dalam penelitian ini ingin melihat praktik dan faktor penyebab konservatisme dengan menggunakan konsep konservatisme agama sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik konservatisme ormas keagamaan di Sumatra Barat meletakan nilai ajaran agama pada tradisi masa Nabi dan Rasul dengan semangat pemurnian kembali kepada Alquran dan Sunnah secara kaku. Dalam praktiknya norma agama dan identitas kultural sebagai instrumen utama pembentukan moral dan sikap politik. Selain itu narasi berbasis keagamaan dan adat sebagai elemen ideologis yang dinilai sudah tetap dan final.Kata Kunci : Konservatisme Agama; Ormas Keagamaan; Minangkabau.
Tanggngjawab Pidana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
Authors: Afdhal Deddy , Sinaulan Ramlani Lina , Ismed Mohamad
Published: November 2022

Discussion on criminal responsibility for conducting investigations into criminal acts of cigarette excise on illegal cigarette excise violations based on Law No. 39 OF 2007. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description, namely research that Deductive analysis begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the issue of conducting investigations into criminal acts of cigarette excise on illegal cigarettes based on Law number 39 of 2007 and legal responsibility for perpetrators of excise crimes for the implementation of law number 39 of 2007. The executor in the field of excise is the Directorate General of Customs and Excise so that the enforcement of the Excise Law is carried out by the ranks of the Directorate General of Customs and Excise, both from the central level and the level of service and supervision in the smallest units in the region. The enforcement of the Excise Law by the Directorate General of Customs and Excise is carried out through two types of sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions.Keywords: Criminal Liability; Cigarette Excise Violation Abstrak Pembahasan mengenai Tanggungjawab pidana pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas pelanggaran Cukai rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 TAHUN 2007. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang  didukung  dengan  yuridis empiris dengan merinci uraian  yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan Pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 dan Tanggungjawab hukum atas pelaku tindak pidana cukai atas pelaksanaan undang-undang nomor 39 tahun 2007. Pelaksana dibidang cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga penegakan Undang-Undang Cukai dilakukan oleh jajaran Diretorat Jenderal Bea dan Cukai, baik dari tingkat pusat maupun tingkat pelayanan dan pengawasan di unit terkecil di daerah. Penegakan Undang-Undang Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui dua jenis pengenaan sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Kata Kunci:  Tanggungjawab Pidana; Pelanggaran Cukai Rokok; Tindak Pidana  Cukai
Board of Directors and Commissioners Fulfillment of Commitments in Enterprise Risk Management Implementation and Supervision in Indonesian Coal Mining Company (Case Study of PT XYZ)
Authors: Soepeno Dwi Ayuningrat Subagiono , Widyarini Maria , Faisal Achmad
Published: November 2022

The goal of this study is to learn about, analyze, and describe two things, namely the Board of Directors and board commissioners' commitment to implementing and monitoring ERM in order to protect and create value for the company and the Management's perspectives on ERM's ability to protect and create value for the company. Data were gathered through structured interviews and a documentation study. The findings showed that the boards had followed through on their promise to implement and supervise ERM. This study identifies areas for improvement in integrating ERM into strategy development, risk culture, common risk language, risk management tools, and the role of the ERM function. Although numerous studies have looked at the influence of ERM implementation on firm value, this study seeks to fill a knowledge gap on the Boards' commitment to implementing and monitoring ERM to protect and build value for the company. Effective ERM implementation necessitates the involvement of the boards of directors.Keywords: Enterprise Risk Management (ERM), Board’s Commitment, and Protect and Create Value for Company. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan mendeskripsikan dua hal, yaitu komitmen Direksi dan dewan komisaris dalam menerapkan dan memantau ERM dalam rangka melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan dan perspektif Manajemen terhadap kemampuan ERM untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa dewan telah menepati janji mereka untuk menerapkan dan mengawasi ERM. Studi ini mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam mengintegrasikan ERM ke dalam pengembangan strategi, budaya risiko, bahasa risiko umum, alat manajemen risiko, dan peran fungsi ERM. Meskipun banyak penelitian telah melihat pengaruh penerapan ERM pada nilai perusahaan, penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang komitmen Dewan untuk menerapkan dan memantau ERM untuk melindungi dan membangun nilai bagi perusahaan. Implementasi ERM yang efektif memerlukan keterlibatan dewan direksi.Kata kunci: Enterprise Risk Management (ERM); Komitmen Dewan; Protect and Create Value for Company.
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DI SARANA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGARUH KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS
Authors: Astuti Nuril , Jubaedah Jubaedah , Mulyantini Sri
Published: November 2022

BPJS Kesehatan. Sejak BPJS berdiri dari 2014 - 2019 jaminan kesehatan sampai saat ini masih banyak persoalan yang terjadi baik di puskesmas dan rumah sakit terkait dengan pelayanan pasien yang menggunakan BPJS. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  Wilayah DKI Jakarta. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Data sarana di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meliputi, RSUD 32 sarana, Puskesmas Kecamatan:  44 sarana, BPJS DKI khususnya mengalami defisit, dari anggaran 1,7 Triliun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penelitian Ini Bertujuan melakukan analisis Kinerja Keuangan Di Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi  DKI Jakarta Terhadap  Pengaruh Keterlambatan Pembayaran BPJS baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2017, 2018, dan 2019, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisa rasio Liquiditas (X!), Rasio Aktivitas (X2), Rasio Solvabilitas (X3) dan Rasio ROA (Return On Assets) sebagai (Y) menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda dari : Rumah Sakit : ROA = - 0,420 + 0,000002 LIQUIDITAS (X1) + 0,00037 AKTIVITAS (X2) – 0,000001  SOLVABILITAS (X3), disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variable dependent  (Rasio ROA).  dan Regresi Linier Puskesmas ROA (Y) = - 0,396 + 0,000000 LIQUIDITAS(X1) + 0,254 AKTIVITAS ( X2) +  0,000000 SOLVABILITAS (X3) Disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas ; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependent (Rasio ROA), sesuai dengan hipotesa yang ada dimana terdapat pengaruh sehingga hipotesa pada penelitian ini  dapat diterima. Kata kunci : Kinerja Keuangan; Sarana Kesehatan; Puskesmas; RSUD; BPJS
Praperadilan: Senjata Pamungkas Para Tersangka Dan Alat Koreksi Bagi Penyidik Agar Semakin Profesional Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum
Authors: Luter Albertus , Sinaulan Ramlani Lina , Ismed Mohamad
Published: November 2022

Pretrial is not an autonomous judicial entity or separate from the district court, as the formulation of Article 1 Number 19 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code demonstrates (only for district courts). The District Court (PN), as a general court, is one of the means by which judicial power is exercised for the benefit of those seeking justice. The author discusses pretrial research as one of the efforts made in the Indonesian legal system. The author explains how to utilize pretrial legal remedies to assist a suspect in defending their human rights in court and how the optimal legal structure would produce legal clarity in Indonesia's execution of pretrial procedural law. The writers conducted normative juridical research for this subject.Keywords: Pretrial; Researchers; Legal Benefits AbstrakPraperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Butir 19 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Penulis mengangkat kajian tentang Praperadilan sebagai salah satu upaya dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengajuan upaya hukum praperadilan bagi seorang tersangka dalam memperjuangkan hak asasinya di pengadilan dan bagaimana kontuksi hukum yang ideal agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara praperadilan di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative.Kata Kunci: Praperadilan; Penyidik; Kemanfaatan Hukum
Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Authors: Ohoiwer Malik , Manan Abdul , Ismed Mohamad
Published: November 2022

One of the basic objectives of eradicating corruption in Indonesia is to restore state losses. However, the retributive justice paradigm which is the legal basis for eradicating corruption and criminalizing corruption is not relevant to the main objective of corruption eradication law in Indonesia. What is even more important in the spirit of eradicating corruption, namely the return of state losses, is only an additional crime that can also be replaced by imprisonment. This article is intended to examine the concept of punishment for perpetrators of corruption that is relevant to be applied in Indonesia in accordance with what is required by law by considering the current development of the nation and state. The study focuses on deepening the elaboration of the concept of restorative justice to maximize the return of state finances in convicting perpetrators of corruption in Indonesia. By using normative juridical research methods, this study concludes that the concept of restorative justice in punishing perpetrators of criminal acts of corruption can be implemented in the form of strengthening norms for returning state losses from being an additional crime to being a principal crime. As for anticipating the perpetrators being unable to pay the losses, the concept of forced labour can be applied instead of imprisoning the perpetrators of corruption.Keywords: Restorative Justice; Ultimum Remedium; State Finance; Legal Benefits; SentencingAbstrakSalah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Namun paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang justru penting dalam semangat pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara justru hanya menjadi pidana tambahan yang juga dapat diganti oleh pidana penjara. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman mengelaborasi konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Restoratif Justice; Ultimum Remedium; Keuangan Negara; Kemanfaatan Hukum; Pemidanaan
Meniti Jejak Tindak Pidana Korupsi Melalui Digital Forensic
Authors: Makhfudz M
Published: November 2022

The development of corruption crimes proceed to increase, namly by utilizing network, which is known as cyber crime, as such digital forensic is needed. To posses this, mastery of every evidence principle can talk, which can create electronic evidence, in the form of conversations, though reconstructing these electronic evidence. Keywords : Cyber crime, every evidence can talk, digital prensic. ABSTRAK Perkembangan kejahatan korupsi terus meningkat yaitu dengan menggunakan / memanfaatkan jaringan yang dikenal cyber crime, sehingga dibutuhkan digital forensic. Untuk hal tersebut dibutuhkan penguasaan prinsip “every evidence can talk” yang dapat membuat alat bukti elektronik berupa percakapan dengan cara menkontruksi alat bukti elektronik. Kata Kunci : Cyber crime, every evidence can talk digital forensic
Kewenangan BPSK Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Asuransi; Studi Kasus Pada Perkara Antara Drs. Khamdani dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin dan PT Oto Multiartha Cabang Sampit Tahun 2016
Authors: Suwarsogo Jaibril Zukhri Arief , Arwanto Bambang
Published: November 2022

Consumers are positioned as vulnerable parties as a result of business actors frequently violating their rights. BPSK is present as a solution for violations committed by business actors against consumers, having regard for the condition of consumers who are frequent victims. BPSK's presence is mandated by law to provide legal protection for consumers. However, BPSK's authority is frequently questioned when it comes to resolving insurance disputes. The writing style is normative juridical with a literature review to describe a fact contained in the Consumer Insurance Legal Protection Decision, which was later decided by BPSK Sampit. According to the study's findings, BPSK was established to resolve simple small-scale consumer disputes in accordance with the two laws and regulations, ensuring that BPSK's decisions were binding on the parties and that all actions had strong legal legitimacy as court decisions.Keywords: Consumer Protection Act; Insurance; BPSK; Court Decision; Review AbstrakKonsumen diposisikan sebagai pihak yang rentan karena haknya sering dilanggar oleh pelaku usaha. Melihat kondisi Konsumen yang kerap menjadi korban maka hadir BPSK sebagai solusi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Hadirnya BPSK sebagai badan yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen. Namun BPSK sering dipertanyakan kewenangannya terkait penyelesaian sengketa dalam kasus perasuransian. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan studi literatur yang memaparkan suatu fakta yang ada dalam Putusan Perlindungan Hukum Asuransi Konsumen, yang kemudian diputuskan oleh BPSK Sampit. Hasil penelitian menyatakan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen skala kecil yang bersifat sederhana berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Putusan BPSK bersifat kasasi bagi para pihak dan pada segala tindakan mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagai putusan pengadilan.Kata Kunci: UU Perlindungan Konsumen, Asuransi, BPSK, Putusan Pengadilan, Peninjauan Kembali
Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945
Authors: Taryono Yohanes , Juanda Juanda
Published: November 2022

In realizing a prosperous region, the principles of decentralization, deconcentration and co-administration must be carried out simultaneously which is flowed in one pipe, the principle of regional autonomy. The research method used is normative juridical research with a statutory approach. Legal regulations are the focal point of the object and the main theme in this research. The research specification is descriptive analysis with the object of regional autonomy and the laws and regulations that underlie it. The results of the study stated that the essence of the ideal implementation of regional autonomy according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia lies in the independence of the autonomous region in drafting Regional Regulations between the DPRD and the Regional Head. This is because the DPRD is directly elected by the local people in a democratic manner. DPRD as the representative of the regional people is a reflection of the aspirations of the regional people in realizing quality and aspirational regional regulations as a means of realizing independence, quality services and the welfare of the regional people.Keywords: Unitary State Principles; Regional autonomy; Local regulation AbstrakDalam mewujudkan daerah yang sejahtera, prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilaksanakan secara bersamaan yang dialirkan dalam satu pipa prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal menurut UUD NRI 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun Peraturan Daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah. Sebab DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis. DPRD sebagai wakil rakyat daerah merupakan cerminan aspirasi rakyat daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan aspiratif sebagai sarana mewujudkan kemandirian, pelayanan yang bermutu dan kesejahteraan rakyat daerah.Kata Kunci: Prinsip Negara Kesatuan; Otonomi Daerah; Peraturan Daerah
Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Authors: Rizki Wilda , Paparang Santrawan T. , Kristiawanto Kristiawanto
Published: November 2022

Indonesia is a state of law (rechstaat) not based on mere power (machstaat), as stated in the preamble, body, and explanation of the 1945 Constitution. The state of the law has a nature where the equipment can only act according to and be bound by the rules which have been determined in advance, by the equipment which is authorized to enforce the regulation. In conducting the search for the truth of a criminal act, there is the principle of "presumption of innocence" which must be strictly applied by law enforcement officers and is one of the most important principles in criminal procedural law. This principle is contained in Article 8 of Law Number 48 of 2009 concerning the Basic Provisions of Judicial Power. In relation to the rights of the suspect, a new institution in the Criminal Procedure Code was born, called pretrial, the regulation of which is contained in Article 1 point 10 and reaffirmed in Articles 77 to 83 of the Criminal Procedure Code. In the development of law enforcement in Indonesia, recently there have been many cases of pretrial applications that have emerged. This shows that the wider community utilizes available facilities (pretrial institutions) to seek justice for unlawful acts from law enforcement officials.Keywords: Pretrial; Corruption; Criminal Justice System AbstrakIndonesia adalah negara hukum (rechstaat) tidak berdasar kekuasaan belaka (machstaat), seperti yang dicantumkan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu. Dalam melakukan pencarian kebenaran atas suatu tindak pidana, terdapat asas “praduga tak bersalah” yang harus benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum dan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana. Asas ini dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan hak–hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 butir 10 dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkembangan kehidupan penegakkan hukum di Indonesia akhir-akhir ini banyak terdapat kasus-kasus permohonan praperadilan yang muncul, hal ini menunjukan bahwa masyarakat luas memanfaatkan sarana yang tersedia (lembaga praperadilan) untuk mencari keadilan atas tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum.Kata Kunci: Praperadilan; Korupsi; Sistem Peradilan Pidana
Kebijakan Uang Kompensasi Pada Pekerja Dengan Hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Authors: S Louvita Achmad , Marten Dhoni , Chandra Mardi
Published: November 2022

Legal protection and welfare for workers is the duty of the government. So far, there is no policy for guarantees that are clearly regulated regarding compensation for workers at the end of their PKWT, such as severance pay for permanent workers. One form of government protection at this time is by making a policy in the form of guarantees in the form of revising Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivatives Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for a certain time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination. The government's protection that is made is to require employers/companies to provide compensation money to workers with a Specific Time Employment Agreement (PKWT) or to contract workers. This compensation money is in the form of wages, which can be in the form of basic salary or accumulated with fixed allowances depending on the wage reference of the employer/company. This compensation money will have to be given at the end of the PKWT for workers or it can be given in accordance with the PKWT period that has been implemented if the PKWT ends prematurely. It is hoped that with this compensation policy, contract workers can be more protected and prosperous even though the PKWT for themselves ends.Keywords: Compensation Money; Workers; PKWT; Job Creation Law; PP 35 of 2021 AbstrakPerlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pekerja adalah tugas bagi pemerintah. Selama ini tidak ada kebijakan adanya jaminan yang diatur jelas mengenai kompensasi bagi pekerja diakhir PKWT-nya, seperti halnya pesangon bagi pekerja tetap. Salah satu bentuk perlindungan Pemerintah saat ini adalah dengan membuat kebijakan berupa jaminan berupa merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perlindungan pemerintah yang dibuat adalah mewajibkan pemberi kerja/ perusahaan memberikan uang kompensasi kepada pekerja dengan Hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau untuk pekerja kontrak. Uang kompensasi ini berupa upah, yang dapat berupa gaji pokok atau diakumulasi dengan tunjangan tetap tergantung dengan acuan upah pada pemberi kerja/ perusahaan. Uang kompensasi ini nantinya harus diberikan di akhir PKWT pekerja atau dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu PKWT yang telah dijalankan jika PKWT berakhir sebelum waktunya. Diharapkan dengan kebijakan uang kompensasi ini, pekerja kontrak dapat lebih terlindungi dan sejahtera walaupun PKWT atas dirinya berakhir.Kata Kunci :Uang Kompensasi; Pekerja; PKWT; UU Cipta Kerja; PP 35 Tahun 2021