IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT COVID-19
Authors: Kusumaningsih Oti , - Suryoto 
Published: August 2022

Penelitian ini mengkaji Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor: 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19) yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah ini adalah penelitian yang menggunakan metode diskritif kualitatif.Temuan penelitian melalui model analisis data interaktif adalah: pertama, intensitas komunikasi antara implementor dengan kelompok sasaran sudah baik yang dipengaruhi oleh metode sosialisasi lewat media cetak, elektronik, internet dan media sosial yang cukup efektif dan terintegrasi. Kedua, kuantitas dan kualitas implementor, anggaran yang tesedia dan sumber kewenangan sudah cukup kuat. Di sisi peralatan penunjang masih kurang memadai karena sudah usang dan rusak. Ketiga, sikap implementor punya komitmen, jujur dan demokaratis ketika pelaksanaan operasi yustisi dan non yustisi, namun kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam penindakan belum berhasil menyadarkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan covid-19. Keempat kendala birokratis dapat diselesaikan, namun tidak semua implementor dapat memahami dengan baik standard operating procedure (SOP).Adapun luaran atau implikasi penelitian ini adalah: pertama, institusi Satpol PP Perlu menambah kuantitas dan kualitas sarana penunjang kegiatan dalam implementasi kebijakan khususnya bidang penegakan perundang-undangan daerah. Kedua, implementor harus menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga lebih tegas dalam menjalankan SOP penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Covid-19

ABSTRACT

This research on the implementation of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 2 0f 2020 concerning Disease Prevention and Management (Covid-19) which is carried out at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) for Regional Legislation Enforcement is a research using a qualitative method. The research findings through the interactive data analysis model are as follow: first, the comunications intensity beetween the implementaters and target groupos is good., which is influenced by socialization method through printed media, electronic media, internet and social media which are quite effective and integrated. Second, the quantity and quality of implementers, available budgets and sources of authority are sufficiently strong. On the side of the supporting equipment, it is still inadequate because its worn and demaged. Third, the implementers attitude is commited, honest and democrataic whwn carrying out the justifiable operaions, the lack of knowledge and experience in prosecutions has not succeeded the public in implementing the health protocol of Covid-19. Thwe fourth, Bureaucratic obstaclescan be resolved, but not all implementers can understand the standard operating prosedure (SOP) well. The outputs or imlpications of thie research are: first, the institution of Satpol PP needs toincrase the quantity and quality of facilities to support activities in implementing policies, especially in the field of regional law enforcement. Second, iimplementers must increase their knowledge and experience so that they are more assertive in implementing SOPs for enforcing Regional Legislation.

Keywords: Implementation, Policy, Covid-19