bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Effects of compost from urban solid household waste on the respiration of soil microbial flora and the yield of tomato (Lycopersicon esculentum) at the agronomic experimental station of Lome in Togo
Authors: TCHANILEY Larounga  , SENOU Kossi  , MAWUSSI Gbénonchi  , TCHEOU Bèlè Priscilla
Published: July 2022

The objective of the study is to evaluate the respiration of the microbial flora of soils amended with household waste compost under tomato cultivation. The experimental device adopted was that of complete random blocks with three repetitions. The compost was applied in doses of 10 t.ha-1, 20 t.ha-1, 30 t.ha-1 and 40 t.ha-1. To these treatments are added those of absolute control, mineral fertilization (0.2 t.ha-1 of NPK 15-15-15 and 0.1 t.ha-1 of Urea 46% N) and organo fertilization -mineral (10 t.ha-1 of compost combined with 0.1 t.ha-1 of NPK 15-15-15 and 0.05 t.ha-1 of Urea 46% N). Soil samples were taken from the plots at a depth of 0 - 20 cm and incubated in the laboratory for the evaluation of the respiration of the microbial flora. Soil CO2 emission was measured daily for 28 days of incubation using NaOH and 0.1 N HCl as titrant after precipitating the carbonate with barium chloride (BaCl2) solution by alkaline back titration in the presence of the colored indicator (phenolphthalein). The results showed that the application of compost from household waste induced an increase in CO2 emission from the soil (60.67-215.4 mg.kg-1 of soil) and fruit yield of tomato (8.61-36.43 t.ha-1). Thus the application of compost at the dose of 30 t.ha-1 improves soil biological activity and tomato fruit yield.
Quantitative determination of ascorbic acid content in some fruit peels obtained in Ado-Ekiti by redox titration
Authors: Omotola Mary Afuwape  , Oluwaferanmi Mary Ayodele  , Tinuade Grace Obe
Published: July 2022

Fruits contains peels which are discarded when these fruits are being consumed. The research work was based on quantitative determination of Ascorbic acid (AA) contents of six different fruit peels purchased from local market of Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria. The procedure and the calculation is based on iodometric titration where dark blue complex forms in the presence of starch. The ascorbic acid contents of the fruit peels studies were grape, lemon, watermelon, orange and pineapple. The results showed that fruit peels from pineapple (22.7gcm-3) has the highest amount of ascorbic acid/ vitamin C which means that the wasted parts of some fruit peels most especially pineapple peels contain appreciable amount of vitamin C. Therefore, prudent use of by-products from the wasted part of some fruits can also be helpful to achieve daily recommended dose of vitamin C and at the same time assist in waste management and pollution control.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang
Authors: Pakhudin  , Arenawati  , Stiawati Titiq
Published: July 2022

Kawasan Banten Lama Kota Serang merupakan suatu kawasan cagar budaya di kompleks peninggalan Kesultanan Banten terdiri atas berbagai macam peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan. Maka berdasarkan tujuan destinasi wisata pemerintah daerah melakukan pengembangan Pariwisata Banten Lama dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengembangan pariwisata Banten Lama Kota Serang sebagai daerah tujuan wisata. Teori yang di gunakan adalah analisis Edward III (Nawawi, 2009:138). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang masih belum optimal dan pelaksanaan yang tepat untuk diterapkan dalam Pengembangan pariwisata Banten Lama yaitu di butuhkan keberanian dan komitmen dari Kepala Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama, organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam pengembangan pariwisata daerah agar menurunkan ego sektoral supaya koordinasi dan komunikasi berjalan efektif, menyelesaikan pembangunan kawasan penunjang wisata (KPW) sehingga dapat difungsikan untuk penataan pedagang dan pusat parkir wisatawan, sinkronisasi dan sinergi antar kelembagaan kepariwisataan dalam menjalankan kebijakan penataan pariwisata Banten Lama dengan mengarahkan kunjungan wisatawan ke kawasan penunjang wisata dan para pemangku kepentingan harus duduk bersama dalam rencana Pembentukan kelembagaan pengelolaan pariwisata Banten Lama.
Evaluasi Kinerja Aset Wisata Alam Berdasarkan Attractiveness of Camping Tourism di Bumi Perkemahan Haruman Kabupaten Bandung
Authors: Purwihartuti Koernia , Milenia Vina Rosy
Published: July 2022

Bumi Perkemahan Haruman merupakan tempat wisata alam dengan luas 8 hektar yang berlokasi di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandun. Bumi Perkemahan Haruman memiliki aset fasilitas yang seharusnya menjadi daya tarik wisata. Namun, pada kenyataannya masih ada indikasi permasalahan yang terdapat di sana diantaranya area berkemah belum tertata, atraksi wisata baru berupa area panjat tebing saja, jalur pendakian yang belum memiliki pegangan, belum memiliki tempat parkir yang memadai, serta beberapa fasilitas yang tidak terawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aset tempat wisata alam yang berupa perkemahan berdasarkan atraksi wisata, aksesibilitas, fasilitas dan fasilitas pendukung untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan kinerja aset tempat wisata alam Bumi Perkemahan Haruman. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data untuk pendekatan kuantitatif digunakan analisis statistik deskriptif menggunakan mean dan standar deviasi. Teknik analisis untuk pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan content analysis. Hasil dari penelitian ini yaitu evaluasi kinerja aset wisata alam dan masukan untuk penyelesaian masalah.Kata Kunci: Kinerja Aset Fasilitas, Atraksi Wisata, Aksesibilitas, Fasilitas.
Design Review of Leuwikeris DAM Acces Road Pakage 4
Authors: Arbianto Reki , Gunarso Gunarso
Published: July 2022

Abstract: The construction of the Leuwikeris Dam requires materials to be used for stockpiling. Therefore, it is necessary to access the road from the quarry in question to the location of the dam. This access road is located in Cibodas Village RT 32 / RW 15 Ciharalang Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency, West Java. The construction of access roads needs to build bridges connecting the valleys which requires making embankments to reach the elevation of the road plan. The embankment is made up to ± 15 m using embankment material around the site. This design review was carried out because a landslide occurred on one of the embankment slopes which did not rule out the possibility that it could occur on the opposite slope. This design review uses the help of the SLOPE/W program to determine the level of slope safety and alternative slope reinforcement designs. It should be noted that the data used are secondary data obtained from related parties. Some things that can be concluded from the design review are as follows: 1) The landslide occurred due to the failure of the existing gabion foundation to withstand the load of the slope. 2) Repair the gabion foundation by enlarging and deepening the dimensions (attached image), so that it can cut the landslide area. The dimensions of the large foundation are expected to provide sufficient counter weight. 3) The landslide material must be cleaned and start compaction per layer from the beginning. Ensure that the backfill is of maximum density. 4) Improved gabion design so as to obtain sufficient volume weight of at least 1.5 t/m3. The installation of bamboo chimneys is still being carried out as additional reinforcement. Keywords: Safety factor; Gabion; Road; Embankment; Slopes stability; Slope-W.
PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MASYARAKAT DESA UTEUNKOT DALAM BIDANG INSTALASI LISTRIK MANDIRI UNTUK PEMUDA PUTUS SEKOLAH
Authors: Bintoro Andik , Muhammad Muhammad , Hafli Mudi , Badriana Badriana , Zulfahmi Zulfahmi
Published: July 2022

Kurangnya keterampilan masyarakat mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat. Untuk mengurangi permasalahan tersebut dosen yang berada di sekitar lingkungan kampus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di gampong uteunkot kota Lhokseumawe dengan tujuan memberikan pelatihan instalasi listrik mandiri untuk menambah kemampuan bagi masyarakat gampong. Pelatihan dilakukan dengan memberikan materi singkat untuk menyamakan pemahaman instalasi kepada peserta, kemudian memberikan pelatihan praktis berupa instalasi pada papan peraga agar peserta merasakan pelatihan secara nyata. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pelatihan meningkatnya kemampuan peserta untuk instalasi sederhana dan peningkatan kemampuan untuk mengaplikasikan instalasi sesuai standar agar aman dan mengurangi potensi kebakaran akibat kesalah instalasi.
NOISE PROTECTION USING “BROKEN” PROFILE SCREENS
Authors: BIELIKOV A.S. , SHALOMOV V.A. , VARIANYCHKO M.O. , MASLOVA A.S.
Published: July 2022

Problem statement. In the cities of Ukraine there are entire systems of urban noise sources, namely: road transport, industrial and municipal enterprises, rail transport (trams, railways), air transport, water transport, playgrounds, stadiums and sports grounds, etc. Some of these noise sources operate in the residential area, and some − on its borders. In the residential area of the city, the most powerful source of noise, which is more common, are traffic flows through main streets. At the same time there is a whole system of sources of traffic noise. These are streets of various purposes, parking lots, garages, multi-level interchanges of highways, car service stations and a whole system of public buildings and structures served by various public and other modes of transport. The purpose of this article is ability to increase the effectiveness of noise protection in a particular situation, without increasing the geometric dimensions of the screen. Conclusions. The use of noise protection screens «broken» profile under certain urban conditions may be much more effective than the use of flat screens. Screens «broken» profile can be not only those that directly protect the noise source of the structure, but it can be different pavilions, canopies used for various purposes, away from the noise source and the upper surface of the profile contours of main buildings (shops, garages) etc. If, as a result of calculating the screen of the «broken» profile, the upper «broken» part of the screen will create a large tipping moment, it will be possible to keep the structure in balance not only by strengthening the foundation. In this case, you can use different stiffness diaphragms, special extension cables that support the sloping part, etc., depending on the specifics of specific urban conditions. The use of noise protection screens «broken» profile will reduce the height of the mark of the highest horizon of the structure and significantly reduce the cost of material for its manufacture.
PROPOSALS OF SOLUTIONS OF THE PROJECT DEVELOPMENTS OF ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS ON WATER IN UKRAINE
Authors: KRAVCHUNOVSKA T.S. , DIACHENKO L.Yu. , DIACHENKO O.S.
Published: July 2022

Problem statement. Ukraine has a large number of waterways and access to the sea. They are unlimited reserves of energy and resources that can be used for the benefit of people, but at the same time spring floods can be a danger, and therefore the construction of buildings on the water is a partial solution to this problem. The coastal zone is favorable in terms of climatic conditions for urban development. Increasing the number of comfortable and safe housing in large cities, increasing the efficiency of construction of waterways in Ukraine and coastal areas, meeting the demand of the recreation and leisure industry is the main task in the design and construction of energy efficient floating buildings. The purpose of the article. Search for the most rational architectural and design solutions and technologies for the construction of energy efficient buildings on the water. Consider the design features of the modules used for buildings of different configurations in the plan. Propose solutions for the development of projects for energy efficient buildings on the water in Ukraine. Conclusions. As a result of the research, recommendations were given on the use of various spatial planning and design solutions of floating buildings, the use of utilities and equipment. It is proposed to use energy efficient technologies for floating buildings: solar panels, diesel generators, wind generators. The list of the elements of various forms serving as modules for creation of collapsible rectangular and round in the plan of the buildings is resulted, and also the list of the materials used at their manufacture is resulted. The decision on arrangement of bases and the bases of a floating building for various climatic and hydrogeological conditions of areas of construction is resulted. Energy efficient houses on the water are an alternative to houses on land as environmentally viable buildings in large cities. The possibility of erecting buildings on the water in areas of Ukraine where floods and inundations are systematic is an alternative solution in the fight against the water element.
RESEARCH OF OPTIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS FOR 3D-PRINTING OF BUILDING PRODUCTS
Authors: SHATOV S.V. , SAVYTSKYI M.V. , HOLUBCHENKO O.I. , MATSIUK І.М. , SHLIAHOV E. М.
Published: July 2022

Raising of problem. Innovative technologies in construction include 3D printing of objects for various purposes. At the heart of 3D printing technology is the principle of layer-by-layer creation of a solid model. This technology is based on the use of construction 3D printers, which are divided into printers that print the entire building and printers that create separate structural elements for the installation of objects. By design, 3D printers are of the flight type (mainly in the form of bridge structures) and with cantilever work equipment in the form of manipulators. Innovative technologies in construction include 3D printing of objects for various purposes. At the heart of 3D printing technology is the principle of layer-by-layer creation of a solid model. This technology is based on the use of construction 3D printers, which are divided into printers that print the entire building and printers that create separate structural elements for the installation of objects. By design, 3D printers are of the flight type (mainly in the form of bridge structures) and with cantilever work equipment in the form of manipulators. Bridge-type printers allow you to get better products due to the precise positioning of the working equipment, especially the extruder, which directly feeds the mixture. In the short time of development of 3D printing in construction (15…16 years) created a large number of different 3D printers of the bridge type, but there is no information on their study and comparative analysis of characteristics, which will improve their design to improve the quality of construction. Purpose. Comparative analysis of the characteristics and performance of variant designs of bridge-type 3D printers. The results of the study. Based on the analysis of printer versions, an advanced 3D printer in the form of a bridge structure with an extruder with two outlets was developed. This can significantly increase the productivity of manufacturing products. Conclusion. Different types of construction bridge-type 3D printers are considered, which have shortcomings and require improvement. An advanced 3D printer design has been developed that allows multiple products to be printed simultaneously. The analysis of the indicators of the considered variants of 3D printers showed that the use of an improved printer will reduce 1,9… 2,7 times the cost of manufacturing 1 m3 of products and 1,8… 2,6 times reduce the metal content compared to other printers.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF DEFORMATION AND HEAT TREATMENT OF STEEL ON THE PHASE COMPOSITION OF STEEL
Authors: FILONENKO N.Yu. , BABACHENKO O.I. , KONONENKO H.A.
Published: July 2022

In this paper, the phase composition of steel alloyed additionally with aluminum, nitrogen, titanium after deformation and heat treatment of steel is analyzed. The purpose of this work is to determine the phase composition of steel alloyed additionally with aluminum, nitrogen, titanium, the phase forming sequence during crystallization, morphology of multilayer inclusions. Research methods: Microstructural, X-ray microanalysis and X-ray diffraction analyses are used to determine the structural state of alloys. Research results: It is shown that during additional doping after crystallization the formation of multilayer inclusions, oxides, nitrides and carbonitrides occurs. It is testified that during the crystallization of steel the multiphase inclusions, in the center of which there is a metastable oxide (Al, Ti)2(O, N)3 surrounded by nitride (Ti, Fe) N, are formed from the melt. After further heating of the steel to a temperature of (1 533±10) K and hot plastic deformation with a degree of 50 % (HPD), the oxide (Al, Ti)2(O, N)3 is not revealed in the steel as a structural component. In the center of the multilayer inclusions the phase (Ti, Al) N surrounded by titanium nitride (Ti, Fe) N is observed. After heating and exposure at (1 123±10) K, individual inclusions of titanium nitride TiN, (Ti, Fe) N are observed.
Contactless Heart Rate Measurement System Based RGB Camera, Cascade Object Detector and Independent Component Analysis
Authors:   Department of Electronic Engineering, Faculty of Electrical and Electronic Engineering, 	  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, 86400, MALAYSIA, Mohd Zaini Nur Izzati Nabihah , Jumadi Nur Anida ,   Principle Researcher in Advanced Medical Imaging and Optics (AdMedic),   Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, 86400, MALAYSIA
Published: July 2022

This paper focuses on the development of non-contact heart rate measurement based on video analysis. This project implements an RGB camera (OV2640 with ESP32 Cam) and an FTDI Programmer which enables the sensor to record videos from a subject at a distance of 20 cm. The Region of Interest (ROI) of the facial skin tissue was detected by using Cascade Object Detector (COD) which can detect object categories whose aspect ratio does not vary significantly. Then, the Independent Component Analysis (ICA) was applied by extracting distinct source signals (red, blue and green channels) from the observed mixed colour signals. Next, the average pixel of ROI was calculated based on red, green and blue facial pixel at given time. Finally, the heart rate was extracted from the frequency spectrum of the average pixel. The performance of the developed contactless system was compared with the fingertip pulse oximeter (Oxitech) by means of percentage of error (PE). The lowest range of PE is between 0 to 5.62 % whereas the highest PE is 22.54 %. The highest error was due to incorrectly captured ROI of facial skin area as well as due to the movement made during the recording session. Meanwhile, the average time for the developed system to process the heart rate of the subject is 4.51 minutes. In future, a robust ROI algorithm can be adopted to reduce error contributed by incorrectly ROI selection. Other than that, this project has a potential to contribute to the area of contactless measurement of oxygen saturation.
Quantification of Construction Waste through BIM
Authors:   Department of Building Engineering &, Hasan Rakibul ,   Construction Management,   Rajshahi University of Engineering & Technology, Rajshahi-6204, BANGLADESH, Rakib Md. Farhad Hossain ,   Department of Building Engineering and Construction Management,   Khulna University of Engineering & Technology, Khulna-9203, BANGLADESH, Rahman Mizanoor ,   Department of Building Engineering and Construction Management,   Khulna University of Engineering & Technology, Khulna-9203, BANGLADESH
Published: July 2022

Nowadays, green environment is a great concern in the construction industry because of its rapid growth in the construction sector and its direct connection with the detrimental impact on the environment. The construction sector contributes about 23% of air pollution, 50% of the climatic change, 40% of drinking water pollution, and 50% of landfill wastes. Developing country like Bangladesh did not use any proper waste estimation process or tools which can efficiently estimate the volume of materials needed for a construction project which always results in wasting excessive materials. Waste estimation can determine the volume of materials even in the pre-construction stage and thus reducing waste, cost and environmental impact. In the light of the gap of existing tools and methods to estimate the waste amount, Building Information Modelling (BIM) based system plays a vital role to estimate construction waste in the region of the rising amount of construction waste. In this paper, clash detection process has been described to estimate construction waste with the help of Autodesk Navisworks Manage software. Clash detection process contributes to estimate a large amount of waste among total waste generated in a building model. Different manual approaches have also been described that can estimate the total amount of construction waste. This paper also presents an example scenario with a 4-storied residential building model to demonstrate construction waste estimation systems. The case study shows that BIM-based waste estimation using clash detection could prevent 40-45% of construction waste that might have been generated without using BIM.
A Hollow Victory: Understanding the Anti-Immigration Shift of Denmark's Social Democrats
Authors: McManus Ian , Falkenbach Michelle
Published: July 2022

The Social Democratic victory in the 2019 Danish general election was a surprising and notable event. The election stands out as an important win for Social Democrats as this party family has experienced a significant decline in voter support across Europe in recent decades. At the same time, the election was marked by controversy as Denmark’s Social Democrats not only doubled-down on their traditional support for the welfare state but also took a sharp turn to the right on immigration policies. This article analyses the effects of political systems, ideology and polarisation, as well as issue salience and framing on party strategies. These variables help to account for the abrupt policy shift adopted by the Social Democrats in Denmark and why similar anti-immigration platforms were not embraced by Social Democratic parties in other Nordic countries. Further examination of voter survey data suggests that the adoption of stronger anti-immigration policies is likely to be an ineffective strategy for Social Democrats going forward.
Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi
Authors: Soeroso Fajar Laksono
Published: July 2022

The final nature of the Constitutional Court’s decisions is often questioned. The main problem, among others, when the justice seekers of Constitutional Court, there is nothing else to do but to accept and implement the Court’s decision although shackled and deprived of justice by the Constitutional Court. This paper confirms the absence of the issue of the fairness aspect of the Constitutional Court when the justice seekers recognize and understand at least three (3) terms, namely (1)  the nature of the final position is attached to the nature of the Constitution as the supreme law so that there is no other commandment greater height of it is an effort to keep constitutional judicial authority and legal certainty; (2) the nature of the final decision of the Constitutional Court is an attempt to preserve the constitutional authority of the courts so different from the general court; and (3) possibility Constitutional Court contains the error persists considering Constitutional Court Judges are human beings, but until now, there is no better alternative replaces the final nature of the Decision.
Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh
Authors: 'Ulya Zaki
Published: July 2022

After the implementation of regional autonomy reforms focused on provincial autonomy in establishing their own households. According to the concept of autonomy is divided into three autonomous ordinary, special autonomy and autonomy, which is emphasized in Article 18, 18A and 18B of the 1945 Constitution. Reasons for granting the status of special autonomy in Aceh, one of which was to eliminate the GAM movement which aims to separate itself from the Homeland. Granting autonomy status is determined through of the Helsinki MoU is transformed in Law No. 11 of 2006. The method used is the juridical normative. This research approach statutory (statute approach), approach the case (case approach). Based on the analysis conducted found that the existence of the MoU are set forth in the Law. 11 The year 2006 is a manifestation lifting values into privilege in Aceh, as well as adding some other peculiarities such as local politics. Aceh has a specificity and privileges in Law No. 11 In 2006, the emblem and flag of determining the area.
Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Authors: Anggono Bayu Dwi
Published: July 2022

Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XI/2013 stated that Pancasila as a basic state declared in the the 1945 preamble can not be equated with the 1945 Constitution, Unity in Diversity, and the Unitary State of Indonesia declared as the pillars of the nation and state as cited in the Article 34 paragraph (3b) letter a. Considering the benefits of the nation’s effort to build a character, the Constitutional Court declared constitutional effort of political parties and other state agencies  that carry out political education through the dissemination of Pancasila, the 1945 Constitution, Unity in Diversity. The Court sets a model of character education necessary to be developed which is not limited in the for pillars but it includes some other aspects such as the state of law, sovereignty, an insight of archipelago, national defense, and so forth. The government basically hold the primary responsibility for implementing character education for its citizens. Thus, the government needs to consider of alternatives to establish a special agency to formulate and implement effective national character  education.
Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada
Authors: Rumesten RS Iza
Published: July 2022

MK decision to hand back an arbitrary in deciding disputed local election to the MA polemical and disagreement among legal experts. There are those who argue that it was the right decision, and there are also those who argue that the MK decision is wrong. Whatever the views of different opinions, the MK has concluded that it has binding (inkracht) and inviolable. The problem now is how best to anticipate the solution of other legal issues that arise as a result of the MK decision. Thus, in this study the formulation of the issues raised is how the legal effect of the decision of  the Constitutional MK No. 1-2/PUU-XII/2014 in the general election in Indonesia. The research method of this law is normative, primary legal materials are UUD NRI of 1945, Act No. 12 of 2008 on Regional Government, Act No. 8 of 2011 on the MK. The approach used in this study is the approach to statutory interpretation and approach. From the research it can be concluded that the MK decision to restore the authority to decide election disputes to the Supreme MA is right, because the local elections are local government regime (local elections). As a result of the decision, the government should establish a local election management bodies on a par with the Commission which may be called the local election commission (KPKD) but only institution based in the provincial and district/city, for an arbitrary level  of appeal submitted to the MA.
Kejahatan Kerah Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi
Authors: Kamasa Frassminggi
Published: July 2022

This article reviews the relationship between white-collar crimes, terrorism, and Indonesia’s counterterrorism policy. Indonesia’s counterterrorism policy yet include white-collar crimes, especially in economy, monetary, and banking, as a form of terrorism. This is because two things: the ignorance of the law enforcements on the white-collar crimes’ modus operandi and its reality that growing fast due    to the development in science and technology. As a result, although white-collar crimes are so destructive and growing rapidly but Indonesia’s legal instruments to date did not have an integrated codification of law to eradicate it. Furthermore, Indonesia’s counterterrorism policy looks lopsided because it focused on street crimes or blue-collar crimes, the crimes committed by the lower class strata in such vulgar, unsophisticated, and violent natures. That is in contrast with the white- collar crimes which are so corrupt, destructive, and wicked because it conducted in  a sophisticated, fraudulent, and systematic way. Thus, if the definition of terrorism only focuses in the type of street crimes then the corrupt practices, fraud, and deception in the white-collar crimes will be difficult to unfold and it seemed even strengthened, protected, and ultimately have a great potential in undermining the national stability.
Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009
Authors: Wardaya Manunggal K.
Published: July 2022

The Constitutional Court’s decision state that the authority to examine Perpu is a positive new development in constitutional law not just Indonesia that not only binds the parties, but the jurisprudence of the constitutional law in Indonesia, with the decision, to the possibility of abuse of power through Perpu and systemic weaknesses in the UUD 1945 in overseeing the president is to be anticipated product which itself also will give more legal protection for the seeker of justice, the ruling which states the The Constitutional Court’s authorities to examine Perpu in testing comes as the functioning of the judiciary as an organ which not only uphold the  law but also justice, by therefore, the decision was inspiring for judicial power in Indonesia to capitalize on his power to find justice.
Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Authors: Priyanta Maret
Published: July 2022

Global environmental issue related to state responsibility in protection and management of environment is consider by a develop and development state earlier. The new concept related to it is regulate environment right  in constitution. Green Constituion concept is on of solution for answering the concern by a people to environmental function degradation. Indonesia already regulate the environmental issues in constitution as  human  right. As a comparation study, a republic of Ecuador is one of the state famous as a first state which put the protection of environment in the constitution.Provision of protection and management of environment in Indonesia must regulate in clear in Indonesia Constitution, a lot of human activity cause the degradation and pollution that threat the human being and the next generation. The change of Indonesia Constituion is one of solution for praotection of environment in the future, so the law and other regulatin will be source to the constituion and oriented to the preservation of environment function.
Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia
Authors: Djafar Wahyudi
Published: July 2022

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum, adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan, sebagai sealah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum, adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis—undang- undang. Seperti diungkapkan Andrew Heywood, menurutnya dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar—inti negara hukum. Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara, yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan (Heywood, 2002: 297). ...
Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan mahkamah konstitusi
Authors: Arizona Yance
Published: July 2022

The economy is based on democratic economy, prosperity for everyone! Therefore, any types of production  those  are  important  for  the  state  and mastering of many people must be controlled by the state. Otherwise, the reins of production fell into the hands of powerful parties and the people become oppressed. That is the original meaning of Article 33 of Indonesia Constitution based on formal explanation of the first Indonesia Constitution. But after the formal explanation was removed, the explanation of Article 33 no longer refers to the original meaning was set up by the framer constitution. This paper discusses the development of the interpretation   of Article 33 in ‘new space’ as seen from decisions of the Constitutional Court in examining the laws over the constitution. To show how the interpretation of Article 33 by the Constitutional Court, particularly regard to the conception of state control over natural resources, this paper discuss eleven decisions of Constitutional Court dealing to review several natural resources laws.
Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia
Authors: Fatmawati Fatmawati
Published: July 2022

The first principle of Pancasila recognized God Almighty, which means the duty of every man  in  Indonesia  to  respect  the  religion  and beliefs of others, because it is everyone’s right to choose, embrace, and practice the teachings of their religion freely without interference and without  disturbing  others.  It  means  not only ban unethical proselytism, but also ban desecration and abuse of religion in the Republic of Indonesia to protect security and public order to avoid unrest in society. It is set in the first principle of Pancasila and    was animated in articles of the Constitution (Article 28E Paragraph (1) and Article 29) regulating the right of religion and worship, which is   then further regulated in some legislations, among other Law Number 39 Year 1999 on Human Rights and Law No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse and / or Blasphemy. Restrictions on the freedom to perform and determine one’s religion or belief under article 18 paragraph (3) of the ICCPR can only be limited by provisions of law,  and it is  needed to protect public safety, order, health, or morals of the fundamental rights and freedoms of others; and the regulation in Article 11 of Law No. 1/ PNPS/1965 has met the criteria for the application of restrictions on the freedom to perform and determine one’s religion or beliefs, in the sense that the restriction is the conduct of the teaching and not in his belief, by law, and to protect security and public order to avoid unrest in society.
E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi
Authors: Hardjaloka Loura , Simarmata Varida Megawati
Published: July 2022

Along with the success of e-voting in the election of leaders at the village in Jembrana District, Bali Province, the Chief Electoral Hamlet (Kelihan Banjar Dinas) in the Village Yehembang, Pohsanten Village, District and Village Mendoyo Perancak, Jembrana district by using the e-ID card, opening new opportunities for Indonesia to use these methods in the upcoming election. However, by retaining Article 88 of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government provides the opportunity for areas not yet ready for e-voting to keep using conventional mencontreng election or vote.
Independensi Mahkamah Konstitusi
Authors: Sumadi Ahmad Fadlil
Published: July 2022

Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD 1945) define more clearly what is meant by judicial power and determine the perpetrators of judicial power. The judicial power as intended by the 1945 Constitution is the judicial power whereas the power needs to be guaranteed freedom (independency. Constitutional Court as one of the subjects of the judicial authorities in carrying out duties, functions, and authorities also uses the principle of independence and impartiality. The  existence  of  the  Constitutional  Court  as  a  subject  of  the judicial authorities which the authority determined in the 1945 Constitution, is necessary because amandment of 1945 Constitution have to led, among other things, the 1945 Constitution position as the supreme law of the state in which the authority of state agencies regulated.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik
Authors: Sumadi Ahmad Fadlil
Published: July 2022

One of the important substance of Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is the existence of the   Constitutional Court as a state institution that functions to handle certain cases in the field of state administration,  in  order  to  maintain  the  constitution  to be implemented in a responsible  manner in accordance with the will of  the people and democratic ideals. Constitutional Court’s constitutional authority to implement the principle of checks and balances which places all state agencies in the equivalent position so that there is a balance in  the administration of state The existence of the Constitutional Court is a real step to correct each other’s performance among state institutions. The Constitutional Court in carrying out justice to examine, hear and decide a case still refers to the organizing principle of judicial power which, among others, is carried out simply and quickly.
Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan
Authors: Ifrani Ifrani
Published: July 2022

Nowadays, in Indonesia, there are so many laws appear after KUHP which regulate about criminal laws, beside providing the rules of material criminal law againts to KUHP, also providing the formal rules which againts to KUHAP (formal criminal laws). In criminal laws that related to financial government, has common law which is regulated by laws itself. And corruption criminal laws which has the regime of law itself, but it is still unclear where could be qualificated as crimnal laws in financial government and which could be qualificated as corruption criminal laws. It is still in the “grey area”
Politik legislasi Menentukan DeMokrasi (analisis Putusan no. 15/Puu-iX/2011)
Authors: Wahid Abdul
Published: July 2022

Not  all  juridical  products  are  along    with  the  society’s  aspiration.  There     are some of the juridical products assessed as against the democracy  enforcement by  the  society.  The  verdict  number  15/PUU-IX/2011  given  by  the Constitutional Court is a kind of correction to the performance of the  lawmakers (UU) if the law they produce are considered contra-democracy. Besides,  the  verdict  of  the  Constitutional  Court  to  some  of  the  articles  in  the  Law  No.  2  Year  2011  actually  might  be  read  as  a  warning  from    the Constitutional Court to the lawmakers, especially those regulating  the  problem of  political  parties  so  that  their  performance  could  be  maximized  and  transparent,  and  consider  egalitarianism  in  the  future.
Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif
Authors: Ali M. Mahrus , Rachman Irfan Nur , Wijayanti Winda , Putranto Rio Tri Juli , Anindyajati Titis , Asih Putria Gusti
Published: July 2022

The Constitutional Court has created a legal breakthrough in handling the local head election dispute, in order to uphold the democracy and break     away from habitual practice of systematic, structured, and massive (STM) violations. The Court does not simply calculate the results of vote count but also have to seek the justice and prosecute results counting rate that were disputed. As the juridical normative research, the research uses a statutory, case, historical approach and  the  sociology  of  law.  The  research  shows that throughout 2008-2011 Court has granted the dispute for as many as thirty-two cases. Of that amount  of  cases,  those  with  the  STM  violations are as many as 21 (twenty one) cases. Whereas the nature of TSM were   divided into two kinds namely cumulative and alternative which both may cancel local head election results. There are three types of local head election violations, first, violation  in  the  process  that  does  not  affect  the  results of the election. Second, the breach in the process that affect the election  results, thirdly, violation of the terms of conditions to be a candidate which  are principal in nature and can be measured. The systematic, structured and massive violation of the local head general election is violations committed by the structural apparatus, both government officials and election organizers, collectively; not an individual action, well-planned (by design) and the impact of such offencesis extensive rather than sporadic.
Improvement of Enzyme-Linked Immunoelectrotransfer Blot Assay by Quantitative Approach for Foot-and-Mouth Disease diagnosis
Authors: Çokçalışkan Can , Parlak Ünal , Sareyyüpoğlu Beyhan , Bulut Abdülnaci , Babak Ayca , Özyörük Fuat
Published: July 2022

Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious animal disease that causes devastating economic losses. The trade of live animals and derived products is only possible if the exporting country is free from disease, according to the World Organization for Animal Health (WOAH) code for FMD. One of the most important ways to prove disease-free is to measure the levels of non-structural protein antibodies (NPS) of FMD virus in the target population sampled. For detection of the disease status of a herd, mass screening and assays such as Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and Enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay (EITB) were developed and described in the WOAH diagnostic manual. In this study, recombinant FMDV NS proteins were produced and tested with sera panels collected from uninfected and naturally infected animals using a quantitative Western blot assay as an improved EITB, which enables numerical documentation and statistical analysis. NSP band intensities were used to determine the cut-off values, differentiating infected from non-infected animals and revealing variable sensitivity among the different NSPs. The quantitative EITB results also showed a correlation with the NSP-ELISA results.
Differential expression of GATA3 in cancers of the breast.
Authors: Mamoor Shahan
Published: July 2022

Breast cancer affects women at relatively high frequency (1). We mined published microarray datasets (2, 3) to determine in an unbiased fashion and at the level of the transcriptome genes most differentially expressed in the primary tumors of patients with early-onset breast cancer. We found significant differential expression of the gene encoding GATA-binding protein 3, GATA3, when comparing primary tumors of the breast to the tissue of origin, the normal breast: in women aged 45 and younger, and women aged 70 and higher. GATA3 was also differentially expressed in the tumor cells of patients with triple negative breast cancer. GATA3 mRNA was present at significantly higher quantities in tumors of the breast as compared to normal breast tissue. Analysis of human survival data revealed that expression of GATA3 in primary tumors of the breast was correlated with overall survival in human breast cancer, demonstrating a relationship between primary tumor expression of a differentially expressed gene and patient survival outcomes influenced by PAM50 molecular subtype. GATA3 may be of relevance to initiation, maintenance or progression of cancers of the female breast.
Archeological research on virtual deaths
Authors: Le Tam-Tri
Published: July 2022

Archeological research in the virtual environment of video games is an interesting new approach. I give some thoughts on the case of a research about the game Elden Ring.
Differences in Studying: Quantitative Courses, Math Anxiety, and Study Strategies
Authors: Ibrahim Amira , McKellar Sarah E. , Shah Priti
Published: July 2022

Decades of research has demonstrated the negative influence of math anxiety on academic achievement in quantitative courses. However, the relationship between math anxiety and the study strategies that students utilize in quantitative courses has not been sufficiently explored in the existing literature. Experimental research on long-term memory has found consistent benefits of spacing study sessions over time, using retrieval practice/self-testing, and interleaving material on long-term retention. Survey research has been inconclusive on the direct relationship between Self-Regulated Learning strategies (SRL; e.g. rehearsal, elaboration, self-regulation, etc.) with some evidence for an indirect relationship between SRL strategies and math achievement when student have positive academic emotions. We surveyed 321 undergraduate students in a large midwestern university who completed a quantitative course within the last year. Study strategies were assessed by the SRL strategies portion of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire as well as measures of spacing, retrieval practice, interleaving, and various other study strategies. A series of basic math skills measures and well as self-reported last quantitative course grade were collected. Math anxiety was measured using the nine item Abbreviated Math Anxiety Scale. Preliminary analysis showed that math anxiety was associated with increased use of cramming, rereading notes, avoiding studying, rehearsal, and time spent organizing materials. While it was associated with reduced use of elaboration, self-monitoring, self-regulation, help seeking, lower performance on basic math skills tasks, and lower course grades. However, only self-monitoring and self-regulation was positively associated with course grade. Our final analysis will consist of a structural equation model (SEM) assessing the pathways between math anxiety, study strategies, and course grade controlling for basic math skill. This study elucidates the relationship between math anxiety and study strategy use and is the first study we know of that measures a comprehensive list of study strategies from different literatures.