bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
One Dimensional Celular Automa Under Null Boundary Condition
Authors: ŞAH Ferhat
Published: September 2024

In this study, we examine one-dimensional cellular automata under the null boundary condition. A matrix is created to represent the state of each cell using a local rule. This matrix contains coefficients that define the state transitions of each cell. The representative matrix depicts the system’s state as a vector and transformation rules are applied through matrix multiplications. This method allows us to analyze how the system evolves over time. When performing calculations over finite fields, we utilize matrix algebra. First, we define one-dimensional cellular automata. Then, we define our local rule. Using the local rule and matrix algebra, we obtain our representative matrix. While obtaining the representative matrix, we utilize natural bases. In previous studies, representative matrices were generally obtained by taking the radius as 1. Unlike other studies, we take the radius as 2. By taking the radius as 2, all the results we obtain will differ from those in other studies. Under this condition, our representative matrix will be much more original. Additionally, we obtain the submatrices of our representative matrix. Finally, we derive the most general form of our matrix.
Addressing Tunnel Segment Misalignment Challenges: A Comparative Analysis of Detection Techniques
Authors: Wu Xu , Liao Boi-Yee
Published: September 2024

Tunnel misalignments compromise safety and efficiency in transportation and utilities. Visual inspection is imprecise, such as laser scanning and digital image correlation are required that lacks efficacy and stakeholder perception study like stakeholder perceptions. Check out these techniques towards stakeholder perspectives for project-specific features and user experiences, research can help improve tunnel engineering project decision-making, detection accuracy, and operational efficiency, hence ensuring tunnel infrastructure network reliability and safety. Tunnel segment misalignment detection, a major tunnel engineering difficulty, is researched to improve accuracy and efficiency. The main goals are detection method evaluation, stakeholder perspectives, and tunnel engineering insights. Mixed methods are employed for quantitative testing with different misalignment levels and qualitative tunnel builder interviews. Quantitative analysis examines visual inspection, laser scanning, total station, ultrasonic testing (UT), and digital image correlation (DIC). Low experimental % errors help laser scanning and DIC discover misalignments. UT is large, but total station and eye exam can detect smaller misalignments. The longest procedure studied is DIC. Qualitative stakeholder interviews enhance findings. Laser scanning is promising due to its accuracy and simplicity, yet cost and complexity persist. Visual inspection is simple yet subjective and error-prone. Qualitative insights help tunnel engineering project decision-making by revealing stakeholders' preferences and concerns as per stakeholder perspectives. The research has many effects that help to choose misalignment detection methods based on accuracy, usability, and cost. Qualitative stakeholder interviews inform training and equipment procurement for detection. This study exhibits misalignment detecting devices' performance and tunnel engineering benefits, offering practical applications for improving tunnel infrastructure detection accuracy, efficiency, safety, reliability, and user-friendly field technologies through qualitative analysis.
Implementasi Strategi Dakwah: Studi Kasus Masjid Baitussalam Sidoarjo 2024
Authors: Affandy Shofyan
Published: September 2024

Sebuah perencanaan strategi yang baik harus juga didukung oleh mekanisme implementasi strategi yang sistematis, realistis, dan sinergis. Agar perencanaan strategi dapat ditransformasikan menjadi program operasional yang terukur, jelas, dan mudah diaplikasikan dalam tindakan, maka dibutuhkan sebuah kerangka implementasi strategi. Masjid Baitussalam Sidoarjo telah berhasil merumuskan perencanaan strategis secara komprehensif, hingga menghasilkan beberapa rekomendasi strategi. Selanjutnya rekomendasi strategi tersebut perlu diimplementasikan dalam kerangka kerja yang lebih operasional. Artikel ini bertujuan untuk merancang sebuah implementasi strategi untuk mentransformasikan rekomendasi strategi Masjid Baitussalam ke dalam beberapa instrumen operasional. Metode yang digunakan adalah berbasis pada penelitian kualitatif lapangan (field-qualitative research) melalui pendekatan eksperimen rasionalistik, dengan menerapkan kerangka kerja teori implementasi strategi pada studi kasus empiris. Dengan menerapkan kaidah teori implementasi strategi, baik melalui analisis kualitatif maupun kuantitatif, maka  rekomendasi strategi Masjid Baitussalam telah ditransformasikan menjadi beberapa instrumen operasional, yaitu program operasional, target yang terukur, alokasi waktu tahunan, restrukturisasi organisasi, kebijakan teknis (standard operational procedure) dan pengembangan kultur organisasi. Semua instrumen tersebut bisa menjadi panduan umum bagi semua level pengurus Takmir Masjid Baitussalam dalam mengimplementasikan strategi dakwahnya selama satu periode kepengurusan (lima tahun).
Identifikasi Masalah Budaya dan Solusinya pada Lembaga Dakwah Kepemudaan Ranting X Surabaya
Authors: Rufaidah Ani
Published: September 2024

Organisasi membutuhkan budaya yang positif sebagai pedoman untuk mengarahkan perilaku anggota agar mendukung pencapaian tujuan organisasi. Salah satu organisasi kepemudaan yang menyadari perlunya membangun budaya positif di kalangan anggotanya adalah Lembaga Dakwah Kepemudaaan Ranting X. Agar tidak terjadi kesalahan dalam merumuskan budaya yang perlu dibangun di kalangan anggota Lembaga Dakwah Kepemudaaan Cabang X, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan budaya dan perumusan solusi yang juga disesuaikan dengan karakter dasar Lembaga Dakwah Kepemudaaan. Studi ini merupakan studi terapan. Hasil identifikasi masalah budaya dan perumusan solusinya diharapkan dapat digunakan oleh Lembaga Dakwah Kepemudaaan Ranting X sebagai pedoman dalam membangun budaya pada anggotanya. Identifikasi masalah budaya dilakukan dengan mendata kebiasaan-kebiasaan anggota melalui metode wawancara mendalam pada ketua ranting X dan angket semi terbuka yang dibagikan pada anggota. Kebiasaan yang dianggap sebagai masalah yakni yang berdampak negatif terhadap tujuan ranting. Hasil identifikasi masalah budaya pada ranting X yakni kurangnya kedisiplinan, tanggung jawab dan konsistensi dalam mengikuti kegiatan ranting. Solusi masalah budaya digali dari hasil pemikiran ketua, analisis rasional yang dihubungkan dengan masalah budaya dan kesesuaian dengan karakter dasar Lembaga Dakwah Kepemudaaan. Solusi masalah budaya di ranting X yakni budaya tanggung jawab, disiplin, dan istiqomah. Tiap nilai budaya yang menjadi solusi disertai dengan norma perilaku dan pemahaman dasar yang melandasi nilai budaya tersebut.
Kompetensi Dai Profesional untuk Berdakwah di Kalangan Generasi Z
Authors: Rizky Fasha Umh
Published: September 2024

Generasi Z merupakan mad’u atau pasar dakwah yang mendominasi masyarakat hari ini. Banyaknya kuantitas tidak menjadi jaminan akan kualitas keimanan yang juga meningkat. Persoalan moralitas pada Gen Z masih ada. Untuk itu dibutuhkan dai profesional dan cocok berdakwah pada kalangan Generasi Z, agar nilai-nilai dakwahnya bisa diterima. Untuk menghasilkan dai profesional dan cocok untuk karakteristik mad’u generasi Z, bisa dimulai melalui rekrutmen sumber daya manusia (sdm) atau program pelatihan sdm yang tepat. Untuk itu dibutuhkan standar kompetensi sdm dai profesional untuk berdakwah di kalangan generasi Z. Namun penelitian mengenai standar kompetensi dai belum khusus menghasilkan standar kompetensi dai spesifik berdakwah di kalangan generasi Z. Penelitian dasar dengan pendekatan kualitatif konseptual literature review ini dilakukan untuk merumuskan standar kompetensi dai profesional untuk berdakwah di kalangan generasi Z. Hasil penelitian menemukan bahwa untuk berdakwah pada kalangan generasi Z dibutuhkan kompetensi substantif  dan metodologis yaitu: memiliki pengetahuan terkait nilai Islam dengan dasar ilmiah,moralitas yang baik dan sesuai nilai Islam baik di kehidupan nyata maupun yang ditampilkan di media sosial, pengetahuan mengenai ilmu kesehatan mental dan solusinya, memiliki rasionalitas dan kemampuan berfikir ilmiah serta kemampuan membuat materi dakwah terkait dan kemampuan teknis membuat konten berisi dan menarik, serta kemampuan menggunakan media sosial sebagai media dakwah.
De toepassing van het overgangsrecht van de Omgevingswet in de rechtspraak
Authors: Schönfeld Yuval
Published: September 2024

De toepassing van het overgangsrecht van de Omgevingswet in de rechtspraak

In dit artikel gaat de auteur in op de sinds de invoering van de Omgevingswet gedane uitspraken omtrent het overgangsrecht en blikt hij (kort) vooruit op dat wat nog zal volgen.
Apuntes sobre la gestión de la Armada durante el reinado de Fernando VII
Authors: Faustino Acosta Ortega
Published: September 2024

El reinado de Fernando VII fue un periodo aciago para la Armada española. España acababa de salir de la guerra de la Independencia, estaba sufriendo continuos enfrentamientos armados en América y en la Península y se encontraba sumida en un ambiente de corrupción y despotismo en la Corte. Todos esos factores contribuyeron a un continuo decaimiento de las capacidades de Marina. Los continuos esfuerzos para su regeneración chocaron, durante todo el periodo, con la carencia endémica de fondos para poder acometerla con eficacia
ANALISIS POTENSI EKONOMI SEBAGAI PENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PESAT
Authors: Akher Juhafa  , Ziarmal Raqim
Published: September 2024

In supporting strategic sectors in Surakarta City, it is necessary to have a link between these sectors, one of which is roads. The road is a means of transportation that connects one place to another. Roads have a fairly important role in the distribution and expedite the wheels of the economy. The road is one of the supporting transportation facilities that is most often used by the majority of the community, so that it greatly influences the daily activities of the community. In Law no. 38 of 2004 concerning roads states that roads are transportation infrastructure that play an important role in the economic, social, cultural, environmental, political and defense security fields.
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan
Authors: Samiah S  , Fathorrahman Fathorrahman
Published: September 2024

Village regulations are one of the many types and forms of statutory regulations. As part of legal products in the national legal system, regulations follow the regime of statutory regulations. In the statutory regime, the model for canceling a product that is considered contradictory is with various models. The model is regulated in the constitution, especially regulations whose hierarchy are under the law through the Supreme Court. Does the Perdes annulment model also follow this regime? In this study, the type of research used is normative-juridical with a statutory approach. From this study it can be concluded that the model for canceling village regulations is different from the cancellation regime in general. This is explicitly regulated in the Village Law. The cancellation was not through a court model, but by the agency above it, namely the regent.
Problematik Pengaturan Pembatalan Peraturan Desa
Authors: Fathorrahman Fathorrahman
Published: September 2024

Village Regulations according to Article 8 of the PPP Law are considered part of statutory regulations. This is in line with the previous PPP Law which placed Perdes as part of the Regional Regulations. With the recognition that Perdes are part of the national legal regulation system, the reversal also follows the regime of annulment of legislation. In the existing retaliation regime, it must go through judicial instruments, namely through the MK and MA. Particularly for village regulations, because their position is under the law, they go through the MA institution. However, the mechanism is regulated differently in the Village Law. The method used is the juridical-normative research model. From this research, there are several illustrations that the model for canceling Perdes regulated in the Village Law is a problem. Both from the aspect of the regulatory model and from the theoretical aspect.
Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Authors: Satria Indra Kesuma
Published: September 2024

This study uses a sociological juridical approach to analyze the relationship between legal protection and a supportive work environment on doctors' ability to provide optimal health services. The results of this study outline various factors such as workload, availability of medical facilities and equipment, and policies that value work-life balance, into important aspects discussed. Through this approach, research not only analyzes relevant legal aspects, but also explores the social factors that influence the practice of medicine in hospitals. In overcoming the challenges of high workloads and maintaining quality of services, it is important for hospitals and relevant stakeholders to create a supportive environment, including providing adequate facilities and implementing policies that take into account doctors' work-life and personal life balance. The findings of this study are expected to provide richer insights into the issue of legal protection and comfort in medical practice in hospitals and their impact on the quality of health services provided by doctors.
Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Penajam Paser Utara dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia
Authors: Suradi Suradi  , Bachtiar Rasyid Sahidanna  , Joni Budiawan
Published: September 2024

This research aims to understand and analyze how criminal law is applied and enforced in the context of palm oil theft cases in the North Penajam Paser area, Indonesia. The focus of this research is on the case of an individual with the initials MY who has repeatedly committed acts of theft on land owned by PT. WKP (Waru Kaltim Plantation), but only received verbal and written warnings. This research uses empirical legal research methods, by collecting primary data through interviews and direct observation in the field, as well as secondary data through the study of relevant literature and legal documents. It is hoped that the results of this research will provide deeper insight into the application of criminal law and how increased effectiveness and fairness in law enforcement can be achieved, especially in cases of criminal acts of palm oil theft. This research also provides recommendations for carrying out reforms in the criminal law enforcement system and adjusting the criminal law framework to handle similar cases in the future so that the results of this research can provide deeper insight into the application of criminal law and how increased effectiveness and fairness in law enforcement can be achieved. achieved, especially in cases of criminal acts of palm oil theft.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta
Authors: I Putu Yudha Wira Krisna  , Heryanto Amalo  , Rudepel Petrus Leo
Published: September 2024

The purpose of this research is to understand the substance of the regulation of copyrighted works in Indonesia, especially those related to cover versions and to find out more about the protection and legal remedies for copyright holders of copyrighted works regarding cover versions of songs that are sung again for commercial purposes based on Law Number 28 of 2014 concerning Rights. Create. This type of research is empirical juridical. There are seven factors that cause copyright infringement, namely economic, cultural, technological, law enforcement, education, unemployment and environmental factors. In Article 54 and Article 55 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If the violator has been proven to have committed a copyright violation, they can be subject to civil sanctions, namely for anyone who violates copyright regulations, that person can be subject to compensation where the lawsuit can be reported to the Commercial Court and subject to sanctions. Eradicating copyright infringement requires an in-depth understanding of the causes and violations that need to be handled seriously. That intellectual property in copyright protection for musical works on digital platforms should pay attention to statutory regulations regarding copyright protection in Indonesia, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.
Law Enforcement Against The Crime Of Vandalism In The Jurisdiction Of The Medan Polrestabes
Authors: Alam Pratama Harahap  , Dani Sintara
Published: September 2024

Vandalism is closely related to social problems in general (social panthology), the causes of which can occur due to economic, political, or even smaller scope factors, namely the family. The subjects of this vandalism are all people involved in the culture of destruction, destruction carried out together by a group or individual. Their targets are usually in general public spaces such as bus stops, traffic signs, highway signs, walls, and so on. In Indonesia vandalime is considered a form of activity that is often ignored by society because it is considered a form of petty mischief that has little impact on life. However, vandalism is a serious problem , if it is not handled quickly and appropriately it will become a big problem. The problem in this research regarding law enforcement against acts of vandalism is that there are still things that deviate from the law , for example the absence of complete assignment letters when carrying out investigations. The aim of this research is to determine a series of acts of vandalism. The method used in this research is an empirical juridical method, namely a case study of vandalism in the jurisdiction of the Medan Police.
Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Pailitnya Perseroan Terbatas
Authors: Shinju Aisuru Siregar  , Azura Tasya
Published: September 2024

The responsibility of shareholders, known as the piercing the corporate veil doctrine, in the bankruptcy of a limited company based on Law Number 40 of 2007 is only limited to the share capital paid by shareholders to the company. The shareholder's responsibility for the shares paid up does not apply if proven; shareholders, whether directly or indirectly, in bad faith, use the limited liability company for personal interests, shareholders who are involved in unlawful behavior use the assets of the limited liability company for personal gain, which results in the assets of the limited liability company being reduced and insufficient to pay off the debts of the limited liability company. The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as (GMS), is an organ of a limited liability company which has authority that is not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners in carrying out its duties and authority. The duties and authorities of the GMS organs in the UUPT are; making changes to the articles of association, increasing the company's capital, reducing the company's capital, appointing directors, determining the amount of allowances for members of the board of directors, dismissing directors, appointing commissioners, determining the amount of honorarium salaries and allowances for commissioners, as well as appointing independent commissioners and dissolving the company.
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pelanggaran CSR
Authors: Dewinda Ari Fitriyani  , Fany Aprillia Regita Cahyani  , Sumriyah Sumriyah
Published: September 2024

The implementation of Corporate Social Responsibility is carried out as a form of corporate social responsibility. Corporate Social Responsibility is very important to be carried out by companies, especially companies whose operational activities have an impact on the community's environment and the environment around the company. The Government of Indonesia in implementing Corporate Social Responsibility has regulated it in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, there are several articles that regulate the provisions of corporate social responsibility obligations, but there are still companies that do not comply with these social responsibility obligations and commit violations of Corporate Social Responsibility. One of the companies that committed CSR violations was PT. Freeport Indonesia to the Amuge and Comorian communities in Timika, Papua. The purpose of this study is to understand the application of article 74 of Law Number 3 of 2007 concerning Limited Liability Companies to the form of corporate responsibility to the community and find out the legal sanctions for companies that violate corporate social responsibility obligations. The type of legal research used in this study is normative legal research. Legal sources used are sourced from primary and secondary legal materials obtained from literature studies
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Signal Di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang
Authors: Marnia Marnia  , Fitri Kurnianingsih  , Erva Afriyana  , Dedek Hardiyanti
Published: September 2024

The implementation of both private and public organizations requires innovation to operate. Because the innovation of motor vehicle tax payment services based on signal applications at the Tanjungpinang city samsat office is a necessity for government organizations, along with increasing public pressure to improve the performance of government agencies in order to solve problems in people's lives through programs and services at the Tanjungpinang city samsat office. The quality of public services is determined by the service provider so that it can be understood that public services serve the community and must be provided adequately in order to meet the factors and indicators that determine the quality of public services. Innovation in government agencies is needed to provide public services through the development of new methods and new resources. Innovation of motor vehicle tax payment services based on signal applications at the samsat office as an E-Government-based public service strategy for vehicle tax payments. E-Government provides public services that can be accessed 24 hours a day, from anywhere, and at any time. E-Government also allows public services to be completed in a non-face-to-face manner, making it a more efficient service. The Indonesian government has realized the tremendous benefits of e- Government since 2003 has issued a policy of implementing e- Government in the form of Presidential Instruction No. 3 Year 2003. Recently, a technology based on the SIGNAL application has emerged that can run on Android and IOS. SIGNAL is a national digital Samsat application that allows Indonesian citizens to certify Annual STNK, Pay Motor Vehicle Tax (PKB), and pay Road Traffic Accident Fund (SWDKLLJ) online by issuing digital documents in the form of electronic certificates and can easily make mandatory contributions to, POLRI, E-TBPKP (Provincial Bapenda), and E-KD, (PT. Jasa Raharja). The implementation of the online system allows people to save more money and time by paying taxes online.
Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia
Authors: Nabilla Shafa Azzahra  , Renny Supriyatni  , Sridewei Anggraeni Wiyono
Published: September 2024

The purpose of this study is to analyse the juridical review of the inheritance of a convert heir to a non-moslem sibling in the perspective of Islamic inheritance law in Indonesia. This research was conducted using descriptive analytical normative legal research, using secondary data obtained from literature studies as the main data and using primary data, namely related legislation as supporting data, research data collection techniques using library research, and data analysis using qualitative juridical data analysis. Based on the results of the study, it shows that the judge's legal considerations when examined based on Islamic law, the siblings are already Catholic. A person who is of a different religion from the heir is cut off from the right to inherit because it is hindered by law, this is as the hadith of the Prophet Muhammad SAW and Article 171 letter c KHI. Article 172 KHI also states that a person's Islamic faith, apart from being seen from the Identity Card, can also be seen from confession or practice or testimony. The settlement of inheritance of different religions can be found through the Ijtihad method.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Authors: Paulus Manggala Putera Pandie  , Sukardan Aloysius
Published: September 2024

The purpose of this research is to analyze the legal protection for consumers in the inclusion of food labels according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research is an empirical juridical research. This research framework departs from the conception of the law on consumer protection which contains legal protection for consumers in the inclusion of food labels according to Law No. 8 on consumer protection. This research is an empirical juridical research on five resource persons. The data is analyzed descriptively-qualitatively. Based on the results of the research, the criteria for food label violations according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection are label falsification, false information, expiration, incomplete labels, inappropriate quality, unsubstantial health claims, illegal labels, lack of compliance with regulations, and health hazards. Legal protection for consumers in food labeling violations according to Law No. 8/1999 on consumer protection, which aims to protect the rights and interests of consumers and encourage healthy and fair business practices. Violation of this law can result in legal action and sanctions against business actors who violate consumer rights. If you have a problem or dispute as a consumer, you can utilize the mechanisms provided in this Act to protect consumer rights.
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Authors: Rosalia Maria Bota  , Saryono Yohanes  , Hernimus Ratu Udju
Published: September 2024

The purpose of this research is to analyze the implementation of the duties and authorities of the Village Government in the provision of clean water in Lusilame Village and Nuba Atalojo Village, Atadei Sub-district, Lembata Regency as viewed from Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The research method used in this research is Empirical research. The location of this research was Lusilame Village and Nuba Atalojo Village, Atadei District, Lembata Regency. The type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research based on the relevance of the source data, namely primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were carried out by interview, observation, and literature/documentation studies. Data processing techniques in this study include editing, coding, and tabulation. The result of this research is that the implementation of the duties and authority of the Lusilame Village government in implementing development related to the provision of clean water is still less than optimal. As for Nuba Atalojo Village, in carrying out its duties and authorities, the government has tried its best so that the community can be helped by the existence of boreholes even though it is still difficult during the dry season. In terms of Law No. 6/2014 on Villages, the governments of Lusilame Village and Nuba Atalojo Village have also been effective in planning, implementing and monitoring because they include the village community, although only some people have the willingness to be involved. There are 3 main factors that inhibit the duties and authority of the village government in providing clean water, namely, the first is the availability of funds, human resources, and community participation.
Bullying di Sekolah Dan Dampak Negatifnya Terhadap Para Siswa
Authors: Sandi Irawan  , Fajar fajar
Published: September 2024

Bullying is repeated aggressive behavior by society towards a person which results in victims. Bullying also often occurs, especially among school children. Factors that cause bullying behavior in society or at school include personality factors, interpersonal communication between children and their parents (parenting patterns), the role of peer groups and school climate. This research is descriptive research, aiming to determine the factors that cause bullying behavior in society, especially what often occurs among school children
Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum Terhadap Sistem Ketatanegaraan Dan Hubungannya Dengan Demokrasi
Authors: Mohamad Dimas Jaya Wardana  , Nazwa Febri Herviana  , Maria Benedicta Azalia Putri  , Felixs Ade Santoso  , Rakha Salman Sanusi Putra  , Tania Febrianti  , Kuswan Hadji
Published: September 2024

The general election is one of the forms of implementing democracy. With general elections, people can directly participate in electing the leader of the country or the person who will sit in parliament. Speaking of general elections. This general election was followed by a political party. Or in other words, these election participants themselves are political parties. In Indonesia itself, general elections are held based on several principles. In its history, Indonesia has passed many elections. From the era of President Soekarno in the old order until now. Elections also have a relationship with state and democracy. The writing of this article, uses normative methods that use legislation to analyze elections, democracy, and constitutionality. The purpose of this research is to be held, so that we know about the electoral system in Indonesia. As the general election is a clear example of democracy. We are in compiling this research, using a normative juridical method approach and the data used is secondary data. The result that we got through this research is that Indonesia holds elections with an open proportional system with an election period of 5 years.
Implementasi Kebijakan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang Penurunan Angka Stunting Melalui Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kota Surabaya
Authors: Fara Dina Zachrawan  , Agus Sukristyanto  , Muhammad Roisul Basyar
Published: September 2024

The Surabaya City Government has achieved a significant level of success in reducing stunting rates due to the existence of various institutions that help overcome the stunting problem. Therefore, the City of Surabaya is quite good at providing initiatives that meet the objectives. In the process of dealing with the stunting problem, the Surabaya City government launched the latest regulation, namely Mayor Regulation No. 79 of 2022 concerning the acceleration of stunting reduction in the city of Surabaya. This research is qualitative research. Qualitative research is a type of research that applies description and analysis. The results of the research conclusions that have been carried out show that the implementation of Perwali No. 79 of 2022 policy regarding reducing stunting rates through assistance for the first 1000 days of life in the city of Surabaya can be successful because the variables from Michael Hill and Peter Hupe's theory can work well. This is also proven by the existence of the Policy Characteristics variable which is the aim of the policy being passed, namely reducing the stunting rate in the city of Surabaya.
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara
Authors: Frans Samuel Junero Butarbutar  , Irwan Triadi
Published: September 2024

Democracy is an important component in state life, originating from the Ancient Greek words, namely demos and kratos. Democracy means absolute rule by the people, and means a government where all the people are governed by their representatives. The principle of democracy in the constitutional law system is an important foundation in building a fair, just and civilized society. The principle of democracy ensures active participation of all citizens in the formation and implementation of laws. In the context of constitutional law, this means the separation of powers between the executive, legislative and judiciary, as well as an effective monitoring mechanism for each branch of power. The principle of checks and balances is key in preventing abuse of power and ensuring that decisions taken reflect the interests of society at large. Democratic principles encourage inclusion and fair representation in legal drafting. Indonesia is a democratic country that has a strong constitutional framework, stipulated in the 1945 Constitution. Unfortunately, Indonesia is still classified as a country that is "flawed" in democracy due to several shortcomings in implementing that democracy.
Keywords: , ,
Penyalahgunaan Nama Pribadi Pemegang Saham Dan Komisaris Oleh Direksi Selaku Pemegang Saham Mayoritas
Authors: Fiona Chrisanta  , Nyulistiowati Suryanti  , Ema Rahmawati
Published: September 2024

The deed of incorporation of a company serves as the identity of the company because it contains the articles of association and other information which is of course related to the establishment of the company, as well as its organs. However, over time, irresponsible parties often abuse the process of establishing and/or amending these laws. The purpose of this research is to look at and evaluate the regulations regarding the accountability of a director as the majority shareholder who abuses their authority over the procedure for amending the articles of association without an EGMS. This research uses normative juridical. The results to be aimed at are knowing the accountability of the directors as the majority shareholder for changes to the company's management structure without holding an EGMS and implementation of the Limited Liability Company Law regulations for changes to the company's management composition.
Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)
Authors: Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan  , Renny Supriyatni  , Artaji Artaji
Published: September 2024

Marriage is a sacred bond between a man and a woman to build a happy and eternal household. Legal marriages are carried out based on the provisions stipulated in laws and regulations, namely the Religious Law of each party and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriages that do not fulfill or violate these provisions can be annulled by applying for an annulment of marriage, such as the case in the Bantul Religious Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. The petitioner is a wife who filed for annulment of her marriage because her husband likes the same sex.The purpose of this study is to find out and analyze the judge's considerations regarding the reasons used by the Petitioner and the legal consequences of the judge's decision granting the request for annulment of the marriage.This research is a normative juridical research with secondary data through library research accompanied by the results of interviews which are only as supporting data. The results of the study found that the judge's consideration regarding the reasons put forward by the Petitioner was by the provisions in the statutory regulations. The judge considered that the reason the Petitioner filed an annulment request against her husband who liked the same sex was a misunderstanding of the husband because the Petitioner only found out about this after the marriage was implemented. The legal consequences of the decision granted by the judge regarding the annulment of a marriage do not apply retroactively to children, joint assets, and third parties.
Analisis Efisiensi Birokrasi dalam Administrasi Publik: Tinjauan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan
Authors: Din El Hakim Malik  , Aji Nurmanto  , Jeihan Mahendra Putra  , Adha Agung Saputro
Published: September 2024

Bureaucratic efficiency is a key factor in ensuring the delivery of quality public services that are responsive to community needs. The decision-making process has a strategic role in implementing government policies and managing public resources. Best practices from other countries, such as the application of integrated information technology, simplification of administrative procedures, and active involvement of the community, serve as inspiration in developing corrective measures. The implications of this research are the importance of structural reforms, investment in information technology, changes in organizational culture, and increasing community involvement in decision-making processes as steps to improve bureaucratic efficiency in public administration.
Fenomena Sirang So Sirang Dalam Keluarga Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Kelurahan Kampung Baru Tanjungpinang Barat)
Authors: Naomi Prilda Siagian  , Nanik Rahmawati  , Rahma Syafitri
Published: September 2024

This study describes how the phenomenon of Sirang so sirang in the Batak Toba family with various factors experienced in the family. Marriage in Batak society is not limited to the decision of a pair of humans, but rather the decision of the indigenous community. Because one of the functions of marriage in Batak society is to uphold the Dalihan Natolu order. Separation relationship (Sirang so Sirang) or no longer related as husband and wife but not yet divorced. Sirang so sirang is considered to be an alternative path that has been chosen as a way out of family problems without divorce, because divorce is very rare and the consequences are very burdensome, not even permitted by the Toba Batak culture. Because the Batak people highly value marriage and race against religion so the divorce rate is very low. Batak culture wants marriage to be a marriage that remains one forever. This study used a qualitative descriptive method whereby the selection of research sampling used a purposive sampling technique and then analyzed the results of interviews based on field facts. Sources of data were obtained by in-depth interviews with 3 informants who experienced Sirang so sirang and additional informants from traditional leaders and church servants, while literature studies were obtained from books, journals and internet sources relevant to the object under study. After the data was analyzed, information was obtained that the factors causing Sirang so Sirang in Kampungbaru Tanjungpinang Barat Village were due to a third party, an affair committed by someone and domestic violence. These three things were each experienced by the 3 informants interviewed by the researchers. So that the consequences of Sirang so sirang are unclear status, imbalance in the family, and the separation of the two large families that have united them. Sirang so sirang cannot resolve family conflicts, so parents, traditional leaders, and church elders must take part in this problem explicitly so that Sirang so sirang is no longer an option when a family experiences conflict. This is because Sirang so sirang cannot resolve the family conflicts they experience, but only gives hope for reconciliation and also minimizes the fights that occur.
Efektivitas Program Parenting Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
Authors: Ahmad Bayu Dwi Rahman  , Kendry Widiyanto
Published: September 2024

This study aims to find out that the PUSPAGA Parenting Program is successful in increasing parents' knowledge about important aspects of child development, such as education, health care, psychological aspects, and stages of child development. Parents who join the program also tend to be more involved in their children's educational and developmental lives, support them in their learning, and be active in the educational process. In addition, the program helps parents to develop more effective parenting patterns with a better understanding in dealing with daily challenges. This research uses a qualitative method with the type of approach used is a descriptive approach. The data collection methods used were interviews, documentation, and literature studies of previous research. The PUSPAGA parenting program has been successful in helping parents improve their ability to care for and educate their children. The results of this study illustrate the effectiveness of the program in providing significant benefits to families and child development. Such parenting programs have a crucial role in improving the quality of family life and ensuring optimal child development according to their potential.
Analisis Tindak Pidana Pengutipan Liar di Wisata Alam Lau Debuk-Debuk di Tinjau dari Hukum Pidana dan Pidana Islam
Authors: Lina Wita Sigalingging  , M.Rizal  , Syaddan Dintara Lubis
Published: September 2024

The aim of this research is to determine the application of sanctions for perpetrators of illegal levies in Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency and to find out the obstacles in implementing sanctions for perpetrators of illegal levies in Spirit Gunung Village, Merdeka District, Karo Regency. This research is field research as supporting basic material for writing. This research uses an empirical juridical approach. The results of the research show that enforcement of the illegal quoting law in Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency is an activity carried out because of community habits. That the practice of illegal quoting is not organized but has become a habit that is ultimately difficult to break. This habit also occurs because tourists and local residents also think this is normal. Then this act was assessed as normal by the community in the Criminal Code's view that illegal quoting practices that occur at tourist locations in the village of Lau Debuk-Debuk are prohibited. Regarding this matter, a sentence of 2 years in prison can be imposed in accordance with the mandate of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which was amended by Law Number 20 of 1999. The Islamic Criminal Law's view of the practice of illegal quoting that occurred at a location in the Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency is considered an act that is prohibited by Islamic criminal law. As a result, if you continue to do so, Islamic criminal law places the punishment in a ta'zir manner where the punishment follows the regulations in force in a country.
Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penerapan Program Program Merdeka Belajar di Sekolah
Authors: Farsya Salsabila Putri  , Muhammad Roisul Basyar
Published: September 2024

The Headmaster has a role and responsibility in the continuity of education within the school. In the world of education, there are always different times and curricula that are constantly evolving. A leader must also adapt to new learning systems and curricula. The Merdeka curriculum itself is a manifestation of the adaptation of the previous era. In this curriculum, educators are given the freedom to provide quality learning according to the needs and learning environment for students. The Merdeka curriculum itself is designed by the government to address learning crises and improve the quality of learning in all educational units. The method used in this study is descriptive qualitative with data analysis techniques consisting of data collection, interviews, and drawing conclusions. This study aims to see how a leader carries out the responsibility in implementing the Merdeka curriculum and the challenges in implementing the Merdeka curriculum. With this research, the author hopes to understand the role of school leadership in implementing the Merdeka curriculum.
Privatisasi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
Authors: Dian Handayani  , Elisatris Gultom
Published: September 2024

With the establishment of electricity as a branch of production that controls the lives of many people by the 1945 Constitution and Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, the provision of sufficient and reliable electricity is the government's obligation. In the implementation of Law Number 30 of 2009 where the government stipulates that the provision of electricity for the public interest can also be carried out by private business entities, the focus of this research is (1) to find out whether the provision of electricity for the public interest is provided by private business entities. is a form of privatization of electricity as a branch of production that controls the lives of many people, and (2) to find out what the Government's authority is in setting electricity tariffs, especially electricity tariffs provided by private business entities. The method used in this journal is the normative juridical method, which takes the form of research on applicable laws and regulations, legal principles, court decisions, expert opinions and writings related to this journal. From the research results, it was found that the provision of electric power for public purposes is not only carried out by the government through PT PLN (Persero) but is also carried out by private business entities, namely by providing the same role. By giving this role, it can be concluded that there has been privatization in the supply of electricity for the public interest. The provision of electricity by private business entities is intended to assist the Government in providing sufficient and reliable electricity, especially for the business and industrial sectors, so that it can attract foreign investors to do business in Indonesia and the community's economy can develop. However, the government has the authority to set electricity tariffs for consumers or customers in each business area managed by private business entities and can be set differently, but this has consequences for household customers who in fact usually pay more than the tariff for home customers. stairs located within the PT PLN (Persero) business area. As a consequence, it is recommended that the government set tariffs for household and social customers in business areas managed by private business entities the same as rates for household and social customers in PT PLN (Persero) business areas. Electricity used by households and social groups still functions as a public good that controls the livelihoods of many people, which is different from electricity for business and industrial needs.