bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS YANG ISINYA DIINGKARI OLEH PARA PIHAK
Authors: Irmawati Diah
Published: August 2019

Isi akta yang diingkari oleh para pihak setelah salinan akta diterima oleh para pihak belum ditemukan peraturan yang mengaturnya, padahal dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014  mewajibkan notaris untuk mengeluarkan salinan dari akta yang telah dibuatnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum bagi para pihak yang ingkar terhadap isi dari akta notaris yang telah dikeluarkan salinannya adalah para pihak dapat dikenakan pasal 264 dan 266 KUHP karena memberikan dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik dan kedudukan hukum salinan akta notaris yang isinya diingkari oleh para pihakadalah menjadi batal demi hukum karena akta tersebut cacat dalam isinya yaitu mengandung unsur penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata.Kata kunci: akta notaris, diingkari, para pihak The contents of the deed which is denied by the parties after the copy of the deed received by the parties has not found any rules governing it, even though in Article 16 paragraph (1) letter d of Law Number 2 Year 2014 requires the notary to issue a copy of the deed that has been made. The type of legal research used in writing this thesis is normative juridical. The results of the study show that the legal consequences for the parties who deny the contents of the notary deed that has been issued a copy are the parties may be subject to Article 264 and 266 of the Criminal Code because they provide and include false information on the authentic deed and legal position copy of the notary deed whose contents are denied by the parties it is null and void because the deed is defective in its contents, which contains elements of fraud. This is regulated in Article 1869 of the Civil Code.Keywords: notary deed, denied, the parties.
PROBLEMATIKA YURIDIS BELUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
Authors: Gumansing Christie D.F
Published: August 2019

Kebutuhan hukum bisnis dalam hal teknis pembangunan rumah susun semakin meningkat, pembangunan rumah susun yang pada dasarnya diperuntukkan bagi wilayah yang padat penduduk untuk mengakomodir berkurangnnya lahan pemukiman. Tidak adanya penjelasan secara teknis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum yaitu kekosongan norma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu: politik perundang-undangan merupakan sebagian dari politik hukum. Politik perundang-undangan berkenaan dengan pembangunan materi hukum, Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar politk hukum agrarian nasional sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun implikasi hukum akibat belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dalah dilema yang dialami oleh para steakholder agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sehingga tidak menghambat diterbitkannya peraturan pelaksana selanjtnya dalam pendirian rumah susun.Kata kunci: rumah susun, peraturan pemerintah, steakholder. The need for business law in terms of technical development of flats is increasing, the construction of flats is basically intended for densely populated areas to accommodate the reduction of residential land. There is no technical explanation in Law Number 20 of 2011 concerning Flats, resulting in legal problems, namely the vacuum of norms. The method used in this study is normative juridical legal research using sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results in this study are: the politics of legislation is part of legal politics. The politics of legislation regarding the development of legal material, the State of the Republic of Indonesia has laid the political basis of national agrarian law as contained in the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. The legal implications of the issuance of Government Regulation No. 20 of 2011 are the dilemmas experienced by steakholders so that the Government Regulation is issued so that it does not hinder the issuance of the next implementing regulation in the establishment of flats. Keywords: flats, government regulations, steakholders
PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU
Authors: Ayu Isdiyana Kusuma , Heriawanto Benny Krestian
Published: August 2019

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertipikat tanah yang sebelumnya bernama Proyek Operasi Nasional Agraria (1981) dan Program Nasional Agraria (2015). Kota Batu merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengikuti PTSL untuk membantu masyarakat yang mayoritas di antara mereka belum mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan Kota Batu. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis perbandingan antara pelaksanaan Prona dan PTSL di Kota Batu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Prona di Kota Batu merupakan pendaftaran tanah sporadis, aturan terkait biaya yang ditarik dari masyarakat yang belum jelas, dan pengukuran hanya dilakukan terhadap obyek yang dimohonkan saja. Sedangkan PTSL bersifat sistematis, aturan yang jelas terkait penarikan biaya dari masyarakat, dan pengukuran dilakukan kepada seluruh bidang tanah dalam satu wilayah.Kata Kunci: Perbedaan, Persamaan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Program Nasional Agraria Systematic and Complete Land Registration (PTSL) is a program organized by the Government to assist the public in obtaining the certificate of the land that was formerly the National Agrarian Operation Project (1981) and National Programmes Agrarian (2015). Batu City is one of the cities in Indonesia that follow to help communities that PTSL majority among those yet to register their land to land the Batu City. The purpose of the research is to find out and analyze the comparison between the implementation of Prona and PTSL in Batu City. Methods of analysis used in this study i.e. the juridical research-empirical juridical approach-sociological. Prona in Batu City is the sporadic land register, related costs rules drawn from the communities that are not yet clear, and the measurements are only done to the object that appealed only. Whereas the systematic nature of PTSL, clear rules of withdrawal-related costs from the community, and the measurements are performed to the entire field of ground in one region.Keywords: Differences, Similarities, Systematic and Complete Land Registration, The National Agrarian Programmes
PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Authors: Antasena Nur Triaji
Published: August 2019

Hak Milik atas tanah sifatnya turun temurun, dan mempunyai sifat terkuat, namun bagaimana jika sertifikat yang kita miliki hilang, apakah hak kita juga akan hilang. Hal ini akan penulis bahas dalam bagaiman proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Hambatan apa yang terjadi dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut. Hasil penelitian jika  sertifikat yang kita miliki tersebut hilang dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh Kantor Pertanahan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam penerbitan sertifikat pengganti banyak kendala yang di hadapi yaitu selain waktunya yang panjang juga keterbatasan  suberdaya manusianya dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam pendaftaran yang serba online  yang baru diberlakukan di kantor pertanahan seluruh Indonesia. Jalan keluar adanya pemangkasan prosedur dalam penerbitannya sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak berbelit belit.Kata Kunci: penerbitan sertipikat pengganti,  hilang Property rights over land are hereditary, and have the strongest nature, but what if the certificate we have is lost, will our rights be lost. This will be discussed by the writer in how the issuance process of the lost certificate by the Pasuruan Regency Land Office and the obstacles that occur in arranging the replacement certificate. The results of the study if the certificate that we have is lost can submit a request for the issuance of a replacement certificate by the Land Office with the procedures and terms set by the legislation. However, in the issuance of substitute certificates there are many obstacles faced, namely in addition to the long time also the limitations of human resources from the land office of Pasuruan Regency in the all-online registration that was only implemented in the land offices throughout Indonesia. The way out is the pruning of procedures in publishing so that it does not require a long time and is not complicated.Keywords: issuance of substitute certificate, lost
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN SURAT
Authors: Ubaidillah Akh. Sofi
Published: August 2019

Tanggungjawab pada Notaris, dalam hal terjadinya pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak ataupun Notaris itu sendiri dalam membuat suatu akta, dimana muaranya apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan yang suadah diatur di dalam undang-undang, maka akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan sebuah akta yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Akibat hukum dari akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai dengan ketentuan Pasal yang tertera dalam Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu suatu akta yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau di palsukan, akan batal demi hukum nitiegbaarheid, dapat dibatalkan dan kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan.Kata kunci: notaris, pemalsuan, akta, pembuktian Responsibility to the Notary, in the event of a criminal forgery of a letter made by the parties or the Notary itself in making a deed, in which case if the Notary does not carry out the provisions which are set forth in the law, it will lead to fraud or falsification of a deed made as referred to in Article 263 of the Criminal Code, so that it can cause harm to the parties concerned. The legal consequences of a notary deed made based on fake letters and false statements in accordance with the provisions of the Article stated in Article 1320 and Article 1335 of the Civil Code, namely a deed made based on false or falsified reasons, will be null and void by the law nitiegbaarheid, can be revoked and the proof power become a deed under the hand. Keywords: notary, forgery, deed, proof
PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN YANG HABIS MASA BERLAKUNYA MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH
Authors: Puspitoningrum Werdi Haswari
Published: August 2019

Status hukum HGB yang sudah berakhir masa berlakunya menurut peraturan perundang-undangan adalah kembali kepada status hukum asal hak atas tanah tersebut, yakni kembali menjadi tanah negara atau tanah dengan hak-hak tertentu yang dikuasai oleh subyek hukum pribadi atau badan hukum perdata.Tanah berstatus HGB yang habis masa berlakunya tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Meskipun demikian, dalam peraturanperundang-undangan telah disediakan dua carayang memungkinkan pemegang HGB yang jangka waktunya berakhir tetapmenjadi pemegang HGB, yaitu melalui perpanjanganhak dan pembaharuan hak. Cara mengajukan permohonan peningkatan status tanah dari HGB yang sudah habis masa berlakunya menjadi hak milik adalah dengan mengajukan kembali HGB yang telah berakhir masa berlakunya melalui perpanjanganhak atau pembaharuan hak.Kata Kunci: peningkatan,  hak guna bangunan, hak milik            The legal status of the HGB which has expired according to legislation is returning to the legal status of origin of the land rights, namely returning to state land or land with certain rights controlled by subject to personal law or civil legal entity. Land with a status of HGB which expires cannot be increased to ownership rights. Nevertheless, in the legislation two ways have been provided which allow HGB holders whose term expires to become HGB holders, namely through extension and renewal of rights. The way to apply for an increase in the status of land from HGB that has expired into ownership is by re-submitting the HGB which has expired through extension or renewal of rights. Keywords: improvement building rights, right of ownership
Інституційні засади реформування сучасної кримінально-виконавчої політики України
Authors: ЛИТВИНОВ ОЛЕКСІЙ , ОРЛОВ ЮРІЙ
Published: August 2019

Нині реформування кримінально-виконавчої політики України здійснюється безсистемно, не враховуючи базову вихідну параметрію соціогенези. Слід констатувати й відсутність належного наукового супроводу практичних намагань оптимізації, що й зумовлює значну дисфункційність реформістських спроб. Водночас і сучасна кримінологічна, кримінально-виконавча доктрини не оперують практико-адаптивними розробками, здатними до синтезу в кримінологічній предметній площині надбань раціоналізму й історизму. Останні візуалізуються на функціонально широкій площині інституційних засад реформування кримінально-виконавчої політики.
Мета статті полягає у встановленні, описі та поясненні взаємозв’язків кримінальновиконавчої політики з політико-правовими інститутами сучасного українського суспільства, визначенні стратегічного підходу до підвищення їх кримінологічної ефективності.
Доведена залежність характеру та ефективності реформування кримінальновиконавчої політики від функціональної параметрії інститутів політики. З огляду на симулятивність значного сегменту публічного адміністрування в частині формування та реалізації дійсної політичної волі, підпорядкованої приватно-корпоративним інтересам у сфері експлуатації державного ресурсу, відстоюється думка про необхідність поєднання кримінологічної та кримінально-виконавчої політик на осно ві системного зниження інтенсивності відтворення факторів політичної злочинності, ступеня криміналізованості політики, інститутів економіки. Таким чином, кримінально-виконавча політика, формуючи специфічний спектр цілей і завдань, має забезпечувати компліментарність зі стратегічними цілями у сфері протидії злочинності, забезпечення кримінологічної безпеки, лібералізації економіки, суспільного устрою загалом.
Встановлена необхідність подальшої демілітаризації пенітенціарної системи через активізацію її взаємодії з інститутами громадянського суспільства, їх функціонального взаємопроникнення, розширення спільних комунікативних спроможностей на засадах відкритості, прозорості, інформативності, кримінологічної ефективності виконання покарань.
Проблемні аспекти реалізації заходів пенітенціарної пробації в Україні
Authors: РУДНИЦЬКИХ МАРИНА
Published: August 2019

У сучасному світі провідним трендом у пенітенціарній галузі є системна підготовка засуджених під час відбування покарання та соціальна адаптація після нього. Це пов’язано, перш за все, з усвідомленням впливу колишніх засуджених на стан суспільної безпеки, громадського здоров’я та економіки: строки покарань, пов’язаних з ізоляцією, стають коротше, а повторні злочини досить дорого коштують.
Реінтеграція особи у суспільство є серйозним викликом для більшості країн Європи, які дотримуються основного правила: підготовка до звільнення має розпочинатися з першого дня відбування покарання. В Україні питання адаптації осіб після звільнення з установ виконання покарань були вкладені в межі пенітенціарної пробації відповідно до Закону України “Про пробацію”. Минуло понад чотири роки з моменту набуття чинності цього нормативно-правового акта, однак пенітенціарна пробація залишається найменш розробленою, порівняно з досудовою та наглядовою, і без якісної державної політики у сфері соціальної допомоги засудженим та звільненим навряд чи система виконання покарань буде функціонувати повноцінно.
Метою статті є огляд та аналіз сучасного стану запровадження пенітенціарної пробації, а також викладення авторського бачення перспектив її розвитку в Україні.
У результаті опрацювання міжнародних норм і зарубіжного досвіду були сформовані універсальні етапи реалізації заходів пенітенціарної пробації: оцінка ризиків і потреб засуджених, планування кейсу роботи з ними, підбір та застосування реінтеграційних програм, реалізація заходів, пов’язаних із підготовкою до звільнення, соціальна адаптація засуджених після звільнення.
На основі досвіду реалізації пілотного проєкту окреслені необхідні умови повноцінного функціонування пенітенціарної пробації. Так, сюди можна віднести покращення матеріально-побутових та житлових умов відбування покарання засуджених у виправних колоніях, інтеграція пенітенціарної медицини до загальної системи охорони здоров’я, посилення кадрового потенціалу, а також залучення волонтерів. Пенітенціарна пробація самостійно нездатна вирішити системні проблеми злочинності чи зниження рівня соціально небезпечних хвороб. Водночас підготовка до звільнення та адаптація після нього значно впливають на суспільну безпеку та систему громадського здоров’я, а як саме – залежить від якості та щільності надання соціальних послуг засудженим і звільненим.
Порушення права власності шляхом скасування остаточних судових рішень: практика Європейського суду з прав людини та сучасний стан проблеми в українській судовій системі
Authors: ЛІЩИНА ІВАН
Published: August 2019

Право власності, яке закріплене в ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція), у разі визнання Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) його порушення, призводить до призначення значних розмірів справедливої компенсації. При цьому така форма порушення цього права, як скасування остаточного судового рішення, є такою, що ЄСПЛ найчастіше встановлює у справах проти України.
Досліджуються історичні й теоретичні засади виникнення та розвитку практики ЄСПЛ щодо скасування остаточного судового рішення як порушення права власності, випадки таких порушень щодо України, а також можливості встановлення нових порушень такої категорії у межах існуючого стану судової системи. Робиться висновок про те, що в українській судові системі все ще існують процедури, які можуть призвести до скасування остаточних судових рішень та, відповідно, до порушення права власності. Такими процедурами є поновлення строку на апеляційне або касаційне оскарження рішень і перегляд за нововиявленими обставинами. Обидві процедури не являють собою автоматичного порушення принципу правової визначеності. Утім, зловживання ними, зокрема безпідставне поновлення строку на апеляційний перегляд рішення, задоволення заяви про перегляд справи за нововиявленими обставинами, яке є, по суті, “прихованою апеляцією”, або розгляд справи після поновлення, який виходить за межі встановлених нововиявлених обставин, може призвести до порушення права власності.
Також зазначається, що національні суди мають бути надобережні при задоволенні заяв про поновлення строку на апеляційне/касаційне оскарження та при роз-гляді заяв про поновлення справ за нововиявленими обставинами та після такого поновлення, для того, щоб їхні рішення не призвели до значних витрат із державного бюджету за рішеннями ЄСПЛ щодо порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції скасуванням остаточних судових рішень на користь заявників.
Different patterns of endocytosis in cochlear inner and outer hair cells of mice
Authors: Li Sijun , Yu Shukui , Ding Tonghui , Yan Aihui , Qi Yue , Gong Shusheng , Tang Siquan , Liu Ke
Published: August 2019

auditory function. However, the differences between the patterns of endocytosis in cochlear inner hair cells (IHCs) and outer hair cells (OHCs) remain unclear. Both IHCs and OHCs were obtained from adult C57 mice. Patterns of endocytosis in cells were estimated by analyzing the uptake of FM1-43, a fluorescent. The observations were made using live confocal imaging, fluorescence intensities were calculated statistically. Results revealed the details about following phenomenon, i) sites of entry: the FM1-43 dye was found to enter IHC at the apical area initially, the additional sites of entry were then found at basolateral membrane of the cells, The entry of the dye into OHCs initially appeared to be occurring around whole apical membranes area, which then diffused towards the other membrane surface of the cells, ii) capacity of endocytosis: fluorescence intensity in IHCs showed significantly higher than that of OHCs (P<0.01). We have found different patterns of endocytosis between IHCs and OHCs, this indicated functional distinctions between them. Moreover, FM1-43 dye can be potentially used as an indicator of the functional loss or repair of cochlear hair cells.
Sclerostin levels predict cardiovascular mortality in long-term hemodialysis patients: A prospective observational cohort study
Authors: Kalousová M. , Dusilová-Sulková S. , Kuběna A.A. , Zakiyanov O. , Tesař V. , Zima T.
Published: August 2019

Sclerostin is a protein which is involved in bone metabolism and probably also in vessel wall function. This prospective observational cohort study evaluated the prognostic significance of sclerostin in hemodialysis (HD) patients. In total,
106 HD patients and 25 healthy controls participated in the study. HD patients were prospectively followed up for five years. Sclerostin was measured in serum using standard ELISA kits by Biomedica. Sclerostin concentrations in serum were higher in
HD patients compared to the controls (89.2±40.3 pmol/l vs. 32.8±13.0 pmol/l, p<0.001). Sclerostin levels were significant for cardiovascular mortality but not for overall mortality and mortality due to infection. A higher cardiovascular risk was connected to sclerostin concentrations above the median (>84 pmol/l), HR (95 % CI): 2.577 (1.0002-10.207), p=0.04. When sclerostin was evaluated together with residual diuresis in Kaplan-Meier analysis the worst prognosis due to cardiovascular events was observed in the group with high sclerostin and zero residual diuresis compared to all other patients (p=0.007). In summary, serum sclerostin levels in HD patients were increased when compared to healthy subjects. High sclerostin levels were demonstrated as a risk factor for cardiovascular mortality. Further studies are required to clarify the pathophysiological mechanisms of sclerostin action in patients with renal failure before therapeutic measures can be established.
Factors responsible for cerebral hypoxia in hemodialysis population
Authors: Valerianova A. , Lachmanova J. , Kovarova L. , Kmentova T. , Bartkova M. , Malik J.
Published: August 2019

Brain tissue oxygenation (rSO2) measured by near-infrared spectroscopy (NIRS) is lower in hemodialysis patients than in the healthy population and is associated with cognitive dysfunction. The involved mechanisms are not known. We conducted this study to identify the factors that influence the rSO2 values in end-stage renal disease (ESRD) patients and to describe rSO2 changes during hemodialysis. We included a cohort of ESRD patients hemodialyzed in our institution. We recorded rSO2 using INVOS 5100C oximetry system (Medtronic, Essex, U.K.) and analyzed changes in basic laboratory values and hemodynamic fluctuations. Baseline rSO2 was lower in patients with heart failure (45.2±8.3 % vs. 54.1±7.8 %, p=0.006) and was significantly linked to higher red cell distribution width (RDW) (r=-0.53, p˂0.001) and higher BNP level (r=-0.45, p=0.01). The rSO2 value decreased in first 15 min of hemodialysis, this decrease correlated with drop in white blood count during the same period (r=0.43, p=0.02 in 10 min, r=0.43, p=0.02 in 20 min). Lower rSO2 values in patients with heart failure and higher RDW suggest that hemodynamic instability combined with vascular changes probably leads to worse cerebral oxygenation in these patients. Decrease of rSO2 in 15th minute of hemodialysis accompanied with a significant drop in leukocyte count could be explained by complement activation.
Clinical and (31)P magnetic resonance spectroscopy characterization of patients with critical limb ischemia before and after autologous cell therapy
Authors: Dubský M. , Šedivý P. , Němcová A. , Drobný M. , Hazdrová J. , Fejfarová V. , Bém R. , Jirkovská A. , Dezortová M. , Hájek M.
Published: August 2019

Autologous cell therapy (ACT) is a new treatment method for diabetic patients with critical limb ischemia (CLI) not eligible for standard revascularization. After intramuscular injection of bone marrow-derived mononuclear cells local arteriogenesis in the ischemic tissue occurs. Studies assessing visualization of this therapeutic vasculogenesis after ACT by novel imaging techniques are lacking. The aim of our study was to assess the effect of ACT on possible metabolic changes and perfusion of critically ischemic limbs using (31)P magnetic resonance spectroscopy ((31)P MRS) and its possible correlation with changes of transcutaneous oxygen pressure (TcPO2). Twenty-one patients with diabetes and no-option CLI treated by ACT in our foot clinic over 8 years were included in the study. TcPO2 as well as rest (phosphocreatine, adenosine triphosphate and inorganic phosphate) and dynamic (mitochondrial capacity and phosphocreatine recovery time) (31)P-MRS parameters were evaluated at baseline and 3 months after cell treatment. TcPO2 increased significantly after 3 months compared with baseline (from 22.4±8.2 to 37.6±13.3 mm Hg, p=0.0002). Rest and dynamic (31)P MRS parameters were not significantly different after ACT in comparison with baseline values. Our study showed a significant increase of TcPO2 on the dorsum of the foot after ACT. We did not observe any changes of rest or dynamic (31)P MRS parameters in the area of the proximal calf where the cell suspension has been injected into.
Assessment of the effective impact of bisphenols on mitochondrial activity and steroidogenesis in a dose-dependency in mice TM3 Leydig cells
Authors: Jambor T. , Kovacikova E. , Greifova H. , Kovacik A. , Libova L. , Lukac N.
Published: August 2019

The increasing worldwide production of bisphenols has been associated to several human diseases, such as chronic respiratory and kidney diseases, diabetes, breast cancer, prostate cancer, behavioral troubles and reproductive disorders in both sexes. The aim of the present in vitro study was to evaluate the potential impact bisphenols A, B, S and F on the cell viability and testosterone release in TM3 Leydig cell line. Mice Leydig cells were cultured in the presence of different concentrations of bisphenols (0.04-50 µg.ml-1) during 24 h exposure. Quantification of the cell viability was assessed using the metabolic activity assay, while the level of testosterone in cell culture media was determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Within the panel of substances under investigations, the higher experimental concentrations (10; 25 and 50 µg.ml-1) significantly (P<0.001) decreased Leydig cells viability, while the same doses of BPA and BPB also reduced testosterone production significantly (P<0.001). Taken together, the results of our study reported herein is a consistent whit the conclusion that higher experimental doses of bisphenols have a cytotoxic effect and could have a dose-dependent impact on testosterone production.
Cantantes Yumanos: mitos, sueños y tradición
Authors: González Villarruel Alejandro Alfredo , Gabayet González Natalia
Published: August 2019

This article seeks to outline some of the implications of the existence of singers in Yuman culture by examining how they are formed and why it is vital for the community to preserve these traditions. We focus on describing so-called identity creation, social specialization, and the origin of social hierarchy. Likewise, we endeavor to demonstrate the role singers play in their communities through anthropological literature, historical sources, and ethnography, on the basis of which we explored the life stories of three singers.
La catalanidad al norte y al sur de los Pirineos: representaciones sociales y cooperación transfronteriza
Authors: Massó Soler Perla Dayana
Published: August 2019

This article explores the symbolic construction of the border by actors in cooperation projects in the cross-border Catalan region. Drawing on Jerome Bruner’s narrative approach (with an emphasis on self-stories and micro-narratives) and the theory of social representations, this work provides an insight into the multi-dimensional relationship between borders and identities, and the connections between social representations and practices that illustrate cross-border aspects. Thus, the key focus of this analysis is to determine how current practices in terms of flows, passage, and cooperation in Europe influence imaginaries and the discursive construction of the border.
Habilidad física percibida en nadadores que asisten a un club deportivo de la ciudad de Cali, Colombia.
Authors: Betancourt Peña Jhonatan , Vargas Amaya Stefania , Galindo Forero Isabel C , Toro Fabio , Rivera Julián A
Published: August 2019

El objetivo de este estudio fue describir el puntaje alcanzado en la escala de percepción de habilidad física percibida en los nadadores que asisten a un club deportivo de la ciudad de Cali.  Es un estudio descriptivo de tipo transversal. Se recolectó la información sobre las características sociodemográficas, práctica deportiva y habilidad física percibida de 16 nadadores de un club deportivo de la ciudad de Cali. Se incluyeron nadadores con mínimo 1 año de práctica y participación en campeonatos competitivos nacionales o internacionales y que firmaron el consentimiento informado. Resultados: Con una edad promedio de 17.89 años ± 3.5, los nadadores obtienen una mayor puntuación en la escala de habilidad física percibida en el componente específico comparado con el general, con una puntuación de 3.67 ± 0.5 y 2.79 ± 0.4 respectivamente. No se encontraron diferencias según sexo. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la mediana de la habilidad física percibida específica en el dominio espalda con un valor-p=0.02 y  para la mediana de la habilidad física percibida genérica en tono muscular con un valor-p=0.01. Conclusiones: En este estudio  se encontró que la habilidad física percibida tiene puntuaciones mayores en el componente específico, sugiriendo mayor percepción de esfuerzo en los diferentes estilos de nado. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al sexo, hubo diferencias significativas con mayor percepción de esfuerzo frente al estilo espalda en nadadores que no consumían alcohol y diferencias en el tono muscular en nadadores que no habían participado en competencias internacionales.
Índices de potencia anaeróbica en tren inferior en selecciones un-jugadores de fútbol vs jugadores de la selección de futbol de salón
Authors: Castro Laura Elizabeth , Ramirez Fonseca Julian , Gomez Riveros Rafael Andres , Camargo Otalora Andres Felipe
Published: August 2019

Introducción. La potencia anaeróbica es una de las capacidades físicas más importantes para el desarrollo y correcta ejecución de diferentes disciplinas deportivas, a pesar de ser fundamental para la práctica de diferentes deportes, también se debe tener en cuenta su correcta medición e interpretación. Objetivo. Comparar los índices de potencia en 2 disciplinas deportivas diferentes con una lógica interna similar, las cuales son futbol y futbol sala. Metodología. Estudio descriptivo el diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, se realizó mediciones y aplicación del test de RAST a los jugadores de futbol corresponden a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y los jugadores de futbol sala corresponden a la selección de la Universidad Santo Tomas. Resultados. Los jugadores de futbol tienen una potencia máxima de 514,62 watts lo que indica que es menor con relación a los jugadores de futbol sala los cuales tuvieron una patencia máxima de 694,91 watts. El resultado se debe a que los jugadores de futbol sala deben realizar sprints de manera continua con periodos de descansos muy cortos a diferencia de los jugadores de futbol que deben realizar sprints de acuerdo con las situaciones de juego. Conclusiones. Los jugadores de futbol tienen roles y posiciones especificas en el terreno de juego, a diferencia de los jugadores de futbol sala ya que no tienen posiciones fijas, todos atacan y todos defienden.
Uso del vendaje neuromuscular en disfunciones orofasciales: intervención desde Fisioterapia y Fonoaudiología
Authors: Alfonso Mantilla Jose Ivan
Published: August 2019

En la última década, el vendaje neuromuscular se ha convertido en una técnica utilizada por fonoaudiólogos con asesoría de fisioterapia para el tratamiento de déficits de percepción oral, sensibilidad, cierre labial, succión oral, incoordinación motora para la deglución y masticación. Esta técnica ha demostrado tener un efecto significativo en el aumento de la calidad de vida de pacientes con afecciones de este tipo. Objetivo realizar un estudio de reflexión de la literatura a cerca del uso del vendaje neuromuscular utilizado por fonoaudiología y fisioterapia en alteraciones de cabeza y cuello. Método Revisión de estudios contemplados del año 2000 al 2017, que contemplara los siguientes términos DeCS: speech therapy, Sialorrhea, athletic Tape. Resultados Con los datos obtenidos en la evidencia se pudo determinar que el vendaje neuromuscular es una herramienta utilizada por el área de fonoaudiología y fisioterapia las cuales trabajan conjuntamente en la atención a pacientes con patologías como parálisis cerebral, autismo y enfermedades neuromusculares que produzcan problemas como disfonía, alteración de la deglución, hipotonía en musculatura de cuello, disfunciones orofasciales que alteren actividades de la vida diaria de la persona. Conclusión El vendaje neuromuscular es una herramienta utilizada por fonoaudiología y fisioterapia en disfunciones orofasciales, este método demuestra tener efectos en funciones motoras específicas alteradas por patologías neurológicas que alteran actividades de la vida diaria y calidad de vida de pacientes. Adicionalmente, debe hacerse énfasis en la necesidad de investigaciones con mayor población que permita medir el impacto de este tipo de intervención y sus resultados a nivel funcional
Principios morales de la guerra: Actitudes frente a la transgresión
Authors: Marulanda Hernández Juan Carlos , Yañez Canal Jaime
Published: August 2019

La posibilidad de implementar reglas que regulen las acciones armadas en tiempo de guerra exige una comprensión más amplia de los factores implicados en el respeto o la transgresión de los límites morales establecidos por el derecho internacional humanitario. En el presente estudio se exploran las actitudes frente a un conjunto de conductas y estrategias militares empleadas en la guerra, así como de los factores que pueden dar lugar a un cambio en las actitudes. Se contó con la participación de una muestra de 169 personas, conformado por desmovilizados de grupos armados ilegales de Colombia (FARC y AUC), fuerza pública y estudiantes universitarios. Tras el análisis de los resultados, se concluye que las diferencias de grupo y las valoraciones sobre los objetivos de las acciones militares influyen en las actitudes frente a los actos de guerra.
Victimización. Análisis bibliométrico en PsycINFO
Authors: López Cantero Ever José
Published: August 2019

El artículo presenta los resultados del análisis bibliométrico sobre victimización en la violencia, a partir de las publicaciones registradas en la base de datos PsycINFO entre los años 1974 y 2015. El objetivo principal ha sido consolidar un mapa de las tendencias en publicaciones científicas frente al tema de la victimización, que permita orientar las revisiones teóricas e identificar temas de investigación emergentes y futuros. La investigación se realizó a partir de los resultados filtrados con las palabras clave ‘violencia’ y ‘victimización’. Fue posible notar que, en su mayoría, los estudios se han realizado con población mixta (hombres y mujeres) y se han llevado a cabo en mayor proporción en países como Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos. Se concluye que el estudio de la victimización, enfocado en la población adulta, presenta una tendencia en aumento en los últimos años, con un punto significativo a partir del año 2000 y con un pico, el cual ha sido objeto de análisis, en el año 1989
Relaciones de poder y subjetividades laborales: una reflexión desde la perspectiva de Foucault
Authors: Porras Velasquez Nestor Raul
Published: August 2019

El objetivo de este artículo es hacer una reflexión sobre  los aportes de Foucault, para el análisis y la comprensión de las relaciones de poder y la constitución de las subjetividades laborales en las organizaciones empresariales. El método utilizado fue el análisis documental. Los resultados muestran a las prácticas de gestión humana como el dispositivo articulador de los modos de subjetivación de los individuos y de las acciones que estos ejercen sobre sí mismos, a través del empleo de las tecnologías del yo y las prácticas de gobierno sobre el cuerpo y la mente. Las conclusiones evidencian el rol fundamental del discurso psicológico como dispositivo disciplinario en la construcción y constitución de la subjetividad laboral moderna.
Trabajo flexible: Instrumento para su medición
Authors: Gabini Sebastián
Published: August 2019

El objetivo del presente estudio fue desarrollado y validar una escala para medir trabajo flexible. Una versión prototípica de la escala fue elaborada con base en la revisión bibliográfica y entrevistas con empleados. En primer lugar, esta versión fue aplicada a una muestra no probabilística de 87 trabajadores de diferentes organizaciones, para evaluar las características operativas de la escala. Se llevó a cabo una segunda fase de aplicación a efectos de análisis de las propiedades psicométricas del instrumento desarrollado. En esta ocasión se incluye sobre una nueva muestra no probabilística integrada por 383 trabajadores. Sobre los datos recabados se ejecutan análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, los cuales indican una estructura unidimensional con adecuada consistencia (α = .89), confiabilidad compuesta (CR = .88), y validez convergente (AVE = .50). El instrumento quedó finalmente conformado por nueve ítems, demostrando ser una medida confiable y parsimoniosa que permite conocer la percepción de los empleados acerca de la disponibilidad de trabajo flexible al interior de sus organizaciones.
Auto-divulgación: Medición en la pareja mexicana
Authors: Sánchez Aragón Rozzana
Published: August 2019

La auto-divulgación es una forma vital de comunicación interpersonal usada para revelar información personal a otros. Particularmente en el contexto romántico, esta variable cobra más importancia pues representa el vehículo a través del cual se va profundizando en el conocimiento del otro hasta el establecimiento de niveles importantes de intimidad. El estudio de la auto-divulgación tuvo su auge hace décadas, logrando ser definida, distinguida de otros constructos y evaluada parcialmente. Dado lo anterior, el propósito de esta investigación fue operacionalizarla en el contexto de la pareja romántica en la Ciudad de México. Para ello se trabajó con una muestra no probabilística de 994 participantes con estudios mínimos de preparatoria y que tenían pareja al momento de la aplicación del instrumento. Los resultados indican la obtención de una medida válida y confiable sensible culturalmente a las parejas mexicanas que contiene los elementos propuestos por Altman y Taylor (1973) en su Teoría de la Penetración Social, y que se compuso de 12 factores que se refieren a 10 temas de conversación básicos en la interacción de la pareja (creencias y planes a futuro, vida sexual, disgustos, decepciones y fracasos, deseos y logros, experiencias fuera de la relación, relación de pareja, no auto-divulgación, preferencias y opiniones sobre temas varios) y dos factores que representan formas de comunicación afectuosa directa no verbal y verbal (trato cariñoso y el uso de “nosotros”).
Psicobiología de la agresión y la violencia
Authors: Sepulveda Rojas Esperanza , Moreno Paris Jorge Eduardo
Published: August 2019

El presente trabajo expone la revisión y análisis de distintas investigaciones realizadas por múltiples autores quienes han aportado valiosos descubrimientos para la comprensión de las conductas agresivas y los comportamientos violentos de los seres humanos. La agresión y la violencia son conductas bastante complejas que, en dosis moderadas, pueden tener unafunción adaptativa en entornos ambientales exigentes que supongan retos para la supervivencia del individuo. De este modo, la agresión y la violencia podrían considerarse como parte de una misma dimensión continua (Vassos, 2014). Diversos factores psicobiológicos convergen e interactúan en el marco de las causas y consecuencias de la agresión y la violencia, como las bases genéticas (genes y herencia), la neuroquímica del cerebro (neurotransmisores y hormonas), las estructuras subcorticales (hipotálamo, amígdala, corteza cingulada anterior, fascículo uncinado), el desempeño de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas (corteza orbitofrontal, corteza ventromedial, corteza dorsolateral). No podemos olvidar la interacción de los factores anteriormente mencionados con la interacción e influencia de los factores ambientales, psicosociales y culturales en la manifestación de actos violentos por parte de los seres humanos
Protesta social: Representaciones sociales de adultos jóvenes mexicanos
Authors: Hurtado Ramírez Alejandra , Cabral de la Cueva Diego , Martell Muñoz Juan , Maldonado Félix Gerardo , Santos Ramos Mónica , Lamas Carrillo Gustavo
Published: August 2019

Presentación: La protesta social ha sido una herramienta de expresión de inconformidades y deseos reformistas a la cual acuden personas y colectivos en busca de un cambio político dentro de su sistema de gobierno. Si bien la protesta ha probado ser un medio eficaz en diferentes contextos y momentos históricos, surge en el presente la pregunta por su vigencia, es decir, si la protesta sigue siendo efectiva en un contexto social determinado o si es ya una herramienta obsoleta para la manifestación de inconformidades. En consonancia con lo anterior, el presente estudio provee un acercamiento a la visión que un grupo de jóvenes y adultos-jóvenes zacatecanos han desarrollado sobre las protestas sociales a partir de su experiencia o el contacto que han tenido con las mismas. Lo anterior a través de un análisis de sus representaciones sociales por Propósito: Esta investigación tiene por objetivo explorar las representaciones sociales que tienen jóvenes y adultos-jóvenes mexicanos zacatecanos acerca de la protesta social. Para ello, empleamos la técnica de grupos focales con un análisis de categorías a parir la teoría fundamentada. Dicha teoría nos permitió determinar los principales conceptos relacionados con las representaciones de la protesta, a saber: violencia; medios de comunicación; política como algo obsoleto para el cambio social; y creatividad en la protesta. En el análisis se consideran factores macroculturales con el fin de proponer una explicación al carácter individualista de las representaciones. Resultados: Los resultados ponen en evidencia una actitud negativa hacia la manifestación social a través de la protesta.
Pensamiento social de vejez: Actitudes y Representaciones Sociales.
Authors: Sánchez-Nítola Mónica Natalí , Ramírez-Cortázar Felipe
Published: August 2019

El objetivo del presente estudio fue revisar las investigaciones sobre pensamiento social en torno a la vejez, específicamente aquellas desarrolladas desde las teorías de las Actitudes y de las Representaciones Sociales. Lo anterior no sólo permitió reconocer las proposiciones teóricas y metodológicas de cada uno de los paradigmas, sino también discutir las implicaciones de estos resultados para el estudio del pensamiento social sobre vejez, las orientaciones futuras, y posibles desarrollos en el tema. Fueron revisados aquellos artículos publicados durante los últimos catorce años, en revistas indexadas, y escritos en inglés, español, francés y portugués. Cuarenta y ocho investigaciones cumplieron con los criterios de selección, éstas presentan la vejez como un fenómeno complejo, descrito con valoraciones positivas o negativas. Si bien los estudios de actitudes se enfocaron en evaluar las diferencias individuales, las variables socio-estructurales fueron relevantes en la explicación de las actitudes hacia la vejez. Los estudios sobre representaciones sociales se enfocaron en analizar las diferencias contextuales y sus repercusiones sobre el contenido de la representación, mostrando que la vejez no se puede entender sin indagar el contexto social. Tras la discusión, fue concluido que los estudios sobre pensamiento social sobre la vejez deberían explorar la relación entre los términos usados para definir la vejez, sus significados y su función social; además de tener abordajes complejos que expliquen el vínculo entre la información, la actitud y las condiciones socio-estructurales (macro-micro).
Actitudes en torno a las brechas generacionales en el trabajo: desarrollo y validación de una escala
Authors: Figueroa Tiara , Rodriguez Kiara , Díaz Dimarys , Zapata Antonio
Published: August 2019

El propósito de la presente investigación fue establecer las propiedades psicométricas de una escala para medir actitudes en torno a las brechas generacionales en el trabajo. Dicha escala fue desarrollada, validada y aplicada a una muestra de 200 empleados puertorriqueños del área de la salud. La muestra tuvo una distribución equitativa por género (50%), aunque el 57% de la muestra eran enfermeros y la media de edad fue de 42 años (con una desviación estándar de 13.74). Inicialmente fueron desarrollados un total de 37 reactivos, de los cuales quedaron 16 después de pasar una validez de contenido por jueces expertos. Esta puntuación de validez de contenido (Índice de validez de contenido) fue de .99, lo que indicó que la escala, en efecto, tiene validez de contenido. Un estudio piloto (n=40) fue llevado a cabo para evaluar las instrucciones de la escala, la redacción de los reactivos y la operacionalización de la misma. Un análisis de discriminación (con “correlación ítem-total”) también fue llevado a cabo, dejando 10 reactivos. Por último, una validez de constructo con análisis de factores (utilizando la técnica de componentes principales, con rotación “varimax”) fue realizada, quedando finalmente dos factores en la escala. La confiabilidad de Alpha de Cronback obtenida fue de .83. Los resultados indican que la escala tiene validez de contenido, de constructo, y que es confiable. Los resultados dan cuenta de que la validez y fiabilidad de la escala para medir actitudes generacionales en el trabajo, aunque se recomienda realizar más estudios con la escala y otros estudios de validez para aumentar la fiabilidad de la prueba.