bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK HASIL PENYADAPAN DALAM RENCANA PENJEBAKAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM
Authors: Sekarsari Rezky Mahayu
Published: July 2020

Salah satu elemen penting dalam proses penegakan hukum terhadap suatu kejahatan adalah proses pembuktian. Seiring dengan perkembangan waktu, jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh para kriminal semakin bervariasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus cermat dan solutif dalam menegakkan hukum. Penyadapan, sebagai salah satu upaya penegakan hukum, dilakukan untukmemecahkan kejahatan-kejahatan tertentu, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, dan pencucian uang. Namun, pada praktiknya, upaya penyadapan ini masih sering terkendala permasalahan hukum terkait dengan kurangnya perlindungan hak privasi, bahkan terdapat kasus yang melibatkanpenyadapan dalam sebuah skenario penjebakan saat proses penangkapan tersangka. Meskipun demikian, hasil dari upaya tersebut nyatanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan dalam Rencana Penjebakan sebagai Upaya Penegakan Hukum agar prosespenegakan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan dengan tidak mengabaikan perlindungan hak privasi manusia.
ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Authors: Aminullah Sakti
Published: July 2020

Tindak pidana narkotika termasuk kedalam kejahatan lintas negara atau Transnasional crime yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan global. Perkembangan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika menjadi ancaman serius dan menjadi prhatian organisasi internasional dengan dikeluarkannya konvensi UNTOC. Penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahguna narkotika erat kaitannya dengan pemidanaan. merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam proses pertanggungjawaban mengandung prinsip atau asas strict liability atau bisa disebut juga pertanggung jawaban mutlak tanpa adanya kesalahan. Dengan adanya asas strict liability tersebut tentunya dalam proses penegakan hukum harus adanya kehati-hatian agar tidak terjadi kesewenang weanagan yang dilakukan apparat penegak hukum dalam mmberantas kejahatan narkotika. Meode penelitian dalam skripsi ni adalah berupa penelitian hukum normatif yang mengunakan pendekatan undanag-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus
PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
Authors: Susanto Aditya Hari
Published: July 2020

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam hal ini penyidik mempunyai tugas memberantas penyalahgunaan narkotika, undang-undang narkotika memberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai Penyidik yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dijelaskan pada Pasal 129 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas penyidik perkara narkotika memerlukan peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dapat dikenakan pidana tambahan.
PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK INDONESIA YANG TERLIBAT DALAM KASUS PANAMA PAPER
Authors: Rumpaidus Citra Agustine Putri
Published: July 2020

Indonesia merupakan salah satu Negara Berkembang, dimana di dalam perkembangannya Indonesia tidak dapat lepas dari hutang luar negeri. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang pernah melakukan pengampunan pajak sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1964, 1984, dan 2008. Dengan adanya pajak, maka hutang luar negeri akan dapat sedikit ditekan. Pajak memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara, karena tanpa pajak kehidupan negara tidak dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, dan pembangunan fasilitas publik itu semua dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatan penerimaan pajak, Pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak merupakan suatu permasalahan yang berdampak besar terhadap perilaku ekonomi dimana para pelaku ekonomi seperti perusahaan mendapatkan dana repatriasi yang besar sehingga, para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan dana repatriasi yang besar sehingga, para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan suntikan dana yang segar. Saat ini, kondisi perpajakan di Indonesia sedang mengalami hambatan kecil, salah satunya seperti masih adanya oknum pajak yang tertangkap oleh Komisi Perlindungan Korupsi karena terkena kasus Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Foncesa. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.
AKUISISI KARTUKU, MIDTRANS DAN MAPAN OLEH GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Authors: Narisaputri Shafira Sanina
Published: July 2020

Salah satu fenomena dalam strategi perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha adalah merger dan akuisisi. Perkembangan Financial Technology yang cepat pada moda electronic payment menyebabkan perusahaan electronic paymnet melakukan segala cara untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Namun persaingan yang tercipta harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Pasal 30 ayat (1) terdapat lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Pesaingan Usaha memiliki wewenang untuk menyelidiki, memutus dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar peratuan ini.
Legalitas Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi Pertanian di Indonesia
Authors: Adhijoso Bima Danubrata
Published: July 2020

Penggunaan blockchain dalam kehidupan manusia kini telah menyentuh sektor pertanian dengan diperkenalkannya agri-blockchain pada awal 2018. Salah satu aspek pemanfaatan agri-blockchain adalah integrasi Smart Contract dalam asuransi pertanian yang menghasilkan generasi asuransi pertanian otomatis dan efektif. Di Indonesia, meskipun Smart Contract belum digunakan dalamasuransi pertanian, penggunaan asuransi pertanian untuk memastikan kesejahteraan petani telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, dalam pemanfaatannya, asuransi pertanian di Indonesia masih terhambat oleh prosesverifikasi dan klaim asuransi pertanian yang kompleks. Masalah ini dapat diselesaikan melalui penggunaan Smart Contract dalam asuransi pertanian yang mampu menjalankan klausul asuransi pertanian secara otomatis dan memangkas waktu pemrosesan agar klaim kompensasi menjadi lebihpendek. Dalam hukum kontrak Indonesia dan hukum asuransi, penggunaan Smart Contract masih belum diatur. Dengan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Smart Contract dalam asuransi pertanian berdasarkan hukum Indonesia.
Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Authors: Wulansari Fitria
Published: July 2020

Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Di dalam KUHP diatur Tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) dan 310 ayat (2). Dalam perkembangannya, diatur pula tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik yakni pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini aturan mengenai pencemaran nama baik dapat melindungi reputasi suatu korporasi namun, upaya perlindungan bagi suatu korporasi yang menderita kerugian karena tindak pidana pencemaran nama baik masih belum maksimal. Korporasisudah diakui dalam Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban melalui salah satu pasal dalam ketentuan umumnya serta dalam penjelasan umumnya. Walaupun begitu pengaturan mengenai hak korban yang berwujud suatu korporasi masih kurang, hal ini menandakan bahwa masih terdapat diskriminasi terhadap subjek hukum yang seharusnya harus dilindungi. Pemenuhan hak yang melekat pada korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan karena korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki reputasi yang maknanya sama dengan kehormatan atau nama baik bagi perorangan. Untukmelakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe yuridis normatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.
Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
Authors: Latansa Qonita Dina
Published: July 2020

Adanya wacana untuk mengusung kembali Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai salah satu kandidat presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945 dan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu, pertama untuk mengulas sejarah konstitusional batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari prespektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan/atau yang sedang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk merumuskan gagasan ius constituendum konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis konstitusional, dan pendekatan konseptual. Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, pertama, konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Namun, rumusan pasal tersebut masih memiliki kelemahan sehingga diperlukan ius constituendum untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kedua, gagasan baru terkait desain konstitusional, yaitu, Pasal 7 UUD NRI 1945 seharusnya dibagi menjadi dua kalusula (ayat): rumusan ayat (1) diberi penegasan dengan menambahkan frasa “baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut” dan terdapat tambahan ayat (2) untuk menegaskan konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Selanjutnya, rumusan Pasal 169 n UU No. 7/2017 seharusnya ditambahakan frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut” di akhir kalimat rumusan untuk meminimalisir perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com
Authors: Dwinanda Anisa Rahma Dita
Published: July 2020

Perkembangan teknologi telah merambah pada berbagai bidang, salah satunya yaitu pada bidang financial. Tidak terlepas dari kredit yang awalnya hanya diperankan oleh bank, seiring dengan berjalannya waktu muncul layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Salah satu contohnya ialah uangteman.com. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini tidak jauh berbeda dengan bank, dimana keduanya menyediakan jasa pinjam meminjam uang. Hal yang menjadi pembeda keduanya ialah munculnya subjek hukum dan hubungan hukum baru. Untuk mengetahui subjek hukum dan hubungan hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan dan memprediksi perkembangan yang akan datang. Di samping itu, peneliti juga akan menganalisis terkait prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan di layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi serta peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi jalannya kegiatan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai hubungan hukum yang berbeda dari bank. Pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat pihak baru yang disebut dengan Penyelenggara. Selain itu, prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidaklah sama dengan bank. Hal ini dikarenakan struktur bank dangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidaklah sama.
Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi
Authors: Herliyanto Arif Firmansyah
Published: July 2020

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Maraknya kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian alam serta keseimbangan ekosistem yang salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada satwa yang dilindungi tersebut. Perdagangan satwa liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi adalah melalui jual beli secara konvensional yang sering kali dilakukan secara langsung di pasar tradisional serta melalui media sosial bahkan pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini berasal dari masyarakat hingga aparat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Prinsip Reasonableness Dalam Penilaian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Investor Pertambangan Menurut Hukum Investasi Internasional
Authors: Yuniarti Dewi Santoso
Published: July 2020

Sepanjang sejarah, industri pertambangan merupakan sektor vital bagi perekonomian suatu negara. Meskipun begitu, terbatasnya kemampuan eksplorasi dan eksploitasi membuat negara berkembang seperti Indonesia sampai saat ini masih bergantung pada penanaman modal asing (foreign investment). Di dalam menjalankan usaha sektor pertambangan, salah satu kewajiban inti perusahaan adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSER). CSER merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kewajiban CSER telah dimuat dalam banyak pengaturan domestik dan tercermin dalam putusan-putusan arbitrase internasional terkait investasi sektor pertambangan, namun tidak banyak perjanjian investasi internasional yang memuat kewajiban tersebut. Alhasil, penegakan hukum terhadap pelanggaran CSER bagi investor asing masih terbilang lemah. Meskipun begitu, dalam Hukum Investasi Internasional dikenal prinsip reasonableness yang dapat menjadi ancaman bagi investor yang tidak melakukan kewajiban CSER. Jurnal ini membahas konsep CSER, kewajian CSER yang termuat dalam beberapa perjanjian investasi dan putusan arbitrase investasi internasional, prinsip reasonableness sebagai standar penguji ketaatan investor pertambangan terhadap CSER, serta simpulan konstruktif untuk mendorong penormaan CSER secara tepat dalam perjanjian investasi internasional.
Menyikapi Problematika Hukum Dalam Pemasaran Satuan Rumah Susun Yang Menggunakan Sistem Pre Project Selling
Authors: Sari Indah Permata
Published: July 2020

Pembangunan rumah susun menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal bagi warga kota yang padat penduduknya, serta merupakan solusi untuk mengatasi lahan yang sempit dengan kebutuhan rumah yang semakin meningkat. Dalam pembangunan rumah susun komersil untuk menarik para konsumen serta meringankan beban pengembang Pre Project Selling merupakan langkah yang sering ditempuh oleh para Pengembang. Pre Project Selling merupakan penjualan yang dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Dalam UU Rumah Susun, pelaku pembangunan diperbolehkan untuk melakukan pemasaran pada saat pembangunan belum dilaksanakan. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Rumah Susun. Hampir semua pelaku pembangunan menggunakan sistem ini untuk mempermudah dalam menjalankan bisnis.Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengembang untuk melakukan pemasaran dengan sistem ini.Terutama pada persyaratan terkait perizinan. Namun tak sedikit para pelaku pembangunan yang telah memasarkan saat izin belum diterbitkan. Selain terkait perizinan pelaku pembangunan juga sering mengabaikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun yakni tentang persyaratan PPJB. Kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan pelaku pembangunan melakukan pelanggaran tersebut hingga masyarakat yang dirugikan.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian
Authors: Darmawan Monica Caecilia
Published: July 2020

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dapat melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, dan kerugian tersebut tentunya juga akan merugikan pemegang saham. Atas dasar inilah, maka diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang saham, khususnya bagi pemegang saham minoritas. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah mengatur bahwa pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat anggota Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan (gugatan langsung) dan mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif). Akan tetapi, dalam UU PT belum terdapat pengaturan yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan kepada anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian. Walaupun demikian, pada dasarnya pemegang saham yang bersangkutan masih dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum kepada anggota Direksi tersebut.
Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik
Authors: Abdillah Mohammad Amar
Published: July 2020

Merek merupakan suatu tanda yang mempribadikann sebuah barang tertentu. Berdasarkan unsur didalamnya, merek merupakan sebuah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa. Di Indonesia, merek dilindungi berdasarkan sistem perlindungan pendaftar pertama atau prinsip konstitutif. Sistem perlindungan tersebut menyatakan bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau merek-merek yang dinyatakan sebagai merek terkenal. Permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan adakah perlindungan terhadap merek biasa yang tidak terdaftar ketika terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mendaftarkan merek tersebut, sehingga hak atas merek diberikan kepada pihak yang bukan pemilik sebenarnya atas merek tersebut. Pada dasarnya, pendaftaran merek haruslah dilandasi dengan prinsip itikad baik, dimana pendaftaran merek haruslah dibarengi dengan niat untuk menggunakan merek tersebut dengan layak dan jujur tanpa merugikan pihak lain. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pendaftaran merek yang digunakan oleh pihak lain yang belum didaftarkan tanpa seizin pengguna tersebut merupakan tindakan pendaftaran merek yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. Terhadap merek-merek yang belum didaftarkan, Indonesia sepatutnya menerapkan sistem perlindungan yang diterapkan oleh Amerika dan Jerman yang turut melindungi merek tidak terdaftar apabila merek tersebut telah digunakan dalam perdagangan.
Larangan Menyewakan Atas Objek Hak Tanggungan (Analisis Putusan No.7/Pdt.G/201/Pn.Pwk)
Authors: Sabila Putri Reyvita Ridha
Published: July 2020

Didalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan terdapat 11 janji. Adapun janji yang pertama adalah janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan objek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan. Dalam janji tersebut terdapat pengurangan hak bagi pemilik benda yang seharusnya memiliki kewenangan secara penuh dalam menguasai hak atas tanah yang dikuasainya untuk menyewakan tanah tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai larangan menyewakan atas objek hak tanggungan tersebut sehingga dapat diketahui ratio legis larangan menyewakan atas objek hak tanggungan dan akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Ratio legis dari janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk melakukan tindakan pemilikan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang hak tanggungan bilamana debitor wanprestasi dan untuk memastikan bahwa nilai dari objek hak tanggungan tersebut tidak turun dan tetap dapat menjamin pelunasan utang debitor sehingga akan memudahkan pemegang hak tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi.
Akibat Transformasi Saham Pada Holdingisasi Bumn Migas Terhadap Pengendalian PT PGN Tbk
Authors: Dewi Rachma Ayu Kusuma
Published: July 2020

Pembentukan holding BUMN Migas bertujuan untuk meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pada BUMN. Pembentukan holdingBUMN migas diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Pemyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan perseroan PT (Persero) Pertamina. Dalam pembentukan holding terjadi proses transformasi saham negara pada PT (Persero) PGN Tbk. Salah satu akibat transformasi saham adalah perubahan status BUMN Persero menjadi perusahaan non-BUMN. Untuk mengetahui akibat transformasi saham negara dan perubahan pengendalian negara terhadap BUMN pasca transformasi saham pada pembentukan holding migas, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian doctrinal research. Penelitian hukum ini dilakukan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan dan memberi preskripsi mengenai isu hukum yang dikaji. Dalam holding BUMN Migas terdapat pengendalian negara tehadap PT (Persero) PGN Tbk melalui saham seri A Dwiwarna. Akibat transformasi saham, dapat diketahui adanya perubahan model pengendalian negara yang semula secara langsung sebagai pemegang saham mayoritas menjadi secara langsung sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna dan secara tidak langsung melalui induk BUMN yang dikendalikan langsung oleh negara.
Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan
Authors: Achmadi Rizki Istighfariana
Published: July 2020

Akuisisi merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang kian marak dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah perusahaan. Pekerja merupakan salah satu bagian perusahaan yang terkena dampak apabila akuisisi terjadi. Hal tersebut dikarenakan pengendali baru dimungkinkan melakukan reposisi ataupun rotasi pekerja yang mungkin tidak disetujui oleh pekerja terlebih lagi apabila kondisi perusahaan sedang kurang sehat muncul kemungkinan pengendali baru melakukan pengurangan jumlah pekerja. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja setelah akuisisi perusahaan dan untuk menganalisa pertanggung jawaban pemegang saham baru dan lama terhadap pekerja setelah terjadinya akuisisi perusahaan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kesimpulan dari tulisan ini ialah perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) namun pekerja yang diputus hubungan kerjanya akan mendapatkan dua kali uang pesangon sesuai dengan pasal 163 ayat 2 UUPT, begitupula pekerja dapat mengajukan PHK apabila pengendali baru melakukan reposisi ataupun rotasi maupun pengurangan hak yang tidak disetujui oleh pekerja. Namun, apabila tidak ada perubahan hak maupun reposisi, pekerja tetap dapat mengajukan PHK akan tetapi pekerja tidak mendapatkan dua kali uang pesangon. Sedangkan, pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pekerja ialah pengendali baru kecuali di perjanjikan lain oleh pengendali lama dan pengendali baru.
Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan
Authors: Hikmia Yunita
Published: July 2020

Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki prospek untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum diatur secara tegas bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan, namun pada praktiknya, Bank BNI menerima hak merek sebagai objek jaminan fidusia, sedangkan Bank Muamalat menerima hak merek sebagai objek jaminan gadai. Baik Bank BNI maupun Bank Muamalat menerima hak merek tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Jaminan tambahan pada perbankan ialah agunan maupun jaminan perorangan yang berkaitan atau tidak berkaitan langsung dengan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Hak merek yang dapat diterima bank sebagai jaminan yang baik ialah hak merek yang telah memenuhi syarat yuridis dan syarat ekonomis berdasarkan penilaian bank untuk diikat dengan lembaga jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepailitan Terhadap Induk Perusahaan Yang Menjamin Utang Yang Diberikan Kepada Anak Perusahaan (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 05/Pailit/1998/ PN.Niaga/Jkt. Pst )
Authors: Nugraha Andrew Ade
Published: July 2020

Manusia sebagai mahkluk sosial berfungsi untuk saling memberi dan mengambil manfaat, yang melakukan hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan bisnis, baik jual-beli, sewa-menyewa maupun utang-piutang. Contohnya adalah dengan mendirikan Badan Usaha, bahkan apabila kegiatan bisnisnya semakin berkembang maka perusahaan tersebut dapat melebarkan sayapnya dengan membentuk Anak Perusahaan. Pendirian Badan Usaha yang begitu mudah, menyebabkan banyak Badan Usaha yang mengalami pailit karena permasalahan yang berkaitan dengan keuangan (financial). Permasalahan keuangan perusahaan seringkali melibatkan pihak Bank untuk mendapatkan tambahan dana. Pemberian dana dari Bank sebagai Kreditor kepada perusahaan sebagai Debitor dituliskan dalam sebuah perjanjian, yaitu berupa perjanjian kredit (pinjaman kredit). Namun apabila Perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang pada waktu yang sudah ditentukan (wanprestasi), maka Bank dapat mengajukan Permohonan Pailit. Permasalahan selanjutnya adalah apabila induk perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut memiliki anak perusahaan, apakah saham yang dimiliki oleh induk kepada anak perusahaan merupakan harta pailit? Permohonan pailit yang diajukan oleh para Kreditor bertujuan untuk mendapatkan pelunasan utang-utang yang dimiliki Debitor.
Heads of Agreement Sebagai Instrumen dalam Pengambilalihan Saham Milik PMA oleh PMDN
Authors: Adi Tanton Swastika , Rahmah Mas
Published: July 2020

Perbuatan hukum pengambilalihan saham adalah kegiatan yang lazim dilakukan dalam kegiatan penanamanan modal oleh penanam modal baik oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Dalam proses pengambilalihan saham, para pihak lazim menggunakan perjanjian pra-kontrak sebelum membuat perjanjian kontrak utama. Perjanjian pra-kontrak adalah dokumen hukum yang biasa digunakan dalam proses transaksi bisnis baik nasional maupun internasional yang dibuat saat proses negosiasi berlangsung. Perjanjian pra-kontrak yang sering digunakan di Indonesia adalah Memorandum of Understanding (MoU)/Memoranda of Agreement (MoA) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Nota Kesepahaman. Perjanjian pra-kontrak berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan (preliminary agreement) yang dibuat para pihak sebelum kontrak utama dibuat. Nota kesepahaman berfungsi sebagai acuan dalam melakukan negosiasi bisnis bagi para pelaku bisnis pada umumnya, hal ini berbeda dengan Heads of Agreement (HoA) atau Pokok-Pokok perjanjian. HoA sendiri termasuk perjanjian pra-kontrak yang baru dikenal dalam praktek hukum di Indonesia dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Berbeda dengan MoU sebagai aturan dalam bernegosiasi bisnis, sifat HoA adalah sebagai partial agreement (bagian dari kontrak utama) yang berisi kesepakatan yang telah disetujui para pihak dan kemungkinan besar akan dicantumkan dalam Perjanjian/Kontrak utama nantinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini berusaha menjawab mengenai karakteristik dari Heads of Agreement dalam proses pengambilalihan saham dan/atau divestasi saham. Selain itu, mengenai kedudukan hukum Heads of Agreement dalam sistem hukum Indonesia dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Internal:Studi Kasus Pendidikan Anak Korban Kekerasan Terhadap Warga Syiah Sampang
Authors: Rozak Abdul
Published: July 2020

Indonesia telah mememiliki serangkaian perlindungan normatif terhadap hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama dan hak memperoleh pendidikan. Perlindungan normatif tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun demikian, masih saja terdapat diskriminasi yang dialami oleh anak-anak dalam memperoleh hak konstitusionalnya. Skripsi ini akan membahas tentang perlindungan hak pendidikan anak korban konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum interdisipliner, yaitu mengkaji ketentuan normatif Perundang-Undangan dengan menggali doktrin yang terkandung dalam PerundangUndangans erta mengkaji implementasi atau pelaksanaan ketentuan normatif tersebut di dalam kebijakan penyelenggara pemerintahan maupun kenyataan di masyarakat.
Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial
Authors: Andalan Affan Muhammad
Published: July 2020

Skripsi ini membahas tentang kedudukan tanda tangan elektronik dalam transaksi teknologi finansial. Masih banyak pihak yang belum memahami bagaimana kedudukan tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan dan standar, khususnya dalam transaksi teknologi finansial dimana fungsi tanda tangan elektronik sangat esensial. Unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak yang bertransaksi dalam teknologi finansial penting untuk dikaji mengingat karakter transaksinya yang melibatkan antarindividu (peer to peer) sekaligus merupakan bisnis di bidang keuangan sehingga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Skripsi ini ditulis dengan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanda tangan elektronik harus memenuhi aspek keaslian, keutuhan, dan nirsangkal. Terkait dengan fraud yang menimbulkan kerugian pada pengguna transaksi teknologi finansial, penyelenggara teknologi finansial bertanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Pengakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan bahwa tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Authors: Syahputra Bagoes Rendy
Published: July 2020

Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasudkan pada alat demikian. Maraknya kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan” Undang-Undang No 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata nonorganik TNI / Polri. Peraturan-peraturan tersebut antara lain berisi tentang tata cara warga sipil di luar TNI / Polri untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasanbatasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya. Kasus kepemilikan senjata api illegal juga menimpa Terdakwa Tommy Salindeho dan Ahmad Bakri Siregar yang keduanya telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan.
Bentuk Kerjasama Operasional (KSO) dalam Pengelolaan Air Minum yang Dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Authors: Susanto Firdaus Faisal Merdekawan
Published: July 2020

Hingga saat ini pengelolaan air minum menjadi bagian dari infrastruktur yang keberadaanya sangat esensial dikarenakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di sebuah negara maka dari itu pelaksanaanya dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Guna dapat menjunjang kebutuhan masyarakat yang terus meningkat maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus selalu melakukan berbagai upaya secara profesional salah satunya melalui Kerjasama Operasional (KSO). Kerjasama Operasional sendiri merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing anggota sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimilik secara bersama menggunakan risiko usaha tersebut. Oleh sebab itu ketika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin melakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Operasional (KSO) dibutuhkan aturan yang jelas di karenakan terdapat aturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan serta ketentuan kontrak tersebut tidak multitafsir termasuk model apa yang akan digunakan dalam skema Kerjasama Operasional (KSO) tersebut mengingat obyek yang akan dikerjasamakan adalah infrastruktur yang keberadaanya sangat esensial.
Sanksi Ekonomi sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat - Turki 2018)
Authors: Hanifisanto Radifan Taufiq
Published: July 2020

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya, dan warga negaranya mempunyai hak untuk dilindungi, dimanapun mereka berada. Akan tetapi, setiap negara juga berhak untuk menerapkan hukumnya di wilayah kedaulatannya. Hal tersebut menciptakan dilema hukum; yurisdiksi negara-negara yang bersangkutan dapat tumpang tindih karenanya. Secara teori, hukum internasional telah mengatur metode penyelesaian sengketa terkait tumpang tindih yurisdiksi. Namun dalam praktiknya, negara-negara di dunia seringkali menggunakan metode penyelesaian sengketa yang legalitasnya seringkali masih kabur. Salah satu dari cara tersebut adalah sanksi ekonomi. Dalam kasus yang dibahas di dalam penelitian ini, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi kepada Turki, setelah Turki menahan warga negara Amerika Serikat dengan dasar kontribusi kudeta 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dikarenakan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi secara sepihak, dan sanksi ekonomi tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan ekonomi dan kedaulatan Turki.
Disfungsi Seksual Berhubungan dengan Keharmonisan Rumah Tangga pada Lansia
Authors: Zulaikha Afrina , Mahajudin Marlina S.
Published: July 2020

Peningkatan usia harapan hidup menyebabkan peningkatan jumlah lansia dengan segala permasalahannya. Perubahan bentuk tubuh, penurunan fungsi organ, gejala-gejala menopause, penyakit degeneratif dan lainnya menimbulkan stress tersendiri dan memerlukan adaptasi dan penanganan yang baik. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pasangan lansia adalah disfungsi seksual akibat terjadinya perubahan dan penurunan fungsi organ seksual. Aktifitas seksual merupakan merupakan hal yang fundamental dalam membentuk kedekatan antara suami dan istri dan sangat erat kaitannya dengan kualitas dan stabilitas perkawinan. Berbagai perubahan yang dialami, disadari dan saling dimengerti diantara pasangan lansia dalam melewati fase-fase pernikahan akan menimbulkan suatu kepuasan yang holistik tidak hanya kepuasaan seksual. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kebudayaan seseorang. Kelekatan, intimasi, aktifitas seksual, dan komunikasi yang baik menciptakan kualitas pernikahan yang baik Disfungsi seksual pada lansia tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga karena proses adaptasi yang baik, kemampuan pemecahan masalah, intimasi dan kelekatan serta komunikasi yang baik. Disamping itu pada lansia juga telah terjadi pergeseran dari cinta eros menjadi agape, sehingga cinta eros yang dipengaruhi oleh struktur biologispun tertutupi oleh cinta filia dan agape yang akhirnya meningkatkan ketiga cinta tersebut. Pasangan lansia yang memiliki kendala dalam hal seksualitas dapat meminta bantuan kepada tenaga kesehatan profesional. Penanganan yang bisa diberikan berupa konseling dan edukasi, farmakoterapi, terapi non famakologi seperti terapi perilaku kognitif, terapi pasangan dan terapi seksual yang melibatkan pasangannya.
Cross-Cultural Competency dalam Psikiatri Fokus pada Membangun Aliansi Terapeutik
Authors: Sinaga Dina Elizabeth , Muljohardjono Hanafi
Published: July 2020

Membangun aliansi terapeutik positif (hubungan terapeutik) merupakan suatu prediktor keberhasilan suatu terapi dalam berbagai kondisi.Untuk memperoleh suatu aliansi kerja yang baik, sangat diperlukan kesesuaian antara terapis dan klien dalam beberapa faktor, diantaranya kesesuaian dalam hal latar belakang budaya, dan etnis. Ketidakmampuan memahami latar belakang budaya pasien akan meningkatkan angka ketidakpatuhan berobat dan putusnya proses psikoterapi, karena itu diperlukan peningkatan kompetensi terapis dalam memahami latar belakang budaya dan nilai yang dianut oleh pasien. Hal inilah yang disebut dengan cross cultural competency. Dengan memahami dan meningkatkan cultural competency disemua bidang baik oleh terapis maupun lembaga  pemberi  layanan,  diharapkan  pasien  mencapai  tujuan  terapi  sesuai dengan kebutuhan mereka secara individual.
Self-Harm Inventory (SHI) Versi Indonesia Sebagai Instrumen Deteksi Dini Perilaku Self-Harm
Authors: Kusumadewi Andrian Fajar , Yoga Bambang Hastha , Sumarni Sumarni , Ismanto Silas Henry
Published: July 2020

Background: Self-harming behavior (SHB) is an iceberg phenomenon commonly occurred in both normal population and patients with mental illness. This behavior showed an increase in trend and may develop into suicidal behavior if not treated properly. Therefore an effort in screening and prevention of self-harm is necessary to prevent early deaths caused by suicide. Currently Indonesian version of self-harm screening instrument has not been developed yet.Purpose: Conducting validity and reliability test of Indonesian version of self-harm questionnaire.Method: This research was a descriptive analytic study with cross-sectional design. We recruited 110 psychiatric outpatients from Bantul Hospital Yogyakarta (n=110). SHB was measured using Indonesian version of Self Harm Inventory (SHI). Internal validation was tested using Aiken's Validity Index (AVI) and Pearson Product Moment Correlation (PPMC). Reliability was tested using Cronbach Alpha (CA). Statistical significance was defined as p<0,05.Result: The respondents consisted of 57 men (51.8%) and 53 women (48.2%). Twenty four respondents had done more than 5 items of SHB. AVI value ranged from 0.83 to 0.97 which considered good. PPMC obtained 21 valid items with correlation coefficient >0.25 (p <0.05). Item number 22 was excluded because coefficient value was <0.25. Rresult of Keizer Meyers Oklin was 0,686 and Barlett Test of Spherecity 0,000 (p <0,05). CA was 0.831 which means very good.Conclusion: Indonesian version of Self-Harm Inventory is a valid and reliable screening tool against self-harm behavior in clinical setting.
Exposure Based Therapy pada Fobia Ketinggian
Authors: Bahanan Fatimah , Yulianti Erikavitri
Published: July 2020

Fobia ketinggian/acrophobia tergolong sebagai fobia spesifik yang didefinisikan sebagai ketakutan terhadap ketinggian yang ekstrem. Acrophobia sering dihubungkan dengan penghindaran bermacam-macam situasi yang berhubungan dengan ketinggian misalnya, perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, menaiki tangga, menaiki lift, jembatan dan menghindari bekerja di gedung yang berlantai tinggi. Exposure based therapy merupakan salah satu terapi pilihan yang terbukti efektif selama beberapa dekade untuk menurunkan kecemasan, distress dan hendaya fungsional atau okupasional yang diakibatkan oleh penghindaran obyek atau situasi fobia.
Clinical Manifestation Differences of Schizophrenia Patients Based on Gender
Authors: Trishna Alya Rahma , Muhdi Nalini
Published: July 2020

Background: Schizophrenia is yet to be deeply understood, despite being one of the most common mental illnesses in the world. Male and female schizophrenic patients may show different clinical presentations. The differences have been studied extensively globally, but there has yet many reports in regards of this in Indonesia.Aims: Knowing the differences of clinical manifestation on schizophrenia patients based on gender.Method: This research is analytic study in retrospective design. The data is taken from medical records of male and female schizophrenic inpatients of Psychiatric Ward of Dr. Soetomo General Hospital Surabaya on January 1st to December 31st, 2018, in total of 75 samples included. Data is processed with ANOVA statistic method.Result: The prevalence of male schizophrenic inpatients is 65,3% and 34,7% for female inpatients, with the ratio of 1,88:1. The differences of clinical presentations are not significant for the following clinical manifestations; abnormal motor behaviour (P=0,281), delusion (P=0,240), disorganized thinking (P=0,306), diminished emotional expression (P=0,295), and avolition (P=0,633) clinical manifestations. There is a significant difference in hallucination clinical manifestation between male and female inpatients (P=0,037).Conclusion: There is a significant difference in schizophrenia’s clinical manifestation of hallucination between male and female inpatients.
Inovation Of Collagen Based Corneal Hydrogel with the Addition Of Glycopolymer As the Solution For Irreversible Blindness By Corneal Ulcers
Authors: Sandyakala Disca
Published: July 2020

Indonesian Health Ministry  Data showed that 5.3% of 100,000 population in Indonesia suffer from corneal ulcers. Corneal ulcer is one of the five leading causes of largest blindness  morbidity and loss of vision. Corneal transplant being the only medicine accepted widely despite there are many post-surgery complications. The study was conducted to review the initials make a synthetic cornea from natural ingredients collagen type I composite with a glikopolimer from poly (1,8-octanediol-co-citrate) (POC) and poly (vynyl-alcohol) (PVA) hydrogels form to review increase the strength of mechanical and biodegradibilty as candidate synthetic cornea. The result of Fourier Transform Infra Red (FTIR) tin that strong cross Occurs on Force C = O stretching Which is a cluster formation of ester IN 1735 cm-1. The result of tensile test showed that the value of elasticity modulus tends to decrease with increasing concentration of collagen with modulus of elasticity in a row for a review variation collagen 1%, 3%, and 5% is 13.26 MPa, 13.21 MPa, and 11.5 MPa. Moisture balance test results Phosphate Buffer Saline (PBS) for 7 days for a review sample of collagen Variation 1%, 3%, and 5% is 89%, 91% and 92%. Spectroscopic test results showed that all the various samples can continue light until appoximately 98% accordance to standart of cornea. The synthetic cornea from collagen type 1 and glycopolymer from poly(1,8-octanediol-co-citrate) (POC) and poly(vynyl alcohol) (PVA) have a potential to be solution for irreversible blindness caused by corneal ulcers.
Indonesian migrant workers in Hong Kong: Smartphone culture and activism
Authors: Wahyudi Irfan , Allmark Panizza
Published: July 2020

This article focuses on contemporary smartphone culture and activism performed by female Indonesian migrant domestic workers in Hong Kong. There are around 330.000 migrant workers in Hong Kong, and wherein 150.000 originated from Indonesia. Most of the Indonesian migrant workers in Hong Kong work in the domestic sectors: housemaid, babysitter, and career. They are obliged to live with their employer and start working from five mornings until late at night for six days a week. The smartphone is their primary medium in keeping a connection with friends and families back home and reduces social isolation. Interestingly, Indonesian migrant workers also use smartphones for activism to support migrant workers’ rights issues. Despite the isolation issues and the social limitations experienced by the Indonesian migrant workers’, this article aims to explore the following questions: how is smartphone culture developed in Indonesian migrant workers’ communication activities in Hong Kong? How is the smartphone, in particular, used as the medium for activism? Using the netnography method, this research explores the smartphone culture and activism performed by Indonesian migrant workers’ in their online routine. Smartphone usage has become an interesting phenomenon where this device has changed the cultural habits and further forms a new cultural pattern. Social media platforms and chat applications on smartphones have facilitated Indonesian migrant workers’ more comprehensive access to information. It is found that social media access is essential for Indonesian migrant workers to ease loneliness and further used as their medium of existence in the virtual world. Furthermore, they also create virtual identities through social media, share experiences and views through online platforms, and organize protests or other forms of activism. Sulistyaningsih’s case is a clear example of how communication access was crucial for Indonesian migrant workers at a time of danger. The diverse forms of communication technology have allowed them to create compelling messages. This activity provides evidence that Indonesian migrant workers still can be creative despite their long working hours.