Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia
Authors: Hadiyanto Hadiyanto 
Published: April 2019

Reformasi di bidang pendidikan merupakan upaya demokratisasi pengelolaan pendidikan yang membutuhkan proses panjang dan berkelanjutan. Dengan mengambil inti dari kata filsuf John Dewey, reformasi pendidikan juga berarti perbaikan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Untuk itu, reformasi pendidikan memerlukan kepedulian dan perhatian penuh serta sungguh-sungguh baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai pesaham (stakeholders) pendidikan. Sebagai proses demokratisasi yang sedang menjadi, hal itu tidak bisa dilakukan sembarangan dan serampangan oleh orang-orang yang tidak kompeten meskipun mereka duduk dalam jajaran birokrasi pengelola pendidikan. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai interes dan kepedulian terhadap pendidikan.Sebagai bangsa yang sedang belajar berdemokrasi, reformasi pendidikan di Indonesia tidak bisa mengadopsi begitu saja apa yang dilakukan Amerika Serikat atau negara lain, karena sumber daya manusia Indonesia mempunyai karakteristik heteroginitas budaya dan tingkat pendidikan. Amerika dan negara lain mempunyai sejarah pendidikan yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Perbaikan pendidikan harus berpijak dari kultur bangsanya sendiri. Dalam proses perbaikan pengelolaan pendidikan, desentralisasi manajemen pendidikan tidak identik dengan memindahkan kekuasaan dan perilaku birokrat pemerintah pusat ke daerah. Desentralisasi manajemen pendidikan memerlukan kesiapan pemerintah daerah dan kapabilitas sumber daya manusianya. Ketidak siapan pemerintah daerah dalam menyikapi perubahan ini akan-membuat pengelolaan pendidikan menjadi lebih 'amburadul dan runyam' di tangan orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui dan kompeten di bidang manajemen pendidikan. Buku ini menghadirkan fenomena, ide dan analisis yang menggelitik dari penulis tentang betapa suramnya nasib guru dan pengelolaan pendidikan di Indonesia serta sebagian solusi yang ditawarkan penulis (Bagian Pertama). Kondisi itu menjadi lebih parah karena implementasi desentralisasi manajemen pendidikan dan manajemen berbasis sekolah belum memperoleh format yang 'pas' dengan kultur masyarakat Indonesia. Contoh yang dihadirkan penulis adalah kesiapan pemerintah daerah dan peranserta komite sekolah dalam rehabilitasi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dengan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan implementasi MBS dengan block-grant dari pemerintah pusat. Kesan yang tertangkap adalah, pemerintah daerah masih 'kelabakan' apabila sumber pendanaan pendidikan juga hams didesentralisasi menjadi tanggungan pemerintah daerah (Bagian Kedua dan Ketiga).Untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia di sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, di Bagian Keempat, penulis menghadirkan tulisan tentang iklim kelas dan iklim sekolah. Kajian yang masih langka ditekuni akademisi dan praktisi pendidikan di Indonesia ini merupakan 'tool' untuk melakukan supervisi di kelas dan di sekolah. Dengan alat itu, guru maupun kepala sekolah kembali memperoleh kebebasan mereka mengkreasi iklim kelas atau sekolah mereka seperti yang diinginkan oleh 'penghuninya (preferred classroom and school climate).Dari tulisan-tulisan itu, terungkap bahwa pemikiran, refleksi dan pengalaman-pengalaman langsung penulis 'yang sudah kadung', tetapi bangga menjadi anak guru, akademisi maupun keterlibatannya dalam penelitian - penelitian lokal dan nasional tentang pendidikan dan manajemen pendidikan, merupakan input yang sangat berharga untuk reformasi manajemen pendidikan di Indonesia.