bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TRADISI PERKAWINAN SANDUNG WATANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)
Authors: Karimurrouf Tri Setiyo , Auladi Akrom
Published: May 2023

Sandung watang secara bahasa terdiri dari kata “sandung” yang artinya kesandung dan “watang” artinya halangan. Perkawinan sandung watang adalah perkawinan yang disebabkan oleh suatu halangan yaitu meninggalnya orang tua calon mempelai di antara waktu khitbah/lamaran sampai hari pelaksanaan yang sudah disepakati ketika khitbah. Dalam prakteknya, perkawinan sandung watang adalah perkawinan yang dilaksanakan di depan jenazah salah satu orang tua calon mempelai yang meninggal sebelum waktu yang disepakati pada saat khitbah/lamaran untuk melaksanakan perkawinan. Orang yang terkena tradisi sandung watang diharuskan untuk memilih antara menikah langsung di depan jenazah orang tuanya atau menikah namun harus menunggu setahun selepas meninggalnya orang tuanya. Jadi ketika pilihan yang pertama tidak dilaksanakan berarti diharuskan untuk menunggu setahun setelah kematian orang tuanya. Untuk  melakukan pilihan yang pertama berarti harus menunda prosesi pemakaman orang tuanya sampai akad nikah selesai. Orang yang tidak mematuhi aturan tersebut, masyarakat Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara mempercayai bahwa akan ada bala/musibah dikemudian hari dengan urusan rumah tangganya. Penelitian merupakan penelitian lapangan (field reasearch). Untuk mempermudah mencari data penelitian, penyusun menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Sehingga dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai data-data yang akurat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana dengan menggunakan pendekatan urf sebagai pisau analisisnya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan perkawinan sandung watang tidak selaras dengan qaidah fiqh dan termasuk ke dalam kategori „urf fasid karena tradisi perkawinan sandung watang bertentangan dengan QS. An Nissa : 19, An Nissa : 59, An Nuur : 33, Al Baqarah : 233.
Konsep Khairu Ummah dalam Surat Ali Imron Ayat 110 Kajian Perbandingan Kitab Tafsir Mafatihul Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsir Al-Manar Karya Rasyid Ridho
Authors: Billah Muhammad Wajih Mu’tashim
Published: May 2023

Realita social dalam masyarakat akhir-akhir ini mengalami kemerosotan akhlak, bahwa seakan-akan banyak perilaku yang menyimpang dalam kehidupan. Al-Qur’an telah banyak member pelajaran khususnya kepada ummat Islam agar memperbaiki diri menjadi sebaik-baiknya umat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif (Muqarin) yaitu membandingkan antara pendapat satu tokoh mufassir dengan tokoh mufasir yang lain, maka akan tampak sisi persamaan dan perbedaan sebagai analisisnya. Penulis mengambil surat Ali Imron ayat 110 sebagai bahan pembahasan dengan membandingkan antara Tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridha. Dalam penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana definisi serta ciri-ciri umat terbaik dalam surat tersebut? Kemudian bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut? Dan bagaimana relevansi antara kedua tafsir tersebut terkait kajian keindonesiaan? Hasil dari penelitian ini, kedua tafsir tersebut menjelaskan apa yang terkandung dalam surat Ali Imron ayat 110 bahwa sifat khairu ummah yaitu memerintahkan yang ma’ruf, mencegah yang mungkar, serta beriman kepada Allah SWT artinya ketika salah satu tersebut telah hilang dalam diri umat, maka tidak bisa dikatakan umat tersebut sebagai umat terbaik, maka dari itu, islam telah mengajarkan agar kita kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup kita.
Konsep Makna Hasanah dan Sayyi`Ah dalam Tafsir Al-Jilani
Authors: Mujtaba Habib
Published: May 2023

Ayat-ayat hasanah dan sayyi`ah dalam al-Qur`an yaitu ada 160 ayat dalam 48 surat, sedangkan kata sayyi`ah dalam al-Qur`an sebanyak 151 ayat dalam 45 surat. Sedangkan kata hasanah dan sayyi`ah (yang digandengkan) terdapat 13 ayat dalam Al-Quran di antaranya dalam surat Ali `Imran ayat 120, surat An-Nisa` ayat 78, 79, surat Al-An`am ayat 160, surat Al-A’raf ayat 95, 131, 168, surat Ar-Ra’du ayat 6, 22, surat An-Naml ayat 46, surat Al-Qasas ayat 54, 84, dan surat Fussilat ayat 34. Dari kesemua ayat tersebut, makna kata hasanah dan sayyi`ah memiliki konteks makna yang berbeda-beda, diantaranya yaitu pertama dengan makna perbuatan amal baik dan buruk, kedua hal yang menimpa manusia baik perorangan atau kelompok, dan ketiga balasan atas terhadap manusia. Penelitin ini menggunakan metode library research dengan sumber data dari buku sebagai sumber kajian. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan. Setelah data-data dalam penelitian terkumpul, maka data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis sesuai dengan tafsir al-Jilani.
Tradisi Nasi Berkat dan Kesuburan Lahan Garapan dalam Praktik Tawasul: Studi Living Qur’an Di Sumatera Utara
Authors: Husna Nurul , Sari Maula
Published: May 2023

Ritual agama tidak lagi hanya sekedar mengandung nilai-nilai agama, tetapi juga telah melebar dengan bermuatan sistem perekonomian.  Ritual agama merupakan sebuah aset budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, atraksi Implementasi dari ritual tidak hanya diminati atau diikuti sebagai tempat wisata religi saja,  namun dapat memajukan sumber kemakmuran ekonomi masyarakat melalui kesuburan lahan garapan. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi Penelitian ini menggunakan teori Antropologi (Kebudayaandan Agama). Hasil Penelitian ini adalah Praktek tawassul  pada nasi berkat yang dilakukan di Besilam untuk kesuburan lahan garapan ditinjau dari aspek Sosio Religius berbicara tentang fenomena sosial, dan memandang agama sebagai fenomena sosial yang memiliki hubungan antara agama dan masyarakat. Yaitu sampai seberapa jauh agama dan nilai keagamaan memainkan peranan di masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Besuilam percaya bahwa Allah menolong dan memberikan keberkatan dalam lahan pertanian mereka dengan menjadi subur dan memakmurkan masyarakatnya.
Guía de las referencias a la cultura taurina en fiesta (1926) de Hemingway
Authors: Campos Cañizares José
Published: May 2023

Por medio de Fiesta (1926) Ernest Hemingway dio a conocer mundialmente los Sanfermines de Pamplona y sus encierros. Además, comenzó una relación comprometida y de entendimiento con la corrida de toros española, que continuará a lo largo de su vida y en su obra, como en Muerte en la tarde (1932) y El verano peligroso (1960). Establecer una guía de estudio de las referencias taurinas que Hemingway sitúa en Fiesta, e intentar interpretarlas en su vertiente de significados, creemos que es de verdadera utilidad para comprender y estudiar la novela, así como para acercarnos a la mentalidad que hacia los toros mantendrá el autor norteamericano a lo largo de su experimentada trayectoria vital. En Fiesta, Hemingway puso a sus personajes en relación con la cultura española y la corrida de toros. Una preocupación que para él fue motivo de atención continuada por las enseñanzas culturales, morales e intelectuales de tan singular fiesta española.
Trump, en las columnas de El país y del ABC
Authors: Liu Hui Feng
Published: May 2023

Desde el primer momento en que Donald Trump decidió representar al Partido Republicano -tras ganar la nominación al mismo- para aspirar a la presidencia de Estados Unidos, la gran mayoría de los medios de comunicación de todo el mundo se pusieron en contra de él y le criticaron duramente, incluidos los de su propio país. Tras la investidura celebrada el pasado mes de enero, a pesar de que Trump había ganado las elecciones de noviembre y que había pasado un tiempo, la postura de dichos medios hacia el inquilino actual de la Casa Blanca no había cambiado. En este sentido, en todo momento, la prensa española ha adoptado una postura similar. Por ello, el objeto de estudio del presente artículo consiste en caracterizar las columnas publicadas en los diarios españoles de información general El País y ABC; y en demostrar que, a través de este espacio opinativo, los periodistas de ambos rotativos -de manera terminante en El País- no sólo abordan unánimemente con abundantes tintes negativos todo lo relacionado con Trump, sino también que sus enfoques son excesivamente tendenciosos, una conducta periodísticamente inapropiada. Asimismo, queremos demostrar que ABC es, a diferencia de El País, una prensa que admite opiniones diferentes en torno a Trump, puesto que algunos de sus columnistas comentan con matizaciones diferentes señalando la falta de objetividad en los puntos de vista de sus colegas.
Valoración de destrezas en lenguas adquiridas y el futuro de la traducción automática
Authors: Del Moral Rafael
Published: May 2023

Podremos elegir, si la investigación no se tuerce, la lengua en que deseamos oír lo que un auricular recibe en otra. Habrá triunfado la Traducción Automática (TA). Los logros recientes permiten pensar que pronto ha de ser un instrumento tan eficaz como la acción del traductor o del intérprete. Mientras llega (o no) la automatización, sabemos que ya no vale para el currículo haber estudiado siete años de lengua extranjera, o haber vivido dos en Chicago porque parece obligatorio acreditar el nivel con un examen riguroso (Marco Común Europeo de Referencia, MCER), precisamente en una época en la que la TA podría acabar con la necesidad de estudiar lenguas. La acción de la UE, y sus propuestas para incentivar y regularizar el aprendizaje de idiomas por encima de la tendencia natural, nos lleva a reflexionar sobre los condicionantes de esta posible nueva etapa y sus consecuencias.
Fomentar la escritura a través de los recursos digitales en el aula de E/LE
Authors: del Pozo Barriuso María Jesús
Published: May 2023

Es indudable la relevancia que tiene la escritura en la adquisición de conocimientos de cualquier disciplina. Asimismo, escribir es una destreza fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera. En la actualidad la mayor parte de las comunicaciones son escritas, por eso creemos que es importante estudiar e investigar cómo incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza de la expresión escrita. Este trabajo se enmarca en una investigación iniciada en la que examinamos algunos manuales de E/LE con el objetivo de observar las tareas de expresión escrita, así como la integración de los recursos electrónicos utilizados en las mismas. En esta ocasión nos centramos en ofrecer algunas sugerencias de cómo implementar los recursos digitales en las composiciones escritas que pueden servir de complemento a los manuales actuales o a cualquier otro material didáctico. Además de fomentar la escritura, se pretende mejorar la comprensión lectora, ampliar el vocabulario y reforzar los contenidos lingüísticos del nivel a través de las producciones escritas e integrar los recursos electrónicos de manera didáctica. Esperamos que esta comunicación sirva de ayuda o de orientación a los profesores que todavía no han integrado el uso de los recursos electrónicos en el aula de E/LE.
Disponibilidad léxica y la selección léxica en los manuales de ELE en Marruecos
Authors: Serfati Mohamed
Published: May 2023

En el contexto de la disponibilidad léxica, esta investigación surge de la necesidad de enseñar, a los estudiantes marroquíes que cursan sus estudios en nuestros institutos de enseñanza media (nivel básico e intermedio), el español que realmente necesitan. La metodología de la disponibilidad léxica ofrece una oportunidad en cuanto a la elaboración de los manuales. Aquí se presenta una comparación en algunos ámbitos temáticos de diferenciación cultural en dos manuales para la enseñanza de español en el nivel elemental (¡Qué bonito es el español! y Español para dialogar). Hemos extraído el vocabulario de ambos manuales y lo hemos comparado con el léxico disponible en algunas provincias de España (véase Valencia y Las Palmas de Gran Canaria). Gracias a esta investigación pueden observarse claramente las dificultades y posibilidades de esta metodología que se espera que sea útil para docentes e investigadores.
En torno a la tradición nacional: neobarroquismo neopreexistencialista
Authors: Konstantínovna George Tatiana
Published: May 2023

Estudiamos la tradición literaria y la tipología intertextual. Realizamos un análisis de la presencia del estilo barroco en la obra del poeta y escritor español contemporáneo Lorenzo Arana Agudo. Tenemos en cuenta para ello su poema, Carta a mi madre, adonde esté. Lo examinamos desde la perspectiva de la tradición del estilo literario clásico, comprendido como existencia diacrónica en la literatura nacional dentro de los marcos determinantes convencionales tanto implícitos como explícitos. Buscamos asimismo en la obra de Arana Agudo los signos del (neo)preexistencialismo, introduciendo el término por analogía con el prerromanticismo. Usamos la metodología comparativa y sondeamos su diálogo con el concepto de Unamuno. Consideramos un manifiesto neopreexistencialista el poema Letanía de mi Dios.
PENAMBAHAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT EKSISTENSINYA
Authors: Ul Akmal Diya
Published: May 2023

DPD hadir sebagai bagian dari reformasi konstitusi dan diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada dalam penyerapan aspirasi di daerah. Setelah kurang lebih 17 tahun terbentuk, DPD masih dirasakan kurang kehadirannya sebagai lembaga negara. Ini dikarenakan Indonesia menerapkan sistem soft bicameral dalam kamar legislatif. DPR memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam proses legislasi dibandingkan dengan DPD. Hal ini dapat terlihat dari lemahnya kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan peraturan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan akan diolah dan dinarasikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Penguatan kewenangan DPD sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara dengan DPR sangat diperlukan. Sejatinya dalam konsep bikameral terdapat double check terhadap Rancangan Undang-Undang diantara kedua kamar legislatif. Tujuannya demi mewujudkan pembentukan hukum yang baik. Selain itu, melihat kondisi sosial masyarakat pada saat ini maka diperlukan pengawasan terhadap perlindungan masyarakat adat. DPD harus menjadi garda terdepan yang mengawal sendi-sendi kehidupan didaerah termasuk masyarakat adat didalamnya.
ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN MELALUI ALTERNATIF SENGKETA (STUDI KASUS PT. BANK X)
Authors: Agustina Salma , Shallom Jeremiah Keren , Dameria Gultom Jasmine
Published: May 2023

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Fokus penulisan ini adalah untuk menganalisis penyelesaian kredit macet Bank BUMN melalui alternatif sengketa dengan fokus kepada kasus PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru. Penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Hasil penulisan ini adalah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan.
DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT TERHADAP PRO DAN KONTRA PENGATURAN TENTANG POLIGAMI
Authors: SUHADI ENDI
Published: May 2023

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana asumsi dasar pengaturan poligami dan pandangan-pandangan tentang konsep dari pelaksanaan perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memaparkan kajian dan analisa terhadap hukum poligami, nilai falsafah perkawinan poligami, hikmah poligami, dampak poligami terhadap para istri, dampak poligami bagi anak, kodrat manusia, pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami serta stigma poligami dan kesetaraan jender. Hasil dari pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Perkawinan sebagai Homo Homini Socius perkawinan secara filosofis merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Konsep perkawinan poligami merupakan pengecualian dari konsep perkawinan  Monogami. Tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang,, terutama dilakukan dikalangan raja-raja, Yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan oleh karena itu mereka dipandang suci
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM KEWARISAN
Authors: Mahmurodhi Mahmurodhi
Published: May 2023

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Menurut hukum perdata dalam Staatsblad 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mengakibatkan status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI)
Authors: Satibi Satibi
Published: May 2023

Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat dihindari dari situasi dan kondisi pesatnya perkembangan informasi dan teknologi saat ini, masih ditemukan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara yuridis tentang peraturan yang mengatur disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik melalui data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peraturan yang mengatur disiplin anggota Polri yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri diselenggarakan melalui tahap laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman, dan pencatatan dalam data personil perorangan. Dalam penjatuhan hukuman disiplin atasan yang berhak menghukum perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia
PENANGANAN SENGKETA PERKARA BIDANG PERTANAHAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.g/2019/PN.Tng)
Authors: Bahori Bahori , Abdullah Abdullah , Sutrisno Joko
Published: May 2023

Sering ditemukan di lingkungan masyarakat dimana masyarakat tidak mau melakukan laporan terkait masalah hukum yang sedang menimpa dirinya. Salah satu masalah yang sering ditemukan pada masyarakat adalah permasalahan sertifikat ganda. Masalah ini merupakan permasalahan pertanahan yang kompleks. Dapat disimpulkan bahwa sertifikat ganda merupakan adanya dua sertifikat atau lebih yang tumpang tindih pada sebidang tanah. Masih banyak ditemui kasus-kasus persengketaan tanah terkait sertifikat ganda ini, contoh sengketa tanah yang sering terjadi salah satunya adalah masalah sertifikat overlapping. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dan empiris. Data penelitian ini merupakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, pembeli yang sertifikatnya overlapping berhak untuk menerima  perlindungan hukum dalam bentuk definitif dan represif, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Ketentuan dalam upaya hukum dalam sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Semarang terhadap konsumen oleh pengembangan yang sertifikatnya overlaping tidaklah mudah untuk proses penyelesaiannya. Agar diharapkan memperoleh kepastian hukum pada perlindungan hukum represif dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi
ANALISIS HUKUM TENTANG AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIIKUTI KUASA MENJUAL DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 1011/K/Pdt/2014)
Authors: Aman Chairul
Published: May 2023

Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Pada perkembangannya, hukum yang ada ini dibarengi dengan kemajuan pembaruan dibidang hukum dan perundangan. Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Adapun uraian dalam jurnal ini mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut adanya Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian timbul atau diikuti dengan adanya Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang disertai kuasa menjual. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yaitu penelitian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah yang berdasarkan pada Akta Pengakuan Utang melalui pendekatan deskriptis analitis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang diikuti dengan surat kuasa menjual pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERUSAHAAN PAILIT YANG PENGELOLAANNYA DIJALANKAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Authors: Habeahan Rasman
Published: May 2023

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi pijakan hukum utama bagi para pelaku perseroan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Direksi sebagai organ penting dalam roda perekonomian dan operasional perseroan. Dalam operasionalnya, Perseroan juga dapat mengalami pailit karena faktor-faktor tertentu penyebab pailit, dan Undang-Undang dengan tegas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi direksi apabila perusahaan pailit dengan tujuan direksi sebagai penggerak perseroan mendapatkan jaminan hukum yang seadil-adilnya atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi sehingga perseroan mengalami kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sumber bahan hukum sekunder sebagai penunjang analisa penelitian menggunakan sumber-sumber berupa jurnal, artikel, buku, dan literatur-literatur lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisanya menggunakan metode interpretasi serta penyajian datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit tercantum dalam Pasal 97 UUPT menyatakan bahwasannya direksi yang telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan itikad baik, maka tidak dapat dikenakan tanggungjawab penggantian kerugian kepada kreditur. Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang menyatakan pailitnya sebuah perseroan harus dapat memeriksa dengan baik direksi yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kepailitan perusahaan, kemudian dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tidak membebankan tanggungjawab penggantian kerugian kepada direksi yang tidak turut melakukan kesalahan atau kelalaian, dan telah terbukti melaksanakan tanggungjawab direksi dengan itikad baik
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TRANSPORTASI LAUT
Authors: Subrata Tedy
Published: May 2023

Transportasi Laut menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat Indonesia, khususnya pada kebutuhan transportasi antar pulau, sebab angkutan laut banyak tersedia di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, harga ekonomis, serta fasilitas yang cukup memadai. Namun, kondisi ini oleh oknum pengusaha angkutan laut tertentu justru dijadikan sebagai salah satu cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kapal dan penumpang. Pada beberapa kasus kecelakaan kapal, investigasi KNKT menemukan pelanggaran yang disebabkan oleh human error, seperti perawatan kapal yang buruk, fasilitas keselamatan yang kurang memadai, dan kapal beroperasi tanpa adanya Surat Perijinan Berlayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat Negara dalam sektor Perhubungan Laut dengan meloloskan pelayaran kapal tanpa perijinan dan tanpa pengecekan ketat pada kondisi kapal, mesin, muatan, dan manifes penumpang, sehingga banyak pelanggaran angkutan kapal lolos dari pengawasan sehingga menyebabkan kecelakaan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Perhubungan Laut dengan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Merugikan Keuangan Negara dan Penyalahgunaan Kewenangan serta Pasal 5 tentang Suap Menyuap. Dalam perkara terpisah, syahbandar atau pengusaha angkutan laut juga dapat dikenakan pemidanaan apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan berupa kurangnya tindakan pada perawatan kapal, penyediaan fasilitas keselamatan kapal, dan kondisi kelaikan kapal sebelum berlayar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun sayangnya, angkutan laut di Indonesia sangat kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan sehingga banyak terjadi pelanggaran yang lepas dari kendali pemerintah pusat menyebabkan pelanggaran oleh syahbandar atau nahkoda atau pengusaha angkutan laut lepas dari bentuk tindakan pemidanaan.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Authors: Dewi Sari
Published: May 2023

Salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang berhubungan langsung dengan masalah perdagangan adalah merek. Merek memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, namun faktanya belum sepenuhnya merek terdaftar dapat terlindungi, seperti merek BIORE.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemilik merek terdaftar, kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore, karena hakim Pengadilan Niaga dan hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Penafsiran Interpretasi bahasa yaitu dengan menjelaskan Kata BIO telah merupakan kata milik umum (public domain) yang berarti hidup dan kenyataannya kata BIO tidak terbukti sebagai milik umum untuk jenis barang kelas 3 sedangkan hakim dalam tingkat kasasi menggunakan penafsiran komparatif dengan cara membandingkan antara Merek BIORF dengan merek BIORE memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaannya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F sehingga BIORF secara fonetik diucapkan BI-YO-REF dan BIORE secara fonetik diucapkan BI-YO-RE yang dapat membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan sehingga seharusnya yang dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF secara keseluruhan bukan dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO R-F. Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 belum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Merek karena seharusnya selain memperhatikan bukti baru tetapi juga harus memperhatikan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs sehingga mempunyai kewajiban untuk melindungi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan lebih khusus memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM SURAT KETERANGAN SWAB PCR
Authors: Markuat Markuat
Published: May 2023

Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  penegakan hukum di masa pandemi Covid 19  dan untuk  mengetahui  tinjauan hukum tindak pidana informasi  dan  transaksi elektronik dalam surat keterangan Swab PCR. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, dengan  pendekatan  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan  utama  dan  yuridis  empiris  sebagai  pendekatan  pendukung. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan  primer  sebagai  data  pendukung. Selanjutnya,  data-data  tersebut  kemudian  diolah  dengan  cara  metode  kualitatif. Hasil  dari  penelitian ini  bahwa dalam masa pandemi Covid 19 aparat penegak hukum khususnya Polisi  karena Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan  langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan  hukum Polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil  keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dan diharapkan  dapat melakukan penegakan terhadap hukum dengan baik karena  berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana  yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan  kesehatan yang belum diperhatikan secara tegas dan  Tinjauan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam  Surat Keterangan Swab PCR dalam Perkara Nomor : 430 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jkt.Sel., menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan  manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan  informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar  informasi elekttronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap  seolah-olah data yang otentik. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6  (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta  rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar  oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)  bulan.
PENYELESAIAN KREDIT MACET ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT FIKTIF (Studi Kasus Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang)
Authors: Santini Inawati , Tri Mujiono Kuwat
Published: May 2023

Perbankan yang merupakan industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Peran ini dilakukan dengan membuka berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan lain, bank. Penyediaan berbagai produk tersebut, diharapkan masyarakat memiliki tempat penyimpanan uang yang lebih aman dan terpercaya. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman kredit. Dalam prakteknya terdapat resiko-resiko kredit, yaitu kredit macet. Salah satu faktor kredit macet ini timbul dari kredit fiktif. Penelitian ini mengkaji mengenai a) Bagaimanakah aturan-aturan hukum terkait kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. b) Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. c) Bagaimanakah penyelesaian sengketa kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, melalui penelitian yuridis empiris dan menggunakan tipe pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif serta dalam mengumpulkan data menggunakan penelitian wawancara dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Hasil penelitian ini yaitu, a)  Dalam menjalankan penyaluran kredit pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang mengacu pada aturan-aturan hukum terkait dengan perjanjian kredit yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Undang-Undang Hak Tanggungan, Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 13/28/DPND. b) Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit yang bersumber dari perjanjian kredit fiktif. c) Terjadinya temuan kredit macet pada debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang sangat berpengaruh pada kolektibilitas kredit, maka dari itu dalam hal ini penyelesaian kredit macet harus dilakukan oleh pihak bank dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum terkait yang telah di sebutkan oleh penulis diatas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG
Authors: IRMANJAYA IRMANJAYA , DJAYADIH DJAYADIH
Published: May 2023

Upaya mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak korban kekerasan dalam rumah tangga harus terlaksana sesuai dengan derajat dan martabat kemanusiannya, namun pada faktanya kondisi ideal sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi Republik Indonesia belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tidak adanya putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak isteri dan anak korban kekerasan pada proses perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tangerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian memperoleh keterangan bahwa bentuk pemenuhan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada faktanya belum memberikan pemenuhan hak dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Menurut penulis, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu; Pertama, Majelis Hakim harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dengan menggunakan wewenang ex-officio hakim dalam memutus perkara dalam memutus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, dibutuhkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai paying hukum dalam membuat MoU antara Pengadilan Agama dengan instansi-instansi terkait dalam pemulihan korban kekerasan, seperti MoU antara Pengadilan Agama dengan klinik psikologi terapan. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami adanya hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Authors: Garizahaq Wirda
Published: May 2023

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia,perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahirmaupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaanyang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapatkerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelahsebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. PengertianKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dalam lingkup rumah tanggaMetode penelitian yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisaterhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahandiatas.
Ambiente escolar desde la pedagogía del optimismo
Authors: Villanueva Pertuz Libaldy José
Published: May 2023

Con el tiempo la humanidad ha estado viviendo un desarrollo desmedido en todos los ámbitos sociales; generando con ello conmoción a nivel personal, grupal, individual y profesional; sintiendo muchas veces crisis existenciales y motivacionales, generando un entorno pesimista.  Esta situación no escapa de sentirse en el ámbito escolar; y es por ello que, en los actores se minimiza toda capacidad y habilidad de hacer que la vida vaya bien, y por tal un ambiente escolar con un falso optimismo. De la realidad antes planteada se presenta este estudio, el cual tiene el objetivo de analizar el ambiente escolar desde la pedagogía del optimismo, de tal manera que, la indagación se situó dentro del paradigma interpretativo, enfoque cualitativo con diseño bibliográfico, del tipo documental. Como resultado están que, existen pocos estudios publicados sobre pedagogía del optimismo, y la trascendencia de manejar los distintos sentimientos que forman el optimismo, y los factores que concurren para minimizarlo o destruirlo. Por lo cual se concluye que, el ambiente escolar necesita de la presencia de un programa transdisciplinar para que dichos espacios estén colmados de una pedagogía del optimismo, con el fin de minimizar actitudes que no permitan maximizar el elemento teleológico del ser humano.
Palaeoecology and palaeobiogeographic relationships of Lower Devonian bryozoans from the Guadámez and Peñón Cortado Sections of Sierra Morena (SW Spain)
Authors: Ernst Andrej , Rodríguez Sergio
Published: May 2023

Bryozoan fauna from the Lower Devonian (Pragian – Emsian) deposits of the Ossa-Morena Zone (SW Spain) comprises twenty-eight species: one cyclostome, two cystoporates, sixteen trepostomes, five cryptostomes, and four fenestrates. Three new genera with one new species, respectively, are described: cyclostome Diploclemella serenensis n. gen. n. sp., trepostome Cordobella tenuis n. gen. n. sp., and cryptostome (rhabdomesine) Serenella dubia n. gen. n. sp. Three trepostome species are new: Leptotrypa parva n. sp., L. modesta n. sp., and Boardmanella spinigera n. sp. Ten species are described in open nomenclature. The studied bryozoan fauna shows high morphological and taxonomical diversity, comprising mostly species of moderate size. The assemblage is clearly dominated by branched ramose and encrusting growth forms. The studied bryozoan fauna shows some distinct palaeobiogeographic relations to the bryozoans from the Lower Devonian of NW Spain, Morocco, and Czech Republic.
Asymmetric channel phase matching quantum key distribution
Authors: Zhou Jiang-Ping , Zhou Yuan-Yuan , Zhou Xue-Jun ,   College of Electronic Engineering, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China
Published: May 2023

The phase-matching protocol is a practical and promising protocol that can surpass the linear key generation rate boundary. However, classical phase-matching quantum key distribution requires the channel attenuation between communicating parties to be symmetric. In practice, channels used are often asymmetric, owing to geographical reasons in a quantum key distribution network. To enhance the practicality of phase-matching, this paper proposes an asymmetric phase-matching protocol based on the classical framework and establishes a relevant mathematical simulation model to study the influence of channel asymmetry on its performance. The simulation results show that channel asymmetry significantly affects the count rate, error rate, gain, and quantum bit error rate (QBER), ultimately, system performance. As the channel attenuation difference increases, the system performance decreases and the rate of decrease accelerates. Key generation becomes impossible when the channel attenuation difference exceeds 4 dB. Although the decoy-state scheme cannot change the system's tolerance to channel attenuation difference, when the channel attenuation difference is large, the increasing of the number of decoy states significantly can improve system performance, with a three-decoy-state phase-matching protocol outperforming a two-decoy-state protocol. Considering the limited data length, the system performance is improved as the data length increases, and the tolerance to channel attenuation differences gradually increases. When the data length exceeds 1012, this improvement does not continue any more. The system cannot break through the boundary of linear key generation rate when the channel attenuation difference is 2 dB and the data length is less than 1012. Comparing with symmetric channels, the system performance improvement is very significant under asymmetric channel conditions as the data length increases.
An important role for triglyceride in regulating spermatogenesis
Authors: Chao Charlotte F. , Pesch Yanina-Yasmin , Yu Huaxu , Wang Chenjingyi , Aristizabal Maria , Huan Tao , Tanentzapf Guy , Rideout Elizabeth J.
Published: May 2023

Drosophila
is a powerful model to study how lipids affect spermatogenesis. Yet, the contribution of neutral lipids, a major lipid group which resides in organelles called lipid droplets (LD), to normal sperm development is largely unknown. Emerging evidence suggests that LD are present in the testis and that loss of neutral lipid-and LD-associated genes causes subfertility; however, key regulators of testis neutral lipids and LD remain unclear. Here, we show that LD are present in early-stage somatic and germline cells within the
Drosophila
testis. We identified a role for triglyceride lipase
brummer
(
bmm
) in regulating testis LD, and found that whole-body loss of
bmm
leads to defects in sperm development. Importantly, these represent cell-autonomous roles for
bmm
in regulating testis LD and spermatogenesis. Because lipidomic analysis of
bmm
mutants revealed excess triglyceride accumulation, and spermatogenic defects in
bmm
mutants were rescued by genetically blocking triglyceride synthesis, our data suggest that
bmm
-mediated regulation of triglyceride influences sperm development. This identifies triglyceride as an important neutral lipid that contributes to
Drosophila
sperm development, and reveals a key role for
bmm
in regulating testis triglyceride levels during spermatogenesis.
Description and life cycle of a new species of the genus Arachnanthus (Cnidaria: Anthozoa: Ceriantharia) from the Southwestern Atlantic Ocean
Authors: S.S. Lopes Celine , Scarabino Fabrizio , Carranza Alvar , González Muñoz Ricardo , C. Morandini André , Nagata Renato Mitsuo , Nascimento Stampar Sérgio
Published: May 2023

Background

Ceriantharia is a subclass of the phylum Cnidaria, which comprises tube-dwelling marine invertebrates. This subclass is composed of three families, including Arachnactidae, with two known genera. Currently, the genus Arachnanthus has five valid species recorded from Australia, the Mediterranean Sea and both the Southern and Northern Pacific Ocean. However, at the moment, there is no record of organisms of this family from the South Atlantic Ocean. Besides that, the life cycle of any species of the genus Arachnanthus is known. The present study describes a new species of the genus Arachnanthus and its life cycle, based on specimens from Uruguay and South of Brazil.

Methods

Larvae were collected by plankton net in Rio Grande—Brazil and the development and external morphology of these specimens were observed in the laboratory during two years, and subsequently described. Additionally, nine adult ceriantharians correspondent to the larvae from Rio Grande were collected in Uruguay and their external and internal anatomies, and cnidome were described.

Results

Arachnanthus errans sp. nov. exhibited a free-swimming, short-lived cerinula larvae that spent short-time on the plankton. The larva developed into small and translucent polyps with a short actinopharynx, one pair of mesenteries attached to a siphonoglyph, and a medium first pair of metamesenteries. Further, the adult polyp displayed an unprecedented locomotion behavior in Ceriantharia that is first reported here, it can crawl under and in between the sediment.