bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Network Analysis of Research Collaboration in the Study of Social Conflict and Peace in Society
Authors: Wulandari Wulandari , Judijanto Loso , Pardede Mahadi
Published: March 2024

Research collaboration in the study of social conflict and peace is essential for advancing knowledge and addressing societal challenges. This paper employs a bibliometric approach to analyze the network of research collaboration in this field, focusing on interdisciplinary perspectives and evolving trends over time. Through network analysis, thematic clusters are identified, including conflict emergence, societal development, global issues, post-conflict justice, and peacebuilding efforts. The temporal component highlights shift in research focus from 2008 to 2014, indicating emerging trends such as peace education and societal belief. Furthermore, the heatmap overlay identifies potential future research topics, with less-explored areas offering opportunities for new contributions. This study provides valuable insights for researchers, policymakers, and practitioners involved in conflict resolution, peacebuilding, and social cohesion initiatives.
Bibliometric Analysis of the Role of Culture in Sustainable Development
Authors: Judijanto Loso , Lesmana Tera , Novitasari Salwa Aulia
Published: March 2024

The intricate relationship between culture and sustainable development has emerged as a focal point of scholarly inquiry and policy discourse in an era marked by increasing globalization and interconnectedness. Culture, encompassing beliefs, values, customs, traditions, and social norms, plays a fundamental role in shaping individuals' perceptions, behaviors, and interactions with the environment. However, the nuanced influence of culture on sustainable development remains underexplored, leading to fragmented literature and disparate thematic focuses. To address this gap, this research conducts a comprehensive bibliometric analysis to elucidate the multifaceted role of culture in sustainable development. Through the identification of key thematic areas, trends, and patterns within the existing literature, this study aims to pinpoint gaps and emerging areas of interest for future research endeavors. The insights gleaned from this analysis can inform evidence-based policymaking and contribute to the development of inclusive, culturally sensitive approaches to sustainable development.
Analysis Of The 2nd Principle Of Pancasila On The Instagram Privacy Disclaimer
Authors: Dwipasari Berlian , Ananta Saputra Nicolas , Thalib Emmy Febriani
Published: March 2024

The article discusses the importance of user privacy on Instagram, a popular social media platform. In the digital era, millions of users share aspects of their personal lives, creating risks of data misuse and security threats. The right to privacy is recognized as a human right, including in the Indonesian Privacy Rights Law. Privacy Controls: Instagram gives users full control, allowing personal account settings. Data Policy: Instagram has a policy that explains the collection, use, and sharing of data, reflecting civilized principles. Data Security: Instagram claims to implement security measures and collaborate with third parties. Privacy Tools and Features: Instagram is constantly developing new privacy tools and features. In the context of Instagram user privacy, the principle of the 2nd Principle, "Just and Civilized Humanity," reflects fair treatment and respect for human rights. The rights to privacy, freedom of expression, data security, and control over personal information are the emphasis in implementing the 2nd Principle. Assessing the use of Instagram's privacy policy by the 2nd Principle and encouraging users to be wise in sharing information. A mixed method approach with descriptive qualitative methods and literature studies is used to understand the impact of Instagram user privacy. Privacy is a human right, and Instagram is expected to implement the principles of the 2nd Principle with policies that support the control, security, and fair treatment of users' data.
Deteksi Bahasa Isyarat Menggunakan Tensorflow Lite dan American Sign Language (ASL)
Authors: Peling Ida Bagus Adisimakrisna , Ariawan I Made Pasek Agus , Subiksa Gde Brahupadhya
Published: March 2024

Bahasa isyarat merupakan suatu bahasa yang menggunakan gerak tubuh seperti gerakan tangan dan wajah. Setiap negara memiliki Bahasa Isyarat yang berbeda di Indonesia sendiri ada 2 jenis bahasa isyarat yaitu Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) serta Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI), sedangkan di Amerika memiliki bahasa isyarat yaitu American Sign Language (ASL). Saat ini masih banyak orang yang tidak mengerti dengan bahasa isyarat dari lawan bicaranya. Hal ini disebabkan karena bahasa isyarat tidak digunakan oleh masyarakat non-disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem penerjemah bahasa isyarat berbasis Computer Vision dengan menggunakan Tensorflow lite serta dataset bahasa isyarat ASL untuk mendeteksi gerakan dari kata dan huruf alfabet ASL dengan menggunakan kamera dari laptop atau komputer yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam mempelajari bahasa isyarat. Hasil pengujian pertama dengan 11 data uji memperoleh nilai akurasi sistem dalam pengujian ini adalah 81%. Hasil Pengujian kedua menggunakan 26 data uji memperoleh nilai akurasi sistem dalam pengujian ini adalah 73%. Dari hasil pengujian sistem ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam mendeteksi kata dan huruf abjad.
Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Bagian Teknik Pemeliharaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta
Authors: Faisal Muhammad , Fachri Muhammad Rivan
Published: March 2024

Proses managemen bagian teknik pemeliharaan di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan jakarta meliputi manajemen komplain, pengajuan lembur, dan pencatatan kWh meter saat ini masih dilakukan secara manual, berdampak kendala dalam pengelolaan data, termasuk kesulitan dalam pemantauan data, keterlambatan dalam menyelesaikan komplain dari penghuni gedung, penggunaan kertas yang berlebihan, serta kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan kWh meter. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengadopsi metode kualitatif dan menggunakan model waterfall dalam perancangan aplikasi berbasis website. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan proses manajemen komplain, mempermudah pengajuan lembur, serta meningkatkan akurasi pencatatan kWh meter. Pembuatan aplikasi berbasis website ini  penulis menggunakan framework Codeigniter 3.0 yang merupakan framework berbasis Bahasa html dan PHP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki proses-proses tersebut dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. Hasil dari pengujian blackbox yang dilakukan terhadap kinerja aplikasi yang telah dibuat memiliki 12 poin pengujian pada sistem valid.
KEDUDUKAN SERTIFIKA HAK MILIK DALAM PENGUASAAN KAWASAN HUTAN
Authors: Atika Nur , Ferry Rosando Abraham
Published: March 2024

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pasal 7 peraturan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 88 tahun 2017 tentang penguasaan tanah bersertifikat yang masuk dalam Kawasan hutan yang sering kali terjadi diwilayah Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap sertifikat ha katas tanah yang masuk dalam Kawasan hutan, Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan Analisa penulis menyimpulkan sertifikat memiliki kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak milik telah dijelaskan dalam UUPA yaitu” sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat  dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain” bersasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dimuat yaitu sistem publikasi negative yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak.hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang harus di terima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat bukti yang lain.
PERTANGGUNGJAWABAN POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA DALAM BERTUGAS
Authors: Yudiastuti Novitasari , Nugroho Widhi Cahyo
Published: March 2024

Law enforcement is a government agency that controls those who commit violations, one of which is the police. The police are taken from a Greek word, namely politie, which means the entire city-state government, so it goes from that word that the police are used to refer to a part of the government. In Indonesia, the police are a government agency or institution whose job is to arrest people who disobey or violate laws and so on. Regarding the distribution of powers from the police, it was adjusted to the division that originated from the previous Japanese military era, so that after that a police reorganization was held in 1994. Law no. 2 of 2002 stipulates that the duties of the police are to maintain order, obey the law and uphold and maintain public order. Because the goal of a rule of law is to serve the interests of the people, the interests of the government and the people unite, and they fight together, in this case the police take their point of departure from the people, serving the people. . with the people for the people. That is, citizens enjoy various rights and opportunities in all matters relating to the administration of government institutions, including the police and their vehicles. The status, role and duties of the Polri have changed and developed from the beginning to the present. These changes or developments have a significant impact on law enforcement efforts. These changes include socio-cultural changes. Police culture also transforms the values, beliefs, rules, norms, behaviors, and customs that make up police culture, and are often a combination of formal justice and the actions of the police, as well as those in informal organizations.
KEDUDUKAN CESSIE SEBAGAI OBJEK JAMINAN BERDASARKAN HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
Authors: Fazur Muhammad Fazur Rohman Trisno , Wahyoeono H Dipo
Published: March 2024

This research examines the role of cessie as a collateral object in the context of security law in Indonesia. Cessie is a common form of collateral used in business transactions in Indonesia, involving the transfer of rights or interests from a debtor to a creditor. The aim of this research is to understand the concept and basic understanding of cessie and collateral in Indonesian security law, as well as to analyze the position of cessie as a collateral object in the legislation governing security law in Indonesia. The research method used is normative legal research, involving the analysis of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results of this research show that cessie is a transfer of receivables governed by the Indonesian Civil Code (BW). Cessie can be understood as a legal institution of obligations, involving the substitution of creditors, and as part of property law, involving the transfer of ownership rights. Cessie is considered a valid collateral object if it meets the requirements stipulated in the legislation. This research also identifies several issues related to the position of cessie as a collateral object, such as legal clarity regarding the registration mechanism and the enforcement of rights over cessie, as well as legal protection that aligns with principles of justice and balance. This research provides recommendations to enhance legal protection for cessie as a collateral object, in accordance with the development of the legal system in Indonesia. With a better understanding of the position of cessie as a collateral object, it is hoped that an effective and efficient collateral system can be developed, creating a conducive investment climate in Indonesia. This research contributes to the field of security law and can serve as a guide for policymakers in improving legal protection for cessie as a collateral object.
PERBANDINGAN REGULASI PENANGANAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Authors: Andre Setiawan Adji Rahmat , Dwi Putranto Rachmat
Published: March 2024

Indonesia is one of the countries with a considerable impact of terrorism, Indonesia should pay great attention to the development of radical currents and terrorist organizations. Terrorism is a major threat to the resilience and security of all Indonesian people. Even terrorism is becoming a common enemy around the world. Indonesia is one of the countries that faces a high level of terrorism cases. The Global Terrorism Index is published by the Institute for Economics and Peace. Indonesia is in 38th position out of 143 countries worldwide in terms of terrorism cases, Indonesia has issued regulations related to terrorism designed based on the Bali I bombing on October 12, 2002. Comparison with Malaysia shows that the country was ranked 61st out of 143 countries in the Global Terrorism Index 2016 with a value of 2,691. The author is interested in analyzing the differences in regulation in the handling of crime in the two countries, with the title comparison of regulation on the handling of terrorism crimes in Indonesia and Malaysia. This study uses normative legal research methods that are prescriptive analysis by reviewing legislation.
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
Authors: Nurjaman Ari , Qomarudin Heri
Published: March 2024

The crime of theft which is committed jointly or often called theft with weighting, is a serious violation of law and has important implications in the criminal justice system. This study aims to examine the legal aspects related to the criminal act of theft which was carried out jointly based on the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. The legal material used is the Criminal Code as the primary legal material. The approach used is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach, in this case the Case Study of Curanmor by Mother-in-law and Son-in-law in the Legal Area Tangerang Banten Police. The results of this study indicate that criminal responsibility for the perpetrators of the crime of theft committed jointly by in-laws and sons-in-law can be subject to Article 363 paragraph (1) with a maximum prison sentence of 7 (seven) years, can even increase to 9 (nine) years if in the trial process it is found that the theft was carried out at night by destroying the victim's house in order to facilitate the illegal possession of the target object. As for law enforcement for the perpetrators of the crime of theft through 2 stages, namely the pre-trial stage, namely investigation and investigation by the police and the trial stage, namely the process of proof and prosecution by the Public Prosecutor in the trial and the Verdict by the Panel of Judges. In relation to the case studies in this study, several factors lead to the occurrence of theft, including the high economic value of vehicles, relatively low vehicle safety, black markets, lack of public safety awareness, and social and economic disturbances. It is understood that the crime of motor vehicle theft is committed by the lower middle class in an effort to maintain life as an effort made by son-in-law and mother-in-law in this case;
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerajaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Authors: Andrika Ahmad , Ahmad Ibrahim , Tumuhulawa Arifin
Published: March 2024

The purpose of this study is to determine and analyze the Implementation of Policies Towards the Implementation of the Employment Social Security Program Based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and to determine and analyze the Form of Application of Administrative Sanctions Against Business Entities or Non-Governmental Institutions That Do Not Run the Employment Social Security Organizing Agency Program. In this study the authors used normative research methods, namely legal research conducted by means of literature review and study of legislation. In this research what is studied is legal events, legal relationships and objects of law. Implementation of Policies on the Implementation of the Employment Social Security Program Based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, namely the Government, among others, has made implementing regulations of the Act, has also continuously carried out all orders of the legislation. From the implementation of the Law, the labor social security program is a basic protection for workers and their families and can provide legal certainty. However, the practice of charging routine contributions by the BPJS as well as the imposition of sanctions on citizens is what actually denies the main principle of the social security system which should be borne by the state as the principle of the welfare state which is then transferred to the burden of citizens as well as accompanied by sanctions if citizens do not want to register as / participate in insurance organized by BPJS. Thus, it can be said that the Government has not succeeded in implementing the national social security system in realizing community welfare.
Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Authors: Talibo Erwin , Akili Rustam , Kasim Ramdhan
Published: March 2024

The purpose of the study was to find out the implementation of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in North Bolaang Monondow Regency. To find out what factors influence the implementation of Law Number 25 of 2009 in North Bolaang Mongondow Regency. In this study the authors used the Empirical research method. the authors conducted direct and structured research. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Qualitative data is raw data from the empirical world. Qualitative data is raw data from the empirical world. Qualitative data is in the form of detailed descriptions, direct quotes and case documentation. So the problem is because in providing public services to the community has not implemented minimum standards so that many people feel that they have not received the services they should get. This situation causes the community as recipients or users of public services to be unsatisfied, causing many people to feel dissatisfied, so they are reluctant to take care of everything related to the government bureaucracy. As a result, there are many people who try to take shortcuts by violating existing regulations.
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis (Homoseksual) Dalam Perspektif Hukum Pidana
Authors: Bintoro Arifah Moerfitria , Simangunsong Frans
Published: March 2024

Man was made through God in pairs. Sexual desire arises between the developmentof man and woman. There is always a tendency that sexual intercourse when men and women are currently familiar with each other Some surround it illegally, while others surround it secretly. Very not always cases of sexual offense follow the form of what has been mentioned earlier. Humans sometimes engage in sexual relations with other individuals of the same sex, chances are that they happen to be women with women or men with men. Three different types of every sexual orientation are out there: heterosexual, homosexual, and bisexual. Bisexuals express attraction to both sexes, homosexuals represent attraction to the same sex, and heterosexuals summarize attraction to different sexes. While homosexual men are generally referred to as openly gay and homosexual women as lesbians, those who are heterosexual are also known as heterosexuals. In general,while it is true that homosexuality itself is not recognized as unlawful, the laws of the country do not support gays in a broad sense. A person who is a member of an organized homosexual society has no right to marry or adopt. Law No. 1 of 1974, specifically Article1, which defines that marriage is limited to a ceremony between a man and a woman, is a law that expressly deals with sexual orientation or gender identity. The only genders allowed under Indonesian law remain male and female. Homosexuality was not a crime until recently. There are no regulations governing homosexuality when it comes tocommitting sexual crimes Homosexuality is an expression of sexual orientation. To attemptto prevent sexual crimes, the public must be educated honestly so that those with gay preferences have the same possibilities as individuals with the opposite sexual sign of hetenosex. And delay stigmatizing homosexuals for committing sexual crimes or systematically discriminating against them.
Kedudukan Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Melakukan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Authors: Sa’adillah Muhammad Hanif , Yudianto Otto
Published: March 2024

The aim of this composition is to examine the authority of the Prosecutor in implementing Restorative Justice for those who have committed the crime of drug abuse and are currently being held at the Lamongan District Attorney's Office. Within criminal law, there is a concept known as the Double Track System, which permits perpetrators of drug abuse to either be incarcerated or receive rehabilitation through restorative justice. Additionally, this article elucidates the legal ramifications for the Prosecutor when enacting Restorative Justice for drug abuse offenders. The research method employed in this study is normative legal research, which involves investigating legal rules, principles, and doctrines to address the legal issues at hand. The objective of normative legal research is to provide solutions to current legal problems. Restorative justice was employed by the Lamongan District Attorney when dealing with the narcotics crimes committed by M. Farid, given that the perpetrator was categorized as a non-recidivist user who met all the necessary requirements. As a result, the punishment was focused on rehabilitation, which the perpetrator willingly agreed to undergo without any external pressure.
Melaksanakan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019)
Authors: Prasetya Arya , Simangunsong Frans
Published: March 2024

Corruption is a disgraceful act aimed at financially benefiting oneself, one's family, or a group, which involves state administrators. Various arguments were put forward by the Defendant in the corruption case so that the judge set an acquittal. One of the reasons is the reason for criminal abolition. In decision Number: 3849 K/Pid.Sus/2019, the convict received an acquittal by the judge and one of the considerations was that the convict carried out an order of office. The lack of standard uniformity regarding carrying out this position order is one of the reasons for the failure of the prosecution of defendants in corruption cases. The results of the study concluded Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code is the basis for eliminating criminal liability for an act (justifying reasons) for carrying out a valid position order, while Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code is the basis for eliminating criminal responsibility to the perpetrator (forgiveness reasons). in good faith thinks that the order is based on a lawful order within his authority. In Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law, a person who has been proven to have committed an act of corruption to benefit himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity, or means available to him, position or position which can harm or means who has a position or position in the state economy.
Diskresi Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Untuk Percepatan Perizinan Bangunan
Authors: Wulandari Ari
Published: March 2024

This study aims to find out the explanation of discretionary policies related to the implementation of permits in the Surabaya City Government and to find out the legal consequences of discretionary policy strategies in accelerating the implementation of building permits in the City of Surabaya. The discretionary policy was carried out to overcome the stagnation of requirements for business/non-business licensing services and to streamline the administration of government in the City of Surabaya due to the enactment of the work copyright law which has changed building permits to building approvals. This aims to provide legal certainty for the government and also the community in the form of submitting business/non-business licensing services until the suitability of space utilization activities and building approvals can be issued. The writing method used in this research is normative legal research using case studies (case approach). The results of the analysis of this study indicate that the use of discretion by the Surabaya City Government regarding the implementation of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation to accelerate building permits or building approvals for building permits has an impact on two sides, namely the local government provides legal certainty in issuing certificates city plans and building approvals. Apart from that, it also provides legal certainty for the community in applying for business/non-business licensing services and vice versa increasing the local revenue of the City of Surabaya through building permit fees or building approvals.
Building the status of teaching-focused positions as prestigious roles to improve teaching quality
Authors: Loch Birgit , Horey Dell , Julien Brianna , Bridge Christopher , Thompson Belinda
Published: March 2024

Teaching-focused roles provide an ideal opportunity to improve the quality of teaching in higher education. However, such roles are commonly presented as pragmatic solutions for academics not fulfilling research expectations rather than quality improvement interventions. Workload allocations can be shifted to ensure that unproductive researchers are not counted as research-active in university ranking assessments and, at the same time, help balance salary budgets. These measures to address underperforming researchers have shifted focus from the potential to improve teaching quality that teaching-focused roles promised. We argue that a successful implementation of a supported approach for teaching-focused academics can help to foster a culture of excellence in teaching that should deliver career development and associated benefits for those in teaching-focused roles. This paper discusses a considered approach to improving teaching in higher education by supporting teaching-focused roles in an Australian university. Strategies to raise the profile of teaching-focused academics included a high-level champion, a merit-based application process, and a development program. These strategies aimed to address mis-focused perceptions and stigma related to teaching-focused positions and contribute to a culture of excellence in teaching. We put this approach forward as a model for institutions wanting to improve teaching quality, implement or enhance teaching-focused career paths or review existing models.
Manajemen Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat Ilmu
Authors: Masrifatin Yuni
Published: March 2024

Dilihat dari aspek hubungan antara filsafat dengan pendidikan, bisa terlihat dari beberapa indikator .Indikator ini sekaligus merupakan tujuan filsafat pendidikan. Tujuan tersebut antara lain : Filsafat dijadikan oleh para pakar pendidikan sebagai bahan atau media (intrument) analisis. Hal ini berarti bahwa filsafat merupakan salah satu cara pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Bidang kajian ini merupakan bidang kajian lintas disiplin (inter-desciplinary course), bahkan multi-disiplin- jika pemisahan istilahnya adalah: manajemen + pendidikan Islam. Namun jika pemisahannya  adalah: manajemen + pendidikan  + Islam, maka bidang kajian ini merupakan bidang multi disiplin (multi-desciplinary course). Bisa juga pemisahannya adalah: manajemen pendidikan + Islam. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan. Namun tidak dapat dibalik bahwa kumpulan pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan. Kumpulan pengetahuan untuk dapat disebut ilmu pengetahuan haruslah memenuhi syaratsyarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksudkan di antaranya adalah objek material (material object) dan objek formal (formal object). Sedangkan implikasi dari filsafat ilmu sendiri adalah bagi seseorang yang mempelajari filsafat ilmu di perlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, supaya para ilmuan memiliki landasan berpijak yang kuat serta menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir “menara gading”, yaitu sikap acuh tak acuh, tidak mau perduli, yang mengambil jarak ataupun menutup diri dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep Tahun 2022)
Authors: Inayati Mahfida
Published: March 2024

Islam memandang gender suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai peran dan tugas serta tanggung jawab dalam menjalankan proses hidup dan kehidupan ini sesuai dengan potensi, bakat dan ilmu yang ada pada masing-masing diri individu, sehingga diharapkan dengan adanya kesetaraan gender ini, peran antara laki-laki dan perempuan akan jelas, dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan ini sesuai dengan kodrat masing-masing yang berdasarkan ilmu yang ada pada diri laki-laki dan perempuan tersebut. Sementara kesetaraan gender perspektif Islam dalam kepemimpinan juga akan lebih jelas, karena hidup manusia tidak lepas dari tanggung jawab dan perannya dalam pendidikan, dimana didalam beraktivitas kesehariaannya, manusia mempunyai peran untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, termasuk dunia kepemimpinan bagi kaum perempuan, yang tidak ada halangan bagi kaum perempuan untuk terjun di dunai kepemimpinan dan pendidikan asalkan peran mereka didalam rumah tangga tetaplah sebagai istri dari suaminya, dan sebagai ibu dari anak-anaknya.
Teori TPACK Dalam Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI)
Authors: Inayati Mahfida , Quraisy Sherly , Muhammad Muhammad , Zainab Nurul
Published: March 2024

The rapid development of technology, requires teachers to update and upgrade various knowledge and understanding of learning, to suit the development of society, the characteristics of students, the development of science and technolog. TPACK is a teacher's ability that makes it easier for students to understand Islamic religious education learning during the teaching and learning process. The components in the TPACK Approach are CK, PK, TK, TPK (technological pedagogical knowledge), TCK (technological content knowledge), PCK (pendagogical content knowledge) and TPACK (technological pedagogical content knowledge). The TPACK framework is technology-based learning and is supported by pedagogical skills and mastery of material by teachers. The implementation of TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) in teaching resources and materials can make students better understand abstract concepts, avoid misconceptions, and practice high-level skills.
POLITIK HUKUM DI INDONESIA: REGULASI PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM INDONESIA
Authors: Alamudi Ichwan Ahnaz
Published: March 2024

This article is motivated by the banking sector which is undergoing dramatic changes because the concept of interest has resulted in the inability of the community in economic matters and also eventually propagated to other orders of life, including social life, politics, and other fields in a country. The presence of Islamic banking in Indonesia has had a major impact on the economy of the community, because Islamic banking is not the concept of interest. This article uses a qualitative descriptive approach that is more specific to library research data. In this paper the authors produce that the politics of law as a policy to implement the objectives of the state, especially in the field of law on the law that will run, is running and has been applied that dimbil through the values in society to achieve the goals of the state. Furthermore, the implementation of Sharia banking law is carried out in stages in the early stages of Sharia banking regulation regulated in law Number 7 of 1992 by accommodating banks in the principle of profit sharing. Sharia banking regulation in the next stage is regulated in Law No. 10 of 1998 by implementing the Sharia principle Bank model. And in the end a new law was issued Law No. 21 of 2008 which regulates Islamic banks separately from conventional banks.
Keywords: Politics, Law, Islamic Banking.
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN OTORITER DI NEGARA BARU MERDEKA (2)
Authors: Sugitanata Arif , Mustakim Ahmad , Nuriskandar Lalu Hendri , Elpipit Elpipit
Published: March 2024

This research aims to identify the effectiveness of democratic and authoritarian systems of government in the context of newly independent states, using Maqashid Shariah theory as an analytical framework. Through a desk study and qualitative research, this research explores how the two systems support or hinder the process of national development, political stability, and the achievement of social and economic progress. The results show that democracy offers freedom, active participation of the people, and social justice that are in line with the principles of Maqashid Sharia. However, it also requires solid institutions and mature political awareness. On the other hand, authoritarian systems offer stability and security, but often at the expense of individual freedom and social justice in the long run. This research suggests that transitioning to democracy or integrating elements of both systems in a hybrid model can be a strategy to achieve a balance between stability and freedom, as well as inclusive and sustainable economic growth. In conclusion, in choosing and implementing a system of government, newly independent countries should pay attention to how the system can support the achievement of Maqashid Shariah's objectives, including the balance between government power and individual freedom, as well as promoting sustainable economic growth and social stability.
OMNIBUS LAW IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW PERSPECTIVE (FOCUS ON LABOR RIGHT IN INDONESIA)
Authors: Nuriskandar Lalu Hendri , Muzawir Muzawir , Suarajana Suarjana , Adnan Idul
Published: March 2024

There is a Bill titled All Lawis one of the government's progressive steps in the legal sector. This is allegedly due to President Joko Widodo's anger at Indonesia's sluggish progress in the investment sector. Based on reports Ease Of Doing Business 2019, Indonesia is ranked 73rd out of 190 countries. Formation All Law especially in the economic sector, it is hoped that it will be able to improve the investment climate in Indonesia, Rosan Roeslani said that one of the objectives of the law to all This is to improve Indonesia's ranking in Ease od doing Business. In legal research, there are two research approaches, namely a normative approach and a sociological juridical approach. Meanwhile, what is used to examine the data are theories commonly known in doctrinal legal theory such as legal rules, legal principles, legal definitions and so on. In this case, law to all What is meant in the Indonesian legal system is a form of law that regulates various objects in one legal instrument. so that there is a spread of discourse regarding the omnibus law which is equated with the Umbrella Law, namely a law that is the parent of other laws that are still in the same sector. However, if law to all narrated as an Umbrella Law, the law to all is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, therefore law to all in the Indonesian context, it is narrated as a law. The protection of human rights (HAM) was originally known in the social contract theory put forward by Rousseau. Based on social contract theory, the rights owned by everyone are handed over to the state based on free will. The state's duty is to provide protection to every citizen if there is a violation of the rights of citizens to achieve order and justice.
Keywords : Human Right, International, Labor
The Influence Of Employer Pension Funding Size, Operational Costs, Active Management and Age On Financial Performance
Authors: Mansur Mansur , Mawardi Wisnu
Published: March 2024

This study aims to analyze the effect of size, operating costs, active management, and the age of Employer Pension Funds on the financial performance of Employer Pension Funds in Indonesia. The population used is the Pension Fund of Employers in Indonesia for the 2017-2021 period by taking samples through purposive sampling. The research method used is a quantitative approach by testing using multiple linear regression analysis in the SPSS program. The source of the data was obtained internally from the OJK and the published results of the JCI daily closing price. The type of data used is secondary data based on the financial reports of Employer Pension Funds and the JCI daily closing price. The results of the study show that the size, operational costs and active management have a negative effect on the financial performance of Employer Pension Funds in Indonesia. Meanwhile, the age of Employer Pension Funds has no effect on the financial performance of Employer Pension Funds in Indonesia
Reduplication in old Armenian and its functional implementations (experience of comparative diachronic analysis)
Authors: Khachatryan L. M. , Madoyan V. V.
Published: March 2024

The reduplication in the Indo-European languages has been studied quite thoroughly both in connection with the issues of the origin and development of the language, and with the issues of assessing their functional content. Regarding the latter, scientists are more inclined to believe that this is due to the reproduction of child’s or imperfect speech. The article examines the reduplicates in the Armenian language, which is central to the territory of settlement of the Indo-Europeans. Using the example of the translation of the Bible, the authors show that only in Armenian the reduplicates had a stylistic significance, fixed a high style. This conclusion is drawn on the basis of the fact that the synonyms of reduplicates in Armenian in the era of the Bible translation (V century AD) were used in folklore and historical works, that is, the translator used the reduplicates consciously, emphasizing the high importance of the Holy Scriptures. This is also indicated by comparisons of Armenian examples with reduplicates with corresponding examples from the original source and translations of the Bible into Latin, English, Old Bulgarian and German. This testifies to the fact that by the V century AD the Armenian language was not only finally formed, but also contained style awareness.
Loros amenazados en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Chingaza, municipio de San Juanito (Meta)
Authors: Hernández-Rodríguez David E. , Laverde-R Oscar , Caballero-Arias Merilyn A. , Linares-Romero Luis Guillermo , Avellaneda Fredy
Published: March 2024

El loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y el periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera) son dos especies de loros andinos amenazados en Colombia. Recientes exploraciones en zonas remotas del Parque Nacional Natural Chingaza y su zona con función amortiguadora han conllevado al hallazgo de bosques andinos bien conservados dominados por palmas de cera (Ceroxylon quindiuense) en el municipio de San Juanito, Meta, hábitat especialmente adecuado para ambas especies. Teniendo en cuenta la distribución potencial del periquito aliamarillo y la estrecha relación entre el loro orejiamarillo con la palma de cera, el objetivo del presente estudio fue verificar la presencia de estas especies en el sector. Realizamos 30 recorridos en dos veredas del municipio de San Juanito entre diciembre de 2016 y enero de 2019. Obtuvimos 23 avistamientos de O. icterotis entre los meses de septiembre y marzo, de grupos de entre dos y once individuos; y 28 avistamientos de P. calliptera a lo largo de todo el año, en grupos de entre seis a doce individuos, lo que representa una nueva localidad para ambas especies. Sin embargo, mientras que P. calliptera es una especie residente todo el año, encontramos que O. icterotis está únicamente presente entre los meses de septiembre a marzo, lo que podría deberse a migraciones temporales de algunos individuos en búsqueda de sitios de anidación desde la población encontrada en el municipio de Cubarral, a menos de 80km de distancia. Además, reportamos el uso de un mismo nido en la palma de cera por parte de las dos especies de loros en dos momentos diferentes del año lo que sugiere que este recurso podría ser un limitante para su supervivencia. Pese a su cercanía con el área protegida, las localidades visitadas no están cubiertas por ninguna categoría de protección por lo que urgen las acciones de investigación y conservación con la comunidad local para garantizar la permanencia de estas especies en el área.
Levantamento de Produções Científicas sobre o uso de Recursos Visuais no Ensino de Matemática para Alunos Surdos
Authors: Batista Leonardo dos Santos , Kumada Kate Mamhy Oliveira , Benitez Priscila
Published: March 2024

Os recursos visuais são estratégias de ensino de matemática que podem ser utilizadas em uma sala de aula com estudantes surdos e ouvintes. A presente pesquisa teve como objetivo identificar na literatura o uso de recursos visuais no ensino de matemática para estudantes surdos no ensino médio e compilar as estratégias que documentam e orientam a elaboração de materiais didáticos para esse público em trabalhos futuros. Para essa tarefa, esta pesquisa adotou abordagem qualitativa, seguindo a metodologia de revisão sistemática de literatura nos periódicos da SciELO e no BDTD. Os resultados identificaram uma diferença entre os trabalhos publicados na literatura surda (n=4), em comparação ao ouvinte (n=61). De maneira geral, o uso da lousa, de slides, escrita em papel, ilustrações, material manipulável, software Graphequation e videoaula foram estratégias visuais documentadas como relevantes na Educação de Surdos na área da Matemática. Espera-se contribuir com a área, por meio do mapeamento de estudos já produzidos e, com isso, favorecer futuros trabalhos focados em produção e testagem de materiais didáticos.
O direito ao sistema educacional inclusivo para crianças com transtorno do espectro autista
Authors: Leite Rafela , Oliveira Priscilla , Fernandes Adriane
Published: March 2024

A aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) pelo Brasil em 2008, com status de emenda constitucional, estabeleceu o marco legislativo que deverá orientar a elaboração de políticas e de leis no propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Nesse sentido, a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) em 2015, comprometido com a eficácia e efetividade da CDPD. Ocorre que, o acesso à educação é uma garantia formal cuja eficácia está vinculada à promoção de meios proporcionais e apropriados às circunstâncias da criança e do adolescente com TEA, a fim de garantir o desenvolvimento da sua autonomia, na maior medida do possível. Diante disso, considerando apenas a educação infantil e o ensino fundamental, cuja competência foi atribuída prioritariamente aos municípios, propõe-se a análise da Lei municipal nº 3.833, promulgada pelo município de Congonhas, estado de Minas Gerais, em 08 de abril de 2019, a fim de verificar sua adequação aos propósitos declarados da CDPD e do EPD no que tange às crianças e adolescentes com TEA.
The Effect of Sales on Net Profit of Food and Beverage Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange
Authors: Pratiwi Dwi Dian , Haliah Haliah , Nirwana Nirwana
Published: March 2024

This research aims to determine the effect of sales on the net profit of food and beverage companies listed on the IDX. The variables of this research are: (1) Sales as the dependent variable (Y) which is measured by sales taken from sales contained in the profit/loss report, and (2) Net Profit as the independent variable (X). The population in this study is the report financial statements of food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange, while the sample in this study is the financial reports of food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange which published complete annual reports from 2016-2020 and obtained net profits from 2016-2020 which were taken using purposive sampling technique. Data collection was carried out using documentation techniques. Data analysis was carried out using simple linear regression analysis (t test and coefficient of determination test) using SPSS v 25. Based on the results of simple linear regression analysis, the equation Y = 23.556 + 0.046X was obtained, which means that when sales are zero and do not change, the net profit is equal to 23,556 and for every increase in sales (X) by one unit, the net profit variable (Y) will increase by 0.046. The results of the t test show a sig value <0.05 (000<0.05), which means that the hypothesis is accepted that sales have a positive and significant effect on the net profit of food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The results of the coefficient of determination test (r2) show an r2 value of 0.557 or 55.7%. This means that the magnitude of the influence of the independent variable (sales) on the dependent variable (net profit) is 55.7% while the remaining 44.3% is influenced by other factors outside of this research
Privileges Constrained
Authors: Kalra Kartik
Published: March 2024

Last week, the Indian Supreme Court delivered its judgment in Sita Soren v. Union of India, holding that parliamentary privilege – the constitutionally recognized legal immunity of legislators – does not extend to bribe-taking for exercising their legislative vote or speech a certain way. In this blog post, I discuss the Court’s formulation of the essentiality test, as well as its conclusions on the availability of privilege for bribe-taking. I argue that while the ruling can strengthen democratic institutions since it protects the integrity of legislative processes, certain risks in the essentiality test’s composition – which risk depriving important legislative functions of privilege – must be addressed.
L'extension du rôle des filiales dans les pays en développement : le cas de la Tunisie
Authors: SAIDANI Chiraz , SU Zhan
Published: March 2024

Through this study, 2 goals are sought: 1. Understanding the evolution of the role assigned to western subsidiaries implanted in a developing country. 2. Identifying the factors determining the expansion of their strategic responsibilities. We have followed the multiple case studies' approach. The data analysis allowed us to maintain that the subsidiaries' growth trajectory takes the form of a 2-phase sequence that is consecutive in time: In the first phase, the subsidiaries begin by acquiring new competences which allow them to integrate more value added activities. In the second phase, the subsidiaries are increasingly intervening in the strategic decisions related to their growth and this, far beyond a purely operational role. These subsidiaries have succeeded in enlarging their international responsibilities within the multinational. [PUB ABSTRACT]