bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Authors: Hermansyah
Published: December 2021

Fokus dari penelitian ini adalah Analisis Kualitas Pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, faktor-faktor yang memengaruhi serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.

Penelitian ini menggunakan teori oleh Zeithaml, Valerie A, Bitner, Mary Jo terkait dimensi yang menentukan kualitas pelayanan, kemudian faktor yang memengaruhi yaitu faktor organisasi, faktor aparat dan faktor sistem pelayanan. dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang ada seperti tidak adanya ruang tunggu yang layak dan bersih dikarenakan gedung kantor yang sempit dan kecil, tidak tepat waktu dalam proses penyelesaian dokumen serta kurangnya aparat dalam melayani masyarakat.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran antara lain:

Menguatkan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam melayani masyarakat.

Meningkatkan sarana dan prasarana dengan memperluas gedung kantor dan mengganti peralatan yang ada dengan yang baru dan modern.

Mempermudah sistem pelayanan dengan melakukan kegiatan pelayanan jemput bola ke Kecamatan dan ke Kampung-kampung.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA CIBUNUT KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Ahmad Zulfikar
Published: December 2021

Penelitian ini berjudul Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah yang di antaranya sumber daya manusia aparatur desa Cibunut yang mengelola keuangan masih rendah tingkat pendidikannya, Minimnya Alokasi Dana Desa Cibunut untuk pembangunan infrastruktur desa serta kurang dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat belum efektif dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga miskin di Desa Cibunut semakin meningkat padahal dana yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Majalengka cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat miskin dan pembagian besaran alokasi dana desa yang masih disamaratakan untuk seluruh desa di Kabupaten Majalengka.

Saran teoritis perlu dikaji secara mendalam mengenai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya saran praktis sebaiknya Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan secara efektif apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sesegera mungkin mengubah Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Majalengka. Pemerintah Desa Cibunut sebaiknya memprioritaskan program kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up, Pemerintah Desa Cibunut sebaiknya melaksanakan berbagai alternatif strategi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan saling berkoordinasi antar- organisasi pengelola dan lintas sektor lainnya.
PROSES PEMBENTUKAN PERDA MENGENAI DESA ADAT DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU
Authors: Muh. Rival Payapo  , Muchlis Hamdi  , Megandaru Widhi Kawuryan
Published: December 2021

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku. Peluang ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan membentuk peraturan daerah mengenai desa adat guna mangatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, walaupun dalam proses pembentukannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 belum dapat ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan teori Indrati (2017), faktor-faktor yang memengaruhi menggunakan teori Halim (2013), dan Strategi dalam mengefektifkan proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat menggunakan analisis SWOT.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, display data, dan penarikan Simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat belum dilaksanakan sesuai dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan rancangan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu kurangnya kualitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, adanya kepentingan berbagai pihak, kurangnya kualitas SDM tenaga pendukung, lambatnya penetapan desa adat oleh Pemerintah Daerah dan kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat khususnya pelibatan lembaga adat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Strategi dalam mengefektifkan pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat, yaitu membangun komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melibatkan partisipasi masyarakat khususnya lembaga adat dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah, dan meminimalisir kepentingan yang bertentangan dengan aturan normatif dan aturan adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.
ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAN STRUKTUR EKONOMI WILAYAH KABUPATEN PADANGPARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Authors: Arina Romarina
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan struktur ekonomi wilayah Kabupaten Padangpariaman dengan menggunakan berbagai alat analisis yaitu Typology Klassen, gabungan Location Quotient and Dynamic Location Quotient, Shift Share dan Overlay. Data berasal dari Badan Pusat Statistik dalam bentuk data time series PDRB Kabupaten Padangpariaman ADHK 2010 kurun waktu tahun 2011-2016. Berdasarkan analisis Tipology Klassen, sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor prima/andalan di Kabupaten Padangpariaman. Analisis DLQ menemukan delapan sektor yang mengalami reposisi dari sektor nonbasis menjadi sektor basis di masa yang akan datang yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Berdasarkan hitungan gabungan seluruh alat analisis (overlay), sektor industri pengolahan merupakan sektor andalan/unggulan utama di Kabupaten Padangpariaman.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Ismael Halla  , Lenny Tamunu  , Nursalam
Published: December 2021

Dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti masalah efektivitas pelayanan dan faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ilmu sosial secara kualitatif untuk mengukur UPTD dalam melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien sesuai pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Disdukcapil. Input data, proses dan output di UPTD Disdukcapil di lima wilayah kecamatan masih sangat dibutuhkan sumber daya manusia, sebab jumlahnya masih sangat sedikit sehingga responsivitas belum memadai. Masih terkendala oleh prosedur pelayanan, semangat kerja sama dan loyalitas kelompok kerja, sarana prasarana, kecermatan, gaya pemberian layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Akta Kelahiran di UPTD belum terpenuhi secara maksimal. Adapun faktor Pendukungnya: Anggaran yang belum memadai. Komitmen Pemerintah sesuai rencana kerja belum efektif, sumber daya manusia yang jumlahnya masih sangat kurang. Kebijakan Peraturan Daerah yang belum rasional memahami kondisi wilayah pelayanan. Faktor Penghambat berupa Sarana dan Prasarana, Budaya kerja dan pelayanan, Kesadaran Masyarakat, dan Kedisiplinan Pegawai. Diharapkan dengan adanya penilaian kinerja maka semua penyebab yang menghambat dapat dikendalikan.
PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RANTAUPANJANG KIRI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKANHILIR PROVINSI RIAU
Authors: Helwani
Published: December 2021

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Batas Wilayah Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan Desa, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, karena pengalokasian dana desa tentunya diatur oleh perangkat desa, pemasukan hingga pengeluaran juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan menjadi APBDesa tentunya menjadi tanggung jawab para perangkat desa.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data. Hasil dari penelitian ini, para perangkat desa di Desa Rantaupanjang Kiri melakukan pengalokasian dana desa sesuai dengan semestinya. Menerapkan seluruh komponen anggaran desa seperti pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Juga melakukan tahapan pengelolaan dana dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Terjadi beberapa hambatan yang dirasakan dalam pengalokasian dana desa, yakni cuaca, terlambatnya pencairan uang desa dan juga akses desa yang sulit ditempuh.
KINERJA SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT
Authors: Eem Nurnawati
Published: December 2021

Pemerintah telah menetapkan kebijakan e-Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik. Harapan yang muncul dari implementasi e-Government salah satunya adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan.

Kajian ini mengupas perihal ada tidaknya pengaruh implementasi e-Government terhadap peningkatan kinerja aparatur. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan kajian terhadap temuan-temuan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi e-Government berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Pengaruh tersebut paling terasa pada dimensi kuantitas kerja dan dimensi ketepatan waktu. Di sisi lain, diketahui bahwa implementasi e-Government belum berpengaruh terhadap dimensi kualitas kerja. Temuan tersebut menandakan masih perlunya upaya-upaya pengembangan kompetensi aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan instrumen utama dalam implementasi e-Government.
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA SEMANGAT BERTANI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA RAHARJA KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Didi Supriadi
Published: December 2021

Desa wisata sebagai alternatif tujuan wisata yang menonjolkan pada gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat dengan keasliannya juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial. Penelitian ini mengambil fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Raharja. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa raharja, untuk menganalisis faktor-faktor penghambatnya dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani faktor-faktor penghambat tersebut. Metode Penelitian yang penulis digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan analisis peninjauan literatur dengan menggunakan analisis SWOT untuk mencari strategi yang akan digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan alternatif strategi agar dapat dilaksanakan dan direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun Pemerintah Desa Raharja, yaitu: Penampilan kesenian dan kebudayaan masyarakat Desa Raharja secara rutin.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang agar memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raharja dan segera menerbitkan Keputusan Bupati Sumedang tentang penetapan Desa Raharja menjadi Desa Wisata. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar menguatkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Raharja agar pemberdayaan masyarakat lebih optimal dalam hal sadar wisata.

Kemudian bagi Pemerintah Desa Raharja agar segera membuat regulasi yang mengatur dan mendukung dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Raharja dan juga memberikan pengertian bagi masyarakat akan manfaat Desa Wisata Semangat Bertani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Raharja.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Raden Wijaya  , Rezky Aprilia
Published: December 2021

Tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur, apakah pelayanan yang diberikan dapat dikatakan baik atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatinangor dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat serta untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi indeks kepuasan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Jatinangor.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan induktif. Ruang Lingkup Penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi dan Kuesioner. Data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dan kuesioner kemudian akan dianalisis menggunakan teknik skor dan persentase.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dinilai kurang oleh masyarakat, yaitu penilaian terhadap kinerja aparat di kecamatan, ketepatan waktu juga biaya dalam mendapatkan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, serta kenyamanan dan keamanan dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini diketahui berdasarkan beberapa indikator efektivitas yang digunakan untuk mengukur apakah sudah efektif pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Jatinangor di antaranya, yaitu produktivitas, mutu atau kualitas, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (SIMPATEN/OSS) DI KECAMATAN BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Nanang Rohiatna
Published: December 2021

Inovasi dalam kebijakan pelayanan publik berbasis e-government ditujukan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih berkualitas. Pelayanan perizinan secara online dengan SIMPATEN/OSS di Kecamatan Bandung Kidul ternyata belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari sedikitnya masyarakat yang melakukan permohonan izin sesuai kebijakan Wali Kota Bandung.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Secara Online dengan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu (SIMPATEN/OSS). Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi dan penentuan informan menggunakan snowball sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah terlaksana dengan baik namun masih adanya Kendala-dendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, sehingga pelayanan pada masyarakat belum tercapai dan diperlukan juga evaluasi kebijakan secara periodik.
PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN DESA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Rusmini
Published: December 2021

Penelitian ini mengkaji masalah yang muncul dalam perjalanan desa Mandiri. Keterbatasan SDM, fasilitas, dan kurangnya pelatihan pra program di Desa Nagrog. Tujuan pelaksanaan program ini, untuk membantu Pemerintah dan Masyarakat mengatasi masalah: permodalan atau dana, pembangunan dan kegiatan padat karya produktif dalam mewujudkan desa mandiri. Metode yang digunakan penulis, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di desa Mandiri Desa Nagrog dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan program desa Mandiri. Dalam proses pengelolaan organisasi dibagi menjadi dua program, yaitu desa Mandiri OKMS dan BUMDes. Tahapan Proses dijelaskan: tahap persiapan kegiatan, tahap implementasi, manajemen organisasi, mekanisme pengiriman bantuan, untuk evaluasi dan pelaporan. Tujuan program Mandiri di Desa Nagrog menggambarkan bagaimana manajemen bisnis melalui BUMDes dan bagaimana implementasi proyek infrastruktur yang dikelola oleh OKMS.
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA RAWABOGO KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Agus Supriatna
Published: December 2021

Penelitian ini mengambil fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Rawabogo. Tujuan penelitian yang penulis sajikan adalah untuk menganalisis faktor-faktor penghambatnya dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani faktor-faktor penghambat.

Metode yang penulis digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan analisis peninjauan literature dengan menggunakan analisis SWOT untuk mencari strategi yang akan digunakan. Hasil penelitian terdapat alternatif strategi agar dapat dilaksanakan dan direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung maupun Pemerintah Desa Rawabogo, yaitu: keasrian alam, Penampilan kesenian dan kebudayaan masyarakat Desa Rawabogo. Dengan harapan Pemerintah Kabupaten Bandung agar memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Rawabogo dan segera menerbitkan Keputusan Bupati Bandung tentang penetapan Desa Rawabogo menjadi Desa Wisata.

Manfaat adanya penguatan sumber daya manusia dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Rawabogo agar pemberdayaan masyarakat lebih optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
DAMPAK KEBERADAAN DESTINASI WISATA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DIKECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Budi Margono
Published: December 2021

Keberadaan destinasi wisata di Kecamatan Sidamulih di Kabupaten Pangandaran, membawa pengaruh besar terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat setempat, hal ini dikarenakan Kecamatan Sidamulih memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat diunggulkan, seperti destinasi wisata pantai, destinasi wisata alam dan destinasi wisata budaya. Masyarakat di Kabupaten Sidamulih, memiliki kemampuan untuk berbuat dan berdaya di dalam memproduksi hasil produksi lokasl masyarakat Sidamulih, yang dapat dipasarkan sebagai cenderamata atau oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung di Kecamatan Sudamulih. Pangandaran secara umum merupakan destinasi wisata di Provinsi di Jawa Barat, yang tumbuh dan berkembang, menjadi destinasi yang dapat diprosikan untuk menjadikan keberadaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran menjadi destinasi kelasa dunia, di Indonesia, setelah Pulau Bali dan Pulau NTB di Pantai Lombok. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sidamulih, dengan Judul Dampak Keberadaan Destinasi Wisata terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sidamulih di Kabupaten Pangandaran, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teori-teori terkait dengan permasalahan destinasi wisata, simpulan yang dapat diperoleh adalah, adanya pengaruh positif, dengan keberadaan destinasi wisata di Kecamatan Sidamulih, terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sidamulih di Kabupaten Pangandaran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGER PRINT) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Authors: Zia Komaria  , Bahrullah Akbar  , Rizari
Published: December 2021

Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari (Finger Print) di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara umum telah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi apakah dalam pelaksanaannya kebijakan absensi elektronik ini dapat meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan melalui hasil rekapan absensi bulanan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan absensi sidik jari (finger print) dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan tentang keadaan secara objektif yang didukung dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan keterlibatan dengan objek penelitian untuk menganalisis data yang diawali dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Sebagai landasan teori digunakan teori implementasi kebijakan Publik Model Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2017:133-136).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan absensi sidik jari (finger print) di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sudah baik dibuktikan dengan tingkat kedisiplinan mencapai 85% sedangkan kinerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah kurang baik dibuktikan masih rendahnya etos kerja dan keloyalan kepada atasan, dan hilangnya motivasi dan semangat dalam bekerja. Namun upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil tersebut dengan cara meningkatkan kompetensi dan program pengembangan praktik dan pelatihan, dengan memberikan sistem reward dan punishment serta pembinaan karakter kepada PNS.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)-ONLINE DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI
Authors: Nila Apriani  , Ngadisah  , Sampara Lukman
Published: December 2021

Fokus dari penelitian ini adalah melihat efektivitas penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)- Online di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam penerapan SKP-Online untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara secara optimal di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan teori oleh Gibson, Donnelly, dan Ivancevich terkait efektivitas organisasi, kemudian dibatasi pada penerapan SKP-Online dan perilaku pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen yang terkaitdalam penerapan SKP-Online di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SKP-Online di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi belum berjalan dengan baik dan optimal, terlihat dari proses pelaksanaannya dan pengawasan dalam penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP)-Online. Kemudian lingkungan kerja yang kurang produktif dan sumber daya aparatur yang masih kurang kompeten serta rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam penerapan SKP-Online antara lain: 1. Membuat suatu inovasi dengan membentuk grup pegawai dalam satu aplikasi “Whatsapp”; 2. Melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh pegawai dan menginformasikan adanya tutorial pengoperasian SKP-Online; 3. Memotivasi pegawai agar mau belajar cara penggunaan sarana teknologi. Akan tetapi upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga perlu adanya upaya lain dalam meningkatkan kinerja pegawai agar penerapan SKP-Online dapat berjalan secara optimal.
EFEKTIVITAS ORGANISASI PASCA PERUBAHAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
Authors: Helty Marcelina Lengkong  , Ermaya Suradinata  , M. Irwan Tahir
Published: December 2021

Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemerintahan yang efisien dan efektif yang dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suatu birokrasi pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya akan fungsi yakni dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Perubahan peraturan ini mengakibatkan adanya perubahan dan pengurangan struktur pada BKPPD Kota Bitung dengan tipologi C.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi BKKPD Kota Bitung dapat dikatakan belum efektif hal ini dapat dilihat dari produktivitas kerja, kepuasan kerja yang dirasakan pegawai serta sumber daya yang masih kurang. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi sebagaimana dikemukakan Richard M. Steers antara lain rentang kendali, ukuran organisasi, ukuran unit kerja, ketertarikan pada pekerjaan, serta komunikasi dalam organisasi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagaimana yang telah dianalisis dalam ASOCA antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak luar, (2) Peningkatan manajemen sistem kepegawaian yang berkualitas melalui inovasi-inovasi baru, (3) Memaksimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengawasan dalam bentuk reward dan punishment, (4) Memaksimalkan kemampuan dan kecerdasan berinovasi SDM untuk melahirkan strategi yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas organisasi BKPPD seiring dengan perkembangan teknologi yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, serta (5) Melakukan evaluasi jabatan pada struktur organisasi dalam rangka peningkatan jumlah SDM yang dapat menunjang penyelenggaraan organisasi secara efektif.
KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
Authors: Zheren Anggita Sumakul  , Ermaya Suradinata  , Bambang Supriyadi
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, serta upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah person (orang), place (tempat), paper (data). Untuk pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, observasi, wawancara dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperOleh 1) Produktivitas (input dan output), Kualitas layanan (pemberian informasi dan kualitas Sumber Daya Manusia), Responsivitas (daya tangkap dan keinginan masyarakat), Responsibilitas (tanggung jawab dan kerja sama), Akuntabilitas (tingkat kesesuaian dan tindakan) sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal 2) faktor penghambat Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia berlatar belakang pendidikan Pariwisata, kurangnya anggaran, kerja sama dengan pihak lain, sarana prasarana, promosi objek wisata 3) Upaya yang dilakukan secara jangka pendek, yaitu bekerja sama dengan pihak lain, mengusulkan anggaran yang memadai, mencari sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pariwisata dan melengkapi sarana dan prasarana objek wisata. Sedangkan upaya jangka panjang menjadikan bahan evaluasi terhadap RIPPDA selanjutnya.
Religion – kein Thema? Berichterstattung über das Christentum, den Islam und das Judentum im Vergleich
Authors: Koch Carmen , Hüsser Angelica
Published: December 2021

Religionsgemeinschaften sind wichtige gesellschaftliche Stakeholder. Allerdings interessieren sich die Medien nur wenig für Religion selber und behandeln sie als Beifahrerthema. Studien, die die journalistische Berichterstattung zwischen den Religionen vergleichen, sind Mangelware. In der hier vorgestellten Studie wurden mit einer standardisierten Inhaltsanalyse über den Zeitraum eines Jahres (2019/2020) Schweizer Nachrichtenmedien hinsichtlich der Berichterstattung über das Christentum, Islam und Judentum untersucht. Dabei interessierte die Frage nach der religiösen Vielfalt in den Medien auf unterschiedlichen Ebenen: einerseits, ob Religion und Religionsgemeinschaften in den Beiträgen eine zentrale Rolle spielen oder nur nebenbei erwähnt werden. Zum anderen stand die Frage im Fokus, mit welchen Themen die Religionen in den Medien auftauchen.
Das Recht auf Bildung in Zeiten der Pandemie. Vom Präsenz- zum Distanzlernen und zurück?
Authors: Reimer Franz
Published: December 2021

Das Recht auf Bildung ist Kindern und Jugendlichen nicht grundgesetzlich, wohl aber in den allermeisten Landesverfassungen und darüber hinaus völkerrechtlich als justitiables Recht verbürgt. Ihm korrespondiert keine verfassungs- oder völkerrechtliche Pflicht zur Bildung. Die Statuierung einer solchen Pflicht, die nicht mit der Schulpflicht identisch ist, obliegt den Landesgesetzgebern. Die Pandemie hat die Notwendigkeit einer differenzierenden gesetzlichen Ausgestaltung gezeigt, weil die Schulpflicht zwar durch infektionsschutzrechtliche Verordnungen suspendiert, auf diesem Weg aber nicht durch andere Lernformen surrogiert werden kann.
Das Kinderrecht auf digitale Bildung
Authors: Krause Torsten
Published: December 2021

Mit der Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 konstituiert der Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen das Recht auf digitale Bildung. Der Artikel stellt die Grundsätze der Allgemeinen Bemerkung und ihre Implikationen für das Kinderrecht auf Bildung und den damit in Zusammenhang stehenden Rechten vor.
Kita und Tagespflege in der Pandemie
Authors: Schweigler Daniela
Published: December 2021

Die Corona-Pandemie hat für die frühkindliche Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege Einschränkungen in einem zuvor nicht vorstellbaren Maße mit sich gebracht. Der Beitrag stellt die infektionsschutzrechtlichen Grundlagen dieser Einschränkungen dar und untersucht, welche Rechts- und Finanzierungsfolgen sich auf den unterschiedlichen öffentlich- und privatrechtlichen Ebenen ergeben. Dabei zeigt sich, dass die Pandemie eine Reihe von - vor allem verwaltungsrechtlichen - Rechtsproblemen aufgeworfen bzw. in den Fokus gerückt hat. Diese bieten viel Stoff für die weitere Aufarbeitung durch Rechtswissenschaft und Praxis.
„Kein junger Mensch darf verlorengehen“ – § 16 h SGB II, Chancen und Herausforderungen
Authors: Semmler Theresa
Published: December 2021

„Kein junger Mensch darf verloren gehen!“ - inwiefern bietet die Einführung des § 16h SGB II (niedrigschwellige Fördermöglichkeiten für schwer zu erreichende junge Menschen) die Chance, diesem Ziel näher zu kommen - und welche Herausforderungen sind dabei mitzudenken? Mit der Einführung des § 16h SGB II hat der Gesetzgeber 2016 die rechtliche Grundlage zusätzlicher Fördermöglichkeiten für die Zielgruppe der so genannten schwer zu erreichenden jungen Menschen geschaffen. Die hohe NEET - Rate (= Not in Education, Employment or Training) für junge Menschen von 20-24 Jahren, die 2018 in Deutschland bei 9,1 % lag, verdeutlicht, dass es einen erheblichen Hilfe- und Förderbedarf bei einigen jungen Menschen gibt, der durch Leistungen nach § 16h SGB II gedeckt werden soll. Die Handlungsbedarfe hinsichtlich der jungen Menschen, auf die der § 16h Bezug nimmt, sind heterogen und die Zielgruppe ist durch das Vorliegen von multiplen Problemlagen gekennzeichnet - diese reichen von andauernden und eskalierenden Konflikten in der Familie und Schwierigkeiten in Bezug auf das Arbeits- und Sozialverhalten über Schulden- und Suchtproblematiken bis hin zur Wohnungs-/ Obdachlosigkeit und bedingen bzw. verstärken sich häufig wechselseitig. Nicht selten haben die jungen Menschen längere ‚Karrieren’ im Hilfesystem hinter sich (Jugendhilfe etc.) und am Ende den Kontakt zum Hilfesystem abgebrochen. Mit dem § 16h SGB II sollen gezielt zusätzliche sehr niederschwellige Hilfen angeboten werden, die diese jungen Menschen (zurück) auf den Weg in Bildungsprozesse, Maßnahmen der Arbeitsförderung, Ausbildung oder Arbeit holen sollen. Durch den § 16h SGB II sollen die Nicht- Erreichten erreicht werden. In diesem Artikel werden die wesentlichen Chancen und Herausforderungen untersucht, die sich durch die Einführung des § 16h SGB II ergeben.
Barriers and Success Factors of Performance Management in International Manufacturing Networks – A Literature Review
Authors: Remling Dominik
Published: December 2021

This study systematically profiles the International Manufacturing Network research literature on the topic of Performance Management and provides a research framework addressing the core debated topics. The findings reveal that the main barriers are the heterogeneity of manufacturing sites, the implementation, and the gap between site- and network-level. The main success factors are the inclusion of diverse types of metrics for a wide range of areas, following guidelines for the implementation, engaging skilled employees, and continuously adapting the system over time. Along-side the identification of the core debated topics, a research agenda is proposed and managerial implications are highlighted.
Resilience Measures in Global Production Networks: A Literature Review and Conceptual Framework
Authors: Benfer Martin , Verhaelen Bastian , Peukert Sina , Lanza Gisela
Published: December 2021

The resilience of globally interconnected production networks to changes in their environment and internal disruptions is an important research object in business and production science. While many different measures to improve resilience have been suggested in academic literature, effectively choosing measures to improve production networks remains challenging. This contribution analyzes measures to improve the resilience of production networks proposed in the existing body of literature. The most commonly suggested measures are discussed in detail. These measures are structured in a conceptual framework to enable increased clarity regarding the mechanics by which measures improve resilience and to choose specific measures for a production network.
Deriving a global production network type in times of uncertainty – a simulation based approach
Authors: Liao Shuangqing , Rüegg Adrian , Hänggi Roman
Published: December 2021

Global production networks are highly complex to manage and constantly to optimize. Recent developments such as political power changes, pandemic crises or increasing trade hurdles have significantly altered the risk exposure of global production set-ups. We use optimization and simulation tools to derive a suitable network type. We develop a global cross-shipping strategy with an integrated approach combining heuristics and simulation. We quantify the impacts of different uncertainties, such as plant closure and high demand variation with simulation, and it to compare to a local-to-local production network. Our approach makes the model easy to implement and close to real-world processes.

This paper provides support for production network decision-making. We present a scientifically sound and practically feasible approach to an important actual business management problem. The developed integrated approach does not require assumptions about the production network structure or policies and is therefore applicable to a wide range of settings. In our case study, we quantify the positive impact of a global cross-shipping production network in comparison to a local-to-local approach. The result of our study helps to adjust the needed strategic and operational measures to manage a global production network.
Organizing Controversy: Toward Cultural Hospitality in Controlled Vocabularies Through Semantic Annotation
Authors: Coladangelo L.P.
Published: December 2021

This research explores current controversies within country dance communities and the implications of cultural and ethical issues related to representation of gender and race in a KOS for an ICH, while investigating the importance of context and the applicability of semantic approaches in the implementation of synonym rings. During development of a controlled vocabulary to represent dance concepts for country dance choreography, this study encountered and considered the importance of history and culture regarding synonymous and near-synonymous terms used to describe dance roles and choreographic elements. A subset of names for the same choreographic concepts across four subdomains of country dance (English country dance, Scottish country dance, contra dance, and modern western square dance) were used as a case study. These concepts included traditionally gendered dance roles and choreographic terms with a racially pejorative history. Through the lens of existing research on ethical knowl­edge organization, this study focused on principles and methods of transparency, multivocality, cultural warrant, cultural hospitality, and intersectionality to conduct a domain analysis of country dance resources. The analysis revealed differing levels of engagement and distinction among dance practitioners and communities for their preferences to use different terms for the same concept. Various lexical, grammatical, affective, social, political, and cultural aspects also emerged as important contextual factors for the use and assignment of terms. As a result, this study proposes the use of semantic annotation to represent those contextual factors and to allow mechanisms of user choice in the design of a country dance knowl­edge organization system. Future research arising from this study would focus on expanding examination to other country dance genres and continued exploration of the use of semantic approaches to represent contextual factors in controlled vocabulary development.
Confronting and Addressing Historical Discriminations through KOS: A Case Study of Terminology in the Becker-Eisenmann Collection
Authors: Dobreski Brian , Qin Jian , Resnick Melissa
Published: December 2021

While historical cultural materials inform users of the past, they may also contain language that perpetuates long-entrenched patterns of discrimination. In organizing and providing access to such materials, cultural heritage institutions must negotiate historical language and context with the comprehension and perspectives of modern audiences. Excerpted from a larger project exploring representation and access around historical terminology and personal identity, the present work offers insight into how knowl­edge organization systems may be used to help modern users confront and make sense of past, discriminatory language in the archive. Using keywords drawn from the titles of 19th and 20th sideshow performer photographs, this work details the construction of a mapping dictionary that brings together corresponding terminology from several vocabulary sources along with annotations designed to explain historical terms to modern audiences. The development of this dictionary revealed several major types of problematic and potentially discriminatory language including historical euphemisms, misnomers, outdated terms, and sensationalist monikers. The finished dictionary offers opportunities to address these through explanatory annotations and to provide a richer, multi-perspective approach to subject analysis for these and other historical materials.
Board Interlocks as a Diffusion of Strategic Information – Does it Work? A Polish Case
Authors: Światowiec-Szczepańska Justyna , Małys Łukasz
Published: December 2021

Several theories point to the influence of board interlocks on the diffusion of important resources, mainly information. Empirical confirmation of the information functionality of the interlocking directorates network was obtained in the case of network research under the Anglo-Saxon model of corporate governance as well as the continental model in developed countries. Since the early 1990s another model of corporate governance in CEE countries has been developed. The specific determinants of the development of this model do not allow us to unequivocally state similar causes and consequences of interlocking directorates in relation to the most frequently studied western corporate governance models. The aim of this study is to determine the importance managers attach to these relationships within a corporate network as a source of strategic information that is important to the company’s strategic decision-making process, in the context of the Polish governance model. The research employs the case-study method and presents the results of five case studies of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research, on the one hand, suggests that the network embeddedness of Polish listed companies is of minor significance; on the other hand, it pointed to the existence of two main types of corporate networks: one inwardly directed and focused on supervisory board members’ controlling function performed with a view to protecting the shareholders’ equity ownership, and the other orientated towards external relationships, often distant from the original industry, in order to obtain information that supports new initiatives. What seems to most determine the behaviour of company managers is the corporate culture resulting from the presence of a foreign owner from a Western European country. In general, the findings confirm the importance of the network of interlocking directorates more as an instrument of control than diffusion of strategic information.
Modelling youth entrepreneurship intentions: A ten-year research
Authors: Djordjevic Dejan , Cockalo Dragan , Bogetic Srdjan , Bakator Mihalj
Published: December 2021

Entrepreneurship can have a crucial role in economic development. Youth entrepreneurship has even a greater role in economic growth. The underlying issues are the high youth unemployment rates in developing but also in developed countries as well. Improving the entrepreneurial climate and providing a “fertile” ground for venture creation is almost an imperative for increasing the number of young entrepreneurs and the number of entrepreneurs overall. In this paper, the results of an extensive, cross-sectional study conducted over ten-years, are presented. The study includes 5670 respondents - high school and university students from Serbia. The goal was to determine the predictors of youth entrepreneurship intentions in the domain of venture creation.
Drivers of e-newsletter engagement in the academia in the post-conflict region
Authors: Filipović Jelena , Arslanagic-Kalajdzic Maja
Published: December 2021

The aim of this study is to investigate how various elements of digital content impact the behavioural engagement of the content’s users in the setting of Southeast Europe, which has recently experienced turbulence in its political and social interrelationships. Using the stimulus-organism-response (S-O-R) theory we develop a model that considers two types of stimuli: digital content tone (consisting of positive and negative valence) and digital content substance, as well as two types of behavioural responses: opens and clicks on the content. Research is conducted in six countries over a period of three years, investigating objective users’ behavioural indicators for a regional newsletter. The results show digital content tone impacts users’ response in terms of opens and that this effect differs across the region. Furthermore, we show that the digital content substance is significantly related to number of clicks on the newsletter content and that this effect is curvilinear for the number of news features and number of calls, while it is positive and linear for the stakeholder/keywords mentions. Theoretical and managerial implications of the study are elaborated and discussed.
Generational affiliation, job resources, and organizational commitment: the case of Romanian public schools .
Authors: Stan Rosana , Vîrgă Delia
Published: December 2021

The present study aims to analyze the moderating effect of generational membership (Generation X and Millennials) on the relationship between job resources and organizational commitment for Romanian teaching staff working in the public educational system. A sample of 301 teachers (59.5 % affiliated with generation X) was involved. It was found that generational belonging significantly moderated the relationship between colleagues’ support and normative commitment and between job autonomy and continuance commitment. These results reflected motivational differences between Millennials and Generation X. The practical implications for adapting management strategies based on the generational appreciation of job resources in schools as an organization are discussed further.