Tinjauan Yuridis tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) atas Produk Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor [Legal Analysis of Safeguards Measures on Synthetic and Artificial Staple Fibres in Regard to the Increase of Import]
Authors: N.B.S.P Binstien A.D. Yuliana 
Published: September 2022

<p><em>Exportation and importation of goods are essential parts of international trade. </em><em>In order to achieve those goals, countries around the world decided to establish the World Trade Organization whose functions are to make regulations governing international trade, to decrease prices, and to remove international trade barriers. </em><em>Textile and textile-based products are some of Indonesia’s most important commodities frequently exported to and imported from other countries. However, the increasing importation of these textile or textile-based products has negative impacts on domestic industry.</em><em> One of the negative impacts which Indonesian local producers have to deal with is fierce competition between local and imported products. This situation threatens the existence of domestic businesses and leads to trade imbalance. </em><em>This research seeks to examine both the serious injury and threat of serious injury which might be caused by such an import surge. This study also discusses the application of several safeguard measures in comparison with World Trade Organization (WTO) regulations and several pieces of applicable Indonesian legislation, particularly Law Number 7 of 2004 on Trade, Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 84 of 2002, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2011 on Antidumping Measures, Compensation Measures, and Trade Security Measures.</em><em> Furthermore, this research has identified negative impacts of an import surge in textile and textile-based products, especially thread products (except sewing threads) made of synthetic and artificial staple fibres. This import surge has been found to threaten Indonesian local products. This research also examines the safeguard measures which have been taken by the Indonesian Government in order to protect the local industry.</em></p><p><em> </em></p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstrak: </strong><em>Safeguards measures</em> merupakan salah satu tindakan pengamanan yang dikenal dalam kegiatan perdagangan internasional. Pentingnya diadakannya hambatan perdagangan adalah untuk melindungi produksi dalam negeri yang terdampak dengan adanya lonjakan impor. Penelitian ini akan memfokuskan tindakan pengamanan pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang merupakan salah satu komoditi ekspor-impor yang diandalkan di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah barang impor TPT, menimbulkan dampak negatif bagi industri dalam negeri. Produsen lokal di Indonesia merasakan sulitnya bersaing dengan barang impor. Hal ini mengancam eksistensi pelaku usaha dalam negeri dan membuat tidak seimbangnya neraca perdagangan. Penelitian ini membahas mengenai kerugian serius dan ancaman kerugian serius yang terjadi akibat lonjakan impor dengan menyoroti dua masalah utama dalam penelitian yaitu tentang implementasi <em>safeguards measure</em> untuk melindungi industri dalam negeri dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi lonjakan impor agar dapat terhindar dari kerugian serius. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan tindakan pengamanan (<em>safeguards</em>) terkait peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan, Keputusan Presiden RI No. 84 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dari hasil penelitian ditemukan adanya dampak negatif dari lonjakan impor barang TPT khususnya produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik dan artifisial yang mengancam produksi lokal di Indonesia dan implementasi <em>safeguards measure</em> di Indonesia yang telah sesuai mengikuti ketentuan hukum perdagangan internasional dan kerangka hukum nasional meskipun efektivitasnya masih dirasakan kurang maksimal untuk melindungi industri dalam negeri.</p>