bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
NORMATIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA IDEALITA DAN REALITAS
Authors: ' Firdaus
Published: August 2023

Penormaan CSR sesungguhnyamemperlihatkan karekteristik danwajah asli ekonomi Indonesia, dansekaligusuntukmenjawabberbagai kritik dan pandanganyang mengatakan bahwa sistemekonomi adalah ‘sistem ekonomibukan-bukan’ (bukan sosialis danbukan kapitalis). Pelaksanaan CSRoleh perusahaan pengelola SDAbelum sesuai antara idealita(harapan) dan realitas, karena adaresistensi dari perusahaan ataskewajiban CSR oleh hukum.Kewajiban CSR bagi perusahaanpengelola SDA oleh UUPT didasarioleh nilai-nilai luhur bangsaIndonesia, seperti kepedulian,gotong-royong,dantolongmenolong, serta negara berdaulatdanberkewajibanmengaturpengelolaan SDA agar sesuaidengan tujuan sebesar-besarnyakemakmuran rakyatKata Kunci : CSR, SDA, perusahaan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Authors: Fauzi Ahmad
Published: August 2023

Peninjauan kembali oleh Jaksadalam perkara pidanamerupakan paradoks yangterjadi dalam sistem hukumpidana, dimana praktek hukumtersebut bertentangan dengannilai dan norma hukumsebagaimana diatur dalamKUHAP. Tetapi dalam praktekpeninjauan kembali seringkalidilakukan oleh jaksa denganalasan ada yurisprudensipengadilan yang memutusperkara tersebut, akibatnyahukum tidak mencerminkankeadilan dan kepastian bahkancenderung menabrakkepentingan hukum terpidanadan ahli warisnya. Pengajuanpeninjauan kembali adalahsemata-mata demi kepentinganterpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undangtidak memberikan wewenangkepada jaksa untuk melakukanpeninjauan kembali, bahwapeninjauan kembali yangdilakukan oleh jaksa bukanmerupakan penemuan hukummelainkan hanya merupakanpenafsiran hukum.Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa, Hukum Acara Pidana, Keadilandan kepastian HukumKeadilandan kepastian Hukum.
MENINJAU KEMBALI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: ' Erdianto
Published: August 2023

Setelah lebih kurang 12 tahunpemberantasan korupsi oleh KPK,belum terjadi perubahan yangsignifikan terhadap perubahankarakter budaya masyarakatterhadap korupsi. Penggunaansanksi pidana khususnya pidanapenjara dalam pemberantasankorupsi memiliki banyak kelemahan.Penggunaan fungsi preventifsesungguhnya jauh lebih pentingkarena jauh lebih efektif dalamupaya penanggulangan kejahatan.Kata Kunci : KPK, pencegahan, pemenjaraan
SYARI’AH CARD (KARTU KREDIT SYARIAH) DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH
Authors: FIRMANDA HENGKI
Published: August 2023

Syariah card merupakan produkperbankan syariah yang termasukbaru, sehingga dalam prakteknyaperlu mendapatkan perhatian khususagar sesuai dengan konsep syariah.Penerbitan syariah card sangatbermanfaat bagi manusia, yaitumempermudah manusia untukmelakukan pembayaran, danmemberikan rasa aman kepadamanusia karena tidak perlu membawauang yang banyak. Seharusnya,manfaat yang diperoleh bukan hanyamanfaat yang sifatnya duniawi saja,melainkan harus ada manfaat menuju akhirat.Kata Kunci: Syariah Card, Bank Syariah, Manfaat.
MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI PENGEMBAN OTORITAS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH
Authors: ' K.A.BUKHORI
Published: August 2023

Pilihan otoritas regulasi untukmempercayakan otoritaskepatuhan syariah perbankansyariah kepada Majelis UlamaIndonesia (MUI), lembaga nonnegaraberbadan hukumprivat, secara teoritikmenyimpan problem.Kedudukan MUI sebagai badanhukum privat menjadi miripbadan hukum publik yangberwenang membuat ketetapanmengikat publik.Sisi lain,kelayakan fatwa ormas non-MUIsebagai rujukan regulasi,terkesan diabaikan, karena sudahada fatwa rujukan resmi.Kajian hukum normatif inibertujuan menguji ketepatansecara teoritik penunjukan MUIitu. Diperoleh konklusi, modelotoritas berbasis MUI ini masihrelevan dilanjutkan, sejauhsebagai model transisi.Kata kunci:MajelisUlama Indonesia, KepatuhanSyariah,PerbankanSyariah
REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR DI PROPINSI RIAU
Authors: Hasanah Ulfia
Published: August 2023

Negara memberikan hak atastanah kepada orang atau badanhukum selalu diiringi kewajibankewajibanyang ditetapkan dalamUUPA. Oleh karena itu PemegangHak atas tanah dilarangmenelantarkan tanah yang beradadalam penguasaannya, dan UUPAtelah mengatur akibat hukumterhadap tindakan tersebut.Berdasarkan hasil penelitianProses dalam penertiban tanahterlantar di Propinsi Riau mengacupada Peraturan Kepala BPN RINomor 4 Tahun 2010, dalampraktiknya meliputi: Inventarisasitanah yang terindikasi terlantar,Identifikasi dan penelitianterhadap tanah terindikasiterlantar, Sidang Panitia C,Pemberian peringatan terhadappemegang hak, Penetapanterhadap Tanah Terlantar , 2.Berdasarkan data dari Kantor BPNRI Wilayah Propinsi Riau, ada 54lokasi tanah yang terindikasiterlantar, yang tersebar di 11kab/kota di Propinsi Riau dan baruada 1 lokasi yang terdapat di kotaPekanbaru. Dan baru ada 1 (satu)lokasi yang ditetapkan sebagaitanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory,yang terletak di KabupatenKuantan Singingi., 3.Pendayagunaan terhadap tanahterlantar di Propinsi Riaudiarahkan kepada 3 jenispenggunaan yaitu: Reforma Agraria, Program Strategis danTanah Cadangan Negara.Pendayagunan tanah terlantarterlantar dikota Pekanbaru belumdapat dilaksanakan denganoptimal karena tanah negara bekastanah terlantar sulit untukdieksekusi. Hal ini karenasebagian besar tanah tersebuttersebut merupakan tanah konflikyang saat ini di duduki olehmasyarakat.Kata Kunci : Penertiban, Tanah terlantar, Redistribusi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAN KEGIATAN YANG DILARANG ATAS PERUSAHAN DILUAR YURIDIKSI TERITORIAL HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 07/KPPU-L/2007)
Authors: NAHAK ALFONSUS
Published: August 2023

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara konkrit mengatur mengenai kepemilikan saham silang, tetapi hanya mengatur mengenai kepemilikan saham pada para pelaku usaha, sehingga ruang itulah yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertindak diluar wilayah yurisdiksi teritorial hukum negara lain. Kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan Temasek Holdings terjadi melalui dua anak perusahaannya, yakni Singapore Telecomunications Ltd. (SingTel) memiliki 35% saham di Telkomsel dan Singapore Technologie Telemedia Pte. Ltd. (STT) menguasai 40,77% saham Indosat. Dengan menguasai 89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang oleh Temasek Holdings menyatakan bahwa Temasek Holdings terbukti melakukan kepemilikan saham silang yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
TINJAUAN NORMATIVITAS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN
Authors: NAIBAHO DESBERTUA
Published: August 2023

Keberadaan dan kegiatan perusahaan perkebunan yang seyogianya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kenyataannya juga dapat menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan hidup serta terhadap masyarakat khususnya terhadap masyarakat lokal sehingga dapat mengakibatkan timbulnya gejolak sosial berupa resistensi yaitu penolakan terhadap keberadaan perusahaan maupun terjadinya konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.Untuk menghindari adanya resistensi maupun konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat maka salah satu cara adalah dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan efektif. Mengingat begitu pentingnya pelaksanaan CSR, maka di Indonesia tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perseroan Terbatas adalah telah bersifat wajib (mandatory) oleh perusahaan dengan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)
Authors: SOPIAN ANDI
Published: August 2023

Dalam menjalankan Perma No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman-pemahaman majelis hakim dalam menjalankan Perma tersebut dan serta dikarenakan kurang tertarik para majelis hakim mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi Hambatan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, mengupayakan agar setiap mediasi dapat mencapai kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menyediakan daftar mediator dari kalangan hakim. Jadi, hal ini dapat menghemat biaya dan ini bisa menjadi alasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan.
KEBIJAKAN KRIMINAL PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Kajian UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
Authors: ' MUKHLIS R
Published: August 2023

Indonesia sejak awal kemerdekaan telah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, meskipun dalam perkembangan dewasa ini kejahatan korupsi semakin meningkat dan menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga penanganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. dalam Politik criminal sebagai bagian dari politik hukum pemerintah, telah mengeluarkan kebijakan criminal antara UU No.3 tahun 1971 dengan UU no.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001,terdapat hal hal baru sebagai berikut: pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus,adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentian, serta mengakui alat bukti elektronik.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PEMBENTUKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: ADHAYANTO OKSEP
Published: August 2023

Sebagai dasar Negara (ground norm)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukkan peraturan perundang-undangan. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukkan peraturan perundang-undangan.
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN (STUDI HUKUM ADAT MASYARAKAT (KUOK) KABUPATEN KAMPAR
Authors: ' Zulwisman
Published: August 2023

Peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten Kampar terbilang cukup efektif. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi Lingkungan hidup masyarakat adat secara lestari dan berkelanjutan. Faktor Pendukung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana daerah telah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini terlihat dari dikeluarkannya Peraturan daerah Perlindungan Terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Adat. Tingkat Kesadaran masyarakat Desa Marangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar masih kurang ,dari hasil wawancara dengan kepala desa dan aparat desa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan :rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan khususnya perlindungan dan pengelolaan tanah ulayat.
PERANANDATUK PEMUKA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA (HARTA SOKO) DI KABUPATEN KAMPAR
Authors: ELPHA .D MERIZA
Published: August 2023

Datuk Kepala suku dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah soko Dusun muara danau desa Sipungguk dengan melakukan pendekatan secara komunikasi langsung yaitu dengan proses komunikasi langsung saat pengaduan pihak yang bersengketa. Pihak bersengketa melakukan komunikasi langsung dengan Datuk kepala suku bahwa dia sedang mengalami masalah. Setelah didapat saksi Datuk kepala suku mendengarkan keterangan yang dia lihat, dengar dan dia alami. Datuk kepala suku membentuk tim penyelesaian sengketa tanah soko, penyiapan bahan dan menentukan waktu proses mediasi akan dilakukan menggunakan teknik mediasi dengan pesan yaitu penyampaian pesan oleh mediator saat proses mediasi berlangsung.
PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
Authors: ISHARAWANA ISHARAWANA
Published: August 2023

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru yang tidak berjalan optimal, karena dalam melakukan Peran polisi belum maksimal dalam upaya pengalihan wewenang yang harus dilakukan pengamanan oleh polisi yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, isu penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru termasuk faktor internal, yaitu; Waktu penanganan kasus investigasi terlalu singkat, laboratorium forensik terbatas, proses pemeriksaan di BAPAS, kurangnya pengetahuan penyidik dan penyidik anak, faktor eksternal yaitu; Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kesadaran masyarakat, dan aktor itu sendiri. Ketiga, upaya penyelesaian masalah penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru.
IMPLEMENTASI ASAS PERJANJIAN DALAM PINJAMAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN DEBITUR DI HUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM
Authors: ADRIAMAN MAHLIL
Published: August 2023

Berdasarkan kenyataan dalam praktek, perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank diklasifikasikan sebagai perjanjian yang disusun atas dasar kesepakatan antara pihak, karena bank telah memberi kesempatan kepada Nasabah untuk mengoreksi isi perjanjian. Hal tersebut hanya prosedur perjanjian tetapi tetap saja Nasabah secara terpaksa menerima semua isi perjanjian karena sangat membutuhkan pinjaman untuk usaha Nasabah.Perlindungan hukum bagi Nasabah debitur dapat diindikasikan dari diterimanya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu filter atau rambu di dalam menyusun isi perjanjian kredit bank.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Authors: Ayusriadi Ayusriadi , Razak Abdul , Hamid Muh Arfin
Published: August 2023

This research was aimed at finding out and elaboration the perspective of Islamic Law on the capital punishment based on the human rights laws taking into force in Indonesia. This research was a normative legal research using statutory, conceptual and comparative approaches. The legal sources were collected through literature study. The collected legal sources were analyzed by using rules of law, relativism and human rights and Islamic law maslahah theoryes in order to find out the perspective of Islamic law and the human rights against the capital punishment in order to make legal prescriptions on the discussed legal problem. The research results indicated that the perspective between Islamic law and the human rights on the capital punishment could be matched. In Islamic law is explicitly states that the capital punishment is a must in the crime of murder, whereas according to the concept of human rights, especially the international  world that the dominated by western country, states that the capital punishment is not recommended because it violats a person’s right to live as God's gift. The capital punishment it self in the concept of human rights has two dimensions, namely the universal dimension and the particular dimension. The Particular dimension state that the human rights enforcement is returned to each countries. This dimension is in line with the ideas of Islamic law as long as it suitable with the proportion of harm and its benefits. The values of human rights, especially in Indonesia, are born from the noble values of a nation so that they may have different views on the necessary of the capital punishment. The decisions on the capital punishment are returned to each country.
PENGUATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PENDEKATAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
Authors: Nansi Wencislaus Sirjon , Jontah Wahyu
Published: August 2023

The child is the future and the next generation of the ideals of the nation, therefore the best interests of the child must be the responsibility of all parties. The Including the interests of children who are faced with the law. In the Criminal Justice System Law No. 11 of 2012 recognizes Justice's restorative approach in the settlement of child criminal cases. Restorative justice approach is intended to prevent children from the impression of criminal and psychological trauma due to the judicial process and also besides that restorative justice approach is an effort to restore the balance between the perpetrator and the victim, as well as the perpetrator with the community to the original state. One of the most important approaches to restorative justice is the traditional approach and local wisdom. Customary law and local wisdom should be an alternative solution in the realization of restorative justice. Therefore this paper intends to examine the legitimacy of customary law in the legal system in Indonesia and the extent to which it exists within the Criminal Justice System law. The method used in this paper is the normative approach. Based on the results of the study it was found that restorative justice through indigenous approaches and local wisdom has not been seriously accommodated in the Criminal Justice System Law. Customary law in the form of fulfillment of customary obligations is only considered as an additional criminal. The additional criminal principle is not independently dependent on the principal penalty. Should the state seriously apply the principle of restorative justice in the settlement of child criminal cases, the customary approach should be regarded as one of the main forms of the crime.
GAGASAN PEMBENTUKAN LAPAS KHUSUS NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU MENURUT KLASIFIKASI KEJAHATAN DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
Authors: Isfardy Isfardy
Published: August 2023

Establishment of Special Drugs LAPAS in Riau Province according to crime classification is related to the purpose of punishment, which is done to see the condition of guidance to the Prisoners of Correctional Institution in Penitentiary in Riau Province which can be said not run maximally. This is evidenced by the limited facilities and infrastructure of visitation program guidance, the state of LAPAS is over-capacity, because all convicts of general and special crime are combined, so there is no separation wall. This is a concern given the many more drug users who are in the LAPAS, because between drug dealers, drug dealers and couriers into a single cell in prison. The purpose of punishment that had made the deterrent effect of the offender became not realized, because the coaching system that is in the LAPAS cannot run optimally. Constraints in fulfilling the idea of formation of special narcotic Drugs in Riau Province according to crime classification is associated with the purpose of punishment include: a. Maturity or mental readiness of personnel or prison officers, because there have been many violations committed by LAPAS officers in regulating the circulation of narcotics in prison. b. The absence of response from the Riau Provincial Government to over capacity of LAPAS in Riau Province so that there is no pressure to the Department of Law and Human Rights Department to immediately build a special LAPAS for Narcotics Prisoners. c. The realization of the Ministry of Justice and Human Rights was cut off in the middle of the road, since 2016, the discourse to build a special LAPAS for Narcotics Prisoners has been echoed, but until now, the realization has never materialized, even though the Ministry of Justice and Human Rights already have 5, 8.
PEMAAFAN KORBAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Authors: Anugrah Roby
Published: August 2023

AbstractThe purpose of research is an effort to victim get proportional attention in determining criminal imposition of the perpetrators. So that a policy is needed in reforming the criminal law so that the position of the victim becomes more active in order to realize the purpose of punishment for the future (ius constituendum). In the Criminal Code the position of a passive victim is only a witness of a criminal case which is solely to prove the fault of the suspect or defendant. The research method used is the normative approach or a conceptual approach that is focused on examining the role of victims in the reform of criminal law in order to realize the purpose of punishment. The results of this study answer that in the Criminal Code the position of the victim is passive so that the purpose of punishment is only retributive without regard to the aspects of the victim. Furthermore, in the renewal of Indonesian criminal law, the victim will get a proportional place in determining the criminal imposition of the perpetrator with the principle of forgiveness by the victim in order to realize the objectives and guidelines for fair punishment. Keywords: Forgiveness of Victims, Reform of Criminal Law, Objective of Punishment.  AbstrakPenelitian ini bertujuan sebagai upaya agar korban mendapatkan perhatian yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Sehingga diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana agar posisi korban menjadi lebih aktif guna mewujudkan tujuan pemidanaan untuk masa yang akan datang (ius constituendum). Dalam KUHP posisi korban pasif, hanya berkedudukan sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conseptual  approach yang difokuskan untuk mengkaji peran korban dalam pembaharuan hukum pidana guna mewujudkan tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini menjawab bahwa dalam KUHP posisi korban pasif sehingga tujuan pemidanaan hanyalah bersifat pembalasan/retributive tanpa memperhatikan aspek korban. Selanjutnya pada pembaharuan hukum pidana Indonesia korban lebih mendapat tempat yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan adanya asas pemaafan oleh korban guna mewujudjan tujuan dan pedoman pemidanaan yang adil. Kata Kunci: Pemaafan Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan
EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA MENDUKUNG PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN
Authors: Iqbal Muhamad , Susanto Susanto , Sutoro Moh
Published: August 2023

Abstract The use of E-Court technology by the Supreme Court to support the improvement, efficiency and effectiveness of the completion of administrative services in the courts that are linked to the principle of justice is fast, simple and low-cost. However, in the implementation of this system it seems that many of the registered users lack understanding regarding the purpose and method of using the E-Court system. So that this system is still considered to be less than optimal in achieving the desired goals of making this system. Keywords: E-Court, Effectiveness, Settlement of Cases.Abstrak  Pemanfaatan teknologi E-Court oleh mahkamah agung guna mendukung peningkatan, efisiensi dan efektifitas penyelesaian pelayanan administrasi di pengadilan yang dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun dalam penerapan sistem ini nampaknya banyak diantara pengguna terdaftar kurang memahami berkaitan dengan tujuan dan cara penggunaan sistem E-Court tersebut. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai sasaran yang diinginkan dari pembuatan sistem ini. Kata Kunci : E-Court, Efektifitas, Penyelesaian Perkara.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP LARANGAN MEMBUANG SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU
Authors: Rani Nabella Puspa , Oky Rachmad
Published: August 2023

The study aims to explaining the application of sanctions against the prohibition of disposing of waste based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management in the City of Pekanbaru; and analytically critical of the obstacles faced in implementing sanctions against the ban on disposing of waste based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management in the City of Pekanbaru. This type of research is sociological legal research which is more focused on the Policy of Pekanbaru City Government in applying sanctions against the prohibition of disposing of garbage. The results of this study are that the Pekanbaru City Government has not implemented criminal sanctions against the prohibition of disposing of garbage on the streets, in parks and in public places. The administrative sanctions have been made, namely, by giving a warning or making a statement. The obstacle in the application of criminal sanctions is because people who carelessly dispose of garbage cannot afford to pay or the fine is high, which is worth Rp 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah).
What is Tithymalus ardonensis (Galushko) Galushko (Euphorbiaceae)
Authors: Terekbaev A.
Published: August 2023

Tithymalus ardonensis (Galushko) Galushko is a rare species of uncertain taxonomic position. A new variant of its morphological description, data on ecological preferences, geographical distribution and relatives are given.
Seseli peucedanifolium Besser (Apiaceae) in Republic of Moldova
Authors: Pînzaru P. , Rustschuk A.
Published: August 2023

New data in favour of specific rank of Seseli peucedanifolium Besser and its geographical distribution are resulted.
Synopsis of the genus Aegopordon Boiss. (Asteraceae)
Authors: Tscherneva O.
Published: August 2023

A taxonomical review of the genus Aegopordon Boiss. comprising 2 species (A. berardioides Boiss., A. fontqueri (Cuatrec.) Tschern. comb. nova) is given. Distinctions of Aegopordon from a closely related genus Jurinea Cass. are discussed.
Typification of Cruciferae Juss. taxa described by A. G. Schrenk
Authors: German D. , Tscherneva O.
Published: August 2023

Results of a revision of original material on the Cruciferae Juss. taxa described on the base of A. G. Schrenk’s gatherings of 1840-1843 are presented. Among the taxa under study, 14 species and 1 variety were described by Schrenk, 2 species by F. E. L. Fischer and C. A. Meyer, and 1 species was intended by Schrenk and described by E. R. Trautvetter. Data on the type specimens of all treated taxa deposited in LE, P, M, WU, MW, TK, HAL, AA (completely), B and W (partly) are given, the type category of each specimen being specified. Lectotypes are designated (all based on the material of LE) for 11 species and 1 variety; for other 4 species, a second-step typification is made, and lectotypes are restricted to a single specimen. Currently accepted names (if different from original ones) are provided along with the most widely applied synonyms. The name Odontarrhena hirta Schrenk is reduced to synonymy of Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz. Notes are given where needed.
New combination in genera Blephariglottis Raf., Fimbriella Butzin, Gymnadeniopsis Rydb., Limnorchis Rydb., Platanthera Rich. and Tulotis Raf. (Orchidaceae)
Authors: Efimov P.
Published: August 2023

25 new combinations are validly published, which are needed for splitting the genus Platanthera Rich into several smaller genera.
The genus Populus L. (Salicaceae) of Indian Himilaya
Authors: Skvortsov A.
Published: August 2023

A critical review of the genus Populus L. in the flora of the Indian Himalaya, including 5 species (P. ciliata Wall. ex Royle, P. glauca Haines, P. adenopoda Maxim., P. tremula L. and P. × kashmirica A. K. Skvortsov nothosp. nova) is resulted. The changes in systematics and nomenclature of the species are made; the main synonyms, data on types, ecology and geographical distribution are presented. Morphological descriptions of the species are refined and completed. The transfer of P. ciliata from the section Tacamahaca Spach to Leucoides Spach is considered reasonable.
Grossularia Mill. (Grossulariaceae), a new genus to the flora of East Siberia
Authors: Berkutenko A. , Polezhaev A.
Published: August 2023

Grossularia acicularis (Smith) Spach is reported for the first time for East Siberia.
THE IMPACT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE CITY OF JAKARTA
Authors: naryono endang
Published: August 2023

Jakarta tops the list as the world's most polluted city, having consistently been in the ranks of the top 10 most polluted cities globally since May, according to data from Swiss air quality technology company IQAir. Jakarta, which has a population of more than 10 million people, records unhealthy levels of air pollution almost every day. While not number one daily on IQair's list of most polluted cities, historical air quality charts show it is consistently in the top 10. Jakartans have long complained of the toxic air from traffic, industrial fumes and coal-fired power plants. Some of them filed and won civil lawsuits in 2021 demanding the government take action to control air pollution. The court at the time ruled the government should establish national air quality standards to protect human health, while the health minister and governor of Jakarta should devise a strategy to control air pollution. The impact of air pollution is getting more polluted day by day and threatening public health, the policies of the central and regional governments are not able to reduce the pollution index in Jakarta which is getting worse and tends to be dangerous. The volume of vehicles that continues to increase, the amount of green space that is reduced and the lack of strict adherence to regulations result in worsening air quality in Jakarta.
Data in the Wind: Evaluating Multiple-Encoding Design for Particle Motion Visualizations
Authors: Ding Yiren , Harrison Lane
Published: August 2023

Motion is widely used in modern data visualizations, serving as a means for transitioning views and as a primary channel for conveying information. Particle flow maps have become a popular means for communicating the speed and direction of wind in engaging and informative ways. Yet there is little empirical design guidance supporting the multiple encodings these maps use, such as particle speed, particle density, and color saturation. In this paper, we investigate multiple encoding wind maps using a staircase methodology to estimate just-noticeable differences for a range of speed values across visualizations with or without motion encodings. Results suggest: 1. the multiple encodings designers use are not only aesthetically engaging– they also improve speed discriminability for the average participant. 2. The speed of particle motion should be controlled under a certain range for good information retrieval accuracy. These findings contribute empirical guidance for particle motion encoding design, and lay groundwork for future investigations as motion becomes more widely used in visualization practice.
Motion Planning Strategies for Autonomous Robotic Systems
Authors: Carter Emily
Published: August 2023

Motion Planning Strategies for AutonomousRobotic Systems
Leveraging Machine Learning for Unraveling Fluid Mechanics Complexity: Advancing Predictive Understanding
Authors: Lulwani Mumta
Published: August 2023

Leveraging Machine Learning for Unraveling Fluid Mechanics Complexity:Advancing Predictive Understanding
Autistic traits and speech perception in social and non-social noises
Authors: Tsuji Yurika , Imaizumi Shu
Published: August 2023

Individuals with the autism spectrum disorder (ASD) experience difficulties in perceiving speech in background noises with temporal dips; they also lack social orienting. We tested two hypotheses: (1) the higher the autistic traits, the lower the performance in the speech-in-noise test, and (2) individuals with high autistic traits experience greater difficulty in perceiving speech, especially in the non-vocal noise, because of their attentional bias toward non-vocal sounds. Thirty-eight female Japanese university students participated in an experiment measuring their ability to perceive speech in the presence of noise. Participants were asked to detect Japanese words embedded in vocal and non-vocal background noises with temporal dips. We found a marginally significant effect of autistic traits on speech perception performance, suggesting a trend that favors the first hypothesis. However, caution is needed in this interpretation because the null hypothesis is not rejected. No significant interaction was found between the types of background noise and autistic traits, indicating that the second hypothesis was not supported. This might be because individuals with high autistic traits in the general population have a weaker attentional bias toward non-vocal sounds than those with ASD or to the explicit instruction given to attend to the target speech.
Exploring the Impact of Robotics on Industrial Automation and Society
Authors: Smith John A.
Published: August 2023

Exploring the Impact of Robotics onIndustrial Automation and Society
Robotic Assistants in Everyday Life: A Comprehensive Overview and Future Prospects
Authors: Smith John A.
Published: August 2023

Robotic Assistants in Everyday Life: A Comprehensive Overview and FutureProspects
Do conservation translocations involve or result in hybridization and what are the consequences of hybridization for conservation? A systematic review protocol
Authors: Vlahiotis Kristen , Hogg Carolyn J , Moehrenschlager Axel , Shaprio Beth , Steeves Tammy , Vilà Carles , van Heezik Yolanda , Gotanda Kiyoko M.
Published: August 2023

BackgroundConservation translocations are the intentional movement of plants and animals to another location for the purpose of conservation (IUCN/SSC, 2013). Conservation translocations can have intended and unintended impacts on threatened populations. Conservation translocations can be beneficial, harmful, or both and such impacts can be intended or unintended (Novak et al., 2021). Conservation translocations can result in or involve hybridization. Hybridization is defined as the interbreeding of individuals from genetically distinct populations and can be intentional or unintentional. Hybridization can be interspecific, intraspecific or between subspecies (Chan et al., 2019). For conservation practitioners, understanding if hybridization might occur and what the consequences are is a key consideration when developing conservation management policies. There is currently no systematic review of (A) the frequency of hybridization after conservation translocations and (B) the consequences of hybridization occurring after conservation translocations. This review will provide critical insight and information for conservation professionals and scientists who are considering conservation translocations. MethodsA thorough search of peer-reviewed journal articles, open-access articles, and grey literature will be conducted. Five different databases will be searched, one open access (BASE) and four subscription based (Web of Science Core Collection, Zoological Record, Scopus, and BIOSIS). Bibliographic information will be recorded using the citation management software Zotero. Two screening stages will be performed (title/abstract, then full text) against predefined inclusion and exclusion criteria. The retained relevant literature will be subjected to coding and meta-data extraction. Each relevant study will then be critically appraised, based on a set of predefined validity criteria. Relevant knowledge gaps and emergent themes will be identified and discussed further.
What is Open Source Hardware: a Primer from UKRN
Authors: Network Reproducibility , Hsing Pen-Yuan , Arancio Julieta C. , Stirling Julian , Maia Chagas Andre
Published: August 2023

Open source hardware (OSH) refers to equipment and instrumentation whose designs are made available to anyone for use, modify, and distribute without restrictions in ways that are easily understood.  OSH is part of the Open Science Ecosystem, intersecting with open software as part of the toolchain used in experimental setups that generate data. The key role of OSH in research has been recognised on the highest levels, including the UNESCO Recommendation on Open Science, ratified in 2021.
Surprise! – Clarifying the link between insight and prediction error
Authors: Becker Maxi , Wang Xinhao , Cabeza Roberto
Published: August 2023

The AHA experience, a moment of deep understanding during insightful problem solving involving feelings of certainty, pleasure and surprise, has captivated psychologists for over a century. Recently, a new theoretical framework has proposed a link between the AHA experience and prediction error (PE), a popular concept in decision-making and reinforcement learning. This framework suggests that participants maintain a meta-cognitive prediction about the time it takes to solve a problem and the AHA experience arises when the problem is solved earlier than expected, resulting in a meta-cognitive PE. In our pre-registered online study, we delved deeper into this idea, investigating whether prediction errors also pertain to participants' predictions regarding the solvability of the problem itself, and which dimension of the AHA experience aligns with the meta-cognitive PE. Utilising verbal insight problems, we found a positive association between the AHA experience and the meta-cognitive PE, specifically in regards to problem solvability. Specifically, the element of surprise, a critical AHA dimension emerged as a key indicator of the meta-cognitive PE, while other dimensions, such as pleasure, certainty and suddenness showed no signs for similar relationships, with suddenness exhibiting a negative correlation with meta-cognitive PE. This new finding provides further evidence that aspects of the AHA experience, surprise in particular, correspond to a meta-cognitive PE. The finding underscores also the multifaceted nature of this phenomenon, linking insights with learning theories and enhancing our understanding of this intriguing phenomenon.
Bersikap Amanah dalam Berpolitik
Authors: Qosim Nanang
Published: August 2023

Berdemokrasi membutuhkan sifat amanah. Tidak hanya di ruang politik, namun sifat amanah juga harus hadir di segala ruang kehidupan. Sifat amanah ini haruslah dihadirkan oleh kita semua di dalam berbagai sisi berdemokrasi. Sifat amanah dan figur yang amanah berada di era yang berubah.Perubahan itu ditandai oleh kekuasaan terdistribusi ke simpul-simpul kekuasaan di luar lembaga kepresidenan, sistem yang desentralistik, dan sistem kepartaian yang multipartai. Sumber daya kekuasaan yang tersebar ini menuntut setiap orang untuk berdemokrasi dengan mengedepankan sifat amanah.
The Influence of Permeability Anisotropy on Reservoir Simulation Model Behaviour in Oil Fields
Authors: Al-Obaidi Sudad H , IP Kamensky , VI Smirnov
Published: August 2023

With a geological and dynamic model of the hydrocarbon field, adapted to historical exploitation data, petroleum engineers can gain invaluable insights into the current situation and evaluate proposed solutions with great effectiveness. This resource is highly beneficial, providing invaluable insights that can result in favourable results. Therefore, in order to obtain reliable results, it is very important to build a reservoir model, taking into account their geological features. One of these features canbe considered anisotropy of permeability. This is very important when it comes to low porosity and permeability reservoirs, which oil and gas companies are actively developing. The goal of this study was to assess how permeability anisotropy impacts the performance of a hydrodynamic model for a productive reservoir in an oil field. This study involves creating a field model and performing hydrodynamic calculations. This includes using field data to determine a close-to-real value for permeability anisotropy, optimizing an existing development system, and analyzing developmentmaps. As a result of the study, it was found that the omission of permeability anisotropy leads to an overestimation of the accumulated field development indicators. It was found that an increase in the value of anisotropy does not always lead to an increase in cumulative oil production, which undoubtedly emphasizes the peculiarity of the geological structure of thereservoir. In the final stage, a hydrodynamic calculation of the development was performed for 15 years, allowing conclusions to be reached about the correctness of applying operations to enhance oil recovery (EOR).
Lingering Memories of the Past? The Ideological Behaviour of Immigrants Socialised in Authoritarian Regimes
Authors: Lindemann Korinna O.
Published: August 2023

How does the political socialisation in authoritarian regimes affect the political behaviour of immigrants in democracies? The political past of immigrants is oftenoverlooked when assessing their behaviour, although experiences with politics can differ substantially. In this paper, I suggest that immigrants socialised in left-wing authoritarian regimes avoid the political left and support right of centre parties, while immigrants socialised in right-wing authoritarian regimes do not translate anti-right biases into host country politics. Using the German Socio-Economic Panel and V-Dem while applying Coarsened Exact Matching (CEM), I find a bias against the political left for immigrants socialised in left-wing authoritarian regimes compared to their democratic counterparts. Immigrants socialised in right-wing authoritarian regimes also express a bias against the political left, but only if the country has a longer communist past, otherwise no substantial differences appear. These results have important implications for how authoritarianism shapes political behaviour in a different context.
Robot Learning: From Data to Intelligence
Authors: Rodriguez Amanda , Thompson James
Published: August 2023

Robot Learning: From Data to Intelligence
Robot Learning: From Theory to Practice
Authors: Carter Melissa , Rodriguez Daniel
Published: August 2023

Robot Learning: From Theory to Practice
The many flavors of polarization: A systematic comparison of different conceptualizations and contexts
Authors: Fischer Olivia , Frey Renato
Published: August 2023

Polarization is a multifaceted topic that has recently gained increasing attention in popular media and behavioral science. But assessing whether society really is as polarized regarding societal issues as many believe is not straightforward because research has yielded multiple and not necessarily compatible definitions and operationalizations of polarization. We address this issue with new data (N = 768) on polarization regarding Covid-19 mitigation measures. In doing so, we first examined the convergent validity of eight different operationalizations of polarization. This analysis suggested moderate agreement between operationalizations, although correlation coefficients were far from perfect. Second, we used Bayesian parameter estimation to quantify the degree of polarization using one of the few operationalizations involving a clear threshold for polarization, namely the bimodality coefficient (BC). This analysis indicated credible evidence for polarization in four of the 12 implemented scenarios. In sum, the present study highlights the importance of considering how polarization is conceptualized and the context in which it is measured. Moreover, it provides insights into how people might perceive protective measures in the case of future pandemics.
Examining Bilingual Neurodiversity in Development: Recent Insights Through an Equity, Diversity, and Inclusion Lens
Authors: Leung Kai Ian , Molnar Monika
Published: August 2023

BackgroundAs highlighted by research on typically developing children, various biases exist when evaluating bilingual children’s abilities (De Houwer, 2023; Grosjean, 1998). These biases can lead to unequitable assessment of language and cognitive abilities – potentially over- or under-estimating bilinguals’ skills. Recent reviews on neurodivergent bilingual children (Kay-Raining Bird et al., 2016; Uljarević et al., 2016) alluded to the possibility that these biases are also present in clinical research.AimsThis review examines bilingual neurodiversity research in children through the lens of equity, diversity, and inclusion. Specifically, it evaluates potential biases in recent studies determine whether linguistic and cognitive abilities are assessed equitably, identify the types of linguistic and neurodiverse experiences represented in research, and examine the roles bilingual individuals play in research.MethodsWe conducted an abbreviated systematic review with a multi-pronged search of databases and a manual search for quantitative studies on linguistic and cognitive abilities with bilingual neurodivergent children. The Joanna Briggs Institute Checklist was adapted for risk of bias assessment. Data was extracted and analyzed from 95 studies, including study methods, bilingualism-related information (e.g., age of acquisition, language history tools, socioeconomic status), outcomes of interest (language, cognition), tasks (e.g., domain, name), and the main results or conclusions of each article.Main ContributionWe found that equitable bilingual assessment of language and cognition was highly affected by the lack of culturally and linguistically appropriate tools. Most studies used case-control designs, contrasting neurodivergent bilinguals with monolingual or typically developing peers, which promotes a deficit-based monolingual centered-view in bilingual neurodiversity research. We also identified persistent challenges in defining and measuring bilingualism that complicates cross-comparison across studies and disorders. Research focus remained largely on developmental language disorder (DLD; n=34) and autism spectrum disorder (ASD; n=29) given its language symptomology, while acquired disorders are understudied. Additionally, there is a lack of community-based research that could offer more inclusive methods by involving bilingual communities throughout the research process.ConclusionsThis review emphasizes the need to adopt equitable and inclusive research practices to better understand and support neurodivergent bilingual children. Future research should embrace a nuanced understanding of bilingualism and neurodiversity, prioritizing inclusive methodologies, as well as holistic assessments using culturally and linguistically appropriate tools, to avoid misdiagnoses and ensure fair clinical evaluations of language and cognition.