bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
MODEL PENGUASAAN TANAH PAUMAN DI KABUPATEN KARANGASEM
Authors: Suwitra Made
Published: July 2017

In the period of kingdom, Pauman land was collectively owned by the community called pauman. After the independence and at the time Land Law had been imposed, even in some villages the land had been proposed to be owned individually and some of the land had been sold, so the problem discussed were; what model was applied for the pauman land ownership and how the management was done when the Land Law had been imposed. The model of the research was a research of normative law with legislation, concept, analytic, and case approach. The sources of the regulation which were used in this research were primary law sources, secondary law sources, and tertiary law sources which were collected by interview (affirmation), note taking and document. And then it was done interpretation technique. The result of the research showed that there was still collective ownership for pauman land in which the members of the owners were permanent and some were dynamic depended upon the development of the genealogical main owners. Meanwhile, in some villages the ownership tended to be secularly individualization through having the legality of the law in context of Land Law so that some pauman lands dismissed, infect the pauman land was the basic of the managing commitment and there was no more unity of community as the result of authority and ownership transference through trading them to other people. That’s why serious efforts are needed to preserve the pauman lands.    Key words: pauman, authority, land tenure.AbstrakPada masa kerajaan tanah pauman dikuasai secara koletif oleh suatu kemunitas yang disebut “pauman”. Setelah kemerdekaan dan dengan diundangkannya UUPA penguasaannya mengalami perubahan. Di beberapa desa tanah pauman tersebut telah didaftarkan sebagai hak milik individu dan sebagian lagi sudah dijual. Dari kondisi tersebut ada beberapa isu hukum sebagai permasalahan penelitian, yaitu bagaimana model penguasaan hak atas tanah pauman dan pengelolaannya setelah berlakunya UUPA. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, analitik, dan kasus. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan teknik Wawancara (affirmasi), pencatatan dan dokumentasi. Data aytau bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah pauman masih bersifat kolektif yang jumlah keaggotaannya bersifat tetap dan ada yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan anggota inti secara genealogis. Sementara di beberapa desa cendrung mengarah individualisasi sekuler dengan mengusung kepastian hukum dalam konteks UUPA, sehingga beberapa pauman sudah bubar karena tanah pauman sebagai dasar pengikatan ayanah dan kesatuan kelompok sudah tidak ada lagi sebagai akibat terjadinya pengalihan penguasaan dan pemilikan tanah pauman melalui jual beli kepada pihak lain. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh dalam pelestariannya.
MENOLAK MAFIA PERADILAN: MENJAGA INTEGRITAS HAKIM-MENYELARASKAN PERBUATAN DAN NURANINYA
Authors: Suparman Eman
Published: July 2017

Kosakata mafia hukum atau mafia peradilan sudah cukup lama menjadi tambahan perbedaharaan Kamus Bahasa Indonesia yang sangat memprihatinkan. Namun demikian kata mafia hukum itu bukan sekedar isapan jempol atau sebuah fitnah, melainkan sudah terkonfirmasi keberadaannya dengan dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahannya. Kejadian demi kejadian yang menimpa lembaga peradilan di Indonesia pada berbagai tingkatan akhir-akhir ini, merupakan fakta yang sulit untuk dibantah bahwa sampai saat ini secara terang benderang dapat disaksikan bahwa kasus hukum itu dapat direkayasa, baik perdata maupun pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga lembaga pemasyarakatan. Berdasarakan hasil pengamatan partisipatif selama penulis bertugas di Komisi Yudisial, ternyata upaya Peningkatan Kesejahteraan Hakim yang telah diwujudkan oleh Komisi Yudisial bersama Pemerintah dan Parlemen Republik Indonesia berupa ditingkatkannya tunjangan hakim, ternyata belum signifikan mampu mengikis perilaku korup oknum hakim yang bermental serakah. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia dalam rangka merespons kondisi objektif yang terjadi akhir-akhir ini, untuk menyelamatkan konsisi penegakan hukum yang sudah terseok-seok ini dan tidak boleh lagi dibiarkan, adalah menjadi conditio sine qua non untuk membuat Paket Kebijakan Reformasi bidang Hukum pada wilayah Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung. Kesimpulannya, penataan serta reformasi total bidang peradilan terhadap seluruh jajaran penyelenggara kekuasaan kehakiman sudah tidak dapat lagi ditunda, jika ingin menyelamatkan kondisi penegakan hukum pada bangsa ini.
LEGAL PROTECTION FOR BITCOIN INVESTORS IN INDONESIA: TO MOVE BEYOND THE CURRENT EXCHANGE SYSTEM
Authors: Tampi Mariske Myeke
Published: July 2017

Bitcoin telah menarik investor di seluruh dunia karena menyajikan pilihan yang menarik untuk sistem moneter saat ini. Ini adalah mata uang virtual yang dapat berpotensi menggantikan mata uang moneter yang ada karena menawarkan konsep baru pembayaran dikenal sebagai reksa persetujuan tanpa bergantung pada kepercayaan untuk setiap bank atau desentralisasi. Bitcoin sebagai mata uang telah diberlakukan di beberapa negara, meskipun tanggapan telah kecurigaan dan memperingatkan.Makalah ini akan memeriksa bitcoin isu-isu terkait menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan kritis dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejauh ini, undang-undang serupa telah diberlakukan oleh California, Uni Eropa dan Singapura untuk menangani masalah-masalah mata uang virtual. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggambarkan bitcoin, mengapa mata uang dan bagaimana kerangka perlindungan hukum untuk Bitcoin investor di Indonesia.Berdasarkan luas-tersebar adopsi bitcoin dan sisi gelap dari kasus bitcoin membentuk sikap pemerintah tentang bitcoin di Amerika Serikat, makalah ini mengeksplorasi bagaimana memberikan peraturan yang tepat untuk melindungi bitcoin investor di Indonesia.
PUTUSAN PENGADILAN PIDANA SEBAGAI DASAR PENGAJUAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN UANG PENGGANTI
Authors: Anindita Sri Laksmi , Adnan Lazuardi
Published: July 2017

Sejak Indonesia mengenal dan memberlakukan konsep perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi perbuatan yang melanggar asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Itu karena, konsep onrechtmatige daad lebih luas dari pada konsep onwetmatige daad. Sekitar tahun 2010, ditemukan bahwa perbuatan tidak memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, padahal putusan bukan sumber hukum utama bagi negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. oleh karena itu dalam penulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan pengajuan gugatan berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya dalam hal tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pemenuhan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
Analisis Yuridis terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagalistrikan
Authors: Anugroho Adhi , Lestarini Ratih , Hayati Tri
Published: July 2017

Tesis ini membahas tentang penormaan asas “efisiensi berkeadilan” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Tulisan ini menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur “efisiensi berkeadilan” dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan. Disimpulkan bahwa makna dari “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Dalam penormaan dalam bidang ketenagalistrikan Indonesia, ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip “efisiensi berkeadilan”.
Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Mewujudkan BPK yang Independen
Authors: Simanjuntak Dumaria
Published: July 2017

BPK sebagai satu satunya lembaga audit eksternal sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya yang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seharusnya jauh dari kepentingan partai politik manapunyang menyeret pada kasus kasus korupsi. Akhir-akhir ini Anggota BPK banyak terseret isu kepentingan politis bahkan menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam rangka menjadikan BPK menjadi lembaga audit profesional dan independen maka pengisian jabatan Anggota BPK harus jauh dari kepentingan politis. Tulian ini menganalisis permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan Anggota BPK. Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa Pengisian jabatan Anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa jabatan.
Beberapa Pikiran Mengenai Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Authors: Hien Yap Thiam
Published: July 2017

Tulisan ini hanya mempunyai satu pretensi saja: dia adalah bebcrapa pikiran yang timbul dari pengalaman professionil yang agak lama mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di sidang pengadilan serta interpretasi tertentu tentang hukum berlaku yang mempunyai relasi dengan paham kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pikiran-pikiran yang membangkitkanrasa prihatin bercampur kekhawatiran akan realitas hukum dan keadilan kita dewasa ini, pikiran dan perasaan yang mendesak pengungkapannya kepada kalangan pengajar dan pelajar hukum guna turut memikirkan dan menggumulkan masalah yang merupakan esensi pokok dari suatu negara hukum dimana Rule of Law berlaku.
Pembaharuan Hukum Merek
Authors: Ramelan Soetomo
Published: July 2017

Berbicara mengenai pembaharuan hukum merek, kita dihadapkan kepada 2 persoalan, yaitu:1. hukum merek sebagaimana kita ketemukan di dalam hukum positif (ius constitutum), dan2. hukum merek yang kita cita-citakan (ius constituendum).Kedua persoalan ini memerlukan pembahasan. Jikalau sungguh-sungguh dikehendaki untuk meningkatkan penataan mengenai hukum merek, sehingga hanya dengan mengetahui kekurangan-kekurangan pada undang-undang yang sedang berlaku dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan hukum baru dalam bidang ini dapat diwujudkanlah hukum merek yang dicita-citakan.
Prof. Dr. Hazairin SH Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan YME
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Sengaja dicukilkan beberapa tulisan kata pengantar apa sesungguhnya yang menjadi cita perjuangan seorang ulama yang diberkahi Tuhan kealiman. Sebagai seorang muslim ia yakin dan percaya negara dan bangsa yang dengan rakhmat dan kurnia Tuhan mencapai kemerdekaannya dan dasar kenegaraan ditetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa dipaterikan dalam pasal 29 ayat I U.UD.1945 hanya akan mencapai kebahagiaannya, yang disebut masyarakat adil dan makmur bilamana mendapat ridha Tuhan Yang Maha Esa itu. Dan ridha demikian hanya dapat berwujud kalau hukum yang berlaku dan diperlakukan adalah syari'at agama ataupun setidak-tidaknya tidak boleh bertentangan dengan syari'at Tuhan itu. Kalaulah sudah nyata demikian cita dan perjuangan beliau dalam istilah agama disebut jihad, layaklah bilamana dalam judul diatas beliau digolongkan sebagai MUJAHIDIN yang ingin menegakkan hukum berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
Suatu Peninjauan terhadap Masalah Deportasi dari Segi Hukum Internasional
Authors: Suwandi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Deportasi ialah pengusiran orang asing keluar wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan. Dan pada hakekatnya pengusiran bukan merupakan hukuman, tetapi suatu tindakan administrasi yang merupakan suatu perintah dari pemerintah yang menetapkan seorang asing untuk meninggalkan wilayah negara yang bersangkutan.
MASALAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Authors: Saragih Bintan R
Published: July 2017

Kekuasaan Kehakiman yang berdiri sendiri muncul sebagai reaksi total terhadap kekuasaan absolut dari raja-raja di abad pertengahan di Eropa Barat terutama sejak munculnya Negara Hukum Formil atau Negara Jaga Malam. Perkembangan menghendaki perobahan dari Negara Hukum Formil menjadi Negara Kesejahteraan (Welfare State) di mana pengaruh dari Eksekutif meliputi sampai pada seluruh bentuk kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari dalam teori dan praktek bahwa Eksekutif sangat dominan pengaruhnya terhadap legislatif
SEDIKIT TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DAN PRAKTEK PELAKSANAANNYA
Authors: Abdurahman Abdurahman
Published: July 2017

Sebenarnya sudah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu Pengetahuan berkenaan dengan Undang-undang Pokok Agraria, namun penulis masih merasa perlu untuk mengetengahkannya kembali sebagai suatu permasalahan untuk suatu bahan pemikiran dalam pembinaan Hukum dinegara kita. Hal yang demikian juga adalah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Scholten “tot Jurist wort enkel gevormd, wie telkens weer leert net ene rechtsoordel tegen net andere of te wegen, daar bij begrijpend daat voor beide iets te zeggen volt” bahwa hanya mereka yang telah berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat hukum yang lainnya dan menyadari sepenuhnya, bahwa pada kedua pendapat tersebut ada sesuatu yang dapat dibenarkan, maka hanya dialah yang dapat menjadi seorang ahli hukum
BEBERAPA CATATAN MENGENAI GADAI SAHAM DAN FIDUCIA SAHAM
Authors: Tumbuan Fred B.G
Published: July 2017

Ketentuan-ketentuan yang mengatur lembaga gadai terdapat dalam Buku II KUH Perdata, yaitu pasal 1150 s/d 1160. Kita ketahui bahwa ketentuan-ketentuan dalam Buku II KUHPerdata merupakan “ius cogens” atau hukum yang mengikat. “In tegenstelling tot de structuur van het ver-bintenissenrecht heeft die van het zakenrecht een dwingend-rechterlijk karakter”. Karenanya para pihak dalam perjanjian gadai tidak bebas untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tersirat dalam pasal-pasal tersebut di atas.
PERTUMBUHAN MAJALAH HUKUM DI INDONESIA (DAHULU HINDIA BELANDA) ANTARA TAHUN 1849-1942
Authors: Basuki Sulistyo
Published: July 2017

Karya ini merupakan sebuah penelitian historis atas barbagai majalah hukum yang pernah diterbitkan di Indonesia (dahulu disebut Hindia Belanda) sebelum tahun 1942. Karya ini melukiskan evolusi pertumbuhan hukum sebagaimana tercermin dalam majalah hukum. Majalah dipilih sebagai obyek penelitian karena pada lazimnya majalah mencerminkan ide kontemporer, karenanya mampu memberikan nilai historis yang penting. Dalam dunia informasi, majalah sering dianggap sebagai saingan buku, walaupun tidak dapat menggantikan kedudukan buku. Periode sebelum tahun 1942 dipilih karena masa itu merupakan masa berkuasanya pemerintah Belanda atas Hindia Belanda hingga pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pada awal mula kehidupan permajalahan di Indonesia, isi majalah yang terbit di Indonesia acap kali merupakan cetak ulang, terjemahan ataupun isinya merupakan imitasi dari majalah terbitan negeri Belanda ataupun negara Eropa lainnya.
SEKEDAR TINJAUAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NO.11/PNPS/1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
Authors: Nasution Adnan Buyung
Published: July 2017

Penpres 11 Subversi sudah begitu dikenal bukan saja oleh kalangan hukum tetapi juga dalam masyarakat luas sebagai suatu peraturan yang begitu berbahaya karena merupakan senjata yang tajam dan ampuh dari penguasa yang bisa mengancam kehidupan setiap orang dinegara ini. Saya katakan senjata tajam dan ampuh karena dengan peraturan tersebut setiap penguasa, siapa saja yang kebetulan duduk didalam pemerintah, akan dengan mudah menghancurkan ataupun menyingkirkan orang-orang yang tidak disukainya. Dia juga berbahaya dan mengancam setiap orang dinegara ini, karena perumusannya begitu luas sehingga apapun sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang, kecuali barangkali satu-satunya yang tidak yaitu bernafas bisa dikwalifikasikan sebagai pelanggaran subversi. Dalam Kongres PERADIN bulan Oktober 1977 yang lalu, telah dikeluarkan suatu resolusi yang pada hakekatnya meminta dicabutnya Penpres 11 Subversi dan menggantikannya dengan suatu Undang-Undang Keamanan Nasional (Resolusi-Resolusi DPP Peradin tertanggal Jakarta, 24 Oktober 1977, dalam “Hukum dan Keadilan” no. 1 tahun ke VI Mei-Juni 1978).
BEBERAPA FAKTOR YANG DIDUGA MENYEBABKAN KEMENANGAN PP DI DKI JAKARTA PADA PEMILU 1977
Authors: Ibrahim Harmaily
Published: July 2017

Hasil pemilu 1971 telah menimbulkan kekagetan, karena di luar dugaan Golkar memperoleh kemenangan mutlak, baik di DPR maupun di DPRD seluruh Indonesia. Banyak orang memperkirakan bahwa dalam pemilu 1977, Golkar juga akan mampu meraih kemenangan yang sama dengan pemilu 1971. Perkiraan tersebut tidak meleset, karena secara umum Golkar masih unggul walaupun di beberapa daerah terdapat penurunan jumlah suara yang diperoleh Golkar . Yang tidak diperkirakan baik oleh para kontestan, maupun pengamat politik dan ketatanegaraan, bahwa di D.I.Aceh dan terutama di DKI Jakarta, Golkar mengalami kekalahan, dan PP. yang memperoleh kemenangan. Kalau dalam pemilu 1971 orang kaget kenapa Golkar mampu keluar sebagai pemenang yang menguasai secara mayoritas kursi-kursi di badan perwakilan. maka dalam pemilu 1977 orang dikagetkan dengan kekalahan Golkar di dua daerah tersebut, terutama di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan
BEBERAPA CATATAN TENTANG USAHA SURETY BOND
Authors: Ruru Bacelius
Published: July 2017

Mungkin kita telah mengenal lembaga asuransi sebagai faktor penunjang atas kerugian finansiil yang bakal menimpa seseorang akibat suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, dimana kerugian yang diderita oleh seorang tertanggung akan diganti (dalam batas tertentu sesuai dengan besar kecilnya kerugian) oleh penanggung. Dalam kontrak asuransi ini pihak-pihak yang terlibat terdiri dari dua pihak yaitu pihak penanggung dan tertanggung, dan kontrak mana biasanya adalah kontrak pembayaran ganti kerugian (indemnity contract) seandainya terjadi suatu peristiwa. Dalam prakteknya jenis usaha asuransi ini terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa adalah termasuk dalam jenis asuransi jumlah (Somen Verzekering) dimana penentuan besarnya ganti kerugian telah ditentukan pada saat kontrak terjadi sedangkan asuransi kerugian termasuk dalam jenis asuransi ganti kerugian (schade verzekering) dimana pembayaran ganti kerugian tersebut sebagaimana dikatakan diatas ditentukan berdasarkan besar kecilnya kerugian yang terjadi. Baik dalam asuransi jiwa atau asuransi kerugian ini dapat kita jumpai faktor kerugian (loss factor). Faktor kerugian dalam asuransi kerugian adalah hilang atau berkurangnya nilai atas sesuatu benda yang diasuransikan sedangkan dalam asuransi jiwa tidak berfungsinya seseorang akibat kematian sehingga membawa akibat finansiil bagi para ahli warisnya
LEMBAGA CESSIE JAMINAN (ZEKERHEID CESSIE)
Authors: Sjahruddin Sjahruddin
Published: July 2017

Yang dimaksud dengan sistim Hukum Jaminan Nasional adalah pasti mengenai jaminan kebendaan, karena jaminan perorangan (borgtocht) adalah bentuk jaminan yang mempunyai sistimatik sendiri dan termasuk bidang Hukum Perjanjian. Demikian antara lain dikemukakan oleh Prof. R. Subekti SH dalam prasarannya pada seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh BPHN dan Fak. Hukum UGM bulan Oktober yang lalu di Yogyakarta. Selanjutnya dikatakan oleh Prof. R. Subekti bahwa, sebelum kita mencari suatu sistem mengenai Hukum jaminan Nasional perlu ditentukan lebih dulu sistem dari Hukum Kebendaan Nasional.Dengan adanya undang-undang Pokok Agraria, maka berarti pula bahwa sebagian dari hukum kebendaan yaitu bagian mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya telah ada ketentuan hukum Nasionalnya. Undang-undang Pokok Agraria merupakan undang-undang Nasional yang mengatur sebagian dari Hukum Benda
Perkembangan Hak-Hak Jaminan atas Tanah
Authors: Abdurrahman Abdurrahman
Published: July 2017

Masalah hukum Jaminan pada umumnya selalu mendapat perhatian, di mana dikarenakan persoalan ini termasuk salah satu bidang dari pada hukum ekonomi pembangunan yang perlu diberikan prioritas dalarn pembinaan dan pengembangannya. Berpangkal dari pada anggapan yang demikian inilah kiranya maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada telah melaksanakan dua kali Seminar untuk membahas masalah tersebut masing-masing.                                                                      1. Seminar tentang hipotik dan lembaga jaminan lainnya yang diadakanpada tanggal 28 - 30 Juli 1977.2. Seminar Hukum Jaminan. yang diadakan pada tanggal 9 - II Oktober1978.
Persyaratan dalam Perjanjian Internasional
Authors: Suwardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Dalam tulisan ini akan dibahas masalah persyaratan dalam perjanjian multilateral. Untuk itu terlebih dulu akan diuraikan perkembangannya, pengaturannya dalam konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the law of treaties) yang selanjutnya kita sebut konvensi Wina dan kemudian praktek Indonesia dalam persyaratan. Seperti kita ketahui bahwasanya perjanjian Internasional adalah merupakan sumber hukum yang penting bagi hukum Internasional positif, karena dengan perjanjian-perjanjian multilateral diatur sebanyak mungkin persoalan masyarakat Internasional secara tertulis.
Membuat UUPS di Negara yang Sedang Membangun
Authors: Katz, Katz June, Ronald S., S.
Published: July 2017

Hampir empat tahun sesudah pengumumannya dan dua tahun sesudah pelaksanaannya, undang-undang perkawinan Indonesia yang baru telah berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia secara hebat - suatu hasil yang tidak diduga oleh akhli-akhli hukum Indonesia yang terkemuka. Tujuan karangan ini ialah menggambarkan beberapa peruhahan yang disebabkan oleh undang-undang barn dan mencoba menganalisa mengapa undang-undang ini dilaksanakan dengan hasil baik sedangkan undang-undang Indonesia lain yang penting tidak berhasil.
Perjanjian Perdamaian sebagai Lembaga Hukum untuk Menyelesaikan Masalah Tertumpuknya Perkara di Mahkamah Agung
Authors: Syahrani Riduan
Published: July 2017

Tumpukan perkara di Makamah Agung yang tercatat bulan April 1977 telah mencapai 5.200 buah banyaknya. Dari jumlah ini, yang dapat terselesaikan hanya sebanyak 317 buah atau + 6 persen saja. Demikian keterangan Menteri Penertiban Aparatur Negara Sumarlin yang disiarkan harian Suara Karya 10 Agustus 1978 yang lalu. Konon, tumpukan perkara di Mahkamah Agung pada waktu sekarang sudah mencapai 6.000 buah lebih banyaknya. Suatu jumlah perkara yang tidak kepalang tanggung banyaknya, sehingga susahlah di bayangkan kapan perkara itu dapat diselesaikan semuanya oleh Mahkamah Agung, yang kini hanya dengan 17 orang Hakim Agung saja. Padahal Mahkamah Agung tidak hanya bertugas menangani Perkara-perkara itu saja, melainkan banyak lagi tugas negara yang lain yang juga harus diselesaikan.
MAHKAMAH AGUNG CEGAH BEROBAHNYA TUJUAN ADOPSI
Authors: Tangkudung Detty
Published: July 2017

Belum lama berselang Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran no. 2 tahun 1979 tentang lembaga pengangkatan anak. Dikeluarkannya surat edaran tersebut karena Mahkamah Agung menilai bahwa akhir-akhir ini nampak semakin bertambah banyaknya permohonan pengesahan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri. Ada yang merupakan permohonan dalam gugatan perdata dan ada pula yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak. Bagian terakhir ini menunjukan adanya perubahan/variasi pada motif dasarnya. Keadaan tersebut menggambarkan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah tetapi ada kalanya faktor yang mendorong dilakukannya pengangkatan anak tersebut dikonstatir oleh Mahakamah Agung sebagai telah menyimpang dari tujuan luhur untuk kepentingan si anak. Lembaga pengangkatan anak sudah dikenal dalam berbagai masyarakat hukum di Indonesia. Lembaga ini lahir karena berbagai sebab, diantaranya karena gagal memperoleh keturunan dalam perkawinan, kebutuhan untuk mewarisi sehubungan dengan sistim kekeluargaan, kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya
SEKITAR PASAL 115 KETETAPAN MPR-RI NO : I/MPR/1978
Authors: Notodipoero Hermawan Ps
Published: July 2017

Di samping saya akan membahas kaitan antara ketentuan pasal 115 Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1978 dengan sifat tetap/sementaranya UUD 1945, saya akan mencoba membahas juga sifat sementara/tetapnya UUD 1945 tanpa adanya pasal 115 Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1978 tersebutPembahasan terhadap pasal 115 Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1978 yang saya paparkan dalam media ini sehubungan dengan permasalahan yang hingga saat ini masih ada diantara para penulis Hukum Tata Negara, tentang kedudukan dari UUD. 1945 yang dinyatakan masih bersifat sementara. Sifat sementara dari UUD. 1945 pada umumnya dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 UUD 1945 bagian pertama. dengan adanya suatu kenyataan bahwa MPR belum pernah melaksanakan salah satu tugasnya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UUD tersebut, maka UUD 1945 masih bersifat sementara.
Prêmios de sustentabilidade como proposta de marketing verde para instituições bancárias
Authors: Dias Fabiana Cazarin , Manoel Jorge Roberto , Saga Marcela Sayuri Rozzato , Machado Junior Celso
Published: July 2017

A atividade do setor bancário é baseada em serviços, e identifica desafios em realizar o marketing verde, e evitar o greenwashing. Nesse contexto, estabelece-se o objetivo desta pesquisa de identificar a associação do recebimento de prêmios sustentáveis ao marketing verde no setor bancário. O referencial teórico elaborado envolve os conceitos relacionados à teoria dos stakeholders e do marketing verde, consubstanciando-os em um contexto que viabiliza a interpretação dos dados. A obtenção dos dados foi possível frente a pesquisa documental realizada junto aos documentos publicados pela instituição pesquisada. Os dados envolvem o período de 2008 a 2016, em decorrência da disponibilização dos mesmos no site eletrônico da empresa. Os dados apresentados e analisados incorporam 222 prêmios e certificações recebidos de 82 diferentes entidades. Conclui-se que o Itaú-Unibanco apresentou, desde 2008, em seu relatório de desempenho, as premiações e certificados recebidos, tanto na esfera nacional quanto internacional. Divulgação esta que se mostra consistente ao logo do tempo, denotando assim o entendimento de possuir uma estratégia que incorpore as questões ambientais e sociais, resultando em ação de marketing verde.
Cloacal adenocarcinoma and mycobacteriosis in a White’s Tree Frog - case description
Authors: Ledwoń Aleksandra , Dolka Izabella , Dolka Beata , Życzyński Andrzej , Bielecki Wojciech
Published: July 2017

Mycobacterium fortuitum infection and adenocarcinoma were associated with cloacal prolapse in a White’s tree frog (Litoria caerulea). The disease was characterized by the presence of nodules in a cloacal mucous membrane. Bacteriological examination of the cloacal tissue revealed the presence of Enterococcus sp., E. coli and numerous acid-fast bacteria (AFB). The presence of AFB was confirmed by a Ziehl-Neelsen stain of the cloacal tissue and culture on the Löwenstein–Jensen medium. Post-mortem examination showed no changes typical of mycobacteriosis or neoplasia in other organs.
Radiofrequency catheter ablation of a concealed accessory pathway of the heart in a Labrador Retriever
Authors: Noszczyk-Nowak Agnieszka , McAulay Gavin , Fuglewicz Artur , Nowak Krzysztof , Janiszewski Adrian , Skrzypczak Piotr , Michałek Marcin , Cepiel Alicja , Pasławska Urszula
Published: July 2017

The presence of an accessory atrioventricular conduction pathway may provide the anatomical basis for some tachyarrhythmias. Persistent tachyarrythmias may result in the development of systolic dysfunction or tachycardiomyopathy and eventual progression to heart failure. In this paper we report the successful ablation of an accessory pathway involved in the pathogenesis of persistent orthodromic atrioventricular reciprocating tachycardia (AVRT) and heart failure in a 3-year-old male Labrador retriever. Electrophysiological study and radiofrequency (RF) catheter ablation were performed under general anesthesia. Electrophysiological study revealed AVRT resulting from a retrograde conduction via a right posteroseptal accessory pathway. The successful RF ablation of the accessory pathway resulted in the resolution of the tachycardia and return of normal sinus rhythm. Medical management of heart failure was withdrawn and no episodes of recurrent tachyarrhythmia were documented during a 3-month follow-up.
First reaction of the heart rate in horses to different genres of music played in the stable
Authors: Stachurska Anna , Śniadek Jadwiga , Janczarek Iwona
Published: July 2017

The aim of the study was to determine the first reaction of the heart rate (HR) in horses to piping music of different genres into the stable for a short time. The study included 26 saddle horses, mares, stallions and geldings, split into three age groups: 1-5, 6-11 and over 11 years. Three kinds of music were played within three 25-minute tests conducted on three successive days, one test a day. The tests differed in the sequence of music genres: rock, country and relaxing music. The analysis considered the mean HR at rest and during the first two and three minutes of the whole sequence of the three music genres, as well as during particular genres: minimum and maximum HR, difference between maximum HR and HR at rest, as well as the time in which HR decreased from the maximum level to the level before music was played. The data were verified by T-Tukey’s test and by ANOVA (GLM) with regard to sex, age group and music test factors. The results show that music played at 80 dB caused a short HR elevation. The level of emotional excitability measured by HR was different for the three music genres. The relaxation music had the mildest effect, the country music acted more strongly, and the influence of the rock music was the strongest. This finding is based on the mean HR for the first two minutes of a music test, extreme HR, difference between maximum HR and HR at rest, as well as the time in which HR decreased from the maximum level to the level before music was played. Differences in reactions of the horses to music were related to their sex and, to a smaller degree, their age.
Influence of rumen-protected choline on blood red-ox potential and biochemical biomarkers of dairy cows during the transition period
Authors: Salman Mustafa , Çiftçi Gülay , Çiftçi Alper
Published: July 2017

The aim of this study was to determine the serum oxidative status, antioxidant capacity, and oxidative stress index, as well as aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and creatinine profiles, of dairy cows fed rumen-protected choline during the transition period. A total of thirty dairy cows allotted to one control and two experimental groups (10 animals per group) were fattened from 3 weeks prior to the expected calving date until 3 weeks postpartum. The control group was fed a basal diet, and treatment groups 1 and 2, were fed a basal diet containing 60 g/head/day and 120 g/head/day or rumen-protected choline, respectively. Serum total antioxidant status (TAS) levels for the control group and treatment groups 1 and 2 at the time of parturition were 0.56±0.029ab, 0.45±0.028b, and 0.59±0.036a, respectively. The differences between the groups were statistically significant (P<0.05). Rumen-protected choline supplementation did not have a significant effect on TAS levels in the third week before parturition and in the first and third weeks of lactation. There were no significant differences (P>0.05) between the groups in terms of total oxidative status (TOS), oxidative stress index (OSI) or creatinine levels. Serum ALT levels were significantly different (P<0.05) between the groups at parturition and in the first week of lactation, but not significant (P>0.05) for the other periods. In addition, the serum AST level was significantly different (P<0.05) between the groups in the first and third weeks of lactation, but not significantly different (P>0.05) for the other periods. After removing the effect of groups, time-dependent changes were significant (P<0.001) for all parameters. The highest values for TAS, TOS and OSI were obtained in the third week before parturition. The values for these parameters decreased during parturition and after the postnatal period. The lowest values for serum ALT and creatinine occurred at parturition. Rumen-protected choline supplementation did not have a significant effect on serum TAS and TOS levels during the transition period. There is a need for further studies of animals with known metabolic profiles, malnourished animals, and those with high milk yields or metabolic disorders.
Effect of barium selenate injections on fertility of Pirlak ewes subjected to estrus synchronization during non-breeding season
Authors: Kuru Mushap , Sogukpinar Osman , Makav Mustafa , Cetin Nebi
Published: July 2017

This study was aimed at determining the effect of barium selenate injections on the fertility of Pirlak ewes which had been subjected to progesterone-assisted estrus synchronization during the non-breeding season. A total of 150 Pirlak ewes between the ages of 2 and 5 years were used in the study. Sponges containing progesterone were inserted into the vaginas of the ewes for 11 (groups I and III) or 14 days (groups II and IV) for the purpose of estrus synchronization, and 500 IU equine chorionic gonadotropin (eCG) was administered on the day of sponge removal. In addition, barium selenate was injected s.c. immediately before estrus synchronization protocol in groups I and III. After the sponges had been removed, estrus was observed for four days. The ewes were mated with fertile rams. The pregnancy was determined by transrectal ultrasonography 30 days after mating. It was observed that the estrus rate, pregnancy rate, conception rate, lambing rate, twinning rate, and litter size were not statistically different (P > 0.05) between the groups, but estrus onset was different (P < 0.001). In conclusion, barium selenate injections did not affect the fertility parameters before progesterone-assisted synchronization was applied to the Pirlak ewes during the non-breeding season
Examination of sheep in which injection of Yeldif® induced sudden death
Authors: Uyar Ahmet , Yener Zabit , Basbugan Yildiray , Keleş Omer Faruk , Yaman Turan
Published: July 2017

Two breeders from the Başkale district of the Van province and the Hizan district of the Bitlis province reported deaths of their lambs one day after injection of a commercial preparation containing a combination of Se and Vit E (Yeldif®). Purulent-hemorrhagic-necrotic myositis was detected at the injection site during necropsy of the lambs (2 animals) brought to the Pathology Department of our Faculty by these breeders. This study was conducted to determine whether these post-injection deaths occurred as a result of the drug used or due to a faulty application of the medicine by the breeders. The trial period for this study was 1 week. Eighteen 2-month-old lambs were used in this study. The lambs were divided into three groups (control and 2 study groups) of 6 lambs each. An injection of 1 ml (recommended dose) of the product purchased in the market from the same batch as the one that had caused the deaths was administered I.M. to lambs in the control group. The medicine reported to have caused the deaths by the breeders was administered to the first study group (A) at 1 ml I.M. and to the second study group (B) at 3 ml I.M. (three times the recommended dose). The lambs were bled for biochemical analysis before the administration, on the first day after the administration, and at the end of the trial. Necropsies were performed on dead animals during the trial and on all animals at the end of the trial. At the end of the trial, no clinical-pathological findings were noted in lambs of the control group and group A. However, in all lambs of group B, emphysematous gangrene was detected at the injection site. Cl. chauvoei was isolated and identified in bacteriological and cultural examinations. It was concluded that bacterial contamination occurred as a result of incorrect drug administration by the breeders and injection of a high dose of the contaminated drug.
Evaluation of analgesic and sedative effects of repeated and increasing doses of xylazine HCl in sheep
Authors: Genccelep Musa , Karasu Abdullah
Published: July 2017

Five clinically healthy Akkaraman rams were used. Xylazine was administered intramuscularly at an initial dose of 0.4 mg/kg to induce sedation. The second, third and fourth doses were 20% larger than the previous dose, that is, 0.48, 0.57 and 0.68 mg/kg doses, respectively. They were administered intramuscularly four times at 4-day intervals. The rectal temperature, heart rate and respiratory rate, as well as the rumen motility of all animals, were evaluated before and after xylazine administration. The depths of sedation and analgesia and the control of reflexes, along with various biochemical parameters, were studied. Although the respiration rate increased until the 15th min, it approached the control value at the 30th min and decreased after the 45th min. Ruminal contractions progressively decreased from the 5th min to the 60th min. All levels of sedation were observed in all sheep. The degree of analgesic effect was 0 during mild and moderate sedation periods, and 1–2 during deep sedation. Of all biochemical parameters assessed, only the glucose concentration increased. It was therefore concluded that in order to obtain the same sedation level in sheep in the 4 days following an administration of xylazine, the previous dose should be increased by 20%.
Oral fluid as material for non-invasive antibiotics detection in pigs
Authors: Gajda Anna , Posyniak Andrzej
Published: July 2017

Intensive and massive pig production often contributes to excessive administration of antibacterials in veterinary medicine. The misuse and failures to follow the label directions of antibiotics, as well as withdrawal inadequacy, can lead to their residue occurrence in products of animal origin. The residue of drugs may result in many biological adverse effects and allergic reactions in consumers as well as the spread of drug-resistant bacteria and bacterial resistance acquisition. Consolidation of pig production requires ensuring adequate conditions of the maintenance of animals with high health conditions, consistent with the guidelines for animal welfare. At the same time, the control of antibiotics in animals is an important element providing the high quality of pigs breeding, as well as the protection of consumers. In residue monitoring programs, the primary material for the control of antibiotics presence in pigs are tissue samples, collected from animals at the slaughterhouse. However, post-mortem analysis does not give the opportunity of monitoring the usage of antibiotics on the farm during the breeding of animals. In ante mortem drug analysis blood can be used as a diagnostic biological matrix; however, blood sampling is connected with certain disadvantages for the animals and the staff responsible for material collection. The post-mortem detection and presence of antibiotic residues in pork tissues above MRL values very often lead to the recall and destruction of significant quantities of meat, which may contribute to economic losses. Therefore, a strong need to find and implement new methods for ante-mortem detection of antibiotics in animals exists, which minimize interference in animal welfare. The results of preliminary studies demonstrate that oral fluid seems to be an effective tool for monitoring the reasonable treatment and residue avoidance. It offers a cost-effective approach for the screening of large populations of animals. The method of oral fluid collection with cotton rope usage allows for the rapid sampling of material. In case of positive oral fluid ante-mortem analysis results, the slaughtering of animals can be delayed, which can bring the avoidance of costs connected with the non-compliant pig meat destruction.
DETECÇÃO DE PROGESTERONA EM TECIDOS VEGETAIS DE LACTUCA SP. POR ESPECTROSCOPIA DE UV
Authors: Zanella Fabbris Eliane , Nicolini Keller Paulo
Published: July 2017

A sociedade pós-moderna usa diversas substâncias para melhorar a sua qualidade de vida. Inúmeras destas substâncias são fármacos e muitos destes já são considerados contaminantes emergentes e presentes em diversos locais devido à ação antrópica. Há uma preocupação da comunidade científica mundial no sentido de monitorar os contaminantes emergentes e estabelecer protocolos de quantificação que possam estabelecer limites de tolerância destas substâncias e assim proteger as comunidades humanas de possíveis problemas de saúde advindos desta contaminação. Há indícios de inúmeros contaminantes emergentes (antimicrobianos, fungicidas, hormônios, anti-inflamatórios) em águas de superfície e em alimentos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a presença de progesterona em tecidos vegetais da alface (Lactuca sp.) através da espectroscopia ultravioleta (UV). As plantas foram cultivadas in vitro e testadas frente a diferentes concentrações de progesterona (5,10,100 e 1000 ppm). A parte da planta coletada para análise foram as folhas, utilizou-se como solvente o etanol 92,8 oGL. Foi detectada a presença de progesterona após o intervalo de um dia da contaminação do substrato até o oitavo dia, sendo que as concentrações encontradas foram de 1 e 2 ppm no extrato etanólico das folhas. Esse estudo indica a potencial contaminação de plantas, quando estas são irrigadas com água proveniente de mananciais contaminados com progesterona e seus metabólitos o que significa o consumo indireto destes contaminantes pela população, por meio da ingestão de plantas contaminadas.
O CARÁTER DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Authors: Pinheiro Ellana Barros
Published: July 2017

Na política de educação, a assistência estudantil tem o papel de mobilizar recursos de forma a garantir a permanência e o percurso dos estudantes no processo de formação profissional. Entretanto, as políticas sociais, em especial a política de educação, são espaços contraditórios tensionados por projetos societário distintos, percebendo em meio a essa teia, a política de assistência estudantil permeada por contradições que responde ao mesmo tempo aos interesses do Estado, marcados pelo mecanismo assistencial que a configuram como compensatórias de carências, justificando portanto, a atuação do Estado na perspectiva de seleção do grau de carência em que um indivíduo, família ou grupo social se encontra, e dos movimentos sociais a favor da educação pública, universal e de qualidade. Portanto, se apoiando na tradição teórica que vem de Marx, este artigo pretende ressaltar esta reflexão do caráter da assistência estudantil presente nas universidade brasileiras, discutindo política social e direitos conquistados coletivamente.
PARA PENSAR O ESTADO LIBERAL NEUTRO - RORTY E GEERTZ
Authors: Donadia Andre Oliva
Published: July 2017

O presente trabalho tem como objetivo explorar o debate entre Rorty e Geertz, tendo como foco o estado liberal neutro. Para tanto será analisado a defesa do etnocentrismo ( ou como Rorty coloca: antiantietnocentrismo) e, também ponderar, a tese de Geertz, a de que se deve “aprender a apreender o que não se pode abraçar”. Para tanto, em um primeiro momento serão apresentadas as ideias de Rorty e Geertz e, por fim, uma avaliação crítica do diálogo entre os dois pensadores, discutindo as noções de “justiça processual” e “diversidade cultural”, de modo a pensar um estado liberal neutro em um contexto em que o limite entre o igual e o diferente seja o vizinho em não mais “um reino distante.
O REAL ENCOBERTO PELO LABIRINTO NARRATIVO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DE 2015
Authors: Nery Meire R.
Published: July 2017

No seu furor narrativo, a contemporaneidade pede, cada vez mais, que se contem histórias que ainda não foram contadas. E dessa forma, no conflituoso espaço público contemporâneo, as vias pelas quais se podem dar o exercício da narrativa, exatamente por se fazerem múltiplas, ressaltam a importância de se considerar o real e o falso nelas contidos. O presente artigo pretende trazer à discussão a construção do real nas narrativas sobre as manifestações populares ocorridas no início de 2015 contra o governo da presidente Dilma Rousseff e sua influência na opinião pública, a partir de leitura bibliográfica exploratória e pesquisa quantitativa com manifestantes e internautas.
Literatura heterodoxa e Bíblia: caminhos para experiências com o sagrado à luz da Teopoética
Authors: Pfützenreuter Filipe Marchioro
Published: July 2017

Cristianismo, Islamismo e Judaísmo. O que essas três religiões de amplitude transcontinental têm em comum é o fato de fundamentarem sua fé em livros, não é à toa que são popularmente reconhecidas como As religiões do Livro. Em se tratando do Cristianismo em particular, o histórico de composição de seu Livro Sagrado – a Bíblia – demonstra que sua primeira fonte de provisões foi a Literatura oral, a qual, com o posterior acréscimo de histórias provenientes de outros contextos, colaborou para que esta religião desenvolvesse uma teologia própria e, a partir dela, se espalhasse pelo mundo. Se, por um lado, a Literatura serviu de referência para a Teologia, o mesmo ocorreu da parte desta em relação àquela, tanto que são inúmeras as obras literárias que versam sobre temas religiosos ou estabelecem relações intertextuais com a Bíblia e seus personagens. Sendo assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica, este artigo parte da premissa de que Teologia e Literatura são realidades intrínsecas para analisar o aspecto literário da Bíblia a partir da história de sua composição, assim como para apresentar o método da analogia estrutural como uma possibilidade para nortear os estudos comparados entre Teologia e Literatura. Para tanto, são tomados como referências principais Luiz José Dietrich (2014), com seu artigo intitulado A formação do Antigo Testamento, e Karl-Josef Kuschel (1999), com sua obra Os Escritores e as Escrituras: retratos teológico-literários. Por fim, pretende-se comprovar que a Bíblia é uma obra literária complexa, que ela se transformou no grande seleiro de provisões para toda a Literatura ocidental e que o método da analogia estrutural se demonstra bastante eficiente para os estudos em Teopoética ao permitir analisar o aspecto teológico presente em obras literárias, assim como o aspecto literário presente na Teologia.