KARAKTERISTIK BERACARA DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Authors: putra Ravi bramasta 
Published: February 2021

Ciri atau karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pembeda dengan peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum (Perdata), sebagai berikut:a.Adanya tenggang waktu mengajukan gugatan (Pasal 55)b.Terbatasnya tuntutan yang dapat diajukan dalam Pelitum gugatan penggugat (Pasal 53)c.Adanya proses dismisal (rapat permusyawaratan) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Pasal 62).d.Dilakukannya pemeriksaan persiapan sebelum diperiksa di persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 63)e.Peranan hakim TUN yang aktif (dominus litis) untuk mencari kebenaran materiil (Pasal 63,80,85,95, dan 103)f.Kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat, oleh karenanya “kompensasi” perlu diberikan karena kedudukan penggugat diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.g.Sistem pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas (Pasal 107).h.Gugatan di pengadilan tidak mutlak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 67).i.Putusan hakim yang tidak boleh bersifat ultra petita yaitu melebihi apa yang dituntut dalam gugatan penggugat, akan tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius (membawa penggugat pada keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam perundang-undangan.j.Putusan hakim TUN yang bersifat erga omnes, artinya putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, akan tetapi berlaku juga bagi pihak-pihak lainnya yang terkait.k.Berlakunya asas audit alteram partem, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim menjatuhkan putusan.Selain ciri utama tersebut di atas, ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha1.Negara yaitu antara lain sebagai berikut; Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan, guna mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80, Pasal 85, Pasal103 ayat (1), Pasal 107.2.Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas (Indroharto, 1996:189). Menurut Pasal 107 hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi Pasal 100menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan.3.Gugatan di Pengadilan TUN tidak bersifat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (vide Pasal 67). Hal ini terkait dengan dianutnya azas Presumtio Justae Causa dalam Hukum Administrasi Negara, yang berarti adalah bahwa suatu Keputusan TUN harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang belum ada Putusan engadilan yang telah bekekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Namun demikian apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan Penggugat, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim dapat memberikan penetapan sela tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang disengketakan. 4.Terhadap Putusan Hakim Pengadilan TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait. 5.Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum Hakim memberikan putusan.6.Dimungkinkan adanya peradilan in absentia (tanpa kehadiran Tergugat) sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2). Hukum Acara TUN 77.Adanya kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan antara lain :oBagi yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu panitera pengadilan dalam merumuskan gugatannya.oBagi masyarakat golongan tidak mampu diberikan kesempatan untuk beracara secara cuma-cuma.oApabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan penggugat, Ketua Pengadilan yang berwenang mengadilinya.oPenggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan TUN yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke Pengadilan yang berwenang mengadilinya.oBadan atau pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk datang sendiri.