bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Tentang Alat Kontrasepsi Pil Kombinasi
Authors: Yuhemy Zurizah
Published: June 2021

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia memiliki kecenderungan menurun. Kebijakan pemerintah untuk menekan LPP dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan pada tahun 1980an semakin nyata hasilnya. Pada tahun 1971-1980 pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi sekitar 2,33 persen. Pertumbuhan penduduk ini kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 1,44 persen pada 1990-2000. Penurunan ini antara lain disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB. Namun pada periode sepuluh tahun berikutnya, tepatnya awal masa reformasi tahun 2000-2010 laju pertumbuhan ini mengalami sedikit peningkatan sekitar 0,05 persen. Laju pertumbuhan penduduk apabila tidak dikendalikan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk.Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana gambaran tingkat pengetahuan Akseptor KB tentang Pil Kombinasi di Desa Mainan kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan akseptor KB tentang Alat kontrasepsi Pil kombinasi Desain penelitian ini menggunakan studi deskriptif. Tehnik pengambilan sampling dengan non probability sampling yaitu porposive sampling sedangkan tehnik analisanya adalah univariate yang dilakukan terhadap tiap variable dari hasil penelitian. Sample yang digunakan adalah 44 responden. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian didapatkan hasil mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang sebanyak 22 ( 50 % ) responden,tingkat pengetahuan cukup sebanyak 12 ( 27,27 % ) responden dan tingkat pengetahuan baik sebanyak 10 ( 22,72 % ). Akhir dari kesimpulannya adalah tingkat pengetahuan responden yang  kurang, kemudian dapat disarankan kepada petugas kesehatan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan KB dengan konseling Pil Kombinasi.
Educação básica e pandemia. Um estudo sobre as perceções dos professores na realidade portuguesa
Authors: Pacheco José Augusto , Morgado José Carlos , Sousa Joana , Maia Ila Beatriz
Published: June 2021

Starting from the political options in education in Ibero-America, this article focuses on the analysis of measures taken in Portugal in order to respond to the evolution of the Covid-19 pandemic. From the theoretical-conceptual analysis we highlight the systematic use of online education and the effects that accentuate an educational reality discernable by inequality and exclusion. Based on quantitative empirical study, of quantitative, through the implementation of a questionnaire to teachers of basic education (n=280), data characterizing two distinct phases are presented: the closure of schools with the emergence of the pandemic; the return to face-to-face teaching, from the moment when the pandemic was already under control. The empirical data show that teachers emphasize that online learning leads to inequalities among students and contributes to reduced learning, and that teachers have embraced the innovative measures introduced by digital technologies. Teachers reveal a certain skepticism regarding the social valorization of the teaching profession and the school. As a challenge for the post-Covid-19 curriculum, the importance of education for citizenship, organized in the school according to the search for answers to global and local problems, is highlighted.
Clase social y estrategias parentales de apoyo a los estudiantes en pandemia. Resultados para Chile del International COVID-19 Impact on Parental Engagement Study
Authors: Treviño Ernesto , Miranda Catalina , Hernández Macarena , Villalobos Cristóbal
Published: June 2021

La irrupción de la pandemia (Covid-19) y el tránsito a la educación remota posiciona a las familias en el proceso y experiencia educativa de sus hijos e hijas como uno de especial importancia (Bonal & González, 2020). El objetivo del artículo es explorar las prácticas educativas de la clase media-profesional chilena en período de crisis sanitaria. Para ello se utiliza la base de datos del estudio transnacional, International COVID-19 Impact on Parental Engagement Study (ICIPES) que agrupó a 23 países. En el caso chileno se recogieron 1.597 respuestas que permitieron describir las prácticas educativa ejecutadas por los grupos sociales, además, de testear la relación entre ambas variables. Se concluye que existe un involucramiento parental transversal en el proceso y experiencia de aprendizaje durante la pandemia. Sin embargo, hay diferencias en las prácticas educativas. Mientras los padres y madres no profesionales buscan prácticas de fortalecimiento educativo, aquellos que componen el grupo profesional priorizan la participación del menor en actividades extra-educativas que estimulen su aprendizaje cognitivo. Además, algunas prácticas educativas formales y no formales están asociadas con la clase social de las familias y, por ende, reafirma la desigualdad educativa que se reproduce según los recursos económicos que tiene una persona.
Introduction to Robert Pagès’ “Documentary Transformations and Cultural Context”
Authors: Buckland Michael
Published: June 2021

Robert Pagès (1919-2007) was an anarchist activist who later became director of a major social psychology research laboratory. Between these roles he was a student in documentation established in Paris by Suzanne Briet and others at the Conservatoire National des Arts et Métiers. In 1947 while he was a student of documentation Pagès submitted a thesis entitled “Transformations documentaires et milieu culturel” (Documentary transformations and cultural context) which was published as an article in the Review of Documentation in 1948. A key theme was that documentation is to culture what machinery is to industry. This introduction situates and explains some key ideas from Pagès' article.
PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)
Authors: Djaman Sartika Anggriani
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan klausula baku dalam perjanjian gadai dan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.  Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pembuatan klausula baku pada perjanjian gadai pada PT Pegadaian kurang melindungi kepentingan hukum nasabah. Hal ini disebabkan karena isi perjanjian memuat syarat perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta hak dan kewajiban para pihak yang tidak proporsional, sehingga secara yuridis normatif menyimpang dari prinsip-prinsip umum perjanjian yang seharusnya berlaku. 2. PT Pegadaian sepenuhnya bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi dan terdapat kesalahan yang terkait dengan kerusakan atau kerugian nasabah yang disebabkan kekalaian pihak Pegadaian, sedangkan bila terjadi kesalahan menaksir dan lelang barang gadai (tanpa diketahui pemiliknya) kurang bertanggung jawab. Hal tersebut terjadi karena tidak ada atau belum adanya komplain dari nasabah. Sedangkan pihak debitur/nasabah melakukan wanprestasinya dalam bentuk tidak membayar pinjaman setelah jatuh tempo, maka sudah selayaknya untuk menerima semua konsekuensi perjanjian yang lebih banyak dalam bentuk risiko lelang barang gadai. Kata kunci: perjanjian baku, gadai
PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
Authors: Dendhana Toto
Published: June 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian  pada kegiatan operasional bank, bagaimanakah implementasi prinsip kehati-hatian bank yang diatur oleh Undang-undang Perbankan, dan manfaat apakah yang dapat diperoleh dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank.  Dengan menggunakan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bank dalam kegiatan operasional perbankannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dimana prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjalankan aktivitas perbankan sehari-hari, bertujuan untuk menjaga kesehatan bank. 2. Implementasi prinsip kehati-hatian yang diatur melalui UU Perbankan keberadaannya dalam UU  No. 7/1992 dan perubahannya yaitu UU No.10/1998 tentang Perbankan,  telah diatur secara tegas. 3. Manfaat dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian bank, yaitu: (1) Bagi bank pelaksana, dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana khususnya, dapat memberikan pelayanan jasa perbankan yang cepat, murah dan aman sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut sebagai bank yang benar-benar prudent dan solid; (2) Manfaat bagi nasabah, yaitu nasabah dapat memperoleh pelayanan jasa perbankan yang aman, cepat dan menguntungkan bagi transaksinya disamping nasabah akan terbebas dari perasaan was-was, akan nasib simpanannya akibat ditutupnya bank; (3) Manfaat bagi pemerintah; untuk stabilitas moneter. Kata kunci: prudential banking principle, nasabah
PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Authors: Kambey Pricilia Yuliana
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimanakah keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara menyangkut akta yang dibuatnya dalam proses peradilan pidana dan bagaimanakah peran notaris dalam memberikan keterangan untuk membantu proses peradilan pidana dikaitkan dengan rahasia jabatannya.  Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa : 1. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya balk sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang, dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. Seorang notaris harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara sebagai saksi atau tersangka terhadap akta yang dibuatnya, serta harus jelas keterangan apa yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, namun notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akantetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum yang tercantum dalam, Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata karena dalam profesi notaris dikenal adanya istilah mengenai hak ingkar yaitu merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Kata kunci: Notaris
PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
Authors: Hahamu Sri
Published: June 2021

Penelitian di lakukan dengan melakukan metode penelitian hukum normatif yang fokusnya pada bahan-bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan internasional dan nasional tentang pemenuhan dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara internasional dan nasional eksistensi anak telah dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam realisasinya masih menjadi kendala dalam mengiplementasikan regulasi-regulasi terkait dengan kebutuhan anak. Belum tegasnya penerapan pengaturan tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia yang terkait dengan keberadaan kelompok radikal yang mengatasnamakan kelmpok agama tertentu. Hal ini sangat beresiko bagi keamanan dan keselamatan anak-anak. Hak Asasi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme masih belum jelas kepastian hukumnya  di Indonesia bila dikaitkan dengan keberadaan dan doktrin orang tuanya sendiri serta kelompok-kelompok radikal.Kata Kunci: Hak Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Terorisme
PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
Authors: Karamoy Deicy N.
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas yang didirikan oleh warga negara asing maka dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. 2.  Pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memerlukan dukungan masyarakat melalui upaya berupa pengaduan yang dapat disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, apabila diketahui ada organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.Kata kunci: Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan, Warga Negara Asing
PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Authors: Patepa Tizza Ihfada Faizal Dalag
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan khusus bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bagaimanakah cara memberikan perlindungan khusus bagi anak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan:  1. Perlindungan khusus bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan,dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial  menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. 2. Cara memberikan perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; danpemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.Kata kunci: anak; perlindungan anak;
TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Pontoh Veren Veronika
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mentgetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup dan apakah pencemaran lingkungan hidup oleh limbah rumah tangga sebagai suatu tindak pidana serta bagaimana  sanksi terhadap pelaku pencemaran limbah rumah tangga menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Limbah rumah tangga dapat mengganggu kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Menumpuknya limbah rumah tangga mengandung bakteri dan sangat membahayakan kesehatan lingkungan. Dampak dari limbah rumah tangga sangatlah mengganggu lingkungan hidup karena mengancam kehidupan ekosistem air, menyebabkan penyakit, menurunnya kualitas air, tumbuhnya kuman penyakit, membuat air tak layak untuk di konsumsi dan menyebabkan banjir. 2. Pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga telah memenuhi kriteria sebagai suatu tindak pidana, karena limbah rumah tangga yang merupakan sisa hasil kegiatan rumah tangga baik itu berbentuk cair maupun padat sudah melampaui ambang batas baku mutu yang disyaratkan dan merusak  atau mencemarkan lingkungan hidup. 3. Sanksi bagi pelaku pencemaran limbah rumah tangga menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98, 99, 100, 102 dan 103. Terdapat akumulasi pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda.Kata kunci:  Tinjauan Hukum, Pencemaran, Limbah Rumah Tangga, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Sarajar Juvisher Vigoh Rivaldo
Published: June 2021

Penelitian ini dialkukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup seperti melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. 2. Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya dan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis termasuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang  merupakan pejabat fungsional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Kata kunci: Kewenangan, Pejabat,  Pengawas,  Lingkungan Hidup,  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN BERKAITAN DENGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Authors: Rorong Vanessa
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap kejahatan berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti perbuatan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan perbuatan yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan serta memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap kejahatan berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh pelakunya. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci: Pemberlakuan Ketentuan Pidana, Kejahatan, Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
SANKSI ATAS PELANGGARAN IJIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Authors: Monoarfa Kennisa
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Ketentuan Tentang Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berkaitan dengan ketentuan tentang ijin tinggal Warga Negara Asing, pada prinsipnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal kebaradaan dan kegiatannya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai instrumen, perizinan di bidang keimigrasian, sebagaimana ditentukan dalam UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi Orang Asing di Indonesia. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dan  ijin ini diberikan sepanjang memenuhi persyaratan keimigrasian. Ijin Tinggal diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Ijin tersebut terdiri atas, Iiin Tinggal diplomatik, Ijin Tinggal dinas, Ijin Tinggal kunjungan, Ijin Tinggal terbatas dan Ijin Tinggal tetap. 2. Bahwa tidak semua tindak pidana keimigrasian, khususnya pelanggaran ijin tinggal (overstay), dan tidak memiliki izin tinggal (illegal stay) warga negara asing dapat diterapkan sanksi pidana, karena di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimungkinkan diterapkan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif non penal. Namun apabila tetap diproses melalui jalur hukum dan diterapkan sanksi pidana terhadap pelakunya, hal ini merupakan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dan sifatnya kasuistis. Tindakan administratif yang dapat diterapkan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).Kata kunci: Sanksi, Pelanggaran Ijin Tinggal, Warga Negara Asing, Keimigrasian
Frontiere și contacte. Studii culturale
Authors: Albu Mihaela
Published: June 2021

The volume Borders and Contacts. Local, Regional and Global Phenomena, coordinated by Carmen Darabus and Camelia Zabava, brings together 28 papers presented by different scholars (from Romania, Bulgaria, Italy, Poland, Ukraine, the Northern Macedonia, Lithuania, and Sweden) in a panel organized at Veliko Tarnovo, Bulgaria, in June 22nd 2019. The volume is structured in three chapters: linguistics, literature and cultural studies. All the papers, having different subjects, are subordinated to the maine topic and try to demonstrate that the borders separate people, but the culture unites them.
Gramatica limbii române în veșminte noi
Authors: Ciortea Marcela
Published: June 2021

In 2005, The Romanian Academy published a new Romanian Language Grammar, four decades after the last edition of the previous Grammar. The event sparked a lot of controversy, even indignation, especially among those familiar with the old grammar and unwilling to embrace the interpretations of a new one. Only five years after this publication, a group of researchers separated themselves from the 2005 edition’s authors and clustered around Professor Gabriela Pană Dindelegan, into a team of scholars who undertook the toilsome mission of aligning the Romanian grammar to the European research manner. The list of these works, purposefully set up in chronological order, offers on overall view of the researcher groups that have put an effort in this direction over the last ten years. The present paper addresses both the Romanian native speakers and those interested in the grammar of this language. It brings under scrutiny three segments: the pronominal clitics, verb voices and the prepositional complement.
A negyedik ipari forradalom hatása az élelmiszeriparra : Perspektívák és gátló tényezők
Authors: Vachter Dorina , Bányai Tamás
Published: June 2021

A negyedik ipari forradalom a gazdaság számos területén érezteti hatását. Találkozhatunk vele a gyártás/ellátás vizualizáció alkalmával, az ellátási lánc-, készlet és termeléstervezés optimalizálása közben, valamint az ERP (Enterprise Resource Planning- vállalatirányítási rendszer), MES (Manufacturing Execution System - gyártás végrehajtási rendszer) és SMC (Supply Chain Management- ellátási lánc menedzsment) használata közben is. Az élelmiszeriparban is új lehetőségeket teremt a fejlődésre, a hatékonyság növelésére, valamint a rendelkezésre álló kapacitások magasabb szinten történő kihasználására. Jelen cikk keretében a szerzők ismertetik az Ipar 4.0 helyzetét az élelmiszeriparban, illetve bemutatják az élelmiszeripar digitalizációjának felmérése által adódott eredményeket szakirodalmi források felhasználásával. Továbbá tárgyalják az élelmiszeripart érintő kihívásokat, illetve felvázolják az Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégia főbb tartalmi elemeit. A cikk utolsó részében ismertetésre kerülnek az élelmiszeripar fejlődését gátló tényezők.
Orthogonal Time Sequency Multiplexing Modulation: Analysis and Low-Complexity Receiver Design
Authors: Thaj Tharaj , Viterbo Emanuele , Hong Yi
Published: June 2021

This paper proposes orthogonal time sequency multiplexing (OTSM), a novel single carrier modulation scheme that places information symbols in the delay-sequency domain followed by a cascade of time-division multiplexing (TDM) and Walsh-Hadamard sequence multiplexing. Thanks to the Walsh Hadamard transform (WHT), the modulation and demodulation do not require complex domain multiplications. For the proposed OTSM, we first derive the input-output relation in the delay-sequency domain and present a low complexity detection method taking advantage of zero-padding. We demonstrate via simulations that OTSM offers high performance gains over orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and similar performance to orthogonal time frequency space (OTFS), but at lower complexity owing to WHT. Then we propose a low complexity time-domain channel estimation method. Finally, we show how to include an outer error control code and a turbo decoder to improve error performance of the coded system.
Tourism Sector Strategy for Increasing GRDP in Batam City in the New Normal Era
Authors: Indrawati Lily , Lim Irine , Goh Angeline , Ginting Wulandari , Lilik Liani
Published: June 2021

The Batam City Government continues to try to revive the tourism sector which continues to weaken due to the Covid-19 pandemic. Therefore, a well-targeted strategy is needed to be implemented, of course, in accordance with health protocols during the pandemic and towards the new normal era. This study uses qualitative secondary data considering the Covid situation and current health protocol regulations do not allow primary data collection. The sources studied are in the form of recorded and published data, both in the form of books, research reports, journals, as well as data published by the Central Statistics Agency, the Culture and Tourism Office, the Health Office, the Batam City Communication and Information Office and other supporting data. , including the rules and regulations of the relevant agencies. The results of this study conclude that the efforts that have been made by the Batam city government to revive the tourism sector are still in the form of cultural arts events that have been scheduled to be held throughout 2021 and infrastructure development and city planning to make the city more beautiful, attractive, and instagramable. However, public awareness regarding the importance of adherence to health protocols is still not optimal.
Weight Change and Predictors of Weight Change Among Patients Initiated on Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide or Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide: A Real-World Retrospective Study
Authors: Emond Bruno , Rossi Carmine , Côté-Sergent Aurélie , Dunn Keith , Lefebvre Patrick , Lafeuille Marie-Hélène , Donga Prina
Published: June 2021

Background: Recent evidence suggests that integrase strand transfer inhibitors are associated with greater weight gain than protease inhibitors in patients with human immunodeficiency virus (HIV-1).

Objectives: To describe demographic and clinical characteristics of insured patients with HIV-1 in the United States initiating darunavir/​cobicistat/​emtricitabine/​tenofovir alafenamide (DRV/c/FTC/TAF) or bictegravir/FTC/TAF (BIC/FTC/TAF), assess the differences in weight and body mass index (BMI) change between cohorts up to one year after treatment initiation, and identify the predictors of weight gain associated with each treatment.

Methods: The Symphony Health, IDV® database (July 17, 2017 – September 30, 2019) was used to identify treatment naïve or virologically suppressed stable switchers who initiated DRV/c/FTC/TAF or BIC/FTC/TAF (index date) on or after July 17, 2018, were ≥18 years of age on the index date, and had ≥12 months of continuous clinical activity pre-index (baseline period). To account for differences in baseline characteristics, inverse-probability of treatment weighting (IPTW) was used. Mean weight and BMI change from pre- to post-index measurements were compared between weighted cohorts at 3, 6, 9, and 12 months post-index using mean differences. Predictors of weight or BMI gain ≥5% were evaluated at last measurement, for each treatment cohort separately.

Results: After IPTW, 452 and 497 patients were included in the DRV/c/FTC/TAF and BIC/FTC/TAF cohorts, respectively. Baseline characteristics were generally well-balanced (mean age=~50 years, female: ~30%), except for the type of antiretroviral therapy from which patients switched. Patients initiated on BIC/FTC/TAF experienced greater weight and BMI increases between the pre-index period and each measurement of the post-index period than patients initiated on DRV/c/FTC/TAF, although results were only statistically significant at 9 months post-index (weight: mean difference=2.50 kg, P=0.005; BMI: mean difference=0.66 kg/m2, P=0.027). A common predictor of weight or BMI gain ≥5% among patients in both cohorts was female gender (DRV/c/FTC/TAF: odds ratio [OR]=5.92, P=0.014; BIC/FTC/TAF: OR=2.00, P<0.001).

Conclusion: Patients in the BIC/FTC/TAF cohort experienced greater weight and BMI increases than patients in the DRV/c/FTC/TAF cohort, with differences reaching statistical significance at 9 months post-index. Weight gain is an important factor to consider when selecting antiretroviral regimens, since it is associated with long-term health consequences. Future studies with larger sample size and longer follow-up time are warranted.
Evaluation of Electrochemical Treatment for Removal of Arsenic and Manganese from Field Soil
Authors:   Washington State University, Akinleye Taiwo , Deniz Akin Idil ,   Washington State University, Hohner Amanda ,   Washington State University, Chowdhury Indranil ,   Washington State University, Watts Richards ,   Washington State University, Shi Xianming ,   Washington State University, Dutmer Brendan ,   Highland Community College, Mueller James ,   Provectus Environmental Products, Inc., Moody Will ,   Provectus Environmental Products, Inc.
Published: June 2021

Soils containing inorganic compounds are frequently encountered by transportation agencies during construction within the right-of-way, and they pose a threat to human health and the environment. As a result, construction activities may experience project delays and increased costs associated with management of inorganic compounds containing soils required to meet environmental regulations. Recalcitrance of metal-contaminated soils toward conventional treatment technologies is exacerbated in clay or organic content-rich fine-grained soils with low permeability and high sorption capacity because of increased treatment complexity, cost, and duration. The objective of this study was to develop an accelerated in situ electrochemical treatment approach to extract inorganic compounds from fine-grained soils, with the treatment time comparable to excavation and off-site disposal. Three reactor experiments were conducted on samples collected from two borehole locations from a field site in Illinois that contained arsenic (As)(~7.4 mg/kg) and manganese (Mn)(~700 mg/kg). A combination of hydrogen peroxide (H2O2) and/or citrate buffer solution was used to treat the soils. A low-intensity electrical field was applied to soil samples using a bench-scale reactor that resembles field-scale in situ electrochemical systems. For the treatment using 10% H2O2 and citrate buffer solution, average removal of 23% and 8% were achieved for Mn and As, respectively. With 4% H2O2 and citrate buffer, 39% and 24% removal were achieved for Mn and As; while using only citrate buffer as the electrolyte, 49% and 9% removal were achieved for Mn and As, respectively. All chemical regimes adopted in this study reduced the inorganic compound concentrations to below the maximum allowable concentration for Illinois as specified by the Illinois Environmental Protection Agency. The results from this work indicate that electrochemical systems that leverage low concentrations of hydrogen peroxide and citrate buffer can be effective for remediating soils containing manganese and arsenic.
ON CONJUGATE OF SUB E-FUNCTIONS
Authors: Faried N. , Ali M.S.S. , Badr A.A.
Published: June 2021

The aim of this article is to introduce the definition of the conjugate of sub $E$-functions, which plays an important role in linking the concept of duality among sub $E$-functions. Furthermore, some properties for this class are established.
Development Validation of Interpersonal Psychotherapy (IPT) Competency Tool for Student Nurses
Authors: Bandana Bisht  , Harmeet Kaur Kang
Published: June 2021

Background: Interpersonal Psychotherapy (IPT) is well-recognized for the treatment of various mental disorderswith many efficacy trials supporting its use; however, there is little discussion of its use in mental health nursing practices. In fact, there is no validated tool to measure the competency of student nurses in administering Interpersonal psychotherapy. Objective: This study was aimed at developing a validated tool to measure the competency of student nurses to administer Interpersonal Psychotherapy. Methods:The competency tool comprised of 30 items which were developed under three phases of IPT i.e. Initial, Middle and Termination Phase. A sample size of 100 nursing students from four different nursing colleges of Punjab were enrolled for the study. General and specific competencies of the participants while delivering interpersonal psychotherapy was assessed on a five-point rating scale after giving one-week training on Interpersonal psychotherapy. KMO measure, Bartlett test, Multiple correlation analysis and exploratory factor analysis were employed for data analysis using SPSS 20 version. Results:The IPT competency tool for student nurses wasdeveloped after thorough literature review and IPT trainings. The tool was validated by six experts with a content validity ratio 0.91. Based on the factor analysis results, the attributesof tool did not meaningfully merge into factors in initial, middle and termination phase of Interpersonal psychotherapy competency rating scale. The total variance among the factors came between 70 to 80%.It was concluded that the list of attributes under each phase are independent and valid to include in the IPT competency tool for student nurses. Conclusion: IPT competency tool for nurses is a valid tool to measure student nurses’ competency to administer IPT.
Effect of Prolonged Upright Position during First Stage of Labour on Labour Outcome in Low Risk Term Nulliparous Women
Authors: Deepti Pachauri  , Anjali Dabral  , Rekha Bharti  , Archana Kumari  , Anugeet Sethi  , Megha Gupta
Published: June 2021

Background: For positive childbirth experience, WHO recommends that women with low risk pregnancy should be encouraged to be ambulatory and assume upright position during labour. The aim of present study was to compare the effect of prolonged upright position during active first stage of labour with ambulation as per choice of the women, on the labour outcome. Methods: This was an interventional study conducted on 60 low risk nulliparous women. 30 women were assigned to upright position and motivated to remain in sitting, standing or walking position for atleast 60% of the duration of active first stage of labour and women in the control group were allowed to assume the position of their choice. Duration of labour, need for augmentation and mode of delivery in both groups were compared. Conclusion: In low risk nulliparous women, upright position during active first stage of labour is associated with frequent and stronger contractions in first 3 hours of active labour but does not have any significant impact on duration of labour, need for augmentation and mode of delivery. Therefore, nulliparous women during active first stage of labour can be allowed to be in position of their choice rather than imposing prolonged upright position.
Skeletal Changes Accompanying Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion in Adults A Computed Temography Evaluation
Authors: E M Samieh  , ETDaif  , HAEG Othman
Published: June 2021

Background: Surgically assisted rapid maxillary expansion (SARPE) is a common procedure to correct maxillary transverse deficiency of >5mm in patients with closed midpalatal suture. The aim of this study was to three dimensionally analyze skeletal changes afterSARPE.Studydesign: Twelve adult patients (mean age 20 years)with a palatal transverse deficiency underwent SARPE. The surgical procedure consisted of a lateral osteotomy combined with an interradicular osteotomy between the roots of the upper central incisors. Measuring points were defined on the hard palate. Cone beam computerized tomography scans were performed preoperatively and 6-months postoperatively.Results: Skeletal changes accompanying SARPE utilizing Hyrax appliance were analyzed.Conclusions: Bilateral osteotomy combined with a sagital osteotomy is a safe method of SARPE. The expansion was mostly achieved by maxillary expansion. The amount of dentoalveolar tipping was smaller than reported.
Comparative Evaluation of Apically Extruded Debris with Hyflex Edm, MTWO and Self Adjusting File Systems; An In –Vitro Study
Authors: Jintu C. Thomas  , S.V. Satish  , Krishnaprasad Shetty  , Ashwini M Patil  , Basvana Gouda
Published: June 2021

Aim of the Study: To compare and evaluate the amount of apically extruded debris with Hyflex EDM, Mtwo, and the Self-Adjusting File systems.Materials and Methods: Sixty single-rooted human mandibular teeth with straight canals were selected and access cavities were prepared. All the teeth were mounted in the Eppendorf tubes after obtaining the initial weight of the empty tubes. Samples were then divided into three groups (n=20) according to the rotary system used and instrumented with Hyflex EDM, Mtwo, and SAF respectively. After washing the root surface with 1mL distilled water, the tubes were incubated for the next 5 days at 70°C. Then, the dry weight of the debris was calculated. Results were analyzed using ANOVA and post hoc Tukey’s test.Results: All the groups showed debris extrusion. The difference between the amount of apically extruded debris among all the groups was statistically significant (P < 0.001) with SAF showing the least debris extrusion, while Mtwo showed maximum debris extrusion.Conclusion: Compared to other file systems, the SAF showed the least amount of apical debris extrusion and Mtwo showed the highest amount of extruded debris
Role of Percutaneous Tracheostomy in COVID-19 Patients on Ventilator
Authors: Krishna Murty  , Bhavya  , Omar Naushad  , Eema Chaudhar
Published: June 2021

The pandemic caused by novel coronavirus (SARS-CoV 2) with respiratory and multiorgan dysfunction needing prolonged mechanical ventilation. Tracheostomy reduces ventilator support time. The study was done on 23 patients and role of PCT was observed. A recovery rate of 8.77% was observed and no significant change in mortality rate was observed with even after better airway management.
Gauging of Social Media Usage and Its Impact on Social Media Consumers: A Survey Study with Reference to Pandemic Disease Covid-19 in India
Authors: Paresh Patel  , Raju Rathod
Published: June 2021

Background: Information and news reports on coronavirus disease (COVID-19) were published in the first few months of 2020. Quickly published and shared on social media and social networking sites. There is limited evidence, however, as to whether and how social media has been used and impact on social media consumers.Aim: This study aims to assess the usage of social media and its impact on social media consumers during pandemic disease covid-19 in India.Methods: An online questionnaire was prepared and conducted to study in India with a total of 210 social media consumers. This study used a Quantitative data analysis method. As a result, data were analysed using Microsoft Office Excel.Results: Participants showed that Social media play an important role to deal with the pandemic disease. Whatsapp and Instagram were the most used social media platform for getting and sharing information about covid-19. We found a weak statistical correlation between social media impact on frequently usage of social media during covid-19 (R=0.215825619). Social media had equally impacted on gender group during the Covid-19 situation in India.Conclusions: During Covid-19 Pandemic, people are using social media platforms to get and share information about Covid-19. Social media has no negative impact on social media consumers. Social media has an important role to deal with Pandemic disease conditions in India.
A Study on Maternal and Perinatal Outcome in Pregnant Women Presenting with First Trimester Vaginal Bleeding and Ultrasonographic Evaluation
Authors: Ramandeep Kaur Dhaliwal  , Kalpana Verma  , Sukla Debbarma
Published: June 2021

This study is an analysis of five cases of orbital trauma causing proptosis, paralysis of extraocular muscles with or without associated visual failure. All the cases were treated by a ENT and Neurosurgical team. Either a frontal craniotomy or a lateral orbitotomy was performed. Plain X-rays of the skull and Computerised Tomography (C.T. Scanning) were the main investigations. Results were encouraging both functionally and cosmetically. Early diagnosis and an aggressive approach to orbital decompression can achieve good results
Effect of Aqueous Extract of Mentha Arvensis on Candida Albicans and Lactobacillus Acidophilus
Authors: Monica Pisupati
Published: June 2021

Introduction: Orthodontic patients have an increase in the microorganisms because of the active sites for the plaque accumulation. Pudina (Mentha arvensis) which is a perennial plant has antimicrobial property and can be used as a mouth wash for these patients. Aim: To evaluate the efficacy of aqueous extracts of Pudina (Mint) on Candida albicans and Lactobacillus acidophilus by evaluating their zone of inhibition and determining their minimum inhibitory concentration.Methodology: This method consists of usage of aqueous extract of pudina and 0.2% of chlorhexidine is used as a positive control. The results are then quantified.Results: The results showed that there is an increase in the inhibition zone diameter with the aqueous extract of pudina.
Effect of Mulligan’s Mobilization with Movement and Post Isometric Relaxation Technique on Pain, Range of Motion and Functional Outcome in Subjects with Adhesive Capsulitis
Authors: N. Nithya  , S. R. Sathish Prabu  , B. Arun  , M. Manoj Abraham
Published: June 2021

Mobilization techniques and soft tissue techniques are widely used in managing Adhesive Capsulitis. Among various researches on different mobilization, the study results showed that the clinical concepts of Mulligan’s Mobilization with movement is good. The results of various studies on different soft tissue techniques concluded that post isometric relaxation technique of Muscle energy technique is better. The aim of the study was to compare the effect of Mulligan’s Mobilization with movement and post isometric relaxation technique on pain, range of motion and functional outcome in subjects with Adhesive Capsulitis. 30 subjects were selected and divided into 2 groups of 15 subjects in each group by purposive sampling method. Subjects in Group A received Mulligan’s Mobilization with movement and conventional management, subjects in Group B received post isometric relaxation technique and conventional management for 4 weeks. Numerical Pain Rating Scale, Universal goniometer and Shoulder pain and disability index were used to measure pain, range of motion and functional outcome. There was a significant difference between the within group and between group in all parameters following intervention. However, Mulligan’s group has shown significant improvement in all parameters ( using unpaired ‘t’ test, the calculated ‘t’ value for pain is 10.27, p<0.05 and the ‘t’ value for ROM is 22.45 for external rotation, 14.95 for abduction, p<0.05 and the ‘t’ value for functional outcome is 6.71, p<0.05). This study concludes that the Mulligan’s mobilization with movement is more effective in reducing pain, improving range of motion and functional outcome in subjects with Adhesive Capsulitis.
A Study on Patient Safety Culture among the Health Care Providers in a Tertiary Care Hospital
Authors: Sandeep Boora  , Vijay Kumar Tadia  , Shakti Kumar Gupta
Published: June 2021

Introduction: Patient safety emphasizes reporting, analysis and prevention of medical errors that often lead to adverse health events. Aim: To observe the Patient Safety Culture among the Health-care Providers in a selected area of a tertiary care centre.Methodology: A cross-sectional study was conducted in a specific area of a tertiary care hospital from January 2020 to March 2020 to study the Patient Safety Culture among the Healthcare Providers. Data was collected by using a stratified random sampling method using a validated questionnaire. Written informed consent was taken from all the participants. Data wasanalyzedby using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS), Version-22. Results: 102(50.5%) of the respondents belonged to the medical/surgical units, followed by 79(39.1%) other patient care units, 13(6.4%) from administration/management, rest belonged to miscellaneous groups/support services. 146(72.35%) of the participants strongly agreed that they worked together as an effective team. 131(64.9%) participants strongly agreed that their supervisors/clinical leaders consider improving patient safety. 93(46%) participants responded that they were always informed about errors in their unit, and 94(46.5%) responded that when errors happened in their unit, they often discussed the ways to prevent them from happening again. As far as staff position in the hospital was concerned, the excellent rating was given by others (83.3%) followed by Medical staff (73.7%). The study revealed a statistically significant (p-value <0.05) relationship between the position/primary unit in the hospital with respect to patient safety. Conclusion- The study findings suggest that there is correlation between the position/primary unit in the hospital and perception about patient safety.