bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DENGAN APLIKASI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PADA PT BUKIT ASAM TBK
Authors: Astari Indah Zulya
Published: February 2023

This study aims to identify and analyze the implementation of risk management usingEnterprise Risk Management (ERM) application at PT Bukit Asam, Tbk., which is indicatedas nonoptimal, This research is performed to identify the causes why the use of ERMapplication is not optimally implemented at the company, by using ISO 31000 as the studyguide. The ISO 31000 is analyzed in this research in terms of risk management processfocusing on the seven processes. The seven processes are communication and consultation,context assignment, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, andmonitoring and review. The research results show that the nonoptimal implementation of riskmanagement using the ERM application happens because there are several modules of ERMapplication not yet used, and because there is a lack of awareness on the importance of riskassessment in the company. These aspects should become PT Bukit Asam Tbk.’s attention inimplementing risk management with the help of ERP application.
ANALISIS DAN PERANCANGAN COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING (CAT) UNTUK UNIVERSITAS TERBUKA
Authors: Siskawati Sinta Aria Dewi
Published: February 2023

Studi ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan strategis berupa blueprint sistem analisisdan desain the new computerized adaptive testing (CAT) untuk Universitas Terbuka.Selanjutnya, the new CAT tersebut untuk meningkatkan tingkat kompetensi dan kapabilitasmahasiswa Universitas Terbuka dengan lebih akurat dan secara keseluruhan. Penelitian inimenggunakan disruptive innovation theory, need of achievement theory, dan adaptivestructuration theory sebagai dasar perancangan the new CAT. Pada penelitian ini, penulismenggunakan jenis penelitian research and development (RnD). Penulis melakukan analisisterhadap prosedur pembuatan soal dan pelaksanaan ujian di Universitas Terbuka.Selanjutnya, penulis merancang rekomendasi desain the new CAT dalam bentuk logicaldesign untuk desain output, input, database, dan proses. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa masih terdapat beberapa kelemahan pada prosedur pembuatan soal dan pelaksanaanujian di Universitas Terbuka. Selain itu, Universitas Terbuka memiliki jumlah unit programbelajar jarak jauh (UPBJJ) dan mahasiswa Universitas Terbuka yang cukup banyak. Hal inimembuat Universitas Terbuka membutuhkan the new CAT untuk mendukung kecepatandalam prosedur pembuatan soal, pelaksanaan ujian secara online, dan pengevaluasian hasilbelajar mahasiswa. Hasil evaluasi yang akurat dapat membantu Universitas Terbuka untukmeningkatkan tingkat kompetensi dan kapabilitas mahasiswanya.
DESAIN MODEL BISNIS UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN PERUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN (STUDI PADA PT DIERA MUTIARA INTERNATIONAL)
Authors: Oktriani Yeni
Published: February 2023

Perkembangan industri kosmetik yang pesat dengan persaingan yang semakin kompetitif menyebabkan pelaku bisnis harus senantiasa melihat kondisi lingkungannya. Analisis Porter dananalisis SWOT merupakan alat yang powerful untuk menilai lingkungan bisnis. PT DieraMutiara International merupakan perusahaan yang baru dirintis pada September 2017, bergerak di industri kosmetik alami organik mencoba bersaing di industri ini. Sebagai perusahaanstart-up, PT Diera sebaiknya merancang model bisnis yang tepat. Tujuan penelitian ini adalahmendesain model bisnis dengan pendekatan 9 blok di PT Diera untuk mencapai pertumbuhanperusahaan yang berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatanstudi kasus, teknik pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan purposive samplingdan pengumpulan data diperoleh melalui proses wawancara. Hasil penelitiannya adalah PTDiera memilih segmen pelanggan yang spesifik, dengan nilai yang diberikan adalah rasaaman dan nyaman, disampaikan melalui saluran penjualan langsung dan melalui jaringan reseller. Untuk menjaga loyalitas pelanggan perusahaan menyediakan konsultasi gratis dan diskon keanggotaan, lalu sumber daya utama yang mendominasi adalah karyawan dengan aktivitas utama ialah produksi dan penjualan, kemitraan yang dilakukan dengan pemasok, reseller dan distributor. Kemudian ditinjau dari sisi keungannya aliran pendapatan bersumberdari penjualan produk dan jasa dengan struktur biaya menjadi biaya tetap dan variabel dengankomponen terbesar pada biaya produksi.
TARIF BEA MASUK BARANG DIGITAL YANG BERSEDIA DIBAYAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEDIAAN MEMBAYAR BEA MASUK BARANG DIGITAL
Authors: Maharseto Abi Falah
Published: February 2023

AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengukur tarif bea masuk atas barang digital yang bersedia dibayar berdasarkan pendekatan willingness to pay (WTP) dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar bea masuk, pemahaman peraturan kepabeanan, persepsi sistem kepabeanan yang efektif, dan persepsi kualitas layanan kepabeanan terhadap kesediaan membayar bea masuk barang digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Untuk mengukur tarif  bea masuk atas barang digital yang bersedia dibayar digunakan model dichotomous choice question double bounded sedangkan untuk menganalis pengaruh variabel bebas menggunakan analisis regresi.Hasil penelitian menunjukkan mean tarif bea masuk barang digital yang bersedia dibayar adalah 6,40%. Kemudian berdasarkan analisis regresi didapatkan hasil bahwa hanya variabel kesadaran membayar bea masuk yang secara signifikan memengaruhi kesediaan membayar bea masuk barang digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yakin dalam membayar bea masuk barang digital karena bea masuk merupakan pajak yang ditetapkan oleh undang-undang, bea masuk merupakan bentuk pengabdian kepada negara, bahwa bea masuk digunakan untuk pembangunan negara dan tidak membayar bea masuk dapat merugikan negara.
EVALUASI PENYALURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2017 (STUDI PADA KABUPATEN MAGELANG DAN BOYOLALI)
Authors: Sari Suci Wulan
Published: February 2023

ABSTRACTState budget (APBN) disbursement for physical special allocation fund of 2017 underwent a change compared with the disbursement in the previous year. The changes relate with requirements for disbursement and time limit for disbursement. Starting 2017, the physical special allocation fund disbursement is not only conducted at the State Treasury Office Jakarta II, but also at 171 state treasury offices all over Indonesia. This change requires the preparedness of state treasury offices and local governments in carrying out the disbursement of physical special allocation. In 2017, Boyolali regency government could disburse 98.22% of its physical special allocation fund, whereas Magelang regency government disbursed 67.61% of its physical special allocation fund. This research aims to evaluate the causes of non-optimal disbursement of physical special allocation fund at Magelang regency government based on the disbursement of physical special allocation fund at Boyolali regency government.This is a qualitative research with a case study approach. The evaluation process is conducted through benchmarking and analysis of the data from interviews with sources related with the disbursement of physical special allocation fund at Magelang and Boyolali regency governments, and from analysis of related documents. The research results show that there are two factors which caused the non-optimal disbursement of physical special allocation fund at Magelang regency, namely technical and non-technical factors. The technical factors include the tardy bidding time; types of activity which are too specific; and unmet output. The non-technical factors include lack of coordination; lack of local government’s roles; and thinking patterns shift.
ANALISIS PENDEKATAN AUDIT INTERNAL PADA DEPARTEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
Authors: Widyawati Widyawati
Published: February 2023

INTISARIFungsi audit internal telah mengalami transisi dari fungsi yang berfokus pada peninjauan pelanggaran regulasi ke arah fungsi yang berfokus menjadi mitra bagi manajemen untuk bersama-sama mewujudkan audit yang proaktif. Audit proaktif memungkinkan unit audit internal dan auditee untuk berupaya mengidentifikasi dan mengatasi risiko sebagai upaya preventif sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Untuk mewujudkan transisi fungsi ini, perlu adanya perubahan pendekatan audit internal dari pendekatan pemeriksaan kemudian (post-audit) ke pendekatan audit internal proaktif yang terus menerus dan terintegrasi dengan manajemen. Fungsi audit internal departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero) masih menggunakan pendekatan pemeriksaan kemudian (post-audit). Hal ini menimbulkan beberapa hambatan dan temuan selama proses audit sehingga belum dapat meminimalisir atau mencegah risiko penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perlunya perbaikan dari pendekatan audit internal yang diterapkan pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero), serta menganalisis jenis pendekatan audit internal yang tepat diterapkan pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan inspeksi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam faktor penyebab yang melatarbelakangi perlunya perbaikan pendekatan audit internal yang terdiri dari keterbatasan pendekatan post-audit, prosedur audit, sumber daya manusia, koordinasi, audit sistem informasi, dan perbedaan persepsi. Pendekatan audit internal pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero) hendaknya diubah dari post-audit menjadi audit proaktif yang terintegrasi dengan manajemen dalam bentuk penerapan probity audit dan continuous auditing.
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN SALAH SATU TEMUAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ABC DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017
Authors: Cahyono Ari Nugroho
Published: February 2023

ABSTRACT This research aimed at analyzing the auditing process carried out by Yogyakarta Special Region Inspectorate in solving a finding in ABC Yogyakarta. It was also to investigate the audit communication and efforts done by the ABC Regional Technical Implementation Unit (UPTD) in solving and avoiding the finding to re-occur. Yogyakarta Special Region Inspectorate is a governmental internal auditor assigned to monitor the accountability administration and the activities of Yogyakarta Special Region government to achieve good governance. The ABC UPTD is one of the investigation objects with the Inspectorate’s biggest finding in the Special Region of Yogyakarta on the UPTD level in 2017. This research was qualitative with the case study method. To collect data, interviews and document analyses were used. The results showed that the finding process started from the auditor’s inspection on the janitors not yet registered for the Social Security Administration Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan). The inspection results were confronted with the document review to raise the case into an audit finding. There were then four audit communications with the investigation object, namely findings, affirmation, delivery of the Report of Audit Findings (LHP), and monitoring. The ABC UPTD then examined the finding closely and followed the Inspectorate recommendations. To avoid the re-occurrence of the finding, the ABC UPTD conducted an evaluation and improved its internal monitoring. The research was limited to one finding of the Inspectorate’s LHP, so that it is expected that the results can be interpreted carefully. In addition, the research respondents were also limited. In fact, the research has not yet analyzed any different cases or objects that require different settlements by the Inspectorate.
EVALUASI PENERAPAN E-TOURISM: STUDI KASUS PENGAPLIKASIAN PLATFORM ONLINE BOOKING DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Authors: Widyapranoto Danardono
Published: February 2023

ABSTRACTThis research aimed at identifying and analyzing the e-tourism application managed by the Special Region of Yogyakarta Tourism Office (Dispar DIY). The research also aimed at finding out the reasons why DIY Tourism Office has not applied the online booking platform as a part of its service transformations. This research employed 7 dimensions in the TOE framework to optimize the e-tourism application using online booking platform. Those 7 dimensions are IT skills, IT infrastructure, top management support, organizational compatibility, coordination level, regulation, and competitive environment. The research results showed that the e-tourism application in DIY Tourism Office was carried out using website to share information and to promote tourism activities. Concerning the objectives, the service information provided by DIY Tourism Office was a one-way static interaction. Actually, the static services can be transformed into the dynamic ones by applying the online booking platform. However, the platform application was not listed as a priority program of DIY Tourism Office since there was no specific regulation or rule established to encourage the use of online reservation and booking service. On the other hand, making innovation in service provision was another challenge because the DIY Tourism Office management has not fully supported the priority program. As for the organizational level, human resources development at the DIY Tourism Office that is by assigning an employee who specializes in IT has not been well-executed. This should make a serious concern for the DIY Tourism Office in relation with its organizational management.
ANALISIS KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI PADA DINAS PERTANIAN DAN DINAS PARIWISATA)
Authors: Dinarsofa Firsta Noorviant
Published: February 2023

INTISARIKonsistensi/ keselarasan antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu keselarasan di Pemda DIY juga menjadi isu yang penting karena dengan mewujudkan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran maka dapat berkontribusi menjadi salah satu komponen dalam mendukung terciptanya visi dan misi Gubernur DIY serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan Pemda DIY. Seperti yang diketahui bahwa meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan misi ke-tiga dalam RPJMD DIY 2012-2017 dengan salah satu sasarannya yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang meningkat.            Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dilakukan melalui studi dokumen/ content analysist. dan wawancara. Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata sebagai dua SKPD yang dianggap sebagai tulang punggung pencapaian visi/ misi Gubernur DIY 2013-2017 dijadikan sampel penelitian. Keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran diukur melalui tiga dimensi yaitu dimensi nomenklatur, dimensi target kinerja dan dimensi pagu anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan secara dimensi nomenklatur dan dimensi target kinerja posisi Dinas Pariwisata berada diatas Dinas Pertanian. Sedangkan keselarasan secara dimensi pagu anggaran, keduanya masih menunjukkan nilai yang buruk.
EVALUASI PELAKSANAAN DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): STUDI PADA PT HOLCIM INDONESIA TBK CILACAP PLANT
Authors: Anggraeni Dian
Published: February 2023

AbstrakTujuan – Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan, kepatuhan, dan pengungkapan CSR melalui dimensi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan framework ISO 26000, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, dan GRI G4.Metode Penelitian – Analisis data untuk pelaporan dan pengungkapan CSR menggunakan content analysis berdasarkan indikator GRI G4. Teknik analisis miles et al (2014) mulai dari reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dalam pelaksanaan aktivitas CSR menggunakan indikator ISO 26000, dan untuk kepatuhan menggunakan regulasi terkait, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan CSR Holcim Cilacap dikatakan baik melalui berbagai program dan pendekatan dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,2%; (2) kepatuhan pelaksanaan CSR Holcim Cilacap dinilai tinggi karena dalam keadaan kondisi keuangan yang kurang baik, tetap melaksanakan program CSR sesuai dengan kaidah ketentuan perundang-undangan. Holcim Cilacap sudah mematuhi UU No 40 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2012; (3) pelaksanaan CSR Holcim Cilacap ditinjau dari ISO 26000 sudah sesuai, meskipun pelaksanaan CSR Holcim Cilacap kurang optimal pada program posdaya; (4) tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan ditinjau dari framework GRI G4 secara keseluruhan mencapai 38%, pengungkapan kategori lingkungan mencapai 62%, sedangkan ekonomi dan sosial baru mencapai 22% dan 25%.Originalitas – Salah satu fokus penelitian ini ialah mengevaluasi pelaksanaan CSR secara komprehensif melalui dimensi pelaksanaan dan pelaporan. Belum ada penelitian yang meneliti keduanya secara bersamaan.
ANALISIS KUALITAS PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN TAHUNAN (STUDI PADA PERUSAHAAN DI INDEKS LQ – 45 TAHUN 2016 – 2017)
Authors: Maulana Dioga Alif
Published: February 2023

IntisariTujuan - Penelitian ini menganalisis kualitas pengungkapan informasi ekonomi dan keuangan, tata kelola, dan kinerja berkelanjutan pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ - 45 periode 2016 -2017.Metode Penelitian – Peneltian ini menggunakan analisis konten untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada sampel yang berjumlah 39 perusahaan di Indeks LQ – 45. Kualitas pengungkapan dinilai dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dikembangkan oleh Kiyanga (2014) dan Yusmaida (2016).Temuan – Hasil penelitian menunjukan kualitas pengungkapan laporan tahunan perusahaan di Indeks LQ 45 memiliki nilai yang bervariasi antar perusahaan. Kualitas pengungkapan perusahaan di Indeks LQ 45 mempunyai rata – rata nilai sebesar 70,85% dan 73,65 pada tahun 2016 dan 2017. Untuk informasi ekonomi dan keuangan telah disajikan dengan baik oleh tiap – tiap perusahaan dengan nilai rata – rata 94,66% dan 94,87%. Perusahaan dengan kualitas pengungkapan terbaik pada tahun 2016 dan 2017 yakni ANTM dengan nilai 93,38 untuk masing – masing tahun.
Evaluasi Kebijakan Penyaluran Kredit Berdasarkan POJK NO.42/POJK.03/2017 bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Setelah Diberlakukan SAK EMKM (Studi Kasus pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat)
Authors: Azizah Auliya
Published: February 2023

AbstrakTujuan – Penelitian ini mengevaluasi tingkat permintaan kredit UMKM, mengidentifikasi prosedur penyaluran kredit UMKM, dan mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit UMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat setelah diberlakukannya SAK EMKM.Metode Penelitian – Studi kasus dilakukan pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat yang memiliki tren penurunan atas kredit bermasalah pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya SAK EMKM. Evaluasi kebijakan penyaluran kredit dianalisis secara deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi hasil masing-masing aspek.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa diterbitkannya SAK EMKM tidak memengaruhi kebijakan penyaluran kredit bagi UMKM pada PT Bank X Kantor Wilayah Jawa Barat. Perubahan yang terjadi atas kondisi kredit, prosedur penyaluran kredit, dan kebijakan penyaluran kredit dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kondisi debitur.Originalitas – Fokus dalam penelitian ini ialah pengaruh SAK EMKM pada lembaga penyalur kredit bagi pelaku UMKM. Belum ada penelitian yang melakukan penelitian tersebut.
EKSPLORASI KETERKAITAN KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINGKAT LAYANAN PENDIDIKAN
Authors: Bengi Biizni Putri
Published: February 2023

ABSTRACTPurpose – This study aims to explore the lingkage between the financial condition of local government and education service level in cluster two of local government. Methodology –The financial condition of local government are measured using dimension that related to services that given by local government, this dimension is service level solvency. This dimension consists of two ratios, expenditure ratio and asset ratio. The level of education services is measured using achievement indicators contained in the minimum education service standard (SPM). This study uses a descriptive qualitative method. Secondary data were collected through documentation technique and the primary data were collected through semi-strutured interview technique.Findings – The findings in this study showed that there is no linkage between the financial conditions of local governments and the level of education services. interviews were conducted to confirm how the involvement of local governments in the planning and budgeting processes in the regions, priorities that form the basis of budgeting and factors that influence the achievement of minimum service standards (SPM). The results of interview data analysis indicate that the involvement of the local education office (dinas pendidikan) in the planning and budgeting process in the local government is quite good, and minimum service standards are one of the bases in budgeting. Furthermore, the factors that influence the achievement of minimum service standards are human resource capacity, stakeholder awareness and budgeting capabilities in the education unit.
ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNA DALAM PENERAPAN ERP ATAS TEMUAN AUDIT INTERNAL PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III ( PERSERO)
Authors: Simanjuntak Eka Christine Rebeca
Published: February 2023

ABSTRACT The research aimsto analyze the significant factors that influence the staff acceptance process in PT Perkebunan Nusantara III (Persero) through the implementation of enterprise resource planning (ERP) system. The conceptual framework was developed through the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) model. The advancement of technology serves as an important feature in the company’s plan to improve their business competition level and to meet the growing users’ expectation. This research employed the mixed method approach. The quantitative data were obtained through closed-ended questionnaires from 127 users. The quantitative data were analyzed using the SPSS 21. Meanwhile, the qualitative data were collected through deep interviews with four users.             The research results indicate that performance expectation, effort expectation, and social influence have positive contributions to behavioral intention. Meanwhile, the facilitating conditions have negative contributions to behavioral intention. In addition, the research also indicated that behavioral intention has significant influence to the users’ behavior. Qualitative data analysis showed that the aspects that might influence the users’ expectation in implementing such system are educational background, age, working period, and topographic condition.
ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN ZAKAT DAN LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA
Authors: Arimurti Rizqa
Published: February 2023

AbstrakTujuan – Penelitian ini menganalisis tingkat pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan OPZ di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan zakat yang diadaptasi dari Samad dan Said (2016) dan pedoman PSAK 109.Metode Penelitian – Metode unweighted disclosure index digunakan pada sampel berjumlah 12 OPZ di Indonesia. Tingkat pengungkapan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kategori penilaian indeks untuk menginterpretasi tinggi-rendahnya pengungkapan.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan zakat OPZ di Indonesia tergolong cukup baik atau menengah dengan rata-rata nilai sebesar 56,25%. Selanjutnya, tingkat kesesuaian OPZ dalam mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 tergolong sangat baik atau sangat tinggi dengan rata-rata nilai sebesar 84,98%. Temuan ini mengindikasikan bahwa OPZ memiliki pertanggungjelasan yang tinggi kepada publik dalam mengungkapkan laporan keuangan. Akan tetapi, volume informasi dan ketersediaan informasi kepada publik belum fokus utama OPZ.Originalitas – Salah satu fokus penelitian ini ialah menganalisis tingkat pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan pada OPZ di Indonesia. Belum ada penelitian yang meneliti keduanya secara bersamaan dan berfokus pada keseluruhan OPZ sebagai objek penelitian. Selain itu, desain penelitian yang berbeda dapat dijadikan landasan empiris mengenai topik pengungkapan zakat dan laporan keuangan.
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN KAS PADA PAROKI SANTA MARIA BUNDA PENASIHAT BAIK WATES
Authors: Wijanarko Thomas Aquinas
Published: February 2023

Abstrak Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik mengusahakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki. Namun, komponen pengendalian internal kas yang diupayakan oleh Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik belum berfungsi dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan adanya beberapa indikasi yakni tidak adanya pemeriksaan rutin terkait pengelolaan keuangan baik internal dan eksternal, serta sering terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan. Berdasarkan ke-jadian tersebut, evaluasi prosedur dan pelaksanaan pengendalian internal atas pengelolaan kas dengan standar perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengevaluasi dan menganalisa penyebab ketidaksesuaian sistem pengendalian internal dengan komponen pengendalian internal Committee of Sponsoring Organi-zations of the Treadway Commission (COSO) sehingga dapat ditentukan upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan. Standar yang digunakan terkait implementasi sistem pengendalian internal ialah komponen pengendalian internal yang ditetapkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi literatur, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Evaluasi yang telah dilakukan menunjukan bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik secara keseluruhan kurang memadai dengan standar pengendalian internal COSO. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa komponen pengendalian yang cukup memadai dan belum memadai. Komponen pengendalian internal yang belum mema-dai ialah aktivitas pengendalian. Hal tersebut diakibatkan oleh penyimpanan kas yang rawan dicuri, mekanisme kas kecil yang tidak berjalan, belum digunakannya penggunaan bon sementara, adanya inkonsistensi penggunaan dokumen, otorisasi bukti pendukung yang belum lengkap, belum adanya mekanisme ­back-up data, belum adanya mekanisme pengamanan data, tidak adanya staf TI yang mengawasi dan menjamin kelancaran penggunaan TI, serta belum dikembangkannya pedoman tertulis terkait sistem pengendalian pengelolaan kas
ANALISIS FUNDAMENTAL SAHAM-SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DENGAN MENGGUNAKAN RESIDUAL INCOME MODEL DAN FREE CASH FLOW MODEL
Authors: Florensi Vosby
Published: February 2023

AbstrakPenelitian ini melakukan analisis fundamental menggunakan residual income model dan free cash flow model pada saham-saham perusahaan sektor industri barang konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsistensi hasil analisis fundamental menggunakan dua metode tersebut, melihat pengaruh nilai intrinsik menggunakan residual income model dan free cash flow model terhadap return perusahaan dan juga mengidentifikasi model mana yang menghasilkan rata-rata persentase error correction paling rendah. Penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan ialah sebanyak 34 perusahaan sektor industri barang konsumsi dengan metode purposive sampling.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan dua metode sekaligus dalam analisis fundamental menghasilkan hasil yang konsisten. Adanya konsistensi hasil analisis fundamental dapat digunakan sebagai substitusi dimana kedua metode ini dapat saling menggantikan metode satu dengan metode lainnya. Dari kedua metode yang digunakan, metode residual income model lebih baik dibandingkan dengan metode free cash flow model dikarenakan memiliki persentase error-correction yang lebih rendah. Dari kedua metode, diperoleh hasil bahwa nilai intrinsik baik menggunakan residual income model dan free cash flow model tidak berpengaruh terhadap return perusahaan pada 2013. Akan tetapi, ketika dilakukan analisis sensitivitas diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh yang signifikan pada periode 2015 ketika tingkat inflasi relatif rendah.
ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA OLEH UNIT PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016
Authors: Budaya Arif
Published: February 2023

IntisariBPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 melakukan audit kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari hasil audit tersebut BPK RI menemukan sepuluh temuan kelemahan dalam tata kelola pembinaan BUMD dan memberikan 24 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Hasil survey atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 22 rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK dan faktor-faktor yang menyebabkan unit pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja tersebut.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur terhadap pejabat yang tergabung dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Lanjut Haisl Pemeriksaan BPK RI. Selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja BPK, yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi SDM, mutasi personil, kelemahan komunikasi, koordinasi, dan pengendalian internal, serta kurangnya dukungan legislatif.
ANALISIS KOMPARATIF SERTIFIKASI AUDITOR: CERTIFIED FRAUD EXAMINER (CFE) DAN CERTIFIED FORENSIC AUDITOR (CFrA)
Authors: Ariyanto Reza
Published: February 2023

ABSTRAKTujuan — Tujuan dari penelitian ini membandingkan skema kurikulum kompetensi sertifikasi CFrA dan CFE serta mengidentifikasi alasan lembaga sertifikasi profesi di Indonesia menyelenggarakan sertifikasi CFrA.Desain/Metodologi/Pendekatan — Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukanan analisis komparasi terhadap sertifikasi CFE dan CFrA. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berkaitan dengan standar kompetensi kurikulum dan persyaratan sertifikasi dari tahap pendaftaran sampai tahap pasca memperoleh sertifikasi.Temuan — Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi di Indonesia mengacu kepada lembaga ACFE dengan melakukan modifikasi dan adaptasi materi sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Hasil komparasi antara sertifikasi CFrA dan CFE menunjukkan bahwa: (1) Pada analisis ekonomis, sertifikasi CFrA lebih murah daripada sertifikasi CFE dengan perbandingan 2:1; (2) Pada analisis sosial budaya, ujian menggunakan bahasa sehari-hari lebih mudah daripada bahasa internasional; (3) Pada analisis teknik, individu atau kelompok dalam memilih sertifikasi mempertimbangkan cost of effort yang diperoleh; (4) Pada analisis kebijakan politik, LSP-AF memberikan kemudahan dalam memperoleh kelulusan sertifikasi daripada ACFE; (5) Sertifikasi CFE memiliki manfaat yang memadai untuk melakukan pekerjaan di berbagai negara karena kompetensi yang dimiliki lebih komprehensif daripada sertifikasi CFrA. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi CFE lebih unggul dalam hal kompetensi yang ditawarkan sedangkan sertifikasi CFrA lebih unggul dalam hal kemudahan dalam memperoleh sertifikasi yang dipersyaratkan.Batasan/Implikasi — Penelitian ini memiliki implikasi pada akademisi, praktisi auditor, dan lembaga profesi dalam menentukan pilihan sertifikasi sebagai pendukung kompetensi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan kualitas dalam memberikan penilaian terhadap kategori yang diperbandingkan.Originalitas/Nilai — Kurikulum dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing, satu di antaranya melalui evolusi sesuai kondisi saat ini. Mengadopsi dari suatu lembaga yang telah lama berdiri tidak menjamin hasil adopsinya lebih berkualitas. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang melakukan komparasi terhadap kurikulum CFE dan CFrA.
ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN AGAM DAN KOTA PADANG PANJANG)
Authors: Maulina Vira
Published: February 2023

Abstrak Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transaksi nontunai pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang dengan menggunakan empat dimensi model implementasi kebijakan publik karya Edwards (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya penerapan transaksi nontunai pada Kabupaten Agam jika dibandingkan dengan Kota Padang Panjang berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penerapan transaksi nontunai. Narasumber dalam penelitian ini melibatkan 8 orang partisipan yang terdiri dari empat partisipan pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Agam dan empat partisipan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang. Partisipan tersebut merupakan pihak pembuat kebijakan dan pihak pelaksana teknis dalam penerapan transaksi nontunai pada kedua objek penelitian.Temuan – Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi transaksi nontunai pada Kabupaten Agam masih rendah jika dibandingkan dengan Kota Padang Panjang. Beberapa kendala yang terjadi di Kabupaten Agam ialah kurangnya sosialisasi ke masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya fungsi kontrol dalam transaksi, lemahnya komitmen pimpinan, serta tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pelaksanaan transaksi nontunai. Selain itu, kendala terkait regulasi yang belum memiliki kekuatan hukum serta sistem dan prosedur yang tidak update juga terjadi pada kedua objek penelitian.Orisinalitas – Pelaksanaan transaksi nontunai menjadi kebutuhan bagi pemda karena mendatangkan banyak manfaat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah telah menetapkan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Namun, pelaksanaan transaksi nontunai pada Pemkab Agam disinyalir masih rendah jika dibandingkan dengan Pemko Padang Panjang karena realisasi belanja yang dilakukan secara nontunai hanya sebesar 35%. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis penerapan transaksi nontunai dan mengidentifikasi penyebab rendahnya penerapan transaksi nontunai tersebut.
Analisis Pengalihan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pengalihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi)
Authors: Khairunisa Aprilia Vilaning
Published: February 2023

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan mengidentifikasi upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap.Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif persentase dan teknik analisis data tekstual.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ialah sebesar 70%. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap antara lain petunjuk teknis, penatausahaan aset tetap, sumber daya manusia (SDM), koordinasi, komitmen pimpinan, dan sanksi. Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap antara lain melakukan rekonsiliasi aset tetap, membuat forum koordinasi internal, melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kemendagri, dan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan aset tetap kepada seluruh pengurus barang.
MODEL TATA KELOLA DANA DESA: STUDI KASUS DI DESA DLINGO, KABUPATEN BANTUL
Authors: Saputra Handayani Jaka
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dana desa di Desa Dlingo yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai landasan utama untuk pengembangan model tata kelola dana desa yang tepat agar menjadi pedoman desa-desa lain pada umumnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan desa. Desa Dlingo dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan desa ini mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait tata kelola dana desa hingga desa ini sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu desa percontohan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan melibatkan informan penelitian dari perangkat pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Dlingo. Metode perolehan data adalah dengan alat bantu pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dana desa di Desa Dlingo sudah sepenuhnya berhasil meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat desa, Penelitian tersebut dapat menjadi landasan utama dalam pengembangan model tata kelola dana desa sesuai dengan landasan teori stewardship dan studi kasus yang telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa model tata kelola dana desa harus menggunakan model yang tepat. antara lain, sebagai berikut: landasan hukum dana desa, pengelolaan dana desa, kepemimpinan, dan pembangunan desa. Dalam rangka menyikapi pengembangan model tersebut maka pemerintah desa diseluruh indonesia sebaiknya mengikuti model tata kelola desa tersebut, karena model dalam penelitian ini merupakan model tata kelola desa pada umumnya yang dapat digunakan diseluruh desa di Indonesia, sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan dan tata kelola desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan teori stewarship pada penelitian ini diharapkan pemerintah desa terus berkomitmen terhadap pengembangan model tata kelola desa dan terus mengevaluasi hasil kinerja yang dilakukan ke masyarakat, sehingga tata kelola dana desa yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN DENGAN PERSISTENSI DAN PREDIKTABILITAS LABA: STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Authors: Ramadhanti Dian
Published: February 2023

ini bertujuan untuk menguji hubungan kualitas pengungkapan lingkungan dengan persistensi dan prediktabilitas laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman terbaru GRI. Metode Penelitian – Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis yaitu analisis konten dan regresi berganda. Penelitian ini berfokus pada periode pengamatan tahun 2018-2019 karena adanya pedoman penyusunan laporan keberlanjutan terbaru yang dikeluarkan oleh GRI yaitu GRI Standards yang mulai diberlakukan pada tahun 2018. Variabel dependen pada penelitian ini adalah persistensi dan prediktabilitas laba yang diukur dari β dari persamaan dan square root varians kesalahan estimasi dari persamaan (Earnings (i,t)= a 0,1 + β 1,i Earnings i,t-1 + εi,t ). Variabel independen yaitu pengungkapan lingkungan menggunakan indikator jumlah pengungkapan berdasarkan pedoman GRI. Temuan – Hasil Penelitian berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan memberikan bukti empiris terhadap 2 hal yaitu persistensi dan prediktabilitas laba. Hasil penelitian untuk proksi persistensi laba menunjukan pengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan untuk proksi prediktabilitas laba hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh positif dan signifikan. Orisinalitas – Informasi berkelanjutan khususnya informasi lingkungan telah menjadi bagian dari pelaporan perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh beberapa pemangku kepentingan. Dalam beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pengungkapan lingkungan dengan kinerja keuangan dengan menggunakan pengukuran yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dasar dari penyusunan pengungkapan lingkungan menggunakan pedoman terbaru GRI yaitu GRI Standards dan dasar pengukuran kinerja keuangan yaitu kualitas laba dengan proksi persistensi dan prediktabilitas laba.
EVALUASI PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (Studi pada Inspektorat Kota Prabumulih)
Authors: Luciana S Friesta Angela
Published: February 2023

Tujuan --- Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu mengevaluasi kondisi tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kota Prabumulih, mengidentifikasi kendala peningkatan, dan mengkaji upaya dan strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan kapabilitas APIP. Desain/Metodologi/Pendekatan --- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil dokumentasi, observasi pasif, dan wawancara semiterstruktur. Temuan --- Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas APIP di Inspektorat Kota Prabumulih belum mencapai level yang disyaratkan pada agenda pembangunan nasional, yaitu level tiga (integrated). Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan level kapabilitas hingga level ketiga adalah anggaran kegiatan non pengawasan yang belum memadai, manajemen bisnis APIP yang belum lengkap, kurangnya keteraturan tata laksana kegiatan APIP, kuantitas pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah auditor, dan konsistensi sumber daya manusia APIP. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kedepannya adalah dengan melakukan koordinasi rutin dengan pimpinan daerah terkait anggaran, perbaikan manajemen bisnis APIP sesuai dengan pedoman peningkatan dari BPKP, pemetaan prioritas untuk mengantisipasi kuantitas pekerjaan, pendisiplinan tata laksana kegiatan APIP, dan perbaikan manajemen sumber daya manusia melalui proses mentoring rutin, pelatihan mandiri yang terjadwal, proses pelembagaan secara institusi, pemberlakuan sistem reward dan punishment, serta pembelajaran kepada APIP lain yang sudah mencapai level yang disyaratkan dalam agenda pembangunan nasional. Batasan/Implikasi --- Observasi yang dilakukan pada penelitian ini bersifat pasif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi aktif dengan terlibat langsung dalam kegiatan APIP. Penelitian ini memiliki implikasi pada kontribusi praktis dan kontribusi kebijakan terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP. Originalitas/Nilai --- Kapabilitas APIP menunjukkan ukuran kemampuan dari efektifitas pelayanan yang dapat diberikan APIP kepada masyarakat melalui perannya sebagai pengawas intern pemerintah. Penelitian ini berfokus untuk memperluas penelitian Renzburg dan Coetzee (2015 dan 2016) tentang penggunaan model IA-CM dalam mengetahui kondisi kapabilitas APIP dan kendala yang dihadapai dalam peningkatan tersebut, namun pada konteks yang berbeda, yaitu di Indonesia.
PERAN KODE ETIK DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (STUDI PADA BPK RI PERWAKILAN JAWA TIMUR)
Authors: Sekar Rini Widya Ayu
Published: February 2023

Penelitian ini menguji secara empiris, memperoleh gambaran dan pemahaman peran kode etik untuk mencegah fraud pada auditor Badan Pemeriksa Keuangan serta menganalisis penyebab masih terjadinya fraud dalam proses pemeriksaan. Di dalam mencapai tujuan penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan adalah integritas, independensi, dan profesionalisme. Metode yang dipakai didalam penelitian ini adalah metode mix method yaitu metode kuantitatif dengan cara memberikan kuesioner serta metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada responden auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa Timur. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Alat pengujian instrumen dan analisis yang dilakukan adalah pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner serta triangulasi sumber untuk wawancara semi-terstruktur. Teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan menggunakan SPSS dan analisis tematik. Hasil penelitian independensi, integritas, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Didukung dengan hasil wawancara memberikan gambaran institusi BPK telah melaksanakan penerapan kode etik dengan baik, pelaksanaan kode etik telah mencakup program-program pencegahan fraud, yaitu tindakan prevention deterrence, disruption, identification, dan prosecution. Dalam pelaksanaannya masih terjadi fraud hal itu didasarkan pada tindakan pribadi auditor karena pemeriksa BPK tersebut memiliki karakter, moral, dan integritas yang kurang baik serta risiko yang ada di entitas yang diperiksa dapat mengakibatkan terjadinya tindakan fraud dalam proses pemeriksaan di lingkungan BPK.
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA UMKM DENGAN MODEL PERFORMANCE PRISM: KASUS PADA ALL STAR FUTSAL PADANG
Authors: Akmal Denara
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan unutk menganalisis gambaran kinerja UMKM dan menganalisis upaya peningkatan kinerja UMKM dengan model Performance Prism. Penelitian kualitatif deskriptif dirancang untuk memberikan gambaran kinerja UMKM dimana wawancara dan dokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh facet yang ada pada model Performance Prism. All Star Futsal Padang merupakan salah satu UMKM kategori jasa penyewaan lapangan yang sudah berdiri selama 10 tahun. Wawancara dilakukan pada 3 orang investor, 3 orang karyawan, 1 orang pelanggan, dan 1 orang masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tahapan model Performance Prism dimana terdapat success map yang dapat digunakan manajemen sebagai peta dalam mencapai tujuan (kepuasan stakeholders). Dalam penelitian ini didapat 20 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pada masingmasing perspektif yang ada dalam model Performance Prism dan diukur atas data yang diperoleh pada tahun 2019. Lalu, indikator tersebut dituangkan pada maturity grid sebagaisalah satu alat yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan.