bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Characteristics of Cyan Bacteria (Green Algae) As Biodiesel in VCR Engine for Different Nozzles
Authors:   Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, AarupadaiVeedu Institute of Technology, Vinayaka Mission’s Research Foundation, Surendrababu* K. , Michael B.Samuel ,   Research Scholar, Department of Mechanical Engineering, AarupadaiVeedu Institute of Technology, VinayakaMission’s Research Foundation, Prasanth Nalam ,   UG Scholar, Department of Mechanical Engineering, AarupadaiVeedu Institute of Technology, Vinayaka Mission’s Research Foundation, Mahesh Katari ,   UG Scholar, Department of Mechanical Engineering, AarupadaiVeedu Institute of Technology, Vinayaka Mission’s Research Foundation., Abaysajeevan  ,   UG Scholar, Department of Mechanical Engineering, AarupadaiVeedu Institute of Technology, Vinayaka Mission’s Research Foundation.
Published: January 2020

This present study investigates the performance and emission characteristics different injection pressure on variable compression ratio of a diesel engineusing cyanobacteria (greenalgae).In the Diesel Engine the experiments were controlled withvarious hole injection to study the effect onemission and performance by using conventional diesel future emission regulation will require substantial reductions of NOX and CO2 emissions from diesel engines. With cyanobacteria (green algae) as a biodiesel and diesel blends are prepared to use as fuel on variable compression ratio diesel engine.
A Novel Hadoop Based Virtualization Automated Framework
Authors:   Research Scholar, Department of C.S.E, Acharya Nagarjuna University, Guntur, Andhra Pradesh, India., Deol* G.J.Sunny , Nagaraju Dr.O. ,   Asst. Professor, Department of Computer Science, Govt Degree College, Macherla, Andhra Pradesh, India.
Published: January 2020

With the huge development in relocation to distributed computing for customary applications, the interest inHadoop VIRTUALIZATION is the new requirement for further research and improvements. The extreme interest for Hadoop VIRTUALIZATION in distributed computing is been tended to with the innovation improvement and regarding virtual machines. Significantly the equipment segments the executives of virtual machine is impressively achieving the pick of research with the ongoing headways by different organizations and open source explores like AlphaVM, Hyper-V, Integrity Virtual Machines, JPC (Virtual Machine), PowerVM, Sun xVM, VMware Workstation and z LPARs. Another most imperative segment of Hadoop VIRTUALIZATION and virtual machine picture stockpiling is been the bottleneck for the further headway. The impediments are being tended to by bunching and capacity territory organizing, anyway these current arrangements are no counterpart for the modern evaluation interest for the VM picture stockpiling necessities. Subsequently in this work we propose a cloud based virtual machine stockpiling structure intended for huge scale arrangement fulfilling alternate requirements for capacity highlights like replication and estimations of execution enhancements. This work additionally exhibits the headways in execution for Hadoop VIRTUALIZATION the board.
MAKNA DAN FUNGSI SARAFAL ANAM DALAM ACARA PERNIKAHAN SUKU LEMBAK DI KELURAHAN PAGAR DEWA KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Authors: Zakaria Jelita , Asiyah St.
Published: January 2020

ABSTRAK Manusia merupakan makhluk yang berbudaya.Melalui akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu juga manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaannya. Olek karena itu kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat. Suku Lembak adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Bengkulu.Masyarakat Suku Lembak kaya dengan budaya dan sastra lisan. Seni pertunjukan Sarafal Anam merupakan salah satu budaya masyarakat Lembak yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Lembak.Perlu diketahui bahwa budaya pertunjukan Sarafal Anam yang dimiliki oleh masyarakat suku Lembak khususnya di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penulis simpulkan bahwa pertunjukan seni Sarafal Anam bagi masyarakat suku Lembak pada acara pernikahan di kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu memiliki makna solidaritas, kebersamaan, dan hiburan sebagai pelengkap kegembiraan terwujudnya pernikahan anak dalam suatu keluarga. Melalui seni pertunjukan Sarafal Anam nilai budaya yag terkait dengan solidaritas dan kebersamaan akan selalu terpupuk dengan baik. Khusus bagi pemyelenggara, pelaksanaan pertunjukan seni Sarafal Anam yang mereka selenggarakan adalah secara tidak lansung untuk memberitahukan kepada masyarakat lingkungan bahwa anak yang akan menikah adalah bujang dan gadis. Pertunjukan seni Sarafal Anam pada acara pernikahan masyarakat suku lembak di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu juga memiliki beberapa fungsi, yaitu (1) sebagai hiburan, (2) fungsi pendidikan, (3) fungsi penebal emosi keagamaan, (4) fungsi estetis. Fungsi tersebut melekat pada unsur pokok dalam proses penyelenggaraan Sarafal Anam, yaitu pemeran, penyelenggara dan penonton.
MANTRA DALAM PENGOBATAN TRADISIONAL SERAWAI DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS KABUPATEN SELUMA
Authors: Mardan Mardan , Atmaja Loliek Kania , Mandala Risko
Published: January 2020

AbstrakDesa Renah Gajah Mati II kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma memiliki Sastra Lisan berupa Mantra yang sampai saat ini masih bertahan dan digunakan oleh masyarakat desa. Mantra di daerah ini merupakan rangkaian kata yang di ucapkan dengan makna yang berbeda-beda tergantung dengan kegunaannya, masalah yang ingin di angkat dalam penelitian ini adalah apa saja makna kebahasaan di dalam mantra pengobatan tradisional suku Serawai yang ada di desa Renah Gajah Mati II, batasan masalah pada penelitian ini yaitu makna  pada mantra pengobatan tradisional Serawai di desa Renah Gajah Mati II kecamatan Semidang Alas kabupaten Seluma, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja makna konotasi dan denotasi pada mantra pengobatan tradisional Serawai, tujuan pada penelitian ini yaitu, (1) untuk mendeskripsikan makna konotasi pada mantra pengobatan tradisional Serawai di kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, (2) untuk mendeskripsikan makna denotasi pada mantra pengobatan tradisional Serawai di Kecamatan Semidang Alas kabupaten Seluma di dalam makna kebahasaan mantra terdapat dua jenis yaitu mana konotasi dan makna denotasi, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini yaitu makna konotasi dan makna denotasi di dalam mantra pengobatan tradisional serawai di desa Renah Gajah Mati II, kecamatan Semidang Alas kabupaten Seluma. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu (1) masyarakat desa renah Gajah Mati II, (2) mantra pengobatan tradisional suku Serawai yang didapat oleh peneliti dari Masyarakat desa Renah Gajah Mati II, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tekhnik observasi, wawancara, dan perekaman. Kesimpulan: (1) Makna kebahasaan yang mengandung makna Konotasi dan Denotasi pada mantra pengobatan tradisional serawai di desa Renah Gajah Mati II (17 cuplikan Makna konotasi), dan (19 cuplikan Makna Denotasi). (2) Dari beberapa cuplikan makna kebahasaan, makna kebahasaan yang mengandung denotasi lebih dominan dalam setiap bait mantra. Saran: (1) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan Bahan masukan untuk meneliti makna mantra pengobatan tradisional Serawai di Kabupaten Seluma. (2) Bagi pembaca, hasil penelitian ini hendaknya dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang makna kebahasaan dalam mantra pengobatan tradisional Kerawai di Kabupaten Seluma.
ANALISIS NOVEL AYAT-AYAT CINTA KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY MELALUI PENDEKATAN STRUKTURAL MURNI
Authors: Yuniati Ira , Hakim Man , Manjato Ajat , Sarkati Sarkati , Imelda Relika
Published: January 2020

Abstrak Masalah dalam penelitian ini adalah analisis novel malalui pendekatan struktural murni. Metode yang digunakan metode content analysis atau analisis isi, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada. Teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah (1) membaca novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy secara berulang-ulang, (2) mencari dan mencatat kalimat yang berkaitan dengan tema,penokohan, latar, gaya bahasa, alur, amanat, dan sudut pandang, (3) menganalisis novel tersebutberdasarkan pendekatan struktural murni yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis data menggunakan model Alir dengan langkah-langkah (1) data reduction(reduksi data), (2) datadisplay(penyajian data), dan (3) conclusiondrawing and verification(kesimpulan dan verifikasi). Hasil penelitian adalah Tema novel ini tentang percintaan yang kental dengan nuansa religi, yang terjadi di sekitar Timur Tengah, sedangkan latar yang digunakan, meliputi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat novel ini sebagian besar berada di sekitar Cairo mesir Al-azhar, latar waktu yang dipaparkan adalah pada pagi hari, siang, sore, dan malam hari,  dan latar suasana lebih di dominasi dengan haru, sedikit senang, sedih, bahagia, dan mencekam. Gaya bahasa yang tertuang adalah gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat (klimaks, antiklimaks,danantitesis) dan berdasarkan langsung tidaknya makna hiperbola dan lilitotes, personifikasi, ironi, metafora, dan perumpamaan. Alur dalam novel ini merupakan alur campuran. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang novel ayat-ayat cinta ini adalah: senantiasa taat menjalankan perintah Agama dan berpedoman kepada Al Quran dan Hadist, hormat-menghormati, tolong-menolong dan menyayangi sesama manusia, serta sabar menghadapi ujian. Sudut pandang dalam novel ini, dapat yaitu pelaku ketiga serba tahu.
CAPAIAN PEMBELAJARAN APRESIASI PROSA FIKSI YANG BERORIENTASI PADA LAPANGAN KERJA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Authors: Elyusra Elyusra , Saputra Rio
Published: January 2020

ABSTRAK Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Capaian Pembelajaran mata kuliah  Apresiasi Prosa Fiksi yang berorientasi pada lapangan kerja  di era revolusi industri 4.0,  berupa hasil identifikasi Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan sub-CPMK pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PS PBSI) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB). Metode penelitian adalah deskriptif-kualitatif. Sumber data adalah dokumen kurikulum Progran Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia PS PBSI, bahan ajar apresiasi prosa fiksi yang dikomersialkan, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, serta teks-teks gagasan atau pemikiran tentang lapangan kerja tamatan PS PBSI. Data diperoleh dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa CPL yang dibebankan pada mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi berjumlah enam CPL, terdiri atas pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, dispesifikasikan menjadi enam CPMK dan sepuluh sub-CPMK. Sepuluh sub-CPMK yang dirumuskan mencakup berbagai kawasan dan tingkatan tujuan pendidikan;  mencakup berbagai kegiatan dan tingkatan apresiasi sastra,  bermuatan dengan kompetensi yang dibutuhkan di era revolusi 4.0, sehingga memungkinkan mahasiswa menjalankan profesi yang ada di era revolusi industri 4.0, terutama yang berbasis bahasa dan sastra.
A New Hypervolume-based Evolutionary Algorithm for Many-objective Optimization
Authors: Shang Ke , Ishibuchi Hisao
Published: January 2020

In this paper, a new hypervolume-based evolutionary multi-objective optimization algorithm (EMOA), namely
R2HCA-EMOA (R2-based Hypervolume Contribution Approximation EMOA), is proposed for many-objective optimization.
The core idea of the algorithm is to use an R2 indicator
variant to approximate the hypervolume contribution. The basic
framework of the proposed algorithm is the same as SMS-
EMOA. In order to make the algorithm computationally efficient,
a utility tensor structure is introduced for the calculation of the
R2 indicator variant. Moreover, a normalization mechanism is
incorporated into R2HCA-EMOA to enhance the performance
of the algorithm. Through experimental studies, R2HCA-EMOA
is compared with three hypervolume-based EMOAs and several
other state-of-the-art EMOAs on 5-, 10- and 15-objective DTLZ,
WFG problems and their minus versions. Our results show that
R2HCA-EMOA is more efficient than the other hypervolume-based EMOAs, and is superior to all the compared state-of-the-art EMOAs.
ANALISIS PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DENGAN CARA PELANGSUNGAN PERKAWINAN DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA
Authors: RAMASARI RISTI DWI
Published: January 2020

Issues concerning the land can be prevented, at least to reduce the potential to avoid the cause, the problems are legal events, so the causes can be known and recognized by re-looking through existing legal ground view. From the problems in court, the process of settling the case takes a long time, sometimes for many years, it is because of the level of court that must be passed the District Court or Administrative Court, High Court, and Supreme Court.The problem in this paper is how the legal protection of land ownership rights for foreigners with the marriage with the citizens of Indonesia?egal protection of ownership of land rights for foreign nationals with marital sustainability with Indonesian citizens as a means of tenure of land ownership by foreign. By applying the nominee agreement, foreign nationals may control land as possessing land rights as Indonesian citizens. However, this agreement has not been regulated in Indonesia, especially the legal system of agreements set forth in the Civil Code (KUHPdt), so it is categorized into the category of legal smuggling of land ownership rights for foreigners. The legal effort to be taken in solving the problem of legal smuggling of land ownership rights for Foreigners with Marriage Sustainability with Indonesian Citizens is inseparable from the provisions of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code (KUHPdt).
ANALISIS FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG PEMBINAAN UMUM, KETERTIBAN, KEAMANAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEAPIKAN DALAM WILAYAH KOTA B
Authors: AINITA OKTA
Published: January 2020

Bandar Lampung Government Regulation Number 13 year 2013 about the Formation of Organization and Working Procedure of Government task force unit in Bandar Lampung regulates tasks and functions of Government task force unit  in Bandar Lampung. Government task force unit  has important roles in maintaining public security and orderliness and to enforce regional law products. According to that job descriptions, Government task force unitconducts disciplining actions upon any violation of public safety and orderliness as well as upon any regional law product.The research problem was the function of Government task force unit  in disciplining small vendors and inhibiting factors for Government task force unit  in disciplining small vendors.This research used normative and empirical jurisdiction and criminology approaches with primary and secondary data collected from literary study and from the field respectively. The researchersconcluded that the Bandar Lampung Regional Regulation was not yet optimal because Government task force unit  had conducted its tasks to help the Major in safety and orderliness by enforcing the Regional Regulations but there were many stret vendors did not understand this Regional Regulation, yet they finally did this government policy with particular compensations.
Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Norkotika dan Psikotropika
Authors: Jainah Zainab Ompu
Published: January 2020

Problem penegakan hukum pidana mati dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia masih saja banyak menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan. Saran perlu adanya perubahan aturan yang tegas tentang eksekusi putusan pidana mati bagi terpidana mati agar pelaksanaan nya tidak terlalu lama.
Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pembelian Kembali Sahamnya
Authors: Muharam Noviasih
Published: January 2020

Jika kita membeli saham, kita akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Jika harga saham yang kita beli naik, kita akan mendapat keuntungan (capital gain). Jika saham kita turun, kita akan mengalami kerugian (capital loss). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya di pasar modal. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Hasl penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah OJK. OJK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Saran sebaiknya  Bursa Efek Indonesia dalam melaksanakan ketentuan dengan melihat peraturan yang ada agar tidak terjadi dampak yang merugikan para investor dikemudian hari.
Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi
Authors: Melati Dwi Putri
Published: January 2020

Kebijakan legislasi sebagai elemen penting tata hukum pidana nasional-pada era reformasi yang menarik untuk dicatat ialah pengesahan dan pemberlakuan perundangundangan pidana khusus, yakni Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini merupakan membutuhkan pencerahan dalam pembaharuan hukum di negara Indonesia dari tata hukum pidana nasional pada masa reformasi ini. Dari latar belakang di atas perlu dikaji bagaimana kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian adalah Kebijakan legislasi terhadap sanksi pidana adalah Sanksi dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi berupa dan Pengkajian dalam sanksi tindak pidan Korupsi adalah sansi yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang ada tidak menimbulakan efek jera pada pelakunya dengan demikian saat ini mulai di tinjauu pembenahan dalam sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan meninjau dari hukuman mati dan Harus ada upaya memalukan secara sosial ditambah juga dengan sanksi kurungan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung
Authors: Hasan Zainudin
Published: January 2020

In the current era of Narcotic trafficking involves not only the society, but also the network of citizens in the status of convicted criminal in the Correctional Institution. The problems of this research are: a. causing factors of Narcotics abuse that conducted by convicted criminal, b. How is criminal responsibility to the Narcotic abusers that conducted by convicted criminal, c. How efforts to overcome Narcotics abuse that conducted by convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung. The results of this research indicate that (1) Causing factors of Narcotics abuse that conducted by convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung namely there is an intrinsic and extrinsic factor, and then the existence of market of Narcotics traffiking in the Correctional Institution. (2) Criminal responsibility to the Narcotic abusers conducted by convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung which is based on errors that meet the element against the law and there is no reason for the elimination of the unlawful nature of the deed. The criminal responsibility is that the defendant can be convicted, then the Panel of Judges sentence to the defendant who is still have a status of convicted criminal. (3) Efforts to overcome Narcotics abuse conducted by convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung by using non-penal (counseling, social education, resocialization, on convicted criminal with have Narcotics track record) and penal ways are done by legal effort based on provisions of legislation.
Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaga Perbankan di Indonesia
Authors: Hesti Yulia
Published: January 2020

The industry of the financial services or banking sector is demanded to be constantly stable, that is healthy, transparent and well managed. Such banking conditions can build consumers to continue to actively engage in transactions. However, as time goes by the development of the financial services industry in Indonesia is increasing and the cross-sectoral problems of the financial services industry are increasingly in need of reform in the field of banking law, then the Financial Services Authority is formed as an institution that will replace Bank Indonesia in the supervision of banks and supervise institutions other finance. OJK in its formation has several objectives to carry out supervision, especially in the financial services sector. Pursuant to Article 4 of the OJK Law, OJK was formed with the aim that all activities within the financial services sector: (a) be organized regularly, fairly, transparently and accountably; (b) Able to realize a financial system that grows sustainably and stably; and (c) Able to protect the interests of consumers and society. Based on its authority, the OJK carries out the task of regulating and supervising the banking sector in accordance with its functions as stipulated in Article 5 of the OJK Law which functions to organize an integrated regulation and supervision system for all activities within the financial services sector. With the presence of OJK in supervision, banking and other financial institutions can create harmonious regulations so as to protect consumer rights.
Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan
Authors: Rahmat Doris
Published: January 2020

The institution of society is a place that is used in Indonesia which is emphasized on the aspect of coaching. In this penitentiary the prisoners are nurtured and educated and equipped with knowledge and skills as a provision for him when he finishes his penalty. With this provision the prisoner can return to the community and become a good member and able to be responsible, The research method used is the method of sociological juridical approach that is the problem approach through legal research by looking at the reality of the law in practice, while the data collection tool used in this research is interview, collect primary and secondary data, then Analyzed Qualitatively By Grouping Data According To Aspects Studied.
TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUMN DIKAITKAN DENGAN HAK NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM
Authors: Rusli Tami
Published: January 2020

ABSTRAK

At present there is a dualism in the regulation of the management of BUMN Persero. First, arrangements that assume that state-owned enterprises are merely business entities. Secondly, the regulation which considers that the management of BUMN Persero is seen from the aspect of capital including into State Finance. This dualism of regulation brings different legal implications. This research is intended to find out and formulate, the responsibility of BUMN Persero in the management of BUMN Persero's wealth is associated with the rights of the State as a shareholder, the research method applied in this research is a normative juridical approach with analytical descriptive research which describes primary and secondary data related to the problem of responsibility legal management of BUMN Persero. The results of the research show that the responsibility of the management of BUMN Persero and BUMN BUMN organs is civil and the State has limited responsibility in accordance with the shares owned. Limited liability The Company's and the State's organs can be broken if they exceed the management authority according to the position of each organ (piercing the corporate veil). As a suggestion for the renewal of processes in the management of state-owned enterprises that are more supportive of quick, efficient and more accountable decision making, as well as the updating and structuring of the functions of institutions related to the management of state-owned enterprises.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH ASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASI EKSLUSIF DI PROVINSI LAMPUNG
Authors: Ainita Okta
Published: January 2020

ABSTRACT

Breastmilk, which is called as Exclusive Breastmilk is given to baby since the day baby is born until 6 (six) months without adding and / or replacing with other foods or beverages. Governments are responsible for setting policy in order to guarantee the right of infants and children to get the exclusive breastmilk. Regulatory Policy Regions in Lampung Province related to exclusive breastfeeding is still less effective. Coverage of babies who get exclusive breastfeeding in Lampung Province in 2015 is amounted to 57.70%, which is still below the figure from the expected target as 80%. The Government policy on provision of special breastfeeding facilities in the workplace and public facilities for its implementation has not been fully implemented in accordance with the provisions prevailing laws and regulations. Particularly in the Province of Lampung, based on the observation of researchers, there is an office providing nursery room, but the standard is not good enough and also the facilities in it are not yet eligible. In line with that, the nursery room which exist in public places like terminal, shopping center, tourist attractions, hotels still do not provide specific facilities for breastfeeding activity. The law enforcement against the disfunction of working places and public places which do not provide nursery room like private sector, government offices, regional government as well is still going on. As the conclusion, the lack of opportunity given by the respective institutions still reflect that breastfeeding mothers still have no proper opportunity to deliver their rights in using the facilities. It also could be said that the regulation has not been running the way it should be regarding the existing regulations.
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JALAN DARI ANGKUTAN UMUM ONLINE PADA PENGGUNAAN TELEPON SAAT MENGEMUDI KENDARAAN
Authors: Martinouva Rissa Afni
Published: January 2020

Public transportation at this time was modified by ordering technology that can be ordered online. The process of ordering this transportation tool is through an application on a smartphone or android mobile phone. Online public transportation must still comply with traffic rules. Road users other than online public transportation must also be given legal protection and together enjoy the convenience of means of traffic. The research method used is normative juridical and observation. The reason for legal protection is given to road users because as citizens who have the right to enjoy the comfort and safety of public shared road facilities. Observations made that with the attachment of communication devices on public transport online this proves the telephone is used while driving a vehicle. Communicating via telephone while driving a vehicle will cause an accident that will harm other road users. Legal protection for road users is clearly enforced through Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ against the prohibition for motorists who carry out other activities or are affected by a situation that results in a concentration disturbance. Online motorcycle taxis should be disciplined so as not to use a telephone when driving a vehicle. The government needs to provide legal protection for road users from online public transportation in the form of a ban on the use of telephones while driving.
KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA: ANTARA LEGAL OBLIGATION ATAU MORAL OBLIGATION
Authors: Hakim Dani Amran , Amrina Dania Hellin
Published: January 2020

Corporate Social responsibility is the corporate social responsibility of the Community and the environment beyond economic responsibility. Corporate Social Responsibility is initially based on ethical and moral values, i.e. the company is considered unethical when enjoying great gains, while the environment is broken and the community is ignored or harmed by its rights. The implementation of CSR in Indonesia began at the time of Law No. 40 year 2007 about the limited liability company. However, the implementation of the CSR stipulated in Article 74 Act No. 40 year 2007 concerning the limited liability company shall cause inconsistency with the preceding provisions, as stipulated in article 1 Figure 3 of Law No. 40 year 2007 on Limited liability company. This is seen from the difference of basic concept to the social responsibility of the original social responsibility (moral obligation), as stated in article 1 Number 3 UUPT, become legal obligation (legal obligation) in article 74 Law number 40 year 2007 about the limited liability company. In addition, no provisions on sanctions for those who do not implement CSR in Law No. 40 year 2007 about the limited liability company also provide legal uncertainty in the implementation of CSR.
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI INDONESIA PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN
Authors: Firmanto Aditia Arief
Published: January 2020

Legal protection to patient is a theory explained that there are efforts to protect someone’s importance by allocating a power to him for acting in its own importance. One of law’s characteristics and goals were to give legal protection and guidance to society. Form of  legal protection for patient who feel disadvantaged from medical service of Midwife Private-Practice was that there were an effort for preventif law and represif law. According to statue law No. 4 years 2019 about Midwife, legal protection to patient were written on section 61 and section 62, with given penalties on section 41 and section 45. Indonesian Midwife Association’s role were doing a preventif monitoring, which monitoring that were done before a government’s provision or decree were issued to minimum mistakes and disadvantages in organization’s activities. IBI has assignments and responsibilities to protect and control midwife’s service quality, also midwife’s dedication to their proffesion continuously. IBI did their preventif monitoring by doing  assessment of midwife’s scholarly abilities and skills, also their competencies when they submitted permission to practice’s lisence by giving a recommendation private-pratice letter. Besides, IBI also must monitored midwife’s compliance to their ethics proffesion and their capability to run private-practice through divisions, areas, and groups’ meetings, also monitoring midwife’s service execution by doing workshop and colloquium. Meanwhile, represif monitoring were done according to statue law No. 4 years 2019 about Midwife section 44 and section 4, from giving administration penalties, like direct warning and written warning, administration fine, to revoke midwife’s private-practice license.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA BLOKIR DAN SITA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Authors: Rajagukguk Sholin Erbin Mart , Marpaung Lintje Anna , Ningrum Herlina Ratna Sumbawa
Published: January 2020

According to regulation of the Minister of Agrarian and the spatial/Head of national Land Agency No. 13 of 2017 concerning the block and Confiscation procedure, the registration is the administrative action of the head of the land office or the appointed official to establish State of the status quo (freezing) on land rights that are provisional to the Act and legal events of the land, while the recording of the seized is the administrative action of the head of the land office or the appointed officer to Record any seized from judicial institutions, investigators or other competent institutions. This writing problem is how the implementation of regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of national Land Agency No. 13 of 2017 about procedure block and Confiscation at the Land office of Bandar Lampung. The implementation of the regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of national Land Agency number 13 year 2017 about the procedure of block and Confiscation at the Land Office of Bandar Lampung is not currently implemented in the maximum Because it is still not in sync between regulation of the Minister of Agrarian and the spatial/Head of national Land Agency No. 13 of 2017 about procedures for blocking and Confiscation with the application for land services efforts.
FUNGSI PENGAWASAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERBUATAN PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: Rusjana Muhamad
Published: January 2020

The Administrative Court in the Indonesian Law State is one manifestation of the function supervision by the judicial authorities on the actions of the government. The function of supervision or adjudication of the Administrative Court is to examine, decide and resolve Administrative disputes. The Regulations of administrative law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has implications for the expansion of the competence the Administrative Court. The presence of this expansion certainly leads a changes, one of them is the function supervision of the Administrative Court. Based on this research, there is an expansion in the supervisory function of the Administrative Courts including: 1) the function of the consultation in section 21 of the Act, the Administrative Court is authorized to accept, examine and decide to settlement misappropriation authority by government; 2) judicial functions in section 53 and 87 of the Act, the Administrative Court has the authority to receive, examine and decide upon applications for receipt of applications to obtain decisions and/or actions of government or authority.
Financiranje državnih arhiva kroz programe javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske
Authors: Bukvić Nenad
Published: January 2020

U članku su
prezentirani rezultati analize financiranja državnih arhiva proračunskim
sredstvima namijenjenim financiranju javnih potreba u kulturi Republike
Hrvatske u posljednjem desetogodišnjem razdoblju. Dane su nove spoznaje o
financiranju arhivâ, što se uobičajeno navodi među ključnim čimbenicima (uz
prostorne i ljudske resurse) koji utječu na stanje arhivske službe u Hrvatskoj.
Rezultati analize sistematizirani su u obliku grafikona i tabličnih prikaza.
Interpretirani su u širem kontekstu kretanja relativnoga udjela Ministarstva
kulture u državnom proračunu Republike Hrvatske te ulaganja u programe drugih
kulturnih djelatnosti. Između ostaloga, rezultati pokazuju vrstu, opseg i
kontinuitet aktivnosti na koje su arhivi u sustavu javne arhivske službe stavljali
naglasak, te njihovu podudarnost s osnovnim zadaćama arhivâ. Zajedno s
pregledom kretanja iznosa odobrenih sredstava, takvi su podatci i jedan od
pokazatelja odnosa države prema arhivskoj djelatnosti. Mogućnost praktične
primjene rezultata istraživanja je u tome što daju podlogu za preispitivanje
pristupa državnih arhiva u planiranju arhivskih programa, kao i metodologije
financiranja od strane mjerodavnoga ministarstva.
O obiteljskim vezama
triju karlovačkih građanina iz 19. stoljeća: Alojza Duquenoisa, Ivana
Reichherzera i Franza Zihaka
Authors: Kreačić Goranka
Published: January 2020

U članku autorica analizira obiteljske veze pripadnika poznatih karlovačkih obitelji iz 19. stoljeća: Alojza Duquenois, Ivana Reichherzera i Franza Zihaka/Czihaka. Prva dvojica bili su licitari i voštari. Zihak je bio glazbenik i skladatelj. Sve su tri obitelji pripadale uglednomu karlovačkomu građanstvu u prvoj polovici 19. stoljeća. Posebno su licitari i voštari bili još od 17. pa sve do 19. stoljeća najjači gradski sloj. U članku je moguće naći primjere zanimljive prakse, kada su se kalfe ženili za majstorove kćeri te tako nasljeđivali obrt i dr. Kroz narativ o tri karlovačka građanina u predindustrijsko vrijeme, posebnu pozornost privlači multietnički karakter grada u 19. stoljeću i podatak da su već u prvoj polovici 19. stoljeća neke žene tih obitelji imale svoja zanimanja. Upravo je glazba bila povezujući element obitelji Zihak-Reichherzer s obitelji Wiesner Livadić, stoga je u članku posebna pozornost posvećena i učiteljici glazbe Katarini Reichherzer, unuci Franza Zihaka, supruzi odvjetnika i opernoga pjevača Kamila Wiesner Livadića te snahi skladatelja Ferde Wiesnera Livadića.
Sistem Informasi Perhitungan Komposisi Bahan Baku Keramik dengan Metode Simplek Pada PT White Horse Ceramic Indonesia
Authors: Awalludin Dudi
Published: January 2020

Sistem informasi perhitungan komposisi bahan baku di PT White Horse Ceramic Indonesia merupakan salah satu sistem terpenting dalam proses produksi di perusahaan tersebut. Sistem yang sedang berjalan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel secara sederhana, sehingga pada saat melakukan perhitungan yang komplek akan memakan waktu yang cukup lama untuk mengetahui berapa kebutuhan bahan baku untuk memproduksi keramik yang sesuai dengan komposisi keramik. Setelah mengkaji dan melakukan analisis terhadap masalah, maka penentuan kebutuhan akan bahan baku produksi keramik akan lebih cepat dengan dibantu oleh sebuah system pendukung keputusan dalam menghitung komposisi keramik. Untuk perhitungan komposisi bahan baku keramik dengan menggunakan metode simpleks. Metode Simpleks termasuk dalam Model Pemograman Linear (Linear Programming). Linear Programming adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing, dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, solusi untuk mengatasi masalah tersebut perlu dikembangkan suatu sistem informasi yang dapat digunakan dalm perhitungan penggunaan bahan baku terhadap komposisi keramik pengembangan sistem informasi menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Basic.Net dengan basis data manajemen sistem Microsoft SQL Server 2008. Dengan diimplementasikannya sistem ini, diharapkan dapat membantu bagian perencanaan produksi dalam menentukan jumlah bahan baku yang akan digunakan oleh bagian produksi pada komposisi yang telah ditentukan sesuai dengan ukuran, type dan design keramik yang akan diproduksi lalu diteruskan ke bagian gudang untuk disiapkan material bahan baku tersebut
E-Travel Application Berbasis Web Pada Pt Toyota Motor MFG Indonesia
Authors: Suhada Karya , Mariyati
Published: January 2020

PT. Toyota Motor MFG Indonesia is an automotive company producing several car line-ups. The problem found in travel administration section is inefficient time required for processing employee's official travel request. PT. Toyota Motor Mfg Indonesia requires an e-travel system to create effective and efficient process for employees and division administrators. The development method used for E-Travel web-based system is Waterfall method that consists of five stages: requirements analysis & definition, system & software design, implementation & unit testing, integration & system testing, and operation & maintenance. The system is created using PHP programming language, and UML (Unified Modelling Language) for system design modelling. The final result of this research is web-based E-Travel system that can be used to fulfil company and employee travel needs, then it can achieve the desired bigger goals. E-Travel System has data collection feature for employees who travel domestically and overseas. The system will calculate employee benefits automatically for employees who travel on business. Advantage of this system is payment of employee benefits can be done cashless and paperless to minimize excessive use of paper.
Structure and function of subcortical periodic cytoskeleton throughout the nervous system
Authors: Chu Cenfeng , Zhong Guisheng , Li Hui
Published: January 2020

Cytoskeleton plays an essential role in many functions in different cells and has been involved in the pathogenesis of many neural diseases. With the development of super-resolution fluorescence imaging technologies, which combine the molecular specificity and simple sample preparation of fluorescence microscopy and provide a spatial resolution comparable to that of electron microscopy, numerous new features have been revealed in the cytoskeletal organization of the subcortical cytoskeleton. A novel periodic lattice cytoskeleton is prevalent in different cell types throughout the nervous system. Here, we review the current studies of the molecular distribution, developmental mechanisms, and functional properties of the periodic cytoskeleton structure.
Haurtzaroko sexu abusuak: prebentzio programa baten eraginkortasuna frogatzen
Authors: Díez Ane , Gaintza Zuriñe
Published: January 2020

This study assesses how knowledge about protective behaviours against sexual abuse changes among 6 to 7 year-olds 22 girls and boys, after implementing the programme “Grita muy fuerte" (Shout out loud). The program is developed over 5 weeks in sessions of 60 minutes per week. In order to determine the effect of it, an evaluation is carried out with pre-test and post-test measures included in the program itself. According to the results, on the one hand, all students improve their knowledge of protective behaviours against sexual abuse and, on the other hand, in terms of gender, girls have greater knowledge than boys. It is concluded that the programme is effective in increasing awareness of protective behaviours against sexual abuse and that it is therefore advisable to set up this type of experience as part of the schools' educational project.
REALISTIC PLANNING OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS
Authors: KUCHTA Dorota
Published: January 2020

Purpose – the purpose of the article is to propose a more flexible approach to the
planning of research and development projects, especially for the needs of project calls. In those
calls, financial means are often refused to projects with a high level of uncertainty. The proposal
should support a positive assessment of the most pathbreaking projects and a flexible reaction to
the failure or partial failure of such projects.
Research methodology – In the proposal type 1 and type 2 fuzzy sets are applied. The proposal
will is using case studies.
Findings – the results will modify the way research and development project are planned and
controlled.
Research limitations – the proposal has not been verified in practice, for which many more case
studies and cooperation with financing institutions would be necessary. Also, it does not use up
all the modelling possibilities of uncertainty and dependencies between various uncertain elements of the project plan.
Practical implications – the results might be used in the design of forms used by various financing
institutions (e.g. European Commission or national research funding institutions) in project calls.
Originality/Value – the proposal presents an entirely different way research and development
projects should be planned and described. Type 2 fuzzy sets are used for the description, where
various elements of the project plan (e.g. objectives, methods, tasks) are assigned a possibility
degree (of attainment, of usage etc.)
EXAMINING THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS IN 9TH AND 12TH GRADES: A FOUR-YEAR LONGITUDINAL STUDY
Authors: Salı Güneş
Published: January 2020

This study was designed to follow up whether or not the creativity of adolescents showed significant changes in the 9th and 12h grades and is a longitudinal study. Correlational screening model, which is one of the descriptive methods, was used in this study. The sample group consisted of a total of 145 (76 girls, 69 boys) adolescents who were attending Yozgat High School in the city center of Yozgat, Turkey in the 2014–2015 school year and were selected from the 9th grade by using random sampling method. When the sample group came to the 12th grade, the number of the adolescents decreased to 136 (72 girls, 64 boys). The analyses were made based on the data collected from 136 adolescents who were available in the 12th grade. General Information Form and Torrance Test of Creative Thinking (Figural Form A) were used as the data collection tool. In the data analysis, frequency from descriptive statistics, Paired-Samples T-Test for repeated measures and t-test for unrelated measures were applied. As a result of the study, it was found that the scores of the fluency scores and resistance to premature closure scores of the adolescents who participated in the study in the 9th grade significantly differed from their fluency scores and resistance to premature closure scores in the 12th grade, and this differentiation was in favor of the fluency and resistance to premature closure scores of the 9th grade. Their elaboration scores in the 9th grade differed statistically significantly from their elaboration scores in the 12th grade and this differentiation was in favor of their elaboration points in the 12th grade (p <.05). The scores of abstractness of the titles in the 9th grade were in favor of the scores of female adolescents and also the fluency scores of the participants in the 12th grade were in favor of male adolescents and this differed statistically based on gender (p <.05).
TRAJECTORIES OF MEMORY AND GLANCE: A REFLECTION ON VISUAL CULTURE
Authors: Nikiforova Basia
Published: January 2020

New book “Trajectories of Memory and Glance: a Reflection on Visual Culture” is an important contribution to the field of memory studies, which opens up a discussion about memory and visuality as two significant trajectories within the present world that have caused a culture change. This book aims to show how visual plane of memory actually covers a wide field and why memory and visuality are two “signatures” of our epoch, transforming the collective mindset. The structure of Trajectories of Memory and Glance is not linear: it works through the personal and collective categories of memory, nostalgia, art, culture and media, focusing on different groups and societies. The book consists of nine chapters that include such issues as interplay between memory and image, longing and communication, nostalgia and global consumer culture, topography of culture and memory, place and non-place, memory of Holocaust, paradigms of visibility and visuality, and others.