bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA DI KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Firminius Marianus Sedo Seka  , Juanda  , Muhadam Labolo
Published: November 2024

Penelitian ini berjudul Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata budaya dengan menggunakan collaborative governance, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada belum mampu mememberikan hasil yang baik sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ketidaksiapan akses, sarana prasarana dan fasilitas pendukung, kurangnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan akademisi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan, serta kurangnya promosi dari media massa mengenai potensi pariwisata budaya.
Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Donahue & Zeckhauser yang melihat pelaksanaan kolaborasi dari empat hal, yakni Collaboration for Productivity, Collaboration for Information, Collaboration for Legitimacy, dan Collaboration for Resources.
Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada dalam pengembangan pariwisata budaya yaitu: (1) Pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah; (2) Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat; (3) Pengembangan pemasaran melalui media massa dalam pemasaran pariwisata yang kreatif sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Ngada; (4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata yang kreatif dan berwawasan lingkungan; (5) Melakukan kerjasama yang baik dalam pengelolaan objek wisata dan pelestarian kebudayaan Ngada Bersama dengan unsur-unsur terkait; (6) Pengelolaan anggaran yang baik sehingga alokasi anggaran yang ada dapat dimaksimalkan dalam rangka pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ngada.
PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI
Authors: Maulana Syaputra  , Kusworo  , M. Irwan Tahir
Published: November 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengetahui besarnya pengaruh penempatan kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Secara teoritis penempatan kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap Kepuasan kerja individu didalam organisasi untuk mencapai tujuan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu sebanyak 127 orang dengan sampel penelitian berjumlah 56 orang. Teknik sampling yang digunakan, yaitu Stratified Random Sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil nilai t hitung sebesar 2,906 dengan signifikansi 0,004 dimensi penempatan kerja yang paling besar memengaruhi kepuasan kerja, yaitu dimensi latar pendidikan dan tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai terhadap posisi jabatan dan bidang pekerjaan pegawai. 2) Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil nilai t hitung sebesar 2,186 dengan signifikansi 0,029 dimensi lingkungan kerja yang paling besar memengaruhi kepuasan kerja, yaitu dimensi penataan ruangan kerja yang belum baik dan tingkat keamanan lingkungan kerja yang belum aman dan nyaman. 3) Besarnya pengaruh penempatan kerja dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja ditunjukkan dengan nilai Rsquare sebesar 0,415 (kategori moderate). Dengan nilai R square sebesar 0,415 maka hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dipengaruhi oleh penempatan kerja dan lingkungan kerja sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor laindi luar model penelitian ini.
Dengan upaya perbaikan terhadap dimensi-dimensi penempatan kerja dan lingkungan kerja, maka peningkatan kepuasan kerja tentunya dapat diwujudkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Studi pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Tahun Anggaran 2020
Authors: Yasinta Dwi Lestari  , Kusworo  , M. Irwan Tahir
Published: November 2024

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan pada Poyek pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan target.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya untuk memperoleh data dan informasi mengenai kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan triangulasi data. Teori yang digunakan dikemukakan oleh McCubbins dan Schwatz (1984: 65-79) di mana ada dua model pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik, yaitu model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight.
Hasil penelitian didapati bahwa Implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawam Barat pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu Tahun Anggaran 2020 berjalan dengan normatif tetapi tidak maksimal karena keterbatasan kewenangan dan lingkup pengawasannya. Kendala yang dihadapi juga tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja karena melibatkan para stakeholder yang lain. Adapun kendala yang dihadapi yaitu, target pembangunan tol belum terealisasi, progress pembebasan lahan lamban, benturan antara regulasi dengan kepentingan masyarakat terdampak. Sementara itu upaya yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu: pemberlakuan skema padat karya, penyertaan modal pada BUMD PT Jasa Sarana, kerjasama dengan MUSPIDA Kabupaten Sumedang, Koordinasi dengan BPN, dan BUMD PT Jasa Sarana. Saran yang diberikan, yaitu dengan pengembangan teknik dan prosedur pengawasan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan koordinasi dengan stakeholder, perbaikan pengadministrasian kegiatan pengawasan, pemberian Diklat kepada anggota DPRD Jawa Barat sesuai dengan tugasnya.
ANALISIS KINERJA UPTD KAWASAN KONSERVASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN PEMELIHARAAN JASA LINGKUNGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KEPULAUAN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT
Authors: Daud Napasau  , Ermaya Suradinata  , Ismail Nurdin
Published: November 2024

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, memiliki kewenangan untuk mengelola pemungutan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan melalui Badan Layan Umum Daerah (BLUD) selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan melihat hasil pendapatan dari penerimaan pemungutan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan yang kurang maksimal atau menurun dan banyaknya keluhan dari penerima layanan seperti wisatawan dan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Fokus dari penelitian ini adalah melihat dan menganalisis kinerja dari UPTD kawasan konservasi kelautan dan perikanan Provinsi Papua Barat dalam pemungutan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Penelitian ini menggunakan teori dari Mangkunegara terkait kinerja dari para pegawai yang dilihat dari indikator kinerja yaitu, kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Kemudian untuk menentukan strategi ke depannya dalam rangka meningkatkan kinerja UPTD, yaitu dengan menggunakan analisis ASOCA dari Suradinata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data, penelitian melakukan observasi, wawancara serta mengumpulkan dokumen pendukung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dari pegawai dari pada UPTD kawasan konservasi kelautan dan perikanan sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai.
Strategi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja UPTD yaitu, pertama adanya peningkatan SDM melalui Diklat dan Bimtek mengenai Tupoksi. kedua Pembuatan SOP pelayanan. Dan ketiga Membangun komunikasi dan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK KELURAHAN PADA BIDANG ADMINISTRASI KELURAHAN SEKELOA KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Risal Salim Ahmad  , Hyronimus Rowa  , Rizari
Published: November 2024

Program e-Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di Kelurahan Sekaloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Masalah yang terjadi masyarakat yang menggunakan pelayanan publik secara manual selalu dua kali lebih banyak daripada yang menggunakan elektronik kelurahan dalam empat tahun terakhir. Masyarakat merasa bahwa pelayanan melalui e-Kelurahan lebih lambat dibanding secara manual. tenaga IT yang kurang menjadi penyebab lambatnya pelayanan melalui e-Kelurahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam mencapai penerapan program Elektronik Kelurahan dan mengidentifikasi strategi untuk peningkatannya. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pelayanan publik menurut Satibi, kesuksesan sistem informasi menurut Delone & McLean, dan analisis SWOT oleh Rangkuti. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. dalam pengumpulan data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan tentang berbasis elektronik di Kelurahan Sekaloa Kecamatan Coblong Kota Bandung sudah berjalan dengan efektif, meskipun masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, aplikasi e-Kelurahan telah memberikan akses kemudahan yang penggunaannya telah dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui dana APBD Kota Bandung, aplikasi e-Kelurahan masih perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan agar mudah dipahami oleh semua masyarakat. Perlu adanya beberapa saran untuk terus diupgrade supaya dapat optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat.
PENGARUH KOMUNIKASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
Authors: M. Harun Alrasyid  , Layla Kurniawati  , Bambang Supriyadi
Published: November 2024

Pemerintah Indonesia menggunakan asas dekonsentrasi wilayah administrasi dan asas desentralisasi untuk daerah otonomi. Sistem penyelenggaraan kewenangan otonomi dari pemerintah pusat sampai daerah kabupaten dan kota didasarkan pelimpahan kekuasaan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mengantisipasi pengelolaan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. Seorang Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Penyelenggara pemerintahan dalam negeri yang dibekali oleh sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan, mewujudkan kemampuan dalam menjalankan organisasi pemerintah dengan memegang teguh kode etik profesional kepamongprajaan.
Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, metode servei dan verifikasi. Populasi pada penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di Kabupaten Bandung Barat yang terdapat pada Pasar Padalarang dan Pasar Lembang (Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, 2019) sebanyak 483 pedang.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk variabel komunikasi diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 261, apabila dilihat kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian tampak variabel komunikasi pada range 215,80 – 282,19 termasuk kriteria cukup baik. Variabel kompetensi memiliki nilai rata-rata sebesar 261,8 termasuk pada range 215,80 - 282,19 berada pada kriteria cukup baik. Variabel kinerja memiliki nilai rata-rata sebesar 282,3 termasuk pada range 282,20 - 348,59 berada pada kriteria baik. Komunikasi dan kompetensi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja Satpol PP dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
ANALISIS PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI DALAM MENINGKATKAN MINAT MEMBACA PADA SEKOLAH DASAR YPPK BOMOMANI KECAMATAN MAPIA, KABUPATEN DOGIYAI, PROVINSI PAPUA TENGAH
Authors: Magdalena Boga  , Dety Mulyanti
Published: November 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengembanangan budaya literasi di Sekolah Dasar YPPK Bomomani Kecamatan Mapia, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsitif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Data di analisis dengan model interaktif yang terdiri dari data reduction, data display, dan verification. Pengecekan keabsahan data, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Proses pengembangan budaya literasi dasar dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: (1) perencanaan pengembangan budaya literasi, diwujudkan dalam bentuk perumusan tujuan, perumusan program, perumusan strategi, dan pengelolaan sarana dan prasarana. (2) implementasi pemgembangan budaya literasi. Implementasi pengembangan budaya dari proses pembiasaan, pengembangan, dan pengajaran. (3) evaluasi dilaksanakan berupa evaluasi sebulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi pengembangan budaya literasi dapat meningkatkan kegemaran, ketertarikan, dan minat membaca pada siswa.
EFEKTIVITAS PLAZA PELAYANAN PUBLIK TIMOR ATAMBUA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Florianus Mario Ndapa  , Tjahya Supriatna  , Rossy Lambelanova
Published: November 2024

Berdasarkan statistik laporan/pengaduan masyarakat yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia pada 2015 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah menjadi pengaduan yang paling tinggi dibandingkan Instansi lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dengan membuat terobosan membangun Mall Pelayanan Publik yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia salah satunya di Kabupaten Belu dengan nama Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua. Dengan berdirinya Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara terpisah pada setiap instansi yang terkait pelayanan publik dapat di integrasikan ke dalam satu gedung sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Teori yang digunakan adalah indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Tampubolon dengan membaginya menjadi 5 (lima) indikator yaitu Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Keadaptasian, dan Perkembangan. Selanjutnya pendekatan yag digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dengan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas. Setelah menganalisis dan mengetahui strategi maka peneliti menggunakan Litmust Test sebagai sarana untuk mengurutkan strategi-strategi yang paling strategik dalam meningkatkan efektivitas. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,dan mengumpulkan dokumen pendukung lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan publik pada Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua berjalan dengan efektif, di mana pelayanan dilakukan menggunakan teknologi sehingga lebih efisien dan meningkatkan produksi pelayanan sehingga mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya ditemukan 3 (tiga) isu strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan yaitu; meningkatkan kerja sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun OPD dan Instansi lain terkait pelayanan publik untuk pengembangan Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, melakukan pelatihan untuk semua pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penggunaan aplikasi si-CANTIK dalam pelayanan, dan membuat nota kesepahaman antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap hasil kinerja Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELOMPOK WANITA TANI (KWT) DI KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Yunita Tiffany Harahap  , H. I Nyoman Sumaryadi  , Bayi Priyono
Published: November 2024

Tujuan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Peneliti ingin melihat apakah Program Kelompok Wanita Tani (KWT) sudah berjalan atau hanya sebuah rencana yang belum terealisasi sebagai salah satu sasaran pemerintah dalam mempercepat penanganan pemberdayaan manusia menjadi salah satu cara yang dianggap mampu untuk mengatasi ketidakberdayaan kaum perempuan tersebut melalui program pemberdayaan perempuan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif dengan melihat kesesuaian data dengan permasalahan yang diambil, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lainnya. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan.
Hasil temuan peneliti di lapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam program Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terdapat sosialisasi dan penyebarluasan informasi kelompok sasaran secara obyektif serta penyediaan akses informasi dan pasar berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
EFEKTIVITAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Darius Stenly Tunu  , Khasan Effendy  , Devi Irena
Published: November 2024

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatm pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi untuk mengatasi faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Teori yang digunakan adalah tujuh prinsip pendelegasian yang efektif yang dikemukakan oleh Wasistiono yang meliputi prinsip pendelegasian dengan hasil yang diharapkan, prinsip definisi fungsi, prinsip skalar, prinsip tingkat otoritas, prinsip kesatuan perintah, prinsip tanggung jawab yang mutlak, serta prinsip keseimbangan otoritas dan tanggung jawab. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan pendelegasian kewenangan belum efektif karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, personel serta dokumentasi yang jelas, serta kecenderungan instansi terkait mempertahankan tugas penting yang urusannya diserahkan kepada kecamatan.
Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.
STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATAWAN DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
Authors: Helianus Rudianto  , Maya Diella
Published: November 2024

Industri pariwisata dinilai sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonom negara. Berbagai pengembangan dilakukan, baik pemerintah pusat maupun swasta untuk menggali dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di daerah mereka masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk senantiasa tinggal dan mengeksplor kekayaan wisata di Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalan metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian mengenai pengembangan destinasi wisata, diperoleh beberapa strategi sebagai berikut: 1. Mengenalkan Brand Amazing Blitar: Land of Kings; 2. Melakukan promosi “Ulas Kembar”; 3. Melakukan promosi digital; 4. Memanfaatkan pembangunan JLS (Jalur Lintas Selatan); 5. Meningkatkan amenitas di sekitar destinasi wisata. Destinasi wisata di Kabupaten Blitar memang sangat beragam dan unik apabila dapat dikelola dengan maksimal dan profesional dalam menggali lebih banyak potensi wisata yang ada. Kemudian akan sangat membantu sekali apabila didukung dengan promosi digital. Supaya destinasi wisata di Kabupaten Blitar dapat dikenal oleh banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.
MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN PADA FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Sholihah Lilis , Lambelanova Rossy , Kusworo
Published: November 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kompetensi dosen, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi dosen serta model yang dikembangkan dalam pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan pada Fakultas Politik Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan pada Fakultas Politik Pemerintahan di IPDN belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya kendala, yaitu tidak jelas analisis kebutuhannya baik dari segi organisasi, operasional maupun individu, belum bertumpu pada database yang tersedia juga adanya dua kepentingan visi, yaitu visi nasional, yaitu visi dari tuntutan Kemendikbud dan visi institusi mewakili visi kementerian dalam negeri.Model yang ditawarkan adalah metode dalam pengembangan dosen di IPDN khususnya di Fakultas Politik Pemerintahan adalah Metode Job Rotasi dan kemajuan berencana juga metode yang memiliki out put untuk meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dan meningkatkan kemampuan tugas dalam organisasi. pada investasi jangka panjang serta evaluasi menggunakan kriteria.serta pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan hendaknya memiliki kejelasan dalam segi program berdasarkan databaseyang ada, berdasarkan kebutuhan, mekanisme yang jelas, Susunan Organisasi Tata Kerja yang mendukung, serta menggunakan metode dan teori yang tepat
OPTIMIZING PUBLIC SERVICES THROUGH THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE A CASE STUDY OF INTEGRATED ADMINISTRATIVE SERVICES AT THE SUB-DISTRICT LEVEL
Authors: Ruhana Faria , Alimuddin Asriani , Hidayat Yogi Syarif , Afrilia Ufa Anita , Zulfikar Waluyo
Published: November 2024

This study explores the optimization of public services through the application of Artificial Intelligence (AI), focusing on a case study of integrated administrative services at the sub-district level. The research aims to understand how AI can enhance the efficiency, accuracy, and accessibility of public services in a local government setting. Employing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data analysis of service delivery metrics with qualitative insights from interviews with public officials and service users. The findings reveal that the integration of AI technologies, such as automated data processing, chatbots for customer service, and predictive analytics, significantly improves service delivery times, reduces errors, and increases citizen satisfaction. The study also identifies challenges in implementing AI, including technical infrastructure requirements, staff training needs, and concerns about data privacy and security. The research contributes to the growing body of knowledge on digital transformation in public administration, highlighting the potential of AI to revolutionize local government services. The study concludes with recommendations for policymakers and practitioners on effectively integrating AI into public service frameworks, emphasizing the need for strategic planning, stakeholder engagement, and continuous evaluation.
COMMUNITY PARTICIPATION IN LOCAL BUDGET MAKING TOWARDS A PARTICIPATORY BUDGETING MODEL
Authors: Mardihang  , Novarlia Irena , Merung Arteurt Yoseph , Sukomardojo Tekat , Hasibuan Masnilam
Published: November 2024

This study explores the role of community participation in local budget making, aiming to develop a model for participatory budgeting that enhances transparency, accountability, and public engagement in fiscal decision-making. Through a mixed-methods approach, the research analyzes the extent and impact of community involvement in local budget processes across various municipalities. The study draws on quantitative data from budgetary records and qualitative insights from interviews with local officials and community members. Findings indicate that increased community participation leads to more equitable and effective budget allocations, aligning public spending with community needs and priorities. The study also identifies barriers to participation, including limited public awareness and institutional resistance. Based on these findings, the study proposes a participatory budgeting model that incorporates structured community input mechanisms, capacity-building initiatives, and policy recommendations to foster greater civic engagement in local budgeting. This model aims to bridge the gap between local governments and their constituents, promoting a more democratic and responsive budgeting process.
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PUBLIC POLICY IN THE LOCAL HEALTH SECTOR A MULTI-LEVEL ANALYSIS
Authors: Aroni Defri , Sulistiyowati Anisa Nanang , Popang Christina Tien , Kusuma Ardhanari Hendra , Alhamda Syukra
Published: November 2024

This study presents a comprehensive multi-level analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on public policy in the local health sector. Through an examination of policy changes, resource allocation, and response strategies across various local government levels, the research aims to understand the dynamic interplay between the pandemic and health policy adaptations. Utilizing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data from policy documents and healthcare statistics with qualitative insights from interviews with healthcare professionals and policymakers. The findings reveal significant shifts in public health policy, emphasizing a rapid transition towards telehealth, increased focus on mental health services, and restructured emergency response protocols. The study also highlights the challenges faced by local health sectors, including resource constraints and the need for effective communication strategies. These adaptations and challenges underscore the critical role of local governance in responding to global health crises and the necessity for flexible, resilient health systems. The study contributes to the understanding of pandemic response mechanisms at the local level and offers insights into policy formulation and implementation in the face of public health emergencies.
PAJAK KARBON SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM: TELAAH KRITIS DAN PROSPEK DI INDONESIA
Authors: Wahyuni Fitri
Published: November 2024

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di era modern, dengan dampak yang luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di seluruh dunia. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Dalam konteks ini, pajak karbon muncul sebagai instrumen kebijakan publik yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak karbon sebagai instrumen kebijakan publik untuk mitigasi perubahan iklim, khususnya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan dari berbagai studi dan penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengolahan data melibatkan analisis kritis dan sintesis temuan untuk menghasilkan wawasan baru. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak karbon memiliki potensi besar sebagai alat mitigasi perubahan iklim di Indonesia, dengan kemampuannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Implementasi pajak karbon dapat mendorong inovasi dan adopsi teknologi rendah karbon, serta pengembangan pasar karbon domestik. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya, termasuk hambatan regulasi, kesiapan infrastruktur, dan dinamika politik dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Secara keseluruhan, pajak karbon dapat berkontribusi penting terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
ENHANCING PUBLIC SERVICE DELIVERY THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: A NOVEL APPROACH TO TRANSPARENT AND EFFICIENT GOVERNANCE
Authors: Maolani Dedeng Yusuf
Published: November 2024

Public service delivery has long faced challenges related to transparency, efficiency, and accountability. The integration of blockchain technology presents a novel solution to these issues, promising enhanced governance through secure, transparent, and efficient processes. This literature review explores the potential of blockchain technology in transforming public service delivery. It synthesizes existing research on the application of blockchain in public administration, highlighting key benefits such as improved transparency, reduced fraud, and increased efficiency. Additionally, the review identifies critical success factors and challenges in implementing blockchain-based solutions in the public sector. By examining case studies and theoretical frameworks, this study provides a comprehensive understanding of how blockchain can revolutionize public governance. The findings offer valuable insights for policymakers and practitioners aiming to leverage blockchain technology to enhance public service delivery and achieve better governance outcomes.
BUILDING CLIMATE RESILIENCE: INNOVATIVE STRATEGIES BY INDONESIAN LOCAL GOVERNMENTS
Authors: Situmorang Marningot Tua Natalis , Djaya Subhan , Astuti Titin , Hermansyah Muhammad , Sulistyo Arif Budi
Published: November 2024

Climate change is a global challenge that requires rapid and adaptive responses from various levels of government, including local governments. In Indonesia, the role of local governments in building climate resilience is increasingly crucial as the impacts of climate change are felt in various regions. However, bureaucratic barriers, resource constraints, and socio-economic dynamics often hinder the effectiveness of climate resilience strategies at the local level. This study aims to explore the role of local governments in building climate resilience through local policies, technological innovation, and community participation. This study was conducted using a qualitative approach, where data was collected from various sources such as research results and relevant previous studies. The collected data were then processed systematically to find findings that support the development of climate resilience strategies. The results of the study show that local governments have an important role in developing policies that are appropriate to local conditions to deal with climate change. Technological innovation and the development of disaster-resistant infrastructure are key to increasing climate resilience at the local level. Active community participation and community empowerment have also proven to be important factors in implementing effective climate resilience strategies. Bureaucratic barriers and resource constraints can be overcome through cross-regional collaboration that allows for the sharing of knowledge and best practices. Thus, climate resilience strategies at the local level must be based on synergy between government, communities, and the private sector to achieve sustainable and effective results.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT: LESSONS FROM INDONESIAN CITIES
Authors: Taufiqurrachman  , Sari Avid Leonardo , Irwandi  , Pratomo Soni , Indarti Cynthia Febri Sri
Published: November 2024

Public-private partnerships (PPPs) have become an important strategy in sustainable urban development in Indonesia, especially amidst limited local government resources and challenges posed by rapid urbanization. While the private sector has great potential to provide financing and innovation, the success of PPPs depends largely on effective coordination between the public and private sectors. The dynamics of this relationship often face complex challenges, including equitable management of risks and benefits. This study aims to explore the factors that influence the success of PPPs in the context of sustainable urban development in Indonesia. This study uses a qualitative approach, with data obtained from various relevant previous studies and research. The collected data are systematically processed to find new patterns and insights related to PPPs. The results of this study indicate that strengthening the institutional capacity of local governments and increasing transparency and accountability are key to the success of PPPs. Private sector involvement not only provides financial resources but also brings significant innovation and efficiency. Inclusive collaboration, involving local communities and stakeholders, has proven to be essential to ensure the relevance and sustainability of PPP projects. In addition, supportive and adaptive policies to local conditions are needed to create a conducive environment for these partnerships. With the adoption of a comprehensive strategy, PPP can be an effective tool to achieve sustainable urban development goals in Indonesia.
PENERAPAN SYARIAT ISLAM TENTANG KHALWAT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH
Authors: Mohammad Rifa’i  , Syafrian  , Jojo Juhaeni
Published: November 2024

Penulisan artikel ini untuk menggambarkan penerapan hukum khalwat melalui partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe dan mengetahui kendala dalam penerapan hukum khalwat oleh Dinas Syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan proses penelitian dengan beriorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, dan dilakukan langsung turun lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan Syariat Islam tentang khalwat sudah berjalan namun belum optimal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat di Kota Lhokseumawe mentaati aturan yang ada di dalam Qanun. Masih tingginya tingkat pelanggaran menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum khalwat sebagaimana masih belum ada penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Banyaknya kendala dalam penerapan hukum khalwat juga dipengaruhi kurangnya dukungan dari para pejabat, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat.
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SADARKARYA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Budi Margono  , Riswati  , Haromin
Published: November 2024

BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha milik desa yang dibentuk dan didirikan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat serta kemampuan dan potensi yang dimiliki desa. Dalam perkembangannya BUMDes ini tentunya sangat berpengaruh bagi kemajuan pemerintahan desa dan juga warga Masyarakat. Kehadiran BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan menopang pembangunan serta kesejahteraan Masyarakat, keberadaan BUMDes belum membuahkan hasil yang menggembirakan dikarenakan Tingkat kemiskinan masyarakatengan di desa masih mendominasi dibandingkan dengan Masyarakat kota, kesenjangan taraf hidup Masyarakat salah satunya penyebabnya Pembangunan yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Masyarakat Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, yakni dengan pemberdayaan segala potensi sumber daya yang dimiliki desa bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pembangunan serta memberikan dampak secara langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.
IMPLEMENTASI WEBSITE BELUKAB.GO.ID MELALUI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI LAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Eem Nurnawati  , Felix Johanes Mau  , Dedhy Guntoro
Published: November 2024

Era yang semakin maju dalam teknologi informasi, di mana teknologi dan informasi memegang peranan yang krusial dalam aspek kehidupan. Semakin majunya IPTEK menuntut pemerintah agar mewujudkan pelayanan berbasis elekronik (e-service) untuk meningkatkan pemerintahan berbasis elektronik (e- government) sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan e-government. Dalam meningkatkan e-government salah satu upaya pemerintah yaitu menggunakan website. Judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi Website belukab.go.id melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Layanan Informasi dalam Meningkatkan E-government di Kabupaten Belu."
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami serta menggambarkan bagaimana Implementasi website sebagai layanan informasi di Kabupaten Belu, hambatan yang ditemukan dan upaya yang sudah dilakukan. Sehingga, penulis dapat membuat simpulan dan memberikan saran untuk meningkatkan e-government di Kabupaten Belu. Metode: Penulis menerapkan pendekatan induktif dalam metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.
Hasil/Temuan: Temuan dari penelitian ini menyajikan bahwa implementasi pelayanan informasi menggunakan website untuk meningkatkan e-government belum berjalan secara optimal dan terlaksana dengan baik. Simpulan: Implementasi website sebagai layanan informasi dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Belu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini berdasarkan pada teori penerapan yang digunakan yang meliputi tiga elemen yaitu pendukung, kapasitas dan manfaat yang ditemukan beberapa kendala meliputi: payung hukum yang kurang kuat, SDM yang sangat minim, tidak mempunyai server sendiri, kurangnya sosialisasi secara langsung dan belum adanya sumber daya finansial untuk pengelolaan website. Upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu membuat Perbub tentang website, merekrut SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya, mengadakan server sendiri, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajukan anggaran khusus untuk pengelolaan website.
PELAYANAN ADUAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MELALUI APLIKASI HALO SATPOL PP DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Authors: Mu’min Ma’ruf  , Fricilia Hanna Artawaty Damanik
Published: November 2024

Pelayanan Aduan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat mengajukan aduan melalui Aplikasi Halo Satpol PP ketika merasa tidak nyaman dengan kehadiran ODGJ yang berteriak, memukul, memaksa, mengancam dengan benda tajam atau tindakan buruk lainnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Aduan ODGJ Melalui Aplikasi Halo Satpol PP yang merujuk pada konsep Zeithaml melalui 5 dimensi yang mengukur kualitas pelayanan yaitu Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance dan Empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi assurance dan empathy sudah menunjukan hasil baik, namun ketiga dimensi lainnya masih dinilai belum optimal karena beberapa indikator yang masih memiliki catatan buruk. Dimensi Tangibel belum menunjukkan kenyamanan tempat pelayanan, dimensi Reliability menunjukkan petugas belum menguasai penggunaan alat bantu pelayanan dan SOP yang belum dipublikasikan, serta dimensi Responsiviness yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui adanya layanan ini.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Aduan ODGJ melalui aplikasi halo Satpol PP dinilai cukup baik, karena hampir seluruh indikator pelayanan sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki atau diperhatikan guna kualitas pelayanan lebih optimal.
PUBLIC HEALTH POLICY RESPONSES TO AIR POLLUTION IN INDIA: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Authors: Sah Suresh Kumar
Published: November 2024

This study investigates the public health policy responses to air pollution in India, highlighting the challenges and strategies needed for sustainable development. Despite significant efforts to address air pollution through policies such as the National Clean Air Programme (NCAP), the effectiveness of these measures remains limited. The research involved a systematic review of existing literature, policy documents, and case studies from various Indian cities. Data were collected from government reports, academic journals, and interviews with public health and environmental experts. Key findings indicate persistent issues with policy enforcement, inadequate public awareness, and insufficient coordination among agencies. These challenges impede the achievement of meaningful reductions in air pollution levels and improved public health outcomes. The study emphasizes the need for more comprehensive and robust policy frameworks to address these issues effectively. Recommendations include enhancing policy implementation, increasing public engagement, and leveraging advanced technologies for air quality monitoring and management. Addressing these gaps is crucial for advancing sustainable development and mitigating the adverse health impacts of air pollution. The research provides actionable insights for policymakers and stakeholders aiming to improve air quality and public health in India.
Pengaruh Kemampuan Menghadapi Konflik dan Kritik Terhadap Hubungan Sosial
Authors: Agustinus Ndraha  , Famahato Lase  , Elizama Zebua  , Mondang Munthe
Published: November 2024

Social relationship abilities can be improved by the ability to deal with conflict and criticism. The aim of the research is to reveal the influence of the ability to deal with conflict (X1) with the ability to deal with criticism (X2), using a quantitative associative strategy method. The research location was SMP Negeri 2 Gido, the research population was all class VIII students and the sample was taken purposively as many as 60 people. The data collection instrument was a closed questionnaire which was distributed to a number of respondents. Data were analyzed using multiple linear regression analysis to answer research questions according to the proposed hypothesis. The research results concluded that the ability to deal with conflict (X1) partially had a significant effect on improving social relations (Y). The regression coefficient value for the variable ability to deal with conflict is negative, namely 0.071 and every 1.00% increase in ability will be followed by an increase in social relations of 0.071%. The ability to face criticism (X2) partially has a significant effect on increasing social relationship abilities (Y). The regression coefficient value for the ability to face criticism is positive, namely 1.102 and for every 1.00% increase in the ability to face criticism, it will be followed by an increase in social ability of 1.102%. Variables X1 and X2 together have a significant effect on variable Y and every increase in X1 and the contribution of the influence of variables X1 and it is recommended for school counselors to provide special guidance and counseling services to handle, develop and improve students' social abilities.
Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Terhadap Peningkatan Konsep Diri Positif Peserta Didik
Authors: Junie Krisna Mendrofa  , Hosianna Rodearni Damanik  , Mondang Munthe  , Justin Foera-era Lase
Published: November 2024

The aim of this study is to find out how effective group counselling services are in improving the positive self-concept of learners. The study uses a quantitative approach with experimental quasy design. Data collection is carried out through the dissemination of test instruments, interviews and observations in the classroom as the teaching learning process takes place. The test sample used the experimental class X-OTKP and the Control Class X-TKJ. The data analysis technique used in this study using the N-Gain test was carried out by calculating the difference between the pre-test (before treatment) and post-test values. (sesudah diberi perlakuan). From the instrumental results, interviews and observations show that there is a positive self-concept enhancement for the pupils.  Out of the 20th pre-test of students in the X-OTKP class (experiment) there were 7 students who belonged to low self-concept and set as subject of treatment. The implementation of group counselling services for 4 (four) times, with the topic of discussion of improvement of positive self-concept of the students, showed that there was improvement in positive self -concept for the students. Then the application of group counseling services can be said to be effective. So this study shows that group counselling services are effective in improving positive self-conceptions of pupils.