bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGELOLAAN KNOWLEDGE MANAGEMENT CAPABILITY DALAM MEMEDIASI DUKUNGAN INFORMATION TECHNOLOGY RELATEDNESS TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: PENDEKATAN REFLECTIVE SECOND ORDER FACTOR (Penelitian terhadap Perbankan di Kota Semarang)
Authors: Sari Irna Maya , Meranto Wahyu
Published: July 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh information technology complementarities dan support of information technology knowledge terhadap kinerja perusahaan. Yang termasuk dalam complementarities of information technology adalah infrastruktur IT, proses pembuatan IT, human resources IT, dan vendor manajemen IT. Selanjutnya, yang tergolong dalam pengetahuan manajemen (management knowledge) adalah produk dan customer and managerial. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala cabang perbankan di Kota Semarang sebanyak 42 orang. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan smartPLS tools. Berdasarkan hasil penelitian, keempat faktor dalam information technology Relatedness memberikan pengaruh  signifikan terhadap pengelolaan knowledge management capability. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pengelolaan sumber daya teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini infrastruktur, strategi, sumber daya manusia, dan vendor akan mampu menciptakan sinergi nilai super-additive sehingga dapat meningkatkan knowledge management capability lintas unit
ANALISIS IMPLEMENTASI RAHN, QARDH DAN IJARAH PADA TRANSAKSI GADAI EMAS SYARIAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SERANG
Authors: Fatonah Siti
Published: July 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rahn, qardh dan ijarah pada transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan analisis mengenai suatu objek yang menggambarkan secara sistematis mengenai gadai emas syariah. Data digali melalui observasi dan wawancara terhadap Pawning Officer Gadai dan Pawning Staff Gadai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang bahwa implementasi rahn terjadi ketika penyerahan emas dan disimpan kedalam khasanah dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya proses penaksiran emas yaitu melalui analisis fisik, analisis jarum uji, dan metode berat jenis emas. Implementasi qardh terjadi ketika nasabah menerima sejumlah uang yang diterima dengan melalui tahapan yang sudah diuraikan pada poin pertama. Implementasi ijarah terjadi ketika pembiayaan/qardh jatuh tempo nasabah membayar biaya sewa/ pemeliharaan titipan emas selama berjalan dan emas yang dijaminkan  disimpan kedalam khasanah
ANALISIS FAKTOR PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPERCAYAAN DIMEDIASI KEPUASAN NASABAH PADA NASABAH BRI SYARIAH
Authors: Huddin Muhammad Nurhaula
Published: July 2019

[English] This study aims to analyze service quality, satisfaction and trust in banking services. The subjects in this study are customers of BRI Syariah products. Whereas for service quality objects (usefulness, ease of use, sustainability, security, alertness, and continuous improvement), customer satisfaction, and trust. Based on the results of research and data analysis using an analytical tool in the form of Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 18.0 software. The questionnaire was distributed with a sample of 135 respondents. The results showed that all the hypotheses tested had a significant positive effect in (1) usefulness has a significant positive effect on satisfaction; (2) convenience has a significant positive effect on satisfaction; (3) reliability has a significant positive effect on satisfaction; (4) security has a significant positive effect on satisfaction; (5) readiness has a significant positive effect on satisfaction; (6) continuous improvement has a significant positive effect on satisfaction; and (7) satisfaction has a significant positive effect on trust in BRI Syariah services. While the rest does not have an influence on satisfaction. The research implications of the conclusions above show that the dimensions of service quality for banking services have a large influence on BRI Syariah services and have a significant positive effect on customer trust.

[Indonesia] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan, kepuasan dan kepercayaan dalam layanan perbankan. Subjek dalam penelitian ini adalah pelanggan produk BRI Syariah. Sedangkan untuk objek kualitas layanan (kegunaan, kemudahan penggunaan, keberlanjutan, keamanan, kewaspadaan, dan peningkatan berkelanjutan), kepuasan pelanggan, dan kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan alat analisis berupa Structural Equation Modeling (SEM) dengan perangkat lunak AMOS 18.0. Kuesioner dibagikan dengan sampel 135 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diuji memiliki efek positif yang signifikan dalam (1) kegunaan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepuasan; (2) kenyamanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan; (3) reliabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan; (4) keamanan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepuasan; (5) kesiapan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan; (6) peningkatan berkelanjutan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan; dan (7) kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan terhadap layanan BRI Syariah. Sedangkan sisanya tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan. Implikasi penelitian dari kesimpulan di atas menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan untuk layanan perbankan memiliki pengaruh besar pada layanan BRI Syariah dan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepercayaan pelanggan.
Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Publik
Authors: Samin Samin
Published: July 2019

Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan masyarakatnya.Al-Qur’an memberikan ketentuan kepada setiap orang Islam untuk menta’ati Allah dan Rasul-Nya.Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah Swt dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas.Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di Negara ini,dilandasi oleh nilai-nilai filosofis,yuridis,dan sosiologis bangsa indonesia. Oleh kartena itu negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam indonesia karena pada dasarnya cara berpikir,pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya
Intradural Spinal Lipoma of the Conus: A Case Report
Authors: Alam Shafiul , Haroon Kaiser , Farzana Tayseer , Reza Md Arif , Alamgir Abdullah , Hossain Sk Sader
Published: July 2019

Intradural spinal lipomas are rare, and their origin is unknown. Although the clinical presentation may not be distinctive, patients usually present with neurological deficits secondary to mass effect. Total excision may not be possible all time, although subtotal resection is easily done by microsurgery. We report a case of intradural spinal lipoma of the conus medullaries. Total excision was done under microscope and histopathology proved lipoma.
Bang. J Neurosurgery 2019; 8(2): 112-114
Correlation between TORCH infection and congenital hydrocephalusin pediatric age groups: Case report
Authors: Hossain Mohammad , Muhammad Nur , Shah Satish Kumar , Biswas Pulak Kumar , Rahman Md Nafaur , Islam Md Rokibul , Islam KM Tarikul , Rahman Mohammad Atikur , Mohammed Hafiz Ahsan
Published: July 2019

TORCH infection is associated with Toxoplasmosis, Treponema pallidum, Rubella, Cytomegalovirus (CMV), Herpes simplex virus (HSV), Hepatitis viruses, Human immunodeficiency virus (HIV), and other infections such as varicella andparvovirus B19.Paediatric age group with congenital hydrocephalus present with different presentation and has different etiology associated too. TORCH infection is associated with increase morbidity and mortality in pediatricsmainly in prenatal and infant age groups. Clinical presentation varies with type of infection involved and clinical outcome varies too. We report our experience with the management of 4 patients with hydrocephalus associated with TORCH infection, its presentation, its sequelae and management.
Bang. J Neurosurgery 2019; 8(2): 119-124
DIREITO AO ESQUECIMENTO: O CONFLITO ENTRE O DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DIREITO À HONRA.
Authors: Neto Francisco Gentil , Baldi Walter Amaro
Published: July 2019

O presente artigo científico propõe à contribuição para o crescimento dos estudos no ordenamento jurídico brasileiro, o “Direito ao Esquecimento”, dissertando conceitos e reais situações do conflito entre direitos fundamentais dispostos no artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Identifica-se assim a dissidência do Direito à liberdade de expressão e informação entre o Direito à intimidade, honra e dignidade. Perscruta-se o dever do operador do Direito a plena interpretação do caso concreto, ponderação de soluções e balanceamento da proteção de Direitos fundamentais.
A ESTABILIDADE DA GESTANTE E A SÚMULA 244 DO TST: ASPECTOS DESTACADOS
Authors: Fidelis Edson Roberto , Caviquioli Sara Priscila , Engel Ricardo José
Published: July 2019

O objeto central do presente artigo é a análise da Súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho e sua influência na aplicação da norma Constitucional prevista no artigo 10 do ADCT, notadamente em relação à estabilidade de emprego da gestante. Para a pesquisa, sob o ponto de vista metodológico, optou-se pelo processo de pesquisa bibliográfica, tendo como referência súmulas e orientações jurisprudenciais do TST e de tribunais regionais, além dos princípios que norteiam a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Apartir desse estudo pôde-se verificar que o direito à estabilidade no caso da gestação é fundado no princípio da dignidade humana e do melhor interesse do nascituro.
A SUSTENTABILIDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E OS SISTEMAS JUDICIAIS CIVIL LAW E COMMON LAW
Authors: De Melo Flavio Henrique
Published: July 2019

o presente artigo científico tem por escopo tratar da sustentabilidade e suas dimensões, perpassando por diversas obras jurídicas, na medida que se trata e um instituto de conteúdo amplo e há várias classificações sobre o tema. Além de direito fundamental e as respectivas dimensões que retratam a evolução do constitucionalismo e nessa medida a preocupação e a consciência ambiental, até a inclusão do meio ambiente nessa condição de direito fundamental de terceira geração. Em seguida, a sustentabilidade será abordada enquanto princípio de base constitucional que rege o capital natural, busca o equacionamento da relação do homem versus natureza, a fim de garantir a preservação ambiental para as presentes e futuras gerações. E., por fim, a manifestação desse direito fundamental principiológico nos sistemas judiciais civil law e common law, apresentando a atuação do Poder Judiciário tanto num quanto em outro.
DIREITOS HUMANOS E DIREITOS HUMANOS SOCIAIS
Authors: Da Motta Cristina Balceiro da Motta Balceiro , De Oliveira Silvia Schiefler , Dos Santos Rafael Padilha
Published: July 2019

O presente artigo tem como finalidade trazer ao debate informações e enfrentamentos sobre os temas Direitos Humanos e Direitos Humanos Sociais.

 

Desta forma, o objetivo geral é analisar a importância da Direitos Humanos na sua completude para aplicação da verdadeira justiça, considerada como o instrumento apropriado a sua relação com os direitos fundamentais, além de elencar as principais declarações de direitos, finalizando com a apresentação sintética dos sistemas de proteção dos direitos humanos no mundo. Esclarece-se, ainda, que o problema de pesquisa para este artigo pode ser sintetizado na seguinte indagação: Os direitos humanos e os direitos humanos sociais são respeitados como deveriam ser?

 

Quando se aborda a questão dos direitos humanos é inevitável comentar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), um documento adotado em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como forma de reforçar e ampliar os princípios da carta de fundação dessa entidade internacional. Seu principal objetivo foi promover entre os Estados-membros da ONU a adoção de políticas públicas e legislações nacionais que tivessem como parâmetros normativos os artigos contidos na DUDH.

 

Na concepção fornecida pelo DUDH, os direitos humanos são, para além de todos aqueles direitos considerados universais e inalienáveis, “um conjunto mínimo de direitos necessário para assegurar uma vida ao ser humano baseada na liberdade e na dignidade”. Essa é uma definição importante porque evidencia que o grande fundamento dos intitulados direitos humanos, na sua configuração contemporânea, é a denominada “dignidade humana”.

 

Para tanto o artigo foi dividido em quatro partes: Direitos Humanos: conceito e características; a relação com os direitos fundamentais; as principais declarações de Diretos e os sistemas de proteção dos direitos humanos. Com relação à metodologia adotada ressalta-se que se deu pelo método indutivo. Tendo sido utilizadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.
Pendás García, Benigno: Las paradojas de la libertad. España, desde la Tercera de ABC
Authors: Delgado Ramos David
Published: July 2019

Recensión de la obra: PENDÁS GARCÍA, Benigno: Las paradojas de la libertad. España, desde la Tercera de ABC. Editorial Tecnos, Madrid, 2010, 512 pp.
Bibliografía sobre el sistema electoral alemán
Authors: Baselga García-Escudero Pilar
Published: July 2019

SUMARIO: I.- Introducción. II.- Aspectos generales del sistema electoral alemán. 1. El sistema mixto que integra una fórmula mayoritaría con otra proporcional. 2. La barrera mínima electoral o cláusula de bloqueo o umbral para la convalidación de votos en escaños. 3. La distribución de competencias en materia electoral entre la Federación y los Länder, establecida en la Ley Fundamental de Bonn (1949). III.- Los principios electorales. IV.- Elecciones locales. V.- Jurisdicción constitucional y Derecho electoral.
La función interventora en el Senado
Authors: De Santos Canalejo Eugenio
Published: July 2019

Nota sobre “La función interventora en el Senado”
Reflexiones sobre la autonomía presupuestaria : entre la prudencia y la aritmética
Authors: Marañón Gómez Raquel
Published: July 2019

Nota sobre “Reflexiones sobre la autonomía presupuestaria: entre la prudencia y la Aritmética”
La autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales y el presupuesto parlamentario
Authors: Martínez Lago Miguel Ángel
Published: July 2019

La Constitución reconoce a las Cortes Generales la facultad de aprobar autónomamente sus presupuestos. Por otro lado, las leyes reguladoras del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial confieren a estos órganos constitucionales la competencia de elaborar sus respectivos presupuestos. En todos los casos, se trata de secciones presupuestarias que han de integrarse en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que conviene observar el alcance de la autonomía presupuestaria y la relación con el deber de presupuestar que corresponde al Gobierno. El trabajo pasa revista a la naturaleza, estructura, contenido y fases del ciclo presupuestario parlamentario.
El ciclo presupuestario en las Cámaras
Authors: Martí Sánchez Sylvia
Published: July 2019

Nota sobre “El ciclo presupuestario en las Cámaras“
Reseña del Seminario celebrado el 12 de mayo de 2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre "La autonomía presupuestaria de los Órganos constitucionales"
Authors: Ripollés Serrano María Rosa
Published: July 2019

Nota sobre la reseña del seminario celebrado el 12 de mayo de 2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre «La autonomía presupuestaria de los Órganos Constitucionales»
Autonomía financiera y patrimonial de las Cámaras
Authors: Sáinz Moreno Fernando
Published: July 2019

SUMARIO: I.- Introducción. II.- Autonomía financiera. 1.- Características generales. Contenido. 2. Asignación constitucional. Complementos y ayudas a los miembros de las Cámaras. 2.1. En el Congreso de los Diputados. 2.2. En el Senado. 3. Protección social. Abono de las cotizaciones. 4. Pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios. El Reglamento de 2006y la reforma de 2011. 5. Transparencia y publicidad. 6. Contratación. Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales. 7. Personal al servicio de la Administración Parlamentaria. III.- Autonomía patrimonial. 1. Sede del Parlamento. Infraestructuras e instalaciones. 2. Patrimonio artístico. 3. Biblioteca y Archivo. IV.- Algunas consideraciones finales.
Las primeras elecciones españolas : 1810 y 1813 : un pueblo de ciudadanos
Authors: Peralta Martínez Ramón
Published: July 2019

SUMARIO: 1.- Antecedentes inmediatos. 2.- La instrucción electoral de 1810. 3.- La convocatoria a Cortes de 1810. 4.- La celebración de las elecciones de 1810 y 1813. Nota bibliográfica.
Informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados relativo al escrito presentado por un Grupo Parlamentario para que se dé traslado al Tribunal de Cuentas
Authors: Del Congreso de los Diputados Secretaría General
Published: July 2019

SUMARIO: I.- II.- El derecho de petición. III.- Los mecanismos de relación de las Cortes Generales con el Tribunal de Cuentas. IV.- Alcance de las funciones de las Cámaras Disueltas. V.- Conclusiones.
La ciberdelincuencia en el Derecho español
Authors: Barrio Andrés Moisés
Published: July 2019

El presente trabajo aborda la problemática de los llamados «delitos informáticos». Se analiza, en primer lugar, su configuración dogmática. Seguidamente, se examina brevemente el derecho comparado e internacional en la materia, para pasar a estudiar con detalle el régimen jurídico en España y, particularmente, las modificaciones operadas tras la reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Finalmente, en sede de conclusiones, se apuntan varias consideraciones críticas y se sugieren diversas líneas de reforma.
El espacio común sanitario en la Unión Europea : ¿una realidad o un mito?
Authors: De Montalvo Jääskeläinen Federico
Published: July 2019

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- La ausencia de un marco normativo suficiente. 3.- Políticas comunitarias en el ámbito de la salud: relación de algunos ejemplos significativos. 4.- La diferente evolución en materia de salud pública. 5.- Dificultades para el desarrollo de una política común sanitaria: análisis de motivos. 6.- El Tribunal de Justicia como verdadero impulsor del espacio común sanitario: el caso del turismo sanitario. 7.- La respuesta política al Tribunal de Justicia: la Directiva de asistencia sanitaria transfronteriza. 8.- Lecciones para el futuro sistema sanitario de los Estados Unidos. 9.- Conclusiones.

s.
La sentencia Marbury v. Madison
Authors: Fernández Segado Francisco
Published: July 2019

SUMARIO: 1.- El supuesto de hecho desencadenante del caso. 2.- La argumentación jurídica de Charles Lee, el abogado de los demandantes. 3.- Los prolegómenos del juicio. 4.- El desarrollo de la vista. 5.- La sentencia Marbury v. Madison. A) Su enfoque sistemático. — B) Su significativo apartamiento del orden procesal normal. 6.- El iter argumental de la sentencia.  A) El derecho de William Marbury a la entrega de su nombramiento. B) La legitimidad de la reacción jurídica frente a la violación del derecho. C) La pertinencia del instrumento del writ of mandamus. D) La imposibilidad de emisión del writ of mandamus por la Corte.  a) La inconstitucionalidad de la Sección 13 de la Judiciary Act de 1789. b) La doctrina de la judicial review. Su fundamentación. a') Los argumentos de carácter general. a'') La Constitución como «paramount law» y la nulidad de todo acto legislativo en contradicción con ella. b'') La teoría de la judicial function'. b') Los argumentos entresacados del texto literal de la Constitución. a'') La cláusula sobre la extensión del poder judicial (arising-under clause). b'') La supremacy clause. c'') La cláusula del juramento (oath clause). c') La ausencia de toda referencia a los precedentes jurisprudenciales y a la posición de los Framers ante la judicial review. d') Recapitulación sobre la argumentación de Marshall. 7.- Los rasgos configuradores de la primera doctrina sobre la judicial review.
CARTILLAS y "FEBREROS" : compendios de legislación comentados por los juristas españoles de los siglos XVIII y XIX
Authors: López Pásaro Eduardo
Published: July 2019

SUMARIO: 1.- Importancia de la bibliografía del siglo XIX. 2.- «Cartillas» y «Febreros» de los siglos XVIII y XIX. 3.- Otras obras y sus autores.4.- Autores exiliados. 5.- Traducciones de obras extranjeras realizadas en el siglo XIX.
Sistema político y formas de Gobierno : sobre la significación de la democracia como principio político
Authors: Montoro Ballesteros Alberto
Published: July 2019

La teoría de las formas de Estado o de gobierno ha constituido siempre un tema central de la filosofía política.

Planteadas inicialmente en su aspecto formal y simple (monarquía, aristocracia y democracia) el tema adquiere mayor complejidad y sustantividad con Polibio y su teoría de «las formas mixtas de gobierno» Esta teoría fue estudiada durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna.

Maquiavelo dividirá las formas de gobierno en dos: monarquía y república. Éstas fueron evolucionando en la teoría y en la praxis política: monarquía absoluta, limitada y constitucional, de un lado y república presidencialista y democrática, de otro lado.

En el siglo XX la división entre monarquía y república pierde interés y es sustituida por los regímenes políticos: Estado liberal, Estado social de Derecho y Estado totalitario.

Últimamente Kelsen hará una división más lineal y formal de las mismas viendo en ellas un proceso, en el que según el predominio de sus principios constitutivos, va de la autocracia a la democracia.

La conclusión a la que cabe llegar es que todo Estado legítimo y bien constituido implica necesariamente la combinación de tres principios políticos esenciales (monarquía, aristocracia y democracia) sin los cuales no podría subsistir, como postula la teoría del denominado «régimen mixto»
La libertad de información y la doctrina de las Preferred Freedoms
Authors: Fernández-Fontecha Torres Manuel
Published: July 2019

SUMARIO: 1.- La filiación de la libertad de expresión y la libertad de información. El problema de la naturaleza del derecho y del límite. 2.- La tesis generalmente aceptada sobre la expresión y la información en un espacio público o abierto al público y la influencia de la misma en los derechos. 3.- Las limitaciones funcionales generales de la libertad de información. 4.- La primera fijación de límites en el marco del libelo. La doctrina del límite en función de la licitud de la acción de obtener y divulgación de la información. La limitación del mismo por las leyes de aplicación general. 5.- La exigencia de interés general o relevancia pública de la opinión o la información. 6.- La teoría constitucional de la posición preferente.
Materiales para el estudio del Derecho electoral
Authors: Garrote de Marcos María
Published: July 2019

SUMARIO: I.- Introducción. II.- Un enfoque general del derecho electoral. 1.-Delimitación conceptual del derecho electoral. 2. Estudios generales de derecho electoral. III.- El derecho electoral en España. Elecciones a Cortes Generales. 1. Evolución histórica. 2. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General. 3. Normas generales para las elecciones. 4. El sistema electoral del Congreso de los Diputados. 5. El sistema electoral del Senado. 6. Análisis sociológicos de las elecciones en España. IV.- A modo de conclusión.
El conflicto Remensa y la sentencia arbitral de Guadalupe de 1486
Authors: Merino Merchán José Fernando
Published: July 2019

SUMARIO: I.- Introducción. Significado político-jurídico de la Sentencia arbitral de Guadalupe. II.- Antecedentes de la Sentencia arbitral de Guadalupe. 2.1. Situación social de los remensas. 2.2. El Conflicto origen del laudo de Guadalupe y el objeto de la controversia. 2.3. Los precedentes inmediatos (textos y documentos) de la Sentencia arbitral de Guadalupe. III.- La Sentencia arbitral de Guadalupe. 3.1. Rasgos generales de la Sentencia arbitral de Guadalupe. 3.2. Objeto de la controversia. 3.3. Contenido del fallo arbitral: aceptación y cumplimiento. A) Abolición de los seis malos usos, de otros abusos consuetudinarios y de la prohibición de vender productos de la tierra por parte de los payeses y de su compensación. B) Medidas de pacificación y fijación de responsabilidades personales y de sus penalizaciones. C) De la aceptación y cumplimiento de la Sentencia arbitral. 3.4. Consecuencias de la Sentencia arbitral de Guadalupe.
Los deberes constitucionales
Authors: Moret Millás Vicente
Published: July 2019

SUMARIO: I.- Introducción. II.- Origen de los deberes de los ciudadanos. III.- El concepto del deber fundamental. IV.- La teoría de los deberes públicos. V.-Tipología de los deberes fundamentales. VI.- Los deberes constitucionales y la ley. VII.- Los deberes fundamentales en las declaraciones de derechos. VIII.- Los deberes fundamentales en el ordenamiento constitucional español.
La constitucionalización del principio de equilibrio presupuestario: un análisis de Derecho comparado
Authors: Villalta Puig Gonzalo
Published: July 2019

En septiembre del 2011, las Cortes Generales aprobaron una reforma al Artículo 135 de la Constitución Española por la cual se incorpora el principio de estabilidad presupuestaria: es decir, el Estado no puede gastar más de lo que ingresa. Varios comentaristas celebraron esta iniciativa como un nuevo avance del derecho constitucional económico. Aunque la constitucionalización del principio de equilibrio presupuestario es, sin duda, novedosa en la zona euro - Alemania era, hasta hace poco, el único otro país con una disposición equivalente - no deja de tener precedentes en otras jurisdicciones. Muchos son los estados norteamericanos que disponen, desde hace tiempo, de una regla de equilibrio presupuestario en sus constituciones al igual que Suecia y Chile. La Ley Básica de Hong Kong - la ‘Basic Law’ - tampoco es una excepción.

En este artículo, comparo la regla de equilibrio presupuestario de Hong Kong con la regla española. Argumento que, en casi todos los aspectos, la regla española es superior, ya que combina un nivel adecuado de flexibilidad macroeconómica con un compromiso absoluto con la sostenibilidad fiscal en cada una de sus tres aplicaciones: una regla de equilibrio presupuestario, una regla de gasto, y, una regla de deuda. Este artículo se mantiene fiel a la tradición funcional del derecho constitucional comparado en la esperanza de que el modelo español pueda contribuir a la mejora de la constitución económica de Hong Kong y la de otras jurisdicciones.
Poder constituyente y poder de reforma en la Constitución de 1812
Authors: Martín de la Vega Manuel Augusto
Published: July 2019

SUMARIO: I.- Introducción. II.- Algunas dificultades para una lectura dogmática “clásica” de la reforma constitucional en Cádiz. III.- La reforma como el ejercicio de un poder constituido y como instrumento de defensa del “orden constitucional”
Constitución y Parlamento : notas para la comprensión de la institución parlamentaria en el siglo XXI
Authors: Torres Muro Ignacio
Published: July 2019

SUMARIO: I.- Introducción. Modelos de parlamento: evolución histórica y comparada. II.- El punto de llegada: crisis o mutación del parlamento. III.- La regulación: fuentes del derecho parlamentario y autonomía reglamentaria. IV.- Las funciones básicas. 1. Representación. 2. Legislación. 3. Función presupuestaria. 4. Nombramiento de personas. 5. Control del Gobierno. V.- Los componentes: parlamentarios, grupos y parlamento. VI.- La organización: gobierno de los parlamentos, trabajo, continuidad. VII.- El procedimiento legislativo: el estallido de los procedimientos especiales. VIII.- La última frontera: el control jurisdiccional de los actos parlamentarios. IX.- Conclusiones: una institución que se resiste a ser marginada.
El control del principio de subsidiariedad en España tras el Tratado de Lisboa : la aplicación del mecanismo de alerta temprana por las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos
Authors: Mestre Aizpurua Francesc
Published: July 2019

SUMARIO: I.- Introducción. II.- El principio de subisdiariedad en el Tratado de Lisboa. 1. El principio de subsidiariedad: de Althusius a Maastricht. 1. 1 La subsidiariedad territorial, de Althusius, y la no territorial, del Liberalismo. 1.2 La doctrina social católica del principio de subsidiariedad. 1.3 Subsidiariedad en el federalismo alemán. 1.4 La comunitarización del principio de subsidariedad. 2. El principio de subsidiariedad: de Maastricht a Lisboa. 2.1 Maastricht y Ámsterdam: un control a expensas de la voluntad gubernamental. 2.2 El mecanismo de alerta temprana en el ‘Tratado Constitucional’. 2.3 La Iniciativa Barroso.  3. El control del principio subsidiariedad mediante el mecanismo de alerta temprana. 3.1 Procedimiento. 3.2 El test del control del principio de subsidiariedad. .3 Límites al test del control del principio de subsidiariedad. 3.4 Instrumentos auxiliares: cooperación interparlamentaria. 3.5 Primeras experiencias a nivel nacional. 3.6 Primeras experiencias a nivel de las regiones con poderes legislativos. 4. Evaluación. 4.1 Principales críticas. 4.2 Principales virtudes y potencialidades. 4.3 Conclusiones provisionales. III.- El control del principio de subsidiariedad en España. 1. El control del principio de subsidiariedad por las Cortes Generales. 1.1 Marco Jurídico. 1.2 El procedimiento práctico de control del principio de subsidiariedad por parte de la Comisión Mixta para la Unión Europea. 1.3 Primeras experiencias. 2. El control del principio de subsidiariedad por los Parlamentos autonómicos. 2.1 Procedimiento de control del principio de subsidiariedad por los Parlamentos autonómicos. 2.2 Primeras experiencias. 3. Evaluación y conclusiones. 3.1 Evaluación crítica. 3.2 Propuesta de mejora. 3.3 Conclusiones provisionales.—IV.- Conclusiones.
Cardiovascular Regulation and Body Temperature: Evidence From a Nap vs. Sleep Deprivation Randomized Controlled Trial
Authors: SŁOMKO J. , ZAWADKA-KUNIKOWSKA M. , KLAWE J. J. , TAFIL-KLAWE M. , NEWTON J. , ZALEWSKI P.
Published: July 2019

In this study we set out to understand is sleep fragmentation affects the cardiovascular regulation and circadian variability of core body temperature more or less than sleep deprivation. 50 healthy men (age 29.0±3.1 years; BMI 24.3±2.1 kg/m2) participated in a 3-day study that included one adaptative night and one experimental night involving randomization to: sleep deprivation (SD) and sleep fragmentation (SF). The evaluation included hemodynamic parameters, measures of the spectral analysis of heart rate and blood pressure variability, and the sensitivity of arterial baroreflex function. Core body temperature (CBT) was measured with a telemetric system. SF affects heart rate (61.9±5.6 vs. 56.2±7.6, p<0.01) and stroke index (52.7±11.1 vs. 59.8±12.2, p<0.05) with significant changes in the activity of the ANS (LF-sBP: 6.0±5.3 vs. 3.4±3.7, p<0.05; HF-sBP: 1.8±1.8 vs. 1.0±0.7, p<0.05; LF-dBP: 5.9±4.7 vs. 3.5±3.2, p<0.05) more than SD. Post hoc analysis revealed that after SD mean value of CBT from 21:30 to 06:30 was significantly higher compared to normal night’s sleep and SF. In healthy men SF affects the hemodynamic and autonomic changes more than SD. Sympathetic overactivity is the proposed underlying mechanism.
Effect of Prior Chronic Aerobic Exercise on Overload-Induced Skeletal Muscle Hypertrophy in Mice
Authors: SIRIGULENG  , KOIKE T. , NATSUME Y. , IWAMA S. , OSHIDA Y.
Published: July 2019

This study aimed to examine how regular aerobic training can affect the muscle hypertrophy induced by overloading. Male C57BL/6J mice were randomly divided into three groups: rest group, low-intensity aerobic exercise group, and high-intensity aerobic exercise group. Mice in the exercise groups were assigned to run at a speed of 10 m/min (low-intensity) or 25 m/min (high-intensity) for 30 min/day, five days/week, for four weeks. Then, the right hind leg gastrocnemius muscles were surgically removed to overload the plantaris and soleus muscles, while the left hind leg was subjected to a sham-operation. Both the plantaris and soleus muscles grew larger in the overloaded legs than those in the sham-operated legs. Muscle growth increased in the plantaris muscles in the low-intensity exercise group compared to that in the rest or high-intensity exercise groups at one and two weeks after overloading. This enhancement was not observed in the soleus muscles. Consistently, we observed changes in the expression of proteins involved in anabolic intracellular signaling, including Akt, mechanistic target of rapamycin (mTOR), and p70S6K, in the plantaris muscles. Our data showed for the first time that chronic low-intensity aerobic exercise precipitates overload-induced muscle growth.
Thermography as a method for evaluating human vegetative reactions
Authors: Liuzina Kseniya M. , Rutkevich Svetlana A. , Mikulich Raman Yu. , Kabanau Dzmitry M. , Lebiadok Yahor V.
Published: July 2019

The possibility of using the thermal imaging method to assess the level of blood flow in the course of building thermograms of the surface of the hands of healthy volunteers before and after the load on the muscles was studied in this paper. The results obtained using the thermal imaging method provide objective information about the degree of blood supply to the tissues, which opens up new perspectives for evaluating skin blood flow in the dynamics. The technique is absolutely safe, non-invasive, versatile and easy to perform.
HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DENGAN KEINOVATIFAN GURU
Authors: Marliana Rita , Istiadi Yossa , Suhardi Eka
Published: July 2019

The objective of this research is to analyse the correlation between organizational culture and pedagogic competence with innovation of civil servant teachers. The design of this study was survey and correlational approach. The research applies survey method to collect the data and correlational approach, the research that is designed to get the information about the correlation between variabel in the population. The population in this research is all civil servant teachers in state elementary school se-gugus 6 Pancoranmas district, Depok city totally 120 teachers. This research applied proportional random sampling design which determine a sample taken from a representative of each of the existing schools in the population whose numbers were adjusted by the amount of each allocation formula, using proportional random sampling using the formula with the total sample slovin as many as 93 teachers. The research revealed that there is positive and highly significant relationship between the organizational culture with teachers innovation. There are positive and highly significant relationship between pedagogic competence and teachers innovation.Keywords: Organizational Culture, Paedagogic Competence, Innovation
HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN IKLIM ORGANISASI DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA GURU
Authors: Lestari Any , Hidayat Nandang , Putra Karantiano Sadasa
Published: July 2019

This study outlines the relationship between transformational leadership and organizational climate with the productivity on Officcial Goverment Elementary School Teachers in Tanah Sareal Bogor in 2017. The research a p p l i e s survey method with the Correlation approach. The population in this study was 256 teachers with the total sample of 157 teachers determined by proportionale random sampling. Data analysis techniques used descriptive statistical analysis techniques and inferential statistics. Inferential statistics are used to test hypotheses using simple regression and correlation analysis techniques and multiple regression and correlation analysis. Based on the research result, it is concluded that 1) there is a very significant positive relationship between transformational leadership with teacher work productivity, 2) there is a very significant positive relationship between organizational climate 3) there is a positive relationship Significant between transformational leadership and organizational climate with teacher work productivity Therefore, it can be concluded that teacher work productivity can be improved through transformational leadership and organizational climate either individually or collectively.Keywords: Transformational Leadership, Organizational Climate, Productivity
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DITINJAU DARI SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DAN BUDAYA SEKOLAH
Authors: Nurpuspitasari Dewi , Sumardi Sumardi , Hidayat Rais , Harijanto Sutji
Published: July 2019

Efektivitas pembelajaran merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran guru melalui pencarian hubungan suverpisi akademik kepala sekolah dan budaya sekolah. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik korelasional penelitian, dengan rancangan penelitian korelasional. Penelitian ini dilaksanakan pada guru di Sekolah Dasar Negeri yang berada di Wilayah Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang berjumlah 21 sekolah. Sampel diambil secara random proporsional yang berjumlah 124 dari 179 populasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner atau angket sebagai instrumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat hubungan positif yang sangat signifikan supervisi akademik dengan efektivitas pembelajaran guru, dengan skor koefisien korelasi ry1 = 0,508; 2) terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara budaya sekolah dengan efektivitas pembelajaran guru, karena diperoleh besarnya skor koefisien korelasi ry2 = 0,438; dan (3) terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah dan budaya sekolah secara bersama-sama dengan efektivitas pembelajaran guru. skor koefisien korelasi ry12 = 0,6331. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pembelajaran guru akan maksimal, apabila ada upaya untuk meningkatkan supervisi akademik kepala sekolah dan budaya sekolah.
Theorizing How Ethnoreligious Conflicts Rise and Remain
Authors: Magcamit Michael
Published: July 2019

Virtually all corners of the world have, at one point in history, experienced episodes of ethnoreligious conflicts. For many sovereign states today, however, intense clashes between competing ethnoreligious groups continue. This paper examines how ethnoreligious conflicts rise and remain entrenched over long periods of time. Although the current literature provides significant insights about the multiple factors that give rise to these conflicts and to what extent, what is mostly missing are explanations about the dynamics and processes in which these causes are crystallized and animated. Hence, in this paper, I develop and test a framework that identifies and explains the three key stages through which overlapping rationalist, non-rationalist, and instrumentalist causes develop into lasting ethnoreligious conflicts: cultivating ethnoreligious nationalism; securitizing the ethnoreligious others; and sacralizing territorial-cultural identities. The framework enables a more holistic appreciation of the contexts, actors, and motives underpinning these events in multiethnic and multireligious territorial communities.
KADAR HAMBAT MINIMUM (KHM) DAN KADAR BUNUH MINIMUM (KBM) PADA BUAH CABAI KERITING (Capsicum annum, L) TERHADAP BAKTERI Streptococcus viridans SECARA IN VITRO
Authors: Tiandora Meidisya , Widyawati Widyawati , Darmawangsa Darmawangsa
Published: July 2019

Karies gigi adalah suatu penyakit yang tidak kalah pentingnya dengan penyakit lain, prevalensi karies gigi di Indonesia sangat tinggi. Bakteri penyebab karies gigi adalah Streptococcus viridans. Pencegahan karies dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya penggunaan agen antimikroba. Agen antimikroba alami yang mudah didapatkan, seperti buah cabai keriting. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas ekstrak buah cabai keriting (Capsicum annuum, L ) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus viridans. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan laboratorium secara In vitro. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar hambat minimum (KHM) terdapat pada konsentrasi 0,11% yaitu 0,058. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat kadar hambat pada ekstrak buah cabai keriting (Capsicum annuum, L ) pada konsentrasi 0,11% terhadap pertumbuhan bakteri streptococcus viridans, sedangkan untuk kadar bunuh minimum (KBM) pada penelitian ini belum didapatkan karena adanya keterbatasan alat.
Strength and Reaction Time Capabilities of New Zealand Polo Players and Their Association with Polo Playing Handicap
Authors: Standing Regan , Best Russ
Published: July 2019

Polo is an equestrian team sport consisting of four players per team, with level of play determined by cumulative player handicap (−2 to +10 goals), with a higher handicap denoting a better player. There is minimal literature investigating Polo players’ physical attributes, hence the understanding of the physical characteristics that may contribute to an improved handicap are unknown. This study sought to identify the relationship between pertinent strength measures (left and right hand grip strength; absolute and relative isometric mid-thigh pull) and reaction time in Polo handicap in 19 New Zealand Polo players, and ascertain whether handicap could be predicted by these measures. Correlation coefficients were expressed using R values, accompanying descriptors and 90% confidence intervals (C.I.). Variance explained was expressed via the R2 statistic, and statistical significance set at p < 0.05. Right hand grip strength, isometric mid-thigh pull values were found to significantly correlate to and explain variance within Polo player handicap (all moderate to large correlations; p < 0.05). Whereas left hand grip strength (R: 0.380; 90% C.I. −0.011 to 0.670) and reaction time (0.020; −0.372 to 0.406) were non-significant, moderate and trivial correlates and predictors of handicap respectively. Practically, these findings highlight the differing roles between rein and mallet hands of Polo players and emphasise the importance of a strong and stable platform when riding and striking the ball. Lack of association with reaction time may be explained in part by higher handicapped Polo players employing a more proactive approach to the game.
A Nontechnical Guide on Optimal Incentives for Islamic Insurance Operators
Authors: Khan Hayat
Published: July 2019

The takaful industry is searching for an optimal model for Islamic insurance operation, which has turned out to be a challenging task. This paper translates the abstract scientific knowledge accumulated in the optimal contracting literature into a simple, nontechnical, analytical framework to analyze alternative business models which could be used by regulators to align the best interest of shareholders and policyholders in the takaful industry. This paper shows that the wakalah–surplus-sharing hybrid serves as the optimal structure for takaful operation; in the presence of Akerlof’s (1982) gift-exchange, the wakalah fee reduces the adverse selection problem; and the wakalah fee could be used to protect infant takaful operators.
B-VR: Sistema com realidade virtual para auxiliar no tratamento da coordenação motora do equilíbrio
Authors: Torres Kennedy Santos , Teixeira Alexandre Henrique Kavalerski , Fagundes Fabiano , Souza Jackson Gomes de , Brandão Pierre Soares
Published: July 2019

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema que utiliza realidade virtual para simular ambientes e situações que possam auxiliar no processo de reabilitação motora do equilíbrio de pacientes com disfunção dessa habilidade. O sistema tem o objetivo de tornar o tratamento desse problema mais estimulante, uma vez que os métodos convencionais do tratamento podem ter uma longa duração e serem bastante repetitivos, levando os pacientes a acharem o mesmo cansativo e desanimador. Para isso o sistema possui 3 (três) ambientes virtuais onde cada um possibilita o usuário de praticar exercícios de equilíbrio estático e dinâmico.
Perancangan Sistem Informasi Akuntansi penggajian dengan mengunakan Microsoft Visual Basic 2008 dan database MySQL
Authors: Lestari Dwi Puspa
Published: July 2019

KSP.Kopdit Borromeo is a company engaged in the service. In KSP. Kopdit Borromeo who is responsible for the performance of employees in a company which is part of the manager. The author conducted research on the treasurer in charge of payroll employees. But the company still uses KSP.Kopdit Borromeus payroll manually, ie by using Microsoft Excel. To reduce the existing problems, the authors take the title "Payroll Accounting Information System Design in KSP.Kopdit Borromeus by using Microsoft Visual Basic 2008 and MYSQL.

 The research design is the design of the study authors use primary data and secondary data. The method used is descriptive research methods, survey. This type of research is academic research. The type of data used is qualitative and quantitative. Data collection techniques used were interviews. System development method used is output-oriented methodologies, processes and data. The structure of the development of the system used is the waterfall. The design of the information system used context diagrams, data flow diagrams, and flowcharts.

 The author makes the design of the payroll accounting information systems, to assist the transaction processing and financial reporting to the KSP. Borromeus well be computerized.
Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Pada Arkan Graha Berbasis Web Menggunakan Php Dan Mysql
Authors: Haryadi Kiki Hakiki , Yulianto Hery Dwi
Published: July 2019

Arkan Graha are addressed in jl. Cisaranten kulon III No.14A Arcamanik Bandung 40293 (022 87882775). Arkan Graha requires a good income information systems to handle various problems in the company, which include the income or expenditure reporting services that still use ms.excel and performed by one person, doing so in the company's earnings report to be less effective. To these problems, the writer took the title " Design Of Revenue Accounting Information System Web based At Arkan Graha Using PHP and MYSQL”.

 The research design used is primary or secondary research design, the type of data is qualitative data and quantitative data, the type of research used is academic research, data collection techniques that I use are field studies consisting of interviews and observation and literature, research methods using descriptive research methods and survey methods. System development methods use methodologies oriented to processes, outputs, and data, the development structure used is Waterfall
Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Pada PT Khomsah Khalifah Dengan Menggunakan Software PHP dan MySQL
Authors: Asari Ajie Rizal
Published: July 2019

PT Khomsah Khalifah addressing Jl. Walungan RT/04 RW/02 Kel.Cisataranten Kulon Kec.Arcamanik Kab.Bandung 40293. At PT Khomsah Khalifah in carrying out the process of recording the purchase transaction, the manual has not yet been used in the program. This problem results in ineffective and efficient performance of all the divisions contained in the company body to the provision of information and reports needed. For these problems the researchers took the title of the final project “Designing Accounting Information Systems Purchasing at PT Khomsah Khalifah Using PHP And MySql Software”.

The population used by the researcher is the purchase procedure of PT Khomsah Khalifah pata in 2015/2016 and the sample is the purchase procedure in 2015, the objek of the research conducted describes the purchasing procedure at PT Khomsah Khalifah, system development method that i use is waterfall.

The results of the research that the author did was the purchase accounting information system software so that data processing and reporting of purchases at PT Khomsah Khalifah were expected to be computerized properly.