bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Optimalisasi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Daya Saing Kelompok Petani Hutan Prawita Desa Damakradenan Ajibarang
Authors: Hidayat Chusnul Maulidina , Arini Ratih Windu , Munang Aswan , Pambudi Muhammad Rizki , Pasaribu Yulia Rahman
Published: January 2025

Pemasaran digital adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk pemilik usaha untuk dapat bersaing dimasyarakat. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada petani madu Kelompok Tani Hutan (KTH) Prawita Ajibarang dalam bentuk pelatihan digital marketing cara menggunakan marketplace yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemasaran produk madu yang mereka hasilkan. Tahapan yang dilakukan dalam pengabdian ini yaitu observasi, analisis kondisi mitra, pelaksanaan,pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 12 peserta dari pengelola madu prawita Ajibarang. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan KTH Prawita mengenai digita marketing, adanya akun marketplace Prawita beserta penggunaannya. Selain itu hasil survey kepuasan juga menunjukkan bahwa kegiatan memuaskan serta hasil yang didapat selama kegiatan pelatihan memiliki dampak positif.
Pengembangan Instrumen Numerasi pada Sub Domain Barisan dan Deret Tingkat SMA
Authors: M. Rosyadi  , Nindiasari Hepsi , Novaliyosi
Published: January 2025

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan instrumen numerasi sub domain barisan dan deret tingkat SMA dilakukan di kelas XI SMAN 2 Bayah, Kabupaten Lebak. Penelitian yang dilakukan adalah (R&D) dengan model pengembangan model Wilson dan model Oriondo dan Antonio terdiri atas tiga tahap yaitu (1) desain instrumen; (2) uji coba instrumen; (3) perakitan instrumen. Hasil penelitian ini yaitu (1) Instrumen pengembangan numerasi merupakan instrumen yang valid dengan kriteria tinggi untuk semua butir soal dan reliabel (2) Instrumen numerasi memiliki daya pembeda yang baik untuk semua butir soal  (3) Instrumen numerasi memiliki indeks kesukaran mudah untuk butir soal no 1, sedang untuk butir soal nomor 2,3 dan 4 serta sukar untuk butir soal nomor 5. Instrumen penelitian pengembangan sub domain barisan dan deret layak dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran mengembangkan kemampuan numerasi siswa. 
Kata kunci: Pengembangan Instrumen Tes, Barisan dan Deret, Numerasi
Abstract
The purpose of this research is to develop a sub-domain numbering instrument of row and row of high school level carried out in the XI class of SMAN 2 Bayah, Lebak district. The research carried out was (R&D) with the development model of the Wilson model and the Oriondo and Antonio model consisting of three stages: (1) instrument design; (2) instrument testing; (3) instrument assembly. The results of this study are: (1) The numeration development instrument is a valid instrument with a high criterion for all the elements and reliable (2) the numeration instrument has a good differentiating power for all those elements (3) the numbering instrument has an easy difficulty index for the element number 1, the average for the elements number 2,3 and 4 as well as difficult for the items number 5. Research development tools sub-domain rows and series are qualified and can be used for the learning process to develop student numeration skills
Keywords: development of test instruments, Row and Series, Numeracy
The Effect of Jigsaw Cooperative Learning Model on Students Mathematical Communication Skills
Authors: Aritonang Karyn Angelina , Simanjorang Mangaratua M.
Published: January 2025

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model Cooperative Learning tipe Jigsaw berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa dan mengetahui seberapa efektif model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Desain penelitian ini adalah eksperimen semu. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas IX-E dan siswa kelas IX-F dengan total 64 orang. Hasil penelitian ini adalah: (1) Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw berpengaruh positif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi uji dua sisi yang diamati sebesar 0,031 < 0,05. Maka H 0 ditolak dan H a diterima. (2) Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw diambil dari hasil N-Gain yaitu sebesar 0,16. Dapat disimpulkan bahwa keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa berada pada kategori sedang.
Kata kunci: Keterampilan Komunikasi Matematis, Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw
Abstract
This research aims to know whether the Jigsaw Cooperative Learning model affects students’ mathematical communication skills and to know how effective is the Jigsaw-type cooperative learning model on students' mathematical communication skills. The design of this research is quasi-experimental. The sample of this research is students in class IX-E and students in class IX-F. The results of this research are: (1) The Jigsaw Cooperative Learning Model has a positive effect on students’ mathematical communication skills. This can be seen from the significance value for the two-tailed test is observed as 0.031 < 0.05. Then, H0 is rejected and Ha is accepted. (2) The effectiveness of the Jigsaw Cooperative Learning Model is taken from the N-Gain result, which is 0.16. It can be concluded that the effectiveness of the jigsaw cooperative learning model on students' mathematical communication skills is in the moderate category.
Keywords: Jigsaw Cooperative Learning Model, Mathematical Communication Skills
Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger terhadap Kemampuan Literasi Numerasi Siswa
Authors: Zebua Diani Astuti , Harefa Amin Otoni , Lase Sadiana , Zega Yulisman
Published: January 2025

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap kemampuan literasi numerasi siswa. Penelitian ini dilakukan di UPTD SMP Negeri 2 Gununugsitoli Tahun Pelajaran 2023/2024, dengan populasi seluruh siswa kelas VII yang terdiri dari 3 kelas. Sampel penelitian yang digunakan terdiri dari 2 kelas yang diambil secara simple random sampling, yaitu siswa kelas VII-A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-B sebagai kelas kontrol. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (quasi experimental) dengan pretest-posttest control group design. Instrumen penelitian berbentuk essay test untuk mengukur kemampuan literasi numerasi siswa. Analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis dengan uji t independent. Berdasarkan hasil penelitian dengan uji hipotesis satu pihak, diperoleh nilai thitung = 4,379 dan nilai ttabel = 1,685. Karena thitung > ttabel atau 4,379 > 1,685 maka tolak H0 terima Ha, yang berarti “Ada pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap kemampuan literasi numerasi siswa”.
Kata kunci: Treffinger, Kemampuan Literasi Numerasi
Abstract
This study aims to determine whether there is an effect of Treffinger learning model on students' numeracy literacy skills. This research was conducted at UPTD SMP Negeri 2 Gununugsitoli in the 2023/2024 academic year, with a population of all seventh grade students consisting of 3 classes. The research sample used consisted of 2 classes taken by simple random sampling, namely class VII-A students as the experimental class and class VII-B as the control class. This research used a quasi experimental method with pretest-posttest control group design. The research instrument was an essay test to measure students' numeracy literacy skills. The data analysis used was hypothesis testing with independent t test. Based on the research results with one-party hypothesis testing, the tcount value = 4.379 and the ttable value = 1.685 were obtained. Because tcount> ttable or 4.379> 1.685 then reject H0 accept Ha, which means “There is an effect of Treffinger learning model on students' numeracy literacy skills”.
Keywords: Treffinger, Numeracy Literacy Skills
Aplikasi FeMNHY New Version : Inovasi Digital untuk Pendampingan Pencegahan Stunting pada Posyandu Anis Sukarindik
Authors: Rinandiyana Lucky Radi , Badriatin Tine , Rofatin Betty , Marino Wilman San , Kurniawan Kurniawan , Nurherliyani Metty
Published: January 2025

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan masyarakat di Posyandu Anis yang terkena stunting atau dan ibu hamil yang beresiko guna melakukan pencegahan dan mengatasi stunting sejak dini. Melalui pendekatan yang interaktif dan praktis, metode yang digunakan mencakup penyuluhan, pelatihan, dan konsultasi langsung dengan Ibu hamil, calon ibu dan kader Posyandu Anis melalui pelatihan menggunakan aplikasi Fe-MNHY yang merupakan program berbasis android dan web server sebagai platform untuk bidan merupakan metode monitoring perkembangan ibu hamil terhadap berat badan dan status anemia pada ibu hamil. Selain simulasi penggunaan aplikasi, diberikan juga materi mengenai pencegahan stunting, pengelolaan kesehatan keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga. Pendampingan yang dilakukan melalui metode sosialisasi, pelatihan penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi program dimana pendampingan pencegahan stunting yang berbasis teknologi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak, serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan generasi masa depan. Urgensinya terletak pada pentingnya pencegahan sejak dini untuk ibu hamil. Luaran dari pengabdian ini diharapkan berupa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan guna pencegahan dini stunting maka sasaran pengabdian ini adalah calon ibu, ibu hamil dan kader Posyandu, artikel yang dimuat di jurnal pengabdian ber-ISSN, Video berdurasi 5 menit, publikasi melalui media dan HKI serta pembuatan Aplikasi FeMNHY New Version
Analisis Kualitas Air Tanah Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ilegal Di Desa Toyomarto Singosari Malang
Authors: Sanjaya Eli Hendrik , Suharti  , Alvionita Mieke
Published: January 2025

Desa Toyomarto adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Mata air yang ada menjadi sumber air utama bagi kehidupan masyarakat Desa Toyomarto sekaligus menjadi tempat wisata air seperti tempat wisata Pentungan Sari Waterpark. Tidak hanya menjadi tempat wisata, bahkan beberapa sumber mata air juga digunakan masyarakat sekitar sebagai sumber irigasi utama untuk kebun teh di Wonosari, namun di desa tersebut juga terdapat TPA ilegal. Keberadaan TPA ilegal tersebut dikhawatirkan dapat mencemari dan mempengaruhi kualitas mata air yang ada di Desa Toyomarta, mengingat sangat fitalnya sumber mata air tersebut bagi kehidupan masyarakat sekitar. Jika air tanah tercemar maka bukan hanya kesehatan masyarakat Desa Toyomarto yang terancam, namun perputaran ekonomi di daerah tersebut dan sekitarnya juga terancam. Program pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kualitas air tanah menggunakan alat bantu teknis dan secara laboratorium bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang serat dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat Desa Toyomarto tentang pentingnya kualitas air bagi kesehatan, kehidupan sehari-hari, dan kualitas air sebagai tempat wisata serta cara meningkatkan dan menjaga kualitas air tersebut sehingga tetap layak digunakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, program melibatkan langkah-langkah seperti penilaian awal, pengambilan sampel air, pengujian sampel air, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Toyomarto, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan terutama pada ekosistem air serta memberikan manfaat positif bagi seluruh masyarakat Desa Toyomarto.
Edukasi Perencanaan Keuangan, Pengelolaan Emosi, dan Pencegahan Stunting Sebagai Optimalisasi Kesiapan Menikah Bagi Remaja Akhir
Authors: Wirdha Fairuza Alyaa , Rizkillah Risda , Sjakira Irfa
Published: January 2025

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam menghasilkan generasi yang unggul. Calon generasi yang unggul akan lahir dari keluarga melalui sebuah pernikahan. Remaja akhir sebagai usia transisi perlu memiliki kesadaran, pengetahuan dan persiapan menjelang masa dewasa, salah satunya adalah kesiapan menikah. Hal ini tentu sangat diperlukan untuk menanggulangi isu pereraian yang kian hari kian meningkat. Alasan terbesar perceraian yang dihimpun dari data KUA Kota Bogor yaitu dikarenakan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara suami – istri dan masalah finansial. Maka dari itu, kesiapan menikah dapat dilakukan dengan pemberian edukasi. Metode pemberian edukasi juga perlu diperhatikan agar sesuai dengan karakteristik dari peserta. Adapun tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk  meningkatkan pemahaman remaja akhir di Kelurahan Sempur terkait kesiapan menikah dengan materi perencanaan keuangan, pengelolaan emosi, dan pencegahan stunting. Hal ini diharapkan terjadinya peningkatan pemahaman yang berdampak pada terbentuknya kualitas remaja akhir untuk membangun keluarga yang sejahtera
Sosialisasi Kiat-Kiat Memulai Usaha Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Dusun Munder Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Lombok Utara
Authors: Tullah Baiq Ahadia , Saputra Roni Maulana , Maniza Lalu Hendra , Selva Selva , Saleh Amin
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi “Tips Memulai Usaha Bagi Penerima Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan)” yang dilaksanakan di Dusun Munder, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, NTB. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Mataram. Metode pelaksanaan diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun, kader posyandu, dan ketua kelompok PKH untuk memastikan keterlibatan mereka. Sosialisasi dilaksanakan setelah kegiatan posyandu dan sosialisasi pencegahan stunting, bertempat di rumah Kepala Dusun Munder dengan fasilitas LCD dan mikrofon untuk meningkatkan efektifitas penyampaian materi. Materi yang disampaikan antara lain identifikasi potensi diri, perencanaan usaha, strategi promosi, dan pengelolaan keuangan. Sesi kedua berfokus pada pengelolaan keuangan yang efektif dan strategi pengembangan usaha secara bertahap. Diskusi tanya jawab mengungkapkan tantangan seperti keterbatasan pengetahuan dan jaringan dalam memulai usaha di daerah terpencil. Hasil dari sosialisasi menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para penerima manfaat PKH dan membantu mengatasi beberapa kendala dalam memulai usaha. Diharapkan sosialisasi ini dapat memotivasi peserta untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan
Organizational and Methodological Aspects of Video Experts Training
Authors: Vlasov O. O.
Published: January 2025

This article presents basic principles of expert personnel training in the field of forensic video recording examination within the framework of current system of additional professional education in the Federal Centre of Forensic Science named after professor A.R. Shlyakhov of the Ministry of Justice of the Russian Federation. From the forensic expertology point of view the concepts of “forensic activity subject”, “special knowledge” and “video expert competence” are considered. Basing on the experience of the advanced training courses, the article illustrates the approaches to expanding the video expert competence and improving the skills of acting experts taking into account the development of technical of fixation means of photomaterials and audioand video recordings.
Türkiye'de Ekonomik Şoklar ve Krizler Bağlamında Enflasyon Öngörüsü: XGBOOST ve ARMA Yöntemlerinin Karşılaştırması
Authors: Gayaker Savaş
Published: January 2025

Enflasyon, ekonomik istikrar ve büyüme üzerinde derin etkiler yaratan, temel bir makroekonomik göstergedir. Fiyatlar genel düzeyindeki süreklilik arz eden artışlar, yalnızca bireylerin satın alma güçlerini zayıflatmakla kalmayıp, ulusal ekonominin çeşitli sektörleri üzerinde de ciddi tehditler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, enflasyonun doğru tahmini hem merkez bankaları hem de hükümetler için stratejik bir önem taşımaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki ekonomik şoklar ve kriz dönemlerinde, enflasyon tahmininde XGBoost ve ARMA modellerinin performansını incelemektedir. 1994 ekonomik krizi, 2001 finansal krizi, 2008 küresel finansal krizi ve 2018 döviz krizi gibi sık yaşanan krizler ve Türkiye'nin özgün makroekonomik koşulları göz önüne alındığında, enflasyonun doğru tahminini zorlaştırmaktadır. Çalışmada, kriz dönemleri de dahil olmak üzere farklı zaman dilimlerinde XGBoost makine öğrenimi algoritması ile ARMA modelinin performansı karşılaştırılmaktadır. Ampirik bulgular, XGBoost’un büyük veri setleri ve kriz dönemlerinde güçlü performans gösterdiğini, ancak geleneksel ARMA modelinin daha küçük veri setlerinde daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle, ARMA modelinden gelen gecikmeli değişkenlerin XGBoost’a entegre edilmesiyle elde edilen tahmin modeli, kriz dönemlerinde ve tüm örneklem dönemi olan 1990:02-2024:06 arasında en etkili yöntem olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, enflasyon tahmini için kullanılan modellerin veri yapısına duyarlılığını vurgulamakta ve farklı dönemlerdeki etkinliklerini ortaya koymaktadır.
Dijitalleşme ve Doğal Kaynak Laneti Yaklaşımı İlişkisi: OAPEC Ülkeleri
Authors: Başar Sena , Topallı Nurgün
Published: January 2025

Günümüzde dijitalleşmenin yaşam kalitesini artırarak toplumların refahını yükselttiği kabul edilmektedir. Ancak dijitalleşme ve kalkınma ilişkisinin tüm ülkeler için benzer olup olmadığı tartışılmaktadır. Özellikle doğal kaynak bakımından zengin olan ülkeler açısından doğal kaynak lanetinin geçerli olup olmadığı, dijitalleşme ve kalkınma kapsamında, önemini korumaktadır. Çalışmada ülkeler ikiye ayrılarak incelenmiştir. Grup 1 ülkeleri Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşmaktadır. Bu ülkeler petrol açısından göreceli zengin ülkelerdir. Grup 2 ülkeleri arasında ise yüksek kalkınma oranlarına sahip Norveç, Güney Kore, Japonya, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya yer almaktadır. Çalışmada ilgili ülkelerin 2000-2021 dönemi için dijitalleşme ve kalkınma ilişkisi Konya (2006) nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda dijitalleşme ve kalkınma arasında tespit edilen nedensellik ilişkisinin Grup 1 ülkelerinde Grup 2 ülkelerine göre göreceli olarak düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğal kaynak bakımından zengin olan Grup 1 ülkelerinde doğal kaynak laneti yaklaşımı geçerli iken dijitalleşme sürecinden kalkınmış ülkelerin daha çok olumlu etkilendiği tespit edilmiştir.
Relative Financial Deprivation and Financial Satisfaction among Minimum Wage Earners in Türkiye: A Serial Mediation Analysis
Authors: Ersarı Taşkesen Göknur , Karacaoğlu Korhan
Published: January 2025

The research is a behavioral finance-based study that examines the financial difficulties experienced by minimum wage earners in Turkey from a psychological perspective. In this context, the study explains the financial difficulties experienced by minimum wage earners based on the theory of relative deprivation. The aim of the study is to determine the financial difficulties experienced by minimum wage earners and the psychological effects of this situation. To achieve this goal, the study examines the serial mediator role of financial self-efficacy and financial anxiety in the relationship between relative financial deprivation and financial satisfaction. In this context, a survey was conducted among 633 minimum wage earners in Turkey. The findings of the study indicate that minimum wage earners in Turkey experience relative financial deprivation, which in turn reduces their financial satisfaction. Furthermore, the study revealed that financial self-efficacy and financial anxiety act as mediators in the relationship between relative financial deprivation and financial satisfaction, with each acting independently. However, the study also demonstrated that financial self-efficacy and financial anxiety do not act in a serial mediation role in the relationship between financial deprivation and financial satisfaction.
Implementing online social-emotional learning programs for K-12 leaders: A focus on professional development for teachers
Authors: Mulvihill Emily
Published: January 2025

The purpose of the basic qualitative study was to explore the perceptions of K-12 online teachers to understand leadership support needed for teachers who are implementing social-emotional learning (SEL) curricula. A basic qualitative study was used for the research design. Participants were recruited through LinkedIn, a social media site, and the target size of the sample size was 15 K-12 online teachers living in the United States. Fifteen participants could not be located using LinkedIn, so snowball sampling was employed. Snowball sampling allowed for recruitment of research participants by asking the current participants to assist in identifying other potential subjects. An open-ended questionnaire was provided to participants who voluntarily participated in the study. A follow-up focus group was conducted with five members who participated in the questionnaire. Focus group participants contextualized the questionnaire responses by expounding on experiences and giving responses in further depth. Findings of the research were shared with teachers, administrators, and other educational stakeholders. In order for SEL to be implemented effectively in an online K-12 setting, professional development is critical.
The Re-use of Traditional Architecture through the Use of Innovative Corrugated Cardboard Architectural Components System
Authors: Di Stefano Irene , Rodonò Gianluca , Sapienza Vincenzo
Published: January 2025

In this work, that we want to show you, was exploring the possibility to employ a new constructive system for architectural purpose, who is based on the use of corrugated cardboard envelop panels. Especially, this system is applied to recover existing buildings. This study is part of a research on sustainable and eco-friendly architecture solutions that can match to many needs of the potential users. If has been developed by the authors, from some time by now. Specifically, in the paper the application to the case study of Archicart technology, which has been invented few years ago by an innovative Start Up, in partnership with the University of Catania, will be presented. The lightness of the base component, that is a panel in corrugated cardboard, guarantee an easy transportability; moreover, the use of prefabricated products, ready for a dry set-up allow to control the building time. In addition, Archicart guarantees the reduction of the construction intrusiveness in the site and the reversibility of the operation. So, those features make the constructive system suitable to historic architectures refurbishment, which are in fragile or difficult-to-access places. The chosen case study is a traditional, ruined building in the Aeolian islands. In particular, itis located on Filicudi, one of the most charming isle of the Aeolian archipelago.
The Role of Constantinos Doxiadis in the Development of the Master Plan for Tema, Ghana
Authors: Amoah-Nyako Joseph , Quaofio Ninnette , Kusi Ofori-Sarpong Emmanuel , Kuffuor Sarbeng Yaw
Published: January 2025

Given Ghana’s position as first independent nation in Sub-Saharan Africa, Prime Minister Kwame Nkrumah made a conscious effort to project the nation as an example of what Black Africa could accomplish, through largescale architectural projects. He took up the decision to build a new harbour together with a new town, Tema, as part of the Volta River Dam Project. In 1960, he hired prominent Greek architect and planner, Costantinos Apostolou Doxiadis, who radically revised what had been an earlier English plan. The current study investigates the role of Doxiadis in the development of Tema. It argues that his role transcended the provision of a master plan for Tema and involved several services to the government that went over and above that of a traditional planner. Using archival research, observations, interviews, and urban plan analyses, this study demonstrates not only how his ideas were implemented on the ground (Community 4), but also how these impacted developments that took place after the phase that involved his active participation. As the study shows by means of satellite imagery analysis, later and current community developments - undertaken by indigenous planners deviated - from the strict Ekistics approach that was adopted in the early stages.
AI Occupational Exposure, Language Modeling and Personnel Selection: Future Perspectives of Labour Law
Authors: Caragnano Roberta
Published: January 2025

The authoress examines the evolving labor market due to digitalization and the effects produced by artificial intelligence, with particular attention to the implementation of models that aim at linguistic modeling and with a focus on the introduction of a measurement of occupational exposure (AI Occupational Exposure). In particular, the analysis of the AIOE (AI Occupational Exposure) is interesting, i.e. the measurement of the exposure of each profession to artificial intelligence. The paper also analyses the new methods of company selection with some case studies such as Unilever, and DeepSense. Finally, there are some reflections on the de iure condendo perspectives on the personality and legal responsibility of artificial intelligence and on the increasingly central role of collective bargaining.
Keywords: Artificia lintelligence; ChatGPT; Language modeling; Occupation; Collective bargaining
ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙТА В СЕЛАХ ГАЛИЧИНИ У СКЛАДІ АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ
Authors: Vyshnevsky Bogdan
Published: January 2025

The article is devoted to the analysis of the legal status of the vogt in the villages of Galicia as a part of the Austrian and later – the Austro-Hungarian Empire. It is proved that the vogt, as a local administrator, played a key role in the management of the village community, performing both administrative and judicial functions. The peculiarities of the legal regulation of the status of the vogt, its relations with other bodies of local self-government and state power, as well as the impact on the socio-economic development of rural communities of Galicia are characterized. It is found that the introduction of new administrative structures and reforms, such as: the patent of 1784, its impact on the powers of the vogts and their position in the system of local government. The transformation of the role of the vogt after the introduction of the Regional Statute and changes in management related to the abolition of serfdom and the strengthening of the bureaucratic system is described. The conflicts and challenges faced by the vogt in the process of fulfilling their duties, including interaction with representatives of the state authorities and the local community, are considered. Legal sources and archival materials highlighting the specifics of the legal norms that regulated the activity of the vogt in this period are studied.
In general, the legal status of the vogt in the villages of Galicia was complex and variable, reflecting wider political, social and economic transformations in the empire. At the same time, vogts remained important figures who ensured the functioning of local self-government and maintenance of order in the rural communities of Galicia within the Austrian and Austro-Hungarian legal systems.
Thus, the legal status of the vogt was important for the effective management of the village community. Vogt, as the chief official of local self-government, was responsible for compliance with legislation, management of public property and funds, as well as for ensuring law and order and well-being of the community. Vogt could not single-handedly dispose of public property and funds, which emphasized the importance of collective management and control by the public council and juries. In case of violations on the part of the vogt, the community had the right to appeal to the community elder or higher authorities with the demand of his removal from office. This provided an additional level of control and accountability. It was also important to elect authoritative, honest and fair persons who were respected by the community, to the post of vogt. In general, the legal status of the vogt as the head of the community required strict compliance with legislative norms, transparency in financial affairs and responsibility to the community, which was the basis for effective and fair local self-government.
Keywords: rural self-government, local community, legal regulation of status, specificity of legal norms, bureaucratic system.
ДОКТОР ПРАВА СЛИЖ АДОЛЬФ СЕМЕНОВИЧ – МАЛОВІДОМИЙ ВИПУСКНИК ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Authors: Tyshchyk Borys , Melnyk Nazarii
Published: January 2025

The article analyzes the figure of a recondite scholar, a graduate of the Law Faculty of Lviv
University, who received a law degree and devoted his life to the activities that inspired him.
One of the key problems that arises when studying the biography of Adolf Slyzh is the
combination of the influence of historical events of this period on the formation of the personality
of a lawyer-jurist. The article describes in detail the main periods of his life and highlights the
main events in the work of Lviv University. A historical overview of the events of 1918 – the
beginning of the 21st century is made, and the author's personal scientific achievements of the
period of 1918 – 1923 are used.
The article reflects the relevance and significance of the impact of historical events on the
formation of a scientific figure, a qualified lawyer-judge Adolf Slyzh. The scientific novelty lies in
the introduction of his previously unknown biography into scientific circulation.
This material allows to achieve the main goal, namely, to reconstruct little-known, and
perhaps not entirely known, pages of the scholar's life. It is about a study of biographical data
from Slyzh's book of memoirs “My Years. Memoirs”. The tragic historical events that prevented
the scholar from continuing his studies at Lviv University, namely the First World War, became
fateful in his life, as the university stopped teaching when the war broke out. The events
described in the book of memoirs reveal that the key events of the scholar's life were quite
transformative. First of all, it goes about the historical process of the Lviv University, which
resumed its work only in 1919, allowing A. Slyzh to pass his final exams and receive a diploma.
During the Second World War, A. Slyzh worked as a judge, but the war made significant
adjustments to his future life path. When Soviet troops approached Galicia in 1944, he and his
family emigrated to the West (to Slovakia, then to Germany), and in the summer of 1950 to the
United States of America, where he died and was buried in New York in 1971.
Keywords: history of the Law Faculty, famous graduates, lawyers, Adolf Slyzh, Lviv
University.
THE RIGHT TO CLAIM FOR INVALIDATION OF INVENTION (UTILITY MODEL) RIGHTS IN THE COURT PROCEDURE
Authors: Rapita Olga
Published: January 2025

The article is devoted to the legal analysis of the recognition of rights to an invention (utility
model) as invalid in court. It analyzes the features of the subject composition of persons who have
the right to file a claim for invalidation of invention (utility model) rights. It is established that in 2020,
the institution of invalidating invention (utility model) patents was replaced by the institution of
invalidation of invention (utility model) rights. It is proven that when initiating court proceedings, the
plaintiff describes several key issues in the lawsuit: which right (interest) is violated; by whose
actions or inaction such right is violated (who should be involved as a defendant in the case);
whose rights or obligations may be affected by the decision in the case (who should be involved
as a third party who does not make independent claims regarding the subject of the dispute); what
circumstances confirm the fact of violation of the right (interest) of the plaintiff (the actual basis of
the claim) and the evidence that proves that such circumstances took place; the provisions of law
on the basis of which the plaintiff will substantiate his/her claims (legal basis of the claim), and
within which jurisdiction the dispute should be resolved. It is established that the right to appeal the
decision of the NOIP Appeals Chamber regarding invalidation of the rights to an invention or utility
model is exercised only by the parties to such proceedings, i.e. the complainant, or the owner of a
patent whose rights have been declared invalid in whole or in part by such a decision of the NOIP
Appeals Chamber. It is substantiated that the basis for invalidating invention (utility model) rights
is a combination of two proven factual circumstances: violation of the rights (legal interests) of the
plaintiff as a result of the validity of invention (utility model) rights and the real existence of grounds
for the court to recognize invention (utility model) rights are invalid. It is highlighted that the violation
of the plaintiff's rights or legal interests in the rights to invalidate the right to an invention, a utility
model can be justified by: the existence of rights to similar utility models that were registered earlier
than the rights of the defendant; availability of the plaintiff's co-inventor's rights; impossibility to
carry out economic activities, manufacture and use products on the territory of Ukraine (due to
patent trolling of the defendant as a patent owner); impossibility to freely import into the territory of
Ukraine the goods that can be considered to be manufactured using each feature included in the
independent clause of the claim of the invention under the current patent; violation of the plaintiff's
rights as an employer (the subject of property rights to a service invention, utility model), the
existence of rights to an invention (utility model) registered by other persons, etc.
Keywords: patent, industrial property, court, intellectual property, lawsuit
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ ТА ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ (ВОЄННИХ) ЗАВДАНЬ
Authors: Koval Andriy
Published: January 2025

In this article, the author offers his own legal position regarding the limits of involvement of
servicemen of the Territorial Defense Forces military formations of the Armed Forces of Ukraine
in the performance of their assigned combat tasks under the operational military leadership of
the Command of the United Forces of the Armed Forces of Ukraine.
The author considers that the Minister of Defense of Ukraine, the Commander-in-Chief of
the Armed Forces of Ukraine, the Commander of the Territorial Defense Forces of the Armed
Forces of Ukraine, as well as the Commander of the Ground Forces of the Armed Forces of
Ukraine do not have a direct legally defined right (especially during the period of the legal regime
of martial law in Ukraine) to plan and use all personnel the composition of military units of the
Territorial Defense Forces with subordinate military units as separate battalions to independently
conduct combat operations on the first line of defense of Ukraine in combat (military) operations
zones in accordance with the requirements of the combat statutes approved for the brigades of
the Ground Forces Command of the Armed Forces of Ukraine.
The conduct of the main defensive and offensive battles can be entrusted mainly to combat
military units (brigades of the Ground Forces Command of the Ukrainian Armed Forces and
other specially trained military formations), which must be equipped with high-tech weapons and
military (special) equipment, and territorial defense military units must constantly get involved in
the performance of territorial defense tasks and only as an exception for a short time can help
the main combat military units of the Armed Forces.
Keywords: mobilization, armed aggression, national resistance, territorial defense of
Ukraine, legal regime of martial law, territorial defense capabilities and others.
EUROPEAN MODELS OF ADMINISTRATIVE JUSTICE PROVIDING PROTECTION FOR THE RIGHTS AND FREEDOMS OF INDIVIDUALS
Authors: Reshota Volodymyr
Published: January 2025

The article deals with European models of administrative justice, which aim to protect the
rights and freedoms of individuals in their relationship with public administration. The author
provides the notion of administrative justice as a system of authorized judicial and quasi-judicial
bodies to resolve and consider administrative disputes by a specially established procedure
regarding the legality of decisions, actions, or inactions of public authorities that violate the rights,
freedoms, and interests of private individuals in the field of public law relations. The article provides
information on different approaches to the classification of models of administrative justice. The
study focuses on two main systems: the continental model, typical to the countries like France and
Germany, as well as the Anglo-Saxon model, found in the UK and the USA.
Every European model of administrative justice has its own historical background, legal
traditions, and legislative norms. The author outlines the pros and cons of each model in their
purpose, protecting individuals' rights and freedoms against unlawful decisions, actions, or
inactions by public administration.
Keywords: administrative justice, European models, rights and freedoms, public administration,
tribunals, administrative courts
THE STATE OF ADMINISTRATIVE LAW SCIENCE AT THE LVIV UNIVERSITY (1945–1975)
Authors: Shpak Nazar
Published: January 2025

The history of legal science at the Law Faculty of Lviv University has a number of gaps, in
particular, the post-war period when the Western Ukrainian territories became part of the Soviet
Union is poorly studied.
The article traces the influence of Marxist-Leninist ideology on the formation of administrative
law science in 1945–1975.
The author examines the duties and areas of work of lecturers, personnel policy (both at the
Law Faculty and at the university as a whole), secondments of faculty members to research
centres of the republics to analyse and study the practical activities of state and local authorities,
conducting of specialised lectures outside the educational institution, as well as mutual visits to
practical and lecture classes for the purpose of ideological control.
The author also examines the process of forming departmental libraries: checking literature
for ideological content, removing ‘ideologically harmful’ books, and appointing persons responsible
for the ideological unification of specialised literature. Special attention is paid to work with students
whose research was directed in the appropriate ideological direction. All these aspects represent
the direction of development of administrative law science and its formation during this period.
Keywords: law faculty, administrative law science, Marxism, Leninism, Bolshevik ideology,
the status of science, ideological education, teaching, history of law, history of the university
УЧАСТЬ ЕКСПЕРТА В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Authors: Yaniuk Natalia
Published: January 2025

The article considers the issues of ensuring the functioning of the institute of expert
examination in the administrative-delict (tort) proceedings. The concept of administrative tort
proceedings is disclosed, its task is defined, as well as its content is characterized. The
relationship between administrative proceedings and administrative-delict proceedings is
determined.
The author highlights the procedure for appointment of expert examination, as well as the
status of experts. As a result of the analysis of legislative acts regulating the relevant legal
relations, the main gaps in legal regulation of expert examination are revealed.
The Code of Ukraine on Administrative Offences is stated to define the persons who can
appoint an expert examination, but not to establish who initiates it.
On the basis of the analysis of the Code of Administrative Offenses, it is possible to draw
a conclusion that a person who is subject to administrative liability cannot submit a request for
the appointment of expert examination. The Law of Ukraine "On Administrative Procedure" more
clearly regulates the issue of appointment of expert examination. Under Article 57 of the Law of
Ukraine "On Administrative Procedure", an administrative body can appoint an expert
examination with the definition of an expert or an expert institution as well as the questions of
the examination both on its own initiative and at the request of a interested person.
In cases of administrative offenses, it is often necessary to carry out an expert examination.
Since administrative-delict proceedings are one of the types of administrative proceedings, it is advisable to take into account the positive procedural norms of Law of Ukraine "On
Administrative Procedure".
Today, there is an urgent need to improve the legal regulation of the procedure for involving
an expert in proceedings on administrative offenses. In practice, the question of appointing an
expert in cases of the violation of customs rules, for example, regarding the conformity of the
vehicle to the factory design, or determining the value of goods moving across the customs
border, often arises.
As a result of the analysis of normative legal acts regulating the procedure for conducting
professional expert examination, legislative gaps are revealed. A conclusion is made about the
need to improve legal regulation in this area.
It is noted that the legislation lacks a single approach to the procedure for the appointment
of expert examination in the administrative proceedings. The article formulates the
recommendations aimed at improving the legal regulation of expert examination through the
unification of procedural norms, including the initiation of expert examination, the terms of expert
examination, and the form of the expert's opinion.
Keywords: administrative offence, expert examination, digital expert's opinion, expert's
opinion.
The Implementation of Halal Product Assurance System at CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor
Authors: Maulidian Maulidian , Taufik Moh. , Seftiono Hermawan
Published: January 2025

Halal food is crucial for consumers, especially in Indonesia, which has the biggest Muslim population in the world. Halal food can be identified by a halal label on its packaging. Halal labels can be obtained through the Halal Product Assurance System (SPJH). This study evaluates the Halal Product Assurance System in CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor, involving critical ingredients such as cheese sauce, cheese spread, and milk jam. The findings of this study suggest that CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor is committed to and responsible for the implementation of the Halal Product Assurance System. All ingredients used for products have a halal certificate issued by the Institute for the Study of Food, Drugs, and Cosmetics of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI). Its production has complied with the conditions regulated by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The name and sensory profile of the product does not link to the name and sensory profile of non-halal products. The top management has also conducted internal audits and management reviews, with the most recent one taking place in 2021, to monitor and evaluate the Halal Product Assurance System implementation. In general, CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor has adhered to all of the Halal Product Assurance System criteria established by the Halal Product Guarantee Agency.
Threat to Indonesia’s Constitutional Court Independence Posed by Religious Populist Movements and its Implication Towards Human Rights
Authors: Cekli Setya Pratiwi
Published: January 2025

One of the biggest challenges to a democratic state under the rule of law today is rising populist movements that endanger the independence of the judiciary. In Indonesia, the religious populist movement led by hardliner Islamic groups continues to try to enter courtrooms to advocate for religious interpretations of court decisions, such as when the Indonesian Constitutional Court reviews the 1965 anti-blasphemy law. This socio-legal research examines empirical data from key resource interviews and secondary data from related Constitutional Court judgements, pertinent legislation, and public policies to determine the socio-political backdrop of the Court decision. This technique enables the author to evaluate religious populism and how it affects Constitutional Court rulings. Political pressure may weaken the court, according to this research, encourage the religious populism of the former of Islamic Defenders Front to impose its will by stating that the repeal of the Anti-Blasphemy Law shows strong indications of corruption within the Court. Religious populism in the justice system raises concerns about political or religious decision-making, thereby undermining the rule of law. This research shows that the pattern or tendency of religious populism shows the Court’s compromise of the legal system towards democratic government in Indonesia, eroding the independence of the judiciary, endangering the right to religious freedom, and weakening public confidence in the justice system and democracy.
The Relationship Between the Constitutional Judges’ Selection by the House of Representatives and The Position of Judges in Judicial Review Decisions
Authors: Muchamad Ali Safa’at  , Aan Eko Widiarto  , Haru Permadi  , Muhammad Dahlan
Published: January 2025

The two issues raised in this study are the selection mechanism for constitutional judges nominated by the House of Representative (DPR) and the correlation between the selection of constitutional judges nominated by the DPR and the position of the judge in the decision to review the law. This research analizes the position of the constitutional judges on 8 judicial review decision which correlated to the authority and interests of the DPR. Judges who are nominated through a highly transparent and participatory selection process or a transparent and participatory process may rule in favor of or against the interests of the DPR. However, judges who are nominated through a selection process that is not transparent and participatory will all make decisions in favor of the interests of the DPR. That finding show that the judge nominated through a highly transparent and participatory selection process tends to be more independent than the judge nominated through less transparent and participatory selection process.