bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Comparative Pedagogical Analysis of Professional Training for Masters in Cybersecurity in Ukraine and the UK
Authors: Braiko Bohdan
Published: November 2019

The article deals with the relevant problem of updating the system of graduate training (master’s degree) in Ukraine. It analyzes the ways of Ukraine’s integration into the European Higher Education Area and the legal framework of higher education in Ukraine and the UK. It also presents a comparative pedagogical analysis of the features of professional training for Masters in Cybersecurity in different areas, as well as the structural, content, organizational and pedagogical principles of master programmes on cybersecurity at the universities of Ukraine and the UK. It is found that the most significant difference is the decentralized management of educational processes at the administrative level. The analysis of the legal framework of higher education shows that it is much better developed in Ukraine than in the UK due to the centralized management of education. The article proves that a significant difference between master programmes on cybersecurity in Ukraine and the UK is their level of specialization. The programmes on the investigation of computer incidents and information technology security are most prevalent at UK universities. It is specified that the number, list and names of educational courses differ significantly, which is explained primarily by the differences in the conceptual framework of the profession itself, the social needs of Ukrainian and British society in such specialists and the ways of promoting this profession in the labour market. Some positive aspects of the organization of master training in cybersecurity in the UK are emphasized. Some promising areas in professional training of Masters in Cybersecurity in Ukraine and the UK are singled out.
Aspek Hukum Perencanaan, Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas Kota Metro
Authors: Agustiani Defi Fitri , Sumarja F.X , Budiyono Budiyono
Published: November 2019

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai penggerak utama. Kurangnya jumlah SDM kesehatan di puskesmas disebabkan sistem perencanaan, pengadaan dan penempatan masih perlu diperbaiki. Permasalahan: 1) Bagaimanakah perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Bagaimanakah implementasi peraturan tentang SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris untuk mengkaji pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan tidak memberikan arahan secara jelas dan lengkap, sehingga proses penempatan SDM kesehatan tidak sesuai dengan perencanaan SDM kesehatan dan tenaga non kesehatan. Pengadaan dan penempatan SDM di Kota Metro belum sesuai pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan pada Pasal 24 UU No.36 Tahun 2014. Kebutuhan SDM kesehatan Puskesmas Kota Metro dicukupi dengan meningkatkan sarana kesehatan puskesmas, meningkatkan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan (Pasal 9 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2014), merancang peraturan daerah, menempatkan SDM kesehatan top down planning dan botom up planning. Kendala: kurang dukungan dalam pengembangan SDM kesehatan, jumlah SDM kesehatan kurang dari standar, kurang sinkron antara perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan. Kata Kunci: Peraturan, Perencanaan, Pengadaan, Penempatan, SDM Kesehatan.
Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC)
Authors: Banjarani Desia Rakhma , Tahar Abdul Muthalib , Aini Desy Churul
Published: November 2019

Pentingnya keberadaan pengadilan internasional ICTY, ICTR dan ICC dalam menangani kejahatan internasional dikarenakan pengadilan nasional dianggap tidak mampu untuk merespon kejahatan internasional. Hal tersebut dapat terjadi ketika pengadilan nasional mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius seperti yang terjadi pada saat konflik di Yugoslavia dan Rwanda. Situasi seperti ini disebut sebagai ketidakmampuan (unability) suatu pengadilan nasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimana proses pembentukan, yurisdiksi, dan struktur ICTY, ICTR dan ICC? Dan apa saja persamaan dan perbedaan ICTY, ICTR, dan ICC? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembentukan, pengaturan yurisdiksi dan struktur ICTY, ICTR dan ICC menunjukan: Pertama, dalam hal pembentukan ICTY, ICTR, dan ICC dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. ICTY dan ICTR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, sedangkan ICC dibentuk melalui konferensi internasional. Kedua, pengaturan yurisdiksi ICTY, ICTR, dan ICC terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yurisdiksi material, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi temporal. Ketiga, dalam hal struktur organ menunjukan bahwa ICTY dan ICTR memiliki kesamaan identik yang terdiri dari chambers, registry, dan office of prosecutors. Sementara struktur organ ICC berbeda dengan ICTY dan ICTR, dimana struktur organ ICC terdiri dari presidency divisions, registry, dan office of prosecutors.Perbandingan Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma telah memperlihatkan perbedaan dan persamaan dalam berbagai aspek. Dalam hal persamaannya: Pertama, penggunaan prosedur umum persidangan; Kedua, prosedur perlindungan hukum saat proses persidangan berlangsung; Ketiga, secara substansi ketiga statuta tidak mengatur hukuman mati dalam pemidanaan terdakwa dan hanya menerapkan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hal perbedaannya ketentuan yang termuat dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta Roma meliputi beberapa aspek yaitu struktur organ, muatan prinsip umum hukum pidana, permohonan banding, peran Dewan Keamanan PBB, prosedur penyerahan kasus, kewajiban melakukan kerjasama, pendanaan dan prosedur amandemen. Kata Kunci: ICC, ICTR, ICTY dan Perbandingan.
Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy
Authors: Tahar Abdul Muthalib , Prasetyawati S. Endang
Published: November 2019

Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan salah satu pilar dari dua pilar lainnya yang dihasilkan oleh KTT ASEAN pada Oktober 2003 di Bali. Pada KTT ASEAN ke-12 para pemimpin menguatkan komitmen untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 agar sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II,  dan sekaligus menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Untuk mewujudkan pembentukan KEA perlu menyusun suatu cetak biru (blueprint) atau disebut Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Terdapat empat karakteristik dalam Blueprint, di mana karakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi di bidang ekonomi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Guna merealisasikan hal tersebut Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha yang pada tahun 2010 pedoman ini berhasil dirumuskan dan dinamakan Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines). Dengan adanya Regional Guidelines ini maka Negara-negara anggota ASEAN harus menyesuaikan perundang-undangan persaingan nasionalnya. Dari tiga negara anggota ASEAN yang diteliti (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) berdasarkan indikator dalam penyusunan undang-undang persaingan, untuk Indonesia masih ada enam indikator yang belum sesuai (harmonis), sedangkan untuk Malaysia dan Singapura masing-masing masih ada dua indikator yang belum sesuai(harmonis). Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan studi komparasi. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet.
Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)
Authors: JP Oddy Marsa
Published: November 2019

Kedudukan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 relatif terhadap Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam melakukan kewenangannya, Notaris wajib untuk memberikan jaminan invetasi serta wajib untuk memenuhi hak-hak maupun kewajiban pihak- pihak dalam kerjasama ekonomi serta hal-hal lain yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta fidusia kepada bank dan konsekuensi hukumnya jika jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan bahwa seorang notaris harus sangat berhati-hati dalam melakukan segala tugas serta wewenangnya terhadap hak serta kewajiban para pihak dan dalam hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia pada lembaga keuangan bank karena itu merupakan pertanggungjawaban secara hukum, yaitu jaminan kepastian hukum atas akta jaminan fidusia yang dibuat/didaftarkannya. Akibat hukum PT Tjandra Artha Lestari apabila tidak didaftarkan adalah penerima fidusian akan mengalami kesulitan apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi serta penerima fidusian jadi tidak memiliki hak untuk mendahului kreditur-kreditur lain dalam hal melakukan pelunasan hutang.
Legal education in Lithuania
Authors: Mikša Katažyna
Published: November 2019

The paper analyzes the system of legal education in Lithuania. It provides a short historical overview and recent developments in this area. On the one hand, higher education institutions try to implement main goals of the Bologna Process and to provide two-cycle studies in the field of law. On the other hand, there are still very strong ties to the traditional one-stage model of legal studies. Thus, universities try to combine both these models and offer both two-stage and one-stage studies. In such a situation students are given an opportunity to choose the model they prefer. The paper gives an insight into the programs of studies offered by the universities in Lithuania. The last thing discussed in the article is the issue of securing quality of legal studies.
Joint stock companies having the local government as sole shareholder – some practical remarks in the case of Romania
Authors: Veress Emõd
Published: November 2019

As a general rule, a joint stock company is based on a contract, therefore at least two shareholders are necessary to establish such a business entity. A sole shareholder joint stock company has an exceptional character, because it can be founded only by the state or by the local government. In the Romanian jurisprudence recently several important problems were raised regarding the operation of sole shareholder joint stock companies, therefore a detailed analysis of the court cases dealing with the representation of the interests of the sole shareholder and with judiciary control over the activity of such companies seems pertinent.
Artefakty śledcze: porównywanie scenariuszy przestępstwa
Authors: Ibek Anna
Published: November 2019

The objective of the article is to present narrative elements of investigative analysis as criminal artefacts. The key concepts of this perspective, such as: criminal artefact, scenario, generalization, evidential reasoning, are characterized. The methods and criteria of constructing scenarios are also presented in accordance with the discussed model. Moreover, the method of inference to the best explanation (so-called IBE) and explanatory evidential theory (so-called EET) are recognized as the basic methods of a criminal case reconstructions analysis. The practical aspects of using these methods are also presented. It was noted that a criminal scenario prepared according to relevant criteria is a good basis to justify person’s decisions in the course of fact-finding. However, as the final decision about the choice of the best scenario belongs to the part of the authority conducting the proceedings, the criminal trial should not be transformed into the trial by mathematics.
Analiza śledcza jako dowód w procesie karnym
Authors: Kościelniak-Marszał Miłosz
Published: November 2019

The investigation analysis consists in performing a series of ordered actions completed according to the established order and aimed at reaching the most precise and logical conclusion based on the information available. Thus, analysts’ actions focus on the study of actual and potential relationship between individual pieces of information which may be relevant for determination of a crime and its perpetrator. Their job involves processing and selecting information possessed by the procedural authority, according to specific criteria in order to present it in the form that will help recreate the chain of events and draw conclusions. Although the investigation analysis has not been mentioned in the Code of criminal procedure, one must agree that as a method of establishing evidence it should find its place in the criminal proceedings. This is because the rejection of new evidence would be nothing else but resignation of law enforcement authorities from adapting to a new situation within the scope of crime. However, we must make sure that introduction of the results of the investigation analysis into criminal proceedings does not negatively affect the principles of the proceedings, in particular with regard to a fair trial and the right to defence, and in no way does it connect with violation of the related procedural guarantees.
Jakie przepisy procesowe należy stosować w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy Prawo łowieckie
Authors: Kościelniak-Marszał Miłosz
Published: November 2019

Under art. 33 it. 6 of Hunting law cases of different nature are heard before a regional court. It is the subject matter of specific proceedings that is decisive in determining which procedural regulations will apply as the above provision refers to different legal relations. The first one refers to the membership in the Polish Hunting Association, which is granted in a way that allows us to recognize it as a civil law occurrence, and therefore the request before a common court for the protection of the membership may be considered a civil action. The second one is related to disciplinary liability which due to repressive nature of sanctions falls within penal liability in its broad sense. In this case, the proceedings before a common court exercised as a result of making an appeal against the decision ending disciplinary proceedings within the structures of the Polish Hunting Association constitute continuation of the disciplinary procedure. The nature of this liability calls for the court appeal control to be conducted on the basis of the same rules pertaining to the law of criminal procedure, on which disciplinary proceedings within the organization were based, and for the procedure ensuring the defendant as far-reaching proceedings security as possible to be applied.
Application of ultrafiltration and electrodialysis techniques in lactic acid removal from whey solutions
Authors: Oberherr Renata , Tassinary Renata Fioravante , Vognach Letícia , Stulp Simone
Published: November 2019

Due to the biotechnological value of whey, this work aims at applying the ultrafiltration (UF) and subsequently the electrodialysis (ED) techniques in pilot scale plant. Whey (5% concentration) was treated twice by the UF technique, with a pressure of 4 bar (flow mode 20 L h-1). The permeate obtained was submitted to the ED process, in which 12 V were applied for 4 h. In order to evaluate the UF, parameters as turbidity, color, TOC and pH were measured. Regarding the ED technique, parameters as pH, conductivity, calcium, sodium and lactic acid concentration were evaluated. The electrodialysis unit was operated on a constant voltage, and tested the range was from 3 to 12 V. After the UF and ED processes, the pH remained unchanged. Thereafter the UF treatment, the initial turbidity was reduced by 99.9%. In terms of parameter reduction after ED, the calcium concentration was decreased in 36.0% soon after UF and ED treatments, and the lactic acid concentration in 80.0%. These results point to the possible combination of UF and ED to treat the whey and signals the potential of further using the resulting solutions as inputs in new applications in the food industry such as lactose.
Upaya Orang Tua dalam Memotivasi Kesungguhan Belajar Anak di Desa Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri
Authors: Doni Saputra
Published: November 2019

This research is in the background by the importance of parents' role as the first and foremost educator for the child to motivate their children in order to increase the seriousness of learning. When children learn should always get attention and guidance from parents. Parents must meet the children's learning needs and always give motivation, otherwise it will be difficult to familiarize the child to learn this research using a qualitative approach that has the characteristics of: natural background And researchers as a key source, and research is descriptive.  The results of the study after the analysis, namely: (1) Children's study pattern at home in Bulusari village, Tarokan District of Kediri regency of each child varies, some who like learning in a quiet or silent condition, some are happy to learn While watching TV or listening to the song. Children's learning patterns in this village use two approaches that are self-learning (individual) and with teachers looking for tutoring and learning guidance. (2) The motivational forms of the family so that the children learn vigorous is to give examples to the child, because the child has the data to emulate the good. (3) Forms of motivation given by parents to foster children's learning spirit is to provide complete learning facilities, giving gifts or rewards, creating conducive atmosphere and learning conditions so that children can learn and punishment for a child who does not want to learn and lazy to learn and the child who dropped his learning achievement.
Whiteness and Narratives of a Racialized Canada/US Border at Niagara
Authors: Helleiner Jane
Published: November 2019

Abstract Interviews with young White Canadian borderlanders in Niagara reveal their awareness of a racialized local Canada/US border. The analysis focuses on how they describe and trouble but ultimately legitimize, racially stratified cross border mobilities at this site. It is argued that the narratives elide racialized privilege and offer limited challenge to racialized penalty at this major node of the North American and global economy.
La construction identitaire des jeunes francophones en situation minoritaire au Canada : négociation des frontières linguistiques au fil du parcours universitaire et de la mobilité géographique
Authors: Pilote Annie , Magnan Marie-Odile
Published: November 2019

Cet article porte sur le processus de construction identitaire des étudiants universitaires francophones canadiens évoluant en contexte minoritaire et qui ont été scolarisés en français au secondaire. L'angle d'approche est constructiviste, centré sur le rapport des jeunes face aux différentes catégories identitaires existantes. L'analyse des parcours identitaires vécus au fil des études universitaires permet de constater que la majorité des jeunes interviewés (64 sur 76) s'inspirent principalement des catégories opposant les Francophones minoritaires à deux majorités : les Francophones québécois et les Anglophones canadiens. Seuls 12 répondants adoptent une vision plurielle de l'identité, une vision qui remet en question les frontières dichotomiques entre ces groupes. La majorité des récits identitaires analysés laissent transparaître une communalisation autour du sentiment de former une minorité francophone. Ces résultats de recherche sur les jeunes adultes remettent en perspective les recherches antérieures qui ont souligné les identités bilingues des adolescents évoluant en contexte minoritaire francophone.
Reforming Multiculturalism in a Bi-National Society: Aboriginal Peoples and the Search for Truth and Reconciliation in Canada
Authors: MacDonald David Bruce
Published: November 2019

Since the 1960s, some Aboriginal theorists and political leaders have opposed principles of multiculturalism in Canada. They do so largely on the premise that they dilute Aboriginal legal rights and cultural distinctiveness. Multiculturalism and its promise of generic tolerance (within western institutions) and formal equality go against what many Aboriginal peoples desire from the federal state. Multiculturalism also fails to grapple with the continuing inequalities between Aboriginal and settler populations. This article argues that we need to work towards embracing a “syncretic multiculturalism,” which will involve adopting a “bi-national” perspective, focusing on the need for partnership between Aboriginal and Shognosh people, thus moving away from our current “mono-national” and “colonial multicultural” policies. Without acknowledgment of the harms that continue to be done by our state, and without a genuine effort to repair those harms, both multiculturalism and bilingualism buttress colonialism, and impede any form of genuine reconciliation with Aboriginal peoples.
I am Zombie: Mobilization in WWII Canada and Forced “Zombie” Performances 1939-1947
Authors: Thompson Scott
Published: November 2019

This paper investigates the mediating role that technologies of classification and identification have on individual performances and subsequent identity construction. During WWII in Canada, ID surveillance technologies were developed to govern the behaviours of individuals conscripted into the Armed Forces. Legislation, however, limited how these conscripted soldiers could be deployed. Due to a cultural perception of a lack of patriotism associated with these conscript “Zombies,” the Army consciously developed policy to have conscripts adopt additional performances to identify them as Zombies in order to shame them into “volunteering” for General Service. This paper argues that as a result of implemented governing technologies, conscripted individuals took up new and undesired performances as Zombie soldiers, and furthermore, that these performances impacted how they were perceived culturally and worked to medi-ate their
Epilogue: Through the Forest of Time
Authors: Mookerjea Sourayan
Published: November 2019

This essay poses three questions with regard to the studies presented in this special issue. What lessons regarding class politics do we draw from these studies of community and its crisis in Wood Buffalo? How are we to assess and understand the prolixity of the rhetoric of community in this context? How

do the crises and contradictions of tar sands development in Fort McMurray, Alberta enable us to retheorize the concept of community itself? Bringing into critical juxtaposition postcolonial studies on subalternity with the alterglobalization literature on the multitude, this essay searches for the historical content of the truth that binds political rhetoric enabling various social movements to act in solidarity in opposing tar sands development, and interrogates the community of politics that this politics of community seems to promise. In doing so, the essay argues for the importance of an Utopian social poetics of mediation to the project of a sociology of absences.
Erasing the Social from Social Science: The Intellectual Costs of Boundary-Work and the Canadian Institute of Health Research
Authors: Albert Katelin E.
Published: November 2019

In 2009, Canadian social science research funding underwent a transition. Social science health-research was shifted from the Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) to the Canadian Institute of Health Research (CIHR), an agency previously dominated by natural and medical science. This paper examines the role of health-research funding structures in legitimizing and/or delimiting what counts as ‘good’ social science health research. Engaging Gieryn’s (1983) notion of ‘boundary-work’ and interviews with qualitative social science graduate students, it investigates how applicants developed proposals for CIHR. Findings show that despite claiming to be interdisciplinary, the practical mechanisms through which CIHR funding is distributed reinforce rigid boundaries of what counts as legitimate health research. These boundaries are reinforced by applicants who felt pressure to prioritize what they perceived was what funders wanted (accommodating natural-science research culture), resulting in erased, elided, and disguised social science theories and methods common for ‘good social science.’
Is She a Pawn, Prodigy or Person with a Message? Public Responses to a Child’s Political Speech
Authors: Raby Rebecca , Raddon Mary-Beth
Published: November 2019

The 2012 appearance on YouTube of a speech about banking reform prompted mainstream news coverage and hundreds of online comments, dwelling less on the content of the speech than on the speaker, Victoria Grant, a twelve year-old girl. A qualitative content analysis of over 600 comments revealed disagreement about children’s capacities as participants in political and economic discussions. Commenters’ mixed beliefs were linked to dominant, frequently contradictory, discourses of childhood. Victoria Grant was positioned as embedded in educational processes, as competent but often exceptional, as incompetent, and as innocent and therefore vulnerable. These conflicting yet emotionally charged narratives of childhood illustrate the concept’s rhetorical elasticity and flexibility. Despite advances in the cause of children’s social participation in recent years, most of these adult-centered narratives undermine the idea of children as legitimate contributors to economic analysis and political debate.
Garbage In, Garbage Out: Challenges of Model Building in Global History, A Military Historical Perspective
Authors: Andrade Tonio
Published: November 2019

This paper examines two prominent recent attempts to explain the phenomenon of the “rise of the West,” Ian Morris’s model of “Social Development” and Philipp Hoffman’s model of military power (Morris 2010, Morris 2013, Hoffman 2012, Hoffman 2015). Whereas most recent scholarship on the rise of the West has focused on economics, Morris and Hoffman widen the scope of comparison to other areas, in particular focusing on the measurement and explanation of divergences in military effectiveness. By drawing on recent work in China’s military history, the author shows that both models – but particularly that of Morris – are inadequate, falling back on older narratives of Western military superiority that have been challenged or disproven by recent scholarship in global military history. The article suggests, however, that the two models – and especially that of Hoffman – do raise significant new questions for future research, and it concludes by noting that what social scientists need more than new models at present is a closer attention to the rapid and ever increasing proliferation of scholarship in non-Western countries, and in particular that of the Sinophone world.
Who Now Needs Sociology?: Transdisciplinarity Vs. Tradition
Authors: Mišina Dalibor
Published: November 2019

The aim of the paper is to review the current Canadian debate about the future of sociology, centered on two sets of claims: William Carroll’s vision for a transdisciplinary future of the social science and humanities (i.e. the transdisciplinarity argument) (Carroll 2013); and Antony J. Puddephatt & Neil McLaughlin’s counter-vision for a sociology bound by its traditional disciplinary boundaries (i.e. the traditionalism argument) (Puddephatt and McLaughlin 2015). The paper provides an analysis of the debate in question and argues that Carroll’s and Puddephatt & Neil McLaughlin’s reflexive diagnostics regarding the future of sociology offer two distinct, and competing, understandings of the discipline’s nature, purpose and relevance, as well as two different sensibilities regarding an audience the discipline of sociology is, or ought to be, speaking to. In addition, an argument put forth is that Carroll’s public-political and Puddephatt & McLaughlin’s professional-organizational models of sociology have important implications both for mapping out the future trajectories of the discipline, and for gauging sociology’s role and position within, and relationship to, the ‘universe’ of society.
“Common Sense Geography” and the Elected Official: Technical Evidence and Conceptions of ‘Trust’ in Toronto’s Gardiner Expressway Decision
Authors: Watson Patrick G.
Published: November 2019

In fields such as Sociology and Political Science, there have been, over the course of three decades, attempts to engage elected officials in “Evidence-Based Decision-Making”. Evidence is generally conceived as “expert” advice provided to politicians. A question that has gained more centrality in recent years is “why do elected officials not trust expert opinion or technical evidence?” and the answer to this question has been sought in historical or general terms (e.g. Irwin 2006; Weiss et al. 2008; Kraft et al. 2015). Here I will propose an alternative question: “when politicians exhibit a lack of trust in expert advice, how is such skepticism publicly accounted for?” I will examine this question by utilizing a case study ethnographic approach to the City of Toronto’s controversial decision to endorse the Hybrid alternative for the Gardiner expressway. By doing so, I intend to show that knowledge controversies are not inherently a form of deficiency on the part of the elected official – that they are ignorant to the implications of evidence – but rather the standard by which elected officials and appointed experts review and understand evidence can lead to very different (although both reasonably ‘correct’) conclusions.
The Sociology of Near Misses: A Methodological Framework For Studying Events That ‘Almost Happened’
Authors: Gray Garry
Published: November 2019

Near miss research shifts the conceptual focus away from the negative outcome of events to the study of everyday close calls and represents an alternative pathway into knowledge production. The discipline of sociology is well suited for the study of near misses given its focus on social context, social meanings, and analyzing social interactions and patterns of group behaviour. This article discusses the challenges that researchers will face when conducting near miss research as well as different near miss data collection strategies. A comparison of two unique near miss data sets, on the same population, is also provided in order to illustrate that different methodologies capture different types of near miss information. Near misses represent an untapped area of research not yet fully explored by sociologists and social scientists.
After Postmaterialism: An Essay on China, Russia and the United States: A Comment
Authors: Inglehart Ronald
Published: November 2019

Brym’s article in the current issue of this journal is an interesting and well-written discussion of an important topic and it presents a substantial body of evidence, addressing a theoretically significant question. Unfortunately, Brym misinterprets the theory he seeks to refute. He implies that Inglehart’s theory of intergenerational value change predicts that a trend toward Postmaterialist values and Self-expression values will always occur, regardless of economic and social conditions— interpreting evidence of any move in the opposite direction as refuting the theory. In fact, Inglehart has, from the start, argued that the intergenerational shift toward Postmaterialist values and Self-expression values is driven by rising levels of existential security. If younger birth cohorts grow up under substantially higher levels of economic and physical security than their elders, this will produce a trend toward new values; and declining levels of existential security will have the opposite effect.
Big Oil U: Canadian Media Coverage of Corporate Obstructionism and Institutional Corruption at the University of Calgary
Authors: McCartney Kevin D. , Gray Garry
Published: November 2019

A 2015 investigation by the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) into the involvement of Enbridge Inc. at the University of Calgary drew widespread media attention in Canada on issues of academic integrity and legitimacy as well as renewed attention to the increasing centrality of corporate dollars in public institutions. All of this was further embedded in a public consideration of climate change and the contested legitimacy of carbon corporate interests. A qualitative content media analysis of 70 published stories from Canadian news sources reveals a stark contrast between corporate and non-corporate media frames. Our analysis shows the parallel efforts of the University of Calgary, Enbridge, and corporate media to frame out the central issues of corporate obstructionism in public institutions and, equally, institutional corruption around the mandate, purpose, and intention of those public institutions.
Power, Space, and Place in Early Childhood Education
Authors: Jobb Cory
Published: November 2019

This paper addresses early childhood educators’ perceptions on how power relations are shaped by interactions between themselves, children, and the material environment. In a qualitative three-phase case study I explored educators’ perceptions on how power relations are enacted within one preschool classroom in Southern Ontario, and how power relations are affected when educators conceptualize the environment through the perspective of space and place. Drawing on reconceptualist theory in early childhood education, children’s spatialities, and Michel Foucault’s work on power in society, I suggest that power circulates between bodies and spatialities, in the complex interactions between individuals and the physical spaces they encounter. The findings suggest that while early childhood educators may understand intuitively the demarcation between space and place, external constraints – real or perceived – are barriers to change. I argue that shifting philosophical and pedagogical stances in early childhood education have resulted in two binarized positions, where philosophy and pedagogy are frequently understood as either child-centred, or teacher-directed orientations and that troubling the binary by thinking with place can help refigure power relations between educators and young children. The conceptual distinction between thinking of early childhood classrooms as space or place is significant and I argue that viewing the environment as place is one possible way educators can reconceptualize traditionally hierarchical and binarized power dynamics between themselves and young children.
Violence and Narcissism: A Frommian Perspective on Destructiveness under Authoritarianism
Authors: Cheliotis Leonidas K.
Published: November 2019

This article offers a sympathetic appraisal of Erich Fromm’s conceptualisation of narcissism as it relates to the emergence, sustenance, and resolution of authoritarian violence. The discussion is first placed within the methodological debate over the analytic operations that are required for an adequate understanding of authoritarian violence, explaining why a psychoanalytic perspective is necessary. The focus then shifts to Fromm’s take on the Freudian concept of narcissism, before proceeding to explore in some depth his account of the symbolic mechanisms and contextual climate that must combine in practice in order for narcissistic energies to be channeled into authoritarianism and violence. Attention in this regard is paid both to the populace and governing elites. The article concludes with a short exposition of Fromm’s notion of benign narcissism, from its specific content to the conditions of its possibility.
Analisis Usahatani Padi Sawah dengan Metode Hazton di Desa Lolori Kabupaten Halmahera Barat
Authors: Ekaria Ekaria , Muhammad Munawir
Published: November 2019

Desa Lolori Kabupaten Halmahera Barat menjadi salah satu desa yang melakukan uji coba penanaman padi dengan menggunakan metode hazton. Metode hazton merupakan rekayasa budidaya padi yang diinisiasi oleh Ir. Hazairin MS selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat dan Anton Komaruddin SP, Msi, staf pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat. Teknologi hazton bertumpu pada penggunaan bibit tua 25-30 hari setelah semai dengan jumlah bibit 20-30 batang per lubang tanam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi, pendapatan dan efisiensi usahatani padi sawah di Desa Lolori Kabupaten Halmahera Barat. Bentuk analisis yang digunakan adalah analisis usahatani dan efisiensi usahatani. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lolori Kabupaten Halmahera Barat, dengan waktu penelitian mulai dari bulan April 2019 sebanyak 17 responden. Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata produksi usahatani padi sawah dengan metode hazton di Desa Lolori Kabupaten Halmahera yaitu 6,165 ton/ha/musim tanam dengan rata-rata pendapatan Rp. 29.256.175/ha/musim tanam serta nilai R/C Ratio yaitu 2,79 atau nilai R/C adalah >1 sehingga usahatani padi sawah dengan metode hazton layak diusahakan karena sangat menguntungkan.
Kajian Penerimaan Konsumen Terhadap Marmalade Pala Dengan Variasi Konsentrasi Agar-Agar
Authors: Sipahelut Sophia Grace
Published: November 2019

Pemanfaatan daging buah pala masih terbatas, sehingga biasanya terbuang percuma dan menjadi limbah. Oleh karena itu perlu dikembangkan menjadi produk yang lebih inovatif seperti marmalade.  Marmalade merupakan bahan makanan setengah padat, berbentuk gel, yang terbentuk dengan baik apabila konsentrasi gula, asam (pH), pektin dan panas yang diberikan dengan baik dan tepat.  Salah satu bahan pembentuk gel yang umum digunakan adalah agar-agar.  Agar-agar merupakan produk olahan yang berasal dari rumput laut Gracilaria sp. dan Gelidium sp. yang mempunyai kompabilitas tinggi, yaitu mampu menyatu dengan bahan-bahan lain.  Tujuan penelitian ini adalah menentukan konsentrasi agar-agar yang tepat untuk menghasilkan marmalade pala yang disukai oleh konsumen.  Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi tentang pembuatan marmalade pala dengan penggunaan agar-agar.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi agar-agar yang berbeda memberi pengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan konsumen pada atribut kenampakan dan kekentalan marmalade pala, sedangkan tidak berpengaruh pada atribut rasa dan aroma. Marmalade pala dengan penambahan konsentrasi agar-agar 1.5% merupakan produk yang paling disukai oleh konsumen.
Strategi Pengembangan Usaha Bawang Merah Lokal Topo di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan
Authors: Muhammad Munawir , Ekaria Ekaria
Published: November 2019

Bawang merah lokal topo tersebut umumnya ditanam di lereng-lereng bukit dengan kemiringan lebih dari 35% yang merupakan habitat alaminya. Bawang merah lokal topo punya nilai historis yang lekat dengan masyarakat Kota Tidore. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kelayakan finansial dan strategi pengembangan bawang merah lokal topo di Kota Tidore Kepulauan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui pengisian quesioner dan diikuti dengan wawancara. Penentuan responden dilakukan di Kecamatan Tidore Utara. Hal ini didasarkan pada hasil survey awal tentang jumlah petani bawang merah di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, karena petani terbanyak yang mengembangkan komoditas bawang merah lokal topo. Strategi pengembangan usaha bawang merah lokal topo di analisis menggunakan dua analisis yaitu Analisis NPV, B/C ratio, IRR, PBP  dan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportinities, and Treat). Melalui hasil penelitian kelayakan usahatani dengan mengunakan modal sendiri (tingkat suku bungga 6%) maka NPV sebesar 432.002.424,91, Net B/C 4,40, IRR sebesar 13,70% dan Paiback Periode 0 tahun 7 bulan 2 hari. Berdasarkan kriteria kelayakan dimana NPV bernilai positif. Net B/C lebih dari satu dan IRR lebih besar dari tinggkat suku bunga berlaku, maka secara finansial usahatani bawang merah lokal topo layak untuk dijalankan dan hasil analisis SWOT terhadap strategi pengembangan bawang merah lokal topo diperoleh nilai IFAS sebesar 3,058 dan nilai EFAS sebesar 2,528 dan strategi yang tepat dalam pengembangan bawang merah lokal topo adalah strategi Diversifikasi yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).
Strategi Implementasi Sistem Informasi Ketertelusuran ISO 8402 pada Rantai Pemasaran Ikan Bandeng (Chanos chanos, Forskal)
Authors: Soedrijanto Angky , Mas’ud Faisol , Mauladi Kemal Farouq , Prihartini Endah Sih
Published: November 2019

Jangkauan pemasaran ikan bandeng Lamongan sudah berskala ekspor, untuk konsumsi maupun umpan pancing ikan tuna. Sebagai produk global, maka tuntutan untuk menerapkan ketertelusuran merupakan kewajiban bagi para eksportir. Penelitian bertujuan menemukan strategi implementasi ketertelusuran ISO 8402 pada rantai pemasaran ikan bandeng Lamongan. Metode penelitian deskriptif, data diperoleh melalui survey terestris yang hasilnya diberi pembobotan. Pengamatan dilakukan di pasar ikan Kaliotik – Lamongan yang omzet pemasarannya lebih dari 300 Ton per hari pada bulan Oktober 2018 s/d Mei 2019, terhadap responden yang secara dipilih sengaja merupakan pelaku bisnis lebih dari 10 tahun. Analisis data berjenjang yaitu: matriks shift share, klasterisasi pembobotan, perhitungan statistik; sedangkan untuk menemukan strategi informasi ketertelusuran menggunakan Analisis Akar Masalah. Hasil analisis Y = 0,026 + 1,462 X signifikansi 99,8%, r square 89 dan adjusted r square 91menunjukkan sistem informasi ketertelusuran sangat berpeluang diterap-kembangkan,. Nilai shift share gap antara ketidak tauan teknologi informatika terhadap keyakinan untuk mampu menyusun data informasi telusur asal usul ikan 16,5 dengan skor tertinggi 89,0 dan skor terendah 72,5 menunjukkan bahwa para pedagang dan pemilik ikan bandeng sudah menguasai penggunaan perangkat android guna menerapkan ketertelusuran. Strategi implementasi sistem informasi ketertelusuran ISO 8402 pada rantai pemasaran ikan bandeng dapat diterap-kembangkan melalui 3 cara yaitu: (1) melakukan pelatihan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh unsur penyuluhan, (2) mempererat pendekatan mentoring antara penyuluh dengan pelaku usaha, (3) penyusunan kesepahaman dengan industri mengenai insentif harga bagi produk tertelusur.
Pengaruh Pemberian Pupuk Cair Dengan Konsentrasi Yang Berbeda Terhadap Laju Pertumbuhan Rumput Laut (Eucheuma cattonii) di Perairan Desa Batuboy Kecamatan Namlea
Authors: Umasugi Samsia , Polanunu Abdussabar
Published: November 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh pemberian pupuk cair dengan konsentrasi yang berbeda terhadap laju pertumbuhan rumput laut (Eucheuma cattonii). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2015, yang berlokasi di perairan Desa Batuboy Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Dari hasil analisis laju pertumbuhan rumput laut baik dari laju pertumbuhan mingguan, laju pertumbuhan spesifik maupun laju pertumbuhan mutlak sangat berpengaruh nyata dimana perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan B (dosis 300 cc) dengan lama perendaman 6 jam dengan nilai pertumbuhan pada akhir penelitian yaitu pertumbuhan mingguan sebesar 576,222 gram, pertumbuhan mutlak sebesar 546,222 gram dan pertumbuhan spesifik sebesar 7,767 %.
Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia
Authors: Sutrisno Budi
Published: November 2019

Dalam ranah hukum eksistensi perusahaan kelompok menjadi suatu polemik tersendiri. Selain karena tidak ada pengaturan secara khusus terkait dengan perusahaan kelompok, maka keberadaan perusahaan kelompok sering kali dihubungkan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, tanggung jawab hukum antara induk perusahaan (holding company) dan anak perusahaan yang berada ranah yang tidak jelas karena ketiadaan aturan hukumnya dan berbagai masalah lainnya.  

Tujuan tulisan ini adalah mengetahui dan menggambarkan   bentuk-bentuk hubungan  hukum  antara  Induk  Perusahaan  dengan  anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok  dan   tanggung  jawab induk perusahaan  terhadap  hutang-hutang yang dimiliki anak perusahaan dalam perusahaan kelompok.  

Dari hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama : bentuk-bentuk hubungan  hukum  antara  Induk  Perusahaan  dengan  anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok   yang dapat menuju pada terjadinya hubungan-hubungan konsern  adalah dalam bentuk hubungan penggabungan/merger/fusi, pengambil alihan atau akuisisi, pendirian perusahaan anak/pemisahan dan joint venture. Kedua : dalam perusahaan kelompok/group company masing-masing perusahaan (induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya) yang tergabung dalam perusahaan kelompok itu merupakan subyek hukum-subyek hukum sendiri (karena masing-masing berbentuk perseroan terbatas) maka secara prinsip hukum (secara yuridis) induk  perusahaan  tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan anak-anak perusahaannya  , demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya.

Namun jika hutang-hutang anak-anak perusahaan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUPT maka induk perusahaan bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya pada anak perusahaan tersebut.
Kekuatan Mengikat Pemilik Pengakuan Sertifikat Hak Tanah Di Bawah Tangan Untuk Keberadaan Orang Lain
Authors: Rahman Arief
Published: November 2019

Penelitian ini bertujuan mengkajimengenai akta pengakuan pemilik sertifikat hak atas tanah yang dibuat secara dibawah tangan apakah dapat atau tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemisahan sertifikat oleh pihak lain yang haknya masuk dalam sertifikat tersebut.sertamengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain.Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian hokum empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataan atau pengakuan tertulis secara dibawah tangan mengenai masuknya hak orang lain dalam sertipikat hak miliknya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proses pendafataran peralihan hak atas tanah akibat pemisahan sertifikat sesuai dengan besaran luas tanah yang termuat dalam surat pernyataan atau pengakuan tersebut. Karena yang dijadikan dasar atau bukti oleh Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan proses pendafataran peralihan hak atas tanah akibat pemisahan sertifikat adalah menggunakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, kecuali peralihan melalui lelang. Sehingga kedudukan surat pernyataan atau  pengakuan secara tertulis yang dibuat dibawah tangan mengenai adanya hak orang lain dalam sertifikatnya hanya sebagai alat bukti saja bahwa subyek yang namanya terdaftar didalam sertifikat tersebut mengakui adanya hak orang lain yang masuk dalam sertifikatnyadan adapun upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain adalah meminta kepada subyek yang terdaftar namanya didalam sertifikat tersebut untuk melakukan pemisahan terhadap tanah yang menjadi haknya serta membuat akta peralihan hak atas tanah terhadap tanah yang dilakukan pemisahan tersebut untuk dijadikan dasar dalam melakukan proses balik nama.