bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Analisis Kandungan Asam Lemak Omega 3 dan Omega 6 pada Minyak Ikan Mas (Cyprinus Carpio)
Authors: Pandiangan Maruba , Kaban Jamaran , Wirjosentono Basuki , Silalahi Jansen
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen asam lemak omega-3 dan omega-6 pada minyak ikan mas. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan Pangan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2016 hingga Oktober 2016. Minyak ikan mas diperoleh dengan menggunakan proses rendering kering. Dari uji sifat fisika kimia diperoleh semakin besar nilai angka asam maka semakin rendah kualitas minyaknya, semakin kecil angka peroksida maka kualitas minyak semakin baik, bilangan iod yang tinggi menunjukkan bahwa minyak tersebut mengandung asam lemak tak jenuh yang banyak, semakin besar bilangan penyabunan yang dihasilkan maka minyak memiliki berat molekul yang lebih rendah. Hasil analisis minyak ikan dengan GC-MS didapat komposisi asam lemak sebagai berikut: asam lemak jenuh sebanyak 27,54%, asam lemak tidak jenuh tunggal sebanyak 43,92%, asam lemak tidak jenuh jamak sebanyak 21,25%. Asam lemak omega 3 sebanyak 2,83% yang terdiri dari asam linolenat 1,49%, asam eikosatrienoat 0,87%, asam eikosapentaenoat 0,11%, asam dekosaheksaenoat 0,36%, dan omega 6 sebanyak 17,36% yang terdiri dari asam linoleat 16,44%, asam arakhidonat 0,92%, Nilai gizi minyak ikan mas belum memenuhi komposisi ideal nilai gizi minyak ikan, dimana perbandingan ketiga jenis asam lemak belum memenuhi perbandingan 33,33% dan total penyimpangan sangat tinggi.

 

This study aimed to determine the components of omega-3 and omega-6 fatty acids in carp oil. This research was conducted at the Food Processing Laboratory of the Faculty of Agriculture, Santo Thomas Catholic University, Medan. The implementation of this research was conducted from August 2016 to October 2016. Carp oil was obtained using a dry rendering process. From the test of physical chemical properties obtained, the greater the value of the acid number, the lower the quality of the oil. It also showed that the smaller the peroxide number, the better the quality of the oil. The higher iodine number indicated that it contained many unsaturated fatty acids; therefore, the greater the saponification number the oil resulted, the lower molecular weight it obtained. The results of analysis of fish oil with GC-MS, showed the following fatty acid compositions: 27.54% saturated fatty acids, 43.92% monounsaturated fatty acids, and 21.25% plural unsaturated fatty acids. Omega-3 fatty acids were 2.83% consisting of 1.49% linolenic acid, 0.87% eicosapenoic acid, 0.11% eicosapentaenoic acid, 0.36% decosahexaenoic acid. It also resulted 17.36% omega-6 consisted of from linoleic acid 16.44%, arachidonic acid 0.92%. The nutritional value of goldfish oil did not meet the ideal composition of nutritional value of fish oil, where the ratio of the three types of fatty acids had not met the ratio of 33.33% and the total deviation was very high.
Pemanfaatan Karbon Aktif Ampas dalam Mereduksi Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid) pada Minyak Goreng Bekas sebagai Biodiesel
Authors: Sari Reka M. , Kembaren Agus
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pretreatment minyak goreng bekas dengan karbon aktif ampas tebu, mengetahui pengaruh variasi katalis terhadap biodiesel dan mengetahui variasi konsentrasi persen berat katalis NaOH yang menghasilkan FAME biodiesel yang maksimum dengan metode transesterifikasi langsung. Pretreatment minyak dilakukan dengan karbon aktif ampas tebu yang diaktivasi dengan H3PO4 pada suhu 400 °C dan massa karbon aktif yaitu 10 g, lalu di uji kualitas minyak berdasarkan standar SNI 01-2901-2006 yang meliputi kadar asam lemak bebas dan bilangan peroksida. Biodiesel yang dihasilkan diuji sesuai SNI 04-7182-2006 yaitu bilangan asam, bilangan iod dan densitas serta mengidentifikasi senyawa pembentuk metil ester dengan GC (Gas Chromatography). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pretreatment minyak goreng bekas dengan menggunakan karbon aktif dari ampas tebu efektif menurunkan ALB pada minyak goreng bekas sebesar 0,336% dan bilangan peroksida 6,99 mek/kg sesuai SNI 06-3730-1995 sehingga dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan biodiesel dengan transesterifikasi langsung menggunakan katalis 1% NaOH. Didapat densitas biodiesel adalah 0,8599 g/mL, bilangan iod yaitu 57,3625% massa dan bilangan asam yaitu 0,6731%. Komposisi FAME oleat, linoleat dan palmitat yaitu 43,4181%, 10,5952%, 38,6358.

 

This study aimed to determine the pretreatment of used cooking oil with bagasse activated carbon, the effect of variations in catalysts on biodiesel and the variation in the concentration of weight percentage of NaOH catalyst which produced the maximum biodiesel FAME using the direct transesterification method. Oil pretreatment was carried out with bagasse activated carbon activated with H3PO4 at a temperature of 400°C and activated carbon mass of 10 g, and oil quality was tested based on SNI 01-2901-2006 standards including free fatty acid and peroxide numbers. The biodiesel produced tested according to SNI 04-7182-2006 were acid numbers, iodine numbers, and densities and identified methyl ester forming compounds with GC (Gas Chromatography). The results showed that the pretreatment of used cooking oil using activated carbon from bagasse was effective in reducing ALB in used cooking oil by 0.336% and peroxide number by 6.99 mek/kg according to SNI 06-3730-1995 so that it could be used as raw material for making biodiesel with direct transesterification using a 1% NaOH catalyst. The density of biodiesel was 0.8599 g/mL. Iodine number was 57.3625% mass and acid number was 0.6731%. The composition of FAME oleate, linoleic and palmitate was 43.4181%, 10.5952%, 38.6358.
Penerapan POGIL Dengan LKS Dalam Meningkatkan Hasil Belajar pada Koloid Berbasis Lesson Study
Authors: Ayurosalia Angeline Viska
Published: May 2019

Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh perbandingan antara pembelajaran dengan penggunaan strategi POGIL dengan media LKS yang berbasis lesson study dengan pembelajaran konvensional. Penelitian ini dilangsungkan di 3 sekolah menengah atas di kota Medan antara lain SMA Negeri 2 Medan, SMA Negeri 3 Medan dan SMA Swasta Raksana. Populasinya merupakan seluruh siswa yang diambil secara acak. Pada penelitian ini menggunakan instrument tes yang sudah valid untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Dalam analisis data digunakan SPSS-18. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa strategi POGIL dengan media LKS berbasis lesson study memberi peningkatan terhadap hasil belajar siswa dibandingkan konvensional. Nilai gain pada kelas eksperiment lebih tinggi dibandingkan pada kelas control.

 

The purpose of this study was to obtain a comparison between learning and the use of the POGIL strategy with LKS media based on lesson study with conventional learning. This research was conducted in 3 high schools in Medan including SMAN 2 Medan, SMAN 3 Medan, and Raksana Private High School. The population was all students taken randomly. This study used a test instrument that was valid to see improvement in student learning outcomes. Data were analyzed with SPSS-18. Based on the results of the study, it could be seen that the POGIL strategy with lesson study based LKS media resulted an increase in student learning outcomes compared to conventional learning. The gain value in the experimental class was higher than in the control class.
Analisis Buku Penuntun Praktikum Kimia Kelas XII Semester I Berdasarkan Kurikulum 2013
Authors: Arifin Zainal , Yanti Febri , Silaban Ramlan , Tarigan Simson
Published: May 2019

Sistem Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran di sekolah maupun belajar secara mandiri. Sehingga perlu adanya media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran kimia. Kimia merupakan ilmu alam yang bersifat sebagai produk dan konsep sehingga dalam pembelajarannya dapat dilakukan melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum dibutuhkan suatu perangkat sebagai panduan dalam kerja ilmiah yang disebut buku penuntun praktikum. Desain penelitian yang digunakan adalah Research and Development model ADDIE (analysis, design, development, implementation, dan evaluation).Penelitian ini hanya dilakukan pada tahap awal yaitu analisis buku penuntun praktikum. Hasil yang diperoleh adalah gambaran awal buku penuntun praktikum yang sudah ada untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut menjadi produk buku penuntun praktikum kimia inovatif sesuai kurikulum 2013.

 

The 2013 Curriculum System requires students to play an active role in the learning process at school and self-study independently. Therefore, learning media that can help students understand chemistry learning well are very necessary. Chemistry is a natural science that has characteristics as a product and concept so that in each learning process it can be done through practical activities. In carrying out practical activities, a tool is needed as a guide in scientific work called a practical guidebook. In this research, the study design used was the ADDIE Research and Development model (analysis, design, development, implementation, and evaluation). This study was only carried out at the initial stage, namely the analysis of the practical guidebook. The results obtained are the initial description of the existing practical guidebook for further development to become the product of an innovative chemistry practicum guide according to the 2013 curriculum.
Pengembangan Modul Berbasis Kontekstual Pada Materi Koloid Di Sekolah Menengah Atas
Authors: Wulandari Febiana , Juniar Anna , Ayurosalia Angeline Viska , Berutu Arfiena Fitria
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh modul berbasis kontekstual yang sesuai dengan kriteria penilaian  Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan mengetahui hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan modul yang dikembangkan. Penelitian ini dilakukan di SMA Panca Budi Medan. Sampel dipilih secara purposive sampling untuk mengambil satu kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan Research and Development (R and D) dengan One Group Pretest-Postest Design. Modul yang dikembangkan dinilai menggunakan kuesioner validasi dari BSNP, sedangkan data untuk hasil belajar siswa diperoleh dari tes yang menggunakan instrument tes objektif sebanyak 20 pertanyaan yang telah diuji validitasnya, realibilitas, tingkat kesulitan, daya beda dan distruktor. Berdasarkan penilaian validator ahli  ditunjukkan bahwa modul yang dikembangkan memenuhi kriteria  BSNP dengan kriteria yang valid dan tidak perlu direvisi. Hasil belajar kimia siswa menggunakan modul yang dikembangkan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) berarti modul yang dikembangkan layak digunakan di SMA/MA.

 

The research we conducted aims to obtain contextual based modules that are in accordance to the assessment criteria of the National Education Standards Agency (BSNP), and then the learning outcomes of students taught using the modules developed will be measured. This research was conducted at Panca Budi High School Medan. The sample was selected by purposive sampling to take one class used as the experimental class. This type of research belongs to the type of Research and Development (R and D) with One Group Pretest-Postest Design. The modules developed were assessed using a validated questionnaire from the BSNP, while the data for student learning outcomes were obtained from tests using objective test instruments as many as 20 questions that had been tested for validity, reliability, difficulty level, different power, and destructors. Based on the expert validator's assessment it was shown that the module developed fulfilled the BSNP criteria with valid criteria and did not need to be revised. Chemistry learning outcomes of students using the developed module get a higher value than the minimum completeness criteria (KKM), meaning that the module developed is suitable for use in the high school level.
Pemanfaatan Karbon Aktif Ampas Tebu dalam Mereduksi Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid) untuk Pemurnian Minyak Jelantah sebagai Biodiesel
Authors: Sari Reka M , Kembaren Agus
Published: May 2019

Pembuatan biodiesel telah berhasil dilakukan dengan pemurnian karbon aktif ampas tebu untuk mereduksi asam lemak bebas (free fatty acid) pada minyak jelantah. Karbon dari ampas tebu diaktivasi dengan H3PO4 pada suhu 400 oC dengan massa 10 g lalu digunakan sebagai adsorben dalam pemurnian minyak jelantah. Pengujian kualitas minyak sesuai SNI 01-2901-2006 dan berhasil menurunkan kadar ALB sebesar dari 4,16% menjadi 0,336% dan bilangan peroksida 6,99 mek/kg. Penambahan metanol pada minyak dengan perbandingan 1:6 serta katalis 1% menghasilkan biodiesel sesuai SNI 04-7182-2006 dengan bilangan asam sebesar 0,6731%, bilangan iod 57,3625% dan densitas biodiesel yaitu 0,8599 g/mL. Identifikasi senyawa pembentuk biodiesel dengan GC (Gas Chromatography) menghasilkan komposisi FAME oleat, linoleat dan palmitat yaitu 43,4181%, 10,5952%, 38,6358.

 

In this study, biodiesel has been successfully made by purifying the activated carbon of the sugar cane pulp to reduce free fatty acids in used cooking oil. The carbon from the pulp of sugar cane is activated with H3PO4 at a temperature of 400oC with a mass of 10 g and then used as an adsorbent in refining used cooking oil. Oil quality testing produced according to SNI 01-2901-2006 and succeeded in reducing ALB levels from 4.16% to 0.336% and 6.99 mek / kg peroxide. The addition of methanol to oil with a ratio of 1: 6 and 1% catalyst produced biodiesel according to SNI 04-7182-2006 with acid numbers of 0.6731%, iodine number 57.3625% and biodiesel density which was 0.8599 g / mL. Identification of biodiesel-forming compounds with GC (Gas Chromatography) resulted in compositions of FAME oleate, linoleic and palmitic respectively 43.4181%, 10.5952%, 38.6358.
Partikularnosti strateškog
upravljanja međunarodnim podružnicama
Authors: Kovač Matea , Filipović Davor , Podrug Najla
Published: May 2019

Kako međunarodno poduzeće
čini grupa geografski disperziranih međunarodnih podružnica od kojih svaka ima
svoje vlastite ciljeve i želje vezane uz razvoj, logičnim se nameće potreba za
izučavanjem partikularnosti u strateškom upravljanju međunarodnim podružnicama.
U radu je prikazana konceptualizacija i evolucija međunarodnih poduzeća i
međunarodnih podružnica. Zasebno su
analizirane vrste uloga međunarodnih podružnica. Literatura
potvrđuje kako međunarodne podružnice imaju određene uloge koje obnašaju unutar
međunarodnog poduzeća, a interakcija između matičnog poduzeća i međunarodnih
podružnica i utjecaj lokalnog tržišta na poslovanje međunarodnih podružnica su
krucijalni u definiranju uloga i odgovornosti. Od svih identificiranih varijabli,
integriranost i autonomija su značajno prisutne u gotovo svim vrstama uloga. Upravljanje
međunarodnim podružnicama uključuje i razvoj međunarodnih podružnica koji može
biti promatran prema matičnom poduzeću, ali i u zemlji u kojoj se nalazi međunarodna
podružnica. U zaključku rada su također istaknute specifičnosti odnosa matičnog
poduzeća i međunarodnih podružnica kao
relevantan dio strateškog upravljanja međunarodnim podružnicama.
A young woman presenting a kikuchi-fujimoto’s disease associated with induced lupus
Authors: Kalmi Galith
Published: May 2019

Introduction: Kikuchi-Fujimoto’s disease (KFD) or histiocytic necrotizing lymphadenitis is a benign and self-limited disease of unknown etiology mainly affecting young women. Although the association with systemic lupus erythematosus (SLE) is well described, no case of drug-induced lupus erythematosus (DILE) associated KFD has not been reported so far. Case report: We herein report a 25-year old Caucasian woman, with no medical history and no medication except for oral estrogen-progestin contraception (levonorgestrel-ethinylestradiol), who presented with cervical lymphadenopathy, fever and arthralgia without weight loss, night sweats or skin involvement. An exhaustive infectious disease screening was negative and lymph node biopsy revealed histiocytic necrotizing lymphadenitis suggesting KFD. Autoimmune screening tests evidenced high titers of anti-histone antibodies suggesting DILE induced by estrogen-progestin medication. The patient received a short course of non-steroidal anti-inflammatory treatment for painful lymphadenitis and arthralgia. Oral levonorgestrel-ethinylestradiol contraceptive medication was stopped and KFD and DILE completely recovered with a long-term disappearance of anti-histone antibodies. Conclusion: We report the first case of KFD associated-DILE following oral levonorgestrel-ethinylestradiol medication. Even though levonorgestrel-ethinylestradiol induced lupus is well known, the association with KFD has never been reported and the physiopathology remained unknown. Keywords: Kikuchi-Fujimoto disease, Lupus, Levonorgestrel-ethinylestradiol
جمالیات:مفہوم و مباحث
Authors: Ahmad Mr. Jawwad
Published: May 2019

Beauty plays an important role in one’s life. The spiritual comport that is available in seeing beautiful scenes, valleys and people cannot be expressed in words. One can claim about the beauty of a person, flower or valley. But if someone asks him as to which standard or scale has been used by him for his claim, then, surely, he will not have a definite and reasonable answer. The answer for defining the criteria of beauty can only be given by aesthetics, several terminologies from psychology, sociology; economics, politics and the philosophy have now become part of the literature. In Literature, the term of aesthetics has come from philosophy, and now it is practical as an important term in literature. This article not only discusses the beginning of the term of aesthetic and different view of the critics about beauty, but also discusses different important theories about the Aesthetics. Different theories of beauty which are discussed in this article are Objective, Subjective and Alexander’s theories of beauty.
دکنی مثنوی کی ابتدا و ارتقا کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ
Authors: Sagar Dr. Muhammad Ali
Published: May 2019

Masnavi is a prominent kind of poetry in Persian as well as in Urdu.In Urdu literature, it commences from the Behmani Era and the first Masnavi of that era is KadamRaoPadamRao by Fakhar Din Nizami. In Adil Shahi and Qutab Shahi periods, it became the most famous poetic genre. In these periodsMasnavis were written in a great number. In this research paper, the researcher has discussed DakkaniMasnaviand its evolution in full detail.
Development of Hand Puppet Media Based on Surroundings in Storytelling Learning of Children at Pembina State Kindergarten, Padang Hilir Subdistrict, Tebing Tinggi City
Authors: Tambunan Irayanti , Yus Anita , Lubis Wildansyah
Published: May 2019

This research deals with Development of Hand Puppet Media Based on Surroundings in Storytelling Learning of Children at Pembina State Kindergarten, Padang Hilir Subdistrict, Tebing Tinggi City. The purpose of this research is to develop surrounding -based learning media. This thinking underlies the selection of a development model that will make it easier for students to understand the lesson. The learning media products produced are in the form of surrounding -based learning media of the type of visual learning media, namely hand puppets. The research method in this study is a type of Research and Development research. The result shows that surrounding al-based hand puppet media for kindergarten (TK) was developed by researchers. The Surrounding -based hand puppet media for kindergarten (TK) was developed with an attractive appearance and this can motivate students to learn. The average score of assessment by media experts is 84.72% in the good category. The average score for assessment by material experts is 75% with a very good category.
The Accuracy of Indonesian Language Rules in Exam Questions Made by Teachers in Junior High School (SMPN) 27 Medan Academic Year 2016-2017 and 2017-2018
Authors: Novita Shara , Hadi Wisman , Marice Marice
Published: May 2019

Evaluation is the result of the teaching and learning process carried out by teachers and students. Assessment serves to measure students' understanding of the material given by the teacher. Evaluation or procurement activities also play an important role in improving the quality of learning. As for the accuracy of the use of the Indonesian language rules in the class and UAS test exam questions made by Indonesian Language teachers in SMP 27 for the last two years, namely in the total of 195 questions consisting of multiple-choice descriptions, it was found that 86 questions (44%) were not effective and 99 questions (51%) are effective. The most common mistake is the alignment and unity of ideas and economics. The accuracy of the use of the operational word in this study is quite good, because only 5 questions (3%) are incorrect and 190 other questions (97%) are stated correctly.
Clinical Impacts of ST- Segment Non-Resolution after Thrombolysis for Myocardial Infarction
Authors: Islam Syed Aminul , Faruque Md , Rahman Fazlur , Hoque Harisul , Fatema Nilufar
Published: May 2019

Streptokinase therapy for acute myocardial infarction reduces early mortality and improves outcomes. Failure of reperfusion after streptokinase therapy for acute myocardial infarction is common and indicates a poor prognosis. We investigated the clinical consequences of non-resolution of the ST segment after thrombolytic therapy for acute ST-elevation myocardial infarction, in 80 consecutive patients admitted to a coronary care unit. Failed thrombolysis was defined as <50% ST-segment resolution at 90 minutes after the start of thrombolytic treatment. Outcomes were measured in terms of in hospital adverse events and mortality at 6 weeks. Thrombolysis was successful, in terms of ST-segment resolution, in 59 patients (73.75%). After adjustment for other factors, ST resolution was the only independent predictor of an uncomplicated recovery in hospital. ST-segment resolution is a useful marker of successful thrombolysis and relates to clinical outcome. Average hospital stay was 2 days greater in non resolved ST-segment group than in ST-segment resolved group. At 6 weeks overall early mortality was much lower in the ST segment resolution group (1.7% versus 57.1% with P value of <0.001). So, non resolution of ST-segment in electrocardiogram following thrombolytic therapy in acute STEMI has paramount importance. If assessed routinely it might assist, along with other clinical markers, in the identification of high risk patients.

University Heart Journal Vol. 15, No. 1, Jan 2019; 3-7
Assessment of Regional Wall Motion Abnormality in Patients with Acute Anteroseptal ST Segment Elevation Myocardial Infarction
Authors: Khan Tunaggina Afrin , Ahmed Saiful , Haque Mostashirul , Amin Md Rasul , Hasan ATM Iqbal , Arzu Jahanara , Rahman Aparna , Zahid Md Abu
Published: May 2019

Post myocardial infarction (MI) short and long term clinical outcome is largely determined by the size of the infarcted area. It is generally assumed that as the lead involvement in the 12 lead electrocardiography (ECG) is less in anteroseptal ST segment elevation myocardial infarction (AS-STEMI), where ST segment elevation (STE) is limited to leads V1 to V3, myocardial damage is likely to be less. This study was intended to assess regional wall motion abnormality (RWMA) in acute anteroseptal STEMI patients. 90 patients with AS-STEMI admitted in between October 2012 and September 2013, were included. For each patient, a transthoracic echocardiogram (TTE) was performed within 24-48 hours of MI and was interpreted by an independent investigator blinded to the patient’s ECG data.The mean (± SD) age of the patients was 51.57 (± 12.02) years with mean (± SD) age of the patients was 52.58 (± 12.02) years with a range of 23 - 80 years. There were 91.1% male and 8.9% female. The mean (± SD) EF% was 38.80 %( ± 5.78). All the segments of left ventricle, except basal and mid inferolateral segments, were affected in anteroseptal STEMI. So, the term AS-STEMI may be a misnomer, as it implies that only the anteroseptal segments of the left ventricle are involved. This study shows that regional dysfunction in patients with AS-STEMI extends beyond the anteroseptal region and may be it is as much extensive as extensive anterior myocardial infarction. So, any patients with anterior wall involvement should be treated with utmost importance.

University Heart Journal Vol. 15, No. 1, Jan 2019; 28-33
HUMAN HEALTH IN CONNECTION WITH ARCTIC POLLUTION - RESULTS AND PERSPECTIVES OF INTERNATIONAL STUDIES UNDER THE AEGIS OF AMAP
Authors: Dudarev A A , Odland J O
Published: May 2019

Generalization of the results of environmental hygienic studies of pollution by persistent toxic substances (PTS) of Arctic environment, levels and dynamics of exposure to PTS and PTS health effects for residents of Arctic countries (Canada, Denmark/Greenland/Faroe Islands, USA, Iceland, Finland, Sweden, Norway and Russia) within the framework of the recently published "Human Health in the Arctic - 2015" Report of the international Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP) have been conducted. The chronology of the previous AMAP reports on Arctic Pollution and Human Health 1998-2009 is presented; the algorithm of the introduction and development of international system for evaluation of quality assessment / quality control of laboratory measurements (AMAP ring-test) is described, along with the completed and ongoing studies in circumpolar countries (projects, cohorts, objects, scopes, dates), levels of PTS in the blood of the surveyed contingents with the geographical comparisons between the circumpolar and non-Arctic countries, incl. long-term dynamics. Adverse health effects associated with exposure to PTS of Arctic residents: neurobehavioral, immunological, cardiovascular, reproductive, endocrine, diabetogenic, carcinogenic - are analyzed; genetic/epigenetic aspects and effect modifiers are briefly considered. Short recommendations for future scientific research and management decisions in the Arctic are formulated, including the need to continue the biomonitoring of PTS (biota and human biological media), the need to develop adaptation strategies and adequate approaches to risk communication, application of the precautionary principle for "new" POPs, taking into consideration the global and regional consequences of climate change and the emergence on this background of the additional health risks for Arctic residents.
TINJAUAN YURIDIS UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK : SISI LAIN KELEMAHAN SISTEM FIRST TO FILE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
Authors: Yanto Oksidelfa
Published: May 2019

Andai kata William Shakespeare masih hidup, dia akan menarik kembalipernyataannya yang berbunyi â€œapalah arti sebuah namaâ€, karena saat ini namabagi seseorang sangatlah penting. Nama adalah doa, nama adalah sebuah harapan.Seseorang yang bernama Budiman tentunya diharapkan menjadi anak yangberbudi luhur oleh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Soleh, yangdiharapkan kelak menjadi orang yang soleh.Di dunia bisnis dan perdagangan, nama juga berpengaruh untuk kemajuan suatuusaha. Nama pengusaha adalah merek, bisa dijadikan merek dagang atau merekjasa. Sesungguhnya, bagi pengusaha, merek bukanlah sekedar nama tanpa arti,tapi merek adalah produk bernilai tinggi. Karena suatu merek dapat menghasilkanÂ keuntungan yang berbeda dibandingkan dengan merek lain. Ciri khas perusahaan,misalnya melaui simbol, gambar, warna, angka, kata-kata atau kombinasi dariseluruh elemen tersebut seperti tercantum dalam pasal 1, ayat 1, UU no. 15 tahun2001 tentang Merek.Meskipun pada prakteknya cara ini kerap digunakan dalam membangun suatumerek yang melekat pada konsumen walaupun tidak sehat, yaitu dengan caraâ€œmenumpangâ€ nama pada suatu merek yang sudah terdaftar atau terkenal dipasaran. Cara seperti ini melanggar prosedur akuisisi suatu merek demi tujuanperdagangan dan jasa
AKUNTABILITAS PENGAWASAN PEMILU YANG BERKUALITAS DAN BERADAB
Authors: Muhammad Muhammad
Published: May 2019

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran pengawas pemilihanumum dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan beradab. DiIndonesia, sejumlah potensi masalah dalam menciptakan ketidakstabilan politik,termasuk di dalamnya maalah-masalah pemilihan umum. Pada dasarnya, kasuskasuspemilihan umum di Indonesia banyak disebabkan oleh rendahnya integritas penyelenggara pemilihan umum dan kepribadian penyelenggara yang bermasalah, dalam hal ini KPU dan bawaslu. Dalam sejumlah masalah, aspek karakter penyelenggara pemilihan umum sangat penting diantara sejumlah aspek, karena aspek karakter melekat pada diri seseorang penyelenggara pemilu. Aspek kapasitas dapat dilatih melalui berbagai workshop dan pelatihan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK NANOTEKNOLOGI MELALUI HUKUM PATEN
Authors: Purwaningsih Endang , Rahmanto Derta
Published: May 2019

Karakteristik produk nano tidak hanya berukuran kecil, dan hanya masyarakatyang dekat dan peduli dengan nano serta ilmuwan dan produsen, yang memahamisifat khas produk nano dan bagaimana menjaganya sehingga memenuhi syaratpatentable invention. Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:(1) menciptakan cara dan bentuk pematenan produk nanoteknologi dan (2)membuat evaluasi dan rekomendasi kepada decision maker tentang bentukpematenan dan upaya pemberdayaan masyarakat nano serta peningkatantechnological capabilities. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptifkualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian hukum biasa disebutnormatif terapan / normatif empiris. Penelitian lebih difokuskan pada implementasilegal awareness utamanya guna membentuk masyarakat yang berdaya guna secaraprogresif dalam upaya perlindungan hukum produk Nano. Berdasarkan hasilpenelitian diketahui bahwa hingga saat ini Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Republik Indonesia belum menerapkan kebijakan khusus mengenaicara dan bentuk pematenan produk nanoteknologi. Ditjen HKI hanya menerapkankebijakan pendaftaran paten secara prodeo/gratis bagi invensi yang didaftarkanoleh universitas/perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (Januari â€“September 2012). Permohonan paten atas produk nano pun tidak berbeda denganproduk teknologi lainnya. Cara dan bentuk pematenan produk nano yang tepatyakni dengan standar nano yang jelas dalam bentuk regulasi dan penegakan hukumyang kuat, didukung oleh ketersediaan SDM. Terdapat hambatan pada sumberdaya manusia di Ditjen HKI dan BPOM (ketidaksiapan tenaga profesional / ahliNano), ketidakseimbangan produsen dan konsumen, status legal dan ilegal nanodari luar negeri (perlu sertifikasi), dan dukungan pemerintah. Selain itu dalambidang perlindungan hukum, perlu dijelaskan secara konseptual, apa batasan /definisi partikel, cara mengatasi karakterisitik Nano, syarat dan aturan produknano yang legal, di samping maraknya bisnis yang mendaku menggunakanteknologi nano baik impor dan nano dari Indonesia sendiri. Pemberdayaanmasyarakat nano belum diimbangi oleh kebijakan pemerintah dan uluran tanganpelbagai pihak yang mendukung, seperti halnya dalam rangka ketersediaan sumberdaya ahli di pelbagai institusi dan upaya perlindungan hukumnya. MNI inginmelangkah tidak hanya sebatas tempat komunikasi, akan tetapi lebih ditingkatkanranah kegiatannya khususnya dalam pengembangan nanoteknologi danperlindungannya.
ANALISIS YURIDIS BENTUK PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN DENGAN PERUSAHAAN LOSS ADJUSTER
Authors: Hartati Ralang
Published: May 2019

Dalam prakteknya, perusahaan asuransi, sebelum membayar klaim tertanggung,selalu menggunakan jasa perusahaan Loss Adjuster, ketika penilaian lapangankerugian dianggap rumit dan sulit, dan nilai klaim cukup besar. Tulisan inidimaksudkan untuk menggambarkan secara singkat tentang bagaimana bentukperjanjian yang ada antara perusahaan adjuster asuransi kerugian denganperusahaan asuransi.
PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
Authors: Prasastinah Usanti Trisadini
Published: May 2019

Pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namunsekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar, yaitu timbulnya Pembiayaan bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukansaja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak padakesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan.Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur,memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usahaperbankan syariah. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka memitigasirisiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah.
PEMBATASAN FRASA PERUBAHAN KESEKIAN KALI PADA PERUMUSAN JUDUL UNDANG-UNDANG: TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Authors: Rachmawati Nur Ariyanti Evie
Published: May 2019

Perubahan suatu undang-undang dapat dilakukan terhadap ketentuan-ketentuanyang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.Namun demikian, dari beberapa kali perubahan terhadap ketiga undang-undang dibidang perpajakan, telah menimbulkan kebingungan dari pengguna undang-undang atas pengaturan mana yang masih digunakan dan penyebutanterhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang datanya diperoleh melaluistudi kepustakaan. Apabila suatu undang-undang telah sering mengalamiperubahan hingga menyulitkan pengguna undang-undang tersebut, sebaiknyaperaturan tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian.Untuk itu dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengaturan tentang pembatasan frasa perubahan kesekian kali pada perumusan judul suatu undang-undang.
KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: M. Darusman Yoyon
Published: May 2019

Konsep Negara hukum adalah prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebagai dasarberjalannya negara dan pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana yang telahdiatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsipprinsipyang disebutkan di atas harus dilaksanakan, khususnya yang berhubungan dengan lembaga kekuasaan legislatif dalam rangka mengontrol, melindungi dan mengevaluasi dari pada Undang-Undang Dasar. Pada masa-masa yang lalu khususnya pada masa kurang lebih 32 tahun pemerintahan orde baru telah menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sesuatu yang tidak dapat disentuh, hal mana Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah atau ditambah. Akan tetapi dengan datangnya era reformasi dan kuatnya tuntutan rakyat, akhirnyaUndang-Undang Dasar 1945 telah diubah sampai dengan 4(empat) kali perubahan. Tidak ada sesuatupun yang dilakukan sempurna dan akan memberikan rasa puas kepada semua orang. Hal ini dapat dilihat walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen selama 4(empat) kali masih terjadi berbagai kekurangan diberbagai sektor, khususnya di bidang kekuasaan parlemen dengan sistim dua kamar atau satu kamar, kekuasaan kehakiman dengan sistim kekuasaan terpusat atau terbagi, dan sistim pemerintahan dengan sistim presidensil murni atau relatif. Apa-apa yang disebutkan di atas telah menimbulkan berbagai penafsiran terhadap apa yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu maka lahirlah suatu pertanyaan apakah perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang ke 5(lima) ?
KONSEP UTANG DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
Authors: Prasastinah Usanti Trisadini
Published: May 2019

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antarabank syariah sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modal dannasabah sebagai mudharib yang mengelola dana. Keuntungan usaha sesuaidengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. akan tetapi apabila terjadikerugian maka akan ditanggung oleh bank syariah apabila kerugian tersebutbukan karena kesengajaan dari nasabah, sedangkan nasabah rugi waktu, tenagadan pikiran. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari nasabah makanasabah harus menanggung kerugian tersebut. Akan tetapi, pada pembiayaanmudharabah pada salah satu bank syariah belum menunjukkan karakter daripembiayaan mudharabah secara utuh karena muncul konsep utang dalamakadnya.
SISTEM HUKUM PERBANKAN DAN PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIâ€™AH TERHADAP AKTIFITAS PERBANKAN SYARIâ€™AH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DI INDONESIA
Authors: Rofiq Haban
Published: May 2019

Ekonomi syariah sebagai salah satu lembaga penyedia modal di Indonesiaberkembang sangat pesat, terutama lembaga Perbankan Syariah. LembagaPerbankan Syariah ini memerlukan aturan yang memayungi jalannya operasionalPerbankan agar sesuai dengan aturan Syariah dan ketentuan-ketentuan keuanganyang di atur Pemerintah. Dewan Pengawas Syariah di bentuk untuk mengawasidan mengarahkan jalannya operasional perbankan syariah agar tidak menyimpangdari ketentuan-ketentuan syariah. Selain itu dibentuknya Perbankan Syariahdiharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan perekonomian dankesejahteraan umat Islam di Indonesia. Perbankan Syariah telah beroperasi sejaktahun 1992 yang dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Payunghukum yang menjadi dasar jalannya operasional Perbankan Syariah adalah Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UndangUndang ini menjadi landasan utama beroperasinya Perbankan Syariah diIndonesia di mana Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankanadalah landasan dari beroperasinya Perbankan Syariah sebelumnya.
KORBAN KEJAHATAN DAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA
Authors: Novita Eleanora Fransiska
Published: May 2019

Korban kejahatan merupakan orang yang tertindas, dikarenakan dalampemenuhan hak-haknya seringkali tidak mendapatkan keadilan seperti yangdiharapkan. Salah satunya adalah berkaitan dengan ganti rugi yang layak yang didapatkan si korban kejahatan manakala cacat bahkan meninggal dunia. Tujuantulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ganti kerugian yang tercantum dalamKUHAP sudah memenuhi rasa keadilan terhadap korban kejahatan atau tidak.Sedangkan metode penelitian adalah studi pustaka, hasilnya adalah bahwa gantikerugian yang di dapat oleh korban kejahatan belum memenuhi rasa keadilan,khususnya keadilan restorasi, artinya dalam pemenuhan hak-hak korban belumterpenuhinya keadilan yang merupakan bagian dari hak utama korban kejahatan
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)
Authors: Fajri Chikmawati Nurul
Published: May 2019

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah perkembangan baruyang memiliki potensi sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,khususnya masyarakat pesisir. Wilayah ini selain memiliki fungsi konservasi, jugamemiliki fungsi lain sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa kelautan.Potensi yang besar ini perlu dikelola dengan pendekatan terintegrasi antar sektoragar keseluruhan fungsi dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan.Untuk itu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisidengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-UndangNo.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildengan alasan belum mewujudkan pendekatan Integrated Coastal Management,yang ditandai dengan tidak adanya pembaharuan atas penguasaan danpengusahaan yang timpang dan adanya ketidaksinkronan dengan peraturanÂ perundang-undang lainnya. Undang-Undang ini juga dianggap lebihmementingkan aspek investasi dan lebih berpihak kepada dunia usaha sehinggatidak ada ruang bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan tradisional danmasyarakat adat dalam pengusulan rencana pengelolaan wilayah pesisir danpulau-pulau kecil. Dengan adanya revisi maka diharapkan hak-hak masyarakattradisional, khususnya hak-hak ekonomi secara umum diakomodir sejak dalamproses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengawasan terkaitdengan pengelolaan WP3K.
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
Authors: Novita Eleanora Fransiska
Published: May 2019

Anak merupakan keturunan dan kebanggaan orang tua, sehingga anak tersebutharus dilindungi dan diberikan pemenuhan akan kelangsungan hidupnya,dikarenakan adanya hak-hak hidupnya yang lebih kita kenal dengan Hak AsasiManusia (HAM). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanaproses dan bentuk penerapan sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindakpidana, Permasalahannya adalah Apakah sanksi berupa tindakan yangdiberlakukan kepada anak sudah memberikan efek jera kepada pelaku anak, dandalam hal apa sanksi tindakan diberlakukan kepada anak. Metode yang dipakaiadalah berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan menganalisa buku-buku,peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan materipenulisan. Hasilnya adalah Penerapan sanksi tindakan masih dapat diberlakukanuntuk anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Authors: Heri Supriyanto Bambang
Published: May 2019

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan perkosaan adalahmerupakan keharusan dimana anak merupakan aset keberhasilan peradabanbangsa dan negara dimasa depan, karenanya dalam menyikapi tindak kejahatanyang dilakukan oleh anak, dalam pelaksanaannya jangan disamakan dengan orangdewasa. Seyogyanya permasalahan anak menjadi perhatian semua bagianmasyarakat utamanya pemerintah baik dengan kebijakan maupun dalampelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Negara selakupenyelenggara amanah rakyat. Anak yang melakukan kejahatan bukan mutlakkesalahan dirinya namun dikarenakan faktor-faktor pendorong baik dari dalammaupun dari luar dirinya. Maka penulis mencoba menjabarkan permasalahandiantaranya; berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelakuperkosaan, kemudian penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaanberdasarkan perundang-undangan yang berkenaan dengan anak selanjutnyapandangan hukum islam mengenai perlindungan anak pelaku perkosaan.Disimpulkan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan perkosaan,faktor internal; umur dilihat dari fisik, psikis dan sosiologis dan faktor eksternal;bacaan atau film pornografi, keluarga, kesempatan, paling dominan krisis nilainilaiagama dan moral, ekonomi, dll. Anak sebagai pelaku kejahatan kesusilaanini memerlukan dan mempunyai hak dengan dasar hukum (legal rigths) sebagaibentuk hak asasi manusia. Perlindungan hukum sebagai dasar penyembuhan fisik,kejiwaan dan memulihkan kembali hak anak yang seharusnya dimilikinya. dalamhukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam hukum Islammerupakan amanah yang harus dijaga orang tuanya. Kewajiban untukmendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun dalam agama. Jikaterjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentumasih memberi kelonggaran ketidakberdosaan â€œrafâ€™ul qalamâ€ seorang anakhingga mencapai akil baligh.
SADAR HUKUM, SADAR WIRAUSAHA DAN SADAR LINGKUNGAN BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR TANJUNGPASIR
Authors: Purwaningsih Endang
Published: May 2019

Masalah inti yang disikapi adalah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukanterhadap masyarakat Tanjung Pasir terkait upaya menumbuhkembangkan sadarhukum, sadar wira usaha, dan sadar lingkungan dan model pemberdayaanmasyarakat pesisir yang tepat untuk diterapkan pada masyarakat TanjungPasiragar warga masyarakat sasaran memperoleh wawasan pengetahuan danketerampilan tentang hukum, wira usaha dan lingkungan, sehingga memberi dayadukung bagi tumbuhnya pemberdayaan berdasarkan pendekatan partisipatif.Tujuan kegiatan ini adalah agar warga masyarakat mendapatkan perannya dandiwadahi aspirasinya dalam pembentukan model pemberdayaan yang akan bisaditerapkan untuk masyarakat pesisir Tanjungpasir, sekaligus sebagai prototipebagi pemberdayaan masyarakat pesisir (pada tahun berikutnya/skim lain).Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan metode pelatihan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat Tanjung Pasir terkait upayamenumbuhkembangkan sadar hukum, sadar wira usaha, dan sadar lingkunganperlu didampingi dan diberikan uluran tangan serta perhatian dari pemerintah,kampus dan LSM serta partisipasi aktif warga sendiri. Model pemberdayaan yangtepat untuk diterapkan pada masyarakat pesisir, adalah dengan kerjasamasinergitas antara warga masyarakat, aparat desa, dinas terkait serta LSM yangpeduli serta bantuan kampus. Pemberdayaan pada tahap awal ini penting untukmenumbuhkan kesadaran tentang hukum, wira usaha, dan lingkungan,mengingat pada dasarnya pemahaman warga masyarakat terhadap pengelolaansampah sudah bagus, wira usaha cukup paham, namun pemahaman tentanghukum sangat rendah.
OPTIMALISASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI KULIT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Authors: Taufan Sonny , Pujiyanto Risang
Published: May 2019

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berlaku tanggal 31 Desember 2015. Haltersebut di Indonesia memberi implikasi positif yang harus dimanfaatkan danimplikasi negatif yang harus diantisipasi. Permasalahan kesiapan Indonesia dalammenghadapi Arus bebas barang dan tenaga kerja terampil. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah menetapkan pedomanuntuk peningkatan daya saing nasional dan persiapan pelaksanaan MEA dalam 14(empat belas) strategi. Strateginya antara lain penerapan Standar NasionalIndonesia dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Penambahan lingkup SNIWajib dalam Industri Kulit mengacu pada Rencana Induk Pembangunan IndustriNasional Tahun 2015-2035 serta pertimbangan keselamatan, keamanan,kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan kompetensitenaga kerja dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pendidikanvokasi industri berbasis kompetensi yang diselenggarakan dengan mengacuSKKNI Industri Kulit. Dengan optimalisasi kebijakan SNI dan SKNNI,diharapkan Indonesia memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi MEA.
PENGUASAAN TANAH DI INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM FALSAFAH HUKUM
Authors: Jacinda Indah , Jusuf Jason , Ferdina Verlin
Published: May 2019

Kombinasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan internet,menyebabkan seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi secara globaldengan orang lain. Ini memungkinkan seseorang dapat menjalin hubungan, danterikat dalam pernikahan. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, halitu mempengaruhi kepemilikan harta masyarakat dalam perkawinan. Harta bersama dalam pernikahan juga dapat mengambil bentuk kepemilikan objek tertentu. Salahsatunya adalah Hak Milik yang merupakan hak paling kuat dan melekat yang dapatdimiliki atas tanah di Indonesia. Namun, banyak kasus muncul terkait statuskepemilikan hak atas tanah yang diperoleh orang asing melalui pencampuran asetperkawinan dalam pernikahan antar Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu jurnalpenelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut status kepemilikan hak atastanah di Indonesia yang dimiliki oleh orang asing melalui perkawinan campuran.