bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penerapan Metode Sabaq, Sabqi dan Manzil Sebagai Kemampuan Dasar Menghafal Al Quran di Sekolah Swasta Islam Utsman Bin Affan
Authors: Arfian Andi
Published: September 2024

Belajar Al-Quran dan mengajarkannya merupakan prinsip yang harus ditanamakan sejak dini , pengetahuan seorang pendidik juga harus mengetahui metode yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan  metode Sabaq, Sabqi dan Manzil sebagai kemampuan menghafal  Al-Quran di SD dan  SMP  Swasta Islam Utsman Bin Affan. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dievaluasi dengan penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Alat pengumpul datanya berupa pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data dan menganalisisnya bagaimana penerapan metode Sabaq, Sabqi, dan Manzil sebagai kemampuan menghafal  Al-Qur’an di SD dan SMP Swasta Islam Utsman Bin Affan. Dari hasil penelitian, adanya peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an melalui  metode Sabaq, Saqi dan Manzil di SMP Swasta Islam Utsman Bin Affan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMP Swasta Islam Utsman Bin Affan senang belajar Al-Quran dengan menggunakan metode Sabaq, Sabqi dan Manzil sehingga mampu menghafal Al-Qur’an dengan baik dan benar.
POTENSI NILAI EKONOMI TALAS BENENG (Xanthosoma undipes K.Koch) BERDASARKAN KANDUNGAN GIZINYA
Authors: Budiarto Moh. Sofyan , Rahayuningsih Yunia
Published: September 2024

Talas Beneng merupakan sumber pangan alternatif yang banyak ditemukan di sekitar Gunung Karang di Kabupaten Pandeglang, baik berupa tanaman liar maupun hasil budidaya. Masyarakat sudah mengolah tales beneng menjadi tepung dan berbagai makanan olahan. Tales beneng merupakan sumber pangan alternatif selain beras yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga diperlukan perencanaan pengembangan tales beneng dari hulu sampai hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi tepung dan makanan olahan tales beneng sehingga dapat membantu Industri Kecil Menengah (IKM) pengolah talas beneng dalam menyediakan informasi kandungan gizi produk olahan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan uji laboratorium terhadap tepung dan keripik talas beneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan parameter mutu talas beneng telah mendekati SNI tepung terigu. Kadar air dan kadar abu lebih rendah dari SNI terigu, begitu juga kandungan protein, Fe, Zn, lebih tinggi dari SNI terigu. Mutu mikrobiologis tepung tales beneng terhadap kandungan E. colli lebih tinggi, begitu pula dengan kandungan asam oksalat. Pada keripik tales beneng, kadar abu cukup tinggi meskipun masih dibawah keripik pisang, sedangkan kadar lemak dan beta karoten pada talas beneng cukup tinggi.
POTENSI PESISIR UTARA BANTEN SEBAGAI PENGHASIL GARAM
Authors: Anggraini Yusniah , Munandar Aris
Published: September 2024

Ketimpangan antara luasan lahan potensial dibandingkan dengan lahan yang telah dimanfaatkan merupakan peluang untuk peningkatan produksi garam melalui perluasan tambak garam di Indonesia. Selain peluang, berbagai masalah yang teridentifikasi dalam upaya pencapaian swasembada garam adalah rendahnya produktivitas lahan yang terkait dengan kurangnya pengembangan teknologi, sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana produksi garam,serta aspek tata niaga. Hal yang lebih penting lagi, diperlukan ketersediaan data yang valid untuk dapat menentukan angka kebutuhan garam yang sebenarnya (riil), baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri. Hal ini terkait dengan kuantitas garam yang harus tersedia agar swasembada garam dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan wilayah untuk menjadi sumber penghasil garam dan inovasi teknologi dalam pembuatan garam di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah perairan utara Provinsi Banten memiliki potensi untuk pengembangan produksi garam. Potensi tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian kualitas air dan kajian wilayahnya terutama tambak-tambak yang sudah idle.Pengembangan produksi garam di Provinsi Banten perlu diberikan sentuhan inovasi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan baik dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Inovasi teknologi yang sesuai dengan wilayah Banten adalah produksi garam dengan sistem termal dan Teknologi Ulir Filter (TUF). Selain itu, pengolahan limbah dari produksi garam juga dilakukan melalui teknologi Bittern yang dapat dijadikan sebagai bahan baku industri.
MODEL OF ACADEMIC ROLE IN SUPPORTING SMART CITY IMPLEMENTATION IN SERANG CITY
Authors: Wibowo Hermansyah Andi
Published: September 2024

ABSTRAK
Penelitian kebijakan ini bertujuan mendukung implementasi konsep smart city di Kota Serang Provinsi Banten dengah hasil akhir adalah model penerapan smart city. Tinjauan pustaka sederhadan dipilih sebagai metode kajian dimana pustaka-pustaka yang ada, baik artikel di jurnal maupun di nonjurnal, diambil, ditelaah dan dijadikan acuan dalam pembuatan model. Observasi terhadap perilaku masyarakat dan tokoh masyarakat, wawancara rahasia terhadap masyarakat, tokoh dan juga sejumlah pejabat eselon 3, dilakukan untuk memperkarya konten kajian dan segi-segi penyusunan. Laporan penelitian disusuntulis dengan urutan pendefinisian smart city, metode pengumpulan data, pemaparan dimensi-dimensi dan karakteristik smart city, serta kota-kota yang melaksanakan smart city, penjelasan bagaimana mewujudkan smart city dan peran akademisi dalam ikut mewujudkannya, kritik-kritik terkait konsep smart city, dan penutup berisi kesimpulan dan saran lebih lanjut untuk penerapan konsep smart city di Kota Serang, khususnya pelibatan para tokoh masyarakat dan peran kunci para akademisi.
 
Kata kunci: Smart city, Kota Serang, Akademisi, Green city, Teknologi Informasi dan Komunikasi
 
ABSTRACT
This study aims to support the implementation of the concept of a smart city in Serang City, Banten Province, with the final result of the smart city application model. Simple literature review and selected as a study method in which existing libraries, both in journals and non-journals, are considered, reviewed and used in modeling Observations on the behavior of the community and community leaders, confidential interviews with the community, figures and also a number of echelon 3 officials, were carried out to work on the content of the study and the aspects of preparation. The research report was written in the sequence of defining smart city, methods, presentation of dimensions and characteristics of smart city, as well as cities implementing smart city, explanation of how to realize smart city and the role of academics in participating in making it happen, criticisms related to the smart city concept , and the closing contains conclusions and further suggestions for the application of the smart city concept in Serang City, specifically involving community leaders and the key role of academics.
 
Keywords: Smart city, Serang City, Academics, Green city, Information and Communication Technology
THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Authors: Permatasari Iman Amanda , Wijaya Junior Hendri
Published: September 2024

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan pangan pada masa kepemimpinan presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Unit analisa data yang diambil berupa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono serta kebijakan pangan, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisa datanya terdiri dari: Heuristik, Kritik dan Analisis Saran, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono baru berada bada posisi ketahanan pangan, tidak bisa mencapai kemandirian atau bahkan kedaulatan pangan. Soeharto memiliki kebijakan Swasembada beras dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan Revitalisasi Pertanian. Keduanya menggunakan strategi masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan juga negatif dari kepemimpinan keduanya terhadap berjalannya kebijakan pangan.
Kata kunci: Kebijakan, Pangan, Kepemimpinan, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia
 
ABSTRACT
This study aims to identify comparative food policies during the presidency of President Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. The data analysis unit obtained is the management of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono and the nutritional guidelines taken. The type of research is historical research. Data collection techniques are the study documents. Then the data analysis techniques consist of heuristics, critique and analysis of suggestions, interpretation and historiography. The results of this study show that the position of food policy during the leadership of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono is unable to achieve independence or even the sovereignty of food. Suharto has a policy of self-sufficiency in rice and Susilo Bambang Yudhoyono has a policy of reviving agriculture. Both have their own strategies in implementing the policy. In addition, it has a positive and negative impact on its leadership in food policy.
Keywords: Policy, Food, Leadership, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian
DETERMINANT OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SOUTHEAST ASIA
Authors: Handalani Radite Teguh
Published: September 2024

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis indeks pembangunan manusia yang bersifat multidimensional dan kompleks,  mencakup aspek ekonomi, aspek tata kelola pemerintahan dan aspek demografi yang diwakili oleh 13 variabel independen di 10 negara di Asia Tenggara. Namun, upaya tersebut seringkali terkendala oleh ketidaklengkapan data dan keandalan data. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan aspek pembangunan manusia pada variabel pembentuk human development index seperti angka harapan hidup, angka melek huruf dan literasi serta angka rerata akses lamanya menempuh pendidikan atau variabel-variabel independen aspek ekonomi. Penelitian ini memasukan aspek tata kelola pemerintahan dan aspek kependudukan yang diharapkan dapat melengkapi spektrum dan kajian terhadap aspek pembangunan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel (pooled least squares) dan serangkaian pengujian untuk menghasilkan spesifikasi model dan estimator terbaik. Dalam penelitian yang menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% pada p-value pada nilai α=0,05 ditemukan bahwa dari 13 variabel hanya terdapat 5 (lima) variabel yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.
 
Kata kunci: Indeks pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, demografi
 
ABSTRACT
This study aims to analyze the human development index that is multidimensional and complex which includes economic, governance and demographic aspects represented by 13 independent variables in 10 countries of Southeast Asia. However, these efforts are often constrained by incomplete data and data reliability. Unlike some previous studies which focused more on the variables forming the human development index, such as life expectancy, literacy rates and the average number of years of education or independent variables of economic aspects. This research includes aspects of governance and population aspects that are expected to complement the spectrum and study of aspects of human development. The method used in this study uses pooled least squares. In research that uses a 95% confidence level, it was found that from 13 variables there are only five variables that significantly influence increasing human development index.
 
Keywords: human development index, governance, demografi
STRENGTHENING REGIONAL INNOVATION SYSTEM (SIDA) TOWARD LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: A CATTLE CLUSTER DEVELOPMENT MODEL
Authors: Budiarto Moh. Sofyan
Published: September 2024

ABSTRAK
Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengembangakan Sistem Innovasi Daerah (SIDa) melalui pengembangan model klaster ternak domba dan kambing terpadu di Kampung Ternak Domba dan Kambing Cinyurup Kelurahan Juhut Kabupaten Pandeglang, 2012-2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan RIS dalam rangka mendesain ulang model pengembangan klaster ternak untuk periode kedua 2018-2023 di Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan penelitian eksploratori dengan analisis deskriptif. Analisis menggunakan SWOT untuk menentukan implikasi beberapa variabel dijelaskan dan mendesain ulang model pengembangan cluster cattlle untuk periode kedua. Penerapan model klaster ternak berhasil dilaksanakan dengan meningkatkan nilai ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Model ini telah diadopsi di daerah lain di wilayah ini. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa model klaster perlu memperluas pembangunan melalui memilih opsi strategis yang sesuai dengan mempertimbangkan semua masalah dan pemangku kepentingan yang terlibat melalui teknologi input, program mentoring, akses pinjaman dari lembaga pendanaan, peningkatan kapasitas manusia, dan strategi pendekatan campuran. Pemangku kepentingan perlu membangun komitmen, dan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan RIS untuk periode kedua.
 
Kata kunci: Model Pengembangan Cluster Ternak, Pengembangan Ekonomi Lokal, SIDa, Kabupaten Pandeglang
 
 
ABSTRACT
The Regional Government of Banten Province Regional Government Regional Innovation System (SIDa) through the development of integrated sheep and goat cluster models in Cinyurup Sheep and Goat Livestock Village, Juhut Village, Pandeglang Regency, 2012-2017. The objective of the research is to evaluate the implementation of RIS in order to redesign a cattle cluster development model for second period 2018-2023 in Banten Province. Research method used exploratory research with descriptive analysis. Analysis using SWOT to determine the implication some variable described and redesign the model of cattlle cluster development for second period. The cattle cluster model adoption was successful implemented with increasing economic value and drive to improving welfare for the community. The model has been adopted in other area in this region.  The result of SWOT analysis indicate that the cluster model need extending development through choose appropriate strategic option considering all problem faces and stakeholder involved through input technology, mentoring program, loan access from funding agency,  improving human capacity, and  mixed approach strategies. Stakeholders need to build commitment, and deliberating all stakeholders involved on implementing RIS for second period.
 
Keywords: Cattle cluster development model, local economic development, SIDa, Pandeglang district
POTENTIAL OF LEVEL OF WASTE AS AN ALTERNATIVE ENERGY OF FOSSIL FUEL IN TPA CILOWONG
Authors: Ariesmayana Ade , Dwirani Fitri
Published: September 2024

ABSTRAK
Penelitian ini memberikan solusi dalam alternatif energi terbarukan dengan memanfaatkan sampah kota (municipal solid waste) dari sumber Tempat Pembuangan Akhir  Sampah (TPA) Cilowong, Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik sampah Kota Serang, yang meliputi Uji  Proksimat (proximate analysis), Uji Ultimat (ultimate analysis), Kadar Air Sampah dan Uji Nilai Kalor, serta mengetahui seberapa potensialkah timbulan sampah Kota Serang sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Penelitian dilakukan pada kawasan TPA Cilowong, Kota Serang. Pada laporan ini dibatasi hanya pada perhitungan Kadar Air Sampah. Metode penelitian yang  digunakan adalah dengan pengujian laboratorium dan analisis kelayakan karakteristik sampah. Teknik penelitian yaitu  dengan melakukan survei dan obervasi ke TPAS Cilowong serta wawancara mendalam dengan dinas terkait dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Hasil penelitian ini adalah kelayakan sampah kota Serang sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil.
 
Kata Kunci: Energi Alternatif, Kadar Air Sampah, TPA Cilowong
 
 
ABSTRACT
This research provides solutions in alternative renewable energy by utilizing municipal solid waste from the source of the Cilowong Waste Disposal Site (TPA), Serang City. This study aims to examine the characteristics of the city of Serang waste, which includes the Proximate Test (proximate analysis), Ultimate Analysis, Waste Water Content and Calorific Value Test, and find out the potential waste generation of Serang City as an alternative energy to replace fossil fuels. The study was conducted in the Cilowong landfill area, Serang City. This report is limited only to the calculation of Waste Water Content. The research method used is laboratory testing and analysis of the characteristics of waste characteristics. The research technique is by conducting surveys and observations to the Cilowong TPAS as well as in-depth interviews with related agencies and the people living around the area. The results of this study are the feasibility of municipal waste as an alternative energy substitute for fossil fuels.
 
Keywords: Alternative Energy, Waste Water Content, Cilowong Landfill
JOINT TRAINING MODEL FOR ENHANCING COMPETENCY OF APPARATUS IN PROVINCE GOVERNMENT OF MITRA PRAJA UTAMA
Authors: Soesanto Hari
Published: September 2024

ABSTRAK
Penelitian atau kajian mengenai pelatihan bagi para aparatur sipil negara sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang fokus pada pelatihan bagi aparatur yang bertugas pada pemerintah daerah Mitra Praja Utama masih sangat langka. Kajian ini menyajikan skema atau model alternatif peningkatan kompetensi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kerjasama antar daerah melalui pelatihan bersama. Ruang lingkup pemerintah daerah yang menjadi kajian adalah pemerintah daerah yang tergabung dalam forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU merupakan forum kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari  10 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tengggara Timur. Model pelatihan bersama yang disajikan pada kajian ini merupakan suatu alternatif metode yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga diklat pemerintah, khususnya pada lembaga diklat pemerintah yang tergabung dalam Mitra Praja Utama dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah untuk berbagai urusan pemerintahan daerah terutama dari aspek kompetensi aparatur.
 
Kata kunci: pelatihan, mitra praja utama, kompetensi, aparatur sipil negara
 
 
ABSTRACT
Research or studies on training for the state civil apparatus have been carried out a lot, but research that focuses on training for officers serving in the Mitra Praja Utama regional government is still very rare. This study presents an alternative model for enhancing the competence of civil state apparatus to increase cooperation among regions through joint training. The scope of local government to be studied is the local government who are members of the forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU is a forum of cooperation and coordination among local governments in Indonesia consisting of 10 Provinces of West Java Province, DKI Jakarta Province, Central Java Province, Special Province of Yogyakarta, East Java Province, Bali Province, Lampung Province, West Nusa Tenggara Province, Banten Province and East Nusa Tenggara Province. The joint training model presented in this study is an alternative method that can be ascertained by special government training institutions in government training institutions incorporated in Mitra Praja Utama in order to increase inter-regional cooperation for various local government affairs.
 
Keywords: training, mitra praja utama, competence, civil state apparatus
EFFECTIVENESS OF REGIONAL FISCAL POLICY FOR INFLATION CONTROL IN SERANG CITY
Authors: Pradana Reza Septian
Published: September 2024

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal daerah yang ditinjau berdasarkan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah dalam pengendalian inflasi di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang secara signifikan berpengaruh postif terhadap inflasi sedangkan penerimaan pajak daerah secara signifikan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Serang dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap pengeluaran pemerintah daerah khususnya belanja pegawai dan belanja barang serta penerimaan pajak daerah.         
Kata kunci: belanja barang, belanja pegawai, inflasi, kebijakan fiskal daerah, penerimaan pajak daerah
ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness of regional fiscal policy based on personnel expenditure, goods expenditure, and local taxes revenue to control inflation in Serang City. This study uses multiple regression analysis. The result of estimation shows that personnel expenditure and goods expenditure significantly give positive influence to inflation while local taxes revenue significantly give negative influence to inflation. So, The Control of Inflation in Serang City can be done by controlling of local government expenditure especially personnel expenditure and goods expenditure and local government revenue.
Keyword: goods expenditure, inflation, local fiscal policy, local taxes revenue, personnel expenditure
PERAN BUMDES DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA SUKARATU KABUPATEN SERANG, BANTEN
Authors: Rahayuningsih Yunia , Budiarto Sofyan , Isminingsih Sulastri
Published: September 2024

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang telah mempunyai BUMDes dan juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Namun sampai saat ini belum tergali dan dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BUMDes dalam penguatan ekonomi Desa Sukaratu. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah desktiptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan langsung dan pengumpulan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Ratu Harapan berperan dalam peningkatan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUMDes yang berbasis pada pengelolaan potensi desa di sektor wisata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar. Juga telah mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa.
 
Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Penguatan Ekonomi, Desa Sukaratu
Kedudukan Ganda Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah dan Perangkat Wilayah : Penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Authors: Nugroho Arif , Maulana Delly
Published: September 2024

Dalam artikel ini dibahas penyelenggaraan kecamatan dalam kedudukan ganda yakni sebagai perangkat daerah dan perangkat wilayah  penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Selain itu juga dibahas aspek pemenuhan elemen necessary conditions, kemudian yang terakhir merekomendasikan model pelimpahan wewenang Bupati kepada camat. Penelitian dilakukan dalam pendekatan kualitatif  berlokus di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukan pemenuhan elemen necessary conditions lembaga kecamatan di Kabupaten Pandeglang belum seimbang dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kemudian kewenangan camat yang berlaku belum akomodatif dengan beberapa hal diantaranya (1) perubahan undang - undang, (2) karakteristik wilayah kerja camat, (3) penguatan pelayanan publik, serta (4) keberadaan program nasional dimana kecamatan dituntut menjadi bagian dalam orkestrasi. Adapun model yang direkomendasikan adalah Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat yang dapat mewujudkan efektifitas penyelengaraan Kecamatan.
Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV
Authors: Nurhestitunggal Mochamad , Muhlisin M
Published: September 2024

ABSTRAK
Pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, sampai dengan roadmap kedua, memang telah mencapai banyak hal. Namun demikian, tidak tercapainya indikator yang mencerminkan kapabilitas birokrasi, menunjukkan masih ada yang kurang dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Masih terdapat permasalahan kelembagaan, budaya organisasi, profesionalisme SDM aparatur, tata laksana dan etika dalam pelayanan publik. Kajian ini sebagai upaya mengisi gap dalam literatur reformasi sektor publik di Indonesia, dari perspektif teoretis dan empiris, mengenai perlunya penyederhanaan struktur birokrasi yang dibahas  melalui metode studi pustaka. Penyederhanaan struktur birokrasi, secara teroretis, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik terkini, di samping karena desentralisasi. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan consultocracy.
 
Kata kunci: reformasi birokrasi, desentralisasi, paradigma adminsistrasi publik, profesionalitas aparatur
ABSTRACT
The implementation of the grand design for bureaucratic reform, up to the second roadmap, has indeed achieved many things. However, the failure to achieve indicators that reflect the capabilities of the bureaucracy, shows that there is still something lacking in the implementation of bureaucratic reform in Indonesia. There are still institutional problems, organizational culture, professionalism of human resources, govern ance and ethics in public services. This study is an attempt to fill gaps in the literature on public sector reform in Indonesia, from a theoretical and empirical perspective, regarding the need to simplify the bureaucratic structure discussed through the literature study method. Simplification of the bureaucratic structure, from the theoretical perspectives, is necessary because too bureaucratic characteristics are not in line with the recent paradigm of public administration and the current period of public sector governance reform, in addition to decentralization. Empirically, simplification of the bureaucratic structure is needed because it impedes professionalism of the apparatus indicated by the symptoms of bluffocracy and consultocracy.
Keywords: bureaucratic reformation, decentralization,  public administration paradigm apparatus professionalism
Implementasi Kebijakan Plastik Berbayar di Kota Cilegon
Authors: Ismiandini Annisa Aurellia , Yuniar Revita , Hikmawan M Dian
Published: September 2024

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon terhadap Plastik berbayar dengan UU Pemda No. 18 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah pada pasal 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang dalam menjaga, mengontrol sampah dengan tindakan dan wawasan lingkungan agar sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Sampah yang menumpuk dan hanya dibiarkan di tanah lapang dekat pekarangan rumah warga yang hanya diselesaikan dengan pembakaran sampahnya, atau dengan cara dekomposi. Penelitian ini akan melihat bagaimana efektifitas dan efesiensi suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam meminalisir menumpuknya sampah plastik di Kota Cilegon dengan di terapkan sampah berbayar. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa Kebijakan plastik berbayar memiliki dampak baik bagi pengelolaan sampah dan berdampak positif bagi lingkungan.
 Kata Kunci: Sampah Plastik, Kebijakan Plastik Berbayar, Kota Cilegon.
 
ABSTRACT
The policy implemented by the City Government of Cilegon on Plastic is paid by the Regional Government Law No. 18 of 2008 relating to Waste Management in article 5, the Government and Regional Governments have the authority to maintain, control waste with environmental actions and insights to be in accordance with the aims and objectives of the law. The rubbish that has accumulated and is only left in the field near the yard of the residents' houses is only resolved by burning the trash, or by decomposition. This research will look at how the effectiveness and efficiency of a policy implemented by the City Government of Cilegon in finalizing the accumulation of plastic waste in the City of Cilegon by applying paid waste. By using descriptive qualitative methods, this study found that the pay plastic policy has a good impact on waste management and a positive impact on the environment.
Keywords: Plastic Waste, Paid Plastic Policy, Cilegon City
Fenomena Deindustrialisasi di Kota Tangerang dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya
Authors: Pradana Reza Septian
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang yang ditandai dengan penurunan peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang selama periode 2010-2018. Hasil estimasi dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang. Sebaliknya, proporsi investasi dan tingkat harga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan keterbukaan ekonomi melalui kegiatan ekspor dan impor, peningkatan investasi non bangunan, dan pengendalian tingkat harga untuk mengatasi fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang.          
Kata kunci: deindustrialisasi, investasi, keterbukaan ekonomi, tingkat harga
 
ABSTRACT
This study aims to analyze phenomenon of deindustrialization in Tangerang City and influencing factors. This study uses multiple regression analysis. The result of analysis shows that phenomenon of deindustrialization is occured in Tangerang City which is showed by decreasing of industry sector’s share to the economy of Tangerang City during period 2010-2018.  The result of estimation by using multiple regression analysis shows that economic openness significantly give positive influence to share of industry sector to the economy of Tangerang City. While, share of investment and price level significantly give negative influence to share of industry sector to the economy of Tangerang City. So, the effort to increase economic openness through export and import activity, increase non-building investment, and control price level to handle the phenomenon of deindustrialization in Tangerang City.
Keyword: deindustrialization, economic openness, investment, price level
Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak
Authors: Permatasari Iman Amanda
Published: September 2024

Puluhan dari 340 desa di Kabupaten Lebak masih dikatakan tertinggal. Bahkan, 50% desa miskin terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Lebak. Namun, Kabupaten Lebak kini telah berusaha melepas predikat tersebut. Secara bertahap Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui good governance dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Temuan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Lebak dipimpin oleh Iti Octavia sudah berjalan dengan baik. Good governance terdiri dari beberapa prinsip, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kesembilan prinsip ini membuktikan bahwa Pemkab Lebak memang berhak mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Paper ini dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip good governance. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini perlu dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip good governance di ranah pemerintah lokal.
 
Kata kunci: Good Governance, Pemkab Lebak, dan Kinerja Pemerintah
 
ABSTRACT
 
Tens of villages out of 340 villages in Lebak Regency were still said to be lagging behind. In fact, 50% of the poorest villages in Banten Province are in Lebak Regency. However, Lebak Regency has now tried to release the predicate. Gradually, the Lebak Regency of Banten has twice received awards in Performance and Good Governance. The purpose of this study was to determine good governance in governance in the Lebak Regency under the leadership of Iti Octavia. The findings in this study are that the governance of the Lebak district led by Iti Octavia has been going well. Good governance consists of several principles, namely: participation, law enforcement, transparency, consensus orientation, responsiveness, justice, strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, able to be fulfilled by the Lebak Regency Government. Fulfilling these nine principles proves that the Lebak Regency Government is indeed entitled to receive awards related to performance and good governance. This paper can be a model and evaluation material for other governments in applying the principles of good governance. This study needs to be done through a comparative approach with other governments to measure the success of the application of the principles of good governance in the realm of local government.
 
Keywords: Good Governance, Lebak Regency Government, and Government Performance
PUBLIC POLICY TOWARDS HIV MISCONCEPTIONS IN INDONESIA
Authors: Permadi Agus , Aji Aji
Published: September 2024

This study focuses on HIV misconceptions in Indonesia. Based on Demographic and Health Surveys (DHS) Program, there are three common misconceptions about HIV: (1) whether HIV can be transmitted through mosquito bites, (2) whether transmission occurs by sharing food with a person who has HIV/AIDS, and (3) whether a healthy-looking person could have HIV. Using 2017 the Indonesia DHS, this study examines the impact of two factors - socio-demographic and media exposure - on HIV misconceptions in Indonesia. I found that respondents who belong to the younger age group, living in urban areas, have a higher degree of education, and have higher exposure to media were less likely to have misconceptions about HIV. This result indicates that to reduce HIV misconceptions in Indonesia, the government should make a targeted intervention program.
PEMENUHAN ELEMEN NECESSARY CONDITIONS KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DI KABUPATEN PANDEGLANG
Authors: Nugroho Arif , Maulana Delly
Published: September 2024

Artikel ini mengulas Pemenuhan Elemen Necessary Conditions Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum baik secara nasional dan spesifik diperdalam dengan fakta empiris di Kabupaten Pandeglang, hal itu sebagai konsekuansi dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui, penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan baik fakta secara nasional serta pendalaman fakta empiris di Kabupaten Pandeglang menunjukan belum cukup tertopang oleh elemen necessary condition diantaranya kepastian atas kewenangan legalnya serta anggaran yang menyertainya. Oleh sebab itu dipandang perlu ada kemauan politik baik itu dari Presiden untuk segera mengundangkan Peraturan – Pemerintah sebagai landasan teknis bagi pemerintah daerah selaku kepala wilayah maupun dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan terobosan agar supaya di masa peralihan implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan – kewenangan pada bidang kesatuan bangsa, keamanan dan keteriban umum dapat dilimpahkan pada Kecamatan serta Elemen Necessary Conditions lain yang menyertainya diperkuat.
 
 
This article discusses the fulfillment of the elements of the sub-district's necessary conditions in the administration of general government both nationally and specifically and deepened by empirical facts in Pandeglang Regency, this is a consequence of the implementation of Law Number 23 of 2014. The research approach used is qualitative. The results showed that in the administration of district general government both the facts nationally and the deepening of empirical facts in Pandeglang district were not sufficiently supported by elements of necessary conditions, including certainty of legal authority and budget. Therefore, there needs to be political will, both from the president, to immediately ratify the Government Regulation as a technical basis for the regional government (Territory) as well as from the Head of Regency / City to make breakthroughs so that in the transitional period the implementation of Law Number 23 Year 2014 powers in the areas of national unity, security and public order can be transferred to the District and the accompanying elements of necessary conditions are strengthened.
PENGARUH POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SERANG
Authors: Masyruroh Anis Masyruroh
Published: September 2024

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah pajak dan retribusi, karena memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, baik dalam pembangunan maupun peningkatan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui pengaruh pajak  terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang, 2) Untuk mengetahui pengaruh retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. 2). 3) Untuk mengetahui pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Data penelitian ini adalah data runtut waktu (time series). Data yang digunakan yaitu data sekunder tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Metode  penelitian menggunakan metode  kausatif,  merupakan    penelitian    yang    menganalisis pengaruh antara variabel dependen  dan  variable independen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Retribusi berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang karena nilai Sig sebesar  0,008 < dari 0,05, 2) Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang karena nilai Sig sebesar 0,027 < dari 0,05, 3) Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama  berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang karena nilai bahwa nilai Sig. 0,047  < dari 0,05.
ANALISIS KETIMPANGAN DAN KLASIFIKASI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016-2020
Authors: Noviar Noviar
Published: September 2024

ABSTRAK
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan hampir seluruh fungsi pemerintahan telah menyebabkan kebijakan pembangunan ekonomi disetiap daerah berbeda, mengingat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita di setiap wilayah juga berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat ketimpangan pembangunan ekonomi dan menentukan klasifikasi wilayah kabupaten/kota di Banten periode tahun 2016-2020 menggunakan pendekatan Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Dari hasil penghitungan Indeks Williamson selama tahun 2016-2020, menunjukkan angka indeks yang selalu berada diatas angka 0,7 dan mendekati angka 1, kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antarkabupaten/kota di Provinsi Banten tidak merata dan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antarkabupaten/kota. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salahsatu penyebab tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Tipologi Klassen, disimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Banten pada periode 2016-2020 termasuk klasifikasi daerah yang cepat berkembang, yaitu sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Selain itu, ada satu daerah termasuk klasifikasi cepat maju dan tumbuh pesat, satu daerah termasuk klasifikasi daerah maju tetapi tertekan, bahkan masih ada daerah yang dibawah rata-rata Provinsi Banten yang masuk kategori daerah  relatif tertinggal.
ANALISIS USAHATANI PORANG (Amorphophalus muelleri) DI KECAMATAN MANCAK, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
Authors: Rahayuningsih Yunia
Published: September 2024

Tanaman porang memiliki nilai ekonomis tinggi yang potensial sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan komoditas ekspor. Namun, salah satu kendala terbesar ekspor porang terletak pada keterbatasan pasokan bahan baku. Di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, porang sudah banyak dibudidayakan, akan tetapi masih banyak petani yang ragu untuk menanam  porang dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha tani porang sehingga diketahui nilai efisiensi dan kelayakannya. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2021 di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis dengan rumusan R/C Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani porang di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang sudah efisien dan layak dikembangkan dengan nilai R/C Ratio sebesar 3,72 yang artinya setiap 1 rupiah pengeluaran petani untuk usahatani porang, akan mendapatkan penerimaan sebesar 3,72 rupiah.
ESTIMASI MATRIKS TRANSAKSI ANTAR SEKTOR TAHUN 2020 DI PROVINSI BANTEN
Authors: FAJAR MUHAMMAD
Published: September 2024

Akibat kebutuhan indikator dan data ekonomi secara terkini, maka diperlukan estimasi yang mencerminkan kondisi perekonomian daerah dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tujuan paper ini adalah untuk menghasilkan estimasi matriks transaksi antar sektor yang merupakan bagian dari tabel input-output. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input-output tahun 2016 dan PDRB tahun 2020 yang bersumber Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Metode yang digunakan untuk estimasi adalah matrix transformation technique. Hasil penelitian ini menunjukkan metode matrix transformation technique (MTT) mudah diterapkan dengan data yang terbatas. Adapun matriks transaksi antar sektor hasil estimasi dengan MTT mampu menyerap informasi terkini. Walaupun, masih ada informasi lama tentang struktur yang termuat didalamnya. Berdasarkan perbandingan antara matriks transaksi antar sektor tahun 2020 hasil estimasi terhadap matriks transaksi antar sektor tahun 2016, terlihat dampak COVID-19 menurunkan kinerja produksi pada berbagai sektor.
EFFECTIVITY OF ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING (IUUF) ERADICATION PROGRAM TOWARD LEGAL, REPORTED, REGULATED FISHING (LRRF)
Authors: Daniarsyah Dida , Rachmadi Lucky Rizky , Jumiati Ipah Ema
Published: September 2024

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja implementasi pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) menuju Legal, Reported, Regulated Fishing (LRRF) di Indonesia. Potensi sumber daya ikan sebesar 1.772 triliun terancam musnah dengan masifnya IUUF. Pemberantasan IUUF telah dilaksanakan secara intensif mulai dari tahun 2015. Akan tetapi, IUUF masih masif di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur, temuan data-data sekunder, wawancara dilakukan dengan snowball kepada narasumber dan informan pemilik otoritas dan praktisi yang terkait dengan praktek pemberantasan IUUF. Hasil penelitian pemberantasan IUUF melalui pemberian sanksi penenggelaman efektif membuat terapi kejut tapi tidak menimbulkan efek jera, internalisasi penyadartahuan kepada nelayan dan pelaku usaha, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, dan penguatan peran Indonesia di Kawasan ASEAN diprediksi efektif dalam mengatasi IUUF menjadi LRRF.
Kata kunci: Efektivitas, IUUF, LRRF
CATCH FISHERMAN EMPOWERMENT STRATEGY IN IMPROVING TOURISM DEVELOPMENT IN KARANGANTU NUSANTARA FISHERY PORT (PPN) CITY OF SERANG , BANTEN
Authors: Dharmawan Awan , Handrianto Dimas
Published: September 2024

ABSTRAK
 Himpitan ekonomi yang dialami oleh para nelayan tangkap di PPN karangantu Kota Serang, Banten memaksa para nelayan tangkap bergerak dengan memanfaatkan baiknya sarana dan infrastruktur serta mengembangkan potensi untuk pembangunan pariwisata . Hal tersebut dilakukan demi kelangsungan hidup dan perbaikan tingkat perekonomian . Dengan kondisi tersebut maka dilakukan penelitian yang ber tujuan mengkaji strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh nelayan tangkap dalam meningkatkan pendapatan melalui pembangunan pariwisata di PPN Karangantu. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat desktriptif. Untuk menjawab permasalahan yang ada, dilakukan penyusunan strategi beradasarkan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pemberdayaan nelayan tangkap dalam meningkatkan pendapatannya melalui pembangunan pariwisata di PPN Karangantu membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif dari pihak PPN Karangantu, Pemerintah Kota Serang, Tokoh Masyarakat serta Aparatur Negara , sehinga PPN Karangantu bisa menjadi tujuan wisata yang lebih menarik disertai pembenahan dan pengelolaan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi.
Key words : Empowerment, Fisherman Capture, Strategy Tourism Development
ASSOCIATION OF DEMOGRAPHIC AND DIETARY FACTORS WITH ABDOMINAL OBESITY AMONG WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN INDONESIA
Authors: Hanun Siregar Mukhlidah , Ayu Dewi Sartika Ratu , Junengsih Junengsih , Hanifar Kalinaki
Published: September 2024

Background: There was an increase in the incidence of abdominal obesity among women of childbearing age in Indonesia. Impact on reproductive health such as sub infertility, irregular menstruation, and PCOS. Abdominal obesity also causes problems during pregnancy. Objective: This study aimed to analyze the association of demographics and patterns of food consumption with abdominal obesity in women of childbearing age in Indonesia. Method: This study used a cross-sectional design. The data used from Basic Health Research 2018. The total sample size was 29,888 respondents. Data analysis was performed by the Chi-Square test. Results: The result found the prevalence of abdominal obesity in women of childbearing age was 49.4%. Demographic factors associated with abdominal obesity were age, marital status, education level, and type of region. Patterns of food consumption associated were fatty foods/cholesterol/fried foods and burnt/grilled foods, with a risky frequency of more than 3 times per week. Conclusion: One of two women of childbearing age in Indonesia was abdominal obesity so we should make efforts to reduce this incidence with notice in demographic factors and dietary intake. Women of childbearing age need to avoid risky foods to maintain reproductive health and reduce the risk of cardiovascular disease, which increases with age.
Relationship Between Autism and Cancer
Authors: Özdem Berna , Tekedereli İbrahim
Published: September 2024

Autism spectrum disorder (ASD) refers to a set of developmental disorders that appear beginning in early infancy. Within the first three years following birth, early warning signs of autism spectrum disorder become apparent. Their difficulties in communicating stem from speech delays as well as difficulties in socializing. Though education and treatment may be somewhat helpful, there are no effective drugs or surgical techniques that can treat it. Researchers have found a link between autism and an increased risk of developing neurological, gastrointestinal, and cancer diseases. A comprehensive study of the relationship between autism and cancer has not been clear. Nonetheless, it is important to look into this particular aspect of autism-related cancer risk, paying special attention to the genes and pathways involved. The aim of this article is to provide a holistic perspective by studying the literature of existing evidence on a possible link between autism and cancer.