bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
UPAYA TAKTIS DAN STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Waluyo Bambang
Published: February 2023

Sebagai extraordinary crime, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan keterpaduan dan kebersamaan antar pene- gak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dapat dilakukan antara lain melalui penjatuhan pidana mati, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dan penjatuhan pidana bagi pelaku korporasi. Singkat kata pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, masif, integral, dan holistik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, in- vestor, martabat bangsa, serta menimbulkan efek jera dan mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.
HARMONISASI PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA GLOBAL
Authors: Winarno Ronny
Published: February 2023

Peran KPK semakin penting serta memiliki fungsi yang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam penegakan hukum korupsi di era globalisasi. Modus tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan mengakar memerlukan harmonisasi hukum positif yang digunakan oleh KPK dalam pembe- rantasan tindak pidana korupsi. Harmonisasi pengaturan KPK menjadi kunci terlaksananya penega- kan hukum tindak pidana korupsi.
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Tinjauan Sosiologis)
Authors: Purnamasari Elita
Published: February 2023

Elita Purnamasari, kewenangan penyidik polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (suatu tinjauan sosiologis). Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan dilakukan secara masif melibatkan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan yang cukup serta tingkat ekonomi yang baik. Pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan menyertakan para penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kewenangan Penyidik polri berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Penegakan hukum tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh POLRI walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lahir dan mempunyai kewenangan yang besar. Semuanya itu mempunyai tujuan yang sama memberantas tindak pidana korupsi guna menciptakan masyarakat yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Authors: Samuel
Published: February 2023

Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, melahirkan dan memberikan kewenangan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sejak Agustus 2003. Indonesia mulai memantapkan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern. Setiap undang-undang yang dinilai melanggar Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya (constitutional review) oleh hakim konsitusi. Pelem- bagaan mekanisme pengujian undang-undang (judicial review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud dari adanya pemurnian atau purifikasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah dilakukannya empat kali (1999-2002) perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tiga kewenangannya, yaitu memutus pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum dan kemudian termasuk pula perselisihan pemilihan kepala daerah menyusul diberikannya kewenangan memutus sengketa pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Kons- titusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya menguji konstitusionalitas un- dang-undang telah memberi akses bagi warga negara Indonesia untuk memperjuang-kan hak-hak konstitusional mereka.
TINDAK PIDANA DALAM RUMAH TANGGA
Authors: Arief Hanafi
Published: February 2023

Tindak pidana dalam rumah tangga, khusus terhadap perempuan (istri) umumnya terjadi karena ba- nyak masyarakat masih meyakini adanya dominasi budaya patriarkhi. Disahkannya Undang-Un- dang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momentum sejarah bagi bangsa indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok ma- syarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. La- hirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di- golongkan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam rumah tangga tertuang dalam pasal 44, 45, 46, 47. Menurut penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 23 Ta- hun 2004, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Khusus bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta seperti tertuang dalam pasal 44 ayat (4). Adapun ancaman pidana yang da- pat dikenakan bagi pelaku kekerasan psikis terhadap perempuan yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menim- bulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau ke- giatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 2004. Dilihat dari rumusan pasal 46 berkaitan dengan sanksi pidana yang diatur terhadap tindak pidana kekerasan seksual da- lam rumah tangga, maka pelaku kekerasan diancamkan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Adapun Pa- sal 47 sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang me- langgar Pasal 8 huruf b yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana den- danya paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara straf maksimum khusus untuk pidana penjaranya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan untuk pidana dendanya paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Hukum Tata Negara sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Selaras dengan Prinsip Demokrasi
Authors: Cahyono Ma’ruf
Published: February 2023

Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) metode yang berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum, dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil daripada penelitian menjelaskan pentingnya kerangka hukum tata negara yang jelas sebagai haluan negara, sekaligus mengungkapkan pentingnya tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, penelitian ini menekankan prinsip good governance sebagai bagian pokok dan inheren dalam konseptualisasi dan pelaksanaan hukum tata negara Indonesia.
Abstract
In principle, humans are independent, so power over humans only applies with the knowledge and permission of that power. This power can be said to be the highest power in the state. Indonesia is included as a country that adheres to the ideology of people’s ownership. The people have the highest power in the state, but the constitution regulates its implementation. The real owner of the highest power in the Indonesian state is the people. That power must be realized from the people, by the people, and for the people; even power should be held together with the people. In this study, 2 (two) methods have been developed in the social and legal sciences, emphasizing examining doctrinal or normative research methods. The method used in legal science is to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of the research explain the importance of a clear constitutional legal framework as the direction of the state, as well as reveal the importance of working relations between state institutions in the system of administering state government. In addition, this study emphasizes the principle of good governance as a fundamental and inherent part of the conceptualization and implementation of Indonesian constitutional law.
Keywords: Law, Constitutional Law, Governance, Governance, Democracy
Konsolidasi Tanah yang Berkelanjutan dalam Kebijakan Relokasi Kawasan Kumuh: Analisis Empiris Yuridis
Authors: Sihombing B. F. , Syarief Elza
Published: February 2023

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan dalam menata Kawasan Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Ahok sangat kontroversi dengan tidak menerapkan konsep konsolidasi tanah dan terus mendapat penolakan keras dari para warga masyarakat, menjadi sorotan publik dan mendapat kontra dari masyarakat luas di Indonesia karena melakukan penggusuran paksa dan merelokasi warga ke beberapa rusun. Sementara itu, kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, yang akan membangun shelter, hunian sementara bagi eks warga di tempat itu yang dahulu tergusur dan berencana menata ulang kawasan tersebut dengan konsep konsolidasi tanah secara konsisten, berkeadilan dan berkesinambungan.
Abstract
This study aims to find out about the policies of the Governor of Jakarta Province, held by Basuki Tjahaja Purnama (a.k.a Ahok) and Anies Baswedan in managing the Aquarium Village Area, North Jakarta. The approach method used in this study is to use an empirical juridical approach. The results of the study show that the policy of Ahok is very controversial because by not applying the concept of land consolidation and continues to receive a strong rejection from the community, it becomes the public spotlight and gets contra from the wider community in Indonesia for carrying out forced evictions and relocating residents to several flats. In contrast, the policy of the Governor of Jakarta Province, Anies Baswedan, is to build temporary shelters for former residents in the area who were previously evicted and plans to reorganize the area with the concept of consistent, equitable, and sustainable land consolidation.
Keywords: Sustainable land consolidation, Basic Agrarian Law (BAL), Law No. 1 of 2011, Relocation, Public policy
Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Modern
Authors: Syarifuddin Muhammad
Published: February 2023

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. “Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi acces to justice terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik, untuk itu pengadilan dituntut membantu pencari keadilan agar mendapat perlakuan yang adil.1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) disebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) disebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana2 ,cepat, dan biaya ringan”. Sejak dimulainya era reformasi sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara, MA sudah merespons adanya perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan cetak biru MA 2010-2035, yang dilakukan tahap demi tahap. Semua ini dalam rangka penanganan atau penyelesaian perkara yang efektif dan efisien melalui sarana dan prasarana teknologi informasi. Merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan lagi hanya slogan semata dalam sistem peradilan saat ini. MA telah membuktikan hal ini, dari setiap laporan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja (penyelesaian perkara) yang signifikan.

 

Abstract

A simple, fast and low-cost trial is expected to be able to answer the needs of economically weak justice seekers. "The principle of a simple, fast and low-cost judiciary means that the judiciary must open up wide space for access to justice, especially for those who are economically weak and socio-politically vulnerable. For this reason, courts are required to assist justice seekers in order to receive fair treatment. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 2 paragraph (4) states: "Judicial are carried out simply, quickly and at low cost" and Article 4 paragraph (2) states: "The court assists justice seekers and tries to overcome all obstacles and obstacles to a simple, fast, and low-cost trial can be achieved”. Since the start of the reform era of the state administrative system and institutions, the Supreme Court has responded to these changes. This can be seen from the vision, mission, and blueprint of the 2010-2035 MA, which was carried out step by step. All of this is in the context of effective and efficient handling or settlement of cases through information technology facilities and infrastructure. Realizing the principle of simple, fast, and low-cost justice is no longer just a slogan in the current justice system. The Supreme Court has proven this, from each annual report from year to year there has been a significant increase in performance (case resolution)

Keywords: Modern Justice, Criminal System, Indonesia
Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional
Authors: Ferdiles Lucky
Published: February 2023

Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan penerapan restorative justice dalam pasal kesusilaan dan juga secara fundamental perlu untuk mereformasi hukum dengan memasukkan konsepsi restorative justice ke dalam kodifikasi hukum pidana materiil, sehingga akan lebih luas mendapatkan keterlibatan peran masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis eksistensi restorative justice dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan membedah dasar hukum bagi konsep restorative justice sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Keadilan restoratif tidak diatur secara rinci dalam sistem peradilan pidana tetapi merupakan konsep orientasi baru dalam konsep pemidanaan. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan secara prosedural dan formalitas baku yang kaku dan terbatas dalam sistem peradilan pidana konvensional. Para penegak hukum diharapkan tidak hanya menghadirkan hukum yang represif, tetapi juga melakukan tindakan hukum yang responsif sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).
Abstract
This research seeks to conceptualize the application of restorative justice in the decency article and also fundamentally needs to reform the law by incorporating the concept of restorative justice into the codification of material criminal law so that it will be more widely involved in the role of the community, perpetrators, and victims in settlement of criminal acts. The purpose of this study is to analyze the existence of restorative justice in the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) and to dissect the legal basis for the concept of restorative justice as a basis for law enforcers to be implemented in the criminal justice system in Indonesia. This research was compiled using normative juridical research, research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Restorative justice is not regulated in detail in the criminal justice system but is a new orientation concept in the concept of punishment. Handling of perpetrators of criminal acts is not only carried out in a standard procedure and standard formalities that are rigid and limited in the conventional criminal justice system. Law enforcers are expected to present repressive laws and take responsive legal actions as the desired law (ius constituendum).
Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Responsive Legal Action
Justice and Legal Certainty in Regulating Cryptocurrency in Malaysia
Authors: Marwan Muhamad , Prayogo Galang
Published: February 2023

Cryptocurrencies have received important attention as alternative mediums of exchange that can complement or even replace traditional ones. For this reason, cryptocurrencies have become an attractive investment vehicle with a constantly growing market cap. Cryptocurrencies’ role and economic impact cannot be concluded further than just a disruptive technology to the conventional financial system. The unstable and highly speculative value fluctuations coupled with a relatively new technological system have resulted in a lack of research to predict the future cryptocurrency market development. The research method used in this legal research is the juridical-normative method. The juridical-normative method is intended to seek or find rules, principles, and legal doctrines, which are then applied to analyze a phenomenon that is a legal subject. The presence of cryptocurrency has its own impact on social life. These impacts stem from the main feature of cryptocurrencies, the blockchain. Blockchain offers a revolution in the paradigm of the financial system, which was initially centered on the existence of central authorities such as governments and banks to become user-centered or user-centered. In addition, the philosophical values applied in cryptocurrency and blockchain reflect ideas that are synonymous with the collegial collective spirit, such as decentralization, transparency, equality, and accountability.
Abstrak
Mata uang kripto telah mendapat perhatian penting sebagai media pertukaran alternatif yang dapat melengkapi atau bahkan menggantikan yang tradisional. Karena alasan ini, Mata uang kripto telah menjadi sarana investasi yang menarik dengan kapitalisasi pasar yang terus berkembang. Untuk saat ini, peran dan dampak ekonomi dari Mata uang kripto tidak dapat disimpulkan lebih jauh dari sekadar teknologi yang mengganggu sistem keuangan konvensional. Fluktuasi nilai yang tidak stabil dan sangat spekulatif ditambah dengan sistem teknologi yang relatif baru mengakibatkan kurangnya penelitian untuk memprediksi perkembangan pasar Mata uang kripto di masa depan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis-normatif dimaksudkan untuk mencari atau menemukan kaidah, asas dan doktrin hukum yang kemudian diterapkan untuk menganalisis suatu fenomena yang menjadi subjek hukum. Kehadiran cryptocurrency memiliki dampak tersendiri dalam kehidupan sosial. Dampak ini berasal dari fitur utama Mata uang kripto, blockchain. Blockchain menawarkan revolusi paradigma sistem keuangan yang awalnya berpusat pada keberadaan otoritas pusat seperti pemerintah dan bank menjadi user-centered atau berpusat pada pengguna. Selain itu, nilai-nilai filosofis yang diterapkan dalam cryptocurrency dan blockchain mencerminkan ide-ide yang identik dengan semangat kolektif kolegial seperti desentralisasi, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas.
Kata kunci: Mata uang kripto, Bitcoin, Hukum, Ekonomi, Malaysia
Urgency of Separation of Powers in State Institutions to Defend Against Corruption in Indonesia
Authors: Khairo Fatria , Busroh Firman Freaddy , Riviyusnita Rianda
Published: February 2023

The issue of abuse of authority is still a color of politics in every state institution, such as the ministry. Such as political member charges. There are ways for brainstorming for writers to contribute to the system as we know that Indonesia implements a system of power-sharing known as the Legislative, Executive and Judiciary. With its power distribution system, Indonesia tends to open space for corrupt behavior. The Urgency of the Separation of Power System in corruption in Indonesia aims to reduce the space that can be corrupted and to facilitate monitoring and evaluation of each performance.
Abstrak
Isu penyalahgunaan wewenang masih menjadi warna politik di setiap lembaga negara, seperti kementerian. Seperti biaya anggota politik. Ada cara untuk brainstorming bagi penulis untuk berkontribusi pada sistem. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang dikenal dengan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Indonesia dengan sistem distribusi kekuasaan cenderung membuka ruang perilaku korupsi. Urgensi Pemisahan Sistem Ketenagalistrikan dalam korupsi di Indonesia ditujukan untuk mengurangi ruang yang berpeluang dikorupsi dan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi setiap kinerja.
Kata kunci: Korupsi, Pemisahan Sistem Tenaga, Lembaga Negara, Indonesia
Transformation of Politics of Tax Law to Create a Fair and Efficient Tax Collection System
Authors: Irianto Edi Slamet
Published: February 2023

In the context of the challenges of tax policy in creating a fair and efficient tax collection system, the politics of tax law needs to be transformed. Tax Law is a collection of regulations used to regulate the legal relationship between the State as a tax collector and the public as taxpayers. The purpose of tax law in general is to create justice in tax collection by the authorities to the public as taxpayers. Policymakers should be aware that the introduction of new tax expenditures and the introduction of special tax treatment for certain groups of taxpayers can create new special interest groups. A tax reform strategy that enables policy makers to achieve tax policy objectives and successfully implement fundamental and efficient reforms needs to be implemented. Policy makers must clearly communicate the strategic vision and objectives of tax reform. The transition in tax regulation in Indonesia in recent years could help bring about tax reform. The government can make tax reform happen by introducing rules that allow the old tax rules to continue to apply to some existing situations while the new tax rules will apply to all future situations.
Abstrak
Dalam konteks tantangan kebijakan pajak dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil serta efisien, politik hukum pajak perlu bertransformasi. Hukum Perpajakan adalah kumpulan peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara Negara sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai pembayar pajak. Tujuan hukum perpajakan secara umum adalah untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh penguasa kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Pembuat kebijakan harus menyadari bahwa pemberlakuan pengeluaran pajak baru dan pengenalan perlakuan pajak khusus untuk kelompok pembayar pajak tertentu dapat menciptakan kelompok kepentingan khusus baru. Strategi reformasi pajak yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan pajak dan berhasil melaksanakan reformasi mendasar serta efisien perlu diterapkan. Pembuat kebijakan harus mengomunikasikan visi strategis dan tujuan reformasi pajak dengan jelas. Transisi pengaturan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat membantu mewujudkan reformasi pajak. Pemerintah dapat membuat reformasi pajak terjadi dengan memperkenalkan aturan yang memungkinkan aturan pajak lama untuk terus berlaku untuk beberapa situasi yang ada sementara aturan pajak baru akan berlaku untuk semua situasi di masa depan.
Kata kunci: Pajak, Politik Hukum, Transformatif, Pemungutan Pajak, Keadilan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) in Corruption Crimes Based on Sociological Perspective of Law Enforcement
Authors: Hafidz Jawade
Published: February 2023

In order to realize a just, prosperous and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the eradication of corruption that happened until now can not be implemented optimally. Therefore, the eradication of acts of criminal corruption needs to be improved professionally, intensively, and sustainably because corruption has been detrimental to the state’s finances and the economy and hampered national development. By 2017, it will be the most productive for the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberasntas Korupsi/KPK) in terms of Operasi Tangkap Tangan (OTT). Until October 2017, the total KPK conducted OTT in 17 cases with 63 suspects. That number is higher than the previous year, i.e. in 2016 ago. Throughout 2016, the KPK has conducted OTT as well, with a total of 17 cases, but with a total of fewer suspects, i.e. 58 suspects. Corruption in the Perspective of Normative and Sociological Law Enforcement is a study that can meet the demands of modern science to perform or make descriptions, explanations, disclosures, and predictions. It can meet modern science’s demands to perform or make descriptions, explanations, disclosures, and predictions. Legal education, a sociological model consisting of social structure, behavior, variable, observer, scientific, and explanation, will make legal science responsive to the development and change in society.
Abstrak
Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan korupsi yang terjadi hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkelanjutan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Pada tahun 2017, ini akan menjadi yang paling produktif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hingga Oktober 2017, KPK telah melakukan OTT sebanyak 17 kasus dengan total 63 tersangka. Angka itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni pada 2016 silam. Sepanjang 2016, KPK juga telah melakukan OTT dengan total 17 kasus, namun dengan jumlah tersangka lebih sedikit, yakni 58 tersangka. Korupsi dalam Perspektif Penegakan Hukum Normatif dan Sosiologis, merupakan kajian yang dapat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau membuat deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi. Ia dapat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau membuat deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi. Pendidikan hukum yang merupakan model sosiologis yang terdiri dari struktur sosial, perilaku, variabel, pengamat, ilmiah, dan penjelasan akan menjadikan ilmu hukum responsif terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat.
Kata kunci: Operasi Tangkap Tangan (OTT), Korupsi, Tindak Pidana, Hukum Sosiologis, Penegakan Hukum
Information Technology in Electronic Land Registration System as the Standard of Government Performance in the Industry 4.0 Revolution
Authors: Handoko Widhi , Yubaidi Ricco Survival
Published: February 2023

Land law policy covers fundamental aspects, namely the principle of fulfilling the people’s constitutional rights to meet daily life’s needs and respect the principle of human equality. One of the objectives of the establishment of the Republic of Indonesia, as mandated by the 1945 Constitution, is to realize public welfare. The government’s main task is to create a government management system that can properly manage national resources to achieve prosperity and prosperity and social justice for all the people of Indonesia. The government must be able to realize land law reform, especially public services in the land sector. The formation of the National Bureaucracy Reform Committee is aimed at continuing the government’s plans that have not been effective, namely the creation of an accountable, productive, professional, and free of corruption bureaucracy. The most important improvement effort on land law reform is to reconstruct the land registration system in realizing the industrial revolution 4.0, in the form of an electronic certificate on land as a form of creativity and innovation to grow and develop digital technology while forming a legal culture in bureaucratic services and strong public services.
Abstrak
Kebijaksanaan hukum pertanahan mencakup aspek-aspek mendasar, yaitu asas pemenuhan hak konstitusional rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjunjung tinggi asas persamaan hak asasi manusia. Salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tugas pokok pemerintah adalah mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengelola sumber daya nasional dengan baik untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mampu mewujudkan reformasi hukum pertanahan, khususnya pelayanan publik di bidang pertanahan. Pembentukan Komite Reformasi Birokrasi Nasional bertujuan untuk melanjutkan rencana pemerintah yang belum efektif, yaitu mewujudkan birokrasi yang akuntabel, produktif, profesional dan bebas korupsi. Upaya pembenahan reformasi hukum pertanahan yang terpenting adalah merekonstruksi sistem pendaftaran tanah dalam mewujudkan revolusi industri 4.0, berupa sertifikat tanah elektronik sebagai bentuk kreativitas dan inovasi menumbuhkan dan mengembangkan teknologi digital, sekaligus membentuk budaya hukum. dalam pelayanan birokrasi dan pelayanan publik yang kuat.
Kata kunci: Teknologi informasi, Sistem registrasi elektronik, Land reform, Revolusi industri 4.0
Compliance of the Bangladesh Legal Policies with the ILO Convention on the Prohibition of Child Labor
Authors: Hossain Mohammad Belayet
Published: February 2023

This article aims to discuss the legal policy framework in Bangladesh laws prohibiting child workers. The law has banned children from doing hazardous work, but does not define the term ‘dangerous work’. Article 44 of the 2006 Bangladesh Labor Act contradicts the 1973 ILO Minimum Age Convention. In most cases, multinational enterprises (MNEs) agents or supply chains employ children; but foreign investors also have the same responsibility to oversee the local operations of their counterparties. So, it is very important to ensure the protection of the human rights of child workers. Broadly speaking, the findings highlight the need for providing justice, legal certainty and human rights consideration in specifying worker rights such as education, fair wages, limited working hours, safe working conditions, and health protection which must be guaranteed through labor laws. 
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk membahas kerangka kebijakan hukum dalam undang-undang Bangladesh dalam pelarangan pekerja anak. Undang-undang telah melarang anak-anak melakukan pekerjaan berbahaya; tetapi tidak mendefinisikan istilah 'pekerjaan berbahaya'. Pasal 44 Undang-Undang Ketenagakerjaan Bangladesh tahun 2006 bertentangan dengan Konvensi Usia Minimum ILO tahun 1973. Dalam kebanyakan kasus, agen atau rantai pasokan perusahaan multinasional (MNEs) mempekerjakan anak-anak; tetapi investor asing juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengawasi operasi lokal rekanan mereka. Jadi, sangat penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia pekerja anak. Secara garis besar, temuan tersebut menyoroti perlunya memberikan keadilan, kepastian hukum dan pertimbangan hak asasi manusia dalam menetapkan hak-hak pekerja seperti pendidikan, upah yang adil, jam kerja yang terbatas, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan kesehatan yang harus dijamin melalui undang-undang ketenagakerjaan.
Kata kunci: Kebijakan Hukum, Perburuhan, Pekerja Anak, Konvensi ILO, Bangladesh
Bangladeshi Migrant Workers’ Rights on the Front-lines of Covid-19 Epidemic: A Socio-legal Approach of Kafala System in Gulf Cooperation Council (GCC) Countries
Authors: Anowara Fatema , Hossain Mohammad Belayet
Published: February 2023

The global shutdown resulting from the Covid-19 pandemic led the manpower industry to go through the toughest time in its history. As a result, Bangladeshi workers, on whom the wheel of the economy of Bangladesh is heavily dependent, are facing racism and systematic abuse of human rights across the Gulf Corporation Council (GCC) countries. Even prior to the pandemic, they were either exploited or not provided the working conditions and remunerations that they were promised. In this context, this study focuses to address the violation of human rights of migrant workers, including their families, due to the after-effect of Covid-19 epidemic and identifying the barriers they are facing in GCC countries. Using qualitative research method, this study will explore whether there is any legal solution for those migrant workers and their families and what sorts of rights need to be protected under National and International laws. In addition, this study will also focus on the responsibilities of their home and host states to fulfill them. Based on the findings, this study will provide various recommendations that could be considered by the Government of Bangladesh either by building skilled workers or by improving the enforcement of existing legislation or by bilateral investment treaties (BITs) with the Gulf State.
Abstrak
Shutdown global akibat pandemi Covid-19 membuat industri tenaga kerja mengalami masa terberat dalam sejarahnya. Akibatnya, pekerja Bangladesh, yang sangat bergantung pada roda ekonomi Bangladesh, menghadapi rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis di seluruh negara Dewan Perusahaan Teluk (Gulf Corporation Council/GCC). Bahkan sebelum pandemi mereka dieksploitasi atau tidak diberikan kondisi kerja dan remunerasi yang dijanjikan. Dalam konteks ini, studi ini berfokus pada penanganan pelanggaran hak asasi pekerja migran termasuk keluarganya akibat dampak lanjutan dari epidemi Covid-19 dan untuk mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi di negara-negara GCC. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah ada solusi hukum bagi para pekerja migran dan keluarganya, dan hak-hak apa yang perlu dilindungi berdasarkan hukum Nasional dan Internasional. Selain itu, studi ini juga akan fokus pada tanggung jawab negara asal dan tuan rumah mereka untuk memenuhinya. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini akan memberikan berbagai rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Bangladesh baik dengan membangun pekerja terampil atau dengan meningkatkan penegakan undang-undang yang ada atau dengan perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaties/BIT) dengan Negara Teluk.
Kata kunci: Pekerja Migran, Covid-19, Migran Domestik atau Ilegal, Sistem Kafala, Pelanggaran Hak
Legal Heuristic Approach in Judicial Practice
Authors: Syarifuddin Muhammad
Published: February 2023

Reform in the legal field in the form of law enforcement in a principled manner is one of the main pillars of the demands for law reform in Indonesia. Law reform was launched almost two decades ago with the hope that the rule of law being enforced sustainably. However, the last and highest milestone in law enforcement of judges and court decisions still needs to be addressed. In many cases, court decisions are deemed not in accordance with the public’s sense of justice. In this regard, the emergence of Supreme Court Regulation (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 of 2020) had institutionally marked legal reform in law enforcement and judiciary practice. This article explores the legal heuristic approach in law reform in Indonesia and how its application can benefit judicial practice. In order to produce good, fair, and correct decisions characterized by scientifically justifiable principles so that they can be accepted by all parties involved in a legal dispute, judges, prosecutors, and lawyers need to have adequate knowledge and skills about the paradigm of law that sees law as a multi-faceted entity, covering legal and non-legal aspects that affect the process of normalizing, enforcing and reforming laws to realize legal certainty, justice and purposiveness principles to all levels of society.
Abstrak
Reformasi di bidang hukum berupa penegakan hukum secara berprinsip merupakan salah satu pilar utama tuntutan reformasi hukum di Indonesia. Reformasi hukum dicanangkan hampir dua dekade lalu dengan harapan agar supremasi hukum ditegakkan secara berkelanjutan. Namun, tonggak terakhir dan tertinggi dalam penegakan hukum hakim dan putusan pengadilan masih perlu dibenahi. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam kaitan ini, kemunculan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 telah secara kelembagaan menandai reformasi hukum dalam praktik penegakan hukum dan peradilan. Artikel ini mengeksplorasi pendekatan heuristik hukum dalam reformasi hukum di Indonesia dan bagaimana penerapannya dapat bermanfaat bagi praktik peradilan. Untuk menghasilkan putusan yang baik, adil, dan benar yang bercirikan asas-asas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa hukum, maka hakim, jaksa, dan advokat perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang paradigma hukum yang berlaku memandang hukum sebagai suatu entitas multidimensi, meliputi aspek hukum dan nonhukum yang mempengaruhi proses normalisasi, penegakan, dan pembaruan hukum untuk mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kata kunci: Heuristik Hukum, Praktik Peradilan Modern, Antikorupsi, UU Pemberantasan Korupsi
Legality of Artificial Intelligence (AI) Technology in Public Service Transformation: Possibilities and Challenges
Authors: Mariyam Siti , Setiyowati Setiyowati
Published: February 2023

The purpose of this study is to analyze and formulate transformation policies in public services based on the use of information technology in the 5.0 era. This research is normative juridical research, with the empirical, case, and conceptual approaches, secondary data-based data sources analyzed by descriptive analysis. The results of the study show that the use of technology in the 5.0 era is relevant is Artificial Intelligence (AI) technology; this technology can be used in the context of public services in the cash transfer sector and also in services in the security sector, in the public service sector in the context of providing cash assistance. AI technology is used to process and analyze beneficiary data, and in the security sector, AI technology can be used to predict crime and recommend the presence of security forces. AI can also be used to detect faces where AI can guarantee greater accuracy than humans in face and time police officers. The use of AI in the context of public services has had an impact, namely in the form of a reduction in the role of humans in public services, in addition to placing AI at the forefront of public services, making public service interactions no longer person to person but the person to machine. The challenge of using AI in the public service sector is the very minimal readiness to operationalize the use of AI by the government.  Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merumuskan kebijakan transformasi dalam pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi di era 5.0. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan empiris, kasus dan konseptual, berdasarkan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi di era 5.0 yang relevan adalah teknologi Artificial Intelligence (AI), teknologi ini dapat digunakan dalam konteks pelayanan publik di bidang transfer tunai dan juga dalam pelayanan di bidang keamanan. , di bidang pelayanan publik dalam rangka pemberian bantuan tunai. Teknologi AI digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penerima manfaat dan pada bidang keamanan teknologi AI dapat digunakan untuk memprediksi kejahatan dan merekomendasikan keberadaan aparat keamanan selain AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi wajah dimana AI dapat menjamin akurasi yang lebih besar dari manusia dalam menghadapi dan petugas polisi waktu. penggunaan AI dalam konteks pelayanan publik telah memberikan dampak yaitu berupa pengurangan peran manusia dalam pelayanan publik, selain menempatkan AI sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, membuat interaksi pelayanan publik tidak lagi bersifat personal. ke orang tetapi orang ke mesin. tantangan penggunaan AI di sektor pelayanan publik adalah kesiapan yang sangat minim untuk mengoperasionalkan penggunaan AI oleh pemerintah.
Kata kunci: Kecerdasan buatan, Pelayanan public, Penggunaan Teknologi Informasi
Retirement and Continuation of Employment Relations: Annotation of Supreme Court Circular Letter Number 5 of 2021
Authors: Farianto Willy
Published: February 2023

Retirement is a time when a worker stops working because he is old or has entered old age. At that time, laws and regulations stipulated that termination of employment could be carried out for the reason that workers were entering retirement age. However, sometimes it is common to find a company still employing retirees, whether they are employees who have retired but are still employed or have had their term of office extended, or who have retired and then been called back to work. For employees who have retired and are re-employed, the company can use a Specific Time Work Agreement (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu /PKWT) by taking into account the time period and completion of work as stipulated in Article 4 paragraph (1) amended by Article 5 paragraphs (1) and (2) and amended by Article 6 of Government Regulation No. 35 of 2021. In line with the absence of laws and regulations prohibiting employers or companies from re-employing workers who have reached retirement age, the Supreme Court issued a Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA) Number 5 of 2021 concerning Enforcement of the Formulation of the Results of the 2021 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court in which it regulates the rights of workers who retire and then are reemployed.
The Politics of Law of Sharia Economics in Indonesia
Authors: Hasan Hasbi , Mustafa Cecep
Published: February 2023

This study examines the process of institutionalization of sharia principles in the economic field, along with the process of legislation and regulation in the national legal system. The scope of this study will rely on the existence, opportunities, and challenges of actualizing the Islamic economic system from the perspective of Indonesian legal politics. Specifically, this approach is carried out based on the authority of Islamic law and its existence as a source of law in Indonesia’s national legal order, with a sharp level of attention to the dynamics of regulatory policies on sharia economic business activities. Starting from the characteristics of Indonesian political legalism under the umbrella of the 1945 Constitution, which adheres to the concept of “unification and codification in a “unique way,” the study of sharia economics in Indonesian legal politics has also given birth to several knots that are “unique.” Theoretically, the concept of “unification” is a way for national legal politics to shape law in the condition of a pluralistic Indonesian nation. One principle that is used as a theoretical benchmark in this regard is how to carry out the process of legal unification in a pluralistic society that seeks to maintain a process of differentiation in a sustainable manner of sharia economics.
Abstrak
Penelitian ini menyoroti proses pelembagaan prinsip syariah dalam bidang ekonomi berikut proses legislasi dan regulasinya dalam sistem hukum nasional. Lingkup kajian ini akan bertumpu pada eksistensi, peluang dan tantangan aktualisasi sistem ekonomi syariah dalam perspektif politik hukum Indonesia. Secara spesifik, pendekatan ini dilakukan dengan bertolak pada otoritas hukum Islam dan eksistensinya sebagai sumber hukum dalam tertib hukum nasional Indonesia, dengan tingkat perhatian yang tajam pada dinamika kebijakan regulasi atas kegiatan usaha ekonomi syariah. Bertolak dari karakteristik legalisme politik hukum Indonesia di bawah payung UUD 1945 yang menganut konsep”unifikasi dan kodifikasi secara “unik,” kajian tentang ekonomi syariah dalam politik hukum Indonesia juga telah melahirkan beberapa kata simpul yang bersifat “unik.” Konsep “unifikasi” secara teoritik merupakan satu jalan bagi politik hukum nasional untuk membentuk hukum dalam kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Salah satu prinsip yang dijadikan tolak ukur teoritis dalam hal ini adalah bagaimana melakukan proses penyatuan hukum dalam masyarakat majemuk yang berupaya mempertahankan proses diferensiasi ekonomi syariah secara berkelanjutan.
Kata kunci: Politik Hukum, Ekonomi Syariah, Kerangka Hukum, Indonesia
Rethinking Genocidal Intent: An Interpretation under the International Law and the Jurisprudence of International Criminal Tribunals
Authors: Fahim Md. Hasnath Kabir
Published: February 2023

Many criminal lawyers and scholars of criminal law have applied an analytical method to examine the elements of crime, and such elements are comprised of subjective elements (mens rea) and objective elements (actus reus). According to this, a crime is either an act or omission with a psychological bond relating to the physical act of the criminal. Regarding the crime of genocide, its elements are derived from the definition of genocide under the Genocide Convention and the Rome Statute. The Genocide Convention defines genocide as the commission of an act with the intent to destroy, either wholly or partly, a national, racial, ethnical, or religious group. However, the ‘genocidal intent’ or mental element to commit the crime of genocide was not considered in the military trials of Nuremberg and Tokyo. This ‘genocidal intent’ received its very first attention during the trials of two ad hoc international tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda. This paper attempts to discuss the definition of genocide under the Genocide Convention and the Rome Statute. This paper, then, focuses on the mental element of genocide and the approach of the international criminal courts during the trial of genocide.
Abstrak
Banyak ahli hukum pidana dan sarjana hukum pidana telah menerapkan metode analisis untuk mengkaji unsur-unsur kejahatan dan unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur subyektif (mens rea) dan unsur obyektif (actus reus). Menurut ini, kejahatan adalah perbuatan atau kelalaian dengan ikatan psikologis yang berkaitan dengan perbuatan fisik pelaku kejahatan. Mengenai kejahatan genosida, unsur-unsurnya diturunkan dari pengertian genosida di bawah Konvensi Genosida dan Statuta Roma. Konvensi Genosida mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan baik seluruhnya atau sebagian, kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Namun, ‘niat genosida’ atau unsur mental untuk melakukan kejahatan genosida tidak dipertimbangkan dalam pengadilan militer di Nuremberg dan Tokyo. ‘Niat genosida’ ini mendapat perhatian pertama selama persidangan dua pengadilan internasional ad hoc untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda. Tulisan ini mencoba untuk membahas definisi genosida di bawah Konvensi Genosida dan Statuta Roma. Artikel tersebut kemudian berfokus pada unsur mental genosida dan pendekatan pengadilan pidana internasional selama persidangan genosida.
Kata kunci: niat genosida, konvensi genosida, kelompok tertentu, hukum pidana internasional, penghancuran