HEGEMONI KEKUASAAN DALAM WACANA KONSEPTUALISASI OBJEK TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Authors: Sitanggang Natal P. 
Published: November 2022

Tata naskah dinas adalah satu bentuk wacana produk hukum yang mengatur penulisan naskah kedinasan di lingkungan pemerintah di antaranya pemerintah daerah. Dalam penyuntingannya, adakalanya bahasa wacana itu sulit diperbaiki jika diarahkan kepada gramatika yang ideal. Alasan yang ditemukan untuk itu cukup absurd, yakni akan adanya penolakan atau tidak ditanggapinya konsep surat yang diajukan. Tampaknya, ada ideologi tertentu yang berpengaruh di sana. Dalam kajian teori kritis, pengaruh seperti itu tampak merupakan bagian dari topik hegemoni. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk menggali realitas hegemoni itu melalui ancangan analisis wacana (kritis). Data penelitian ini diambil dari Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Data dibatasi pada bagian Ketentuan Umum yang memuat sejumlah konseptualisasi objek nota dinas. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori kritis sejumlah ahli di antaranya, Michel Foucault, Norman Fairclough, dan Habermas. Alasan utamanya adalah bahwa teori kritik yang mereka ajukan mempunyai kesamaan dalam melihat bahasa sebagai wacana. Mereka sepakat bahwa bahasa adalah salah satu penanda praktik sosial yang memuat identitas, relasi sosial, dan sistem pengetahuan, serta keyakinan. Selain itu bahasa diakui memiliki fungsi ideasional dan interpersonal. Secara ideasional bahasa digunakan untuk membuat sistem pengetahuan. Sementara itu, secara interpersonal, konstruksi bahasa dibuat untuk menciptakan subjek-subjek dan identitas tertentu dalam menjalankan relasi satu sama lain. Foucault secara khusus menyatakan bahwa di dalam wacana terdapat relasi antara kuasa dan pengetahuan. Gagasan-gagasan itu pula yang cenderung tersembunyi dalam konseptualisasi objek naskah dinas. Data penelitian ini dianalisis dengan teknik rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap konsep pada tataran struktur teks (mikroteks) untuk melihat pilahan unsur dalam bentuk subjek dan indentitas yang termaktub dalam konsep. Kewacanaan unsur itu dideskripsikan berdasarkan relasi antara fungsi dan identitasnya. Kemudian, posisi antarfungsi diuji dengan teknik pembandingan dan pembalikan unsur untuk melihat keberterimaannya secara semantik dan secara pragmatik (mesoteks dan makroteks). Dari analisis terlihat adanya 3 maujud konstruksi: 2 konstruksi yang relatif sistematis dan 1 yang relatif tidak sistematis. Dua konstruksi yang dimaksud mempunyai pola objek + verba kopula + konsep definisi (klausa tematik x dan y) masing-masing dapat diberik karakteristik direksional dan nondireksional. Sementara itu, konstruksi yang relative kurang jelas itu adalah bentuk tidak konsisten terhadap ciri konseptualnya. Kecenderungan yang terlihat ialah jika konsepnya bersifat direksional, strukturnya akan lebih mengedepankan klausa teks Sumber (pola SI) daripada klausa teks Isi (pola IS); sedangkan jika konsepnya bersifat nondireksional, strukturnya lebih mengedepankan klausa teks Isi (pola IS) daripada klausa teks Sumber (pola SI), tetapi tidak terlalu ketat. Pada struktur dan ciri SI itulah tersimpan pengetahuan yang absurd sekaligus menyebabkan ketidakkuasaan kelompok sosial tertentu untuk mengikuti bentuk tuturan (yang dianggap) ideal. Hal itu pula yang menjadi titik tolak pengaturan yang baku dan sistematis perihal pemosisian hegemoni dan kekuasaan dalam konsep objek naskah dinas.