STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( Studi Kasus Di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora)
Authors: Christiani Charis 
Published: July 2022

<div class="WordSection1"><p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Since a positive case of the Covid-19 virus was announced in Indonesia in March</em></p><p><em>2020, the government has stepped up steps in dealing with the global pandemic from Covid-19. Various policies have been issued by the central and local governments. Starting from limiting social relationships (socialdistancing), calling for work from home for most of the State Civil Apparatus (ASN). A number of institutions made policy adjustments to survive in maintaining their performance, especially in providing public services to the community. This has never been imagined for stakeholders to adapt to the Covid-19 era. Like it or not, every institution or agency is forced to innovate in providing services to other parties. Whereas previously interaction was more often in the form of face-to-face, now the public is more familiar with the use of digital networks. However, the reality in the field is not all institutions or agencies are ready to innovate without compromising the quality of public services. There are many obstacles faced by institutions, especially those with many branches in the regions, such as limited infrastructure and people who are still not technology literate. Although it seems difficult to implement in all regions of Indonesia, digital-based public services must be immediately applied for the convenience of the community in the Covid-19 era. The application of digital-based public services should be applied as early as possible. Utilization of digital technology supported by infrastructure and human resources reliable service is felt to be able to bridge access to public services in the midst of a pandemic.</em></p><p><em>Key words: service, public, administration, demography.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Sejak diumumkan kasus positif virus <em>Covid-19 </em>di Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari <em>Covid-19</em>. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (<em>socialdistancing</em>), menghimbau untuk bekerja di rumah (<em>work from home</em>) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah Lembaga melakukan penyesuaian kebijakan untuk <em>survive </em>dalam menjaga kinerjanya terutama memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya bagi pemangku kepentingan (stakeholder) untuk beradaptasi di era Covid-19. Mau tidak mau setiap lembaga atau  instansi  dipaksa  untuk  melakukan  inovasi  dalam  memberikan  pelayanan kepada pihak lain. Bila sebelumnya interaksi lebih sering dalam bentuk tatap muka maka sekarang ini publik lebih akrab dengan penggunaan jejaring digital. Akan tetapi realita yang ada di lapangan tidak semua lembaga atau instansi siap untuk berinovasi tanpa mengesampingkan kualitas dari pelayanan publik. Banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga terutama yang memiliki banyak cabang di daerah seperti infrastruktur yang masih terbatas dan masyarakat yang masih tidak melek akan teknologi.  Walaupun  terasa  sulit  untuk  diterapkan  di  seluruh  wilyah Indonesia,   namun   pelayanan   publik   yang   berbasis   digital   harus   segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat di era Covid-19 ini.Penerapan pelayanan publik yang berbasis digital seharusnya diaplikasikan sedini mungkin.Pemanfaatan teknologi digital dengan didukung infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal dirasa dapat menjembatani akses pelayanan publik ditengah pandemi.</p></div><p>Kata kunci : Pelayanan, publik, administrasi, kependudukan.</p><div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 309px; top: 657px;"> </div>