KATEGORI BADAN DAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA
Authors: silvia Irena 
Published: February 2021

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), artinya segala perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap warga negaranya dalam arti tidak ada kepentingan warga negara yang dirugikan ketika terjadi benturan kepentingan antara warga negara dengan penguasa. Dalam interaksi antara penguasa/ pemerintah/ pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya ada kemungkinan terjadi benturan dengan warga negara/ masyarakat, benturan tersebut bisa berupa adanya keputusan pejabat administrasi negara yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam negara hukum keputusan pejabat administrasi negara apabila berbenturan dengan kepentingan atau merugikan warga negara/ masyarakat, meskipun keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan berdasarkan kewenangan yang diberikan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara/ masyarakat, apabila terjadi maka inilah yang disebut dengan sengketa Tata Usaha Negara. Negara memfasilitasi kepada warga negaranya yang merasa dirugikan dan ingin mencari keadilan atas tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan yaitu, bagaimana kriteria Keputusan yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha NegaraDalam mempelajari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertujuan agar kita lebih mengerti, memahami dan mendalami tentang administrasi negara. Hukum acara PTUN dapat pula di sebut peradilan administrasi Negara .materi muatan mata kuliah hukum acara PTUN ini adalah membahas dasar-dasar peradilan tata usaha Negara, subjek dan objek sengketa tata usaha negara, kompetensi peradilan tata usaha Negara, alur penyeleseaian sengketa tata usaha negara, gugatan, schorsing, pembuktian, putusan, upaya hukum, dan eksekusi.Peradilan tata usaha Negara adalah salah satu peradilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani sengketa tata usaha Negara. Peradilan tata usaha negaara di adakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya pembenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa TUN yakni upaya administrasi yang menyelesaikan nya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugaatan ke pengadilan tata usaha Negara (PTUN).Dalam PTUN, seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dipercaya telah merugikan individu dan atau masyarakat. Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 yakni, Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta Pihak Tergu gat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan UU PTUN), pihak ketiga tidak dapat lagi melakukan intervensi dan masuk ke dalam suatu sengketa TUN.Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU PTUN dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasamya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali dalam sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya serta sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif. Adapun hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara Perdata, dengan perbedaan dimana Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan tidak seperti dalam kasus gugatan perdata, gugatan TUN bukan berarti menunda dilaksanakannya suatu KTUN yang disengketakan.