STUDI PERBANDINGAN PERSEPSI PERAWAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH TENTANG KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 1239/MENKES/SK/XI/2001 SEBAGAI DASAR HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN PADA LINGKUP OTONOMI DAERAH
Authors: Rakip Latuconsina Muhammad , . Nursalam , . Kusnanto 
Published: July 2018

STUDI PERBANDINGAN PERSEPSI PERAWAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH TENTANG KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 1239/MENKES/SK/XI/2001 SEBAGAI DASAR HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN PADA LINGKUP OTONOMI DAERAHComparative Study Perception of Nurses and Local Government Officials of The Minister of Health of The Republic of Indonesia No 1239 / Menkes / Sk / Xi / 2001 As A Basis For Nursing Practice Law In The Scope of Regional AutonomyMuhammad Rakip Latuconsina1, Nursalam2, Kusnanto31)Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MasohiJl. Dr. GA. Siwabessy No 18 Maluku Tengah 517912, 3)Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga SurabayaABSTRAKPraktik keperawatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1239/MenKes/SK/XI/2001 sebagai dasar hukum praktik keperawatan Bab 4 pasal 17 berisi tentang perawat dalam melaksanakan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan persepsi perawat dan pegawai pemerintah daerah tentang Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1239/MenKes/SK/XI/2001 sebagai dasar hukum praktik keperawatan pada lingkup otonomi daerah. Desain penelitian yang digunakan adalah studi komparatif, sampel yang diambil 50 responden, menggunakan teknik pusposive sampling, analisa data dengan signifikansi p < 0,05. Hasil penelitian didapatkan dengan uji statistik chi-square p = 0,00 yang berarti ada perbedaan persepsi perawat dan pegawai pemerintah daerah. Perbedaan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa perbedaan perawat dan pegawai pemerintah daerah disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Untuk itu informasi tentang praktik keperawatan harus disosialisasikan lebih luas dan lebih optimal di dalam organisasi profesi (Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI), jajaran pemerintah daerah maupun pada masyarakat luas.Kata kunci: KepMenKes RI No 1239/MenKes/SK/XI/2001, persepsi perawat, persepsi pegawai pemerintah daerahABSTRACTNursing practice is based on KepMenKes RI No 1239/KepMenKes/SK/XI/2001 article four section 17 as the legal base for nursing practice. Nursing should be practiced according to designated authority, which is based on education and experience, and in providing their service they have to obey professional standard. However, in practice, there is no nurse who has license (SIP, SIK, and SIPP) in performing their professional practice. This might be due to dissimilar information between nurses and local government officers. The objective of this study was to find the difference of the perception in nurses and local government officers on KepMenKes RI No 1239/KepMenKes/SK/XI/2001 as the legal base for nursing practice under the scope of regional autonomy. This study was a comparative study. Samples involved comprised 50 respondents, recruited using purposive sampling method. Data analysis had significance level of p < 0,05. Using Chi-square test, it was found that p = 0,00, indicating difference between the perception of nurse and that of local government officers on. Therefore, information on nursing practice should be socialized widely and optimally, particularly within profession organization (Indonesian Nurse Organization/PPNI), local government officers, and the society.Keywords: KepMenKes RI No 1239/KepMenKes/SK/XI/2001, nurse’s perception, local government officer’s perception