bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGARUH ROE, DER, PER, DAN NILAI TUKAR TERHADAP RETURN SAHAM
Authors: Devi Ni Nyoman Sri Jayanti Perwani , Artini Luh Gede Sri
Published: July 2019

The purpose of this study was to determine the effect of Return on Equity (ROE), Debt to Earning Ratio (DER), Price to Earning Ratio (PER), and Exchange Rate Against Stock Returns. This research was conducted on all Property and Real Estate companies listed on the IDX. The number of samples taken was 36 companies using saturated sampling techniques. The analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. Based on the results of the analysis it was found that ROE had a positive and significant effect on stock returns. DER has a negative and significant effect on stock returns, PER has a significant negative effect on stock returns. The exchange rate has a negative effect and is not significant to stock returns. Investors and other interested parties are expected to pay attention to changes to ROE, DER, and PER because they have an influence on stock returns, which will later consider investment strategy decisions to minimize risks and maximize returns obtained.

Keywords: fundamental analysis, stock returns
PERAN KEPUASAN KERJA MEMEDIASI KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN
Authors: Hermawan A.A. Didi , Suwandana I Gusti Made
Published: July 2019

Penelitian ini dilakukan di PT. Nadia Kencana. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 78 karyawan, dengan metode yang digunakan adalah sampel jenuh. Pengumpulan data diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner. Analisis data menggunakan analisis jalur, analisis sobel dan analisis VAF. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Komunikasi berpengaruh positif dan signfikan terhadap Kepuasan Kerja karyawan. Komunikasi berpengaruh positif dan signfikan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan Kerja secara positif dan signifikan memediasi pengaruh Komunikasi terhadap kinerja karyawan. Implikasi penelitian ini diharapkan pimpinan mampu menjalin komunikasi yang baik guna memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Semakin terpuaskan karyawan, maka karyawan akan semakin menunjukkan kinerja terbaiknya guna dapat menciptakan hasil kerja yang lebih efektif dan efisien. Keterbatasan penelitian ini hanya dapat diterapkan dalam lingkungan kerja PT. Nadia Kencana dan tidak dapat direalisasikan pada lingkungan perusahaan lain. Serta pemberian hasil kuesioner yang cukup lama sehingga memperlambat pengolahan data

 Kata kunci: kepuasan kerja, komunikasi dan kinerja karyawan
ANALISIS USAHATANI UNIT BISNIS TANAMAN MUSIMAN DI KEBUN PERCOBAAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2017
Authors: Listia Dewi Ida Ayu , Rantau I Ketut
Published: July 2019

Pertanian Perkotaan adalah aktivitas pertanian yang dilakukan di daerah perkotaan. Daerah perkotaan  pembangunannya berjalan cepat. Banyak lahan pertanian beralih menyebabkan lahan pertanian di daerah perkotaan menjadi sempit. Denpasar merupakan salah satu contoh daerah perkotaan yang memiliki lahan pertanian sempit. Pemilihan jenis produk yang akan dibudidayakan di lahan sempit sangat penting untuk menghasilkan keuntungan usaha. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan aktivitas usahatani tanaman musiman yang paling menguntungkan untuk usahatani perkotaan. Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakutlas Pertanian Unud. Data yang dipergunakan seperti produksi, harga jual, dan biaya input produksi yang dikeluarkan pada masing-masing budidaya tanaman di kebun selama tahun 2017. Responden yang dipergunakan ditentukan secara sengaja yaitu ketua dan bendahara pengelola kebun dan juga penanggungjawab produksi dan penjualan. Analisis data digunakan pendekatan Gross Margin untuk melihat mana keiatan usahatani yang paling menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada musim tanam pertama yang dilakukan pada bulan februari sampai juni 2017  dilakukan beberapa aktivitas usahatani yaitu usahatani jagung manis, melon Golden, Melon Rokcy, Cabe Rawit, Tomat, dan Terung Bulat. Usaha yang paling menguntungkan adalah usahatani melon golden dengan nilai gross Margin sebesar Rp 797.700 per 100m2. Pada Musim tanam kedua dilakukan pada bulan juli sampai nopember 2017 dilakukan beberapa kegiatan usahatani yaitu Terung Bulat, Cabe Rawit, Tomat, Jagung Ketan, Jagung Manis, Melon Golden, dan Melon Rokcy. Usaha yang paling menguntungkan dimusim tanam kedua adalah Melon Golden dengan nilai Gross Margin sebesar 881.117 per 100m2.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG TERCATUM PADA TOKO ONLINE
Authors: Ratna Sari Putu Dina Marta , Priyanto I Made Dedy
Published: July 2019

Klausula baku tercantum dalam toko online yang berbasis pada media sosial instagram mencantumkan klausula baku tidak menerima pengembalian barang atau refund yang secara tidak langsung telah membatasi hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum jika produk yang dipesannya berbeda atau tidak sesuai dengan produk yang diperjanjikan. Penulisan ini mengemukakan dua rumusan masalah, yakni: bagaimana pengaturan klausula baku, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemberlakuan klausula baku pada transaksi perniagaan elektronik. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan klausuka baku dalam transaksi elektronik dan belanja online dibatasi penggunaannya, pembatasan yang dimaksud dengan tidak mencantumkan klausula yang telah diatur dalam Undang-undang. Perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan haknya dapat melaporkan dan menuntut penjual ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak hak konsumen dapat terjamin dan terlindungi.

Kata Kunci: Klausula baku, Perlindungan Konsumen, Toko online
PELAKSANAAN HAK-HAK PEKERJA HARIAN LEPAS PADA HOTEL BINTANG BALI RESORT
Authors: Putra I Made Dwi Anugrah , Udiana I Made , Priyanto I Made Dedy
Published: July 2019

Beberapa kasus yang terdapat pada hotel di daerah Kabupaten Badung adalah masih terdapat beberapa pekerja harian lepas yang telah bekerja selama enam tahun namun belum mendapatkan pengangkatan menjadi pekerja tetap. Salah satu hotel di daerah Kabupaten Badung yang memperkerjakan pekerja harian lepas selama enam tahun bekerja yaitu Hotel Bintang Bali Resort. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort serta apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak-hak pekerja/buruh dengan sistem harian lepas termasuk kedalam sistemperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada Hotel Bintang Bali Resort belum berjalan sesuai aturan yang berlaku, karena masih adanya pelanggaran dalam pelaksanaanya, yaitu di bidang hak cuti yang dibayarkan, serta hak untuk menjadi pekerja tetap. Hambatan yang dihadapi dalam terlaksananya pemberian hak- hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort adalah aturan perusahaan mengenai jumlah karyawan tetap sehinggapekerja harian lepas tidak dapat langsung diangkat menjadi pekerja tetap setelah bekerja lebih dari tiga tahun. Faktor kesadaran hukum yang belum memahami peraturan dari pihak Hotel Bintang Bali Resort mengenai hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu, dan hak cuti yang dibayarkan.Kata Kunci : pelaksanaan hak, pekerja, harian lepas
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) INTARAN DI DESA PAKRAMAN SANUR
Authors: Dewi Ni Kadek Dwi Fitri Silvia , Marwanto Marwanto , Indrawati A.A Sri
Published: July 2019

Lembaga perkreditan desa berfungsi sebagai pengelola keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman yang berbentuk lembaga desa dan memiliki garis koordinasi dengan desa pakraman itu sendiri. Sumber keuangan yang dikelola oleh LPD berasal dari pendapatan desa seperti simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya memerlukan adanya jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit yaitu jaminan fidusia. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan? Dan bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu pihak LPD tidak mempunyai kedudukan preferensi untuk pelunasan kredit macet tersebut.

Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Jaminan Fidusia
KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PADA PT. MARDIKA GRIYA PRASTA DI DENPASAR
Authors: Prayoga D Ida Bagus Adhitya , Markeling I Ketut , Bagiastra I Nyoman
Published: July 2019

Pekerja tentu menjadi bagian yang sangat di butuhkan dalam menjalankan perusahaan. Tetapi keselamatan pekerja itu sendiri masih belum dapat perhatian khusus terhadap setiap perusahaan. Salah satu faktor yang sering kali lalai dalam penerapannya adalah tetang penggunaan alat-alat keselamatan kerja yang sangat penting bagi para pekerjanya. Supervisor yang bertugas di perusahaan mempunyai tanggung jawab  terhadap pengawasan tersebut. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah pihak perusahaan lalai akan penerapan alat-alat keselamatan kerja kepada para pekerjanya, sehingga menyalahi Undang-Undang No. 1 Tahun Tahun 1970 di Pasal 12.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada pendekatan  perundang-undangan, dan pendekatan fakta atau juga disebut metode penelitian hukum empiris.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah supervisor pada PT. Mardika Griya Prasta masih belum efektif, pengawasan terhadap pekerjanya masih sering kali lalai akan penggunaan alat-alat keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas bagi para pekerjanya agar terhindar dari kecelakaan kerja.

          Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Pekerja, Alat-alat Keselamatan.
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) BAGI PEKERJA ALIH DAYA PADA PT. DELTA DUTA DEWATA DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI
Authors: Sanjiwani Giri Made Ayu Ratih , Wiryawan I Wayan
Published: July 2019

Perlindungan upah telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah adanya upah minimum yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Ketentuan upah minimum yang diatur di dalam setiap Provinsi ataupun Kabupaten/Kota merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Salah satu masalah yang langsung menyentuh para pekerja/buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (Upah) yang diperoleh dengan tuntutan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggungannya yang semakin meningkat, dan sementara itu gaji yang didapat relatif tetap, menjadi salah satu pendorong protes dari para pekerja/buruhnya.  Penulisan ini mengemukakan dua permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pekerja alih daya di PT. PLN (Persero) Distribusi Bali dan sanksi yang diterima pengusaha jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan Upah Minimum terhadap pekerja alih daya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulakn bahwa Pelaksanaan Upah Minimum di PT Delta Duta Dewata belum di terapkan kepada beberapa pekerja alih dayanya, alhasil masih ada beberapa pekerjanya yang masih mendapatkan upah UMK Kota Denpasar Tahun 2017 dan Sanksi yang di terima pengusaha jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan Upah Minimum terhadap pekerja adalah pidana penjara yang paling singkat 1 (satu) tahun dan yang paling lama ialah 4 (empat) tahun dan/atau denda yang paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan yang paling banyak Rp 400.000.000,00. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh PT Delta Duta Dewata terhadap pekerja alih daya yang masih mendapatkan upah/gaji di bawah upah minimum ialah dengan cara dirundingkan dan di bicarakan dengan baik-baik, permasalahan yang di alami itu di selesaikan dalam waktu kurang lebih 30 hari.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Upah, Pekerja Alih Daya
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN
Authors: Yasa Putu Astika , Subawa Made
Published: July 2019

Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang memperluas makna perjanjian perkawinan. Timbul persoalan baru yaitu bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian sebelum dikeluarkannya perjanjian kawin dengan adanya putus Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptualapproach) yang digunakan sebagai sumber dalam melakukan pembahasan. Hasil penelitian ini adalah perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi adalah sah. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja dan terhadap perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi adalah tetap menjadi perjanjian yang sah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Namun apabila pasangan suami isteri ingin merubah isi perjanian tersebut yang dulunya merupakan harta bersama dan menjadi harta masing-masing suami isteri dengan persetujuan bersama wajib mengantongi penetapan Pengadilan Negeri mengenai pemisah harta mereka. Seperti halnya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN/Jkt.Tim.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan, Akibat Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM PADA PT. PAHALA EXPRESS DELIVERY DENPASAR
Authors: Agastya Ida Bagus Ketut , Udiana I Made , Sukranatha Anak Agung Ketut
Published: July 2019

Pengangkutan merupakan suatu sarana yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan perekonomian masyarakat, salah satunya yaitu angkutan barang. PT. Pahala Express Delivery memberikan layanan jasa pengiriman barang yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengirim barang. Pengangkut wajib mengangkut barang dengan aman dan selamat sampai tiba pada tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu bagaimana tindakan preventif PT. Pahala Express Delivery Denpasar untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap pengguna jasa serta tanggung jawab PT. Pahala Express Delivery Denpasar terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. Pahala Express Delivery Denpasar memberikan tindakan preventif mencegah kerugian pengguna jasa dengan memeriksa dan meminta keterangan barang, mengasuransikan barang mahal, menyarankan dibungkus kayu, plastik gelembung dan karung, mencatat keterangan barang, memberikan nomor resi sebagai nota/ bukti pembayaran. Tanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena ganti rugi yang diberikan kepada pengguna jasa yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang untuk yang tidak diasuransikan tidak dapat ditanggung secara penuh apabila melebihi sepuluh kali biaya pengiriman dengan jumlah maksimal tidak melebihi Rp.750.000, sedangkan yang diasuransikan ditanggung oleh jasa asuransi sesuai yang dialami. Mengenai keterlambatan layanan Express tidak diberikan ganti rugi keterlambatan.

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa, Jasa Pengiriman Barang
PERLINDUNGAN PRODUK-PRODUK BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS
Authors: Dewi Lily Karuna , Landra Putu Tuni Cakabawa
Published: July 2019

Indonesia sebagai negara yang menyimpan berbagai kekayaan alam tentunya memiliki banyak potensi Indikasi Geografis untuk selalu dikembangkan Perlindungan bagi Indikasi Geografis merupakan hal yang harus dipandang serius karena merupakan hasil dari karya intelektual untuk menghindari pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak yang timbul dari lahirnya karya intelektual tersebut. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan memahami kriteria yang wajib dipenuhi agar suatu produk dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis. Penulisan ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil analisa, agar suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis maka haruslah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis yaitu diawali dengan pengajuan permohonan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, lalu Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif, setelah itu diterbitkannya sertifikat Indikasi Geografis oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan terbitnya Sertifikat Geografis ini maka suatu produk tersebut resmi dilindungi dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis.

 

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Pendaftaran, Kriteria
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA MENJADI PESERTA BPJS DI KOTAMADYA DENPASAR
Authors: Sutoyo Imelda , Sarjana I Made , Mudana I Nyoman
Published: July 2019

Pelayanan kesejahteraan merupakan rangkaian pemberian tunjangan dan fasilitas dalam bentuk tertentu kepada kepada pekerja diluar gaji, biasanya berupa jaminan sosial. Kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya yakni dengan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang(UU). Namun dalam realitanya di Kotamadya Denpasar masih terdapat ±2000 perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut bersifat yuridis empiris dan diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perusahaan di Kotamadya Denpasar tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS adalah kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan mengenai pentingnya BPJS hingga karena kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya menjadi peserta BPJS. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Denpasar memberikan sosialisasi mengenai informasi yang lebih lengkap kepada para pemilik UKM dan manajemen perusahaan agar dapat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan, BPJS, Kotamadya Denpasar
ASPEK PERIKLANAN MAKANAN TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA
Authors: Andari Ni Ayu Emi Sri , Sukranatha A.A. Ketut
Published: July 2019

Periklanan merupakan sebuah bagian dari penyiaran yang tidak dapat dilepaskan dalam sistem hukum modern. Pada prakteknya, penyiaran yang dilaksanakan di Indonesia cenderung dilakukan dengan tidak benar bahkan berdasarkan Penelitian Kurniawan, dari 373 iklan pangan di Indonesia, sebanyak 312 iklan atau sekitar 83,6% iklan pangan melanggar ketentuan Kode Etik Periklanan Indonesia. Penyusunan jurnal ini diperuntukan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yakni (1) Bagaimana pengaturan periklanan makanan yang tidak sesuai dengan kenyataan? (2) Apa aspek yang mengakibatkan proses periklanan makanan di Indonesia cenderung berpotensi menyimpangi hak konsumen? Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan sintetis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan pengaturan terkait aspek periklanan makanan telah diatur dalam beberapa peraturan namun masih belum tegas dari sudut pandang sanksi yang dijatuhkan; sedangkan (2) kelemahan undang-undang penyiaran yang berdampak pada periklanan makanan di Indonesia terletak pada fungsi dari KPI yang masih lemah dalam legitimasinya sebagai lembaga pengawas ataupun badan legislator sehingga berdampak pada pelaksanaan fungsi dan penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. 

Kata Kunci : Periklanan, Kode Etik, Makanan.
PERTANGGUNG JAWABAN PT GO-JEK TERHADAP PENETAPAN KLAUSULA EKSONERASI
Authors: Astari Ida Ayu Lia , Sutama Ida Bagus Putu
Published: July 2019

Marak terjadinya penyalahgunaan data pribadi dari konsumen transportasi online Go- jek oleh pihak tidak bertanggung jawab menimbulkan keresahan. Penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pelaku (hacker) dengan dalil- dalil hadiah berupa Go- pay terhadap konsumen untuk kepentingan pelaku mengambil alih sistem data pribadi akun konsumen Go- jek tersebut. Dalam menghindari tanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh pihak lain di dunia usaha sering kali menggunakan klausula eksenorasi. Demikian juga dalam praktek perjanjian penggunaan aplikasi PT Go- jek dengan mitra kerja ataupun konsumen. Walaupun secara tidak jelas merupakan klausula eksonerasi dengan kalimat “Ini adalah kode verifikasi untuk memasang PIN Go- pay Anda yang baru. Waspada penipuan: Jangan pernah berikan kode ini pada siapapun.” yang dimaksudkan untuk melespakan tanggung jawab jika konsumen megalami kerugian akibat akun diretas oleh pihak ketiga. Permasalahannya adalah apakah peringatan yang dimaksud diatas dapat dikatakan klausula eksonerasi. Dengan menggunakan bahan hukum sebagai data primer seperti undang- undang, buku, dan bahan- bahan hukum lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pernyataan secara sepihak dari PT Go- jek dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi dan disetujui oleh pihak konsumen walaupun seacara nyata pihak konsumen tidak menyatakan dengan tegas menerima pernyataan tersebut. Adapun tujuan penulisan jurnal ini menguji pelarangan dari kalimat peringatan tersebut termasuk klausula eksonerasi dan untuk mengetahui tanggung jawab dari PT Go- jek.

Kata kunci: Go- jek, Tanggung jawab, Klausula eksonerasi
PEMBATALAN MEREK KARENA ADANYA KESAMAAN KONOTASI DENGAN MEREK LAIN YANG TELAH TERDAFTAR
Authors: Saraswati Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya , R. Ibrahim
Published: July 2019

Perlindungan hak merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, yang mana sebuah merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh suatu perlindungan. Suatu merek tidak dapat terdaftar apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Persamaan pada pokoknya dapat dilihat bila adanya persamaan gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Untuk persamaan konotasi tidak disebutkan secara eksplisit bahwa persamaan konotasi dianggap sebagai bentuk persamaan pada pokoknya sehingga dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan merek. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui adanya persamaan konotasi dapat dijadikan faktor pembatalan merek atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa persamaan konotasi dapat dikatakan sebagai persamaan pada pokoknya dan dapat dijadikan faktor pembatalan merek. Hal ini karena persamaan konotasi dalam suatu merek dapat menimbulkan kesan yang membingungkan dalam masyarakat yang nantinya akan cenderung menyesatkan.

Kata Kunci : Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Konotasi
KEABSAHAN JASA PENGANGKUTAN OJEK ONLINE DI INDONESIA
Authors: Sagita Putu Ari , Wita I Nyoman
Published: July 2019

Perkembangan Teknologi saat ini menghasilkan sebuah ide baru yakni Gojek dengan sebuah layanan yang diberikan berupa Ojek berbasis online. Aplikasi  Gojek dapat di unduh pada masing-masing smarthphone. Gojek menawarkan berbagai macam pelayanan khususnya jasa angkutan orang dan barang. Pada saat Gojek berkembang pada Tahun 2015, Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait apakah Ojek online merupakan transportasi yang sah atau tidak. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk memahami dan mengetahui dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia serta keabsahan jasa pengangkutan ojek online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Terdapat dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Permenhub Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Permenhub Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Kemudian, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Ojek online sah berlaku jika digunakan untuk mengangkut orang, dan tidak sah jika digunakan untuk mengangkut barang.

Kata Kunci : Ojek, online, dasar hukum, keabsahan   pengangkutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA/BURUH PADA PT. TEA KIRANA DENPASAR
Authors: Dewi Ida Ayu Krisna Kartika , Udiana I Made
Published: July 2019

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap     Keselamatan         dan Kesehatan Pekerja Pada PT Tea Kirana Denpasar. Latar belakang pada jurnal ini adalah tentang  perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja karena dalam mengerjakan suatu pekerjaan masih adanya  kejanggalan dan masih seringnya terjadi kecelakaan pada waktu kerja. Perlindungan tersebut merupakan Hak Asasi yang wajib dipenuhi perusahaan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.  Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat, khususnya pada PT Tea Kirana Denpasar.

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan dan data sekunder, yaitu data yang  diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan di PT Tea Kirana, Jalan Sarigading, Denpasar.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja belum berjalan dengan maksimal karena masih ada saja pekerja yang melanggar aturan pada saat melangsungkan pekerjaan. Pemberian hak pekerja oleh perusahaan berupa jaminan sosial belum sepenuhnya diberikan oleh pengusaha, hal tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja pada PT Tea Kirana Denpasar.

 

Kata kunci : Perlindungan Hukum, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, perusahaan.
UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SUNTIK VITAMIN C ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN TAMPAKSIRING
Authors: Parwati Desak Nyoman Dwi Indah , Westra I Ketut
Published: July 2019

Penulisan ini mempunyai judul “Upaya Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Suntik Vitamin c Ilegal Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Tampaksiring”. Banyaknya usaha-usaha kecantikan yang menawarkan harga murah menyebabkan konsumen tidak teliti untuk memilih jasa kecantikan yang aman sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen karena pelaku menjual produk yang tidak memiliki ijin edar atau illegal. Terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi sebagai suatu kewajiban pelaku usaha.

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empris adalah suatu pendekatan yang menganalisa kesenjangan antara norma dan perilaku masyarakat (kesenjangan antara das sollen dan das sein.

Hasil penelitian yang didapat adalah bentuk Upaya hukum konsumen terhadap penyalahgunaan suntik vitamin c pada salon kecantikan di Kecamatan Tampaksiring dimana pelaku usaha tidak mau membayar ganti rugi kepada konsumen dan bentuk upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha salon kecantikan.

KATA KUNCI : Upaya Hukum, konsumen, suntik vitamin c
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN SECARA SEPIHAK VOUCHER HOTEL OLEH PELAKU USAHA TRAVELOKA
Authors: Prihantini Made Bella Meisya , Parsa I Wayan
Published: July 2019

Kegiatan perdagangan di masyarakat berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan internet. Segala kegiatan manusia dalam bidang berusaha lebih dipermudah. Secara khusus dalam perusahaan travel yang menyediakan pemesanan tiket pesawat maupun voucher hotel secara online melalui aplikasi dalam smartphone. Pernah terjadi pembatalan voucher hotel secara sepihak oleh Traveloka yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen. Untuk itu perlu dicari kejelasan perlindungan hukum terkait hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

          Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian empiris dengan melihat kesenjangan dari berlakunya teori dengan praktek yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaku Usaha Traveloka memberikan tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty) yang berupa ganti kerugian dari voucher hotel yang dibatalkan. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembatalan secara sepihak voucher hotel oleh pelaku usaha Traveloka.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Sepihak.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Rahmawati Indah Dwi , Udiana I Made , Mudana I Nyoman
Published: July 2019

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia terdapat banyak pelanggaran terhadap beberapa hak konsumen dalam produksi kosmetika yang diproduksi atau diedarkan oleh pelaku usaha yang melanggar peraturan Perundang-Undangan, baik peraturan didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala BPOM. Apabila konsumen tidak teliti dalam memilih produk atau barang yang diinginkan maka konsumen akan menjadi sarana objek dalam mendapatkan keuntungan oleh pelaku usaha kosmetika. Pentingnya penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh konsumen yang dirugikan

Penelitian hukum normatif  yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Sumber data yang dipergunakan berasal dari hasil data primer bersumber dari Peraturan Undang-Undang dan data sekunder bersumber dari kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya untuk berhati-hati dalam memilih produk akan mendapatkan perlindungan hukum dan berhak mengajukan upaya hukum, sebaliknya yang tidak berhati hati dalam memilih produk tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait produk kosmetik sesuai dengan aturan yang ada.

 

Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen, Konsumen, Pelaku usaha, Kosmetika
TINJUAN HUKUM MENGENAI VILLA TANPA IJIN AKOMODASI WISATA YANG BEROPERASI DI KOTA DENPASAR
Authors: Dewi A.A Anggun Cintia , Suharta I Nengah
Published: July 2019

Berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pondok Wisata, setiap pelaku usaha pariwisata wajib memiliki ijin kegiatan usaha, termasuk didalamnya pendirian dan pengoperasionalan suatu villa. Tanpa adanya Ijin usaha, kegiatan usaha dalam bentuk apapun di bidang pariwisata dianggap sebagai bentuk kegiatan usaha yang ilegal.

Penerbitan Ijin atau perpanjangan Ijin usaha hotel di daerah Denpasar merupakan bagian dari keputusan atau beschikking yang bersifat hukum publik dalam hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas PerIjinan Kota Denpasar sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui asalan mengapa pendirian dan operasional suatu villa harus dilengkapi dengan ijin dan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum yang berlaku kepada pelaku usaha penyedia jasa akomodasi Villa di daerah Kota Denpasar yang tidak memiliki Ijin pondok wisata pada usahanya. Metode analisa penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini adalah dalam melakukan penertiban Villa yang beroperasi tanpa izin menggunakan asas musyawarah. Hal tersebut berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar berdasarkan hasil diskusi dengan pihak pemilik maupun pengelola Villa tanpa izin akomodasi wisata tersebut. Prosedur dimulai dari pengecekan izin villa yang dianggap beroperasi tanpa izin akomodasi wisata, pengecekan pembangunan villa tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Peraturan Daerah Kota Denpasar, pengecekan izin mendirikan bangunan (IMB), surat panggilan kepada pemilik villa hingga pemberhentian paksa operasional villa bekerja sama dengan kepolisian setempat.

Kata Kunci : villa, ijin akomodasi wisata, Pemerintah Kota
PENDAFTARAN SUARA SEBAGAI MEREK NON TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
Authors: Dewi Ni Putu Winda Pramesti , Sukihana Ida Ayu
Published: July 2019

Suara menjadi tanda pembeda yang potensial untuk didaftarkan sebagai merek. Dalam peraturan Undang – Undng Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, suara termasuk tanda pembeda yang dilindungi. Namun mengenai pendaftarannya masih banyak kebingungan mengenai cara menampilkan suara dalam bentuk grafik dan bagaimana suara bisa didaftarkan sebagai merek.

          Metode penulisan hukum normatif digunakan sebagai metode penulisan ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai pendaftaran suara sebagai merek berdasarkan ketentuan undang – undang di bidang Merek, serta mengkaji akibat hukum dari suatu merek tidak didaftarkan.

          Hasil dari kajian penulisan ini yaitu pendaftaran suara berdasarkan ketentuan undang – undang merek bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan pendaftaran merek di Ditjen HKI, dimana khusus untuk pendaftaran suara harus dapat dipresentasikan secara grafis dengan melampirkan notasi dan rekaman suara. Sealnjutnya untuk merek yang tidak didaftarkan, akibat hukumnya dalah hak atas merek tersebut tidak akan diberikan oleh negara sehingga tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci: Pendaftaran, Merek, Suara
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT TIDAK ADANYA TANGGAL KADALUWARSA DIKEMASAN ROKOK
Authors: Putra I Gusti Ngurah Indra Semara , Purwanto I Wayan Novy
Published: July 2019

Rokok salah satu barang yang paling digemari di kalangan masyarakat pada saat ini. Dilihat dari pengertiannya bahwa rokok itu gulungan tembakau kira-kira sebesar jari kelingking yang dikemas daun nipah, kertas yang nantinya akan menghasilkan asap setelah adanya pembakaran terhadap rokok tersebut. Banyaknya minat konsumen terhadap rokok menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang atau tidak bertanggungjawab dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan rokok yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di kemasan rokok. Penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menerakan tanggal kadaluarsa.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan melihat adanya kekosongan norma pada ketentuan peraturan pada kemasan rokok terhadap UUPK yang mengharuskan produk yang dipasarkan memenuhi standar prosedur yang pada kali ini harus dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsumen berhak mendapat hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat kurang jelasnya informasi yang didapat maka konsumen berhak untuk meminta ganti kerugian dan pihak pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab.

Kata kunci: Rokok, Perlindungan Konsumen, informasi.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CUTI HAID TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN (STUDI PADA PT. BALI CAMEL SAFARIS’S)
Authors: Meisiani Ni Made Rai , Suyatna I Nyoman
Published: July 2019

Semakin pesatnya pembangunan nasional di berbagai sektor berimplikasi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Melalui ketersediaan lapangan pekerjaan ini mendorong tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan untuk bekerja. Perempuan memiliki sedikit keunikan tersendiri yaitu mengalami masa haid setiap bulannya, yang mewajibkan setiap perusahaan memberikan cuti haid. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Implementasi Perindungan Hukum Hak Cuti Haid Bagi Pekerja Perempuan pada PT Bali Camel Safaris’s. Dalam Penelitian ini menggunakan Metode penelitian empiris.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada  PT. Bali Camel Safari’s, diketahui bahwa pelaksanaan pemberian  cuti haid pada perusahaan tersebut belum dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sistem penerapannya bukan dalam bentuk cuti melainkan dalam bentuk izin sakit, sehingga jatah libur setiap satu kali dalam minggu dipakai sebagai penggantinya. Hal ini hanya berlaku terhadap pekerja tetap saja, sedangkan pekerja tidak tetap tidak diberikan cuti haid sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian cuti haid ini yaitu, terbatasnya pekerja yang bekerja, sulitnya membuktikan benar atau tidaknya pekerja dalam masa haid serta adanya kecemburuan sosial antar pekerja terhadap pemberian cuti haid tersebut. Dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya yang diberikan dari perusahaan. Pada PT. Bali Camel Safari,s melakukan upaya mengatasi hal tersebut dengan memberikan jaminan kesehatan berupa kartu BPJS Kesehatan yang dapat digunakan secara gratis, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi kesehatan pekerjanya dan mempermudah pemberian cuti haid kepada pekerja perempuannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Perempuan, Cuti Haid
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS PENYUSUTAN NILAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
Authors: Pratama I Putu Yoga Putra , Landra Putu Tuni Cakabawa
Published: July 2019

Karya tulis ini membahas tentang penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan dalam perjanjian utang piutang yang dapat merugikan kreditor karena tidak adanya pengaturan dalam UU Hak Tanggungan untuk melindungi kreditor. Masalah yang diangkat dalam karya tulis ini adalah bagaimana kedudukan kreditor terhadap debitor dalam perjanjian utang piutang dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor atas penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan kreditor terhadap debitor dalam perjanjian utang piutang dan untuk menemukan konsep perlindungan hukum terhadap kreditor atas penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan analisisnya adalah kedudukan kreditor dalam perjanjian utang piutang lebih kuat dibandingkan dengan debitor, hal ini karena debitor yang memerlukan bantuan berupa pinjaman sebagai bentuk kepentingan dari diri debitor dan dapat diterapkannya perjanjian baku oleh kreditor tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu dengan debitor. Sementara perlindungan hukum terhadap kreditor apabila terjadi penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan maka pihak kreditor dapat meminta pelunasan piutang yang belum terjangkau pemenuhannya, karena utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi debitor. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata pemenuhannya dapat dilakukan dengan benda bergerak maupun tak bergerak milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sampai terjadinya pelunasan atas utang debitor.

Kata kunci : utang piutang, jaminan, perlindungan hukum
PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN SERTA KEBERADAAN PENGUNJUNG YANG MENYANYIKAN LAGU SECARA VOLUNTEER
Authors: Ardika Komang , Marwanto Marwanto
Published: July 2019

Lagu adalah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi lagu tanpa izin dari pencipta lagu. Salah satu bentuk pemanfaatan lagu adalah melakukan pertunjukan lagu di restoran yang menyediakan alat musik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain secara suka rela. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain termasuk dalam kategori penggunaan secara komersial dalam hal pihak restoran mendapatkan manfaat ekonomi atau mendapatkan manfaat yang dapat mempengaruhi nilai uang dengan keberadaan pengunjung restoran yang membawakan karya cipta lagu milik orang lain.

Kata Kunci: lagu, manfaat ekonomi, penggunaan secara komersial
PENJAMINAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK YANG TERLIKUIDASI?
Authors: Astari Gusti Ayu Oka Dwi , Westra I Ketut
Published: July 2019

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh mekanisme pengembalian dana simpanan nasabahdyang tersimpan pada bank yang dilikuidasi. Simpanan yang dimaksud yaitu simpanan yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari latar belakang permasalahan tersebut, kemudian penulis angkat sebagai permasalahan sekaligus tujuan dari penulisan jurnal ini yaituwbagaimana tanggung jawab bankwatas simpananwnasabah yang tidak mendapatkan jaminan LPS,wserta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukanwoleh pihak bank yang dalam hal ini yaitu BPR Swasad Artha dengan nasabah penyimpan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analitis dan konseptual. Sumberddata yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari datadprimer dan datadsekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang berasal  dari narasumber. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan. Kesimpulan tulisan ini yaitu pertama tanggung jawab bank terhadap simpanan nasabah yang tidakddijamin oleh LPS yaitu bank melakukan pengembalian dana kepada nasabah yang tidak mendapatkan jaminan oleh LPS sebagai bentuk pertanggungjawaban bank. Kedua, upaya yang dilakukan dalam penyelesaian simpanan nasabah yang menjadi tanggung jawab bank, dalam hal ini, para pihak menempuh jalur nonlitigasi yaitu dengan melakukan negosiasi.

Kata Kunci: Bank Likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah Penyimpan
PENGATURAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Authors: Sasmita Ni Nengah Nuri , Priyanto I Made Dedy
Published: July 2019

Dalam pengaturan mengenai layanan Fintech jenis peer to peer lending tidak terlepas dari pemberian sanksi kepada penyelenggara apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan Fintech jenis peer to peer lending yang diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dapat dirumuskan permasalahan mengenai pengaturan layanan Fintech jenis peer to peer lending di Indonesia dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami tentang penyelenggaraan layanan Fintech jenis peer to peer lending dan mengetahui pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah, Pengaturan layanan Fintech jenis peer to peer lending di Indonesia belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak. Dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending belum jelas dalam penerapan sanksinya sehingga tidak terwujud kepastian bagi para pihak.

 

Kata Kunci : Pengaturan Sanksi, Financial Technology, Peer to Peer Lending.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
Authors: Ratihtiari A. A. Titah , Parsa I Wayan
Published: July 2019

Tulisan ini memiliki latar belakang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, dengan tujuan untuk menganalisis upaya hukum dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimanakah jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menggunakan metode penulisan berdasarkan penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah berupa terciptanya aturan hukum yang diharapkan dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia saat bekerja di luar negeri. Namun upaya perlindungan hukum tersebut masih dianggap lemah, dikarenakan masih saja ada banyak kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah berkewajiban melindungi semua warga negaranya tanpa terkecuali baik yang sedang berada di dalam ataupun di luar negeri. Adapun ke depannya pemerintah dapat mengkaji kembali peraturan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga tidak ada lagi kasus yang mengancam Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT
Authors: Putra Pande Putu Hendra Andika , Marwanto Marwanto , Kusuma A.A Gede Agung Dharma
Published: July 2019

Pekerja memiliki peran yang sangat penting akan majunya suatu perusahaan, pekerja dan pengusaha dalam dunia bisnis saling membutuhkan, hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit dalam permasalahan ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk memperoleh hak mereka. Pailitnya suatu perusahaan menyebabkan hak dari seorang pekerja dipertanyakan dan menimbulkan suatu permasalahan. Tujuan dari masalah ini yaitu untuk mengetahui hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan. Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil analisis hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit berhak mendapatkan hak mereka baik berupa perlindungan hukum maupun upah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum., Pekerja., Pailit