bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Keabsahan Perkawinan Beda Keyakinan di Kabupaten Merauke
Authors: Kalalo Julianto Jover Jotam , Aleksandro Desena
Published: June 2023

Di Indonesia sendiri Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana bertujuan mengikatkan diri satu dengan yang lain sebagai pasangan suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda keyakinan dalam ruang lingkup hukum perdata di Kabupaten Merauke dan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda keyakinan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana kedua belah pihak bertujuan untuk membangun rumah tangga. Pada BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 ayatnya yang pertama hanya mengatakan kesepakatan kedua belah pihak dimana apabila kedua belah pihak yang latar belakang Agamanya berbeda tetapi pihak keluarga dan pasangan tersebut sepakat mereka tidak melanggar ketentuan dari Pasal 6 ayat 1 dan dapat melangsungkan perkawinan akan tetapi pada ayatnya yang ke 6 menjelaskan bahwa ayat 1 dan ayat 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dari bersangkutan tidak menentukan lain.
Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke
Authors: Silubun Yosman Leonard , Alputila Marlyn Jane
Published: June 2023

Kecepatan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat, tidak selaras dengan perkembangan hukum. Sesuai dengan motto dalam bahasa belanda  â€œHet recht hink achter de feiten aanâ€ yang jika diartikan menjadi â€œhukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakatâ€. Hukum seringkali harus dibelokan dengan berbagai cara guna menjawab permasalahan yang terus meningkat. Ini tidak begitu berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta terkhusus di dunia  Youtube. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam dunia  Youtube dapat dilihat bermunculan konten-konten lagu yang di nyanyikan ulang oleh orang lain atau biasa dikenal dengan istilah cover. Cover lagu yang dilakukan dalam dunia  Youtube seringkali tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu yang dinyanyikan ulang. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana legalistas hak moral atas perlindungan hak cipta dalam konten cover di  Youtube? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis yuridis. Yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan menghasilkan pengetahuan hukum secara emporis dengan langsung ke objek. Berdasarkan ketentuan dari UU Hak Cipta telah mencantumkan hak moral dalam suatu ciptaan. Penjabaran pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya. Ketentuan hak moral ini melingkupi pencantuman nama atau alias, penggunaan nama judul, penuntutan ha katas penggunaan ciptaan yang distorsi dan dimutalasi oleh pihak lain. Implemntasi dari hak moral dalam UU Hak Cipta tidak hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah menyasar kepada dunia Internet secara khusus dalam media YouTube.
Merefleksikan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat
Authors: Murdoko Murdoko
Published: June 2023

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif  Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi. Selain itu bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro. PPKM berbasis mikro  menimbukan polemic hukum di berbagai daerah mengingat PPKM micro yang dilaksanakan di daerah tidak memiliki keselarasan antara daerah satu dengan yang lain. Tanggung jawab negara akan jaminan Kesehatan dan kesejahteraan melekat pada konstitusi dan di jabarkan dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan akan tetapi dalam impelemntasinya tidak sejalan dengan Amanah konstitusi dan undang undang karantina Kesehatan hal ini di karenakan adanya  kebijakan pemerintah belum selarang dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.
EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM
Authors: Suryono Kelik Endro
Published: June 2023

Eksistensi  hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan menjaga keutuhan lingkungan hidup melahirkan regulasi yang memberikan tanggung jawab pada korporasi guna memberikan kontribusi nyata, kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan di jika penerapaanya kepda korporasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam karena korporasi memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraiannya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam.

 Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.
KAJIAN YURIDIS PENYEBAB BERKURANGNYA BUDAYA SASI MASYARAKAT ADAT SUKU MARORI MEN GEY
Authors: Uruilal Jolanda
Published: June 2023

Penelitian dilakukan pada masyarakat asli Suku Marori Men gey yang merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di  Kampung Wasur Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tujuan  dari penelitian ini adalah  mengkaji penyebab berkurangnya budaya sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya sasi masyarakat asli suku Marori Men gey secara perlahan-lahan mulai  berkurang disebabkan karena perkawinan campur dan pengaruh budaya. Budaya sasi perlu dilestarikan dengan  memberikan pengetahuan lokal tentang budaya sasi kepada generasi muda melalui kegiata formal dan non formal.
PENAFSIRAN PASAL 156 KUHP TERHADAP PENGHINAAN ATAS SUATU DAERAH DALAM KASUS TEMPAT JIN BUANG ANAK
Authors: Effendi Erdianto , Manihuruk Tri Novita Sari
Published: June 2023

Insult to an area in the case of "where the genie throws children" is interpreted by Article 156 of the Criminal Code. Looking at the facts of the case, it can be seen that it is true that the expression "jinn throws away children" is a derogatory idiom or expression, but the object in that expression is a certain place or area or region, not the group of people who are there. As for the object referred to in Article 156 which becomes the object of the offense is a person or ethnicity, ethnicity or population group. The research method used is normative research. The results of the study show that in the case of the statement where the genie disposes of the child, even though the words are demeaning, the statement cannot be applied as an offense against a tribe, race or class, because the statement is addressed to a region or region not to a particular community. However, it is possible to apply Article 14 paragraph (2) or Article 15 of Law Number 1 Year 1946.
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM FUNGSI PENYIDIKAN
Authors: Betaubun Restu Monika Nia , Ngilawane Cavin George
Published: June 2023

Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub sistem hukum yang berada dalam suatu kesatuan yang terartur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Dilihat dari aspek kewenangannya jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuuntutan, namun bagian pertama dalam fungsi melakukan penydikan kewenangan jaksa terbatas hanya pada tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana penghasutan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Dalam paper singkat ini penulis mencoba memberikan sedikit sumbangan pemikiran atas pembaharuan sistem peradilan di Indonesia khususnya pada lembaga kejaksaan dalam fungsi penyidikan. Rumusan masalahnya meliputi bagaimanakah sistem pembaharuan lembaga kejaksaan dalam melakukan fungsi penyidikan. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan ini untuk mengetahui sejarah dari tugas jaksa sebagai penyidik. Hasil dari penelitian ini adalah jaksa dalam tugasnya sebagai melakukan penyelidikan Jaksa dapat melakukan penyidikan jika kejahatan-kejahatan yang bersifat kompleks atau tingkat pembuktiannya sulit, misalnya kejahatan dibidang HAM dan korupsi, serta apabila jaksa diberi kewenangan tambahan seperti ikut serta dalam melakukan penyidikan  selanjutnya bertindak sebagai penuntut umum bilamana perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, penulis rasa jaksa dapat mempertanggungjawabkan penuntutan terhadap suatu perkara secarah utuh karena sejak awal terlibat langsung dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan, dan dalam proses peyidikan jika jaksa ikut serta maka akan menghilangkan situasi bolak-baliknya berkas antara penyidik dan penuntut umum.
Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut
Authors: Jumriani Andi Esse , B. Sumiyati , Darmawati Darmawati
Published: June 2023

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum, kepastian  hukum merupakan sesuatu yang harus di berikan oleh setiap warga Negara Indonesia agar Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum , Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat suku bajo yang ada di desa torosiaje laut terkait mengenai hak atas rumah atau bangunan yang mereka tempati.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris Dalam metode penelitian hukum Empiris peneliti melakukan penelitian lapangan dengan memfokuskan perhatian pada isu hokum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan laranan (das sollen) yang termuat dalam berbagai peraturan. Hasil yang diperoleh adalah rumah atau bangunan yang mereka tempati belum memiliki kepastian hukum, hal ini dikarenakan kantor BPN Pohuwato belum menerbitkan sertifikat dengan alasan belum ada aturan atau Perda untuk masyarakat suku bajo terkait dengan kepemilikan tanah dan juga belum ada izin dari dinas kelautan terkait aturan KPR untuk rumah atau bangunan di Desa Torosiaje laut. Untuk mengatasi permasalahan dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat suku bajo terkait atas rumah atau bangunan di atas laut kepada masyarakat suku bajo olehnya itu, Pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Pohuwato sudah seharusnya melahirkan Perda terkait pemanfaatan wilayah laut untuk pemukiman penduduk, dan juga dinas kelautan memberikan izin dan mengatur luas KPR pemukimanya sehingga BPN Pohuwato bisa mengeluarkan setifikat hak pakai untuk masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke
Authors: Saputra Yusril Arba , Rado Rudini Hasyim
Published: June 2023

Perlindungan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur serta melihat fakta dan fenomena di lapangan. Hasil penelitian Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten ini adalah pihak kepolisian melakukan penanganan cepat untuk ditindaklanjuti, upaya rehabilitasi terhadap anak korban, upaya perlindungan identitas dari pemberitaan melalui media massa, dan penyediaan jaminan keselamatan bagi anak korban sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga penulis berpendapat, perlu adanya rumah aman (shelter) bagi anak korban kekerasan seksual. Serta perlunya penambahan petugas di lembaga perlindungan anak khususnya di wilayah Kabupaten Merauke.
Model Keterlibatan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pangan Lokal
Authors: Fitriani Fitriani , Maturbongs Edoardus E
Published: June 2023

Masyarakat yang berdomisili di Papua dulu mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat non beras, saatini berubah mengkonsumsi beras. Kabupaten Merauke ditetapkan secara nasional sebagai lumbung padibagi wilayah Indonesia Timur. Kondisi ini mengurangi pengembangan penganekaragaman panganberbasis sumber daya lokal. Salahsatu perguruan tinggi Kabupaten Merauke adalah UniversitasMusamus, dimana perannya dibutuhkan masyarakat lokal dalam rangka pelestarian dan pengembanganpangan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah model keterlibatan Perguruan TinggiNegeri khususnya Unmus dalam rangka pengembangan pangan berbasis sumberdaya lokal. Metodepenelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan denganmelibatkan akademisi (IBT Unmus) dan masyarakat pada kampung-kampung lokal di sekitar KotaMerauke (Wapeko, Yanggandur, Sota) untuk bersama-sama menganalisis masalah yang ada dalambentuk kegiatan FGD (focus group discussion) dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalampenelitian, secara umum mencakup analisis deskriptif kualitatif (model kebijakan rasional) dan Analisisstrategi yang dilakukan dengan metode SWOT. Hasil dari penelitian ini menemukan 4 (empat) kegiatanutama yaitu (1) Topik Riset, (2) Pendidikan/ Pelatihan/ Sosialisasi Berkelanjutan, (3) PendampinganBerkelanjutan., (4) Local Food Marketing Center. Pada model ini juga terlihat bahwa ada faktor ekternalyang mempengaruhi keterlibatan perguruan tinggi khusus nya Universitas Musamus dalampengembangan pangan lokal di Kabupaten Merauke.
Inovasi Program Aplikasi Surabaya Single Window Alfa Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Online
Authors: Rahmawati Dinda Fitri Ayu , Hertati Diana
Published: June 2023

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat dalam hal pelayanan perizinan yaitu meluncurkan aplikasi pengembangan dari SSW yang disebut dengan Surabaya Single Window (SSW) Alfa pada 1 Agustus 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui inovasi program aplikasi SSW Alfa dalam meningkatan perizinan online di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Relative Advantage, SSW Alfa telah memberikan keuntungan bagi masyarakat dari kemudahan yang didapatkan pada saat mengakses perizinan. 2) Compatibility, SSW Alfa dinyatakan tidak sesuai dikarenakan alur penanganan perizinan dan kewenangan penandatanganan terdapat perbedaan dengan inovasi sebelumnya sehingga inovasi yang sebelumnya tidak digunakan lagi. 3) Compexity, tingkat kerumitan SSW Alfa menurut pengguna cukup rumit karena sempat terjadi error dan terkendala dengan berkas yang kurang lengkap. 4) Triability, sebelum diluncurkan ke masyarakat SSW Alfa telah melalui tahap uji coba. 5) Observability, SSW Alfa mudah untuk diamati oleh masyarakat untuk memantau jalannya berkas perizinan dan mempermudah petugas untuk mendapatkan data dengan rinci mengenai banyaknya perizinan yang masuk yaitu sejak diluncurkan 31 Agustus 2021 hingga April 2022 tercatat 127.200 berkas, dengan begitu tujuan dan hasil yang ingin dicapai telah sesuai.
Strategi Komunikasi dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Authors: Rossa Elpiana , Alfikri Muhammad
Published: June 2023

The lack of effective communication by the government in socializing the LAPOR program has resulted in this program not being used optimally by the community. Therefore, this study aims to analyze the communication strategy used in socializing the LAPOR program in Pematang Siantar City, North Sumatra. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, literature studies, and observations. The results of the study indicate that there are five communication strategies that can be used in socializing the LAPOR program, namely: (i) utilizing social media such as Facebook, Twitter, and Instagram as media for socializing the LAPOR program; (ii) organizing an exhibition about the LAPOR program so that it can be shown how to use the LAPOR program; and (iii) providing training on how to use the LAPOR program. This training can be carried out in collaboration with village and sub-district officials so that they can assist in socializing the LAPOR program to the community; (iv) placing banners and banners regarding the LAPOR program in strategic places such as on main roads, city centers, and other public places; and (v) conducting roadshows to various areas in Pematang Siantar City. In this roadshow, the government can provide information about the LAPOR program and its benefits. Active government involvement and community participation are critical to the success of the LAPOR program. Through the use of the right strategy, it is hoped that the LAPOR program can continue to grow and provide benefits to the community.
IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNGKU (GERBANGKU) DI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE
Authors: Laiyan David , Harsanto Bambang Tri
Published: June 2023

Pembangunan sudah semestinya harus memberikan kegunaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan dapat hadir sebagai sebuah bentuk usaha perubahan kondisi menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program GERBANGKU belum maksimal mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung serta belum maksimal untuk berkontribusi memberdayakan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat kampung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku yaitu komunikasi, karakteristik wilayah kampung, pendampingan masyarakat serta interaksi program dengan masyarakat kampung. Pemerintah daerah perlu secara terus-menerus membangun proses komunikasi dengan masyarakat kampung melalui sosialisasi yang intensif dengan melalui pendekatan formal dan informal dengan tujuan agar mencapai tujuan program dan mampu menghasilkan pembangunan kampung yang lebih maksimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan,; Pembangunan Kampung
PENGUATAN HUMAN CAPITAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI DISTRIK TANAH MIRING KABUPATEN MERAUKE
Authors: Oja Hubertus , Lamalewa Funisia , Riani Kore Elisabeth Lia
Published: June 2023

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penguatan human capital dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal Di Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tani dengan berbasiskan pada kelompok usaha tani. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan melalui pengamatan, wawancara. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penguatan human capital bagi masyarakat local di Distrik Tanah Miring masih rendah, hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat local itu sendiri yang secara tidak langsung akan memberikan dampak pada tingkat kesenjangan ekonomi antara masyarakat local dan masyarakat transmigrasi. Pola pelatihan yang diberikan dari berbagai pihak belum berdasarkan analisis kemampuan masyarakat local yang masih terbatas baik dari segi pengetahuan maupun tingkat pemahamannya karena proses pertanian masyarakat local masih bersifat tardisional dan masih bergantung kuat pada alam, dilain pihak pelatihan yang diberikan belum diimbangi dengan pendampingan langsung kepada masyarakat untuk memperaktikan secara langsung kepada masyarakat yang sudah menerima pelatihan, karena masyarakat local akan mudah memahami suatu hal yang diberikan dengan cara memperaktikan secara langsung yang dilakukan secara rutinitas. Kata Kunci: Penguatan human capital masyarakat local; Pemberdayaan ekonomi masyarakat local
Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum
Authors: Moento Paul Adryani , Fitriani; Fitriani , Maturan Albertus Yosep
Published: June 2023

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi dalam kehidupan berpolitik, untuk mewujudkan demokrasi poltik yang sehat diperlukan partisipasi masyarakat politik. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan memakai Teknik mengumpilkan sebuah data melalui pengatan serta proses wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses sosialisasi politik, Komisi pemilihan umum daerah Merauke selaku institusi yang berwenang melibatkan pihak media dan tokoh masyarakat yang di anggap layak dengan memberikan serta menyampaikan sosialisasi materi tata cara memilih kepada pemilih pemula di kalangan pelajar dan mahasiwa se kabupaten Merauke. Kemudian, Komisi pemilihan umum daerah merauke melakukan komunikasi politik dengan melaui koordinasi dengan organisasi partai politik yang ada di kabupaten merauke. Koordinasi tersebut berupa himbauan Komisi pemilihan umum daerah merauke agar pertain politik memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke melakukan kegiatan penetapan daftar pemilih tetap, kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Merauke dalam hal verifikasi data pemilih.
Stigma Sosial Terhadap Mahasiswi Pelanggar Tata Tertib
Authors: Mayani Mayani , Hendarso Yoyok , Idi Abdullah
Published: June 2023

Stigma terbentuk dari penyimpangan yang dilakukan individu dan menggambarkan sesuatu yang sangat negatif. Hal ini seharusnya dapat dicegah pada saat proses pembentukan stigma. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pembentukan stigma terhadap mahasiswi pelanggar tata tertib dan penyebab mahasiswi melakukan pelanggaran tata tertib tersebut pada Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriftif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara kombinasi antara penelitian pustaka, observasi lapangan dan wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma terhadap mahasiswi pelanggar tata tertib terbentuk atas peran lembaga pendidikan. Tahapan pembentukan stigma di awali dari adanya pelanggaran berupa penyimpangan primer (primere deviance) yang kemudian lembaga pendidikan memberi label/cap serta pandangan sterotif atau pandangan dimana pelanggaran merupakan suatu budaya bagi kelompok tertentu. Setelah itu lembaga memisahkan kelompok (separation) pelanggar tata tertib dengan kelompok pada umumnya dan terjadilah diskriminasi. Stigma kemudian terbentuk dan pada tahap akhir terjadilah penyimpangan lanjutan (secondary deviance), sehingga stigma melekat pada devian. Sedangkan penyebab dilakukannya pelanggaran tata tertib oleh mahasiswi Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang adalah terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Kreatif Kuliner dalam Pencapaian SDGs
Authors: Sudirman Faturachman Alputra , Susilawaty Fera Tri , Adam Aenal Fuad
Published: June 2023

The creative industry is one of the industries that are able to contribute to the regional economy, and oneof the creative industries sub-sectors that can become leading creative industries is the culinarysubsector. The existence of this industry is also aligned to achieve the agenda of sustainable developmentgoals (SDGs) on the 8th goal related to sustainable and inclusive economic growth. But for specificregions, the existence of the creative culinary industry has challenges in its development. This study aimsto discuss the opportunities and challenges of developing a creative culinary industry in Kendari Cityand their contribution to the achievement of SDGs. The research method used is a qualitative researchmethod using interviews and documentation of data collection techniques. The findings in this studyindicate that the opportunities for culinary creative industry development are triggered by the growth ofentrepreneurial interest and creativity of industry players, this has gained momentum because it is drivenby culinary trends as lifestyle and leisure, as well as government support programs in culinarydevelopment itself. As for the challenges faced, such as venture capital, licensing, andplace/business space for the development of creative culinary industries. However,overall the existence of the creative culinary industry in the city of Kendari was able tosupport the achievement of SGDs 2030 on the goal 8 to create jobs and absorb youngworkers.
Development of an angle detection system for channeling implantation to the c-axis of SiC using birefringence phenomenon
Authors: Kato Masashi , Maruhashi Takumi , Sato Hisaya , Yonezawa Yoshiyuki
Published: June 2023

We developed an angle detection system for channeling ion implantation in 4H-SiC using the birefringence phenomenon. Our optical method detects the c-axis direction in 4H-SiC due to its uniaxial optical properties. The system, consisting of a laser, polarizer, gonio stage, and analyzer, is simple and cost-effective. We conducted experiments on both on-axis and off-axis 4H-SiC (0001) samples, presenting angular dependence results around the [1–100] and [11–20] rotations. Despite the need for consideration of light incident angles, the performance was comparable to Rutherford backscattering spectrometry. These findings suggest the potential application of our system in channeling implantation to the c-axis of 4H-SiC.
Flittena o flittene: dubbi pruriginosi
Authors: De Vecchis Kevin
Published: June 2023

Alcuni lettori ci hanno chiesto chiarimenti in merito ai termini medici flittèna e flittène: quale forma preferire e quale genere grammaticale usare.
CORRELATION OF PLACENTAL MORPHOLOGY WITH FETAL OUTCOME IN SINGLETON PREGNANCIES IN CENTRAL INDIA
Authors: Noor Naziya , Shrivastava Namrata , Bamne Avantika
Published: June 2023

Background : Growth and development of fetus is dependent on growth and development of placenta. This study aimed to assess the effect of placental morphology on birth weight. Materials and methods- Study was done on 200 pregnant females and their newborns at index medical college hospital and research centre Indore, M.P.it was an observational cross sectional study. Results-In our study placental weight varied between 200 to 700 gms. The mean weight was found to 466.98±76.12 gms. Fetal weight in our study ranged between 1.99 to 3.74kg with a mean of 2.72±0.32.fetal weight was found to be positively correlated with placental weight, placental volume, thickness of placenta, no. of cotyledons and cord diameter. Placental weight and thickness increases with increasing fetal weight. Conclusion- We found a strong relationship between the placenta and the fetus, so this theory can be applied in detection of low birth weight babies before delivery and also measures can be taken to reduce low birth weight babies and its complications and ultimately the perinatal morbidity and mortality
SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF RENAL PELVIS: A CASE REPORT
Authors: Patel Komal , Chaudhari Pallavi , K Shah Hiral
Published: June 2023

Primary squamous cell carcinoma of the renal parenchyma is a rare entity. The diagnosis of squamous cell carcinoma of the renal pelvis is usually unsuspected due to the rarity and inconclusive clinical and radiological features, hence patients present at advanced stages resulting in poor prognosis. It can be associated with long standing obstructive uropathy eg. renal calculi and chronic renal infection. Radical nephrectomy is the mainstay of the treatment. We presented a case of Squamous Cell Carcinoma of right kidney with Chronic Pyelonephritis in a patient of a 60 years old male who presented with complains of burning micturition and decreased urine output. The radiological examination showed gross hydronephrosis with staghorn calculi of right kidney. The patient was treated with radical nephrectomy. The significance of this case is highlighted by the unusual location of such a tumour, and while rare, it is an important consideration in the differential diagnosis of renal tumours
EFFICACY OF PLATELET RICH PLASMA AS MONOTHERAPY IN TREATMENT OF ANDROGENETIC ALOPECIA.
Authors: V. Saoji V. , Rede Archana , Tamboli Anvesh
Published: June 2023

Background: The most typical type of hair loss in men is known as male androgenetic alopecia (MAA). MAA predominantly affects the mid frontal scalp, vertex, and temples in a very consistent way. Hair loss affects self-image and is a significant contributor to anxiety and depression in some men. PRP is described in the literature as a sample of autologous blood obtained by centrifuging whole blood and having platelet concentrations above normal physiologic levels. Its effectiveness is strongly related to the regeneration-promoting effects of locally produced growth factors, which are thought to be composed of more than 30 biologically active proteins. Aims and Objectives: To evaluate the efficacy of platelet-richplasma as monotherapy in androgenetic alopecia in male patients. Materials and methods: A total of 20 male patients with androgenetic alopecia were enrolled in this study. PRP was injected into the scalp of these patients. A total of 6 such sittings were given to each patient at interval of 15 days each, over a total period of3 months. Follow up was taken after 3 months and pre and post treatment response was noted using clinical photographs
RIGHT PUJ NARROWING CAUSED BY RIGHT ABERRANT RENAL ARTERY : A CASE REPORT
Authors: Thakur Tapsh , Sharma Aabha , Thakur Naqsh , Bhansali Yogita
Published: June 2023

Ureteropelvic junction obstruction is usually intrinsic and is most common in children. Multiple renal arteries have been reported to occur in approximately 30% of cases( with a preponderance on the left side. With respect to the presence of multiple renal arteries, by a study of Sampaio et al.9), an inferior “accessory” or “aberrant” artery was found to cross anteriorly to the UPJ in 6.8% of the cases. In few specimens this inferior accessory artery pass close to the UPJ. Therefore, the presence of an anomalous vessel crossing the UPJ and causing obstruction is a very rare finding). Aberrant renal arteries to the inferior pole cross anteriorly to the ureter and may cause hydronephrosis. We describe a 52-year-old woman with hydronephrosis due to UPJ obstruction by an aberrant renal artery and review the literature in brief.
A CROSS-SECTIONAL STUDY TO ASSESS CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL FACTORS, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT IN PATIENTS WITH ACUTE SCROTAL CONDITIONS
Authors: Bijwe Varsha , Patil Hemant
Published: June 2023

Background: Many acute scrotal conditions can present in similar way, Testicular torsion is a true surgical emergency because, the likelihood of testicular salvage decreases, as the duration of torsion increases. Other conditions that present in similar way to testicular torsion include, torsion of appendix testis, epididymo - orchitis, blunt trauma to testis, fournier's gangrene, haematocele, pyocele, etc. Aim: Assessment of clinico-epidemiological factors, diagnosis and management in patients with acute scrotal conditions. Methods: This observational, cross-sectional study was conducted on 75 patients which includes all cases of acute scrotal conditions within age group of 5 years to 70 years presenting to surgery OPD or casualty and getting admitted in a tertiary care centre in eastern part of Maharashtra during the period. Results: In our study acute epididymo-orchitis (46.7%) was the commonest cause of acute scrotal pathology followed by Fourneir's gangrene (24%).Incidence of scrotal cellulitis, pyocele, torsion testis, haematocele, were 9.3%,8%,6.7%, 2.7% respectively. One case each of testicular abscess(1.3%) and testicular tumour (1.3%) were also found. Out of 75 cases, 36 cases (48%) were managed conservatively. In Fournier's gangrene, only debridement was done in 8 cases, multiple debridement with secondary suturing was done in 5 cases, multiple debridement followed by skin grafting was done in 5 case. Scrotal exploration and drainage of testicular abscess was done in 1 case. Scrotal exploration with evacuation of hematoma was done in 2 cases of haematocele. Orchidectomy was done in total of 4 cases in which 3 cases have clinical diagnosis of testicular torsion and one case of testicular tumour. Also orchidectomy with contralateral orchidopexy was done in 2 cases of testicular torsion. Conclusion: The most common cause of acute scrotum was epididymo - orchitis which can be managed conservatively. Early exploration can salvage the testis in cases torsion of testis.
RADIOLOGICAL EVALUATION OF PEDIATRIC SENSORINEURAL HEARING LOSS AT A TERTIARY CARE CENTER IN CENTRAL INDIA
Authors: Surage Sanju , Ningwale Sumit , Kaushik Rakhi , Valecha Krishna , Kumar Mahawar Deepak , Gupta Yamini , Verma Jagram
Published: June 2023

Objective: Hearing dysfunction is the most common sensory deficit in children. If hearing is lost, especially in children's, it may have a huge impact on life, interfering with the acquisition of spoken language and social development. It is therefore important to detect any abnormalities at an early age. Patients with complaint of inability to hear since birth attending ENT OPD, M.Y.H Hospital, Indore and patients referred to M.Y.H hospital from district hospitals with inability to hear since birth were evaluated clinically and audiometry was done. Patients with SNHL fulfilling the inclusion criteria were considered and their radiological evaluation was done. High resolution computed tomography scan (HRCT) of temporal bone were used in radiological evaluation of patients with congenital sensorineural. SUBJECTS AND METHODS: The study was conducted at a tertiary care centre Maharaja Yashwantrao Holkar (MYH) hospital and Mahatma Gandhi Memorial Medical College (MGMMC), Indore in the Department of otorhinolaryngology and head & neck surgery. Cases with hearing loss from 1 to 16 years of age were selected. A detailed medical history with primary focus on inability to hear was obtained with emphasis on previous hospital stays, developmental delay, maternal history, family history. Complete ENT examination was done. Our study included a total 30 children. All chil Results: dren were between 1-16 years of age with sensorineural hearing loss. Majority 11(36.67%) of the participated in the study were between 5-8 years of age. Cochlear anomaly was found in 03(10%) patients. Cochlea was found normal in 27(90%) on both the ears, 03(10%) child had hypoplastic cochlea bilaterally, none were with aplastic cochlea. Vestibular anomaly was seen normal in 28(93.33%) patients on bilateral side. 02(6.67%) patients were present with dysplastic vestibule. SSC was found dysplastic/malformed in 04(13.33%) patients who had dysplastic/malformed semicircular canal. Conclusion: The selection of candidates for hearing aid trials and cochlear implantation requires consideration of a variety of clinical, audiological and radiological factors. Imaging is a fundamental part of the preoperative workup, it provides the surgeon with details which will lead him to a successful cochlear implantation with no or minimal complications. HRCT temporal bone provided us the information about the presence of various inner ear malformations including cochlea, vestibule, SCC, IAC. Mastoid, pneumatization, variations in vascular anatomy which included forward lying sigmoid sinus and high riding jugular bulb. All these findings are important for a detection of cause of SNHL in patients.
Re-Label By Data Pattern For Knowledge Driven Deep Learning
Authors: Guo Tong
Published: June 2023

In industry deep learning application, we should fix the badcase by human evaluation after we achieve more than 95% accuracy at dev dataset. The badcase reason is from the wrong rule/knowledge of human labeling and will cause low accuracy under human evaluation. In this paper, we propose the pattern-based method to fix the badcase for industry application inference. We propose the pipeline to solve the problem and improve the accuracy of human evaluation. The experiment results verify our idea, which means label-edit/data-edit is the method to implement controllable deep learning application.
A Primer to Underwater Quantum Key Distribution
Authors: Paglierani Pietro , Fahim Raouf Amir Hossein , Pelekanakis Konstantinos , Petroccia Roberto , Alves João , Uysal Murat
Published: June 2023

The growing importance of Underwater Networks (UNs) in mission-critical activities at sea enforces the need for secure Underwater Communications (UCs). Classical encryption techniques can be used to achieve secure data exchange in UNs. However, the advent of Quantum Computing will pose threats to classical cryptography, thus challenging also UCs. Currently, underwater crypto-systems mostly adopt symmetric ciphers, which are considered computationally quantum-robust, but pose the challenge of distributing the secret key upfront. Post-Quantum Public-Key (PQPK) protocols promise to overcome the key distribution problem. The security of PQPK protocols, however, only relies on the assumed computational complexity of some underlying mathematical problems. Moreover, the use of resource hungry PQPK algorithms in resource-constrained environments such as UNs can require non-trivial hardware/software optimization efforts. An alternative approach is underwater Quantum Key Distribution (QKD), which promises unconditional security built upon the physical principles of Quantum Mechanics. This tutorial provides a basic introduction to free-space Underwater QKD (UQKD). At first, the basic concepts of QKD are presented, based on a fully worked out QKD example. A thorough state-of-the-art analysis of UQKD is carried out. The paper subsequently provides a theoretical analysis of the QKD performance through free-space underwater channels, and its dependence on the key optical parameters of the system and seawater. Finally, open challenges, points of strength and perspectives of UQKD are identified and discussed.
A Survey of Named Data Networking (NDN) Forwarding Strategies for Wireless Networks
Authors: G Athisha
Published: June 2023

Any network transfers a set of data bits. The function of a network architecture is to determine how this data is delivered. Today’s TCP/IP protocol architecture accomplishes this data transfer by a communication model which uses the names of the source and destination. Named Data Networking (NDN) is designed to network various computing devices from IoT sensors to cloud servers by naming the data bits. This architecture empowers the network to retrieve the named data by considering network, storage and computing resources in the same way as TCP/IP.NDN replaces the IP host – to – host data delivery model into a data retrieval model. Data consumers do not specify the location of the data, whereas they specify interests as desired data names. The NDN’s important features like location – independent named data, in-network caching and lightweight forwarding make it an attractive alternate solution for wireless environments. Thus this paper aims at the survey of forwarding strategies for various wireless networks 
A Cointegration and Clustering-based Approach to Pair Trading of Stocks from Selected Sectors of the Indian Stock Market
Authors: Sahu Aayush , Singh Anirudh Pratap , Pradhan Ashutosh , Shukla Gopad Kumar , Rizvi Saif , Bugata Umesh Kumar , Sen Jaydip
Published: June 2023

This work presents a cointegration-based pair-trading strategy for identifying stock pairs with substantial cointegration in their prices across four years (January 1, 2018, to December 31, 2021). After the Cointegrated pairs are determined, pair-trading portfolios are created, and portfolio performance is tracked during a one-year test period (January 1, 2022, to December 31, 2021). Suitable trigger points are determined utilizing a very powerful spread detection system, allowing both stocks' short and long positions to be precisely recognized. The yearly return of a portfolio is used to assess its performance. First, twelve sectors of stocks from the National Stock Exchange (NSE) of India are selected. According to the NSE's monthly report for the month of December 31, 2022, the top ten stocks in terms of their free-float market capitalization from the twelve sectors are selected. Pair trading portfolios are built using pairs from each sector that demonstrated cointegration of close prices from January 1, 2018, to December 31, 2021. The portfolios are evaluated based on their return from January 1, 2022, to December 31, 2022. Furthermore, clustering-based techniques were used to identify stocks that behaved similarly for the period of four years i.e., January 1, 2018, to December 31, 2021. This was performed by using three clustering techniques and the best technique, based on their respective results, was chosen to identify the clusters to verify the cointegrated pairs. Henceforth, the pairs which were common in both cointegration, and clustering techniques were regarded as the most recommended pairs for trading. The work makes three distinct contributions. First, the paper provides a cointegration-based pair trading strategy for stock portfolio creation, that can be used to earn profit by the investors in the stock market. Second, the pair-trading models are trained and tested on real-world stock market data, with the results displayed to illustrate the models' efficacy. Finally, since the stocks utilized in the pair trading portfolio designs are drawn from various NSE sectors, the outcomes of the pairings are an excellent signal of the possible profit that investors could make if they invest in those sectors using the recommended pair-trading technique. 
Meta-Networking: Beyond the Shannon Limit with Multi-faceted Information , semantic communication, IoV, multi-faceted inforamtion
Authors: Lin Yangfei , Wu Celimuge , wu jiale , zhong lei , Chen Xianfu , Ji Yusheng
Published: June 2023

The conventional network infrastructure is struggling to keep up with the rapidly growing demands of modern society. The explosion of data, the increasing number of connected devices, and the growing reliance on real-time applications are all putting pressure on the current network which almost reaches Shannon’s limit. In this paper, we propose Meta-Networking, an advanced networking architecture that can provide beyond Shannon communications by utilizing multi-faceted information from different domains, based on an intelligent collaboration among distributed network entities. An overview of Meta- Networking is provided and the key principles and components of Meta-Networking, including the quality-of-experience characterization, AI-empowered semantic encoding, and information density improvement, are analyzed. It enables a groundbreaking communication system where a much larger amount of information is transmitted without increasing the size of binary digits. Furthermore, an application scenario for image transmission in the Internet of Vehicles (IoV) is discussed, which shows a significant performance improvement as compared with conventional communications. It is believed that Meta- Networking has the potential for revolutionizing communication systems with higher efficiency, stronger reliability, and intelligence awareness.
Using solar PV and stationary storage to buffer the impact of electric minibus charging in grid-constrained sub-Saharan Africa
Authors: Giliomee Johan , Pretorius Brendan , Füßl Larissa , Thomas Bernd , Booysen Marthinus Johannes
Published: June 2023

Despite the unstoppable global drive towards electric mobility, the seemingly inevitable electrification of sub-Saharan Africa's main mode of transportation, so-called ``paratransit'', raises substantial concerns due to an already struggling electric infrastructure and supply network. Without careful planning and mitigation, the additional load of charging hundreds of thousands of electric minibus taxis during peak demand times could prove catastrophic if sufficient planning is not done. This paper assesses the grid impact of charging 202 taxis in Johannesburg, South Africa, and explore how to reduce peak grid demand and total energy drawn from the grid with external stationary battery storage and solar PV power. With the addition of battery storage at each charging station, coupled with a solar generation, the grid load impact is reduced by 66%, from 12kW/taxi to 4kW/taxi and the grid energy by 46% from 87kWh/taxi to 47kWh/taxi for a stationary battery of 60kWh/taxi and solar plant of 9.45kWpk/taxi. In addition, the inclusion of the solar PV supply also reduces the greenhouse gas emissions by 46%.