bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum
Authors: Hidayat Wahyu , Sarono Agus
Published: September 2022

Minister of Religion Regulation No. 8 of 2018 concerning the implementation of Umrah worship expeditions has provided a sufficient basis for protection for Umrah pilgrims, including in the form of health protection, life insurance coverage, incidents, or management of congregational documents that have disappeared during the worship expedition. The limited funds that travel operators often feel cause obstacles when providing the protection facilities that have been mentioned, due to the low costs imposed on the congregation by cutting insurance costs. The type of research used in this article is normative juridical research in the case approach, because it will conceptualize law as something that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations and court decisions. It is known that there are also umrah organizers who from the beginning did not intend to insure the Umrah congregation. Such a situation, among others, is the absence of routine controls on the organizers of the Umrah trip, through repressive steps, namely the government acts when there is a complaint from the congregation.Keywords: Umrah travel; legal protection; Umrah pilgrims.Abstrak Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ekspedisi Ibadah Umroh telah memberikan landasan proteksi yang cukup bagi Jemaah Umroh, antara lain berupa proteksi kesehatan, jaminan asuransi jiwa, insiden, ataupun pengelolaan dokumen Jemaah yang lenyap sepanjang ekspedisi beribadah. Keterbatasan dana yang kerap dirasakan penyelenggara travel menyebabkan hambatan ketika menyediakan fasilitas perlindungan yang telah disebutkan, disebabkan dari rendahnya biaya yang diberlakukan untuk Jemaah dengan memangkas beban asuransi. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dalam pendekatan kasus, karena akan mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang mengacu kepada norma dan prinsip hukum yang tercantum pada peraturan undang-undang dan putusan pengadilan. Diketahui terdapat pula pelaku usaha umroh yang sejak awal tidak berniat mengasuransikan jemaah umroh. Keadaan seperti itu antara lain dengan tidak terdapatnya pengendalian rutin pada penyelenggara perjalanan umroh, melalui langkah bersifat represif, yaitu pemerintah bertindak apabila ada pengaduan dari Jemaah.Kata Kunci : travel umroh; perlindungan hukum; jemaah umroh.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia
Authors: Dewi Nadya Kumala , Handoko Widhi
Published: September 2022

Registration..process for..fiduciary security certificate..regulated..in..Article..11 to Article..18 of Fiduciary..Guarantee Law. This writing aims to determine legal protection of creditors for objects of fiduciary security that aren’t registered at current fiduciary registration office and their weaknesses. This study uses a normative juridical approach, namely using concept of positivist legis. Research specification used is descriptive analysis, type and source of data comes from secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Theory used in analyzing main problem is theory of legal protection and theory of legal certainty. Legal protection creditors for goods registered at Fiduciary Registration Office is regulated in Article.1 paragraph.(2),.Article 6,.Article 7,.Article 10b,.Article.11 to Article 17,.Article 20,.Article.23 paragraph (2),.Article 25.paragraph (2),.Article 27.paragraph.(1) and.(2),.Article 29.paragraph (1),.Article 30,.Article 35,.and.Article 36.UUJF..The weaknesses include: title of execution takes a long time, costs a lot of money, debtor isn’t cooperative, debtor is stalling for execution by making legal remedies, defense of first level court decisions are deemed unsatisfactory, and object of Fiduciary Guarantee isn’t submitted by debtor.Keywords: Legal Protection; Creditors; Fiducia AbstrakProses pendaftaran sertiﬁkat jaminan ﬁdusia diatur dalam Pasal11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum.kreditur.atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar di.Kantor pendaftaran. ﬁdusia saat ini dan kelemahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, jenis dan sumber.data berasal.dari data.sekunder yang meliputi bahan hukum primer,.sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam menganalisis pokok permaslahan yaitu teori perindungan hukum dan teori kepastian hukum.Perlindungan hukum kreditur atas barang ﬁdusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia diatur.dalam.Pasal.1.ayat (2), Pasal.6,.Pasal 7,.Pasal.10 b,.Pasal.11-Pasal 17, Pasal.20, Pasal.23 ayat ( 2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF. Kelemahannya antara lain: Judul eksekutorial membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Debitur tidak kooperatif, Debitur mengulur-ulur eksekusi dengan membuat upaya hukum, pembelaan tingkat pertamakeputusan pengadilan yang dianggap kurang memuaskan, dan ObjekkJaminannFidusiaatidak diserahkan olehhdebitur.Kata.Kunci: Perlindungan Hukum; Kreditor; Fidusia
Prosedur Eksekusi Objek Lelang Hak Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain
Authors: Hidayah Hikmah Nurul , Badriyah Siti Malikhatun
Published: September 2022

Civil cases arise from a hindrance relationship in which the debtor's performance obligations and the creditor's right to performance will be without hindrance if each party fulfills its obligations. Execution is an attempt by a creditor to realize his rights by force because the debtor does not fulfill his obligations voluntarily. The definition above the purpose of writing this law is to find out how the legal protection given to the auction winner for the auction object which is still controlled by another party, along with the execution procedure and the obstacles it encounters. Procedure for legal protection that can be given to auction subjects, first the winner of the auction submits a request for vacant execution at the Semarang District Court, then the Chairperson of the Semarang District Court gives Aanmaning to carry out voluntary vacating, if it has not been heeded then Aanmaning will be carried out again so that he will be executed heeding the warning from the Chairman Semarang District Court, then if the person executed continues to control the auction item, the Chief Justice will order a bailiff to vacate.Keywords: Execution; Auction; Civil CasesAbstrakPerkara perdata timbul dari suatu hubungan perintangan dimana debitur memiliki memiiki kewajiban untuk mendapatkan prestasi dan kreditur berhak terhadap prestasi, akan tanpa hambatan jika seluruh pihak melakukan pemenuhan kewajiban yang mengenainya. Eksekusi menjadi usaha kreditor menjadikan hak secara paksa menjadi nyata sebab kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh debitor secara sukarela. Definisi diatas tujuan penulisan hukum ini adalah guna melihat bagaimana pemenang lelang dilindungi oleh hukum atas objek lelang yang masih dikuasai pihak lain, berikut prosedur eksekusinya serta hambatan-hambatan yang ditemuinya. Prosedur Perlindungan hukum yang dapat diperoleh subjek lelang, terlebih dahulu pemenang lelang melakukan pengajuan di Pengadilan Negeri Semarang terkait permohonan eksekusi pengosongan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang  memberikan Aanmaning untuk melakukan pengosongan secara sukarela, bilamana  belum diindahkan maka akan dilakukan Aanmaning lagi supaya tereksekusi mengindahkan teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, maka bila tereksekusi masih terus menguasai barang lelang Ketua Pengadilan akan memerintahkan seorang juru sita untuk melakukan pengosongan.Kata Kunci : Ekskusi; Lelang; Perkara Perdata
Penunjukan Camat Sebagai Ppat Sementara Di Wilayah Kerja Yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi
Authors: Sari Rizki Fitria , Sa’adah Nabitatus
Published: September 2022

The Land Deed Official, every year continues to increase, and the role of the sub-district head as a temporary PPAT is needed because the PPAT formation is unfulfilled in the working area. While the number of PPATs in the East Java Region is quite a bit, however in several districts in East Java with a large number of PPAT there are also have Temporary PPAT. Based on this legal issue, this study aims to determine the role of the sub-district head as a temporary PPAT and what the consequences will be with the appointment of a sub-district head in areas where the PPAT formation has been fulfilled. The research method used in this writing is juridical and empirical, because in this study it will try to find and find the extent of the implementation of the applicable positive law. The results showed that the role of the sub-district head was still needed by Pertanahan Office, sub-district head was considered an official who was able to know the characteristics of his area. Meanwhile, the result of the appointment of the camat led to competition for services between the sub-district head as temporary PPAT and notary PPAT.Keyword : The Landeed Official;  Sub-District Head;  The Land OfficeAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah setiap tahunnya terus meningkat, dan peran camat sebagai PPAT Sementara diperlukan karena kurang terpenuhinya formasi PPAT di wilayah kerja tersebut. Jumlah PPAT Sementara di Wilayah Jawa Timur tergolong sedikit namun dibeberapa kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah PPAT yang banyak masih juga terdapat PPAT Sementara. Berdasarkan isu hukum tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat sebagai PPAT Sementara dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dengan tetap dilakukannya pengangkatan camat di wilayah yang formasi PPAT telah terpenuhi. Metode peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis dan empiris, karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sejauh mana implementasi hukum postif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan camat masih diperlukan oleh Kantor Pertanahan, camat dirasa sebagai pejabat yang mampu mengetahui karakteristik wilayahnya. Sementara itu akibat dari penunjukan camat menimbulkan persaingan jasa antara camat sebagai PPAT Sementara dan PPAT Notaris. Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah; Camat; Kantor Pertanahan
Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi
Authors: Putri Septiani Dinda Ayu , Ratna M.S. Edith
Published: September 2022

The Land Office does not only handle or produce certificates but also plays a role in mediation for land dispute resolution. However, the existing rules in regulations with practice in the field often experience disharmony, which hinders mediation. The purpose of writing this journal, among others, is to find out the procedures for the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving disputes based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs regarding Land Case Settlement, this is to find out obstacles that can hinder the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving land disputes. The discussion results on writing this journal indicate that the implementation of mediation in resolving land disputes by BPN is said to be successful if the mediation results reach an agreement between the parties. There are obstacles in the implementation of land mediation carried out by BPN. These obstacles can be caused by the parties or by the mediator. Meanwhile, the land dispute mediation conducted by BPN has not all been in accordance with procedures, and there are obstacles in its implementation.Keywords: Non-litigation settlement; Mediation; Land Dispute.AbstrakKantor Pertanahan tidak hanya sekedar menangani atau membuat sertifikat tetapi berperan juga dalam hal mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah. Namun aturan yang ada didalam regulasi dengan praktik di lapangan sering mengalami disharmonisasi yang menghambat mediasi. Tujuan penulisan Jurnal ini antara lain untuk mengetahui tata pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Badan pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, hal ini untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaiang sengketa tanah. Hasil dari pembahasan penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN dikatakan berhasil jika hasil mediasi mencapai kata sepakat diantara para pihak. Terdapat kendala dalam pelaksanaan mediasi pertanahan yang dilakukan oleh BPN, kendala tersebut bisa disebabkan oleh para pihak ataupun dari mediator. Sementara itu pelaksanaan mediasi sengketa tanah yang dilakukan oleh BPN belum semua sesuai dengan prosedur dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.Kata Kunci : Penyelesaian Non-Litigasi; Mediasi; Sengketa Tanah.
Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia
Authors: Rysaldi Muhammad Ilham , Santoso Budi
Published: September 2022

Bank Indonesia stipulates that no later than fifteen years after the enactment of the Sharia Banking Law, Conventional Commercial Banks must separate themselves from the Sharia Business Unit. Separation can be carried out before 2023 as long as the asset value of the Sharia Business Unit has reached 50 percent of the total asset value of Conventional Commercial Banks. In Indonesia, there are two forms of Islamic banking structure, namely Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). This article discusses issues regarding Sharia Banking policy in Indonesia, and the impact of the spin off policy. The research method used in this article is empirical / sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results of the study show that Islamic banking chooses the best way to respond to the spin-off policy, namely by adjusting the conditions of each Sharia Business Unit that will do the spin-off because the minimum capital requirement is 1 trillion, so that UUS readiness is needed. The impact of the spin-off policy requires strong capital for BUS, so that if the capital is not fulfilled it can result in the closure of the UUS.Keywords:    islamic banking structure; spinoff; islamic business unit.AbstrakBank Indonesia menetapkan paling lambat lima belas tahun setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah. Pemisahan dapat dilaksanakan sebelum 2023 asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Di Indonesia terdapat dua bentuk struktur perbankan syariah yaitu Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). Artikel ini membahas permasalahan mengenai kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia, dan dampak dari adanya kebijakan spin off. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbankan syariah memilih cara yang terbaik menyikapi kebijakan spin off  yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan Spin off karena ketentuan permodalan yang ditetapkan minimal 1 triliyun, sehingga dibutuhkan kesiapan dari UUS. Dampak dari kebijakan spin off dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS.Kata kunci: struktur perbankan syariah; spin off; unit usaha syariah.
Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tanah Milik Masyarakat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
Authors: Sudrajat Sangga Yulia , Ratna M.S. Edith
Published: September 2022

The consideration of the implementation of this research is that there are problems that arise in land owners who are the object of land acquisition for development for the public interest, as a result of the provisions of Article 27 paragraph 3 of Law No.  2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, which is essentially "After determining the location of development for Public Interest, the Entitled Party can only transfer their land rights to the agency requiring land through the Land Agency".  Meanwhile, after the Determination of Location and the payment of compensation by the Government it takes a long time, under these conditions the community does not have certainty about their land ownership rights.  The results showed that: Land acquisition for the public interest according to the laws and regulations must be for the greatest prosperity of the people, carried out and owned by the Government, not for profit.  Its implementation according to laws and regulations is not entirely in line with the principles and objectives of Land Acquisition for Public Interest.  This research is a juridical-normative legal research, a qualitative form using secondary data consisting of primary legal materials.Keywords: land acquisition; public interest. AbstrakPertimbangan melaksanakan penelitian ini yaitu ada permasalahan di masyarakat pemilik tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah sebagai onjek pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai akibat dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Tahun 2012 No. 2 tentang Pengaadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang intinya “Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan”. Sementara itu, sesudah Penetapan Lokasi hingga pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah memerlukan cukup lama waktu, dengan kondisi tersebut masyarakat tidak memperoleh kepastian tentang hak-hak kepemilikan tanahnya. Hasil penelitian memperlihatkan: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum peraturan perundangan harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dijalankan dan dimiliki oleh Pemerintah, tidak mencari keuntungan. Pelaksanaannya menurut peraturan perundangan tidak seluruhnya sesuai tujuan dan asas dari Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini ialah penelitian hukum  yuridis-normatif, berbentuk kualitatif melalui penggunaan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer.Kata Kunci : pengadaan tanah; kepentingan umum.
Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Permasalahan Yang Terjadi Di Pelaksanaan Praktik Notaris
Authors: Raditya Riva , Roisah Kholis
Published: September 2022

Notaries in carrying out their profession must be based on law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics. The purpose of writing this journal is to find out the problems that often occur regarding violations of the Notary Code of Ethics and the implementation of the Notary's Code of Ethics in Notary practice. The research method used is Normative. The results of the discussion of this journal are problems that usually occur in violations of the Notary Code of Ethics, namely the installation of a nameplate outside the scope of the office, promotions by sending condolences or congratulations, and determining honoraria that are not in accordance with the association agreement or the Notary's Code of Ethics, the second application of the Code. Notary ethics is not maximal due to lack of firmness and monitoring from the Honorary Council and the Supervisory Board in carrying out their duties. The conclusion from this journal is that the problems that often occur in the Notary Code of Ethics, namely the installation of name boards, congratulations and sorrows and determination of honoraria, the application of the Notary Code of Ethics is considered less than optimal and less effective.Keywords: notary; practice; notary code of ethicsAbstrakNotaris dalam melaksanakan profesinya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l4 dan Kode Etik Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi terkait pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelaksanaan penerapan Kode Etik Notaris dalam praktik Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah permasalahan yang biasa terjadi dalam pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama di luar lingkup kantor, promosi dengan mengirimkan ucapan duka cita atau ucapan selamat, serta penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan kesepakatan perkumpulan atau Kode Etik Notaris, kedua penerapan Kode Etik Notaris kurang maksimal karena kurang tegasnya dan pemantauan dari Dewan Kehormatan serta Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Simpulan dari jurnal ini yaitu permasalahan yang sering terjadi dalam Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama, ucapan selamat dan duka serta penetapan honorarium, penerapan Kode Etik Notaris dinilai kurang maksimal dan kurang efektif.Kata kunci: notaris; penerapan; kode etik notaris
Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Authors: Yusuf Ramadhani S. Mohamad , Roisah Kholis
Published: September 2022

The practice of working agreements for a specified period in Indonesia still faces many problems and obstacles in the field. This raises the question of whether the implementation of PKWT is in accordance with statutory regulations or vice versa. The purpose of writing this journal is to determine the implementation of the work agreement for a certain period of time made by the employer whether it is in accordance with statutory regulations or not. This research uses empirical normative research method. The results of this study, the researcher found that the practice of fixed-time working agreements in the field still contradicts existing laws and regulations. This is because the Manpower Law is still unable to accommodate the risk if one of the parties to the agreement ends the working relationship unilaterally before the agreed period ends. This has led to confusion in the claim for compensation against the party who canceled the agreement. This condition is not conducive to creating jobs that are conducive to protecting the rights of workers and employers themselves.Keywords: Employment agreement; Worker Rights; Contracting Principle AbstrakPraktik Perjanjiannkerja untukkwaktu tertentui(PKWT) di Indonesia masih menemui banyak permasalahan dan hambatan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan PKWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya. Tujuanidari penulisanijurnal inimyaitu untukmmengetahui penerapan perjanjiannkerja waktuntertentu yanggdibuat pihak pemberi kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini, Peneliti menemukan bahwa praktik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di lapangan masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan UU Ketenagarkerjaan masih belum mampu mengakomodir mengenai resiko apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini menimbulkan carut marut dalam penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang membatalkan perjanjian tersebut yang. Kondisi ini tidaklah kondusif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang kondusif terhadap perlindungan hak-hak pekerja maupun terhadap pemberi kerja sendiri.Kata Kunci: Perjanjian Kerja; Hak Pekerja; Asas Berkontrak
Catchment Area Multi-Streamflow Multiple Hours Ahead Forecast Based on Deep Learning
Authors: Karimanzira Divas , Ritzau Linda , Emde Katharina
Published: September 2022

Modeling of rainfall-runoff is very critical for flood prediction studies in decision making for disaster management. Deep learning methods have proven to be very useful in hydrological prediction. To increase their acceptance in the hydrological community, they must be physic-informed and show some interpretability. They are several ways this can be achieved e.g. by learning from a fully-trained hydrological model which assumes the availability of the hydrological model or to use physic-informed data. In this work we developed a Graph Attention Network (GAT) with learnable Adjacency Matrix coupled with a Bi-directional Gated Temporal Convolutional Neural Network (2DGAT-BiLSTM). Physic-informed data with spatial information from Digital Elevation Model and geographical data is used to train it. Besides, precipitation, evapotranspiration and discharge, the model utilizes the catchment area characteristic information, such as instantaneous slope, soil type, drainage area etc. The method is compared to two different current developments in deep learning structures for streamflow prediction, which also utilize all the spatial and temporal information in an integrated way. One, namely Graph Neural Rainfall-Runoff Models (GNRRM) uses timeseries prediction on each node and a Graph Neural Network (GNN) to route the information to the target node and another one called STA-LSTM is based on Spatial and temporal Attention Mechanism and Long Short Term Memory (LSTM) for prediction. The different methods were compared in their performance in predicting the flow at several points of a pilot catchment area. With an average prediction NSE and KGE of 0.995 and 0.981, respectively for 2DGAT-BiLSTM, it could be shown that graph attention mechanism and learning the adjacency matrix for spatial information can boost the model performance and robustness, and bring interpretability and with the inclusion of domain knowledge the acceptance of the models.
The role of motivation and vocabulary learning strategies in L2 vocabulary knowledge: A structural equation modeling analysis
Authors: Lee Jang Ho , Ahn Joung Joo , Lee Hansol
Published: September 2022

This study explores the complex relationships between language learning motivation, vocabulary learning strategies, and two components of second language vocabulary knowledge (i.e., vocabulary size and depth), within the framework of self-regulated learning. Responses to questionnaires were gathered from 185 secondary-level Korean adolescent learners of English as a foreign language, regarding their motivation and vocabulary learning strategy use; additionally, the results of their vocabulary size and depth tests were collected. We adopted structural equation modeling for analysis, with vocabulary learning strategies consisting of memory, cognitive, and metacognitive categories, and vocabulary knowledge consisting of vocabulary size and depth. The results showed that motivation directly predicted vocabulary learning strategies and vocabulary knowledge, and indirectly predicted vocabulary knowledge via vocabulary learning strategies. When further classified, intrinsic motivation was found to have a stronger influence on the use of vocabulary learning strategies and vocabulary knowledge than extrinsic motivation. We discuss the implications of increasing learners’ motivation and repertoire of strategies for improving vocabulary size and depth.
Review of Crosslinguistic influence and second language learning by Kevin McManus
Authors: Zhu Lixia , Cai Jinting
Published: September 2022

As a prevalent phenomenon in second language acquisition (SLA), crosslinguistic influence (CLI) has attracted ever-lasting attention, as reflected by the publication of several monographs (e.g., Cai, 2021; Jarvis & Pavlenko, 2008; Odlin, 1989; Ringbom, 2007), many edited volumes (e.g., Alonso, 2016; Gass & Selinker, 1983), and numerous research articles. In these books and papers, mounting evidence for CLI has been accumulated in various areas of languages. In particular, CLI may occur between first language (L1) and second language (L2) in lexicon, grammar, phonology, discourse, and pragmatics, with its effects being both positive and negative. Besides, it has been shown that the occurrence of CLI is constrained by a variety of factors, such as linguistic and psycholinguistic factors and those related to learning environment and language use (Jarvis & Pavlenko, 2008). CLI has been addressed from diverse theoretical perspectives including universal grammar, functional linguistics, and psycholinguistics (see Cai, 2021 for a review).
Witan
Authors: Denham Benjamin , Lai Edmund M-K. , Sinha Roopak , Naeem M. Asif
Published: September 2022

Effective supervised training of modern machine learning models often requires large labelled training datasets, which could be prohibitively costly to acquire for many practical applications. Research addressing this problem has sought ways to leverage
weak supervision
sources, such as the user-defined heuristic labelling functions used in the
data programming
paradigm, which are cheaper and easier to acquire. Automatic generation of these functions can make data programming even more efficient and effective. However, existing approaches rely on initial supervision in the form of small labelled datasets or interactive user feedback. In this paper, we propose Witan, an algorithm for generating labelling functions without any initial supervision. This flexibility affords many interaction modes, including unsupervised dataset exploration before the user even defines a set of classes. Experiments in binary and multi-class classification demonstrate the efficiency and classification accuracy of Witan compared to alternative labelling approaches.
Waffle
Authors: Choi Dalsu , Yoon Hyunsik , Lee Hyubjin , Chung Yon Dohn
Published: September 2022

Location-based services for moving objects are close to our lives. For example, ride-sharing services, micro-mobility services, navigation and traffic management, delivery services, and autonomous driving are all based on moving objects. The efficient management of such moving objects is therefore getting more and more important. The main challenge is the handling of a large number of location-update queries with scan queries. To address this challenge, we propose a novel in-memory grid indexing system, Waffle, for moving objects. Waffle divides a geographical space into fixed-sized cells. For efficient query processing, Waffle forms chunks, each of which consists of neighboring cells. Such a Waffle index is defined by several configuration knobs. A knob configuration has a significant impact on the performance of Waffle, and an appropriate configuration may change as objects continuously move. Therefore, we propose an online configuration tuning system, WaffleMaker, that automatically determines not only knob values but also when to change knob values, as a part of Waffle. Using a configuration determined by WaffleMaker, Waffle rebuilds the current index without blocking user queries based on a concurrency control scheme. Through extensive experiments, we show that Waffle performed better than the existing methods, and WaffleMaker automatically tuned configuration knob values.
PerMA-bench
Authors: Benson Lawrence , Papke Leon , Rabl Tilmann
Published: September 2022

Persistent memory's (PMem) byte-addressability and persistence at DRAM-like speed with SSD-like capacity have the potential to cause a major performance shift in database storage systems. With the availability of Intel Optane DC Persistent Memory, initial benchmarks evaluate the performance of real PMem hardware. However, these results apply to only a single server and it is not yet clear how workloads compare across different PMem servers. In this paper, we propose PerMA-Bench, a configurable benchmark framework that allows users to evaluate the bandwidth, latency, and operations per second for customizable database-related PMem access. Based on PerMA-Bench, we perform an extensive evaluation of PMem performance across four different server configurations, containing both first- and second-generation Optane, with additional parameters such as DIMM power budget and number of DIMMs per server. We validate our results with existing systems and show the impact of low-level design choices. We conduct a price-performance comparison that shows while there are large differences across Optane DIMMs, PMem is generally competitive with DRAM. We discuss our findings and identify eight general and implementation-specific aspects that influence PMem performance and should be considered in future work to improve PMem-aware designs.
MIDE
Authors: Ghayyur Sameera , Ghosh Dhrubajyoti , He Xi , Mehrotra Sharad
Published: September 2022

This paper studies privacy in the context of decision-support queries that classify objects as either true or false based on whether they satisfy the query. Mechanisms to ensure privacy may result in false positives and false negatives. In decision-support applications, often, false negatives have to remain bounded. Existing accuracy-aware privacy preserving techniques cannot directly be used to support such an accuracy requirement and their naive adaptations to support bounded accuracy of false negatives results in significant privacy loss depending upon distribution of data. This paper explores the concept of
minimally-invasive
data exploration for decision support that attempts to minimize privacy loss while supporting bounded guarantee on false negatives by adaptively adjusting privacy based on data distribution. Our experimental results show that the MIDE algorithms perform well and are robust over variations in data distributions.
Maximizing fair content spread via edge suggestion in social networks
Authors: Swift Ian P. , Ebrahimi Sana , Nova Azade , Asudeh Abolfazl
Published: September 2022

Content spread inequity is a potential unfairness issue in online social networks, disparately impacting minority groups. In this paper, we view friendship suggestion, a common feature in social network platforms, as an opportunity to achieve an equitable spread of content. In particular, we propose to suggest a subset of potential edges (currently not existing in the network but likely to be accepted) that maximizes content spread while achieving fairness. Instead of re-engineering the existing systems, our proposal builds a fairness wrapper on top of the existing friendship suggestion components.

We prove the problem is NP-hard and inapproximable in polynomial time unless P = NP. Therefore, allowing relaxation of the fairness constraint, we propose an algorithm based on LP-relaxation and randomized rounding with fixed approximation ratios on fairness and content spread. We provide multiple optimizations, further improving the performance of our algorithm in practice. Besides, we propose a scalable algorithm that dynamically adds subsets of nodes, chosen via iterative sampling, and solves smaller problems corresponding to these nodes. Besides theoretical analysis, we conduct comprehensive experiments on real and synthetic data sets. Across different settings, our algorithms found solutions with near-zero unfairness while significantly increasing the content spread. Our scalable algorithm could process a graph with half a million nodes on a single machine, reducing the unfairness to around 0.0004 while lifting content spread by 43%.
Fast network k-function-based spatial analysis
Authors: Chan Tsz Nam , U Leong Hou , Peng Yun , Choi Byron , Xu Jianliang
Published: September 2022

Network
K
-function has been the de facto operation for analyzing point patterns in spatial networks, which is widely used in many communities, including geography, ecology, transportation science, social science, and criminology. To analyze a location dataset, domain experts need to generate a network
K
-function plot that involves computing multiple network
K
-functions. However, network
K
-function is a computationally expensive operation that is not feasible to support large-scale datasets, let alone to generate a network
K
-function plot. To handle this issue, we develop two efficient algorithms, namely count augmentation (CA) and neighbor sharing (NS), which can reduce the worst-case time complexity for computing network
K
-functions. In addition, we incorporate the advanced shortest path sharing (ASPS) approach into these two methods to further lower the worst-case time complexity for generating network
K
-function plots. Experiment results on four large-scale location datasets (up to 7.33 million data points) show that our methods can achieve up to 165.85x speedup compared with the state-of-the-art methods.
ConnectorX
Authors: Wang Xiaoying , Wu Weiyuan , Wu Jinze , Chen Yizhou , Zrymiak Nick , Qu Changbo , Flokas Lampros , Chow George , Wang Jiannan , Wang Tianzheng , Wu Eugene , Zhou Qingqing
Published: September 2022

Data is often stored in a database management system (DBMS) but dataframe libraries are widely used among data scientists. An important but challenging problem is how to bridge the gap between databases and dataframes. To solve this problem, we present ConnectorX, a client library that enables fast and memory-efficient data loading from various databases to different dataframes. We first investigate why the loading process is slow and consumes large memory. We surprisingly find that the main overhead comes from the client-side rather than query execution or data transfer. We integrate several existing and new techniques to reduce the overhead and carefully design the system architecture and interface to make ConnectorX easy to extend to various databases and dataframes. Moreover, we propose server-side result partitioning that can be adopted by DBMSs in order to better support exporting data to data science tools. We conduct extensive experiments to evaluate ConnectorX and compare it with popular libraries. The results show that ConnectorX significantly outperforms existing solutions. ConnectorX is open sourced at: https://github.com/sfu-db/connector-x.
Tiresias
Authors: Abebe Michael , Lazu Horatiu , Daudjee Khuzaima
Published: September 2022

To efficiently store and query a DBMS, administrators must select storage and indexing configurations. For example, one must decide whether data should be stored in rows or columns, in-memory or on disk, and which columns to index. These choices can be challenging to make for workloads that are mixed requiring hybrid transactional and analytical processing (HTAP) support. There is growing interest in system designs that can adapt how data is stored and indexed to execute these workloads efficiently. We present
Tiresias
, a predictor that learns the cost of data accesses and predicts their latency and likelihood under different storage scenarios. Tiresias makes these predictions by collecting observed latencies and access histories to build predictive models in an online manner, enabling autonomous storage and index adaptation. Experimental evaluation shows the benefits of predictive adaptation and the trade-offs for different predictive techniques.
Containerized execution of UDFs
Authors: Saur Karla , Mirmira Tara , Karanasos Konstantinos , Camacho-Rodríguez Jesús
Published: September 2022

User-defined functions (UDFs) have long been used as the de facto way to extend the capabilities of data management systems. However, they are restricted to the specificities of each DBMS, and recent demands for advanced analytics have increased the need for complex UDFs that may require execution of arbitrary computation written in any programming language, management of library dependencies, portability across environments and engines, and resource isolation. These requirements go beyond what traditional UDFs were designed for, and have given rise to containerized UDFs that enable encapsulation and portability. However, this approach is nascent and can result in significant performance penalties and usability issues. In this paper, we present the first study that spans all stages of containerized UDFs' life cycle, performance bottlenecks in their execution, and extensibility to support different engines.

Our experiments show that the performance of containerized UDF execution can be greatly affected by system design choices and that there are many trade-offs to consider. For example, regarding the method of communication with the containerized UDF, we show that binary-based implementations minimize overheads and are more than 2.4x faster than widely used text-based ones. Adopting a newer general-purpose communication method such as Arrow Flight can improve performance dramatically, causing a minimal ~10% slowdown compared to non-containerized UDFs. Additionally, containerized UDF start times vary wildly due to program size and complexity, from .07s to 7s in our experiments. Our insights can help DBMS developers make appropriate choices based on individual use cases when designing their systems.
Spatial and temporal constrained ranked retrieval over videos
Authors: Chen Yueting , Koudas Nick , Yu Xiaohui , Yu Ziqiang
Published: September 2022

Recent advances in Computer Vision (CV) algorithms have improved accuracy and efficiency, making video annotations possible with high accuracy. In this paper, we utilize the annotated data provided by such algorithms and construct graph representations to capture both object labels and spatial-temporal relationships of objects in videos. We define the problem of Spatial and Temporal Constrained Ranked Retrieval (STAR Retrieval) over videos. Based on the graph representation, we propose a two-phase approach, consisting of the ingestion phase, where we construct and materialize the Graph Index (GI), and the query phase, where we compute the top ranked windows (video clips) according to the window matching score efficiently. We propose two algorithms to perform Spatial Matching (SMA) and Temporal Matching (TM) separately with an early-stopping mechanism. Our experiments demonstrate the effectiveness of the proposed methods, achieving orders of magnitude speedups on queries with high selectivity.
Hardware acceleration of compression and encryption in SAP HANA
Authors: Chiosa Monica , Maschi Fabio , Müller Ingo , Alonso Gustavo , May Norman
Published: September 2022

With the advent of cloud computing, where computational resources are expensive and data movement needs to be secured and minimized, database management systems need to reconsider their architecture to accommodate such requirements. In this paper, we present our analysis, design and evaluation of an FPGA-based hardware accelerator for offloading compression and encryption for SAP HANA, SAP's Software-as-a-Service (SaaS) in-memory database. Firstly, we identify expensive data-transformation operations in the I/O path. Then we present the design details of a system consisting of compression followed by different types of encryption to accommodate different security levels, and identify which combinations maximize performance. We also analyze the performance benefits of offloading decryption to the FPGA followed by decompression on the CPU. The experimental evaluation using SAP HANA traces shows that analytical engines can benefit from FPGA hardware offloading. The results identify a number of important trade-offs (e.g., the system can accommodate low-latency secured transactions to high-performance use cases or offer lower storage cost by also compressing payloads for less critical use cases), and provide valuable information to researchers and practitioners exploring the nascent space of hardware accelerators for database engines.
Operon
Authors: Wang Sheng , Li Yiran , Li Huorong , Li Feifei , Tian Chengjin , Su Le , Zhang Yanshan , Ma Yubing , Yan Lie , Sun Yuanyuan , Cheng Xuntao , Xie Xiaolong , Zou Yu
Published: September 2022

The past decade has witnessed the rapid development of cloud computing and data-centric applications. While these innovations offer numerous attractive features for data processing, they also bring in new issues about the loss of data ownership. Though some encrypted databases have emerged recently, they can not fully address these concerns for the data owner. In this paper, we propose an
ownership-preserving database
(OPDB), a new paradigm that characterizes different roles' responsibilities from nowadays applications and preserves data ownership throughout the entire application. We build
Operon
to follow the OPDB paradigm, which utilizes the trusted execution environment (TEE) and introduces a behavior control list (BCL). Different from access controls that merely handle accessibility permissions, BCL further makes data operation behaviors under control. Besides, we make
Operon
practical for real-world applications, by extending database capabilities towards flexibility, functionality and ease of use.
Operon
is the first database framework with which the data owner exclusively controls its data across different roles' subsystems. We have successfully integrated
Operon
with different TEEs,
i.e.
, Intel SGX and an FPGA-based implementation, and various database services on Alibaba Cloud,
i.e.
, PolarDB and RDS PostgreSQL. The evaluation shows that
Operon
achieves 71% - 97% of the performance of plaintext databases under the TPC-C benchmark while preserving the data ownership.
OREO
Authors: Lin Yin , Youngmann Brit , Moskovitch Yuval , Jagadish H. V. , Milo Tova
Published: September 2022

Data analytics often make sense of large data sets by generalization: aggregating from the detailed data to a more general context. Given a dataset, misleading generalizations can sometimes be drawn from a cherry-picked level of aggregation to obscure substantial subgroups that oppose the generalization. Our goal is to detect and explain cherry-picked generalizations by refining the corresponding aggregate queries. We demonstrate OREO, a system to compute a support score of the given statement to quantify the quality of the generalization; that is, whether the aggregated result is an accurate reflection of the data. To better understand the resulting score, our system also identifies significant counterexamples and alternative statements that better represent the data at hand. We will demonstrate the utility of OREO for investigating generalizations, by interacting with the VLDB'22 participants who will use the OREO interface for statement validation and explanation.
FedTSC
Authors: Liang Zhiyu , Wang Hongzhi
Published: September 2022

We demonstrate FedTSC, a novel federated learning (FL) system for interpretable time series classification (TSC). FedTSC is an FL-based TSC solution that makes a great balance among security, interpretability, accuracy, and efficiency. We achieve this by first extending the concept of FL to consider both stronger security and model interpretability. Then, we propose three novel TSC methods based on explainable features to deal with the challengeable FL problem. To build the model in the FL setting, we propose several security protocols that are well optimized by maximally reducing the bottlenecked communication complexity. We build the FedTSC system based on such a solution, and provide the user Sklearn-like Python APIs for practical utility. We show that the system is easy to use, and the novel TSC approach is superior.
A demonstration of AutoOD
Authors: Hofmann Dennis , VanNostrand Peter , Zhang Huayi , Yan Yizhou , Cao Lei , Madden Samuel , Rundensteiner Elke
Published: September 2022

Anomaly detection is a critical task in applications like preventing financial fraud, system malfunctions, and cybersecurity attacks. While previous research has offered a plethora of anomaly detection algorithms, effective anomaly detection remains challenging for users due to the tedious manual tuning process. Currently, model developers must determine which of these numerous algorithms is best suited for their particular domain and then must tune many parameters by hand to make the chosen algorithm perform well. This demonstration showcases AutoOD, the first unsupervised self-tuning anomaly detection system which frees users from this tedious manual tuning process. AutoOD outperforms the best un-supervised anomaly detection methods it deploys, with its performance similar to those of supervised anomaly classification models, yet without requiring ground truth labels. Our easy-to-use visual interface allows users to gain insights into AutoOD's self-tuning process and explore the underlying patterns within their datasets.