IMPLEMENTASI KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU
Authors: April Muhammad , Alkadafi Muammar , Ilyas Ilyas 
Published: July 2024

Abstract : The waste problem in Pekanbaru City is a social and environmental problem that is currently urgently needed to be resolved. Pekanbaru City Government policy gives authority to third parties, with a public-private partnership (PPP) model in implementing waste management. This research aims to explore the factors causing the ineffectiveness (effectiveness) of waste management in Pekanbaru City using the Public-Private Partnership (PPP) model. The research approach uses qualitative data analysis, data obtained through observation, interviews, relevant documents. Interviews were conducted with key informants, which were then matched or compared with the results of field observations, documents, to produce data credibility. The research results concluded that the public-private partnership (PPP) model was not effective in solving the waste service problem. Unclear contract management between local government (DLHK) and the private sector, lack of space for broad public participation to get involved, public awareness of sorting organic and inorganic waste, discipline in disposing of waste at legal TPSs at predetermined hours is lacking or not even implemented nicely. This is a factor causing ineffective policy implementation. Research suggestions, the policy implementation model uses a complete "collaborative governance" model, namely the penta helix or multiple helix interconnected governance (ICG) model by building a "policy network" among many stakeholders (government, private sector, community, universities and community groups that relevant) as a driving agent for policy implementation to maximize community participation in waste management.
Keywords : implementation; policy; collaboration, participation.

Abstrak : Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru merupakan masalah sosial lingkungan yang saat ini mendesak untuk diselesaikan. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, dengan model kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dalam implementasi pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor penyebab tidak berhasil gunanya (efektifitas) pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan model kemitran Pemerintah-Swasta (PPP). Pendekatan penelitian menggunakan analisas data kualitatif, data diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dokumen yang relevan. Wawancara dilakukan dengan informan kunci, yang selanjutnya dicocokkan atau dibandingkan dengan hasil observasi lapangan, dokumen, untuk menghasilkan kredibilitas data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, model kemitraan pemerintah-swasta (PPP) tidak efektif menyelesaikan masalah pelayanan persampahan. Manajemen kontrak yang tidak jelas, antara pemerintah daerah (DLHK) dengan pihak swasta, kurangnya ruang partisipasi publik secara luas untuk terlibat, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik, keidisiplinan membuang sampah pada TPS legal pada jam yang telah ditentukan kurang atau bahkan tidak dilaksanakan secara baik. Hal ini menjadi faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan. Saran penelitian, model implementasi kebijakan menggunakan model “collaboratif governance” yang utuh yaitu model penta helix atau multiple helix interconnected governance (ICG) dengan membangun “jaringan kebijakan” pada banyak stakholders (pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok-kelompok masyarakat yang relevan) sebagai agen penggerak implementasi kebijakan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Kata Kunci : implementasi; kebijakan; kolaborasi, partisipasi.