bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha
Authors: Anggraini Anna Maria Tri
Published: March 2022

Istilah monopoli seringkali diterjemahkan secara negatif oleh berbagai kalangan mengingat dampak terhadap penyalahgunaannya seringkali menghambat persaingan dan bahkan merugikan masyarakat. Definisi monopoli dalam UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya ditulis UU Nomor 6/1999) adalah “penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”. Monopoli di beberapa negara kadangkala diperlukan oleh masyarakat terutama di sektor-sektor industri yang strategis, yang pada dasarnya termuat juga dalam Pasal 33 UUD 1945. Penguasaan atas cabang-cabang produksi tersebut oleh UUD 1945 diserahkan kepada negara agar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemberian kekuasaan kepada negara diartikan sebagai pemberian kewenangan untuk mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang-orang dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 51 UU Nomor 5/1999 menyiratkan pengertian bahwa pelaksanaan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak selamanya monopoli dilarang, bahkan dalam hal-hal tertentu monopoli oleh negara di sektor industri strategis dikecualikan oleh sebuah undang-undang.
Urgensi Pengaturan ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat
Authors: Bustani Simona
Published: March 2022

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional (folklore) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta sangat tidak memadai. Penyebabnya adalah adanya pertentangan filosofi dalam hak cipta yang berkonsep individual dengan filosofi ekspresi budaya tradisional (folklore) yang berkonsep komunal. Hal ini menimbulkan tingginya pelanggaran pihak asing terhadap karya ekspresi budaya tradisional (folklore) masyarakat adat. Sehingga timbul pertanyaan “perlindungan hukum bagaimana yang tepat untuk melindungi karya ekspresi budaya tradisional (folklore) masyarakat adat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (J) Convention on Biological Diversity yang selanjutnya disingkat CBD, meperkenalkan sistem sui generis yang memberikan peluang bagi negara yang memiliki kekayaan ekspresi budaya tradisional (folklore) untuk mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional (folklore) sesuai dengan kepentingan negara masing-masing termasuk Indonesia. Oleh karena itu, lahirnya peraturam hukum yang khusus dalam melindungi ekspresi budaya tradisional (folklore), merupakan kebutuhan yang mendesak. Selain itu, dengan adanya peraturan tersebut, maka pihak asing dapat memanfaatkan ekspresi budaya tradisional (folklore) Indonesia secara legal dan juga Pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ekspresi budaya tradisional (folklore) tersebut. Selain itu, langkah awal yang harus dilakukan Pemerintah adalah melakukan pendataan karya ekspresi budaya tradisional (folklore) di seluruh wilayah Indonesia, agar dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap pihak asing apabila terjadi pelanggaran.
EDITORIAL
Authors: - Tim Redaksi
Published: March 2022

-
Laporan Eksaminasi Publik Putusan Perkara Tindak Korupsi No. 38/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Authors: Saputra Refki
Published: March 2022

Laporan Eksaminasi Publik Putusan Perkara Tindak Korupsi No. 38/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PSTMajelis Eksaminator:Leo NugrohoHaris PuradirejaAlvon Kurnia PalmaWinner JohnsonAbdul Fickar Hadjar Reviewer: Refki SaputraPenerbit: Indonesia Corruption Watch, 2012
Mencari Sosok Hakim Indonesia yang Ideal
Authors: Panggabean Mompang L.
Published: March 2022

Berbagai kasus suap kepada hakim telah mencoreng wajah peradilan di Indonesia dan pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pendidikan tinggi hukum mendapat sorotan tajam sebab seakan-akan tidak mampu menjawab kebutuhan akan lahirnya penegak hukum yang memiliki integritas dan kepribadian. Tulisan ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim berdasarkan falsafah Pancasila dan bagaimanakah hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka mengejawantahkan supremasi hukum.
Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Authors: Candra Septa
Published: March 2022

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Belum adanya pedoman yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang pidana maupun undang-undang administratif, menyebabkan perumusan yang “buruk” dan sangat beragam. Bahkan suatu undang-undang yang diundangkan dalam masa yang kurang lebih sama, mempunyai karakter rumusan yang sangat berbeda. Walaupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan, namun demikian belum memberikan acuan yang jelas dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya hal ini akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum);
Formasi/ Terjadinya Hubungan Kontraktual Menurut Sistem Hukum Inggris
Authors: Sugiastuti Natasya Yunita
Published: March 2022

Dalam hukum kontrak, pemahaman terhadap berbagai sistem hukum sangat penting. Hal ini disebabkan dalam hal seseorang terlibat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain dari negara lain yang berbeda sistem hukum (cross border), ada hal-hal tambahan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan maupun pelaksanaan dan penegakan kontrak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah formasi atau terjadinya hubungan kontraktual berdasarkan hukum Inggris.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sifat deskriptif. Sepenuhnya menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka, dengan analisis kualitatif dan disimpulkan melalui metoda induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kontrak Inggris melihat formasi kontrak berdasarkan konsep offer dan acceptance. Aspek-aspek hukum utama dalam offer adalah: syarat offer, invitation to treat, dan berakhirnya offer. Sedangkan aspek-aspek hukum utama dalam acceptance adalah: syarat acceptance, cara melakukan acceptance, postal rule sera penggunaan kontrak standar. Kata Kunci: Formasi Kontrak, Inggris.
Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014
Authors: Arifin Firmansyah
Published: March 2022

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai perserta pemilu. Pengadilan tindak pidana pemilu menjadi salah satu mekanisme penegakan hukum yang disediakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran dan kejahatan tindak pidana pemilu. Tinjauan terhadap putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu ini menunjukkan selain masih maraknya tindak pidana pemilu 2014, juga terdapat perbedaan perspektif dan penerapan tindak pidana pemilu dalam putusan hakim.
Divestasi Kontrak Karya
Authors: Setlight Mercy Maria Magdalena
Published: March 2022

Pemekaran daerah otonom baru bertujuan agar daerah yang bersangkutan mampu mengembangkan diri secara sosial dan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri. Demikian juga dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang luas  dan strategis yang berlokasi di perbatasan antara Indonesia dengan negeri Serawak Malaysia. Rentang daerah yang terlalu jauh pada provinsi Kalimantan Timur telah mengakibatkan berkurangnya focus pengurus daerah perbatasan sehingga berpotensi munculnya berbagai penyimpangan tapal batas atau bahkan mencaplokan secara diam-diam di beberapa daerah tertentu. Meski memiliki urgensitas yang sangat tinggi, sebagai negara kesatuan, proses pemekaran provinsi Kalimantan Utara tetap harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Uatara sudah sesuiai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan apakah proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimnatan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Untuk menganalisis obyek penelitian in menggunakan tipe penelitian normative dengan data sebagaian besar adalah data sekunder. Penelitian in merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimantan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: sumberdaya alam, mineral dan batu bara, kontrak karya, divestasi
Medical Law in Indonesia: Its History And Development
Authors: Susila Muh Endriya
Published: March 2022

The attention upon the medical law in Indonesia increases in line with the emergence of the medical malpractice issue. Medical law grows hand in hand with Health Law. Since the Indonesian legal system is very much influenced by the European Continental Legal System, the source of Medical Law and Health law are mainly in the form of legislation. The Medical Practice Act 2004 (Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran) and The Health Act 2009 (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) are the most important sources of both Medical Law and Health Law in Indonesi. The Medical Practice Act 2004 governs the rule of the medical practice. This Act was enacted in responding the medical malpractice crisis taking place in Indonesia in 2003. This Act basically aims to establish good medical practice and to avoid malpractice accordingly.This paper will elaborate the history and the development of the medical law especially in connection with the issue of medical practice in Indonesia. A normative legal research has been conducted in finding out all necessary and relevant data (legal materials) to support the writing of this paper.
Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana
Authors: Christianto Hwian
Published: March 2022

Regulation of interception or wiretapping activity is always pro-and contra in legislation process or into its application. The human rights-violation and law supremacy issues are often exclaimed as an un-cultivated Indonesians to interception/wiretapping activity. Based on the essential implication, interception/wiretapping activity basically has two main ideas which are considered as subtracting the human rights anyway. The implication is very attracting because it is strongly related with person’s privacy and it has to face wider business of the public. This interception/wiretapping might not be applied carelessly of course, but on another hand, it has to see the particular limits. Finally, the interception/wiretapping regulation ought to be notice, so that there will be no unpleasant ‘boomerang’ effect for human rights protection.Keyword: interception, human rights, protection
Analysis On Asean Economic Community Impact For Indonesia
Authors: Wijatno Serian
Published: March 2022

Memasuki masa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yaitu dengan adanya satu pasar tunggal Asean dimana pergerakan barang dan jasa semakin bebas di kawasan Asean. Hal ini dapat mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antar individu antar Negara. Sehingga masyarakat Indonesia pun harus dipersiapkan menghadapi persaingan ini. Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas persaingan masyarakatnya yaitu dengan dibuatnya pelatihan-pelatihan kerja yang memadai dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung, memfasilitasi tempat pelatihan kerja, memberikan tenaga pelatihan yang berkualitas, membangun kerja sama pelatihan antar Negara dan harus ada koordinasi antara kementrian dan lembaga-lembaga yang ada. Menjaga kesejahteraan masyarakatnya memang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun bukan hanya pemerintah tapi masyarakat itu sendiri harus ikut berpartisipasi. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya daya saing menghadapi MEA ini, dan masyarakat disadarkan bahwa mereka harus mempersiapkan diri agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing dari Negara lain. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut harus dengan meningkatkan upaya komprehensif ekstensifikasi dan intensifikasi Balai Latihan Kerja. Gerakan kewirausahaan Nasional juga perlu ditingkatkan gaungnya dan diikuti dengan program intensif khususnya bagi gerakan kewirausahaan di sektor  pendidikan  (Perguruan  Tinggi-Akademisi), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kelompok industri  lainnya  untuk  memperbaiki  standar, kualitas, dan desain produk, serta kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan produk.
Model Pemidanaan Integratif Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Perikanan
Authors: Widyaningrum Tuti
Published: March 2022

The maritime sector is a priority in developing the current government. The development of this maritime shaft is a consequence of the Indonesian state which is a largely marine territory. One of the maritime sectors is fisheries. Fisheries are a mainstay in increasing Indonesia's credibility in the eyes of the world. But the Indonesian fishery products cannot be enjoyed by the fisherman. in fact many of Indonesian’s fishery produce are stolen by foreign fishermen and many illegal vessels. As a result of illegal fishing, Indonesia has high potential losses. As a state that is a victim of illegal fishing is a state harmed. Other than the losses suffered by the state, threatened livelihoods means endangering a fisherman’s capability to meet his basic needs. Destructive fishing will also threaten the marine life. Law enforcement in the form of sinking of ships cannot restore the losses suffered by the state and its society. Similarly, the regulation to compensate illegal fishing is not clear enough, failing to deter its perpetrators. it’s important to find those integrative model of penalization to restore the State's Losses Caused of Fish Crime (Illegal Fishing)
Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia
Authors: Purnamasari Galuh Candra
Published: March 2022

After the amendment, the constitutionality of human rights was realized in chapter X article 28A-28J, which shows that Indonesia is increasingly upholding human rights values with the transformation of these rights in the constitution. However, this is still debatable about the provision of non-derogable rights (Article 28I) and human rights limitation (Article 28J). Human rights that could be limited is human right which is categorized in derogable right. The problem is the failure to distinguish between human rights which its implementation could be limited and vice versa. This condition is exacerbated by systematic and conceptual errors in chapter X of the 1945 Constitution, which can cause problems in applying the provision of human rights restrictions, and in implementing the interpretation of the human rights restrictions by Constitutional Court. This paper used normative legal research with literature research. This paper find that that the implementation of human rights limitation in Indonesia has not been in accordance with the theories and principles of human rights law and is carried beyond the supposed.
RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI
Authors: Eleanora Fransiska Novita
Published: March 2022

Merupakan tindakan kekerasan terhadap seorang anak yang berupa pelanggaran fisik, psikis, emosional, seksual  ataupun penelantaran, dimana hal tersebut melanggar hak asasi anak yang paling khusus yakni hak hidup, karena dengan kekerasan dapat mengakibatkan anak menjadi  trauma, rendahnya kepercayaan diri, kepada orang lain dan karena kekerasan yang dialami anak, maka ia pun bisa menjadi pelaku. Sedangkan  diskriminasi  diartikan sebagai  perbuatan yang tidak adil kepada salah satu anak, banyak terjadi karena meihat dari warna kulit, kekayaan, pintar dan sebagainya. Diskriminasi terhadap anak tidak boleh terjadi karena setiap anak berhak diperlakukan secara sama dan manusiawi, tanpa adanya perbedaan apapun juga. Penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil kepentingan terbaik harus mengutamakan  dan berlandaskan ramah anak bagi anak, artinya bahwa seorang anak dengan layak berhak mendapatkan dan mempunyai hak akan kehidupan, berpartisipasi secara wajar, bertumbuh, dan sesuai dengan kemanusiaannya,harkat dan martabatnya, serta tumbuh berkembang, apapun yang menjadi hak-haknya seorang anak harus tetap diberikan. Kesejahteraan didalam diri anak dapat diwujudkan jika terlindung dari diskriminasi dan kekerasan. Anak berpartisipasi yang dapat dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa ada pihak lain memberikan paksaan ataupun ancaman.  Kata Kunci : kekerasan, diskriminasi, ramah anak
KOORDINASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Authors: Manik Jeanne Darc Noviayanti
Published: March 2022

Dalam sistem peradilan pidana (SPP), keberhasilan proses penegakan hukum pidana, diprakarsai oleh proses penyidikan oleh penyidik diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan persidangan pengadilan sidang oleh hakim sampai dengan pelaksanaan  putusan hakim  oleh Jaksa dan  pemasyarakatan  petugas (jika terbukti bersalah). Tindakan pencegahan masih diberikan mendahului melalui pengembangan preventif dan dasar prinsip kewajiban umum dari polisi, yaitu mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat masalah hukum dalam penelitian ini adalah bentuk koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan penyidik polisi dalam penyelidikan tindak pidana pengelolaan sumber daya alam.  Jenis  penelitian  ini  penelitian  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perundang-undangan dan pendekatan konsep.  Dalam melaksanakan  fungsinya dengan penegakan hukum pada kegiatan penyelidikan kejahatan di area pengelolaan sumber daya alam, kegiatan-kegiatannya tidak telah terintegrasi sehingga keamanan dan penegakan hukum memiliki tidak akan optimal.  Koordinasi PPNS  di bidang pengelolaan sumber daya alam dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu hubungan tata cara kerja, pembinaan teknis, dan bantuan operasional penyidikan.  Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik. Kata kunci : Koordinasi; penyidikan; tindak pidana; sumber daya alam;  penyelidik
TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
Authors: Gunadi Sheane , Artati Sri Untari Indah
Published: March 2022

Hak Tanggungan diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dimana tahap pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh PPAT. Dalam rangka menyikapi era revolusi industri 4.0, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri ATR / KaBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. Kantor Pertanahan Kota Bekasi menerapkan sistem hak tanggungan elektronik dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini. Perbedaan terletak pada pendaftaran Hak Tanggungan. Maka, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan kendala hukum pendaftaran Hak Tanggungan elekronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Guna menjawab permasalahan, maka dilakukan penelitian yuridis normatif bersumber pada data sekunder dan data primer, dan ditarik kesimpulan dengan metode logika deduktif. Kesimpulannya adalah pelaksanaan Hak Tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi membagi tugas antara PPAT dan Kreditur dimana PPAT hanya sampai kepada pembuatan APHT dan kegiatan pendaftaran dilakukan oleh Kreditur serta kendalanya adalah jaminan hak atas tanah sudah harus bersertifikat berbeda dengan Pasal 10 ayat (3) UUHT, sistem error serta WNA yang belum terkoordinasi sebagai pengguna layanan HT-el. Saran yang dapat diberikan penulis adalah perlu dilakukan penambahan pasal dalam UUHT dan penyesuaian UU terkait serta memperbaiki kekurangan dalam Peraturan Menteri ini.
PENGGUNAAN KUASA UNTUK MENJUAL DI DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH
Authors: Kasri Oddy Inayah , Sumanto Listyowati
Published: March 2022

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah termasuk lingkup Hukum Perdata, sedangkan jual beli termasuk lingkup Hukum Tanah Nasional. Konsekuensi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli akan diikuti dengan Akta Kuasa Menjual. Rumusan permasalahannya, apa yang menjadi alasan penggunaan akta kuasa menjual dalam praktek jual beli tanah dan apa akibat hukum PPJB dengan menggunakan akta kuasa menjual dalam praktek jual beli tanah. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu, Alasan penggunaan kuasa menjual dalam jual beli tanah pada kasus I adalah karena asli sertipikat sedang berada dalam jaminan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Alasan penggunaan kuasa menjual pada kasus II Putusan Mahkamah Agung No.180/Pdt/2013/PT.Dps penjual memberi "kuasa mutlak" untuk melaksanakan kepentingan pembeli dan seharusnya sudah menjadi haknya. Pasal 3 PPJB memberikan kuasa penuh kepada pembeli atas segala tindakan pengurusan pemilikan tanah dengan ketentuan kuasa tidak dapat dicabut kembali oleh penjual. Akibat hukum pada kasus I, surat kuasa menjual tidak melanggar hukum, sedangkan pada kasus II surat kuasa menjual melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1982 sehingga akibat hukumnya PPJB menjadi batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Kuasa Untuk Menjual, Jual Beli Tanah
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
Authors: Alkadrie Nabila Mardiyah , Artati Sri Untari Indah
Published: March 2022

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dalam pelaksanaannya di Kota Pontianak ditemukan berbagai kendala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan dari program PTSL di Kota Pontianak telah sesuai dengan PerMen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dan kendala apa saja yang terjadi serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, data sekunder dan data primer, penarikan kesimpulan secara deduktif, dan dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan PTSL dilakukan dalam suatu wilayah kelurahan/desa,. Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan PTSL adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat pentingnya pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan melalui berbagai upaya mengatasai kendala tersebut sehingga program PTSL dapat dilaksanakan dengan sukses. Di Kota Pontianak pelaksanaan PTSL belum sesuai dengan peraturan, untuk mengatasi kendala dalam masyarakat tersebut Kantor Pertanahan Kota Pontianak mengadakan sosialisasi untuk masyarakat mengenai PTSL.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI UPAYA DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT NOMOR 32/PID.SUS-ANAK/2018/PN.RAP JUNCTO PUTUSAN TINGGI MEDAN NOMOR 04/PID.SUS.ANAK/2019/PT MDN)
Authors: Mardianty Ninna , Setiyono Setiyono
Published: March 2022

Pada undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya upaya diversi dan asas keadilan restoratif sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang di jelaskan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksaan diversi. Akan tetapi ketentuan ini tidak di jalankan dalam pemeriksaan pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RAP Juncto Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/PT.MDN. Sehubungan dengan hal itu, terdapat pokok permasalahan yaitu Apakah terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RAP Jo Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/PT.MDN dapat diterapkan upaya diversi sesuai dengan peraturan yang berlaku? Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RAP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/PT.MDN telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia? Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder dan primer, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun hasil dari penelitian yaitu terdapat ketidaksesuaian suatu penerapan diversi pada kasus peradilan pidana anak dan hakim dalam persidangan dalam memutus suatu perkara anak tidak melaksanakan suatu proses diversi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang sistem peradilan anak dan Perma nomor 4 tahun 2014.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM HAREANTA SITOMPUL KEPADA AHLI WARISNYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 127/PDT.G/2015/PN MDN)
Authors: Faj’rina Rizky Nur , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris. Dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah,baik sah, maupun luar kawin dan si suami yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pembagian harta warisan Almarhum Hareanta Sitompul kepada ahli warisnya berdasarkan KUHPerdata (2) Apakah isi amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 127/Pdt.G/2015/PN Mdn bagian 2 tentang penetapan ahli waris Almarhum Hareanta Sitompul sudah sesuai atau tidak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di analisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder, primer dan tersier. Analisis ini dilakukan kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, dari uraian diatas maka terlihatlah bahwa pembagian harta warisan Almarhum Hareanta Sitompul menurut amar putusan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata sama.
PERBANDINGAN PENGATURAN DAN TATA CARA JUAL BELI TANAH DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA SELANDIA BARU
Authors: Sumantri Anak Agung Krisna , Artati Sri Untari Indah
Published: March 2022

Kegiatan jual beli tanah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dan Land Act 1948, Land of Property 2007, Land Transfer Act 2017 merupakan ketentuan pelaksanaan jual beli tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Pokok Permasalahan mengenai: bagaimana pengaturan jual beli tanah di Indonesia dan Selandia Baru? dan bagaimana tata cara jual beli tanah di Indonesia dan Selandia baru? Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe yuridis normatif dengan data sekunder,yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analitis,serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penulis ini menyebutkan bahwa (1) Bahwa di Indonesia maupun Selandia Baru sama-sama mengatur mengenai Tanah serta jual beli tanah didalam peraturan perundang undangan mereka dan di Indonesia maupun di Selandia Baru terdapat perbedaan dalam hal Konsepsi hukum yang dianut, hak penguasaan atas tanah, objek jual beli tanah, dan antara Indonesia dan Selandia Baru berbeda (2) Bahwa di Indonesia maupun selandia baru tidak terdapat persamaan dalam hal tata cara jual beli tanah namun terdapat perbedaan dalam hal jual beli tanah di Indonesia dan Selandia Baru.
TANGGUNG JAWAB BRI ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN
Authors: Allaidin Jami , Lestari Suci
Published: March 2022

Putusan Nomor 211/Pid.sus/2020/PN.Jmb memutuskan karyawan BRI, Tumbi Partimbo Pati, yang menjabat sebagai mantri kupedes melakukan fraud yang merugikan nasabah BRI di Abunjani Sipin Kota Jambi. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana teori tanggung jawab BRI terhadap fraud berdasarkan peraturan rahasia bank dan Otoritas Jasa Keuangan serta apakah amar putusan sudah menerapkan tanggung jawab BRI terhadap nasabah berdasarkan peraturan perbankan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah berjenis normatif, bersifat deskriptif, data sekunder sebagai data utama, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah teori tanggung jawab BRI terhadap fraud berdasarkan peraturan rahasia bank dan Otoritas Jasa Keuangan, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian nasabah akibat kelalaian nasabah itu sendiri tidak menjaga kerahasiaan PIN ATM nya tetapi nasabah dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku yang berbuat fraud tersebut dan penerapan amar putusan tanggung jawab BRI terhadap nasabah berdasarkan peraturan perbankan, bank tidak bertanggung jawab secara pidana tetapi oknum yang melakukan perbuatan tersebut yang dipidana, bank menanggung perbuatan karyawannya yang melakukan fraud dengan diberikannya sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 52 UU Perbankan.
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP DENGAN NUR REZKI ANGGRAENI AKHBAR MENURUT HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 622/PDT.P/2018/PN.MKS)
Authors: Pahlevi Praditya Arrahim , Muriani Muriani
Published: March 2022

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama. Perkawinan antara Kevin Sangian Hendrik Rumiap dengan Nur Reski Anggraeni Akhbar merupakan perkawinan beda agama. Pokok permasalahan yang dibahas adalah apakah perkawinan beda agama diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan apakah penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks yang mengizinkan perkawinan beda agama sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data secara kualitatif. Penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian adalah pengaturan perkawinan beda agama diatur di Indonesia di UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 8 huruf (f) (tetapi tidak dengan tegas) dan di Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas (dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 yang menyebutkan setiap lakilaki dilarang melakukan pernikahan dengan wanita yang bukan beragama Islam dan setiap wanita dilarang melakukan pernikahan dengan laki-laki yang bukan beragama Islam) serta penetapan Pengadilan Negeri N0. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks yang mengabulkan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Putusan MA Nomor 1400K/Pdt/1986.
Umwelteinflüsse auf Werkstoffe
Authors: Oesch Stefan , Faller Markus , Heimgartner Peter
Published: March 2022

The corrosion behavior of different metals commonly used in civil engineering and construction was investigated under outdoor exposure conditions. The exposure sites were chosen at locations of the Swiss National Air Pollution Monitoring Network (NABEL) in different regions of Switzerland,
where the concentrations of different air pollutants and climate data are registered continuously. After different exposure times, a set of test specimens is taken back for gravimetric evaluation of material loss and chemical characterization of corrosion products and deposits. Transmission
and scanning electron microscopy, X-ray diffraction (XRD), and X-ray fluorescence (XRF) were used to characterize corrosion products. Water soluble compounds on the metal surfaces have also been analyzed quantitatively. First results for the exposure period of six months are presented. They
show large differences in corrosion rate and in the amount of corrosive species on the metal surfaces for the different test sites. In some cases a very good correlation to the specific pollution and climate conditions at the particular locations is possible.
Distance Dependence of Electron-Transfer Quenching in Rigid Media: A Discrete Site Model of Electron Transfer and Electron Exchange
Authors: Guerry-Butty Elisabeth , Haselbach Edwin , Suppan Paul
Published: March 2022

The quenching of the luminescence of five emitters which span lifetimes of 1 ns to 10 s has been investigated in rigid media. The mechanism is in every case either electron transfer or electron exchange. The data are analyzed according to a model of statistical distribution similar
to the Perrin action sphere model, except that the distances between emitters and quenchers are allowed to vary only in increments of the solvents' molecular diameter. It is concluded that in all studied cases quenching takes place only if the two molecules are in van der Waals
contact. The distribution of charged species in highly polar liquids or glasses is considered specifically. It is suggested that even in such cases the simple statistical distribution is obtained.
Impacts of copper on photosynthetic pigments and anatomy of Alcantarea imperialis (Bromeliaceae) under in vitro conditions
Authors: Martins João Paulo Rodrigues , Rodrigues Luiz Carlos de Almeida , Braga Priscila da Conceição de Souza , Falqueto Antelmo Ralph , Gontijo Andreia Barcelos Passos Lima
Published: March 2022

Description of the subject. Knowledge of morphophysiological status of plants and their responses to excess metals, such as copper (Cu), allows determining their potential use as bio-indicators. In vitro techniques are promising in studies that involve physiology and anatomy because they can isolate the effects of trace elements on morphophysiological features from other possible stress factors. Objectives. The aim was to verify the morphophysiological changes and adjustments of Alcantarea imperialis induced by excess Cu under in vitro conditions. Method. Alcantarea imperialis plants were transferred to in vitro culture media containing a concentration gradient of Cu (0, 25, 50, 100, or 200 μM). After 90 days, the contents of photosynthetic pigments and Cu were analyzed along with growth and anatomical features. Results. Plants cultured with Cu concentrations higher than 50 µM Cu had clear signs of toxicity, such as chlorosis. Plants exposed to 200 µM Cu showed a severe level of toxicity and were dead after 90 days. A drastic reduction of all photosynthetic pigments, as well as their ratios, was verified with exposure to 100 µM Cu. Plants exposed to that copper level presented the smallest stomata area, the lowest xylem number, as well as the thinnest vessel elements. The Cu content in the plants increased linearly as a function of Cu concentrations in the medium. Alcantarea imperialis plants can bioaccumulate high amounts of Cu. Conclusions. Alcantarea imperialis plants have good potential for bio-indication in urban areas due to their high Cu bioaccumulation capacity and clear morphophysiological changes. However, they have a low tolerance to very high Cu levels.
РАСЧЕТ МЕЖФАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ, ДАЮЩИХ КРИСТАЛЛЫ В ВИДЕ ТОНКИХ ДЛИННЫХ ПЛАСТИН
Authors: Варенцов В.В.
Published: March 2022

На примере кристаллизации тиамина бромида (витамина В1), кристаллы которого представляют собой тонкие длинные пластины, предложен численный метод расчета межфазной поверхности с использованием двухмерного распределения кристаллов по длине и ширине. Показано, что предлагаемый метод позволяет наиболее полно определить поверхность кристаллов в суспензии в сравнении с методом, в котором кристаллы характеризуются средними размерами длины и ширины. Значительное расхождение соответствующих числовых значений объясняется тем, что расчет по средним размерам кристаллов не учитывает развитой поверхности мелких кристаллов.
EMOTION SIGN OPPOSED TO DIRECTION OF MOTIVATIONAL EXCITATION
Authors: Александрин В.В.
Published: March 2022

Эмоции – это субъективное переживание процесса повышения или понижения величины мотивационного возбуждения. Процесс повышения уровня мотивации переживается как отрицательная эмоция, а снижение мотивационного возбуждения – как положительная эмоция. В зависимости от плавности или быстроты изменения мотивации эмоция может иметь характер настроения (медленное изменение мотивации, часы) или аффекта (быстрое изменение мотивации, секунды и минуты): Э=f (М t 1 – М t 2)/ (t2 – t1), где Э – эмоция, ее знак и величина; М t 1 – мотивационное возбуждение в момент времени t1, М t 2 – мотивационное возбуждение в момент времени t 2, (t2 – t1) – промежуток времени в секундах, минутах или часах.

Emotions are a subjective experience of the process of increasing or decreasing the magnitude of motivational arousal. The process of increasing the level of motivation is experienced as a negative emotion, and a decrease in motivational arousal is a positive emotion. Depending on the smoothness or speed of change in motivation, an emotion may have a mood (slow change in motivation, hours) or affect (rapid change in motivation, seconds and minutes). E=f (М t 1 – М t 2)/ (t2 – t1) Where E-emotion is its sign and magnitude, M t 1 is motivational arousal at time t1, M t 2 is motivational arousal at time t 2, (t2-t1) is a time interval in seconds, minutes or hours.
BETON BERPORI PRECAST
Authors: Indrayadi M , Sutandar Erwin , Supriyadi Asep
Published: March 2022

Dengan semakin berkembangnya pembangunan-pembangunan di Indonesia membuat berkurangnya lahan-lahan hijau. Ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan merupakan suatu masalah yang harus diperhatikan. Beton berpori yang menjadi salah satu solusi dalam konstruksi perkerasan, turap beton, dinding penahan tanah merupakan produk yang dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi harapan sebagai konstruksi yang ramah lingkungan. Untuk perkerasan jalan maka beton berpori harus mempunyai kekuatan ≥ 30 MPa. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk mix design dari beton berpori dengan menggunakan metode ACI 522R-10 Report on Pervious Concrete dengan kuat tekan rencana awal 25 MPa. Adapun caranya adalah dengan variasi aggregate kasar dan ditambah selicafume sebesar 15% darri berat beton. Variasi ini dibagi menjadi 6 untuk menemukan campuran yang bisa melebihi kuat tekan 30 MPa dan permabilitasnya masih memenuhi syarat untuk beton berpori. Pengujian benda uji meliputi uji berat volume,  kuat tekan, kuat tarik belah, modulus elastisitias beton, porositas, absorbsi, dan permeabilitas. Dari penelitian,  didapat hasil  berat volume beton berpori 1.974,14 kg/m3 sampai dengan 2.187,83 kg.m3 dimana beton berpori termasuk beton ringan. Nilai kuat tekan rata-rata beton berpori adalah 20,089 – 46,978 Mpa. Nilai kuat tarik belah beton berpori 8,968-19,127 Mpa. Nilai rata-rata Nilai rata-rata porositas antara 8,307 – 13,097 %.  Nilai rata-rata absorpsi antara 3,452 – 5,444%. Nilai rata-rata permeabilitas antara 0,003-0,49 cm3/det. Dari penelitian ini dapat disimpulkan kuat tekan untuk prekerasan jalan sebesar 30 MPa. Dimana kuat tekan yang dihasilkan diatas 30 MPa adalah Variasi A1 (menggunakan batu 0,5/0,5 cm dan 1/1 cm) dan Variasi B0 (Menggunakan batu 0,5/0,5 cm).
Basic Promotors Impact Thermodynamics and Catalyst Speciation in Homogeneous Carbonyl Hydrogenation
Authors: Yang Wenjun , Kalavalapalli Tejas Y. , Krieger Annika M. , Khvorost Taras A. , Chernyshov Ivan Yu. , Weber Manuela , Uslamin Evgeny A. , Pidko Evgeny A. , Filonenko Georgy
Published: March 2022

Homogeneously catalyzed reactions often make use of additives and promotors that affect reactivity patterns and improve catalytic performance. While the role of reaction promotors is often discussed in view of their chemical reactivity, we demonstrate that they can be involved in catalysis indirectly. Specifically, we demonstrate that promotors can adjust the thermodynamics of key transformations in homogeneous hydrogenation catalysis and enable reactions that would be unfavorable otherwise. We identified this phenomenon in a set of well-established and new Mn pincer catalysts that suffer from persistent product inhibition in ester hydrogenation. Although alkoxide base additives do not directly participate in inhibitory transformations, they can affect the equilibrium constants of these processes. Experimentally we confirm that by varying base promotor concentration one can control catalyst speciation and inflict substantial changes to the standard free energies of the key steps in the catalytic cycle. Despite the fact that the latter are universally assumed to be constant, we demonstrate that reaction thermodynamics and catalyst state are subject to external control. These results suggest that reaction promotors can be viewed as an integral component of reaction medium, on its own capable of improving catalytic performance and reshaping the seemingly rigid thermodynamic landscape of the catalytic transformation.
An approach to the proposal of drug combination for cancer therapy using a pathway data connectivity approach
Authors: Miller Ryan , Muraru Sebastian , Belén Malpartida Ana , Low Josh , Pelicano de Almeida Mariana , van Engelen Bo , Godynyuk Elizabeth , Schmitz-Abecassis Bárbara , Willighagen Egon , Evelo Chris , Rieswijk Linda
Published: March 2022

Within the next twenty years, the number of cancer patients is expected to rise by 70%. Current cancer treatments still face several limitations, such as severe side effects and a high incidence of disease recurrence. Drug combination therapies are a promising strategy to achieve higher therapeutic effects while reducing side effects. This new direction in cancer drug research has led to data-driven medicine. To predict whether certain drugs would have a synergistic effect when combined, the DREAM Challenge coordinators released data for thousands of experimentally tested drug combinations. The DREAM Challenge served as inspiration for selecting drug combinations that have the potential to be synergistic. We here describe an approach using biological pathway knowledge and applying this to the selected combinations with a previously described mathematical model, the Loewe-Additivity approach. The calculated interaction index (II) served to distinguish between synergistic (II < 1), additive (II = 1) and antagonistic (II > 1). Pre-selection of putative drug combinations was performed prior to synergy prediction based on four case scenarios: 1) two drugs share the same target protein, 2) two drugs share the same pathway, 3) drugs are separated by one degree from two targets or 4) drugs are separated by more than one degree from two targets but act upon the same biological pathway. Results: The first method tried was using a drug synergy prediction method called the Loewe-Additivity model, in which two drugs share the same target and form the initial findings for this paper. The Loewe model acts as a baseline estimation to see if more combinations can be identified using the other methods tested. The remaining methods used were able to find additional drug combinations that were not proposed by the standard Loewe model. Although the additional methods did find additional combinations that would be predicted to be synergistic, a prediction is not a guarantee of success, so validation of the new or novel combinations would be needed to verify their effectiveness. This could be done by comparing our results to known data or against biological assays.
Templating Bicarbonate in the Second Coordination Sphere Enhances Electrochemical CO2 Reduction Catalyzed by Iron Porphyrins
Authors: Derrick Jeffrey , Loipersberger Matthias , Nistanaki Sepand , Head-Gordon Martin , Nichols Eva , Chang Christopher
Published: March 2022

Bicarbonate-based electrolytes are ubiquitous in aqueous electrochemical CO2 reduction, particularly in heterogenous catalysis, where they demonstrate improved catalytic performance relative to other buffers. In contrast, the presence of bicarbonate in organic electrolytes and its roles in homogenous electrocatalysis remain underexplored. Here, we investigate the influence of bicarbonate on iron porphyrin-catalyzed electrochemical CO2 reduction. We show that bicarbonate is a viable proton donor in organic electrolyte (pKa = 20.8 in DMSO) and that urea pendants in the second coordination sphere can be used to template bicarbonate in the vicinity of a molecular iron porphyrin catalyst. The templated binding of bicarbonate decreases its acidity, resulting in a 1500-fold enhancement in catalytic rates relative to unmodified parent iron porphyrin. This work emphasizes the importance of bicarbonate speciation in wet organic electrolytes and establishes second-sphere bicarbonate templating as a design strategy to harness this adventitious acid and enhance CO2 reduction catalysis.
Calcium Ions Enable Noncovalent Dimers of Phosphopeptides to Form Self-Oriented Filaments
Authors: Guo Jiaqi , Liu Chen , Huang Yimeng , Tan Weiyi , He Hongjian , Yi Meihui , Zhang Xixiang , Xu Bing
Published: March 2022

Biomimetic bone regeneration remains a major challenge because of limited understanding of protein-controlled biomineralization to form oriented architecture at molecular level. We unexpectedly found that calcium ions transform dimers of phosphoheptapeptides from nanoparticles to self-oriented filaments via hierarchical self-assembly. This result coincides with the initial stage of biomineralization that calcium ions enable protein dimers to form oriented filaments. To understand the roles of the structures of phosphopeptides for forming the filaments, we synthesized the phosphopeptide analogs with controlled phosphorylation site, hydrophobic interactions, sequences, chirality, and mode of dimerization to evaluate the structural contribution of the phosphopeptides for forming the oriented filaments. Our results confirm that calcium ions interact with noncovalent dimers of the phosphopeptides to form fibrils and enhance interfibrillar interactions to form sheets of parallel fibrils, which further assemble to form oriented filaments. The structures of the analogs indicate that noncovalent dimerization, phosphoserine, and a proline residue prior to phosphoserine in the peptides are critical for the formation of the oriented filaments. High-resolution transmission electron microscopy confirms the interaction between strontium and phosphate ions in the filaments. The work illustrates phosphopeptides as a useful type of molecular building blocks for understanding and mimicking the initiation of phosphoprotein-controlled biomineralization.