bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
The Form of The Presidential System in Indonesia: A Comparative Study of Several Countries
Authors: Sumerta Yasa Putu Gede Arya
Published: October 2021

The purpose of this research is to determine how the form of the presidential system adopted by Indonesia and to compare the presidential system in Indonesia with several countries such as the United States, South Korea and the Philippines. The research method used in this study is a normative legal research which used statute approach, conceptual approach, and comparative approach to examine the vacuum of norm regarding the presidential system in Indonesia. The results show that Indonesia adheres to non pure presidential system, namely a quasi-presidential system which is indicated by the horizontal relationship between state institutions. In the implementation of the presidential government system, every country has different characteristics so that it undergoes modifications depending on the situation and conditions of the country that adheres to it. When Indonesian presidential system compared with the United States, South Korea and the Philippines, it will show the special characteristics and weaknesses of each country. The indicators used in comparing presidential systems in several countries are the form of the presidential system, special characteristics, and weaknesses which in general are excess power in the executive.
Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP
Authors: Faisal Faisal , Rustamaji Muhammad
Published: October 2021

The basic idea underlying the reform of  the Criminal Code Bill has an impact on reforming the pillars of criminal law. The purpose of this research is to find out the new direction of criminal law policy regarding criminal acts, criminal responsibility and punishment. The research method uses normative legal research. The results of the research study in the discussion section are the reform of the pillars of criminal law, namely criminal acts, criminal liability, and punishment oriented to the basic idea of ??the value of balance. The reform of the pillars of criminal acts is aimed at broadening the meaning of the legality principle which provides space for living law as a source of law and also creates juridical terminology regarding criminal acts. The pillar of criminal responsibility accommodates the principle of no crime without error. The pillar of punishment is that the purpose of punishment is no longer synonymous with retaliation, but there are efforts to improve the behavior of the perpetrators of crime. The changes in the three pillars are influenced by the basic idea of ??balancing the values ??of Pancasila, namely the values ??of Divinity, Humanity, and Society. Recommendations in strengthening the direction of criminal law reform are needed in formulating criminal provisions outside the Draft Criminal Code that must be in accordance with the basic idea of ??balance which is the ideal of criminal law reform law.

Ide dasar yang melandasi pembaruan RUU KUHP berdampak pada pembaruan pilar hukum pidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui arah baru kebijakan politik hukum pidana mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian dalam bagian pembahasan ialah pembaruan pilar hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan berorientasi pada ide dasar nilai keseimbangan. Pembaruan pilar tindak pidana tertuju pada perluasan makna asas legalitas yang memberikan ruang pada hukum yang hidup sebagai sumber hukum dan melahirkan pula terminologi yuridis mengenai tindak pidana. Pilar pertangungjawaban pidana mengakomodasi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pilar pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi identik pembalasan akan tetapi ada upaya memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan. Perubahan ketiga pilar tersebut dipengaruhi oleh ide dasar keseimbangan nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kemasyarakatan. Rekomendasi dalam memperkuat arah pembaruan hukum pidana diperlukan dalam merumuskan ketentuan pidana di luar RUU KUHP harus sesuai dengan ide dasar keseimbangan yang menjadi cita hukum pembaruan hukum pidana
Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)
Authors: Zahida Ibnu Maulana , Putri Sri Reski , Wicaksono Aditya Satrio
Published: October 2021

Geographical indications give a role to the community regarding added value proposition, quality, and property to increase the competitiveness of a product. The purpose of this research is to find and develop potential Geographical Indication in the Trenggalek Regency. Finding means acquiring new knowledge, developing the meaning of expanding, and digging deeper into existing realities. The legal approach used in this research is juridical empirical. The type of research is descriptive, and data collection uses the method of literature study, and empirical legal research, the method of analysis used is qualitative.  The results of a study on the legal protection of geographic indications in the Trenggalek Regency show that there are problems that the government must resolve. Because the community and government of Trenggalek Regency have not registered potential geographic indications in their area, the legal protection of potential geographical indications in Trenggalek Regency can be preventive or repressive.

Indikasi geografis memberikan peran terhadap masyarakat tentang adanya nilai lebih pada suatu produk yang ditawarkan, baik dari segi kualitas maupun dari segi properti yang dapat meningkatkan daya saing suatu produk. Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan potensi Indikasi Geografis ada kabupaten Trenggalek. Menemukan berarti  memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan  maksudnya  memperluas  dan  menggali  lebih  dalam  realitas  yang sudah ada. Pendekatan ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, jenis penelitiannya adalah deskriptif, pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan penelitian hukum empiris, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil kajian tentang perlindungan hukum indikasi geografis yang berada di Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang harus diselesaikan pemerintah, hal tersebut dikarenakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Trenggalek belum mendaftarkan potensi indikasi geografis yang terdapat di wilayahnya. Kemudian perlindungan hukum potensi indikasi geografis di Kabupaten Trenggalek dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif.
Splitsing Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi: Menguntungkan atau Merugikan Pekerja?
Authors: Setyadani Niki Anane , N. Singadimeja Holyness
Published: October 2021

The purpose of this paper is to examine the validity of termination of employment and transfer at PT. Indo Batam Ekatama and the accuracy of the legal basis used by judges to terminate employment relations. Furthermore, this paper also aims to examine the splitsing on labor law and the consequences of splitting in terms of the theory of justice and the theory of progressive law. The method used is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the mutations and layoffs carried out by PT. Indo Batam Ekatama is illegitimate and workers are entitled to process wages but not entitled to religious holiday allowances. The legal basis used by the Panel of Judges in deciding cases is also deemed inappropriate. In addition, the concept of splitting lawsuit files on labor law has no legal basis and is considered contrary to a sense of justice because of the possibility of differences in judge decisions that result in differences in rights between workers who are dismissed.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji keabsahan pemutusan hubungan kerja dan mutasi pada PT. Indo Batam Ekatama serta ketepatan dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus hubungan kerja. Selanjutnya, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji splitsing pada hukum ketanagakerjaan serta konsekuensi dari dilakukannya splitsing ditinjau dari teori keadilan dan teori hukum progresif. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi dan PHK yang dilakukan PT. Indo Batam Ekatama tidak sah dan pekerja berhak atas upah proses namun tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Adapun dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara juga dinilai tidak tepat. Selain itu, konsep splitsing berkas gugatan pada hukum ketenagakerjaan tidak memiliki dasar hukum dan dinilai bertentangan dengan rasa keadilan sebab adanya kemungkinan perbedaan putusan hakim yang mengakibatkan perbedaan hak antar para pekerja yang diPHK.
Implementasi Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Pelaku Industri Pariwisata Bali Akibat Dampak Covid-19
Authors: Meinarni Ni Putu Suci , Thalib Emmy Febriani
Published: October 2021

The purpose of this study is to analyze the provision regarding the Termination of Employment and see its effectiveness in the field, especially with the current regulations regarding the current regulations concerning the Protection and the Business Continuity of Worker / Labor in related to the Prevention and Control of Covid-19 outbreaks. This research is using sociological juridical research with a statute approach and an approach called Live Case Study. The research show, these current regulations could not force employers to minimize the employment termination yet many of formal employees being laid off and terminated without any severance payment. Therefore, the government should coordinate with relevant ministries / institutions, especially the Ministry of Manpower as well the Ministry of Tourism and Creative Economy in order to prioritize in providing protection and assistance of government programs for employers and employees to minimize cases in term of the Termination of Employment.

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja serta melihat efektifitasnya di lapangan terlebih dengan adanya regulasi terkini tentang Perlindungan dan Kelangsungan Usaha Pekerja / Tenaga Kerja terkait Pencegahan dan Pengendalian wabah Covid-19 khususnya untuk Provinsi Bali yang selalu mengandalkan industri Pariwisata sebagai komoditas utamanya.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Live Case Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan normatif yang berlaku tidak dapat memaksa para pelaku usaha untuk meminimalkan pemutusan hubungan kerja, namun banyak tenaga kerja yang terkena PHK dan diberhentikan tanpa pembayaran pesangon. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar dapat memprioritaskan dalam memberikan perlindungan dan bantuan program pemerintah kepada pengusaha dan pegawai untuk meminimalisir kasus PHK tersebut.
Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri
Authors: Oktiva Raifina , Jauhari Iman , Muazzin Muazzin
Published: October 2021

The purpose of this study was to determine the role of the Notary Supervisory Council in the inclusion of notary self-protection clause. This study is normative legal research using a statute conceptual approach and analyzed using a pre-descriptive-evaluative.The results showed that the legal effect of the inclusion of a notary self-protection clause is flawed notarial deed as an authentic deed. As a result, the role of the Notary Supervisory Council to oversee the performance of notaries.However, the supervisory authority is only in the context of preventive supervision and oversight, but it is not authorized in the context of curative supervision in matter of the inclusion of a notary self-protection clause.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam pencantuman klausula pelindung diri.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep serta dianalisis dengan cara prekriptif-evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri adalah cacatnya akta notaris sebagai akta otentik sehingga diperlukan adanya peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi kinerja notaris. Namun kewenangan pengawasan itu hanya dalam konteks pengawasan yang bersifat preventif dan tidak berwenang dalam konteks pengawasan yang bersifat kuratif dalam persoalan pencantuman klausula pelindung diri.
Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
Authors: Sari Hariyanto Diah Ratna , Sugama I Dewa Gede Dana
Published: October 2021

The present study seeks to find out, examine the effectiveness of criminal sanctions in the form of imprisonment in Bali, as well as discover the basis for the application of punishment with a restorative justice approach. This study belongs to empirical legal research that is descriptive in nature and makes the Correctional Institution in Bali the object of research. The results of the study suggested that the emergence of recidivists in Bali and the still negative stigma among the Balinese community subsequent to the removal of prisoners shows that correctional goals are still unachieved and the emergence of recidivists in Bali implies that the criminal sanction in the form of imprisonment still remains ineffective. The concept of an ideal criminal system to be applied in Bali related to imprisonment is the one adopting the restorative justice approach, because in addition to minimising imprisonment, in this approach, the interests of victims are more concerned by making various efforts to resolve conflicts and by making rehabilitation.

Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemenjaraan di Bali dan menemukan landasan penerapan pemidanaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang sifatnya deskriptif dan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan di Bali sebagai objek penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa munculnya residivis di Bali dan masih adanya stigma negatif dari masyarakat Bali setelah narapidana keluar dari lapas menunjukkan bahwa tujuan pemasyarakatan belum tercapai dan sanksi penjara tidak efektif di Bali. Konsep sistem pemidanaan yang ideal untuk diterapkan di Bali terkait dengan pemenjaraan adalah konsep sistem pemidanaan dengan pendekatan restorative justice yang memperhatikan kepentingan korban dengan melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik dan rehabilitasi, serta meminimalisasi penjatuhan pidana penjara.
Vote Buying dalam Pemilihan Kepala Desa dan Upaya Penangkalannya : Studi Kasus di Kabupaten Tabanan
Authors: Noak Piers Andreas
Published: October 2021

This article aims to analyze the potential for the practice of buying and selling votes or vote buying in the election of village heads or Perbekel in Tabanan Regency, Bali. This article explores regulatory aspects, views, and variations that occur in society, including efforts to reduce the practice of buying and selling votes. In recent years, in every holding of village head elections or perbekel in several areas, there are always vote buying practices and various activities. To answer this question, the study in this article uses empirical legal research which analyzes the implementation of the law regarding village head elections regulation in reality in the community with a focus on two villages in Tabanan Regency, Bali. This article uses interview and documentation for data collection techniques and uses a rational choice institutionalism framework. With this theoretical framework, it tells the empirical facts that the calculated practice of buying votes is determined by calculations that are all profitable for the candidates and the voters. The opportunity for this practice to occur is considered to be large, carried out by perbekel officers with incumbent status. There are several offers to reduce this problem, namely by using a special website that manages the election of perbekel by loading the profile of the perbekel candidates specifically to ensure the accountability of the election.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi terjadinya praktik jual beli suara atau vote buying dalam pemilihan kepala desa atau perbekel di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Artikel ini  mengeksplorasi aspek regulasi, pandangan, dan ragam benturan yang terjadi di masyarakat termasuk upaya-upaya pereduksian praktik jual beli suara tersebut. Pada beberapa tahun belakangan, pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau perbekel serentak pada beberapa wilayah senantiasa di ikuti oleh adanya praktik-praktik jual beli suara atau vote buying dengan beragam bentuk aktifitasnya. Untuk menjawab persoalan tersebut, studi pada artikel ini menggunakan penelitian hukum empiris dimana menganalisis implementasi hukum terkait pelaksanaan regulasi pemilihan kepala desa dalam realitasnya di masyarakat dengan fokus dua desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan frame teoritik rational choice institusionalism. Melalui frame  teoritik ini memperlihatkan fakta empirik bahwa praktik vote buying  dianggap turut ditentukan oleh kalkulasi-kalkulasi yang serba menguntungkan baik bagi kalangan kandidat maupun masyarakat pemilihnya. Peluang terjadinya praktik ini dianggap berpotensi besar dilakukan oknum perbekel yang berstatus incumbent. Terdapat beberapa tawaran mereduksi persoalan ini , yaitu dengan pemanfaatan website khusus yang mengelola pemilihan perbekel dengan memuat profil perbekel secara khusus untuk menjamin akuntabilitas pemilihan.
Indonesia Data Protection in the Use of M-Banking, Is It Save?
Authors: Suran Ningsih Ayup
Published: October 2021

Banking is one of the institutions in the financial sector that provides services to users and customers. The development of science, information, and technology, makes it easy to develop the banking system itself, by developing systems and services that aim to provide facilities and pamper its customers. With regard to flexibility, efficiency and practicality. Thus, was born a new method in developing banking services for customers, where the system is called electronic banking, or usually with the term e-banking which allows customer service users to use it, anywhere and anytime, not limited by time with the service. As for the making of this journal, he uses an approach to the type of normative legal research, where research is carried out in research conducted by examining library materials related to this issue. The problem raised by the author is how the normative juridical review is related to the protection of bank users using M-Banking from the threat of crime in the digital world and what forms of legal protection are for bank customers in the use of M-Banking. So that through this paper, it is hoped that it will be useful for the protection of the public so that customers become safer.
Protection of Animated Cartoon Character: Copyright or Trademark?
Authors: Bayu Satriawan I Gusti Ngurah , Marwanto Marwanto
Published: October 2021

Animated cartoon character is a character created or depicted in an animated story with the aim of supporting the story in an animated film. Currently, many children's clothes, bags, shoes or accessories include animated pictures from cartoons with the aim of attracting buyers' attention to increase sales of these products. The purpose of this writing is to identify, analyse and elaborate legal protections for animated cartoon characters based on the provisions in the copyright law, as well as legal protection for animated cartoon characters used as brands. This was normative legal research using a statutory, conceptual and analytical approaches. Animated cartoon characters as one of the objects of copyright protection, namely images, receive automatic protection based on the Copyright Law and can also be registered as Trademarks, as long as the image has distinctive power and has no similarity in substantial or in its entirety. However, if any parties who intend to use the animated cartoon characters that already classified as a well-known trademark, that party can propose a License to the owner of the trademark as regulated under the provision of Article 42 paragraph (1) of Trademark Law
Geographical Indication Protection of Tenun Gringsing Bali Fabric as A Society Cultural Heritage in Tenganan Pegringsingan
Authors: Kurniawan I Gede Agus , Adi Sudharma Kadek Januarsa
Published: October 2021

The Kain Tunun Gringsing Bali is a cultural heritage of the people of Tenganan Pegringsingan Village and has a philosophical value and sacred meaning behind every motif of the Balinese Tunun Gringsing cloth. In October 2016 the government has issued a Geographical Indication Protection certification for the Bali Gringsing Tunun Fabric. The purpose of writing this paper is to examine the granting of Geographical Indication Certificates to Bali Gringsing Tunun Fabrics both in terms of production and sales. The research in this article uses empirical legal research methods. The results of the study found that the evaluation after obtaining a protection certificate showed that there was no significant impact on the productivity of the Balinese Tunun Gringsing fabric craftsmen. This is due to the lack of socialization after and data collection so that it cannot be done in a concrete way the perceived impact of getting the exclusive right to protect the geographical indications of the Kain Tunun Gringsing Bali
Surveillance Function in Law Enforcement in Indonesia: Integrated Criminal Justice System Perspective
Authors: Adiyaryani Ni Nengah , Sudiarawan Kadek Agus
Published: October 2021

This study aims to determine the role of law enforcement officer in integrated criminal justice system and to find the concept of surveillance patterns that need to be established for law enforcement officer for the future integrated criminal justice system (ius constituendum). This is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis using qualitative methods and the results are presented in descriptive analysis report. The results show that the integrated criminal justice system did not have an integrated surveillance system in a special form that was implemented by the law enforcement officers and its society yet. It still applying an internal and conventional surveillance pattern. Hence, empowering the existing surveillance pattern and creating an integrated surveillance pattern could be a solution to overcome the weakness of the surveillance system in the Integrated Criminal Justice System nowadays which caused by the fragmented surveillance system without any external-cross institutional surveillance.
Forest Protection through Sasi: Local Environmental Law in Ambon Island Post COVID -19 Pandemic
Authors: Tehupeiory Aarce , Raja Sinaga Haposan Sahala , Naibaho Lamhot
Published: October 2021

This study discusses forest protection through Sasi (Local Environmental Law) in Ambon island post-COVID-19. Sasi is a customary norm and rules and sanctions regarding the prohibition of taking plant or plant products, fish and game time before the time agreed and determined by community leaders and leaders together with community members. The main goal is to conserve natural resources, control and limit human greed in overexploiting natural resources. The research method used is a qualitative research method with normative legal research. The research was conducted at Universitas Kristen Indonesia from January to March 2021. The objects studied were documents either in reports or regulations related to indigenous peoples' local wisdom. The research instrument used was a document checklist. The data analysis technique used is the descriptive analysis technique. The research results are that traditional Sasi wisdom has values ??and norms to protect forests, water sources, annual plants, and food plants. With the concept and understanding of how environmental managements with various customary rules to obtain benefits and maintain the kinship value of area units that already have an identity and must continuously be maintained in the aftermath of the COVID-19 pandemic.
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan
Authors: Palguna I Dewa Gede
Published: October 2021

This study is a normative legal research which aims at discovering answers of two fundamental questions, namely, first, how is the status of the decisions of the Indonesia’s Constitutional Court according to the country’s constitutional system; secondly, what legal remedies may be pursued by the Indonesian citizens who are followers of indigenous beliefs whose constitutional rights to embrace such beliefs remain infringed despite there has been the decision of the Indonesia’s Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 which confirms the constitutional guarantee of such beliefs.  With respect to the first issue, the study found that the status of the Court’s decision was equal to Law because it was the product of a negative legislator. In addition, because the Court was also the interpreter of the Constitution (UUD 1945), then its decision was the Court’s constitutional interpretation concerning the issue at hand. As to the second issue, the study found that the followers of indigenous beliefs could file several legal remedies, namely citizen suit; class action; individual law suit; and submitting a formal complaint to the president, as the highest chief administrative officer, asking the president to reprimand its subordinates and to instruct them to observe the Court decision.

Kajian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif yang bermaksud menemukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar yaitu, pertama, bagaimana kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia; kedua, jalan hukum apa yang dapat ditempuh oleh warga negara Indonesia penghayat kepercayaan yang hak konstitusionalnya untuk menganut keyakinan tersebut tetap dirugikan meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan jaminan konstitusi terhadap hak tersebut. Terhadap isu pertama, kajian ini menemukan jawaban bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah setara dengan undang-undang karena merupakan produk dari negative legislator. Sebagai tambahan, oleh karena Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir Konstitusi (UUD 1945), maka putusannya adalah penafsiran konstitusional Mahkamah terhadap masalah yang sedang ditanganinya. Terhadap isu kedua, kajian ini menemukan jawaban bahwa penghayat kepercayaan dapat mengajukan beberapa upaya hukum, yaitu gugatan warga negara, gugatan kelompok, gugatan individual, dan membuat pengaduan resmi kepada presiden, selaku kepala pemerintahan tertinggi, dan meminta agar presiden memperingatkan bawahannya serta memerintahkan mereka untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang
Authors: Ulfah Maria
Published: October 2021

Community service order is one of the alternative sanctions from short-term imprisonment and light fines as regulated in Article 65, Article 82, and Article 85 of the Draft of Indonesia Criminal Code on the September 2019 (RUU KUHP). Community service order is expected to be the one solution for the overcrowded state of Correctional Institutions in Indonesia due to the large number of articles with imprisonment. Community service order as a new criminal sanction in the future requires further arrangements that can support its implementation in the future and it is possible that several challenges arise in its implementation. The contents of further regulations related to community service order in this research are explored through general guidelines in the international law, namely the Tokyo Rules (UN General Assembly Resolution Number 45/110). This research uses qualitative research with normative juridical research methods in the form of analytical descriptive. The result of this study is twenty-two provisions in the Tokyo Rules can be used as a guide in determining the contents of further regulations related community service order. In addition, the factors can become challenges must be carefully considered by legal policy makers so that they are minimized in the implementation of community service order in the future.

Pidana kerja sosial adalah salah satu sanksi alternatif dari pidana penjara jangka waktu pendek maupun sanksi pidana denda ringan yang diatur dalam Pasal 65, Pasal 82, dan Pasal 85 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September 2019 (RUU KUHP). Pidana kerja sosial diharapkan menjadi salah satu solusi dari keadaan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akibat banyaknya pasal dengan sanksi pidana penjara. Pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana baru di masa mendatang membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang dapat mendukung implementasinya di masa mendatang dan dimungkinkan muncul beberapa tantangan dalam implementasinya. Isi dalam pengaturan lebih lanjut terkait pidana kerja sosial dalam penelitian ini dapat digali melalui pedoman umum dalam dunia internasional yakni Tokyo Rules (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif berbentuk deksriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya dua puluh dua ketentuan dalam Tokyo Rules yang dapat menjadi panduan dalam menentukan isi pengaturan lebih lanjut terkait pidana kerja sosial. Selain itu, faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan harus dipikirkan secara matang oleh pembuat kebijakan hukum agar terminimalisir dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di masa mendatang.
Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum
Authors: Arzy Vivi Nur , Sumiyati Yeti
Published: October 2021

The principle of responsibility as one of the principles of GCG is reflected in the Company Law that every company may not carry out activities that are contrary to the law. This responsibility principle is also applied to companies engaged in the capital market. Financial planning companies are companies whose activities are connected to the capital market and can support the capital market. However, the regulations regarding financial planners have not been specifically regulated in statutory provisions. The existence of a legal vacuum regarding financial planners is used as an opening to commit violations by one of the financial planning companies so that it results in losses for consumers. This study used a normative juridical approach using a descriptive analytical research specification. The data collection technique used is through literature study using laws, books, journals and the internet related to the topic of the problem which will later be used as a reference for solving problems as part of data analysis. The analytical method used legal construction through the analogy method which is used to find specific provisions that become general provisions so that they can be applied to financial planning companies. The conclusions obtained from this research are: First, the regulation regarding financial planners in Indonesian laws and regulations has not been specifically and specifically regulated so that the existence of financial planners has not received legal certainty. Second, responsibility for financial planning companies providing investment programs that harm consumers can be subject to administrative, civil and criminal sanctions.
Konsepsi Bentuk Negara Kesatuan Sebagai Klausul yang Tidak Dapat Dirubah dalam Konstitusi
Authors: Santoso Oktaviany , Yusa I Gede
Published: October 2021

The conception of the form of the Unitary State of Indonesian as an irreversible clause is regulated in the constitution to be precise “Article 37 paragraph (5)”, which result of the fourth amandment. The existence of this unchanged clause has resulted in the inharmonization of norms in relation the provision that the highest state institution has the authority to amend and enact the Basic  Law. Furthermore, the problem also relates to the basis for consideration and the urgency of the existence of a clause that cannot be changed in the constitution. The purpose of writing/ research is to dtermine the existence of a clause that cannot be chnaged in the constitution (unamendable provision), as well as how it stands. The law normative research used in the study is based on statute approach, historical approach, conceptual approach. The conclusion research that the application of “Article 37 paragraph (5)” has also been based on philosophical, socio-historical and judical-normative considerations. Futhemore, the urgency of the existence of the Article has also been based on the concept of clear objectives and the need for regulation. Based on these matters, its existence is a form of supermacy that imposes restrictions on the state apparatus in making amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is shown to uphold the values, nature and objectives of the constitution it self.

Konsepsi bentuk Negara Kesatuan Indonesia sebagai klausul yang tidak dapat dirubah diatur dalam konstitusi tepatnya “pasal 37 ayat (5)”, yang merupakan hasil amandemen keempat. Keberadaan klausul yang tidak dirubah itu menimbulkan inharmonisasi norma dalam keterkaitannya dengan ketentuan bahwa Lembaga Tertinggi Negara, mempunyai mandat untuk merubah  dan mengkukuhkan Undang-Undang Dasar.Lebih lanjut persoalan juga berkaitan dengan dasar pertimbangan dan urgensitas dari diadakannya suatu klausul yang tidak dapat dirubah dalam konstitusi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keberadaan klausul yang tidak dapat dirubah didalam konstitusi, serta seberapa penting keberadaan klausul tresebut. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diterapkannya “Pasal 37 ayat (5)” juga telah didasarkan dengan pertimbangan filosofis, sosio-historis dan yuridis –normatif. Lebih lanjut urgensitas dari keberadaan Pasal tersebut juga telah didasarkan pada konsep tujuan yang jelas dan perlunya pengaturan. Berdasar kepada hal-hal tersebut maka keberadaannya merupakan bentuk supremasi yang memberikan pembatasan kepada alat-alat kelengkapan negara dalam hal melakukan perubahan UUD NRI 1945. Hal ini ditunjukan untuk menegakkan nilai-nilai, hakikat dan tujuan konstitusi itu sendiri.
Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas
Authors: Butar Butar Johanes Bornok , Djatmika Prija , Yuliati Yuliati
Published: October 2021

Corporations are often neglected in the development of law as well as participation in legal development, making it vulnerable to access to justice. Corporations must obtain the same rights as humans in accordance with the laws and regulations concerning corporations as legal subjects. This is to give a sense of fairness to those who work in the company. The purpose of this study is to examine, find facts and analyze criminal liability for corporations against vehicles that have traffic accidents due to not conducting periodic tests. The method used is a type of normative juridical writing method using a statutory approach. Based on the results of the study, it was found that the LLAJ Law only focuses on vehicle drivers, the fact is that the cause of some traffic accidents is because the company does not conduct periodic tests on its vehicles. It is the responsibility of the company to conduct periodic tests on its vehicles every six months, but based on the cases described in the results of the discussion, traffic accidents caused by not conducting periodic tests by the company only focus on the fault of the driver. The current laws and regulations regarding traffic certainly do not fully support legal subjects in Indonesia, therefore there is a need for a formulation of criminal liability against corporations.

Korporasi sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Korporasi harus memperoleh hak yang sama dengan manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada mereka yang bekerja didalam perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menemukan fakta dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi korporasi terhadap kendaraannya yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tidak melakukan uji berkala. Metode yang digunakan adalah jenis metode penulisan yuridis normatif dengan menggunkan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa UU LLAJ hanya menitikberatkan terhadap pengemudi kendaraan, kenyataannya bahwa penyebab beberapa kecelakaan lalu lintas adalah karena perusahaan tidak melakukan uji berkala terhadap kendaraanya. Uji berkala tersebut merupakan tanggungjawab dari perusahaan untuk melakukan pengujian secara berkala terhadap kendaraanya selama 6 bulan sekali, namun berdasarkan kasus yang diuraikan dalam hasil pembahsan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena tidak dilakukan uji berkala oleh perusahaan hanya menitikberatkan kesalahan terhadap pengemudi. Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas saat ini tentu sangat tidak mendukung sepenuhnya subjek hukum di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.
Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Gianyar Nomor: 001/ADM/BWSL/17.04/PEMILU/XI/2018)
Authors: Dharma Putra Pande Putu Ekayana , Pramana I Gede Pasek
Published: October 2021

The purpose of this research is to find out and analyze the mechanism for handling suspected election administrative violations in Bawaslu of Gianyar Regency, as well as knowing and analyzing the inhibiting factors in the implementation of handling the alleged administrative violations of the Election at Bawaslu, Gianyar Regency. This study uses an empirical legal research method, with data and data sources coming from the chief informant and members of the Bawaslu Gianyar Regency. The results of this study explain that mechanism for handling alleged administrative violations of the General Election in Gianyar Regency begins with public reports and then determines the type of violation and is registered by Bawaslu of Gianyar Regency. Furthermore, a preliminary hearing and preliminary decisions are held, then an examination session, and finally a final decision is made by the examining panel. There are 3 (three) obstacles in the handling of alleged election administrative violations, namely bringing in witnesses in trials, the authority to execute decisions, and the lack of institutional personnel to carry out trial duties in conjunction with supervision of the Election stages.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kabupaten Gianyar, serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan data dan sumber data yang berasal dari informan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar. Teori negara hukum digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama, dimana mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Kabupaten Gianyar diawali dari laporan masyarakat lalu ditentukan jenis pelanggaran dan dilakukan registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar. Selanjutnya dilaksanakan sidang pendahuluan serta putusan pendahuluan, lalu sidang pemeriksaan, dan terakhir pembuatan Putusan akhir oleh majelis pemeriksa. Permasalahan kedua digunakan teori sistem hukum, dilihat dari struktur hukum, terdapat 3 (tiga) hambatan dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu, yaitu mendatangkan saksi dalam perisdangan, kewenangan eksekusi Putusan, serta kurangnya personil lembaga untuk melaksanakan tugas persidangan yang berasamaan dengan pengawasan tahapan Pemilu.
Perlindungan Konsumen “Curhat Online” dalam Platform Media Sosial
Authors: Ary Wicaksana Dewa Gde , Rudy Dewa Gde
Published: October 2021

This writing aims to identify, analyse and elaborate the consumer protection of “online confide”in social media according to the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transaction Law, as well as the protection of consumer as patient. This is normative legal research with statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. The study shows that “online confide” service providers shall ensure the services provided are maintained reliably, safely and responsibly as a fulfillment of consumer rights. “Online confide” service providers are obliged to provide guaranteed protection of the privacy and confidentiality of the history, condition and psychic care of people who use the online services as patients.

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi perlindungan konsumen “curhat online” di media sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan data pribadi konsumen “curhat online” berdasarkan Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen “curhat online” sebagai pasien. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan “curhat” online harus memastikan layanan yang diberikan diselenggarakan secara andal, aman dan bertanggung jawab sebagai pemenuhan atas hak konsumen. Penyedia jasa layanan “curhat online” wajib untuk memberikan jaminan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan Riwayat, kondisi dan perawatan psikis orang yang menggunakan layanan jasa “curhat online sebagai pasien.
Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia
Authors: Vahini Kumara Putu Prashanti , Westra I Ketut
Published: October 2021

Dayak tattoos are works of art with tattoo motifs created by the Dayak people from generation to generation so that they can be referred to as Traditional Cultural Expressions, but now these tattoo motifs are widely used by modern society and are considered as art. The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate the legal protection arrangements for modern tattoos based on the provisions of the copyright law in Indonesia, as well as the protection of Dayak tattoos from a copyright perspective. This paper is a normative legal research with descriptive analysis technique. The results show that tattoos are one of the objects of copyright protection in the form of images that receive automatic protection as stipulated in Article 40 letter f UUHC. Regarding the tattoo motif of the Dayak Tribe, it should be protected as one of the Traditional Cultural Expressions as stipulated in Article 38 paragraph (1) UUHC. Protection is given considering that the tattoo motif of the Dayak Tribe is closely related to the values ??that live in the community that bears it, including customs, customary law norms, and other noble norms that are upheld by the Dayak community. Therefore, the State is obliged to carry out an inventory, maintain and preserve the existence of the tattoo motif of the Dayak Tribe.

Tato Suku Dayak merupakan karya seni motif tato yang diciptakan oleh masyarakat suku Dayak secara turun-menurun sehingga dapat disebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, namun kini motif tato tersebut banyak digunakan oleh masyarakat modern dan dianggap sebagai hal yang seni. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan perlindungan hukum terhadap tato modern berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta di Indonesia, serta perlindungan terhadap tato Suku Dayak dalam perspektif hak cipta. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tehnik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tato merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis atau automatically protection sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf f UUHC. Berkaitan motif tato Suku Dayak sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC. Perlindungan diberikan mengingat motif tato Suku Dayak memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, antara lain adat-istiadat, norma hukum adat, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Suku Dayak. Maka dari itu, Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan motif tato Suku Dayak.
Strategi Pengembangan Usaha Produk UD. Amelia Bakery Tabanan
Authors: Sukarmini Ni Luh Wayan Ari , Wrasiati Luh Putu , Yoga I Wayan Gede Sedana
Published: October 2021

Amelia Bakery is a business that is engaged in food, especially bread and cakes. Amelia Bakery located Jl.Tukad Sang-sang, Banjar Dinas Sanggulan 2 No.1 Jadi Anyar, Kediri District, Tabanan Regency. Amelia Bakery produce brownies and muffins. The high competition is one of the factors to carry out product development strategies. The purpose of thisstudy are: 1) To determine theinternal (strengths and weakness) and external (opportunities and threats) factorsfaced in marketing at UD. Amelia Bakery, 2) Determining alternative strategies that can be used for product business development at UD. Amelia Bakery, 3) Determine the priority of product business development strategies at UD. Amelia Bakery. This study uses the SWOT method to determine the alternative strategies used, and TOPSIS to rank these alternatives. The strategies that can be applied in UD. Amelia Bakery Tabanan is a strategy to hold and maintain, where the alternative strategies are as follows: a) Improve product quality, b) Increase the variety or type of product being promoted, c) Maintain consistency of product quality, d) Training for employees, e) Making packaging that is more attractivet.Keywords : UD. Amelia Bakery, brownies and muffins, SWOT analysis, TOPSIS Method