bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Konser Musik sebagai Ekonomi Kreatif
Authors: Aditya Rivani Lesmana  , Sandy Rizki Febriadi  , Liza Dzulhijjah
Published: March 2024

Abstrak. Industri musik menjadi sub sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan yang dipungut dari penyelenggaraan konser musik berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah sangat membantu pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah. Perbedaan pendapat mengenai halal dan haram konser musik sebagai kontributor pajak serta perbedaan pendapat mengenai halal dan haram pungutan pajak dari perspektif hukum ekonomi merupakan latar belakang peneliti menyusun skipsi ini. Kegiatan berekonomi dalam agama Islam memiliki aturan tersendiri dengan berlandaskan 5 prinsip ekonomi Islam. Untuk mengetahui konser musik sebagai ekonomi kreatif dari sudut pandang ekonomi Islam memerlukan metode penelitian kualitatif karena peneliti dapat mengobservasi data secara mendalam dan turun langsung ke lapangan dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, yang nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan secara langsung. Hasil penelitian tentang perspektif Hukum Ekonomi Islam pada peran konser musik menunjukan bahwa konser musik hanya hiburan yang pungutan pajaknya tidak memberatkan namun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

 

Abstrack. The music industry is a sub-sector of the creative economy that contributes to local revenue. The entertainment tax collected from holding music concerts plays a role in increasing local revenue. Regional tax revenues really help local governments realize regional development. Differences of opinion regarding the halal and haram of music concerts as a tax contributor as well as differences of opinion regarding the halal and haram of tax levies from an economic law perspective are the background for researchers to compile this research paper. Economic activities in Islam have their own rules based on the 5 principles of Islamic economics. To understand music concerts as a creative economy from an Islamic economic perspective requires qualitative research methods because researchers can observe data in depth and go directly to the field by knowing the existing facts, which will later be adjusted by observing directly. The results of research on the perspective of Islamic Economic Law on the role of music concerts show that music concerts are only entertainment where tax levies are not burdensome but can increase local revenue.
Peluang dan Tantangan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang pada Perbankan Syariah
Authors: Ananda Reynaldi Ruhiat  , Ifa  Hanifia Senjiati  , Arif Rijal Anshori
Published: March 2024

Abstract. This research discusses the opportunities and challenges of implementing Intellectual Property Rights (IPR) as debt collateral in Islamic banking, with a focus on creative economy products. Regarding the latest regulations, such as Government Regulation no. 24/2022, which allows the use of IPR as fiduciary collateral, this research explores its impact on creative economy actors, especially in the context of YouTube content. The research results show that although the opportunity for implementing IPR as debt collateral is wide open, there are still significant challenges, especially related to assessing the economic value of IPR and execution procedures in accordance with sharia principles. The implications of this research include the need to strengthen regulations, establish an independent assessment institution, and develop execution mechanisms that are in accordance with sharia principles to support creative economic growth and sustainability of financial transactions in sharia banking.

Keywords: Banking Guarantee for Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantee and Sharia Banking, Haki as Fiduciary Security, Intellectual Property Right as Fiduciary Security

 

Abstrak. Penelitian ini membahas peluang dan tantangan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang di perbankan syariah, dengan fokus pada produk ekonomi kreatif. Terkait regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah No. 24/2022, yang memungkinkan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia, penelitian ini mengeksplorasi dampaknya terhadap pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam konteks konten YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peluang penerapan HKI sebagai jaminan utang terbuka lebar, masih ada tantangan signifikan, terutama terkait penilaian nilai ekonomis HKI dan prosedur eksekusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan regulasi, pembentukan lembaga penilai independen, dan pengembangan mekanisme eksekusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan keberlanjutan transaksi keuangan di perbankan syariah.

Kata Kunci : Jaminan Perbankan Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia dan Bank Syariah, Haki sebagai Jaminan Fidusia, Intellectual Property Right as Fiduciary Security
Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Pencatatan Hibah Aset Berharga
Authors: Agnia Ruslani Muftin  , Nandang Ihwanudin  , Popon Srisulawati
Published: March 2024

Abstrak. Di Kecamatan Cangkuan, Kabupaten Bandung, proses hibah dilakukan di Kantor KUA, yang menyediakan tempat hanya untuk pelaksanaan akad hibah. Dasar hukum hibah mengacu pada ketetapan dalam KHI dan KHES. Praktik hibah seringkali diwarnai oleh penarikan kembali hibah oleh para pemberi dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan mendesak atau kenaikan nilai benda yang dihibahkan. Penelitian menggunakan metode studi kasus tindakan untuk mengungkapkan proses hibah dan praktik pencatatan aset berharga di Kecamatan Cangkuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan pencatatan hibah dapat menyebabkan sengketa, dan meskipun tidak ada ketentuan nash, metode maslahah mursalah menyarankan perlunya pencatatan untuk menghindari potensi konflik di masa depan.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Infak dan Sedekah Masjid Nurul Ijma
Authors: Ega Maulana  , Nandang Ihwanudin  , Iwan Permana
Published: March 2024

Abstract. Poverty is the biggest problem of the global problem associated with economic needs and difficulties in living a short life. To overcome the problem of poverty, the Nurul Ijma Mosque utilizes infaq and alms funds to help the economic problems faced by the community around the mosque. The purpose of this study was to find out how the practice of infaq and alms lending at the Nurul Ijma Mosque. This type of research uses a qualitative field research (field research), the data sources used in this study are primary and secondary data sources, and the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study explain that every community who borrows infaq and alms funds must pay in installments of Rp. 100,000 per month. This review of Islamic law on borrowing and borrowing infaq and alms funds is allowed if it does not harm the mosque so that it produces benefits, namely it can help the surrounding community. The funds for the use of mosque infaq and alms funds are as follows: 40% for the secretariat, 25% for the Shinayah directorate, 18% for the Imayah directorate, 17% for the Tarbiyah directorate.

Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah terbesar dari masalah global yang dihubungkan dengan masalah perekonomian kebutuhan dan kesulitan dalam kekurangan menjalani kehidupan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan maka Masjid Nurul Ijma memanfaatkan dana infak dan sedekah untuk membantu masalah ekonomi yang di hadapi oleh masyarakat sekitar masjid. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman dana infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif feld research (penelitian lapangan), sumber data yang dilakukukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang meminjam dana infak dan sedekah harus mencicil Rp. 100.000 per bulannya. Tinjauan Hukum Islam terhdapa pinjam-meminjam dana infak dan sedekah ini boleh apabila tidak merugikan Masjid sehingga menghasilkan manfaat yaitu dapat membantu masyarakat disekitarnya. Adapun dana pemanfaatan dana infak dan sedekah Masjid sebagai berikut 40% untuk kesekretariatan, 25% untuk direktorat Shinayah, 18% untuk direktorat Imayah, 17% untuk direktorat Tarbiyah.
Implementasi Akad Istishna terhadap Jual Beli Properti Syariah di PT Eshan Realty International
Authors: Melani Nur Khuzaifah  , Redi Hadiyanto  , Neng Dewi Himayasari
Published: March 2024

Abstract. The sale and purchase of Sharia property with istishna' contracts is increasingly popular in Indonesia. The istishna' contract offers a solution for buyers who want to own property without usury and in accordance with Islamic law. However, there are several questions about the implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of Sharia property, especially related to the compliance with Sharia economic law. This research aims to analyze the implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of sharia property at PT Eshan Realty International Bandung. This research will also examine compliance with sharia economic law in the implementation of the istishna' contract in the company. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants at PT Eshan Realty International Bandung, observation, and documentation. The data were analyzed using normative-empirical analysis techniques. The results showed that PT Eshan Realty International Bandung has implemented the istishna' contract in the sale and purchase of sharia property. The implementation of the istishna' contract in the company is generally in accordance with Islamic economic law. The implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of Islamic property at PT Eshan Realty International Bandung has shown positive results. The company has implemented the istishna' contract properly and in accordance with Islamic economic law.

Abstrak. Jual beli property Syariah dengan akad istishna’ semakin popular di Indonesia. Akad istishna’ menawarkan slusi bagi pembeli yang ngin memiliki property tanpa riba dan sesuai dengan syariat islam. Namun, terdapat beberapa pertanyaan tentang implementasi akad istishna’ dalam jual beli property syaria, terutama terkait dengan keputuhanterhadap hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad istishna' dalam jual beli properti syariah di PT Eshan Realty International Bandung. Penelitian ini juga akan mengkaji kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah dalam implementasi akad istishna' di perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci di PT Eshan Realty International Bandung, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Eshan Realty International Bandung telah menerapkan akad istishna' dalam jual beli properti syariah. Implementasi akad istishna' di perusahaan tersebut secara umum telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Implementasi akad istishna' dalam jual beli properti syariah di PT Eshan Realty International Bandung telah menunjukkan hasil yang positif. Perusahaan tersebut telah menerapkan akad istishna' dengan baik dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
Analisis Prinsip Muamalah terhadap Transaksi Online dalam Layanan Gofood di PT Gojek Indonesia Cabang Kota Bandung
Authors: Yolanda Fadilah Rafika  , Malik Zaini Abdul , Yunus Muhammad
Published: March 2024

Abstract. In the current era of globalization, the role of technology has become very important because it helps and makes it easier for humans to carry out various life activities. Many businesses use online processes, including in the culinary sector. Gojek is an application that provides online food delivery services called Gofood. The problem with this application is the use of Gofood service features by irresponsible parties by placing orders or fictitious orders. In this problem, researchers want to analyze according to the muamalah principle of online transactions between consumers, drivers and companies. The research method used is qualitative research. This research reveals the principles of muamalah in online transactions via Gofood services at PT Gojek by involving direct observation, interviews, documentation and literature study. The research results show that although online transactions make customer access easier, the principle of muamalah remains the main basis. It was found that Gojek has paid attention to aspects of benefit, justice and balance, although certain challenges still need to be overcome, such as the case of this fictitious order, because one party received unfair treatment which caused time and financial losses.Abstrak. Pada era globalisasi yang berkembang saat ini, peran teknologi menjadi sangat penting karena membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Banyak usaha yang menggunakan proses secara online termasuk dalam bidang kuliner. Gojek merupakan salah satu aplikasi penyedia layanan jasa pesan antar makanan secara online yang disebut Gofood. Permasalahan dari aplikasi ini yaitu penggunaan fitur layanan gofood oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan order tau pesanan fiktif. Pada permasalahan ini peneliti ingin menganalisis menurut prinsip muamalah pada transaksi online antara konsumen, driver, dan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . penelitian ini mengungkapkan bagaiman prinsip-prinsip muamalah pada transaksi online melalui layanan gofood di PT Gojek dengan melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi online memudahkan akses pelanggan, tetapi prinsip muamalah tetap menjadi landasan utama. Di temukan bahwa Gojek telah memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan dan keseimbangan, meskipun tantangan tertentu masih perlu diatasi seperti kasus order fiktif ini, dikarenakan salah satu pihak mendapatkan perlakuan tidak adil yang menyebabkan kerugian secara waktu dan finansial.
Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Penyaluran Air Bersih untuk Warga di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Authors: Arban Baghiz Febrian  , Arif Rijal Anshori  , Neng Dewi Himayasari
Published: March 2024

Abstrak. Bisnis jika diartikan dalam konteks sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesibukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan kepada seseorang. Sedangkan dalam pengertian yang lain bisnis merupakan kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Pengertian bisnis menurut islam adalah sebuah perniagaan yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram baik dari cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Dapat disimpulkan bisnis mempunyai pengertian sebuah kegiatan atau organisasi dari seorang individu atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki standar hidup mereka. Etika bisnis islam dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan-jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga akan memperoleh nikmat dan karunia dari Allah.
Sacramentalidade da Celebração Eucarística
Authors: Vlasman Guido
Published: March 2024

No artigo anterior (REB 1963, pp. 70-87) vimos como na teologia moderna se procurou o princípio unitário da Eucaristia, encontrando-o no caráter totalmente sacrifical do mistério eucarístico. O sacramento eucarístico é o “signum efficax” do sacrifício de Cristo. O sacrifício, pois, deve ser visto como o elemento primário da Eucaristia, ou melhor: todos os elementos e aspectos deste rico mistério devem ser vistos à luz do sacrifício, mesmo quando se trata de questões que pertenceriam só à “sacramentologia”, como matéria e forma, instituição, disposições e frutos do sacramento, etc.
Crossing the Line: Redrawing Legacies of Racial Representation in Watson and Holmes:
Authors: Byler Lauren
Published: March 2024

Abstract: The 2013 graphic novel Watson and Holmes: A Study in Black rewrites Arthur Conan Doyle’s A Study in Scarlet (1887) as the story of two young Black men solving crimes in modern-day New York City. The adaptation challenges traditional Victorian national borders by highlighting the interimperial, white supremacist connections Doyle’s works promote between Britain and the United States. Furthermore, it crosses Victorian temporal boundaries by evoking Doyle’s racialized theorization of a mind-body hierarchy and the impact of this broader Victorian dogma on contemporary experiences of lived blackness. The formal complexity of comics facilitates Study in Black ’s restaging and rejection of blackness as abject materiality in the Sherlock Holmes stories and their original illustrations. This self-conscious and densely allusive redrawing of Doyle’s novel presses upon readers the burden and insights of Black double consciousness, theorized at the ostensible end of the Victorian period.
Roots in Fiction and Philology: George Eliot, Ernest Renan, and Willed Ethnonationalism
Authors: Talbott Tyler
Published: March 2024

Abstract: Scholarship on George Eliot’s 1860s Condition-of-England novel Felix Holt has been divided on whether it signals the racist nativism of its decade or advocates for inclusive, willed national belonging. This paper proposes that it accomplishes both, promoting what I call “willed ethnonationalism.” A counterintuitive phrase, willed ethnonationalism captures how Eliot’s novel both defines the nation-form against race belonging and encourages modern nationals to perform racial self-identification. I argue that this stance emerged from Eliot’s engagement with Ernest Renan’s philological career. Recalling how theories of racial-linguistic inheritance influenced a zeitgeist of thinking around constructed nations (epitomized by Renan’s 1882 essay on nationalism), I show how mythic ideas about racial roots informed the ostensibly rational form of the nation-state as expressed in late nineteenth-century fiction and essayistic prose.
The Climate of Utopia: Victorian Hothouses and H. G. Wells
Authors: Lund Sebastian Egholm
Published: March 2024

Abstract: In “The Flowering of the Strange Orchid” (1894), The Time Machine (1895), and A Modern Utopia (1905), H. G. Wells criticizes the idea inherited from Thomas More’s Utopia (1516) that ideal climate is static. In “The Flowering of the Strange Orchid” the constant climate of Winter Wedderburn’s steaming greenhouse nearly spells death, while the globally engineered climate in The Time Machine entails the germination of hot-house grotesques. As Wells clarifies in A Modern Utopia , in the modern age when utopia becomes temporal, climate can no longer be imagined as constant. Engaging critically with Victorian hothouse culture, his work sheds light on the fallacy of imagining utopia as a place of eternal sunshine—a fallacy currently reiterated in the sociotechnical imaginary of solar geoengineering.
Construction without Real Estate Development
Authors: Haque Nadeem Ul , Khurshid Nadeem
Published: March 2024

Real estate development in Pakistan suffers from a bad reputation, both in policy circles and in the public. Detractors frequently claim that investing in real estate is unproductive and should be discouraged. Officials often put forward unsubstantiated claims that the real estate business is riddled with illegal activity of all sorts. However, when one looks back at Pakistan’s foray into real estate development activity from the date of Independence, we find that the state considered itself responsible for providing housing for the millions of refugees who came to Pakistan to become citizens of the newly minted country. From then on, successive regimes have taken or tried to take, some initiative to fulfil the promise to provide adequate housing for the poor masses.
During his tenure, former Prime Minister Imran Khan also promised to provide subsidised housing for the poor, numbering up to 5 million homes. His approach was slightly different as Mr. Khan made a point of recognising the importance of the construction industry as a participant in achieving the goal of providing subsidised housing to the masses. Another important aspect of his agenda was the recognition that the construction of high-rise buildings in big cities is an important part of urban development. However, city administrations did not immediately accept the former Prime Minister’s vision and showed limited interest in accommodating the discomforts of construction upheaval, such as ‘tower cranes’ and other such machinery in their city’s midst.
Dowry and Female Education: A Theoretical Evaluation
Authors: Mahata Sushobhan , Khan Rohan Kanti , Mandal Soumyajit
Published: March 2024

Using a dynamic framework based on intertemporal optimisation, this paper explores the complexity of the intertwined relationship between dowry and female education. The incidence of dowry in a gendered society is not at all a mechanically biological entity but fundamentally socially nurtured. The effect of social heterogeneity, economic status of the bride and groom family, unemployment, and female-specific education subsidy has been analysed to explain the incidence of dowry. We find that specifically targeted subsidised education for the girl child and gender empowerment may aggravate the incidence of dowry. Interestingly, we found that even if dowry is negatively correlated with bride education initially, a rise in the groom’s relative status can result in higher dowry and higher bride education in the final equilibrium. The results of this study show that the equilibrium level of dowry and female education exhibits a non-monotonous relationship which hinges on the nature of the underlying socioeconomic characteristic. However, overhauling the existing social system is not an easy exercise given the stigma associated with dowry exchange, and thus dowry may persist.
Firms and Technology Adoption: The Role of Political Institutions and Market Size
Authors: Qasim Ahmed Waqar
Published: March 2024

The study presents a political economy model and analyses how firms behave towards technology up-gradation given the different dynamics of political and market institutions. The model presented here depicts that political power is controlled by the elite, who formulate trade policy to consolidate power. While the middle-class access the production technology and the labour class provides labour inelastically. The model shows that the technology adoption decision of a firm essentially depends upon the political institutions and the market size of the country. Firms in a country with strong democratic institutions adopt new technology more rapidly. While in a weak democracy, firms successfully persuade the elite policymaker to impose higher trade restrictions and obtain higher protection from technologically advanced foreign firms. Moreover, the model also shows that firms operating in a large market adopt technology more rapidly since a large market has a high price elasticity of demand and supports a large number of larger firms. Furthermore, firms adopt technologies more swiftly when the productivity gains from the adoption are relatively large.
Ayurvedic management of venous vascular malformation: A case report
Authors: Durga Prasad Dash  , Sandhya Sadana
Published: March 2024

The venous vascular malformation is a congenital venous anomaly in which clusters of veins are filled with blood but are not used by the body. This condition can be compared with Shiragranthi Vikar described in the context of Srotadusti in Ayurvedic classics. The manifestation of Shiragranthi occurs due to the vitiation of Mamsa (muscle), Asrik (blood), Meda (fat), and Shira (blood vessels) by Vatadi Dosha. As a result, circular edematous swelling appears on the affected part. In the present case study, a 2.5 years old, female child approached to Kaumarabhritya OPD presented with thigh swelling and pain, bulky mass with tenderness in the lateral aspect of the left knee. The child was unable to walk properly for six months. 3T CE MRI of left thigh and knee joint revealed venous vascular malformation. The child was taking regular allopathy treatment. After approaching our hospital, she was advised for Ayurvedic treatment with the regular follow up visit in every 15 days to determine the clinical progress. The child was administered with Kumarkalyan Rasa, Aravinda Sava, Kalyanaka Ghrita, Varunadi Kashaya, and Abhyanga with Balaswagandha taila for a period of 2 months and follow up of study conducted for another one month. After treatment, the study confessed that there was remission from pain, tenderness, swelling, and bluishness in the affected part. The child walks without any difficulty. The study highlights the clinical efficacy of Ayurvedic drugs in venous vascular malformation with significant improvement of all clinical features.
Investigation of electrical properties of CH3NH3Sn(I1-xClx)3 perovskite solar cell by SCAPS-1D simulation
Authors: Rejowan Ahmed Biplob
Published: March 2024

In this research, we developed a tin-based eco-friendly CH3NH3Sn(I1-xClx)3 perovskite solar cell to simulate the architecture FTO/TiO2/CH3NH3Sn(I1-xClx)3/Cu2O by using the SCAPS-1D. We have studied the effect of the performance of solar cells by varying thickness, band gap energy, doping acceptor density, and total defect density of absorber layer-CH3NH3Sn(I1-xClx)3 through the software tool. At first, we simulate the device and find the performance of electrical properties such as efficiency, based on the parameters that are taken from the previous research paper. Later we vary only on the absorber layer parameters mentioned above, to get the optimum results of the designed solar cell. The efficiency for the plugging parameters value and after applying the parameter obtained optimum value jumped from 27.83% to 39.28%. After optimizing all the properties, the efficiency has been enhanced by about 11.45%.
A comprehensive study on benign lesions of the pinna
Authors: Ketanashree RG  , Swaroop Dev M  , Bharath Kumar KL  , Jyothi Swarup R  , Shaik Kashifullah
Published: March 2024

Background: Pinna contributes enormously to the facial aesthetics, and also an important part of the peripheral auditory system. Although lesions of pinna are not uncommon, a comprehensive study on various lesions encountered in clinical practice have been less carried out. Early intervention and confirmation of diagnosis by histopathological examination helps not only in successful management but also in preventing disfigurement of the ear and psychosocial complications. Methodology: A Prospective study was done in the Department of ENT, for duration of 18 months, total of 30 patients of both genders in age group of 18 - 60 years with clinical features of benign lesions of pinna were enrolled in the study, and were subjected to clinical examination and history regarding onset and predisposing factors. Surgery was carried out under local anesthesia in all of the cases. Results: Majority of patients were in the age group of 31 - 40 years. Most of the patients presented with Keloid 16 (53% ) , 8 (27 % ) cases were Seroma, 3 (10 % ) were Epidermoid cysts , followed by 2 (7% ) cases of sebaceous cyst and a case of Neurofibroma. Ear piercing is the predisposing factor in most of the cases, followed by Trauma . Conclusion: Early intervention and confirmation of diagnosis by histopathological examination helps not only in successful management but also in preventing disfigurement of the ear and psychosocial complications.
Anticancer effects of herbal medicine compounds and novel formulations: A literature review
Authors: Nancy Tiwari  , Pragati Singh  , Ahtesham Ahmad
Published: March 2024

Cancer remains a global health challenge, necessitating continuous exploration of novel therapeutic strategies. Herbal medicine compounds have garnered significant attention due to their potential anticancer effects. This review summarizes the current state of research on various herbal compounds and their formulations, highlighting their mechanisms of action and potential applications in cancer treatment. Prominent compounds such as curcumin, green tea extract (EGCG), artemisinin, ginsenosides, vinca alkaloids, and quercetin exhibit promising anticancer properties, demonstrating inhibitory effects on cancer cell growth, induction of apoptosis, and modulation of cellular signaling pathways. Additionally, novel formulations, including nanoparticle-based drug delivery systems, are discussed for their potential to enhance the bioavailability and targeted delivery of herbal compounds. While preclinical studies show encouraging results, the translation of these findings into effective clinical therapies requires further investigation. Moreover, considerations of safety, potential drug interactions, and standardization of herbal preparations are crucial for advancing these compounds toward clinical application. This review underscores the importance of a comprehensive and evidence-based approach, integrating herbal medicine compounds and novel formulations into the evolving landscape of cancer treatment.
PENTINGNYA MENGGUNAKAN HAK PILIH OLEH PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK 2024 DI LINGKUNGAN KAMPUNG ILMU KABUPATEN BOJONEGORO
Authors: Wardana Dodi Jaya Wardana , Roqib Muhammad , Rahmah Aura Fauziyatur , Riza Hafidz
Published: March 2024

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat dan pemimpinnya. Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, maka diperlukan pengaturan pemilu yang berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, agar pemilu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Generasi muda sebagai pemilih pemula saat ini cenderung aktif terlibat dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian generasi muda tersebut hanya pada media media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi generasi muda hanya berada di permukaan saja, belum ada partisipasi aktif terlibat untuk ikut serta sebagai pengawas penyelenggara pemilu dan lainnya.
PELATIHAN PILAH PILIH SAMPAH DALAM MENUMBUHKAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN PADA PESERTA DIDIK SMP MUHAMMADIYAH ALMADANI GUNUNGSARI, CITEUREUP
Authors: Meitiyani Meitiyani , Dharma Agus Pambudi , Setyawati Retno Fitria , Mushoddik Mushoddik , Izdihar Raihan Shofy
Published: March 2024

Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Salah satu tahapan awal dalam pengelolaan sampah dengan pemilahan atau pengelompokkan jenis sampah sehingga lebih mudah dalam penguraian oleh bakteri dan bisa dijual secara langsung maupun dikelola. Metode yang digunakan dengan dua cara yaitu ceramah dan praktik secara langsung. Koresponden sebanyak 19 orang (95%) sudah mengetahui bahwa sampah merupakan sesuatu barang yang sudah tidak terpakai kembali dan sudah tidak layak dipakai kembali. Koresponden sebanyak 19 orang (95%) sudah mengetahui bahwa sampah yang tidak dipisahkan dapat merusak lingkungan. koresponden sebanyak 17 orang (85%) sudah melakukan pemilahan atau pemisahan sampah (organik dan anorganik) sebelum dibuang ke tempat sampah di sekolah maupun di rumah. Berdasarkan data kuisioner yang diberikan menunjukkan bahwa koresponden sebanyak 19 orang (95%) sudah mengetahui bahwa sampah plastik tidak dapat terurai secara alami dalam waktu singkat. Nilai ekonomi sampah bervariasi tergantung pada jenis sampah dan bagaimana sampah ditangani sebelum dijual. Saran yang diperlukan yaitu perlu adanya pendampingan secara berkesinambungan terkait pengolahan sampah di sekolah SMP Muhammadiyah Almadani Gunungsari, Citeureup.
PENGEMBANGAN BEBERAPA UMKM DI KELURAHAN PEKELINGAN: PERAN MAHASISWA PRODI MANAJEMEN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL
Authors: Ardianto Mario , Nurshayet Moh. Erfan , Mappaseng Herdianto , Rahim Andi Rahmad , Widiharti Widiharti , Sukaris Sukaris
Published: March 2024

Pengabdian ini fokus pada menguatkan UMKM di Kelurahan Pekelingan, terutama dalam sektor makanan dan minuman seperti seblak, es kulkul, jamu herbal, dan makanan ringan lainnya. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang kuat, UMKM di daerah ini menghadapi tantangan dalam pemasaran produk mereka. UMKM berperan penting dalam perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, melibatkan observasi langsung dan wawancara dengan pemilik UMKM. Fokusnya adalah mengidentifikasi permasalahan, praktik bisnis, dan potensi pengembangan UMKM. Temuan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap UMKM di Kelurahan Pekelingan melalui sosialisasi dan wawancara. Implikasi penelitian ini penting dalam pengembangan UMKM di wilayah tersebut. UMKM dapat memanfaatkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan penjualan dan eksposur produk mereka. Upaya promosi dan kerja sama antar-UMKM menjadi strategi penting untuk kesuksesan lebih lanjut.
EDUKASI TENTANG PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN MENTAL DAN MEMANFAATKAN WAKTU DENGAN BAIK PADA ANAK ANAK DI KAMPUNG SIBA GRESIK
Authors: Fara Adenta Putra , Mulyani Endah , Rahim Andi Rahmad , Widiharti Widiharti , Sukaris Sukaris
Published: March 2024

Pentingnya kesehatan mental dan penggunaan waktu yang efektif bagi anak-anak di Kampung Siba, Gresik. Peningkatan kasus kesehatan mental di kalangan anak-anak dan remaja menjadi topik utama pengabdian ini. Statistik lokal menunjukkan bahwa ada masalah ini di Kampung Siba. Metode edukasi yang digunakan untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kesehatan mental mereka menjadi fokus utama. Berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan oleh kami yang menjadi bagian penting dalam proses edukasi ini. Selain itu, program ini juga membantu anak-anak memahami dan memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Dampak program ini terhadap kesehatan mental anak-anak di Kampung Siba cukup signifikan. Peningkatan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan mental, serta kenaikan dalam penggunaan waktu yang efektif menjadi bukti nyata dari dampak positif program ini.
Джамму и Кашмир. Революционный эпизод / протесты против отмены автономии штата и особых статей в Конституции в 2019 г.
Authors: Галлямова Альбина
Published: March 2024

Jammu and Kashmir is a region where the national liberation struggle against integration with India has been ongoing for 72 years. In 2019, the central government unilaterally repealed Kashmir Special Articles 370 and 35A, which enshrined greater autonomy for the state. This decision led to a wave of protests in one of the regions of the state, the Kashmir Valley. The article examines the unsuccessful revolutionary episode of 2019, its causes and consequences, and also provides its classification.
Этика буддизма в свете западных нормативных этических теорий: этика добродетели
Authors: Волкова Влада
Published: March 2024

In the last two decades, a comparative trend has developed within the discipline of Buddhist ethics in which scholars argue which of the major Western normative ethical theories is closest to early Buddhism: virtue ethics, consequentialism, or deontology. This article is devoted to the view of Buddhist ethics as a variant of virtue ethics. The article begins with a statement of the basic provisions of Buddhist ethics on which researchers rely when constructing the theory of Buddhist ethics. The purpose of this article is to show why the comparison of Buddhist ethics with the virtue ethics of Aristotle seems to be a successful and productive variant of the conceptualising Buddhist ethics, able to compete with the equally popular consequentialist approach. The work is mainly based on the consideration of the argumentation proposed by Damien Keown, a researcher who was the first to thoroughly approach the study of Buddhist ethics from a comparativist point of view, opening a wide field for discussion. Keown defends the view of Buddhist ethics as a variant of Aristotle’s virtue ethics and offers a critique of the consequentialist interpretation of the ethics of Buddhism. In conclusion, I propose the following solution to the comparative question: from my point of view, Theravada ethics is closest to virtue ethics in its basic positions. However, in Mahayana ethics, the features of consequentialism are more pronounced. Although comparative thinking is certainly interesting and productive, in the end I agree with the position that Buddhist ethics does not fit completely into any of the Western normative theories, but is an independent phenomenon.
Classification of College Students according to Identity-Based Motivation
Authors:   Korean Educational Research Association, Kim Jeong-a
Published: March 2024

This study aimed to classify college students according to the theory of identity-based motivation (IBM), which posits that individuals exhibit higher motivation and goal achievement levels when aligning personal identity with goals. College students were classified according to three components constituting identity-based motivation: psychological relevance, readiness to act, and interpretation of experienced difficulty. Through exploratory factor analysis, seven factors involving identity-based motivation were identified: expectations for the utility of university education, expectations for the outcomes of university education, proactive learning attitudes, class participation, study group activities, academic counseling, and satisfaction with university education. These factors were used to classify college student types and investigate student factors and university factors influencing this classification. Using data from the National Assessment of Student Engagement and Learning (NASEL) in 2022 by the Korea Educational Development Institute, multilevel latent profile analysis was applied for analysis. The results of the study offer extended discussions and policy implications.
First, the identity-based motivation levels among Korean university students were relatively low, which suggests that it is difficult to effectively regulate or mitigate the impact of social contexts on academic performance. Second, although Korean college students have high expectations for university education, they are passive in activities that require active participation, voluntariness, and proactiveness, such as study group activities or counseling with faculty. Third, it was evident that factors like gender, high school background, and GPA still play a significant role as help or obstacles for college students to study hard with a bright outlook for the future. Lastly, the level of identity-based motivation of students attending small and medium-sized community colleges was higher than that of students attending large general admission-year universities: This highlights the need for enhanced career and employment support education at the university level to alleviate ambiguity and uncertainty regarding students’ livelihood after graduation.
Optimization Of E-Litigation-Based Trial Implementation As A Strategy To Prevent Bribery And Gratification (Comparatory Study Of E-Litigation Implementation In Malaysia And Singapore)
Authors: Yoesuf Juliani Paramitha , Mulyono  , Siti Nur Intihani  , Efridani Lubis  , Muhammad Fahruddin  , Sinta Elviyanti
Published: March 2024

The E-Court system in Indonesia is an embodiment of the principles of simple, fast and low-cost justice, as well as technological transformation in the case administration system in court. The E-Court system has been running in all courts in Indonesia since 2018, then in 2019 the Supreme Court implemented the E-Litigation system, namely electronic-based trials and the arrangements continue to be refined, especially with the issuance of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court. By implementing E-Litigation, apart from making trials easier and saving time, it will of course also reduce the intensity of meetings with the parties so that bribery and gratification do not occur in the judicial environment. Seeing that the implementation of the electronic trial system in Indonesia is still relatively new, it is necessary to compare with other countries such as Malaysia (2011) and Singapore (2015) which first implemented both E-Court and E-Litigation to see what things need to be optimized in implementation of an electronic trial system so that it can prevent the practice of bribery and gratification. The research methodology used in this research is normative-empirical legal research. The problems to be studied are: 1) What is the trial mechanism through the E-litigation system in Indonesia, Malaysia and Singapore? 2) How to optimize the implementation of e-litigation based trials in reducing bribery and gratification?
Meristematic and meristematic-like fungi in Dothideomycetes
Authors: Barreto G.G. , Souza-Motta C.M. , Silva G.A. , Groenewald J.Z. , Crous P.W. , Bezerra J.D.P.
Published: March 2024

Meristematic fungi are mainly defined as having aggregates of thick-walled, melanised cells enlarging and reproducing by isodiametric division. Dothideomycetes black meristematic and meristematic-like fungi have been allied to Myriangiales, which currently has two accepted families,
Myriangiaceae and Elsinoaceae, with fungi mainly regarded as pathogens, parasites, saprobes and epiphytes of different plant species. This study aimed to verify the phylogenetic position using four nuclear markers (SSU, LSU, ITS and RPB2) of the incertae sedis genera associated
with Myriangiales, namely Endosporium, Gobabebomyces, Lembosiniella and Phaeosclera, and the new genus, Endophytium gen. nov. (including E. albocacti sp. nov. and E. cacti sp. nov.), established for endophytic fungi occurring in cacti in Brazil. Based on
morphology, lifestyle and phylogenetic inferences, these black meristematic and meristematic-like fungi cannot be accommodated in Myriangiales. Combining these results, three new orders and two new families are introduced: Endophytiales ord. nov. (including Endophytiaceae
fam. nov. for Endophytium gen. nov.), Endosporiales ord. nov. (including Endosporiaceae for Endosporium) and Phaeosclerales ord. nov. (including Phaeoscleraceae fam. nov. for Phaeosclera). Gobabebomyces and Lembosiniella remained incertae
sedis due to their disposition in the phylogenetic tree, that moved among clades accordingly with the gene analysed. Our results show that the inclusion of endophytic fungi obtained from plants in dry forests can contribute to the discovery of new taxa, clarify the phylogenetic position of
allied taxa and confer information to the estimation of national and global fungal diversity.
The discourse of identity in the texts of speeches by the heads of the Republic of Adygea and Krasnodar Krai in connection with the anniversary events
Authors: Kireeva Irina , Kukva Elena , Lyausheva Svetlana
Published: March 2024

The article analyzes the discourse of identity based on the materials of speeches by the head of the Republic of Adygea M.K. Kumpilov and the Governor of the Krasnodar Territory V.I. Kondratiev on the occasion of the anniversary dates of the regions. Identity is considered from the standpoint of the constructivist approach as a phenomenon created by various social and political actors.
Class affiliation of secondary school students of the Russian Empire in the late 19th – early 20th centuries (on example of Siberia)
Authors: Legostaeva Irina
Published: March 2024

The article examines the class composition of students of secondary educational institutions in Russia in the late 19th - early 20th centuries. A comparative analysis of the class affiliation of students of secondary educational institutions in Siberia, namely state gymnasiums, secondary vocational, real and commercial schools, teachers' seminaries and institutes, is carried out. It is shown that, despite the established class restrictions in obtaining education, secondary educational institutions became more democratic during the study period. At the same time, the share of raznochinets in the number of students was constantly increasing.
Relevance of International Humanitarian Law in International Relations: National and International Contexts
Authors: Chalisey Krishna Chandra
Published: March 2024

International Humanitarian Law (IHL) holds significance within the realm of international relations which encompasses various disciplines such as international law, diplomacy, and interactions among national and international entities. The prevalence of over 100 armed conflicts underscores the imperative for parties involved in conflicts and other influential actors to comprehend IHL. In the face of ongoing armed confrontations worldwide, the continued relevance of IHL in shaping international relations becomes apparent. States must prioritize the promotion of respect for IHL to establish a robust international relations system. This article endeavors to explore the interconnectedness of IHL with international relations and assess its importance. The study will delve into the role and significance of IHL in the context of international relations, with a particular focus on Nepal, where the Ministry of Law and Justice assumes a leading and coordinating role in promoting IHL. The study involves an extensive review of pertinent literature on international humanitarian law and international relations, primarily sourced from online publications.
The Agnipath Scheme of the Government of India: A Dilemma for Nepal
Authors: Adhikari Khaga Nath
Published: March 2024

The Agnipath Scheme was unveiled by the Government of India on June 14, 2022. It plans to recruit Agniveers for a period of four years, after which only 25 percent would be retained in the service, and the rest would be demobilized with an amount of INR 1.17 million. The laid-off Agniveers will not be entitled to pension and other benefits provided for defence pensioners. This plan mainly aims at lowering the average age of the Indian military and reducing defence expenditure. The introduction of the new scheme has put Nepal into a dilemma as to whether or not to allow its citizens to join the Indian Army as provisioned by the 1947 Tripartite Agreement. This is a complex issue and needs to be analyzed from economic, social, political, and diplomatic and security perspectives before making a decision. There are pros and cons on either side. Therefore, a dispassionate and pragmatic decision needs to be taken following in-depth discussions and analyses.
Mobilising Nepalese Missions for Tourism Promotion
Authors: Bhattarai Chandra Prasad
Published: March 2024

With a huge comparative advantage, the tourism sector is Nepal’s most potential sector for its economic development. Despite this, it has not yet been established as the engine of economic growth. The immense opportunities for its development can contribute eventually to the overall development of the country. The slow pace in its international marketing is one of the reasons behind the weak performance of the industry. Nepal’s diplomatic missions can be mobilized effectively for branding and marketing if the government has a proper strategy for this. The Ministry of Tourism should realize this first, and take initiatives in benefitting from Nepal’s diplomatic presence in the major source markets worldwide.