bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pantangan Hamil Tumos Prespektif ‘Urf
Authors: Putra Sajar Yohandi , Sholehudin Miftahus
Published: December 2023

Kajian ini merupakan paparan dari hasil penelitian tentang kepercayaan masyarakat desa Padenganploso kecamatan Pucuk kabupaten Lamongan dengan istilah hamil Tumos yang berupa pantangan yang harus dijauhi suami ketika istri sedang hamil. Pantangan tersebut berupa tidak boleh memancing karena kalau dilanggar masyarakat percaya ketika lahir bibir anaknya akan tidak normal, tidak duduk di tengah pintu karena akan susah lahirannya dan tidak boleh menyampirkan handuk di leher karena masyarakat percaya nanti ketika lahir anaknya terlilit tali pusarnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ‘Urf menjadi metode dan sumber hukum islam dalam kepercayaan masyarakat terhadap pantangan yang harus dijauhi ketika istri sedang hamil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘Urf merupakan sesuatu yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Masyarakat menganal kepercayaan hamil Tumos sudah dari nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun. Masyarakat menilai bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang baik, dalam penelitian ini tidak ditemukan pertentangan dalam nash maupun al-hadits. Dari sini sudah dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hamil Tumos bisa disebut dengan tradisi yang baik dan dalam metode yang digunakan telah masuk dalam konteks ‘Urf Sohih yaitu kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara maupun Hadits.
Penerapan Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh P2TP2A Mojokerto
Authors: Mardhani Wisnu
Published: December 2023

Salah satu tujuan perkawinan adalah regenerasi atau memiliki anak. Dengan adanya anak diharapkan terjadinya regenerasi bagi keluarga khususnya dan bagi bangsa pada umunya. Akan tetapi dewasa ini sebagaimana catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi kenaikan kasus dari enam tahun terakhir yang pada tahun terakhir menyentuh jumlah 9.266 kasus yang melibatkan anak apakah dia sebagai korban atau pelaku yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini tentunya memberi efek yang kurang baik bagi bangsa dan negara mengingat para anak adalah calon generasi penerus bangsa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif yang berasal dari wawancara terhadap narasumber yang nantinya akan menghasilkan sebuah deskripsi. Wawancara yang dilakukan ialah terhadap P2TP2A Mojokerto yang dalam hal ini adalah kepala instansi dan kepala bidangnya. Hasil dari wawancara jika dilihat dengan menggunakan teori efektifitas hukum dari pak Soerjono Soekanto menyebutkan jika terdapat hambatan bagi P2TP2A Mojokerto dalam menerapkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19
Authors: Sembada Ayu Dina Rahma , Nashrullah M. Faiz
Published: December 2023

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak sebagai manusia, memiliki hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini juga berlaku pada anak penyandang disabilitas, salah satunya anak tunanetra. Mengenai hak anak diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Melihat kondisi pandemi covid-19 yang sedang marak dan mempengaruhi dunia pendidikan, artikel ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covi-19 di SLB ABD Negeri Kedungkandang dan faktor yang melatarbelakanginya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer menggunakan hasil wawancara dengan informan terkait dan sekunder diambil dari Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas dan litertaur-litertaur lain. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19 tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam hal pendidikan. Hal ini karena orang tua bukan merupakan tenaga ahli profesional sehingga tidak memahami dengan baik bagaimana cara membantu anak dalam proses pembelajarannya. Faktor pendukungnya yaitu adanya keahlian, waktu, perhatian, dan media yang menunjang. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya waktu, perhatian, pengetahuan, dan media yang dimiliki orang tua.
Strategi Fundraising LAZISNU Kota Blitar di Era Pandemi COVID-19
Authors: Khoir Muchammad Johan Sabiqul , Nashrullah M. Faiz
Published: December 2023

Artikel ini didasarkan pada kenyataan mengenai pandemi COVID-19 yang berdampak kepada berbagai sektor khusunya di sektor ekonomi. Kemudian ketika masyarakat mendapatkan upah hasil kerjanya rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh kepada perolehan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di LAZISNU Kota Blitar sehingga keadaan menuntut LAZISNU Kota Blitar untuk menyusun strategi fundraising yang digunakan di era pandemi COVID-19. Jenis penelitian artikel ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis sumber data yakni; sumber data primer yaitu turun langsung ke lapangan dan sumber data sekunder sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukan strategi fundraising LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 yaitu 1) menyebarkan komplong koin NU kepada donatur tertentu. 2) Penghimpunan beras dan sembako. 3) Layanan Go ZIS. 3) Kampanye zis lewat media sosial. 4) Memanfaatkan rekening bank. 5) Bekerjasama dengan lembaga lain. Faktor penghambat LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zis yaitu ; 1) kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk. 2) masyarakat belum sadar dengan zis. 3) fasilitas yang kurang memadai. Kemudian faktor pendukung LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zis yaitu : 1) banyak masyarakat terdampak COVID-19. 2) letak geografis. 3) payung hukum yang jelas, 4) rekening bank.
Perubahan Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Psikologi Perkembangan Islam
Authors: Sagita Detha Aprilia
Published: December 2023

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan sangat menyita banyak perhatian, karena setelah (4) empat dekade aturan tersebutd diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akhirnya diadakan perubahan usia untuk melangsungkan perkawinan dan perubahan tersebut hanya diberikan kepada kalangan perempuan. Salah satu ilmu yang dapat mengkaji hal ini adalah Psikologi Perkembangan Islam, sehingga peneliti meninjau perubahan tersebut menggunakan ilmu psikologi perkembangan islam. Jenis penelitian ini penelitian normatif yang datanya didapatkan dari dokumen hukum seperti Risalah Rapat, Naskah Akademik dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan juga dianggap adanya diskriminasi gender. Selain itu, usia yang terdapat pada peraturan yang lama masih dianggap menjadi usia anak-anak. Sehingga tidak sepatutnya anak-anak melangsungkan perkawinan. Dalam ilmu psikologi perkembangan islam juga memberikan respon positif terhadap peningkatan batas usia minimal perkawinan ini karena ketentuan usia yang baru dianggap lebih siap untuk menjalani bahtera kehidupan berumah tangga.
Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak
Authors: Safitri Retno Kurnia , Adityo Rayno Dwi
Published: December 2023

Pada tahun 2020 tercatat 5 besar kasus di UPTD PPA Kota Denpasar, termasuk kasus perebutan hak asuh anak yang menduduki peringkat kedua dengan 47 kasus, penyebabnya antara lain kekerasan psikis, perebutan hak asuh anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelantaran. Sedangkan penerimaan kasus pada tahun 2021 di UPTD PPA Kota Denpasar, kasus perebutan hak asuh anak mengalami penurunan sebanyak 39 kasus, tetapi tetap menempati peringkat kedua. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan perlindungan anak tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja, tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitin ini melihat kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar terkait penanganan perebutan hak asuh anak di kota itu. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil riset  menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus perebutan hak asuh anak yaitu kurangnya komitmen dalam berkeluarga, lingkungan keluarga, penerapan pola asuh yang kurang baik serta permasalahan ekonomi, sedangkan apa yang sudah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Denpasar terhadap pelayanan kepada pihak yang bersengketa hak asuh anak sejalan dengan Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 9 ayat 3, telah dilaksanakan secara optimal seperti mediasi, namun ada catatan sendiri dimana di dalam Perda terdapat keistilahan reintegrasi sosial yang dimaknai sebagai mediasi padahal keistilahan mediasi tidak ditemukan dalam penjelasan Perda tersebut sehingga memunculkan potensi bias. Selain itu, UPTD PPA Kota Denpasar kewenanganannya hanya sebatas pada upaya reintegrasi sosial saja, tidak memiliki kewenangan lebih. Dalam hal menetapkan pengasuhan anak ditentukan oleh Undang-Undang dan ditetapkan oleh Pengadilan.
Pencegahan Penikahan dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum pada Masyarakat Desa Bantur
Authors: Rohmah Alma Waddatur , Azmi Miftahudin
Published: December 2023

Kasus perceraan dan pernikahan dini di Bantur terbilang tinggi, jika ditinjau dalam prosentase Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kecamatan Bantur terjadi perceraian sebanyak 134 kasus di tahun 2014, 142 kasus tahun 2015, 158 kasus tahun 2016, 186 kasus tahun 2017, dan 186 kasus di tahun 2018. Mayoritas penduduk desa Bantur memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani yang dinilai memiliki penghasilan yang kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain kasus perceraian, tingginya angka pernikahan dini juga menjadi fokus penelitian ini karena saling berkaitan erat antara keduanya. Penelitian ini termasuk yuridis empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Data primer yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling yakni wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian guna mengetahui apa saja faktor-faktor dan upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dalam menyikapi perceraian dan pernikahan dini di Kecamatan Bantur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya pernikahan dini karena kesadaran masyarakat sekitar yang masih minim tentang ketahanan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat terus berusaha untuk meminimalisir angka perceraian dengan digalakkannya sosialisasi tentang hakikat pernikahan, pentingnya pendidikan dan kesiapan lahir batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab dalam Resiliensi Keluarga di Masa Pandemi COVID-19
Authors: Ningsih Layyinatul Ainiyah Prihatin , Azis Nur Azizah
Published: December 2023

Pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak masyarakat dan mengakibatkan banyak keluarga merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan antara lain perekonomian, hubungan keluarga, kondisi psikologis, pendidikan anak, dan agama. Permasalahan diatas dapat memicu terjadinya apabila tidak diatasi dengan baik. Namun, di masa serba sulit ini, keluarga diharuskan untuk berusaha lebih keras dan bertahan melewati permasalahan agar dapat membentuk keluarga sakinah dengan Resiliensi Keluarga. Sehingga penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana resiliensi keluarga di masa pandemi COVID-19 untuk membentuk keluarga sakinah dengan perspektif M. Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), Metode pendekatan yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1). Keluarga dalam Resiliensi dimasa pandemi ini telah menerapkan tiga komponen resiliensi yaitu Belief System (Sistem kepercayaan), Organizational Pattern (Pola Organisasi), Communication (Komunikasi) dan permasalahan utamanya adalah keadaan ekonomi dan kondisi psikologis. 2). Keluarga narasumber telah sesuai dengan indikator pembentuk keluarga sakinah perspektif M. Quraish Shihab yaitu setia terhadap pasangan, menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama. Serta sesuai dengan faktor pembentuk sakinah dalam konsep sakinah M. Quraish shihab. Yaitu dalam pernikahan, diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kebutuhan akan pasangan.
Implementasi Konsep Kafa'ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjodohan Anak
Authors: Saputra Khoirul Azis , Mustafa Ahsin Dinal
Published: December 2023

Orang tua pasti menginginkan agar anaknya mendapatkan pasangan yang baik, salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan perjodohan. Hal tersebut didasari pada kekhawatiran orang tua ketika anak sudah matang usianya namun belum menikah, anak akan susah mendapatkan pasangan dan bahkan tidak akan menikah karena usianya sudah terlalu tua. Terkait alasan dari kafa’ah adalah orang tua sebagai wali memiliki hak dalam menentukan calon pasangan anak, dan tidak ingin anaknya menikah dengan orang yang tidak setara dengannya. Bukan hanya setara untuk anak tetapi juga setara dengan keluarga perempuan. Dan standar kafa’ah yang digunakan orang tua disini ialah dari segi nasab, agama, pendidikan dan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan orang tua terhadap urgensi kafa’ah dalam perjodohan di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan kriteria apa yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dipakai bersumber dari wawancara dan dokumentasi, adapun untuk wawancara bertanya dengan delapan orang tua yang menjodohkan anak. Untuk data sekunder bersumber dari Fiqh Islam Wa Adillatuhu, kitab hadits, kitab fiqh, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian khususnya kafa’ah. Metode pengumpulan data, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini orang tua menganggap kafa’ah itu penting, karena kebanyakan orang tua menjadikan kafa’ah sebagai pertimbangan utama dalam menjodohkan anak. Mengenai kriteria dalam perjodohan, orang tua menilai nasab sebagai pertimbangan pertama dalam menjodohkan anak. Karena nasab yang baik bisa dipastikan orang tersebut memiliki kepribadian yang baik. Kemudian agama yang dijadikan dasar adalah yang ibadahnya baik, bisa mengaji dan yang mengamalkan amaliah Nahdlatul Ulama. Kemudian baru dari aspek pendidikan dan terakhir pekerjaan.
Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah
Authors: Achmadiansyah Diffada , Mahmudi Zaenul
Published: December 2023

Perkara kewarisan di Indonesia sering kali muncul karena didasari oleh perasaan kurang adilnya pembagian harta waris, kemudian menjadi awal dari perselisihan antar ahli waris, karena kurangnya ilmu pengetahuan di tengah masyarakat tentang pentingnya pembagian waris, menyebabkan masyarakat menganggap remeh dan menunda pembagian waris hingga berlarut-larut yang akhirnya dapat menimbulkan persoalan baru dalam sistem kewarisan yakni terjadinya kewarisan bertingkat (munasakhat). Permasalahan seperti ini pernah terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pendapat Hakim dan Ulama terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali dalam perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian empiris diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah ditemukan dua pendapat yang berbeda di antara Hakim dan Ulama. Hakim berpendapat kosnep takharuj dapat digunakan dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat ini, sedangkan ulama mengatakan tidak karena harus sesuai dengan ketentuan syara’. Pendapat hakim ini sudah sesuai dengan bunyi pasal 174 KHI dan KUHP pasal 832 yang membolehkan istri untuk menmahjub saudara pewaris serta menurut maqashid syariah yang dimana konsep takahruj jika diterapkan maka akan mengakomodir maslahat al-khamsah yakni  hifdz din, hifdz nafs, hifdz nasl dan hifdz mal.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat
Authors: Putri Dwi Nissa Kamalia , Izzuddin Ahmad
Published: December 2023

Salah satu alasan terjadinya cerai gugat yaitu kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban sehingga istri dalam amar gugatan menuntut haknya berupa nafkah. Namun faktanya istri masih sangat kesulitan mendapatkan haknya karena banyak suami yang dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan yang berakibat pada tuntutan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah menjadi sia-sia dan diputus menjadi putusan verstek. Terbukti berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Singaraja dengan kurun waktu kurang lebih lima tahun terhitung tahun 2018-2022 bulan Juli perkara cerai gugat diperkirakan sekitar 25% dan cerai gugat dengan putusan verstek dipekirakan sekitar 75%. Penulisan artikel ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah, dan padangan hakim terhadap eksekusi yang tertunda pada putusan verstek cerai gugat. Artikel ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil riset ini menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam hal penetapan nafkah bisa melalui permintaan penggugat (Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama No.1960/DjA/HK.00/6/2021) dan dengan hak ex-officio hakim. Pada perkara cerai gugat hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah didasari oleh peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pada perkara cerai gugat verstek hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah dengan melihat, kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan berlangsung, istri berlaku nusyuz atau tidak, kebutuhan istri dan anak, dan melihat kezaliman suami. Mengenai pandangan hakim tentang proses eksekusi nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah yang tertunda pada putusan verstek, hakim berpendapat bahwa eksekusi tidak dapat ditindaklanjuti apabila tidak ada permohonan eksekusi selain itu belum ada aturan yang mengatur lebih rinci mengenai eksekusi untuk cerai gugat putusan verstek.
Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Menopause Perspektif Maslahah Al-Syathibi (Studi putusan nomor 4877/pdt.g/2021/Pa.Kab.Mlg)
Authors: Makarimi Faruq Nurul
Published: December 2023

Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan istri menopause sehingga tidak dapat melayani suami dengan maksimal dan menambah keturunan. Hal ini tidak biasa ketika fakta di lapangan tidak sesuai dengan teori hukum dalam undang-undang karena alasan pemohon tidak terdapat dalam syarat alternatif poligami. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut ketika alasan pemohon tidak terdapat dalam hukum positif serta melihat nilai maslahah dalam pertimbangan hakim kemudian ditinjau dengan konsep maslahah al-sytaibhi. Metode penelitian menggunakan metode normatif (library research). Perolehan bahan hukum berasal dari bahan hukum primer berupa putusan nomor 4877/pdt.g/2021/pa.kab.mlg dan bahan hukum sekunder yaitu hasil wawancara dengan para hakim yang memutus perkara tersebut beserta buku-buku/literatur yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut meskipun alasan pemohon tidak terdapat dalam aturan hukum positif, namun hakim berijtihad dan lebih mempertimbangkan nilai maslahah dalam pemberian izin poligami tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi maslahah al-syathibi pertimbangan hakim berusaha mewujudkan maslahah dharuriyah sebagai bentuk upaya hakim agar pemohon tidak berbuat zina dan demi melindungi keturunan. Serta dalam maslahah tahsiniyyah majelis hakim melihat banyak nilai kebaikan yang timbul dalam kehidupan poligami di masyarakat.
Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Maslahah Ath-Thufi
Authors: Fatimah Yuyun Tri , Haris Abdul
Published: December 2023

Dalam nash tidak ditemukan adanya ketentuan masa idah bagi laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menghimbau laki-laki agar tidak menikah dengan perempuan lain saat mantan istrinya sedang dalam masa idah. Penelitian ini bertujuan mengkaji Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif maslahah Ath-Thufi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Analytical Approach. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan masa idah dan maslahah Ath-Thufi. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri menghimbau agar suami tidak menikah dengan perempuan lain setelah menjatuhkan talak raj’i kepada istri pertama, selama istri yang ditalak itu masih dalam masa idah. Kedua, Surat Edaran ini mengandung maslahah dan mafsadah menurut kacamata maslahah Ath-Thufi. Sisi maslahah dalam Surat Edaran tersebut adalah mencegah terjadinya praktik poligami terselubung serta bagi mantan suami dan mantan istri dapat menjaga hak-hak dalam masa idah yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan sisi mafsadah dari Surat Edaran tersebut adalah adanya resiko terjadinya perzinaan akibat penundaan perkawinan.
Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab
Authors: Nazwan Albi , Cholil Mufidah
Published: December 2023

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan adat dan budaya yang beranekaragam. Salah satu bentuk keanekaragaman di Indonesia adalah budaya perkawinan endogami yang terjadi pada warga keturunan Arab di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelarangan perkawinan perempuan Arab dengan laki-laki non Arab serta untuk mengetahui konsep kafa’ah perkawinan menurut pandangan perempuan keturunan Arab.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sehingga, data yang dihasilkan lebih akurat karena diperoleh dengan mengamati langsung fenomena hukum dalam perilaku masyarakatnya. Selain itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data wawancara juga dokumentasi. Data kemudian diolah menggunakan langkah-langkah seperti pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, faktor terjadinya pelarangan perkawinan perempuan Arab dengan laki-laki non Arab disebabkan karena keinginan menikah dengan sesama Arab, ada rasa khawatir kehilangan marga pada anaknya, keinginan menikah dengan siapa yang mereka kenal disamping keberadaanya pada lingkungan keturunan Arab. Selanjutnya adalah kebiasaan orang Arab menggunakan nama keturunan agar saling mengenal antar tingkatan nasab. Dan terakhir adalah agar tetap dapat menjalin silaturahmi juga menjaga budaya menjadi lebih tertata. Kedua, konsep kafa’ah menurut perempuan Arab selain yang dimaksud dalam Hadist adalah kafa’ah dalam agama, pendidikan, nasab, harta dan kecantikan.
Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek
Authors: Amal M Ikhlasul , Zulaicha Siti
Published: December 2023

Hakim karena jabatannya memiliki kewenangan memberikan putusan lebih dari petitum, terutama dalam memenuhi hak perempuan. Perkara cerai talak nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa. Jr. merupakan perkara yang diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) dalam persidangan sehingga Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak menuntut apapun, disisi lain Termohon juga telah terbukti nusyuz. Namun majelis hakim secara ex officio justru memutus nafkah 'iddah terhadap Termohon. Penelitian ini berfokus pada pemberian nafkah ‘iddah bagi istri nusyuz secara ex officio pada perceraian verstek. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dan pandangan madzhab Syafi’i terkait penentuan nafkah ‘iddah istri nusyuz pada putusan tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) pemberian nafkah 'iddah bagi Termohon nusyuz pada putusan verstek tersebut hakim mendasarinya atas rasa keadilan dan atas dasar kesanggupan dari pemohon. 2) pemberian nafkah 'iddah bagi Termohon nusyuz bertentangan dalam perspektif Syafi'iyyah. Namun pada satu sisi pertimbangan hakim pada putusan tersebut tidak sampai pada ranah yang diharamkan, sebab perbuatan nusyuz istri hanya mengakibatkan pada hilangnya hak istri dan gugurnya kewajiban suami, tidak sampai menjadi larangan bagi suami yang secara suka rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang nusyuz.
Analisis Pendapat Madzhab Syafi’i Terhadap Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob
Authors: Abdillah Nur
Published: December 2023

Majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon karena istrinya membatasinya dalam bekerja serta tidak menentukan akibat dari cerai talak. Pada penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob dan akibatnya perspektif madzhab Syafi’i. Jenis penelitan yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primernya ialah putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob dan bahan hukum sekundernya adalah Fathul Mu’in karya asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dan Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim telah sesuai dengan madzhab Syafi’i dan hukum talak yang dijatuhkan nantinya sah dan hukumnya ialah sunah. Adapun yang berkaitan dengan akibat talak, putusan ini tidak sesuai dengan madzhab Syafi’i yang memberikan hak istri akibat talak yang berupa nafkah mut’ah, nafkah idah, dan nafkah madliyah.
Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
Authors: Irawan Dody Syahrul , Sholehuddin Miftahus
Published: December 2023

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 5 menyebutkan bahwa apabila wali tidak bisa menghadiri akad nikah, maka diharuskan untuk membuat surat taukil wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan keberadaan wali tinggal. Latar belakang permasalahan ini disebabkan keberadaan wali jauh di tempat lokasi akad nikah, wali bekerja diluar kota, keadaan wali dengan keadaan (sakit), wali tidak dapat dihubungi. Maka pernikahan tanpa proses administrasi dapat terlaksana atau tidak?. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pertimbangan KUA. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio legal approach. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan kedua Kepala KUA serta kelima informan taukil wali, serta data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aturan taukil wali dalam aturan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto yaitu: Faktor Hukum atau Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan siasat atas jawaban Kepala KUA pada permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan taukil wali yaitu dengan membawa identitas sebagai keabsahan data berupa KTP, dan KK.
Fenomena Peningkatan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing
Authors: Wardatussoleha Wardatussoleha , Haris Abdul
Published: December 2023

Kantor Urusan Agama Blimbing merupakan KUA revitalisasi (percontohan) bagi KUA di seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Jawa Timur. Di KUA Kecamatan Blimbing selama bulan Januari hingga Juli 2022 terjadi peningkatan pernikahan dengan wali hakim dengan sebab-sebab tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena penggunaan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dan untuk menganalisis tinjauan Madzhab Syafi’i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data primer berupa wawancara dengan subjek yang bersangkutan dan data sekunder dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menjelaskan fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing terjadi peningkatan yakni sebanyak 90 kasus daripada tahun sebelumnya sebanyak 77 kasus dengan sebab adam wali, ba’da dukhul, ghaib, non-muslim, tidak syar’i, dan adhal, serta tinjauan Madzhab Syafi’i  terhadap fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing sesuai dengan penerapan di KUA Kecamatan Blimbing.
Hak Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Sayyid Alwi Al-Maliki)
Authors: Mukhlisin Abdi Nashir
Published: December 2023

Berbicara tentang hak istri akan selalu menarik antar golongan. Hal ini pula menimbulkan perbedaan pendapat ulama sejak dahulu hingga kini dalam penetapan hukum dikarenakan melihat kebiasaan masyarakat dan perkembangan zaman yang berbeda. Tak jarang di era sekarang terdapat kerancuhan dalam menjalankan dan menghormati hak istri. Faktor inilah kemudian perlu dikaji kembali kaitannya dengan hak-hak istri diera modern supaya tidak terjadi problematika baru dalam konteks hak-hak istri diera modern saat ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan pustaka. Hasilnya kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif kuantitatif.Data yang digunakan data primer didapatkan melalui pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki terkait dengan konsep hak-hak istri di era modern. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan penunjang litelatur lainnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan dalam pengaturan terhadap hak-hak istri yang dapat dilihat dari beberapa indikator dalam konsep yang dibawa oleh Wahbah az-Zuhaili yang diatur secara rinci terkait dengan hak-hak istri, sedangkan pengaturan terkait hak-hak istri dalam konsep yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki cendrung pengaturan secara umum, bahkan ada beberapa multitafsir dalam pelegalan hadist yang dijadikan oleh masyarakat diera modern pada saat ini, sebagai legalitas untuk menintimidasi kaum-kaum perempuan.
Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Authors: Aizem Aizem , Sudirman Sudirman
Published: December 2023

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur batas maksimal harta wakaf dengan wasiat yaitu 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf. Di KUA Singosari terjadi kasus harta wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta. Pada kasus tersebut, kepala KUA Singosari mengesahkan pelaksanaan wakaf tersebut yang tentunya tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) di KUA Singosari menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dalam memperoleh data-data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: pertama, pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) di KUA Singosari mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua, menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari sudah sesuai, namun masih ada satu pasal yang belum sesuai yaitu dalam pasal 25 tentang batas maksimal harta wakaf dengan wasiat yaitu 1/3 (satu pertiga), sedangkan harta yang diwakafkan oleh si wakif adalah semua harta dari si wakif.
Pembayaran Kati Ramu Sebagai Konsekuensi Perceraian Perspektif ‘Urf
Authors: Nurfidiyanti Hana Sri , Izzuddin Ahmad
Published: December 2023

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari padanya. Perjanjian perkawinan adat yang tumbuh pada masyarakat adat Dayak Ngaju, memiliki konsekuensi terhadap pelanggarannya, yaitu pembayaran kati ramu dengan tujuan untuk keadilan bagi pihak yang ditinggalkan akibat adanya perceraian perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme dari pembayaran kati ramu dengan melihat kedudukannya dalam perspektif ‘urf. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembayaran kati ramu dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu musyawarah keluarga, mantir adat dan kedamangan dengan nominal yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Jika dilihat dalam segi hukum ‘urf, pembayaran kati ramu dapat dikategorikan pada ‘urf ṣaḥīh ataupun ‘urf fāsid, kemudian apabila dilihat dari segi sifatnya, maka pembayaran kati ramu ini dikategorikan dalam ‘urf ‘amali. Dan apabila dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran kati ramu dikategorikan dalam ‘urf khas.
Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah Dar’ Al-Mafāsid Muqaddam ‘Ala Jalb Al-Maṣālih
Authors: Siregar Akbar Gunawan , Rouf Abd
Published: December 2023

Wali nikah adalah seseorang yang bertindak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan dimintai persetujuannya untuk berlangsungnya pernikahan. Wali menjadi rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pada realitanya terdapat wali nasab yang sudah lanjut usia dan mengalami kendala untuk mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya, sehingga memilih untuk mewakilkan kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Faktor usia menjadi penyebab wali lanjut usia mewakilkan kepada penghulu untuk mengakadkan calon mempelai perempuan di bawah perwaliannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field reseach), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mendapatkan data-data. Penelitian ini memakai pendekatan kaidah fiqhiyyah dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih dan metode pengumpulan data dengan malakukan wawancara kepada informan sebagai wali nasab yang sudah lanjut usia serta dokumentasi. Sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil analisis dari penelitian penulis adalah : pertama, taukil wali oleh wali lanjut usia dilakukan secara lisan dalam majelis akad, serta telah memenuhi unsurnya. Alasan utama wali lanjut usia mewakilkan kepada penghulu adalah karena cenderung sering lupa dan terbata-bata dalam melafalkan akad nikah serta tidak bisa mengucapkan lafal ijab qabul. Kedua, dengan mempertimbangkan maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh taukil wali bagi wali lanjut usia lalu akan dianalisis berdasarkan kaidah dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih. Maka, dapat disimpulkan bahwa wali nasab yang sudah lanjut usia yang mengakibatkan sering lupa dan terbata-bata serta tidak bisa melafalkan ijab qabul, untuk mewakilkan kepada penghulu. Demikian karna mafsadah yang ditimbulkan lebih besar dibanding maslahahnya.
Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)
Authors: Rasyid M. Rifky , Azis Abdul
Published: December 2023

Perbedaan prinsip, pandangan, visi-misi serta kepentingan pasangan suami istri seringkali menimbulkan masalah yang tidak diselesaikan sehingga tujuan rumah tangga yang dibina menjadi gagal.  Di Pengadilan Agama Malang terdapat kasus perceraian akibat gangguan jiwa yang mana tergugat tidak bisa menjalankan haknya sebagai seorang suami akibat penyakit gangguan jiwa yang ia derita. Penelitian ini bertujuan mengkaji putusan hakim pengadilan agama malang nomor 558/pdt.G/2021/PA.Mlg yang mengabulkan gugatan perceraian akibat gangguan jiwa menggunakan perspektif maqashid al-syariah al-Syatibi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan case approach. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian akibat gangguan jiwa dan maqashid al-syariah al-Syatibi. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan.  Pertama, dalam putusan tersebut yaitu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memutus perceraian tersebut dengan jalan talak ba’in sughro dengan alasan seringnya terjadi perselisihan dan sulit untuk kembali rukun akibat suami mengalami gangguan jiwa hingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami berupa menafkahi lahir dan batin dengan. Kedua, putusan perceraian tersebut sejalan dengan maqashid syariah. Adanya gangguan jiwa yang berdampak pada hal negatif lainnya jelas mencerminkan bahwa lima pilar penting dalam maqashid syariah itu tidak berjalan dengan baik.
Penerapan prinsip dasar taekwondo dalam pembentukan keluarga sakinah pasangan pelatih cabang olahraga beladiri taekwondo perspektif qirā’ah mubadalah
Authors: Akmal Ahmad Wildan Rofrofil
Published: December 2023

Menjalani hidup berkeluarga dengan pasangan tentu menjadi impian setiap orang, apalagi memiliki pasangan yang mengerti satu sama lain, saling memahami dalam kondisi suka maupun duka. Demikian juga dengan pasangan suami istri pelatih cabang olahraga beladiri taekwondo, tentu mereka memiliki cara tersendiri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Di wilayah Malang Raya tepatnya di Kabupaten Malang dan Kota Malang terdapat 5 pasangan pelatih cabang olahraga beladiri taekwondo. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan prinsip dasar taekwondo dalam pembentukan keluarga Sakinah pasangan pelatih Cabang Olahraga Beladiri Taekwondo Malang Raya, dan menganalisis penerapan prinsip dasar taekwondo dalam pembentukan keluarga Sakinah pasangan pelatih Cabang Olahraga Beladiri Taekwondo Malang Raya perspektif qirā’ah mubadalah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian diproses melalui beberapa tahan seperti: edit, klasifikasi, verifikasi, análisis dan kesimpulan. Hubungan keluarga pasangan pelatih cabang olahraga beladiri taekwondo Malang raya cukup harmonis walaupun mereka lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah. Dalam menjaga keharmonisan keluarga agar tetap sakinah, mereka menerapkan prinsip dasar taekwondo dalam kehidupan mereka, seperti: budi pekerti, kejujuran, ketabahan, pengendalian diri, dan semangat pantang menyerah. Penerapan prinsip dasar taekwondo ini selaras dengan lima pilar mubadalah yang bertujuan membangun pondasi keluarga sakinah, seperti: janji atau komitmen yang kuat, berpasangan, mu’asyaroh bil ma’ruf, musyawarah, dan menciptakan kenyamanan bersama. Para pasangan ini menerapkan prinsip kemitraan dalam menjalani profesi kepelatihan. Sehingga dalam menjalani profesi dan kehidupan rumah tangganya, para pasangan ini telah menerapkan prinsip dasar taekwondo sebagai bentuk implementasi pilar-pilar mubadalah dalam membangun keluarga sakinah
Hibah Mua’llaqah Untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif Fath Adz-Dzariah
Authors: Hidayatulloh Alfan , Nuruddien Muhammad
Published: December 2023

Setiap manusia akan meningalkan dunia ini, jika sudah meninggal biasanya ada harta yang ditinggalkan, baik itu banyak maupun sedikit, harta itu disebut dengan harta warisan, Dalam prakteknya pembagian harta waris sering kali menimbulkan beberapa masalah diantara nya terjadinya sengketa akibat pembagian waris sampai mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari hal itu, maka masyarakat Arjosari mempunyai cara yang sudah turun temurun dilakukan  dalam hal pembagian waris dengan tujuan supaya tidak terjadi perselisihan.Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah cara yang dilakukan oleh masyarakat Arjosari tersebut sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa cara pembagian waris yang dilakukan masyarakat Arjosari adalah dengan membagi warisan secara keseluruhan kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dan dibagi secara merata, setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama, tetapi pembagian harta tersebut masih dalam bentuk kata kata tidak diserahkan langsung saat itu juga, dalam hal ini pembagian tersebut disebut hibah Mu’alaqah, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik diantara ahli warisnya karena yang membagi langsung pewarisnya langsung. Jika ditinjau dari perspektif Fath Adz-Dzari’ah  maka hal ini mempunyai hukum boleh
Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah
Authors: Mu'arofah Lailatul
Published: December 2023

Berhias merupakan suatu aktifitas yang menjadi kebiasaan bagi perempuan. Dalam hal ini Islam memperbolehkan berhias namun harus tetap sesuai dengan adab-adab yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun pada kenyataan masih banyak suami yang melarang istrinya untuk berhias, dengan anggapan berhias merupakan hal yang merugikan secara ekonomi dan juga sumber fitnah bagi wanita. Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian yaitu mengetahui pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di tinjau dari feminisme dan ditinjau dari maslahah mursalah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan konseptual yaitu menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Pengumpulan data yaitu dokumentasi. Begitu hal nya dengan teknik pengolahan data pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa istri berhias di luar rumah dalam  persepektif feminisme diperbolehkan dan tidak ada batasan tertentu karena dalam persepektif feminisme, seorang istri berhias merupakan hak prerogratif dari seorang istri dan seorang suami tidak berhak untuk melarang istrinya untuk tidak berhias. Sedangkan dalam persepektif maslahah mursalah diperbolehkan dengan adanya batasan-batasan tertentu seperti tidak ber-tabarruj. Maksud dari tidak tabarruj yaitu dalam berhiasnya seorang istri tidak berlebih-lebihan karena hal tersebut mampu mengundang fitnah di kalangan masyarakat.
Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga
Authors: Imron Muchamad , Huda Miftahul
Published: December 2023

Dalam penulisan artikel ini, penulis bermaksud membahas bagaimana pembagian waris menjadi hal penting untuk dipahami dengan benar untuk menghindari pembelaan waris dalam keluarga. Hukum waris telah diatur secara rinci di dalam al-Qur'an dan hadits, dimana waris diedarkan ketika pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Meskipun demikian, pada masyarakat pada umumnya membagikan warisannya ketika masih hidup untuk dimanfaatkan oleh ahli waris, hal tersebut menurut hukum Islam tidak bisa disebut waris tetapi disebut dengan hubah karena hal tersebut tidak memenuhi rukun waris. Artikel ini menggunakan fungsionalisme dimana teori ini adalah suatu teori sosial yang menganggap masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang berfungsi dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan keluarga. Khususnya melalui perspektif Émile Durkheim dan analogi organik dimana masyarakat terbentuk dari struktur aturan budaya yaitu keyakinan dan praktik yang sudah mapan. Dalam analisis fungsionalisme, penulis menyimpulkan bahwa, Pembagian waris seperti yang dijelaskan di atas, yaitu harta warisan yang dibagikan lebih awal dengan tujuan menghindari pertikaian pada masa mendatang karena Pembagian harta warisan sudah dibagikan melalui kesepakatan bersama dan melihat dari keberfungsiannya harta tersebut kepada masing-masing ahli waris.
Karakteristik Nusyuz Suami Perspektif Usul al-Fiqh
Authors: Miftaqurrohman Miftaqurrohman , Santoso Lukman
Published: December 2023

Nushu>z suami dalam fikih klasik belum terelaborasi secara memuaskan. Ulasannya yang kurang konseptual menjadikan polemik tersendiri, dan eksistensinya dalam nas}s} al-Qur’an, 4:128 yang tidak terakomodasi secara eksplisit ke dalam regulasi positif menimbulkan kontroversial. Penelitian ini bertujuan menemukan legalitas maupun validitas atas nushu>z suami lewat identifikasi karakteristik-karakteristiknya dalam nas}s} tersebut perspektif us}u>l al-fiqh. Kemudian dilanjutkan dengan memaknai nushu>z suami dalam konteks tuntutan kesetaraan gender. Hal tersebut terkait dengan bahwa muatan us}u>l al-fiqh adalah keadilan yang muara awal dan akhirnya adalah kemaslahatan. Penelitian kualitatif-deskriptif yang berbentuk library research dengan metode content analysis yang melibatkan cara berfikir deduktif, induktif, dan komparatif sebagaimana terakomodasi dalam us}u>l al-fiqh ini menghasilkan kesimpulan bahwa legalitas dan validitas nushu>z suami didasarkan pada al-Qur’an, 4: 128. Nushu>z yang terjadi pada suami tidaklah sama persis dengan nushu>z pada istri. Perbedaan tersebut disebabkan di antaranya oleh faktor karakteristik nushu>z suami itu tersendiri, dan perbedaan dalam aspek kategorisasi terhadap hal-hal yang dapat merugikan istri. Dengan memahami karakteristik nushu>z suami tersebut, tampak bahwa agama -dalam hal ini hukum Islam- telah mendudukkan suami-istri sebagai bagian dari relasi gender secara proporsional sesuai posisi dan karakternya masing-masing semenjak dari awalnya.
Reseña del libro Los países de la noche de Leymen Pérez
Authors: Ávila Alexander Ricardo
Published: December 2023

Reseña del libro ganador del Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz 2022
El Sol de las derrotas
Authors: Pérez Leymen
Published: December 2023

Fragmento de libro
Querido amor imposible…
Authors: Alonso Juárez Jesús Alberto
Published: December 2023

Narrativa de desamor
Lejano Interior/Combate/Distancia
Authors: Hidalgo Audomaro
Published: December 2023

Narrativas
Portafolio
Authors: Magón García Gabriela Flores
Published: December 2023

Colección de obras