bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENYIDIK UNIT PPA SATUAN RESKRIM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN KENDAL
Authors: Sampurna Agil Widiyas , . Suteki
Published: November 2017

Kasus pelecehan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di kabupaten Kendal sudah semakin marak dan mengkhawatirkan karena sudah sangat memungkinkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak. Hal tersebut terjadi karena mudahnya akses pornografi melalui internet yang kemudian ditiru dan dipraktekkan oleh anak tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun melakukan pelecehan seksual di kabuapten Kendal pada tahun 2015 dan akhirnya anak tersebut di vonis putusan pidana penjara oleh hakim, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Sehingga, perlu dilakukan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada khususnya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai garda terdepan dalam penaganan tindak pidana berkaitan dengan anak. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Socio-Legal Research, sebagai suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Domain tersebut terdiri dari, Mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif di kabupaten Kendal. Dan Bagaimana dampak dari penyidikan tersebut, serta Bagaimana konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif. Hasil peneltian bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oeh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional karena ada alasan yang mendorong baik secara internal maupun eksternal, dampaknya dapat mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, dan hukum acara terkait proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan. Konsep baru tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif, yaitu melalui sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES) dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sehingga penyidik unit PPA dapat menerapkan konsep baru penyidikan melalui sistem tersebut.
PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA MELALUI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SUATU PERUSAHAAN (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)
Authors: Hakim Dani Amran , Ispriyarso Budi
Published: November 2017

Berdasarkan UUPT Pasal 74 mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Kebijakan CSR di PT. GGP adalah berperan aktif dalam upaya memberdayakan ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan. Upaya PT. GGP terhadap pemenuhan hak-hak pekerjanya adalah dengan membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. GGP dan SPSI. PKB ini memuat tentang hak-hak normatif/dasar pekerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu PT. GGP juga memahami bahwa selain yang diatur PKB, perusahaan juga wajib memenuhi hak-hak tenaga kerja yang tidak diatur di PKB maupun peraturan perundang-undangan dengan tujuan mensejahterakan pekerjanya. Bentuk-bentuk CSR untuk pekerja di PT. GGP adalah program pendidikan dan bea siswa untuk anak pekerja, program fasilitas tempat tinggal untuk pekerja, program sosial di Balai Pengobatan, penghargaan masa kerja, rekreasi dan keakraban antar pekerja, program pelatihan dan keterampilan pekerja, program pensiun sehat.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang
Authors: Prananda Rahandy Rizki , Prananningtyas Paramita
Published: November 2017

Investasi toko modern mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Kota Semarang. Pertumbuhan tingkat investasi toko modern yang tidak terkontrol dan kurang memperhatikan keseimbangan sosial ekonomi dengan pasar tradisional dikhawatirkan menimbulkan persaingan tidak sehat pada perdagangan domestik di Kota Semarang. Penerbitan Peraturan Daerah Kota No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan toko modern. Permasalahan dalam paper ini adalah implementasi Perda No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan implikasinya terhadap iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional; serta solusi penataan iklim investasi toko modern yang ideal, demi menciptakan keseimbangan iklim persaingan yang sehat dengan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengkombinasikan regulasi dengan teori-teori interdisipliner. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer  dan data sekunder  yang dikaji dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama. Solusi penataan iklim investasi adalah konsistensi penegakan peraturan investasi di daerah yang bersangkutan. Saran terhadap pembenahan kebijakan penataan toko modern dengan merevisi ketentuan pasal 8 Perda No.1 tahun 2014 , pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerapan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang.
PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL
Authors: Setiyono Joko
Published: November 2017

ICRC adalah salah satu organisasi internasional tertua yang ada di dunia. Selama berdiri hingga saat ini ICRC telah mengalami banyak hambatan, namun pada kenyataannya eksistensi ICRC sebagai organisasi internasional hingga saat ini tetap tidak terbantahkan. Bukan hanya eksis dalam menjalankan visi misinya selama ini, tetapi ICRC juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkembangannya ICRC sebagai subyek Hukum Internasional memiliki eksistensi yang tidak terbantahkan. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yakni selama masih ada perang, eksistensi ICRC akan selalu terjaga; belum ada organisasi lain yg menjadi competitor; dan peran ICRC yang telah diakui oleh masyarakat internasional selama bertahun-tahun. Salah satu peran tersebut adalah pada bidang perkembangan Hukum Humaniter Internasional. ICRC berperan untuk memantau perubahan sifat konflik bersenjata, termasuk diantaranya adalah mengatur konsultasi dengan maksud untuk memastikan kemungkinan mencapai kesepakatan tentang aturan baru dan mempersiapkan rancangan teks untuk diserahkan kepada konferensi diplomatik. ICRC juga telah menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang berasal dari Hukum Kebiasaan dan dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Authors: Atsar Abdul
Published: November 2017

Penelitian bertujuan untuk  mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang kemajuan kebudayaan. Metode   pendekatan   penelitian   yang   digunakan   dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisonal (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradsional dan ekspresi budaya tradsional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat adat, Karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi.
MEDIASI PIDANA (PENAL MEDIATION) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA/MASALAH PERBANKAN BERASPEK PIDANA DI LUAR PENGADILAN
Authors: Nawawi Arief Barda
Published: November 2017

Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "mediation in criminal cases" atau "mediation in penal matters" yang dalam istilah Belanda disebut "strafbemiddeling", dalam istilah Jerman disebut "Der AuBergerichtliche Tatausgleich" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "de meditation penale". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "Victim-Offender Meditation" (VOM) atau Tater-OpferAusgleich (TOA)Kata Kunci : Mediasi Penal, Penyelesaian Sengketa Perbankan, Aspek Pidana di Luar Pengadilan
PROSPEK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN SEBAGAI PERUSAHAAN MULTI FINANCE MILIK NEGARA
Authors: Nur Ariyanti Evie Rachmawati
Published: November 2017

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengembangan usaha melalui pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Struktur organisasinya diubah menjadi lebih ramping dan dinamis sebagai awal pengalihan bentuk badan usaha Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO. Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah kegiatan pembiayaan yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi. Setelah menjadi perusahaan multi finance milik negara, maka berbagai hambatan yang dihadapi adalah menjadi perusahaan multi finance yang terpercaya dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.Kata Kunci : Prospek, Perum Pegadaian, Multi Finance
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Muryati Dewi Tuti
Published: November 2017

Keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Disisi lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam proses produksinya perusahaan disamping memanfaatkan sumber daya alam juga menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan alam.Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup, karyawan, masyarakat lingkungannya dan kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan dengan menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan, pengoperasian instalasi pengolah limbah dan ditaatinya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pada perusahaan skala besar, tidak menghadapi kendala yang berarti dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, dibandingkan perusahaan skala menengah kebawah dengan kondisi permodalan yang terbatas, kemampuan teknologi yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup.Kata Kunci : Perusahaan, Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI INVESTASI PMA/PMDN DALAM ERA OTONOMI DAERAH
Authors: . Sumarsono
Published: November 2017

Keadaan ekonomi Idonesia sejak terjadinya krisis ekonomi, mengalami kemerosotan daya beli masyarakat secara terus menerus, tingkat pengangguran meningkat, perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol, keadaan seperti ini hendaknya jangan dibiarkan terus menerus, sehingga segera diambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa. Untuk mencapai peningkatan produksi barang dan jasa dapat melalui penanaman modal atau investasi, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, Dalam rangka ini penananman modal memegang peranan yang sangat penting. Sehingga modal harus diberikan tempat yang sewajarnya, sesuai arti dan pentingnya dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya pemupukan modal baik dari dalam sendiri maupun modal dari luar negeri, Apalagi dengan pemberian Otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan akan mempengaruhi kebijakan dibidang investasi di Indonesia, karena dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah-lah yang akan memegang peranan penting dalam menentukan perekonomian daerahnya termasuk dalam urusan perizinan yang berkaitan di bidang investasi.Dalam penelitian ini mengangkat tiga masalah pokok yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah, manfaat dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dengan adanya kebijakan investasi dalam Era Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dengan adanya kebijakan Investasi dalam Era Otonomi Daerah.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah mengenai investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN selalu mengalami perubahan, penambahan dan bahkan pencabutan, namun dalam pelaksanaannya yang digunakan sebagai acuap dasar adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Investasi PMA/PMDN, Otonomi Daerah
PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK PROYEK BANGUNAN GEDUNG DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK
Authors: As'adi Edi
Published: November 2017

Dewasa ini kebutuhan bangunan gedung di Indonesia semangkin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk menciptakan kondisi bangunan maka setiap Penyelenggaraan Proyek bangunan gedung di Indonesia wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana telah ditentukan undang-undang. Meskipun demikian, Untuk dapat memenuhi syarat administrasi tersebut di atas masyarakat terbentur kendala aturan yang semakin sulit dan mahal.            Fokus pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana aspek Hukum Syarat administrasi untuk proyek bangunan gedung dalam ketentuan normatif bangunan gedung melalui implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan kendala- kendalanya, Bagaimana analisa hukum terhadap substansi implementasi ketentuan normatif tentang bangunan gedung dalam perspektif hukum pelayanan publik yang baik, bagaimana politik hukum pelayanan syarat administrasi untuk proyek bangunan gedung di masa akan datang.            Metode penelitian yang digunakan dan diterapkan dalam tesis ini adalah Metode yuridis normative menitik beratkan kepada penelitian terhadap bahan kepustakaan (data skunder) yang ditunjang dengan poendekatan perundang-undangan (statute approach) dan dilengkapi dengan pendekatan kasus (case approach).            Hasil penelitian membuktikan, pengaturan pelayanan persyaratan administratif bangunan gedung di indonesia masih belom optimal. Karena masih ada kendala yang cukup signifikan didalam implementasinya, Yaitu terdapat perbedaan kompetensi pelayanan dalam dua instansi yang terpisah, hal ini terbukti dari pelayanan status hak atas tanah menjadi kewenangan badan pertanahan nasional dan sedangkan pelayanan persyaratan administratif mengenai kejelasan status hak atas kepemilikan bangunan gedung dan izin mandirikan bangunan menjadi kewenangan pemerintah daerah serta aturan lebih lanjut dari kejelasan status hak kepemilikan gedung belum ada pengaturanya yang dimaksudkan oleh uUU no. 28 tahun 2002 tentang banguna Gedung yang berupa peraturan Presidenya.            Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi untuk bangunan gedung perlu ada pembaharuan aturan hukum secara integral, penegakan hukum terintegrasi dan mekanisme pelayanan yang terkoordinasi dalam satu layanan. Kata Kunci : Syarat Administrasi Gedung, Hak Atas Tanah, Kepemilikan Bangunan Gedung,         izin Mendirikan Bangunan dan Pelayanan Pyblik yang Baik.
REVERSE ENGINEERING PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DAN PATEN DI INDONESIA MALAYSIA.
Authors: . Ariyanti
Published: November 2017

Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat  yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi beberapa sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki perbatsan-perbatasan  tertentu, Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan reverse engineering (RE) program komputer RE merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang.            Metode penelitiannya mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan hukum primer yaitu UU no. 19 tahun 2002, akta hak cipta 1987, UU no. 14 tahun 2001, Akta Paten 1983, serta bahan hukum skunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berpa kamus hukum dan ensiklopedia. Kata Kunci : Program Komputer, Reverse Engineering
“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN BERBASIS OUTSOURCING GUNA MENCAPAI POLA IDEAL HUBUNGAN KERJA DI PT. SUKSESINDO”
Authors: Herlambang Pratama Herry
Published: November 2017

Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi membuat semakin meningkatnya permintaan pasar dan akan membuat persaingan antara para pelaku ekonomi semakin ketat. Oleh sebab itu maka setiap perusahaan harus membuat sesuatu yang berbeda dan cepat respon agar tetap bisa bertahan. Hal inilah yang membuat perusahaan bergerak cepat dan efisien, salah satunya adalah dengan cara pengalihdayaan tenaga kerja agar tenaga kerja lebih efisien dan lebih produktif.Pengaturan mengenai pengalihdayaan/outsourcing terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam hak serta kewajiban. Namun, dalam kenyataannya banyak hal yang merugikan khususnya mengenai hak para pekerja. Hak para pekerja seperti upah yang dibawah minimum, Jamsostek yang tidak diberikan, THR yang tidak diberikan dan cuti yang diabaikan. Hal inilah yang menjadi undang-undang ini ditentang oleh para pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja.Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan pola ideal hubungan hukum dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Suksesindo. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing.Kata Kunci: pola hubungan hukum, perlindungan hukum, outsourcing
FUNGSI DAN IMPLEMENTASI TARIF PROGRESIF DALAM PAJAK KENDARAAN BERMOTOR” (Kajian Empiris di Provinsi DKI Jakarta).
Authors: Permandi Yohanes
Published: November 2017

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Kegiatan otonomi daerah dibiayai oleh pemasukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing.Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini, kebijakan penerapan pajak daerah dan retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa hal yang baru dalam penerapannya di Indonesia, salah satunya adalah mengenai penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor pribadi.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif progresif ini akan memberikan beban tambahan dalam hal biaya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan Pemerintah Daerah mendapatkan pendapatan yang lebih banyak untuk mengelola dan mengembangkan ruas-ruas jalan raya dan moda transportasi umum di daerahnya.Penelitian menggunakan metode penelitian campuran, yaitu metode yuridis normatif (kualitatif) dan metode yuridis empiris (kuantitatif). Hasil dari pungutan pajak kendaraan bermotor akan lebih menambah kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola dan mengembangkan ruas-ruas jalan raya dan moda transportasi umum di daerahnya. Namun, fungsi regulasi yang ingin dicapai melalui Pajak Kendaraan Bermotor, tidak akan pernah mencapai tujuannya. Kendalanya terletak pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pola hidup subjek pajak dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta.Pembenahan ke depan diarahkan pada revisi kebijakan yang mengatur tentang penerapan besaran tarif progresif. Pemerintah juga harus mampu membuat kebijakan lain yang dapat mendukung keberhasilan dari penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor ini.Kata Kunci : Fungsi dan Implementasi, Tarif Progresif, Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PERLINDUNGAN KARYA SENI FOTOGRAFI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
Authors: Anjani Nurul Liza
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat suatu karya cipta fotografi agar memperoleh perlindungan Hak Cipta dan bagaimana bentuk perlindungannya. Tujuan lainnya adalah menguraikan dampak perlindungan Hak Cipta terhadap hak- hak seorang Pencipta (dalam hal ini fotografer) dan bagi pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta atas karya seni fotografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Keseluruhan data dianalis menggunakan analisis kualiutiatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya seni fotografi tidak perlu melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipamerkan ke khalayak umum maka karya tersebut telah memperoleh pengakuan Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta. Hasil lainnya adalah Perlindungan Hak Cipta atas karya seni fotografi diberikan untuk melindungi hak- hak seorang Pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral.Kata Kunci: Fotografi, Karya Seni Fotografi, Hak Kekayaan Intelektual
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBERIAN LISENSI BAGI PEMULIA VARIETAS TANAMAN
Authors: Simanjuntak Fernando
Published: November 2017

Pemulia tanaman menghasilkan varietas baru tanaman merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan diatur sesuai dengan hukum Indonesia yang bertitik tolak dari ketentuan GATT/WTO. Hasil dari pemuliaan tanaman diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman dan varietas tanaman. Salah satu perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adalah pemanfaatan nilai ekonomi dari hak pemulia atas varietas tanaman yang dihasilkannya melalui lisensi. Lisensi yang diberikan berupa izin untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari hak Perlindungan Varietas tanaman kepada orang atau badan hukum lain meskipun pemulia tanaman bukan merupakan pemegang hak PVT atau peneliti pada lembaga pemerintah. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pemberian lisensi pada produk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia?; (2) Bagaimana hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman di Indonesia?; dan (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman penghasil produk varietas tanaman sebagai pemberi lisensi?.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan metode analisis yang dipakai bersifat kualitatif normatif.Pertimbangan yang mendasari penelitian terhadap hal-hal tersebut adalah belum adanya kesesuaian pengaturan mekanisme pemberian lisensi padaproduk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman, hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman, danperlindungan hukum bagi pemulia tanaman pada pemberian lisensi dalam undang-undang dan pelaksanaan di lapangan.Berdasarkan analisis dan penelitian dapat disimpulkan : (1) mekanisme pemberian lisensi pada produk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman dilakukan secara pracontractual, contractual, dan postcontractual; (2) hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman lebih mempunyai kekuatan hukum bagi varietas yang telah memperoleh hak PVT; dan (3) perlindungan hukum bagi pemulia tanaman pada pemberian lisensi tidak hanya memperoleh pencantuman nama sebagai hak moral dari kekayaan intelektual yang dihasilkannya akan tetapi tetap memperoleh hak ekonomi berupa royalti dari hasil pemuliaan tanaman meskipun pemulia tidak sebagai pemegang hak PVT.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi, Pemulia Varietas Tanaman
Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Authors: Mandiri Siregar Putra Permata
Published: November 2017

Penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah melalui jalur pidana, perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui peradilan umum.. Selain peraturan prosedur arbitrase, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan asbritrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI. Penelitian ini ingin mengkaji (1) penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari peratuan prosedur arbitrase masing-masing, dan (2) pelaksanaan putusan SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan metode yuridis doktrinal. Berdasarkan penelitian ini SIAC merupakan badan arbitrase yang memiliki keunggulan dibandingkan badan arbitrase yang lain.Kata-kunci : Penyelesaian Sengketa Merek, Pelaksanaan Putusan Arbitrase.
OPTIMALISASI ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MILIK PERSEROAN TERBATAS DI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Authors: Salam Abdus
Published: November 2017

Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untukmewakili Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan hukum menyangkut hartaPerseroan Terbatas (PT) untuk tujuan pemenuhan hak para Kreditornya. Di dalampraktek Kurator sangat terbatas di dalam melakukan tindakan hukum berkaitandengan aset tak berwujud khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milikperseroan terbatas. Padahal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yangpaling potensial saat perseroan terabatas ada pada kegiatan usaha.Tujuan Penelitian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perusahaanperusahaanyang mengalami kepailitan masih akan dioptimalkan jika HakKekayaan Intelektual (HKI) tersebut mempunyai peran penting bagi perusahaanperusahaannya.Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal denganmenggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis masalah hukum yangsedang diteliti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa caramengoptimalkan aset kekayaan intelektual hanya bisa dilaksanakan selama tahapkelangsungan usaha.Kata Kunci : Perseroan Terbatas (PT), hukum kepailitan, Hak KekayaanIntelektual (HKI).1
ZWISCHEN SPRACH- UND REZEPTIONSÖKONOMIE. ZU VERWEISUNGEN ALS MITTEL DER TEXTVERDICHTUNG AN BEISPIELEN AUS DEM DEUTSCHEN STGB
Authors: KĘSICKA Karolina
Published: November 2017

In the era of globalized knowledge and communication language economy has become important determining factor in the creation process of specialized texts. The language economy has to ensure effective communication and to reduce the cognitive effort required for a text reception and production. To optimize the communication process, a variety of measures have been developed to make text condensation possible. One of these measures are references in legal texts. The purpose of this paper is to present different types of references combined with the analysis of their text function and role in the process of text reception. By empirically examining of the selected examples from the German Criminal Code,we will examine whether the language economy always helps the reader to understand legal texts? Finally, our focus is on showing of the possible causes for the communication inefficiency of examined references.
ZUM LEXIKALISCHEN UND SEMANTISCHEN SPRACHWANDEL DER DEUTSCHEN UND POLNISCHEN RECHTSSPRACHE AM BEISPIEL DES STRAFRECHTLICHEN FACHWORTSCHATZES
Authors: SIEWERT-KOWALKOWSKA Katarzyna
Published: November 2017

The article is devoted to the problem of the changes taking place in legal language, among others under the influence of the dynamic political and social situation. The paper will present lexical and semantic changes that have taken place over the centuries in the specialized vocabulary of the Polish and German criminal law. The analysis will be carried out on the example of selected Polish and German legal terms and expressions.
„WHEN WILL I BECOME A SCHNITZEL? – I HOPE NEVER. ” ECHTE UND FALSCHE FREUNDE DES ÜBERSETZERS IN DER TRANSLATIONSDIDAKTIK
Authors: KUBACKI Artur Dariusz , KIERMEIER Ursula
Published: November 2017

The phenomenon of false friends of a translator relates to a pair of languages. It occurs when words or phrases that sound or look similar in two languages differ to a significant degree in meaning. Consequently, learners using a false friend make a fool of themselves as it has been illustrated in the title of the article with an English-German joke. Politicians in particular are notorious for using false friends (Helmut Kohl and the German EU commissioner Günther Oettinger might be good examples). This phenomenon appeared in literature as well: for instance attempts at communicating in English by the police officer Kluftingers in crime novels co-written by Klüpfel/Kobr. The use of a false friend shames not only politicians but also translators and interpreters. In traditional foreign language teaching, students are taught to avoid false friends at all costs. There are dictionaries devoted only to false friends and learners are supposed to learn them by heart. Especially interpreters are recommended to do that because, unlike translators, they do not have time while interpreting to check whether a similar word or phrase coming automatically to mind is a false friend or a real one, that is – in other words – whether the word or phrase has the equivalent meaning in the target language. The authors of this article, who have considerable professional experience of translation, would like to point out the dangers of one-sided teaching practice with regard to false friends, taking German and Polish and German and English as examples. Such teaching may discourage learners - for fear of humiliating themselves - from using actual linguistic analogies. This negative impact of the way
Intercâmbio internacional nos cursos de graduação de enfermagem
Authors: Guedes Glauteice Freitas , Silva Gilberto Tadeu Reis da , Amestoy Simone Coelho , Silva Rosana Maria de Oliveira , Silva Cristiane Costa Reis da
Published: November 2017

Objetivo: analisar a produção científica sobre intercâmbios internacionais realizados por estudantes durante a graduação em Enfermagem. Método: trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online e Cochrane Library no período de 1995 a 2015. Resultados: foram analisados 19 artigos, a maioria de natureza qualitativa, publicados nos Estados Unidos da América, Austrália e Brasil. Destaca-se que o intercâmbio possibilita o desenvolvimento profissional e pessoal do estudante. O idioma e choque cultural emergiram como desafios e barreiras. Quanto às atividades desenvolvidas, foram identificadas consultas de enfermagem, estágios em hospitais, visitas técnicas, participação em grupo de pesquisas e eventos científicos. Conclusões: os intercâmbios no campo da Enfermagem ainda se encontram incipientes, entretanto, trata-se de um fenômeno em expansão por estar atrelado aos efeitos da globalização e que precisam de mais investimentos governamentais e privados.
Reabilitação psicossocial de moradores de um serviço residencial terapêutico
Authors: Cortes Helena Moraes , Barros Sônia
Published: November 2017

Objetivo: analisar o processo de reabilitação psicossocial no cotidiano dos moradores deste serviço. Métodos: trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa. O referencial teórico adotado foi a Teoria do Cotidiano e a Reabilitação Psicossocial. Utilizou-se como técnica de coleta de dados a observação participante. Foram sujeitos deste estudo, seis moradores de um serviço residencial terapêutico. Os dados foram analisados pela técnica de análise temática, considerando os aspectos históricos e sociais em que foram coletados. Resultados: evidenciaram a vida cotidiana, a alienação cotidiana e a superação desta alienação. Considerações finais: evidencia-se a reabilitação psicossocial quando os moradores apropriaram-se de seus cotidianos, todavia, em alguns momentos os cotidianos ficaram alienados e utilizou-se mecanismos para superá-los. São necessárias estratégias constantes, para profissionais, a fim de tornar o morar/cotidiano destes moradores possível.
Abnormal Microglia and Enhanced Inflammation-Related Gene Transcription in Mice with Conditional Deletion ofCtcfinCamk2a-Cre-Expressing Neurons
Authors: McGill Bryan E. , Barve Ruteja A. , Maloney Susan E. , Strickland Amy , Rensing Nicholas , Wang Peter L. , Wong Michael , Head Richard , Wozniak David F. , Milbrandt Jeffrey
Published: November 2017

CCCTC-binding factor (CTCF) is an 11 zinc finger DNA-binding domain protein that regulates gene expression by modifying 3D chromatin structure. Human mutations inCTCFcause intellectual disability and autistic features. Knocking outCtcfin mouse embryonic neurons is lethal by neonatal age, but the effects of CTCF deficiency in postnatal neurons are less well studied. We knocked outCtcfpostnatally in glutamatergic forebrain neurons under the control ofCamk2a-Cre. CtcfloxP/loxP;Camk2a-Cre+(CtcfCKO) mice of both sexes were viable and exhibited profound deficits in spatial learning/memory, impaired motor coordination, and decreased sociability by 4 months of age.CtcfCKO mice also had reduced dendritic spine density in the hippocampus and cerebral cortex. Microarray analysis of mRNA fromCtcfCKO mouse hippocampus identified increased transcription of inflammation-related genes linked to microglia. Separate microarray analysis of mRNA isolated specifically fromCtcfCKO mouse hippocampal neurons by ribosomal affinity purification identified upregulation of chemokine signaling genes, suggesting crosstalk between neurons and microglia inCtcfCKO hippocampus. Finally, we found that microglia inCtcfCKO mouse hippocampus had abnormal morphology by Sholl analysis and increased immunostaining for CD68, a marker of microglial activation. Our findings confirm thatCtcfKO in postnatal neurons causes a neurobehavioral phenotype in mice and provide novel evidence that CTCF depletion leads to overexpression of inflammation-related genes and microglial dysfunction.

SIGNIFICANCE STATEMENTCCCTC-binding factor (CTCF) is a DNA-binding protein that organizes nuclear chromatin topology. Mutations inCTCFcause intellectual disability and autistic features in humans. CTCF deficiency in embryonic neurons is lethal in mice, but mice with postnatal CTCF depletion are less well studied. We find that mice lackingCtcfinCamk2a-expressing neurons (CtcfCKO mice) have spatial learning/memory deficits, impaired fine motor skills, subtly altered social interactions, and decreased dendritic spine density. We demonstrate thatCtcfCKO mice overexpress inflammation-related genes in the brain and have microglia with abnormal morphology that label positive for CD68, a marker of microglial activation. Our findings suggest that inflammation and dysfunctional neuron–microglia interactions are factors in the pathology of CTCF deficiency.
Coordinated Plasticity of Synapses and Astrocytes Underlies Practice-Driven Functional Vicariation in Peri-Infarct Motor Cortex
Authors: Kim Soo Young , Hsu J. Edward , Husbands Lincoln C. , Kleim Jeffrey A. , Jones Theresa A.
Published: November 2017

Motor rehabilitative training after stroke can improve motor function and promote topographical reorganization of remaining motor cortical movement representations, but this reorganization follows behavioral improvements. A more detailed understanding of the neural bases of rehabilitation efficacy is needed to inform therapeutic efforts to improve it. Using a rat model of upper extremity impairments after ischemic stroke, we examined effects of motor rehabilitative training at the ultrastructural level in peri-infarct motor cortex. Extensive training in a skilled reaching task promoted improved performance and recovery of more normal movements. This was linked with greater axodendritic synapse density and ultrastructural characteristics of enhanced synaptic efficacy that were coordinated with changes in perisynaptic astrocytic processes in the border region between head and forelimb areas of peri-infarct motor cortex. Disrupting synapses and motor maps by infusions of anisomycin (ANI) into anatomically reorganized motor, but not posterior parietal, cortex eliminated behavioral gains from rehabilitative training. In contrast, ANI infusion in the equivalent cortical region of intact animals had no effect on reaching skills. These results suggest that rehabilitative training efficacy for improving manual skills is mediated by synaptic plasticity in a region of motor cortex that, before lesions, is not essential for manual skills, but becomes so as a result of the training. These findings support that experience-driven synaptic structural reorganization underlies functional vicariation in residual motor cortex after motor cortical infarcts.

SIGNIFICANCE STATEMENTStroke is a leading cause of long-term disability. Motor rehabilitation, the main treatment for physical disability, is of variable efficacy. A better understanding of neural mechanisms underlying effective motor rehabilitation would inform strategies for improving it. Here, we reveal synaptic underpinnings of effective motor rehabilitation. Rehabilitative training improved manual skill in the paretic forelimb and induced the formation of special synapse subtypes in coordination with structural changes in astrocytes, a glial cell that influences neural communication. These changes were found in a region that is nonessential for manual skill in intact animals, but came to mediate this skill due to training after stroke. Therefore, motor rehabilitation efficacy depends on synaptic changes that enable remaining brain regions to assume new functions.
Struktura i faktori koji utječu na utvrđivanje kompenzacija izvršnih menadžera
Authors: Bolfek Berislav , Torbarina Perina , Surać Lucija
Published: November 2017

Izvršni menadžeri čine mali postotak zaposlenika kompanije, ali su ujedno i najvažnija skupina zaposlenika. Idealna strategija menadžerskih kompenzacija osigurava zadržavanje najboljih talenata dok istodobno privlači nove talente i minimizira stopu zamjene zaposlenika. Kompenzacije izvršnih menadžera sastoje se od osnovne plaće, kratkoročnih i dugoročnih poticaja, beneficija i bonusa. Svrha rada bila je istražiti i analizirati podatke o strukturi i čimbenicima koji utječu na određivanje kompenzacija izvršnih menadžera top pet globalnih brendova. Prikupljeni podaci o visinama kompenzacija izvršnih menadžera odnose se na razdoblje od 2010. do 2015. godine. Odabrani izvršni menadžeri na čelu su kompanija koje su prema Interbrandovoj listi iz 2015. godine rangirane kao najboljih pet globalnih brendova. Počevši od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kompenzacije glavnih izvršnih menadžera u SAD-u eksponencijalno rastu. Omjer između visine plaća glavnih izvršnih menadžera i ostalih zaposlenika iz godine u godinu se povećava. U pojedinim slučajevima glavni izvršni menadžeri zarađuju i više od četiristo puta više od mediana plaće svojih zaposlenika. Analitičari sugeriraju kako bi svaka kompanija trebala poduzeti određene regulatorne akcije, jer bi se implementiranjem različitih mjera određivanja kompenzacija odnos glavnoga izvršnog menadžera i nadzornog odbora učinio transparentniji svim dioničarima kompanije.
Važnost fundraisinga za održivost neprofitnih organizacija
Authors: Dadić Lorena
Published: November 2017

Neprofitne organizacije temelj su svakoga demokratskog društva. Neprofitne organizacije imaju ključnu ulogu u modernizaciji socijalnih država, izgradnji povjerenja, civilnih vrlina i socijalnog kapitala, a suradnjom unutar lokalne zajednice stvaraju dodatne sposobnosti (kapacitete) za rješavanje problema i unaprjeđenje kvalitete života. Međutim, djelovanju neprofitnih organizacija imanentan je čitav niz upravljačkih problema. Problemi koji se najčešće ističu su nedostatak financijskih sredstava i neodrživost razvoja, neprofesionalnost u radu, netransparentnost organizacija i njihova neutemeljenost u širem članstvu, nedostatak vodstva, slaba umreženost i niska razina suradnje među organizacijama, slaba suradnja s medijima te nerazvijena uloga zagovaranja (Bežovan, 2005). Nedostatak financijskih sredstava dolazi u novije vrijeme sve više do izražaja ponajprije zato što su neprofitne organizacije ovisne o sredstvima iz javnog proračuna (dotacije), a s druge strane jer je prisutan i sve veći broj registriranih neprofitnih organizacija koje se natječu za sve manji raspoloživi iznos javnih sredstava. Slijedom toga, upitna je dugoročna održivost neprofitnih organizacija. Rješenje se može pronaći u pomno planiranim aktivnostima prikupljanja sredstava (engl. fundraising) od potencijalnih donatora i/ili sponzora kako bi se povećao udio donacija i vlastitih prihoda i smanjio udio dotacija. U hrvatskome neprofitnom sektoru još se uvijek nedovoljno govori o fundraisingu, a istraživanja su pokazala da neprofitne organizacije u Hrvatskoj ne znaju što sve taj pojam obuhvaća.
Revidiranje makroekonomskih pokazatelja u EU-28 na primjeru bruto nacionalnog dohotka
Authors: Perkov Josipa , Mikulandra Volić Ivona , Lastavec Marijana
Published: November 2017

Najveći dio prihoda proračuna Europske unije, oko 69 %, dolazi od uplata temeljenih na nacionalnom dohotku iskazanom pomoću bruto nacionalnog dohotka čime ovaj pokazatelj postaje jedan od najvažnijih makroekonomskih pokazatelja te je važno osigurati da se uz ostale važne ekonomske pokazatelje jednako mjeri u svim zemljama članicama. Velik izazov za nacionalne statističke institute je povezivanje međunarodnih i nacionalnih zahtjeva u isporuci podataka, a problem dalje komplicira činjenica da indikatori makrorazine namijenjeni provođenju politike Europske unije nužno ne pomažu donošenju odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini. Da bi se ispunio zahtjev usporedivosti podataka, Republika Hrvatska mora primjenjivati iste metodologije istraživanja koje primjenjuje Europski statistički sustav te je službena statistika Republike Hrvatske i prije pristupanja Europskoj uniji morala započeti prijeko potrebno usklađivanje s metodologijama Europskog statističkog sustava, a s njima i danas procjenjuje usklađenost te im se sustavno prilagođava. U ovome radu se pregledom literature i dostupnih statističkih izvještaja dolazi do zaključka da je za uspješno financiranje, a time i funkcioniranje Europske unije važno daljnje i kontinuirano usklađivanje bruto nacionalnog dohotka u nacionalnim makroekonomskim statistikama zemalja članica i Europskom statističkom sustavu.
Igreja, Estado e sociedade: perspectivas de investigação
Authors: Aun Khoury Yara
Published: November 2017

-
UMA ABORDAGEM DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA DA SEGUNDA METADE DO SÉC. XIX ATÉ 1920
Authors: Monteiro Charles
Published: November 2017

-
A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO RIO GRANDE DO SUL. O INDÍGENA NO DISCURSO LUSO-BRASILEIRO
Authors: Torres Luiz Henrique
Published: November 2017

-
1750 - A DEFINIÇÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL
Authors: Planella João José
Published: November 2017

-