bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tinjauan Tentang Semangat Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat
Authors: Natty Marlin , Jubaidi Ahmad , Jamiah Jamiah
Published: August 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Semangat Kerja Pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.Penelitian yang bersifat Kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menitik beratkan pada data hasil penelitian dan fakta-fakta yang didapatkan oleh peneliti dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, kuisioner, wawancara, dokumentasi, observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Tinjauan Tentang Semangat Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan: Gajih yang diterima, Tempatkan pegawai pada posisi yang tepat, Memberikan insentif, Fasilitas yang memadai, Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan. Adapun permasalahan yang dihadapai oleh Kantor Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat yaitu: Penempatakan pegawai yang masih belum sesuai dengan kemampuan dan Pendidikan yang dimiliki, Para pegawai tidak menerima uang lembur walaupun bekerja diluar jam kerja yang semestinya, Pemanfaatan fasilitas yang disediakan masi kurang efektif. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi semangat kerja pegawai pada kantor Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur
Authors: Purnamasari Mita , Bazarah Jamil , Mahmud Raudah
Published: August 2022

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menerapkan uji statistik deskriptif dan beberapa tahap analisis pengujian data, diantaranya: koefisien korelasi; koefisien determinasi; regresi linier sederhana, dan uji t. Pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin dan diperoleh sampel sebesar 32 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala likert yang memiliki 5 alternatif jawaban. Uji validitas dan reliabilitas instrumen serta analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS untuk Windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai pada Kantor Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dibuktikan dengan analisis koefisien korelasi yaitu didapat nilai sebesar 0,535 dengan angka signifikasi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa kedua variabel memiliki hubungan linier positif yang sedang dan signifikan. Sedangkan pada analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,287 atau sama dengan 28,7% yang ditunjukkan oleh R Square, artinya bahwa pengaruh dari lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai yaitu sebesar 28,7% sedangkan 71,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Berikutnya pada analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel independen sebesar 0,327 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 % nilai lingkungan kerja, maka nilai semangat kerja pegawai bertambah sebesar 0,327. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai adalah positif.
Tinjauan Tentang Inovasi Pelayanan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda
Authors: Khatimah Nur Khusnul , Jubaidi Ahmad , Diana Diana
Published: August 2022

This study aims to find out how the review of online service innovations in the Samarinda City Population and Civil Registry Service. This study used primary data research subjects as key informants from Mr. Muchammad Rofic S.Kom and informants, namely the community, were equipped with secondary data. This research uses a qualitative method where in this study describes a real phenomenon or event using observation techniques, interviews, and documentation for data collection. Online service innovation is a renewal innovation where services no longer need to meet face to face no longer need to come to the place they are going to but with advances in public service technology can be through online services that make it easier for people to access remotely can also be reached. The results of this study show that the Review of Service Innovation in Making Birth Certificates at the Population and Civil Registry Office of Samarinda City is carried out through 5 indicators, namely by service product innovation, service process innovation, service method innovation, service policy innovation and service system innovation that has been running quite well so that the service process implemented achieves the objectives.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan inovasi pelayanan online di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan subyek penelitian data primer sebagai key informan dari Bapak Muchammad Rofic S.Kom dan informan yaitu masyarakat di lengkapi dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana dalam penelitian ini menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang nyata dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Inovasi pelayanan online merupakan inovasi pembaharuan dimana pelayanan sudah tidak lagi bertatap muka tidak perlu lagi datang ke tempat yang di tuju akan tetapi dengan kemajuan teknologi pelayanan publik bisa melalui pelayanan online yang lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses dari jarak jauh pun dapat dijangkau. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Tinjauan Tentang Inovasi Pelayanan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda dilaksanakan melalui 5 indikator, yaitu dengan Inovasi produk pelayanan, Inovasi proses pelayanan, Inovasi metode pelayanan, Inovasi kebijakan pelayanan dan Inovasi sistem pelayanan yang telah berjalan dengan cukup baik sehingga proses pelayanan yang diimplementasikan mencapai tujuan.
Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Problema dan Tantangan Pembangunan Nasional
Authors: Mahmud Raudah
Published: August 2022

Islamic education has a very important role in shaping society with the dimensions of aqidah and sharia that encourage humans as individuals who have freedom and human rights and self-respect, and the most important of all is that it is open to all civilizations. This will be closely related to the national process in which it really requires the role of the community to realize good national development. Therefore, this study aims to determine the meaning of Islamic education, the urgency of Islamic education, and the role of Islamic education on national development. The research was conducted using the literature review method to answer the entire problem formulation. The results of the study indicate that Islamic education is a process of changing individual behavior in personal life, society and the natural surroundings, by means of teaching as a basic activity and as among the basic professions in society. The urgency of Islamic education is that it must be able to maintain and not change the principles of the Islamic religion so that humans are virtuous and have character in every development. As for the role of Islamic education in national development, religious education plays an important and core role in character education that creates a society that has a moral responsibility to be able to understand, love, and implement ethical values in personal life and society as a whole to build a civilized nation that is dignified.Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk masyaraka dengan dimensi akidah dan syariah yang mendorong manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan dan hak-hak kemanusiaan serta harga diri, dan yang paling penting dari semua ini adalah terbuka untuk semua peradaban. Hal tersebut akan sangat berhubungan dengan proses pembangunan nasional yang didalamnya sangat membutuhkan peran masyarakat untuk mewujudkan pembangunan nasional yang baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian pendidikan islam, urgensi pendidikan islam, dan peran pendidikan islam terhadap pembangunan nasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode literature review untuk menjawab seluruh rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Urgensi Pendidikan islam yaitu harus mampu tetap  menjaga  dan  tidak  merubah  prinsip prinsip  agama  islam  sehingga  menjadi  manusia  yang  berbudi  dan  berakhlak dalam setiap perkembangannya. Sedangkan untuk peran pendidikan islam dalam pembangunan nasional yaitu Pendidikan islam memegang peranan penting dan inti pendidikan karakter yang menciptakan masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memahami, mencintai dan melaksanakan nilai-nilai etika inti dalam kehidupan peribadi dan masyarakat scara keseluruhan untuk membangun keberadaban bangsa yang bermartabat.
Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daaerah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
Authors: Ningtyas Ayu Nuru , Jamiah Jamiah , Suhadirman Suhadirman
Published: August 2022

Good governance (X) is a concept in the implementation of solid and responsible development management in line with democracy and an efficient market. Organizational performance (Y) is the result of cooperative activities among members or organizational components to realize organizational goals. In this research, the method used is quantitative analysis method. While the data analysis technique used is a correlation technique between variables to prove the influence of good governance on organizational performance. Based on the results of research conducted and continued by analyzing the data obtained, the results are categorized as good between the implementation of good governance and organizational performance of 0.563. Based on the hypothesis test obtained a positive value of 5.409, this means that there is a significant influence between the implementation of good governance on organizational performance by 36,53%, so the hypothesis that states there is an influence between the implementation of good governance on organizational performance.Dinas Sosial Kota Samarinda telah banyak melakukan perubahan-perubahan yang dinamis serta memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat dengan selalu sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di kota Samarinda. Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan diatas maka diperlukannya suatu pemerintahan yang baik dan juga kinerja dari organisasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap kinerja organisasi. Good governance (X) adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Kinerja organisasi (Y) adalah hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kuantitatif. Sedangkan teknik analisa data yang diginakan adalah teknik korelasi antar variabel untuk membuktikan adanya pengaruh dari good governance terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hasil penlitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan meganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya dikategorikan baik antara pelaksanaan good governance terdap kinerja organisasi sebesar 0,563. Bedasarkan uji hipotesis diperoleh nlai positif sebesar 5,409, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja organisasi sebesar 36,53%, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja organisasi.
The Transgender Community in Hindi Novels: A Critical Study
Authors: Gurjar Prem Singh
Published: August 2022

The 21st century is an era of discourse where a serious reflection of discourse is visible in contemporary Hindi novels. In which women discourse, dalit discourse, child discourse, tribal discourse, Muslim discourse, eunuch discourse, old age discourse, peasant discourse and male discourse etc. Out of these, eunuch discussion is one such topic which can be termed as the latest discourse. The eunuchs, which we call by many names like hijra, six, khoja, eunuch, eunuch, third gender, third gender etc. Due to the orthodox mentality of the society, this eunuch community of our society is a victim of contempt and at the same time Hindi literature is still in immature stage in the case of eunuch community but through 'Yamdeep' in Hindi novels about the 'eunuch' community. The work of writing duly started, which is the first novel on Kinnar Jeevan by Neerja Madhav and published in 2009. After that, in Hindi literature, many novels were composed about the transgender community - such as 'Kinnar Katha', 'Teesri Tali', 'Post Box No. 203 Nala Sopara', 'Zindagi 50-50' etc. The names of important novels are taken. From the study of these novels, it becomes clear that the transgender community is forced to live an abandoned life due to the dual mentality of our society.

Abstract in Hindi Language:

21वीं सदी विमर्श का युग है जहाँ समकालीन हिंदी उपन्यासों में विमर्शों का एक गम्भीर चिंतन दिखाई देता है। जिनमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, बाल विमर्श, आदिवासी विमर्श, मुस्लिम विमर्श, किन्नर विमर्श, वृद्ध विमर्श, किसान विमर्श एवं पुरुष विमर्श इत्यादि का जिक्र किया जा सकता है। इनमें से किन्नर विमर्श एक ऐसा विषय है जिसे नवीनतम विमर्श की संज्ञा दी जा सकती है। किन्नर, जिन्हें हम कई नामों से पुकारते हैं जैसे हिजड़ा, छक्का, खोजा, किन्नर, नपुंसक, थर्ड जेंडर, तृतीयलिंगी इत्यादि। समाज की रुढ़िगत मानसिकता के चलते हमारे समाज का यह किन्नर समुदाय हेय दृष्टि का शिकार है और साथ ही हिंदी साहित्य भी किन्नर समुदाय के मामले में अभी भी अपरिपक्व अवस्था में है किंतु हिंदी उपन्यासों में ‘यमदीप’ के माध्यम से ‘किन्नर’ समुदाय को लेकर विधिवत लेखन के कार्य की शुरूआत हुई जोकि नीरजा माधव द्वारा किन्नर जीवन पर रचित प्रथम उपन्यास है और 2009 में प्रकाशित हुआ। तदुपरांत हिंदी साहित्य में किन्नर समुदाय को लेकर कई उपन्यासों की रचना की गयी-जैसे ‘किन्नर कथा’,‘तीसरी ताली’,‘पोस्ट बॉक्स नम्बर 203 नाला सोपारा’,‘जिन्दगी 50-50’ इत्यादि महत्त्वपूर्ण उपन्यासों का नाम लिया जाता है। इन उपन्यासों के अध्ययन से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि किन्नर समुदाय हमारे समाज की दोहरी मानसिकता के चलते परित्यक्त जीवन जीने को मजबूर हैं। 

Keywords: नपुंसक, थर्ड जेंडर, समाज का रवैया, दोहरी मानसिकता, बलात्कार।
Health status of working women of Durg-Bhilai cities: an anthropometric analysis
Authors: Bahadur Shivendra
Published: August 2022

Women's health has a decisive role in the socio-economic development of any region, especially in improving and enriching the standard of living of working women, their health, education and nutrition are effective steps. Thus, the main objective of the present research paper is To analyze the health status of working women of Durg-Bhilai cities of Chhattisgarh state on the basis of anthropometric studies and diseases.  The present study is mainly based on primary data.  Among the total selected working women in Durg-Bhilai twin cities, the health level of most working women is medium (47.42%). Comparatively, where a higher percentage of working women of low health level and higher health level was received in Bhilai city, more percentage of working women of medium health level was received in Durg city. According to the temporal analysis of the health level of working women, while the highest percentage of working women in the low health level was displayed in the year before 1980, the maximum percentage of the high health level was in the period after 2001 (47.66%) in working women.  In contrast, a higher percentage of middle health status was found in working women (50.69%) in the period 1981-2000. Thus, while there was a continuous decrease in the low health level of working women in different periods, there was a trend of continuous increase in the high health level.

Abstract in Hindi Language:

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं के स्वास्थ्य की निर्णायक भूमिका होती है, विशेषकर कार्यशील महिलाओं के जीवन स्तर को उन्नत एवं समृद्ध करने में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण की व्यवस्था कारगर कदम होते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य, मानवमितीय अध्ययन एवं बीमारी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग-भिलाई नगरों की कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक आँकडों पर आधारित है। दुर्ग-भिलाई जुड़वा नगरों के कुल चयनित कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर मध्यम (47.42ः) है। तुलनात्मक दृष्टि से निम्न स्वास्थ्य स्तर एवं उच्च स्वास्थ्य स्तर की कार्यशील महिलाओं का अधिक प्रतिशत जहाँ भिलाई नगर में प्राप्त हुआ, वहीं मध्यम स्वास्थ्य स्तर की कार्यशील महिलाओं का अधिक प्रतिशत दुर्ग नगर में प्राप्त हुआ। कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर के कालिक विश्लेषण के अनुसार, निम्न स्वास्थ्य स्तर में कार्यशील महिलाओं का जहाँ सर्वाधिक प्रतिशत वर्ष 1980 के पूर्व के कालिक वर्ष में प्रदर्शित हुआ, वहीं उच्च स्वास्थ्य स्तर का अधिकतम प्रतिशत वर्ष 2001 के बाद के कालिक वर्ष (47.66ः) में कार्यशील महिलाओं में प्राप्त हुआ। इसके विपरीत मध्यम स्वास्थ्य स्तर का उच्च प्रतिशत वर्ष 1981-2000 के कालिक वर्षों में कार्यशील महिलाओं (50.6ः) में प्राप्त हुआ। इस प्रकार विभिन्न कालिक वर्षों में कार्यशील महिलाओं के निम्न स्वास्थ्य स्तर में जहाँ निरन्तर कमी हुई, वहीं उच्च स्वास्थ्य स्तर में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई।

Keywords: कार्यशील महिला, मानवमितीय अध्ययन, स्वास्थ्य स्तर, कालिक विश्लेषण।
Populism and Identity Politics
Authors: Velasco Andrés
Published: August 2022

Over one-third of humanity lives under populist regimes – and many of those regimes are turning increasingly authoritarian. It is a worldwide challenge to liberal democracy. The conventional wisdom is that bad economics is to blame: the losers from globalisation are angry and voting populists into office is their revenge. The policy implication is a kind of technocratic fantasy: fix the economy and populism will fade away. That view has weak empirical foundations, since many emerging countries that are clear winners from globalisation have recently elected populists. In this essay I argue that we cannot understand the surge in populism without understanding the rise of identity politics around the world. Identity is the intermediate stopover in the two-way feedback between economics and politics. A focus on identity politics has important practical implications. One of them is that, to succeed in the fight against populism, democratic politicians have to learn to practice identity politics, but of the right kind. The challenge is to build national identities based not on nativism or xenophobia, but on liberal democratic values.
Bridging the Missing Links in The Implementation of Technical Vocational Education and Training Curriculum in Nigeria
Authors: Kagara, A. B.  , Ibrahim Dauda , Kareem, W. B.
Published: August 2022

The implementation of Technical Vocational Education and Training (TVET) curriculum requires some level of government commitment because of it nature and important towards reducing unemployment. Technical vocational education is a skill acquisition intervention programmes that target about learning wisdom which would make people appropriate and productive in designated areas of economic and technological activities. In order to meet the demand of this 21st century implementation of technical vocational education curriculum in Nigeria must in totality be overhauled by ensuring that what is needed to achieve its goal is put in place for positive outcome.  This paper discusses the concept of technical vocational education and training and it’s important towards job creation, the nature of technical vocational education curriculum in technical vocational education institutions, technical vocational education curriculum implementation and the impediments of Technical vocational education curriculum implementation in Nigeria. It was concluded that TVET curriculum implementation faced a lots of challenges. Therefore, all stakeholders in the technical vocational education sub-sector should put hands in deck in order to improve the quality of technical vocational education programmes implementation in Nigeria for better outcome.
Correlation of Optical and Mechanical Properties of Silver Nanoparticles Sensitized Europium Doped Phosphate Glasses
Authors: Danmalam Ibrahim Mohammed , Ibrahim Bulus  , S.K. Ghoshal  , Ramli Bin Ariffin
Published: August 2022

Magnesium-zinc-sulfophosphate glasses with various concentration of Silver nanoparticles (AgNPs) compose of 63.5P2O5–20MgO –15ZnSO4–1.5Eu2O3 –yAgNps (y = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7,0.9 and 1.1 g in excess) were prepared via melt-quenching method.  As-Quenched glasses were then characterized to establish the relationship between optical and mechanical characteristics. Densities were found to increase from 3.0720 to 4.3304 g.cm-3 with increase in AgNPs embedding levels, suggesting the network shrinkages and enhanced compactness. The Young’s, shear and bulk modulus of glasses were observed to enhance with the increase in AgNPs contents. The Poisson’s ratio value increased from (0.0978 to 0.1416) while values of both Vickers hardness (from 0.0658 to 0. 0.0682 GPa) as well as  (from 0.8350 to 0.8916) were increased. This necessitate the evaluation of ultrasonic properties and mechanical properties of the synthesized glasses and further analysed by various analytical tools. The studied glass may be useful for the development of hard surface engineering.
Dynamic Resource Allocation in Cloud Computing Based on Software-Defined Networking Framework
Authors: Arwa Mohamed  , Mosab Hamdan  , Ahmed Abdelazizb  , Sharief F. Babiker
Published: August 2022

cloud computing has become more powerful with the inclusion of software-defined networking (SDN) in its environment. In Cloud Data Centers (CDCs), an important research issue is how to forecast and allocate resources efficiently whilst achieving Quality of Service (QoS) of users request with minimal overall power consumption; taking into account the frequent changes in resource requirements. In this paper, we propose a Supervisor Controller-based Software-Defined Cloud Data Center (SC-boSD-CDC) framework for dynamic resource allocation and prediction of cloud computing-based SDN. In this proposed module, Genetic Algorithm (GA) is proposed to deal with the multi-objective problem of dynamically forecasting the utilization of resources in both compute nodes and links bandwidth of network as well as energy consumption in the Cloud Data Center (CDC).  Furthermore, a Virtual Machines (VMs) placement algorithm is also proposed to allocate computing resources and routing algorithms to choose the proper bandwidth links between switches; resulting in increased CPU and memory utilization and reduction in overall power consumption.
Criteria for Accepting Software Requirements Negotiation Tools in the Software Industry
Authors: Abdullahi Shamsu , Abubakar Zakari  , Amina Nura  , Abdulfatah Samaila Mashasha  , Haruna Abdu  , Salisu Suleiman
Published: August 2022

Requirements negotiation is a centralized process of making a decision in order to resolve conflicts in the requirements of the stakeholder. The negotiation will enable the shared vision of software to be developed among the heterogeneous stakeholder in the software industry to be achieved. Many process models used for the negotiation of stakeholder’s requirements have been proposed for the software industry by the research community, yet the acceptance of these process models is discouraging. This study tends to investigate the inadequate adoption of requirements negotiation process models. Further, it finds the acceptance criteria for the software industry to adopt requirements negotiation models. Finding shows that the software industries do not adopt the process models. The perceived usefulness, perceived ease of use and many more criteria have been identified through the literature review on the general criteria of software systems acceptance.
Biological Anthropology and Ergonomics: A review on Indian scenario
Authors: Ghoshal Roy Jayita , Majumdar Joydhish , Poddar Sandeep
Published: August 2022

In this review paper, the main objective was to try to find studies relating to augmented reality and virtual reality and the use of ergonomics and anthropology for the betterment of human life by reviewing articles incorporating studies related to ergonomics, human-machine interaction, and increment in functional perspective by using artificial means like artificial neural networks. These works suggest several directions for ergonomics research in India, including the use of virtual and augmented reality. This area is comparatively new while keeping the Indian population in consideration and the use of this methodology, which needs further exploration and research application.
ESPAÇOS DE MEMÓRIA E PRÁTICAS URBANAS
Authors: AGAPITO VICTOR HUGO DE SANTANA
Published: August 2022

Visando uma compreensão multidisciplinar sobre a experiência autoritária brasileira entre as décadas de 1960 e 1980, discute o fenômeno por meio dos seus elementos narrativos e espaciais, tendo por base a vivência e obra do arquiteto João Batista Vilanova Artigas (1915-1985). Para tal, incialmente, explora-se as relações entre o espaço, a experiência sensorial e o uso da narrativa jurídica para a sua transformação e a materialização de políticas de exceção, de modo que; tendo por base a vivência e a obra de Vilanova Artigas, seja possível analisar como a prática arquitetônica é utilizada como forma de resistência e enfrentamento ao poder exercido pelo Direito em regimes autoritários para; por fim,  verificar a historicidade da experiência vivida pelo arquiteto curitibano numa perspectiva multifacetada – no Direito e na Arquitetura – e os seus contributos consectários ao debate democrático no tempo presente. Trata-se, desta forma, de pesquisa exploratória, realizada por meio, principalmente, de revisão bibliográfica e consulta documental, cujos dados levantados são objeto de análise qualitativa.
The Global State of Democracy Indices Technical Procedures Guide: Version 6 (2022)
Authors: Tufis Claudiu T. , Hudson Alexander
Published: August 2022

Outlines the technical steps taken in constructing the Global State of Democracy (GSoD) indices. It is written for readers who want a better understanding of the indices or for researchers who wish to use and build on the data contained within them. This guide builds upon the GSoD Indices Methodology.
BUILDING RESTORATIVE JUSTICE ON CRIME OF MURDER DEALING WITH ISLAMIC CRIMINAL LAW PERSPECTIVE
Authors: Fawaid Bahrul
Published: August 2022

This study aims to explain the restorative justice aspect of crime of murder in the perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law. The study method used in this study was a normative legal study. Legal study method was conducted based on the mechanism adopted by most types of legal study which emphasized the reference of legislation. The data used were collected from primary data and secondary data as a result of previous studies, which were then analyzed using synthesis analysis. The study results showed that First, based on the perspective of Indonesian criminal law, crime of murder and abuse could only be resolved through the court. The parties involved did not have the opportunity to play a role in communicating/ mediating in order to find the best solution for them, thus abolishing the opportunity for alternatives to punishment other than imprisonment/death penalty. In Indonesian criminal law, crime of murder and persecution are the domain of the state. Therefore, the authority to determine the settlement is in the hands of the government. Secondly, the perspective of Indonesian criminal law, the victims of crime of murder and persecution systematically will be forgotten parties, so there were many interests of victims/heirs which were not accommodated. Even if there was an opportunity to submit the process demand, it was not easy, it had to be represented by the government (Police and Prosecutors), and the decision was in the hand of the judge (court). Meanwhile in Islamic criminal law, victims/heirs of crime of murder occupy a key position in resolving criminal acts.

Keywords: Islamic Criminal Law, Restorative Justice, Murder and abuse
TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU KDRT BERSTATUS SUAMI DI KALIMANTAN SELATAN DALAM HUKUM INDONESIA
Authors: Nawang Sari Safitri Wikan
Published: August 2022

Fenomena kasus KDRT terhadap perempuan (istri) sebagai korban dari pelaku (suami) dapat terjadi kepada siapapun dari berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan rumah tangga bawah, menengah dan atas serta bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan apapun. Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif bertipe kualitatif bersifat interpretatif . Penelitian kualitatif ini meliputi kegiatan penyusunan dan perancangan penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data serta melakukan analisis terhadap data – data yang telah terkumpul untuk kemudian disusun dalam suatu laporan penelitian. Metodenya studi kasus (case study) dengan data kualitatif yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut melalui pengumpulan data yang mendalam melibatkan berbagai sumber informasi majemuk. Hasilnya ditemukan bahwasanya, sepanjang Tahun 2018 telah menemukan 214 kasus KDRT di wilayah Kalimantan Selatan, kasus terbanyak ditemukan diwilayah Banjarbaru ada 37 kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yang dilakukan suami atau bapak dari anak tersebut. Salah satu sample diambil di kampung sayur carakajaya desa Landasan ulin utara lianganggang yang dilakukan di bulan Juni 2018 selama 1 minggu , yang didasarkan pada adanya obyek penelitian yaitu istri yang menerima KDRT dari suaminya namun tetap bertahan dalam ikatan pernikahannya karena konsep kepemimpinan superioritas laki-laki dalam rumah tangga dalam budaya patriaki serta interpretasi filosofi keagamaan yang sempit berbias gender yang menimbulkan ketundukan istri terhadap kehendak suami atas segala keputusan suami sehingga dijadikan pembenar adanya dominasi suami dalam rumah tangga. Regulasi Hukum Nasional Indonesia KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tidak dapat menyentuh pelaku KDRT (suami) karena tidak adanya keberanian (bravery) dan kesadaran (awareness) dari korban (perempuan sebagai istri) melaporkan segala jenis KDRT yang dilakukan pelaku (laki-laki sebagai suami) kepada penegak hukum (law enforcer) dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pidana, KDRT, Suami, Kalimantan Selatan, Hukum Indonesia.
KAJIAN YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN PENJATUHAN PIDANA (Studi Kasus Putusan di Tindak Pidana Korupsi)
Authors: Irawati Arista Candra
Published: August 2022

Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by RI Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 in its application can not be separated from the offense / elements of acts against the law. One of the elements in Corruption Crimes is the existence of actions which are detrimental to the State. From one of these elements, as a form of existence due to criminal acts of corruption is detrimental to the State. Furthermore, in the process of returning the State's finances, the Prosecutor's Office has an obligation to return the State through replacement money. In accordance with Article 4 of the Corruption Criminal Act, it is stated, "Restoring state losses does not eliminate the responsibility of the perpetrators of corruption". In the application of returning the State's financial losses in the trial by the Defendant in the field of criminal procedural law, it has a very effective and efficient role, because it makes the reasons for the Public Prosecutor and the Case Inspectorate to provide criminal charges and convictions which are made easier for the Defendant as in the case study of criminal case decisions. corruption no. 118 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg on January 27, 2013 and court decision number: 125 / Pid-Sus-TPK / 2014 / PN.Smg on February 16, 2015.

Keywords: Reduction of State Losses, Relieve, Criminal
PEMAAFAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (Telaah Integrasi Psikologi dan Hukum)
Authors: Fawaid Bahrul , Fitriyatinur Qurnia
Published: August 2022

This research seeks to explore the relationship between psychology and law, namely how psychology can provide new perspective in the field of law. Furthermore, this study wants to find out how the forgiveness process takes place and what factors influence it, as well as how forgiveness can be an alternative settlement of crime. This research is an empirical normative legal research using a conceptual approach. This research produces several findings, firstly there is a common thread between psychology and law that makes them complementary to human life. Secondly, forgiveness is a personal step that can be taken to make a person more easily at peace with circumstances, including in a crime. Thirdly, because it is considered beneficial, it needs a legal umbrella that explicitly regulates forgiveness as an alternative in resolving criminal acts other than imprisonment.
Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Via Media Daring Di Tengah Pandemi Covid-19
Authors: Susanto Joko , Andaniswari Okky
Published: August 2022

Abstrak
Online Dispute Resolution untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Konsumen
Authors: Utomo Pudjo , Widiastuti Arum , Hetiyasari Hetiyasari
Published: August 2022

Penyelesaian sengketa online (ODR) menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akses keadilan di dunia digital. Studi ini bertujuan mendorong ODR yang awalnya merupakan alat bantu teknologi dalam penyelesaian sengketa didorong untuk menjadi prosedur penyelesaian sengketa di samping manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi tradisional dan penyelesaian sengketa alternatif. Pendekatan eksplorasi metode campuran digunakan, menggunakan pendekatan kuantitatif (survei) dan terutama pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa sistem penyelesaian melalui ODR dibutuhkan untuk memperluas akses keadilan dan perlindungan kepada masyarakat. Akhirnya, temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan regulator.
Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas)
Authors: Wibisono Muhammad Iqbal , Fawaid Bahrul
Published: August 2022

Law No. 44 of 2008 concerning Pornography was officially ratified on October 30, 2008. The emergence of this law cannot be separated from public anxiety about pornography cases which are increasingly spreading and consumed by various groups. Ease of access to information either through electronic media or communication media seems to be a 'free space' for the public to enjoy pornographic information or displays. By using a normative approach, the study of the problem is carried out using the flow and workings of the first and third types of doctrinal law research from Terry Hutchinson, because they are in accordance with the research problem and the purpose of this paper. This study aims to analyze whether the prohibition of pornography in Law no. 44 of 2008 following the principles of legality? It can be seen that the principle of legality actually has the main goal of protecting the dignity of a person from the arbitrariness of the authorities in applying the law. In the matter of pornography, the regulation must be clear, so as not to cause noise in its implementation. Given the diversity that exists in Indonesia, the criteria for pornography can vary. Thus, the state through its law enforcement officers must pay attention to local cultural factors. For this reason, it is necessary to make legal rules that can provide an umbrella for this diversity so that it can be a guide for judges in particular to assess whether an act that is considered to violate the law is something that is not against the law.
Optimalisasi Prinsip Keterbukaan Berdasarkan Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Authors: Novita Eleanora Fransiska , Fitriana Diana
Published: August 2022

konsumen sebagai pemakai atau yang mengonsumsi barang dan jasa berhak mendapatkan perlindungan dan dimana merupakan bentuk dari perlindungan akan hak asasi setiap manusia, perlindungan yang dimaksud adalah pada saat membeli barang dan jasa adanya sikap jujur dan terbuka dari pihak penjual atau pelaku usaha, akan kualitas dan kuantitas barang dan jasanya, dan begitu juga pada saat terjadinya sengketa konsumen dikarenakan adanya ganti kerugian dari pihak pembeli atau barang dan jasa yang dijual atau tidak sesuai seperti yang diperjanjikan, setidaknya adanya sikap keterbukaan dan berdasarkan itikad baik untuk mengganti kerugian atas barang dan atau jasa yang dikonsumsi, dengan adanya itikad baik tentunya adanya tanggungjawab dari penjual atau pelaku usaha yang memberikan perlindungan kepada konsumen untuk tetap menikmati sebagai pemakai barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dari prinsip keterbukaan berdasarkan akan prinsip itikad yang baik dalam penyelesaian sengketa konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan, dimana hasilnya dengan optimalisasi dari prisnisp keterbukaan berlndasakan itikad baik dapat menyelesaikan sengketa konsumen karena dilaksanakan dengan tanggungjawab serta ganti kerugian yang layak kepada konsumen berdasarkan haknya yang merupakan perlindungan dari konsumen sendiri.
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
Authors: Mastur Mastur , Soleh Moh
Published: August 2022

Perlindungan hukum ha katas tanah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah harus didaftarkan. Pemberian sertifikat tanah melalui program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah dalam melindungi kepemilikan tanah dan pengakuan hukum rakyat. Penyelenggaraan PTSL kebijakan yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementrian Agraria Penerbitan dan pemberian sertifikat tanah sebagai keputusan pejabat yang berwenang tentunya mendapat pengakuan hukum, karena penerbitan dan pemberian sertifikat tanah melalui pelaksanaan PTSL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan sertifkat melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, dapat dilihat dari dua aspek, pertama keabsahan formalitas, yaitu sertifikat tanah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Keabsahan materil sertifikast tanah masih bersifat relatif, karena sistem pendaftaran tanah menganut stlsel negatif yang bertendensi positif. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, yakni adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah, karena sertifikat tanah melalui bukti kepemilikan dan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Oleh karenanya, sertifikat tanah dianggap sah dan pihak yang tertera dalam sertifikat dianggap sebagai pemilik tanah sepanjang tidak ada piha lain yang dapat membuktikan sebaliknya.Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Tanah yang belum bersertifikat HM (Hak Milik) melalui Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Semarang ada dua yaitu Pertama, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih mengarah untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan kedua, Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa.
Biovent Pada Rokok Sigaret Kretek Tangan Dari Perspektif Hukum
Authors: HR Mahmutarom , Ratnani Rita Dwi , Umami Yurida Zakky
Published: August 2022

Perkembangan teknologi rokok terus berkembang, mulai sejak kemasan sendiri sampai penggunaan teknologi. Pro kontra penggunaan rokok tidak pernah berhenti. Rokok dikatakan makruh atau bahkan ada yang mengharamkan karena dianggap merusak kesehatan, tetapi juga yang mengatakan rokok sebagai teman mencari inspirasi dan sumber devisa negara yang terus mengalir tanpa henti. Berbagai teknologi rokok digunakan untuk mengurangi dampak negatif dengan memakai filter, bagi penikmat rokok filter mengurangi kenikmatan. Banyak yang masih menginginkan rokok kretek produk tangan, meskipun tampilan saat dirokok bagi sebagian orang dianggap jorok dan jauh dari estetika dengan ujung rokok yang basah karena air liur dicampur dengan serpihan tembakau. Di sinilah teknologi BIOVENT diharapkan dapat mengurangi kesan tidak baik sigaret kretek tangan (SKT). Penelitian menunjukkan, pemanfaatan BIOVENT tidak mengubah rasa dan kandungan SKT. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi kimia TPM, Nikotin, Water, Tar Coresta, Tar SNI, Puff Number, Eugenol, dan CO pada SKTO dan SKT-BIOVENT berbeda tidak nyata, namun komposisi kimia SKTO/ SKT-BIOVENT berbeda sangat nyata dengan SKTF-1. Validasi data dilakukan pada semua komposisi menggunakan SPSS dengan parameter Normalitas, uji One Sample dan uji Homogenitas dan menghasilkan bahwa BIOVENT tidak memberi pengaruh pada komposisi kimia yang terkandung di dalam SKTO. BIOVENT hanya mengubah penampilan menjadi menarik dan modern. Pada SKT-BIOVENT, kadar nikotin dan kandungan lain tidak berubah, tetapi hanya menjaga penampilan agar tampak elegan, bersih, tetapi tidak mengurangi kenikmatan standar Sigaret Kretek Tangan yang dituntut oleh perokoknya. BIOVENT merupakan inovasi baru yang dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat dipatenkan, karena BIOVENT di samping merupakan inovasi baru juga dapat diterapkan dalam dunia industri, khususnya pada rokok Sigaret Kretek Tangan.
EFEKTIVITAS PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTER) BAGI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASONAL
Authors: Farida Elfia
Published: August 2022

Berlakunya Piagam ASEAN, akan merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadirule-based organization dan mempunyai legal personality. Piagam ASEAN merupakandokumen konstitusional yang memuat tentang norma-norma, penegasan tentangkedaulatan, hak, kewajiban dan sejumlah kekuasaan dalam proses legislatif, eksekutif danyudisial. Piagam ASEAN juga menegaskan bahwa negara-negara anggota mampumengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Dalam halpengambilan keputusan, ASEAN tetap menggunakan cara konsensus dan KTT ASEANmenjadi tempat tertinggi pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jikasengketa di antara negara anggotanya terjadi. Sengketa wajib diselesaikan secara damaisesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amityand Cooperation in Southeast Asia /TAC). Oleh karena itu efektivitas Piagam ASEANbagi ASEAN sebagai organisasi internasional dapat dipandang dari kepatuhan dankesediaan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan Piagam ASEAN dan halhalyang diatur dalam TAC.Kata kunci : ASEAN, Piagam ASEAN
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG PATEN
Authors: Mastur Mastur
Published: August 2022

Intellectual  Property  Rights  are  rights  derived  from  the  work,  initiative  and creativity  in  the  form  of  a  real  man.  Intellectual  Property  rights  consist  of privately owned property and Industry. Patents are part of Intellectual Property Rights  in  Industry.  Patents  are  granted  the  right  of  the  government  and  is exclusive. Exclusive rights of patent holders is the production of a patented item,   usage  and sales  of goods and deeds relating  to  the  import and sale of such goods store.  Legal  protection  of  intellectual  property  rights  in  the  patent  field ketetentuan regulated in Law Number 14 of 2001. In chapter 8, paragraph   (1) time protection for 20 years from the date of receipt and can not be extended. And Article 9  set period of patent protection  for  simple  for 10  (ten) years and can not be extended. Protection of  intellectual property rights  is no guarantee  to  the public  to respect  the  right  of  initiative  and  the  reaction  and  to  provide  protection will upload their work. The higher appreciation of the intellectual property rights of a nation  then  the  future will be better .Keywords:  Intellectual Property Rights, Patent Protection
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA
Authors: Sari Nuzulia Kumala
Published: August 2022

Most of the software circulating in Indonesia is piracy. Software piracy on the market of course is much cheaper price. But this violates Copyright. In 2007, the commercial  value  of  unlicensed  software  installed  on  personal  computers  in Indonesia account for about 7 times greater than the loss in 2003 is $ 157 million. While in 2009 the losses reached $ 886 million. In Year 2010, Based on annual data reported by International Data Corporation (IDC) Indonesia ranks 11th of 31 countries with piracy  rates of 87 percent  in 2010, while  the commercial value of pirated software amounting to $ 1.322 billion. Data from year to year increasing demands for software piracy in Indonesia, the Business Software Alliance (BSA) released the latest statistical data back to the year 2012 on the countries of the world's  largest software piracy, and Indonesia are  in  the order of  the seven  largest pirate nation. Pirated software on the market of course much cheaper . But this violates Copyright. Law enforcement against  the perpetrators of piracy should be a priority at  this  time.Keywords  : Rule of Law, Copyright  Infringement, Software Piracy.
PENGARUH DOSIS PUPUK KCI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TERUNG (Solanum melongena L.)
Authors: Maryono  , Hadiyanti Nugraheni , Supandji
Published: August 2022

The use of KCl fertilizer in plant cultivation can improve soil fertility. KCl fertilizer can increase the growth and production of eggplant, both in quality and quantity. The purpose of this study was to determine the effect of the dose of KCl fertilizer on the growth and production of eggplant. This study is a one-factor trial using a completely randomized design (CRD). The factor tested was the dose of KCl fertilizer which consisted of 6 levels, namely: without KCl fertilizer (D0), 25 grams/plant (D1), 50 grams/plant (D2), 75 grams/plant (D3), 100 grams/plant (D4), 125 grams/plant (D5). Each treatment was replicated 4 times, and each replication consisted of 2 plants. The observation variables in this study were plant height, number of leaves, leaf area, number of fruits per plant, fruit length per plant, wet weight, and dry weight of the plant. Observations of plant height and number of leaves were carried out when the eggplant plants were 14 DAP with an interval of 7 days until the vegetative growth ended. The treatment dose of KCl fertilizer had a significant effect on the growth and production of eggplant plants. Dosage of KCl 125 gr/plant resulted in the best growth seen in plant height and a higher number of leaves, respectively 88.00 cm and 37.00 fruit. The highest eggplant production at the dose treatment KCl fertilizer 125 g/plant seen in the number of fruit, fruit length, wet weight, and dry weight of fruit per plant each of 7 pieces; 19.92 cm; 1,152.97 grams and 228.04 grams.