bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS KEABSAHAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KWITANSI DI KOTA DEPOK
Authors: Raden Devina Maulina  , Irene Eka Sihombing
Published: November 2022

Jual beli tanah menurut Hukum Adat yaitu perbuatan pemindahan hak, yang memiliki sifat tunai, riil, dan terang. Namun dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan pelaksanaan jual beli yang tidak memenuhi sifat terang seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 87/Pdt.G/2018/PN.Dpk di mana jual beli tanah yang dilakukan oleh Agus Ariyanto dan Sunaryo tidak dibuatkan akta di hadapan PPAT tetapi hanya dibuktikan dengan kwitansi dan surat pernyataan jual beli. Permasalahan yang diangkat ialah apakah jual beli tanah hanya dengan bukti kwitansi merupakan perbuatan hukum yang sah dan apakah pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Dpk tentang jual beli tanah yang hanya menggunakan bukti kwitansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara kualitatif. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, jual beli tanah yang dilakukan oleh Agus Ariyanto (Pembeli) dan Sunaryo (Penjual) dapat dikatakan sah menurut ketentuan KUHPerdata dan memenuhi syarat materiil, Namun pertimbangan hukum dan putusan hakim tidak sesuai ketentuan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI BANK GLOBAL INTERNASIONAL
Authors: Ota Devy Purnawati  , Sharda Abrianti
Published: November 2022

Penerbitan Obligasi Subordinasi Oleh PT Bank Global Internasional Tbk menunjuk PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat. Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan pada Perjanjian Perwaliamanatan, Undang-Undang Pasar Modal Pasal 51 ayat (2) dan juga Keputusan BAPEPAM, tugas dan tanggung jawab wali amanat telah diatur di dalamnya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat dalam pengelolaan obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Dana Pensiun PT Krakatau Steel sebagai pemegang obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk. Tipe penelitian normatif dan pendekatan studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa selaku Wali Amanat, PT Bank Niaga Tbk telah melanggar Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan juga Keputusan BAPEPAM dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pemegang obligasi dan juga mengakibatkan kerugian bagi pemegang obligasi dalam hal ini Dana Pensiun PT Krakatau Steel, akibat dari tidak dipenuhinya hak-hak dan akibat dari kerugian yang diderita, Dana Pensiun PT Krakatau Steel dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pada Pasal 53 UUPM.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TENGGELAMNYA KAPAL KMP BILI TAHUN 2021
Authors: Ghani Al Farozi Sitompul  , Elfrida Ratnawati
Published: November 2022

Tenggelamnya Kapal KMP Bili di Kalimantan Barat yang menyebabkan 18 orang mengalami luka ringan dan 83 kendaraan tenggelam. Bagaimana tanggung jawab dari PT. ASDP Indonesia Ferry atas tenggelamnya Kapal KMP Bili di Kalimantan Barat tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diperairan dan bagaimana ganti rugi PT ASDP Indonesia Ferry terhadap penumpang Kapal KMP Bili. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penilitian hukum normatif yang sifatnya deskriftif analitis berdasarkan data primer dan skunder, pengumpulan data melalui data keputakaan yang di analisis menggunakan metode kualitatif untuk kemudian daoat menarik kesimpulan deduktif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) PT. ASDP Indonesia Ferry bertanggungjawab kepada penumpang yang diamanatkan atas Pasal 180-181 ayat 1-2 Peraturan Pemrintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang angkutan diperairan. (2) PT. ASDP Indonesia Ferry tidak memberi ganti rugi kepada penumpang dan yang memberikan ganti rugi ialah PT. Jasa Raharja Putera, dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perjanjian pengangkutan yang mengaskan tentang bentuk tanggung jawab pengangakut harus bertanggung jawab.
TINJAUAN YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERUPA PENERBITAN KETERANGAN LUNAS BANK INDONESIA
Authors: Rachma Aulia Putri Yusuf Darmawan  , Abdul Ficar Hadjar
Published: November 2022

Pemastian KPK sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2019 mengenai Pergantian Kedua atas ketentuan No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan korupsi. dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK diperkenankan oleh hukum KPK terkini untuk mengakhiri penyidikan, berlainan dengan ketentuan lebih dahulu. Kasus dalam Riset ini merupakan: KPK mempunyai wewenang mengeluarkan penghentian penyidikaan (SP3) kepada permasalahan perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi berupa Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Terhadap Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ketetapan KPK menerbitkan penghentian penyidikan (SP3) kepada permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan berbentuk Publikasi Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah sesuai dengan Undang-undang No 19 tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Metode Studi yang digunakan ialah yuridis- normatif. Data di olah dengan aturan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan aturan metode deduktif. Kesimpulan riset ini merupakan: aspek yang mendesak Komisi Pemberantasan Penggelapan diserahkan wewenang menghasilkan Surat Pemberhentian Penghentian Investigasi (SP3) menjamin kejelasan hukum serta meminimalisir Penyalahgunaan kekuasaaan. Terdapat pula di berikannya wewenang SP3 Komisi Pemberantasan koupsi tampaknya tidak berdaya guna terlebih menghalangi serta membatasi ruang Komisi Pemberantasan Penggelapan dalam aplikasi Pemberantasan Korupsi.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA
Authors: Kelvin Leo Putra  , Azmi Syah Putra
Published: November 2022

Penelitian ini membahas tentang kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama- sama. Maraknya kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat harus lebih berhati-hati. Berdasarkan Riset Badan Pusat Statistik terdapat 1.279 kasus pencurian   tanpa penggunaan kekerasan dan 266 kasus pencurian dengan penggunaan kekerasan di DKI Jakarta pada tahun 2019, yang kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada kasus pencurian tanpa kekerasan yaitu menjadi 1.950 kasus dan penurunan kasus pencurian dengan kekerasan yaitu menjadi 184 kasus. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah fakta dan unsur-unsur dalam perbuatan terdakwa sehingga hakim menerapkan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tipe  penelitian pada penulisan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara kualitatif. Cara penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif. Menurut penulis putusan hakim kurang tepat, seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 365 Ayat (1) Jo ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian serta dilakukan dijalan umum dan dilakukan bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
Front and Back
Authors: Front and Back
Published: November 2022

Front and Back
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Authors: Geraldus Himawan Utomo  , Yogo Pamungkas
Published: November 2022

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hükum luar biasa. Merujuk pada Pasal 57 UU PPHI, justiciabelen dapat mengajukan PK terhadap putusan PHİ yang telah berkekuatan hükum tetap, yaitu : (1) MA telah memutus perkara di tingkat kasasi;atau(2) putusan PHİ telah berkekuatan hükum tetap. Sejak diberlakukannya SEMA No.3 Tahun 2018, upaya hükum penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya sampai pada tingkat kasasi untuk perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apakah putusan hakim yang mengabulkan upaya hükum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 dan putusan hakim yang menolak upaya hükum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHl/2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana akibat hükum putusan hakim yang mengabulkan upaya hükum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 1 1 PK/PDT.SUS-PHI/2018 dan putusan hakim yang menolak upaya hükum PK dalam Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHl/2017 ? Peneliti menggunakan metode penelitian normatif dalam penelitian ini, Data yang digunakan merupakan data sekunder dan data primer yang sifat penelitiannya deskriptif. Pada penelitian ini terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan langkah yang efektif untuk membatasi upaya hükum PK dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Satrio Parikesit Kusumo Nugroho  , Anto Ismu Budianto
Published: November 2022

Sumber daya alam non-hayati sangat urgent dalam memenuhi kebutuhan energy kehidupan manusia, dan salah satunya adalah minyak bumi yang merupakan hasil tambang. Kebocoran akibat tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia sudah sering terjadi, tetapi yang cukup besar dan sampai saat ini masih dalam proses banding adalah kebocoran dan tumpahan kilang minyak Montara di Laut Timor yang terjadi sejak tahun 2009. Rumusan permasalahannya Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tumpahan minyak lintas batas Negara oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait Tumpahan Minyak di Laut Timor Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara normatif terhadap upaya penyelesaian sengketa pencemaran laut seperti yang tercantum di dalam konvensi. Pengolahan data pada penulisan ini dilakukan secara kualitatif serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Perkara gugatan antara Daniel Aristabulus Sanda melawan PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd dengan berkas Nomor NSD 1245 Tahun 2016 yang diputus oleh Hakim Yates J pada tanggal 19 Maret 2021 di Pengadilan Federal Australia yang berlokasi di Negara Bagian New South Wales. Untuk Indonesia dan Australia idealnya membuat suatu perjanjian bilateral yang mengatur tentang mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban negara dalam hal pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang berasal dari kegiatan pengeboran minyak lepas pantai.
TINJAUAN YURIDIS PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU
Authors: Fadhila  , Irene Mariane
Published: November 2022

Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) merupakan hal  penting bagi suatu usaha dalam pengangkutan hasil hutan. Maka rumusan masalahan pada skripsi ini adalah Perizinan Apa Saja Yang Harus Dimiliki Dalam Melakukan Usaha Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Dan Bagaimanakah Seharusnya Prosedur Melakukan Usaha Pengangkutan Hasil Hutan Kayu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Metode Penelitian menggunakan Yuridis Normatif, Data penelitiaan menggunakan Data Sekunder, Pengumpulan Data denga Studi Kepustakaan, dan Analisis Data Kualitatif serta Penarikan Kesimpulan menggunakan Metode Logika Deduktif. Hasil Penelitian adalah perizinan yang harus dimiliki dalam melakukan usaha dan pengangkutan hasil hutan kayu menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan diantaranya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Dalam kasus Putusan Nomor Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl ini bahwaterdakwa melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa SKSHHK melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang - Undang Nomor. 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT
Authors: Millania Tri Rahmadhani  , Novina Sri Indiraharti
Published: November 2022

Asuransi jiwa adalah suatu perikatan diantara penanggung juga tertanggung tekait jiwa yang dipertanggungkan. Tetapi didalam praktiknya seringkali terjadi penolakan klaim asuransi oleh penanggung yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap prinsip itikad baik (Utmost Good Faith) yang telah diatur didalam pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Bagaimana prinsp itikad baik dan upaya hukumnya terhadap asuransi jiwa kredit yang tidak dibayarkan oleh PT.Asuransi Cigna, adalah permasalahan yang dibahas. Digunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan dengan digunakannya data sekunder yang diolah dengan cara kualitatif serta juga dengan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Ditunjukannya hasil penelitian bahwa penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang dilakukan oleh PT. Asuransi Cigna diisesuaikan dengan pasal 251 KUHD serta diketahui baahwa alasan dari penolakan klaim tersebut kepada RR. L. Nuning Lestari M selaku ahli waris dari Alm. Agoes Soegiarto diakibatkan karena adanya pelanggaran prinsip itikad baik oleh RR. L. Nuning Lestari M dan Alm. Agoes Soegiarto.
PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM INDONESIA DENGAN HUKUM IRLANDIA
Authors: Irsyad Aditya Purnomo Putra  , Fachri Bey
Published: November 2022

Bentuk kejahatan yang masih sering terjadi masyarakat yaitu salah satunya adalah kejahatan pencurian atau tindak pidana pencurian. Negara Indonesia terdiri beragam suku dan ras dengan karakter, dan sifat yang berbeda-beda yang pastinya akan membuat tindak kriminalitas menjadi perhatian yang harus diawasi. Tidak berbeda dengan negara Indonesia, Irlandia pun tidak lepas dari tindak pidana pencurian.  Rumusan Masalah dalam penelitian ini yang diangkat adalah bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana pencurian menurut KUHP dan Criminal Justice Ireland. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitiatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara logika deduktif.. Hasil dari penelitian ini dapat ditemukan yaitu persamaannya adalah terdapat pada cara melakukan pencurian, kerugian yang ditimbulkan, mengenai kejahatan, tujuan pencurian sedangkan perbedaannya adalah sistem hukum negaranya, sanksi pidana, jumlah pasal, perbedaan penerapan pasal, hukuman pencabutan hak. Pada dasarnya kesimpulan terpenting yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sistem hukum yang dianut dari Negara Indonesia dan Irlandia sangat berbeda, dimana sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum civil law. Sedangkan Irlandia menggunakan sistem hukum common law.
TINJAUAN YURIDIS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ORANG TUA (PUTUSAN NO.223/PID.SUS/2020/PN.PTI)
Authors: Regina Natasya  , Vientje Ratna Multiwijaya
Published: November 2022

Perlindungan anak menjadi bagian dari kewajiban orang tua. Melalui “Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016” maka negara pun telah menjamin hak anak terlindungi. Dengan studi terhadap “Putusan No.223/Pid.Sus/2020/PN. Pti” adapun masalah utama yang menjadi kajian artikel jurnal ini apakah perilaku tersangka sudah tepat dengan “Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” mengenai Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti)? dan bagaimana pemidanaan orang tua yang memaksa hubungan seksual dengan anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti). Penulis memakai tipe penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis yang berasal dari data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan kualitatif dan untuk mengambil kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang ada bahwa terdakwa sebagai orang tua atau ayah tiri anak korban maka perbuatan terdakwa kurang tepat berdasarkan “Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016”, sebaiknya menggunakan “Pasal 81 Ayat (3)” maka pidana yang di jatuhkan oleh penegak hukum diperberat 1/3 dari ancaman pidana yang diberikan agar penjatuhan pidana yang maksimal.
HAK ASUH ANAK (HADHANAH) ADOPSI PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA
Authors: Renata Thalyssa Kiara  , Khairani Bakri
Published: November 2022

Perkawinan merupakan institusi yang melegalkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu akibat perceraian adalah hak asuh anak (hadhanah). Rumusan masalah: 1) bagaimanakah pengaturan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak adopsi menurut hukum keluarga Islam di Indonesia? 2) apakah Putusan Peradilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl sudah sesuai dengan hukum keluarga Islam Indonesia? Metode penelitian pada karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer, data dianalisis secara kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan logika deduktif. Kesimpulan: pengaturan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak adopsi belum diatur dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 105 huruf a dan b KHI, amar putusan nomor tiga dan empat tidak sesuai dengan hukum normatif yang ditentukan dalam KHI. Namun dalam urusan kepada siapa pemeliharaan anak tersebut dijatuhkan, dilihat keadaan hidup sesungguhnya dari anak tersebut untuk memastikan kemaslahatan anak dan memastikan hak-hak-hak anak tersebut terpenuhi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN (PUTUSAN NOMOR 0743/PDT.G/2018/PA.LMG)
Authors: Febrina Puspito Ningtyas  , Khairani Bakri
Published: November 2022

Dewasa ini praktik poligami atau penikahan antara satu orang pria berstatus suami dengan lebih dari satu orang wanita yang berstatus istri dalam waktu yang bersamaan di Indonesia, masih sering menimbulkan permasalahan. Misal saja kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Lamongan, di mana calon isteri kedua memaksa sang pria (pemohon) untuk menikahinya. Ia tak mau menikah bila bukan dengannya. Melalui Putusan Pengadilan Agaman Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, kondisi tersebut kemudian dikabulkan di mata hukum. Namun bila melihat berbagai sisi, ternyata ada beberapa syarat Perundang-undangan yang belum dipenuhi. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan mengambil sumber secara sekunder, didapatkan bahwa putusan terkait sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya saja alasan yang diajukan pemohon tidak sesuai dalam Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pasal 4 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a Jo. Daftar Kompilasi atau Gabungan Hukum Islam Pasal 57. Yaitu, poligami hanya boleh dilakukan jika Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, cacat badan atau penyakit, dan dia tidak mampu memberikan keturunan.
PENETAPAN ORIENT SEBAGAI CALON BUPATI SABU RAIJUA UU NO 8 TAHUN 2015
Authors: Relliano Yopaca Fajrul Falaakh  , Tri Sulistyowati
Published: November 2022

Sistem penyelenggaraan pilkada yang di atur secara jelas di dalam Undang-Undang di mulai dari tahap pendaftaran sampai ke tahap pelantikan tentunya tidak menjadi jaminan jalannya demokrasi di dalam penyelenggaraan pilkada tidak memiliki problematika dan dinamika serta konflik. Maka permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah syarat dan prosedur penetapan calon bupati menurut UU No. 1 Tahun 2015, dan bagaimana status kewarganegraan Orient Patriot Riwu Kore menurut UU. No. 12 Tahun 2006 serta apa akibat hukum dari status kewarganegaraannya terhadap penatapan sebagai calon bupati. Untuk memecahkan masalah ini adalah dilakukan penelitian dengan yuridis normatif data sekunder. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan syarat yang paling utama untuk mencalonkan diri yaitu berwarga negara Indonesia serta harus memenuhi persyaratan lain dan prosedur sesuai dengan peraturan, status kewarganegaraan Orient yang memiliki 2 (dua) kewarganegaraan telah hilang secara otomatis dan untuk ditetapkan sebagai calon bupati batal demi hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan diharapkan dalam Pilkada harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan-persyaratan baik Gubernur, Bupati atau Walikota yang telah diatur dalam UU No 1 Tahun 2015.
PENYIMPANGAN ASAS AMAN DALAM PENDAFTARAN TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
Authors: Wiwik Diah Lestari  , Meta Indah Budhianti
Published: November 2022

Pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional mempunyai landasan yakni disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terkait Pendaftaran Tanah bahwasannya pendaftaran tanah diselenggarakan berlandaskan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Bagaimana penyimpangan atas kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi yang tidak memperhatikan asas aman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan bagaimana Putusan Nomor 12/G/PTUN.JBI memutus tentang penyimpangan atas kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, adalah pokok permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, meneliti bahan pustaka dan wawancara melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Penyimpangan asas aman dalam pendaftaran tanah menurut pasal 2 peraturan pemerintah tahun 1997 bahwa Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tidak cermat dan teliti dalam menerbitkan sertipikat yang mengakibatkan timbulnya sertifikat ganda. 2. Isi Putusan Hakim tidak sesuai karena tidak memeriksa mengenai asas aman dalam pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.
TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN GAMBAR PORNOGRAFI SECARA BERULANG KALI DALAM BENTUK INFORMASI ELEKTRONIK
Authors: Nafisha Maudyna  , Setiyono
Published: November 2022

Tindak pidana melanggar kesusilaan marak dilakukan melalui internet yang disebut dengan Pornografi. Seperti dalam kasus ini kemudahan internet mendorong seseorang mendistribusikan secara berulang kali. Pokok permasalahan dibahas yaitu Bagaimana bentuk pemidanaan yang diberikan terhadap perbuatan pelaku yang mendistribusikannya gambar pornografi tersebut dalam bentuk informasi elektronik. Metode penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, jenis data digunakan data sekunder, analisis data dengan cara kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Setelah dilakukannya penelitian ini maka terhadap Perbuatan pelaku tersebut sudah sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa yang mendistribusikan gambar bermuatan pornografi,secara berulang kali maka memenuhi ketentuan pada Pasal Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Pemidanaannya harus memperhatikan pada ketentuan perbuatan berlanjut (Voorgezzete Handeling) pada Pasal 64 ayat (1) KUHP.
ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SIUP DAN SIPI OLEH KAPAL BERBENDERA ASING
Authors: Keiko Hauriza Setiawan  , Dyah Setyorini
Published: November 2022

Setiap orang ataupun perusahaan yang melakukan usaha di bidang panangkapan ikan berkewajiban untuk memiliki izin. Dengan perizinan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi usaha perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Perizinan kegiatan penangkapan ikan dalam UU No. 31/2004 yang dirubah dengan UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan) dan UU Cipta Kerja sangat jelas mengatur perizinan untuk kapal berbendera Indonesia dan berbendera Asing, namun dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan No.17/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap mengatur perizinan kegiatan penangkapan ikan bagi kapal berbendera Indonesia, kemudian diubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.58/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, memberikan perizinan untuk kapal bendera Indonesia dan bendera asing, Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal bendera asing tanpa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) dan 27 ayat (2) Undang-Undang Perikanan dan dapat dikenakan Pasal 92 Undang-Undang Perikanan dan juga termasuk salah satu tindakan menangkap ikan secara ilegal (illegal fishing) tanpa ijin sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku di Indonesia
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU MENGAKIBATKAN KEMATIAN
Authors: Rafli Andhika Wirananda  , Fachri Bey
Published: November 2022

Sebagaimana dalam kasus ini, terdakwa pada pukul 15.00 Wita melakukan tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu mengakibatkan kematian yaitu dengan cara menikam 1 (satu) kali terhadap korban, dan dalam hal ini terdakwa merasa sakit hati kepada korban, karena terdakwa telah mengetahui selama sudah 4 (empat) bulan bahwa korban memiliki hubungan dengan istriterdakwa. Dalam hal ini terdakwa dikenakan pasal 338 KUHP namun berdasarkan analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan seharusnya terdakwa dikenakan pasal 353 ayat (3) KUHP, hal terkait yang terjadi pada Perkara Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah perbuatan pelaku memenuhi dakwaan Primair Pasal 338 KUHP Perkara Nomor 15/Pid.B/2021/PN.Bit dan Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu mengakibatkan kematian Perkara Nomor 15/Pid.B/2021/PN.Bit. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Jondry Kansil sudah memenuhi semua unsur dari Pasal 353 ayat (3) KUHP dan Pemidanaan terdakwa menggunakan teori Pemidanaan gabungan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TERDAKWANYA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM
Authors: Rakhbir Singh  , Dian Adriawan Daeng Tawang
Published: November 2022

Putusan  Pengadilan Negeri Baturaja, Hakim Nomor: 7/PID.B/2019/PN.BTA tidak memberikan nasihat hukum praperadilan dan upaya hukum kepada terdakwa atas percobaan pembunuhan. Yang penulis terapkan adalah keadilan normatif, dan fokus utama penelitiannya didasarkan pada aturan atau norma hukum positif. Sifat penulisan yang penulis terapkan adalah penelitian deskriptif analitis. Ini berarti analisis yang  cermat, lengkap dan sistematis. Permintaan jaksa itu dinyatakan tidak dapat diterima. Tuduhan yang diajukan kejaksaan dianggap tidak sah dan putusan dianggap tidak pernah dijatuhkan. Hakim wajib memberikan nasihat hukum kepada terdakwa dalam kasus pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56  (1) KUHP. Terdakwa berhak mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Advokad.
PERLINDUNGAN HAK KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DANA CAIR
Authors: Aqilah Nurshafira Anwar  , N.G.N. Renti Maharaini Kerti
Published: November 2022

Kemajuan teknologi pada era globalisasi ini menyebabkan semakin berkembangnya layanan pinjam-meminjam uang secara online. Regulasi sudah dibentuk untuk menjaga ketertiban dalam layanan pinjaman online serta untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diharapkan, namun pada praktiknya masih terjadi penyalahgunaan data pribadi pada konsumen pinjaman online Dana Cair. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah regulasi perlindungan konsumen terkait layanan pinjaman online sudah memberikan perlindungan atas hak keamanan data pribadi dalam cara penagihan konsumen pinjaman online Dana Cair dan bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dalam menangani adanya penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai cara penagihan dalam layanan pinjaman online Dana Cair. Penelitian ini berjenis normatif, bersifat deskriptif, data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai penunjang, analisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, regulasi yang berlaku di Indonesia sudah dapat memberikan perlindungan pada konsumen pinjaman online Dana Cair, namun dalam praktiknya pelaku usaha masih melakukan pelanggaran serta masih rendahnya tingkat literasi masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online. OJK sudah melakukan upaya bersama dengan SWI untuk mengatasi pinjaman online ilegal yang dapat merugikan masyarakat dengan mempublikasikan daftar pinjaman online yang ilegal, mengajukan blokir aplikasi kepada Kemkominfo, serta melakukan kerja sama dengan Google mengenai syarat aplikasi pinjaman online.
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS KORBAN
Authors: Santo Reynaldo  , Vience Ratna Multiwijaya
Published: November 2022

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Lss merupakan kasus karena adanya kekerasan fisik terhadap istri dalam lingkup rumah tangga yang tidak mengganggu aktivitas korban. Permasalahan dalam materi ini adalah apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 44 Jo. Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor3/Pid.Sus/2020/Pn.Lss), serta apa alasan hakim tidak memberikan pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam lingkup rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/Pn.Lss). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan dan juga data primer yang diperoleh dengan wawancara, dan data diolah secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulan penelitian yaitu adalah hakim dalam menimbang menurut peneliti kurang memperhatikan teori keseimbangan, dan teori ratio decidendi, serta alasan hakim bersyarat adalah karena hakim menganggap bahwa siapa yang berbuat maka dia harus bertanggung jawab, dan hakim menganggap dengan memberikan pidana penjara selama 6 bulan itu sudah memberikan efek jera kepada terdakwa.
TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UTAMA TERKAIT PELANGGARAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY
Authors: Elvira Dewi Silvana  , Arif Wicaksana
Published: November 2022

Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan dibatasi dengan prinsip yang harus dipatuhi yang sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada kenyataannya, tidak semua Direksi mematuhi prinsip yang ada dalam menjalankan kepengurusan. Seperti halnya Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi tidak pernah melaporkan laporan keuangan Perseroan secara transparan yang merupakan bentuk pelanggaran prinsip fiduciary duty yang menimbulkan kerugian terhadap Perseroan yaitu timbulnya penunggakan hutang pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tindakan Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi merupakan pelanggaran prinsip fiduciary duty dan apakah Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan piercing the corporate veil. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan data sekunder adalah jenis data yang dipakai. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Disimpulkan bahwa tindakan Direktur Utama merupakan pelanggaran prinsip fiduciary duty, karena Direktur Utama dalam mengurus Perseroan tidak berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tidak menjaga kepercayaan yang diberikan Perseroan dengan bersikap tidak jujur, tidak transparan dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Authors: Elisabeth Putri  , Dyah Setyorini
Published: November 2022

Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik (HT-el) adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik (Permen ATR/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 2020). Pendaftaran Hak Tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Depok masih dalam tahap pengembangan namun implementasi pendaftaran Hak Tanggungan elektronik telah sesuai Permen ATR/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 2020, mulai dari persiapan sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (Sertipikat HT-el), hal ini dipengaruhi diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kendala yang timbul diantaranya berasal dari faktor internal misalnya kesiapan Kantor Pertanahan Kota Depok serta kesiapan pembenahan data;  sedangkan yang berasal dari faktor eksternal misalnya kesiapan SDM yakni PPAT serta Bank selaku pemohon sehingga proses berlangsungnya Hak Tanggungan Elektronik menjadi terlambat yang akan berpengaruh pada lahirnya Hak Tanggungan. Kedepannya semua kendala wajib dibenahi, meningkatkan verifikasi data serta mengadakan pembinaan intensif pada seluruh pihak terkait.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM YANG BERBEDA DARI KASUS SEJENIS DALAM DELIK NARKOTIKA
Authors: Satrya Manulung Bansage Immanuel Paparang  , Dian Adriawan Daeng Tawang
Published: November 2022

Ratio decidendi putusan hakim dinyatakan dalam suatu proposisi hukum, merupakan suatu premis yang memuat pertimbangan hakim membuat putusan hukum terhadap kasus yang diadili, yaitu kasus penggunaan narkotika. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana Ratio Decidendi Putusan Hakim Yang Berbeda (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.968/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Malang No.28/Pid.Sus/2020/PN.Mlg); dan Bagaimana penanganan terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika?  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Hasil penelitian skripsi adalah Melihat ke-2 (dua) putusan kasus narkotika tersebut terdapat perbedaan dalam hal penjatuhan hukum oleh hakim. Jika melihat ratio decidendi dari penjatuhan hukuman tersebut tergambar adanya ketidakkonsistenan majelis hakim yang mengadili kasus tersebut didasarkan pada tingkat perbuatannya sebagai bentuk dari beberapa argumen yang disampaikan dalam menjatuhkan putusan tersebut.
TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA UANG YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
Authors: Dian Natasha  , Setiyono
Published: November 2022

Berawal dari adanya program inovasi daerah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016. Program tersebut terkait dengan pembangunan industrialisasi garam rakyat, kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemilik tanah yang akan dibebaskan dan seorang pegawai negeri sipil untuk melakukan tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kesesuaian perbuatan menerima uang oleh pegawai negeri sipil yang dikenakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai sanksi pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Metode Penulisan berupa yuridis normatif dengan sifat penulisan deskriptif analitis, jenis data sekunder, pengumpulan data studi pustaka, analisis data secara kualitatif serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Berdasarkan dari fakta yang terungkap beserta peristiwanya, terdakwa seharusnya dapat dikenakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UU PTPK karena perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah patut diketahui atau diduga yaitu terdakwa menerima janji serta pemberian tanpa menolak penawaran tersebut padahal diketahuinya pemberian tersebut untuk menggerakannya berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto dan Ketua Tim Pengadaan Tanah.
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN FOTO PORNOGRAFI MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK
Authors: Rayhan Sheperd Dwicahyo Pramudito  , Azmi Syahputra
Published: November 2022

Maraknya penyebaran pornografi dikarenakan tidak banyak orang yang memahami resiko yang akan diterima didapat. Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku penyebaran foto  pornografi menggunakan akun facebook yang hanya menggunakan dakwaan tunggal yaitu dengan hanya menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik seperti pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mjn. Sedangkan di Indonesia, terdapat dua pasal serupa.  Sehingga penulis permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana penerapan unsur-unsur terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan atau menyebarluaskan foto yang mengandung pornografi menggunakan akun facebook pada Putusan Nomor: 12/Tip.Sus/2020/PN Mjn dan apakah sudah tepat atau tidak putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan atau menyebarluaskan foto yang mengandung pornografi menggunakan akun facebook pada Putusan Nomor: 12/Tip.Sus/2020/PN Mjn sesuai dengan tujuan pemidanaan? Dengan menggunakan penelitian normatife dengan sifat penelitian deskriptif analitis, hasil penelitian menunjukkan pemidanaan terhadap tindak pidana menyebarkan foto pornografi menggunakan akun facebook berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE merupakan lex specialis dengan KUHP dan lex consumen dalam hal informasi elektronik UU Pornografi. Namun pada perkara ini seharusnya Hakim lebih tepat memutus dengan dapat "mendistibusikan atau membuat dapat diaksesnya" bukan "mentrasmisikan", sehingga pemidanaan atas terdakwa sesuai tujuan pemidanaan.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBANTUAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 241/PID.B/2021/PN SBG)
Authors: Ronaldo  , Aprima Suar
Published: November 2022

Berdasarkan Putusan Nomor: 241/Pid.B/2021/PN Sbg seorang terdakwa bernama Ranto Silaban telah diputus dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Setelah diteliti terdapat keadaan atau kronologi dari kejadian kasus yang pada dasarnya hal tersebut merupakan kualifikasi dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP yang mengatur tindak pidana pembantuan pencurian dengan pemberatan, pokok permasalahan yang diangkat yakni, Apakah terdapat perbedaan antara pencurian dengan pemberatan dengan penadahan dalam studi kasus Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif lalu melakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan perbedaan antara Pencurian dengan Pemberatan yang termuat pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan Penadahan yang termuat pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Pasal 480 ke-1 KUHP terkait Penadahan ancaman terberat adalah 4 tahun ancaman pidana penjara. Bahwa dalam kasus ini Terdakwa Ranto telah melakukan pembantuan pencurian dengan pemberatan demi mendapatkan keuntungan.
ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (NOMOR 369/PID.SUS/2020/PN MRE)
Authors: Rafli Novaldi  , Dian Adriawan Dg. Tawang
Published: November 2022

Dalam Putusan No.369/Pid.Sus/2020PN Mre Hakim memutus perkara tersebut dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  yang teruang dalam Pasal 44 ayat 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dapat disingkat dengan KDRT merupakan suatu perbuatan atas seorang khususnya seorang perempuan yang mengakibatkan adanya kesengsaraan atapun penderitaan seksual, fisik, penelantaran rumah tangga dan psikologis. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana sanksi pidana pada KDRT terhadap pemidanaannya berdasarkan studi Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020PN Mre dan apa tujuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 berdasarkan studi putusan nomor 369/Pid.Sus/PN Mre. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menganalisis putusan hakim dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah menurut peneliti seharus nya hakim menjatuhkan terdakwa paling tidak setengah dari maksimal masa hukuman dari Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan untuk dapat memerikan rasa keadilan dalam menindak pelaku yang sesuai dengan Pasal 4 huruf c yang sesuai dengan tujuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA
Authors: Werner Wada Betu  , N.G.N Renti Maharaini
Published: November 2022

Perjanjian antara PT AHM dengan Main dealer dan Dealer yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan jasa lain dari PT AHM selain itu terdapat klausula perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu apakah tindakan PT AHM melakukan perjanjian tertutup dengan Main Dealer dan Dealer di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan Rulle of Reason yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil kajian terhadap UU Persaingan Usaha, pedoman pasal 15  beserta peraturan-peraturan terkait lainnya yaitu PT AHM dapat melakukan perjanjian dengan Main delaler akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh mengandung klausula tying dan Vertical Agreement on Discount. Selanjutnya dalam membuktikan perjanjian tertutup perlu menggunakan metode pendekatan per seillegal, karena perjanjian tersebut memberikan dampak negatif.
PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERHADAP PLAGIASI DI APLIKASI WATTPAD BERDASARKAN UU HAK CIPTA
Authors: Aqilah Shafa Qhintara Idris  , Rakhmita Desmayanti
Published: November 2022

Pada era digital ini, literasi digital merupakan salah satu bentuk karya yang banyak dikenal orang, terlebih lagi banyak sekali platform yang siap menampung penulis-penulis sastra digital salah satunya yaitu wattpad, namun karena adanya keterbukaan informasi apapun di internet, membuat karya apapun bisa diakses dengan mudah dan bebas, sebab itu banyak orang yang menyalah gunakannya dengan hal plagiasi. Rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana perlindungan hukum untuk pencipta karya sastra yang karyanya diplagiasi pada aplikasi Wattpad serta apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada oknum yang melakukan plagiasi pada aplikasi Wattpad. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, sifat penelitian deksriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum untuk pencipta karya sastra yang karyanya diplagiasi adalah telah diberikan secara Internasional maupun dalam instrumen hukum nasional. Dalam instrumen hukum nasional, hak ekslusif pencipta karya sastra dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap novel CW melakukan penjiplakan dapat diberikan sanksi yaitu berupa sanksi perdata dan sanksi pidana.
ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА СТРУКТУРУ ВРОЖАЮ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОГО ЖИТА СОРТІВ СИНТЕТИК 38 І ЗАБАВА
Authors: Kurylenko А. O. , Kuchmenko O. B.
Published: November 2022

The aim of the work is to study the influence of pre-sowing seed treatment with compositions of metabolically active substances on the structure of yield and yield of winter rye plants Varieties Synthetic 38 and Zabava in the South-Eastern Polissya of Ukraine. The material of the study was the seeds of winter rye varieties Synthetic 38 and Zabava and compositions of metabolically active substances: vitamin E (10-8 М), paraoxybenzoic acid (PABX) (0.001 %), methionine (0.001 %), ubiquinone-10 (10-8 М) and MgSO4 (0.001 %) in the following combinations - vitamin E (10-8 М) + paraoxybenzoic acid (0.001 %) + methionine (0.001 %) (EPM), vitamin E (10-8 М) + paraoxybenzoic acid (0.001 %) ) + methionine (0.001 %) + MgSO4 (0.001 %) (EPMMg), vitamin E (10-8 М) + ubiquinone-10 (10-8 М) (EQ). The positive effect of pre-sowing treatment of winter rye seeds with compositions of metabolically active compounds, namely EPM, EPMMg and EQ on plant development during the growing season affected the formation of productive stems in winter rye plants of Synthetic 38 and Zabava varieties. The largest number of productive stems in plants of both varieties was formed using the composition EPMMg. Pre-sowing treatment of seeds with the studied compositions of metabolically active compounds also affected the main indicators of crop structure, namely there was an increase in ear length, number of grains in the ear, grain weight in the ear, the weight of 1000 grains, but to varying degrees. The largest number of grains in the ear and their mass were formed by plants of both varieties by pre-sowing seed treatment with EPMMg composition. The largest mass of 1000 grains was also formed by plants of both studied varieties by pre-sowing treatment with EPMMg composition. Accordingly, the biological yield of winter rye in the experimental group with pre-sowing treatment with EPMMg composition was the highest for plants of both varieties. Analysis of the yield structure of winter rye showed higher yields when using a composition of metabolically active compounds EPMMg due to such elements as productive tillering, the number of grains in the ear, and the weight of 1000 grains. It is obvious that the demonstrated increase in the content of photosynthetic pigments (chlorophyll a and b) and the area of the leaf blade also contributes to the formation of plants with higher biological yields. Therefore, pre-sowing treatment with metabolically active compounds can be considered an effective method of agricultural technology, which has a positive effect on the size of the crop structure and the yield of winter rye varieties Synthetic 38 and Zabava. Substances that have shown their effectiveness can be used as components of stimulants.