bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KAJIAN DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEREMPUAN TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN
Authors: Hikmah Mutiara
Published: July 2017

Diskriminasi gender pada dasarnya adalah setiap pembedaan, penyingkiran atau pembatasan atau sebaliknya yakni pilih kasih yang dilakukan seseorang karena alasan jenis kelamin, sehingga mengakibatkan penolakan pengakuan dan kebahagiaan serta penolakan keterlibatan, dan pelanggaran atas pengakuan hak asasinya dan persamaan antara lelaki dan perempuan, serta hak dasarnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial serta budaya. Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang pengaturannya secara eksplisit terdapat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia RI No. 30 Tahun 1999 pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat diintisarikan mengenai hak-hak perernpuan di bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran, ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dalam ikatan dan putusnya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum. Walaupun secara teori mengenai hak-hak perempuan dijamin oleh pemerintah, namun dalam prakteknyaseringkali hak-hak tersebut terabaikan.
KEDUDUKAN PRINSIP KOMPLEMENTARITAS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL
Authors: Aziz Sari
Published: July 2017

Dalam pembentukan MPI yang bersifat permanen, negara-negara menginginkan keseimbangan antara konsep kedaulatan negara dengan kebutuhan untuk pelaksanaan universal dari norma-norma hukum humaniter internasional. Dalam hal ini kompromi tersebut terefleksi melalui mekanisme komplementaritas yang dianut oleh MPI. Ketika peradilan nasional dianggap gagal , maka peradilan internasional dapat mengambil alih tugasnya untuk memastikan para pelaku kejahatan diadili dan dihukum. Dalam hal ini MPI berlaku sebagai jaringan pengaman (safety-net) dalam hal suatu negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan internasional.
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN
Authors: Mamudji Sri
Published: July 2017

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (in court) atau di luar pengadilan (out court). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu. putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah". Untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa pada tabun 1976 seorang mantan hakim. Chief Justice Warren Burger dalam The Roscoe Pound Conference mengajak para peserta konperensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Sejak itu Alternative Dispute Resolution (ADR) mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
PROSPEK DAN URGENSI UJI MATERIIL UU NO 32 TAHUN 2004
Authors: Santoso Topo
Published: July 2017

Uji materiil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran bahwa hal ini akan menghambat jalannnya pemilihan kepala daerah secara langsung yang akan bergulir mulai Juni 2005 ini. Seperti telah dipaparkan,sebenarnya tidak perlu kekhawatiran ini, sebab uji materiil ini merupakan satu-satunya sarananya pengujian yang sah untuk mengetahui apakah benar undang-undang tersebut mengandung ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang dasar ataukah tidak.
DINAMIKA PENGATURAN RUMAH SUSUN ATAU APARTEMEN
Authors: Hutagalung Arie S
Published: July 2017

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuatruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS), untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan diperlukan peningkatan usaha-usaha penyediaan perumahan yang layak, dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.
PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 32 T AHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Authors: Nursadi Harsanto
Published: July 2017

Berubah-ubahnya peraturan perundang-undangan tersebut membawa dampak pada perubahan-perubahan substansi dari keberadaan dan pelaksanaan otonomi di daerah. Undang undang 32 Tahun 2004, pada dasarnya tetap menerapkan otonomi seluas-luanya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut serta prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Daerah yang dapat menjalankan otonomi tersebut secara penuh adalah daerah Kabupaten/Kota, sedangkan daerah Provinsi , selain menjalankan otonomi, sebagian lainnya juga menjalankan fungsi Dekonsentrasi.
KEMITRAAN PT BAT INDONESIA (PT BATI) DENGAN PETANI TEMBAKAU DI LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR DAN SINGARAJA, BALI (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)
Authors: Sidjabat Minar
Published: July 2017

Kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar diatur dalam UU No. No. 9/1995, tentang Usaha Kecil. Berikut penjabarannya. BAB I, mengenai KETENTUAN UMUM Pasal 1, nomor 8 mengatur bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Secara khusus dalam UU tersebut kemitraan diatur dalam BAB VII mengenai KEMITRAAN. Pasalnya adalah pasal 26 sampai dengan pasal 32.
ANALISIS DAN PREDIKSI PERMASALAHAN PERTANAHAN DI MASA MENDATANG
Authors: Sujadi Suparjo
Published: July 2017

Pertanahan atau lebih dari sekedar tanah adalah sebagaimana pengertian/definisi hukum yang terdapat di dalam penjelasan Pasal 4 UUPA yang dinyatakan sebagai bag ian permukaan bumi dan juga dapat meliputi sebagian tubuh bumi. Masalah pertanahan tentu saja memiliki lingkup yang amat luas karena akan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah yang dimaksud penjelasan Pasal 4 UUPA tersebut, seperti pemilikkan, penggunaan dan peruntukkan, perencanaan dan aspek-aspek lainnya yang terkait.
JUAL BELI DAN ASPEK PERALIHAN HAK MILIK SUATU BENDA (DALAM KONSTRUKSI GADAI SAHAM)
Authors: Darmabrata Wahyono , Hertanto Ari Wahyudi
Published: July 2017

Penjualan biasanya dilakukan secara tertutup oleh pihak kreditur (bank), yaitu dengan turut memperhatikan kepentingan dari pihak pemberi gadai." Hal tersebut merupakan suatu standar klausula yang lazim berlaku dikalangan perbankan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1347 KUH Perdata. dilakukan penjualan tersebut secara tertutup, adalahbertujuan untuk memberikan suatu privellege tersendiri bagi pemberi gadai lazimnya menghendaki agar sahamnya dibeli oleh pihak keliga yang memiliki core business yang sama dengan maksud dan tujuan perusahaannya. Tujuannya adalah agar perusahaan yang dimilikinyatersebut tidak jatuh pada tangan yang salah dan dapat berakibat buruk terhadap kinerja perusahaan yang telah dibangunnya.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN
Authors: Lestari Dewi
Published: July 2017

Momentum hari anti kekerasan terhadap perempuan yang diperingati dunia setiap tanggal 25 November, disambut dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT"). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bulan September tahun 2004. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam pembangunan hukum dan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat Indonesia. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tersebut adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), maka perlu di jelaskan bahwa karakteristik dari negara hukum, "pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia" merupakan karakteristik yang pertama dan utama.
LEMBAGA, BADAN, DAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN (STATE AUXILIARY AGENCIES) DI INDONESIA: TIN.JAUAN HUKUM TATA NEGARA
Authors: Nurtjahjo Hendra
Published: July 2017

Sejak permulaan Orde Baru hingga era reformasi yang masih sedang berlangsung saat ini, telah tumbuh demikian banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara, fungsi negara, dan tugas-tugas pemerintahan dalam arti luas. Lembaga-lembaga, komisi-komisi, atau badan ini muncul untuk menjalankan fungsi-fungsi negara (pemerintahan) sebagai pelaksanaanlebih lanjut dari tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Adakalanya secara struktural lembaga-lembaga ini bersifat sub-ordinatif, dapat pula bersifat koordinatif. Fungsinyapun dapat berganda (multiple). Misalnya satu lembaga dapat memegang dua hingga tiga fungsi sekaligus: fungsi legislatif (regulatif). fungsi eksekutif (operasional-administratif).maupun fungsi yudisial (memberikan punishment/hukuman), ini dimungkinkan. Scmua lembaga ini diidealkan memiliki kedudukan yang independen demi efektivitasnya. Derajat independensinya pun berbeda-beda.
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ERA REFORMASI: PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYUSUN KONSEPSI KEADILAN TRANSISIONAL DI INDONESIA
Authors: Satria Muhammad Aji
Published: July 2017

Transisi politik di Indonesia sejak Reformasi 1998 berimplikasi pada penegakkan nilai-nilaiHak Asasi Manusia, dengan fokus kajian pada bagaimana mencari konsep keadilan transisional yang tepat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM pada masa lalu. Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengawal konsep yang terbentuk agar sesuai dengan cita konstitusi Indonesia. Peran ini semakin terasa besar karena dalam era reformasi, salah satu kesulitan penyelesaian perkara pelanggaran HAM adalah penegakkan keadilan yang harus menggunakan perangkat warisan Orde Baru yang dikenal korup dan berpraktek curang. Hilangnya kepercayaan publik akan imparsialitas Mahkamah Agung membuat Mahkamah Konstitusi bagaikan "dewi penolong" dalam menegakkan nilai-nilai HAM secara adil berdasarkan UUD 1945.
PERANAN PARTAI POLITIK MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN HUKUM POLITIK YANG TIDAK SEMANTIK
Authors: Hutabarat Ramly
Published: July 2017

Dalam negara demokrasi konstitusional di Indonesia, keberadaan partai politik adalah suatu kemestian. Kehidupan partai politik hanya bisa terpelihara dalam iklim kondusif. Perwujudan negara demokrasi antara lain dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu). Dalam konteks Pemilu inilah partai-partai politik berperan terutama menjadi kontestan pemilu. Pembatasan yang sangat ketat terhadap keikutsertaan pemilu hanya disebabkan karena, Pertama, sifat pemerintahan yang otoriter. Kedua, partai-partai politik yang terlalu banyak sehingga tidak bisa dihindarkan adanya pengetatan terhadap jumlah partai politik yang ideal. Terlepas dari jumlahpartai politik yang ideal secara substansial esensi demokrasi adalah kebebasan. Tanpa kebebasan tidak ada ruang mendirikan partai politik. Kebebasan itu hanya mungkin terdapat di negara demokrasi bukan di negara yang otoriter.
PENGEMBANGAN KONSEP COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM KERANGKA PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Authors: Charolinda Charolinda
Published: July 2017

AbstrakCorporate social responsibility, in United States of America, has known as "corporate citizenship ". The most principle about their same meanings are designated to corporation's effort to conduct social and environtmenal care integrally in to Iheir business by voluntary methods. The practice of community development in Indonesia that have been conducted both State Owned Enterprise (SOE) and private companies need to be more intensified. This program cannot be exercised by charity ways, but needs phases 10 its persistence. Then it will result better situation on both corporation and local people. In legal aspect in Indonesia the program has not controlled in particularly regulation but spread in many regulations. In the author's sight those needs more government effords to secure that this agenda will continue by the aimed considerations.
PERAN REGULASI DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KEAMANAN INFORMASI (Suatu Pendekatan Normatif Sosiologis)
Authors: Harris Freddy , Priambodo Bono Budi
Published: July 2017

The authors here explain regarding the role of regulation to anticipating information security By sociological approaches it has reflected on the Indonesian conditions which had not adequate organized. Existing arranged is limited on certain sectors. social group. and corporations group either domestic and multinational levels. Most efforts to reach to better level have been initiated by many parties such as public sector. education. information technology industrial. professional community and civil. Here also recommended needs for clear policy and the whole implementation which be coordinated integrally under government chief's. Government leads under the authority to accomplishing the state under effective law and regulations
PERAN HAKIM DALAM PEMBARUAN HUKUM DI INDONESIA Hal-Hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Berkualitas
Authors: Siahaan Lintong Oloan
Published: July 2017

AbstrakThe author describes concerning Indonesian judge's condition that specificly in lesser competence. The qualified judge is necessitated to decided through any case in their desk's. More over the qualified judge can face against legal premise's that "law is always left behind to the society dinamic's" and it's resulted legal bareness. Most relevant reality in Indonesia situation at post reformation where many disputes aroused needs accomplishment. The judge ideally ought has knowledges and brilliant thinking method's which should decide the best decisions and colouring through legal development
PENERAPAN ELECTRONIC AUTION (E-AUCTION) OLEH PT. GARUDA INDONESIA DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLl DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Authors: Yoseani Amanda
Published: July 2017

Dalam era globalisasi saat ini suatu perusahaan dituntut untuk mampu menunjukkan keunggulannya pada cost leadership (keunggllian kompetitif dengan menekan biaya serendah mungkin) dengan membangun jalur distribusi yang paling efisien dan menghasilkan produk yang unggul dan kompetitif. Hal ini sesuai dengan istilah efficent productivity. efficient exchange dan efficient utility dalam konsep ekonomi sehingga efisiensi diperlukan karena adanya mekanisme pasar yaitu barang atau jasa yang diproduksi secara tidak efisien dalam pemakaian sumberdaya tidak mampu bersaing dipasar sehingga tingkat pembelian masyarakat sedikit, akibatnya produk yang tidak efisien akan tersingkir dari pasar karena ditinggalkan olehkonsumen
LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR PEMELUK BEDA AGAMA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Authors: Hutari Hutari
Published: July 2017

AbstrakIn Indonesian Marriage Law under Law number 1 year 1974 have stipulated that for the legal marriage is comply under the religion's norms of the parties and existing regulations. The case on inter-religious marriage can be percepted from the article 2 section 1 of the law the couple ought to conduct under their's religion norms. And general thought in differents religious norms have also restricted inter-religious marriage. This explanation then will also effective to all Indonesian citizen's whom have got their married in foreign country. The author suggested that the most favour ways to do is by change his/her religion to same of their couple's religion tosolve this problem.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR (BANK) DAN DEBITUR ( NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) BANK X
Authors: Fajriyah Nurjanatul
Published: July 2017

Pemberian kredit bank pada umumnya diperuntukkan bagi kredit korporasi/perusahaan dan kredit konsumsi. Biasanya bank meminta suatu jaminan dan/atau agunan, misalnya berupa Hak Tanggungan atas Tanah, Jaminan Fidllsia, dan la in-lain. Agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya (dalam hal ini merupakan jaminan). agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan
MP3 DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Authors: Adriani Theresia Yulia
Published: July 2017

Penulis menjelaskan tentang hak copy yang termasuk banyak minat Pihak seperti pemilik hak cipta yang dibuat atau dimiliki partai tersebut Mendapatkannya dari Para pihak adalah pencipta, perusahaan rekaman, Dan lembaga penyiaran. Pelanggaran terhadap hak copy harus Menyumbangkan kerugian masing-masing pihak dalam tingkat ketertarikan dan hak mereka. Reproduksi Melalui konten musik ke format digital di Indonesia harus sesuai Berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Copy Hak yang mengatur lisensi yang telah diatur sebelumnya.
PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN Dl INDONESIA
Authors: Zulfa Eva Achjani
Published: July 2017

Dirumuskannya tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut R-KUHP) merupakan hal yang dianggap belum atau tidak biasa oleh beberapa pemikir hukum pidana. Rasa "tak biasa" memang selayaknya dirasakan mengingat dalam KUHP yang berlaku saat ini, tidak satu pun pasal didalamnya yang merumuskan seearategas tujuan pemidanaan. Bahkan bila menelusuri berbagai perundang-undangan di Indonesia, baik undang-undang pidana atau undang-undang non pidana yang memuat sanksi pidana, alasan atau tujuan yang ingin dicapai dari pencantuman suatu sanksi pidana didalam perumusannya pun tidak pernah dibuat dalam suatu rumusan pasal tersendiri. Pertanyaan yang muncul dari kondisi ini adalah apa latar belakang para perumus R-KUHP mencantumkan perumusan tujuan pemidanaan didalam rancangan undang-undang tersebut? Apakah sedemikian perlunya hal ini dicantumkan didalam aturan perundang-undangan mengingat dalam KUHP yang ada sekarang hal ini tidak dirumuskan? Adakah akibat negatif yang muneul kalau tujuan pemidanaan tidak dicantumkah dalam peraturan perundang-undangan?
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PT. MAGNUS INDONESIA TERHADAP PT. GARUDA INDONESIA
Authors: Yuanita Eva
Published: July 2017

Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam Fv yaitu: Dalam Fv persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit yang dimuat dalam Pasal I Fvadalah setiap berutang dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, berdasarkan putusan Hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih paraberpiutangnya (krediturnya). Sebagai dasar Permohonan Pailit, rumusan ini menimbulkankesulitan tersendiri, sebab untuk membuktikan debitur yang berhenti membayar adalah keadaan berhenti membayar secara mutlak, hal ini menimbulkan kesulitan terutama dari segipembuk!ian kondisi debitur berhenti membayar. Kelemahan tersebut kemudian berusaha dikoreksi dalam UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 dengan memberikan suatu kondisi prasyarat yang lebih jelas yang diatur dalam pasal I ayat (I) UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telahjatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas pennohonannya sendiri (si debitur), maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN W ARALABA (STUDI KASUS: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ANTARA PT. LINGKAR NATURA INTI DAN NATASHA KASAKEYAN)
Authors: Lasamahu Ferry R
Published: July 2017

lstilah Fanchise berasal dari bahasa Perancis yang artinya bebas dari perintah (free from servitude) yang dalam bidang bisnis berarti kebebasan yang diperoleh oleh seorang wirausahawan untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu dalam wilayah tertentu. Waralababukanlah suatu bisnis tapi merupakan suatu konsep, metode atau sistem pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaanJ (franchisor) dalam mengembangkan dan memasarkan usahanya tanpa melakukan investasi langsung tapi melibatkan kerja sama pihak lain (franchisee) untuk membuka tempat penjualan (ouller)" Usaha ini didapat melalui lisensi' yang diberikan oleh franchisor dengan memberikan ijin kepada penerima lisensi untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan terhadap produkJjasa yang dilindungi tersebut dan menerima imbalan darinya yang disebut royalty Lisensi adalah bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah disetujui oleh negara anggota perdagangan dunia (world Trade Organisalion-WTO). Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 tentang Waralabadan peraturan pelaksanaannya dalam Kepmen Nomor 259/MPP/Kep1711997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
ANALISIS FUNGSI DAN PERAN PENYELENGGARA JASA T ANDA T ANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PERUSAHAAN
Authors: Kusuma Rizal C
Published: July 2017

Pemanfaatan media elektronik (internet) untuk menunjang transaksi perniagaan elektronik (e-Commerce) telah berkembang secara cepat. E-Commerce bukan saja telah menjadi main-stream budaya negara-negara maju tetapi juga telah menjadi model transaksi negara-negara lain termasuk Indonesia. Namun kegiatan-kegiatan eCommerce dalam jaringan internet yang seringkali disebut sebagai dunia maya (virtual world) telah menyebabkan timbulnya kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik (S£) untuk mengamankan pertukaran informasi serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik (internet). Suatu pertukaran informasi melalui media elektronik (internet) yang terkait dengan transaksi bisnis atau perdagangan secara elektronik, memerlukan pengamanan melalui infrastruktur kunci publik (Public Key Infrastructure) agar informasi yang dipertukarkan hanya bisa dibaca oleh penerima yang berhak dan tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berhak (Privacy/Confidentiality), identitas pihak yang terkait dapat diketahui atau dijamin otentisitasnya(Authentification), informasi yang dikirim dan diterima tidak berubah (Integrity), dan pihak yang terkait tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi (Non Repudiation).
PERUBAHAN POKOK DALAM PERATURAN PENDAFTARAN TANAH MENURUT PP NOMOR 10 TAHUN 1961 DENGAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997
Authors: Indrayanto U
Published: July 2017

Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang pendatiaran tanah sebagai dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum. Kewajiban pemerintah untuk mengadakan kegiatan tersebut diatur dalam pasal 19, sedangkan bagi para pemegang hak diatur dalam pasal 23, 32, dan 38 UU Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 mengamanatkan tentang pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah(PPJ. Hal ini sejalan dengan tata urutan (hierarki) perundang-undangan, dimana PP menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang, baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas-tegas menyebutnya. Materi muatannya adalah sama dengan undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya. PP yang pernah berlaku ten tang pendaftaran tanah yakni PP Nomor 10 Tahun 1961 Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor. 28 Tambahan LembaranNegara Nomor. 2171 yang diundangkan pada 23 Maret 1961. PP ini mencabut segala peraturan terdahulu mengenai pendaftaran tanah. PP Nomor 10 Tahun 1961 kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diundangkan tanggal 8 Juli 1997.
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA
Authors: Gunawan Winarno Adi Adi
Published: July 2017

AbstrakThe peninjauan kembali (revision) under Indonesian procedure law. system isas an extra ordinary efforts to against the supreme court decisions. Revisionis applicable to the permanent decision by involved party that ought tofilling the sue to the Supreme Court (Mahkamah Agung-Rl). Based on lawnumber 4 year 2004 has stipulated condition on the revision is undercircumstance on any situation under article 23 section 1 which ought tounder law provisions. The author here notes that any possibly impedimentappears will not technically happen in practice later. Oftenly in revisionimplementations the lack or weakness does exist by the applicant side 's. Themostly be deficient in the relevance's legal application to be considered uponSupreme Court.
MASALAH-MASALAH HUKUM AKTUAL DALAM WACANA REFORMASI AGRARIA DI INDONESIA
Authors: Sujadi Suparjo
Published: July 2017

AbstrakThis article does endeavor to launch many issues in recent agrarian reformin Indonesia. Many factors become considerations to conduct newlyagrarian reforms and momentously. The prior agrarian reforms outstandingin the ideal agrarian and land tenure structure that has reflected many landconflicts needs adequate resolution. That situation coincides to the hugenumber of deprived people who living in less in public service such as food,education, health, living hood that have reflected any social-economic gaps.All of them ideally are the mostly agrarian concern to be accomplished bymainly idea to create ideal land tenure and access to land itself. Ultimately,the unfinished on delegation of power between central to local government inpost decentralization law since 1999 has been substantial problems.
PERADILAN KASUS GRATIFIKASI HARINI WIJOSO . (SEBUAH ANALISIS-KRITIS)
Authors: Junaedi Junaedi
Published: July 2017

AbstrakThe author elaborates concerning the corruption case's which involvedformer judge Harini Wijoso whom acting her recent advocate jobs forProbosutedjo as the accused corruption's actor. The advocate here thenbecomes accused also by doing corruption practices on bribery ways. In thecourt 's session the accusation of public prosecutors to Harini have reflectedthe criminal effords. Under Indonesian Criminal Law its classified asformeel delicten' (formal offensive) which then has qualified Probosutedjoas the involved aclor of crime perfomers. In fact then Corruption EradicationComission (KPK) has overulled through Probosutedjo as the accused. Theauthor here has thought that Probosutedjo is not the whistle blower byhimself involved on criminal conduct's, In this case the KPK have practicedinconsistency and abuse du droit by considering that KPK haven'tauthorized to suspend the investigation or due process of prosecution
PELUANG PEMULlHAN T1NDAKAN ULTRA VIRES D1REKSI SUATU PERSEROAN TERBATAS
Authors: Hertanto Ari Wahyudi
Published: July 2017

AbstrakThis article does trying to give more horizon regarding two mainstreams onultra virus doctrine's. The conservative propositions is said on the rigidnature of the doctrine whilst the another has thought on the flexibilitytoward the principle. Those flexibility is embarks from their existence whichabsolutely needs within any modification thats still available. But then howfar through modification can be done will invite also the relevance factor'sitself. In case of any misconduct done (ultra vires) by the companymanagement (direction boards member·s). so it shall punish them underunlimited responsibility and can be personally alleged. The general principleconsidered is that the company management boards ought to comply and runlaw and regulations. company by laws. share holders meeting within alsonorms inside of fiduciary duties doctrine's
YURISDIKSI PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM (ANALISIS KASUS PEMERIKSAAN HAKIM PT. BANDUNG TERKAIT SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA DEPOK)
Authors: Darwin Andi Ahmad Nur
Published: July 2017

AbstrakThis article is as a result of normative law research which endeavors toexplain regarding ensued case in local head (major) election in Depok town.As the result of Judicial Comission 's examination that has issuedreccomendation to apply temporary discharged sanctions towards Head ofJustice who examined the case. In the author analyze here it doesnotComission competences because chiefly fall in to decision excellence. Theparameter of exelence is considers on legal thoughts (correctness aspectsthrough implementation and legal interpretations, relevance of considerationand the decision), and legal reason's factors. They all are becomes thejudicial technical which is more Supreme Court (Mahkamah Agung)competences and adequately not as the Comission holds of
PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA
Authors: Riyanto Astim
Published: July 2017

AbstrakPancasila is a name of basic norm (Grundnorm) of a State that is calledRepublic of Indonesia that standing on 17 August 1945. Pancasila wasformularized by the founding fathers of Indonesia and established byCommittee Preparation Freedom of Indonesia on 18 August 19-45 to becomefundamental state of Indonesia. The Pancasila had enclosed in the Preambleof The Constitution of The Republic of Indonesia of 1945. And then,Pancasila as national ideology. national basic unity. and guiding nationalbehavior or way of life of people or nation of Indonesia. Thus, Pancasila isinnerself of nation of Indonesia. The Pancasila had integrated a nation ofIndonesia that plural. Without the Basic Norm of Pancasila will not to beIndonesia like that there is now and to future. Therefore, existence ofPancasila is the real need for insurance integration of nation and state ofIndonesia.
DEMOKRASl lMAJINASI DALAM PERTANAHAN
Authors: Puspita Dina
Published: July 2017

AbstrakThis article trying to remind on the basic function of land as the ultimatesource of living. On the author 's sight that principle deemed has beendishonored by law enforcers and government agency whom hold authorityon land affairs. It has been figured out from bleeding incident in Alas Tlogo.East Java that had been triggered by land dispute. In that incident hasproved syndrome of despotic's state power. Justice in land was violated bypositive law in where beraucracy and administrative that still on the lack ofgood services reflection. At the edge has resulted court sessions which alsocarry out the same spirit like another government agency as said by theauthor like circus-clowns. By that argument the author give her explanationconcerning democratic state 's idea. prosperity of people direction justhappens in imagination outlook.
BUDAYA MALU, BUDAYA SALAH, DAN BUDAYA HUKUM
Authors: Hutagalung Mura
Published: July 2017

AbstrakThis article does explore on the culture aspects that given theirs impact tothe law enforcement in Indonesia. Many problems in law enforcement on theauthor elaboration said on the many aspects that rooted on cultural sphere's.And by the antrhropology approaches the author try tp giving many analysisby shame culture. guilt culture, and legal culture itself The author alsogiving proposition that socio-cultural values are not uninhibited fromattitude, mindset. and culture aspects that driving and ought to exist indeveloping country. By disregarded towards those aspects would affect onthe fall short of physical development aims. The author reminds on the manydeveloping countries fail's by abolished cultural aspects which revealed onspendthrifting's and corruption practices
REFORMASI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA: PERUBAHAN KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF BERDASARKAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Authors: Darmono Budi
Published: July 2017

AbstrakThis article does scrutiny on the latest progress at post amendment ofConstitution of Republic Indonesia. Commonly, implication of theamendment does reflecting significant change through executive, legislativeand judicative powers. Here elaborated many significant changes such as themore constricted power of People Consultative Assembly (MPR), Presidentand wider power of House of People Representative (DPR). MPR has nomore power to constitute the president, because the president currentlyelected by direct elections and have no responsibility to MPR but still havepower to impeach the president by Mahkamah Konstitusi recommendations.The another new is on the forming of Dewan Perwakilan Daerah, thenreflected tricameral of Indonesian Parliament structure (MPR, DPR, DPD)In judicative power has settled the Court of Constitution (MahkamahKonstitusi) that hold judicial review power against constitution violence bylaw regulation. More issues on judicative power also can be seen on manyspecial tribunal settled such as human rights, corruption, after has beeninitiated in 1999 by commercial court.
ANALISIS KASUS ATAS DUGAAN TERJADINYA INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK
Authors: Sari Dedi Indra
Published: July 2017

AbstrakThis article is published as research result on actual case of insider tradingin Jakarta Stock Exchange concerning state owned enterprise PTPerusahaan Gas Negara (persero). Under Law Number 8 year 1995regarding Pasar Modal (Stock Exchange) article of95 the due process mustbe conducted because the most factors fulfilled. In case any suspect oninsider trading or another criminal conducts the role of stock exchangeauthority is mostly important. It will be effective in illicit suspicion on stocktransaction any emiten and auto rejection can detect that by indicators:return or negative return, volatility, frequency transaction, volumetransaction, domination of market members. The critical point of the authoris directed to stock exchange authority that in step was not conducted realaction to prevent crime conduct. The exception rule under Article 98 is notlawfully to prohibit or not doing investigation and in the author thoughtinvestigation must be conducted to sustain through prosecution.
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
Authors: Lestari Dewi
Published: July 2017

AbstrakThe author here does elaboration concerning human rights concourse inwide and launched many examples on violations since long time ago. Theexplanation concerning human rights in this article talking the trend in postworld war 7 that also was influenced into newly Indonesia state in 1945.Embark from the contemporary and trend then many law and policy havebeen promulgated to giving assurance on human rights protection in mostcountries over the world. But then aroused inconsistency through humanrights enforcement and here the author introduce some principal problemson the many cases violation and specificly in what have happened overchildren and women until recent times. Here the author suggested to newparadigm to oversee children and women as victim of human rights violencein inclusive and comperehensive approaches.
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI CARA UNTUK MEMPERKUAT PERANAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH Dl lNDONESIA
Authors: Prabowo Eddie , Kuswiratmo Bonafisius Aji , Barito Julius Caesar
Published: July 2017

AbstrakThe role of Dewan Perwakilan Daerah (DPD) as subsystem of high statebody has no proper power to representing regions in Indonesia. The DPDhave only role restricted on the regional problems even have the same levelwith House of People Representative (DPR). It constituted under fourthamendment that has stipulated regarding People Consultative Assembly(MPR) which consists of DPR and DPD But in fact the DPD have limitativerole to representing the whole of regional interests. It reflected on thenarrow contribution of the DPD only towards legislation process regardingregional decentralisation, new regional forming, and development. On theauthor thought that all the effective law and regulations will affect toregional and the people interest but DPD has been reduced their role toprotect that interests.
FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI PENGAWAS PERBANKAN DI INDONESIA
Authors: Hikmah Mutiara
Published: July 2017

AbstrakThis article giving elaboration regarding Bank Indonesia role as centralbank that hold significant's role and position in Indonesian economicprogress, so Bank Indonesia ought to take position in the change of economicsystem from command economy to market economy. Considering thatcircumstance the role of Bank Indonesia under Article 23D of Constitution ofRepublic Indonesia has been endorsed to promulgating Peraturan BankIndonesia (Bank Indonesia Regulation) which is has same level withPresidential regulation. That regulation considers to the Bank Indonesiaroles to accomplishing through implementation of Law Number 23 year 1999regarding Bank Indonesia. Under the Law central bank have responsibilityto assure and conserve toward rupiah stability. monetary policy. continuityof payment system and banking supervision
PARATE EKSEKUSI: HAK KREDITUR, YANG MENDEROGASI HUKUM FORMIL (SUATU PEMAHAMAN DASAR DAN MENDALAM)
Authors: Anggoro Teddy
Published: July 2017

AbstrakThis paper explains concerning one of the ways execution of security goods,by the name parate eksekusi. In which practice, happened not full understoodabout this execution concept. This fact, can visible from difficulty of creditorwill do the execution, because must passed formalities of prosedural law.Actualy, parate execution is exlusion of procedural law formality which iscourt institution do not have competency here. In this matter appropriatewith means and purpose that parate eksekusi.
ASPEK-ASPEK PENTING UNTUK DIPAHAMI OLEH PARA AHLI/PRAKTISI HUKUM TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS (SUATU PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
Authors: Hertanto Ari Wahyudi
Published: July 2017

AbstrakThe company financial report in Indonesia does comply to Company Lawthat recent is Law number 40 year 2007 that applied to either private orpublic company as had governed at article 56 previous company law. Roleand function of lawyer in this subject is to assure that the financial structurereported has reliability and accountability under legal concerns. This articleis focused not only on company law aspect but also submits deeper thoughtsby more relevant factors. It 's embarked on knowledge of standard professionthat giving supports behind the financial report creation. Many affiliatedprofessions those also have different concern but here they are ought toperform mutualism symbiosis under thought that they are have dependencyand relevancy each other
INTERNATIONAL ENVIRONMENT PROTECTION DURING ARMED CONFLICT CASE STUDY: ISRAEL-LEBANON CONFLICT
Authors: Afriansyah Arie
Published: July 2017

AbstrakDuring the last decade many armed conflicts were occurred between nationsor states. From that situation initially people just have interests throughhuman who been victim more than environment destructions that had beenaffected. Furthermore since those environment defects have influencedthrough human living then triggered awareness toward worst effect of thewar. The author by this article does configure how by conflict between Israeland Lebanon (Hezbollah) have shaped bad affects not only to local but alsoregionally through the environment. Under that elaboration then willexamine how to resolve the conflict under international law and also toascertain state liability through environment destruction what was ensued
THE AMENDMENTS OF THE CONSTITUTION OF 1945: ITS IMPACT ON INDONESIAN LEGAL SYSTEM
Authors: Darmono Budi
Published: July 2017

AbstrakThe Constitution of 1945 was not amended for 54 years. Some people evenregarded it as 'sacred' constitution because it was 'untouchable '. Somepeople said that it was not amended because it was advantageous for therulers. This Constitution was, in fact, concise. It consisted of three parts. Thefirst is Pembukaan or Preamble. The Preamble contained, and still containsthe Pancasila, the state 's fundamental norms. The second part is the BatangTubuh or Body. This consisted of only 37 articles of primary provisions, 4articles of transitional provisions, and 2 articles of additional provisions.The third part was the Penjelasan or Elucidation (explanatorymemorandum). According to point IV of the Elucidation, the reason for theConstitution's conciseness was to avoid rigidity. The Elucidation describedsociety as dynamic and volatile, especially in time of revolution. Therefore, ifdetailed matters were stipulated in the Constitution, the state might not havebeen able to keep up with the changes in society. Furthermore, point IV ofElucidation stated that despite the Constitution is concise, the most importantthing in running the government is the semangat or spirit of those who runthe government.
HAK MENGUASAI NEGARA, PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
Authors: Koeswahyono Imam
Published: July 2017

Abstrak The right of management of the state since early Dutch colony until thisrecent transition era has became terminology that been debated. Thatcontroversy persists by the strength of the state intervention through the vitalnatural resources for agrarian nations beside biased articulation indiscourse but also on state right in praxis terms. Those situations haveprolonged even had begun any transformation in politic's paradigm of priorNew Order (Orde baru) to the recent transition era and had not impacted tothe reconceptualization through that state right and praxis. Under the authortought it needs significant effort which is based under legal pluralism,decentralization by the participative of legislative drafting method alsosustainability and public anccountability principles. Without considering tothose factors the author remark it would arise mis-perceptive through theright managament of the state, latent/massive conflict over regions thatcontra productive to development progr.ess and such natural disasters
PERMASALAHAN PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Bahar Ujang
Published: July 2017

AbstrakThis paper discusses the issues related to land acquisition for the purpose ofbuilding public infrastructure. The land acquisition is carried out by theMinistry of government institution/Agency/Work Unit and funded by theNational or Regional State Budget pursuant to the Presidential RegulationNo. 36/2005 dtd. 3 May 2005 which is revised in Pressidential RegulationNo. 65/2006. The common problem arising is the prolonged land-valuerelated disagreement between the party employing the land acquisition andthe local community or individuals in possession of the land ownershiprights. Often are prices set by landowners far beyond the reasonable ceiling,while fund allocated for the land clearance is very limited. If after manyconsultations an agreement on price cannot be reached, the employer of theland acquisition will determine the form and amount of the compensationpayment and delegate its disbursement to the District Court (Consignment)with jurisdiction covering the land is dispute. This consignment institution isnot legally acknowledged and is contradictory to the state expendituremechanism, which requires public expenditure to be made against legitimatedocuments and proofs for its proper as well as rightful usage. Thedisbursement mechanism of payment made available from the National StateBudget, in particular the payment related to compensation of landacquisition Jar the purpose oj public infrastructure project, requires it to bemade directly to the bearer oj the land ownership rights after the land hasbeen declared as cleared. The receipt oj consignment made to the Courtcannot be considered as a legitimate proof or public expenditure
HUKUM ADAT vis a vis HUKUM ISLAM DI ACEH: TINJAUAN SEJARAH HUKUM DI KESULTANAN ACEH TAHUN 1516-1688 M.
Authors: NWAY Ayang Utriza
Published: July 2017

AbstrakThe author does figures and analyze about criminal conduct and thepunishment pattern in Aceh region during 16th and 17th centuries that bedone by historical approach. The substance is explores regardingpunishment was applied by Aceh Sultans that be developed by ultimatesources from both local and foreign visitor testimony who come from Europeand Asia to Aceh regions. By those sources then the author is confidence todoing clear description regarding punishment system was applied duringthose centuries is adat law or Islamic law ones by adequate historical factsand not only blind claim. The author proposes thesis that Aceh kingdom(kesultanan) that claimed as Islamic government system but using adat lawto govern and regulate their people and was not Islamic law as recentcommon perceptions continuing.
IDE NEGARA KORPORATIS MENURUT SOEPOMO & BENITO MUSSOLINI
Authors: Manullang Fernando
Published: July 2017

AbstrakThis article scrutinizes toward Soepomo 'corporatist state' thoughtsinfluences through Indonesia constitution (UUD R1 1945) that compare toanother Benito Mussolini's. The author here finds about the similarity valueboth Soepomo and Mussolini perspectives regarding character and origin ofa state. Those thought is accepted although no any formal claim on UUD RI1945 is applied corporatist state system but its influence still exist in insideof The same situation in fascism fashions neither in formal or substantialform can be found in UUD R1 1945. The author keeps curiosity on thesimilarity thoughts of Soepomo and Mussolini about corporatist state isassumed be influenced by inadequate fascism. The inadequate itself isentitled only by a number of indication and not by plenty facts that direct tothere. This assumption has been a Nasution claim on Japanese fascism waspersuaded on UUD R1 1945 drafting even in insufficient form
HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
Authors: Mardani Mardani
Published: July 2017

AbstrakThis article does describe concerning Islamic law existence in Indonesialegal system. The author writes that Islamic law that has became obeyedlegal norms system by majority Muslim as living law. It has also beeninherently dogma and belief of Islamic religion and in national policytowards legal developm ent then becomes significant factors. Elaboration onIslamic law here focuses in historical approach and applies existence theory.The existence theory does figures Indonesia legal system at past, current andfuture times. This theory also proposed that Islamic law is exist inIndonesian law either in written or unwritten and can find in various life 'saspects and legal practices.
PRAKTEK PEMBEBANAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI INDONESIA
Authors: Hutagalung Arie
Published: July 2017

AbstrakThis article elaborates concerning Indonesia secured transcation thatfocused on hak tanggungan (Indonesian mortgage) in anxious practicalperspectives. The origin of the apprehension is rooted on the regulationmethod of foreclosure hak tanggungan. The regulation itself that abide byprior Dutch law (HIR dan Rbg) has reflected inconsistency on Indonesiansecured transcation law refom. That divergence is reflected by their longdistance era perspectives and unsimilar concern which is HIR and Rbgcommonly effective for civil procedure that then has not sophisticated on haktanggungan foreclosure. The most significant anxious implication at practicearea has been resulted by divergence happens on foreclosure procedure.Under article 6 Hak Tanggungan Law foreclosure can be done by parateexecutie (selling by granted proxy) methods, but then be released bypargraph 9 of General Eludication that stipulate any fiat executie (courtorder). That situation is continuing in practice even by Law number 10 year2004 has released stipulation that eludication of law has no tight bind andeffective power.
STATUS TANDA PEMBAYARAN PAJAK HASIL BUMI (REFLEKSI KETIDAKHARMONISAN SISTEM RECHT KADASTER DAN FISCAAL KADASTER MEMBERlKAN KEADILAN)
Authors: Sujadi Suparjo
Published: July 2017

AbstrakThis article engages Indonesian land and fiscal cadastre disharmony togiving legal certainty and land title security. The issue itself does not freefrom historical background regarding both land tax and land registrationsystem which has applied until recent time. Many land disputes such asMeruya Jakarta Bara!, Polonia Airport Medan land disputes are embarkedconcerning prior land tax evidence's which then has not accommodate byland registration. More factors that has been made become worse byberaucracy practice and the haves group whom have more power and accessto reach winning in many levels through dispute resolutions. The victims thatunfairness are deprived peoples who have no same access to landregistration and justice.