bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penerapan Tarif Impor dan Implikasi Ekonominya dalam Perdagangan Beras di Indonesia
Authors: Malian A. Husni , Muslim Chaerul , Erwidodo NFN
Published: October 2017

English
Since December 1, 1998 the government has taken discrete measures of abolishing fertilizer subsidy and liberalized rice and fertilizers trade. To compensate the rice producing farmers the government decided to increase the hulled dry rice floor price from Rp. 1,000.- to Rp. 1,400.- - Rp. 1,500.- per kg. To implement effectively the new floor price mentioned above the government of Indonesia has one choice only which is in accordance with GATT/WTO rules, i.e. to impose an import tariff. Results of the analyses indicate that the ad valorem tariff applicable as high as 40 percent is effective for the whole year or 30 percent if it is applied in January to June period only. The application of this rice import tariff is good for one or two years only in line with the restructured rice agribusiness system.

 

Indonesian
Sejak tanggal 1 Desember 1998, pemerintah telah mengambil kebijakan berupa penghapusan subsidi pupuk dan membebaskan perdagangan serta tataniaga pupuk dan beras. Sebagai kompensasi kepada petani produsen padi, pemerintah juga mengamankan harga dasar yang baru tersebut, pemerintah Indonesia hanya memiliki satu pilihan yang sesuai dengan kesepakatan GATT/WTO yaitu menerapkan tarif impor beras. Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif ad valorem yang dapat dikenakan adalah 40 persen bila diberlakukan sepanjang tahun, atau 30 persen bila hanya berlaku selama masa panen raya padi yang berlangsung antara bulan Januari sampai Juni. Penerapan tarif impor beras ini sebaiknya hanya ditempuh selama satu sampai dua tahun, seiring dengan penataan kembali sistem agribisnis beras yang berlangsung sekarang.
Kebijaksanaan dan Perspektif Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Mendukung Otonomi Daerah
Authors: Sudaryanto Tahlim , Rusastra I Wayan
Published: October 2017

English
The role of regional government on agricultural development management will be very important by the implementation of UU No.22/1999 and UU No.25/1999. On the spirit of autonomy, the local government is still needed to consider and accommodate some of national agricultural development strategy such as considering agricultural on transforming economic structure, enhancing sustainable food security, agribusiness and agropolytan development adapted for the benefit of regional development as well as the welfare of the local people. In this case, AIAT played an important role through focusing on resource based agricultural development supporting by location specific technology in order to have higher financial and economic efficiency. During the transision period, technical, management, and financial support from central government are necessary, especially for the region having budget constraint and limited capacity of human resource development. For the perspective of autonomy, AIAT or Agency for Regional Research and Development (Balitbangda) have to strenghten participative research planning program and its implementation through empowering interregional research coordination, human resource development, and condusive insentive system.

 

Indonesian
Implementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 memberikan implikasi strstegis mengenai peran daerah dalam menejemen pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan pertanian. Dalam semangat otonomi daerah, pemerintah setempat perlu tetap mengacu dan mengakomondasi beberapa strategi pembangunan pertanian nasional seperti transformasi struktur ekonomi berbasis pertanian, peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan, pengembangan agribisnis dan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan agropolitan yang diadaptasikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Balai pengkajian Teknologi pertanian (BPTP) memegang peranan penting melalui pengembangan komoditas unggulan lokal yang didukung teknologi spesifik lokasi dan sesuai dengan potensi sumber daya dan keunggulan komparatif wilayah. Dalam masa transisi ini, dukungan bimbingan teknis, menejemen, dan pendanaan dari pusat masih tetap di perlukan, khususnya bagi daerah yang terbatas kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan keuangannya. Dalam perspektif otonomi daerah, BPTP/Balitbangda perlu memperkuat perencanaan dan pelaksanaan seluruh program penelitian/pengkajian partisipatif, dengan penguatan koordinasi penelitian antar wilayah, pengembangan SDM dan sistem insentif yang handal.
Peran Pertanian Pinggiran Perkotaan dalam Penyediaan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Keluarga
Authors: Malian A. Husni , Siregar Masdjidin
Published: October 2017

English
This paper presents the dwindling role of peri urban agriculture due to the urban development policy that has been bias towards manufacturing and service sectors. The policy and the economic crisis have different effects on the farmers of leafy vegetable, orchids, and ornamental plants. The increase in prices of fertilizers and wage rates and the decreasing demand for orchids and ornamental plants in 1999 have reduced the farmers' income. On the other hand, the increasing demand for leafy vegetables has encouraged a more intensive use of land without taking care of health problems and the environment. It is necessary therefore, that the development of peri urban agriculture be directed towards promotion, partnerships, and environmental sanitation.

 

Indonesian
Tulisan ini menyajikan peran pertanian pinggiran perkotaan yang makin berkurang, sebagai akibat dari kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih berorientasi kepada industri manufaktur dan jasa. Perubahan struktural pertanian perkotaan tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap petani yang mengusahakan sayuran, anggrek dan tanaman hias. kenaikan harga pupuk dan upah tenaga kerja yang diikuti dengan penurunan permintaan anggrek dan tanaman hias selama tahun 1999 telah menurunkan pendapatan petani. Sebaliknya, kenaikan permintaan terhadap sayuran telah mendorong pengelolaan lahan secara lebih instensif serta mengabaikan aspek kesehatan dan lingkungan. dalam kaitan ini perlu di kembangkan pola pembinaan pertanian perkotaan yang lebih diarahkan pada teknologi hemat lahan, serta upaya promosi, kemitraan dan sanitasi lingkungan.
Reformulasi Kebijaksanaan Perberasan Nasional
Authors: Kasryno Faisal , Simatupang Pantjar , Pasandaran Effendi , Adiningsih Sri
Published: October 2017

English
Rapid rice production growth leading to the achievement of rice self sufficiency in 1984 came from productivity and harvested area which both had been growing rapidly as the results of technological break through (the Green Revolution), infrastructure development, rice field extensification and comprehensive incentive as well as facilitating policies. It was a phenomenal achievement. The rice self sufficiency was proven not sustainable, however. This review shows that since mid 1980's rice production growth has been slowing down and increasingly unstable value to innovation stagnation, over intensification syndrome, over extensification and land conversion, declining incentives and institutional fatigue. Indonesia has become rice net importer since early 1990's and even the largest world rice importer since late 1990's that undermines national food security. Revitalization of trend rice sector has become an imperative strategic national policy agenda. The paper also discusses some policy options for revitalizing the rice sector.

 

Indonesian
Pesatnya pertumbuhan produksi beras yang memungkinkan Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984 berasal dari pertumbuhan produktivitas dan luas panen sebagai hasil dari terobosan teknologi (Revolusi Hijau), pembangunan infrastruktur, perluasan areal, dan kebijakan insentif maupun fasiltasi yang komprehensif. Keberhasilan tersebut sungguh fenomenal. Namun demikian, swasembada berat tersebut terbukti tidak berkelanjutan. Ulasan ini menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 1980'an pertumbuhan produksi beras telah mengalami perlambatan dan semakin tidak stabil pula sebagai akibat dari stagnasi inovasi, sindrome over intensifikasi, over ekstensifikasi dan konversi lahan, penurunan insentif dan kelesuan institusional. Indonesia telah menjadi importif netto beras sejak awal tahun 1990-an dan bahkan menjadi importif terbesar di dunia sejak akhir tahun 1990'an sehingga ketahanan pangan nasional semakin rawan. Revitalisasi sektor perberasan nasional merupakan salah satu agenda kebijakan strategis mendesak. Makalah ini juga membahas beberapa opsi kebijakan dalam rangka revitalisasi sektor perberasan nasional.
Tingkat Pencurahan Kerja Rumah Tangga di Pedesaan: Studi Kasus di Empat Desa Kabupaten Kudus dan Klaten, Jawa Tengah
Authors: Sudaryanto Tahlim , Saliem Handewi Purwati , Pasaribu Sahat M.
Published: October 2017

Indonesian
Penelitian-penelitian ketenagakerjaan di Indonesia sebagian besar mendasarkan diri pada konsep Labor Force yang mengelompokkan angkatan kerja ke dalam kategori bekerja atau menganggur. Pendekatan tersebut tidak menggambarkan tingkat penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Tulisan ini menyajikan analisa tingkat pencurahan kerja rumah tangga di pedesaan yang merupakan hasil studi kasus di Kabupaten Kudus dan Klaten Jawa Tengah. Dalam telaahan ini dinadingkan tingkat pencurahan kerja antar kelompok rumahtangga menurut luas garapan sawahnya. Hasil analisa menunjukkan bahwa petani kecil mempunya tingkat pencurahan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok petani yang mempunyai tanah lebih luas. Namun demikian, tingkat pendapatan yang diperoleh ternyata lebih kecil.
Kajian Harga Gula Indonesia 1972-1980
Authors: Darmawan Delima H.A. , Baharsjah Sjarifudin
Published: October 2017

Indonesian
Perkembangan ekonomi gula pasir tahun-tahun terakhir dicirikan oleh adanya kelebihan permintaan dibandingkan dengan penyediaan dalam negeri. Karena gula merupakan salah satu bahan pangan pokok, campur tangan pemerintah saat ini cukup intensif. Cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan pembentukan stock dan kegiatan pasar berupa penyalurannya pada saat-saat diperlukan. Tulisan ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas kebijaksanaan tersebut, dengan kriteria berupa taraf integrasi pasar gula pasir Indonesia, kemantapan harga dalam negeri dan pendugaan beberapa parameter ekonomi yang berkaitan erat dengan gula. Telaahan menggunakan data sekunder tahun 1972-1980 (kuartalan). Dari hasil analisa dapat disimpulkan antara lain kebijaksanaan yang ditempuh menghasilkan harga pasar gula pasir dalam negeri yang terlindung dari pengaruh pasar dunia dan merupakan suatu pasar yang terintegrasi secara horizontal dengan baik dan ditandai oleh harga yang mantap. Integraswi pasar yang demikian itu bukan sebagai hasil kebijaksanaan yang ditempuh, melainkan keadaan yang nampaknya telah lama ada. Keadaan ini memberi peluang bagi efektivitas suatu kebijaksanaan harga.
Pola Pemilikan lahan dan produktivitas tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda
Authors: Santoso Budi , Hermanto NFN
Published: October 2017

Indonesian
Pola distribusi pemilikan lahan mencerminkan pola pemerataan salah satu faktor produksi pertanian yang vital. Untuk lahan dengan kondisi irigasi yang baik akan semakin kompleks permasalahannya karena nilai lahan akan semakin tinggi. Sedangkan produktivitas lahan dan tenaga kerja diperkirakan akan berbeda pula pada kondisi irigasi yang berbeda. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan keadaan pola pemilikan lahan serta produktivitas lahan dan tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik ada kecenderungan mempunyai pola penyebaran pemilikan lahan yang lebih timpang; tetapi tidak selalu menyebabkan pola penyebaran pendapatan di masyarakat juga lebih timpang. Beberapa faktor seperti sistem hubungan kerja kedokan/ceblokan (di Banyuwangi) dan letak geografi yang dekat dengan kota (di Blitar) diduga banyak mempengaruhi pola penyebaran pendapatan di masyarakat. Sedangkan daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik, ada kecenderungan produktivitas marginal tenaga kerjanya lebih tinggi. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa sumbangan relatif tenaga kerja atas lahan sawah pada produksi padi cenderung semakin besar pada daerah yang kondisi irigasinya relatif lebih baik. Mengenai produktivitas marginal sumberdaya lahan cenderung lebih rendah pada daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik.
ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia
Authors: Anugrah Iwan Setiajie
Published: October 2017

English
Asean Free Trade Area (AFTA) is a regional trade cooperation of ASEAN countries intended to boost trade volumes through tariff decrease of specific commodities including those of agriculture. AFTA is scheduled in 2008 but it is implemented earlier in 2003. This is a promising opportunity for Indonesia to boost agricultural product export and a challenge to produce competitive products at the regional level. Some constraints to solve by the government of Indonesia are quality products, limited capital, price and exchange rate policies, market competition, and instable domestic political setting. Implementation of regional autonomy is expected to improve quality of agricultural products to compete in regional and global markets. It will improve farmers’ welfare and local government incomes.

Indonesian
Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah negara-negara ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara anggota melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya beberapa komoditas pertanian, dengan tarif mendekati 0-5 persen. Dalam kesepakatan, AFTA mulai efektif pada tahun 2008 namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar regional AFTA. Upaya ke arah itu, nampaknya masih memerlukan perhatian serta kebijakan yang lebih serius dari pemerintah maupun para pelaku agribisnis, mengingat beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang masih akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan dalam peningkatan produksi yang berkualitas, permodalan, kebijakan harga dan nilai tukar serta persaingan pasar di samping iklim politis yang tidak kondusif bagi sektor pertanian. Diharapkan dengan diberlakukannya otonomi daerah perhatian pada sektor agribisnis dapat menjadi salah satu dorongan bagi peningkatan kualitas produk pertanian sehingga lebih kompetitif di pasar lokal, regional maupun pasar global, dan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional maupun peningkatan pendapatan petani dan pembangunan daerah.
Profil dan Permasalahan Peternakan
Authors: Yusdja Yusmichad , Ilham Nyak , Sejati Wahyuning Kusuma
Published: October 2017

English
Livestock industry in Indonesia is prosperous despite some constraints. The objective of this paper is to critically review livestock industry development in the country. Assessment was based on Statistical Center Agency data, research results, and many opinions to describe the present livestock industry. Assessment was focused on problems identification faced by the livestock industry in connection with domestic and global markets.

Indonesian
Kondisi peternak di Indonesia saat ini memberikan janji masa depan yang baik sekalipun masih banyak persoalan yang dihadapi.Tujuan utama kajian ini adalah melakukan review secara kritis terhadap perkembangan industri peternakan  di Indonesia. Kajian berdasarkan data BPS dan review literatur hasil penelitian dan pemikiran berbagai pihak dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan industri peternakan dan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Fokus kajian adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh industri permintaan dikaitkan dengan permintaan dalam pasar domestik dan global.
Upaya Peningkatan Efisiensi Usaha Ternak Ditinjau dari Aspek Agribisnis yang Berdaya Saing
Authors: Siregar Masdjidin , Ilham Nyak
Published: October 2017

English
The objective of this paper is to analyze factors influencing the efficiency of livestock production by using competitive and comparative advantage approaches based on the data and information gathered in the previous studies. The results indicate that livestock production in Indonesia is relatively efficient from both financial and economic criteria. To increase the efficiency, significant government roles are still needed especially in public investments, zoning, and balancing production scales. Public investments are required in research, extension, breeding, and marketing facilities (livestock market places, transportation, and slaughtering houses). Zoning policy should take grazing fields into consideration and such a policy should be backed up by strong district regulation. Scale distribution of agribusiness should be arranged such that conflict between large agribusiness and smallholders could be minimized.

Indonesian
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang menentukan efisiensi usaha ternak dengan pendekatan analisis kelayakan finansial (keunggulan kompetitif), dan analisis kelayakan ekonomi (keunggulan komparatif). Untuk mengetahui besaran-besaran yang mengindikasikan kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi tersebut digunakan review hasil-hasil studi terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha ternak yang dilakukan di Indonesia sudah cukup efisien baik dari segi kriteria profitabilitas usaha maupun dari segi keunggulan komparatif. Untuk peningkatan efisiensi tersebut diperlukan peran pemerintah yang relatif besar antara lain berupa investasi, pengaturan tata ruang, dan pengaturan pola pengusahaan. Investasi diperlukan dalam bidang penelitian, penyuluhan, pembibitan, sarana pemasaran (yang meliputi pasar ternak, transportasi dan Rumah Potong Ternak. Pengaturan tata ruang dihubungkan dengan penyediaan lahan penggembalaan umum dengan dasar hukum yang kuat (Perda) pada daerah sentra produksi. Pengaturan pola pengusahaan diupayakan agar tidak terjadi benturan antara usaha agribisnis besar (pengusaha) dengan usaha agribisnis berbasis kerakyatan.
Strategi Pengembangan Teknologi Usahatani Konservasi untuk Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan: Tinjauan untuk Mengatasi Kegagalan Adopsi Teknologi Usahatani Konservasi di Daerah Perbukitan
Authors: Pranadji Tri
Published: October 2017

English
Environmental degradation, especially upland area agro ecosystem, is a serious threat to both current and future generations. Failure of conservation farm management technology development in upland rural areas is the breakdown of environmental improvement. This is an incoming danger to overall people especially those in rural areas. This paper describes strategy to develop conservation farm management technology for sustainable rural development. Through agriculture industrialization strategy based on sustainable rural development, it is expected that development of conservation farm management will be successful. Strategy of the technology development needs to consider some aspects, such as producing high value-added agricultural products and environmental services, conducive to local capital resources and economic development, favorable to young rural labor, encouraging modern farm management innovation, and contributing to established agribusiness organization and institution.

Indonesian
Kerusakan lingkungan, khususnya agroekosistem kawasan perbukitan (upland area) harus dipandang sebagai ancaman serius bagi kehidupan masa kini dan terutama bagi generasi mendatang. Gagalnya pengembangan teknologi usahatani konservasi di pedesaan lahan kering perbukitan dan dataran tinggi dapat dipandang sebagai bobolnya upaya perbaikan lingkungan dan khususnya kawasan perbukitan. Hal ini dapat dimaknai sebagai semakin mendekatnya ancaman terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat pedesaan. Tulisan ini berupaya merumuskan strategi pengembangan teknologi usahatani konservasi untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan. Dengan strategi industrialisasi pertanian dalam bingkai pembangunan pedesaan berkelanjutan, pengembangan teknologi usahatani konservasi diharapkan akan mencapai hasil yang lebih baik. Strategi pengembangan teknologi tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek yaitu diarahkan untuk menghasilkan produk pertanian dan jasa lingkungan yang bernilai tambah tinggi, kondusif terhadap tenaga kerja muda pedesaan, kondusif terhadap sumberdaya kapital dan pengembangan ekonomi setempat, kondusif terhadap inovasi usahatani mutakhir, serta terbangunnya keorganisasian dan kelembagaan bisnis pertanian.
Gejala Pergeseran Kelembagaan Upah pada Pertanian Padi Sawah
Authors: Susilowati Sri Hery
Published: October 2017

English
Technology causes changes in agricultural production and institutional systems. In term of working-relation institution, a change from in-kind (bawon and kedokan) payment system to cash (daily and contract) system is more efficient to the land owners in reducing harvesting costs. However, daily and contract payments could raise moral hazard carried out by the workers in terms of working intensity and quality. An alternative implemented by the land owners to control moral hazard is through establishment of patron-client relation with permanent workers.  

Indonesian
Teknologi telah menyebabkan perubahan  pada sistem produksi maupun tatanan kelembagaan pertanian. Dalam kelembagaan hubungan kerja pertanian, perubahan sistem pengupahan dari sistem bawon dan kedokan ke sistem pengupahan tetap, baik harian maupun borongan, dipandang oleh pemilik lahan merupakan cara yang lebih efisien dalam mengurangi biaya panen. Namun, pada dasarnya sistem pengupahan harian dan borongan memberi peluang buruh tani untuk melakukan kecurangan (moral  hazard)  baik dalam intensitas jam kerja maupun kualitas kerja. Salah satu strategi yang dilakukan pemilik lahan untuk menekan munculnya moral hazard adalah dengan membangun hubungan patron-client dengan buruh tani melalui penggunaan buruh langganan dan buruh tetap.
Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur yang Belum Lengkap
Authors: Fadjar Undang
Published: October 2017

English
Development of estate crops sub-sector in Indonesia aims to achieve realistic growth and equality.  However, the policy is not easily implemented due to the latent problems of the gap between estate crop companies and smallholders. Integrating estate companies and smallholders is still debatable.  However, actual reality shows that synergy of both estate companies and smallholders are really needed to overcome structural constraints at global and local levels.  Partnership in estate crops between the companies and the smallholders has not been successfully overall gap, but empowering both smallholders and companies will lessen the gap. All parties need to conduct rational discussion to improve self correction and capital social. It is expected to enhance partnership structure, such as improved business opportunities in order to advance the smallholders.   

Indonesian
Pembangunan sub-sektor perkebunan di Indonesia ditujukan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Namun demikian, hal ini tidaklah mudah karena akan berhadapan dengan persoalan laten peninggalan masa kolonial, yaitu ketimpangan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan tentang upaya untuk mengintegrasikan usaha perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sinergi antara keduanya semakin dibutuhkan, terutama untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi hambatan struktural pada aras global serta untuk mengatasi kesenjangan pada aras lokal. Meskipun pelaksanaan program kemitraan usaha perkebunan belum dapat mengatasi ketimpangan secara maksimal, namun dengan memberdayakan petani mitra dan juga perusahaan mitra menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif; kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Untuk itu, semua pihak perlu mengembangkan perbincangan yang rasional yang membawa pencerahan, refleksi diri, dan pengembangan modal sosial. Lebih lanjut hal ini dapat diharapkan akan membuahkan konsensus bersama di antara komponen yang bermitra untuk melakukan perbaikan struktur kemitraan. Dalam hal ini, struktur kemitraan yang diharapkan adalah sebuah struktur yang mampu memperbesar peluang dan manfaat usaha, sehingga dapat mendistribusikan peluang dan manfaat usaha serta aset produksi kepada petani kecil.
Peningkatan Efisiensi Penggunaan Air Irigasi Melalui Penerapan Iuran Irigasi Berbasis Nilai Ekonomi Air Irigasi
Authors: Sumaryanto NFN
Published: October 2017

English
Demand for irrigation water will increase in line with toting up cultivation area of rice required in the future. On the other hand, water quantity should be allocated to fulfil water demand of non-agricultural sectors which are also steadily increased. It implies that water available for irrigation will be scarcer, and therefore, utilization of irrigation water resource should be carried out in a more efficient way. It might be feasible to apply economic value of the irrigation water as a basis of water pricing. As an economic incentive, this approach could meet water charges paid by the farmers and the quantity of water used and the marjinal value product of the irrigation water. Aggregation of crops and its cultivation periods in the form of smaller groups will simplify its field applications.

Indonesian
Di masa mendatang permintaan air irigasi akan terus meningkat seiring dengan pertambahan luas tanam padi yang diperlukan. Di sisi lain, volume air yang harus dialokasikan untuk memenuhi permintaan dari sektor non pertanian semakin meningkat pula. Implikasinya, pasokan air irigasi semakin langka. Oleh karena itu peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi harus dilakukan. Penciptaan insentif ekonomi melalui penentuan besaran iuran irigasi berbasis nilai ekonomi air irigasi merupakan pendekatan yang layak ditempuh. Dengan pendekatan ini, nilai iuran irigasi yang dibebankan kepada petani sebanding dengan volume air yang digunakan dan nilai produk marjinal air irigasi. Penerapannya di lapangan dapat disederhanakan dengan melakukan pengelompokan komoditas usahatani dan jadwal pengusahaannya.
Hambatan Ekonomis dalam konservasi tanah pada lahan kering miring
Authors: Kalo Husni Thamrin
Published: October 2017

Indonesian
Desa Cikupa yang merupakan salah satu desa dibagian hulu DAS Citanduy, sebagian besar lahan pertaniannya merupakan lahan kering dengan topografi miring (diatas 20 persen). Pengusahaan tanah kering didesa ini umumnya bersifat subsistem dan tidak mengindahkan tehnik konservasi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilalaikannya konservasi tanah terutama disebabkan oleh kurangnya kemampuan ekonomi petani untuk membiayai keperluan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembuatan teras (sengsedak) secara baik.
Pengelolaan Irigasi di DAS Cimanuk Suatu Tinjauan Ekologis dan Sosial Ekonomis
Authors: Kalo Husni Thamrin
Published: October 2017

Indonesian
Studi mengenai pengelolaan irigasi secara luas tidak saja mencakup persoalan teknis, tetapi juga mencakup persoalan ekologis dan sosial ekonomis. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa ciri-ciri sistem irigasi dan pengelolaannya berbeda antara daerah bagian hulu dan hilir daerah aliran sungai (DAS). Perbedaan ciri tersebut menyangkut masalah penyediaan dan pembagian air irigasi, partisipasi petani dan masalah kelembagaan pengelolaan irigasi ditingkat petani. Dibandingkan dengan irigasi dibagian hulu DAS, penyediaan air irigasi dan pembagiaannya dibagian hilir DAS lebih sulit. Perbedaan kemampuan dalam penyediaan dan pembagian air antara irigasi di daerah hulu dan hilir ini, merupakan cermin dari akibat kerusakan ekologis dibagian hulu DAS. Beberapa masalah sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian pada sistem irigasi berskala besar dibagian hilir DAS Cimanuk (Sistem Irigasi Rentang) adalah masalah kepatuhan dalam mengikuti jadwal giliran air, masalah partisipasi petani dalam iuran dan pemeliharaan jaringan iriagsi, dan masalah kelembagaan pengelolaan irigasi. Berfungsinya kelembagaan irigasi baru sperti P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dipengaruhi oleh penampilan kelembagaan tradisional yang sebelumnya telah ada (seperti: Raksabumi) dan tergantung pula dari kesulitan yang dihadapi petani dalam pengelolaan irigasi.
Partisipasi petani dalam program pengembangan teknologi tanaman pangan
Authors: Pranadji Tri
Published: October 2017

Indonesian
Pembinaan petani dalam proses alih teknologi tanaman pangan adalah upaya untuk merangsang tumbuhnya partisipasi petani. Desa yang memperoleh pembinaan dengan dukungan dana bantuan yang "besar" diduga memiliki tingkat partisipasi petani yang lebih tinggi. Observasi lapangan membenarkan dugaan ini, yakni bahwa petani di desa yang memperoleh pembinaan intensif memperlihatkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi dibanding dengan desa yang lain. Perbedaan partisipasi yang menyolok terutama dalam kegiatan pola tanam, khususnya dalam alokasi penggunaan tenaga kerja. Tapi rupanya partisipasi petani di bidang perencanaan cenderung tidak terbina dengan baik. Kemungkinan hal ini karena pembinaan kurang memperhatikan unsur "personal". Pembinaan personal dengan memperhatikan aspek-aspek kelembagaan di tingkat petani seyogyanya lebih diperhatikan di masa datang.
Pola Kesempatan kerja dan sumber pendapatan rumah tangga di pedesaan Jawa barat
Authors: Nurmanaf Ahmad Rozany
Published: October 2017

There is no abstract available from the publish and or printed article
Kesempatan kerja di pedesaan Sulawesi Selatan
Authors: Saleh Chaerul
Published: October 2017

There is no abstract available from the publish and or printed article
Peranan KUD dalam pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri
Authors: Sumaryanto NFN
Published: October 2017

Indonesian
Ditinjau dari tujuannya, pelibatan KUD dalam kegiatan pengadaan pangan (gabah/beras) merupakan langkah strategis. Dengan cara itu KUD memperoleh kesempatan untuk: memupuk modlnya, belajar mengelola pemasaran gabah/beras, dan mengintensifkan hubungan antara petani dengan KUD. Tulisan ini mencoba menganalisa peranan KUD dalam kegiatan pengadaan gabah/beras. Dengan menggunakan data dari Bulog dan Dirjenkop, hasil analisa menunjukkan bahwa peranan KUD dalam kegiatan pengadaan pangan masih sangat tergantung dari "iklim baik" yang diciptakan pemerintah, terutama deskriminasi harga pembelian gabah/beras dari KUD dan non KUD. Tanpa deskriminasi harga maka kontribusi gabah dari KUD hanya mencapai 54 dan 29 persen.
Aspek Ekonomi Pengembangan Transmigrasi Dengan Pola Usaha Peternakan
Authors: Rusastra I Wayan , Syafa'at Nizwar , Kasryno Faisal
Published: October 2017

Indonesian
Kajian ini menggunakan data sekunder dan tinjauan tentang pengembangan transmigrasi berpolakan peternakan. Disamping itu juga diperkaya dengan hasil pengamatan langsung di daerah transmigrasi Sarolangun-Bangko Jambi. Di daerah transmigrasi dengan pola tanaman pangan dan perkebunan, usaha peternakan perlu diarahkan menjadi komponen penting dalam usahatani dengan sasaran optimalisasi kegiatan dan kelestarian usahatani tanaman. Pergeseran ini hendaknya dilakukan secara selektif, dengan mengembangkan pola tanam tumpangsari pada budidaya tanaman pangan yang menjamin ketersediaan pakan dan pengembangan padang-penggembalaan pada lahan di bawah tanam perkebunan. Pemilihan jenis ternak pada transmigrasi yang sejak semula dirintis berpolakan peternakan hendaknya telah mempertimbangkan potensi wilayah, aspek kemudahan pelayanan, transportasi, pemasaran dan kecukupan penyediaan pangan dan pakan penguat. Pengembangan pola ini membutuhkan lahan per kepala keluarga yang cukup luas, sehingga perlu usaha reformasi paket program transmigrasi yang berjalan selama ini. Realisasinya sebaiknya dikaitkan dengan program Ternak Inti Rakyat dan petani transmigrasi hendaknya dipilih petani maju yang berorientasi wiraswasta.
Analisa Biaya dan Keuntungan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Langkat, Sumatera Utara
Authors: Syukur Mat , Pasaribu Sahat M. , Irawan Bambang , Suryana Achmad
Published: October 2017

Indonesian
Tulisan ini menyajikan analisa biaya dan keuntungan usaha penangkapan ikan skala kecil di kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Analisa dilakukan berdasarkan jenis alat tangkap, dan ukuran kekuatan mesin (HP), dan musim ikan. Hasil analisa menunjukkan bahwa alat tangkap pukat Tuamang dan Belat memberikan penerimaan bersih yang relatif besar, dan Belat merupakan alat yang paling efisien jika ditinjau dari rasio keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan. Makin besar ukuran mesin kapal, makin besar penerimaan bersih dari usaha penangkapan ikan, naum kapal dengan mesin berukuran 5-7 HP memberikan efisiensi penggunaan biaya yang paling besar. Seperti diharapkan, pada musim sepi ikan, penerimaan nelayan dari usaha menangkap ikan relatif kecil.
Analisa Kesesuaian Dana Penelitian Perkebunan di Indonesia
Authors: Darmawan Delima H.A. , Rusastra I Wayan , Baharsjah Sjarifuddin
Published: October 2017

Indonesian
Peranan riset dalam pembangunan pertanian tidak perlu dipersoalkan lagi. Masalahnya adalah bagaimana sumberdaya riset dialokasikan sehingga diperoleh dampak hasil yang maksimum. Kajian ini menggunakan alat analisa rasio kesesuaian dengan data makro Indonesia. Diperoleh hasil bahwa terdapat ketimpangan alokasi dana subsektor dalam sektor pertanian dan subsektor perkebunan bukan menjadi penyebab kejadian tersebut. Ketimpangan tersebut terkait dengan lemahnya perencanaan alokasi dana bantuan luar negeri, program lanjutan pasca riset yang lebih menekankan pada pembangunan subsektor tanaman pangan, dan kurangnya kesesuaian alokasi dana riset antar komoditi sebsektor bersangkutan. Walaupun demikian, tidak ada alasan untukk mengurangi alokasi dana riset secara absolut untuk seluruh subsektor pertanian di Indonesia, karena alokasinya memang masih rendah (0,17 persen - 0,57 persen) dari produk domestik bruto subsektor bersangkutan. Di negara maju proporsinya dapat mencapai 2,2 persen sampai 4,0 persen. Demikian juga dengan aloksai dana riset komoditi perkebunan. Komoditi coklat yang belakangan ini mendapat alokasi dana riset cukup memadai (3,48 persen) perlu tetap dipertahankan sedangkan untuk komoditi lainnya masih perlu ditingkatkan. Alokasi tenaga penelitian sebaiknya juga mempertimbangkan hasil analisa kesesuaian dalam penelitian ini.
Respons Petani Kedelai di Jawa Terhadap Perubahan Harga
Authors: Rachman Benny
Published: October 2017

Indonesian
Kajian ini menggunakan data sekunder yang menelaah deskripsi pengembangan kedelai nasional dan secara khusus menganalisis secara simultan aspek produksi, permintaan dan penawaran kedelai di pedesaan Jawa. Penemuan menarik dari telaahan ini ialah perubahan harga beras memberi pengaruh yang relatif kecil (nilai elastisitas silang -0,35), sedangkan perubahan pendapatan memberi pengaruh positip (nilai elastisitas pendapatan 0,39) terhadap permintaan kedelai. Di lain pihak luas lahan yang digunakan untuk tanaman kedelai di Jawa telah melampaui batas optimal. Implikasinya adalah peningkatan produksi kedelai nasional hendaknya ditekankan pada peningkatan usaha intensifikasi di Jawa, sedangkan usaha perluasan areal diarahkan untuk daerah di luar Jawa.
Aspek Sosial Ekonomi Pengolahan Ikan Asin di Muncar, Jawa Timur
Authors: Manurung Victor T.
Published: October 2017

Indonesian
Skala pengolahan ikan asin bervariasi. Hingga akhir tahun 1985 terdapat 61 pengolah ikan asin di daerah Muncar. Dalam penelitian ini pemilihan responden dilakukan secara sensus dan dianalisa secara tabulasi silang. Pada umumnya pengolahan ikan asin, terutama skala kecil dapat dikatakan bersifat usaha keluarga dan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi anggota keluarga. Pada umumnya intensitas usaha adalah rendah, terutama skala usaha yang lebih besar. Hal ini terutama disebabkan oleh ketersediaan bahan baku yang terbatas dan persaingan dengan jenis industri pengolahan lain dalam kebutuhan bahan baku. Ada indikasi bahwa pengolahan ikan asin skala sedang lebih efisien daripada skala lainnya dalam menggunakan sumberdaya. Hal ini tercermin dari nilai rasio keuntungan per total biaya yang paling besar pada skala sedang dibandingkan kedua skala lainnya. Dilihat dari segi urgensi pengolahan ikan asin dan kondisinya yang masih kurang memadai, terutama dari segi kualitas, maka pembinaan usaha tersebut perlu ditingkatkan secara paralel sejalan dengan pembinaan aspek sistem produksi perikanan lainnya. Pengembangan industri disuatu daerah hendaknya didasarkan pada potensi sumberdaya yang tersedia sebagai bahan baku hingga semua industri ikan dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
Pemasaran Teh di Wilayah PIR Lokal-I Kebun Taraju, Jawa Barat
Authors: Situmorang Jefferson , Suprihatini Rohayati
Published: October 2017

Indonesian
Terdapat beberapa saluran tataniaga teh di wilayah PIR lokal I Jawa Barat. Saluran tataniaga yang resmi adalah saluran dari petani melalui Unit Usaha Perkebunan Teh (UUPT) dijual ke Perusahaan Inti. Akan tetapi saluran tataniaga yang dominan adalah saluran dari petani pabrik teh hitam. Saluran tataniaga teh yang paling efisien adalah saluran dari petani yang tergabung dalam suatu kelompok tani menjual langsung produksi tehnya ke pabrik-pabrik pengolahan teh hitam. Di ketiga saluran utama tersebut keuntungan yang diperoleh petani cukup tinggi, masing-masing sebesar Rp 78,4 perkg pucuk teh bila melalui UUPT, Rp 79,1 perkg pucuk teh bila melalui bandar dan Rp 85,1 perkg pucuk teh bila menggunakan saluran langsung yang terkoordinir dalam kelompok tani. Secara keseluruhan margin keuntungan yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam tataniaga teh hitam lebih besar daripada margin keuntungan yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam tataniaga teh hijau. Di wilayah PIR Lokal I Jawa Barat, harga beli pucuk teh oleh pabrik-pabrik pengolahan teh baik inti maupun non inti ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah pihak-pihak yang berkepentingan dengan pertehan, antara lain: Pabrik-pabrik teh baik inti maupun non-inti, TP3D II, Wakil Kelompok Tani, UUPT, aparat PEMDA dan DISBUN. Sejauh ini tidak terjadi perbedaan harga yang menyolok, perbedaan harga hanya disebabkan oleh perbedaan kualitas pucuk. Adapun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penjualan keluar inti diantaranya adalah: pembayaran yang tidak kontan dari pihak inti, alasan belum konversi, menghindari potongan-potongan penjualan untuk keperluan rumahtangga dan pemeliharaan tanaman pra produktif, harga beli inti lebih rendah dan kerancuan perhitungan dari pihak UUPT.
Sistem Pemasaran Udang Windu Tambak Rakyat di Jawa Timur
Authors: Pranadji Tri
Published: October 2017

Indonesian
Besarnya permintaan udang internasional membuka peluang bagi peningkatan devisa negara dan peningkatan pendapatan petani tambak udang windu. Penelitian ini mempelajari sampai sejauhmana sistem pemasaran udang windu yang ada saat ini berjalan, terutama dikaitkan dengan upaya peningkatan devisa dari ekspor udang dan sekaligus pendapatan petani tambak. Dengan mengadakan pengamatan semi terstruktur dibantu metode survai cepat (quick survey) terhadap petani tambak, pendega, pedagang udang, prosesor udang, dan eksportir udang di Jawa Timur diperoleh gambaran, bahwa:pertama, secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pemasaran udang windu tambak rakyat berjalan cukup efisien. Kedua, peran pedagang, eksportir dan cold storage cukup mendukung kelancaran pemasaran. Ketiga, penanganan pasca panen, terutama limbah kepala udang belum cukup ditangani. Keempat, petani tambak belum sepenuhnya mampu memanfaatkan terbukanya apsaran ekspor udang. Untuk itu perlu lebih diperhatikan penajaman pelaksanaan program Intam (Intensifikasi tambak). Disamping itu, pengembangan kolektivitas petani hamparan tambak perlu dikaitkan dengan peningkatan keragaan KUD Mina.
Perkembangan ekonomi kakao dunia dan implikasinya bagi Indonesia
Authors: Sudaryanto Tahlim , Susilowati Sri Hery
Published: October 2017

Indonesian
Produksi kakao dunia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produksi di negara-negara produsen tradisional maupun munculnya produsen-produsen baru yang penting seperti Malaysia. Di pohak lain, konsumsi kakao dunia nampak lebih stabil. Beberapa negara konsumen bahkan telah menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dalam konsumsi. Perkembangan produksi dan konsumsi yang tidak seimbang akhirnya tercermin dalam perkembangan harga yang cenderung terus merosot. Berdasarkan pada gambaran di atas, maka perluasan areal dan peningkatan produksi kakao di Indonesia memerlukan pengkajian yang lebih mendalam tentang seberapa jauh peningkatan produksi tersebut perlu dilakuan. Perluasan areal selayaknya dibatasi pada daerah-daerah yang memang cocok untuk kakao. Selain untuk memperoleh produktivitas yang tinggi hal ini dimaksudkan pula untuk mendapatkan kualitas kakao yang lebih baik. Selain itu diperlukan pula usaha-usaha untuk menjamin bahwa harga kakao ditingkat petani sesuai dengan kualitasnya. Dalam jangka panjang, pengembangan produksi kakao juga selayaknya disertai dengan pengembangan industri pengolahannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan impor kakao di beberapa negara konsumen yang cenderung berubah ke dalam bentuk kakao olahan. Untuk memperluas pasaran kakao, selain pasar internasional, konsumsi kakao domestik juga perlu didorong.
Dilemas De La Aplicación Y Eficacia Del Control De Convencionalidad En El Derecho Doméstico
Authors: Castro Córdoba Harry , Murillo Cossio Gustavo , Moreno Mosquera Deiby , Duque Sierra Dudley
Published: October 2017

La dinamización de la Carta Interamericana de Derechos Humanos ha generado en el debate jurídico el dilema de su aplicación y validez entre los ordenamientos internos y la Convención Americana, que bajo la figura del control de convencionalidad reclama un espacio normativo-jurisprudencial en los Estados que han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica.La siguiente investigación se realizó utilizando el método lógico deductivo, con el propósito de esclarecer en el debate jurídico cuál de los controles debe prevalecer: o la Convención supranacional o la Constitución Política; o si por el contrario, deben subsistir ambas en contexto. El conflicto de eficacia de la normativa a cumplir se origina por el compromiso y convicción de los Estados, en asegurar que las reglas de derecho doméstico se adecuen al texto convencional, lo que en teoría no supone dificultad. El conflicto se genera cuando se presentan casos difíciles en los que se pone en duda la supremacía de la Constitución de los países y la importancia de sus principios –como el de la libre determinación de los pueblos– frente al mandato convencional, posibilitando la existencia de un fenómeno o situación a nivel constitucional, que hemos denominado supremacía de la Constitución Nacional frente a la Convención.
Consumo de drogas e involucramiento parental entre estudiantes de secundaria de Costa Rica durante el 2015
Authors: Méndez Muñoz Jesús
Published: October 2017

Este artículo tiene como objetivo validar la importancia de un adecuado involucramiento parental en la prevención del consumo de drogas, así como en la disminución de los niveles de prevalencia de consumo, mediante un análisis correlacional de variables. La investigación se realiza a partir de una muestra de 5863 estudiantes de secundaria, como parte de la “IV Encuesta nacional sobre consumo de drogas en población de educación secundaria”, la cual se aplicó durante el 2015 a un grupo representativo de estudiantes de 50 colegios de todo Costa Rica. El instrumento utilizado contó con 109 preguntas distribuidas en siete secciones distintas, desde información personal y académica básica, a conductas de riesgo, bajo los efectos de sustancias psicoactivas.             Entre los principales resultados se encuentra que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes reportan un mayor involucramiento por parte de sus padres, además, se rescatan mayores niveles de prevalencia en consumo de alcohol, tabaco y marihuana entre los jóvenes con menor involucramiento parental; de igual forma, aquellos jóvenes con una mejor relación con sus padres presentan una percepción de alto riesgo mayor sobre conductas de consumo. Se encontraron también relaciones estadísticamente significativas entre el consumo de padres y su nivel de involucramiento, evidenciando que aquellos que consumen en menor medida presentan un mayor nivel de involucramiento.
Aelurostrongylus abstrusus - the cause of respiratory disease
Authors: Studzińska Maria B. , Demkowska-Kutrzepa Marta , Komsta Renata , Tomczuk Krzysztof , Kruczek Aleksandra , Junkuszew Andrzej , Dudko Paulina
Published: October 2017

The data on the invasion of Aelurostrongylus abstrusus in domestic cats is limited, both for Europe and for the rest of the world. The diagnosis is difficult and the invasion is often not considered in the differential diagnosis of respiratory diseases. Consequently, this invasion is diagnosed late and leads to the death or euthanasia of the animals as the infection is usually asymptomatic. During an intensive invasion, symptoms of the respiratory system disorders and sometimes diarrhoea and anorexia may be observed. A 7 year-old cat, treated in a veterinary clinic in Poland showed the signs of a chronic cough, shortness of breath, nasal mucopurulent discharge, accelerated breathing and a loss of appetite. The first diagnosis was pneumonia. Additionally, parasitological examination was used by a standard flotation technique and decantation method. The flotation test result was negative, the decantation method revealed the presence of one A. abstrusus larva. In order to confirm the diagnosis we used the Baermann’s method. The result was positive, larvae were counted and identified basing on their morphology and morphometry, which demonstrated numerous L1 larvae of A. abstrusus. Aside from the symptomatic treatment, a causal cure using a combination of 10% imidacloprid and moxidectin 1% spot-on was applied. The control examination of faecal samples was performed using the Baermann’s method 7, 14, 30 and 60 days after therapy. One and two weeks after the treatment had found larvae, whereas no larvae were found 30 days and 60 days after therapy. The health status of the cat began to return to normal. A parasitology examination performed 6 months after the completion of treatment failed to confirm the presence of A. abstrusus larvae . The cat is under constant medical supervision and in spite of recurrent symptoms its health state is stable.