bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tata Kelola Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai -Tanjung Kapal Provinsi Riau
Authors: Ginting Yolanda Tira Malona , Simanjuntak Harapan Tua Ricky Freddy
Published: September 2024

Kapal Ro-Ro telah menjadi elemen penting dalam memfasilitasi konektivitas antarwilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro antara Dumai dan Pulau Rupat, dengan fokus pada aspek tata kelola, pelayanan, dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Balai Pengelola Transportasi Darat,PT. ASDP,PT.Jembatan Nusantara dan pengguna jasa, menggunakan Teori Good Governance yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi dan juga efektifitas dan efesiensi dari UNDP (1997) . Penelitian ini berfokus pada tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro antara Kota Dumai dan Pulau Rupat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kapal Ro-Ro, yang saat ini minim karena kurangnya keterlibatan dalam proses pengawasan dan pengelolaan. Penelitian juga mengevaluasi penerapan regulasi dan kebijakan terkait pelayanan kapal Ro-Ro untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini mengamati sejauh mana informasi terkait jadwal operasional, tarif, dan proses pengelolaan kapal Ro-Ro tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kapal yang beroperasi dan ketersediaan dermaga yang memadai, yang mengakibatkan keterlambatan jadwal, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengguna jasa. Kendala utama meliputi kurangnya sarana-prasarana dan rendahnya koordinasi antar stakeholder. Kesimpulan penelitian menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro guna meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, efektivitas, dan efisiensi operasional serta mengatasi kendala sarana-prasarana dan koordinasi antar stakeholder. Rekomendasi untuk perbaikan sebaiknya terfokus kepada penyempurnaan regulasi, peningkatan informasi publik, dan optimalisasi sarana-prasarana.
Analisis Hukum Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019
Authors: Silalahi Marly Meani , Sembiring Talita , Nisa Chairun , Sinaga Manotar Leryaldo , Lathifah Muthi’ah
Published: September 2024

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama Islam tetapi tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya selain dengan agama Islam tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan tidak diakuinya dan tidak dikenal dengan nama perkawinan di bawah tangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan oleh karena itu pernikahan yang dilangsukan dengan pernikahan dibawah tangan, Negara tidak mengakui keabsahan pernikahan tersebut. Hal itu tentunya akan menjadi permasalahan terutama tentang status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususnya bagi status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung.Tujuan dari mini riset ini adalah untuk menganalisis Hukum Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Dan UU No. 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Melindungi Konsumen Apartemen Meikarta Terkait Perselisihannya Dengan Pihak Pengembang PT Mahkota Sentosa Utama
Authors: Trisnadi Ilhan Pasha Islamy , Lie Gunardi
Published: September 2024

Pelanggaran konsumen merujuk pada tindakan atau praktik bisnis yang melanggar hak-hak atau kepentingan konsumen. Memberikan layanan yang tidak memenuhi harapan konsumen atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.Pelanggaran konsumen terjadi ketika perusahaan atau individu yang menjual produk atau layanan melanggar hak-hak atau kepentingan konsumen. Ini bisa termasuk pemasaran yang menyesatkan, produk yang cacat, layanan yang tidak memadai, penipuan, atau pelanggaran terhadap privasi. Pelanggaran semacam itu bisa merugikan konsumen secara finansial, fisik, atau emosional, dan sering kali memerlukan respons hukum atau regulasi untuk menyelesaikannya.
Analisis Penanganan Perkara Kemitraan dalam Kasus Kemitraan Usaha yang Melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera
Authors: Kira Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola
Published: September 2024

Penangan perkara kemitraan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam kasus kemitraan usaha yang melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan hukum mengenai bagaimana hukum acara yang berlaku bagi penegakan hukum di bidang kemitraan usaha. Di satu sisi, peraturan KPPU yang berlaku tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan, yaitu Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan putusan KPPU dalam perkara kemitraan adalah final, yang berarti terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan usaha tidak dapat diajukan upaya hukum keberatan ataupun banding. Namun, fakta menunjukkan bahwa terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan yang melibatkan PT STS telah diajukan upaya hukum keberatan dan telah diterima oleh  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya “Pengadilan Niaga”). Fakta tersebut tersebut memperlihatkan bahwa Pengadilan Niaga tidak tunduk pada Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019. Pertanyaan yang mencul adalah bagaimana ruang lingkup keberlakuan Peraturan KPPU tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan tersebut, dan apa yang  mendasari Pengadilan Niaga menerima keberatan terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan? Melalui metode penelitian yuridis normatif, analisis terhadap perkara kemitraan yang melibatkan PT STS memberikan indikasi adanya celah atau kekosongan hukum acara penanganan perkara kemitraan. Solusi yang akan ditawarkan akan berupa perlunya regulasi baru yang lebih komprehensif dan adil di bidang hukum acara penanganan perkara kemitraan.
Perlindungan Terhadap Wartawan di Negara Konflik Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Hak Wartawan di Negara Pakistan
Authors: Syailendra Putra Moody Rizqy , Ceria Nadia Intan , Saputra Lovine Keishya , Fortino Darren Patrick
Published: September 2024

Wartawan adalah seseorang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan/atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang mencari dan menyusun berita untuk disebarkan di media massa, media cetak, media elektronik, maupun media online. Walaupun terlihat tidak berbahaya, pekerjaan ini dapat mengancam nyawa tergantung dari situasi dan tempat mereka bertugas, contohnya saat wartawan meliput berita di medan perang. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan/atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Perlindungan wartawan termuat dalam berbagai perjanjian internasional atau biasa disebut sebagai konvensi. Konvensi yang mengatur hal ini salah satunya adalah konvensi IV Den Haag 1907 tentang penghormatan hukum-hukum perang beserta kebiasaan perang di darat. Meski begitu, pada praktiknya, masih banyak negara yang melanggar hak tersebut terhadap wartawan. Contohnya, seperti Pakistan dan Palestina. Negara-negara ini sering terlibat dalam kondisi perang atau penyerangan dari ISIS. Dimana jika di dalam situasi tersebut, wartawan berhak mendapatkan perlindungan saat melaksanakan pekerjaanya Pada penulisan ini, kami akan mendalami hal terkait HAM dan perlindungan wartawan sebagai bahan penelitian kami.
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual
Authors: Edyson David , Dikjaya Dikjaya , Rafi Muhammad
Published: September 2024

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia.
Peran WTO Dalam Penghentian Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia dan Implikasinya bagi Negara Global
Authors: Syailendra Putra Moody Rizqy , Kiyoshi Maximillian Ivander , Sinurat Noel , Hungstan Wincent Angkasa
Published: September 2024

Penghentian pengiriman bijih nikel yang tertuang dalam Keputusan Menteri tersebut harus dihormati oleh seluruh pelaku ekonomi di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Penghentian ini dikarenakan dampak negatif dari penambangan nikel yang terus berlanjut, sehingga pemerintah Indonesia mengambil tindakan ini dan menerapkannya pada 1 Januari 2020. Memang benar, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan pengiriman bijih nikel secara luas. Setelah itu, pengiriman akan dihentikan. Rencananya, hal ini akan mulai berlaku pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional produk-produk Indonesia dan pengentasan kemiskinan. Salah satu produk utama Indonesia dalam perdagangan internasional adalah pertambangan, yaitu bijih nikel. Sesuai dengan kewajiban UU Minerba no. 4 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, eksplorasi dan penambangan bijih nikel dalam skala besar telah menyebabkan menipisnya sumber daya bijih nikel di Indonesia, dan pemerintah Indonesia mulai mengambil tindakan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Langkah-langkah akan diambil untuk memproses lebih lanjut dan mengindustrialisasi bahan baku energi, dan pasokan bahan baku bijih nikel dari luar negeri akan dihentikan. Menyusul penghentian sementara ekspor bijih nikel, Uni Eropa mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia pada pertemuan WTO, dan dalam keputusan tertanggal 17 Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut. Berdasarkan aturan Pengadilan Banding WTO, pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengajukan banding atas keputusan komite sidang WTO. Indonesia sedang mempersiapkan sidang banding. Pilihan alternatif bagi pemerintah Indonesia sebelum sidang banding adalah melakukan pendekatan dengan itikad baik kepada Uni Eropa.
Analisis Penyelesaian Konflik Invasi Rusia-Ukraina dari Perspektif Hukum Internasional
Authors: Syailendra Putra Moody Rizqy , Alfarhani Luqyana Shafira , Edyson David , Sinaga Ryanson Donovan
Published: September 2024

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik api yang mengguncang tatanan keamanan global. Aksi militer tersebut tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan yang besar di Ukraina, tetapi juga memicu krisis ekonomi global dan memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan keamanan di Eropa, bahkan konflik inipun berpengaruh terhadap stabilitas global. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak peristiwa yang berkaitan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, yang menunjukkan bahwa tindakan Rusia tersebut memiliki beberapa latar belakang yang perlu dipahami. Dari perspektif internasional, konflik Rusia-Ukraina mempengaruhi hubungan internasional negara-negara, stabilitas hubungan politik antara negara-negara, keamanan global, dan hukum internasional. Untuk mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut, perlu dilakukan perilaku yang mendukung penyelesaian sengketa internasional, stabilitas hubungan politik antara negara-negara, dan stabilitas ketentraman global. Artikel ini mengkaji invasi dari perspektif hukum internasional, khususnya menganalisis latar belakang atau tujuan terjadinya invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, menelaah dampak multidimensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, serta mengeksplorasi solusi potensial untuk mengakhiri konflik. Selanjutnya metode penelitian yang akan digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian normatif. Kami menggunakan metode tersebut Metode penelitian hukum normatif mempelajari norma dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam konflik ini, analisis norma dan kaidah hukum internasional dan nasional membantu memahami bagaimana hukum tersebut digunakan dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana solusi yang tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Hukum Positif).
Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Analisis Kasus Putusan Nomor 227-Pdt.P/2024 PN Jkt.Brt)
Authors: Aisha Salma , Lie Gunardi
Published: September 2024

Perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang pendiriannya berdasarkan dengan persekutuan modal, didirikan berdasarkan dengan perjanjian usaha, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, tidak semua perusahaan atau perseroan terbatas dapat bersaing dalam persaingan bisnis, terdapat beberapa perseroan terbatas yang kurang beruntung dan pada akhirnya terjadi pembubaran perseroan terbatas. Pembubaran perseroan terbatas adalah prosedur untuk pemberhentian operasional bisnis secara sah di mata hukum, pembubaran perseroan terbatas dapat diajukan oleh atas usulan direksi, dewan komisaris, satu pemegang saham atau lebih yang mewakili dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara, dan usul ini dapat diajukan melalui RUPS dan juga pembubaran perseroan terbatas dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan. dalam prosedur pembubaran perseroan terbatas terdapat likuidasi yaitu suatu proses penyelesaian harta perusahaan yang dilaksanakan oleh likuidator. Likuidator adalah pihak yang ditunjuk dan dipercaya untuk melakukan likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas.
Kasus Sengketa Perebutan Hak Merek Dua Belibis dan Pohon Cabe
Authors: Yanti Cinda , Lie Gunardie , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: September 2024

Merek adalah tanda khas yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Bisa berupa gambar, kata, huruf, angka, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut. Merek dagang adalah merek yang diterapkan pada suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu badan hukum dengan tujuan membedakannya dengan barang-barang sejenis. Karena kemajuan ilmu pengetahuan, masalah hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan merek akan semakin parah. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kejahatan, salah satunya terjadi di industri perdagangan saat ini. Apalagi jika menyangkut perebutan hak merek dagang Dua Belibis dan Pohon Cabe. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tindakan pembelaan hukum dalam kasus sengketa merek antara Dua Belibis dan Pohon Cabe yang membahas tentang hak kekayaan intelektual di bidang merek dagang. Hal ini juga terlihat pada perselisihan mengenai merek Dua Belibis dan Pohon Cabe. Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Subandy, pemilik asli Dua Belibis, lalai memperluas hak merek dagangnya, sehingga membiarkan keponakannya mendaftarkan istilah Dua Belbis di hadapannya. Dari sinilah konflik Dua Belibis dan Pohon Cabe bermula. Karena tidak bisa menoleransi kelakuan keponakannya, Subandy yang merupakan pemilik merek Dua Belibi, melaporkan hal tersebut ke pengadilan. Namun setelah kalah dalam persidangan untuk mendapatkan merek Dua Belibis, Subandy memutuskan untuk meluncurkan Pohon Cabe, lini produk sambal baru.
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan sebagai Tempat Usaha (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel)
Authors: Juventia Donabella , Lie Gunardi
Published: September 2024

Wanprestasi adalah situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau ingkar janji yang terjadi baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi sendiri dapat terjadi dalam perjanjian sewa menyewa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dan juga akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan sebagai tempat usaha berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yaitu Tergugat melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, dimana Tergugat hanya membayar sebagian uang sewa dan tidak melaksanakan kekurangan pembayaran kepada Penggugat. Lalu, akibat hukum bagi Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi berdasarkan putusan pengadilan tersebut yaitu membayar lunas sisa kewajibannya dalam hal sewa menyewa tanah dan bangunan kepada Penggugat secara langsung, tunai dan sekaligus sebesar Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta membayar biaya perkara sebesar Rp.766.000 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia
Authors: Natasha Malika Baby , Lie Gunardi
Published: September 2024

Pelaksanaan transaksi jual beli online telah menjadi fenomena yang semakin dominan dalam era digital saat ini. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan transaksi jual beli online dengan memperhatikan kerangka hukum perdata di Indonesia. Melalui analisis terhadap aspek-aspek hukum yang terkait, termasuk proses pembentukan perjanjian, hak dan kewajiban penjual serta pembeli, serta penyelesaian sengketa, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana aturan hukum perdata diterapkan dalam konteks transaksi jual beli online di Indonesia. Dengan fokus pada perlindungan konsumen dan peningkatan kepercayaan dalam perdagangan elektronik, artikel ini memberikan pandangan yang relevan bagi pelaku bisnis, konsumen, dan penegak hukum untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan perdagangan online.
Polemik Antara Uni Eropa Dan Indonesia Terkait Pelarangan Bijih Nikel: Analisis Hukum Internasional
Authors: Zebua August Delta , Lie Gunardi , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: September 2024

Polemik terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia oleh Uni Eropa telah membawa kasus ini ke World Trade Organization (WTO), mengundang perhatian terhadap landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan sengketa perdagangan. Landasan WTO dalam menyelesaikan sengketa seperti ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, terutama yang diatur oleh perjanjian-perjanjian seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Dalam hal ini, WTO akan menilai apakah pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati, seperti prinsip non- diskriminasi dan konsistensi dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. Proses penyelesaian sengketa di WTO melibatkan beberapa tahapan, termasuk negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, penyelidikan oleh panel penyelesaian sengketa, dan pembuatan keputusan akhir oleh Badan Banding WTO. Jika suatu negara tidak mematuhi keputusan WTO, organisasi tersebut dapat memberi izin kepada negara yang menang dalam sengketa untuk menerapkan sanksi perdagangan terhadap negara yang melanggar peraturan. Kekuatan WTO dalam pengeksekusian putusan yang dijatuhkan terhadap Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi perdagangan hingga tekanan politik dan ekonomi yang dapat dialami oleh negara yang melanggar aturan. Keputusan WTO juga dapat memiliki dampak signifikan secara politik dan ekonomi, termasuk kehilangan kepercayaan dari mitra dagang internasional. Dengan demikian, WTO memiliki peran yang penting dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan keseimbangan dalam perdagangan internasional, serta menegakkan putusan yang diberlakukan terhadap negara-negara anggotanya.
Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Telah Dikeluarkan
Authors: Hasan Zainudin , Efendi Aulia Putri , Setiawan M Rio Darma
Published: September 2024

Pembuktian perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadiankejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan. Menurut Pasal 1867 KUHPerdata, Akta dapat berupa Akta Otentik atau Akta di bawah tangan, Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Gugatan Perdata adalah sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, Akta tersebut tetap exsis yang di batalkan adalah isi dari Akta tersebut (hubungan hukumnya). Akta Otentik merupakan implementasi dari Pasal 1368 KUHPerdara, Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo  Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg. Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Gugatan Perdata, seorang Notaris secara moril harus bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya oleh karena ia dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak di dalam Akta. Bentuk Akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Konflik Etika Pembelajar Dalam Konteks Kekinian: Peran Sekolah Dalam Mengembangkan Kesadaran Etika
Authors: Irwansyah Irwansyah , Andini Juni , Sidabalok Dwi Rizky , Hasibuan Devi Helma Fitri
Published: September 2024

Pendidikan memainkan peran krusial dalam pembentukan karakter anak, namun sering dihadapkan dengan tantangan dan konflik etika. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran sekolah dalam mengembangkan kesadaran etika siswa di era globalisasi dan digitalisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi berbagai konflik etika yang dihadapi siswa, seperti kebiasaan menyontek, bullying, dan penggunaan perangkat digital yang tidak tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran etika melalui program bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, dan kolaborasi dengan orang tua. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam memastikan pendidikan etika yang efektif untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan moral di masa kini.
Efektivitas Pembelajaran Online Pada Program Kesetaraan Paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa Kecamatan Tambang
Authors: Rahmatasya Whiwin , Wilson Wilson , Fitrilinda Dafetta
Published: September 2024

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat seberapakah efektif pembelajaran online pada program kesetaraan yang termasuk dalam paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 101 warga belajar, dengan 80 sampel yang ingin diteliti dan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan SPSS (Stastitical Product and Service Solution). Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan kuisioner. Analisis data dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan teknik  analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, berdasarkan 4 indikator yaitu kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif dan waktu, pembelaaran online pada program kesetaraan yang termasuk dalam paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa Kec. Tambang sudah efektif.
Pengaruh Burnout, Work Life Balance dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat Wanita pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru
Authors: Tumanggor Agustinus Rido Putra , Garnasih Raden Lestari , Fitri Kurniawaty
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Burnout, Work Life Balance, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat Wanita pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat rawat inap Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 sampel. Data primer dikumpulkan dengan kuesioner sebagai instrument untuk membuktikan hasil penelitian, untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis jalur berganda dengan bantuan program SPSS 25. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Burnout tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja perawat wanita pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru baiknya senantiasa memperhatikan kondisi pegawai dan mempertimbangkan beban kerja yang dimiliki pada pegawai untuk dapat meminimalisir terjadinya burnout. 2) Work Life Balance berpengaruh terhadap Kinerja perawat wanita pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru diharapkan untuk selalu memperhatikan pegawai dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan dan kehidupan keluarga. 3) Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja perawat wanita pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru diharapkan dapat mempertahankan penerapan strateginya dalam meningkatkan motivasi kerja yang bisa didapat dari pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, pengakuan atas prestasi, pemberian penghargaan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.
Perbedaan Ecoprint Menggunakan Daun Kersen Dengan Teknik Pounding dan Steaming di Laboratorium Tata Busana
Authors: Ramadhini Eka Suci , Tambunan Elsaria , Putri Qisthy Dhia Iwandani , Farihah Farihah , Pakpahan Dermawan
Published: September 2024

Masalah dalam penelitian ini adalah pada pemillik usaha Mei Goom di Medan melakukan pembuatan batik ecoprint, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui perbedaan hasil ecoprint menggunakan daun kersen dengan teknik pounding dan steaming. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil ecoprint pada kain katun menggunakan daun kersen dengan teknik pounding dan steaming. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang berbentuk komparasi yang mencari perbedaan ecoprint menggunakan daun kersen dngan teknik pounding dan steaming. Populasi dan sampel pada penelitian ini berjumlah 30 helai kain, 15 helai kain menggunakan teknik pounding dan 15 helai kain menggunakan teknik steaming. Teknik mengolah data melalui uji statistik nonparametrik dengan rumus Chi-Square. Hasil analisis data menggunakan statistik nonparametrik yaitu Chi-Square menunjukkan bahwa nilai X2 rata-rata untuk variabel X1 atau hasil perbedaan ecoprint dengan teknik pounding sebesar 35,75 artinya “Cukup” dan rata-rata hasil X2 perbedaan ecoprint dengan teknik steaming sebesar 76,53 artinya “Sangat Baik”. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil untuk homogenitas pada teknik pounding dan teknik steaming memiliki p-value (sig) sebesar 74,46 dimana lebih besar dari 0,05 (0,05) yang berarti terdapat kesamaan varians antar kelompok atau berarti homogeny. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Chi-Square dalam Tabel Nilai Kritis Distribusi Chi-Square sebesar 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dn H1 diterima.dengan demikan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata penilaian terhadap teknik pounding dan teknik steaming.
Analisis Potensi Penambahan Frekuensi Penerbangan Rute PKN-CGK (PP) Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Udara di Bandarudara Iskandar Pangkalan Bun Kalimanan Tengah
Authors: Hemastya Aulia , Frinawati Elnia
Published: September 2024

Berdasarkan data angkutan lalu lintas Udara (LLU) Bandar Udara Iskandar periode Januari-September 2023 dengan tahun sebelumnya terdapat penambahan frekuesi penerbangan dengan status Extra flight maupun charter flight untuk rute Jakarta-Pangkalan Bun (PP). Penerbangan rute Jakarta-Pangkalan Bun (PP) saat ini hanya di layani satu maskapai yaitu Nam air. Untuk memenuhi tingginya minat jumlah penumpang maka perlu di adakan penambahan jumlah frekuensi penerbangan rute PKN- CGK (PP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek penambahan frekuensi penerbangan Pangkalan Bun Jakarta dalam meningkatkan pelayanan dan dampaknya terhadap layanan bandara atas kebutuhan masyarakat dalam penambahan frekuensi penerbangan rute Pangkalan Bun Jakarta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa prospek penambahan frekuensi penerbangan yang ada cuckup baik yaitu dengan jumlah penumpang yang ada saat ini, baik yang menuju Jakarta maupun Pangkalan Bun atau sebaliknya dengan okupansi di atas 60% semua maskapai. Hal ini memperlihatkan kebutuhan masyarakat terpenuhi di banding sebelumnya dimana banyak masyarakat tida bisa berangkat karena keterbatasan armada, selain itu efektivitas dan efesiensi berdampak pada peningkatan pelayanan bagi penumpang karena dengan bertambahnya frekuensi penerbangan penumpang akan memiliki banyak pilihan waktu penerbangan. Sedangkan dengan fasilitas tambahan yaitu ruang tunggu yang nyaman dan keamanan dan keselamatan memastikan bahwa peningkatan jumlah penerbangan tidak mengurangi kualitas pelayanan.
Pengaruh Kenaikan Harga Tiket Pesawat Terhadap Minat Beli Penumpang Maskapai Wings Air di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang
Authors: Auliya Erina , Frisnawati Elnia
Published: September 2024

Transportasi merupakan aspek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik itu transportasi darat, laut maupun udara.Transportasi sangat membantu karena tidak hanya dapat meringankan barang bawaan yang dibawa tetapi juga masalah kecepatan waktu untuk mencapai tujuan. Wings Air merupakan salah satu maskapai penerbangan yang dikenal murah. Cukup banyak orang indonesia yang berminat menggunakan maskapai penerbagan ini. Faktor yang membuat Wings Air sangat diminati penumpang salah satunya adalah harga awal tiket dengan harga rendah yang dapat menyebabkan kenaikan jumlah konsumen, karena konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah utuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kenaikan harga tiket terhadap minat beli penumpang maskapai Wings Air di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang. Penelitan ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan penyebaran kuesioner kepada 100 responden kepada penumpang maskapai Wings Air di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang. Data kemudian dianalisis dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian yang didapatkan dengan uji t menunjukkan bahwa dari harga tiket yang ditawarkan oleh maskapai Wings Air di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terdapat minat penumpang. Dalam uji koefisien determinasi didapatkan hasil data sebesar 79,0% variabel minat pengguna jasa dapat dijelaskan oleh variabel kenaikan harga. Sedangkan sisanya 21% dapat dijelaskan oleh variabel- variabel yang lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Pengembangan e-modul Berbasis Discovery Learning pada Tema 6 Panas dan Perpindahan Kelas V SDN Sukogelap Tahun Pelajaran 2021/2022
Authors: Dianti Rahma , Pangestika Rintis Rizkia , Ratnaningsih Arum
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan e-modul Berbasis Discovery Learning Pada Tema 6 Panas dan Perpindahah Kelas V SD. Pengembangan e-modul Berbasis Discovery Learning Pada Tema 6 Panas dan Perpindahah menggunakan metode ADDIE yakni memiliki 5 tahapan, yaitu meliputi analysis, design, development, implementation, dan evaluatin. Tahap pertama yakni analysis yang terdiri dari menganalisis kurikulum dan analisis media. Tahap design mencari referensi materi, merancang draft media, merancang materi, menyusun layout, menyusun kesioner instrument penilaian. Tahap development terdiri dari pengembangan media pembelajaran, validasi ahli media dan ahli materi. Tahap implementation yakni berisi pelaksanaan uji coba skala kecil, skala sedang dan skala operasional. Tahap terakhir yakni evaluation, melakukan evaluasi pada media pembelajaran elektronik berbasis Discovery Leraning. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri Sukogelap. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 2022/2023. Pada uji coba skala kecil berjumlah 5 siswa dan skala operasional dilaksanakan 22 siswa. Teknik pengumpulan data terdiri dari 4 metode yakni: wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Instrument penilaian terdiri dari lembar validasi ahli media, ahli materi, praktisi dan kuesioner siswa. Kepraktisan diukur dari hasil kuesioner respon siswa. Hasil penelitian e-modul Berbasis Discovery Lerarning yakni: (1) Hasil dari validasi ahli media yakni mendapatkan skor rata-rata 4 termasuk dalam kriteria sangat valid. (2)  Hasil validasi dari ahli materi sebesar 3,2 termasuk dalam kriteria valid. (3) Hasil dari kepraktisan mendapatkan skor rata-rata 3,6 termasuk dalam kriteria sangat valid. (4) hasil dari uji coba skala kecil memiliki skor rata-rata 3,86 termasuk dalam kriteria sangat praktis. Uji coba skala sedang memiliki skor rata-rata 3,71 termasuk dalam kriteria sangat praktis. Uji coba operasional memiliki skor rata-rata sebesar 3,75 masuk dalam kriteria sangat praktis. Berdasarkan hasil penelitian e-modul berbasis Discovery Leraning dinyatakan layak karena memenuhi layak dan valid.
Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas X Fase 2 Dalam Pembelajaran Sosiologi Menggunakan Model The Power of Two di SMAN 3 Padang
Authors: Zariffullah Zariffullah , Nurdin Buchari , Sarbaitinil Sarbaitinil
Published: September 2024

This research is motivated by the low learning outcomes of class X Phase E2 students in learning Sociology at SMAN 3 Padang. The purpose of this study is to improve student learning outcomes by using The Power of Two model. This research method is Classroom Action Research (PTK) formulated by Ari Kunto which consists of four components, namely (1) Planning, (2) Action, (3) Observation/evaluation, (4) Reflection, with a mixed approach or Mixet Methods. The data of this research is in the form of information about the data on the results of actions obtained from the results of observations, the results of observation of teacher activities, the results of student affective assessments and student learning outcome tests. This research was carried out in 3 cycles. The results of the 1st cycle of research obtained an average student score of 76.83 with 15 (41%) students completing 21 (58%). In the second cycle, the average score of students was 78.86 with student completeness increasing to 22 (61.11%) and incomplete students 14 (38.88%). In the third cycle, the average score of students was 85.25 with student completeness increasing by 32 (88.88%) and incomplete students by 4 (11.11%). This means that in the third cycle the research target has been achieved. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the application of The Power of Two model in Sociology learning can improve students' cognitive learning outcomes, namely from 41% in cycle I increased to 61.11% in cycle II, increased again to 88.88% in cycle III.
Strategi Percepatan Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru
Authors: Anjalita Nurjannah , Mashur Dadang
Published: September 2024

Kota Pekanbaru telah berkembang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Riau terutama dalam pembangunan infrastruktur, industri, dan jasa. Pembangunan yang bertambah menjadi simbol bahwa pertambahan penduduk membawa dampak yang cukup signifikan. Dengan berkembangnya jumlah pembangunan tersebut membuat Pemerintah Provinsi Riau harus meningkatkan mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pelayanan kebakaran. Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Percepatan serta mengidentifikasi factor yang menghambat Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Geoff Mulgan dalam Achmad Khanza (2022) yang menggunakan indikator: Tujuan (Purposes), Lingkungan (Environtment), Pengarahan (Direction). Tindakan (Action), Pembelajaran (Learning). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasannya Strategi Percepatan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru masih belum optimal, hal ini dikarenakan strategi relawan kebakaran yang dilakukan masih belum dikembangkan karena terkendala dengan sarana prasarana dan minimnya alokasi anggaran yang ada, selanjutnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran juga masih minim, hal tersebut mengakibatkan proses penanganan kebakaran di Kota Pekanbaru masih belum optimal.
Pengaruh Media Pembelajaran Teachmint dan Keaktifan Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 4 Sumatera Barat
Authors: Aini Nur , Ronald Jimi , Eprillison Vivina
Published: September 2024

This research aims to analyze the influence of Teachmint learning media and active learning on the learning outcomes of class X students in economics subjects at SMA Negeri 4 West Sumatra. The type of research used was quantitative with a sample of 71 students consisting of 35 experimental class students and 36 control class students. The research instrument used tests of validity, reliability, level of difficulty, discrimination, normality, homogeneity, and two-way ANOVA with the help of SPSS 18.0. The results of the research show: (1) The economic learning outcomes of students taught using Teachmint media are higher than conventional media, (2) The learning outcomes of students with high activity who are taught by Teachmint are higher than conventional, (3) The learning outcomes of students with low activity who are taught Teachmint is higher than conventional, (4) There is an interaction between learning media and active learning on students' economic learning outcomes.
Pengaruh Hukum Adat terhadap Klaim Asuransi: Analisis Perbandingan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia
Authors: Hasibuan Nurisa Haryani , Nadila Ranti
Published: September 2024

Hukum adat di Indonesia telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang kuat. Di sisi lain, mekanisme asuransi modern juga memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan finansial dan keamanan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum adat terhadap klaim asuransi di Indonesia, dengan melakukan perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Studi ini mengungkapkan bahwa hukum adat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pola pikir dan praktik masyarakat terkait asuransi. Contohnya, adat Ampikale dari masyarakat Bugis memiliki konsep yang mirip dengan asuransi, menunjukkan kesesuaian nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip asuransi modern. Selain itu, hukum adat juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan prinsip-prinsip seperti kekerabatan yang kuat dan keseimbangan magis atau alam. Namun, terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penerapan asuransi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat perkotaan cenderung lebih mengenal dan memanfaatkan asuransi, sementara masyarakat pedesaan masih memiliki pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif, terutama di pedesaan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi. Dalam konteks klaim asuransi, integrasi nilai-nilai hukum adat dengan mekanisme hukum asuransi modern dapat memperkuat perlindungan konsumen. Hal ini dapat menciptakan sistem asuransi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem asuransi di Indonesia, yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat luas.
Analisis Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Karakter Pancasilais yang Terdapat Dalam Seni Randai di Sebuah Kaba (Cerita Randai) Dalam Pergelaran Sanggar Randai Lereng Marapi di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
Authors: Iqbal Muhammad , Reindy Reindy , Jamurin Jamurin
Published: September 2024

Penelitian ini di latar belakangi oleh makna kaba (cerita) kesenian randai terhadap nilai pancasila di sanggar lereng marapi nagari Pasie Laweh. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis nilai- nilai kemanusiaan dan karakter pancasilais yang terdapat dalam seni randai di sebuah kaba (cerita randai) dalam pergelaran sanggar randai lereng marapi di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini meliputi: Wali Nagari, Niniak mamak, Ketua Pemuda, Anggota Randai, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh data dapat bahwa kesenian Randai di Nagari Pasie Laweh memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan karakter pancasilais. Di dalam kaba bisa dilihat dari bentuk karakter saling menghormati dan membela kebenaran, kaba yang dimainkan di dalam randai lereng marapi seperti cindua mato. Serta masyarakat memandang kaba (cerita randai) sebagai salah satu bentuk pelajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Kaba merupakan sebuah pesan atau makna yang disampaikan. Didalam Kaba (cerita randai) yang di tampilkan oleh sanggar lereng marapi seperti cindua mato memiliki nilai kemanusian dan karakter pancasilais karena kaba (cerita randai) cindua mato menceritakan mengenai keinginan agar semua masyarakatnya mempunyai derajat yang sama dan membela kebenaran, hal ini membuat masyarakat memandang randai dalam sebuah kaba (cerita randai) sebagai sebuah pertunjukkan yang sangat menyenangkan karena masyarakat dapat berkumpul menjalin tali silaturahmi, selain itu randai yang menampilkan kaba (cerita randai) yang menarik dan memperlihatkan tentang pembelajaran yaitu dalam bentuk nilai kemanusian dan karakter pancasilais yang akan dijadikan contoh oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Implementasi Pengelolaan PPH 21, PPH 22, dan PPH 23 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau
Authors: Ramadani Nadia Fitri , Armel R Septian
Published: September 2024

PPH ensures that every individual or legal entity that owns wealth contributes to the financing of the state, so that the tax burden is evenly distributed across society and supports economic stability and general welfare. This is achieved by ensuring that any taxable transactions are fairly and clearly assigned to domestic taxpayers or permanent establishments. In addition, it promotes financial stability. Riau Province's Community and Village Empowerment Office conducted this investigation. The study looked at the system and management of PPh 21, 22, and 23 tax burdens. It was conducted from June to July 2024. The Dinas's Financial Data Application (ADK) and Daily and Monthly Transaction Recapitulation (RTHA DTH) used observations, interviews, and instructions to collect data for this study. Preliminary data was also derived from a qualitative descriptive approach. Articles 22 and 23 of Income Tax provide BPKD with the tax payable from relevant transactions, such as the purchase of goods and services, in accordance with the provisions of the applicable tax regulations. This is done to support clear and reliable regional financial management and ensure compliance with tax obligations. Riau Province's Community and Village Empowerment Agency brings together PPH 21, 22, and 23. The reports are sent via DJP Online e-Filing. The purpose of this process is to ensure tax regulations apply to the income of the individual or company being taxed.