bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia
Authors: Faisal Faisal
Published: March 2016

Abstract: The Possibility of an Islamic Criminal Law Formalization Discourse in Indonesia. In the discourse of law, criminal law is often viewed as a cruel and barbarian law. This view is based on an assumption that although the application of criminal law aims to restore social balance, it is undeniable that the application of the criminal contains elements of retaliation against the perpetrators of crime. This is reinforced by the severe punishment-oriented model of criminal deprivation of liberty in the form of imprisonment that dominates almost all penal systems of the nations of the world, including Indonesia. This paper proves that the Islamic criminal law legislation in the formalization of the State legislation has a positive contribution in a framework to enrich and bring together a form of awareness of the commitments of the nation and the state.Keywords: law, crime, Islam, formalization, IndonesiaAbstrak: Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia. Dalam diskursus ilmu hukum, hukum pidana seringkali dipandang sebagai hukum barbarian yang kejam. Pandangan ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa meskipun penerapan pidana bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang rusak, namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam penerapan pidananya terkandung unsur pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini diperkuat dengan masih massifnya model pemidanaan yang berorientasi pada pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara yang mendominasi hampir seluruh sistem pemidanaan negara- negara dunia, termasuk Indonesia. Tulisan ini membuktikan bahwa legislasi hukum pidana Islam ke dalam formalisasi perundang-undangan Negara memiliki kontribusi positif dalam rangka memperkaya sekaligus merekatkan kembali sebagai bentuk penyadaran terhadap komitmen dalam berbangsa dan bernegara.Kata Kunci: hukum, pidana, Islam, formalisasi, IndonesiaDOI: 10.15408/ajis.v12i1.978
Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer
Authors: Hidayati Sri
Published: March 2016

Abstract: Various Provisions of the Wâjibah Testament in Contemporary Muslim Countries. The Wâjibah testament is evidence that its implementation does not depend on the expectation of the testator. The provisions within the wâjibah testament are interpreted from 180 verses of the sûrah al-Baqarah. There is a command for people who fear Allah to make a last will and testament for the parents and relatives before they die. In some of Muslim countries (Egypt, Morocco, Syria, Tunisia, Pakistan, etc.), the wâjibah testament is bequeathed to the orphaned grandchildren who have lost their parents. However, some other countries determine the grandchildren who obtain the wâjibah testament.Keywords: wâjibah testament, Muslim countries, fiqhAbstrak: Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer. Wasiat wâjibah adalah bukti bahwa pelaksanaan wasiat itu tidak tergantung dari harapan pendonor. Ketentuan-ketentuan dalam wasiat wâjibah adalah interpretasi dari ayat 180 surah al-Baqarah. Di situ dikatakan bahwa ada perintah bagi orang yang takut kepada Allah untuk berwasiat bagi orang tua dan kerabat sebelum mereka meninggal. Di beberapa negara Muslim (Mesir, Maroko, Suriah, Tunisia, Pakistan, dan lain-lain), wasiat wâjibah diberikan kepada cucu yatim piatu yang kehilangan orang tuanya. Namun di beberapa negara lain menentukan cucu yang mendapatkan wasiat wâjibah.Kata Kunci: wasiat wâjibah, negara Muslim, fikihDOI: 10.15408/ajis.v12i1.982
Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia
Authors: Rahmatunnair Rahmatunnair
Published: March 2016

Abstract: Formalization of an Islamic Law Paradigm in Indonesia. Formalization of Islamic law in Indonesia in principle is an effort of transformation of substantive values of Islamic Law within the system of National law. Indonesia is a constitutional state, so the formalization of Islamic law must refer to the constitution of the state. Therefore, the transformative paradigm of the means of formalization of Islamic law within the constitutional system is an appropriate choice and provides for broader prospects. Thus, the formalization of Islamic law in formal symbolic manner, especially in an effort to establish an Indonesian Islamic State, will only undergo distortions and will not provide benefits for the Islamic community in Indonesia.Keywords: formalization, Islamic law, national constitutionAbstrak: Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia. Formalisasi hukum Islam di Indonesia pada prinsipnya merupakan upaya transformasi nilai-nilai subtanstif hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Indonesia adalah negara hukum, sehingga formalisasi hukum Islam mesti mengacu pada hukum negara. Oleh karena itu, paradigma transformatif bagi upaya formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional adalah pilihan yang tepat dan memberikan prospek yang lebih besar. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam secara formal simbolik apalagi dengan upaya mendirikan negara Islam Indonesia, hanya akan mengalami distorsi dan tidak banyak memberikan kebaikan bagi umat Islam Indonesia.Kata Kunci: formalisasi, hukum Islam, hukum NasionalDOI: 10.15408/ajis.v12i1.984
Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance
Authors: Supriyatni Renny
Published: March 2016

Abstract: The Responsibilities of Shariah Banking in the application of Prudential Principles and Good Corporate Governance. A Bank’s functions as an intermediary institution is interesting in relation to the importance of responsibilities to customers in applying the principles of Good Corporate Governance (GCG). The application of the principle of prudence and good corporate governance in shariah banking is useful in minimizing risks that may arise from moral hazards and avoid transactions in money laundering. The responsibility of shariah banks in the distribution of Islamic finance is basically just a little different from its application in commercial banks, caused by differences between systems that are applied by conventional banks with a shariah system which directly impact on the rules used and structures of shariah banks.Keywords: Shariah banks, principle of prudence, good governance, principles of shariahAbstrak: Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi menarik dalam kaitannya dengan pentingnya tanggung jawab bagi pihak nasabah dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penerapan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance dalam Pembiayaan syariah berguna untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dari moral hazard dan menghindari transaksi yang bersifat money laundering. Tanggung jawab bank syariah dalam penyaluran pembiayaan syariah pada dasarnya hanya sedikit berbeda dengan penerapannya pada bank umum, dikarenakan adanya perbedaan antara sistem yang diterapkan oleh bank konvensional dengan sistem syariah yang secara langsung berdampak kepada aturan yang dipakai dan struktur dari bank syariah.Kata Kunci: bank syariah, prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, prinsip syariahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.985
Nilai Etis Risiko dalam Investasi “Mudharâbah” yang Dilakukan Bank Islam Menuju Penanganan Fikih Perbankan (المخاطر الأخلاقية في المضاربة التي تجريها المصارف الإسلامية رؤية لمعالجة فقهية مصرفية )
Authors: Hamad Hamzah Abdul Karim
Published: March 2016

Abstract: Ethical Values of Risk In Investing In “Mudharâbah” undertaken by Islamic Banks, towards the handling of Fiqh  Banking. This study aims at determining the risk in the behavior of speculation, the role of Islamic doctrine to alleviate and decrease the consequences and show the banking tools to alleviate them. The results of the study show some treatment of Islamic doctrine to decrease risks that originate from the results of speculation. The study shows that Islamic banking can control speculators using all methods, yet it is disallowed to speculate on the speculator’s profit for reasons that are shown in the context of the study. Also, the study also shows other means to alleviate these risks.Keywords:  ethical values risk, mudharâbah, investment, Islamic banks.Abstrak: Nilai Etis Risiko dalam Investasi “Mudharâbah” yang Dilakukan Bank Islam Menuju Penanganan  Fikih Perbankan.  Penelitian ini bertujuan menentukan risiko dalam perilaku spekulasi, peran doktrin Islam untuk meringankan dan mengurangi konsekuensi dan menunjukkan alat perbankan untuk meringankannya. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa perlakuan ajaran Islam dalam mengurangi risiko yang berasal dari  hasil spekulasi. Studi ini menunjukkan bahwa boleh mengontrol spekulan dengan menggunakan semua cara, namun tidak diizinkan untuk berspekulasi pada laba obligator spekulan sebagai alasan yang ditampilkan dalam konteks penelitian. Studi ini juga menunjukkan tentang cara lain untuk meringankan risiko ini.Kata Kunci: etika nilai risiko, mudharâbah, investasi, bank IslamDOI: 10.15408/ajis.v12i1.989
Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik
Authors: Aripin Jaenal
Published: March 2016

Abstract: Problems with Family Law: The Phenomena and the Paradigm of Classical Texts. There are many factors that can trigger the emergence of family problems. One factor that is especially influential is diminished adherence to religious values, in which husbands, wives and children forgo using these values as the foundations upon which to live. If that is the cause of family problems, returning to religious values can provide one way of solving them. But these values aren’t problem-free either, given that religious texts, especially classical religious texts, seem misogynistic and too discriminatory towards women, limiting their roles only to inside domestic matters. Because of these problems, this article argues that creating a harmonious life between husband and wife must be guided by principles promoting equal rights and valuing each spouse’s role equally.Keywords: family law, religious value, classical textAbstrak: Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya masalah di dalam keluarga. Salah satu yang kuat pengaruhnya adalah karena lunturnya pengamalan nilai-nilai agama, yang tidak lagi dijadikan landasan dalam berpijak, baik oleh suami, isteri maupun anak. Karena itu, kembali kepada nilai-nilai agama menjadi salah satu solusi tawarannya. Namun bukan tanpa masalah, mengingat teks-teks keagamaan khususnya klasik, kadang terkesan mesoginis dan terlalu mendeskriminasi kaum perempuan dan membatasi peran mereka hanya dalam urusan domestik. Karenanya, prinsip-prinsip yang mengedepankan persamaan hak dan saling menghargai peran, harus dipedomani guna menciptakan kehidupan harmonis antara suami isteri.Kata Kunci: hukum keluarga, nilai keagamaan, teks klasikDOI: 10.15408/ajis.v12i1.962
Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih
Authors: Mesra Alimin
Published: March 2016

Abstract: Biological identity verification before marriage from a fiqh standpoint. This article treats falsifying biological identity for marriage as an important phenomenon that should be responded to academically. By way of analyzing discourse concerning this subject, this article reveals that weaknesses in how civil law and citizenry are administrated, if not fixed, will give rise to more such cases of it. On the other hand, the theory that love is the biggest motivation for falsifying biological identity is taken into account to clarify why this violation occurs. The conclusion reached in this article is to accommodate for the capacity to verify biological identity—when deemed necessary—before marriage. The author reinforces this idea by drawing upon several hadiths, applying al-maqâshid al-syâri‘ah theory, as well as calling to expand classical fiqh to the context of solving this contemporary problem.Keywords: biological identity, verification, contemporary problem, classical fiqh, contextualisationAbstrak: Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih. Artikel ini meletakkan fakta pemalsuan identitas biologis dalam perkawinan sebagai fenomena yang penting direspons secara akademis. Melalui analisis wacana atas berita yang terkait, tulisan ini menyingkap bahwa ada sejumlah kelemahan pada sistem administrasi keperdataan dan kependudukan yang jika tidak dibenahi akan melahirkan kasus-kasus serupa. Di sisi lain, teori bahwa cinta adalah motivasi terbesar untuk melakukan sesuatu dimanfaatkan untuk menjelaskan mengapa pelanggaran itu dilakukan. Kesimpulan yang direkomendasikan adalah mengakomodasi kebolehan melakukan verifikasi identitas biologis—jika dianggap perlu—sebelum perkawinan. Penulis menguatkan gagasan ini dengan melakukan kontekstualisasi atas beberapa hadis, penerapan teori maqâshid al-syarî’ah serta ajakan untuk mengembangkan fikih klasik dalam rangka mengatasi problematika kontemporer.Kata Kunci: verifikasi, identitas biologis, problema kontemporer, fikih klasik, kontekstualisasiDOI: 10.15408/ajis.v12i1.963
Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah
Authors: Taufiki Muhammad
Published: March 2016

Abstract: The Concept of Family, istilhâq, and civil rights of children born out of wedlock. One of the basic rights that all newborns have is the right to family. This means that the moment a child is born it immediately gets the right to belong to his parents’ family, in addition to other rights that relate to being related to that family. However, not all children are born with as good a lot as that. If that is the case, Islam has several ways for that child to get to have family. A family can be sought through iqrâr (declaration), evidence, and istilhâq. Once that family has been linked, civil rights, which he gets from having that father, automatically apply to that child. Children born out of wedlock can be linked to a family with people who are willing to be compassionate towards the child’s mother, when that birth doesn’t happen as a result of adultery. In that case, it is permissible if the nature of the birth is either uncertain or didn’t happen through adultery. A child born to a married couple considered unlawful can be linked to another family and with them get his or her civil rights as needed from the father of that family.Keyword: family, istilhâq, civil right, children born ouy of wedlockAbstrak: Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah. Anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Ini berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya dengan hak-hak lain yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir dengan nasib sebaik itu. Dalam hal ini, Islam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan nasab itu. Nasab bisa didapat melalui iqrâr (pengakuan), pembuktian, dan istilhâq. Bila nasab itu sudah terkait, maka hak-hak perdata anak secara otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari ayahnya. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya ke rahim ibu si anak, bila hal itu terjadi bukan karena zina. Dalam hal ini, bisa karena syubhât atau hal lain selain zina. Anak yang terlahir dalam pernikahan yang dinggap tidak sah bisa dikaitkan nasabnya dengan ayahnya dan mendapatkan hak perdata sebagaimana mestinya, bila hal itu dilakukan oleh ayahnya.Kata Kunci: nasab, istilhâq, hak perdata, anak luar nikahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.966
Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia
Authors: Lathif Ah. Azharuddin
Published: March 2016

Abstract: The Concept and Application of Murâbahah Contracts in Syariah Banking in Indonesia. Murâbahah, which constitutes any type of amânat sale in Islamic law, is the predominant contract scheme utilized in Syariah banking practice in Indonesia. However, in practice, murabahah has undergone many modifications in comparison with the basic concept in classical muamalat fiqh. Ulamas do not object those modifications which do not contravene the basic principles of Islamic law. However, many models for modification have sparked debate, due to being done exclusively to fulfill formal judicial provisions, for the sake of reviewing the effectiveness and efficiency of banking administration. The following article will analyse a number of these models and their backgrounds, as well as their goals in altering the murâbahah scheme in classical fiqh to be practiced in syariah banking, while clarifying the usage of the murâbahah scheme for a number of models of syariah financing and banking.Kewords: murâbahah, murâbahah li al-âmir bi al-syirâ’, PPNAbstrak: Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Murâbahah yang merupakan salah jenis jual beli yang bersifat amanah dalam hukum Islam merupakan skema akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun dalam praktiknya, murabahah telah mengalami banyak modifikasi di bandingkan konsep dasarnya yang ada dalam fikih muamalat klasik. Modifikasi ini ada yang tidak menimbulkan persoalan dari sisi prinsip-prinsip dasar hukum Islam sehingga para ulama tidak merasa keberatan, tetapi tidak sedikit model modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis demi pertimbangan efektivitas dan efisiensi administrasi perbankan. Tulisan berikut akan mengulas pelbagai model dan latar belakang serta motif perubahan skema murâbahah dalam fikih klasik ketika dipraktikan di perbankan syariah, di samping menjelaskan penggunaan skema murâbahah untuk pelbagai model pembiayaan di perbankan syariahKata Kunci: murâbahah, murâbahah li al-âmir bi al-syirâ’, PPNDOI: 10.15408/ajis.v12i1.967
Implementasi al-Wa‘d dalam Bisnis Syariah
Authors: Hasanudin Jaih Mubarok &
Published: March 2016

Abstract: The Implementation of al-Wa’d in Syariah Business. Scholars are in disagreement with one another when it comes to their views on what Islamic law says about the legal requirements of meeting one’s obligations and how or whether protracting that obligation should be punished. Hanan bint Muhammad Husen Jistaniyah, says that iltizâm is the term for obligations that are statements involving will; luzûm is the term for obligations that come from syariah ruling. Wa’d, which forms part of a combination of mu‘âwadhât (tijârî) contracts, can be mulzimised in two ways. First, sides agree that contractual document must express explicitly that wa’d is binding, insofar as that obligation (ittifâqiyya) is fulfilled by both sides when, or on the condition that, it is able to be fulfilled. Second, the regulatory side makes and activates legislature saying that wa’d, which can be found in the combination of mu‘âwadhât (tijârî) contracts, is binding, so both sides are obliged to fulfill qânûniyya, when, or on the condition that, it is able to be fulfilled.Keywords: Contract, Fatwa, Mulzim, Wa’dAbstrak: Implementasi al-Wa‘d dalam Bisnis Syariah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi janji: dianjurkan (sunah/wajib dîniyya) dan wajib secara hukum (qadhâ’iyya). Menurut Hanan binti Muhammad Husen Jistaniyah, iltizâm adalah term kewajiban yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan, sedangkan luzûm adalah term kewajiban yang lahir karena ketetapan syariah. Wa‘d yang merupakan bagian dari rangkaian akad mu‘âwadhât (tijârî) dapat di-mulzim-kan dengan dua cara. Pertama, pihak-pihak sepakat dan dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kontrak (akta) bahwa wa‘d yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi oleh pihak-pihak (wajib ittifâqiyya) apabila sebab atau syaratnya telah terpenuhi; atau kedua, pihak regulator membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa wa‘d yang terdapat dalam rangkaian akad mu‘âwadhât dinyatakan sebagai wa‘d yang bersifat mengikat sehingga para pihak diwajibkan untuk memenuhinya (wajib qânûniyya), apabila sebab atau syaratnya telah terpenuhi.Kata Kunci: Akad, Fatwa, Mulzim, Wa’d.DOI: 10.15408/ajis.v12i1.968
Shariah in the Era of Regional Autonomy in Indonesia (الشريعة الإسلامية فى عصر الاستقلال الذاتى باندونيسيا)
Authors: Abbas Ahmad Sudirman
Published: March 2016

Abstrak: Syariat Islam di Era Otonomi Daerah di Indonesia. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah berlangsung sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelum datangnya masa penjajahan Belanda yang kemudian hari menguasai Nusantara selama lebih kurang 350 tahun. Pemberlakuan Hukum Islam itu sendiri berjalan dalam lima fase dengan mengalami pelbagai keadaan sebagai peluang sekaligus tantangan dari pihak penjajah yang bertujuan “devide at impera”, memecah belah dan mengadu domba, untuk tetap terus menjajah. Seperti siasat Snouck Hurgronje, dia mencetuskan gagasan teori Receptie dalam rangka memandulkan Hukum Islam, yang oleh Hazairin disebut “teori Iblis”. Perjalanan Hukum Islam pada fase menjelang kemerdekaan dan sesudahnya tetap eksis walau harus diperhadapkan dengan hukum Adat dan hukum Hindia Belanda. Sebagai bukti eksistensi Hukum Islam maka pengundangan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia saat ini.Kata Kunci:        السلطة, التشريع اللإسلامى, الأحكام الإسلاميةAbstract: Shariah in the Era of Regional Autonomy in Indonesia. Developments in Islamic Law in Indonesia have taken place since Islamic kingdoms were established in Nusantara before the arrival of the Dutch colonisation period, which dominated Nusantara for the next 350 years. The imposition of Islamic law on its own has moved through five phases, going through various opportune periods. But at the same time it faced a challenge from the colonial side, whose goal was to “divide and conquer” to maintain oppression like the strategy of Snouck Hurgronje. The Dutch created the theory of Receptie as an effort to sterilize Islamic law, which Hazairin then called “Satanic law”. The course of Islamic law during the phase just before independence and afterwards still exists, even though it must be admitted it is Adat and Dutch law that guides Indonesia. But as evidence of the existence of Islamic law, there is the enactment of the 1974 Marriage Act, which serves as guidance for followers of Islam today.Kata Kunci:   السلطة, التشريع اللإسلامى, الأحكام الإسلاميةDOI: 10.15408/ajis.v12i1.973
Limiting the Authority of Heads of State in Determining Political Policy in terms of siyasah Islamic Jurisprudence (تقييد سلطة رئيس الدولة في رسم السياسات العامة من منظور الفقه السياسي الإسلامي)
Authors: Araki Lukman
Published: March 2016

Abstrak: Pembatasan Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Kebijakan Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah Islam. Sasaran besar yang ingin dibidik dalam tulisan ini ialah bahwa Islam telah menjelaskan secara terang benderang hal-hal yang mesti dipatuhi oleh seorang pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang pemimpin dalam setiap kebijakannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Terlebih lagi jika kebijakan yang dimaksud diklaim sebagai keinginan Tuhan agar masyarakat menerima begitu saja seperti yang pernah terjadi di Erofa pada abad pertengahan di mana para pemimpin mengklaim dirinya sebagai wakil- wakil Tuhan yang mengakibatkan perseteruan yang berlangsung beberapa abad antara pemimpin dengan rakyatnya. Karena Islam memandang pemimpin sebagai manusia biasa dan tidak terlepas dari kekeliruan yang mesti diluruskan oleh masyarakatnya, maka tulisan ini akan menjelaskan hal-hal yang mesti dindahkan oleh para pemimpin agar masyarakatnya tidak merasa dirugikan.Kata Kunci: Otoritas Kepala Negara, Kebijakan Politik, Fikih Siyasah Islam.Abstract: Limiting the Authority of Heads of State in Determining Political Policy in terms of siyasah Islamic Jurisprudence. A major goal to be targeted in this paper is that Islam has been clearly explained, some points to be considered by a leader in taking a political policy. It is intended to be implicated in order that a leader in each of his policies is not rule   arbitrarily. Moreover, if all the policies are claimed as God’s desire to make society directly receive them as that was happened in medieval Europe, where all leaders claimed themselves as the representatives of God. That action caused a dispute between the leaders and their society that was happened in several centuries. As Islam has seen a leader as a human being who is not in spite of mistakes those should be rectified by society, this paper will clearly describe the things those should be heeded by the leaders so that the society will not feel disadvantaged.Keywords: Authority of Heads of State, Political Polic, Islamic Jurisprudence.DOI: 10.15408/ajis.v12i1.974
THE CONCEPT OF AMÂNAH IN INFORMED CONSENT
Authors: Zulham Zulham
Published: March 2016

The Concept of Amânah in Informed Consent. The Appeal Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 365K/Pid/2012 granted the appeal request of Public Prosecutor of Manado State Public Prosecutor’s Office. The Supreme Court annulled the Manado State Court Decision that imposed 10 (ten) months criminal imprisonment to each defendant. The Indonesian Doctors Association argued that the contract between doctor and patient is a contract of process, not a contract of result. At the very least, this Appeal Decision provided an opportunity for legal experts to test and evaluate the concept of informed consent both philosophically and juridically. This paper argues that informed consent should be built on the framework of amânah which is an important concept in Islamic law.DOI: 10.15408/ajis.v14i1.1240
REINTERPRETASI HAK-HAK EKONOMI PEREMPUAN DALAM ISLAM
Authors: Hidayah Nur
Published: March 2016

Reinterpretation of Women’s Economic Rights in Islam. Islam prescribes equal rights for men and women, including economic rights. However, patriarchal interpretations of Alquran and Suna texts have contributed to a gender gap in which Muslimah women face difficulties in accessing their economic rights. Patriarchal structures that prescribe role divisions in society marginalise women from economic participation and property ownership. Contemporary Muslimah women also face similar problems of gender gap in economy. Therefore progressive Muslims offer reinterpretation of texts regarding women’s rights, including economic rights, using women’s perspectives. Such reinterpretation is also complemented with strategies of women’s economic empowerment to assist them to access their economic rights, particularly their rights of economic participation and access to paid employment.DOI: 10.15408/ajis.v14i1.1245
PERTIMBANGAN MASLAHAT DALAM PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA
Authors: Asni Asni
Published: March 2016

The Mashlahah Consideration in Divorce Cases Caused by Domestic Violence in Religious Court. The focus of this study is the consideration of mashlahah in the judge’s verdict in the settlement of domestic violence divorce cases in the Religious Court in Kendari, North Sulawesi. The results of this study shows a significant number of divorce cases are caused by domestic violence. This study also finds that the judge provided the decision based on formal and material legal considerations, facts of the court session, as well as consideration of mashlahah. But in considering mashlahah altogether it is formulated generally which should require an indepth analysis, through the principles of maqâshid al-syarî’ah.DOI: 10.15408/ajis.v14i1.1247
Local Pharmacy Partnership to Prevent Pediatric Asthma Reutilization in a Satellite Hospital
Authors: Sauers-Ford Hadley S. , Moore Jennifer L. , Guiot Amy B. , Simpson Blair E. , Clohessy Caitlin R. , Yost David , Mayhaus David C. , Simmons Jeffrey M. , Gosdin Craig H.
Published: March 2016

OBJECTIVES:

In our previous work, providing medications in-hand at discharge was a key strategy to reduce asthma reutilization (readmissions and emergency revisits) among children in a large, urban county. We sought to spread this work to our satellite hospital in an adjacent county. A key initial barrier was the lack of an outpatient pharmacy on site, so we sought to determine if a partnership with community pharmacies could improve the percentage of patients with medications in-hand at discharge, thus decreasing reutilization.

METHODS:

A multidisciplinary team partnered with community pharmacies. Using rapid-cycle improvement methods, the team aimed to reduce asthma reutilization by providing medications in-hand at discharge. Run charts were used to display the proportion of patients with asthma discharged with medications in-hand and to track 90-day reutilization rates.

RESULTS:

During the intervention period, the median percentage of patients with asthma who received medications in-hand increased from 0% to 82%. A key intervention was the expansion of the medication in-hand program to all patients. Additional changes included expanding team to evening stakeholders, narrowing the number of community partners, and building electronic tools to support key processes. The mean percentage of patients with asthma discharged from the satellite who had a readmission or emergency department revisit within 90 days of their index admission decreased from 18% to 11%.

CONCLUSIONS:

Impacting population-level asthma outcomes requires partnerships between community resources and health providers. When hospital resources are limited, community pharmacies are a potential partner, and providing access to medications in-hand at hospital discharge can reduce asthma reutilization.
Guest Editors’ Introduction
Authors: Cressier Patrice , Nef Annliese
Published: March 2016

The following collection of papers were originally conceived as a forum between historians of material culture and those of texts. In the hopes of completing the editorial project in a timely fashion and in response to the friendly encouragement of the editors of both journals, who welcome today contributions on the Fatimids and the central Mediterranean, the archaeological and textual studies are finally united in the form of two homogeneous and complementary publications, one in this special issue of the Journal of Islamic Archaeology, the other in the Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée (vol. 139, June 2016), to which we refer for a fuller introduction
The Fatimid Palace at Ajdabiya
Authors: Bongianino Umberto
Published: March 2016

This is a reconsideration of the sole fully excavated palatial structure built by the Fatimids (909–1171 CE): the qasr of Ajdabiya in Cyrenaica (modern Libya). The structure, excavated by Abdulhamid Abdussaid in the 1960s and by David Whitehouse in the early 1970s, is the perfect example of how a small provincial site, generally overlooked by scholars, can nonetheless yield precious information on “royal” architectural patronage, provided the archaeological data are combined with a close scrutiny of primary sources and a re-evaluation of other local, equally neglected monuments and finds. The aim of this article is not to present new archaeological data, but rather to serve as an update of the material published forty years ago in the light of recent scholarship on a number of related topics—including new editions of primary sources—while awaiting the publication of Whitehouse’s final excavation report.
Fatimid Ivories in Ifriqiya
Authors: Armando Silvia
Published: March 2016

Debates on Fatimid ivory production have traditionally focused on Egypt: many of the artefacts considered as Fatimid have been ascribed to 11th–12th century Cairo, while attributions of provenance often oscillate between Egypt and Southern Italy. This paper aims to question and to broaden this geographical and chronological frame, focusing on two ivory caskets which have been often excluded by these narratives. One casket, preserved in the Museo Arqueológico Nacional in Madrid, features an inscription pointing to al-Mansuriyya (current Tunisia) as a place of production and to a date in the reign of the caliph al-Mu'izz li-Din Allah (952–975 CE). A second box is preserved in the Museo Diocesano Francesco Gonzaga in Mantua, and its attribution has often been debated by scholars. Previous and recent scholarship on the two caskets are surveyed, while a detailed analysis of their technology of manufacture and decoration brings to light strong similarities, suggesting that they were produced in the same place. Comparisons with a wide range of ivory boxes from and beyond the medieval Mediterranean reveal technical variety, help us to identify interesting parallels, and define the uniqueness of the Madrid and the Mantua caskets, which thus emerge as key-artefacts in the panorama of Fatimid Ifriqiyan artistic production.
VAIKŲ SKELETO RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ SPECIFINIAI ASPEKTAI: LITERATŪROS APŽVALGA
Authors: Monastyreckienė Eglė , Kučinskaitė Brigita , Smilginė Lina
Published: March 2016

Su amžiumi susijusių skeleto vystymosi pokyčių bei normos variantų žinojimas yra svarbus vaizdų interpretacijai ir radiologinių tyrimų pasirinkimui pediatrinėje radiologijoje. Vaikų skeletas keičiasi priklausomai nuo amžiaus. Šie pokyčiai nulemia ligų pasiskirstymą, traumų modelius ir jų vaizdines charakteristikas. Didžioji dalis epifizių ir apofizių nuo gimimo yra kremzlinės struktūros ir augant kaulėja. Su amžiumi transformuojasi ne tik kietoji kaulo dalis, bet ir kaulų čiulpai. Kaulų čiulpų pasiskirstymas taip pat daro įtaką ligų pasireiškimui. Magnetinio rezonanso tomografija gerokai praplėtė žinias apie skeleto vystymosi procesą, kartu atsirado naujų diagnostikos sunkumų diferencijuojant su amžiumi susijusius skeleto ir kaulų čiulpų normos variantus ir pažeidimus. Šioje literatūros apžvalgoje aptariame vaikų skeleto vystymosi pokyčius, su jais susijusius dažniausiai pasitaikančius pažeidimus ir radiologinės diagnostikos, ypač magnetinio rezonanso, esminius aspektus. Vaikų skeleto transformacijos žinojimas ir šių pokyčių atpažinimas radiologiniuose vaizduose padės diferencijuoti normą nuo patologinių pokyčių.
VAIKŲ STUBURO KAKLO DALIES TRAUMA: RENTGENOGRAFIJOS VERTĖ
Authors: Rutkauskas Saulius , Gružaitė Eglė
Published: March 2016

Kaklo trauma vaikams pasitaiko retai, tačiau tai gali sukelti nepataisomų pasekmių jauno paciento sveikatai. Iki šiol pasaulinėje literatūroje nėra bendro sutarimo dėl kaklo traumą patyrusių vaikų optimalaus radiologinio ištyrimo. Skydliaukės onkologinės ligos yra susijusios su didesne apšvita, todėl būtinybė atlikti vaikui kaklo kompiuterinę tomografiją (KT) turi būti gerai pamatuota. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti traumą patyrusių vaikų klinikinius požymius ir rentgenologinius atsakymus bei įvertinti šio tyrimo patikimumą KT atžvilgiu. Medžiaga ir metodai. Biomedicininis tyrimas buvo atliktas retrospektyviai apimant 2010–2014 metus. Įtraukimo kriterijai buvo: amžius < 18 m., galvos ir/arba kaklo trauma, pacientui atliktas kaklo rentgenologinis tyrimas ir kaklo KT. Buvo analizuojamos šios charakteristikos: lytis, amžius, klinikiniai duomenys, traumos mechanizmas, rentgenologinių ir KT tyrimų atsakymai. Rezultatai. Iš 2010–2014 m. atliktų kaklo KT visus įtraukimo kriterijus atitiko 78 pacientai. Tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 11,1 ± 4,7 m. Buityje traumą patyrė 28 (35,9 proc.) tiriamieji, krito – 24 (30,7 proc.), o 22 (28,2 proc.) buvo avarijos dalyviai. 8 iš 78 (10,3 proc.) tiriamųjų kaklo KT metu nustatyti kaulų lūžiai. 18 pacientų (23,1 proc.) buvo atlikta kaklo KT, nors rentgenologinio tyrimo metu trauminių pakitimų nerasta. Vertinant pacientų lyties, klinikinių duomenų ir rentgeno pakitimų ryšį bei šansų santykį su KT vaizduose nustatytu lūžiu, statistiškai reikšmingų rezultatų nerasta. Papildomai analizuojant duomenis išaiškėjo, kad yra ryšys tarp paciento skausmo ir rentgeno metu nustatytų poslinkių (χ² reikšmė 4,31, p = 0,038). Be to, 0,33 karto (95 proc. PI 0,13–0,85), padidėja tikimybė nustatyti poslinkius, jeigu pacientui yra kaklo srities skausmas (p = 0,023). Išvados. Apskaičiuota 0,33 didesnė tikimybė rentgenogramose nustatyti slankstelių poslinkius, jeigu pacientas į priėmimo skyrių atvyksta su kaklo srities skausmu. Vaikų stuburo kaklo dalies anatominiai ypatumai skiriasi nuo suaugusiųjų ir juos būtina žinoti kiekvienam radiologui.
SISTEMINĖS OKSALOZĖS RADIOLOGINĖ DIAGNOSTIKA: I TIPO HIPEROKSALURIJOS ATVEJIS
Authors: Adomaitienė Irina , Černiauskaitė Reda , Stašienė Eglė , Čerkauskienė Rimantė
Published: March 2016

Pirminė I tipo hiperoksalurija yra reta įgimta autosominiu recesyviniu būdu paveldima liga, kurią sukelia kepenų fermento alanino – glioksilato aminotransferazės trūkumas. Dėl to padidėja oksalo rūgšties gamyba bei oksalatų ir glikolatų išskyrimas su šlapimu, taip formuojasi inkstų akmenys bei, esant sisteminės oksalozės formai, kalcio oksalatai kaupiasi kauluose, sąnariuose, nervuose, širdyje, kraujagyslėse, odoje, tinklainėje ir inkstuose. Naujagimių forma dažniausiai pasireiškia kaip kelianti grėsmę gyvybei, nes dėl ankstyvo oksalatų kaupimosi ir nebrandžių inkstų greitai progresuoja į paskutinės stadijos inkstų nepakankamumą. Šios ligos diagnozė dažnai nustatoma pavėluotai ir remiasi klinikine išraiška, radiologiniais tyrimais, oksalatų kiekio padidėjimu šlapime bei genetiniais tyrimais. Straipsnyje pateikiame klinikinį 7 metų paciento, sergančio pirminės I tipo hiperoksalurijos sistemine forma, atvejį su pokyčiais skeletinėje sistemoje, inkstuose, tinklainėje ir veido daubose. Diagnozė šiam pacientui buvo įtarta radus hiperechogeniškus pokyčius kortikomeduliariniame inkstų sluoksnyje. Tiriant griaučius, buvo rasta osteopenija ir tipiškos simetrinės skersinės sklerozės zonos ilgųjų kaulų metafizėse. Apatinių galūnių kauluose pacientui diagnozuoti patologiniai, lėtai gyjantys lūžiai. Tinklainėje ir veido daubos gleivinėse papildomai rasta kalcio oksalatų sankaupų. Pacientas šiuo metu gydomas peritoninėmis dializėmis, ateityje jam planuojama atlikti kombinuotą inkstų ir kepenų transplantaciją.
KRAUJAGYSLINĖ DEMENCIJA
Authors: Pikūnienė Ingrida , Viršilas Matas , Gleiznienė Rymantė
Published: March 2016

Kraujagyslinė demencija yra antra pagal dažnį demencijos rūšis po Alzheimerio ligos. Tai ne viena liga, o grupė demencijos sindromų, kurių priežastys yra smegenų pažeidimai, sukelti smegenų ir sisteminės kraujotakos sutrikimų – nuo smulkių lakūnarinių iki plačių ar daugybinių infarktų galvos smegenyse, hipertenzinės encefalopatijos sąlygotų smulkiųjų arterijų fibrohialinozės, stambesnių arterijų fibrinoidinės nekrozės. Ji taip pat gali būti paveldima ir išsivystyti dėl NOTCH3 geno mutacijos, dėl ko vystosi Binswangerio liga, CADASIL sindromas pasireiškia išeminiais smegenų infarktais subkortikalinėje baltojoje smegenų medžiagoje ir daugybiniais lakūnariniais insultais. Pastaruoju metu ypač intensyviai tobulėjant neuroradiologiniams diagnostikos tyrimo metodams, tobulėja ir pakitimų smegenyse diagnostika. Neurovizualiniai tyrimai yra svarbūs cerebrovaskulinei ligai nustatyti, kraujagyslinių pakitimų lokalizacijai ir jų sunkumui įvertinti. Pagal naujausias rekomendacijas, magnetinio rezonanso tomografijos ar kompiuterinės tomografijos tyrimas bent vieną kartą turi būti atliktas kiekvienam pacientui, kuriam įtariama demencija. Šiame straipsnyje aptariamos pagrindinės kraujagyslinę demenciją sukeliančios priežastys – kraujagyslinė demencija, išsivysčiusi po persirgto hemoraginio ar išeminio insulto, daugybinė smegenų kraujagyslinė demencija, Binswangerio liga ir CADASIL sindromas. Pateikiami klinikiniai atvejai, aptariama klinikinė jų eiga, atlikti radiologiniai ir kiti diagnostiniai tyrimai, diferencinė diagnostika, trumpai apžvelgiama literatūra.
ŠIRDIES LIPOMA: KLINIKINIS ATVEJIS IR LITERATŪROS APŽVALGA
Authors: Strelčiūnienė Valdonė , Banišauskaitė Audra , Šakalytė Gintarė , Golubickas Domas , Jankauskas Antanas
Published: March 2016

Širdies kompiuterinė tomografija dažniausiai atliekama išeminės širdies ligos diagnostikai žemos bei vidutinės rizikos pacientams. Šis tyrimo metodas yra gana universalus, todėl gali būti taikomas ir įgimtų širdies ydų, širdies darinių, perikardo patologijos diagnostikai, priešoperciniam vertinimui bei pooperacinių komplikacijų paieškai. Neretai, atlikus kompiuterinės tomografijos tyrimą, randama įvairaus klinikinio reišmingumo atsitiktinių radinių. Šio straipsnio tikslas – aptarti atsitiktinai nustatytos miokardo lipomos radiologinius požymius, klinikinę reikšmę, diferencinę diagnostiką.
KRŪTŲ MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJA: KRŪTIES VĖŽIO MORFOLOGINIŲ, KINETINIŲ IR NEOANGIOGENEZINIŲ POŽYMIŲ PROGNOZINĖ VERTĖ
Authors: Demenytė Ieva , Jaruševičius Paulius , Pranys Darius , Jonaitienė Eglė
Published: March 2016

Darbo tikslas. Įvertinti krūties vėžio morfologinių, kinetinių ir neoangiogenezinių požymių magnetinio rezonanso tomografijos vaizduose sąsajas su prognoziniais veiksniais. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta retrospektyvi 74 pacienčių, kurioms 2014 m. atlikus stulpelinę biopsiją buvo patvirtintas krūties vėžys ir prieš operacinį gydymą atliktas krūtų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, duomenų analizė. Magnetinio rezonanso tomografijos vaizduose vertinti naviko dydis ir forma, kontrastinės medžiagos kaupimo pobūdis bei patologinė kraujotaka krūtyje. Radiologiniai požymiai sieti su naviko diferenciacijos laipsniu, receptorių ekspresija ir metastazavimu į pažastų limfmazgius. Rezultatai. Tiriamųjų amžius svyravo nuo 26 iki 56 metų (vidurkis – 52,91 m.). Naviko dydis varijavo nuo 5 iki 92 mm (vidutinis dydis – 29,91 ± 2,13 mm). 26 atvejais navikas buvo 2 cm ar mažesnis, 39 atvejais – 2,1–5 cm, 9 atvejais – didesnis nei 5 cm. Patologinės kraujagyslės buvimas buvo reikšmingai susijęs su naviko dydžiu (p < 0,05). Platesnės nei 3 mm skersmens kraujagyslės buvimas ir padidėjusi pažeistos krūties kraujotaka reikšmingai koreliavo su naviko dydžiu ir metastazavimu į limfmazgius (p < 0,05). Nustatytas patikimas ryšys tarp kontrastinės medžiagos kaupimo kreivės tipo ir metastazių limfmazgiuose buvimo (p < 0,05). Ryšio tarp kitų morfologinių ir kinetinių požymių bei prognozinių veiksnių nebuvo nustatyta. Išvados. Patologinės kraujotakos atsiradimas daugiausia priklauso nuo naviko dydžio. Neoangiogeneziniai požymiai turi reikšmingą ryšį su naviko metastazavimu į limfmazgius.
HCC RADIOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS KITIMAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KAUNO KLINIKOSE 2003–2014 METAIS
Authors: Montvila Antanas , Matulevičiūtė Aistė , Žvinienė Kristina
Published: March 2016

Tikslas. Nustatyti radiologinių tyrimų diagnostinę vertę diagnozuojant hepatoceliulinę karcinomą, koreliaciją tarp alfa-fetoproteino kiekio kraujo serume ir darinio dydžio bei palyginti su ankstesnių studijų duomenimis. Metodika. Atliktas retrospektyvinis tyrimas, kuriame išnagrinėtos 57 ligos istorijos pacientų, sergančių hepatoceliuline karcinoma, kurie buvo tirti bei gydyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Gastroenterologijos ir Chirurgijos skyriuose 2009–2014 metais. Buvo vertintas alfa-fetoproteino kiekis kraujo serume, ultragarsinio tyrimo, kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimų požymiai, būdingi hepatoceliulinei karcinomai. Duomenų analizė atlikta SPSS 20.0 programų paketu, naudojant Spearmano koreliacijos koeficientą ir Fišerio tikslųjį testą, statistinio reikšmingumo lygmuo p < 0,05. Rezultatai. Išanalizuoti 57 pacientai (46 vyrai (80,7 proc.) ir 11 moterų (19,3 proc.)). Pacientų amžiaus vidurkis 62,9 ± 15,15 m. Naudojant Spearmano koreliacijos koeficientą nustatyta, kad tarp hepatoceliulinės karcinimos dydžio ir alfa-fetoproteino kiekio kraujo serume yra teigiama koreliacija (r = 0,5, p = 0,0001). Ultragarsinio tyrimo jautrumas diagnozuojant hepatoceliulinę karcinomą, palyginti su histologiniu tyrimu, yra 90,38 proc., specifiškumas 60 proc., teigiama prognostinė tyrimo vertė 95,92 proc., neigiama prognostinė tyrimo vertė 66,67 proc. Kompiuterinės tomografijos tyrimo jautrumas diagnozuojant hepatoceliulinę karcinomą, palyginti su histologiniu tyrimu, yra 90,91 proc., specifiškumas 80 proc., teigiama prognostinė tyrimo vertė 98 proc., neigiama prognostinė tyrimo vertė 37,5 proc. Ankstesnėse studijose tyrimų jautrumas ir specifiškumas buvo atitinkamai: 2003–2007 m. ultragarsinio tyrimo 42,9 proc. ir 53,8 proc., kompiuterinės tomografijos − 69,4 proc. ir 66,7 proc.; 2006–2009 m. – ultragarsinio tyrimo – 76 proc. ir 40 proc., kompiuterinės tomografijos − 84 proc. ir 60 proc. Išvados. Tarp hepatoceliulnės karcinomos dydžio ir alfa-fetoproteino kiekio kraujo serume nustatyta teigiama koreliacija. Abiejų tyrimų, tiek įprastinio ultragarsinio tyrimo, tiek kontrastinės kompiuterinės tomografijos, jautrumas ir teigiama prognostinė vertė yra labai panašios, tačiau kompiuterinės tomografijos specifiškumas ir neigiama prognostinė vertė yra didesnės nei ultragarsinio tyrimo, o minėtos diagnostinės vertės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose per pastaruosius 11 metų gerokai padidėjo.
KREMZLĖS PAŽEIDIMŲ MRT DIAGNOSTIKA. MR T2 RELAKSACIJOS LAIKO ŽEMĖLAPIS
Authors: Grigaitė Kristina , Monastyreckienė Eglė , Mikelionis Lukas , Mickevičiūtė Giedrė , Vaitkevičius Ovidijus , Grigaitė Indrė
Published: March 2016

Degeneracinė sąnarių liga – osteoartrozė apibūdinama kaip lėtinė progresuojanti liga, kuri sukelia laipsnišką kremzlės pažeidimą. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, osteoartrozė yra viena dažniausių ligų, sukeliančių invalidumą, išsivysčiusiose šalyse. Populiacijai senstant, didėjant nutukusių žmonių skaičiui, didėja sergančiųjų osteoartroze skaičius. Šiuo metu magnetinis rezonansas yra geriausias diagnostikos metodas nustatant tiek trauminės, tiek degeneracinės kilmės kremzlės pažeidimą. Tai neinvazinis radiologinis diagnostikos metodas, kuriuo galima įvertinti ne tik kremzlės pažeidimo laipsnį, bet ir chirurginio bei konservatyvaus gydymo efektyvumą. Didelis magnetinio rezonanso privalumas yra tai, jog šiuo tyrimo metodu galima vertinti tiek kremzlės morfologiją, tiek ir jos biocheminę sandarą. Mūsų darbo tikslas – apžvelgti literatūros duomenis apie kremzlės biocheminės sandaros radiologinę diagnostiką vertinant magnetinio rezonanso T2 relaksacijos laiko žemėlapį (T2 mapping) ir pasidalinti pirmąja mūsų darbo patirtimi atliekant šį tyrimą. Magnetinio rezonanso T2 relaksacijos laiko žemėlapis yra neinvazinis tyrimo metodas, kuris leidžia diagnozuoti ankstyvą sąnario kremzlės pažeidimą. Šis tyrimo metodas gali būti kliniškai naudingas nustatant ankstyvą osteoartrozės stadiją iki klinikinių simptomų pradžios, planuojant pooperacinį gydymą ir vertinant gydymo rezultus.
KĄ TURĖTUME ŽINOTI APIE MEDICININĘ APŠVITĄ?
Authors: Zaveckienė Jurgita , Jurevičius Tomas , Burovienė Vytautė , Jurevičius Mantas
Published: March 2016

Darbo tikslas. Apžvelgti klinikinėje praktikoje gydytojams aktualią informaciją apie medicininę apšvitą ir jos poveikius bei praktines galimybes kontroliuoti diagnostinę apšvitą. Medžiaga ir metodai. Mokslinėse duomenų bazėse („PubMed“, „SienceDirect“ ir „EBSCO Publishing“) 2000–2015 metų skelbtų publikacijų apie jonizuojančios spinduliuotės poveikį, medicininę apšvitą ir diagnostinės apšvitos sukeliamą vėžio riziką apžvalga. Tarptautinio radiacinės saugos komiteto (TRSK) ir JAV Nacionalinės mokslų akademijos dokumentų apžvalga. Rezultatai ir išvados. Medicininė apšvita didėja dėl augančio rentgeno diagnostinių tyrimų skaičiaus. Didžiausią apšvitos dalį pacientai gauna atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus. Medicininė apšvita gali sukelti nulemtuosius ir atsitiktinius reiškinius. Publikuojami medicininės apšvitos sąlygoto vėžio rizikos tyrimų duomenys nėra vienareikšmiai. Nors vėžio rizika susijusi su gauta jonizuojančios spinduliuotės doze, bet kokio dydžio jonizuojančios spinduliuotės dozė vėžio riziką didina. Vaikų, jaunų asmenų, moterų, nėščiųjų ir genetinėmis ligomis sergančių pacientų jautrumas jonizuojančios spinduliuotės poveikiui yra didesnis. Atliekant su jonizuojančia spinduliuote susijusias diagnostines procedūras būtina remtis ALARA principais. Didžiausia radiologo įtaka mažinant diagnostinę apšvitą tiesiogiai susijusi su optimalių tyrimo protokolų sukūrimu ir pritaikymu.