bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Activismo y género en un contexto migratorio. Experiencias generizadas y significados al quehacer político
Authors: Castillo Rocío A.
Published: May 2022

El movimiento migrante en contra de las deportaciones en Estados Unidos ha sido ampliamente estudiado en los últimos quince años. Aunque el género como categoría de análisis fue incorporado tempranamente, las experiencias de mujeres migrantes de primera generación en este movimiento han sido poco documentadas. A partir de una investigación etnográfica, el presente artículo analiza las experiencias generizadas, asociadas al trabajo político y de cuidados, atravesadas por la clase, de mujeres migrantes de primera generación, activistas en el movimiento migrante local de Austin, Texas. Esto, con la intención de comprender los significados que le otorgan a su quehacer político, y cómo estas formas de entender la política desdibujan demarcaciones tajantes entre lo público y lo privado, que cuestionan las formas androcéntricas de pensar los movimientos sociales y la participación política.
OMBUDSMAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK: STUDI TERHADAP REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
Authors: Setiawan Guruh Agung
Published: May 2022

Tulisan ini mengkaji kiprah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hal penting yang hendak disampaikan di sini adalah norma atau kaidah yang dikembangkan oleh Ombudsman dalam memproses pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang dituangkan ke dalam rekomendasi yang dihasilkannya. Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut adalah norma atau kaidah yang bersifat individual-konkret (serupa dengan putusan pengadilan) karena terikat oleh kasus faktual spesifik yaitu pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman. Dalam pembahasan dihasilkan temuan berupa norma atau kaidah tentang pelayanan publik yang didistilasikan dari Rekomendasi-rekomendasi Ombudsman sebagai berikut: (1) penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan kebijakan tertulis; (2) penyelenggara pelayanan publik harus melakukan tindak lanjut dan penyelesaian atas suatu masalah; (3) penyederhanaan persyaratan teknis administratif; (4) penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan sisi kepatutan dan kepantasan.
PEMBATASAN PERIODISASI KEANGGOTAAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA
Authors: Suriadinata Vincent
Published: May 2022

Artikel ini berisi uraian tentang pentingnya pembatasan periodisasi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia (DPR, DPD, dan DPRD). Pembatasan periodisasi dimaksud dengan pertimbangan: menjamin hak asasi manusia, menghindari kesewenang-wenangan anggota lembaga perwakilan rakyat, menciptakan lembaga inovasi pemikiran di lembaga perwakilan rakyat.
MENGGUGAT SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Authors: Kristiyanto Daniel
Published: May 2022

UUPK memberikan dua pilihan penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK atau melalui Pengadilan. BPSK memiliki kewenangan mengeluarkan suatu putusan yang sifat putusannya adalah final dan mengikat. Dari hal ini kemudian muncul suatu isu hukum apakah putusan BPSK yang final dan mengikat sama artinya dengan final dan mengikat pada putusan pengadilan atau memiliki makna yang berbeda. Penulis beragumen bahwa kedua putusan tersebut di atas bukan merupakan hal yang sama. Hal ini karena atas putusan BPSK masih dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif.

Consumer Protection Law provides two alternatives for dispute resolution to consumers and businessmen. The alternatives are outside the court through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and the Court. BPSK has the authority to make a decision that is final and binding. This feature raises a legal question on whether the final and binding decision issued by BPSK has the same meaning as the Court’s decision. The author argues that those decisions are typically different because, on BPSK’s decision, an appeal could be made to the Court. This article is legal research that uses a statute approach and comparative approach.
THE 1951 REFUGEE CONVENTION – STUDI TENTANG KETERIKATAN NEGARA PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK LAW MAKING TREATY
Authors: Kristiyanti Kristiyanti
Published: May 2022

Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum bagi setiap negara yang menjadi peserta perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian internasional memiliki kategori law-making treaty dan treaty contract. Pada perjanjian internasional yang bersifat law-making treaty, perjanjian ini bersifat terbuka dan memiliki karakteristik general principles of law atau prinsip-prinsip umum internasional. Namun permasalahannya, setiap negara memiliki perikatan bebas dalam mengatur negaranya sendiri sehingga setiap negara memiliki kebijakan masing-masing untuk dapat menganut sistem monisme atau dualisme ketika meletakkan hukum internasional di sistem hukum nasional. Di sisi lain, kebiasaan internasional memuat prinsip jus cogens dimana semua negara tanpa terkecuali harus menghormati hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini hendak mencermati konvensi status pengungsi internasional yang merupakan lex specialist dari Declaration of Human Rights karena Konvensi tersebut mengatur mengenai hak pengungsi lebih spesifik. Penulis menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menemukan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

A treaty is a legal instrument that gives the State Parties legal certainty. Basically, there are two categories of treaties, namely law-making treaties and treaty contracts. Law-making treaties are open treaties and they represent general principles of law. However, each State has free consent to determine its behavior including the determination of whether it follows monism or dualism system when it applies international law in municipal law. On another side, customary international law represents principles of jus cogens where each State is obliged to respect it unexceptionally. This research is aimed to observe the Convention of Refugee Status which regulates the refugees’ rights specifically. The Author used conceptual and statutes approaches to discover an answer to the legal question of this research.
KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA DALAM PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017
Authors: Ambuliling Rifky Dwi Putra
Published: May 2022

Hak politik merupakan hak konstitusional yang statusnya fundamental sesuai dengan peryataan tersebut maka peraturan tidak boleh mereduksi hak tersebut. Hak tersebut menghendaki bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 4 ayat (1) huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, memuat kaidah syarat calon kepala daerah, warga negara yang bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian kaidah tersebut harus patuh dan pada prinsip hak politik yang dijamin oleh konstitusi.

Political rights are fundamental constitutional rights. As a consequence of its feature, the prevailing regulations must not limit these rights. The political rights stresses that each citizen has the right to equal opportunity in government and also that each person has the right to self-improvement by way of a collective struggle for his rights with a view to developing society, the nation, and the country. Article 4 paragraph (1) letter h of the Election Commission Regulation Number 15 of 2017 regulates the precondition of the regional head candidacy, which bans a former convicted drug trafficking or sexual crimes against children to participate as a candidate. This article concludes that the provision should comply with the principle of political rights as being stated in the constitution.
DILEMA PASAL 121 AYAT (3) KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 TENTANG BEBATUAN KARANG (STUDI KAJIAN PUTUSAN SOUTH CHINA SEA ARBITRATION)
Authors: Susatyo C. Bonya A.
Published: May 2022

Tulisan ini akan membahas secara spesifik problematika dilematis yang terjadi ketika Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (1982 United Nation Convention on the Law of the Sea) dihadapkan pada praktik-praktik internasional yang dilakukan oleh negara pantai atas eksistensi bebatuan karang yang terdapat di dalam zona maritim negara pantai. Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 ternyata sangat sulit untuk dipahami dan hal tersebut mengakibatkan klaim negara pantai atas perlakuannya terhadap bebatuan karang menjadi variatif dan menimbulkan kebebasan bagi negara pantai untuk menginterpretasikan Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 seturut dengan kepentingan geopolitik dan kebijakan strategisnya.

This paper will specifically discuss the dilemma that occurs when Article 121 paragraph (3) of the 1982 International Convention on the Law of the Sea (1982 UNCLOS) is confronted with international practice of the coastal state over the existence of rocks in their maritime zones. In this paper, the author argues that Article 121 paragraph (3) UNCLOS is quite arduous to be understood, causing a varied interpretation from the coastal state regarding a claim of rocks in their respective maritime zone according to their geopolitical interest and

policies strategy.
INDONESIA TURKI COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (CEPA)
Authors: Anugrah Dityo Laksana Wirajati
Published: May 2022

Bentuk kebijaksanaan ekonomi internasional oleh pemerintah memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dan sangat mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk-bentuk perdagangan dan pembiayaan internasional. Kebijaksanaan tersebut bukan hanya meliputi kuota, tarif dan sebagainya tetapi termasuk juga kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan internasional serta pembayaran internasional seperti kebijakan moneter dan fiskal. Partnership Agreement sendiri memiliki makna yaitu perjanjian kerja sama yang menetapkan beberapa peraturan tertentu yang harus dibuat secara tertulis. Fokus pada artikel ini adalah perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Turki. Isu hukum yang akan diangkat dalam artikel ini adalah kedudukan Partnership Agreement bagi para pihak, kemanfaatan, kepastian hukum.  Perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Negara Turki ini lebih mengarah ke perdagangan dan investasi. Indonesia sendiri juga harus memfokuskan perubahan dalam pembangunan nasional, strategi perdagangan dan investasi yang disertai pembangunan infrastruktur yang sekiranya bisa mendukung dan memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan investasi.
PERLINDUNGAN HAK MEMBENTUK IKATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Saya Hendrik Nathanael
Published: May 2022

Tulisan ini adalah miniatur dari skripsi penulis yang berisi tentang perlindungan terhadap hak membentuk ikatan perkawinan pekerja, dimana hak membentuk ikatan perkawinan bisa dibatasi oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama hal tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap hak membentuk ikatan perkawinan pekerja dimaksud dengan pertimbangan, hak asasi manusia dimana ikatan perkawinan adalah hak yang melekat pada setiap manusia sehingga tidak dapat dibatasi oleh undang-undang. Pasal 153 ayat (1) huruf f sangat  jelas bertentangan dengan HAM, dalam Pasal 153 huruf f memberi ruang kepada pengusaha untuk dapat membatasi ikatan perkawinan pekerja.
PERLUASAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DITINJAU DARI BIKAMERAL YANG IDEAL
Authors: Chidqi Achmad Labib
Published: May 2022

DPD dan DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif yang mencerminkan sistem bikameral. Namun kewenangan konstitusional DPD sangatlah terbatas. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya DPD. Dengan adanya pembatasan kewenangan konstitusional DPD, akan berpengaruh pada fungsi legislasi DPD untuk menjamin terwujudnya checks and balances dalam lembaga legislatif. Sehingga harus ada perluasan kewenangan konstitusional untuk menjamin checks and balances. Salah satunya dengan adanya penambahan kewenangan legislasi DPD. Hal ini bisa dilakukan dengan cara atribusi kewenangan legislasi DPR kepada DPD atau menambahkan kewenangan DPD tanpa mengurangi kewenangan DPR, atau dengan menambahkan kewenangan DPD dan mengurangi kewenangan DPR dalam bidang legislasi. Dalam tulisan ini penulis akan mengintegrasikan likely bicameralism dengan strong bicameralism. Indonesia mencerminkan likely bicameralism namun masih soft bicameral. Dalam bikameral yang efektif, semua UU dibahas oleh DPR dan DPD secara terpisah dan bertahap dan RUU dapat diajukan baik oleh DPR maupun oleh DPD. Nantinya, DPR dan DPD membahas sendiri-sendiri, dengan kemungkinan perundingan melalui panitia bersama dan kemudian Presiden diberi hak untuk menyatakan penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh Presiden.
KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ORANG YANG DIANGGAP HILANG BERDASARKAN PENETAPAN KETIDAKHADIRAN DI PENGADILAN
Authors: Handayani Sirat
Published: May 2022

Penelitian ini mengkaji mengenai Kepastian hukum pembagian waris orang yang dianggap hilang berdsarkan penetapan ketidakhadiran di Pengadilan, akibat hukum dan pengurusan hak dan kewajiban pembagian waris, dan fakotr-faktor orang dapat dikatakan menghilang. Penetapan Pengadilan Negeri terkait orang yang dianggap hilang dilihat dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463 sampai dengan Pasal 495, dan pembagian waris terhadap ahli warisnya, serta keadaan apabila orang yang dianggap hilang kembali atau terdapat kabar bahwa ia masih hidup, dan akibat hukum dari perkawinan dari suami atau istri si tidak hadir ketika istri atau suami dari si tidak hadir akan melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
KEBIJAKAN NEGARA PADA PENGATURAN HAK ATAS TANAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Authors: Gunanegara Gunanegara
Published: May 2022

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat kebijakan hukum hak atas tanah berubah drastis, misalnya hak guna bangunan dan hak pakai memberikan hak tidak hanya untuk tanah di permukaan bumi dan sekarang diperluas sampai ke ruang atas tanah dan ruang di bawah tanah. Masalah hukum yang lain, jangka waktu hak diatur sekaligus sampai 50 tahun untuk hak guna bangunan dan 60 tahun untuk hak guna usaha dan masih memiliki hak untuk pembaruan sampai 30 tahun untuk hak guna bangunan atau 35 tahun untuk hak guna usaha. Sebagai implikasinya, saat ini, Indonesia memiliki dua undang-undang yang sama-sama mengatur hak atas tanah, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal demikian membuat hukum agraria Indonesia mengalami anomali. Solusi terbaik penyelesaian masalah anomali hukum hak atas tanah adalah dengan tidak melanjutkan law remaking Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau melakukan reinterpretation of norm.
Phytoseiid mites of Ruyuan Yao Autonomous County, China (Acari: Mesostigmata, Phytoseiidae)
Authors: Fang Xiao-Duan , Li Jun , Wu Wei-Nan
Published: May 2022

The fauna of Phytoseiidae in Ruyuan Yao Autonomous County, in China is still poorly known. A survey of these mites was conducted in November 10–15, 2021, collecting 32 species, three of which are new to science. The species collected belong to nine genera of all three phytoseiid subfamilies. A checklist of the species collected is provided, including the description of the new species, named Euseius hamiltonii sp. nov., Phytoseius subcapitatus sp. nov. and Typhlodromus ruyuanensis sp. nov.
Analysis of Factors Influence on the Efficiency of the Burnishing Rolling Process
Authors: Popa Mădălina-Cristina
Published: May 2022

Burnishing is a cold processing process that produces a good quality of the surface by the planetary motion of rolls hardened on turned or perforated surfaces. The result is a mirror surface with high wear and corrosion resistance, the surface of the part depends on several factors such as: ductility of the material, tensile strength, roughness of the workpiece surface before rolling, diameter and shape of the rollers (https://sinotech.com/resources/). Burnishing is the most suitable process to improve the fatigue resistance of dynamically requested parts. Because cold rolling does not remove material, then only the surface roughness rolls, influences the obtained roughness. That is why the roughness of the rolls will be equal to the roughness of the part. The cold rolling finishing method does not require the use of special machines, they can be used existing machines in the production sections such as: milling machines, lathes, drilling machines, lathes with numerical control (https://en.wikipedia.org/wiki/).
Weigh-in-Motion Sensors and Traffic Monitoring Systems. State of the Art and Perspectives
Authors: Mihaila Marius , Barsanescu Paul , Moraras Ciprian
Published: May 2022

Weigh-in-motion (WIM) sensors allow the control of vehicle weights without disruption of traffic. By monitoring traffic and by reducing the number of overweight vehicles, the WIM sensors bring very important savings. This paper discusses the present status and developmental trends of weigh-in-motion (WIM) technologies. Both commercial and new types of WIM sensors are presented. Strengths and weaknesses of different type of WIM sensors are discussed. It is also presented the tendency to equip the WIM systems with different types of sensors, in order to evaluate other effects: reducing the fuel consumption, emission of pollutants, noise and vibrations, etc. Possible trends for the further development of WIM sensors are anticipated.
Modulation of the endosomal pathway for optimized response to drought stress: from model to crop plants
Authors: Schwihla Maximilian , Luschnig Christian , Korbei Barbara
Published: May 2022

The current climate situation potentiates the need for distinctive crops which have to be high yielding and resilient to abiotic and biotic stresses, particularly to drought stress. Responses to stresses are regulated and coordinated by phytohormones, whose transport and perception are commonly centered around plasma membrane (PM)-localized proteins. Localization and abundance of these are organized by endosomal trafficking, whereby the post-translational modification of PM proteins with the small protein ubiquitin is key in signaling their endocytosis and degradation. This review focuses on the endosomal degradation pathway in plants with a special focus on a protein family termed TARGET OF MYB1 (TOM1)-LIKE (TOLs), responsible for initiating sorting of ubiquitinated proteins destined for degradation. TOLs, albeit having apparent redundancies, play a role in very specific pathways where they may be relevant for fine-tuning of plant hormone signaling by means of tightly controlled protein turnover. Understanding the function of TOLs could give key insights into the mechanisms by which plants define the trade-off between stress tolerance and plant development when faced with challenging environments. Findings obtained in the model plant Arabidopsis thaliana provide a solid foundation for translational research aimed at breeding more tolerant crops.
Einsatz von Proteasen zur Verbesserung der Filtration und Stabilität des österreichischen Weines
Authors: Mandl Karin , Suljic Jasmina , Scheiblhofer Harald , Winkler Michael , Schneider Michael
Published: May 2022

Weintrübung tritt häufig nach der Abfüllung aufgrund unzureichender Eiweißstabilisierung auf und wird oft als Qualitätsfehler von Kunden bezeichnet. Zur Vermeidung einer Weintrübung wird üblicherweise Bentonit verwendet, um bestimmte Proteinfraktionen zu entfernen. Proteasen stellen möglicherweise eine Alternative zu Bentonit dar, vor allem Aspergillopepsin. Ziel dieser Arbeit war heraus zu finden, ob es Vorteile für den Winzer durch den Einsatz einer sauren Protease, im Bereich Filtrationsleistung und Prophylaxe für Eiweißtrübungen gibt. Dafür wurden die Produkte Lallzyme P1 und Lallzyme P2 von der Firma Lallemand GmbH an der Sorte „Grüner Veltliner“ getestet. Die Ergebnisse zeigten, dass es große Unterschiede in der Filtrationsleistung gab. Die Enzymzugabe erhöht die Filtrierbarkeit der Weine wohingegen die Erhitzung der Probe diese wiederum senkte. Die beste Filtrierbarkeit zeigte die Probe, die sowohl mit dem Enzym Lallzyme P1 und P2 sowie mit Pectinasen versetzt und erhitzt wurde. Der Verblockungswert war am höchsten, wo keine Enzympräparate zugesetzt wurden. In der Darstellung der Proteine mittels SDS-PAGE konnten Unterschiede der Bandenintensitäten vor und nach der Enzymbehandlung festgestellt werden. Sensorisch konnten die erhitzten Weine eindeutig von den nicht erhitzten Proben differenziert werden.
Witnessing in Participatory Journalism: Siege of Aleppo and Narratives of Authenticity
Authors: Davidjants Jaana
Published: May 2022

This article explores witnessing within and as participatory journalism (participatory witnessing) based on a case study of narratives of the Aleppo siege created by amateur content producers, professional journalists and commenting audiences. To analyse the nuances and challenges of participatory witnessing as a practice and a field, I examine the narratives of all parties (tweeters in Aleppo, news outlets and people commenting below the news articles) as well as their visual and textual strategies for gaining “trust” by claiming authenticity. While news outlets were largely sympathetic to tweeters and amplified their messages, the commenting audience distanced themselves from the suffering and refused to bear witness by responding with four narratives: “tweeters are fake,” “tweeters are terrorists,” “the media is lying” and “collateral damage.” Many elements from the “post-truth” narrative repertoire were utilised to create distance from the scene of suffering. Therefore, empowering vulnerable parties to participate “in journalism” (inviting the audiences to “bear witness”) does not necessarily lead to participation “through journalism” (audiences “bearing witness” in response to these calls).
Imparting Knowledge via Entertaining YouTube Formats. An Explorative Study of Young Media Users in Germany
Authors: Rihl Alexander , Wegener Claudia
Published: May 2022

The participatory use of moving images on the Internet, e.g. on YouTube (Fuchs 2014; McMullan 2020), is one of the major trends in recent media history. YouTube is the undisputed leader of the distribution channels and in the top range of social media, although TikTok is becoming increasingly popular (MPFS 2020a, 2020b). In addition to explicitly entertainment-oriented music, comedy and how-to videos, young people use videos that impart knowledge or deal with political topics. It has already been proven that knowledge can be conveyed via YouTube and users are motivated by interest-based learning. There are also numerous offerings that are primarily geared towards entertainment, but nonetheless motivate users in a casual, rather emotional and sometimes unintentional manner to further explore certain topics. This article offers a specific example of the effects this process can have on young people watching YouTube Videos that seem primarily focused on entertainment. The presented study is based on data collected in 2019 and explains which participatory strategies for imparting knowledge via entertaining YouTube formats can be effective. The findings of this study are of fundamental importance, especially considering the COVID-19 pandemic. Remote interaction, communication, and learning have resulted in a more solitary media usage that raised new questions regarding participatory culture and learning. Can entertainment formats be part of blended learning and thus contribute to imparting knowledge despite school closures, a lack of social exchange opportunities and increased media use (in the sense of media as a window to the world for locked-down people)?
The Impact of Covid-19 on the Business of Insurers and Reinsurers
Authors: Njegomir Vladimir , Demko-Rihter Jelena
Published: May 2022

According to the impact, infectious diseases are a critical risk for 2020 and the following years in the Global Risk Report. The realization of the Covid-19 virus set the pandemic as a crucial global risk for humans, the economy, and society. The main idea of this paper is to give insight into the global socio-economic consequences of the actual Covid-19 pandemic, with a specific view of the business of insurance and reinsurance companies, who are responding to the widening of the COVID-19 pandemic on multiple fronts—as claims payers, employers, and investment managers. Considering that both individuals and businesses face high costs and losses regarding disruption of travel, business interruption, and supply chains, many expect insurers to reimburse some of these costs and losses. Insurance companies are also significant investors in financial markets and will face losses due to equity and fixed income market losses regarding decreasing interest rates as an attempt of central banks worldwide to support their economies. The current crisis can also be considered the possibility of improving the insurance coverage related to pandemics by establishing (re)insurance schemes and pooling arrangements for other catastrophic risks and developing public-private partnerships to support the insurability of pandemic risk.
Comparative RNA-Seq analysis to understand anthocyanin biosynthesis and regulations in Curcuma alismatifolia
Authors: Li Yuan-Yuan , Chen Xiao-Huang , Yu Hui-Wen , Tian Qi-Lin , Lu Luan-Mei
Published: May 2022

Anthocyanins play a critical role in flower colour pattern formation, and their biosynthesis is typically regulated by transcription factors (TFs). Curcuma alismatifolia is a well-known ornamental plant with colourful flowers. However, little is known about the genes that regulate anthocyanin accumulation in C. alismatifolia. In the present study, high-quality RNA was extracted from three flowering stages of ‘Dutch Red’ and the blossoming stage of ‘Chocolate’. In all, 576.45 Mb clean data and 159,687 de-redundant sequences were captured. The Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes analysis showed that the pathways of phenylpropanoid biosynthesis, flavonoid biosynthesis, flavone and flavonol biosynthesis, and terpenoid backbone biosynthesis were the most enriched. Thirty unique isoforms were annotated as encoding enzymes or TFs involved in anthocyanin biosynthesis. Further analysis showed that the up-regulation of anthocyanin biosynthesis genes was associated with the red colour formation of ‘Dutch Red’, and their expression was induced at the initial flowering stage. The gene flavonoid 3′, 5′-hydroxylase, a key enzyme in the formation of delphinidin-based anthocyanins, reduced expression in ‘Chocolate’. In addition, we identified totally 14 TFs including 11 MYB proteins and 3 WD proteins, which might play important roles in the regulation of anthocyanin biosynthesis. The quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR) results were generally consistent with the high-throughput sequencing results. Together, the results of our study provide a valuable resource for the regulatory mechanism of anthocyanin biosynthesis in C. alismatifolia and for the breeding of Curcuma cultivars with novel and charming flower colours.
Woodland planting on UK pasture land is not economically feasible, yet is more profitable than some traditional farming practices
Authors: Flack Jessica , Lukac Martin , Todman Lindsay
Published: May 2022

Increasing ecosystem service provision is a key strategy of the UK’s ongoing agricultural and environmental policy reforms. Enhancing forest cover by 4%, particularly on the least productive agricultural land, aims to maximise carbon sequestration and achieve net zero by 2050. Multiple factors affect the sequestration potential of afforestation schemes and landowner participation in them, highlighting the need for spatially explicit research. We used the InVEST Carbon Model to investigate the Loddon Catchment, southeast England as a study area. We assessed the carbon sequestration potential and economic feasibility of three broadleaved woodland planting scenarios; arable, pasture, and stakeholder-approved (SA) scenario. We found that over a 50-year time horizon, woodland planting on arable land has the greatest sequestration potential (4.02 tC ha−1 yr−1), compared to planting on pasture land (3.75 tC ha−1 yr−1). When monetising carbon sequestration at current market rates, woodland planting on agricultural land incurs a loss across all farm types. However, when including the value of unpaid labour, lowland pasture farms presently incur a greater loss (−€285.14 ha−1 yr−1) than forestry (−€273.16 ha−1 yr−1), making forestry a more economical land use. Subsidising up to the social value of carbon (€342.23 tC−1) significantly reduces this loss and may make afforestation of pasture land more appealing to farmers. Woodland planting on lowland pasture land would increase forest cover by up to 3.62%. However, due to the influence of farmer attitudes on participation, it is more realistic for afforestation to occur on lowland pasture land in the SA scenario, equating to a 0.74% increase.
Anti-methicillin resistant and growth inhibitory studies of extract and fractions of leaves of Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz (Crassulaceae)
Authors: Anie Clement Oliseloke , Ikpefan Emmanuel Oise , Enwa Felix Oghenemaro , Umunade Lucy , Enomate Ejiroghene
Published: May 2022

Introduction: Bryophyllum pinnatum is a plant with diverse ethnomedicinal claims yet to be verified scientifically.

Objective: This work was aimed at evaluating the extract and vacuum liquid chromatographic (VLC) fractions of B. pinnatum on methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and anti-proliferating seed radicle cells of Sorghum bicolor.

Methods: The extract and VLC fractions of B. pinatum were screened phytochemically and subsequently tested against MRSA at concentrations of 3.125–100 mg/ml, while the antiproliferative assay at 1–30 and 1–10 mg/ml.

Results: The extract recorded zone of inhibition of 7.05 mm was only at 100 mg/ml against L20 MRSA strains. While VLC bulked fractions A(1), C (5–7), D (8–9) and E (10) had no zones of inhibition against the strains, fraction B had zones of inhibitions at all concentrations with the highest ones of 9.7 and 8.5 mm at 125 and 62.5 mg/ml, respectively, against MRSA sample (L20). The MIC of the active fraction B was observed at 3.9, 7.8 and 15.6 mg/ml for all samples used. At 96 h of seed incubation, 56 mm radicle length was recorded by the control seeds was reduced to 1.5 mm (97%) and 0.4 mm (99%) when treated with 20 and 30 mg/ml of the extract. The VLC sub-fraction B at 10 mg/ml showed more inhibitory effects on the germinating radicles as it recorded 100% reduction when compared to the control at 96 h against 80 and 70% recorded by fractions ‘A’ and ‘C’, respectively.

Conclusion: The results obtained showed an evidence of susceptibility of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and growth inhibitory potentials of B. pinnatum, particularly the active VLC fraction “B”. Thus, further studies are required to support these findings.
Disruption and transformation in media events theory: The case of the Euromaidan Revolution in Ukraine
Authors: Bolin Göran , Ståhlberg Per
Published: May 2022

Media events, Dayan and Katz argue, compose a narrative genre that follows specific structural principles and narrative tropes and that works toward societal integration. However, a specific subset of media events is labelled transformative, and these work towards societal change. In this article, we point to an unresolved tension between transformative events and what has subsequently been introduced as disruptive events. Our discussion builds on research on the developments in post-Soviet Ukraine, and we analyse, firstly, the transformative and disruptive relations related to the so-called Euromaidan Revolution, and secondly, how these events can be placed in a wider narrative of three Ukrainian revolutions. Our analysis concludes that narrative analysis can help explain the ways in which these events are understood by broader international audiences.
Knowledge management by construction management template for sustainable entrepreneurship
Authors: Meneiluik Aleksandr , Nikiforov Aleksey
Published: May 2022

The article is devoted to the development of a new information and communication concept – “construction management template (CMT)”. This concept changes the way knowledge management in construction is due to: taking into account the most effective modern and traditional methods of management; use of information technologies; end-to-end integration of different solutions into one information and communication tool.

CMT is an information and communication model in the form of a three-dimensional parametric part of a building or structure and the associated resource schedule of works used to plan and control management, architectural, technological, operational, and economic decisions throughout the construction project.

Combining different construction solutions and including management innovations, the developed information and communication concept is the latest way to manage knowledge in construction. Development of the information and communication concept CMT takes into account the use of modern software, innovative and most effective traditional methods of managing enterprises of the full investment construction cycle. The practical significance of the results lies in the development of recommendations for: finding and using efficiency reserves in construction management with the help of modern information technologies; development and use of construction management templates for knowledge management.

The obtained results allowed establishing the new method of management in construction increases the accuracy and speed of management influences, while reducing the cost of management. Thus, more sustainable development of construction entrepreneurship is possible.
Investigation of the poor-quality practices on building construction sites in Malaysia
Authors: Olanrewaju Abdul Lateef , Lee Alice Hui Jing
Published: May 2022

Poor quality occurs in >80% of building projects. They can increase the cost of a building by up to 50% and can delay a project by up to 50%. This research investigated the determinants of poor quality on building on-sites. The research developed a questionnaire instrument that included 20 determinants of poor-quality buildings on construction sites based on literature and site visits. The survey forms were administered to construction sites operatives through hand delivery. A total of 80% of the respondents measured that the poor quality of buildings was caused by the 20 determinants. Poor workmanship, non-compliance with requirements/standards, inadequate site management, failure to achieve high-quality standards, and poor-quality materials/components were the major determinants of the poor quality of buildings during construction. This research provides fresh information on the causes and impact of poor quality on the performance of the building sector.
‘Vestiges of the Divine Light’: Girolamo Zanchi, Richard Hooker, and a Reformed Thomistic Natural Law Theory
Authors: Littlejohn Bradford
Published: May 2022

This article assesses Jerome Zanchi’s (1560-90) theory of natural law in relation to that of Richard Hooker’s (1554-1600) by arguing three theses. First, Zanchi’s view of natural law is generally Thomistic, but he expands upon it in a manner similar to his contemporaries, thereby providing further evidence against the increasingly discredited narrative of a Protestant voluntarism dominating early Reformed scholastic thought. Second, Zanchi’s commitment to the Reformed doctrine of total depravity does not represent as drastic a departure from Thomas as might first appear. Third, Hooker’s disagreement with Zanchi on this last point does not, as often argued, result from his own diluted commitment to total depravity, but denotes a more coherent and elegant way of reaching the same Reformed Thomistic synthesis. The historical record suggests that Hooker’s approach proved more influential than Zanchi’s.
‘All Things Are Lawful’: Adiaphora, Permissive Natural Law, Christian Freedom, and Defending the English Reformation
Authors: Dominiak Paul
Published: May 2022

Adiaphora (‘indifferent matters’) and permissive natural law both conceptually pointed towards an arena of liberty in which the individual remained free to take up (or not) particular courses of action. In the Reformation debates over the external regulation of Christian freedom for the maintenance of peace and order, these two concepts became freighted with political significance; but they also in turn shaped attitudes over when and where obedience was due in relation to the civic regulation of liberty. Tudor apologetics deployed both ideas in order to defend the English Reformation, especially the claim of the royal supremacy to have due authority to regulate ecclesiastical affairs in indifferent matters, limiting Christian freedom and requiring obedience. By situating these debates within the context of the conceptual development of adiaphora and permissive natural law from their original philosophical roots through to the Reformation, this article establishes the genealogy of claims that defined such apologetics. After surveying the seemingly intractable dilemmas in the thought of Thomas Starkey and John Whitgift over why obedience to lay ecclesiastical supremacy was due, this article considers the radical return to the permissive natural law traditions of the medieval period in the Elizabethan conformist thought of Richard Hooker. In this return, Hooker supplanted divine permissions and scriptural principles as the guide for the proper regulation of indifferent matters with an appeal to the light of reason as the divine instrument through which binding human laws are made to govern society and limit freedom for the public good, even in the life of the national church.
MMP-2 and MMP-9 gene polymorphisms and risk of head and neck carcinomas
Authors: Schipor Sorina , Zamfir Adina , Gheorghe Dan Cristian , Picu Catalina , Manda Dana
Published: May 2022

Background: Head and neck carcinomas (HNC) account for a majority of ear, nose and throat tumours. They account for 6.3% of all incident malignancies and 6.2 % of all deaths from cancer in Romania in 2020, the fifth most common cancer in this Eastern Europe country. Aim of the study: The aim of our study was to investigate the association between two MMP-2 and MMP-9 promoter gene polymorphisms and head and neck cancer.

Methods. We enrolled 142 subjects, 65 cancer patients, and 77 control subjects and tested them for MMP-2 -735 C/T and MMP-9 -1562 C/T polymorphisms by PCR-RFLP.

Results. Comparison between cancer patients and controls demonstrated the presence of MMP-2 -735 C/T and MMP-9 -1562 C/T in head and neck malignant tumours, with OR = 2.206 (95% CI 1.058-4.599, P = 0.03) for MMP-2 and OR = 2.748 (95% C.I. 1.262-5.981, P=0.009) for MMP-9 gene polymorphism. This means that the presence of T allele could be a risk factor for head and neck cancer development. The analysis included a stratification of studied groups by age and gender.

Conclusions. Both genotypes were associated with a significant risk for head and neck carcinomas in case of the presence of the T allele. MMP-2 -735 C/T (rs2285053) and MMP-9 -1562 C/T (rs3918242) gene polymorphism could be an important genetic marker for head and neck cancer susceptibility. This finding could be useful for genetic screening in head and neck carcinomas.
Associations of serum expressions of miR-499 and sex determining region Y-box 6 with prognosis of acute myocardial infarction patients
Authors: Mao Jing , Wang Bin , Li Yingjia
Published: May 2022

Background: To explore the associations of serum expressions of miR-499 and sex determining region Y-box 6 (SOX6) with major adverse cardiovascular and cerebrovascular events (MACCE) and prognosis of acute myocardial infarction (AMI) patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI).

Methods: The clinical data of 132 patients diagnosed from February 2016 to October 2019 were collected. Serum miR-499 and SOX6 expressions were detected by RT-qPCR. Optimal cut-off values were determined using receiver operating characteristic curves, based on which patients were divided into low and high miR-499 expression groups, and high and low SOX6 expression groups. Survival curves were plotted using Kaplan-Meier method, and the independent risk factors for MACCE were explored by multivariate logistic regression analysis. A nomogram model was established based on the factors and validated using internal data.

Results: AMI group had higher miR-499 expression and lower SOX6 expression than those of control group (P<0.05). After PCI, miR-499 expression decreased and SOX6 expression increased (P<0.05). Low miR-499 expression group had higher 3-year survival and MACCE-free rates than those of high miR-499 expression group (P<0.05). Low SOX6 expression group had lower 3-year survival and MACCE-free rates than those of high SOX6 expression group (P<0.05). AMI history, LVEF, CK-MB, miR-499 and SOX6 expressions were independent risk factors for MACCE (P<0.05). The nomogram model had high accuracy for predicting overall survival, with a concordance index of 0.742 (95%CI=0.684-0.845).

Conclusions: AMI patients have increased serum expression of miR-499 and decreased expression of SOX6. High miR-499 expression is an independent risk factor for poor prognosis. The established nomogram model can be used to predict the risk of MACCE after PCI.
Matrix-assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) for subgingival bacteriome identification in a group of treated periodontitis patients: a case series
Authors: Lupșe Irina , Flonta Mirela , Ciurea Andreea , Micu Iulia Cristina , Roman Alexandra , Pall Emoke , Popescu Dora Maria , Soancă Andrada
Published: May 2022

Periodontitis is a chronic multifactorial polymicrobial infection, characterized by profound modifications of the composition and proportion of the subgingival microbiota. Microbiological laboratory tests are sometimes used in periodontal diagnosis and monitoring of treatment, but both conventional cultivation methods and molecular techniques have some major drawbacks. Therefore, other performant bacterial identification methods must be considered. The aim of the current study was to use Matrix-assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry (MALTI-TOF MS) analysis in association with bacterial culture method to evaluate the modifications of the subgingival bacterial composition in periodontitis patients, before and after cause-related subgingival therapy. Subgingival plaque samples were collected from periodontal pockets before and after subgingival mechanical instrumentation and adjunctive local antimicrobial applications and were cultured in aerobic and anaerobic conditions. Microbial colonies were further assessed using MALDI-TOF-MS. A total of 36 bacterial strains were isolated from a group of 16 patients. All species from the orange complex were identified by MALDI-TOF MS. A marked reduction of detection frequency was observed in most bacterial strains, including the orange complex after cause-related periodontal treatment. The results of this study indicate that MALDI-TOF MS could be considered an accurate method for oral microbial identification and the cause-related periodontal treatment is useful for reducing the microbial burden.
Non-inhibitory effects of the potent antioxidant C-phycocyanin from Plectonema sp. on the in vitro glycation reaction
Authors: Husain Arbab , Alouffi Sultan , Khanam Afreen , Akasha Rihab , Khan Saif , Khan Mahvish , Farooqui Alvina , Ahmad Saheem
Published: May 2022

When glucose and Amadori products are auto-oxidized, glycation occurs, resulting in the formation of early (Amadori) and late advanced glycation end products (AGEs), as well as free radicals. Glycation and an increase in free radical activity induce diabetic complications. Antioxidant and antiglycation compounds may aid in the prevention of oxidation and glycation. The goal of this study was to assess the antiglycation and antioxidant capacity of C-phycocyanin (C-PC) derived from Plectonema sp. The DPPH (1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), nitric oxide, hydroxyl radical scavenging activities and ferric ions reducing antioxidant power (FRAP) assays were used to assess antioxidant activity, while an in vitro bovine serum albumin-methyl glyoxal glycation (BSA-MG) model was used to assess glycation inhibitory potential. Glycation inhibition was measured using a variety of spectroscopic and biochemical parameters, including UV-visible & fluorescence spectroscopy, ketoamine, carbonyl and hydroxymethyl furfural content, as well as free lysine & free arginine estimations. In vitro, C-PC exhibited dose-dependent potent antioxidant activity, but lacked significant antiglycation potential. As a result, it is recommended that further studies be conducted to evaluate the antiglycation potential of C-PC.
The Design and Experimental Analysis of Excavator with Rotor
Authors: Hamidi Beqir , Shala Ahmet
Published: May 2022

In this paper deriving of dynamical model of the load-bearing structure in form of a Trusses of the excavator with rotor is elaborated. Finite Element Methods and real working conditions are used to derive the dynamical model and to perform the local linearization of the dynamic elastic line for the structure of the load-bearing of the excavator with rotor. As carriers with continuous masses were treated the upper bearing structure of the Dynamical model and the truss levels. Finally, in accordance with the requirements of the problem, the degrees of freedom and the reference nodes are selected. The second stage of reduction, represents the final formation of the dynamical model of the load-bearing infrastructure, which however must be more accurate during the dynamic behaviour of the excavator with the rotor. The exposed work with the formation of the dynamic model of the Truss bearing structure, enables the concrete solution of the oscillations of the excavator with rotor. In addition, the model is of a universal character, respectively, can also be used during the formation of the dynamical model of truss carriers in general.
Influence of the Selected Sieving Parameters on the Sieving Efficiency of Material MCC Avicel PH102
Authors: Jezsó Kristian , Peciar Peter
Published: May 2022

Sieving or screening plays a crucial role in the processing of particulate materials. The sieving process is affected by many factors, including the selection of suitable sieving equipment. Several experiments were carried out to examine the influence of three basic sieving parameters on process efficiency. The investigated material was MCC Avicel PH102, which is widely used as an excipient in the pharmaceutical industry. The three mentioned parameters were sample mass, sieving duration, and vibration amplitude. It was necessary to find a suitable method to evaluate screening efficiency.
Adaptation of Dâmbovița Educational Services to Students needs in the Context of the Coronavirus Pandemic
Authors: Ștefan Maria-Cristina , Andreiana Violeta-Andreea , Stoica Georgiana Daniela , Ghibanu Adrian Ionuț
Published: May 2022

The crisis generated by the coronavirus pandemic has led to many problems related to the optimal management of the teaching act. The topic „Adapting Dâmboviţa educational services to the needs of students in the context of the coronavirus pandemic” is topical and has created many debates and suspicions among the population, especially among those directly involved in education. During the school year 2019-2020, a difficult year, in the field of education there were numerous dysfunctions in the provision of quality educational services online. The study details the measures applied by C.S.I. Dâmbovița in adapting educational services to the needs of students.