bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PROBLEMATIKA PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
Authors: Aditya Sulis , Safriani Andi
Published: April 2022

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan tilang elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 272, UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5, program Kapolri Tentang pelayanan yang promoter, dan program kerja Kapolrestabes Makassar TA 2019. Hambatan-hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi: 1. Masalah kepemilikan kendaraan pelanggar lalu lintas, 2. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang di buktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas, 3. Pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas.
Eksistensi Bawaslu Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Authors: Bandaso Islamiyah Hasan , Jayadi Ahkam , Radjab Syamsuddin
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak terdapat pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai badan pemutus merupakan lembaga setengah peradilan, dan berperan penting terhadap pemilihan umum untuk pengawasan, ketertiban proses pemilihan umum, begitupun halnya Bawaslu Pasangkayu yang telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan mengawasi proses pemilihan umum di daerah Pasangkayu, Namun, Penguat kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu kesuksesan suatu tugas dari anggota bawaslu pasti ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu itu sendiri. Bawaslu Pasangkayu selama ini telah melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, Profesional dan akuntabel di buktikan dengan terdapatnya beberapa pelanggaran yang di proses melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup
Authors: Jamal Ria Khaerani , Erlina Erlina
Published: April 2022

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian ini  menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, terhadap literatur yang relevansi dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah saat ini sampah elektronik (E-Waste) digolongkan dalam bahan beracun dan berbahaya (B3), tidak diatur secara spesifik dalam suatu peraturan. Begitu pula dengan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik masih digolongkan dalam sanksi untuk pelaku pencemaran lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3).
Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri
Authors: Sabran Ahmad , Amiruddin Muh.
Published: April 2022

Hasil pernelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal, karena upaya perdamaian maksimal 30 hari tetapi terdapat beberapa pengadilan yang sudah menentukan hasil mediasi di bawah 30 hari. Kemudian faktor-faktor yang menghambat dari segi substansi hukum tidak ada hambatan karena telah cukup tersedia regulasi yang mengaturnya, sedangkan dari segi struktur hukum: kurangnya mediator bersertifikat, sarana yang kurang memadai, dan dari segi budaya hukum: telah menipisnya asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah sehingga masyarakat menganggap bahwa pengadilan hanyalah tempat penentuan kalah dan menang.
Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris
Authors: Hamzah Irfan Sabri , Asmar Abd. Rais
Published: April 2022

Penelitian ini membahas tentang masalah harta warisan yang merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga sebagian besar masyarakat di pedesaan cenderung memilih menggunakan aturan adat dalam proses pembagian warisannya. Namun bagi sebagian orang persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, pembunuhan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Beberapa fenomena tersebut bisa kita jumpai di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dimana mayoritas masyarakat di Desa tersebut melakukan proses pembagian harta warisan dengan menggunakan aturan adat sehingga dalam hal ini tidak dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun dan dianggap legal di daerah tersebut.
Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Authors: Arianto A. , Kahpi Ashabul
Published: April 2022

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigm interpretative. Data diperoleh dengan obsevasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tompobulu dalam melakukan penerapan Aplikasi Siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Tompobulu sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut namun tidak  terstruktur dengan baik karena Aparat  Desa Tompobulu  masih kurang  Sumber daya manusia terkait dengan tugas dari  masiing- masing aparatur Desa Tompobulu dalam menjalankan tupoksi masing-masing sehingga sistem pemerintahan di desa Tompobulu masih kurang  sebagaimana amanahkan permendagri dan UU No. 6 Tahun 2014 oleh karena itu  Desa Tompobulu  telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan dapat terselesaikan  dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelolah desa yang baik.
Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking
Authors: Aulia Widyaranti , Jumadi Jumadi
Published: April 2022

Penelitian ini membahas tentang masalah Efektivitas Perda Perdagangan Orang Sebagai Upaya Pencegahan Human Trafficking di Kabupaten Barru. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perdagangan orang terutama objek perdagangan tersebut kebanyakan berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak dimana pelakunya dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu melihat Kabupaten Barru yang menjadi tempat persinggahan bagi para pengemudi yang lintas daerah membuat maraknya warung yang diindikasi sebagai warung remang-remang/tempat prostitusi. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Efektivits Perda Perdagangan Orang (human trafficking). Sehingga perlu diketahui, bagaimana pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten Barru. Serta melihat jumlah kasus dan perkembangannya sehingga dengan demikian dapat dilihat apakah Perda Perdagngan Orang ( Perda No 6 Tahun 2015) tersebut sudah efektif, belum efektif atau tidak efektif.
Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam
Authors: Kurniawan Anang Hadi , Basri Ade Darmawan
Published: April 2022

Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Secara umum sistem pewarisan atau pembagian warisan itu dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu menggunakan hukum barat BW (Burgerlijk Wetboek), hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam. Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata yaitu satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan (1:1) seperti pasal 852 KUHPerdata yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang serta Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam yaitu laki-laki dan perempuan sudah berbeda bagiannya yaitu laki-laki mendapat bagian dua dan perempuan mendapat bagian satu (2:1) Sebab laki-laki apabila dia menikah, maka harta warisan yang dia peroleh dari orang tuanya akan digunakan untuk membayar mahar dan menafkahi istri dan anaknya, sementara anak perempuan jika dia menikah, maka harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya tidak terpakai karena dia mendapat nafkah dan mahar dari suaminya.
Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahaan Peredaran Narkotika
Authors: Asrul Muhammad , Natsif Fadli Andi
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan membahas efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi petugas lembaga pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya upaya apa yang dilakukan petugas Lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya peredaran Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris yaitu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan Sistem keamanan yang digunakan adalah Sistem  Keamanan Melekat dan Persuasif, Sistem Keamanan Kelompok, Sistem Keamanan Campuran dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahapan Maximal Security, Medium Security dan Minimum Security berpedoman terhadap Protap (Prosedur tetap Lembaga pemasyarakatan Sungguminasa yang berlandaskan kepada Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP). Sedangkan, mekanisme upaya penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa menggunakan empat upaya yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif serta upaya treatment dan rehabilitasi yang merupakan upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Implikasi dari penelitian inidiharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kinerja petugas lapas di bidang pembinaan dan bidang keamanan, juga membuat suatu kerjasama dengan pihak swasta terutama bagi para pengusaha agar dapat menerima dan membantu mengedarkan atau memasarkan hasil kerajinan narapidana selama mengikuti pembinaan dan pembimbingan di dalam lapas agar narapidana terpacu semangatnya untuk membuat kerajinan-kerajinan dan tidak tergantung lagi pada narkotika.
Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan
Authors: Ibrahim Muh. Rudini R. , Asmar Abd. Rais
Published: April 2022

AbstrakPenelitian ini untuk mengkaji mengenai Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan  Bungoro Kabupaten Pangkep.Masalah tersebut kemudian disusun kedalam submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1.Bagaimanakah upaya Polisi Kehutanan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep ? 2. Apa saja yang menjadi factor penghambat Polisi Kehutanan dalam mengatasi  Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris,yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma norma yang berlaku di masyarakat.Sumber data penelitian ini dari data premier dan sukender. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi penanggulangan tindak pidana kehutanan yang dilakukan polisi kehutanan belum sepenuhnya efektif dalam memberantas kerusakan hutan yang dilakukan perorangan maupun perkelompok di desa tabo-tabo,baik berupa sarana maupun prasarana,maka dari itu pemerintah harus ikut campur dalam menjaga kelestarian hutan di indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam
Authors: Pabbu Amiruddin , Arief Syamsiar
Published: April 2022

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods
Authors: Faisal Faisal , Istiqamah Istiqamah
Published: April 2022

Kebutuhan masyarakat akan pangan mendorong pertumbuhan penjualan segala produk retail. Pentingnya akan kebutuhan ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya produsen yang melakukan beberapa macam cara penjualan. Walaupun begitu tidak semua produsen dalam melakukan aktivitas perdagangannya memperhatikan hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan. Konsumen sering dirugikan karena belum ada undang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di pasar ritel tradisional dan minimnya pengetahuan produsen/pelaku usaha mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang perlindungan konsumen serta tata cara pelaksanaan ritel tradisional yang baik. Penulis melakukan penelitian tentang Hubungan Hukum Produsen dengan Konsumen Retail Goods. Penulis menggunakan jenis penelitian penelitian library research dimana menggunakan studi literatur dan lain sebagainya untuk memperoleh data. Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer penulis dapat menyimpulkan bahwa produsen memberikan janji-janji dan informasi berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, hak dan kewajiban Produsen dengan Konsumen Retail Goods Makassar meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi resiko kerugian yang diderita konsumen.  Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Sedangkan bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.
Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Desa Langi, Kabupaten Bone)
Authors: Lestari Indah , Asmar Abd. Rais
Published: April 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis alat bukti apa saja yang dimiliki oleh masyarakat serta faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat masih menggunakan alat bukti adat sebagai miliknya khususnya di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan qualitative reserch dengan pendekatan sosiologis.Smber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dengan data-data literature lainnya.yang dilakukan selanjutnya untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan metode idepth interview, obserfasi, studu dokumentasi, studi pustaka, dan perekaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti yang dimiliki masyarakat Desa Langi Adalah adat Masyarakat, Sertipikat. Hal ini dipengaruhi dengan beberapa faktor diantaranya biaya, kurangnya informasi dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat temuan ini diperkuat dari beberapa respon masyarakat terkait dengan alat bukti kepmilikan tanahnya meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 alat bukti yang sah adalah sertipikat namun masyarakat desa Langi Hanya Satu yang memiliki sertipikat tanah.
Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai
Authors: Anggraeni Nur Fatma , Marilang Marilang
Published: April 2022

Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasusu Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018), dengan mengemukakan permasalahan dibagi dua yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian bersumber dari bahan primer dan sekunder yaitu mengolah data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti surat dana alat bukti saksi. Adapun analisis penulis yaitu akta dibawah tangan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan megikat seperti kekuatan akta autentik sesuai yang diatur dalam Pasal 1874 yang membahas bahwa salah atu syarat formil akta dibawah tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur.
Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Authors: Alang Ayyub Rijali , Solaiman Eman
Published: April 2022

Penelitian ini memiliki focus masalah pada 1).Bagaimana  pembuktian  tindak  pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar dan 2).Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan kasus . Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer   yaitu putusan hakim.   Sumber data sekunder adalah dokumen tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).  Pembuktian tindak pidana  terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar terdakwa Sardi Hasmin HS alias Dani yang mengakibatkan sakit dan luka berat saksi Hj. Rina, dalam putusan perkara nomor  1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar, akurat, sudah sesuai dengan koridor hukum dan pasal yang dikenakan yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  sudah  sangat  tepat.2).   Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar berdasarkan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum sebelum haki menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis  Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, tentang  kekerasan dalam rumah tangga  yang  mengakibatkan sakit  dan  luka berat pada dakwaan primair oleh penuntut umum.
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata
Authors: Irdayanti Irdayanti , Basri Ade Darmawan
Published: April 2022

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat Karampuang  Kabupaten Sinjai ditinjau dari Aspek Hukum Acara Perdata yang bertujuan untuk mengetahui tentang perbandingan proses penyelesaian sengketa antara hukum Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata dan perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara hukum Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1)Perbedaan antara proses penyelesaian sengketa antara Hukum Adat Pabbattang dengan  Hukum Acara Perdata yaitu proses peradilan pada Hukum Acara Perdata lebih kompleks dan rumit serta memerlukan waktu penyelesaian sengketa yang lama. Sedangkan Hukum Adat Pabbattang hanya melalui beberapa tahapan penyelesaian yang tidak rumit dan lama. Adapun persamaan kedua sistem hukum ini yaitu sama-sama mengutamakan perdamaian dalam setiap prosesnya dan juga kedua sistem ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum ketika putusan dalam tahapan sebelumnya tidak diterima. (2) Efektivitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat Pabbattang jika dilihat dari segi waktu, kesederhanaan, dan biaya sudah sangat efektif dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata yang memiliki waktu penyelesaian yang lama, proses yang rumit dan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari efektivitas penanganan perkara dan putusan, Hukum Acara Perdata lebih efektiv untuk menyelesaikan semua perkara dibanding dengan Hukum Adat Pabbattang. Implikasi Penelitian yaitu diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan sistem Hukum Adat Pabbattang pada masyarakat adat Karampuang ya ng telah berlaku sejak lama selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dasar Negara dan Hukum Nasional dalam hal ini Hukum Acara Perdata dan diharapkan agar pemerintah dan masyarakat dapat memberikan sosialisasi atau memperkenalkan Hukum Adat Pabbattang dengan masyarakat luar di tengah-tengah berlakunya sistem Hukum Nasional khususnya Hukum Acara Perdata di Indonesia.
Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun
Authors: Abdi Zaenal , Radjab Syamsuddin
Published: April 2022

Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan yang sifatnya final dan mengikat yang menentukan bersalah tidaknya seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Jadi putusan Hakim  merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitaian kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang digukana dalam penelitian ini adalah pendekatan fhilosofis, sosiologis, dan normatif atau yuridis, metode yang digukan adalah metode dokument, yakni mengambil data dari transkip, agenda, catatan majalah, jurnal, dll. Teknis dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik identifikasi data, reduksi data, dan editing data, agar data yang diperoleh dapat dipilah lalu di interpretasikan sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif dan induktif. Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam mengadili, Hakim pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun menuai kontroversi. Alasannya putusan ini dinilai tidak tepat dan juga keliru dalam memeriksa perkara yang pada mulanya Mahkamah Agung memeriksa perkara dengan menggunakan Judex Juris atau memeriksa dengan mengoreksi atauran-aturan, dalam kasus Baiq Nuril Maknun Mahkamah Agung beralih dengan memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti persidangan pada Pengadilan Negeri atau memeriksa dengan Judex Factie.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Mamuju Tengah)
Authors: Diansyah Wahyu , Arbani Tri Suhendra
Published: April 2022

Penelitian ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Bawaslu. (2) Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak  dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar
Authors: Syamsuddin Rahman , Taufik Ahmad
Published: April 2022

Abstract               This research tries to raise the issue of how the legal provisions govern the implementation of the process of destroying narcotic evidence in carrying out investigations of criminal cases in the Makassar District Attorney's Office? And also what factors hinder the destruction of evidence of narcotics misuse in Makassar District Prosecutors Office? From the results of research in the field then the author tries to examine each obstacle encountered in the process of eradicating narcotics evidence and find out what efforts can be taken so that the existing problems can be minimized or any form of non-conformity can be effectively addressed. This research was conducted in the jurisdiction of the Makassar District Attorney. The research method in this thesis is Empirical Law research or Field Research in which this research is conducted by basing primary data and secondary data. Where the primary data, namely data obtained from interviews in the form of direct question and answer, with the aim to get the data. This method is useful as a measurement tool. While secondary data were obtained from literature studies, references, laws and regulations and legal documents obtained from the study site. The data is then analyzed qualitatively to obtain answers to the problems in this thesis by carrying out three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of this study, the authors found facts that occurred in the field that were not in accordance with the guidelines on the destruction of narcotics evidence contained in the legislation due to several internal conditions such as inadequate storage facilities and also the time given in destruction of evidence that is too short and the budget for implementing the destruction of evidence is very limited, causing inconsistencies in the implementation of destruction of narcotics evidence to meet the standards that have been applied.Keywords: Narcotics, Evidence, Destruction
Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan
Authors: Abidin Mustabsyir , Kahpi Ashabul
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam KUHPerdata yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut kadangkala dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Memang dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara terperinci perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Namun, dari doktrin-doktrin maupun yurisprudensi dapat dilihat perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Pada umumnya upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum adalah melalui pengadilan demi mendapatkan suatu kepastian hukum (rechtzekerheid). Namun demikian, dalam prakteknya sering terjadi pencampuradukkan gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang pada akhirnya akan merugikan penggugat. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuannya terhadap batas-batas suatu perbuatan dalam suatu perikatan, mana yang merupakan wanprestasi dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum Perkembangan jaman yang cepat selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setiap individu pasti akan memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah barang tentu akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum.
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang
Authors: Hasdi Hasdi , Jumadi Jumadi
Published: April 2022

Pokok masalah penelitian ini membahas tentang kesesuaian proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 dengan Peraturan yang berlaku. Pokok  masalah  kemudian  diuraikan  ke  dalam  beberapa  submasalah  atau pertanyaan  penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa regulasi yang mengatur tentang penyelesaian perselisiahan pemilihan kepala desa. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemilihan kepala desa yang merupakan perwujudan sistem demokrasi. Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mengabulkan gugatan penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan  pemilih ganda. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sudah sesuai dengan regulasi
Kebijakan Hukum Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kota Ternate
Authors: Hidayatussalam Hidayatussalam , Robo Basto Daeng
Published: April 2022

Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Selain intrumen hukum nasional perlu adanya intrumen hukum di daerah sebagai langkah konkrit bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti ketentuan hukum nasional dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu penting bagi setiap daerah untuk memiliki kebijakan hukum yang memang yang dapat menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di daerah.
Analisis sistem dan prosedur Pencegahan masuknya barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan
Authors: Purnama Rezki , Nurjannah St.
Published: April 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang terlarang ke dalam Lapas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka  dimana dalam penelitian ini mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang diangkat sesuai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain yang menyangkut dengan lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah internet searching berupa website, repository, jurnal-jurnal dan lain-lain yang membahas tentang lembaga pemasyarakatan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yakni dengan seleksi, klasifikasi, reduksi dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria barang terlarang menurut sistem Lembaga Pemasyarakatan ialah narkoba, minuman beralkohol, alat elektronik dan handphone, senjata (senjata tajam dan senjata api), barang kemasan, rokok dan korek, perhiasan (barang berharga), dan uang. Kemudian sistem dan prosedur yang digunakan di lembaga Pemasyarakatan dalam hal mencegah masuknya barang terlarang terdapat beberapa prosedur yakni memeriksa secara detail badan dan barang bawaan, melakukan pendaftaran pengunjung, menitipkan barang bawaan, pemyerahan kartu identitas, pemberian stempel dipunggung tangan sebelah kanan dan masih banyak lagi yang mendukung prosedur pencegahan masuknya baramng terlarang ke dalam Lapas.
Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus
Authors: Kultsum Ummu , Erlina Erlina
Published: April 2022

Penyitaan berarti menempatkan harta tersisa dalam penjagaan pengadilan agar bisa terpenuhi kepentingan penggugat. Penyitaan ialah langkah ancang-ancang untuk menvalidasi agar dapat dijalankannya putusan perdata. Tujuan utama dilaksanakan Conservatoir Beslag ialah agar tergugat tidak memindah tangankan atau memberi beban “materi” kepada pihak ketiga. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara, sebelum itu hakim mesti memastikan ada atau tidak adanya persangkaan yang kuat jika tergugat akan memindahtangankan objek yang dimohonkan sita itu seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 227 HIR/261 RBg.. Adapun dampak dari penetapan sita jaminan terhadap tergugat yang paling utama ialah berkaitan dengan nama baik. Implikasi penelitian ini yaitu agar segala prosedur yang dilakukan dalam sita jaminan lebih jelas lagi aturannya dan hakim menjelaskan secara rinci pertimbangan-pertimbangan yang tepat kepada setiap orang yang mengajukan sita jaminan.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1607/Pid.Sus/2020/Pn.Mks)
Authors: Wirrawan Arry , Arief Syamsiar
Published: April 2022

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan Narkotika dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemmilikan narkotika. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN GOWA
Authors: Hamdun Ibnu , Ridwan Muh. Saleh
Published: April 2022

AbstrakPraktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan – batasan yang adil, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Syarat dan prosedur tertentu bertujuan agar praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berpedoman pada aturan-aturan di dalam kompilasi hukum Islam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya poligami karena istri tidak dapat memiliki keturunan. Dampak terhadap istri pertama ialah merasa suami tidak adil dan lebih berpihak kepada istri keduanya. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri bila ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah maka mereka harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menasehati dan saling introspeksi diri dan diharapkan suami yang ingin berpoligami meminta izin kepada istri untuk menikah lagi dengan  syarat suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya.Kata Kunci: Hukum Islam, Poligami, Suami-Istri.AbstractThe practice of polygamy is permissible in Islam but the acquisition was given as an exception. Obtaining is given with fair limits, in the form of urgent terms and objectives. Certain conditions and procedures aim to ensure that the practice of polygamy can realize the purpose of marriage, namely to build a family that is sure to have love and mercy. This type of research is qualitative research, the approach used is a normative approach, which is an approach based on the rules in the compilation of Islamic law Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and document research. The results showed that the cause of polygamy because the wife can not have offspring. The impact on the first wife is being feel that the husband is unfair and more biased towards his second wife. Therefore, the relationship between husband and wife if they want the household to be sure, mawaddah warahmah then they must love each other, respect each other, advise each other and look at themselves and each other's self and it is expected that the husband who wants to polygamy asks his wife permission to remarry on condition that the husband must do fair to his wives.Keywords: Islamic law, polygamy, husband and wife.
REALISASI ISBAT NIKAH PADA PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DI PENGADILAN AGAMA
Authors: Zahrah Fatimah , Patimah Patimah
Published: April 2022

AbstrakIṡbāṭ nikah adalah penetapan dan pengesahan perkawinan oleh pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu cara memperoleh iṡbāṭ nikah adalah dengan mengikuti sidang terpadu yang dilaksanakan oleh pengadilan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi iṡbāṭ nikah dalam pelaksanaan sidang terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang meliputi pelaksanaan sidang iṡbāṭ nikah dan realisasi iṡbāṭ nikah terpadu kaitannya dengan penetapan akta nikah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa iṡbāṭ nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan iṡbāṭ nikah dapat dilakukan secara volunteir dan contentiosa. Iṡbāṭ nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penulis juga menghimbau kepada masyarakat luas, agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkanKata Kunci: Iṡbāṭ Nikah, Sidang Terpadu, Pengadilan Agama. AbstractConfirmation marriage is the establishment and validation of a marriage by a court of certain reasons. One way to obtain confirmation of marriage is to follow an integrated trial conducted by the court. The main problem in this research is how the realization of confirmation of marriage in the implementation of the integrated session in Kendari Class IA Religious Court, which includes implementation of the confirmation hearing of marriage and the realization of an integrated confirmation marriage relation to the establishment of a marriage certificate. This study included field research is research done in real life. Based on this study showed that confirmation marriage is a business in which to obtain the marriage certificate, where the procedure of submission of application confirmation can be done volunteir marriage and contentiosa. Isbat integrated marriage is the realization of cooperation Court of Religion, Religious Affairs Office (KUA) and the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) with the purpose of providing legal services to the public to obtain the marriage certificate. The author appealed to relevant agencies, to remain consistent in conducting integrated service to the public and the author also appealed to the general public for making integrated hearing care program as a momentum to gain recognition of the State over the previous marriage was not registered.Keywords: Confirmation Marriage, Integrated Assemblies, Religious Court.
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa
Authors: Wahyudin Muh. , Jamil Muh. Jamal
Published: April 2022

Tulisan ini menjelaskan tentang pengimpelementasian pasal 30 ayat 1 dalam penangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial di kabupaten Gowa. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga adanya anak terlantar di kabupaten Gowa. 2) Bagaimana upaya Dinas Sosial kabupaten Gowa dalam menangani anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara terhadap beberapa informan yang menyangkut masalah penanganan anak terlantar dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, karya tulisilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan adanya anak terlantar di kabupaten gowa ialah kemiskinan, keluarga yang bermasalah. Adapun upaya yang dilakukan ialah melakukan pendataan, melakukan pembinaan baik dalam panti maupun luar panti.
Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar
Authors: Herfina Herfina , Sukidi Hasta
Published: April 2022

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bimbingan perkawinan yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat sehingga terwujudnya keluarga sakinah di Bintal Kodam XIV/Hasanuddi Makassar, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau bisa disebut Field Research Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan adalah syar’i dan yuridis formal dengan sumber data dari Bintal di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni: identifikasi data, reduksi data, dan editing data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang diberikan kepada prajurit TNI AD di Kodam XIV/HASANUDDIN MAKASSAR sangat penting dan bermanfaat terkhusus bagi prajurit dan calon isterinya , bimbingan perkawinan ini diberikan dalam bentuk metode tanya jawab, ceramah, dan praktek. Kemudian menurut rohaniawan islam faktor faktor yang menjadi pendukun dan penghambat terwujudnya keluarga sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar yaitu: Agama, kesiapan mental, ekonomi, pemilihan pasangan, dan pergaulan.
Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar
Authors: Hidayat Fahmi Putra , Asni Asni
Published: April 2022

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-court dalam penyeleaian perkara, hambatan serta efektifittas e-court di Pengadilan Agama Kota Makassar.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaittu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian.Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendafaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan e-court di pengadilan agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (web base), maupun jenis jaringan lainya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses e-court membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifias pelaksanaan persidangan menggunakan sistem e-court di pengadilan agama Kota Makassar sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.Kata Kunci: Efektifitas, e-court, Pengadilan Agama.