Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
Authors: M Fauzi Rachman Yusuf  , Deddy Effendy.  
Published: March 2022

Abstract. Work safety is something that is really needed by every company in order to create a safe environment and can prevent accidents that might occur. Where every company is obliged to apply the name K3, especially companies engaged in the construction construction sector. However, in reality, there are still many workers from PT. Kanza Sejahtera is still disobedient and undisciplined in using K3 equipment on the grounds that the K3 equipment used reduces the productivity of the worker. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows (1) How is the application of work safety at PT. Kanza Sejahtera based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21/PRT/M/2019 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems linked to Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety? (2) What is the form of corporate responsibility towards the implementation of work safety at PT. Kanza Sejahtera?. With the aim of this study, namely to determine work safety at PT. Kanza Sejahtera is based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21/PRT/M/2019 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems linked to Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety. In addition, the purpose of this study is to determine the form of corporate responsibility for the implementation of work safety at PT. Kanza Sejahtera. This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with a research specification that is descriptive analytical. Sources of primary and secondary legal material data are based on laws and regulations as well as books related to work safety and to support the fulfillment of secondary data, interviews were conducted with related parties. The tertiary legal material in this study is related to the implementation of work safety. The data analysis used is qualitative data analysis. The conclusion is that based on the results of the first research, it shows that the application of this company's work safety is in accordance with Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 15 paragraph (1), Article 17 paragraph (1) and Article 18 paragraph (1) Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21/PRT/M/2019 concerning Construction Safety Management System Guidelines. If connected with Law no. 1 of 1970 concerning Occupational Safety is in accordance with Article 3 letters a, b, e, f, and h, Article 5 paragraph (1), Article 9, and Article 14. However, the reality on the ground is that there are still some workers who always reminded to use K3 equipment, namely the use of PPE. Second, the company's responsibility for the implementation of work safety, the company always provides PPE equipment that is in accordance with SNI and registers workers in the social security program.

Keywords: Work Safety, Corporate Responsibility for the Implementation of Work Safety, Personal Protective Equipment.

Abstrak. Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap perusahaan demi menciptakan lingkungan yang aman dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Dimana setiap perusahaan wajib menerapkan yang namanya K3 terutama perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak pekerja dari PT. Kanza Sejahtera masih tidak patuh dan tidak disiplin dalam menggunakan peralatan K3 dengan alasan peralatan K3 yang digunakan tersebut mengurangi produktivitas dari si pekerja. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera?. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan untuk mendukung terpenuhinya data sekunder, maka wawancara dilakukan kepada pihak terkait. Bahan hukum tertier pada penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Simpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa Penerapan keselamatan kerja perusahaan ini sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja sudah sesuai dengan Pasal 3 huruf a, b, e, f, dan h, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 14. Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa tetap saja masih ada beberapa pekerja yang selalu diingatkan untuk memakai peralatan K3 yaitu berupa penggunaan APD. Kedua tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja, perusahaan selalu menyediakan peralatan APD yang sesuai SNI serta mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Penerapan Keselamatan Kerja, Alat Pelindung Diri.