bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PARTISIPASI DAERAH PENGHASIL(PARTICIPATING INTEREST) DI WILAYAH KERJA (BLOK) MASELA
Authors: Albab Setiawan Junaidi Albab Setiawan
Published: May 2019

Pemerintah daerah melalui BUMD memiliki hak Paricipating Interest sebesar 10 % terhadap kegiatan produksi migas yang dilakukan di wilayahnya. PI adalah hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi gas dengan menyetorkan modal dengan kompensasi mendapatkan bagian dari hasil bersih migas yang dihasilkan dan dibatasi dengan jangka waktu kesanggupan selama 60 hari.  Pengusahaan produksi  hulu Migas diharapkan memberi manfaat kepada daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan / atau berkembangnya peluang / kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas.Banyak daerah salah paham dan menganggap PI adalah hadiah dan besaran PI sebesar 10 % terlalu kecil dan karenanya menuntut lebih besar. Namun dalam prakteknya kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga daerah menghadapi kesulitan untuk dapat membayar keikut sertaan (saham) dalam PI, terlebih lagi jika daerah dilarang untuk melibatkan investor. Larangan melibatkan investor swasta sesungguhnya untuk memastikan bahwa PI tersebut ditujukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat daerah penghasil. Keterlibatkan investor swasta ditengarai juga menimbulkan akses pada timbulnya KKN dikalangan tokoh dan pimpinan daerah. Participating Interest (PI) yang menjadi hak daerah harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah melalui BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah. Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi BUMD pada pengusahaan sektor hulu Migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerjasama antara BUMD dengan Pertamina atau lembaga keuangan milik negara, tanpa membebani BUMD dengan mengeluarkan biaya investasi dan risiko kerugian usaha. Banyak daerah diliputi kesalahah pahaman dengan anggapan PI sebagai hak tanpa kewajiban menyetorkan dana keikut sertaan. Kata kunci : Participating Interest, Pemerintah daerah, Migas
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL
Authors: Edgar Tanaya Putu
Published: May 2019

Perseroan merupakan badan hukum layaknya manusia yang mempunyai organ serta saling mempengaruhi dan dipengaruhi pihak lain. Suatu perseroan tidak hanya memperhatikan kepentingan para pemegang saham (shareholder), namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang terafiliasi dengan aktivitas perusahaan seperti karyawan, masyarakat, termasuk juga lingkungan sekitar tempat perseroan melakukan usahanya (stakeholder). Melalui pelaksanaan corporate social responsibility (CSR), perseroan bertanggung jawab memperhatikan kepentingan para stakeholdernya sehingga antara kegiatan mencari keuntungan (profit oriented) dan kegiatan sosial dapat berjalan secara seimbang. Pelaksanaan CSR tentunya akan memberikan keuntungan baik materil maupun imateril kepada stakeholder, namun pelaksanaan CSR juga memberikan keuntungan untuk perseroan. Melalui pelaksanaan CSR, kegiatan bisnis perseroan akan dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable) karena mendapat dukungan dari dari para stakeholder. Berdasarkan hal tersebut CSR menjadi etika bisnis dan etika sosial perseroan dalam menjalankan usahanya. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Etika Bisnis, Etika Sosial
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Authors: Rohman Arif
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara ius constituendum, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right, serta sudah diatur dalam hukum Nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional. Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa salah tangkap, sistem peradilan pidana.
PERADILAN ADAT NIAS DAN KEADILAN RESTORATIF
Authors: Harefa Beniharmoni
Published: May 2019

Pendekatan sistem hukum saat ini, lebih cenderung pada pendekatan keadilan restoratif. Kerangka pendekatan keadilan restoratif, akar nilai yang diusung lahir dari nilai-nilai tradisional. Dalam masyarakat tradisional dikenal nilai-nilai seperti nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Tulisan ini hendak mengkaji nilai-nilai dalam peradilan adat Nias (kearifan lokal Nias) kaitannya dengan peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Studi kasus khususnya dalam penyelesaian perkara pelecehan terhadap perempuan (kasus Kadali) dan telah menjalani sidang adat pada 19 Oktober 2015. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Nias (khususnya peradilan adat Nias) kaitannya pada peradilan pidana berbasis keadilan restoratif yakni keharmonisan, kedamaian dan keseimbangan. Penyelesaian kasus Kadali menjadi contoh penting, bagaimana konflik dapat diselesaikan dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Menggunakan kearifan lokal yang ada, bertujuan mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat, yang sempat rusak dan terganggu, kembali ke keadaan semula (restituo in integrum). Penyelesaian konflik itu sesuai dengan hakikat keadilan restoratif (restorative justice). Kata Kunci : Hukum Pidana Adat Nias, Keadilan Restoratif, Kasus Kadali
EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Authors: Hartana Hartana
Published: May 2019

Perusahaan group adalah suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan induk. Dalam kajian yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, terdapat pembatasan ekspansi usaha kepada penanam modal yaitu menyangkut bidang usaha dan hak atas tanah. Dalam Pasal 12, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa : “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha  yang  tertutup untuk penanaman modal, baik  asing  maupun  dalam negeri, dengan berdasarkan  kriteria  kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan  hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya”.Lebih lanjut bidang usaha ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada lampiran Peraturan Presiden di atas maka didapati bahwa pada Sub Sektor Energi tidak diatur mengenai kepemilikan modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing pada sektor pertambangan batubara.  Jenis bidang usaha pada sub bagian Energi hanya mengatur pembatasan kepemilikan modal asing pada sektor migas dan ketenagalistrikan.Kata kunci : Perusahaan group, batubara, penanaman modal.
PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL
Authors: Anggraeni Leni , Ramdhani Hilal
Published: May 2019

Money politic merupakan tindakan melanggar hukum, serta akan berdampak negatif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Saat ini penegakan hukum money politic sangat rendah, dikarenakan pengawasan yang kurang, perilaku masyarakat yang mendukung serta sistem pemilihan umum proporsional terbuka membuat tindakan money politic semakin berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum-normatif yang bertujuan mengetahui pada aspek sejarah serta konsep tindakan money politic. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa dengan semakin berkembangnya tindakan money politic membuat kondisi demokrasi tidak sesuai dengan tujuan idealnya, sehingga perlu adanya pendekatan non penal yang bersifat pencegahan dalam menghilangkan tindakan money politic. Kata kunci : Money Politic, Pemilihan Umum, Kebijakan Non Penal.
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS
Authors: Wibisana Wiman
Published: May 2019

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan Terbatas khususnya yang bergerak dalam bidang Sumber Daya Alam untuk menyalurkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau secara luas dikenal sebagai Corporate Social Responsibility, merupakan sebuah hal baru yang menimbulkan perdebatan. Pada satu sisi Perusahaan sebagai entitas bisnis bertujuan untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya, namun pada sisi lain sebagai entitas yang ada di tengah-tengah masyarakat Perusahaan pun harus memperhatikan kondisi sekelilingnya. Perkembangan ajaran mengenai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang salah satu prinsip pokoknya adalah tanggung jawab, kemudian memberikan pengaruh mengenai tujuan perusahaan itu sendiri. Pola perusahaan yang mengejar sebesar-besarnya keuntungan perlahan bergeser menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap usahanya dalam mengejar profit. Ditinjau dari perspektif Politik Hukum, aturan mengenai kewajiban Perusahaan menyalurkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan sebuah upaya pembuat aturan untuk mewujudkan cita-cita hukumnya atau dalam teori hukum pembangunan dimaknai sebagai sebuah social engineering untuk mewujudkan perusahaan yang baik.
FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA
Authors: Jayadi Hendri , Adolf Huala
Published: May 2019

Dalam praktek hukum perbankan, suatu bank dapat dicabut ijin usahanya dan mengalami likuidasi. Didalam proses likuidasi bank Lembaga Penjamin Simpanan berperan penting dalam menyelesaikan pengembalian dana simpanan para nasabah bank tersebut ketika bank mengalami likuidasi terkaitpembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, Lembaga Penjamin Simpananmemiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi Lembaga PenjaminSimpanan, agar keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.Lahirnya   Undang-undang   Nomor    24 Tahun  2004   tentang   Lembaga Penjamin Simpanan   menandai babak    baru sistem perbankan  nasional. Keberadaan  Lembaga Penjamin Simpanan ini    tidak   bisa    dilepaskan    dari   upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Penelitian inidifokuskanpada peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai nasabah bank dalam likuidasi bankdalam hukum perbankan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS TITIPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Authors: Amaludin Riza Muhammad , Adjie Habib
Published: May 2019

Pelaksanaan tugas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak lepas dari fungsinya untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Atas dasar pelayanan terhadap masyarakat PPAT seringkali membantu pengurusan peralihan hak atas tanah bagi pembeli dengan menerima titipan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) untuk selanjutnya dibayarkan ke instansi terkait.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerima titipan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan upaya hukum pembeli atas titipan BPHTB yang tidak dibayarkan oleh PPAT.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT menerima titipan pembayaran BPHTB dari pembeli adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi berdasarkan kuasa dari penghadap, bukan dalam kedudukannya sebagai PPAT. Dalam konteks tersebut terdapat perikatan antara pribadi PPAT dengan pembeli sehingga terjadi suatu prestasi. Pembeli dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi apabila BPHTB tidak dibayarkan oleh Pribadi PPAT.
PRESPEKTIF PRAKTEK KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK MENUJU KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA
Authors: Heliaantoro Heliaantoro , Juwana Hikmahanto
Published: May 2019

Pada RAPBN 2017, terdapat alokasi subsidi bidang pertanian yang terdiri atas subsidi pupuk, subsidi benih dan subsidi bunga kredit program. Secara agregat jumlah alokasi bidang pertanian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.  Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk kepentingan bidang pertanian, tentunya pemerintah berharap sekali agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif dan signifikansi terhadap pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Subsidi pertanian menjadi instrumen kebijakan distributif pemerintah yang penting dalam membangun sektor pertanian. Implementasi kebijakan subsidi diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas produksi petani serta bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. dalam kebijakan perpupukan Indonesia, mulai dari pengertian petani yang menjadi objek subsidi pupuk itu sendiri sampai dengan subsidi pupuk beserta aturan-aturan hukum positif yang mengatur tentang subsidi mulai dari pendataan, penganggaran, penyaluran danpengawasan masih rentan terhadap permasalah di lapangan, mulai dari definisi petani yang tidak jelas,penyaluran pupuk bersubsidi seringkali mendahului alokasinya,implementasi kebijakan subsidi pupuk masih menemui kendala dan permasalahan pada aspek pendataan, aspek penganggaran,serta aspek pengawasan yang belum dijalankan fungsinya secara optimal.
SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Authors: Hartana Hartana
Published: May 2019

Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak peninggalan zaman Kerajaan Hindu Sriwijaya dan masa kerajaanMajapahit. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengrajin perkakas logam pada saat itu yang dikenal sebagai zaman perunggu.Pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, izin pengusahaan pertambangan yang diberikan oleh Raja atau pembesar kerajaan masih dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tertulis di pelepah lontar. Namun hingga kini belum pernah ditemukan catatan tertulis tentang hal tersebut, karena pada saat itu yang berlaku adalah hukum adat, dengan konsep maro atau bagi hasil. Kedua konsep tersebut sampai saat ini digunakan sebagai rujukan kerjasama pengusahaan migas dengan kontraktor asing. Sejak kedatangan bangsa Belanda, izin pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk konsesi pertambangan. Konsesi pertamakali diberikan kepada Pangeran Hendrik dan Baron Van Tylpada tahun 1850, untuk penambangan Timah di Pulau Belitung, yang sepuluh tahun kemudian dibentuklah Perusahaan Timah Biliton Maatschappij. Konsesi merupakan bentukizin dari produk Belanda yang pernah berlaku di Hindia Belanda. Kata kunci : pertambangan, Indonesia, sejarah.
A SOLIDEZ DA ESPIRITUALIDADE SÁLMICA DIANTE DA SOCIEDADE LÍQUIDA ATUAL
Authors: Domingues Rafael Gouvêa
Published: May 2019

Este artigo almeja elucidar o valor do aperfeiçoamento da fé cristã por meio de fundamentações, de modo a salvaguardá-la de certo reducionismo ao plano imanente e temporal, apontando para a existencialidade do ser cristão que perscruta o que é escatológico. O itinerário proposto se perfaz pela consciência autêntica de pecado, de tal modo que o pecador se reconheça como tal e experimente a presença salvadora de Deus, em âmbito tanto pessoal quanto comunitário-social. A metodologia empregada constituiu-se em pesquisa bibliográfica e eletrônica afins ao tema alvitrado. Basilarmente utilizou-se de alguns autores renomados como Zygmunt Bauman na expressividade da modernidade líquida; de Luís Alonso Schökel, na abordagem bíblica; de vários pronunciamentos do Magistério da Igreja Universal e Latino-Americana, além das referências à Sagrada Escritura. O percurso transitou da liquidez presente na realidade hodierna até a solidez da espiritualidade, mais especificamente do povo de Israel por meio dos Salmos, na revisitação de tal gênese espiritual. Dentre estes, optou-se pela esfera penitencial, detendo-se mais no Salmo 32(31). Concluiu-se a vigência de uma espiritualidade arraigada e permanente, mediante o cultivo da comunhão com Deus, assegurando pilastras mestras para vivenciar a fé ampliadamente em meio às fugacidades da contemporaneidade.
A TEOLOGIA CONFESSANTE DE AGOSTINHO A PARTIR DAS RELAÇÕES ENTRE FÉ E RAZÃO, NO PROÊMIO DAS CONFISSÕES
Authors: Fogaça Cauê Ribeiro
Published: May 2019

O estatuto da teologia como ciência é controverso. Há anos vem sendo questionada qual é sua tarefa e como um estudo pode ser científico, partindo de um dado revelado, e, portanto, dogmático. A teologia cristã baseia seu discurso nos escritos bíblicos e nas interpretações dos chamados Padres da Igreja. Sendo Santo Agostinho um nome forte na patrística latina, este trabalho deter-se-á sobre a tarefa da teologia, conforme seu pensamento, especialmente trabalhado a partir das constantes relações e discussões sobre a fé e a razão. O ponto de partida deste trabalho é o proêmio de sua obra mais conhecida, Confissões, donde explicitar-se-á como o ato confessional é o modo teológico agostiniano, desejoso pela Verdade, que, em última análise, é Deus. Por fim, entende-se trazer à tona, mais uma vez, a luz patrológica diante da recente necessidade de postular o estatuto epistêmico da teologia, como ciência acerca do divino.
O ENCONTRO ENTRE AS RELIGIÕES NA PERSPECTIVA DA ESPERANÇA EM JÜRGEN MOLTMANN
Authors: Gomes Tiago De Fraga , Freitas Janaina Santos Reus
Published: May 2019

O presente artigo pretende abordar como tema o encontro entre as religiões na perspectiva da esperança em Jürgen Moltmann. Em um primeiro momento, percebe-se que diante dos graves problemas que afetam a sociedade hodierna, faz-se necessária uma colaboração entre as diferentes religiões, o que só será possível se houver uma perspectiva de mudança que tenha por base a esperança na transformação da realidade atual. Em um segundo momento, discute-se a necessidade de uma teologia da esperança que mude os pensamentos e construa novas perspectivas desde a fé, e que fortaleça os vínculos colaborativos de todos aqueles que almejam o mesmo ideal de edificação de um mundo alternativo, onde haja justiça e paz. Um terceiro momento terá como base o seguinte questionamento: a partir do eschaton, que outro mundo é possível edificar? Como tese, buscar-se-ão no pensamento de Moltmann as razões para entender que no eschaton o que une prevalece sobre o que divide, pois as urgências de transformação superam as divergências, sendo fundamental a perspectiva da esperança como lente desde a qual é possível vislumbrar um encontro colaborativo entre as religiões.
Lähiesimiesten arvio organisaatiokulttuurista ja -ilmapiiristä on hoitohenkilökunnan arviota positiivisempi
Authors: Saukkonen Petra , Viinikainen Sari , Roos Mervi , Helminen Mika , Asikainen Paula , Green Philip , Suominen Tarja
Published: May 2019

Organisaatiokulttuuri ja -ilmapiiri ovat yhteydessä palvelun laatuun, työntekijöiden tyytyväisyyteen ja organisaation menestymiseen. Aikaisemman tutkimuksen perusteella johtajien ja eturivin työntekijöiden välillä ei ole ollut jaettua käsitystä vallitsevasta organisaatiokulttuurista ja -ilmapiiristä. Hoitotyön kontekstissa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty. Yhteinen kulttuuri- ja ilmapiirikäsitys esimiesten ja työntekijöiden välillä voi edistää organisaation kehitystä. Tutkimuksen tarkoituksena on verrata julkisen terveydenhuollon hoitohenkilökunnan sekä heidän lähiesimiestensä organisaatiokulttuuri- ja -ilmapiirinäkemyksiä. Tutkimukseen osallistui julkisen terveydenhuollon hoitohenkilökuntaa (n=266) sekä heidän lähiesimiehiään (n=246) 11 sairaanhoitopiiristä. Kohdeorganisaatioiden kulttuuria ja -ilmapiiriä tutkittiin Organisaation sosiaalinen konteksti -mittarilla. Aineistoa kuvailtiin standardoitujen T-arvojen keski- ja hajontaluvuilla, analysoinnissa hyödynnettiin lineaarista regressioanalyysiä sekä sekamallinnusta. Lähiesimiehet arvioivat organisaatiokulttuurin kokonaisuudessaan sekä organisaatioilmapiirin osallisuuden ja funktionaalisuuden hoitohenkilökuntaa positiivisemmin. Operatiivisella ja konservatiivisella toimialueella lähiesimiehet kokivat vähemmän organisaatiokulttuurin joustamattomuutta. Lisäksi konservatiivisen toimialueen lähiesimiehet kokivat vähemmän organisaatioilmapiirin stressiä sekä enemmän osallisuutta ja funktionaalisuutta. Operatiivisen sekä psykiatrisen toimialueen lähiesimiehet arvioivat organisaatiokulttuurin hoitohenkilökuntaansa pätevämmäksi. Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna hoitohenkilökunnan ja lähiesimiesten näkemykset erosivat organisaatiokulttuurin joustamattomuuden sekä organisaatioilmapiirin stressin ja funktionaalisuuden osalta. Eri sairaanhoitopiireissä ryhmän vaikutus korostui organisaatiokulttuurin joustamattomuuden ja vastarinnan kokemisessa. Ilmenneet lähiesimiesten ja hoitohenkilökunnan näkemyserot osoittavat tarpeen organisaatiokulttuurin ja -ilmapiirin kehittämiselle yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi organisaation sosiaalisesta kontekstista. Organisaatiomuutoksissa on tarpeen ottaa huomioon työyhteisöjen erilaiset näkemykset ympäröivästä kulttuurista ja ilmapiiristä sekä työntekijöiden rooli ja asema organisaatiossa.
Big Data Analysis Using Apache Spark MLlib and Hadoop HDFS with Scala and Java
Authors: Omar Hoger Khayrolla , Jumaa Alaa Khalil
Published: May 2019

Nowadays with the technology revolution the term of big data is a phenomenon of the decade moreover, it has a significant impact on our applied science trends. Exploring well big data tool is a necessary demand presently. Hadoop is a good big data analyzing technology, but it is slow because the Job result among each phase must be stored before the following phase is started as well as to the replication delays. Apache Spark is another tool that developed and established to be the real model for analyzing big data with its innovative processing framework inside the memory and high-level programming libraries for machine learning, efficient data treating and etc. In this paper, some comparisons are presented about the time performance evaluation among Scala and Java in apache spark MLlib. Many tests have been done in supervised and unsupervised machine learning methods with utilizing big datasets. However, loading the datasets from Hadoop HDFS as well as to the local disk to identify the pros and cons of each manner and discovering perfect reading or loading dataset situation to reach best execution style. The results showed that the performance of Scala about 10% to 20% is better than Java depending on the algorithm type. The aim of the study is to analyze big data with more suitable programming languages and as consequences gaining better performance.
Editorial: Reinventing muckraking
Authors: Robie David
Published: May 2019

Journalists need to be highly committed and determined when pursuing an issue in an investigative way because they inevitably will be confronted with considerable pressures. These pressures include resistance from publishers and editors due to time and resource constraints, threats from those under scrutiny and legal and contractual complications after publication or broadcast. Investigative journalists, particularly in New Zealand and the Pacific, where investigative journalism is in decline, risk being isolated when attempting vigorous Fourth Estate-styled reportage.
Truth: An institution that refused to be institutionalised
Authors: Oosterman Allison
Published: May 2019

Reviewed book by: Redmer Yska

Publication date: May, 2011

For this research Yska won a National Library Research Fellowship and he spendt 2008 reading microfiches and mouldy old hard copies of weekly in the basement of the library. He must have gnashed his teeth when a year later the library digitised early copies of the paper for PapersPost.

Yska's introduction to his work is a skillfully written and doughty defence of his old paper which acknowledges his personal interest in Truth, but convincingly encourages the reader to accept that the weekly dserves to be recognised for its impact on both journalism and New Zealand society as a whole.
Noted: Highlanders hold on to culture and survival
Authors: Cass Philip
Published: May 2019

Reviewed documentary directed by: Verena Thomas

Publication date: May, 2011

The trilogy of short films on this DVD records the lives of three Highlanders and their struggle to survive, support their families and keep a hold on their culture. Produced by a group of students from the Univesity of Goroka who worked with German filmmaker Verena Thomas, these films are, on the surface, about the fear of losing culture and a future in which their decendants become kulturlos, that is, people who have lost their culture and become culturally lost.
Authentic reporting
Authors: Robie David
Published: May 2019

The nature of audiences in both Australia and New Zealand is ethnically, culturally and religiously diverse. Yet the mainstream media largely does not reflect this diversity. In the case of Australia, diversity reportage relating to Arabs and Muslim people is frequently neg- lected or characterised by stereotypes, as outlined by Nasya Bahfen and Alexandra Wake on page 93. In New Zealand, while the Indigenous tangata whenua media (such as the increasingly popular and innovative Māori Television, which acts as the nation’s de facto public broadcaster) and Pacific media continue to carve growing niches, other ethnic communities too often remain marginalised.
Yumi Piksa – Developing a community-responsive way of filmmaking in Melanesia
Authors: Thomas Verena
Published: May 2019

This article explores the collaborative application of media and arts-based research practices involving students from the University of Goroka (Papua New Guinea) as co-researchers. It critically examines the processes of developing a community-responsive approach to filmmaking in order to challenge preconceived notions of media and research practice in Papua New Guinea. The analysis draws on results from a film workshop run at the University of Goroka over a duration of six weeks through which a team designed a Melanesian approach to filmmaking practice. The research study found that stereotypical perceptions and understandings of Papua New Guinea communities could be challenged by respectful and community-responsive ways of making films involving local community members. It presents filmmaking as creating a meaningful space for exploring community relations and practices. Papua New Guinean co-researchers acted to bridge dialogue between rural communities, media technologies and the national and transnational media sphere.
US failures in strategy and the ‘CNN effect’
Authors: Buchanan Paul G
Published: May 2019

Reviewed book by Robert G. Patman

Publication date: October, 2011

In this short, but interesting book, Robert Patman argues that US policy failures in the lead up to and aftermath of the October 1993 ‘Blackhawk Down’ incident in Mogadishu facilitated the conditions for the terrorist attacks on the US mainland in 2001. The thesis that the US merely reaped the bad fruit of its foreign policy on 9/11 is not new, but Patman’s approach is.
Noted: The twitter revolution
Authors: Perrottet Alex
Published: May 2019

Reviewed book edited by Philip Behnke

Publication date: October, 2011

This book provides an informative snapshot of where contries in and around Asia are with thier technology and how governments are responding. Behnke binds together reports from Pakistan to the Pacific, some of which include analyses of election such as the 2010 'Twitter election' in Australia, and more conflicting chapters of politics such as the Thai 'Red Shirts' political crisis during 2010, as well as the 2010 Philippne election.
Gestión de la innovación en la internacionalización curricular
Authors: Cárdenas Londoño Rogelio
Published: May 2019

Este texto tiene como propósito presentar argumentos que ayuden a comprender la necesidad de estudiar la internacionalización del currículo de manera sistemática y con marcos de referencia conceptual y metodológica correctos; así como presentar una caracterización de los diferentes procesos de internacionalización del currículo en el campo contable que se han encontrado en los diversos reportes que se hacen desde las consultorías empresariales; y, finalmente, proponer ideas que puedan ayudar a diseñar estudios desde un enfoque conceptual y metodológicamente apropiados.

El presente trabajo es un estudio descriptivo, basado en recolección de información por medio de fuentes primarias, analizadas por métodos de estadística descriptiva, matrices de proximidad y correlación, y contrastada a través de entrevistas en profundidad. Uno de los productos de este proyecto es la integración, síntesis e interpretación de estos efectos que trae consigo la internacionalización del currículo para las ciencias contables.
Subjetividad del criterio de confidencialidad en el ejercicio profesional del auditor
Authors: Valderrama Blanco Yosman José , Leal Gratero Enderson José , Ruza López Wuilliam Jesús
Published: May 2019

La intencionalidad del estudio fue interpretar la subjetividad del criterio de confidencialidad en el ejercicio profesional del auditor. Metodológicamente adoptó un paradigma cualitativo, con un marco referencial interpretativo basado en la hermenéutica crítica. El fundamento teórico abordó el Proyecto Noclar (IESBA, 2016), Normas Internacionales de Auditoría (2016), Manual del código de ética para profesionales de la contabilidad (2014), Viola (2009) y Altisent (1998). Como conclusión, el criterio de confidencialidad absoluta puede exponer al auditor a hechos que atentan contra su profesionalismo desde el punto de vista jurídico. Se recomienda analizar apropiadamente los hechos y circunstancias que se deben revelar.
Estado actual de las buenas prácticas de gobierno corporativo en las fundaciones del sector salud en el departamento del Quindío
Authors: Torres Castaño Ana Gladys , Arango Medina Deicy
Published: May 2019

El presente artículo de investigación se enfoca en un diagnóstico sobre el estado actual en la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en las fundaciones que desarrollan actividades de salud ubicadas en el departamento del Quindío, para lo cual inicialmente se realizó la descripción de los sujetos que cumplían con los parámetros de selección conforme al objeto de estudio. Posteriormente se identificó el marco regulatorio aplicable a las fundaciones y se construyó la encuesta para la recolección de la información, lo anterior sobre la circular externa No. 007 del 30 de junio de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual regula los temas relacionados con el código de conducta y buen gobierno corporativo. Como resultado general de la investigación se evidencia que las fundaciones no tienen estructuras definidas y sólidas que integren mecanismos y buenas prácticas de buen gobierno corporativo. De modo que el cumplimento de las medidas recomendadas por la circular se está realizando de manera parcial y solo en lo relacionado con los aspectos de obligatorio cumplimento que se estipulan desde otros entes reguladores, como lo son los estatutos y demás lineamientos que integran la conformación de las personerías jurídicas de cualquier tipo de organización.
DEVELOPMENT OF CHICKEN FEATHER REINFORCED INSULATION PAPERBOARD FROM WASTE CARTON AND PORTLAND CEMENT
Authors: Jamiu Kolawole Odusote , Kayode Stephen Dosunmu
Published: May 2019

Cartons and chicken feathers are common wastes which we need to dispose in one way or another. Disposal problems associated with these wastes can be solved by processing them into useful products such as insulation and ceiling boards. In this study, chicken feather reinforced ceiling board was developed from waste carton and Portland cement. The quantity of the chicken feather was kept constant at 10% based on previous findings, while the cement and waste carton contents were varied to produce 5 samples of different compositions. The density of the board was found to range between 337.8 and 700.7 kg/m2, while the thickness swelling ranges between 0.81 and 9.02%. Water absorption values of the samples varied between 7.16 and 24.41%, while the compressive strength and modulus of elasticity values varied from 4.8 - 10.3 N/mm2 and 1.03 - 1.60 GPa, respectively. The values of modulus of rupture ranges between 1.34 and 2.2 MPa while the thermal conductivity of the samples ranges from 0.951 to 1.077 W/m.K. Density, compressive strength, modulus of elasticity, modulus of rupture and thermal conductivity of the samples increased as the cement content increased, while the thickness swelling and water absorption decreased with increase in cement content. The results revealed that the properties of ceiling boards developed from 80% cement, 10% carton and 10% chicken feather can compete favorably with most ceiling boards available in the market.
Memoria mediática: la nostalgia en la cultura pop
Authors: Hernández-Gutiérrez José Antonio
Published: May 2019

Cuando se habla de nostalgia se alude la parte emotiva y sensible de los sujetos, pero necesariamente también se le asocia con los recuerdos, con la reminiscencia, es decir, con la memoria. Sin embargo, no se trata sólo de las evocaciones que tenemos de forma personal o individual, sino también de los recuerdos colectivos y las experiencias que se comparten grupalmente en torno a ellos. En este artículo se hace una revisión de algunas aproximaciones teóricas que consideran que la memoria colectiva está cumpliendo un papel elemental para la comprensión de las identidades que se están re-construyendo en el presente. De hecho, algunos autores afirman que las sociedades valoran más la memoria cuando las identidades entran en crisis. Asimismo, se expone que una de las consecuencias de la masificación de la cultura popular, a través de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, fue la gestación de una memoria colectiva de tipo mediático cuyo rescate estético por parte de los grupos generacionales –independientemente de su reexplotación comercial- está sirviendo como referente socio-cultural para reconocer su pasado, crear conjuntamente su propia versión de la historia y reflexionar acerca del presente.
Las condiciones de posibilidad del teatro argentino interregional como objeto de estudio
Authors: Tossi Mauricio
Published: May 2019

Los procesos de regionalización en la teoría e historiografía del teatro argentino exponen múltiples desafíos conceptuales y metodológicos. Por este motivo, en este artículo nos proponemos analizar algunos de sus obstáculos epistemológicos y reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de las prácticas teatrales regionales como un objeto de estudio relevante en el estado actual de la disciplina. Para argumentar a favor de esta estrategia, recurrimos a los aportes teóricos de los estudios culturales, la comparatística y la geografía de lo imaginario, con el fin de construir una red de nociones operativas que justifiquen y orienten un programa de investigación sobre la interregionalización de las producciones histórico-escénicas de nuestro país.
Justicia de género y valores emancipadores. Argentina y América Latina en perspectiva comparada internacional
Authors: Jorge José Eduardo
Published: May 2019

El debate público y legislativo sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina dio fortaleza adicional a la movilización social feminista que había ganado renovado impulso desde 2015 con el surgimiento del movimiento #NiUnaMenos. El trabajo se apoya en las teorías del cambio cultural y en los estudios de género para analizar teórica y empíricamente la relación entre los valores prodemocráticos de “emancipación” o “autoexpresión” y las actitudes hacia la igualdad de género y las normas familiares y sexuales basadas en la libertad de elección y la igualdad de oportunidades, como son la aceptación del aborto y la homosexualidad. A partir de una muestra de 72 países, el artículo utiliza datos de la World Values Survey y Latinobarómetro para examinar la situación de 18 sociedades de América Latina en perspectiva mundial. Se indagan además empíricamente los factores que influyen en las políticas nacionales sobre legalización del aborto y violencia contra la mujer, entre ellos el impacto de los movimientos feministas, la representación parlamentaria de la mujer, la religión, los sistemas políticos y los valores culturales.
Distinciones en el cine: el dualismo filosófico a la luz del signo peirceano
Authors: Duarte Ezequiel Iván
Published: May 2019

El presente ensayo aborda el dualismo tradicional entre forma y materia que se da en los campos filosófico y artístico, concentrándose en la división del signo entre significante y significado. Esta bifurcación contribuye al representacionalismo, que postula la separación ontológica entre el mundo-en-sí y las imágenes mentales que de él nos hacemos. De aquí se sigue que sea importante una recuperación del signo peirceano ya que, a diferencia del signo estructuralista o de la división signo/símbolo de Ernst Cassirer, reintroduce a la imagen en toda su materialidad jamás reducida a un mero psicologismo (y muchísimo menos a la lingüística). El signo alegórico de Walter Benjamin va por el mismo camino. Así, ofrecemos finalmente un ejemplo cinematográfico: tomamos un par de secuencias del largometraje de Jorge Acha Habeas Corpus (1986) para pensar las implicancias de la concepción peirceana del signo aquí desarrollada en relación con el arte de vanguardia y sus vínculos con una ontología procesual-relacional o comunicacional.
El proceso de planificación comunicacional desde una perspectiva de género
Authors: Pierini Merlina
Published: May 2019

El artículo ofrece una reseña sobre el cuadernillo Compartir el mundo. Actuar en clave de géneros, el cual presenta experiencias, teorías y metodologías en relación a la implementación de la perspectiva de género en las instituciones. El corriente contexto histórico caracterizado por el movimiento feminista como protagonista en la escena pública resignifica nuevas epistemologías y estrategias de intervención para los y las comunicadores/as sociales en relación al trabajo de planificación comunicacional en instituciones y organizaciones.
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI ELECTION COURT: REFLEKSI TEORETIS
Authors: Kurnia Titon Slamet
Published: May 2019

The Constitution of Indonesia (UUD NRI 1945) confers authority to the Constitutional Court to decide disputes on the results of general elections. Theoretically, this authority develops the Constitutional Court as the election court. According to this background, this article proposes a theoretical reflection over the Constitutional Court’s role as the election court. The main issue is theoretical reflection on judging. The theory is normative because it claims about what should the Constitutional Court do instead of what did the Constitutional Court do. As the principle, it suggests prudentiality first and judicial activism second. This theory is to criticize, and then to correct, the Constitutional Court practices as the election court in the past.
Zariski Topology
Authors: Watase Yasushige
Published: May 2019

We formalize in the Mizar system [3], [4] basic definitions of commutative ring theory such as prime spectrum, nilradical, Jacobson radical, local ring, and semi-local ring [5], [6], then formalize proofs of some related theorems along with the first chapter of [1].

The article introduces the so-called Zariski topology. The set of all prime ideals of a commutative ring A is called the prime spectrum of A denoted by Spectrum A. A new functor Spec generates Zariski topology to make Spectrum A a topological space. A different role is given to Spec as a map from a ring morphism of commutative rings to that of topological spaces by the following manner: for a ring homomorphism h : A → B, we defined (Spec h) : Spec B → Spec A by (Spec h)(𝔭) = h
−1(𝔭) where 𝔭 2 Spec B.
Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations
Authors: Vrban Branislav , Čerba Štefan , Lüley Jakub , Nečas Vladimír
Published: May 2019

The paper gives brief information about the status of the ANDREA code implementation at the Nuclear Regulatory Authority of Slovak republic and Slovak University of Technology in Bratislava. The first results of real fuel loading are compared to KASKAD results and a brief discussion on achieved progress and further plans is provided.
Analysis and design of a class E current-driven rectifier for 1 MHz wireless power transfer system
Authors: Rybicki Krystian , Wojciechowski Rafał M.
Published: May 2019

The paper presents the design of the class E current-driven rectifier, which is intended for operation in the wireless power transmission system, as well as the concept of selection of the rectifier parameters which allows the operation with high efficiency. The selection of the rectifier parameters was performed with a view to the use of the existing wireless power transmission (WPT) system. The procedure for selection of the rectifier parameters has been proposed to enable its optimal use in reference to the system parameters given already at the design stage, ie; load resistance and the coil magnetic coupling factor (distance between coils). In order to verify the correctness of the procedure for selection of the parameters, the numerical model of the system which consists of the class E resonance inverter, the air-core transformer and the designed E class rectifier system was developed in the LTspice environment. Simulation tests and analysis of the obtained calculation results were performed. Based on the simulation results, a prototype of the class E rectifier system which cooperates with the existing wireless power transmission system supplied from the class E inverter was developed. The obtained results of laboratory measurements demonstrated a high compliance with the simulation results, thus, confirming the correctness of the proposed design procedure and the high operating efficiency of the rectifier system.
Direct currents in power transformers
Authors: Stork Milan , Mayer Daniel
Published: May 2019

The article is devoted to the physical nature of geomagnetism, magnetic storms and methods of predicting their origin and deals with geomagnetic induced currents called GIC (Geomagnetically Induced Currents) and their effect on power transformers. A simplified, single-phase transmission system is described mathematically and its analysis was performed. Also the phenomenon of periodic semi-saturation of the magnetic circuit of the transformers resulting in current overload of the transformer windings, which can lead to thermal damage of the windings is explained. In addition, there is a significant deformation of the currents in the electrical system. The numerical solution of the system was verified by measurement on an electrical model.
Effect Of Good Corporate Governance On Company Profitability RE & Property Sector In Indonesia
Authors: Mohammad Hamim Ahmad Azmy, Dea Restiya Anggreini,
Published: May 2019

This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance (GCG) on company profitability. The dependent variable are Return On Assets (ROA) and Return On Equity (ROE). The independent variable are Good Corporate Governance (GCG) represented by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Audit Committee. This study uses secondary data from audited financial statements of Real Estate and Property companies in 2013-2017. The analytical tool used in this study uses panel data regression. Based on the results of the study it is known that the Board of Directors and Audit Committee variables have a significant positive effect on ROA and ROE. The Board of Commissioners variable has no influence and negative relationship to ROA and ROE.
Reading the Archives of the Illicit: Gender, Labour, and Race in Helen McGowan’s Motor City Madam
Authors: Karibo Holly Marie
Published: May 2019

This essay explores the gender, racial, and labour politics in Helen McGowan’s Motor City Madam, an autobiography written by a woman who worked as a prostitute and madam in Detroit, Michigan from the 1920s to the 1960s. Using the text as a case study, it examines how historians can utilize autobiography in order to excavate the subjective experiences of women who worked in illicit forms of labour. In blending feminist literary theory with the methodologies of social and labour historians, this essay moves beyond the strict letter of the text in order to analyze how the author tells her personal narrative. It argues that McGowan frames her story first and foremost as one of labour, and in doing do, forms pointed critiques of gender, class, and racial inequality in industries cities at mid-century. McGowan develops a proto-feminist defense of sex work as work, and pushes for legalized prostitution at a time in which vice codes remained strictly intact. By analyzing autobiographies like Motor City Madam as constructions of subjectivity rather than simply empirical sources, we can gain important insight to the voices of working peoples often relegated to the margins of labour history.
Labours of Love: Family, Human Rights, and Worker Invisibility in Seasonal Mexican Farm Worker Agricultural Migrations to Canada, 1974–Present
Authors: Calnitsky Naomi Alisa
Published: May 2019

This article provides a focused review of the history of seasonal and “foreign” farm labour migration in Canada, and in particular the Canadian Seasonal Agricultural Workers Program (SAWP). It underscores how Mexican migrant workers in particular have been portrayed in Canadian narrative discourses, drawn primarily from political and journalistic sources in Canada in the postwar period.  Extended to Mexico in 1974, the SAWP has a longer history of managed agricultural migration in Canada that is also introduced. The article discusses leitmotifs linked to the history of temporary migration between Mexico and Canada: the fundamental place of family and gender relations; the trope of the male migrant as “breadwinner” (despite the later emergence of women migrants in the program); Mexican officials based in Canada and their role in mitigating labour disputes and unionization efforts among the seasonal migrant class in Canada; and the subjective, “subaltern” stories of migrant workers uncovered through an oral history case study carried out in British Columbia and Manitoba from 2012–2015. It introduces other thematic problems including exclusion/invisibility, human rights, patterns of remuneration, and “complementarity” in farm work, in a context of prior reliance upon the managed internal migration of First Nations’ harvest workers in both Ontario’s and Manitoba’s agricultural sectors.