bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
MENCARI BENTUK PEMIDANAAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Juniar Afif
Published: July 2022

Abstrak Tindak pidana korporasi biasanya melibatkan sistem yang ada dalam korporasi, sangat mungkin pemegang saham korporasi terlibat dan memengaruhi kebijakan pemimpin atau pengurus untuk melakukan tindak pidana. Sistem hukum Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham korporasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengadopsi doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego, sehingga terhadap pemegang saham dapat dikenakan pidana. Tulisan ini bermaksud membahas dua permasalahan pokok: pertama, bagaimanakah  tindak pidana dan pertanggungjawaban Korporasi dan Pengurus atau Pimpinan Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup; kedua, bagaimanakah konstruksi hukum dan pemidanaan bagi pemegang saham korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Tulisan ini merekomendasikan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan pemegang saham korporasi, doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego perlu diadopsi dan diperluas penerapannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya, sehingga memberi peluang terhadap pemegang saham yang melampaui kewenangannya (ultra vires) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban.Kata kunci: Tindak Pidana Korporasi, Pemegang Saham, Piercing the Corporate Veil, Alter Ego. Abstract Corporate crime usually involves the existing system in the corporation. Moreover, it is very possible that corporate shareholders are involved and influence the policies of leaders/administrators to commit criminal acts. The Indonesian legal system has provided a legal opportunity (for who/whom) to hold corporate shareholders accountable based on the provisions of Article 3 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which have adopted the piercing the corporate veil doctrine and the alter ego doctrine, so that shareholders can be subject to it criminal.  This paper intends to discuss two main issues: first, by what means the criminal act and the liability of the Corporation and the Management or Head of the Corporation in environmental crimes; second, by what method is the legal construction and punishment for corporate shareholders in environmental crimes. This paper recommends that for environmental crimes involving corporate shareholders, the doctrine of piercing the corporate veil and the doctrine of alter ego need to be adopted and expanded in its application in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and other environmental related sectoral laws, thus providing opportunities for shareholders who exceed their authority (ultra vires) and use corporations to commit environmental crimes can be held accountable. Keywords: Corporate Crime, Shareholders, Piercing the Corporate Veil, Alter Ego.
TANGGUNGGUGAT PUBLIK TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: Wuisang Ari
Published: July 2022

ABSTRAK       Tanggunggugat publik mengalami perkembangan pesat setelah terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya karakteristik Keputusan Administrasi Negara (KAN) yang berarti semakin meluasnya pula ruang lingkup Tindakan pemerintahan yang dapat digugat oleh warga masyarakat manakala dianggap menimbulkan kerugian. UUAP juga menambah kewenangan mengadili PTUN untuk memeriksa dan memutus aneka macam Tindakan administrasi pemerintahan. Namun demikian, Karakteristik KAN dalam UUAP masih menampakkan adanya unsur/bagian yang abstrak ataupun penyamaan konsep yang terkesan dipaksakan (seperti penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual). Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ulang atau setidak-tidaknya terdapat rumusan yang tegas dan tidak ambigu, agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan pada peristiwa konkrit di masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejelasan rumusan KAN dalam UUAP, maka akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengejar perlindungan hukum melalui tanggunggugat publik, manakala terdapat tindakan-tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan. Kata kunci : tanggunggugat publik, keputusan administrasi negara, tindakan pemerintahan, UUAP. ABSTRACTPublic accountability has developed rapidly after the issuance of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP). This is marked by the increasingly widespread characteristics of State Administrative Decrees (KAN), which means the wider scope of government actions that can be sued by citizens when deemed to cause harm. UUAP also adds authority to adjudicate PTUN to examine and decide on various kinds of government administrative actions. However, the characteristics of KAN in the UUAP still reveal the existence of abstract elements/parts or conceptual equations that seem forced (such as written stipulations that include factual actions). Therefore, it is necessary to reformulate or at least have a firm and unambiguous formulation, so that there is no confusion in the application to concrete events in society. In addition, with the clarity of the formulation of KAN in the UUAP, it will provide a broader perspective for the community to pursue legal protection through public accountability, when there are government actions that are considered detrimental. Keywords: public accountability, state administration decisions, government actions, UUAP.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN DALAM BAHASA ASING BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Authors: Akbar Abiandri Fikri , Cahyono Akhmad Budi
Published: July 2022

ABSTRAKNotaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta notaris umumnya wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun seiring dengan meningkatnya perkembangan hubungan antara subjek hukum warga negara yang berbeda timbul kebutuhan untuk membuat perjanjian dalam bahasa asing guna memberikan kenyamanan dan kepastian dalam membuat perjanjian karena perbedaan Bahasa kewarganegaraan. Oleh sebab itu, guna memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur ketentuan tentang dapatnya suatu akta notaris dibuat dalam Bahasa asing jika Para Pihak menghendaki dan Notaris mengerti Bahasa asing tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian terhadap masalah hukum kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan atau regulasi.Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Dalam Bahasa Asing dan dokumen hukumABSTRACTNotaries act as public officials who have the authority to make an agreement in the form of an authentic deed that has perfect evidentiary power. Notary deeds are generally required to be made in Indonesian, but along with the growing relationship between legal subjects of different citizens, it is necessary to make an agreement in a foreign language in order to provide comfort and certainty in making agreements due to differences in national languages. Therefore, to fulfill this need, in accordance with the principle of freedom of contract, Article 1338 of the Civil Code and Law Number 02 of 2014 concerning Notary Positions regulates provisions regarding the ability of a notary deed to be drawn up. made in a foreign language if the parties wish and the notary understands the foreign language. The research method used is normative juridical, namely examining the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. Research on legal issues then uses a statutory or regulatory approach.Keywords: Notary, Foreign language agreements and Legal Documents.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ACTIO PAULIANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMO 01/PDT.SUS/ACTIOPAULIANA/2016/PN.NIAGA.JKT.PST
Authors: Anindra Charla Ferina , Anggoro Teddy
Published: July 2022

Abstrak Untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan upaya hukum melalui actio pauliana. Penelitian berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016 /PN.Niaga.Jkt.Pst yang bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan Tommy Simorangkir selaku kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana terhadap harta debitor pailit yang juga dimiliki oleh 2 (dua) orang lainnya serta sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus a quo. Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mengajukan gugatan actio pauliana dalam kepailitan dimiliki oleh kurator dan Tommy Simorangkir memiliki kewenangan untuk mengajukan actio pauliana dalam kasus a quo meskipun harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh debitor sendiri, namun meskipun begitu actio pauliana dalam kasus a quo sudah seharusnya ditolak karena tidak terbukti bahwa debitor mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan kreditor.  Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Actio Pauliana Abstract To protecting the interest of creditors which are prejudiced due to legal actions conducted by debtors, Law Number 37 Year 2004 provides a legal action through actio pauliana. The research based on Verdict Number 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt. The authority of Tommy Simorangkir as a curator in filing an actio pauliana suit towards the debtor’s bankrupt assets in the form of a plot of land which is owned by the bankrupt and 2 (two) other person, and whether the legal consideration of the panel of judges in deciding the case has been correct or incorrect. The type of research which the author uses in this research is a normative research and uses the statue and case approach. The data which is used in this research are secondary data by using legal materials. The result finds that the authority to file an actio pauliana suit in a bankruptcy case is possessed by curators and Tommy Simorangkir has the authority to file actio pauliana although the asset is not only owned by the debtor alone, however, actio pauliana filed in the said case shall be rejected since it is not proven that the debtor is aware that their conduct is prejudicial to the creditor. Keywords: Business Law, Bankruptcy, Curator, Actio Pauliana
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNGAN YANG BUKAN MILIK DEBITUR DI PT. BANK REPUBLIK INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG BIMA
Authors: Putra Indra Tauhid , . , Muhaimin , . , Hirsanuddin
Published: July 2022

ABSTRACTThis study aims to analyze the process of executing mortgages that do not belong to the debtor at PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Bima Branch Office, as well as analyzing the legal protection for the owner of the mortgage object guaranteed by the debtor. This research method uses the normative-empirical research method. This study uses a statutory, conceptual, and sociological approach. In the execution of the Mortgage, either the object of the Mortgage belongs to the debtor or someone else, so that if there is a default by the debtor. Thus, the creditor (bank) can still execute the object of collateral guaranteed by the debtor following the applicable provisions. Second, there is a vague norm regarding legal protection for debtors, especially third parties in imposing Mortgage Rights in the UUHT and the Banking Law.Keywords: Default, Execution, Mortgage ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan yang bukan milik debitur pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bima, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik objek hak tanggungan yang dijaminkan oleh debitur. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, ,pendekatan konseptual, dan sosiologis. Dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan entah objek Hak Tanggungan tersebut milik debitur ataupun orang lain, sehingga jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur. Maka, pihak kreditur (bank) tetap dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan yang dijaminkan oleh pihak debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua adanya kekaburan norma tentang perlindungan hukum terhadap pihak debitur terlebih pihak ketiga dalam membeabnkan Hak Tanggungan di UUHT dan UU Perbankan.Kata Kunci: Wanprestasi, Pelaksanaan Eksekusi, Hak Tanggungan
PERJANJIAN NOMINEE DALAM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA
Authors: Arsela Annisa Maudi , Nelson Febby Mutiara
Published: July 2022

ABSTRACT In the use of nominee agreements, it should be strictly regulated and prohibited in land legislation in Indonesia. This is considered to be the spearhead of the protection and legal certainty of land ownership rights. The use of this nominee agreement is considered to have violated the land registration system and the land publication system that has been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in practice this nominee agreement is deemed to have developed and will continue to develop in people's lives in Indonesia, bearing in mind that in social life there will continue to be interactions and socializing. In this case, this interaction will lead to a collaboration between individuals which will be stated in an agreement that can lead to nominee agreements, especially in the land sector in Indonesia. Given that there is a principle of freedom of contract in the legal system adopted in Indonesia, it is undeniable that in practice in society we can find the development of nominee agreements that will develop and increase in number if there is no regulation regarding this matter which is contained in positive law in effect in Indonesia. Key words: Agreement, Nominee, Land. ABSTRAK Dalam penggunaan perjanjian nominee seharusnya diatur dan dilarang secara tegas dalam perundang-undangan pertanahan di Indonesia. Hal ini merupakan ujung tombak dari perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah. Penggunaan perjanjian nominee ini dirasa telah menyalahi sistem pendaftaran tanah dan sistem publikasi tanah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam prakteknya perjanjian nominee ini dirasa telah berkembang dan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, mengingat dalam kehidupan bermasyarakat akan terus melakukan interaksi dan bersosialisasi. Dalam hal ini dengan adanya interaksi tersebut akan menimbulkan suatu kerjasama antar individu yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang dapat menimbulkan perjanjian nominee terlebih dalam bidang pertanahan di Indonesia. Mengingat bahwa terdapat asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya di masyarakat dapat kita temukan perkembangan perjanjian nominee yang akan semakin berkembang dan semakin banyak apabila tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kata kunci: Perjanjian, Nominee, Pertanahan.
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT PALSU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2046 K/PDT/2018)
Authors: Suredja Sheila Erika , . Suparjo
Published: July 2022

AbstractLand Deed Making Officials as public officials have a role in land registration and also carry out the function of creating perfect evidence. In making an authentic deed, it is necessary to practice the principles of prudence and accuracy to prevent legal defects, both formally and materially. Land may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning or dismissal and civil sanctions in the form of compensation to the party who feels aggrieved. Keywords: Land Deed Official, Certificate, Counterfeiting, Deed, Sale and Purchase, Sanctions AbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum memiliki peran dalam pendaftaran tanah dan juga menjalankan fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna. Dalam pembuatan suatu akta otentik perlu dipraktekkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kecermatan untuk mencegah terjadiya cacat hukum baik secara formil maupun materil.. Dalam praktek, apabila ditemukan bahwa terdapat  pelanggaran prosedur pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dijatuhkan sanksi baik secara administratif berupa teguran tertulis maupun sanksi pemberhentian dan sanksi keperdataan berupa ganti rugi kepada Pihak yang merasa dirugikan. Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sertifikat, Pemalsuan, Akta, Jual Beli, Sanksi.
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
Authors: Destriana Arsyilla , Pitta Allagan Tiurma Mangihut
Published: July 2022

Abstrak Tujuan studi ini ialah untuk mengkaji peran PPAT dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pertanahan melalui Sertipikat Elektronik, esensi kepemilikan atas tanah, kondisi sistem administrasi pertanahan nasional, dan urgensi sertipikat tanah elektronik dalam memecahkan problematika sengketa pertanahan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa hak atas tanah merpakan hak ekonomi yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara. Di sisi lain, upaya pemerintah belum dapat menangani ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pertanahan, sertipikat tanah elektronik dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa pertanahan. Kata Kunci: Sertipikat Tanah Elektronik, Kepastian Hukum, Administrasi Pertanahan, PPAT. Abstract The purpose of this study is to examine the essence of reviewing the role of PPAT in the context of administering land administration through Electronic Certificates, land ownership, the condition of the national land administration system, and the urgency of electronic land certificates in solving land disputes in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that land rights are economic rights that must be protected, fulfilled, and respected by the state. On the other hand, the government's efforts have not been able to deal with legal uncertainty in the land administration system in Indonesia. In the perspective of land law, electronic land certificates can be an effort to resolve land disputes. Keywords: Electronic Land Certificate, Legal Certainty, Land Administration, PPAT.
OTENTISITAS AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI MELALUI ONLINE DIMASA PANDEMI COVID 19
Authors: Prajogo Gana , Salam Abdul
Published: July 2022

ABSTRAK Penelitian ini membahas Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangi melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19. Notaris wajib menjalankan aktivitas pekerjaanya dengan mematuhi protocol kesehatan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau panduan pencegahan Covid-19 yang berlaku umum seperti penggunaan masker, penyediaan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Berbagi dokumen draf akta kepada klien sebelum penandatanganan melalui jalur daring yang aman juga penting untuk dipertimbangkan guna menghindari revisi berkepanjangan dan mempercepat proses penandatanganan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Kata Kunci : Otentisitas, Akta Notaris, Pandemi Covid 19 ABSTRACT This study discusses the Authenticity of Notary Deeds Signed Online During the Covid 19 Pandemic. Notaries are required to carry out their work activities by complying with health protocols that have been issued by the Government or generally accepted Covid-19 prevention guidelines such as the use of masks, provision of hand sanitizer, enforcement of working hours employee shifts and improvement of general office cleanliness. Sharing draft documents with clients prior to signing via secure online channels is also important to consider in order to avoid lengthy revisions and speed up the signing process. The notary can be held accountable if there is an element of error he did. Keywords : Authenticity, Notary Deed, Covid 19 Pandemic
PENERAPAN TEORI KEADILAN PADA KEWARISAN ANAK ZINA
Authors: Abid H. , Kusnadi Nandang , Febrianty Yenny , . Chairijah
Published: July 2022

Abstrak Dalam konteks anak luar kawin yang terlahir dari hasil perzinaan, menurut hukum islam antara anak dan ayah biologisnya tidak ada nasab yang sah, maka tidak ada hak mewaris antara mereka berdua. Kompilasi Hukum Islam pun tidak memberikan kedudukan yang jelas terhadap keberadaan anak zina mengenai kewarisan anak zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Teori Keadilan terhadap kedudukan Anak Zina dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan Kompilasi Hukum Islam tidak memberi solusi terhadap kewarisan anak zina. Anak zina yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah secara biologis dengan ayahnya, haruslah juga diberikan wasiat wajibah dari ayah biologisnya sebagai perwujudan rasa keadilan sekalipun hal ini tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi hakim mempunyai kewenangan membuat hukum (judge made law). Kata kunci :Teori Keadilan, Kewarisan, Anak Zina Abstract In the context of an adulterous child born from adultery, according to Islamic law between the child and his biological father, there is no legitimate nasab, then there is no right to bequeath between the two of them. Compilation of Islamic Law also does not give a clear position to the existence of adultery children regarding the inheriting of adulterous children. This research aims to find out the Application of The Theory of Justice to the seat of the Children of Zina in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law on its inherited. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing is done in an analytical descriptive manner. The data collected in this study uses literature studies. The results showed that the application of the Compilation of Islamic Law did not provide a solution to the inheritance of adultery children. Adulterous children who have a biological blood relationship with their father must also be given a will of obligation from their biological father as an embodiment of a sense of justice even though this is not regulated in the law but the judge has the authority to make law (judge-made law). Keywords: Theory of Justice, Inherition, Adultery Child.
PELAPORAN UMKM DAN POLA KEMITRAAN BAGI PELAKU USAHA
Authors: . Ardiansyah , Oktapani Silm
Published: July 2022

Abstrak. Keberadaan Indomaret dan Alfamart telah merambah sampai ke pemukiman Kota Pekanbaru. Banyaknya Indomaret dan Alfamart ini belum sejalan dengan sikap para  pelaku usaha dalam menunaikan kewajiban melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya. Belum terlaksananya kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pelaporan pada setiap semesternya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana sebuah penelitian melihat hukum didalam masyarakat. Dengan menggunakan cara pengumpulan data secara observasi, kuisioner, wawancara serta kajian pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya disebabkan ketidaktahuannya akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Upaya yang perlu dilakukan ialah instansi terkait mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 kepada para pelaku usaha dan menerapkan sanksi bila amanah dari Perda tidak terlaksana. Kata Kunci: Pelaporan, UMKM, Pelaku Usaha Abstrak Abstract. The existence of Indomaret and Alfamart has penetrated into the settlements of Pekanbaru City. The number of Indomaret and Alfamart is not in line with the attitudes of business actors in fulfilling their obligation to report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns. The obligation of business actors to report each semester is not fulfilled based on the Pekanbaru City Regional Regulation concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This research uses empirical legal research, where a study looks at the law in society. By using data collection by observation, questionnaires, interviews and literature review. From the results of the research conducted, it can be concluded that business actors do not report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns due to their ignorance of Pekanbaru City Regional Regulations concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Efforts that need to be done are related agencies to socialize the Regional Regulation Number 9 of 2014 again to business actors and apply sanctions if the mandate of the Perda is not implemented. Keywords: Reporting, MSMEs, Business Actors
PERJANJIAN ASEAN DAN CHINA DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) (Tinjauan terhadap Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1986)
Authors: Sukmana Sobar , Susilawati Tuti
Published: July 2022

ABSTRAK Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Martin Dixon ”a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional dan memiliki apa yang tidak dimiliki subjek lainnya yaitu sovereignty (kedaulatan). Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi dan memiliki sekretariat tetap. Republik Rakyat China sebagai subjek hukum internasional adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur, memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar1,4 milyar jiwa) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, merupakan negara ke 3 terbesar didunia. Asean sebagai organisasi internasional regional di Asia Tenggara didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 dan sejak tahun 2007 Asean telah memiliki Piagam Asean (Asean Charter 2007). Asean sebagai organisasi internasional regional merupakan subyek hukum internasional dengan sepuluh negara anggota. Kata Kunci : Asean, China, Subjek Hukum Internasional, Free Trade Area.  ABSTRAK The subjects of international law are parties who carry legal rights and obligations in international relations. According to Martin Dixon, "a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. The state is the most important, most important subject of law and has the greatest authority as a subject of international law and has what other subjects do not have, namely sovereignty. An international organization as a subject of international law is an organization formed by an international agreement by two or more countries containing the functions, objectives, authorities, principles, organizational structure and has a permanent secretariat. The People's Republic of China as a subject of international law is a country located in East Asia, has the largest population in the world (about 1.4 billion people) and a land area of 9.59 million square kilometers, is the 3rd largest country in the world. Asean as a regional international organization in Southeast Asia was founded based on the 1967 Bangkok declaration and since 2007 Asean has had the Asean Charter (Asean Charter 2007). Asean as a regional international organization is a subject of international law with ten member countries. Keywords: Asean, China, International Law Subject, Free Trade Area.
AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)
Authors: Azhari Mohammad Bagja , Priandini Liza
Published: July 2022

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms yang mana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan sedarah yang telah berjalan sejak tahun 1989. Dalam perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak berumur 28 tahun, 23 tahun dan 12 tahun. Perkawinan kedua Termohon harus dibatalkan setelah Termohon I dan Pemohon yang hendak menikahkan salah satu anak kandungnya namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Hal ini terungkap setelah KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak Termohon I menjadi wali nikah dari anaknya dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/senasab. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal terntang hukum perkawinan, hukum keluarga dan juga melihat aspek-aspek normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada status perkawinan serta kedudukan hukum keturunannya. Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas terkait pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya menjadi dianggap seolah tidak pernah terjadi. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Kedudukan Anak. Abstract This study discusses the case study of the Banyumas Religious Court Decision Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms in which the marriage between the Petitioner and Respondent I was an incestuous marriage that had been going on since 1989. In this marriage, they were blessed with 3 children aged 28 years, 23 years and 12 years. The second marriage of the Respondent must be annulled after the Respondent I and the Petitioner who want to marry off one of their biological children but Respondent I cannot become the marriage guardian of the child. This was revealed after the KUA of Sokaraja District, Banyumas Regency refused Respondent I to be the marriage guardian of his child on the grounds that the marriage between the Petitioner and Respondent I was a blood marriage. This research method uses normative juridical with secondary data through books, journals on marriage law, family law and also looks at the normative aspects in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The annulment of marriage brings legal effects and consequences to the marital status and legal position of the offspring. Article 23 and Article 26 paragraph (1) of the Marriage Law explicitly state the parties who have the right to file for annulment of marriage. The annulment of a marriage causes a marriage that was previously held to be considered as if it never happened Keywords: Annulment of Marriage, Inbreeding, Child Position.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JEPANG ( ANALISIS PERAN BP2MI PADA PROGRAM G TO G )
Authors: Rolasta Marwanto , Hoesin Siti Hajati
Published: July 2022

AbstrakDi Negara Jepang, populasi usia tua tidak diimbangi dengan tingginya jumlah usia produktif, hal ini menyebabkan penurunan tenaga kerja secara tajam. Oleh sebab itu pemerintah Jepang berupaya menerima perawat asing ke dalam sektor perawatan jangka panjang dengan menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi bilateral dengan Indonesia yang disebut sebagai Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007. Walaupun sudah terikat dengan kontrak kerja yang berada pada pengawasan IJEPA, pastinya pekerja migran yaitu perawat pernah  dalam situasi rentan dan diskriminatif di luar kontrak kerja. Penelitian ini mengamati peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan IJEPA dalam skema penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia khususnya perawat dan juga membahas pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dengan menggunakan indikator ekonomi.  Kata kunci : Pekerja Migran, Perawat, IJEPA. AbstractIn Japan, the aging population is not matched by the high number of productive age, this causes a sharp decline in the workforce. Therefore, the Japanese government is trying to accept foreign nurses into the long-term care sector by signing a bilateral economic cooperation agreement with Indonesia called the Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) in 2007. Even though they are already bound by a work contract that is under the supervision of IJEPA Of course, migrant workers, namely nurses, have been in vulnerable and discriminatory situations outside of their work contracts.This study examines the role of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency in collaboration with IJEPA in the scheme for the placement and legal protection of Indonesian migrant workers, especially nurses and also discusses the fulfillment of the rights of Indonesian migrant workers in Japan using economic indicators. Keywords: Migrant Workers, Nurses, IJEPA.
EFEKTIVITAS PENGATURAN PAJAK DAERAH KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR DAERAH PADA PROVINSI DKI JAKARTA
Authors: Firamita Griya , Ismail Tjip
Published: July 2022

AbstractMotor Vehicle Tax is one of the regional taxes that significantly contributes to Regional Original Income. One of the objectives of the Motor Vehicle Tax is to provide local governments’ revenue to finance the maintenance of roads and public transportation infrastructure. However, based on the current regulations, the Motor Vehicle Tax can only be imposed on motor vehicle that registered in its region, whereas motor vehicle with police numbers outside the region or registered in other regions often operate in an area for a long period of time. The presence of motor vehicles from outside the area for a long period of time will impact on the road damage or environmental pollution. So, it is necessary to study the provisions of the PKB in order to determine the potential imposition of the tax for motor vehicles from outside the registered area. For this reason, it is necessary to analyze on motor vehicle tax regulations that may include the imposition of motor vehicle tax from outside the registered area. Keyword: Motor Vehicle Tax, Local Government Revenue, Local Tax. AbstrakPajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan pengenaan PKB adalah agar pemerintah daerah mendapat pendapatan untuk membiayai pemeliharaan jalan dan saranana prasarana transportasi umum. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan saat ini PKB hanya dapat dikenakan pada kendaraan bermotor yang terdaftar di daerahnya, padahal kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar daerah atau yang terdaftar di daerah lain seringkali beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Adanya kendaraan bermotor yang berada dari luar daerah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama dapat memberikan dampak kerusakan bagi jalan atau pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mengenai ketentuan PKB guna mengetahui potensi pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor dari luar daerah terdaftarnya. Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA GUGATAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENGGUGAT MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 4256/PDT.G/2019/PA.BKS PENGADILAN AGAMA BEKASI)
Authors: Ubay Husein Tamara , Huda Misbahul , Syahruddin Erwin
Published: July 2022

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa Dalam proses persidangan, tidak jarang menemui berbagai hambatan, salah satunya apabila salah satu pihak yang berperkara meninggal dunia. Mengenai penggugat meninggal dunia dan diputus gugur oleh Hakim, terdapat beberapa analisis yuridis yang bisa mengkoreksinya. Juga bagi ahli waris atau para ahli waris terdapat upaya hukum yang ditempuh apabila putusan dinyatakan gugur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan berbentuk perspektif. Putusan gugur yang dijatuhkan oleh Hakim bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957. Berdasarkan yurisprudensi tersebut seharusnya Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris atau ahli waris untuk memilih antara meneruskan gugatan atau tidak meneruskan gugatan tersebut. Pertimbangan Hakim yang digunakan harus beralasan yang yuridis meskipun di dalam hukum positif Indonesia belum mengatur ketentuan dalam kondisi tersebut. Bagi ahli waris atau ahli waris yang mendapati putusan gugur, dapat mengajukan gugatan baru dengan didahului mendapatkan penetapan ahli waris melalui surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah pemohon.  Kata Kunci : Putusan, Gugatan, Gugur, Penggugat, Meninggal. ABSTRACT The purpose of this study is to find out that in the trial process, it is not uncommon to encounter various obstacles, one of which is when one of the litigants dies. Regarding the plaintiff's death and was dismissed by the judge, there are several juridical analyzes that can correct it. Also for the heirs or heirs there are legal remedies taken if the decision is declared invalid. The research method used in this research is normative juridical, descriptive and in the form of perspective. The decision that was passed down by the judge contradicted the jurisprudence of the Decision of the Supreme Court Reg. No. 5 K/Sip/1957. Based on this jurisprudence, the judge should have given the heirs the opportunity to choose between continuing the lawsuit or not continuing the lawsuit. The judge's considerations used must have juridical reasons even though Indonesia's positive law has not regulated the provisions in these conditions. For heirs or heirs who find the verdict invalid, they can file a new lawsuit preceded by obtaining a determination of the heir through a letter of application submitted to the Religious Court in the applicant's territory. Keywords: Decision, Lawsuit, Dismissed, Plaintiff, Died.
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA E-COMMERCE TERHADAP PELAKU PEMALSUAN AKUN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Authors: Winarno Agus Wahyu , Isradjuningtias Agri Chairunisa
Published: July 2022

AbstrakMaraknya platform e-commerce diikuti juga dengan banyaknya aksi curang yang dilakukan oleh oknum pengguna/pelanggan e-commerce yaitu pembuatan akun palsu atau akun bodong, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa diskon, cashback, promo lainya. Hasil penelitian pelaku fake account di Jakarta pusat sudah banyak dilakukan secara massif dan modus operandi yang sederhana. Kurangnya penegakkan hukum dikarenakan tidak adanya laporan oleh platform yang merupakan korban karena tindak pidana ini sulit teridentifikasi karena terkamuflase dalam promo platform tersebut. Kata Kunci : Kejahatan Cyber, Pemalsuan Akun, PenipuanAbstractThe rise of e-commerce platforms is also followed by many fraudulent actions carried out by unscrupulous e-commerce users/customers, namely the creation of fake accounts or fake accounts, this is done to get benefits in the form of discounts, cashback, other promos. The results of research on fake account actors in Central Jakarta have been carried out massively and with a simple modus operandi. The lack of law enforcement is due to the absence of reports by platforms who are victims because this crime is difficult to identify because it is camouflaged in the platform's promo. Keywords: Cyber Crime, Account Forgery, Fraud
AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK SYARI’AH TERHADAP AKAD DAN JAMINAN
Authors: Ilham Chalid Muhammad Ricky , . Wirdyaningsih
Published: July 2022

AbstrakTulisan ini untuk mengkaji akad-akad yang telah mengikat dan masih berlaku di antara nasabah dengan bank-bank syari’ah yang menggabungkan diri terhadap bank penerima penggabungan (survivor) serta penguasaan perjanjian jaminan akibat penggabungan dari beberapa bank syari’ah tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa penggabungan bank syari’ah mengakibatkan beralihnya aktiva dan passiva, termasuk juga didalamnya mengenai akad-akad dan juga berkaitan dengan perjanjian jaminan yang akan ikut beralih mengikuti akad-akad pokoknya. Kata Kunci: Akad, Jaminan, Penggabungan, Bank Syari’ah AbstractThe purpose of this study is to examine the contracts that have been binding and are still valid between customers and the merging Islamic banks against the surviving bank and the domination of guarantee agreements resulting from the merger of the several islamic banks. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the merger of Islamic banks results in the transfer of assets and liabilities, including also concerning contracts and also relating to guarantee agreements that will also switch to follow the main contracts. Keywords: Contracts, Collateral, Merger, Islamic Bank
PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH
Authors: Gunawan Arfa , Barlinti Yeni Salma
Published: July 2022

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid shariah. Perbankan syariah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat islam di Indonesia dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif.  Keywords : Pengaturan giro wajib minimum, giro wajib minimum bank syariah, kebijakan moneter dalam pandangan maqashid sharia. AbstractThe purpose of this study is to describe that the regulation of the statutory reserve requirement of Islamic banks as an instrument of monetary policy in the view of maqashid shariah. Sharia banking as stated in the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a form of exploring the potential and form of the contribution of the Islamic community in Indonesia in the development of an economic system based on the values of justice, benefit, balance and universality (rahmatan lil ' naturally). This study uses a normative juridical method. Keywords : Minimum statutory reserve regulation, minimum statutory reserve requirement for Islamic banks, monetary policy in the view of maqashid sharia.
HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH BERAKIBAT JUAL BELI DENGAN INDIKASI PEMALSUAN IDENTITAS DIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.)
Authors: Muti Khansa , . Nursadi
Published: July 2022

ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus terkait pemalsuan AJB yang dibuat oleh PPAT, seperti Putusan Pengadilan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yang aktanya terindikasi pemalsuan seperti figur palsu, identitas, dan tanda tangan penjual dikarenakan pemilik tanah hanya mengetahui tanahnya sedang dijaminkan karena hutang piutang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari AJB yang terindikasi pemalsuan identitas diri dan tanda tangan dan bagaimana pertanggungjawaban BPN pada pemeriksaan dokumen proses balik nama sertipikat tanah SHM No.1858/Duren Sawit. Metode analisis artikel dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta bentuk penelitian yang digunakan preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum dari akta jual beli yang mengandung unsur pemalsuan adalah aktanya menjadi cacat hukum dan berakibat tidak sah serta batal demi hukum dan bentuk pertanggungjawaban BPN dengan mengembalikan sertipikat tanah menjadi keadaan sediakala. Kata Kunci: PPAT; Akta Jual Beli; Dokumen dan Tanda Tangan Palsu ABSTRACTThis article aims to analyze cases related to falsifying deeds of sale made by Land Deed Official. There are cases regarding counterfeiting buying and selling deeds such as Court Decision No. 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim the deed contains counterfeiting such as a fake figure, identity, and the seller’s signature because the landowner only knows that the land is being guaranteed because of receivable debt. The main problem in this analysis is how the legal consequences of the sale and purchase deed indicated the falsification of identity and signature and how the accountability of the National Land Affairs Agency on checking the process of returning SHM No.1858/Duren Sawit. This article’s analytical methods with normative juridical research that are explanatory using primary and secondary legal materials and the forms of research used prescriptively. The research concludes that the deeds are legally flawed and invalid, and null and void. A form of accountability National Land Affairs Agency is to return the land certificate to a normal condition. Keywords: Land Deed Official; Deed of Sale and Purchase; Counterfeiting of Documents and Signatures