bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia
Authors: Handayani Novia
Published: February 2025

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik Dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran partai politik dalam rekrutmen calon pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya clean government di Indonesia. Penulisan tesis ini termasuk tipe penelitian normatif-empiris.  Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Ada dua peranan penting partai politik yakni sebagai penetrative linkage dan reactive linkage. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi rekrutmen politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945; Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; Pasal 221 s.d 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya clean government di Indonesia adalah adanya wewenang atau otoritas penuh partai politik untuk menentukan calon pejabat negara, itu artinya partai politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat negara dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum dan mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Calon pejabat negara yang dimaksud adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik. Sehingga calon pejabat negara tersebut mampu membuat kebijakan yang mendorong terwujudnya clean government di Indonesia.
Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK
Authors: Muhamad Hapid Fasa , Rosidin Utang , Jaelani Elan
Published: February 2025

Permasalahan mengenai kewenangan penyidikan dalam sektor jasa keuangan selalu menjadi perbincangan, tumpang tindih kewenangan serta efisiensi pelaksanaan merupakan hal-hla yang selalu muncul di permukaan. Paper ini berusaha untuk mengetahui kewenangan Penyidikan Tunggal Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya Omnibus Law sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai UU Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah terkait kewenangan penyidikan yang diperbaharui dalam Pasal 49 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaharuan kewenangan OJK ini justru membawa dampak positif dari segi yuridis. Pasal 49 ayat (5) sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian, hal itu pun sudah diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Authors: Zulfikar Ahmad Arif , Sari Niken Junika
Published: February 2025

Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui perkembangaan pembangunan ekonomi islam di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana hukum Islam akan selalu menghiasi dan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perkonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam).
Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online
Authors: Samsithawrati Putu Aras
Published: February 2025

Di Indonesia, pengemasan ulang makanan ringan yang dijual online merupakan sebuah tren yang diminati masyarakat dan seringnya dilakukan oleh pelaku usaha non-produsen dan non-pengemas yang rentan isu hukum merek dan desain industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan inovasi penjualan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual berupa merek dan desain industri, berhubungan dengan 3 mekanisme penjualan yang sering dijumpai dalam praktik: (1)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain pribadi pelaku usaha atau custom pemesan; (2)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain menyerupai makanan ringan pihak lain yang dikenal di pasaran tanpa mencantumkan merek apapun pada kemasan jumbonya; (3)repackaging jumbo makanan ringan dengan penggunaan desain dan merek milik pihak lain. Dari ketiga mekanisme tersebut, bila pelaku usaha repackaging jumbo makanan ringan memiliki perjanjian lisensi dan/atau perjanjian kerjasama lainnya dengan pemilik merek terdaftar dan/atau pendesain yang memberikan baginya suatu alas hak yang sah secara hukum untuk menggunakan dan menjual suatu produk dengan merek dan desain industri terdaftar maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Sebaliknya, tanpa alas hak tersebut maka penggunaan dan penjualan kemasan ulang jumbo dengan merek dan desain industri terdaftar merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum merek dan desain industri yang dapat dikenakan sanksi pidana.
Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida: Tinjauan Hukum Dan Peluang
Authors: Wijaya I Ketut Kasta Arya , Senastri Ni Made Jaya , Suryani Luh Putu
Published: February 2025

Penelitian ini mengkaji konsep dan peluang pengembangan wisata religi di Bali, khususnya di wilayah Nusa Penida, Klungkung. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum normatif dan empiris. Data lapangan diperoleh dari observasi di objek wisata dan dianalisis bersama dengan peraturan perundang-undangan terkait pariwisata dan sumber daya alam yang memiliki nilai religi. Hasilnya menunjukkan peluang besar untuk pengembangan wisata religi, didukung oleh antusiasme masyarakat Bali dalam kegiatan keagamaan. Namun, tantangan muncul dalam menjaga kesucian tempat suci dan mengedukasi wisatawan akan adat istiadat dan budaya lokal. Rekomendasi meliputi perlunya pengelola wisata menjaga kesucian tempat suci serta penguatan peran desa adat oleh pemerintah dalam pengelolaan wisata religi.
The Urgency of New Renewable Energy Regulation as an Efficiency in The Utilization of Natural Resources in Indonesia
Authors: Pelengkahu Muhammad Rahjay , Najicha Fatma Ulfatun , Karjoko Lego
Published: February 2025

Natural resources are utilized and controlled to achieve the well-being and prosperity of the population, as directed by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The state is responsible for designing policies to mitigate the ecological crises and environmental deterioration caused by the usage of natural resources, particularly energy, to prevent ecological disasters. Utilizing New Renewable Energy can help mitigate environmental harm, optimize natural resource potential, and promote community well-being. This research intends to investigate the necessity of controlling the utilization of natural resources, particularly focusing on new and renewable energy (EBT) as a key strategy to optimize the use of natural resources in Indonesia. This study is prescriptive juridical-normative legal research. The legal materials utilized consist of primary and secondary legal materials obtained through library research. The legal materials are evaluated using a logical syllogism tool. The research findings indicate that the advancement of EBT in Indonesia would not only affect the economy but also provide advantages to the society. Using EBT will enhance efficiency and promote the attainment of a pristine and healthy environment. The current EBT restrictions are inadequate to support the ongoing use of EBT due to its dispersion across many laws and regulations. The Government must align and coordinate laws and regulations in the energy sector to prevent any duplication of legislation within the legal framework. Creating a specific law for EBT will help address the legal gaps in the EBT sector, ensuring legal clarity, protection for enterprises involved in procurement, use, and development, as well as promoting sustainable and responsible administration of EBT. Furthermore, under a specific EBT regulation, individuals might face criminal penalties for causing harm to technical facilities or equipment powered by EBT.
Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question
Authors: Alfandy Muhammad Daffa
Published: February 2025

Kedudukan hukum pihak yang ingin mengajukan PUU dalam UU Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan suatu undang-undang. ketentuan a quo seolah-olah melimitasi kewenangan MK yang terbatas pada pelanggaran hak konstitusional akibat penormaan undang-undang. Padahal, pelanggaran hak konstitusional warga negara pada tataran praksis tidak hanya disebabkan oleh penormaan suatu undang-undang saja, namun juga dapat disebabkan oleh tindakan atau pengabaian oleh penyelenggara negara. Mengacu pada UU Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup uji konstitusionalitas di MK hanya sebatas pada pengujian abstrak. Artinya, MK hanya dapat menguji undang-undang yang sifatnya abstrak dan tidak dapat menguji norma undang-undang yang sedang atau akan diimplementasikan dalam kasus konkrit di pengadilan. Kondisi demikian menyebabkan MK tidak dapat menghentikan proses litigasi yang sedang berjalan meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengenaan dakwaan dalam kasus tersebut sedang diuji oleh MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaklengkapan norma dalam hal kewenangan MK dalam konteks constitutional question dan constitutional complaint. Maka dari itu, perlu adanya standarisasi mekanisme constitutional question dan constitutional complaint dalam rangka menjawab variasi pelanggaran konstitusional warga negara.
Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Authors: Sinaga Jaya Setiawan , Silubun Yosman Leonard
Published: February 2025

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Popularitas e-commerce yang semakin meroket menjadi bukti sahih transformasi gaya belanja manusia. Produk yang dipasarkan juga sangat bervariatif, dari yang berkualitas baik hingga yang berkualitas tidak baik. Permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini ialah bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melihat praktik jual beli barang rekondisi pada e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika berbelanja produk rekondisi. Metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan diatas ialah dengan metode Yuridis Normatif, dengan cara menelaah UUPK sebagai peraturan utama dalam rezim perlindungan konsumen di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaku usaha diperbolehkan menjual barang rusak, cacat, atau bekas, dengan catatan memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang tersebut; 2) Perlindungan hukum mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur tentang kondisi, jaminan, serta cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang; dan 3) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur ADR di BPSK atau jalur litigasi di pengadilan negeri.
Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Rahma Dewi Ratih
Published: February 2025

Penelitian ini merupakan sorotan terhadap penyalahgunaan Artificial Intelligence yang telah meniru video atau suara ulama dan tokoh Masyarakat untuk menjual produk, bahkan untuk mengeluarkan fatwa Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh Artificial Intelligence, baik AI dalam perangkat lunak maupun AI robotik. AI dibentuk sedemikian rupa supaya memiliki kemampuan layaknya manusia. Orang yang membuat AI robotik lalu memprogram untuk menjadikan AI sebagai tokoh agama yang berhak berbicara di hadapan umat beragama. Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama berfatwa bahwa mengambil Fatwa Agama yang dikeluarkan oleh AI hukumnya adalah Haram. Maraknya informasi palsu akibat penyalahgunaan teknologi AI, mengharuskan Masyarakat harus berhati-hati dalam mengambil ilmu Agama. Ilmu Agama harus diambil dari orang yang Ahli di bidangnya, yang lebih utama adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung. Penyalahgunaan teknologi AI ini tidak terbendung karena tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengaturnya. Teknologi AI bertransformasi menjadi Ulama jika input nya diisi manuskrip ilmu Agama, bukan tidak mungkin ia akan dianggap sebagai Nabi, bahkan akan disembah selayaknya umat Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi.
Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia
Authors: Liyanto David Cristian
Published: February 2025

Abstrak:
Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang terlihat” karena banyaknya partai politik di Indonesia yang bergabung ke koalisi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya peran partai politik dan partai oposisi. Hasilnya menunjukkan bahwa partai oposisi memiliki peranan penting dalam menjaga Check and Balances di politik hukum Indonesia dan diperlukan adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai peran partai oposisi sehingga partai oposisi tidak hanya sekedar menjadi “hiasan” dalam politik hukum Indonesia namun tetap bisa menunjukkan taringnya jika diperlukan sehingga pemerintah Indonesia tidak merasa di atas angin dan bertindak sewenang-wenang khususnya dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berpengaruh bagi masyarakat Indonesia.
                                                         
Kata Kunci: Demokrasi; Partai Oposisi; Politik Hukum
Tradisi Carok Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia
Authors: Zulfa Qatrunnada Assyifa Shabrina , Sidiq Rachmad Indrawan , Subroto Aryo
Published: February 2025

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi segenap hak-hak yang melekat dalam diri warga negaranya, tidak terbatas suku, etnis, hingga agama apapun. Dalam Undang-Undang Dasar pun telah dijamin menganai perlindungan hak dasar yaitu hak untuk hidup serta hak kebudayaan. Lalu bagaimana jika ada kebudayaan yang akhirnya melanggar hak dasar manusia itu sendiri, terlebih lagi ketika kebudayaan ini terletak pada persimpangan antara hukum adat yang menjadi salah satu tonggak dalam system hukum yang berlaku diIndonesia dengan hukum pidana serta Sistem hukum negara yang berlaku menjadi secara nasional. Untuk menjawab hal itu diadopsilah konsep system hukum pluralisme hukum yang kemudian akan menyelesaikan dan memberi jalan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Tradisi Carok yang menimbulkan korban Jiwa, menimbulkan banyak kontroversial dalam penyelesaiannya. Namun sebagai warga negara yang terikat dengan Peraturan Perundangundangan, maka haruslah mengikuti peraturan perundnag-undangan pula. Dan hukum adat serta kebudayaan yang berlaku haruslah pula sejalan dengan tujuan negara dan tidak bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.
Exploring Legal Protections for E-Commerce Businesses in the Risks of Cash on Delivery Transactions
Authors: Alfian Rifki
Published: February 2025

This research examines the legal protection for e-commerce businesses in Indonesia in Cash-on-delivery (COD) transactions that are vulnerable to the risk of consumers' cancellation or refusal of payment. Although the COD method provides security and convenience for consumers, it can cause business losses to businesses when the delivered goods are rejected or not paid for by consumers. The research uses a normative juridical approach by analyzing the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and other relevant regulations related to e-commerce in Indonesia. Based on the analysis, results show that legal protection for business actors in Indonesia's face of payment rejection is still inadequate, which creates additional risks for producers in the form of logistics costs and decreased quality of goods. The study recommends increasing the role of e-commerce platforms as fair mediators, setting firmer consumer obligations related to responsibility in transactions, and educating consumers about the economic impact of payment refusal, with these steps expected to create balanced protection for consumers and businesses and support the sustainable growth of e-commerce in Indonesia.
Level of innovative development of the regional economy
Authors:   Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov, Mantaeva E.I. , Savchenko-Belsky K.A. ,   Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov, Slobodchikova I.V. ,   Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Published: February 2025

Innovation activity in the country's economy is gaining a special role. Russia has faced a lot of problems: sanctions, loss of the European market, trade restrictions. It is innovation that is the tool to increase the rate of its own production of products, reduce the excessive level of imports and strengthen the export of highly competitive and high-quality products that contribute to income generation, as well as achieving sustainable positions in the global economic arena. Thus, innovation activity is a priority for the state.
Komunikasi Organisasi Di Kantor Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
Authors: Arie Melani Purbasari
Published: February 2025

The process of exchanging information, ideas and messages within an organization to achieve a common goal is called organizational. Its significance extends beyond personal aspects and into the broader realm of organizational communication. The objective of this study is to examine the flow of organizational communication at the Cisaat District Office, covering downward communication (from top to bottom), upward communication (from bottom to top), horizontal communication (among colleagues), and diagonal communication (across units or levels). Motivation also plays a crucial role in the context of organizational communication, as it helps stimulate members’ enthusiasm to achieve optimal results and organizational goals. This  study employs a qualitative approach with a descriptive method. The interview tools used include interview guides, observation guides, field notes, and mobile phones. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation, along with the application of triangulation techniques. The selection of informants was done through purposive sampling by conducting interviews with the District Head, the District Secretary, and staff members of the Cisaat District Office in Sukabumi Regency. The results of this study indicate that the implementation of organizational communication at the Cisaat District Office follows the same communication flow as proposed by Rochajat Harun. Field data show that not all organizational communication flows are effectively implemented. Only two communication flows—horizontal and diagonal—are well-executed, while upward and downward communication are not properly carried out. In practice, these communication flows often operate ineffectively, which inevitably affects the work motivation of the members.
Predicting High-magnification Events in Microlensed Quasars in the Era of LSST Using Recurrent Neural Networks
Authors: Fagin Joshua , Paic Eric , Neira Favio , Best Henry , Anguita Timo , Millon Martin , O’Dowd Matthew , Sluse Dominique , Vernardos Georgios
Published: February 2025

Upcoming wide-field surveys, such as the Rubin Observatory’s Legacy Survey of Space and Time (LSST), will monitor thousands of strongly lensed quasars over a 10 yr period. Many of these monitored quasars will undergo high-magnification events (HMEs) through microlensing, as the accretion disk crosses a caustic—places of infinite magnification. Microlensing allows us to map the inner regions of the accretion disk as it crosses a caustic, even at large cosmological distances. The observational cadences of LSST are not ideal for probing the inner regions of the accretion disk, so there is a need to predict HMEs as early as possible, to trigger high-cadence multiband or spectroscopic follow-up observations. Here, we simulate a diverse and realistic sample of 10 yr quasar microlensing light curves to train a recurrent neural network to predict HMEs before they occur, by classifying the locations of the peaks at each time step. This is the first deep-learning approach for predicting HMEs. We give estimates of how well we expect to predict HME peaks during LSST and benchmark how our metrics change with different cadence strategies. With LSST-like observations, we can predict approximately 55% of HME peaks, corresponding to tens to hundreds per year and a false-positive rate of around 20% compared to the total number of HMEs. Our network can be continuously applied throughout the LSST survey, providing crucial alerts for optimizing follow-up resources.
Green Peas in the Southern Sky: Broadband Color Selection and Spectroscopic Follow-up
Authors: Jeong Yejin , Shim Hyunjin , Kim Eunchong , Lee Jeong Hwan
Published: February 2025

We present a systematic search for 1696 green pea (GP) galaxy candidates in the southern hemisphere selected from the Dark Energy Survey Data Release 2 and provide preliminary results from spectroscopic follow-up observations of 26 targets chosen among them. Our selection criteria include the colors in the gri bands and compact morphology in the color-composite images. The multiwavelength spectral energy distribution fitting shows that the selected GP candidates exhibit star formation rates up to several tens of M
⊙ yr−1. With the mean stellar mass of

log

M
*

/

M
⊙

=
8.6

, GP candidates are located at roughly 1 dex above the main sequence of star-forming galaxies at z ∼ 0.3. Spectroscopic follow-up observations of the GP candidates with Gemini/Gemini Multi-Object Spectrograph are underway. All 26 targets are spectroscopically confirmed to be at z = 0.3–0.41 and have an [O iii] equivalent width larger than 85 Å, classified to be starbursts with low-to-moderate dust attenuation. These confirmed GPs show a lower metallicity offset from the mass–metallicity relation of local star-forming galaxies, indicating that GPs are less chemically evolved systems at their early stage of evolution.
Magnetohydrodynamic Simulation of a Coronal Mass Ejection Observed during the Near-radial Alignment of Solar Orbiter and Earth
Authors: Singh Talwinder , Hegde Dinesha V. , Kim Tae K. , Pogorelov Nikolai V.
Published: February 2025

Interplanetary coronal mass ejections (ICMEs) are the primary sources of geomagnetic storms at Earth. The negative out-of-ecliptic component (Bz
) of magnetic field in the ICME or its associated sheath region is necessary for it to be geoeffective. For this reason, magnetohydrodynamic simulations of CMEs containing data-constrained flux ropes are more suitable for forecasting their geoeffectiveness as compared to hydrodynamic models of the CME. ICMEs observed in situ by radially aligned spacecraft can provide an important setup to validate the physics-based heliospheric modeling of CMEs. In this work, we use the constant-turn flux rope (CTFR) model to study an ICME that was observed in situ by Solar Orbiter (SolO) and at Earth, when they were in a near-radial alignment. This was a stealth CME that erupted on 2020 April 14 and reached Earth on 2020 April 20 with a weak shock and a smoothly rotating magnetic field signature. We found that the CTFR model was able to reproduce the rotating magnetic field signature at both SolO and Earth with very good accuracy. The simulated ICME arrived 5 hr late at SolO and 5 hr ahead at Earth, when compared to the observed ICME. We compare the propagation of the CME front through the inner heliosphere using synthetic J-maps and those observed in the heliospheric imager data and discuss the role of incorrect ambient solar wind background on kinematics of the simulated CME. This study supports the choice of the CTFR model for reproducing the magnetic field of ICMEs.
Weak-lensing Mass Reconstruction of Galaxy Clusters with a Convolutional Neural Network. II. Application to Next-generation Wide-field Surveys
Authors: Cha Sangjun , Jee M. James , Hong Sungwook E. , Park Sangnam , Bak Dongsu , Kim Taehwan
Published: February 2025

Traditional weak-lensing mass reconstruction techniques suffer from various artifacts, including noise amplification and the mass-sheet degeneracy. In S. E. Hong et al., we demonstrated that many of these pitfalls of traditional mass reconstruction can be mitigated using a deep learning approach based on a convolutional neural network (CNN). In this paper, we present our improvements and report on the detailed performance of our CNN algorithm applied to next-generation wide-field (WF) observations. Assuming the field of view (

3

.

°

5
×
3

.

°

5

) and depth (27 mag at 5σ) of the Vera C. Rubin Observatory, we generated training data sets of mock shear catalogs with a source density of 33 arcmin−2 from cosmological simulation ray-tracing data. We find that the current CNN method provides high-fidelity reconstructions consistent with the true convergence field, restoring both small- and large-scale structures. In addition, the cluster detection utilizing our CNN reconstruction achieves ∼75% completeness down to ∼1014
M
⊙. We anticipate that this CNN-based mass reconstruction will be a powerful tool in the Rubin era, enabling fast and robust WF mass reconstructions on a routine basis.
Increasing Number of Facial Injury in Mangusada General Hospital, Bali: Prevalence and Epidemiology
Authors: Tillasman Natassya Sandra , Mulya Putu Indri Manikasari , Roosseno Ratna Rayeni Natasha
Published: February 2025

BACKGROUND: Facial injury has repeatedly been shown to be associated with motor vehicle accident and assaults, which both can be prevented. In Indonesia, motorcycle is the most popular mode of transportation and is accounted for almost 85% of the total registered vehicles in Bali.
AIM: This study is aimed to describe the prevalence of facial injury in one of Bali’s Urban Major Trauma Centre to provide documentation for prompt treatment and prevention.
METHODS: All the trauma patients who attended the Department of Plastic Surgery, Regional Public Mangusada Hospital, Badung, Bali during the period of 2020–2022 was included in the study. The incidence, prevalence, age, sex distribution and etiology of maxillofacial trauma were studied. The pattern and demographic distribution of fractures of maxillofacial skeleton also were studied.
RESULTS: We gathered 495 Facial Injury patients in our centre from January 2020 to December 2022, with significant increase of data every year. We obtained 94 patients in 2020, 136 patients in 2021, and 300 patients in 2022. The result showed that injury involving midfacial regions were the most common (n = 217, 38.9%) with major causative factor was Motor Vehicle Accident comprising 71.1% (n = 352) of all cases. Facial fractures are associated with significant functional, cosmetic, psychological, and socioeconomic effects. Therefore, maxillofacial trauma management requires pertinent documentation.
CONCLUSION: The incidence of facial fractures at our center continues to rise annually, highlighting the need for more effective strategies.
Treatment of chronic refractory coccydynia with peripheral nerve field stimulation: a novel case
Authors: Tokas George , Mavridis Ioannis , Birbilis Theodossios
Published: February 2025

Coccydynia or coccyx pain is a rare form of low back pain located below the sacrum and above the anus. The causes of this condition vary, including previous trauma, underlying conditions (such as infection or neoplasm), and idiopathic causes. Our purpose was to describe the successful treatment of chronic refractory coccydynia with the application of sacral area neuromodulation. A 54-year-old female patient had a 9-year history of chronic drug-resistant coccydynia associated with low back pain and right-sided sciatica. Her clinical examination revealed bilateral pain on palpation of the sacroiliac joint areas. Following a successful trial, the patient underwent implantation of a peripheral nerve field stimulation (PNFS) system under local anesthesia. The electrodes were placed bilaterally at the sacroiliac joint area (S1-S2 level), which was the optimal position at the site of maximal pain, and the implantable pulse generator was placed in a subcutaneous pocket at the right gluteal area. She showed significant pain relief immediately postoperatively, became pain-free a few days later, and remained pain-free at 6-month follow-up. Data regarding neuromodulation, and particularly PNFS, as a treatment for coccydynia and other non-specified kinds of low back pain are still limited. Our case is therefore useful to depict this minimally invasive technique as a modern option in the armamentarium of specialists who treat patients suffering from chronic refractory pain syndromes. PNFS seems to be a promising therapeutic option for chronic refractory coccydynia and larger studies are necessary to confirm the value of this finding.
Adrenocortical carcinoma with dual androgen and cortisol secretion
Authors: Kalfoutzou Areti , Petroulakis Pantelis , Mylonakis Adam , Restemi Asimina , Chaleplidis Nikolaos , Anagnou Eleni , Tsikalakis Georgios , Tsantopoulos Margaritis , Mostratou Eleni
Published: February 2025

Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare endocrine cancer that originates in the adrenal cortex, known for its capacity to produce hormones such as cortisol, aldosterone, estrogens, or androgens. These hormonal imbalances lead to a diverse array of clinical manifestations. This case report describes a middle-aged male patient presenting with a dual-hormone secreting ACC, characterized by the secretion of both androgens and cortisol. This hormonal profile resulted in Cushing syndrome along with symptoms of androgen excess, including bilateral lower limb edema, prolonged fatigue, and altered mental status. An extensive diagnostic evaluation, including clinical assessments, laboratory tests and imaging revealed the presence of an adrenal mass and lung metastases. Imaging-guided biopsy confirmed diagnosis of ACC with simultaneous androgen and cortisol secretion. This report enriches the sparse literature on dual-secreting ACC, highlighting the complexities in its diagnosis and management.
Fixer des corps en transformation
Authors: Gherovici Patricia , Watteau Diane
Published: February 2025

Cassils, artiste transgenre, fait de son propre corps le matériau et le protagoniste de ses performances. L’art de Cassils porte sur l’histoire de la violence, de la représentation, de la lutte et de la survie lgbtqi +. Pour Cassils, la performance est une forme de sculpture sociale : partant de l’idée que les corps se forment en relation avec les forces du pouvoir et les attentes sociales, le travail de Cassils explore les contextes historiques pour examiner le moment présent. Le genre devient une sculpture corporelle. Ni le sexe ni l’anatomie n’y sont un destin.
The role of transfer motivation and self-efficacy on student satisfaction during early clinical experiences in South Korea: a cross-sectional study
Authors: Song In-Kyung , Jang Hwa-Young , Chae Su Jin
Published: February 2025

Purpose: This study aimed to identify the factors influencing premedical students’ satisfaction with early clinical experience and determine the mediating effect of self-efficacy on the relationship between learning motivation and satisfaction.Methods: This cross-sectional study included 35 second-year premedical students who completed the early clinical experience course and responded to course evaluation questionnaires on self-efficacy, transfer motivation, and student satisfaction. The data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s correlation, Baron and Kenny’s hierarchical multiple regression analyses, and the Sobel test.Results: Student satisfaction was significantly correlated with self-efficacy (r=0.724, p<0.01) and transfer motivation (r=0.538, p<0.01). Self-efficacy and transfer motivation were also highly correlated (r=0.789, p<0.01). Multiple regression analyses and Sobel test indicated that self-efficacy fully mediated the relationship between student satisfaction and transfer motivation (Z=2.704, p<0.01).Conclusion: In this study, early clinical experience program increased premedical students’ self-efficacy and transfer motivation for clinical knowledge and confirmed that self-efficacy mediated student satisfaction. These findings demonstrate the positive effects of early clinical experience on the medical school curriculum and suggest the need for educational strategies to increase self-efficacy in learning.
Relationship between intern performance assessed by peers and academic performance in medical school: a preliminary study
Authors: Kim Kyong-Jee
Published: February 2025

Purpose: This study investigated the association between intern doctors’ performance as assessed by their peers and their academic performance in medical school.Methods: A retrospective cohort analysis was conducted with 21 graduates from a South Korean medical school who interned at an affiliated center. Participants underwent bi-annual peer evaluation for intern performance evaluations using a 5-point Likert scale on professionalism, clinical competencies, and interpersonal skills. Associations between peer ratings and grade point average (GPA), exit assessment scores, and Korean Medical Licensing Examination (KMLE) scores were analyzed.Results: Peer ratings showed moderate to strong positive associations with exit assessments and KMLE scores, but no relationship with cumulative GPAs. Peer ratings correlated more strongly with objective structured clinical examinations than written tests.Conclusion: Medical students’ outcomes in exit assessments and KMLEs, especially clinical performance tests, are strong predictors of their performance as intern doctors. These findings highlight the value of clinical performance assessments for predicting intern doctors’ performance and suggest the need for more comprehensive and authentic assessment methods to enhance their predictive validity.
La famille Rohan, 1550-1715
Authors: Dewald Jonathan
Published: February 2025

Les Rohan étaient riches, puissants et respectés, mais leur position apparemment assurée au sommet de la société française présentait aussi des faiblesses. Les finances familiales étaient instables et les intérêts divergents des membres de la famille généraient des conflits et des scandales : les ambitions politiques entraînaient d’autres problèmes, en partie parce que les aristocrates comme les Rohan valorisaient intensément les réussites individuelles, même si elles se faisaient au détriment des besoins de la famille. Le pouvoir aristocratique, sous l’Ancien Régime, reflétait des processus continus de négociation et de remodelage dans lesquels hommes et femmes jouaient des rôles importants. Il en allait de même pour les personnalités extérieures à la famille – fonctionnaires, intellectuels et hommes d’affaires de la bourgeoisie et bien d’autres encore. L’ouvrage montre comment la classe dirigeante de l’Ancien Régime sut conserver son pouvoir et les obstacles qu’elle rencontra pour y parvenir. En étudiant de près l’une de ses familles les plus en vue, c’est toute la société aristocratique européenne de l’époque moderne qu’explore Jonathan Dewald.
The Sustainable Practices Implemented at Mega International Events and Evaluation of Their Effectiveness in Mitigating Environmental Degradation
Authors: Iyer Vishwanathan Hariharan , Somani Pritesh Pradeep , Sharma Prerna , Gokhale Nilesh , Wani Prachi , Behare Nitesh , Pulekar Deepali Nilesh
Published: February 2025

Mega-events like the FIFA World Cup, Olympics, international expos, and marathons, although glorified for their cultural, social, and economic significance, present considerable environmental concerns. The surge of players and spectators, along with significant infrastructure development and operating requirements, frequently leads to resource exhaustion, waste production, and environmental stress. Acknowledging the need to ease these effects, organisers have progressively implemented sustainable procedures to diminish environmental deterioration. This study examines the execution of sustainable practices at large-scale events and assesses their efficacy in promoting environmental responsibility and establishing enduring legacies. This study emphasises that despite existing hurdles, the progress achieved in incorporating sustainability provides significant insights for future initiatives. Proactive planning, stakeholder engagement, and ongoing innovation are recognised as essential facilitators of success.
Therapeutic Targets Through Clinical Biomarkers Detection in Alzheimer's Disease
Authors: Shaikh Zuber Peermohammed , Bhise Satish Balkrishna
Published: February 2025

Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease. AD is the main cause of dementia worldwide and aging is the main risk factor for developing the illness. AD classical diagnostic criteria rely on clinical data. However, the development of a biological definition of AD using biomarkers that reflect the underling neuropathology is needed. More than 5 million individuals in the United States have Alzheimer disease, the most common form of agerelated dementia. Early symptoms of Alzheimer disease include memory impairment, disorientation, and executive dysfunction. As the disease progresses, cognitive impairment worsens, ultimately resulting in severe dementia and death. Histopathologic characteristics of Alzheimer disease found throughout the cortex include extracellular plaques formed by aggregates of cleaved β-amyloid protein and intracellular neurofibrillary tangles comprised of tau proteins. Accordingly, many patients do not receive an expert evaluation and diagnosis until the disease has progressed well beyond the initial stages.
The Role of Neuroscience in Pain Management and Anesthesia
Authors: Kavya Grandhi Sri , Sai Pamidimarri Datta , Panigrahi Soumya Saswati
Published: February 2025

IASP defines pain as “an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage.” In the present chapter, it attempts to explore the interrelations between nervous systems and clinical approaches in pain and anesthesia. It further discriminates among nociceptive, neuropathic, and psychogenic pain. It describes the functions of pain receptors and neural pathways in determining pain perception and covers mechanisms relevant to referred pain, including the Biopsychosocial Model and Gate Control Theory. The chapter also contrasts general and regional anesthesia, discussing their pharmacological effects. Recent advances in the understanding of descending pain pathways emphasize the role of neuroscience in improving patient care, leading to the development of innovative pain management strategies. These findings have high value in fine-tuning treatment strategies and maximizing patient success in various clinical applications. Keywords: Neuroscience, Pain Modulation, Mechanisms of Anesthesia, Neurophysiology, Neural Pathways.
Nanomedicine for Alzheimer's Disease and Their Advanced Therapies
Authors: Vaishnavi B.
Published: February 2025

Recent developments in Alzheimer's disease research have brought attention to nanomedicine's revolutionary potential. Because nanotechnology makes targeted drug delivery possible and improves imaging methods, it provides novel approaches to diagnosis and treatment. Nanoscalely designed nanocarriers can cross the blood-brain barrier to deliver medications directly to the areas of the brain that are impacted while reducing adverse effects. Additionally, imaging-specific nanoparticles offer never-before-seen clarity in the visualisation of changes associated with disease, facilitating early detection and surveillance. The application of nanomedicine promises more precise and potent treatments for Alzheimer's disease, representing an evolution in therapeutic approaches.
Digital Literacy Policies
Authors: Ahmad Wasim , Raj Rishu , Shokeen Ruchika , Nazli  , Gupta Raj Kumari
Published: February 2025

Integrating digital literacy into literacy policies is crucial for achieving equity and inclusion in the 21st century. Digital literacy goes beyond essential technological use, encompassing critical skills like information processing, digital communication, and media literacy. Additionally, India's National Digital Literacy Mission (NDLM) aims to improve digital literacy for rural populations. These inclusive digital literacy programs align with international educational goals, such as those outlined by UNESCO and the Global Partnership for Education promoting literacy policies responsive to the evolving technological landscape. Digital literacy becomes a critical vehicle for inclusive education, social mobility, and democratic participation, ensuring no one is excluded from the opportunities of the digital world. Global initiatives like UNESCO's Global Digital Library and India's NDLM demonstrate how digital literacy can bridge various divides and empower marginalized communities. These initiatives, their impact, and the role of partnerships are discussed in detail in the chapter.
The Evolution of Literacy Policies in Zimbabwe
Authors: Musendekwa Menard
Published: February 2025

This chapter aims to provide a comprehensive analysis of the historical evolution of literacy policies in Zimbabwe, tracing their development from the time of independence in 1980 to the present day. It will highlight the socio-political factors that have influenced these policies, examining how historical contexts, political ideologies, economic conditions, and social movements have shaped literacy initiatives. By drawing on primary and secondary sources, including government documents, academic literature, and comparative analysis of how different regions approached the literacy challenges, this chapter will offer insights into the successes and challenges of literacy policies over the decades. The chapter will conclude with reflections on the implications for future literacy policy development in Zimbabwe.
[The Italian version of the ‘Claustrophobia Questionnaire’: validation study and perspectives of use for occupational physicians]
Authors: Ferrari Giuseppe , Chirico Francesco , Villi Chiara , Taino Giuseppe , Giorgi Ines , Oddone Enrico , Imbriani Marcello
Published: February 2025

Aim of our study was to adapt the Claustrophobia Questionnaire (CLQ) to the Italian context. In our study, a sample of 50 claustrophobic patients was compared to 50 healthy people (control group). All of them answered the Claustrophobia Questionnaire and the Stait-Trait Anxiety Inventory Form Y1 and Y2, as well as demographic questions. As it was theoretically expected, our results confirmed the two-factor structure and showed that the Italian version of the CLQ has good psychometric properties. Indeed, it was observed that claustrophobic patients scored higher in claustrophobia than those from the control group. In conclusion, the Italian version of the CLQ is a reliable and valid instrument to assess claustrophobic fear.
Communicating bad news: attitudes and modes of communication of the health professions
Authors: Vitale Elsa , Lupo Roberto , Marra Daniela , D'Abate Antonietta , Carvello Maicol , Calabro Antonino , Cucurachi Marco , Conte Luana , Botti Stefano , De Mitri Ornella , Carriero Maria Chiara
Published: February 2025

Background. Information regarding ominous prognoses, which may cause concern and distress, should be provided carefully and cautiously, using non-traumatizing terminology, accommodating the patient's fears, and not excluding elements of hope.Goal. To analyze the difficulties of health care providers in the process of communicating bad news.Materials and Methods. An observational, cross-sectional, multicenter study was conducted from March to August 2021 among Italian Physicians and Nurses.Results. The results of the study indicate a greater participation of Nurse practitioners than Physicians, a fact that may indicate how necessary it is, to overcome the belief that the communication of bad news is of exclusive medical relevance. Among the participants in the study, about half, equal to 46.7% stated that they had no specific training, while the remainder claimed to have attended master's or higher education courses in 8.5% of cases, 23% attended conferences, while 21.8% acquired their skills through work experience.Conclusions. The communication of bad news, needs to be recognized in the same way as those procedures that characterize care itself, and for which the highest possible quality is sought.