bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENEGAKAN HUKUM PEMILU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Authors: Kania Dede
Published: July 2022

Pemilu merupakan ciri utama dari negara demokrasi, menghadirkan pemilu yang baik perkembangan, pada era perkembangan teknologi yang begitu pesat diperlukan adanya penyesuaian mekanisme dan prosedural berkenaan dengan penegakan hukum pemilu yang saat ini masih terbatas pada wilayah administrasi, tentunya hal ini menjadi penting adanya mengingat terdapat beberapa penanganan pelanggaran lain dalam pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode yuridis normatif, yakni yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang diiakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah 11L1kt011 (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi informasi sangat penling bagi penegakan hukum pemilu karena menghadirkan efektivitas dan efisiensi waktu dan proses penanganan pelanggaran dan pengamanan tehadap data-data pelanggaran, serta memudahkan bagi para pelapor mengajukan Iaporan dugaan pelanggaran.
PILKADA DAN FENOMENA POLITIK UANG: ANALISA PENYEBAB DAN TANTANGAN PENANGANANNYA
Authors: Syarifudin Aip
Published: July 2022

Transisi demokrasi di Indonesia terjadi ketika era orde baru berganti dengan era reformasi yang secara simbolik ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dan terselenggaranya pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya pada Tahun 1999. Kemudian berikutnya di tahun 2005 dilakukan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Sistem pemilihan secara langsung dipandang sangat sesuai dengan makna dan hakikat demokrasi, karena hak dasar rakyat untuk mendapatkan kebebasan berpendapat dan kesetaraannya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah didapatkan. Pelaksanaan pemilihan umum termasuk didalamnya pemilihan umum kepala daerah secara procedural sudah mengalami banyak kemajuan, namun dari sudut hakikat demokrasi masih menyisakan berbagai persoalan yang menodai makna dan hakikat demokrasi tersebut, salah satunya adalah politik uang. Politik uang yang terjadi saangat didominasi oleh masih rendahnya kedewasaan berpolitik baik oleh kandidat maupun pemilihnya, sehingga melahirkan budaya permissive terhadap praktik politik uang. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir praktik uang, pertama; perbaikan aturan yang dapat segera menindak perilaku politik uang serta menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Kedua; konsistensi pelaksanaan edukasi politik bagi seluruh rakyat Indonesia secara terintegrasi sehingga bisa melahirkan kedewasaan berpolitik.
MENYOAL PRAKTEK VOTE BUYING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS PEMILU
Authors: Rahmatunnisa Mudiyati
Published: July 2022

Praktek vote buying merupakan salah satu bentuk pelanggaran utama yang kerap terjadi dalam proses elektoral. Artikel ini mendiskusikan kompleksitas pemaknaan konsep, bentuk dan penyebab terjadinya vote buying. Selain itu, mendiskusikan pula bagaimana pengaruh vote buying terhadap perwujudan pemilu yang berintegritas dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek vote buying. Dengan menggunakan penelusuran literatur kontemporer dan relevan, vote buying merupakan konsep yang illusive dan dimaknai beragam. Praktek ini berpotensi marak terjadi dengan berbagai bentuknya ketika proses elektoral berkelindan dengan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan low level of political attitudes. Praktek vote buying secara signifikan mendistorsi prinsip kebebasan, keadilan dan kompetisi dari pemilu berintegritas. Meski sulit untuk sama sekali dihilangkan, upaya meminimalisir prevalensi vote buying dapat ditujukan baik kepada vote buyers dan juga vote sellers.
IDENTIFIKASI PROBLEM PILKADA SERENTAK DAN KANALISASINYA
Authors: Rumbekwan, Sohilait Margaretha, Christian
Published: July 2022

Perubahan jadwal Pilkada yang dilakukan serentak pasca pengaturan dalam UU Nomor 8/2015 dan UU 10/2016 menimbulkan berbagai implikasi. Problem Pilkada serentak jika ditemu-kenali dapat dibagi dalam tiga tahapan pokok yaitu, input, proses dan output. Pada tahapan input, rekrutmen pasangan kandidat kepala daerah berhadapan dengan persoalan ketatnya pengaturan sistem terhadap minimal dua pasangan calon. Pada Pilkada 2020 menyisakan 25 paslon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Persoalan tersebut diluar mekanisme teknis pendaftaran yang dalam beberapa kasus menciptakan ketegangan berskala lokal. Pada tahapan proses, potensi masalah terdeteksi bervariasi mulai dari mobilisasi hingga upaya masif bagi perolehan suara agar tercipta kesenjangan lebar sebagai dasar pijakan yuridis bagi proses pencarian keadilan oleh pasangan yang merasa diakali atau bahkan kalah telak. Sedangkan tahapan output beresiko pada rendahnya akseptabilitas pemilih terhadap pasangan sehingga berpotensi mendegradasi legitimasi pasangan terpilih. Dengan argumentasi bahwa Pilkada serentak dibangun diatas prinsip esiensi dan efektivitas, tampaknya merenggut separuh kualitas demokrasi juga memperlihatkan kecenderungan paradoks dengan prinsip efisiensi dan efektivitas itu sendiri. Gejala ini kiranya membutuhkan sejumlah strategi sebagai kanalisasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di separuh waktu pertandingan, sehingga sungguhpun efisiensi dan efektivitas Pilkada tak begitu menampakkan hasil, namun kualitas demokrasi tak seluruhnya hilang percuma. Tulisan ini akan mengidentifikasi sejumlah problem utama dalam Pilkada serentak sekaligus meraba implikasi umum terhadap nasib demokrasi di level grass root seraya mengendalikan pengeluaran semaksimal mungkin bagi tujuan yang lebih utama.
DISFUNGSI PERAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA
Authors: Labolo Muhadam
Published: July 2022

Kebijakan desentralisasi memberikan sejumlah kewenangan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk mendorong terpilihnya kepemimpinan pemerintahan yang mampu menjawab masalah sedekat dan secepat mungkin. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di level kabupaten/kota dan provinsi diharapkan mampu menjawab semua tantangan dimaksud lewat kerjasama yang sinergi dan kuat. Faktanya, ketegangan laten maupun terbuka antara kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami dinamika hingga mencapai titik-didih, pecah kongsi. Disfungsi peran wakil kepala daerah ditengarai oleh sejumlah faktor sebagai cacat bawaan baik penataan kewenangan ditingkat regulasi, ketidakjelasan tugas pada level kinerja, rendahnya dukungan logistik, minimnya dukungan sumber daya aparatur yang memadai, serta perbedaan latar belakang profesi dan warna partai politik sebagai yang paling dominan dalam menciptakan keretakan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kajian ini dilakukan terhadap hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek normatif dan empirik dengan menggunakan konsep sederhana efektivitas dan kewenangan. Kesimpulan adanya hambatan terhadap tugas wakil kepala daerah kiranya memberi saran dan kontribusi dalam re-desain regulasi pemerintahan daerah dan pemilukada guna memperjelas peran wakil kepala daerah pada aspek kebijakan dan mekanisme kerja yang harmonis.
BANTUAN HUKUM PEMILU BAGI KELOMPOK RENTAN: GAGASAN UNTUK REVISI UNDANG-UNDANG PEMILU
Authors: Junaidi, Ihsan Maulana Veri, Muhammad
Published: July 2022

Kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen belum bisa dicapai. Pemilu 2019 hanya menghasilkan 20,9% anggota parlemen perempuan. UU 7/2017 tentang Pemilu menegaskan kesetaraan dan akses ini. Kedua kebijakan ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan 16.7: Memastikan pengambilan keputusan yang bersifat mewakili, responsif, inklusif, dan partisipatif di semua tingkat.Terus berulangnya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu dan tidak adanya kebijakan bantuan hukum bagi calon anggota legislatif dari kelompok rentan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya kebijakan armasi ini. Terdapat sejumlah persoalan krusial dalam proses pemilu, yaitu berkaitan dengan: (1) akses informasi dan pemahaman terhadap permasalahan hukum kepemiluan; (2) akses terhadap pendampingan hukum; (3) akses terhadap partai politik dalam memberikan rekomendasi dan pendampingan hukum; serta (4) desain penegakan hukum yang ada saat ini masih membuka ruang untuk mendiskriminasi kelompok rentan. Oleh karena itu, Bantuan Hukum Bagi Caleg Kelompok Rentan menjadi penguatan tambahan dalam mendorong keterwakilan kelompok rentan di Parlemen.
PROBLEM AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN POLITIK DALAM PEMBAHASAN REVISI UU PEMILU
Authors: Hurriyah, Fuadil 'Ulum
Published: July 2022

Regulasi pembiayaan pemilu masih menyandang persoalan serius di Indonesia. Studi-studi terdahulu menekankan adanya problem pengaturan regulasi yang membuka celah pada terjadinya praktik politik uang dan korupsi pemilu di Indonesia. Melalui pemeriksaan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu, studi ini menemukan bahwa pengaturan mengenai pembiayaan pemilu justru semakin baik dibandingkan regulasi sebelumnya. Studi ini berargumen bahwa paradoks antara jaminan akuntabilitas dalam regulasi pembiayaan pemilu dengan buruknya praktik pembiayaan pemilu lebih disebabkan oleh dua hal: pertama, perilaku berpemilu partai dan kandidat yang memanfaatkan celah pengaturan dalam regulasi pembiayaan pemilu; dan kedua, terbatasnya ruang pengaturan akuntabilitas pembiayaan partai politik dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PEMILIH YANG SEDANG DALAM MASA KARANTINA KESEHATAN COVID-19
Authors: Yulianto
Published: July 2022

Permasalahan terkait hak pilih bagi warga negara menjadi permasalahan yang selalu ada pada setiap berakhirnya penyelenggaraan pemilihan umum. Pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia telah merubah tatanan dari berbagai aspek, salah satunya dalam pemilihan umum. Pada proses penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020, terdapat warga negara yang tidak dapat memenuhi hak pilihnya dikarenakan warga negara tersebut terpapar COVID-19 dan sedang dalam masa karantina kesehatan COVID-19. Penulis menganalisis permasalahan ini berdasarkan penelitian hukum normatif dan kualitatif terkait dengan regulasi mengenai hak pilih bagi warga negara yang ditinjau dari berbagai displin hukum dan hukum positif di Indonesia serta formulasi yang dapat digunakan untuk pemenuhan dan perlindungan hak pilih bagi warga negara yang terpapar COVID-19 dan sedang dalam masa karantina. Hak pilih bagi warga negara diatur dalam hukum internasional dan hukum positif di Indoneisa. Keduanya memandang bahwa hak pilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan tidak boleh ada perbedaan atas hak tersebut. Formulasi yang dapat digunakan untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut dengan menggunakan prinsip melayani pemilih untuk menggunakan haknya disamping asas-asas dalam Pemilihan Umum.
URGENSI PELIBATAN GENERASI MUDA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 YANG DEMOKRATIS
Authors: Nur Hayati Neni
Published: July 2022

The 2024 simultaneous elections that unite the elections for the president and vice president, House of Representatives (DPR), Regional House of Representatives (DPD), Provincial and Regency/City Representatives Council (DPRD) and the elections for the Governor and Deputy Governor, the Regent and Deputy Regent, the Mayor and Deputy Mayor, face formidable challenges. In order to ensure the integrity of elections, this paper aims to investigate more comprehensively the involvement of the youth in participatory supervision. The research employs a qualitative approach based on a literature study to investigate more deeply related issues that arise in the context of participatory supervision, including the obstacles and challenges faced, the urgency of involving youth in overseeing the electoral process, and the efforts in developing democracy and being involved in the policy-making process in accordance with the applicable laws and regulations, as well as realizing synergy and collaboration between stakeholders related to cooperating with youth as the main element in realizing people's sovereignty.
PARTISIPASI POLITIK PESERTA SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN 2024
Authors: Ginanjar Andiraharja Diyar
Published: July 2022

Political participation is the activity of individuals or groups that participate actively in politics by electing state leaders directly or indirectly, as well as inuencing government policies. The Election Supervisory Agency (Bawaslu) decision to invite youth to participate in quality democracy is an important breakthrough for the Election Supervisory Agency (Bawaslu). This paper uses qualitative analysis and library methods to analyze secondary data by elaborating on relevant materials, both primary and secondary. The conclusion of this paper is that the Participatory Supervisory Cadre is an investment by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in youth as an effort to build hope for a better quality democracy in the general election. Furthermore, the political participation of the Participatory Supervisory Cadre (SKPP) participants in the context of the 2020 election has been proven by their role as reporters and initial information providers. This indicates that the Participatory Supervisory Cadre (SKPP) is well-versed in electoral regulations and has made a genuine contribution to electoral law enforcement.
IMPLEMENTASI PENCANANGAN KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF DI JAWA BARAT
Authors: Hilmi Zaki
Published: July 2022

The implementation of the General Election and Local Leader Election (Pilkada) requires the cooperation of numerous parties. One of them is by involving all community groups to be involved in supervision at every stage. Community involvement in elections is not only manifested in the form of people coming to polling stations and exercising their right to vote. One of the Election Supervisory Agency's (Bawaslu) mission is to encourage community-based participatory supervision. However, before reaching election supervision, community involvement in guarding democracy must first go through a process of socialization and the transfer of knowledge and skills in election supervision. The Participatory Monitoring Village is one of the national priority programs for participatory supervision that is being developed by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in West Java, where there is a group of people with the same area and concern for the progress of democracy and identical pioneering the monitoring village movement. The participatory monitoring village activities are comprised of two major components: the Citizens' Forum and Face-to-face Socialization by delivering materials on democracy, elections and participatory supervision. The community participates in the follow-up to these activities by monitoring and reporting fraud to the Election Supervisor.
MENGUATKAN BUDAYA ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI KONSOLIDASI INTERNAL UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN PEMILU 2024
Authors: Rusliana Iu
Published: July 2022

The Elections Supervisory Agency (Bawaslu) is in charge of overseeing general elections. As an organization, it faces a number of internal and external challenges. The purpose of this article is to describe strategies for strengthening organizational culture in order to internally consolidate in order to face the challenges of the 2024 General Election. Internal consolidation in the form of strengthening organizational culture will go well if internal consolidation in the form of institutional task implementation goes well. This study uses a literature review method. The ndings of this study show that the organizational culture values declared by the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) can be seen from its vision of becoming a trusted election supervisory agency. The four values that dene his work culture are solidity, integrity, mentality, and professionalism. Efforts to strengthen the organizational culture within Bawaslu can be carried out through the processes of recruiting new members, education, negotiations, instructions, participation, and expert involvement. Other approaches, such as behavioral, cognitive, humanistic, and psychodynamic approaches, can be used to strengthen organizational culture.
DAMPAK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILU TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Subihat Ihat
Published: July 2022

The prevention and eradication of criminal acts of corruption cannot rely solely on law enforcement; all stakeholders must collaborate. Bureaucratic arrangement, governance arrangement, political arrangement, economic arrangement, and cultural arrangement are all critical to preventing transactional politics from occurring in the legislative, executive, and judicial branches. There are many facts in the trial of corruption cases that should be suspected as a result of transactional politics carried out by state officials during their candidacy. Good governance is in line with democratic principles that are fair, honest, wise, independent, with integrity, responsibility, discipline, humility, and professionalism, as well as tested and measurable. Transactional politics becomes the embryo of corrupt behavior. As a result, four fundamental issues can be addressed to prevent corrupt behavior: neutral law; fair law enforcement ofcials; responsive community legal culture; and bureaucratic empowerment.
PENGUATAN ELECTORAL JUSTICE SYSTEM PADA BAWASLU MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024
Authors: Abdullah
Published: July 2022

Faced with challenges and the potential for greater vulnerability than previous elections in Indonesia's democratic history, the country is preparing for simultaneous general elections in 2024. To ensure that the 2024 General Election is held with legitimacy and integrity, an accurate, systematic, and comprehensive strategy regarding the electoral justice system is required. As a result, it is deemed necessary to conduct an analysis of the concept of the electoral justice system at the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu), as well as an analysis of strategies for strengthening the electoral justice system in preparation for the 2024 General Election. Preventing violations, supervising the election process, resolving disputes, and prosecuting violators are the primary responsibilities. The General Supervisory Agency (Bawaslu) institution's task is an important part of the electoral justice system, particularly in the effort to hold elections with integrity and justice.
PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
Authors: Yulianto
Published: July 2022

The General Elections held in 2024 represent the rapid development of democracy in Indonesia. Simultaneity in the same year, combined with uctuations in the community's economy, social, and cultural life, has the potential to give rise to numerous disputes over the election process, which is more varied. As a result, it is necessary to map out the issues and challenges of dispute resolution in the 2024 General Election and Election Process, as well as strategies for resolving them. Despite regulatory discord, the quantity and quality of resources in the ranks of election supervisors, and the fulllment of facilities and infrastructure in resolving disputes in the election/election process, there are still obstacles in practice. As a result, in preparation for the 2024 General Election, an internal strategy in the form of regulatory harmonization, increasing the number and quality of election supervisors, and completing facilities and infrastructure for handling disputes at the General Supervisory Agency (Bawaslu) is required. as well as external strategies to maximize the function of socializing regulations and build understanding among stakeholders to improve the quality of Indonesian democracy.
quality of placements during the pandemic and the applicable sanitary regime as assessed by physiotherapy students from Poland
Authors: Jankowicz-Szymańska Agnieszka , Stefanowicz-Kocoł Anna , Grochowska Aneta
Published: July 2022

Introduction: The COVID-19 pandemic and the related sanitary rigour pose a great challenge for universities preparing young people to work in medical and medicine-related professions, including the profession of a physiotherapist. It is particularly difficult to conduct placements, during which both students and employees of the institution as well as patients will be provided with maximum safety, but at the same time high standards of education will be maintained. The aim of the study was to assess possible changes in the quality of placements that might have occurred during the COVID-19 pandemic and the applicable sanitary regime.
Material and methods: The study was conducted in October 2021 among 67 students of physiotherapy at the University of Applied Sciences in Tarnow, Poland. The sample consisted of both women (n = 49) and men (n = 18) who had completed at least one full work placement prior to the outbreak of the pandemic and at least one full work placement during the pandemic. Students voluntarily filled in a purpose-built electronic questionnaire, in which they responded to 20 questions referring the conditions of placements, cooperation with staff, the atmosphere in the institution and the skills acquired there. They determined on a scale of 1 to 5 (1 – has definitely changed in favour, 5 – has definitely changed in an unfavourable way), how professional practices have changed due to the pandemic and the sanitary regime. Students could also add their comments in the form of recommendations aimed at improving the quality of placements. They were invited to do it with the following statement: Provide an example of a practical solution that would help improve the quality of placements.
Results: According to the respondents, the most unfavourable changes in the quality of placements caused by the pandemic are: increased stress related to placements, worse conditions for learning how to diagnose and plan therapy, limited opportunities to learn about modern methods of therapy and limited opportunities to work directly with the patient. The respondents also noticed positive changes in the quality of placements. These were the opportunity to work in a small group, a better atmosphere in the institution, more help from the staff and better familiarization with the place of the placement.
Conclusions: The pandemic has brought both positive and negative changes in the quality of placements. Monitoring the quality of placements and surveying students’ opinions is a very important tool in improving the quality of education. It is worthwhile to carry out extra quality control studies at times of change to be aware of possible changes in the quality of placements induced by such challenging situations. It was also interesting to notice that students expect some of the changes related to the sanitary regime to persist after the pandemic has ended.
COVİD-19 SÜRECİNDE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Authors: KARAKOÇ Mehtap , COŞKUN Ahmet
Published: July 2022

Türkiye’de Covid-19 süreciyle birlikte işletmeler için başlayan zorlu süreç devlet tarafından bazı destekler sağlanarak aşılmaya çalışılmıştır. Sağlanan desteklerin mükellefler tarafından anlaşılması, uygulanması ve takibi konusunda en önemli görev ise meslek mensuplarına düşmüştür. Bu çalışmada Covid-19 sürecinde meslek mensuplarının yaşadıkları sıkıntıların çalışma hayatlarına, sosyal yaşamlarına ve aile ilişkilerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Uşak ilinde bağımsız olarak kendi mali müşavirlik bürolarında faaliyette bulunan iki kadın, dört erkek olmak üzere altı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ile yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda meslek mensuplarının bu süreçte iş yüklerinde önemli bir artış meydana geldiği, mevzuat karmaşası nedeniyle yaşadıkları belirsizlikler, sağlık konusundaki endişeleri ve gelir kaybından kaynaklanan büyük stres yaşadıkları ortaya çıkmıştır.
Clarifying the ‘Edges’ of Participatory Economics: An Anti-Blueprint ‘Blueprint’, and an Anti-Sectarian ‘Instruction’
Authors: Albert Michael
Published: July 2022

mέta Working Papers’ series ‘Towards (a Better) Postcapitalism: A Handy How-To Guide’ publishes solicited policy papers on aspects of how would a non-dystopian postcapitalism look like. The series focuses on three ‘pillars’: Production | Allocation | Decision Making i.e., how could/would postcapitalist production be like (and who would own the means of production), what shape would the allocation of goods take (and which alternatives to the market economy may be explored), and what would be the main tenets of postcapitalist decision making and democracy. In this paper, Michael Albert revisits certain aspects of PARECON (‘participatory economics’) as a viable postcapitalist model.
Initial Desorption of Reaction Beech Wood
Authors: Majka Jerzy , Sydor Maciej , Prentki Jakub , Zborowska Magdalena
Published: July 2022

The research aimed to obtain empirical data for modeling the initial desorption in reaction wood from the cross-section of the green beech (Fagus sylvatica L.) log. Firstly, we analyzed the chemical composition, macro and microscopic structure of tension and opposite wood tissue. Then, the Equilibrium Moisture Content (EMC) was measured by the Dynamic Vapor Sorption method during the initial desorption. The used air parameters were specific for the mild drying schedule of green beech timber (t = 20, 35, and 50 °C, Relative Humidity (RH) ranging from 95 to 0 %). Relationships between the EMC of reaction wood and drying parameters were modeled using the Response Surface Method (RSM). The tests revealed: different hygroscopic properties of tension and opposite wood, the dependence of EMC value on temperature, and differences between EMC values for initial (first) and second desorption. Moreover, it was confirmed that, during initial desorption, the EMCs of reaction wood are significantly higher than reference EMC data. The differences in the EMC value are up to 0.14 kg/kg (for air with RH above 90 %). The presented polynomial model of the initial desorption of reaction beech wood can improve drying schedules for beech sawn timber with a high amount of reaction tissue.
Design Of A Mobile-Based Geographic Information System Application For The Secretariat Of The Dprd Province Of North Sumatra
Authors: Aldy Alfiansyah  , Prayuda Jaka
Published: July 2022

The North Sumatra DPRD Secretariat already has an official website containing data and information, namely http://dprd-sumutprov.go.id. However, because this system is based on a website, and the location feature is not available, users will not get information about various DPRDs in North Sumatra along with finding locations and routes to the location accurately. The mobile-based Geographic Information System (GIS) for the North Sumatra DPRD Secretariat is a mobile-based GIS application using Fire Goggle Maps that integrates the Global Positioning System (GPS), either via Android or iOS which is directly connected to Google maps which can be accessed via the internet. The purpose of this system was built for the public to get information about the various locations and routes of DPRD in North Sumatra easily and simply because it can be operated wherever and whenever the user is. Users of this system will be taken to the main page which directs the user to login first so that the user can login directly using a google account or create an account. The purpose of creating a user account is to obtain more accurate mapping information when a user searches for the location of the North Sumatra DPRD, Regency/City DPRD, and City. Applications made can present information based on the selection of each type and provide the closest view of the user's position. The application was made to have an impact on the progress of the North Sumatra Regional House of Representatives Secretariat in technology development.
Implementation of CRM (Customer Relationship Management) at UPT Public Health Center Perbaungan Web-Based
Authors: Beni Frandian  , Yudhanata Ridho Dwi , Samsudin Samsudin , Suendri Suendri
Published: July 2022

Public health center is a health service facility that organizes health efforts for the community. Currently, most public health center are still using the old system to record all transaction results, and the data processing is still in manual form so that this method can be time consuming and inefficient. Therefore, the researcher intends to find out and analyze the effect of service quality on patient satisfaction with the customer relationship management method. One of the things that health workers need to know and pay attention to is efforts to improve the quality of services that can have an impact on the good or bad of the patient's assessment of the public health center. The stages of data collection were carried out by conducting interviews, literature studies, and observations. and using the RAD method at the system development stage. The application of the Customer Relationship Management method at the UPT Public health center Perbaungan was built on a web-based basis, with the CRM application it is expected to help attract new patients and also maintain the quality of services provided to patients so that they can continue to assist the marketing process for service satisfaction at the Public health center.
Medical Record Information System with Rapid Application Development (RAD) Method
Authors: Pratiwi Mutiana , Mayola Liga , Kris Hiburan Laoli Vince , Ilhami Arsyah Ulya , Pratiwi Nila
Published: July 2022

Computer technology that is increasingly developing has created a situation that demands everything to be computerized. Science from technology has also changed the way of life of most Indonesians. The presence of information and communication technology affects the technology applied in information systems, especially the input and output mechanisms. One of them is at the Clinic which requires computer technology in its operations. The design of this website also uses 3 stages of Rapid Application Development (RAD) system design, the result of which is a website for a medical record information system. In order for clinical activities to run smoothly at the Clinic, an information system using the Rapid Application Development (RAD) method is needed because the software development process model is classified as an incremental technique and emphasizes short, short, and fast development cycles. Medical record system testing will be tested using Blackbox Testing and User Acceptance Test (UAT) testing.
Rancang Bangun Pot Pintar Berbasis IoT
Authors: Pratiwi Artdhita Fajar , Galih Mustiko Aji  , Arif Sumardiono  , Purwiyanto  , Sari Widya Utami
Published: July 2022

Penelitian ini bertujuan untuk membuat pot pintar yang dapat memelihara tanaman hias dalam ruangan secara otomatis. Penelitian ini diawali dengan membuat desain model pot dalam gambar 3 dimensi dan difabrikasi menggunakan 3D printer.  Pot terdiri dari 3 bagian yaitu bagian bawah untuk tempat penyimpanan kontroler, bagian tengah sebagai tempat air nutrisi dan bagian atas sebagai media tanam. Pot pintar dilengkapi sensor-sensor untuk mendukung pertumbuhan tanaman seperti sensor suhu dan kelembaban udara, soil moisture sensor dan sensor water level untuk kebutuhan nutrisi tanaman. Sistem ini dapat dimonitor dan dikendalikan melalui jarak jauh menggunakan smartphone android jika terhubung dengan wifi. Aplikasi android dibuat menggunakan MIT App Invetor yang dikoneksikan dengan database firebase agar dapat termonitoring melalui jaringan internet dari jarak jauh. Data-data sensor dikirimkan secara real-time dan tersimpan pada database firebase di dalam cloud. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor-sensor di dalam pot mampu memberikan respon secara realtime selama proses pemeliharaan tanaman hias. Aplikasi android yang dibuat dapat menampilkan indikator dan status lingkungan mikro tanaman lebih detail daripada tampilan pada perangkat keras.
Disain dan Implementasi Inverter Satu Fasa Dengan Output Sinusoidal Menggunakan Metode Modulasi SPWM
Authors: Effendi Effendi , Intan Nurul Fajri
Published: July 2022

Invereter satu fasa dengan output sinusoidal pada penelitian ini disusun dengan menggunakan Arduino Uno yang difungsikan sebagai pembangkit gelombang pulsa dimana waktu pulsa ON dan OFF didapatkan dengan menggunakan metode modulasi SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation), modulasi ini membandingkan gelombang referensi berupa sinusoidal yang memiliki frekuensi 50 Hz dengan gelombang carrier berbentuk segitiga dengan frekuensi 2 KHz, untuk mendapatkan waktu masing-masing pulsa tersebut terlebih dahulu dilakukan simulasi dengan menggunakan komputer (program PSIM), selanjutnya dengan menggunakan bahasa pemrograman pada Arduino gelombang pulsa ini digunakan untuk mentriger rangkaian H-Bridge yang disusun dari komponen berupa MOSFET dengan menggunakan bantuan rangkaian TLP 250 sebanyak empat buah. Gelombang output dari rangkaian H-Bridge selanjutnya dihubungkan dengan rangkaian filter yang disusun dari komponen inductor dan kapasitor untuk mendapatkan hasil output dalam bentuk gelombang sinusoidal pada beban yang bersifat resistif sebesar 44 Ohm.
The Outsourcing Theory: Approach, Decision and Corporate Social Responsibility
Authors: Soriano-Sandoval José Luis , Alarcón-Sánchez Karla María
Published: July 2022

Purpose.The purpose of the research is to present, from the management field, an updated approach to Outsourcing theory and how this theory converges with sustainable approaches to corporate social responsibility, such as the Triple Button Line and the Stakeholders theory. The foregoing allows us to propose an updated and more up-to-date theoretical model, attached to the guidelines of the Oslo Manual and the objectives of sustainable development. Methodology. The document was prepared through a review of specialized literature on outsourcing theory and theories related to sustainable development. Generating a theoretical discussion, providing a new updated and complete theoretical model regarding outsourcing. Findings.The document allows to propose a new theoretical model that, in turn, helps managers in making decisions regarding the use of outsourcing and reduce uncertainty, regarding the appropriate and/or feasible scenarios for the acquisition of service. Originality. The current literature document related to the theory of outsourcing and incorporates it with theories of sustainability and the environment, generating a broad and practical theoretical framework for managers and/or decision makers in the company. Conclusions and limitations. The outsourcing theory must incorporate issues related to sustainability, such as Corporate Social Responsibility, and direct it to practical application in decision-making related to the service. The document is limited to theoretical issues, inviting to continue with its empirical validation in future investigations.
Sustaining and Scaling Pedagogic Innovation in Sub-Saharan Africa: Grounded Insights For Teacher Professional Development
Authors: Hassler Bjoern , Hennessy Sara , Hofmann Riikka
Published: July 2022

Developing sustainable and scalable educational initiatives is a key challenge in low-income countries where donor-funded short-term projects are limited by both contextual factors and programme design. In this concept paper we examine some of the issues related to in-service teacher development in the context of sub-Saharan Africa, grounded predominantly in our experiences of over 5 years of iteratively developing, refining and evaluating an intensive school-based professional learning programme for primary school teachers. “OER4Schools” integrates interactive pedagogy, Open Educational Resources (OER) and use of mobile devices (where available). The focus of this paper is on identifying what the main factors are perceived to be in sustaining and scaling up such a programme, from the perspectives of participating teachers, workshop facilitators and the research team. Synthesising our previous research and drawing on recent work in the field, we identify the key characteristics of effective and sustainable professional learning in low-resourced contexts. Such characteristics include effective peer facilitation, school-based active learning, explicit programme structure, appropriate scheduling and resourcing, and mitigating resource constraints through use of OER. Our conclusions thereby offer insights concerning the importance and impact of wider influences on participation and engagement of stakeholders and lead to recommendations for programme design and implementation, that should be taken on board by future initiatives.
Challenges and Opportunities for use of Social Media in Higher Education
Authors: Anderson Terry
Published: July 2022

Likely the most significant and life changing technologies of the 21st Century is the adoption of social media as major components of commercial, entertainment and educational activities. In this article, I overview the supposed benefits of the application of these tools within formal higher education programs. I then discuss the disadvantages and challenges, with a focus on the paradox that accompanies convenience and value in use, with loss of data control.  It is likely that we will continue to see both authorized and unauthorized use of data that we have created for both personal and institutional use. I conclude by examining some of the solutions proposed and tested to resolve this challenge. I then overview two possible solutions - the first focused on institutions creating and managing their own social media and the second an emergent technical solution whereby users keep control of their data, while sharing and growing in multiple social contexts.
EVALUATION OF USER EXPERIENCE TLX TRAINING GATE FOR COMPETITIVE PROGRAMMING LEARNING USING USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE AND SYSTEM USABILITY SCALE
Authors: Saputra Guntur Eka , Rakhmi Khalida  , Ratu Nurmalika
Published: July 2022

Usability is a measurement of software applications to determine how easy the software is. Usability testing is done by involving end users or it can also involve experts. User Experience Questionnaire (UEQ) and System Usability Scale (SUS) are two approaches that can be used to measure Usability. Based on the provisions for determining the results of the SUS assessment, the percentile rank score, which is seventy-five, the results of the respondents' assessment on the TLX Training Gate application, the user acceptance level is in the acceptable category, the scale grade level is in category C, and the rating adjective is in the good category and with UEQ approach There are 3 (three) scales in the Above Average range and 2 (two) scales still below average, and 1 on the good scale. The result of the stimulation score (1,35) and attractiveness (1,27) because this system is attractive and comfortable for students so that the value of this aspect has a positive impression. Based on research, for 6 (six) aspects this shows that system development is needed so that students as users can maximize their learning potential in competitive programming learning
PEMANTAUAN KASUS PENYEBARAN COVID-19 BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK REACT JS DAN API
Authors: Tri Sulistyorini  , Sova Erma , Ramadhan Rafli
Published: July 2022

The world has been attacked by the pandemic of coronavirus, starts from 2019 until this day, 2022. Coronavirus was detected in Indonesia started from 2020, specifically on March, 2020. The coronavirus or severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the virus which attacks human’s respiratory system. It is also known as COVID-19. The virus may cause mild illnesses of human’s respiratory system, severe lung infections, and even death. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is categorized as the new infectious disease to human. The virus attacks anyone, such as elderly, adult, children, toddler, pregnant women, and breastfeeding mothers. Utilization of information technology that continues to develop can be felt in various fields. Such as the fields of education, government, health, social culture and so on. Information about COVID-19 is always needed by the people of Indonesia, even abroad. Utilization of this website-based technology can help the public in obtaining up to date information. Website application built using React JS framework and API. According to the problems experienced now, a website was created to monitor and provide accessible information to the public regarding the spread of COVID-19 virus cases in Indonesia and the entire world as well. People could approach the website called Covices which was created in programming languages, such as React Js and API.
Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Eksternal dari PT. Asabri
Authors: Baeha Ashri Azhari , Nasution Bismar , Sunarmi Sunarmi , Siregar Mahmul
Published: July 2022

PT. ASABRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan asuransi wajib bersifat sosial dengan memberikan perlindungan dasar bagi peserta ASABRI serta keluarganya. Namun saat ini penyelenggaraan PT ASABRI belum optimal akibat kesalahan dalam tata kelola dana investasi, hal itu didasarkan hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan di mana sejak Tahun 2012 PT. ASABRI melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana atau iuran peserta yang digunakan untuk investasi beresiko hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 22,78 Triliun. Oleh karena ini tulisan ini bertujuan untuk mengetahui rezim hukum pengaturan PT. ASABRI sebagai lembaga asuransi wajib bersifat sosial, serta menganalisis kepastian hukum terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas eksternal dari PT. ASABRI. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat ketidakpastian hukum mengenai kewenangan OJK dalam mengawasi PT. ASABRI. Pada satu sisi OJK adalah pengawas seluruh perusahaan jasa keuangan, nama pada sisi lain OJK tidak dapat mengawasi PT. ASABRI karena PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia tidak mencantumkan OJK sebagai pengawas eksternal PT ASABRI. Setelah permasalahan PT ASABRI terjadi, PP No. 54 Tahun 2020 diundangkan sebagai perubahan dari PP No. 102 Tahun 2015, dimana perubahan peraturan tersebut, mengatur OJK sebagai pengawas eksternal di PT ASABRI. Meskipun demikian, sampai saat ini tindaklanjut dari OJK terkait pengawasan terhadap PT ASABRI belum terealisasi, dikarenakan proses pembentukan regulasi yang masih dalam tahap koordinasi antara sesama pengawas eksternal di PT ASABRI.
Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Authors: Siregar Annisa , Saidin OK. , Leviza Jelly
Published: July 2022

Pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM saat ini sangat penting, dikarenakan banyak nya kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu kasus seperti pada putusan No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang merupakan sengketa merek ”Mawar Super Laundry”, dikarenakan kelalaian atau telat mendaftarkan merk Mawar Super Laundry, merek ini pun didaftarkan oleh pihak Tergugat yang memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut sampai mendapatkan sertifikat merek No IDM000612703. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan urgensi Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perlindungan Hukum nya, serta melihat fakta-fakta dalam Putusan No 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 yang kemudian di analisa dan dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, kesepakatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kurangnya informasi dan kekhawatiran akan pembiayaan pada saat pendaftaran merek menjadikan UMKM enggan untuk mendaftarkan mereknya.
Oncologia de Precisão nos tumores gastrointestinais
Authors: Peixoto Renata D'Alpino , Jácome Alexandre A.
Published: July 2022

Neste capítulo, apresentamos as principais anormalidades moleculares com implicações terapêuticas de cada tumor gastrointestinal e os resultados dos ensaios clínicos executados que permitiram a incorporação de novas terapias personalizadas na Oncologia Gastrointestinal.
Oncologia de Precisão no câncer de mama
Authors: Reinert Tomás , Mano Max Senna
Published: July 2022

Neste capítulo, descreveremos os conceitos mais importantes relacionados com Medicina de Precisão em Oncologia mamária, com ênfase em biomarcadores com aplicabilidade clínica atual. A descoberta e a validação de novos alvos terapêuticos moleculares são prioridades.
Oncologia de Precisão em tumores ginecológicos
Authors: Souto Andreza Karine de Barros Almeida
Published: July 2022

A variabilidade intrínseca ao paciente, com mudanças no perfil molecular da doença primária para metastática e ao longo do tratamento, apresenta desafios à Medicina Personalizada. Neste capítulo, serão descritos os principais cânceres ginecológicos, delineando seus potenciais biomarcadores, genes drivers e terapias dirigidas.
Oncologia de Precisão em tumores raros
Authors: Melo Andréia Cristina de , Baltar Laís
Published: July 2022

Tumores raros, que podem ser subconjuntos moleculares de grupos mais incidentes de uma forma geral, têm desafios adicionais. Como acontece com qualquer doença rara definida molecularmente, o diagnóstico depende da realização de um teste. É nessa conjuntura que a Oncologia de Precisão e seus desdobramentos se inserem no contexto dos tumores raros.
Landscape de biomarcadores preditivos tumorais e agnósticos de tumor na Oncologia
Authors: Dienstmann Rodrigo
Published: July 2022

Atualmente, o tratamento do câncer é cada vez mais influenciado por uma estratificação molecular do tumor, em que terapias-alvo são prescritas para subpopulações de pacientes com variantes genômicas específicas. Neste capítulo, abordamos o panorama dos biomarcadores que são utilizados para seleção de terapias-alvo hoje e os desafios da Oncologia de Precisão no futuro.
O futuro da Oncologia de Precisão
Authors: Bretas Gustao de Oliveira , Goncalves Aline Coelho , Ferreira Carlos Gil
Published: July 2022

Devido aos avanços no entendimento de biologia molecular, ao desenvolvimento de ferramentas para sequenciamento de última geração (NGS) e à identificação de assinaturas moleculares, além do desenvolvimento de drogas que sejam capazes de atuar em seus alvos, a Medicina de Precisão se tornou uma realidade na Oncologia, mas ainda restrita aos grandes centros. Neste capítulo, discutimos algumas direções em relação ao futuro da Oncologia de Precisão e seus principais desafios e oportunidades.
Landscape de biomarcadores preditivos germinativos na Oncologia
Authors: Garicochea Bernardo , Souza Andressa Katine , Bulcao Marcela
Published: July 2022

Genes que caracterizam padrões sindrômicos típicos estão associados a mutações em até 10% de todos os cânceres. A herança de genes com variantes que podem aumentar sutilmente o risco para câncer cria uma outra categoria de casos de predisposição a câncer, chamada de herança poligênica. Pacientes com síndromes de câncer hereditário têm, portanto, uma característica em comum: uma herança germinativa.
Oncologia de Precisão em tumores de cabeça e pescoço
Authors: Marchi Pedro De
Published: July 2022

Neste capítulo, são abordados os principais testes moleculares a serem realizados em pacientes com câncer de cabeça e pescoço que apresentam implicações clínicas. O capítulo está dividido em três partes: carcinoma escamoso de cabeça e pescoço, câncer de glândula salivar e câncer de tireoide.