bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Ethos do olhar viajante na ficção de Samuel Rawet e João Gilberto Noll
Authors: Cardoso Bruno , Pires Maria Isabel Edom
Published: March 2019

Traçando um olhar comparatista entre as obras dos escritores Samuel Rawet e João Gilberto Noll, o artigo explora o deslocamento como estratégia narrativa recorrente na obra desses dois ficcionistas. Com esse enfoque, partindo das reflexões teóricas de Sérgio Cardoso (1995) sobre a diferença fenomenológica que a experiência de viagem instala entre o olhar e o ver, analisa-se como os personagens deambulantes de Rawet e Noll, em seus périplos pelos espaços urbanos, estabelecem um modo sensível de perscrutar/olhar a paisagem.
Applications of DSGE Models in Central Banking: Key Issues Explored During Research Workshop of the National Bank of Ukraine
Authors: Kiiashko Sergii
Published: March 2019

This paper reviews a research workshop that was held by the National Bank of Ukraine (NBU) in November 2018 on the application of DSGE models in central banking. We summarize the discussion of the advantages and drawbacks of DSGE modeling and potential ways to resolve issues and improve the models. Furthermore, this paper provides guidance on using DSGE models for forecasting and policy analysis.
Applications of MaxSAT in Data Analysis
Authors: Berg Jeremias , Hyttinen Antti , Järvisalo Matti
Published: March 2019

We highlight important real-world optimization problems arising from data analysis and machine learning, representing somewhat atypical applications of SAT-based solver technology, to which the SAT community could focus more attention on. To address the problem of current lack of heterogeneity in benchmark sets available for evaluating MaxSAT solvers, we provide a benchmark library of MaxSAT instances encoding different data analysis and machine learning problems. By doing so, we also advocate extending MaxSAT solvers to accept real-valued weights for soft clauses as input via the presented problem domains in which the use of real-valued costs plays an integral role.
Two flavors of DRAT
Authors: Rebola Pardo Adrian , Biere Armin
Published: March 2019

DRAT proofs have become the de facto standard for certifying SAT solvers’ results. State-of-the-art DRAT checkers are able to efficiently establish the unsatisfiability of a formula. However, DRAT checking requires unit propagation, and so it is computationally non-trivial. Due to design decisions in the development of early DRAT checkers, the class of proofs accepted by state-of-the-art DRAT checkers differs from the class of proofs accepted by the original definition. In this paper, we formalize the operational definition of DRAT proofs, and discuss practical implications of this difference for generating as well as checking DRAT proofs. We also show that these theoretical differences have the potential to affect whether some proofs generated in practice by SAT solvers are correct or not.
Tuning Parallel SAT Solvers
Authors: Ehlers Thorsten , Nowotka Dirk
Published: March 2019

In this paper we present new implementation details and benchmarking results for our parallel portfolio solver TopoSAT2. In particular, we discuss ideas and implementation details for the exchange of learned clauses in a massively-parallel SAT solver which is designed to run more that 1, 000 solver threads in parallel. Furthermore, we go back to the roots of portfolio SAT solving, and discuss the impact of diversifying the solver by using different restart- , branching- and clause database management heuristics. We show that these techniques can be used to tune the solver towards different problems. However, in a case study on formulas derived from Bounded Model Checking problems we see the best performance when using a rather simple clause exchange strategy. We show details of these tests and discuss possible explanations for this phenomenon.

As computing times on massively-parallel clusters are expensive, we consider it especially interesting to share these kind of experimental results.
Modifikasi Vanilin Dengan Asam p-Hidroksi Benzoat Dan Uji Aktivitasnya Terhadap Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus dan Candida albicans
Authors: Hasanah Faridlatul , Wirman Adia Putra
Published: March 2019

Penemuan senyawa antimikroba baru merupakan hal yang menarik untuk terus dikembangan, hal ini disebabkan meningkatnya resistensi antimikroba secara global. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa baru yaitu vanilil para hidroksibenzoat (vanilil p-hidroksibenzoat) yang diharapkan memiliki aktivitas antimikroba. Penelitian diawali dengan mensintesis vanilil p-hidroksibenzoat melalui reaksi reduksi dan esterifikasi. Senyawa vanillin direduksi terlebih dahulu menjadi vanilil alkohol untuk meminimalisasi halangan sterik pada reaksi esterifikasi. Senyawa hasil reduksi dilanjutkan reaksi esterifikasi menggunakan metode Steglich dengan asam para hidroksibenzoat. Senyawa yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), spektroskopi MS, dan spektroskopi NMR. Senyawa ester yang terbentuk mempunyai titik leleh dari yaitu 152-154 oC dengan rendemen 55,90%. Hasil elusidasi struktur dengan FTIR dan spektrum 1H-NMR menunjukkan kesesuaian dengan senyawa yang diinginkan yaitu vanilil p- hidroksibenzoat. Daya antimikroba senyawa vanilil p-hidroksibenzoat terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 200 dan 400 ppm termasuk kategori lemah. Sedangkan pada konsentrasi 600 ppm dikategorikan sedang. Uji aktivitas terhadap Pseudomonas aeroginosa pada konsentrasi 200 dan 400 ppm termasuk kategori sedang dan pada konsentrasi 600 ppm dikategorikan kuat. Senyawa hasil sintesis tidak memiliki aktivitas sebagai antijamur.
Analisis Pengaruh Keberadaan BPJS Kesehatan Terhadap Kelangsungan Usaha Apotek Di Kota Padang
Authors: Rizal Rosiana , Surya Sara
Published: March 2019

Jumlah penduduk untuk wilayah Kota Padang pada tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sejumlah 902.000 jiwa, dan yang sudah menjadi peserta BPJS kesehatan ± 711.496 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2015, jumlah kepesertaan mengalami kenaikan dengan persentase 16,34% dan penurunan jumlah apotek dari 580 apotek menjadi 570 apotek dalam kurun waktu satu tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Padang adalah peserta BPJS Kesehatan yang menerima pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan oleh BPJS. Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisis tingkat keuntungan apotek sebelum dan sesudah adanya klinik mitra BPJS Kesehatan di sekitarnya, menganalisis tingkat pertumbuhan omzet apotek sebelum dan sesudah adanya klinik mitra BPJS Kesehatan di sekitarnya, menganalisis perubahan jumlah pembeli yang datang ke apotek sebelum dan sesudah adanya klinik mitra BPJS Kesehatan di sekitarnya, menganalisis perubahan jam buka apotek sebelum dan sesudah adanya klinik mitra BPJS Kesehatan di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Guna mencapai tujuan penelitian, di dalam penelitian ini digunakan alat analisis uji validitas dan reabilitas untuk mengukur keakuratan kuesioner yang disebar, dan uji beda berhubungan (paired sample t-test) guna mengetahui apakah terdapat perbedaan dari dampak adanya klinik mitra BPJS Kesehatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada variabel keuntungan t-hitung>t-tabel (2,979>1,660), omzet penjualan t-hitung>t-tabel (2,463>1,660), dan jumlah jam kerja t-hitung>t-tabel (4,368>1,660), tetapi tidak ada perubahan pada variabel jumlah pembeli t-hitung<t-tabel (0,854<1,660).
Kajian Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Di Ruang Intensive Care Unit (ICU) Di Salah Satu Rumah Sakit Swasta Di Bandung
Authors: Anggriani Ani , Lisni Ida , Kusnandar Kusnandar
Published: March 2019

Intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai permasalahan dan ancaman global bagi kesehatan terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik dan infeksi nosokomial lebih banyak terjadi di ruang Intensive care unit (ICU). Faktor peningkatan resistensi antibiotik di ruang ICU meliputi penggunaan obat antibiotik dengan spektrum yang luas, kemudahan terjadinya cross-transmission, dan gangguan pertahanan tubuh pasien yang dirawat di ruang ICU. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menilai penggunaan antibiotik pada pasien yang dirawat di ICU di salah satu RS swasta di Bandung. Penelitian dilakukan menggunakan metode observasional dengan pengumpulan data secara retrospektif dan konkuren, dan penyajian data secara deskriptif meliputi data hasil analisis kuantitatif yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, diagnosa, penggunaan obat antibiotik dan data analisis kualitatif yaitu berdasarkan indikasi, dosis pemberian, interval waktu pemberian, lama waktu pemberian, kombinasi, dan interaksi obat. Analisis kuantitatif penggunaan antibiotik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan secara bermakna, berdasarkan usia paling banyak usia 65 tahun ke atas, berdasarkan diagnosa terbanyak adalah gastroenteritis akut dan stroke infark, sedangkan antibiotik paling banyak digunakan di ruang ICU adalah antibiotik seftriakson. Analisis kualitatif dinilai kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan indikasi penyakit 100%, berdasarkan dosis pemberian 100%, berdasarkan interval waktu pemberian antibiotik 92,31%, berdasarkan lama waktu pemberian antibiotik 92,31%, berdasarkan kombinasi sinergis terjadi pada penggunaan antibiotik seftriakson dengan meropenem, seftazidim dengan levofloxacin, dan metronidazol dengan levofloxacin masing-masing 7,69%. Berdasarkan interaksi, terjadi interaksi mayor pada obat deksametason dengan levofloksasin (7,69%) dan moderate pada obat seftriakson dengan furosemid (7,69%). Antibiotik seftriakson paling banyak digunakan di ruang ICU. Dari kajian rasionalitas diketahui adanya kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan indikasi penyakit, dosis pemberian, interval waktu pemberian, lama waktu pemberian, dan penggunaan kombinasi antibiotik. Terjadi interaksi obat signifikan secara klinis.
Perbaikan Gejala Neuropati Pada Pemberian Kombinasi Vitamin B Untuk Pasien Neuropati Diabetikum
Authors: Pinzon Rizaldy Taslim , Sanyasi Rosa De Lima Renita
Published: March 2019

Neuropati diabetikum (ND) adalah komplikasi utama yang sering muncul pada pasien diabetes mellitus (DM). Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas vitamin B kombinasi terhadap gejala klinis ND dan QoL (kualitas hidup/quality of life) pada pasien DM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian one group pre and post test design pada pasien DM dengan ND. Setiap subjek mendapatkan kombinasi vitamin B yang terdiri dari: vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12 dengan dosis masing-masing secara berurutan: 100 mg, 100 mg, 5000 mcg. Gejala klinis ND diukur dengan menggunakan Total Symptom Score (TSS). Angka QoL diukur dengan menggunakan kuesioner SF-8. Penilaian gejala dilakukan sebanyak 5 kali, dari penilaian awal hingga 3 bulan. Ada 104 subjek pada awal penelitian. Tujuh subjek tidak dapat mengikuti penelitian sampai selesai, sehingga tersisa 97 subjek pada akhir penelitian. Ada perbaikan gejala ND, yang meliputi sensasi nyeri tertusuk, sensasi nyeri terbakar, kesemutan, dan rasa kebas/baal, setelah pemberian kombinasi vitamin B. Perubahan tersebut bermakna secara statistik (p<0,0001). Hasil serupa juga tampak pada QoL. Ada perbaikan QoL dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Perbedaan tersebut bermakna secara statistik (physical component summary dengan p<0,0001 dan mental component summary dengan p=0,0001). Kombinasi vitamin B efektif untuk memperbaiki gejala klinis dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien ND.
Aplikasi Integrasi Pupuk NPK Dengan Waktu Pemberian Pupuk Organik Cair Pada Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.)
Authors: Ayal Yance N , Kesaulya Henry , Matulessy Francina
Published: March 2019

This research was aimed to get the optimum NPK fertilizer dosage with the time of liquid organic fertilizer application to support the growth and yield of pakcoy (Brassica rappa L.). The study used a Randomized Block Design with three replications. Observation variables included plant height, leaf number, leaf area, total plant weight, root length, root weight and total plant weight percentage. The results showed that N0 (without NPK fertilizer) was the best based on the plant height and leaf number. Liquid organic fertilizer given at 3-time applications per plant (W3) contributed significantly to leaf number at 35 days after planting and gave the highest yield of leaves, with 17,45 leaves. The treatment of NPK compound fertilizer dosage with the time of liquid organic fertilizer gave significant effects on the leaf area, total plant weight, root length, and root weight.

Keywords: liquid organic fertilizer, NPK, pakcoy

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis pupuk NPK dengan waktu plikasi pupuk organik cair yang tepat untuk menunjang pertumbuhan danp roduksi tanaman pakcoy (Brassica rappa L.). Penelitian mengunakan Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Peubah-peubah pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, berat total tanaman, panjang akar, berat akar dan persentase berat total tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan N0 (tanpa pupuk NPK) merupakan yang terbaik dari penelitian ini terhadap parameter tinggi tanaman dan jumlah daun. Waktu pemberian pupuk organik cair 3 kali/tanaman (perlakuan W3) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap jumlah daun 35 hari setelah tanam dan menghasilkan daun terbanyak dengan jumlah 17,45 helai. Perlakuan dosis pupuk majemuk NPK dengan waktu pemberian pupuk organik cair memberikan pengaruh yang nyata sampai sangat nyata terhadap luas daun, berat total tanaman, panjang akar serta berat akar.

Kata kunci: NPK, pakcoy, pupuk organik cair
Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Kacang Tanah (Arachis hipogeae L.) di Desa Werwaru Kecamatan Pulau Moa
Authors: Oraplawal Marlin J , Haumahu Johanis P , Risamasu Robby G
Published: March 2019

This study was aimed to determine the limiting factors for peanut plants found in the field and establish land suitability class for peanuts in Werwaru Village, Moa Island Sub-District Western South Maluku District. The method used in this research was survey method. Distance observation was free survey, by using identification observation type (boring), and pit profile. Based on the actual land suitability assessment, it was known that in the research location there were several characteristic and quality factors of the land that became the limiting factors on the growth of peanut crops, i.e: rainfall factor during growth period (wa), effective depth (r), C-organic (nr), slope (s). Based on the land area improvement action for peanut crops were in the S2 and S3 classes. The recommended land units for peanut plants were: for class S2: L0a1D, L0a3A, L0a3B, L0a3C, L0a3D, L1a1D, L1a3B, L2a1D, L2a3B with area 1942,13 ha or 36.1 percent and S3: L0a2E, L1a2E, L2a2E covering an area of 219.12 ha or 4.1 percent.

Keywords: evaluation of land suitability, peanuts, Werwaru Moa Island

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan factor-faktor pembatas untuk tanaman kacang tanah yang terdapat di lapangan dan menetapkan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kacang tanah di desa Werwaru Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Jarak observasi yang digunakan adalah free survey, dengan menggunakan tipe pengamatan identifikasi (boring), dan profil pit. Berdasarkan hasil penilaiaan kesesuaian lahan aktual diketahui bahwa pada lokasi penelitian terdapat beberapa faktor karakteristik dan kualitas lahan yang menjadi faktor pembatas terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah yakni: faktor curah hujan pada masa pertumbuhan (wa), kedalaman efektif (r), C-organik (nr), Kemiringan lereng (s). Berdasarkan tindakan perbaikan satuan lahan yang direkomendasikan untuk tanaman kacang tanah yaitu pada kelas S2 dan kelas S3. Satuan lahan yang direkomendasikan untuk tanaman kacang tanah yakni: Untuk kelas S2: L0a1D, L0a3A, L0a3B, L0a3C, L0a3D, L1a1D, L1a3B, L2a1D, L2a3B dengan luas 1942,13 ha atau 36,1 persen dan S3: L0a2E, L1a2E, L2a2E dengan luas 219,12 ha atau 4,1 persen.

Kata kunci: evaluasi kesesuaian lahan, kacang tanah, Werwaru Pulau Moa
Pengaruh Aplikasi Biostimulan Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi (Brassica juncea L.)
Authors: Saban Rismawaty , Kesaulya Henry , Nendissa Jeanne I
Published: March 2019

This study aimed to determine the effect of different biostimulant applications (solid and liquid) on the growth and yield of mustard plants. This study used a single factor Randomized Block Design (RBD), consisting of solid or liquid biostimulant treatment, each has twelve levels, i.e. K0 = without biostimulant, K1 = NPK 1 g per plant, solid and liquid biostimulant each consisting of 10 treatments = B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Solid biostimulant was given at 2.5 g per plant and liquid biostimulant at 10 ml per plant. The results showed that liquid biostimulant gave a significant effect on plant height, crop fresh weight, and crop dry weight; whereas solid biostimulant gave a very significant effect on entire weight, i.e. fresh weight of mustard plant, fresh root weight, and crop dry weight. The best treatment for liquid biostimulant was B1 treatment; whereas for the solid biostimulant was B7 treatment.

Keywords: biostimulant, mustard, growth, yield

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi biostimulan yang berbeda (biostimulan padat dan cair) terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok faktor tunggal yang terdiri dari perlakuan Biostimulan (padat dan cair) yang masing-masing perlakuan terdapat dua belas taraf (P): K0 = tanpa biostimulan, K1 = NPK 1 g/tan, Biostimulan padat dan cair masing-masing terdiri dari 10 perlakuan = B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Biostimulan padat 2.5 g/tan dan biostimulan cair 10 ml/tan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biostimulan cair memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman sawi, berat segar tanaman, dan berat kering tanaman, sedangkan biostimulan padat memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap semua bobot berat tanaman sawi yaitu berat segar tanaman, berat segar akar, dan berat kering tanaman. Perlakuan terbaik untuk biostimulan cair adalah perlakuan B1, sedangkan untuk biostimulan padat perlakuan yang terbaik adalah perlakuan B7.

Kata kunci: biostimulan, sawi, pertumbuhan, produksi
DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Authors: Hadi Abd.
Published: March 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian akan menerima dana bantuan pemberdayaan Desa dari seperti yang dijanjikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sistem sosial budaya yang berwujud desa adat dan hukum adat inilah yang secara empirik menjadi perisai, pengawal, pemelihara, dan penjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat hukum adat di daerah sejak dahulu kala, dari masa sebelum merdeka, pasca kemerdekaan sampai sekarang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara harus diakui bahwa unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah masyarakat hukum adat; mereka telah ada jauh sebelum NKRI berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (asas Ad Prima Facie). Ketentuan hukum yang menyatakan penghormatan dan pengakuan semu terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas sumber daya alam (pseudo legal recognition) secara eksplisit dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan sektoral terutama dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan pemerintahan daerah, antara lain seperti: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Kata kunci: desa adat, hukum ketatanegaraan
OPTIMALISASI PENYELESAIAN HUKUM BAGI PRODUSEN PEDAGANG JAJAN PASAR YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA (Studi Kasus Home Industry di Kabupaten Lamongan)
Authors: Afiyah Siti
Published: March 2019

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbukti masih banyaknya produk pangan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengetahuan produsen dan konsumen atas standar kualitas produk yang sehat dan aman dikonsumsi, bahkan masih ada konsumen yang mau membeli produk karena harganya terjangkau tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kesehatanya. Ibu-ibu rumah tangga sebagai pelaku kegiatan produksi makanan di Kabupaten Lamongan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk para pelaku usaha mendapatkan keuntungan, hal ini dikarenakan bisnis makanan merupakan bisnis yang sudah sangat terkenal dengan oleh-oleh khas Lamongan. Manajemen produksi pemasaran mempunyai strategi yang tepat untuk dapat bersaing dengan sehat antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode pendekatan kualitatif,karena untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Disamping itu wawancara kepada produsen yang dilengkapi dengan mencatat data yang ada dilapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi home industry untuk tidak menggunakan bahan sintetik  pada bidang usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan untuk terjun kemasyarakat serta dapat melindungi konsumen dari peredaran pangan industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna berbahaya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci: optimalisasi hukum, dan zat pewarna berbahaya
HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI
Authors: Afifah Wiwik
Published: March 2019

Budaya patriarki mendominasi nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini menyebabkan pola perilaku, kebiasaan, peratuan perundang-undangan hingga sektor ekonomi, politik dan agama memiliki perspektif patriarki pula. Hal ini berdampak pada posisi perempuan yang sub-ordinat, marjinal, rentan mendapatkan kekerasan dan multi beban. Pengaturan perlindungan perempuan bersumber dari konstitusi maupun konvensi Internasional. Jaminan perlindungan hukum perempuan tertuang dalam konstitusi secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laik-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang secara umum masih bersifat netral gender. Sedanngkan perempuan membutuhkan affirmative action untuk mengejar ketertinggalannya agar dapat sejajar dengan laki-laki. UUD 1945 juga telah mengalami perubahan yang signifikan untuk memberikan jaminan tersebut. Perlindungan hukum memiliki 2 arus baik sebagai upaya preventif maupun upaya penanganan. Jaminan keberadaan dan pemenuhan hak asasi manusia pada perempuan merupakan perlindungan hukum bersifat preventif yang harusnya eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dibawahnya engatur secara lex specialis. Meski ini merupakan perjalan panjang, Namun harus tetap konsisten dijadikan upaya penegakan Hak asasi perempuan. Begitu pula pada perlindungan hukum sebagai langkah penanganan pada problematika penegakan hak perempuan. Secara umum, pengakuan hak asasi perempuan sebagai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tertuang dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D. Secara spesifik terdapat 11 rumpun hak yang melindungi perempuan.Kata kunci: diskriminasi, hak asasi perempuan
HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
Authors: Yuriswanto Adam , Mahyani Ahmad
Published: March 2019

Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang memprihatinkan, sehingga pemerintah membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan memberikan pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia terhadap pelaku. Permasalahannya apakah hukuman kebiri  sebagai pidana tambahan sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini bahwa hukuman kebiri sebagai pidana tambahan telah sesuai dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menganut teori gabungan dengan menimbulkan efek jera dan pemberian manfaat melalui proses rehabilitasi. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual belum ada peraturan pelaksanaan teknisnya. Dibutuhkan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri sebagai acuan dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada, sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia.Kata kunci: pedofilia, kebiri, sistem pemidanaan
IDENTITAS, LEGALITAS DAN LOKASI USAHA DALAM E-COMMERCE
Authors: Sahetapy Wilma Laura
Published: March 2019

Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi terutama dalam penggunaan internet telah memberikan pengaruh kepada penggunaan secara menyeluruh pada banyak aspek kehidupan sehari-hari khususnya perdagangan. Posisi lemah dan kepercayaan konsumen dalam perdagangan transaksi elektronik atau disebut dengan transaksi e-commerce, perlu diberikan perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang mana lebih menggambarkan dan menganalisis data sekunder dan didukung data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan kosumen dalam transaksi e-commerce. Hasil dalam penelitian ini memberikan alternatif perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce yaitu berupa identitas, legalitas dan lokasi usaha. Ketiga perlindungan tersebut terintegrasi melalui sebuah sistem yaitu Nomor pokok wajib pajak.Kata kunci: transaksi e-commerce, perlindungan konsumen
EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA
Authors: Afifah Wiwik
Published: March 2019

Setiap tahun terjadi urbanisasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Diantaranya adalah menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Namun keberadaan PRT dalam hukum di Indonesia belum mendapatkan pengakuan yang konsisten dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini perlindungan hukum yang bersifat lex specialis belum ada sehingga keberadaan dan jaminan perlindungan hukum bagi PRT dapat dianggap belum diberikan oleh Negara. Sehingga penulis menganggap penting adanya kajian eksistensi perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. PRT tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan karena sifat pekerjaannya yang informal. Namun terdapat 9 kebijakan yang memberikan perlindungan hukum secara umum pada PRT sebagai manusia yang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, perlakuan yang adil. Hanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang secara eksplisit menunjukkan adanya perlindungan pada PRT sebagai bagian dari anggota keluarga. Perlindungan hukum baik preventif maupun represif tengah diupayan oleh Negara, namun respon yang lambat atas penyusunan peraturan perundang-undangan tidak mampu membendung banyaknya diskriminasi, kekerasan, hubungan kerja tidak setara pada PRT. Penyusun kebijakan sedainya segera menyusun undang-undang perlindungan PRT.Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja rumah tangga
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Authors: Cahyadi Annang
Published: March 2019

Pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN harus menerapkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip Good Corporate Gover-nance yang dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance, dengan menerapkan prinsip GCG secara otomatis BUMN telah melakukan keterbukaan informasi yang bersifat transparan. Keterbukaan informasi sangat penting dalam pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN. Penulis menemukan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN telah memperhatikan prinsip-prinsip GCG khususnya transparansi, hal ini terdapat adanya E-Procurement di setiap website BUMN. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan atas tidak terlaksanannya prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN yaitu melaporkan kepada KPPU bahwa telah terjadi pelanggaran transparansi yang berptensi terjadinya persekongkolan tender.Kata kunci: prinsip, e-procurement, barang, jasa
MENYOAL PEMAHAMAN HAK DALAM PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 2007
Authors: Michael Tomy , Kleden Kristoforus Laga
Published: March 2019

Secara normatif dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 bahwa â€œsetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannyaâ€ dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan â€œSetiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilanâ€. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39-1999 bahwa â€œSetiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sahâ€ dan â€œPerkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganâ€. Pemaknaan dua pasal tersebut apabila dikaitka dengan PPY 2007 maka akan menimbulkan pemrasalahan hukum yaitu bagaimana pemenuhan hak perkawinan LGBT di Provinsi Jawa Timur menurut PPY 2007 dan jalan keluar rasional untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian maka pemenuhan hak perkawinan bukanlah teleologi ds karena dengan ada perlakuan tidak diskriminatif saja merupakan kemajuan dalam masyarakat.Â  Perlakuan tidak diskriminatif dapat berupa tidak ada persekusi terhadap LGBT atau waria, penerimaan di tempat kerja hingga tersedianya sarana untuk melakukan hiburan. Saran yang diperoleh yaitu agar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur memberikan pemahaman atas hak LGBT melalui pertemuan ilmiah atau seminar ilmiah.Kata kunci: pekawinan, hak, PPY 2007
Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa
Authors: Febriansyah Ferry Irawan
Published: March 2019

Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normative tentang hukum positif yang menitik beratkan pada analisis norma perundang-undangan, yang pada dasarnya bersifat preskriptif yaitu ketentuan-ketentuan dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan logika Deduksi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.Kata kunci: keadilan, Pancasila, filosofi
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis
Authors: Salia H Erli
Published: March 2019

The Constitutional Court is the state agency that was born after the reform in 1999. Through the changes to the Constitution of 1945, the Constitutional Court is authorized to examine  laws (acts) against the Constitution. In addition there are other powers to protect the fundamental rights relating to the constitutional rights of citizens. As a state agency has the authority of the Constitutional Court, among others, as the supreme interpreter of the constitution in addition to realizing the democratic government, the Constitutional Court to act as the guardian of democracy, protection of constitutional rights of citizens and the protection of human rights.Key words: the rule of law, democracy, constitutional court
KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Mebri Jhon A
Published: March 2019

Land has a very important meaning in human life, because most of human life depends on the land. There is a close correlation between man and the land and there is no human in this world who does not need the land. The land is not only understood as an economic resource, but for others it sees the land as sacred and one of the indigenous peoples of Papua must preserve. So with the government policy to allocate land for public interest often conflict with the interest of indigenous people of Papua. Related to the procurement of land is regulated in Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest. The focus of this research is how to recognize and regulate land rights of indigenous and tribal peoples for the public interest in Papua and how are the legal effects on customary land rights for indigenous and tribal peoples in Papua? By using normative research methods it can be concluded that the recognition and regulation of indigenous peoples' rights to land as customary rights in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law, the Law on Special Autonomy and Law No. 6 of 2014 on Villages, is recognized Of its existence and use in accordance with applicable provisions in indigenous and tribal peoples. However, in practice it is often not in accordance with the provisions in force in Indonesia, so as not to provide justice and legal certainty.The legal consequences of customary law community land acquisition for public interest are the form of indemnity for indigenous and tribal peoples through the agreed mechanism and the transfer of land rights of customary law community to the government.
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN
Authors: Bandiyah Irma , Rosando Abraham Ferry
Published: March 2019

Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah. Namun terhadap Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran terdapat pengecualian, yakni harus dibuatnya perjanjian pemisahan harta. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Kapan perjanjian pemisahan harta dibuat sebagai pembuktian kepemilikan hak atas tanah WNI yang bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan campuran?; 2. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah kepada WNI yang melaksanakan perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pemisahan harta dapat dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkannya perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran, namun harus dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta.
TANGGUNG GUGAT NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
Authors: Utama I Wayan Kartika Jaya Utama
Published: March 2019

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi kreditor, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya dan menjamin keamanan investasinya. Perjanjian kredit perbankan dibuat secara baku, namun tidak bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena sebenarnya format baku tersebut hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya terhadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi. Bahwa perjanjian kredit antara nasabah debitor dengan Bank BRI dibentuk atas dasar kesepakatan (konsensualisme).
HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA
Authors: Mahyani Ahmad
Published: March 2019

Terdapatnya fasilitas mewah di Lapas atau Rutan yang dinikmati para Napi atau Tahanan tertentu, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Pemberian fasilitas ini akan menghilangkan efek jera yang hendak dicapai. Sebenarnya pemberian fasilitas kepada terpidana hukuman kurungan yang disebut dengan hak pistolee diperbolehkan berdasar Pasal 23 KUHP, berupa fasilitas tertentu seperti penyediaan tempat tidur, dan lainnya dengan ongkos sendiri.Â  Sedangkan Pasal 4 Permenkumham No. 6 Tahun 2013, melarang setiap tahanan atau narapidana melengkapi kamar hunian selain dengan perlengkapan yang sudah disediakan. Perbedaan ketentuan fasilitas ini dirasakan melanggar nilai keadilan, asas equality before the law dan nilai-nilai kepatutan serta menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Rumusan masalah: 1. Apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis; 2. Bagaimana mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang didukung dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, bahwa kedua ketentuan tersebut haruslah diselaraskan dan diharmonisasikan untuk memperoleh nilai keadilan, persamaan hukum dan nilai-nilai kepatutan tanpa membeda-bedakan status hukumannya.
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
Authors: Michael Tomy
Published: March 2019

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 merupakan landasan filosofis dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Perwali No. 21-2018). Dimana hakikat peraturan walikota ini untuk menegaskan mengenai tata cara reklame di Surabaya. Permasalahan hukum Perwali No. 21-2018 merupakan permasalahan hukum yang ahnya dapat diatasi dengan penerapan yang tepat. Dalam arti, Perwali No. 21-2018 harus dilaksanakan secara konsekuen karena reklame merupakan hal yang dapat dilakukan oleh subjek hukum siapapun.
KREDITUR DAN DEBITUR DENGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN
Authors: Siswandi Lambang
Published: March 2019

Aspek bisnis kredit perbankan di Indonesia baru-baru ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perbankan dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Bank Sentral) dengan juga di bawah norma-norma umum Hukum Perdata Indonesia (buku ketiga). Penulis di sini menyajikan analisis tentang kasus pinjaman tanpa jaminan yang telah dipraktekkan oleh Standard Chartered Bank di Jakarta. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini berdasarkan fakta di lapangan. Hasil yang didapatkan berupa kesimpulan pinjaman tanpa jaminan yang telah dipraktekkan juga memiliki risiko intrinsik, bahkan di bawah prinsip umum Hukum Perdata Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh harta debitur (baik yang tidak bergerak maupun bergerak) yang dimiliki atau akan dimiliki kemudian menjadi jaminan atas hutangnya yang dibuat.
Penerapan Ergonomi Partisipatori pada Proses Pengecoran Logam di Industri Cor Logam Mariman Pajang Solo
Authors: Lestari Mathilda Sri , Ahya Rahmatul
Published: March 2019

PT. Cor Logam Mariman merupakan industri rumah tangga yang berdiri sejak 1980 sampai sekarang. Produk yang dihasilkan adalah berbagai macam produk yang terbuat dari logam kuningan, aluminium dan tembaga seperti baut, kipas, bodi motor, berbagai macam rangka, acesoris, dan lain-lain. Untuk mencapai target produksi dibutuhkan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Pada saat bekerja terkadang pekerja berada dibawah tekanan disertai dengan sistem kerja yang tidak ergonomis sehingga menimbulkan berbagai macam keluhan pada pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat, nyaman, aman sehingga dapat mengurangi beban kerja, keluhan musculoskeletal, kelelahan dan meningkatkan efisiensi waktu serta produktifitas kerja. Evaluasi ergonomi pada sistem kerja meliputi gizi kerja, beban kerja, sikap kerja, interaksi manusia mesin, keluhan muskuluskeletal, kelelahan kerja, lingkungan kerja fisik, dan produktivitas. Metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) untuk perbaikan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah beban kerja semakin menurun, keluhan muskuluskeletal secara keseluruhan menurun 42,92%, keluhan umum pekerja secara keseluruhan menurun 41,59%, dengan penyekatan SK1 pada jam 09.00-12.00 dan jam 15.00 tidak terjadi penurunan temperature sedangkan SK3 pada jam 11.00 setelah adanya intervensi temperatur lebih besar dari temperature sebelum intervensi. Kapasitas produksi setelah intervensi secara keseluruhan terjadi peningkatan kapasitas produksi sebesar 26,51%.

Kata kunci : ergonomi, partisipatori, logam
Analisis Perencanaan Suku Cadang Bearing dengan Metode Blanket Order dan Min-Max
Authors: Vantrica Aulia Arlaga , Astanti Yuli Dwi
Published: March 2019

PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu pabrik pupuk terbesar di Indonesia. Dalam melakukan proses produksinya, PT Pupuk Kalimantan Timur membutuhkan perencanaan suku cadang dan bahan baku utama maupun bahan pendukung lainnya guna membantu proses produksi agar mencapai hasil yang optimal. Suku cadang pada perusahaan merupakan persediaan yang bersifat probabilistik. Hal ini disebabkan karena waktu atau usia kerusakan pada suku cadang yang tidak pasti kapan harus diganti. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan persediaan suku cadang. Salah satu suku cadang yang dimiliki perusahaan adalah bearing yang secara umum digunakan untuk mengurangi gesekan. Namun ada beberapa suku cadang bearing dengan jumlah stok di bawah level minimum.Untuk mengkaji permasalahan tersebut, dilakukan analisis perencanaan suku cadang bearing menggunakan metode Blanket Order dan Min-Max (metode perusahaan) dengan Klasifikasi ABC. Kemudian dilakukan perhitungan Total Inventory Cost, dengan metode Blanket Order dan metode Min-Max (metode perusahaan). Berdasarkan hasil tersebut metode Blanket Order merupakan metode yang terbaik dengan Total Inventory Cost yang minimal.

Kata kunci: persediaan, blanket order, min-max
Sistem Pendukung Keputusan Kelompok Dalam Penentuan Lokasi Obyek Wisata Terbaik Di Lombok
Authors: Tri Wahyudi Adhie , Pradana Yon , Saputro Onggo
Published: March 2019

Lombok adalah salah satu tujuan wisata populer di mancanegara. Ada beberapa tempat wisata favorit di Lombok. Untuk meningkatkan jumlah kesadaran wisatawan dan manajer, pemerintah daerah melakukan penilaian di masing-masing resor. Ada empat partai yang bertugas sebagai penilai atau pengambil keputusan. Penilaian setiap pengambil keputusan masih dilakukan secara manual sehingga penilaiannya masih subjektif. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan kelompok (GDSS). Pengambilan keputusan untuk setiap pengambil keputusan menggunakan sistem integrasi AHP - TOPSIS. Sedangkan proses pengambilan keputusan menggunakan metode BORDA. Proses pengambilan keputusan bersama menghasilkan GILI TRAWANGAN sebagai tujuan wisata terbaik.
Perencanaan dan Pengendalian Bahan Baku Pakan Ternak Menggunakan Metode Probabilistik (Studi Kasus di UD Sari Jaya Makmur, Masaran, Sragen)
Authors: Andriyanto Andriyanto , Ria Putri Zendrato Rosleini , Suparti Erni
Published: March 2019

UD Sari Jaya Makmur merupakan industri yang bergerak di bidang produksi pakan ternak. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pakan ternak terdiri dari dedak 30%, onggok singkong 30%, tumpi jagung 35%, pollar 3% dan molase 2%. Pengadaan bahan baku tumpi jagung dan onggok singkong sering mengalami kekurangan akibat keterlambatan kedatangan sekitar 3 – 5 hari, sehingga perlu dilakukan perencanaan dan pengendalian tumpi jagung dan onggok singkong untuk mengatasi keterlambatan tersebut menggunakan metode P dan Q. Hasil pengolahan dan analisis data menggunakan metode P dan metode Q, diperoleh menggunakan metode P tanpa back order memberikan total biaya minimum sebesar Rp 1.129.507.220 untuk onggok singkong dan Rp 1.865.046.824 untuk tumpi jagung. Persediaan optimum onggok singkong sebesar 123,82 ton dengan interval pemesanan 1,05 bulan, dan persediaan optimum tumpi jagung 71,14 ton dengan interval pemesanan 0,26 bulan.