bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERANAN SURAT DALAM HUKUM PEMBUKTIAN
Authors: Ramelan Soetomo
Published: July 2017

Pembuktian mempunyai peranan penting dalam proses yang harus diselesaikan oleh pengadilan baik dalam perkara-perkara perdata maupun pidana, dan berdasarkan pembuktian yang berhasil memberikan keyakinan kepada hakim suatu perkara perdata dapat dimenangkan. Cara-cara pembuktian diatur dalam hukum mengenai pembuktian, untuk perkara-perkara perdata di dalam buku keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer.), Reglement Indonesia yang telah diperbaharui (RID), dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg.).
EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT
Authors: Yudho Winarno , Tjandrasari Heri
Published: July 2017

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau mematoki para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.Dalam kenyataannya. hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasaan sosial (social-engineering atau instrument of change). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KAWASAN BERIKAT DAN IMPLIKASINYA
Authors: Mohsin Yakob , Abdullah Idrus
Published: July 2017

Usaha untuk meningkatkan ekspor komoditi non-minyak dan gas bumi (migas), telah diamanahkan oleh GBHN sejak tahun 1983. Untuk mendukung usaha tersebut, GBHN memberikan pengarahan agar memperluas pasaran serta daya saing barang ekspor Indonesia di pasaran internasional dengan jalan meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki mutu barang mem-perlancar arus barang dan usaha-usaha lainnya. Kawasan berikat merupakan salah satu sarana kelembagaan dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Secara teoretis, dengan pembentukan lembaga ini diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan / mengembangkan dan memperlancar arus lalu-lintas barang dalam kerangka perdagangan internasional (impor, ekspor dan re-ekspor). Begitu pula, dengan adanya beberapa kemudahan yang diberikan kepada pengusaha yang memasukkan barang dan membangun usahanya dalam kawasan berikat (pembebasan bea masuk dan penyederhanaan prosedur perizinan), diharapkan dapat juga menarik PMA untuk membangun usahanya dalam kawasan berikat tersebut.
Jaminan Sosial Buruh dalam Pembangunan
Authors: Rachmat Suliati
Published: July 2017

Perubahan/perkembangan dalam satu bidang berpengaruh terhadap bidang-bidang lain, sehingga tidak mungkin mengadakan pembahasan pada bidang tertentu saja tanpa memperhitungkan kaitannya dengan bidang kehidupan yang lain. Begitu pula perubahan dibidang hukum akan menggerakkan bidang-bidang lain, sehingga perubahan hukumdapat dipakai untuk mengubah masyarakat, mungkin pula dilain pihak mempertahankan susunan masyarakat yang sudah ada, atau mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi. Dalam upaya mengefektifkan fungsi-fungsi tersebut, terdapat faktor-faktor pendukung maupun penghambat.
Masalah Penggunaan Komputer dalam Hukum
Authors: Boss Alida M. , Soemardi Dedy
Published: July 2017

Ketika saya mencoba membela mengenai penggunaan komputer di bidang hukum di Belanda, saya menjumpai perlawanan yang dilontarkan secara umum dan cermat. Hal tersebut terjadi pada tahun 1967. Keberatan utama yang dikemukakan yaitu bahwa hukum berurusan dengan manusia dan karena itu siapa pun juga yang berkecimpung di bidang hukum, berurusandengan manusia. Tetapi komputer diciptakan untuk berurusan dengan angka-angka. Jadi jika kita menyetujui komputer berurusan dengan hukum, kita mengurangi harkat manusia menjadiseperti angka-angka.
Komputer untuk Ahli Hukum
Authors: Sasraandjaja J. Sudama
Published: July 2017

Pada zaman sekarang teknologi berkembang dengan pesatnya. Kemajuan-kemajuan dalam teknologi mempengaruhi cara-cara berpikir atau tingkah laku manusia, hal mana seringkali mengakibatkan timbulnya masalah-masalah hukum. Seringkali masalah-masalahtersebut sulit dipecahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seperti biasanya hukum agak lambat dalam mengikuti perkembangan-perkembangan yang berlangsung di dunia, khususnya perkembangan-perkembangan dalam bidang teknologi. Pemecahan daripada masalah-masalah hukum yang timbul dari perkembangan-perkembangan teknologi dan penggunaannya hanya dapat dicari/ditemukan apabila diketahui seluk-beluk teknologi tersebut.
Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Pembahasan mengenai hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, akan dilakukan dalam kerangka pengajaran Hukum Islam pada perguruan tinggi (di Indonesia). Hukum Adat maupun Hukum Islam akan ditelaah sebagai bagian-bagian dari inter subsistem hukum, yang merupakan unsur suatu sistem kemasyarakatan yang utuh.
MA dan Keanekaragaman Hukum Perdata
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Adanya penjelasan pendirian dari Mahkamah Agung ini membesarkan hati kami. Sebagai pengajar pada Fakultas-fakultas Hukum berbagai Universitas dalam mata pelajaran yangkhusus mempersoalkan keanekaragaman hukum ini dan sikap yang sebenarnya harus diambil menghadapi problema-problema hukum yang ditirnbulkan karena hukum yang berbeda dibidang perdata ini, pendirian dari Mahkamah Agung sangat menyegarkan. Kesegaran ini diperlukan, oleh karena pada waktu akhir-akhir ini terdengar suara dari berbagai kalangan,yang menganggap "Hukum Antar Golongan" (yang mencakup "Hukum Antar Agama") sudah tidak ada tempatnya lagi untuk dikuliahkan secara tersendiri pada lembaga-lembaga PerguruanTinggi.
Sistem Pemilu di Indonesia
Authors: Azed Abdul Bari
Published: July 2017

Salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah rule of law adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas. Demikian dirumuskan oleh International Commission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965. Selanjutnya dirumuskan pula definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan yaitu: suatu bentuk pemerintahan di mana warganegara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih mereka dan bertanggung jawab kepada merekamelalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas.
Peran Hukum Udara dalam Pengaturan dan Pengembangan Industri Penerbangan, Khususnya Industri Pesawat Udara di Indonesia
Authors: Kantaatmadja Mieke Komar
Published: July 2017

Pada kesempatan ini penulis, sesuai dengan tugasnya untuk memberikan suatu penjelasan tentang Hukum Udara, dalam makalah ini akan menyajikan suatu pengantar tentang dasar-dasar pengetahuan Hukum Udara. Adalah tujuan pengantar ini agar dalam penulisan dan penganalisisan yang akan dilakukan para peserta Lokakarya ini mengenai suatu permasalahanyang menyangkut industri pesawat udara, khususnya industri pesawat udara, aspek-aspek Hukum Udara yang relevan selalu turut diperhatikan.
Perkawinan Antar Agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum
Authors: Basuki Zulfa Djoko
Published: July 2017

Perkawinan antar agama semakin ramai dibicarakan akhir-akhir ini, terutama yang menyangkut perkawinan antara calon mempelai yang beragama Islam dan yang beragama non-Islam, baikantara calon mempelai laki-laki Islam dengan calon mempelai wanita non-Islam, maupun antara calon mempelai wanita Islam dengan calon mempelai laki- laki non-Islam.
Pasal 11 UUD 1945 dalam Hubunganya dengan Loan Agreement
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

Sesuai dengan masalah yang tersimpul dari judul paper ini, maka sebenarnya inti persoalan yang menjadi pokok selisih pendapat adalah berkisar pada: "sampai berapa jauhkah pemerintah mempunyai hak dan kewenangan membuat "perjanjian" dengan negara lain?". Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal II UUD 1945, apakah setiap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah selalu memerlukan persetujuan DPR? Apakah perjanjian yang dibuat oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR Sail menurut hukum ?
Masalah Kejahatan dan LH
Authors: Kusumah Mulyana W.
Published: July 2017

Kriteria-kriteria lama mengenai kejahatan kian menjadi usang seiring dengan perkembangan situasi sosiohistoris, pertumbuhan kondisi objektif masyarakat serta perubahan keyakinan,wawasan dan paradigma dalam kriminologi yang menilai kejahatan terutama dengan ukuran sifat dan luas kerugian sosial yang ditimbulkan.
Beberapa Landasan dalam Pelaksanaan Pengawasan APBN
Authors: Nugraha Safry
Published: July 2017

Pengawasan, sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan pelaksanaan APBN sudah berulangkali dibicarakan oleh berbagai pihak, baik dalam forum resmi; seperti di DPR RI, maupun dalam forum tidak resmi; seperti di mass media. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya segi pengawasan itu dalam kegiatan kenegaraan kita, terlebih lagi dalam rangka penciptaanpemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Beberapa Catatan terhadap Peradilan TUN
Authors: Setiadi Wicipto
Published: July 2017

Pada tanggal 20 Desember 1986, DPR telah menyetujui secara aklamasi RUU Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-undang. RUU ini diajukan oleh pemerintah dengan AmanatPresiden Nomor R.04/PU/IV /1986, tertanggal 16 April 1986. Lahirnya peradilan tata usaha negara, yang diharapkan melindungi hak rakyat yang dilanggar penguasa, memang sudah diimpikan sejak puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1949, RUU tentang Peradilan Tata UsahaNegara sudah pernah digodok, tetapi tidak ada penyelesaian lebih lanjut, hanya dituangkan melalui berbagai seminar dan lokakarya.
Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Ditinjau dari UUPA
Authors: Medan Karolus K.
Published: July 2017

Tanah sebagai tempat kita berpijak dan menopang sebagian besar kehidupan kita. Bahkan sebahagian besar rakyat Indonesia, tanah merupakan sumber hidup satu-satunya. Mengingatpentingnya tanah di dalam kehidupan manusia, maka setiap orang berusaha memiliki dan memanfaatkan tanah itu semaksimal mungkin guna kelangsungan hidupnya.
Mencari Ilmu Hukum yang Berciri Indonesia
Authors: Dhany M.
Published: July 2017

Ilmu hukum yang mempunyai ciri-ciri Indonesia itu, adalah Ilmu Hukum yang memiliki jiwa, nilai-nilai, perasaan dan pandangan hukum bangsa Indonesia. Ilmu Hukum yang memilikiciri-ciri demikian itu, haruslah digali dan diangkat kembali dari buminya masyarakat Indonesia sendiri, yakni di mana hukum itu berada dan hidup berkembang. Hal ini adalah merupakan suatu yang tepat, karena Hukum dan Ilmunya itu adalah merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan soal batin dan cita-cita kehidupan nasional dari suatu bangsa yang mempunyai budaya dan kepribadiannya sendiri. Dan Ilmu Hukum yang mempunyai ciri-ciri Indonesia itu menurut hemat kami tidak lain adalah Ilmu Hukum Adat, yaitu suatu ilmu hukum yang jauh sebelum adanya pengaruh-pengaruh barat telah dibangun dan dikembangkan oleh ahli-ahli dan tua-tua adat bangsa kita sebagai suatu Ilmu Hukum yang khas Indonesia di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Hukum Islam dalam Hukum Nasional
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Hukum Islam yang telah berlaku dari zaman VOC itulah oleh Pemerintah Hindia Belanda diberikan dasar hukumnya dalam Regeeringsreg/ement tahun 1855 itu. Pasal 75 RR itu berbunyi dalam ayat (3)nya: oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (Godsdienstigewetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu. Ayat (4) nya berbunyi: Undang-undang agama, instellingen dan kebiasaan itu jugalah yang dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebili tinggi andaikata terjadi hager beroep atau permintaanpemeriksaan banding.
Hak Terbang Pesawat Udara Asing di Atas Perairan Kepulauan
Authors: Usmawadi Usmawadi
Published: July 2017

Salah satu unsur terpenting bagi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah unsur wilayah, seperti yang dinyatakan oleh O'Connell; Without territory a legal person can not a state, yaitu tanpa wilayah suatu pribadi hukum tidak dapat menjadi suatu negara. Juga Ian Brownlie, menyatakan: The state territory and its appurtenances (airspace and territorial sea), togetherwith the government and population within its frontier, comprise the physical and social manisfestation of the primary type of international legal person, the state.
Polisi dan Diskresi
Authors: Sitompul D.P.M.
Published: July 2017

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara penegak hukum, yang dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya yang berat dan luas itu, cenderung tugas-tugas yang dilaksanakan di lapangan dilakukan secara individu (perorangan).
Tax Morality Selaku Penunjang Keberhasilan Pemungutan Pajak
Authors: Bohari Bohari
Published: July 2017

Undang-undang perpajakan nasional sudah berjalan beberapa tahun dan merupakan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat wajib pajak untuk mensukseskan undang-undang tersebutsebagai wujud partisipasinya dalam mensukseskan pembangunan nasional yang semakin meningkat dalam seluruh sektor kehidupan. Suksesnya undang-undang perpajakan banyak ditentukan oleh berbagai faktor di mana kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak.
Cacat Tersembunyi dalam UU No. 12 1985 tentang PBB Berakibat Hukum Bubarnya Seluruh Dati II di Sulawesi
Authors: Rosyidi Muchtar
Published: July 2017

Babwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan peningkatan program pembangunan nasional, demi tercapainya kemakmuran dan kesejabteraan rakyat, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka pada tanggal 27 Desember 1985 telah disahkan dan diundangkanlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan yang telah dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 (LN Th. 1985 No. 68, TLN No. 3312). Dengan demikian UU tentang PBB tersebut sudah berusia hampir satu setengah tahun lamanya, tanpa adanya halangan suatu apa pun. Mudah-mudahan demikian terus sampai waktu yang selama mungkin usianya.
Faktor-Faktor Sosial Budaya dalam Perkembangan Hak Milik Perindustrian di Indonesia
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Suatu tinjauan terhadap faktor sosial-budaya dalam perkembangan hak milik perindustrian di Indonesia, memerlukan telaah singkat terhadap hak milik perindustrian itu sendiri. Hal inidisebabkan, oleh karena mengenai hal itu saja tampaknya belum terdapat pengertian yang dapat dijadikan pegangan, walaupun sebagai patokan sementara sekalipun.
Sifat Hukum Perjanjian Perburuhan
Authors: Rachmat Suliati
Published: July 2017

Suatu pertemuan internasional tentang berbagai masalah hukum yang diadakan di Australia akhir tahun 1986, dalam salah satu acaranya membahas judul tersebut. Tidaklah mengherankanbila perjanjian perburuhan atau CLA (Collective Labour Agreement's) menarik perhatian banyak negara, karena sebagai salah satu lembaga hukum perburuhan memang telah dikenal secara internasional. Sekurangkurangnya negara-negara Barat yang berpandangan liberal, dan karena dominasinya ke bagian terbesar wilayah dunia dalam abad belakangan ini, telah membawanya ke dalam sistem hubungan perburuhan yang sangat berpengaruh di berbagai negara.
Kesulitan dalam Menyusun Perjanjian Arbitrase Dagang Internasional
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Seperti diketahui arbitrase antara para pedagang internasional dianggap sebagai suatu jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dagang mereka. Arbitraselebih disukai karena dianggap lebih cepat, relatif murah, tanpa publisitas yang tidak diinginkan, dibandingkan dengan apabila perkaranya diajukan ke muka pengadilan biasa sehari-hari.Karena tidak ada kemungkinan untuk naik banding, disebabkan para pihak telah menyatakan terlebih dahulu bahwa sengketa yang mereka ajukan dihadapan Dewan Arbitrase adalah final and binding, dan dengan demikian tidak ada kemungkinan untuk mengajukan bandingan atau kasasi dihadapan Mahkamah Agung, maka diharapkan menjadi lebih cepat penyelesaian sengketa perkara ini.
Pendekatan Sistem dalam Pemasyarakatan Terpidana menurut Tinjauan Ilmu Hukum
Authors: Asshiddiqie Jimly
Published: July 2017

Masalah pemasyarakatan terpidana (narapidana) merupakan objek yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Walaupun secara teknishukum, suatu proses peradilan pidana memang telah berakhir dengan dijatuhkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi apa yang terjadi sesudahnya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari proses yang berlangsung sebelumnya. Keadilan dan kebenaran serta kebaikan yang dihasilkan oleh suatu proses peradilan justru akandiuji oleh apa yang akan terjadi di dalam penjara atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan lembaga pemasyarakatan dan bahkan akan diuji pula hasilnya di dalam masyarakat.
ASEAN dan Penyelesaian Damai Sengketa Internasional
Authors: Ula Mutammimul
Published: July 2017

Organisasi Regional diakui oleh PBB sebagai faktor penting dalam memelihara dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada awalnya organisasi Regional berfungsi sebagaisalah satu sarana untuk menyelesaikan secara damai persengketaan internasional (as a means of pacific settlement of international disputes) di samping sarana-sarana lain yang dikenal dalamhukum internasional seperti tersebut dalam Pasal 33 Piagam PBB)
Kejahatan Kekerasan di Perkotaan dan Dinamika Pembangunan
Authors: Djatmika Prija
Published: July 2017

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apa pun usaha manusia untuk menghapuskan tuntas kejahatan tidak akan berhasil, sebabkejahatan sesungguhnya adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (Arif Gosita, 1982: 31). Dengan demikian selama masihada masyarakat, maka kejahatan tetap ada. Usaha yang bisa dilakukan manusia hanyalah menekan laju terjadinya kejahatan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitasnya.
Dasar Yuridis Pemberian Kuasa dalam Layanan Bantuan Hukum
Authors: Authon Furqon W.
Published: July 2017

Dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang terjadi sengketa-sengketa diantara warganya dalam rangka mempertahankan kepentingan mereka masing-masing. Persoalannya sekarang adalah bagaimanakah sengketa-sengketa tersebut harus diselesaikan, sehingga tidak mengganggu ketentraman hidup masyarakat.
Tinjauan Pelaksanaan Hukum Diplomatik Dewasa Ini
Authors: AK Syahmin
Published: July 2017

Sehubungan dengan kisah pengusiran seorang asisten atase militer dari Kedutaan Besar Soviet di Jakarta, yang pada bulan Februari 1982 lalu ramai dimuat dalam suratkabar-suratkabar,terdapat tiga kegiatan yang diberitakan, yang nampaknya menjadi alasan untuk tindakan pengusiran oleh pemerintah kita. Ketiga pokok kegiatan itu ialah spionase, mencuri dokumen negara dan mencampuri urusan dalam negeri RI. Kegiatan-kegiatan semacam itu tidak saja dapat disoroti dari segi Hukum Nasional (hukum pidana), tetapi juga dari segi Hukum Internasional.
Faktor-Faktor Spektakuler Penyebab Masalah Ekologi antara Dominasi Hasrat dan Kekaburan Peran Sistem Hukum
Authors: Siahaan N.H.T.
Published: July 2017

Dalam ilmu ekologi, manusia adalah satu kesatuan terpadu dengan lingkungannya. Manusia merupakan salah satu subsistem dari ekosistem lingkungan. Antara manusia di satu pihak dengan lingkungan-lingkungan hidupnya di pihak lain dalam ilmu ekologi mempunyai hakikat satu (terintegralisasi) dan terjalin demikian rupa dalam kaitan-kaitan fungsional. Dalam kaitan fungsional, dapat kira-kira diungkapkan dengan pepatah: duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Kejahatan, Perusahaan, dan Teknologi
Authors: Sunaryo Thomas
Published: July 2017

Masalah kriminalitas apabila dipahami sebagai tingkah-laku manusia dan masyarakat, adalah bagian dari seluruh proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang wujudnya terlihat juga di negara-negara lain, dan senantiasa berakar pada masyarakat yang bersangkutan. Dengan sendirinya masalah kejahatan tidak layak hanya ditanggapi atas dasar pada tingkat keadilan yang dikehendaki oleh aturan formal (hukum) dengan orientasi keamanan danketertiban, tanpa mencoba menyentuh akar-akarnya.
Advokat dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Peradilan Pidana
Authors: Pangaribuan Luhut M.P.
Published: July 2017

Advokat adalah salah satu profesi hukum yang berada dalam sektor swasta, sama seperti konsultan hukum, corporate lawyer dan lain-lain. Profesi hukum selain yang berada di sektor swasta ini, banyak juga berada dalam sektor pemerintahan, seperti anggota DPR, biro-biro hukum departemen dan lain sebagainya. Jadi profesi hukum itu hampir di segala aktivitasmasyarakat muncul. Hal ini logis, karena hukum selalu mengikuti aktivitas sosial (ubi societas, ibi lex est).
Presiden Reagan Vs. Kongres Amerika Serikat
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Prof. Bernard Schwartz dalam bukunya yang berjudul American Constitutional Law membagi dua uraiannya dalam Struktur dan Perkembangan Modern. Dalam Struktur ia membaginya lagi dalam lima bab, yakni : Bab I: Dasar Sistem Amerika Serikat; Bab II: Sistem Federal; Bab III : Kongres; Bab IV : Presiden; Bab V : Pengadilan.
Pengakuan Fidusia dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Dalam Suara Pembaruan tanggal 30 Oktober 1987 telah dimuat "Pengumuman Pertama mengenai lelang" yang akan diadakan oleh Badan Urusan Piutang Negara Departemen Keuangan RI. Di antara barang-barang yang hendak dilelang terdapat antara lain: "hak sewa atas sebuah kios" tempat berjualan dengan ukuran 2 x 5 m2, yang terletak di Blok B lantai2 Pasar Majestik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apa Hak Sewa atas Kios Dapat Dilelang? Ternyata "Hak Sewa atas kios" telah dijadikan objek untuk jaminan dan sekarang ini menurut kenyataannya hendak dilelang. Jadi hak sewa atas kios dapal dilelang untuk memenuhihu tang kepada negara.
Tindak Pidana yang Dilakukan Anak
Authors: Suhariyono Suhariyono
Published: July 2017

Pengaturan perlindungan anak yang berkisar pada hak dan kewajiban mereka tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sementara itu, masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak dan peradilannya belum lagi diatur di dalam suatu undang-undang. Menurut penulis, Suhariyono Ar, sudah saatnya diadakan suatu undang-undang tentang tindak pidana yang dilakukan anak.
Perkawinan Antar Agama dan UU No. 1 Tahun 1974
Authors: Hudowo Juswo , Dalem Indra Warga
Published: July 2017

Setelah lebih dari satu dasawarsa, masalah perkawinan antaragama muncul kembali ke permukaan dan menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Hal ini wajar, karena sejak dikeluarkannya Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan telah timbul polemik yang berkenaan dengan materi dari Undang-undang itu sendiri. Salah satu materi Undang-UndangPerkawinan yang menjadi masalah sampai saat ini adalah mengenai sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-undang Perkawinan. Mengapa sah atau tidaknya perkawinan sampai saat ini masih dipermasalahkan? Karena berangkat dari materi sahnya perkawinan, muncul permasalahan baru yang accessoir dengan masalah sahnya perkawinan yakni masalah perkawinan antaragama di indonesia, yang merupakan temasentral penulisan ini.
Perang Irak-Iran Mengancam Keamanan Pelayaran Kapal Negara Netral
Authors: Malik Rusdi
Published: July 2017

Sejarah menunjukkan bahwa perang tidak pernah berhasil melindungi kepentingan negara-negara netral, negara-negara yang tidak terlibat perang. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila suatu negara yang awalnya netral, kemudian melibatkan diri dan - biasanya - berpihak pada Salah Satu pihak, misalnya Amerika dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dalam Perang Teluk antara lran-Irak pun keamanan dan kepentingan negara-negara netral tidak terjamin,namun belum menjurus kepada perang yang secara terbuka melibatkan negara-negara lain. Rusdi Malik, S.H., mencoba melihat Perang Teluk dari sisi Hukum Internasional.
Penelitian Hukum Acara Perdata Putusan Hakim dan Persepsi Keadilan
Authors: Mukhtar Sofyan
Published: July 2017

Keadilan adalah sesuatu yang dicari-cari dan selalu didambakan. Apa yang dikatakan adil atau keadilan itu masih saja merupakan hal-hal yang dipertanyakan. Sejak berabad-abadyang silam para cendekiawan selalu memperbincangkan keadilan tersebut. Plato, Aristoteles adalah filsuf yang dianggap orang yang pertama-tama merumuskan apa yang dikatakan keadilan itu. Adagium yang berbunyi ius suum qui-qui tribuere adalah berasal dari Aristoteles. Menurut dia apa yang dikatakan adil itu ialah agar kepada setiap orang diberikan apa yang menjadi haknya.
Kearah Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah
Authors: Soekanto Winahyo
Published: July 2017

Pilihan pola pengembangan kewilayahan (regional development) dalam pembangunan daerah adalah pilihan yang paling pas bagi Indonesia yang memiliki wilayah demikian luas. Pola ini bisa merupakan jembatan yang menghubungkan pembangunan perkotaan dan pembangunan pedesaan menjadi kesatuan pembangunan nasional sekaligus menjaga kesinambungannya.
Telaah Terhadap Tiga Peraturan Perundang-Undangan Perencanaan Kota
Authors: Nugroho K. Lukie
Published: July 2017

Masalah perencanaan kota (urban planning) sesungguhnya merupakan perwujudan upaya penanganan kota dengan baik dan menjamin keberhasilan pembangunan kota melalui strategi pelaksanaan yang matang. Di dalam proses perencanaan kota dan pelaksanaan rencana tersebut, berbagai instansi terlibat di dalamnya karena adanya konsekuensi kompleksitas permasalahan kota dan makin spesifiknya tugas-tugas instansi yang terkait dalam proses perencanaan.
Proses Sertifikasi Pesawat Terbang
Authors: Djarab Hendarmin
Published: July 2017

Keharusan sertifikasi bagi pesawat-pesawat terbang dimaksudkan sebagai usaha penanggulangan dini kecelakaan penerbangan. Sertifikasi adalah suatu proses yang harus dilewati oleh pesawat terbang untuk penentuan laik-tidak laik terbang, yang berupa pengujian pesawat. Proses sertifikasi - yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintah yang bertanggung jawab mengenai masalah penerbangan - wajib dijalankan oleh setiap pesawat terbang yang baru selesai didesain dan diproduksi untuk pertama kali. Hendarmin Djarab, melalui tulisan ini,mencoba mengungkapkan arti penting dari masalah sertifikasi pesawat terbang dan prosesnya.
Masalah Desentralisasi
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

Masalah desentralisasi hampir selalu dipertentangkan dengan sentralisasi. Kedua kata itu erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Penulis, Soemardi, mencoba mengemukakan masalah desentralisasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.
Ancangan Hukum dan Perspektif Keadilan dalam Pelita V
Authors: Sumpeno Joko
Published: July 2017

Pembangunan ekonomi yang menjadi fokus utama pembangunan nasional sejak dilaksanakannya Repelita I telah menghasilkan pertumbuhan yang berarti dilihat dari sudut kenaikan GNP dan pendapatan perkapita. Secara kuantitatif harus kita akui wajah pembangunan kita cukup memberikan harapan. Namun pada gilirannya kuantitas pembangunan dalam angka-angka itu akan melahirkan kebutuhan baru yakni tuntutan pemenuhan hal-hal yang kualitatif. Orang lalu bicara soal mutu hidup, pemerataan hasil pembangunan dan keadilan sosial. Pada saat itulah orang mulai menaruh harapan pada hukum untuk memberikan sense of justice pada setiap aspek dan tahapan pembangunan. Tulisan ini ingin mengingatkan hal itu.
Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan
Authors: Ubbe Ahmad
Published: July 2017

Sebelum kita berbicara ten tang efektivitas suatu peraturan perundang-undangan mestinyakita sudah dapat memperkirakan seberapa luas publisitas peraturan perundang-undangan sudah dilaksanakan. Segi ini sangat menentukan mengingat heterogenitas masyarakat dan keluasan wilayah Indonesia.
WAJAH HUKUM KITA
Authors: Soekanto Dian U
Published: July 2017

Dalam kehidupan hukum pada umumnya problematik serupa pun masih meliputi. Banyak aturan-aturan hukum kita yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, yang terkadang sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat kita, tapi masih tetap saja oklum dicabut dan masih berlaku, karena aturan nasional penggantinya belum ada. Kemudian ada juga yang samar-samar, aturan yang lama belum dinya-takan dicabut sementara yang baru belum lagi lengkap. Ada pula yang oleh aturan lama diatur dalam peraturan setingkat undang-undang, sebagian materi yang diatur masih berlaku, sedang bagian yang sudah tidak berlaku sebagai gantinya diatur dalam peraturan yang tingkatannya lebih rendah.
Ilmu Politik dan Hukum
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal-balik. Hukum, jika berada "di atas" politik, maka hukum positif mencakup semua standar di mana antara lain, kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Dalam menafsirkan hukum, penguasa memisahkan dirinya dari perjuangan untuk meneruskan kekuasaan dan tidak dikotori oleh pengaruh politik. Sebaliknya, pelaku-pelaku politik dapat menerima otonomi dari institusi-institusi hukum jika mereka yakin bahwa peraturan-peraturan yang harus ditaati didasarkan pada kebijaksanaan yang juga mereka anut. Pendapat lain mengatakan, hukum sangat dipengaruhi oleh politik, karena hukum sendiri adalah keputusan-keputusan politik. Karangan berikut ini menguraikan segi-segi lain dari hubungan hukum dan politik.
Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik
Authors: Nasarudin M. Irsan
Published: July 2017

Pasar modal adalah salah satu institusi yang penting dalam perekonomian. Institusi ini dapatdigunakan untuk mengumpulkan dana bagi kemajuan perusahaan. Akan tetapi, sebaliknya, perusahaan yang ingin berhasil menghimpun dana melalui pasar modal harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, keterbukaan perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan ini penting sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang lengkap dan tepat tentang perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk ikut menanamkan uangnya. Karangan berikut ini mengedepankan sebagian dari sistem keterbukaan informasi yang dimaksud.
Telaah Kritis mengenai Perspektif Historis-Evolusioner dalam Studi Hukum dan Perkembangan Sosial di Indonesia
Authors: Asshiddiqie Jimly
Published: July 2017

Sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sejarah negeri ini. Kehidupan jamankolonial dan terbentuknya Indonesia yang merdeka telah mempengaruhi kehidupan hukumsampai sekarang. Banyak pandangan yang mengatakan bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan sosial, budaya dan sistem polilik dari suatu bangsa. Begitu juga, tegaknya hukum tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Karangan berikut ini adalah sebuah tinjauan lain tentang studi hukum dan perkembangan sosial di Indonesia.
Pengadilan Masyarakat Ekonomi Eropa
Authors: Mukhtar Sofyan
Published: July 2017

Masyarakat Ekonomi Eropa adalah satu bentuk persekutuan yang dapat dikatakan hampir sempurna. Karangan berikut ini akan membicarakan pengadilan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE),  salah satu organ yang mempunyai kedudukan penting dalam persekutuan regional tersebut.  Pengadilan ini, antara lain, bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul diantara sesama negara anggota atau warga negara MEE. Ini adalah suatu contoh bagaimana pengadilan dapat pula berperanan memajukan kerjasarna regional dalam bidang ekonomi.
Telaah Terhadap Tiga Perpu Perencanaan Kota
Authors: Nugroho K. Lukie
Published: July 2017

Masalah perencanaan kala (urban planning) sesungguhnya merupakan perwujudan dari upayapenanganan kota dengan baik dan menjamin keberhasilan pembangunan kala melalui slralegi pelaksanaan yang malang. Di dalam proses perencanaan kota dan pelaksanaannya, berbagai instansi terlibat di dalamnya karena adanya konsekuensi kompleksitas permasalahan kota dan makin spesifiknya tugas-tugas inslansi yang terkait dalam proses perencanaan. Tulisan berikut ini disajikan sebagai bagian kedua dari artikel Lukie Nugroho pada nomor 1/1988.
Tinjauan Singkat tentang Interpretasi Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina Tahun 1969
Authors: Usmawadi Usmawadi
Published: July 2017

Perjanjian-perjanjian intemasional adakalanya memuat juga ketentuan-ketentuan yang tidak jelas kabur bahkan bertolak-belakang. Di samping itu perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat intemasional menyebabkan ketentuan-ketentuan yang ada harus ditafsirkan agar dapat diimplikasikan. Berikut ini tinjauan mengenai dengan cara bagaimana intrepretasi tersebut dilakukan.
Beberapa Catatan tentang Arbitrase Dagang Internasional dari PBB
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Seperti diketahui UNCITRAL (United Nations Commission on international Trade Law) telah mempersiapkan suatu Model Undang2 tentang Arbitrase Dagang lnternasional yang diterima pada sidangnya. di Wina bulan Juni 1985 dan kemudian dikuatkan dengan resolusi dari Sidang Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1985.
Beberapa Perlindungan Hukum Khusus bagi Buruh Wanita
Authors: Rachmat Suliati
Published: July 2017

Temga kerja wanita tetap memegang peranan penting di Indonesia. Persamaan derajat wanita dan pria menyebabkan perlunya perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita. Perlindungan hukum tersebut menyangkut kondisi kerja, hak-hak wanita sebagai karyawan upah yang memadai, dan jaminan sosial. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini sudah sejak lama ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita. Setelah kemerdekaan betbagai ketentuan lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan keadaan. Karang an berikut ini secara lebih terperinci menguraikan hal-hal perlindungan tenaga kerja wanita dari sudutperaturan perundang-undangan kita.
Kejahatan Komputer
Authors: Sasraandjaja J. Sudama
Published: July 2017

Manusia adalah makhluk pembuat alat. Dengan bantuan alat yang dibuat itu manusia berusahameningkatkan kesejahteraannya dan meningkatkan kehdupannya. Justru karena hal tersebutmanusia berbeda dari jenis makhluk lainnya di dunia ini. Dari sejarah kita mengetahui bahwamanusia ribuan tahun yang lalu membuat alat-alat sederhana seperti kapak, pisau dan roda.Diantaranya ada beberapa alat penting yang dibuatnya yaitu bahasa, tulisan dan percetakan yang merupakan alat-alat untuk memperoleh, menyimpan dan menyebarkan informasi.
Pembangunan Hukum melalui Pers
Authors: Wahyono Padmo
Published: July 2017

Media massa sangat berperan dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional kita. Karangan berikut ini menguraikan bagaimana peranan tersebut dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan hukum itu. Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian adalah, bagaimana mengembangkan keterampilan penulisan bidang hukum, sehinggapengetahuan materi hukum dapat sampai kepada dan dimengerti oleh masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan hukum dituntut pula untuk melahirkan tenaga-tenaga trampil dalam penulisan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai.
Beberapa Catatan tentang Prosedur Amandemen terhadap Perjanjian Multilateral
Authors: Ashri Muhammad
Published: July 2017

Perubahan perjanjian dalam arti amandemen terhadap perjanjian multilateral mengandung banyak permasalahan. Permasalahan tersebut, antara lain menyangkut prosedur amandemen yang biasanya diatur secara tersendiri dalam perjanjian yang bersangkutan. Karangan berikut ini akan membicarakan bagaimana suatu rencana amandemen tersebut diterima oleh negara-negara peserta perjanjian. Aturan-aturan mengenai amandemen dalam Konvensi Wina 1969 bersifat umum dan sangat sederhana, antara lain karena pengaturan amandemen diserahkan kepada negara peserta untuk menentukannya dalam perjanjian yang mereka buat.
Praktek Ratifikasi dalam Organisasi Internasional
Authors: AK Syahmin
Published: July 2017

Ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan hukum intemasional saja, melainkan juga merupakan persoalan hukum tata negara. Hukum intemasional sekedar mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada saat perjanjian memerlukan ratifikasi.Prosedur ratifikasi itu sendiri adalah persoalan intern menurut ketentuan-ketentuan konstitusional masing-masing negara peserta perjanjian. Ratifikasi yang dilakukan oleh organisasi internasional baik yang bersifat global maupun regional, baru mengikat setelah dilakukan penyimpanan instrumen ratifikasi pada depository state dan adalah negara penyimpan berkewajiban untuk membagi-bagikan salinan instrumen ratifikasi tersebut padanegara peserta perjanjian.
Wanita dan Hak Waris serta Hak Pemilikan menurut Hukum Positif di Indonesia
Authors: Yunus Siti Fatimah
Published: July 2017

Di Indonesia dewasa ini belum ada UU Kewarisan Nasional sehingga dalam praktek berlaku tiga sistem hukum kewarisan. Karangan berikut ini menguraikan kedudukan wanita dalam Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan menurut KUHP. Pada bagian akhir dari tulisan ini diketengahkan pada usaha-usaha yang pernah dilakukan kearah terbentuknya suatu UU Kewarisan Nasional, diantaranya mengenai hal-hal yang telah menjadi kesepakatan dan bagian-bagian lainnya dari suatu rancangan yang belum memperoleh kebulatan pendapat.
Aspek Sosial dan Hukum Tingkah Laku Orang Mabuk dan Alkohol
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Masyarakat dapat menerima penyimpangan-penyimpangan selama hal itu tidak mengganggunilai-nilai dan norma-norma yang dianut secara umum. Karangan ini mencoba meninjau alkoholisme dan pemabuk dari segi hukum dan sosial. Dalam batas-batas tertentu minum-minum merupakan alat pergaulan dan aktivitas ini dipandang oleh sementara orang makin bergengsi kalau disertai sajian minuman yang mengandung alkohol. Namun kalau hal itu menyebabkan yang bersangkutan menjadi pemabuk, ia mempunyai akibat-akibat hukum dan juga dapat menganggu ketenangan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini merupakan penyimpangan yang perlu mendapat perhatian.
Masalah Hubungan Hukum antara Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Irrevocable Letter of Credit
Authors: Sardjono Agus
Published: July 2017

Letter of Credit (L/C) adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan internasional. Karangan berikut ini mencoba untuk menguraikan seluk beluk L/C dari segi hukum. Permasalahan dapat timbul mengenai L/C jika terjadi sengketa antara pihak penjual dan pembeli dalam hubungan perdagangan internasional. Bagaimana hubungan hukum antara pihak pembeli, bank mengeluarkan L/C dan penjualan merupakan titik pembahasan dalam karangan ini. Terutama pembukaan L/C sebenarnya adalah untuk melindungi atau menjamin penjual terhadap kemungkinan pembeli tidak membayar harga barang. Adakah jaminan tersebut dapat terselenggara dengan sempurna ?
Peran PBB dalam Pembentukan Hukum Angkasa
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: July 2017

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencegah agar ruang angkasa tidak akan digunakansebagai ajang peperangan alau konfrontasi oleh negara-negara adidaya. Salah satu usaha tersebut adalah dengan membentuk suatu komite yang disebut dengan United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space (UNCOPUOS). Karangan berikut ini menguraikan terbentuknya UNCOPUOS dan peranan badan ini dalam pembentukan hukum angkasa. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan yang belum dapat terselesaikan, antara lain menyangkut penentuan batas ruang udara dan ruang angkasa.
Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Keadilan berdasarkan Pancasila
Authors: Rahardjo Satjipto
Published: July 2017

Masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu krisis sosial. Dalam keadaan yang demikian itubukan diharapkan dapat berperan antara lain menjadi sarana untuk menghentikan, mengendalikan serta mengontrol krisis tersebut. Karangan berikut ini mencoba untuk menguraikan bagaimana fungsi tersebut dapat dijalankan. Penulis juga berpendapat bahwa Pancasila memiliki cukup kemampuan untuk dipakai sebagai dasar dalam membangun suatukeadilan dalam kehidupan bermasyarakat diwaktu sekarang dan yang akan datang.
Grosse Akte Pengakuan Hutang dan Hipotek
Authors: Soedja Soetarno
Published: July 2017

Hubungan kreditur dan debitur yang bersangkutan dengan hutang-piutang dan lika-likupenyelesaiannya tetap merupakan masalah yang hangat. Karangan berikut ini mengemukakanmasalah-masalah disekitar Gross Pengakuan Hutang dan Gross Akte Hipotik. Sehubungan dengan Gross Akte Pengakuan Hutang penulis mengemukakan adanya fatwa Mahkamah Agung dan usulan model akte pengakuan hutang dari Prof. Z. Asikin Kusumaatmadja SH yang sesuai dengan fatwa tersebut, untuk memenuhi pasal 224 RID.
Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan
Authors: Santosa Mas Ahmad
Published: July 2017

Tanggung jawab perusabaan untuk menghindarkan pencemaran lingkungan telah cukuplama mendapat perhatian di negara-negara maju. Penulis mencoba menerangkan perjanjian masyarakat negara maju untuk melindungi lingkungan dari pencemaran akibat industrialisasi.Masyarakat negara-negara berkembang menghadapi pula persoalan yang sama terutama sejak negara-negara berkembang memerlukan modal asing untuk membangun perekonomianmereka melalui industrialisasi Dalam hal ini penulis mengetengahkan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk  hindarkan pencemaran yang serupa.
Pengaruh Hukum Pembuktian Belanda terhadap Hukum Pembuktian Indonesia
Authors: Idham Ibrahim
Published: July 2017

Indonesia telah meniru sistim pembuktian dalam hukum acara pidana yang terdapat diNegeri Belanda dengan menganut sistim negatif-wetrelijk. Menurut penulis karangan ini, hal tersebut memberikan wewenang yang berlebihan kepada hakim. Seharusnya Indonesiamenganut sistim positif-wettelijk. dimana keyakinan hakim harus tunduk pada alat buktiyang sah menurut undang-undang. Di samping itu alat bukti "petunjuk" seharusnya dihilangkankarena di negara yang menganut sistim. negatif-wettelijk sendiri hal itu sudah ditinggalkan.
Segi-Segi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan SDA Perikanan di Perairan Aru
Authors: Ruhulessin Ruhulessin
Published: July 2017

Akibat penangkapan yang tidak memperhitungkan kemampuan sumber daya alam. Hasil ikandan udang dikepulauan Maluku cenderung menurun. Penulis karangan ini mengajukanbeberapa usul agar pengurangan sumber daya alam Maluku tersebut dapat dihindarkan. Seandainya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup ditaati atau dapat dijalankan sebagaimana mestinya, kerusakan sumber daya ikan dan udang tersebut tidak perlu terjadi. Menurut penulis peraturan-peraturan yang ada sekarang ini cukup memadai untuk melindungi sumber-sumber perikanan itu.
Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia
Authors: Sitompul D.P.M.
Published: July 2017

Pandangan modern dalam hukum pidana memberi kelonggaran pada hakim untuk menetapkanjenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan cara pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan siterhukum. Karangan ini mencoba menguraikan individualisasidalam pemberian pidana menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Aspekindividualisasi tersebut dapat terlihat pada setiap proses peradilan pidana, mulai dari tingkatkepolisian sampai ketika siterpidana berada dalam penjara.
Peranan Keluarga dalam Proses Sosialisasi Hukum
Authors: Ihromi T.O.
Published: July 2017

Kepribadian seorang anak amat dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang dialaminya dalamkeluarga. Proses sosialisasi itu tidak semata-mata didasarkan kepada ketaatan anak terbadaporang tua tetapi juga kepada dialog antara orangtua dan anak yang memungkinkanberkembangnya penalaran anak bersangkutan. Karangan ini mengungkapkan pentingnya peranan orang tua dalam proses sosialisasi hukum pada sang anak yang dimulai dari keluarga,Motivasi untuk berlaku menurut hukum dasarnya dibina dalam lingkungan keluarga, dapat menjadi penangkal yang kuat terhadap pengaruh-pengaruh negatif.
Lembaga Keagenan di Indonesia
Authors: Atmadja Z. Asikin Kusumah
Published: July 2017

Keagenan adalah suatu pengertian yang tercakup dalam lembaga perwakilan dalam arti yang luas. Namun karangan ini mempertanyakan apakah keagenan dalam bidang perdagangan termasuk pemberian kuasa atau pemberian suatu kewenangan. Masalah keagenan dalam bidang perdagangan ini belum diatur baik dalam K.U.H Perdata maupun K.U.H Dagang di Indonesia. Perlu juga diperhatikan mengenai hukum yang berlaku untuk keagenan. Karena para agen mempunyai kegiatan di Indonesia, sudah sepatutnyalah hukum Indonesia yang diperlakukan.
Azas-Azas Huknas pada Hukper Internasional Indonesia
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Prinsip nasional hendaknya dikombinasikan dengan prinsip domisili kedalam RUU-HPIIndonesia, karena akan memperluas bidang berlakunya hukum nasional Indonesia dan akanmemperlancar tugas hakim. Keuntungan dari dipertahankannya prinsip nasional adalahagar hukum nasional Indonesia dapat diberlakukan terhadap setlap WNI di manapun ia berada. Sedangkan keuntungan dari diberlakukan nya prinsip domisili adalah agar hukum nasional Indonesia juga dapat diberlakukan terhadap orang asing yang telah menetap di sini. Karangan berikut akan menguraikan alasan- alasan dari pencantuman asas-asas hukum nasional pada HPI Indonesia yang sedang dipersiapkan.
Ilmu Politik dalam Pendidikan Hukum
Authors: Yudho Winarno
Published: July 2017

Sejak dulu ilmu politik dan hukum mempunyai hubungan yang dekat sekali. Seorang ilmuwanpolitik perlu memiliki pengetahuan hukum yang memadai dalam rangka pemahamannya yangluas terhadap kehidupan politik. Demikian pula seorang Sarjana Hukum, ia perlu menambahpengetahuannya di bidang politik agar memperoleh pemahaman hukum dalam konteks yanglebih luas. Politik adalah kondisi bagi dijalankannya hukum, menurut penulis karanganini. Penulis menghimbau agar ilmu politik diajarkan di fakultas-fakultas hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas.
Pemogokan di Indonesia tidak Sesuai dengan Pancasila
Authors: Rachmat Suliati
Published: July 2017

Hubungan perburuhan Pancasila dilatarbelakangi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan akar kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis karangan ini, mogok yang biasa dipergunakan oleh pihak buruh dalam menghadapi majikannya adalah bertentangan dengan sendi-sendi kebudayaan Indonesia. Penulis menganjurkan agar ditinjau kembali segera perumusan peraturan perundang-undangan perburuhan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.
Urgensi Dokumen Paten Sumber Informasi Teknologi
Authors: Besila Ch.
Published: July 2017

Dokumen Paten menjadi penting karena perannya dalam rangka informasi teknologi dan iamenyajikan uraian yang lengkap dan mutakhir dari suatu penemuan Istilah "Dokumen Paten"dipergunakan baik untuk permohonan paten atas suatu penemuan maupun untuk ''Paten"yang sudah diberikan. Karangan berikut menguraikan apa itu "Dokumen Paten" dan fungsinya sebagai sumber informasi teknologi.
Angkot dan Lalin Jalan Raya di Jakarta dan Palembang
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Menata kembati angkutan kota dan lalu lintas jalan raya perlu dilakukan karena tuntutan dariperkembangan kota. Satu penelitian yang bersifat diagnostik dan preskriptif adalah suatu tindakan awal. Sebelum dipergunakan pola baru dari angkutan kota dan lalu lintas jalan raya, masyarakat harus disiapkan terlebih dahulu dengan ide tersebut. Masyarakat dan pelaksana aktifis perhubungan darat perlu berada dalam hubungan saling menukar informasi. Prasyarat demikian akan mendorong terciptanya situasi damai terhadap gagasan-gagasan baru danterpelihara kesinambungan perencanaan.
Pengadilan Agama
Authors: Thalib S.
Published: July 2017

Revisi bagi RUU Peradilan Agama tetap diperlukan agar lebih bemas dan lebih berbobot praktis.Lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama misalnya, perlu dipertegas. Kehadiran UUPengadilan Agama tidak Saja akan menyeragamkan nama dan wewenang peradilan agama tetapi juga akan menempatkan dalam derajat yang sama denean peradilan umum. Terciptanya kondisi demikian, tidak saja akan lebih memaksimalkan tugas Lembaga peradilan agama, tetapi sekaligus akan lebih menghadirlkan kepastian hukum dan keadilan.
Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan
Authors: SA Ichtijanto
Published: July 2017

Pemahaman yang beragam tentang perkawinan campuran di kalangan ahli dan pelaksana hukum mengakibatkan pelaksanaan perkawinan campur beraneka ragam pula dan jauh dari rasa keadilan. Kelemahan praktek hukum demikian perlu dihindari, karena perkawinan campuran merupakan juga masalah agama dan SARA. Kerjasama yang mantap antara instansi terkait dan pemahaman historis terhadap UU Perkawinan adalah suatu jalan keluar bagi masalah tersebut.