bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Dietary intake and related factors in inpatient pressure ulcer patients at Ho Chi Minh City Hospital Rehabilitation – Professional Diseases
Authors: Ngoc Phan Thi Diem , Tan Doan Duy , Tuan Pham Nhat , Dung Nguyen Thi Thuy
Published: August 2024

A cross-sectional study was undertaken from February to May 2023 at the Ho Chi Minh City Hospital Rehabilitation – Professional Diseases to describe dietary intake and related factors in inpatient pressure ulcer patients at Ho Chi Minh City Hospital Rehabilitation – Professional Diseases. The findings indicated that the dietary consumption of these patients was below the advised nutritional standards, with an average energy intake of 1406.6 kcal/day. Among the patients participating in the study, 11.3% met the recommended requirements, and 23.9% exceeded the recommended requirements. Among the nutrients analyzed, lipids had the highest compliance with recommended levels at 22.5%, while zinc was the least compliant at only 1.4%. Vitamins C, E, and K were notably below the recommended intake levels. Significant variances were observed in the intake of vitamin E across different age groups and vitamin B1 in relation to receiving nutritional counseling (p < 0.05). The study also identified significant differences in nutrient intake among different BMI-based nutritional status groups, particularly in fiber, vitamin B1, B2, B9, and C intake (p<0.05). Given the direct impact of dietary intake on the progression of disease, hospitalization costs, and treatment success, conducting dietary assessments emerges as a crucial step for nutritional advice and enhancing adherence to dietary guidelines among patients. The study underscores the 24 hour recall method is a valuable tool for assessing dietary intake in individuals suffering from pressure ulcers.
Pemanfaatan Sistem Artificial Intelligence Pada Industri Perbankan: Systematic Literature Review
Authors: Ramadhani Fanny , Trimuliani Diva
Published: August 2024

Perkembangan teknologi saat ini telah mendorong digitalisasi pada operasional dan layanan perbankan, dengan adanya teknologi diharapkan dapat mengotomatisasi berbagai tugas dan layanan perbankan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Pemanfaatan sistem berbasis artificial intelligence (AI) digunakan di berbagai industri, termasuk industri perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (systematic literature review), data dikumpulkan dari pencarian artikel yang diterbitkan pada portal Scopus dengan pencarian artikel dengan topik pembahasan AI pada industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan AI pada industri perbankan dan jenis AI yang digunakan. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mempertimbangkan keputusan dalam mengoptimalkan penggunaan dan pengembangan AI di industri perbankan.
Analisis Kemampuan Spasial Matematis Siswa SMK Ditinjau dari Tingkat Berpikir Van Hiele pada Materi Dimensi Tiga
Authors: Maulid Ahmad Ihsanudin , Nindiasari Hepsi , Hendrayana Aan
Published: August 2024

Geometri merupakan salah satu materi yang dirasa sulit oleh siswa, oleh karena itu diperlukannya kemampuan matematis untuk mengatasi hal tersebut. Kemampuan yang bisa mengatasi hal tersebut salah satunya ialah kemampuan spasial matematis. Tidak hanya kemampuan saja, teori yang berkembang sangatlah penting.Teori yang dimaksud ialah teori Van Hiele. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan spasial matematis siswa SMK ditinjau dari tingkat berpikir Van Hiele. Subjek pada penelitian ini adalah 5 siswa kelas XI Akuntansi 1 yang mana sebelumnya dilakukan tes awal menggunakan VHGT di semua siswa kelas tersebut lalu diambil perwakilan satu orang disetiap levelnya. Tidak hanya sebagai tes awal untuk pengambilan subjek, teori van hiele digunakan sebagai peninjau dalam penelitian ini. Temuan penelitian memiliki keberagaman jawaban siswa dalam menjawab soal. Siswa dengan level berpikir 0 (visualisasi) – 2 (pengurutan) cenderung melakukan kesalahan karena kemampuan berpikir van hiele yang masih kurang, sedangkan siswa yang sudah mampu mencapai level berpikir 3 (dedukasi) dan 4 (akurasi) mampu mengerjakan tes kemampuan spasial dengan baik dan benar walau terkadang terdapat sedikit kesalahan dalam berhitung.
Peningkatan Hasil Belajar Siswa SMA pada Dimensi Tiga Melalui Model Pembelajaran PBL Berbantuan Alat Peraga
Authors: Nasution Nazla Khairani , Rahman Arief Aulia , Sianipar Bistok
Published: August 2024

Sejumlah permasalahan dalam Dimensi Tiga mendorong para peneliti melakukan kajian yang beragam. Namun, masih sedikit peneliti yang mengintegrasikan anatara model pembelajaran dengan materi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui model PBL.  Kami melakukan penelitian tindakan kelas bersama dengan guru di kelas atau dilokasi penelitian dengan melibatkan siswa di tingkat menengah atas. Data yang dikumpulkan berupa observasi, tes, angket dan dokumentasi. Kami menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif untuk mendeskripsikan temuan. Dari hasil tersebut, kami menemukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa tentang Dimensi Tiga melalui model pembelajaran PBL. Lebih lanjut, peningkatan ini berdampak pada peningkatan aktivitas siswa dalam kelas serta meminimalkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah Dimensi Tiga.
Penerapan Model Problem Based Learning Terintegrasi Pendekatan TaRL untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa
Authors: Putri Zahrah Fathinnisa , Rahman Arief Aulia , Tanjung Andini Fitri
Published: August 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat belajar matematika siswa. Untuk menarik minat siswa dan memusatkan perhatian mereka, diperlukan pendekatan pembelajaran yang menarik. Pendekatan TARL membantu siswa merasa bahwa matematika tidak sulit karena mereka belajar sesuai tingkat capaian, yang membuat pembelajaran matematika lebih menyenangkan dan menarik, sehingga dapat meningkatkan minat belajar mereka. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa melalui penerapan model PBL yang terintegrasi dengan pendekatan TaRL. Kami menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart dengan melibatkan 36 siswa dalam dua siklus. Data dikumpulkan melalui observasi, angket dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan persentase untuk menentukan tingkat minat belajar. Pada siklus pertama, hasil angket menunjukkan minat belajar siswa berada pada kategori cukup, namun belum mencapai indikator keberhasilan. Setelah melakukan perbaikan pada desain LKPD dan penambahan media pembelajaran pada siklus kedua, terjadi peningkatan signifikan dalam minat belajar siswa. Persentase minat belajar mengalami peningkatan dari siklus pertama ke siklus kedua. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerapan model PBL dan pendekatan TaRL efektif dalam meningkatkan keterlibatan, perhatian, rasa senang, dan rasa tertarik siswa terhadap pembelajaran matematika. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran PBL yang terintegrasi dengan pendekatan TaRL dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa.
Kecakapan Matematis: Kompetensi Strategis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Himpunan
Authors: Ashari Nur Wahidin , Salwah Salwah
Published: August 2024

Siswa harus memiliki aspek kognitif yang mencakup perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti kemampuan matematis, yaitu pengetahuan dan kecakapan matematika yang diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi matematika dan kemampuan berpikir dalam matematika. Masalah penelitian ini adalah kompetensi strategis matematis siswa yang masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan desriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan kompetensi strategis matematis siswa pada materi himpunan. penelitian ini melibatkan siswa kelas VII.7 SMP Negeri 8 Palopo yang berjumlah 3 orang yang dikategorikan sebagai Subjek Kemampuan Tinggi (SKT), Subjek Kemampuan Sedang (SKR) dan Subjek Kemmapuan Rendah (SKR). Pengumpulan data dilakukan dengan tes tertulis yang dilanjutkan dengan wawancara secara individual untuk memperoleh data yang valid. Analisis data dalam penelitian ini (1) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, (2) melakukan reduksi data, (3) menyajian data yang meliputi pengklasifikasian dan identitas data, (4) memaparkan hasil tes dan wawancara tentang kompetensi strategis matematis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi strategis matematis ketiga subjek dalam menyelesaikan masalah himpunan berbeda-beda, subjek subjek tinggi memahami masalah (understood the problem) dan choose the right formula to solve the problem, subjek sedang tidak secara lengkap memahami masalah (not complete understood the problem), serta not complete choose the right formula to solve the problem. Kompetensi strategis matematis Subjek Kemampuan Rendah dalam menyelesaikan soal, subjek memahami masalah yang diberikan (understood the problem), namun not choose the right formula to solve the problem.
Literature Review: Penggunaan Media Powtoon dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Mata Pelajaran Matematika
Authors: Norma Norma , Puji Pratiwi , S Putriyani , Nurdin Nurdin
Published: August 2024

Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan media powtoon dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika. Pendekatan ini memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan,  kemampuan,  minat,  dan gaya belajar siswa yang beragam. Powtoon, sebagai alat visual dan animasi interaktif, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi literatur yang ada tentang penggunaan media powtoon dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran matematika, serta untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan potensi pengembangan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode Tinjauan literatur (literature Review) menganalisis hasil penelitian terdahulu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan powtoon dalam mata pelajaran matematika. Sumber data yang digunakan meliputi artikel jurnal, kurun waktu 5 tahun terakhir untuk memastikan relevansi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Powtoon dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pembelajaran matematika yang berdiferensiasi, dengan peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa sebagai salah satu kontribusi utamanya. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru dalam penggunaan teknologi ini.
Problems of Moodle-Based Learning Management System Development in Improving Lecturers' Professional Competence
Authors: Sari Nona Kumala , Sain Moh , Asmariani Asmariani
Published: August 2024

The Covid-19 pandemic brought changes to the implementation of lecturer certification. But change is not always taken for granted, there are several problems. This study aims to analyze the problems of developing a moodle-based learning management system in increasing the competence of professional lecturers. This research focuses on three things, namely on the use, impact and problems in its development. The research method used is qualitative with a case study approach, with research informants, professional lecturer competency training participants at UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Collecting data using observation, interviews, and documentation studies. The results of the study reveal that the learning management system is used as a virtual learning platform that allows participants to access and read learning resources, discuss and carry out assignments. A significant impact on the increase in professional competence is realized from the higher mastery of lecture material, and the increase in the technological competency of the participants. Problems faced such as difficulty adapting, network damage, difficulty understanding information. This research certainly has implications as a reference for UIN Sultan Syarif Kasim Riau, especially in improving the quality of training.
Renewal of Islamic Family Law: Analysis of The Contribution of Qosim Amin's Thought
Authors: Hizbullah Muhammad , Muhardinata Imam , Nasution Leni Masnidar
Published: August 2024

Qasim Amin's thoughts have influenced the Islamic family law reform movement in various countries. Although it has faced controversy and criticism, its contribution to positive changes in family law views and practices cannot be overlooked. He has provided the basis for contemporary thinking on how to harmonize Islamic teachings with the values ​​of equality and justice in the context of family law. This study uses a library research approach by searching various sources of literature, especially the works of Qosim Amin, then analyzing them through content analysis methods. The results of this analysis form the basis for drawing conclusions which are then presented in a report. The purpose of this paper is to find out the description and contribution of Qosim Amin in influencing family law in Islam. The results of the study explain that, Qasim Amin's thoughts in reforming Islamic family law include his views on gender equality, wiser polygamy arrangements, and a more equitable distribution of inheritance which have formed the basis for debate and reform of family law that is more modern and in accordance with the values ​​of equality. and justice in contemporary society.
Human Resource Management in The Context Of Higher Education: Strategies for Developing the Potential of Academic and Non-Academic Employees
Authors: Citra Maya
Published: August 2024

The quality of higher education is determined one of them through the development of human resource potential. with regard to that this study aims to analyze the strategy of developing the potential of academic and non-academic staff and the obstacles faced. This research was conducted at STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan. Data collection techniques using observation, interviews and documentation studies. Data analysis uses data collection techniques, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results revealed that the Strategy for Developing the Potential of Academic and Non-Academic Employees through the steps of mapping development needs, planning development programs, program implementation, evaluation and monitoring, support and motivation, career development, equal opportunities. What is faced are obstacles in strategy formulation, budget limitations, resistance or disapproval from employees to development programs, lack of understanding and support from the leadership of educational institutions, lack of infrastructure and technology, gaps in needs, lack of periodic evaluation and monitoring, differences in organizational culture and lack of integration between work units.
The Effect of Spin Wheel on Students Cognitive Ability in Tajweed Learning
Authors: Salsabila Unik hanifah , Ivan Imam Mars Miasya Ibnu , Novianti Deti , Pratama Hendy , Utami Etik Listiani
Published: August 2024

The low ability of students at SMK Muhammadiyah 1 Wates in understanding recitation material is the background for this research. Learning media is something that is highlighted because it has an influence on the learning process. Success in learning is influenced by learning media, one of the efforts made to overcome the problem is the use of the spin wheel. This research aims to test the effect of the spin wheel on students' cognitive abilities to understand recitation material. The method used in this research is a quantitative method with a quasi-experiment design approach through time series design calculations. Samples were taken using purposive sampling technique. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test and f-test. The validity of the research shows that there is a positive influence of using the spin wheel in learning recitation on students' cognitive abilities, as evidenced by an increase in the average posttest score tested. The results of the t-test show sig 0.000 or <0.05 and the f-test shows fcount 17.031 or > ftable 4.121, which means there is a significant positive influence of using the spin wheel on students' cognitive abilities.
Economic Transactions In Islamic Financial Institutions: Analysis of Fiqh Rules, Opportunities, and Challenges in The Era Of Globalization
Authors: Harahap Alfi Andriansyah , Imsar Imsar
Published: August 2024

The presence of fiqh rules is a solution in responding to problems related to the determination of Islamic law in facing the realities of today. Especially, in the context of transactions in Islamic financial institutions, fiqh rules play an important role in determining the law in accordance with the teachings of the Qur'an, Hadith, and Ijma. The rules of fiqh are present with the main purpose of determining Islamic law in the face of new challenges that continue to develop along with the changing times, especially in the context of economic transactions or muamalah maliyah which continues to grow in Islamic financial institutions. The rules of fiqh are the result of ijtihad and are a generalization of various fiqh themes that have spread among the scholars of the madhhab. The presence of these rules is very important to provide a framework that makes it easy to determine contemporary laws, especially related to economic issues that often do not have nash sharîh (definite evidence) in the Qur'an or Hadith. Thus, the rules of fiqh become a much-needed instrument in providing understanding and resolution of legal issues that arise in the context of modern economics, especially in Islamic financial institutions
Maqashid Sharia Analysis of Community Perceptions in Determining Zakat Fitrah Recipients
Authors: Tambunan Jannus , Muhardinata Imam
Published: August 2024

In order for the distribution of zakat to be done correctly and fairly, it should be paid through an official amil zakat appointed by the government or from the community (private institutions). This research aims at two things, namely: (a) the perception and practice of the community in determining zakat recipients and (b) maqashid sharia analysis of community perceptions in determining zakat recipients. This research uses descriptive-analytical approach by describing, describing the practice of paying zakat fitrah to orphans, Quranic teachers and widows analyzed from Maqashid Sharia. Research data: First, field data through observation, interviews, documentation studies. Second, literature data by reviewing various literatures to collect and analyze data. In general, the community pays their zakat to Quranic teachers, orphans, and widows because of the factor of not being trustworthy in the amil zakat management, displeasure with the amil zakat management and orphans, Quranic teachers and widows have a burden of family needs and their economic conditions are difficult. This is in accordance with Maqashid Sharia at the level of hajiyyah (needs that must be met) because some are included in the category of the poor who are entitled to receive zakat.
Tolerance and Moderation in the Formulation of A Global Islamic Calendar
Authors: Qorib Muhammad , Rakhmadi Arwin Juli
Published: August 2024

The Global Islamic Calendar is a new breakthrough in the modern era with the aim of uniting all Muslims in a unified and integrated time scheduling system. In this regard, this study aims to analyze the dynamics of the global calendar and solutions to minimize differences in views. The research method used is qualitative based on literature study. Data analysis was conducted using content analysis. The results of the study revealed that the idea of a global calendar was motivated by the frequent differences in dropping the days of worship, especially Ramadan, Shawwal, and Zulhijah, not on the same day, even the difference reached more than two days. The idea of the Global Islamic Calendar has been rejected by a number of parties with all the reasons and rebuttals that cause the dynamics and discourse about it to continue to emerge. Considering the sharp differences, a moderate and tolerant attitude is needed from all parties because this issue is a fiqh issue that is prone to differences of opinion. Moderation and tolerance are the keys to the realization of the Global Islamic Calendar. This research certainly has implications for the improvement of Islamic knowledge, and also as an effort to unite the ukhuwah of the people.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Gereksinimleri ve Psikolojik Sıkıntı Düzeyleri
Authors: Kars Fertelli Tülay , Kaygusuz Gülden
Published: August 2024

Bu araştırma, yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yakınlarının gereksinimleri ve psikolojik sıkıntı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı ve korelasyonel olarak yapıldı.
Çalışma örneklemini 118 katılımcı oluşturdu. Verilerin toplanmasında Kişisel Tanıtıcı Form, Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Yakınları İçin Gereksinimler Ölçeği ve Psikolojik Sıkıntı Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler bağımsız örneklem t-testi, F-testi, Pearson korelasyon testi ve çoklu regresyon analiz testi kullanıldı.
Katılımcıların hasta yakını gereksinimler (123,33 ± 15,69) ve psikolojik sıkıntı puanlarının (34,02±7,06) yüksek, öncelikli gereksinimlerinin destek ve bilgi olduğu bulundu. Ayrıca katılımcıların hasta yakınları gereksinimleri puan ortalaması ile psikolojik sıkıntı puan puanları arasında pozitif yönde orta düzeyli bir ilişki (r=0,494) saptandı. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve birlikte yaşama durumunu ile hasta yakını gereksinimleri puanları ve psikolojik sıkıntı puanları arasında anlamlı bir fark (p
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerinde İnternet Bağımlılık Düzeyinin Uyku Bozukluğu ile İlişkisi ve Etkileyen Faktörler
Authors: Uygun Tunahan , Nur Naim
Published: August 2024

Bu çalışma Tıp Fakültesinde dönem 1, 2 ve 3’te eğitim gören öğrencilerde internet bağımlılığının uyku bozukluğu ile ilişkisini ortaya koymak için yapılmıştır. Araştırma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde 01.10.2022-31.12.2022 tarihleri arasında yürütülmüştür. Öğrencilerin internet bağımlılığını değerlendirmek için Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu (YİBT-KF) ve uyku bozukluğunu değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) uygulanmıştır. Çalışmamızda öğrencilerin yaş ortalaması 19,95±1,72, %64,5’inde eğitim hayatında kayıp yıl varken, %16,9 ‘u sigara, %16,1’i alkol ve % 39,1’i günde 3 bardaktan fazla çay veya kahve tüketmektedir. %7,0‘ın psikiyatrik rahatsızlığı, %70,1’inin kişisel bilgisayarı varken saatlik interneti kullanım ortalaması 4,32±2,17 saattir. Öğrencilerin %47,8’inde uyku bozukluğu saptanmıştır. Öğrencilerde internet bağımlılığı kızlarda, psikiyatrik rahatsızlığı olanlarda, interneti sosyal medyaya bağlanmak amacı ile kullananlarda, internette daha fazla vakit geçirenlerde ve uyku bozukluğu olanlarda daha yüksek saptanmıştır. Bu çalışmada; kız olmak (Odds oranı [OR]: 1.94, p
RIGHTS OF MATERIAL TEST ON GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW IMPLEMENTATION
Authors: Lestari Sulistyani Eka
Published: August 2024

A test on a law conducted by the Constitutional Court is not only always related to the substance of a law but it can also associate with the formation process of the law.Â This means that Constitutional Court tests a law both materially and formally.Â  Testing on other regulations under legislation such as government regulation, Regulation of the President, and others carried out by the Supreme Court based on the Supreme Court Regulation Number 1 of 1999 on the Material Testing lawsuit.Â Especially on Government Regulation in Lieu of Law (Government Regulation), cannot be tested either by the Supreme Court and the Constitutional Court as it is temporary.Â The tests are carried out by non-justicial institution that their title depen on the institution that has the authority to conduct such testing. . This study uses the methodology of normative juridical deduction, the judicial approach. At the end of the discussion will be found the answer from the legal issues that the law of the State Administrai important role in the prevention and eradication of corruption. With prescriptions for a legal solution
KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TERHADAP SENGKETA PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
Authors: MUSLIM BUCHORI , GUNAWAN BAMBANG PANJI
Published: August 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kembali sengketa pertanahan yang merupakan bagian dari perbuatan hukum yang dapat menimbulkan dampak pada kerugian formil maupun metriil pada suatu kasus pertanahan secara serempak yang mempunyai aspek yuridis dalam  hukum terkait TUN serta lingkungan hokum tentang perdata, disini banyak masyarakat dilema akan pengajuan perkara pertanahan ini di ajukan terhadap PN ( Pengadilan Negeri) atau PTUN. Studi kasus ini menganalisa Putusan pada PN Sidoarjo Nomor: 59/Pdt.G/2016/PN.Sda. (terkait kasus sengketa pertanahan). Perkara tersebut bermula dari akan diadakan pembebasan lahan seluas 6440 meter persegi bergua dalam mendirikan jalan tol SUMO terletak di Kel. Sepanjang, Kec. Taman serta bertempat di Kab. Sidoarjo, yang dimana ada yang mengklaim bahwa tanah yang akan di bangun jalan tol tersebut adalah milik Yayasan Dharma Provinsi JATIM yang dimana disebutkan dalam bukti seluas 22.320 meter persegi. Penulis dalam hal ini menganalisa kembali putusan pengadilan negeri sidoarjo terhadap sengketa pembatalan sertipikat hak atas tanah yayasan Dharma Provinsi Jawa Timur yang dimana sertipikat adalah produk hukum yang diterbitkan oleh pjabat TUN yaitu BPN kabupaten sidoarjo, maka seharusnya untuk pembatal sertipikat tanah tersebut adalah wewenang dari pengadilan TUN dan hal itu merupakan kompetensi absolut PTUN.
PERLINDUNGAN YURIDIS TENTANG KORBAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Authors: SUBANDRIO IMAM , GUNAWAN BAMBANG PANJI , SUPANGKAT AGUNG
Published: August 2024

Masalah Penyalahgunaan obat terlarang/narkoba pada wilayah Indonesia adalah suatu pembahasan yang mendesak dan kompleks. Dalam dekade terakhir masalah ini telah menyebar luas. Hal tersebut dapat dijelaskan terkait adanya peningkatan angka penyalahgunaan/pengguna narkoba, berbarengan dengan jenis serta cara dalam berbagai pola dan terstruktur dalam sebuah sindikat terkait peemuan kasus-kasus tentang narkoba. Seluruh masyrakat secara internasional/mendunia akan berhadapan dengan situasi yang mengkhawatirkan akibat maraknya pengguna jenis obat-obatan terlarang. Kecemasan ini terus meningkat karena pengedaran narkoba yang merajalela yang menyebar ke semua kawasan masyarakat, diantaranya remaja. Perihal itu akan memberikan dampak pada semua lapisan kehidupan warga negara.  Tingkah laku orang, terhadap ketidakpedulian terkait nilai serta norma yuridis dalam kehidupan masyarakat, adalah salah satu faktor pengguna narkotika di tingkat reamaja.Dengan adanya sosialisasi pemerintah tentang kesadaran hukum dan bahaya narkoba terhadap masyarakat terutama golongan remaja. Mampu meminimalisir penggunaan narkoba dan mempersempit ruang gerak pengedar narkoba.
PENGAKUAN PUTUSAN PERADILAN ADAT KUTAI BARAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Authors: Efendi Lukman , Gunawan Bambang Panji , Supangkat Agung
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum adat dalam hukum nasional yang berkembang di masyarakat saat ini secara keseluruhan mengatur undang-undang dan bagaimana membentengi perlindungan kualitas standar dalam hukum. Melalui pemeriksaan legitimasi standardisasi, dikemukakan 1. Hukum baku ialah asas tidak tertulis yang hidup dalam standar wilayah lokal suatu ruang dan akan tetap hidup selama wilayah lokal tersebut benar-benar memenuhi standar hukum yang telah diturunkan kepadanya. dari nenek moyang mereka sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum baku dan situasinya dalam tatanan hukum umum masyarakat tidak dapat disangkal meskipun hukum baku tidak disusun dan dilihat dari pedoman legitimasinya merupakan hukum yang disalahpahami. Standar hukum akan secara konsisten ada dan hidup di arena publik. 2. Hukum baku ialah hukum yang benar-benar hidup dalam kesunyian, suara kecil penduduk setempat yang tercermin dalam contoh-contoh kegiatan mereka sesuai tradisi dan contoh-contoh sosial-sosial yang tidak bergumul dengan kepentingan umum. Waktu saat ini dapat dipastikan dapat disebut sebagai masa kebangkitan kelompok masyarakat asli yang dicirikan oleh pengenalan pendekatan dan pilihan yang berbeda. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pemeriksaan dan penyempurnaan tambahan dengan saran-saran bagi penataan hukum publik dan upaya pelaksanaan hukum di Indonesia.
PENERAPAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK
Authors: Takalapeta Aris N. , Sulaksono Agam , Supangkat Agung , Siswoyo Djasim
Published: August 2024

Semakin berkembangnya suatu peradaban objek dari tindakan kejahatanpun mulai berkembang tanpa memandang batasan usia, status sosial dan lain-nya. Jenis dari kejahatanpun mulai berfariasi sampai pada kesehatan seksual yang mana melanggar norma kesusilaan dan hal ini tentunya melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode analisis kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Di Indonesia sendiri salah salah satu kejahatan yang juga marak terjadi adalah penyerangan terhadap seksualitas. kekerasan seksual pada anak terus menglami pelonjakan dan telah menjadi virus globalitas di berbagai belahan benua. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membela hak asasi manusia sebagai negara hukum yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang didalamnya memuat penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan, dan anak wajib diberikan perlindungan hukum sebagai korban.
ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA
Authors: Jayanto Rama Novi , Zamroni M. , Supangkat Agung
Published: August 2024

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan perkawinan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup baik secara sosial, psikologis ataupun biologis. Batasan usia untuk menikah sangat penting karena dalam berumah tangga diperlukan kematangan psikologis, karena usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan yaitu Undang – Undang No 16 tahun 2019. Perubahan ini berkaitan dengan menaikkan batas usia perkawinanan yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan turunan masalah dari penambahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang menjadi poin dalam peraturan ini. Untuk mengetahui putusan dispensasi pernikahan tentang penyebab permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, maka perlu diketahui faktor dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yuridis ini digunakan dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dibawah umur. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisis bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dibawah umur. Sumber data menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan analisis untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Authors: HARIYANTO MOCHAMAD IMAM , MIARSA FAJAR RACHMAD DWI , SASONGKO HARIADI
Published: August 2024

Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pernah bersepakat untuk menunda pembahasan materi mengenai klaster ketenagakerjaan agar dibahas di akhir persidangan DPR. Konstelasi penolakan UU sedikit berubah setelah pertemuan beberapa perwakilan serikat pekerja dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU Cipta Kerja pada Agustus 2020. Dalam pertemuan itu, serikat pekerja bersama perwakilan Panja RUU Cipta Kerja menyepakati beberapa hal yang rencananya akan diadopsi dalam DaftarInventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitik yaitu penelitian yang menekankan pada studi literatur dengan menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literatur, internet atau sumber-sumber hukum yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian disajikan dengan sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan. Permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dimana UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dimana implikasi dari hilangnya ayat-ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan jangka waktu maksimal dan batasan perpanjangan, ketentuan baru ini juga menghilangkan kesempatan pekerja untuk berubah status dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Padahal, posisi pekerja dalam staus kerja kontrak jauh lebih rawan dibanding dengan pekerja tetap. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Tenaga Kerja di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
PELAKSANAAN TANAH YANG DIDAFTARKAN ADAT DALAM SERTIFIKASI MASAL MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA)
Authors: Kintawan Mochamad Ramadhan , Sulaksono Agam , Suyatno Suyatno
Published: August 2024

Program Agraria Nasional adalah kebijakan nasional di bidang pertanahan yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan land reform serta penyelesaian sengketa secara efisien dan ekonomis. Kekhawatiran utama yang diangkat adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas pertanahan melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) yang sesuai dengan tertib administrasi perpertanahanan; 2) Apa Akibat Hukum terhadap Pertanahan Hak Milik Adat yang diproses melalui  Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona). Tipe penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder dan primer. Penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasil penelitian ini ialah bahwa pengukuran, pemeataan, pembukuan pertanahan, pendaftaran hak atas pertanahan, dan pengalihan hak tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pendaftaran pertanahan. Sertifikat hak milik yang sah berfungsi sebagai bukti kuat. Untuk memberikan hukum yang pasti bagi masyarakat pemilik pertanahan yang bersangkutan, maka diharapkan penyelenggaraan pendaftaran pertanahan melalui program apapun melalui Prona harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tertib administrasi pertanahan.
Wewenang Satuan Polisi Pamongpraja Terhadap Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Virus Covid-19
Authors: Yulianto Dwi Prasetya , Zamroni M. , Sasongko Hariadi
Published: August 2024

Dalam dunia medis itu merupakan suatu yang terpenting untuk bagi kelanjutan hidup manusia yang ada di muka bumi, karena dengan tubuh yang sehat bisa untuk melakukan segala macam aktivitas dengan lebih baik, akan tetapi jika terjadu saat di dunia ini dikagetkan dengan adanya penyakit Covid-19 di akhir tahun bulan Desember 2019, hal ini disebabkan adanya virus corono yang bisa jatuhnya korban jiwa bahkan mengakibatkan kematian pada manusia dari berbagai negara. Penelitian hukum normatif yang digunakan sebagai analisis ini dibentuknya suatu karakteristik yang secara khusus ilmu hukum tersebut yang letaknya dalam metode penelitian adalah penelitian yang sifatnya yuridis normative. Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur pada melaksanakan kegiatan yang cocok pada Pergub No. 53 Th. 2020 dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan yang sebagaimana telah diupayakan untuk melakukan pencegahan dalam pengendalian dari kasus wabah corona disease 19, adapun sudah cocok pada peraturan yang telah dijelaskan. Dalam penegakan hukum sesuai dengan melakukan dari anggota Pemprov Jawa Timur yang melalui gugus tugas yaitu Satpol PP telah melaksanakan dengan menerapkan tindakan yang hendak diberikan pada pelanggar kebijakan.
LANGKAH HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
Authors: FANANI ADIB MUKHTAR , GUNAWAN BAMBANG PANJI , SASONGKO HARIADI
Published: August 2024

Fenomena perjudian akhir-akhir ini semakin marak dilakukan, bahkan telah memasuki semua usia. Tidak hanya masyarakat dewasa, kini banyak anak-anak dibawah umur yang juga ikut dalam permainan judi. Dan tidak hanya itu banyaknya orang yang bermainan judi karena besarnya nominal hadiah yang didapatkan apabila beruntung. Dan seiring berkembangnya zaman maka teknologi juga semakin berkembang. Namun tak banyak orang yang melakukan penyalahgunaan, contohnya dengan melakukan tindak pidana perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penegakan tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang ITE (2) upaya pencegahan tindak pidana perjudian online. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian. Pengumpulan data dari Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hasil tindak pidana perjudian dirumuskan pada Pasal 303 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun, atau denda Rp 25 juta.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAKAM JUAL BELI MELALUI MEKANISME ELEKTRONIK
Authors: MURSIDAH AYU DWI , GUNAWAN BAMBANG PANJI , SUYATNO SUYATNO
Published: August 2024

Perkembangan teknologi informasi merupakan suatu globalisasi yang dapat memunculkan industry baru yang berupa transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah suatu kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan computer berupa internet. Dalam perkembangan teknologi informasi antara lain adanya website guna melakukan perbuatan jual beli yang dilakukan secara elektronik. berbelanja melalui elektronik mengakibatkan kerugian yang sering terjadi dialami oleh konsumen. Kerugian tersebut muncul akibat tidak berlangsungnya proses transaksi yang dilakukan. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memunculkan dasar hukum dalam perlindungan konsumen dalam transaksi elektrinuk yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Authors: HARIYANTO MOCHAMAD IMAM , SUPANGKAT AGUNG , SASONGKO HARIADI
Published: August 2024

Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta  Ker ja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani per nah bersepakat untuk menunda pembahasan   materi   mengenai   klaster   ketenagakerjaan   agar   dibahas   di   akhir   persidangan   DPR. Konstelasi pen”olakan UU sedikit berubah setelah  pertemuan beberapa perwakilan serikat pekerja dan Panitia  Kerja  (Panja)   Rancangan  UU  Cipta  Kerja  pada  Agustus  2020.    Dalam  pertem uan  itu,  serikat pekerja bersama  perwakilan Panja RUU Cipta  Kerja menyepakati beberapa hal yang   rencananya akan diadopsi  dalam  Daftar   Inventarisasi  Masalah  (DIM)  RUU  Cipta  Kerja.  Penelitian  ini  mengg unakan metode  metode  yuridis  normatif  dan  deskriptif  anali”tik  yaitu  penel itian  yang  menekankan  pada  studi literatur dengan menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literarur, internet atau sumber-sumber  hukum  yang  masih  ada  kaitan nya  dengan  penelitian  ini,  kemudian  disajikan  dengan sistematis   yang   menjelaskan   suatu   keadaan   hingga   dapat   ditarik   suatu   kesim”pulan   yang   relevan. Permasalahan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Berdasarkan  Und ang-Undang  No.  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  Klaster  Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 tah”un 2003 dimana UU Cipta  Kerja  menghapuskan  ketentuan  batas  waktu  PKWT  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  59 Undang-Und”ang No. 13 tahun 2003 dimana implikasi dari hilangnya ayat-ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan    jangka    waktu    maksimal    dan    batasan    perpanjangan,    ketentuan    baru    ini    juga menghilangkan  kesempatan  pekerja  untuk  berubah  status dari pekerja  ko ntrak  menjadi  pekerja  tetap. Padahal,  posisi  pekerja  dalam  status  kerja  kontrak  jauh  lebih  rawan  dibanding  deng an  pekerja  tetap. Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  No  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Terhadap  Hak  Asasi Manusia (HAM) Tenaga Kerja di Ind onesia Pasca Putu san Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat  atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terla lu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ABORSI YANG KORBANNYA DIBAWAH UMUR
Authors: PUSPITARANI KIREY DIAN , GUNAWAN BAMBANG PANJI , SUPANGKAT AGUNG
Published: August 2024

Suatu tindakan aborsi yang dilakukan anak dibawah umur dan pidana bagi orang yang memberikan bantuan atau turut serta dalam proses aborsi. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dapat berakibat fatal jika ditiru anak dibawah umur. Dengan meraka mengikuti adegan porno yang dapat diakses dengan mudah dan bebas dari unggahan jejaring sosial. Hal ini menyebabkan meningkatnya wanita hamil diluar nikah yang pada akhirnya melakukan aborsi, ditambah lagi aborsi bisa berdampak sangat buruk bagi kesehatan rahim wanita dan berujung kematian.Menurut Pasal 364 KUHP, seorang wanita atau orang yang mendukung dalam menggugurkan kandungan dengan sengaja dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang  prinsipnya mengacu pada setiap perbuatan aborsi. Kehamilan yang disebabkan oleh kondisi genetik yang signifikan dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki yang membuat bayi tidak layak untuk hidup di luar kandungan, atau kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan, yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi korban perkosaan,
TINJAUAN YURIDIS HAK MEWARISI OLEH ANAK ANGKAT ATAS ADANYA HIBAH WASIAT
Authors: AKBAR SULTHAN AL , ZAMRONI M , SUYATNO SUYATNO
Published: August 2024

Studi Tinjauan Yuridis Hak Mewarisi Oleh Anak Angkat Atas Adanya Hibah Wasiat memiliki tujuan untuk mengetahui sebuah proses pengangkatan anak supaya anak tersebut mendapatkan kedudukan hukum yang sudah sah dan untuk megetahui pelaksanaan hibah wasiat anak angkat untuk memperoleh harta warisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif dari segi hukum dan menggunakan informasi dari perpustakaan ataupun tulisan-tulisan yang bisa disebut dengan literatur. Yaitu cara penyelesaian suatu persoalan dengan mencari informasi dari sumber-sumber yang sudah pernah dibuat.                Sebuah proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan lisan dan juga dihadiri dua orang saksi dan di hadapan notaris. Selain itu proses pengangkatan anak bisa dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri setempat dengan sayrat-sayarat atau berkas-berkas yang sudah ditentukan untuk proses tersebut, agar anak angkat tersebut memperoleh kepastian hukum yang sah. Status hukum perdata mengecualikan hak waris anak angkat. Anak angkat tetap memiliki status yang sama dengan anak kandung..
Bullying Pada Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Ham
Authors: Nurdianto Arif Rahman , ZAMRONI M , Dwi Miarsa Fajar Rachmad
Published: August 2024

Bullying pada mahasiswa terutama pada pendidikan kedokteran masih sering terjadi. Tindakan intimidasi tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM) serta nilai etika fundamental. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bullying hukumnya wajib dilakukan terus menerus melalui upaya intervensi lembaga pendidikan. Intervensi dapat dilakukan dengan perbaikan kurikulum, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, peningkatan pengawasan pada peserta didik, serta penguatan kesadaran setiap individu untuk menghentikan tindakan bullying. Disamping itu, kerjasama antar instansi terkait sangat dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan yang dapat mencegah serta menghentikan bullying. Perundungan, senioritas atau semua nama, dan bentuk perundungan pada mahasiswa pendidikan kedokteran tidak dibenarkan secara hukum moral, profesi, pandangan hidup bangsa dan etika. Bullying terhadap mahasiswa kedokteran harus dihentikan dan segera diberantas. Menurut hukum yang berlaku, pelaku bullying harus dihukum untuk memberikan efek jera. Universitas dan Rumah Sakit Pendidikan harus melindungi korban dan saksi dari intimidasi pelaku dan lingkungan sekitar.