bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
FITUR MORFOLOGI SECARA KUANTITATIF SAPI BALI KECAMATAN PAMENANG DAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
Authors: . Maimunah , . Depison , Wiyanto Eko
Published: May 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fitur morfologi secara kuantitatif sapi Bali Kecamatan Pamenang dan Bangko Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survey. Teknik pengambilan sampel secara purpossive sampling. Umur ternak yang diambil adalah umur I1 dan jumlah sampel masing-masing kecamatan sebanyak 60 ekor yang terdiri dari 30 ekor  jantan dan 30 ekor betina. Data yang dihimpun adalah Bobot Badan (BB), pertambhan bobot badan harian (PBBH) dan ukuran-ukuran tubuh meliputi: Panjang Badan, Tinggi Pundak, Lingkar dada, Dalam Dada, Lebar Dada, Lingkar Kanon dan Tinggi Pinggul. Data dianalisis menggunakan uji t. Analisis komponen utama untuk mengetahui faktor penentu ukuran dan bentuk sapi Bali serta analisis korelasi dan determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara ukuran tubuh dengan bobot badan. Hasil penelitian menunjukan bahwa BB, PBBH dan ukuran-ukuran tubuh sapi Bali jantan antara Kecamatan Pamenang dan Bangko, serta sapi Bali betina di Kecamatan Pamenang dengan betina Bangko berbeda tidak nyata (P>0,05), namun antara sapi Bali jantan dan betina di Kecamatan Pamenang dan Bangko berbeda nyata (P<0,05). Kesimpulan BB, PBBH dan ukuran-ukuran tubuh sapi Bali jantan dan betina di Kecamatan Pamenang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Bangko. Penentu penciri ukuran dan bentuk tubuh sapi Bali jantan dan betina di Kecamatan Pamenang dan Bangko secara berurutan adalah Lingkar Dada dan Tinggi Pundak. Korelasi antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan yang tertinggi pada sapi Bali jantan maupun betina di dua kecamatan adalah Lingkar Dada. Ukuran tubuh sapi Bali jantan dan betina di Kecamatan Pamenang dan Bangko sudah memenuhi persyaratan minimum SNI kelas III.
PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG KENCUR (KAEMPFERIA GALANGA L) DALAM PAKAN KOMERSIL TERHADAP PRODUKTIVITAS TELUR BURUNG PUYUH (COTURNIX-CORTUNIX JAPONICA)
Authors: Ramadhani Dede Syahrul , Handarini Ristika , Wahyuni Dewi
Published: May 2021

Penelitian tepung kencur bertujuan untuk  mengetahui konsumsi pakan, produksi telur, bobot telur, konversi pakan serta mortalitas burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica). Penelitian dilaksanakan pada Agustus – Oktober 2020 dikampung Cipayung kecamatan Cibinong kabupaten Bogor. Bahan-bahan penelitian terdiri atas burung puyuh 64 ekor umur 30 hari. Penelitian menggunakan Rancangan Angka Lengkap (RAL) dengan perlakuan 4 Perlakuan P0 (kontrol), P1 (0.5% tepung kencur), P2(1% tepung kencur) P3 (1.5% tepung kencur) dan masing-masing perlakuan 4 ulangan. Data hasil penelitian dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA). Berdasarkan hasil penelitian tepung kencur dapat disimpulkan tidak berpengaruh nyata (P>0.05)konsumsi pakan 19.41-19.70 g, produksi telur 60.05-65.54 %, bobot telur 9.24-9.61 g, konversi pakan 2.77-2.69. dan mortalitas 0%. Penambahan tepung kencur hingga taraf 1.5 % pada pakan komersial dapat mempertahankan produktivitas telur burung puyuh.Kata kunci : Tepung kencur, Burung puyuh, Produktivitas Telur Burung Puyuh.
Manajemen Berbasis Sekolah : Optimalisasi Mutu Pendidikan
Authors: Aliyyah Rusi Rusmiati , Subasman Iman , Herawati Endang S B , Oktaviany Venny
Published: May 2021

Penelitian bertujuan untuk mengetahui optimalisasi mutu pendidikan melalui program manajemen berbasis sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Mahmudiyyah. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan mengambil model Milles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa MBS dapat menjadi peluang sekolah untuk mengoptimalkan mutu pendidikan dari aspek delapan standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar sarana prasarana. MBS juga dapat menjadikan sekolah unggul dalam memiliki program kerja dengan berlandaskan kurikulum 2013. Budaya sekolah dan partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan pengelolaan satuan pendidikan berbasis MBS sesuai anjuran pemerintah.
Implementasi Kurikulum Tahsin Al-Quran Untuk Remaja di Ma'had Kareem Bil-Quran
Authors: Amaliah Supi , Mujahidin Endin , Rahman Imas Kania
Published: May 2021

Kewajiban setiap muslim adalah mampu membaca Al-Qur’an sesuai tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. sejalan dengan perintah Allah lewat  firmanNya di surat Al-Muzzamil ayat 4. Fenomena masyarakat awam sejak lama dimana sebagian besar kurang memperhatikan tahsin saat membaca Al-Qur’an. Banyak yang bisa membacanya dengan lancar namun sedikit yang bisa membacannya dengan benar. Pada lembaga-lembaga Al-Qur’an yang menjadi ujung tombak lahirnya kader-kader pengajar dan penghafal Al-Qur’an memiliki tanggung jawab melahirkan para kader yang mumpuni secara kualitas dalam tahsin Al-Qur’an. Hal ini karena dibutuhkannya peran mereka dimasyarakat untuk mengajarkan Al-Qur’an dengan tahsin yang benar. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kurikulum tahsin untuk remaja di Ma’had Kareem Bil-Qur’an. Salah satu Ma’had yang fokus pada pengaderan dakwah Al-Qur’an pada bidang tahsin dan tahfizh Al-Qur’an. Keunggulan yang dimilki Ma’had ini dalam kurikulum tahsin yang diterapkannya yaitu konsep penguasaan praktik tahsin pada fashahatullisan yang mencakup makhraj, shifat huruf, dan itmmaul harakat dan penguasaan pemahaman teori tahsin lewat penguasaan dua kitab tajwid matan Jazari dan matan Tuhfatul Athfal serta pengambilan ijazah sanad dua kitab tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research jenis deskriptif kualitatif dengan sumber data diambil lewat wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi data.  Tahap selanjutnya adalah analisis data, reduksi data, penyajian data, terakhir pengambilan kesimpulan data.  Hasil penelitian menunjukkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluaasi kurikulum tahsin di lembaga ini berjalan dengan baik.
Analisis Tingkat Keramahan Lingkungan Sekolah pada Sekolah Menengah Atas
Authors: Gunadi Gugun , Suherman Irman
Published: May 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat keramahan lingkungan sekolah dengan instrument iklim sekolah ramah anak (ISRA) berdasarkan persepsi dan pengalaman siswa-siswa pada SMA di Kabupaten Bogor. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 157 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online menggunakan google formulir kepada siswa yang dipilih secara acak. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif untuk melihat karakteristik keramahan lingkungan sekolah dan tingkat keramahan lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keramahan lingkungan sekolah SMA di Kabupaten Bogor berada pada kategori tinggi. Keramahan lingkungan sekolah digambarkan dengan empat dimensi utama yaitu lingkungan yang aman bagi anak, dukungan guru, hubungan sosial individu dan suasana kekeluargaan di sekolah. Meski demikian, masih ada siswa yang merasa tidak nyaman karena bullying dan perlakuan diskriminasi dan ejekan selama di Sekolah.
Non-Parametric Approach to Measuring Accuracy Of Social Assistance Programs in The Middle of Indonesian Economic Downturn
Authors: Saputra Darman , Julia Julia
Published: May 2021

This study aims to analyze the relationship and influence of social assistance on the number of poor people in Indonesia. There are control variables as a comparison, namely; unemployment, central government debt and economic growth. The research method used a quantitative approach with non-parametric statistics, annual data (2013-2020) and elasticity were used to measure the magnitude of changes in the number of poor people due to additional social assistance. Rank Spearman test to test the relationship of each variable (total unemployment, central government debt and economic growth) to the amount of poverty in Indonesia. The results showed that there was a very strong relationship between social assistance for Contribution Assistance Recipients (PBI) and the Family Hope Program (PKH) on the number of poor people. The negative sign indicates that social assistance can reduce poverty significantly, with the strongest impact being the PBI program. There is a strong relationship between debt and the number of poor people. The slowdown in economic growth is proven to be unrelated to the number of poor people, meaning that in the midst of an economic slowdown, the amount of poverty in Indonesia can be suppressed through social assistance programs, job creation as laborers and government debt is allocated for productive activities and economic activities that have a direct impact on the poor and vulnerable to poverty. Poverty alleviation efforts can be carried out by the government by synergizing social assistance programs and creating job opportunities according to the ability of the poor on average.
Analysis of the Influence of Factors Affecting Purchase Intention of Premium Items in MOBA-Type Online Games
Authors: Ardhiyansyah Andri , Firdaus Favian Firwan , Aritejo Bayu Aji
Published: May 2021

Increased mobile gaming revenue can’t be separated from the rapid growth of technology, especially on smartphones. The popularity of free-to-play games also supports the increase in mobile gaming revenue. The Mobile Legends and AoV, games with Multiplayer Online Battle Arena type, are popular today, where they can be played on any smart phone anywhere and anytime. One of the main commodities in this game is the premium items. to get the virtual goods players have to exchange some money that can be purchased through google play store or electronics stores. The purpose of this research is to analyze the effect of enjoyment value, character competency value, visual authority value, monetary value, character identification, and the satisfaction of the game against the intention of repurchase. This research uses survey method to collect data. The Sampling method is non- probabilities with purposive sampling approach. The number of samples in this study is 130 respondents, with the criteria playing a Mobile Legends or AoV and make purchases of premium items on the games. Hypothesis testing was analyzed using multiple linier regression. The result of hypothesis testing shows that the six independent variables, namely the value of pleasure, the value of character competence, the value of visual authority, the value of money, the character identification, and the satisfaction of the game have a positive effect on the intention of repurchasing premium items.
Comparison of Marketing Mix Determination on Purchasing Decisions of Pakde Jangkung Meatballs
Authors: Yulita Ria Rusty , Daryanto Arief , Indrawawan R Dikky
Published: May 2021

Bakso Pakde Jangkung is one of the restaurants that has the main product, namely meatballs. Bakso Pakde Jangkung is located in Bogor City, West Java, where Bakso Pakde Jangkung is not the only Bakso business in the form of a restaurant in the city.Currently there are problems related to the development of outlets and tenants as seen from the purchase decision. The factors tested using mix marketing and the analytical methods used are descriptive analysis and structural equational modeling. The test results show that there are differences in important factors at outlets and tenants related to purchasing decisions.
ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PITA CUKAI PADA KPPBC TIPE MADYA CUKAI KEDIRI
Authors: Herdiyana Deni
Published: May 2021

This research was conducted to analyze the accounting policy for excise tape inventory which is implemented in the KPPBC Type Madya Cukai Kediri. The research method used is through a qualitative approach. To support this research, data collection methods were carried out which included literature studies and field studies related to the supply of excise stamps for the 2019.

The results of the study can be concluded that KPPBC TMC Kediri has recognized and recorded excise inventory accounting by applying accrual basis and as a whole is in accordance with the regulations of government accounting standards, but there is an acknowledgment of inventory excise stamps in KPPBC TMC Kediri which is not yet in accordance with PMK Number 224/PMK.05/2016. Furthermore, KPPBC TMC Kediri has implemented the SAKTI application to support its accounting business processes.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kebijakan akuntansi persediaan pita cukai yang diimplementasikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan terkait persediaan pita cukai TA 2019.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPPBC TMC Kediri telah melakukan pengakuan dan pencatatan akuntansi persediaan  cukai dengan penerapan basis akrual dan secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan standar akuntansi pemerintahan, namun terdapat salah satu pengakuan persediaan pita cukai di KPPBC TMC Kediri yang belum sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016. Selanjutnya,  KPPBC TMC Kediri telah mengimplementasikan aplikasi SAKTI untuk menunjang proses bisnis akuntansinya.
Using the analytic hierarchy process methods to construct the assessment indicators weight system of digital business Chinese materials
Authors: Cai Qiao-Yu
Published: May 2021

China's
rapid economic growth has lead foreigners would to increasingly become
interested learning Chinese as a foreign language. Hence, not only in Taiwan
but also in other countries, various business Chinese courses are being offered
by universities, and international companies. Due to this increase in the need
to provide to provide exceptional instruction, designing suitable business
Chinese materials has become significance. To meet this need, this study aims
to construct assessment indicators of digital Chinese materials toward
non-native Chinese speaking businessmen and women (NNCSB). The preliminary
“PC2U” assessment indicators are constructed on the basis of cognitive load
theory, characteristics of adult learners learning Chinese, review on digital
business Chinese materials, and previous empirical findings. The “PC2U” assessment
indicators, which include 4 dimensions, 11 criteria, and 63 indicators, followed
by the analysis hierarchy process (AHP) are used to construct the weight system
for the “PC2U” assessment indicators. This study found that priorities, with
respect to 4 dimensions (production, content, usage, and usefulness), to access
digital business Chinese, that “content”, which consists of credibility, data
update, and learning needs, is foremost. Moreover, it will be proven here that
of 3 criteria in the “content” dimension to assess digital business Chinese,
that “learning needs” is equally as important as “credibility”, and both are the
former two are more crucial than “data update”. The constructed assessment
indicators weight system of digital business Chinese materials is not only
beneficial to fill the knowledge gap on business Chinese research, but also
help publishers and teachers compile and select high quality digital business
Chinese.
The difficult way to publish a research paper
Authors: Oshakbayev Kuat , Bedelbayeva Gulnara , Mustafin Khalit , Tordai Attila
Published: May 2021

Background
Authors aim to publish the results of their studies in peer-reviewed targeted
international journals with a high impact factor as possible, but they are also
exposing to ‘predatory’ publishers. Offering some tips to publish papers,
identifying relevant journals, and avoiding problems within submitting.

Results
During submitting authors should find suitable journals, assume a risk to
encounter ‘predatory’ or ‘hijacked’ journals, know the advantages/
disadvantages of using intermediary publishing services, understand
expectations of editor(s), and make a payment.

Conclusions The tips help many researchers to publish their papers in relevant
journals with cited indexes, and avoid problems within submitting.
The Hidden American Nativist Consensus
Authors: Thompson Andrew Ifedapo , Dinkel Christopher
Published: May 2021

Nativism has received recent attention because of its salience in American politics, but it dates back to the early days of the Republic. We show nativist sentiments were established in the citizenship-eligibility requirement for the presidency have since been mirrored in the American public’s preferences outside of the executive. We argue that the inclusion of the natural born citizen clause in the U.S. Constitution helped set in motion public expectations for legislative and judicial office holders. Then, with a novel dataset, we show Americans who were not born in the United States have been severely underrepresented in Congress and on the Supreme Court. Finally, using two conjoint designs, we show candidates for Congress and the Supreme Court who fit a nativist mold are preferred by the public across party lines. Overall, we argue a nativist consensus exists in the public which could exacerbate inequalities of representation within American politics.
Inconsistent Planning and the Allocation of Tasks Over Time
Authors: Bhatia Sudeep , Crawford Megan M , McDonald Rebecca Louise , Moreno Miguel A. , Read Daniel
Published: May 2021

We test the hypothesis of inconsistent planning proposed by Strotz (1955). In the laboratory, participants allocated time between ‘work’ and ‘leisure’ tasks, and were offered a commitment device. Original plans tended to delay leisure, and to involve a moderate degree of spreading between work and leisure tasks. Most participants preferred commitment over flexibility. Although most were denied commitment, few altered their plans. Those that did make changes tended to further postpone leisure. We find limited evidence of discounting or impatience, contrary to the predictions of most theoretical models of inconsistent planning. Instead, our results imply a preference for improving sequences.
Differential expression of gelsolin in cancers of the breast.
Authors: Mamoor Shahan
Published: May 2021

Breast cancer affects women at relatively high frequency (1). We mined published microarray datasets (2, 3) to determine in an unbiased fashion and at the systems level genes most differentially expressed in the primary tumors of patients with breast cancer. We report here significant differential expression of the gene encoding gelsolin, GSN, when comparing primary tumors of the breast to the tissue of origin, the normal breast. GSN was also differentially expressed in the tumor cells of patients with triple negative breast cancer. GSN mRNA was present at significantly lower quantities in tumors of the breast as compared to normal breast tissue. Analysis of human survival data revealed that expression of GSN in primary tumors of the breast was correlated with overall survival in patients with luminal A subtype cancer, demonstrating a relationship between primary tumor expression of a differentially expressed gene and patient survival outcomes influenced by molecular subtype. GSN may be of relevance to initiation, maintenance or progression of cancers of the female breast.
„Der Club bringt mich noch ins Grab“ – oder doch nicht?
Authors: Rau Roland , Ebeling Marcus , Köppen Bernhard
Published: May 2021

Sudden emotional stress can lead to cardiovascular diseases and, potentially, to death. Some studies argued that even watching a stressful soccer match could be such a trigger for mortality. The results from the literature are ambiguous, though. Our analysis focuses on the second leg of the relegation matches between Nuremberg and Ingolstadt in July 2020. 1. FC Nuremberg, which has a reputation of losing in the very last second, won in the last minute of overtime. The stress of watching the match was supposedly so intense for supporters of 1. FC Nuremberg that a well-known journalist wrote a book "Fußball als Nahtoderfahrung" (soccer as a near death experience).Two days after the match the number of male deaths in Nuremberg was, indeed, extremely high: The number of deaths was only once higher on comparable days during the past 20 years. But the city of Nuremberg also experienced a large increase in temperature in the preceding days which may have caused some heat-related mortality. Thus, we can only speculate that the stress of the soccer match may have been instrumental for the relatively large number of deaths but we can not rule out other factors (e.g. temperature) either.Despite the lack of unambiguous results we are convinced that our results are worth reporting to counteract the well-known publication bias in favor of significant results.
tugas resume hukum tata negara
Authors: Wahyuni
Published: May 2021

Hukum tatanegara adalah hukum yang mengatur berbagai aspek tentang manusia dengan manusia lainnya,yang mengatur semua yang di perlukan manusia baik itu hukum atasan maupun hukum bawahan. Yang mengatur hidup dan mati manusia, karena manusia sejak di lahirkan sudah berada pada yang namanya hukum hingga dia tumbuh dewasa.Hukum tatanegara Indonesia berkisar atau membicarakan urusan urusan lembaga tinggi negara di konstitusi yang mengatur urusan urusan seperti eksekutif (presiden) penyelenggaraan undang undang negara.Pengertian hukum tatanegara adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana, siapa, seperti apa, dimana, hubungan hubungan antara lembaga lembaga tinggi negara (legislatif, yudikatif, eksekutif) dalam hubungan nya terselenggara kehidupan bernegara.Hukum Tata Negara juga sebagai hukum mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Dalam Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : 1. State Law dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara.Berikut ini terdapat beberapa pengertian hukum tatanegara menurut para ahli :1.Menurut ApeldoornHukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.2.Menurut KranenburgHukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.3.Menurut UtrechtHukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara Hukum tatanegara juga memiliki hubungan dengan hukum hukum lainnya seperti, ilmu negara, hukum administrasi negara, ilmu politik. Dengan hubungan dengan ilmu ini memiliki hubungan yang erat dari masing-masing hubungan.
The effect of Delphi group size and opinion diversity on participant experience
Authors: Belton Ian , Wright George , Sissons Aileen , Bolger Fergus , Crawford Megan M , Hamlin Iain , Taylor Browne Lūka Courtney , Vasilichi Alexandrina
Published: May 2021

An experimental study to explore the effect of Delphi group size and opinion diversity on participants' experience of the process, as measured by their perceived cognitive load and their self-reported satisfaction with the process.
The Origin of Electromagnetic Mass (Electromagnetic Inertia)
Authors: Vegt Wim
Published: May 2021

Newton described in his second law of motion the classical definition of mass (inertia). However, it is impossible to calculate with Newton’s second law of motion the (electromagnetic) mass of a beam of light. Because the speed of light is a universal constant which follows from Albert Einstein’s Theory of Special Relativity, it is impossible to accelerate or to slow down a beam of light and for that reason it is impossible to determine the electromagnetic mass of a beam of light (free electromagnetic radiation) by Newton’s second law. To calculate the electromagnetic mass of free or confined electromagnetic radiation, the fundamental concept of the New Theory has been used that the Universe is in a perfect Equilibrium and that any electromagnetic field configuration is in a perfect equilibrium with itself and its surrounding. From this fundamental concept follows a different definition of (confined) electromagnetic mass. Electromagnetic mass (or inertia) has been determined by the relativistic Lorentz transformation of the radiation pressures in all different directions and the disturbance of a uniform motion (or position at rest) of confined electromagnetic radiation results in a relativistic effect which we measure (experience) as electromagnetic mass (inertia). The mass in [kg] of an object will be generally measured by acceleration (or deceleration) of the object according Newton’s second law of motion. In the theory of special relativity, the speed of light is a fundamental constant and the intensity of the light is not a universal constant. The calculate the relativistic mass of Confined Electromagnetic Radiation, we start with a thought experiment in which a beam of light is propagating between two 100 % reflecting mirrors, indicated as Mirror A and Mirror B. Both mirrors are part of a rigid construction and the relative velocity between both mirrors always equals zero. The results of this calculation will be be generalized for any kind of electromagnetic radiation which has been confined by its own electromagnetic and gravitational field. When the speed of the observer has the same speed as the speed of the light source, then the observer and the light source are relative at rest. And the same light intensity will be measured at the location of the emitter and at the location of the observer.
Resume Materi Hukum Tata Negara
Authors: M.Saldy
Published: May 2021

Hukum Tata Negara?Istilah Hukum Tata Negara, ialah hasil terjemahan dari beberapa Bahasa misalnya Bahasa belanda “staatsrecht” ,dalam Bahasa inggris “constitutional law”, dalam Bahasa jerman “Verfassubgrecht”,dan dalam Bahasa perancis disebut “Droit Constituionnel”.Berbagai pendapat mengenai definisi hukum tata negara. Dan berdasarkan berbagai pendapat itu, kita dapat melihat beberapa perbedaan dan persamaan pendapat. Sehingga, pengertian Hukum Tata Negara dapat dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan sebuah peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat atau alat alat negara/ Lembaga negara.
TUGAS RESUME HUKUM TATA NEGARA WINI 216
Authors: Islami Wini Putri
Published: May 2021

Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.
Resume HTN Syahrul Muarif
Authors: Muarif Syahrul
Published: May 2021

Pengertian hukum tata negara Adalah sebuah cabang ilmu hukum yang objek kajiannya itu negara, bagaimana mengatur dan menata negara dalam artian organ dan lembaganya.
resume hukum tata negara
Authors: aswat muh awal
Published: May 2021

A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARAHukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada suatu pengertian yang luas mengenai hukum tata negara, namun tidak mendalam dalam pengertian tersebut.Dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan bagian dari hukum mengenai system pemerintahan suatu negara, sebaliknya, ada pengertian yang sempit dari hukum tata negara, seperti hukum tata negara hanya peraturan mengenai berbagai lembaga-lembaga politik ( lembaga-lembaga negara ) dan fungsi-fungsinya mengenai kedudukan warga negara tidak dinyatakan secara eksplisit.Dalam hal ini hukum tata negara yang dimaksudkan adalah hukum tata negara dalam arti sempit, sebab hukum Administrasi Negara, sebagai salah satu bidang hukum tata negara, sudah merupakan satu mata kuliah tersendiri. Namun, mencakup hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif, sebab bidang telah tidak hanya mengenai konstitusi di Indonesia melainkan juga disertai dengan teori-teori ketatanegaraan secara umum. Oleh sebab itu, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengenai organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaannya hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungan negara dengan warga negaranya.Hukum tata negara adalah kajian ilmu hukum yang memiliki lapangan kajian yang luas, dan dinamis. Sehingga, sulit untuk menemukan suatu unifikasi terhadap definisi hukum tata negara.Tujuan hukum tata negaraTujuan hukum tata negara mengkaji beberapa aspek krusial, yakni negara/lembaga negara, dan hubungan antar organ/lembaga negara dengan warganya. Sementara itu, usep renawijaya mengatakan bahwa hukum tata negara mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan, seperti dibawah ini :Stuktur umum dari organisasi negaraBadan-badan ketatanegaraanPengaturan kehidupan politik rakyatSejarah perkembangan ketatanegaraanB. SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARAPengertian sumber hukum tata negara secara etimologis berasal dari istilah “sumber” dan “hukum tata negara”. Sumber berarti tempat/sumber asal usul hukum positif yang dijadikan
The impact of Organizational Justice on organizational citizenship behaviour in developing countries
Authors: S.M.grisken Arzu
Published: May 2021

Employees who are part of an organization must be assured to have positive behaviors that are expected, which will make employees do their work beyond the specified procedural limits. The purpose of this study is to proposed the framework based on previous work.The results indicated the three elements of justice (distributive, procedural and interactional justice had positive impact on organizational citizenship behaviour.
Preliminary Specification MI-40206 Color Monitor
Authors: Bechly Fred L
Published: May 2021

This document represents the RCA Corporation preliminary specification for the MI-40206 color monitor that was prepared, revised and submitted by Fred L Bechly on June 19, 1953.Tri-color Kinescope technology was considered to be the RCA "secret weapon" vs. competitor CBS during establishment of the NTSC standard for color television by the Federal Communications Commission in 1953. RCA assigned model MI-40206 as the prototype which used the NTSC standard as its input, and RCA ultimately prevailed with the NTSC standard on December 17, 1953. The MI-40206 prototype was then commercialized in 1954 to become the RCA TM-10A Color Monitor.
RESUME HUKUM TATA NEGARA 138
Authors: Yunianti Selpi
Published: May 2021

Konstitusi merupakan hukum dasar sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi sebagai hukum dasar dapat berupa hukum dasar yang tertulis dan juga hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri menggunakan konstitusi yang tertulis yaitu undangundang Dasar 1945. Ketatanegaraan di Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian, dari UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau di singkat RIS, UUD sementara.
Differential expression of spectrin repeat containing nuclear envelope protein 1 in cancers of the breast.
Authors: Mamoor Shahan
Published: May 2021

Breast cancer affects women at relatively high frequency (1). We mined published microarray datasets (2, 3) to determine in an unbiased fashion and at the systems level genes most differentially expressed in the primary tumors of patients with breast cancer. We report here significant differential expression of the gene encoding spectrin repeat containing nuclear envelope protein 1, SYNE1, when comparing primary tumors of the breast to the tissue of origin, the normal breast. SYNE1 mRNA was present at significantly lower quantities in tumors of the breast as compared to normal breast tissue. Analysis of human survival data revealed that expression of SYNE1 in primary tumors of the breast was correlated with overall survival in patients with basal, luminal A, and luminal B subtype breast cancer, but not in HER2+ breast cancer, demonstrating a relationship between primary tumor expression of a differentially expressed gene and patient survival outcomes influenced by molecular subtype. SYNE1 may be of relevance to initiation, maintenance or progression of cancers of the female breast.
TUGAS RESUME HUKUM TATA NEGARA HERA 213
Authors: Herawati
Published: May 2021

HukumTat aNegar apadadasar ny aadal ahhukumy angmengat uror gani sasi kekuasaan suat unegar abeser t asegal aaspeky angber kai t andenganor gani sasi negar at er sebut . Sehubungandengani t udal aml i ngkunganHukumKet at anegar aandi kenal ber bagai i st i l ah y ai t u: Di Bel andaumumny amemakai i st i l ah“ st aat sr ech”y angdi bagi menj adi st aat sr echi n r ui mer ezi n( dal amar t i l uas)danst aat sr echI nenger ezi n( dal amar t i l uas) .St aat sr echi n r ui mer ezi nadal ahHukumNegar a.Sedangkanst aat sr echi nenger ezi nadal ahhukumy ang membedakanHukumTat aNegar adar i HukumAdmi ni st r asi Negar a, HukumTat aUsaha Negar aat auHukumTat aPemer i nt ah.Di I nggr i spadaumumny amemakai i st i l ah “ Cont i t usi onal Law” , penggunaani st i l aht er sebutdi dasar kanat asal asanbahwadal am HukumTat aNegar aunsurkonst i t usi y angl ebi hmenonj ol .
The disaster trap: cyclones, tourism, colonial legacies, and the systemic feedbacks exacerbating disaster risk
Authors: Lazarus Eli
Published: May 2021

The long, open-ended period of recovery from a disaster event is the phase of a disaster that the interdisciplinary field of disaster studies struggles to understand. In the process of rebuilding, places do not simply reset – they transform, often in ways that confound any reduction of disaster risk, instead making people and settings more vulnerable to future hazard events. Reducing disaster risk is regarded as a global priority, but policies intended to reduce disaster risk have been largely ineffective. This obduracy represents a grand challenge in disaster studies. Here, I propose that the correlated trends of runaway economic costs of disaster events, growing social inequity, environmental degradation, and resistance to policy intervention in disaster settings are hallmark indicators of a system trap – a dynamic in which self-reinforcing feedbacks drive a system toward an undesirable and seemingly inescapable state, with negative consequences that tend to amplify each other over time. I offer that these trends in disaster settings are the collective expression of an especially powerful and distinct kind of system trap, which here I term the "disaster trap" – a new theoretical concept to help explain and address runaway disaster risk. I suggest that disaster traps are likely strongest in tourism-dominated coastal settings with high exposure to tropical cyclones and colonial histories of racial capitalism, which I explore with an empirical illustration from Antigua & Barbuda. Formalising a linkage between gilded and safe-development traps matters because their effects likely compound each other nonlinearly, such that disaster risk only increases and disaster risk reduction becomes increasingly difficult to achieve. Addressing traps requires understanding them as dynamic systems, described as fundamentally and completely as possible – their components, mechanisms, drivers, and structure – in order to reveal when and where interventions might be most effective at reducing disaster risk.
Analysis of a stochastic dynamical model of word-by-word sentence comprehension
Authors: Smith Garrett
Published: May 2021

An important class of computational cognitive models is based on stochasticdynamical systems. The SWIFT model of eye-movement control (Engbert,Longtin, & Kliegl, 2002) and the drift-diffusion model of perceptual decisionmaking (Ratcliff, 1978), for example, have driven progress in part because ofthe mathematical tools that the models afford researchers in analyzing experimentaldata and deriving new predictions. Stochastic dynamical models havealso been applied to word-by-word reading comprehension; however, theirinfluence has been limited so far by relatively ad hoc, analytically opaqueimplementations. Here, I describe a new model of incremental sentencecomprehension that models the parsing process as a series of continuous time,discrete-state random walks among potential syntactic analyses of thesentence so far. Reading can now be framed as a first-passage problem: howlong does it take arrive at a complete parse of the sentence so far, giventhe preceding words? This note describes in detail the derivation of variousstochastic quantities of interest, including predicted reading time distributionfunctions, and illustrates them with example simulations. The hope is thatthese analytical tools can drive new progress in the theory of word-by-wordreading comprehension.
Using HMD Virtual Reality to investigate individual differences in visual processing styles
Authors: Savickaite Sarune , McNaughton Kimberley , Gaillard Elisa , Amaya Ioanna , McDonnell Neil , Millington Elliot , Simmons David
Published: May 2021

Global and local processing is part of human perceptual organisation, where global processing enables us to extract the ‘gist’ of the visual information and local processing helps us to perceive the details. Individual differences in these two types of visual processing have been found in autism and ADHD. Virtual Reality (VR) has become a more available method of research in the last few decades. No previous research has investigated perceptual differences using this technology. The standard ROCF test was used as a baseline task to look at a practical aspect of using VR as an experimental platform. 94 participants were tested. Attention-to-Detail, Attention Switching and Imagination subscales of AQ questionnaire were found to be predictors of organisational ROCF scores, whereas only Attention-to?Detail subscale was predictive of perceptual ROCF scores. Current study is an example of how classic psychological paradigms can be transferred into the virtual world. Further investigation of the distinct individual preferences in drawing tasks in VR could lead to a better understanding on how we process visuospatial information. As a result, such findings would inevitably extend to industrial applications.
Individual Differences in Perception of Sexual Harassment in University Students
Authors: Malone Deirbhile , McHugh Cillian
Published: May 2021

Sexual harassment has increasingly become a main topic of conversation in academia in recent years. This current study investigated the role of gender, gender identity, locus of control and social dominance orientation on perceptions of sexual harassment. 121 undergraduate students (60 females and 61 males) were presented with four questionnaires. A hierarchical multiple regression and mediation analyses were conducted to examine the data. Results indicated that women perceived a higher occurrence of sexually harassing behaviour than men. Gender identity and locus of control were not found to be significant predictors of perception of sexual harassment. Mediation analyses showed that there was a significant direct effect of social dominance orientation on the perception of sexual harassment with individuals who measured high in social dominance orientation interpreting less scenarios as sexually harassing while those exhibiting low social dominance orientation were more likely to perceive sexual harassment. With limited previous research identifying the role of social dominance orientation in the perception of sexual harassment, future studies should further examine this individual difference in a range of settings including workplace and third level education. Limitations of this study and recommendations for future research is outlined.
The Impact of Economic and National Identity Loss Messages, and the Moderating Effect of Political Orientation, on Climate Change Policy Support
Authors: Klas Anna , Clarke Edward John Roy , Fielding Kelly , Mackay Matthew , Lohmann Susanne , Ling Mathew
Published: May 2021

As climate change continues to be politically divisive, developing communications that align with right-leaning beliefs may increase bipartisan support for climate policy. In two experimental studies (Study 1, Australia, N = 558; Study 2, United States, N = 859), we tested whether an economic loss or national identity loss message would elicit greater support for mitigation and adaptation policies when compared to one another and to a control message. We also tested whether the direct effects of these message types were conditional on political orientation (specifically, identifying as politically right-leaning). In both studies, preliminary analyses indicated that the message manipulations were effective and that there was a high level of support for both types of climate policy. When compared to left-wing adherents, those who were politically right-leaning were less likely to support mitigation and adaptation policies in either sample. Australian (Study 1) identification – although not American identity (Study 2) – also uniquely predicted adaptation support (but not mitigation support). Yet, there were no significant message frame or interaction effects in the Australian (Study 1) or U.S. sample (Study 2). This suggests that neither an economic loss nor national identity loss message frame may be effective in overcoming the political polarization of climate change in Australia or the United States. Nevertheless, national identity could still play a useful role in Australian climate communications given its positive relationship to adaptation policy support, and therefore warrants further investigation.
Diversity or Disparity? The Concentration of Funded Research Topics in the United Kingdom
Authors: Madsen Emil Bargmann
Published: May 2021

The misalignment between societal needs and the priorities of conducted research have spurred calls for more attention to what types of research is actually funded. At the same time, published research exhibits strong path dependency by becoming more focused on well-established and reoccurring topics. The distribution of attention over various topics reflect the broader political economy and power structures in science, but whether path dependency starts already at the funding stage is largely unknown. In this article, I ask how skewed and path dependent the distribution of research funding is with respect to research topics. Using data on public funding of more than 30,000 research projects in the United Kingdom since 2006, I show that competitive public research funding is consistently concentrated on a minority of topics. These privileged topics continue to attract the majority of funding over time, and generally stay within the top parts of the funding distribution. Funding of research topics thus seems to follow a process of cumulative advantage, but while higher prior funding levels predicts higher subsequent funding, there is a decreasing marginal return.
A semi qualitative study on the perception of the general public to the presence of the first COVID-19 patient in the locality
Authors: Kathiravan Sanjana , singh Shubh mohan
Published: May 2021

Introduction: Infectious diseases have had a significant role in shaping human history by engraving a subconscious sense of ‘fear of infection’. The three sequential stages of the rational response to fear- fear, denial, and frustration, have been reported as predominant among quarantined individuals during any outbreak. To our knowledge, this was one of the first studies to assess the impact of the first case of COVID-19 among the neighbouring dwellers. Methods: A semi-qualitative study was conducted through telephonic interviews. Detailed descriptions of the experiences of the inhabitants after coming to know about the first incidence of a patient of COVID-19 in the locality were obtained. Participants were recruited through purposive and snowball sampling. Semi-structured in-depth telephonic interviews were done at a time convenient for participants between April 9 to 11, 2020. Results: Source of information for all the participants was from a neighbour and the participants came to know about the news on 7th of April 2020. All the participants were aware of the correct attitudes and practices of the general public to be followed during the pandemic including hand hygiene, use of face masks, social distancing and adhering to the government lockdown rules. Mixed reactions of panic, fear and confusion were obtained. Most participants were concerned about children and elderly at home, financial constraints due to the blockage of the locality from adjoining areas, everyday hassles that they were about to experience, etc. Despite most participants having minimal fear of contracting the illness themselves, fear of a family member acquiring the same seemed to be significantly higher on hearing the news. ConclusionThe study adds to the existing literature that fear and anxiety during a pandemic are mostly due to the uncertainty related to the disease spread and misinformation. There is a need for phased and well informed lockdown implementation and better knowledge propagation among the general public in order to mitigate unwanted fear and panic among the general public.
Making FAIR trustworthy
Authors: Chatterjee Anamika , Swierstra Tsjalling
Published: May 2021

The life sciences community is now increasingly leaning on the processing powers of machines to carry out advanced scientific research. So in order to adequately exploit the capabilities of machines in science, the FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principles for scientific data management and stewardship have been proposed. These principles are to assist scientists in tweaking their established research routines so as to unlock the true potential of machines and contribute to better science. However, through interviews with key scientist groups implicated by FAIR we have learned that doing what FAIR demands also presents certain epistemic concerns that discourage scientists to trust FAIR. One such concern is the loss of valuable knowledge in the translation of versatile human readable research output to a restricted, machine friendly language to enable machine action (semantic freedom). A second concern is evident in the displacement of human expertise by this increasing reliance on machines and the ensuing loss of knowledge contributed by these displaced experts (expert intuition). Thus, through this article, we highlight how incorporating FAIR also presents an epistemic loss to the scientific community. But the lack of attention given to these concerns by the proponents of FAIR offers scientists who have to abide by FAIR sufficient reason to resist it. We thus propose that while the implementation of FAIR has so far been paternalistic and top-down, such concerns have also made the scientist sceptical. So by initiating a more balanced, open and honest discussion of not just the benefits and promises of FAIR but also such epistemic costs, FAIR could lay to rest reasons for such scepticism and foster trust within the stakeholders of FAIR.