bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGATURAN ALAT BANTU PENDETEKSI KEBOHONGAN (LIE DETECTOR) DI PENGADILAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
Authors: Aristiani Putu Tissya Poppy , Layang I Wayan Bela Siki
Published: October 2022

Tujuan penelitian untuk menemukan dan menganalisa hukum pidana di dalam pengaturan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) di pengadilan dalam pembuktian perkara pidana dan kedudukan pemakaian alat bantu deteksi kebohongan (lie detector) pada proses penyidikan terhadap tindak pidana berlandaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Studi ini memakai pendekatan/metode penelitian hukum yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam konsep penegakkan hukum acara pidana guna mendapatkan kebenaran materiil agar mendapatkan kepastian hukum. Salah satu cara agar mencapainya dengan memastikan keterangan pelaku ataupun saksi berkesesuaian dan tidak rancu/bertumpang tindih antara satu dengan lainnya sehingga keterangannya dapat diberikan secara jujur dengan menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector). Pengaturan penggunaan lie detector dalam proses peradilan pidana belum memiliki parameter yang diatur secara tegas dalam KUHAP karena lie detector bukanlah alat bukti yang utama di dalam pengadilan, namun keabsahan lie detector yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan yang diperlukannya keterangan ahli laboratorium forensik komputer. Hasil print out tersebut yang dianalisis oleh ahli psikologi forensik yang akan menjadi keterangan ahli yang sah dalam persidangan berkedudukan sebagai alatbukti pelengkap berkas penyidikan, seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

The purpose of this research is to find out and analyze criminal law in the arrangement of lie detector tools in proving criminal cases in court and the position of using lie detector in the investigation process of crimes linked to Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure Law. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach and literature study. The results of the study show that in the concept of enforcing criminal procedural law in order to obtain material truth in order to obtain legal certainty. One way to achieve material truth is to ensure that the testimonies of witnesses and perpetrators are compatible and do not overlap with one another so that the information can be given honestly by using a lie detector. The regulations for the use of lie detector in the criminal justice process do not yet have parameters that are strictly regulated in the Code of Criminal Procedure because lie detector is not the main evidence in court, but the validity of lie detector used in proving a criminal case in court is used as a support to the process of disclosing a suspect's testimony in the stage of an investigation process that requires a computer forensic laboratory expert's statement. The print out results from the lie detector serve as a complement to the investigation files analyzed by the forensic psychologist at the trial, which can be used as evidence, as stated in Article 184 paragraph (1) KUHAP.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL
Authors: Putri Nabila Mazaya
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol agar mendapatkan kepastian hukum dan juga menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Notaris Pemegang Protokol dalam hal terjadi pelanggarann pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Notaris Pemegang Protokol tidak bertanggungjawab atas kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris Pemberi Protokol dan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris serta peraturan lainnya telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Pemegang Protokol.

The purpose of this study was to analyze the responsibility for violations in the making of the deed whose protocol has been submitted to the Notary of the Protocol Holder to obtain legal certainty and also to analyze the legal protection that can be given to the Notary of the Protocol Holder in the event of a violation of the making of the deed whose protocol has been submitted to him. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This research obtained results of the Protocol Holder Notary is not responsible for errors in the making of the deed made by the Protocol Giving Notary and the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notarial Positions  and other regulations have regulated legal protection for the Protocol Holder Notary.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE PADA KANTOR NOTARIS WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
Authors: Ariawan I Made Fri , Putrawan Suatra
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui akibat tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia terhadap kreditur ketika terjadi kredit macet di Wilayah Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam praktek pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilaksanakan  di kantor notaris berupa data objek dan subjek jaminan tidak lengkap yang diberikan oleh para pihak serta gangguan server yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran dan masih banyak pihak lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan fidusia karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dalam hal jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan maka kreditur tidak memiliki hak preferen terhadap utangnya.

The purpose of this study was to determine the implementation of the online Fiduciary Guarantee registration at the Gianyar Regency Notary Office and to determine the settlement of Default against fiduciary agreements that were not registered online.The research method applied in this study is a type of empirical juridical research. Approach to problems regarding matters of a juridical nature and the existing facts regarding matters of a juridical nature based on facts from research and observation. The results obtained from this study are the practice of implementing electronic fiduciary registration at the notary's office in the form of incomplete data provided by the parties as well as server and mobile banking system disturbances which result in delays in the registration process so that preference rights cannot be achieved.
MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Tjung Made Shannon , Yudistira Darmadi A.A. Ngurah Oka
Published: October 2022

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik yang terbukti melakukan sebuah tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik adalah subjek hukum pidana yaitu korporasi berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan Pasal 18 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dasar putusan yang berada dibawah Mahkamah Agung, dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden untuk memohon pembubarannya.

The purpose of this study is to determine the mechanism of dissolution of political parties convicted of corruption in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The study shows that the political parties are the subject of criminal law that is a corporation pursuant to Article 1 Paragraph 1 of Corruption Act. Related to Article 18 Paragraph 1 letter c of Corruption Act it is against the political parties that have been proven guilty of corruption on the basis of the decision which is under the Supreme Court, can be petitioned to the Constitutional Court by the government represented by the Attorney General and / or Minister assigned by the President to request its dissolution.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Authors: Esti Santoso Eko , Kurniawan Kurniawan , Hirsanuddin Hirsanuddin
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  perlindungan hukum bagi konsumen perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Kota Mataram diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

This study aims to determine the legal protection of consumer rights in using health services in the city of Mataram. The research method used is empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach which is then analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study indicate that legal protection for consumers legal protection for consumers in using health services in the city of Mataram is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 22 of 2009 concerning Hospitals and Law Number 36 of 2009 concerning Health.
KEWENANGAN PENGELOLAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA
Authors: Prabowo Dibyo , Suartha I Dewa Made
Published: October 2022

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi Kewenangan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika  dan menganalisis peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis yaitu penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan Undang-undang dalam praktik hukum. Kewenangan pengelolaan penyimpanan benda sitaan narkotika dilaksanakan oleh Rupbasan sebagai wadah untuk penyimpanan benda sitaan, kewenagan yang diemabn oleh kejaksaan bertanggungjawab atas benda sitaan dan disimpan pada kejaksaan, serta Badan Narkotika Nasional juga dapat menyimpan benda sitaan narkotika. Kewenangan penegelolaan pemusnahan benda sitaan narkotika itu ditangguhkan  kepada kejaksaan sebagai eksekutor dan Badan Narkotika Nasioanl Sebagai penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

The purpose of the study was to identify the authority in managing the storage of confiscated narcotics and to analyze the role of the prosecutor's office in managing the destruction of confiscated narcotics. This method of research is using juridical research that examines the applicability of the law in the practice of law. Management authority of the storage of narcotics site is carried out by Rupbasan as a container for the storage of the site, which is assumed by prosecutors responsible for the confiscated and stored on prosecutors, and the narcotics agency National can also store narcotic citations. The enforcement authority for the destruction of narcotics site is suspended to prosecutors as the execution and narcotics of Nasioanl as investigators in narcotics criminal act in accordance with statutory regulations.
PELAKSANAAN KENAIKAN UPAH BERKALA DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAKERJAAN
Authors: Christhoper Stephanus Edward , Salim Stevany
Published: October 2022

Tujuan dari studi ini ialah untuk mengkaji kepastian hukum dalam hal kenaikan upah berkala, dimana kenaikan upah berkala belum dijelaskan secara mendetail dan mengingat bahwa upah juga merupakan hak pekerja yang penting untuk kelangsungan hidup pekerja dan juga untuk menjaga SDM yang terdapat dalam perusahaan. Studi ini menggunakan metode hukum empiris yang berasal dari penelitian lapangan dengan perbandingan peraturan dan peristiwa yang berlaku dibandingkan dengan penelitian hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mengenai kenaikan upah berkala dalam perusahaan swasta belum ada suatu hukum ataupun perundang-undangan yang mengatur bagaimana tata cara penyusunan kenaikan upah berkala yang paling sesuai untuk kelangsungan hidup pekerja / karyawan dan keberlangsungan perusahaan.

The purpose of this study is to examine legal certainty in terms of periodic wage increases, where periodic wage increases have not been explained in detail and considering that wages are also an important worker right for the survival of workers and also to maintain human resources in the company. This study uses empirical legal methods derived from field research with a comparison of applicable regulations and events compared to legal research. The results of this study indicate that regarding periodic wage increases in private companies there is no law or regulation that regulates the most appropriate procedure for the preparation of periodic wage increases for the survival of workers/employees and the sustainability of the company.
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Hidayat Ahmad Raji , Salim Salim , Djumardin Djumardin
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada suatu Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa contoh kasus yang diangkat dalam mekanisme pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Smelter PT. AMNT ( Aman Mineral Nusantara) yang dijalankan oleh Tim pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum untuk pembuatan Smelter diselenggarakan melalui 4 tahapan yakni tahap perencanaan, tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Adapun proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan smelter PT. AMNT dimulai dari tahapan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Setelah inventarisasi dilakukan Tim pelaksana selanjutnya melakukan penilaian ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang termasuk ke dalam luas tanah yang dibutuhkan dalam pengadaan tanah ini.

This study aims to determine the mechanism of implementation and determination of compensation in land acquisition for the public interest in a company. The research method used is empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach which is then analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study, it is described that the examples of cases raised in the mechanism for implementing land acquisition for the public interest in the construction of the smelter PT. AMNT (Aman Mineral Nusantara) which is run by the implementation team based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement in the Public Interest for the manufacture of Smelters is carried out through 4 stages, namely the planning stage, the preparation stage, then the implementation stage and the result submission stage. As for the implementation process of providing compensation for land acquisition for the public interest in the construction of the smelter PT. AMNT starts from the stages of inventory and identification of land tenure, ownership, use, and utilization. After the inventory is carried out, the implementing team then conducts an assessment of compensation for community land which is included in the land area required for this land acquisition.
KEWAJIBAN ALIMENTASI YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
Authors: Purnama Sari Melia Putri
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya suaka hukum bagi anak yang tidak mencapai manifestasi kewajiban alimentasi dari orang tuanya dan akibat hukum untuk orang tua yang tidak menjalankan pengejawantahan kewajiban alimentasi terhadap anaknya serta dimonitor menurut hukum positif Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu Studi Kepustakaan  dan Studi Virtual yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, mengkaji, serta menganalisa sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia perlindungan terhadap anak yang tidak memperoleh alimentasi dari Orang Tuangnya tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU tentang Perlindungan Anak serta Akibat Hukum bagi orang tuang yang tidak memenuhi kewajiban alimentasi tertuang dalam UU Perkawinan dan Perlindungan Anak.

The purpose of this study is to determine the legal protection efforts for children who do not get the implementation of the alimentation obligation from their parents and the legal consequences for parents who do not carry out the implementation of the alimentation obligations to their children and are reviewed according to Indonesian positive law. This research method uses a normative juridical approach, namely Library Research and Virtual Research, which are included in the type of qualitative research by collecting library materials, reviewing, and analyzing according to the research topic. The results of this study, it was found that in Indonesia's positive law the protection of children who do not receive alimentation from their parents is contained in the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection and Legal Consequences for parents who do not fulfill the alimentation obligations contained in the Law on Marriage and in the law on Child Protection.
PRINSIP KEADILAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO DAN KECIL
Authors: Hesty Utami Nadhira , Ismail Tjip
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap usaha mikro dan kecil serta penerapan prinsip keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum berkaitan dengan prinsip keadilan ketentuan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ketentuan batasan pengenaan PPh dalam undang-undang tersebut akan mengurangi beban pajak yang ditanggung. Kebijakan ini dapat membentuk sistem PPh yang berkeadilan serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha mikro dan kecil.

This Study aims to provide knowledge related to the imposition of income tax on micro and small businesses as well as the application of the principle of fairness in the imposition of income tax on micro and small businesses. This study is a normative legal research or literature research that is a research process to examine and review the law as a norm, rule, legal foundation, legal principle, legal doctrine relating to the principle of fairness of income tax provisions against micro and small businesses. Tax collection carried out by the state must be in accordance with the ability and income of the taxpayer. In Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations provisions limiting the imposition of income tax in the law will reduce the tax burden borne. This policy can establish a fair PPh system and improve compliance of micro and small business actors.
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP: BAGAIMANA TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA?
Authors: Bida Lusiana , Adiyaryani Ni Nengah
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam UUPPLH dan berupa dari pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif. Penelitian ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni per uu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah didirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai ps. 76 UUPPLH.

The purpose of this study is to analyze corporations when they are subject to criminal law in UUPPLH and in the form of corporate criminal responsibility for environmental damage caused by dumping production waste into rivers. In this paper using a juridical-normative approach. This research uses primary legal materials, namely laws, and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The regulation of a corporation as a subject of criminal law is that it is established by individuals, has its own assets separate from the assets of the founders and administrators, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of the founders and administrators. The form of corporate responsibility if it is proven to have violated environmental permits by dumping waste into rivers will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article. 76 UUPPLH.
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS TINDAKAN PENIPUAN DAN KEBERPIHAKAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
Authors: Chyntia Djabu Clara , Latumenten Pieter
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan pemalsuan dan keberpihakan dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya serta dampak hukum apa yang akan terjadi atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dimana mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembahasan dalam analisis ini. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris dilarang melanggar kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini dapat digunakan agar dapat diketahui pertanggungjawaban Notaris apabila dari akta yang dibuat Notaris dirasa merugikan pihak yang memiliki kepentingan atas akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri.  

The purpose of this study is to analyze the responsibility of the Notary to the act of forgery and partiality in the process of making the authentic deed he made and what legal impact will occur on the validity of the deed he made. The research method used in this analysis is a normative juridical approach which examines laws and regulations, legal theories and jurisprudence related to the discussion in this analysis. Normative legal research is research that emphasizes the use of legal norms in writing which can be in the form of books, theses, laws, court decisions, and library literature related to the authority of a Notary to make authentic deeds based on Article 15 of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the UUJN. In exercising their authority, a Notary is prohibited from violating the obligations stipulated in the Notary Position Act Number 2 of 2014. This can be used so that the Notary's liability can be known if the deed made by the Notary is deemed to be detrimental to the party who has an interest in the deed made by the Notary himself.
IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI
Authors: Melina Putu Jelsi , Sudiarta I Ketut
Published: October 2022

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu : pertama untuk mengetahui ruang lingkup pengaturan  Peraturan terkait dengan wilayah pesisir di Provinsi Bali. Kedua untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan yang ideal dimasa yang akan datang terkait dengan  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Metode  yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan studi kepustakaan yang mempergunakan  data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2020-2040 memiliki 14 (empat belas) ruang lingkup yang diatur didalamnya. Dan diperlukannya pengesahan terhadap  Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil ini agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan pada wilayah pesisir yang memberikan dampak negatif bagi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

The purpose of this research are: first to find out the scope of regulation related to coastal areas in Bali Province. Second, to find out how the ideal arrangement in the future is related to the Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands in Bali Province in order to guarantee legal certainty for the community. The method used is a legal research that is juridical normative, namely a method that refers to legislation with a literature study that uses secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study in this study indicate that the Ranperda for the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands for 2020-2040 has 14 (fourteen) scopes set out in it. And it is necessary to ratify the Draft Regional Regulation related to the Zoning of Coastal Areas and Small Islands in order to provide legal certainty for people who make use of coastal areas that have a negative impact on ecosystems in coastal areas and small islands.
ANALISIS HUKUM ANTARA PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER
Authors: Dana Sri , Putra Ida Bagus Wyasa
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi dan hubungan induk perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti PT memiliki anak perusahaan berbentuk bukan badan hukum seperti CV. Penelitian ini dilakukan dengan dengan tata cara penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Perbedaan pengaturan antara aturan mengenai Perseroan Terbatas yang lama dengan yang baru menimbulkan banyak kontroversi terutama pada anak perusahaan yang diperbolehkan berbentuk CV atau bukan badan hukum yang mengakibatkan induk perusahaan turut mencampuri urusan anak perusahaan mulai dari RUPS, pemegang saham dominan induk perusahaan dan penyusunan direksi dan komisaris oleh induk perusahaan. Jadi konsekuensinya hubungannya dibatasi dengan limited liability dalam UUPT yang jika CV melakukan hubungan pada pihak ketiga, PT tak berhak bertanggung jawab tetapi jika sebaliknya PT terindikasi melakukan hal penyimpangan terkait hubungannya dengan CV maka dapat dipidanakan.

The purpose of this study is to analyze the consequences and relationships of the parent company in the form of a legal entity such as PT has a subsidiary company that is not a legal entity such as CV. This research was carried out by the normative juridical research procedure. This normative juridical study mainly uses library materials and legislation as a source of research material. The difference in regulation between the rules regarding the old Limited Liability Company and the new one creates a lot of controversy, especially for subsidiaries which are allowed to form CVs or not legal entities which cause the parent company to intervene in subsidiary matters starting from the GMS, the dominant shareholder and compilation of directors and commissioners by the parent company. So the consequence is that the relationship is limited to limited liability in the Company Law, which if the CV has a relationship with a third party, the PT has no right to be responsible, but if the PT is indicated as having a deviation related to the CV, then it can be criminalized.
RELEVANSI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU
Authors: Syahla Salsabila Sayyida , Nursadi Harsanto
Published: October 2022

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang telah melampaui jangka waktu dan mengidentfikasi akibat hukum lampaunya waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan dalam Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Notaris dan PPAT yang bersangkutan tidak mengikuti Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan lampaunya  pembuatan SKMHT yang diikuti APHT menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga SKMHT yang diikuti APHT tersebut batal demi hukum menurut 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penulis menyarankan agar agar PPAT mempunyai daftar atau catatan khusus tentang semua SKMHT yang dibuatnya sehingga mudah dikontrol untuk mengetahui kapan berakhirnya masa berlaku SKMHT yang dibuatnya.

The purpose of this research is to analyze the Power of Attorney to give Mortgage followed by the Deed of Mortgage which has exceeded the time period and what are the legal consequences of the passage of time when the Power of Attorney to Imposition of Mortgage is followed by the Deed of Mortgage Encumbrance when viewed from Law Number 4 of 1996 regarding Mortgage Rights on land and objects related to land. The discussion in this journal uses a descriptive normative legal research method that uses secondary data and primary data as supporting data and is analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The results of the study illustrate that the Notary and the PPAT concerned do not follow the applicable law which results in the past of making SKMHT followed by APHT according to Article 15 paragraph (3) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land, so that the SKMHT followed by APHT is null and void according to 15 paragraph (6) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land. The author suggests that PPAT has a list or special record of all SKMHT it makes so that it is easy to control to find out when the validity period of the SKMHT it makes.
KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE DI INDONESIA
Authors: Sudiyawati Ni Putu Lina , Mertha I Ketut
Published: October 2022

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak pengaruh salah satunya adalah peluang untuk terjadinya kejahatan siber semakin luas, berbagai macam ancaman kejahatan siber terus bermunculan dan ini merupakan tantangan bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi, terkhususnya kejahatan siber yang menyerang perempuan. Pada sisinya yang lain, masih belum jelasnya pengaturan terkhususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), terkait frasa “konten melanggar kesusilaan” dalam penegakan hukum terkait tindak pidana kesusilaan di dunia maya menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber terkhususnya “tindak pidana kesusilaan”. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji mengenai Bagaimanakah kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia?. Hasil penelitian menunjukan bahwa, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UUITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan dalam UUITE. Kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia, menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan secara structural atau yang dikenal dengan istilah perubahan social yang muncul dikarenakan adanya kemajuan teknologi, yang merupakan faktor yang mempengaruhi aktifitas sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi kriminal terhadap perempuan secara online.  

 

Kata Kunci : Kejahatan Siber, Viktimisasi Kriminal, Perempuan
PEMBERIAN AMNESTI DALAM KASUS PIDANA ITE OLEH PRESIDEN MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES)
Authors: Wista Yuliantari Dwi Tania , Amiruddin Amiruddin , Ufran Ufran
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemberian amnesti dalam kasus pidana ite oleh presiden melalui keputusan presiden (Keppres). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesti yang merupakan hak prerogatif president dan diatur  diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam kasus Pidana ITE Bq. Nuril terlihat bahwa terdapat tiga unsur National Interst menurut Thomas W. Robinson yang terpenuhi yakni pertama yakni Variable interest dan Specific interst, yang dapat diartikan sebagai kepentingan nasional dalam mengakomodasi opini publik yang tengah bergejolak, dalam kasus ini publik berpendapat bahwa pemberian hukum kepada Bq. Nuril dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan kepada perempuan karena terdapat banyak ditemukan hal janggal dalam pemberian putusanya khususnya putusan MA, karena jika dibiarkan akan timbul permasalahan dalam masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah tidak mempedulikan hak-hak perempuan dalam mendapatkan keadilan.

This study aims to analyze the granting of amnesty in criminal cases by the president through a presidential decree (Keppres). This research is a normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that the granting of amnesty which is a prerogatif right of the president and is regulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Emergency Law Number 11 of 1954 concerning Amnesty and Abolition. In the case of Criminal ITE Bq. Nuril can see that there are three elements of National Interest according to Thomas W. Robinson which are fulfilled, namely, first, Variable interest and Specific interest, which can be interpreted as national interest in accommodating public opinion which is in turmoil, in this case the public believes that the provision of law to Bq. Nuril is considered a form of injustice to women because there are many odd things found in giving her decisions, especially the Supreme Court's decision, because if left unchecked, problems will arise in society who think that the government does not care about women's rights in getting justice.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SERBA USAHA ARTHA SEJAHTERA GIANYAR PADA SAAT PANDEMI
Authors: Mirayanti Ni Luh Putu Rai , Sawitri Dewa Ayu Dian
Published: October 2022

Penulisan ini bertujuan guna memahami faktor – faktor penyebab wanprestasi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah KSU. Artha Sejahtera di masa pandemi covid-19 serta bagaimana penyelesaianya. Dalam penulisan penelitian ini akan membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera saat pandemi covid-19 yang beralamatkan di Jln. Raya Buduk, singakerta, Ubud Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian empiris yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh wanprestasi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Dalam menangani wanprestasi yang telah dilakukan pada KSU. Artha Sejahtera telah dibentuknya tim kredit, kemudian adapaun peringatan awal yang dilakukan apabila terjadi kemacetan dalam kredit yaitu memperingati melalui telepon dan memberikan tempo. Apabila untuk yang ke dua kalinya tidak memenuhi kewajiban, maka akan diberikan surat kepada debitur. Jika masih tidak dapat memenuhi kewajiban untuk yang ke tiga kalinya maka jaminan yang telah diperjanjikan oleh debitur wajib untuk menyerahkannya pada kreditur. Sampai saat ini permasalahan wanprestasi yang terjadi di KSU. Artha Sejahtera masih bisa ditangani dengan baik dan jaminan tersebut telah diberikan oleh debitur.

This writing aims to understand the factors that cause default on credit agreements made by KSU customers. Artha Sejahtera during the covid-19 pandemic and how to solve it. In writing this research, we will discuss the settlement of default in the credit agreement at the Artha Sejahtera Multipurpose Cooperative during the covid-19 pandemic which is located at Jln. Raya Buduk, Singakerta, Ubud, Gianyar. The research method used in this paper is an empirical research method which uses primary data and secondary data and data collection techniques through interviews. Based on the results of the interview, the default was caused by two factors, namely internal and external factors. In dealing with defaults that have been carried out at KSU. Artha Sejahtera has formed a credit team, then there is an early warning that is carried out in case of congestion in credit, namely warning by telephone and giving the tempo. If for the second time it does not fulfill the obligations, a letter will be given to the debtor. If it is still unable to fulfill its obligations for the third time, then the guarantee that has been agreed upon by the debtor is obliged to submit it to the creditor. Until now, the problem of default that occurred at KSU. Artha Sejahtera can still be handled properly and the guarantee has been given by the debtor.
PENGATURAN KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Permatasari Sang Ayu Putu Dela , Mahendrayana I Made Dwi Dimas
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum dari hak cipta hak cipta terhadap pembajakan karya sinematografi berbentuk film melalui aplikasi telegram dan perlindungan hukum bagi si pencipta terhadap pembajakan secara online yang dilakukan seseorang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian hukum secara normatif digunakan dalam penelitian ini yang memfokuskan dengan pendekatan perundang-undang (statute approach). Hasil yang tertera pada penelitian ini  menerangkan bahwa berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  mengenai Hak Cipta pada pasal 40 ayat (1) huruf m telah mengatur karya sinematografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi akan tetapi terdapat pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografi khusunya film sedang maraknya terjadi karena kemudahnya dalam mencari dan mendapatkan secara gratis. Pelaku yang melakukan tindak pembajakan serta menyebarluaskan karya ciptaan seseorang yang memiliki perlindungan hukum tertulis dan secara sah telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang tertera pada undang-undang hak cipta. Bagi pelaku pembajakan ini dapat dikenai sanski dan denda sesuai pada instrumen hukum berlaku. Para pencipta karya seni yang dirugikan dapat menghubungi menkominfo agar mengadakan pemblokiran pada aplikasi telegram yang berisi film bajakan sehingga tidak beredar semakin luas.

This research aimed to analyze and find out how the legal arrangement of copyright to piracy of cinematographic works in the form of films through the telegram application and legal protection for the creator against online piracy committed by someone under the Copyright Act. This writing was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that based on Law No. 28 of 2014 on Copyright in article 40 paragraph (1) letter m has regulated cinematographic works as one of the protected creations but there is a violation of the copyright in cinematography works especially films are rife because it is easy to find and get for free. Perpetrators who commit acts of piracy and disseminate the work of someone who has written legal protection and has lawfully committed unlawful acts based on the provisions stated in the copyright law. Perpetrators of this hijacking can be subject to Tanski and fines by applicable legal instruments. The creators of aggrieved artwork can contact the minister of information to hold a blocking on the telegram application containing pirated films so that it does not circulate more widely.
RELAVANSI GRATIFIKASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA
Authors: Christin Pardede Tri Yanti Merlyn , Suartha I Dewa Made
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria gratifikasi yang dianggap suap bagi penyelenggara negara dalam perspektif pemberantasan korupsi; dan untuk menganalisis implikasi pelaporan dan penetapan status gratifikasi bagi penyelenggara negara. Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi peraturan terkait gratifikasi, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan menerapkan metode analisis kualitatif. Ada dua hasil pertama, gratifikasi sebagai perbuatan yang wajar namun dapat menjadi tindak pidana korupsi dalam bentuk suap apabila berkaitan den berlawanan dengan jabatan, dan kewajiban penerima sebagai penyelenggara negara dengan nilai yang tidak wajar dan tidak melapor kepada KPK selama 30 hari sejak diterima. Kedua, implikasi pelaporan gratifikasi membebaskan penyelenggara negara dari ancaman sanksi pidana, memutus konflik kepentingan, cerminan integritas diri dan sebagai sel assement bagi penerima. Dismping itu memberikan kejelasan status kepemilikan objek gratifikasi.

The purpose of this study is to identify the criteria for gratification which is considered a bribe for state officials in the perspective of eradicating corruption; and to know the reporting and determination of gratification status for state administrators. The method uses a normative juridical approach by inventorying regulations related to gratification, data collection techniques using documentation studies and applying qualitative analysis methods. There are two first results, gratification as a reasonable act but can be a criminal act of corruption in the form of a bribe if it relates to contradicting the position, duties and obligations of the recipient as an organizer of the country with an unnatural value and not reported to the KPK for 30 days from receipt. Second, the implications of gratification reporting frees state administrators from the threat of criminal sanctions, resolves conflicts of interest, reflects self-integrity and serves as a cell assement for recipients. Dismpaing provides clarity of ownership status of gratification objects.
KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL SAAT TERJADI WANPRESTASI: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN
Authors: Satryaningrat Made Agus Mas Dika , Sudiarawan Kadek Agus
Published: October 2022

Penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai keabsahan dari perjanjian yang dilakukan secara digital pada saat debitur terjadi permasalahan sengketa yang mengakibatkan wanprestasi. Dan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa secara keperdataan yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dalam peraturan perundang-undangan serta konseptual hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara digital yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 17 UU ITE yang mengarah pada Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa secara keperdataan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan secara digital/elektronik yang dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui       metode mediasi merupakan cara yang menguntungkan para pihak yang bersangkutan dengan mencari jalan keluar dari penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat menerima setiap hasil keputusan yang telah dirundingkan. Penyelesaian sengketa secara keperdataan ini bersumber dari hasil kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak.

This legal research has a goal, namely to examine the legal arrangements regarding the validity of agreements made digitally when the debtor has a dispute that results in default. And to analyze how to resolve civil disputes that arise as a result of default. The method used is normative legal research with an approach to legislation and legal conceptualization. The results of the study show that the regulation regarding the validity of an agreement made digitally is regulated in Article 1 Paragraph 17 of the ITE Law which leads to Article 1320 to Article 1337 of the Civil Code. This study shows that civil dispute resolution in an agreement is carried out digitally/electronically which can be resolved through litigation (court) or non-litigation (outside court). Settlement of disputes out of court or non-litigation through the mediation method is a way that benefits the parties concerned by finding a way out of dispute resolution so that the parties can accept every decision that has been negotiated. The settlement of this civil dispute comes from the result of a mutual agreement between the two parties.