bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI`AH
Authors: Fariana Andi
Published: March 2021

One of the factors that give the highest contribution in the growth of national economy is the growth of sharia economy. The fast growth of sharia economy makes a dispute settlement is one of the thing that has to be noted. Religious courts as a litigation institution that have the absolute authority based on Undang-Undang Peradilan Agama and enforced with the Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012 have the advantage and obstacles on its own, from the perspective of the history of the existence of religious court or from the perspective of sharia economy dispute settlement authority. The research of history of religious court in Indonesia and research on the advantages and obstacles of religious courts in carrying out the absolute authority has bring forth a conclusion that the appointment of religious courts as the institute that have an absolute authority in dispute settlement of sharia economy is very precise but needs to be enforcement from the institutional and human resource aspect. It also needs to be supported with the release of religious court law proceedings and the consideration to appoint an ad hoc judge to develop a faster justice system.Copyright (c) 2016 by Al-Ihkam. All right reservedDOI: 10.19105/al-ihkam.v10i2.720
LEGALISASI ABORSI DALAM PERSPEKTIF MEDIS DAN YURIDIS
Authors: Bariyyah Khoirul , Muttaqin Khairul
Published: March 2021

Abstrak:Akhir-akhir ini, banyak perempuan yang mengakhiri kehamilannya dengan cara aborsi. Setiap tahunnya data pelaku aborsi di Indonesia bukan semakin menurun namun sebaliknya. Data yang dihimpun Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) kasus aborsi terus meningkat. Pada 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban Aborsi, tahun 2009 naik 300.000 menjadi 2,3 juta janin yang dibuang paksa. Sementara itu, pada 2010 naik 200.000 menjadi 2,5 juta jiwa. 62,6 persen pelaku di antaranya adalah anak berusia di bawah 18 tahun.. Lalu, bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak medis, yuridis, dan hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan ini? Tiga elemen ini sangat memengaruhi tindakan masyarakat. Dalam hal ini, para medis melihat bahwa aborsi hanya dapat dilakukan jika perempuan tersebut terindikasi penyakit yang mengancam hidupnya jika kehamilan itu tetap dipertahankan. Sedangkan hukum di Indonesia menindak tegas pelaku aborsi dan pada mereka yang membantu melakukan aborsi tersebut, namun aborsi juga dapat dilakukan pada korban perkosaan. Sedangkan dalam pandangan Islam, aborsi yang dilakukan secara sengaja adalah perbuatan yang benar-benar melanggar hukum apabila usia kehamilan sudah mencapai 120 hari. Tiga peraturan tersebut seharusnya dapat berkolaborasi agar mencapai keinginannya untuk mengurangi praktik aborsi, karena jika salah satunya tidak ada kesesuaian hukum dan ketidakpastian peraturan hal itu hanya akan membantu para pelaku aborsi muncul lebih banyak lagi.Abstract:Nowdays, there were many womans stopped their pregnancy by abortion. Every year, data of prepators of abortion in Indonesia not to be decrease but going to be on the increase. Data that are collected by Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) founds in three years (2008-2010), abortion case was going to be increase. In 2008 was found 2 million souls of child becomes the victims of abortion. In 2009, it was increase 300.000 souls become 2,3 million. While, in 2010 it was increase to 200.000 becomes 2,5 million souls have been died by abortion. 62,6% of the prepators were did by youngs people under 18th. Then, how the medical, juridical, and Islamic law responds about these problems? These three elements are very influence to the act of societies. In this case, the medical view that abortions can only be applied if the woman indicated life-threatening disease. Whereas, in Indonesian law firm action against the perpetrators of abortion and those who assist abortion. but abortion may also be performed on rape victims. Whereas, in the view of Islam, abortion is absolutely intentional unlawful if the age of the baby are 120 days and more. These three things need to collaborate in order to achieve the desire to reduce the practice of abortion, because if one of them there is not suitable law and uncertain regulations these will only help the perpetrators of abortion many more.
TINGKAT PENGGUNAAN MULTI AKAD DALAM FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL–MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
Authors: Susamto Burhanuddin
Published: March 2021

Abstrak:Artikel ini bermula dari persoalan tentang hukum multi akad dan level penggunaannya dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Untuk menganalisis persoalan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normatie legal research) dengan pendekatan konseptual. Fakta bahwa fatwa DSN-MUI banyak mengadopsi akad-akad baik yang bersifat tunggal maupun multi (al-’uqûd al-murakkabah). Multi akad ada yang bersifat alamiah (al-‘uqûd al-murakkabah al-thabî’îyah) dan hukumnya diperbolehkan. Sedangkan multi akad hasil modifikasi (al-‘uqûd al-murakkabah al-ta’dîlah) hukumnya masih tergantung dari bagaimana bentuk modifikasinya. Jika modifikasi akad tidak melanggar prinsip Sunnah tentang penggabungan akad, maka hukumnya diper- bolehkan. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penggabungan akad se- hingga terdapat keterkaitan (mu’allaq), maka haram hukumnya. Dari total akad yang diadopsi dalam fatwa DSN-MUI, ada sekitar 60,68 % yang menggunakan akad secara tunggal dan sisanya 39,32 % melalui pendekatan multi akad agar dapat diterapkan dalam transaksi modern. Abstract:This article begins from issues of the law of hybrid contracts and the level of their using in the fatwa of DSN-MUI (National Sharia Board – Assembly of Indonesian Ulama). To analyze these issues, I use a normative legal research with a conceptual approach. The fact that the fatwa of DSN-MUI has adopted many contracts (al-‘uqûd) both in single form and hybrid contract (al-'uqûd al-murakkabah). There are two hybrid contracts namely that natural (al-'uqûd al-murakkabah al-thabî'îyah) is permissible, while law of hybrid contracts modified (al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dîlah) is still depend on how to modify it. If the modification of the contracts does not violate the principle of hadith, then it is permissible. Otherwise, if there is a melting of contracts causing inter connected each others (mu'allaq) it is unlawful. Of the total contract is absorbed, there were approximately 60.68% using singgle contract and the remaining 39.32% using hybrid contract to be applied in modern transactions.
Pembagian Waris Etnis Madura terhadap Anak Luar Nikah di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
Authors: Ainiyah Qurrotul , Marwiyah Syarifah , Sa`adah Sri Lumatus
Published: March 2021

Paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan memaparkan; Pertama, bagaimana konsep anak luar nikah dan hak warisnya menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kompilasi Hukum Islam dan Yusriprudensi MK? Kedua, Bagaimana kultur etnis Madura di Kebonan atas pembagian hak waris terhadap anak luar nikah?. Hasilnya Pertama, dalam Kompilasi Hukum Islam  dan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) menjelaskan anak yang lahir dalam pernikahan walaupun tidak tercatatkan adalah anak sah, sedangkan anak hasil hubungan tanpa pernikahan adalah anak zina dan Yusriprudensi MK menegaskan hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga di dasarkan pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Sedangkan mengenai pengaturan hak waris anak luar nikah, adanya upaya pemerintah dalam pemberian satu bidang kekuasan kehakiman berupa Peradilan Agama yang membawahi konsep hukum kewarisan. Yang senada dengan konsep asas hukum Lex specialis derogat legi generali  yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kedua, dalam pembagian kewarisan anak luar nikah masyarakat Kebonan lebih cenderung menggunakan kewarisan kultural, yakni harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam yang mengalami missinterpretasi dalam pemahaman kalangan hukum di Pengadilan Agama
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan
Authors: Susylawati Eka
Published: March 2021

Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Hingga saat ini di Indonesia dalam perkara permohonan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam masih mengenal dualisme bidang peradilan yaitu  Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam mengadili dan memutus kedua lembaga peradilan tersebut mempunyai perbedaan dasar hukum yaitu Pengadilan Agama mendasarkan pada hukum Islam sedangkan Pengadilan Negeri mendasarkan pada hukum Barat. Dengan demikian  asas personalitas keislaman dalam perkara permohonan pengangkatan anak belum sepenuhnya berlaku karena orang yang beragama Islam masih dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.  Realita ini juga berlaku di Pamekasan dimana masyarakat lebih familier mengajukan ke Pengadilan Negeri.
Critical Review on Hotel Tax over Boarding House from the Perspective of Islamic Equality Principle
Authors: Hidayah Khoirul
Published: March 2021

Perception of community are the regulation about tax of hotel in boarding house over 10 (ten) rooms in The Law No. 28 of 2009 about The Region Tax and Retribution is unclear and unfair. The problems are what are the nature meaning of hotel and boarding house services, second, analize tax of hotel in boarding house by fairness perspective. The research method is normative research with modern interpretation and fairness theory. The result are the nature meaning of hotel and boarding house services are differences. The regulation about tax of hotel in boarding house over 10 (ten) rooms is unfair.
Rekonstruksi Kisah Nabi Musa dalam al-Quran: Studi Perbandingan dengan Perjanjian Lama
Authors: Affani Syukron
Published: March 2021

Rekonstruksi kisah Nabi Musa dalam al-Quran secara kronologis ini, ditujukan untuk mengetahui alur bercerita al-Quran secara umum dan bukan dari sisi gaya ceritanya (al-fann al-qashashi). Tulisan ini fokus perunutan cerita untuk kepentingan komparasi dengan teks di luar al-Quran, yaitu Perjanjian Lama). Metodenya adalah pertama, mengumpulkan seluruh ayat yang berisi tentang cerita Nabi Musa; kedua, merekonstruksi ayat-ayat terkumpul dalam satu alur kisah dan membabakkannya; ketiga, menerjemahkan ayat-ayat tersebut dengan lebih terbuka dalam suatu deskripsi-narasi yang bertutur. Metode yang sama juga ditempuh pada Perjanjian Lama. Secara tehnis, kisah Nabi Musa dalam Perjanjian Lama lebih mudah dikonstruksi daripada kisah Nabi Musa dalam al-Quran karena dalam Perjanjian Lama, kisah nabi Musa diceritakan dengan gamblang terutama di dalam Kitab Keluaran (exodus). Hasil perbandiangan menunjukkan perbedaan-perbedaan kisah Nabi Musa di dalam al-Quran dan Perjanjian Lama terutama dari sisi detail cerita. Dalam disiplin ilmu al-Quran, narasi Perjanjian Lama tentang Nabi Musa merupakan sumber israiliyat yang polemis.
Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember
Authors: Syakur Abd , Yuswadi Hary , Sunarko Bagus Sigit , Wahyudi Edy
Published: March 2021

Wakaf memiliki kontribusi solutif untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi masyarakat. Namun realitanya, potensi tanah wakaf di Kabupaten Jember yang mencapai 141, 06 hektar yang tersebar di 1.495 lokasi masih dikelola secara tradisional. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktor-faktor penghambat, serta alternatif solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu tata kelola wakaf di Kabupaten Jember belum terlaksana dengan baik, yang disebabkan karena belum dibentuknya BWI; ego ahli waris dari wakif yang ingin menguasai tanah wakaf dan merasa tidak cocok dengan nâzhir; sistem kenâzhiran yang kurang professional; kurangnya sosialisasi kebijakan wakaf; dan diperparah dengan ketidak-patuhan sebagian masyarakat terhadap kebijakan wakaf. Oleh karena itu, setiap nâzhir perlu mewujudkan Good Waqf Governance dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) berbasis Islam, karena GCG konvensional saja tidak cukup apabila tidak didukung dengan pelaku-pelaku yang jujur dan amanah. (Wakaf has a solute contribution to overcome the socio-economic problems of the community. However, the potential of waqf land in Jember which reaches 141.06 hectares spread over 1,495 locations is still managed traditionally. This research is focused on the implementation of wakaf policy in improving community welfare, inhibiting factors, and alternative solutions. This study used descriptive qualitative method. The result of this research is that the management of waqf in Jember is not well implemented, which is caused by the lack of establishment of BWI; the wishes of the heirs of the wakif who want to control the land of waqf and feel incompatible with nâzhir; less professional system of kenâzhiran; lack of socialization of wakaf policy; and the non-compliance of some people to the wakaf policy. Therefore, every nâzhir needs to realize Good Waqf Governance by applying the principles of Good Corporate Governance (GCG) based on Islam, because conventional GCG alone is not enough if it is not supported by honest and trustful actors)
Sistem Kekhalifahan dan Konstruksi Budaya Politik Arab
Authors: Faidi Ahmad
Published: March 2021

Jejak sistem kekhalifahan dalam sejarah pemerintahan umat Islam, khususnya di Arab muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad. Gelar khalifah yang disandang oleh Abu Bakar yang terpilih untuk meminpin umat Islam pasca Rasulullah, ditengarai oleh sebagian kelompok umat Islam saat ini adalah bagian dari doktrin agama dengan sistem kekhalifahan-nya. Namun pada saat yang sama, sebagian kelompok umat Islam yang lain memandang sistem kekhalifahan dalam sejarah pemerintahan Islam bukan merupakan bagian dari ajaran Islam dan tidak lebih hanya sekedar tradisi politik bangsa Arab atau konstruksi budaya politik masyarakat arab pada saat itu. Atas dasar tersebut artikel ini ditulis, untuk melacak sistem kekhalifahan yang pernah terjadi dalam sejarah pemerinthan umat Islam di Arab pasca kepemimpinan Nabi Muhammad. Tentunya, dengan tujuan untuk memahami eksistensi sistem kekhalifahan dalam sejarah pemerintahan umat Islam di Arab, antara doktrin agama atau konstruksi budaya Arab. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif terhadap beberapa literatur pemikiran tokoh yang membahas persoalan tersebut, penulis berkesimpulan bahawa sejarah kekhalifahan bukanlah merupakan bagian dari doktrin agama, melainkan tak lebih hanya sekedar konstruksi budaya politik masyarakat Arab pada saat itu. (The Caliphate system in the history of the Muslims’ governance, especially in Arabia emerged after the death of Prophet Muhammad. The Caliph title held by Abu Bakar who was elected to lead the Muslims after Muhammad has been considered part of Islamic doctrine by some Muslims. However by some other Muslims, the title of Caliph is not part of the religious doctrine or Islamic doctrine. But only the political tradition of Arab society or construction of Arab political culture. This Article was written to trace the caliphate system that had occurred in the history of the governance of Muslims in Arabia after the leadership of Mohammed. Certainly with a view to understanding the existance of the caliphate system in the history; among a Islamic doctrine or cultural construction. By using qualitative data analysis method for some literatures, the authour concluded the the caliphate system is not part of the relegious doctrine or Islamic doctrine, but rather the construction of Arab political culture)
Islamic Law and Imperialism: Tracing on The Development of Islamic Law In Indonesia and Malaysia
Authors: Mawardi Imam
Published: March 2021

This study has demonstrated that the Dutch and British occupation in Indonesia and Malaysia, proves Edward Said’s assessment of imperialism a vehicle for cultural hegemony. In terms of the law, the Dutch influence on the development of legal system in Indonesia cannot be denied. Likewise, British imperialism also impacted the legal systems of Malaysia  in a profound sense. Dutch colonialism, which lasted for approximately 350 years in Indonesia, left its mark on the region by introducing Roman law to the Islamic Judiciary, as did the 160 years of British colonialism in Malaysia, witnessed in the forced application of Common law. From political perspective, the changes wrought to the legal system and to Indonesian Islam are the consequence of Dutch political policies which claimed to be “modernizing” Indonesia. The pervasive influence and legacy of Dutch rule on the Indonesian legal system is the practice of codification. Many developments overtaking Indonesian. Islamic law is a manifestation of this practice. Efforts to unify and create uniformity with respect to the source of law, have resulted in the enactment the law of Marriage no. 1/1974, the law of the Religious Judiciary no. 7/1989, and Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Compilation of Islamic Law in Indonesia) among others. However, it is naïve to view such recent developments as mere products of the influence of Dutch rule. Sociologically, developments in other realms such as education, economy, social and political structures should also be taken into account when considering the development of Islamic law.
The Existence of President Instruction of The Republic of Indonesia Number 1 The Year 1991 on The Wide Spread of Compilation of Islamic Law in Indonesian Legal System
Authors: Sugianto Fajar , Suhartono Slamet
Published: March 2021

President Instruction Number 1 Year 1991 is a legal instrument that became Indonesia’s positive law regulating the Compilation of Islamic Law (KHI). However, the constitutional system and regulation system in Indonesia have undergone significant changes since the reform era. It raised another legal issue in the application and implementation of the Compilation of Islamic Law since it is not categorized as the source of law in Indonesia’s legal system. It cannot be applied to the government directly because of lack of legal binding. Nevertheless, the existence of the President Instruction still provides recognition through join decision with the Ministry of Religion and the Supreme Court. Thus, the Compilation of Islamic Law can be institutionally applied in the Religious Court which positioned under the Indonesia’s Supreme Court. Since then Judges easily apply the Compilation of Islamic Law as the legal source in resolving disputes in Muslim society. (Inpres 1/1991 merupakan instrumen hukum yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia, akan tetapi perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat sejak era reformasi. Hal ini menimbulkan problem hukum baru dalam pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengingat kedudukan Inpres 1/1991 dalam sistem perundang-undangan tidak dikenal sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam aspek kekuatan mengikat, Inpres tersebut tidak dapat diberlakukan untuk umum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat umum dan hanya bersifat mengikat ke dalam terhadap pejabat yang berkedudukan lebih rendah pada 1 (satu) institusi. Kendatipun demikian eksistensi Inpres 1/1991 hingga hari ini masih diakui keberadaannya mengingat substansinya dibentuk melalui keputusan bersama antara Menteri Agama dengan Ketua Mahkamah Agung. Sehingga, Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim-hakim peradilan agama yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Para hakim dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara masyarakat yang beragama Islam)
Akurasi Arah Kiblat Masjid di Wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan Metode Mizwala Qibla Finder
Authors: Hosen Hosen , Ghafiruddin Ghafiruddin
Published: March 2021

Menghadap kiblat merupakan salah satu rukun shalat. Bagi orang-orang yang tinggal di daerah kota Mekah persoalan menghadap kiblat tentulah tidak sulit, karena mereka bisa menyaksikan secara lagsung posisi Ka’bah. Namun bagi umat Islam yang tinggal jauh dari kota Mekah serta tidak mampu melihat ke arah Ka’bah secara langsung maka perlu melakukan ijtihad menentukan arah kiblat.Ilmu falak merupakan salah satu tema yang banyak mengkaji tentang arah kiblat, mulai dari cara pengukuran, proses pengukuran dan alat yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama, tentang alat apa yang digunakan untuk mengukur arah kiblat masjid  di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Kedua, tentang proses pengukuran dan penetapan arah kiblat masjid di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dan ketiga, tentang akurasi arah kiblat masjid di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menurut metode Mizwala Qibla Finder (MQF). Penelitian ini berlokasi di sejumlah masjid di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi. Selanjutnya proses analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) terdapat beberapa alat pengukur arah kiblat yang digunakan di beberapa masjid di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Yaitu; Rubu’ Mujayyab, kompas, bhencèt/tongkat istiwa’, meteran dan benang. (2) proses pengukuran arah kiblat masjid di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan di lakukan dengan cara melibatkan beberapa elemen masyarakat mulai dari tokoh, aparat desa dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya pengukuran dilakukan secara sederhana dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. (3) akurasi arah kiblat masjid di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan metode/alat Mizwala Qibla Finder (MQF) hanya 35% masjid dari jumlah sampel yang arahnya akurat.
The Existence of Wasathiyyah Islam in Madura (An Analysis of Urban Society’s Acceptance of Islamic Content on Social Media)
Authors: Zahid Moh. , Hasan Moh
Published: March 2021

The spreading Islamic content through Whatsapp as one of popular social media platforms which no longer reflects moderate (wasatiyyah) Islamic teaching has began to appear. It ranges from the content of Islamic teaching, the pattern of movement, response on contemporary life, to discussion on political system and discourses on nation-state. In responding to the Islamic contents implying radicalism, terrorism and ambition to change the form of state from republic into khilafah based system, most of Maduresse urban people reject it. However, they still rely on the content spreaded through social media in understanding Islam. This dynamics could possibly influence people and lead them to either right or left extreme points out of the frame of moderate Islam taught by Rasulullah pbuh and classically recognized scholars (ulama’ salaf al-salih). Therefore, it is urgent to formulate a preaching strategy with the good content to provide people access on balanced information so they could be selective in understanding Islamic teaching. (Penyebaran konten keislaman melalui media sosial (WhatsApp) yang tidak lagi mencerminkan wasathiyyat al-Islm (moderasi ajaran Islam) mulai bermunculan baik materi keislaman, pola gerakan, penyikapan terhadap kondisi kekinian, bahkan perbincangan system politik dan kehidupan bernegara. Dalam menyikapi konten keislaman yang mengarah pada paham radikalisme, terorisme, dan gagasan mengubah system bernegara NKRI dengan konsep khilafah, mayoritas masyarakat perkotaan di Madura menolaknya. Namun demikian terhadap konten materi keislaman yang disebarkan melalui media sosial, sejumlah kalangan sudah menjadikannya sebagai pijakan dalam memahami Islam. Dinamika ini dapat mempengaruhi masyarakat pada sikap ektrem kanan atau ekstrem kiri, yang keluar dari bingkai Islm wasathiyyat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. dan Para Ulama Salafus Shlih. Oleh karena itu perlu strategi dakwah dengan materi yang tepat agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang sehingga bisa selektif dalam memahami ajaran Islam)
Highlighting Intrinsic Objectives Of Bull Race Culture Based on Maqâshid Al-Syarî’ah Kaleidoscope
Authors: Yaqin Ainol , Ahmadi Rizqa
Published: March 2021

This article is to reveal the intrinsic objectives and values of Bull Race culture. Basically, every culture must contain a purpose forecasted by the first initiator. Therefore, it tries to analyze the culture through Islamic Law by using the theories of ‘urf and maqâshid al-syarîah as the approach. The historical data shows that the intrinsic purpose of the culture is to create prosperity by increasing people’s income, especially in crop production. Besides, this culture also gives additional income to the cow’s livestock. As the result, Bull Race culture really gives great benefit to the society. The dry field becomes fertile and the crop production gets much more successfull. Furthermore, the income of cow also increases significantly because the local cows are healthy and fat with high quality meat. Meanwhile, the noble values from the Bull Race culture are: a. hard working, b. cooperative, c. competitive, d. discipline, e. sportive. Considering the intrinsic objectives and cultural values, it concludes that the culture of Bull Race is not contradictory with the Islamic rules. In fact, it is relevant with the maqasidh al-syari’ah providing that it neither hurts the animals (cows) nor contains gambling and any other immoralities. (Artikel ini adalah untuk mengungkap tujuan dan nilai intrinsik budaya kerapan sapi. Pada dasarnya, tiap budaya harus mengandung tujuan yang diramalkan oleh perintis pertama. Artikel ini mencoba menganalisis budaya kerapan sapi dalam Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan teori ‘urf dan maqâshid al-syarîah. Data historis menunjukkan bahwa tujuan intrinsik budaya kerapan sapi adalah untuk menciptakan kemakmuran dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama dalam produksi tanaman. Selain itu, budaya ini juga memberikan penghasilan tambahan untuk ternak sapi. Hasilnya, budaya kerapan sapi telah memberi manfaat besar bagi masyarakat. Lahan kering menjadi subur dan produksi tanaman menjadi jauh lebih sukses. Selain itu, pendapatan dari ternak sapi juga meningkat secara signifikan karena sapi lokal sehat dan gemuk dengan daging berkualitas tinggi. Sementara itu, nilai-nilai luhur dari budaya kerapan sapi adalah: a. kerja keras, b. koperasi, c. kompetitif, d. disiplin, e. sportif. Dengan mempertimbangkan tujuan intrinsik dan nilai-nilai budaya, disimpulkan bahwa budaya kerapan sapi tidak bertentangan dengan aturan Islam. Bahkan, relevan dengan maqashid al-syari'ah asalkan tidak menyakiti binatang (sapi) atau mengandung perjudian dan amoralitas lainnya)
The Contract of the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) in The Perspective of Sharîa Economic Law
Authors: Imaniyah Bahjatul
Published: March 2021

In providing social security, the government requires all Indonesian workers to become members of the BPJS Employment. However, because the majority of the population is Muslim who live based on the laws of the Qur'an and Sunnah, it is necessary to review whether the BPJS Employment has fulfilled the syarî'ah economic law or not. By applying the method of normative legal research and interview techniques to parties concerned, this study concludes that the contract of the BPJS Employment program does not deviate from the sharia economic law (Islamic economic law) because, in the compensation on accident during the work program (JKK) it can be categorized as tabarru’ contract which only applies to virtue. The Death Insurance program (JKM) is an implementation of at-takmin at-ta’âwuniy, which is ta’âwun in a tabarru’ conrract.  As for the Old Age security program (JHT), it’s concept is similar to the contract of mudlârabah musytarakah. The same goes for the Pension Insurance (JP) program as a transition from the contract for wârits.
Specific Treatment of Elderly Pilgrims on Hajj According to the Hadith ; The Approach of Mukhtalif Ahadis
Authors: Mardhatillah Masyithah
Published: March 2021

Most of Indonesian hajj pilgrims are elderly due to approximately 23 years waiting period. This paper aims to elaborate specific treatment of elderly pilgrims according to the hadith. Some hadith imply indirect prohibition to perform hajj by themselves while others still  motivate the hajj in a hard condition. Using the approach of mukhtalif ahâdits, this paper seeks to answer three questions. First, how did hadith say about specific treatment of elderly hajj pilgrims. Second, how to deal with two groups of hadith which slightly look different. Third, how is proper contextual interpretation on the hadith in Indonesian contemporary life. The data compilation is through literature reviews and interviews. Then, the two groups of hadith are compromised using a method called al-jam’u wa al-tawfiq. It truns out that the first hadith applies for those who can’t really perform the hajj while another is for those with physical problems but could still stand for hajj using some facilities and policies. Those all lead to an inevitable need for a special hajj manasik for elderly so they could perform the hajj with better preparation. (Dengan waktu tunggu keberangkatan kurang lebih 23 tahun, sebagian besar jama’ah haji Indonesia adalah lansia. Penelitian ini mendiskusikan pandangan hadist soal perlakuan khusus terhadap jama’ah lansia. Beberapa hadist menyiratkan imbauan untuk tidak melaksanakan haji secara langsung, sedang beberapa lain tetap memotivasi pelaksanaan haji dalam keadaan sulit sekalipun. Dengan pendekatan mukhtalif ahâdits, penelitian ini fokus menjawab tiga persoalan. Pertama, bagaimana pandangan hadist terhadap jamaah lansia. Kedua, bagaimana mengompromikan dua (kelompok) hadist yang sekilas tampak berbeda. Ketiga, bagaimana interpretasi kontekstual hadist-hadist tersebut dalam konteks Indonesia dewasa ini. Data penelitian didapat melalui penelusuran pustaka dan wawancara. Dua kelompok hadist kemudian dikompromikan dengan metode al-jam’u wa al-tawfiq. Hasilnya menunjukkan bahwa hadist pertama berlaku bagi jama’ah yang benar-benar tidak bisa melaksanakan haji, sedang yang kedua adalah bagi mereka dengan kemampuan fisik yang minim namun masih memanfaatkan fasilitas dan kebijakan yang ada. Dari situ, adanya sebuah manasik (kelas haji) khusus lansia di Indonesia menjadi keniscayaan agar jama’ah lansia dapat semakin maksimal memersiapkan dan melaksanakan haji)
Fiqh Lintas Madzhab (Menimbang KHI melalui Penelusuran terhadap Kitab-kitab Rujukannya)
Authors: Hefni Moh
Published: March 2021

Kebekuan perkembangan hukum Islam dari pertengahan abad IV H – XII H menimbulkan ‘kegelisahan intelektual’ sekaligus memancarkan semangat ijtihâd di kalangan kaum Muslim. Dalam semangat ijtihâd inilah, Indonesia berhasil menyusun KHI, yang tema utamanya adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Kitab-kitab yang digunakan dalam merumuskan KHI tersebut berjumlah 38 kitab. Dari hasil penelusuran terhadap kitab-kitab yang digunakan tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan dari mereka adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syâfi’î. Sedangkan sebagian lainnya merupakan kitab-kitab fiqh madzhab Hanafî, Mâlikî, Hanbalî, Dzahirî, dan Syî’ah. Di samping itu, juga terdapat kitab-kitab perbandingan dan tanpa madzhab. Penggunaan kitab-kitab dari berbagai madzhab tersebut dapat dipahami sebagai keinginan untuk mempercepat proses taqrîb bayn al-ummah sehingga pertentangan antar madzhab dapat dihindari dan diarahkan kepada perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai.
KRITIK NALAR HUKUM ISLAM MODEL KHALED M. ABOU EL-FADL
Authors: Susanto Edi
Published: March 2021

Hukum Islam merupakan khazanah peradaban Islam yang fenomenal. Namun peranannya sering dipertanyakan ulang dalam menjawab tantangan dan perkembangan zaman yang terus berubah, lantaran munculnya pemeran pengganti yang menerapkan hermeneutika otoriter. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan beberapa problem krusial dan isu-isu yang diteropong Khaled Abou el-Fadl terhadap dinamika hukum Islam kontemporer, tawaran pemikirannya dalam menjawab problem yang diajukan dan implikasinya bagi dinamika hukum Islam. Dalam tulisan ini, disajikan pula kritik terhadap konstruksi nalar hukum Islam Khaled Abou el-Fadl
Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam di Indonesia
Authors: Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Published: March 2021

Terbit dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991 di Indonesia merupakan indikasi nyata bahwa hukum Islam telah diakui keberadaannya sebagai hukum positif di negeri ini. Kondisi itu sesungguhnya berarti bahwa secara formal sebagian syariat (hukum) Islam diakomodasi keberlakuannya. Dalam konteks itulah dapat dinyatakan bahwa formalisasi Syariat Islam di Indonesia dapat terwujud dan sama sekali bukanlah sesuatu yang terlarang untuk terus diupayakan, apalagi untuk sekedar diwacanakan. Yang terpenting justru terletak pada terwujudnya kesadaran sekaligus dukungan dari tiap individu muslim untuk memahami bahwa ajaran Islam merupakan ajaran tentang hidup dan kehidupan manusia, dan bukan hanya sebatas bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, sebagaimana yang ditampakkan pada wilayah/muatan KHI.
MENGGUGAT HEGEMONI IJMÂ'
Authors: Mulyadi Achmad
Published: March 2021

Ijmâ' telah menjadi simbol dari sebuah hegemoni pemikiran pada suatu disiplin keilmuan. Ini dapat dibuktikan bahwa ijmâ’ telah menjadi senjata legitimis dan ideologis untuk membela atau menumbangkan pendapat atau suatu madzhab pemikiran. Padahal, pemikiran manusia baik secara kolektif maupun individu, bukanlah merupakan suatu pemikiran yang memiliki daya supra kuat, tetapi ia selalu berada dalam wilayah dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran seperti ijmâ' selalu berpeluang untuk didiskusikan, "qâbilun li al-niqâsy  wa al-taqhyîr"
KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM
Authors: Ghaffar Abd.
Published: March 2021

Hukum Islâm sebagai sebuah dimensi telah memberikan ornamen yang mampu menjawab tantangan zaman, termasuk di dalamnya problematik pemindahan kekayaan berupa kewarisan kepada anak angkat. Hukum Islâm dengan tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak menerima harta warisan.  Hal ini dikarenakan Islâm memandang bahwa anak angkat tidak memiliki ikatan nasab keturunan dengan orang tua angkatnya. Karenanya, Islâm melarang pemberian hak istimewa kepada anak angkat tersebut, seperti persambungan garis keturunan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Demikian pula, Islâm melarang penghapusan kemahraman anak angkat laki-laki dengan ibu angkat dan saudara perempuan tirinya. Namun demikian, Islam masih memberikan solusi-tawaran berupa hibah, wasiat, atau pun wasiat wâjibah.  Mereka merupakan solusi hukum menuju kesejahteraan umat manusia, terutama bagi mereka yang diberikan keterbatasan berupa tidak bisa memiliki keturunan, sehingga ia tetap bisa berderma untuk orang lain khususnya kepada anak angkatnya.
TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Sebuah Kajian Sematik atas Teks-teks Al-Qur’ân)
Authors: Muawanah Elfi
Published: March 2021

Anak dan orang dewasa yang bekerja di luar negeri rentan mengalami trafficking. Meskipun disebutkan dalam sebuah Hadîts bahwa rezeki keluarga diperoleh di negerinya sendiri atau bahkan di daerahnya sendiri, namun seseorang mempunyai pilihan untuk bekerja di dalam atau di luar negeri. Dalam kaitan ini, apabila bekerja di luar negeri sudah merupakan pilihan untuk mensejahterakan keluarga, maka yang perlu diantisipasi adalah  bagaimana dalam bekerja tersebut seseorang dapat terhindar dari trafficking. Beberapa upaya penanggulangan banyak ditawarkan oleh berbagai elemen masyarakat. Namun, dalam tulisan ini akan ditawarkan sebuah upaya lain untuk menanggulangi trafficking tersebut, yakni melalui telaah atas ayat-ayat al-Qur’ân sebagai suatu bentuk penanggulangan yang bersifat prefentif. Dalam pada itu, terdapat tiga elemen penting yang ditemukan untuk penanggulangan prefentif trafficking yaitu, pemberdayaan TKI, pemberdayaan majikan/PJTKI,  dan perlindungan hukum bagi TKI.
IJTIHÂD PERSPEKTIF MUHAMMAD IBN 'ABD AL-WAHHAB
Authors: Ashari Basry
Published: March 2021

Perjumpaan antara dunia Muslim dan peradaban sejak abad ke-19 M membawa implikasi berupa ketersisihan hukum Islâm (syarî'ah) dari posisi sentralnya. Ketika dunia Muslim secara politis terlepas dari hegemoni Barat, persoalan yang muncul adalah bagaimana menformulasikan syarî'ah  agar kompatibel dengan standar HAM universal. Dalam konteks inilah, An-Na'im menawarkan gagasan evolusi syarî'ah,  sebuah upaya untuk merekonsiliasi ketegangan antara syarî'ah dan HAM universal. Dalam proyek ini, An-Na'im mula-mula membedakan secara kategoris antara syarî'ah historis (Madânîyah) dan syarî'ah moderen(Makkîyah).  Menurutnya, syarî'ah historis sudah tidak relevan lagi untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Karenanya, melalui teori naskh, ia harus ditangguhkan pemberlakuannya dan diganti dengan syarî'ah moderen yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan kontemporer sesuai dengan standar HAM universal.
PERGESERAN RELASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM PERKARA HUKUM WALI ADLAL
Authors: Musawwamah Siti
Published: March 2021

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang problema relasional orangtua dan anak dalam perkara-hukum wali adlal. Problema yang bernuansa kekeluargaan ini menjadi dilematik karena kedua pihak saling bersikukuh untuk memertahankan kehendaknya masing-masing yang diklaim sebagai hak asasinya. Orangtua “merasa” memiliki otoritas dalam menentukan jodoh untuk anaknya karena diyakini hak ijbar ada padanya. Sedangkan anak juga merasa memiki hak pilih dan/atau hak menentukan jodoh untuk dirinya yang diyakini sebagai hak dasarnya. Persoalan itu seringkali berlanjut menjadi perkara-hukum yang kemudian harus diselesaikan melalui pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi latar belakang pengajuan perkara-hukum wali adlal, pelaksanaan persidangan perkara-hukum wali adlal, dan putusan majelis hakim tentang perkara-hukum wali adlal di pengadilan agama. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik evaluative ex-post facto, penelitian ini menghasilkan temuan berupa proposisi empirik sebagai dasar perumusan teori substantif, yaitu pengajuan perkara-hukum wali adlal merupakan problema yuridis formal pergeseran relasional orangtua dan anak.
SISTEM EKONOMI (Kajian Komparatif antara Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islâm)
Authors: Haryanto Rudy
Published: March 2021

Era globalisasi dan modernisasi menuntut penerapan sistem ekonomi yang kredibel, tidak hanya harus kuat tetapi juga harus menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Saat ini, kita tengah mengalami periode anomali. Faham liberalisme-kapitalisme yang mendasari sistem perekonomian suatu negara dalam bentuk formasi sosial ekonomi kapitalis sangat hegemonik secara global berikut kemakmuran material yang mengiringinya, tetapi berimbas pada terjadinya kontradiksi sosial. Hal ini terjadi karena setiap orang berhak dan bebas bertindak untuk kepentingannya sendiri. Penjual mencari keuntungan sendiri yang sebesar-besarnya dan pembeli mencari kepuasan. Setiap orang dan perusahaan berhak atas kepemilikan mereka sendiri, dan setiap keputusan ditentukan oleh mekanisme pasar. Di sisi lain, Islâm dengan ajaran-ajaranya dalam al-Qur’ân menawarkan konsep sistem ekonomi Islâm yang didasari oleh persaudaraan, persaman, kebebasan, dan keadilan. Dalam sistem ini, semua harta atau kekayaan yang dimiliki manusia merupakan amanah Allâh swt. Dalam harta tersebut ada hak orang lain yang dapat disalurkan dengan mekanisme zakat, infaq, shadaqah, dan dilarang menimbun harta, melainkan harus disalurkan dalam sektor produktif. Walhasil, komparasi ini diharapkan menjadi pijakan para ekonom dalam mengaplikasikan sistem perekonomian yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan, dan segala bentuk keterbelakangan.
MORAL HAZARD DAN AGENCY COST (Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syarî’ah)
Authors: Wadhan Wadhan
Published: March 2021

A contract for business organization or production process may generally involve Principal- agent problems due to information asymetry. Islâmic business contracts has manifold avenues and modalities to be implemented as according to the suitability of time, place and environment.The essential benefits of the Islâmic business contracts is to ensure the benefit of the both partners in the contract. Since the contract for business organization or production process embodies some sort of problems like principal- agent problem due to information asymetry and moral hazard, this also be easily minimised in an Islâmic contract. Therefore, it may  be said that if in an Islâmic economy, Islâmic firm implements  the business contract  as designed and approved by the shariah, then principal- agent problem will be minimised and society  will be more benefited from the welfare motive of the producer and other market agents.
ANALISIS HUKUM ISLÂM TERHADAP MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Authors: Wahed Abd.
Published: March 2021

KDRT (domestic violence) must be ended. Both wife andhusband come to a conclusion to finish it. However, itdoesn't mean that the role of a husband, as disciplineupholder, has to be denied. Islam does not agree with it.As an Imam (leader), a husband must maintain moralvalues to establish a peaceful and perfect harmoniousfamily. UU. No 23 Th. 2004 implicitly states that domesticviolence is any violence types occurring in a family. Ahusband has been a person who always be blamed on inthis case. This article analyzes a kind of violencecommitted by a husband against the family members---children and wife from the perspective of Fiqh (Islamiclaw)
RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)
Authors: Mulyadi Achmad
Published: March 2021

The term of gender has been perceived as man-womandifferentiation. The distinction is appeared due to culturalreality constructed by society. This concept is opposed to sex,which differentiate the terms of man-woman biologically.Thus, the difference in sex is a God construction, and cannotbe restudied. On the other hand, the difference in gender is asocial construction and it can be restudied (qabilun lin niqasy).Therefore, a gender concept on man-woman relation is alwaysdebatable in terms either in text study or in its reality contextin the society. This article elaborates the establishment of manwomanrelation from the text perspective, culturalconstruction and its reality today.
MORALIS (Paradigma Baru dalam Etika Bisnis Modern)
Authors: Haryanto Rudi
Published: March 2021

Human life naturally needs a perfect moral norm system tobridge social clash caused by the different right andinterest. In this condition, the uniformity of values isrequired by human to create a well-ordered life. It isreligion, as the highest authority of truth that could launcha uniformity of values. Islam, as the total way of life, haspurposed a sequence of business concepts containing auniversal moral-ethic principle. According to Islamicconcept, business and moral cannot be separated to eachother. An Islamic business moral ethic values reflectsunity, equilibrium, free will, responsibility, truth, gooddeeds and honesty. This article discloses how a businessmust be run on the basis of Islamic business moral ethicvalues. Some people assume the practice of Islamicbusiness generates a gap between ideality and reality.However, an intensive study on these concepts has beendone to establish Islamic moral ethic values becomingbusiness reference. Consequently, an ethic-expectation ofsociety demands business activists that are moralists. Thisis to uphold ethic in business as well as to survive inrunning it.
PERANAN EKONOMI SYARÎ’AH DI TENGAH KRISIS GLOBAL
Authors: - Sakinah
Published: March 2021

At the end of 2008, the super power United States suffered fromeconomic crisis. It shocked the world since US economic policylegalizes capitalism. Not only US experienced the crisis but alsoother countries did, including Indonesia. The crisis repeatedlyoccurs many times however it is unstoppable. Only those thatapply Islamic economic system endures the crisis. They areArabian countries. The questions had been purposed is that howcome the capitalism easily injured crisis? The hypotheticalanswer is that because economic capitalism allows the practiceof maghrib, the acronym of maysir, gharar, and riba’. These havebeen insulted in Syariah economical system. Ironically, thesethree concepts of capitalism have been applied and adopted byconventional banking such as stock exchange, insurances andmoney market. These are suspiciously caused the downfall ofconventional financing system. This brief article is about todescribe the prohibition of riba (bribery) practice.
ILMU USHUL FIQH (Kajian Ontologis dan Aksiologis)
Authors: Fanani Muhyar
Published: March 2021

At first, Islamic law is a law which encompasses all aspects oflife. In reality, Islamic law only becomes a marginal law. Most ofobservers said that its fault is on the methodology aspect that isIslamic legal theory. Therefore, the effort of this theorydevelopment cannot be avoided. The figures of Islamic legaltheory such as Fazlur Rahman (Pakistan), MahmoudMuhammad Taha (Sudan), Abdullahi Ahmed an-Na’im (Sudan-USA), Muhammad Sa’id Asymawi (Egypt), and Abd al-HamidA. Sulaymân (Arab-Malay) remind Moslems to develop thistheory. This writing tries to accept their invitation based onphilosophy perspective, that is a perspective which has not beenused by them.
DOKTRIN WIRAUSAHA ALA RASÛLULLÂH
Authors: Firmansyah Farid
Published: March 2021

Indonesia face the challenge of economy globalization era that isfree trade system that has been agreed by the world. Tradesystem and free-opened investment becomes globalcommitment signed by agreement of GATT (General Agreementon Tariffs and Trade) and the form of world trade organization,WTO. Indonesia must be able to prepare human resource to facethis global challenge. Indonesian government needs younggeneration that has competitive advantage. It means that theyare ready to do business by following the model of a truebusinessman figure, our prophet Muhammad saw. It is hopedthat young Indonesians can develop the Indonesian economy byapplying business management that had been applied by theprophet Muhammad saw. It has been proved that hismanagement principle that he did was accurate and reliable thatmade his business form always get profit and never loss.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
Authors: Wahyuni Elvie
Published: March 2021

Environmental law enforcement must not be always through thejustice institution but it also can be done outside of it that iscaused by exploitation activity of natural resource ignorednatural and environmental conservation. Therefore, win-winsolution is one of ways that can be done that nobody harmedand the agreement will give more justice. The effort in finishingthe lawsuit of living environment outside the court should bedone voluntarily by people involved, those who stand the loss,cause the loss and also the governmental institutions related tothe subject who have the lawsuit. It can also involve those whoconcern to living environment.