PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN
Authors: Patria Patria 
Published: November 2021

ABSTRAKHutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia yang perlu dijaga kelestariannya oleh semua pihak. Namun dalam berbagai kesempatan banyak perusakan hutan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik perorangan maupun Korporasi, Karena itu dibuatlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pеncеgahan dan Pеmbеrantasan Pеrusakan Hutan Permasalahan yang diangkat, yaitu : (1). Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 dan (2). Perlindungan hukum pihak ketiga Dalam Tindak Pidana Pelaku Illegal Logging.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 yang telah mengabulkan Kasasi Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT PALtanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara, yang secara imperatif telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kembali barang miliknya yang terkait dengan tindak pidana. Tidak semua undang -undang yang memerintahkan penyitaan dan perampasan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam memperoleh barang miliknya. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pihak ketiga dapat diberikan perlindungan hukum dan konsekuensi hukumnya dengan mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut, dan yang paling utama perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mempunyai visi pemikiran ke depan dan mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, di mana dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, kesusilaan, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi tetap.Kata Kunci: Perlindungan Pihak Ketiga, dan Illegal Logging.ABSTRACTIndonesian forest is one of the centers of biodiversity in the world that needs to be preserved by all parties. However, in many opportunities, forest destruction is carried out by individuals who are not responsible for either individuals or corporations. Therefore Law No. 18 of 2013 concerning Land and Forest Destruction is made. The issues raised are: (1). Ratio Decidendi Decision of the Supreme Court Number 2317 K / Pid.Sus / 2015 and (2). Third party protection in the crime of illegal logging.The research method used is a normative juridical research method because it uses primary and secondary legal materials with a conceptual approach, a legal approach and a case approach.Based on the results of the study it can be concluded that the Decision Ratio Decidendi of the Supreme Court Number 2317 K / Pid.Sus / 2015 has granted the Cassation of the Public Prosecutor for the Decision of the Palu High Court Number 44 / PID.SUS / 2015 / PT PAL dated July 6, 2015 which corrects the Donggala District Court Decision Number 54 / Pid.B / 2015 / PN.DGL, dated May 27, 2015 for evidence in the form of: 1 (one) Truck unit Mitsubishi brand canter yellow red cash registration number DN 8614 VD seized for the State, which has been imperatively determined in the Elucidation of Article 16 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, which states "In addition to forest products not accompanied by a Certificate of Legality of Forest Products, transportation equipment, both land and water used to transport forest products, is seized for the State, this is intended so that the owners of transport services / transporters are also responsible for the legitimacy of the forest products being transported.The third party owner of the goods in a criminal case often lacks legal protection in recovering his property related to a criminal act. Not all laws that ordered the seizure and seizure of goods related to criminal acts provided protection to third parties in obtaining their property. The results of the study concluded that third parties could be given legal protection and legal consequences by filing a lawsuit or intervening before the case was decided so that the judge in his decision did not seize the property of the third party, and the most important legal protection was given by the judge through his decision have a vision of the future and have moral courage to make a legal breakthrough, in which in the provisions of existing laws are contrary to the public interest, decency, decency, and humanity, namely the values that live in society, the judge is free and authorized take decisions that are contrary to the articles of the law concerned with the aim of achieving truth and justice, so that the decision can be made permanent jurisprudence.Keywords: Third Party Protection, and Illegal Logging.