Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Diceraikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983
Authors: Bidaya Zaini , Indrawan Wawan 
Published: June 2019

Maraknya perceraian antara istri yang suaminya Pegawai Negeri Sipil di Kota Bima membuat peneliti tertarik meneliti. Terutama mengenai kedudukan istri setelah diceraikan oleh suami, dan hak apa saja yang diperoleh istri setelah diceraikan oleh suami. Permasalahan tersebut kemudian ditinjau berdasarkan PP nomor 10 Tahun 1983 jo PP nomor 45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum istri setelah diceraikan oleh suami, dan untuk mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perceraian terutama dikalangan Pegawai Negeri Sipil di kota Bima. Pemilihan subyek dilakukan secara purposiv sampling yaitu secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditentukan, sedangkan pemilihan informan penelitian dilakukan secara snowball sampling yaitu proses penyebaran sampel penelitian secara beranting dari informan awal ke informan berikutnya sampai pada titik jenuh. Pengumpulkan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan, dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di antaranya adalah selingkuh, ketidak cocokan antar suami dan istri, kekerasan dalam berumah tangga. Kedudukan antara suami dan istri berdasarkan pasal 79 kompilasi hukum Islam di atas dapat dikatakan bahwa, kedudukannya sudah jelas namun pada prakteknya banyak yang belum tahu. Terpenting bagi keduanya adalah tidak merugikan salah satu pihak. Adapun hak-hak yang dipenuhi oleh seorang suami setelah perceraian adalah; a). hak mut'ah (pemberian suami kepada istri berupa barang atau benda). b). nafkah lahir selama masa iddah. c). harta gono-gini. d). perawatan dan pendidikan anak. Apabila seorang PNS ingin bercerai selain harus memenuhi syarat formal dan syarat substansil juga harus mendapat ijin dari atasan. The rise of divorce between the wife of her husband's civil servants in the town of Bima to make researchers interested in researching. Especially regarding the position of the wife after the divorced by husbands, and what are the rights obtained by the husband after wife divorced. The problem then is reviewed based on PP No. 10 Years 1983 jo PP number 45 the Year 1990 for civil servants. The purpose of this research is to know the legal position of the wife by the husband divorced once, and to find out what rights are supposed to be obtained by the wife after the divorced my husband that is a civil servant. This research uses a descriptive method with the qualitative approach, in which one becomes the object of the research is the community who do divorce mainly among civil servants in the town of Bima. The selection of subjects is carried out purposive sampling that is deliberately based on specified criteria, while the selection of the research done on informant snowball sampling namely deployment process research sample's from the informant early into next to the point of saturation. Pengumpulkan data is done through the interview, observation, and documentation. The data were analyzed by means of the reduction, serves, and then draw conclusions. The results showed that there are several factors cause the occurrence of divorce among them is having an affair, the mismatch between husband and wife, violence in preclude. The position between husband and wife under article 79 of the compilation of Islamic law over it can be said that its position was clear but in practice many of the uninitiated. The most important for them is not detrimental to either party. As for rights that are met by a husband after divorce is; a). mut'ah rights (granting of the husband to the wife in the form of goods or objects). b). living during this time she was born. c). treasures of the gono-gini. d). the care and education of children. If a CIVIL SERVANT wants to divorce in addition to formal and have to qualify the terms of substance must also get permission from superiors.