bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
El problema de la opinión pública en el pensamiento sociológico de Habermas, Luhmann y Bourdieu: disquisiciones políticas, comunicacionales e ideológicas sobre un fenómeno ¿democrático?
Authors: García Ana Pamela
Published: May 2018

ResumenSe discute aquí el carácter de la “opinión pública” como categoría conceptual en el marco de las perspectivas de Jürgen Habermas, Niklas Luhmann y Pierre Bourdieu. Sus lecturas sobre este fenómeno psico-socio-político y comunicativo, todavía polémico dentro del debate sobre las formas sociales de la democracia representativa, se abordan considerando: primero, la relación de continuidad de sus propuestas con las principales tradiciones de la teoría social contemporánea; segundo, su potencialidad crítica para un esclarecimiento sociológico de la relación entre opinión pública y “medios masivos de comunicación”; tercero, sus diferentes concepciones del “espacio público” como categoría central oresidual en la comprensión del sentido de la acción social.Palabras clave: opinión pública, medios masivos, espacio público, sociología política, democracia.The problem of public opinion in the sociological thought of Habermas, Luhmann and Bourdieu: political, communicational and ideologicaldisquisitions on a “democratic?” phenomenonAbstractThis paper discusses the character of “public opinion” as a conceptualcategory within the perspectives of Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu and Niklas Luhmann. Their literature about this psycho-socio-political andcommunicative phenomenon, still controversial in the discussion on thesocial forms of representative democracy, are addressed considering: First,the relationship of continuity of their proposals with the main traditions ofcontemporary social theory; second, its critical potential for a sociologicalclarification of the relationship between public opinion and “mass media”;third, their different conceptions of “public space” as a central or residualcategory in understanding the meaning of social action.Keywords: public opinion, mass media, public space, political sociology,democracy.O problema da opinião pública no pensamento sociológico de Habermas, Luhmann e Bourdieu: discussões políticas, comunicacionais e ideológicos sobre um fenômeno ¿democrático?ResumoDiscute-se aqui o caráter da “opinião pública” como categoria conceitualno marco das perspectivas de Jürgen Habermas, Niklas Luhmann ePierre Bourdieu. Suas leituras sobre este fenômeno psico-sócio-político ecomunicativo, ainda polêmico dentro do debate sobre as formas sociais dademocracia representativa, abordam-se considerando: primeiro, a relação de continuidade de suas propostas com as principais tradições da teoria social contemporânea; segundo, sua potencialidade crítica para um esclarecimento sociológico da relação entre a opinião pública e “meios massivos de comunicação”; terceiro, suas diferentes concepções do “espaço público”como categoria central ou residual na compreensão do sentido da ação social.Palavras-chave: opinião pública, meios massivos de comunicação, espaçopúblico, sociologia política, democracia.
ALTERNATIF PENJATUHAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)
Authors: Hutapea Bungasan
Published: May 2018

Penjatuhan pidana mati merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh Negara melalui putusan pengadilan, berarti Negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dibatasi (non derogable). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan Hak Asasi Manusia terpidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kejahatan, bertentangan dengan atau tidak dengan hak asasi manusia dan kriteria penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan penetapan dapat dibenarkan dengan alasan membela hak asasi manusia dan hanya pada kejahatan yang bersifat melampaui batas kemanusiaan.AbstractThe death penalty is an important thing in the criminal justice process. Its practice by the state with a verdict, that means state takes a life right of convict which is a nonderogable right. Therefore, its practice must pay attention to their human right. The purpose of this research is to know death penalty of the offenders and its criteria against to the human right or not. This method of this research is normative juridical with secondary data. It concludes that death penalty against to human right and its stipulation can be justifiable by reasoning to defend the human right and merely on crime tend to beyond humanity.
PENANAMAN BUDAYA ANTI KEKERASAN SEJAK DINI PADA PENDIDIKAN ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL PERMAINAN TRADISIONAL (Instill Anti-Violence Culture At Early Stage of children Education Through Local Wisdom Of Traditional Games)
Authors: Darmawan Oksimana
Published: May 2018

Implementasi Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai revolusi karakter bangsa, maka diperlukan aplikatif pembentukan karakter positif anak sejak dini melalui kearifan lokal permainan tradisional. Permasalahannya adalah bagaimana potensi kearifan lokal yang terdapat dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk menanamkan budaya anti kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah menilai potensi kearifan lokal yang terdapat dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk menanamkan budaya anti kekerasan. Jenis penelitian adalah kualitatif melalui metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Kesimpulan penelitian adalah potensi kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya anti kekerasan, yaitu dengan merefleksikan dan memaknai kandungan nilai permainan tradisional dalam proses pembelajaran dan aktivitas bermain anak. Untuk itu disarankan, perlu peraturan daerah sampai peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana permainan tradisional agar bisa diterapkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.AbstractImplementation of Jokowi-Jusuf Kalla’s administration Nawacita program as nation character revolution, so it is necessary to build a positive and applicative character to children, early through the local wisdom of traditional games. This purpose of this research is to assess local wisdom potencies in traditional games can make benefits at early childhood education programs and primary education to establish idea and attitude of anti-violence culture. This research is qualitative with an explorative method and inductive approach. It concludes that local wisdom potencies can be useful to recognize anti-violence culture by reflecting and interpreting values of traditional games in learning process and child playing activities. It suggested that it is important to regulate rule of traditional games both local regulation and governor regulation of early childhood education programs and primary education.
PROSPEK PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)
Authors: Sibarani Sabungan
Published: May 2018

AbstrakKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya.Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UUPKDRT kepada publik atau masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan kandungan dari UUPKDRT.Kata Kunci: Penegakan Hukum, KDRT.AbstractViolence in the home (domestic violence) in the provisions of law in Indonesia is a crime with the threat of criminal law, because it caused pain and suffering to the victim physically and mentally. The purpose of this study was to determine the prospects for law enforcement Law on the Elimination of Domestic Violence. Legal research methods were used in this study is a normative legal research process to find the rule of law, principles of law, and the legal doctrines in order to address the legal issues at hand. The results showed that removing the acts of domestic violence can begin by eliminating the causes and elements of the trigger. In this regard, at less there are many ways and efforts that should be done so that domestic violence inevitable or at least be reduced in intensity. Prospects the act, Law enforcement will be difficult to enforce because a lot of problems in implementation. The government should disseminate the act to the public or public is clear and transparent manner in order to avoid bias or lack of clarity of the contents and the contents of the act.Keywords: Law Enforcement, domestic violence.
ANALISIS PENANGANAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI SUMATERA UTARA (MEDAN) DAN JAWA TENGAH (SURAKARTA)
Authors: Zainuddin Denny
Published: May 2018

AbstrakOrganisasi Kemasyarakatan hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan bangsa. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, pada satu sisi, Ormas merupakan sebuah bentuk kebebasan fundamental yang dimiliki oleh setiap individu baik dalam kerangka etika maupun legal, yang dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pada sisi lain, pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru ditengarai memiliki dampak negatif, yakni menabrak batas-batas keajegan dan ketertiban sosial masyarakat Indonesia.Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa. Adapun pokok masalah ini diurai dalam beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas, Bagaimana pengaruh kebijakan Pemda terhadap pengananan konflik antar Ormas.Penelitian ini dianallisis dengan menggunakan teori mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban bagaimana Konflik Ormas yang terjadi di Sumatera Utara dan Jawa tengah (Solo) dan bagaimana penanganan konflik oleh Pemerintah di kedua lokasi tersebut.Penelitian ini menilai bahwa Pemda masih secara parsial menangani potensi konflik antar Ormas. Kebijakan yang ada masih bersifat administratif ketimbang sepenuhnya memberdayakan Ormas dalam mencapai tujuan bersama.Kata kunci: Pemerintah, konflik, OrmasAbstractCivil society organizations present, grow and develop in line with the historical development of the nation. In the history of the struggle for freedom in Indonesia, CSOs are the main container in the independence movement, mass is a form of the fundamental freedoms of every individual in both the ethical and legal framework, which is protected and guaranteed execution by the state. the implementation of the fundamental freedoms it is considered to have a negative impact, namely crashing boundaries and social order of Indonesian society.The research looked at government policy in resolving the conflict between CSOs. As this subject is broken down into several questions, namely how the dynamics of the conflict between CSOs happened and what are the causes, any policy that has been issued by the local government in order from administration of conflict between CSOs, How to influence the Government's policies from administration of conflicts among CSOs.This study in anallisis by using the theory of resource mobilization and the circle of conflict analysis, to get the answer to how conflicts CSOs that happened in North Sumatra and Central Java (Solo) and how to deal with conflict by the Government at both locations.The study assessed that the existing policy is still an administrative nature rather than fully empowering organizations to achieve common goals.Keywords: government, conflict, CBOs
REVITALISASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
Authors: Situmorang Donny Michael
Published: May 2018

AbstrakBerangkat dari Nawa Cita ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan kesadaran untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa serta melihat peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas mengenai pengelolaan dana desa, dengan menggunakan metode kualitatif. Dari data lapangan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya mengkoreksi kesalahan-kesalahan Negara dalam mengatur desa dan masyarakat hukum adat. Undang-Undang desa ingin mengembalikan hak asal usul yang melekat pada desa adat untuk mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan wilayah masyarakat hukum adatnya (hak ulayat). Negara perlu memberikan sarana dan prasarana kepada setiap lembaga adat agar lembaga adat dalam mengelola masyarakat adat serta adat istiadatnya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu ada payung hukum untuk menampung keistimewaan desa adat dibeberapa daerah. Selain itu juga, perlu diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan mengenai penetapan anggaran khusus terhadap lembaga-lembaga adat, sehingga lambat laun keberadaan lembaga adat ini tidak akan hilang.Kata kunci: Revitalisasi, Pemerintahan Desa, Sumatera Barat.AbstractBased on the third Nawa Cita it is “to build Indonesia by strengthening areas and villages within the framework of The Unitary State of the Republic of Indonesia” and awareness to implement the Act No. 6 2014 about Village. The purpose of this research is to know the recognition of the origin of rural community rights and to look at the map of the diversity of Village institutional readiness and feasibility on the village funds management, by using the qualitative method. From the data the field we can conclude that the act of no.6 year 2014 village about trying to emend state mistakes in regulating village and community adat law.The act of village want to restore the right of the origin of attached to customary village to take care of the lives of the customary law and management of the region of law community custom (unalienated rights). The state needs to give of facilities and infrastructure to every customary institutions that create a conducive customary in managing indigenous people as well as customary to take place. For that, there should be a legal framework for accommodate village customary privileges of several regions .It is also, needs to be regulated specifically in the legislation regarding the stipulation of a special budget against customary institutions, so which gradually customary the existence of this institution will be lost.Keywords: Revitalization, Village Administration, West Sumatra
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: PERLINDUNGAN, PERMASALAHAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Rahmanto Tony Yuri
Published: May 2018

AbstrakProses demokratisasi di Indonesia saat ini menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Namun permasalahan utama dalam penyiaran di negeri ini adalah tidak konsistennya kebijakan pemerintah sebagai salah satu regulator penyiaran, lemahnya lembaga regulator pengawas penyiaran dan ketidaktaatan penyelenggara penyiaran. Jawa Barat dengan budaya yang beragam telah memiliki lembaga penyiaran, namun pada praktiknya di lapangan belum menampilkan keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat khususnya di Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menganalisa substansi, konteks, dan relasi antara lembaga penyiaran, pemerintah daerah serta masyarakat dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan berekespresi yang dimiliki pemerintah, lembaga penyiaran serta masyarakat di Provinsi Jawa Barat, masih ditemukan permasalahan terkait keberagaman isi siaran, sentralisasi kepemilikan lembaga penyiaran, kurangnya pemanfaatan lembaga penyiaran publik dan teguran serta sanksi yang diberikan seringkali diabaikan oleh para pelaku penyiaran.Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Regulasi, Hak Asasi Manusia.AbstractDemocratization process in Indonesia is currently putting the public as the owner and the ultimate controller in broadcasting sphere. The main problem in Indonesia is the inconsistent governments policy as one of broadcasting regulators, the weak regulatory of monitoring agencies and the disobedient broadcasting operators. West Java as one of the provinces that has cultural diversity have a brodcasting operator, in practice, they do not present the diversity of broadcast content and diversity of ownership. The question is how the implementation of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting in terms of protecting the freedom of expression, especially in West Java. This research applies qualitative approach, conducted analysis of the substance, context and relationships between broadcasters,local governments and community from a human rights perspective. The result shows that the enactment of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting has not fully guarantee the protection of the right to freedom of expression owned by the government, broadcasters and communities in West Java province, other problems are related to: the diversity of broadcast content, centralization of ownership of broadcaster, the lack of utilization of public broadcasters, and the reprimands and sanctions are often overlooked by the broadcasters.Keywords: Freedom of Expression, Regulation, Human Rights.
Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989
Authors: Utami Penny Naluria
Published: May 2018

Dugaan peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu yang pernah terjadi, yakni penyerbuan aparat tentara ke dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah), yang mengakibatkan penderitaan korban dan inefektivitas langkah-langkah strategis negara dalam mencegah berulangnya pelanggaran berat HAM serta konflik yang bersumber dari ketidakadilan historis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya pemulihan oleh negara terhadap hak ekonomi dan sosial korban pelanggaran berat HAM masa lalu dan dampak pelanggaran berat HAM masa lalu terhadap hak ekonomi dan sosial korban. Penelitian ini mengaplikasikan cara berpikir induktif dan analitik dalam menelaah dan memahami dampak hak ekonomi korban pelanggaran berat HAM masa lalu di Talangsari, Kabupaten Lampung Timur. Data lapangan menunjukkan bahwa dimensi hak ekonomi-sosial yang terkena dampak dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut mencakup dimensi hak untuk bekerja, jaminan sosial, kesehatan sampai pada kepemilikan atas harta benda pribadi. Dalam konteks ini, Negara melalui aparat penegak hukum perlu memperhatikan overlap antara pemulihan pelanggaran hak ekonomi-sosial dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Talangsari 1989. Beberapa rekomendasi yang dirumuskan meliputi: pemulihan hak korban dalam kerangka kerja RANHAM, pemberian mandate kepada tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Kemenko Polhukam, pembentukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau pemulihan hak melalui Pengadilan HAM ad hoc.
Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Nugroho Okky Chahyo
Published: May 2018

Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Oleh sebab itu, hal yang perlu di kaji adalah mengenai aspek hak asasi manusia dalam sistem pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mengindentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif deskriptif melalui data yang dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini dapat dikemukakan belum maksimalnya perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan dan pendampingan oleh BAPAS, yaitu: masih ditemukan keterlambatan pembuatan litmas dan pendampingan oleh BAPAS, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga, karena peran BAPAS menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Strategi Lembaga Sekolah Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Di SDN Sidobinangun Deket Lamongan
Authors: Wachid Achmad Mu’ad
Published: May 2018

Researchers interested in lifting the title "Strategy for Educational Institutions in the Development of Character Education at SDN Sidobinangun Deket Lamongan" because it is motivated by the realities of the modern era such as this age is more distant from the character values and the loss of public awareness of education only demanding duties and responsibilities of the rights the right of students to be met by teachers, as well as improving the quality of education in Indonesia as stated in School Organization character. The purpose of this study is to investigate to find out, how the strategy Educational Institutions in the development of character education in SDN Sidobinangun Deket Lamongan. To find out the problem and get the data is clear about the factors supporting and inhibiting factors in the development of character education in SDN Sidobinangun, here the author uses qualitative descriptive approach. Data collection techniques and information through interviews, observation, and documentation. The results showed, strategy adopted by SDN Sidobinangun is, using four kinds of elements as well as a contributing factor, the First, the role of the School component. Secondly, applying the method and the insistence in teaching and learning activities. Third, development of syllabus and lesson plans. and Fourth, planting through self development activities. and that makes reference to factors inhibiting the development of character education that is based on research conducted by Sa'dun Akbar, which means overcoming that by optimizing the performance or the role of the school component and utilization methods and innovative learning model attractive, developing syllabus and RPP are not escaped from the minimum standard, which decides to by the National Education Standards Agency, and through a variety of activities that have been formulated Schools.
Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia
Authors: Ulum Khozainul
Published: May 2018

The Indonesian Ulema Council (MUI) is a non governmental organization facilitating clerics (ulema), zu'ama, and Islamic scholars in Indonesia to guide, nurture and protect the Muslims throughout Indonesia. MUI is an institution that is considered to have the right to issue verdicts (fatwa) related to Islamic legal matters in Indonesia. However, the emergence of MUI as such a fatwa institution during the New Order era is considered to have become a religious justification related to various religion-related government policies. So not surprisingly if on the beginning of its establishment, the MUI was not considered the institution representing and serving Muslims. Moreover, there have been some MUI verdicts (fatwa) often causing controversy in society. Even the decision of MUI to issue fatwa is questioned for, some reasons, not being in line with the government policies. At this point, the socio-political factor could influence the content of the MUI fatwa instead of being based solely on religious considerations
Religiusitas Tokoh-Tokoh Dalam Novel Bumi Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy
Authors: Mubin Minahul
Published: May 2018

A novel titled BumiCinta written by Habiburrahman El-Shirazy takes place in the Russian setting, in which Russia is a country that adopts freedom. Russia with various religions embraced by its people has called for the importance of human freedom. Free sex in Russia is commonplace among its young people. Russia is a country that is free with no rules, no wonder if there have been many not embracing certain religion. In fact, according to data Russia is a country accessing the largest porn sites in the world. Habiburrahman in his Bumi Cinta reveals some religious aspects. He incorporates the concept of religion with social conflicts in Russia. Therefore, the writer reveals two fundamental issues, namely: 1. What is the characters' religiosity in the Habiburrahman El-Shirazy'sBumiCinta? 2. What is the characters' religiosity in the BumiCinta in their relationship with God, fellow human beings, and nature ?. To achieve the objectives, the writer uses the religious literary criticism based on the Qur'an and Hadith. It emphasizes religious values in literature. The writer also uses the arguments of scholars and schools of thought to strengthen this paper. This theory is then used to seek the elements of religiousity in the Habiburrahman El-Shirazy'sBumiCinta. In this novel, the writer explains there are strong religious elements and religious effects of its characters, especially the belief in God, faith and piety
Internalisasi Nasionalisme Melalui Pendidikan Islam : Analisa Pemikiran Kh Saifuddin Zuhri
Authors: Wahyudi Winarto Eka
Published: May 2018

The spirit of nationalism today is in need of serious attention. Because, today there have been many groups disturbing the tranquility and harmony of the Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI). Ironically, these groups tend to use (Islamic) religious ideologies and symbols to justify their movements. Thus, it is important to internalize the spirit of patriotism in education by re-actualizing the KH Saifuddin Zuhri's thought about nationalism.

In this study, the writer uses a library research with a qualitative method approach, in order to uncover and describe in depth the KH Saifuddin Zuhri's idea of nationalism in which its relevance to our times needs to be taken into account. Thus, the writer needs to create a focus of research namely; 1) what is the concept of nationalism in the perspective of KH Saifuddin Zuhri? 2) what is the genealogy of KH Saifuddin Zuhri's idea of nationalism and its implementation at that time? 3) what is the relevance of KH Saifuddin Zuhri's thought to education at the present?

This study could obtain some important findings namely; 1) that the religious values become an absolute element in fueling the spirit of patriotism, so that the pattern of KH Saifuddin Zuhri's nationalism could be categorized religious nationalism, 2) The KH Saifuddin Zuhri's idea of nationalism could successfully be implemented through 5 forms, namely; Islamic, culture, democracy, education and politics. 3) The KH Saifuddin Zuhri's idea of nationalism is clearly in line with the grounding of curriculum used in the so-called K-13, namely the cultural character that is carried in the national education as well as the same spirit on the importance of education orientation aimed at producing nationalist learners through the goals of curriculum and education. The strategy of implementation is by reconstructing education on the aspects of policy (regulatory) and teaching (instructional)
Pendidikan Humanis: Telaah Perbandingan Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire
Authors: Ikmal Hepi
Published: May 2018

Education is essentially the process of humanization that is capable of leading the learners to understand the reality of life in addition to positioning human beings as human beings (caliph). But in the process, the education itself precisely shackles and even resticts the way of thinking of learners. It is certainly not in accordance with the purpose of education itself. Humanization as an educational goal is never completed. That is why the study of humanistic education always finds its context. On this stand, the writer is interested in reviewing the humanistic education in the perspective of Ki Hajar Dewantara and Paolo Freire. By using a bibliography research, the sources of data obtained through the literatures explaining the biography and the thought of both Ki Hajar Dewantara and Paolo Freire are considered relevant. And by using the content analysis techniques and interpretations, this study aims to: 1. Understand the concept of humanistic education in the perspective of Ki Hajar Dewantara; 2. Understand the concept of humanistic education in the perspective of Paolo Freire; and 3. Reviewing the comparison of humanistic education of Ki Hajar Dewantara and Paolo Freire.
Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Tematik Terpadu Tema “Peduli Terhadap Makhluk Hidup” Untuk Siswa Kelas IV Di Mit Ar Roihan Lawang Malang
Authors: Fithriyah Musa’adatul
Published: May 2018

The development of an integrated thematic learning module is based on the fact that there are thematic learning problems, one of which is the thematic learning textbook fourth grade students at MIT Ar-Roihan Lawang Malang. The textbook quality is one of the problems that is able to hinder the success of the learning process. The learning module in madrassa or Islamic schools should have a distinctive characteristic and be developed with the Islamic nuances so that the purposes of madrasa or Islamic schools could be addressed.This study specifically aims to (1) result in integrated thematic based-learning modules themed "Caring for creatures" (2) describing the process of preparing the product of learning modules (3) testing the product of integrated thematic learning modules related to the effectiveness, efficiency and attractiveness. This study uses the method of research and development--as developed by Dick and Carey. The results showed that the integrated thematic-based learning modules have the high level of feasibility, effectiveness, efficiency and attractiveness of students. This could be seen from the results of content expert validation score amounted to 92,1% (very valid), media expert validation score amounted to 85% (very valid), learning expert validation score amounted to 83,7% (very valid). The results of field tests conducted by the fourth grade students at MIT Ar-Roihan Lawang Malang showed an increase in post-test results after using integrated thematic modules. Statistical data with the t-test analysis as a result of SPSS showing 15 sig. 0000 that is smaller than 0.005, means that there are significant differences between the results of student achievement before and after using integrated thematic learning modules. While the level of attractiveness of thematic modules based on the average of student assessment of all components reached 85.9% (very good). Based on the overall results of the data analysis, it can be conclude that the results of the development of learning modules have already fulfilled the needs effective and efficient learning, especially on thematic learning by using an integrated thematic approach themed "Caring for Creatures" at MIT Ar-Roihan Lawang Malang.

Keywords: Development; learning modules, integrated thematic
Jejak Historis Madrasah Serta Tantangannya Di Indonesia
Authors: Haq Achmad Faisol
Published: May 2018

The birth of madrassa (Islamic schools) is a response to Islamic education in dealing with the Dutch education policy, initially arriving in Indonesia to trade following the Indonesia’s abundant natural resources. Even, it was determined to take control of the Indonesia’s territory by propagating its teachings, popularly known as 3G namely, Glory, Gold, and Gospel. On account of this phenomenon, the madrassa appeared as Islamic educational institutions used as a means of transfering knowledge in addition to considerably having strateges, especially in shaping the soul of patriotism of the nation children.
Peningkatan Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Melalui Intensitas Puasa Senin Kamis
Authors: Rokim Rokim
Published: May 2018

As human beings God have given them the potential of emotion to do bad or good things. Totally eliminating emotion is also not good. Whereas on account of the emotion ones are eager to eat when they are hungry, they are sad, happy, have a sense of love and so on. So the most important thing is controlling and directing the emotion so that it becomes a guide toward good things. Fasting on Mondays and Thursdays  as part of refraining from any action contrary to the religious teachings will bring self-control, honesty, social awareness, the meaningfulness of life not do things that deviate from the teachings of Islam. Fasting could have a positive impact on a person's religiosity, but not all fasting could increase spiritual intelligence. Only fasting that is done with pure heart and soul will foster spiritual intelligence. Fasting that is done by involving conscience is the true one for being able to become an important instrument to purify the heart and soul. Fasting on Mondays and Thursdays will be able to improve the emotional and spiritual intelligence.
Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Pemanfaatan Media Pembelajaran Kontekstual Dan Pengembangan Budaya Religius Di Sekolah
Authors: Nurhidin Edi
Published: May 2018

Islamic education subject, as one of obligated subjects on every formal educational hierarchy in Indonesia, which is hoped can create every one has religious characteristic, is valued has not reach the decided goal. Here, the important Islamic education subject learning innovation which complete, integrated and appropriate with quick development of information and communication technology. This study, discusses about one of alternative solution of Islamic education subject learning by contextual media utilization and religious culture development. Islamic education subject is not enough learned only on the classroom because learning on the classroom more focus on student cognitive dimension. So, needed religious cultural. Brevity, the aim of learning process on the classroom by learning media utilization (technology/ non-technology)  is to maximize knowledge and student comprehension about religious knowledge. While, the aim of religious climate on the school  is to habituate and construct student applying their religious knowledge and comprehension, especially in pray, attitude and behavior on daily life.
Konsep Manusia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ibn Sina Dan Al-Ghazali)
Authors: Rahmat Ali
Published: May 2018

Human being could be considered a topic of discussion which is never completed. Therefore, this study will focus more on the concept of human in the perspective of Ibn Sina and al-Ghazali. In the perspective of Ibn Sina the essence of human being is composed of two elements, namely the body (jism) and soul (nafs). These two elements are really different from the ones found in animals and plants. The presence of soul (nafs) is its manifestation. While the body (jism) a tool for nafs. In addition, there is also a strong relationship between the jism and the nafs. Nafs will never achieve a phenomenal stage without the body. When this phenomenal stage is reached, then the nafs will rule the body. Meanwhile, according to al-Gazali the essence of human is composed of several elements, such as: al-nafs, al-ruh, al-qalb, and al-'aql. These four elements have their own function and role, but are mutually complementary parts in shaping the human personality so-called Insan Kamil. The difference of faculties possessed by human is what makes human being the noblest in the sight of Allah. The purpose of human life is to achieve happiness. Education could be considerably successful for being capable of organizing the learning process in producing quality individuals. Thus, in order to produce the quality individuals, then teachers should be able to cultivate a variety of potential possessed by each student as a human being.
Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Alternatif
Authors: Zahidi Salman
Published: May 2018

Ali Bin Abi Talib once said that children should be educated in accordance with the  development of the times. The Ali bin Abi Talib’s statement could be considered as his attention more to the development of human civilization. For that reason, there should be studies focused on the role of educational institutions in facing the challenges of the times. On this stand, the writer raises the existence of pesantren (Islamic boarding schools) for being considered to have been able to survive amid the onslaught of civilization increasingly obscuring cultural identity. In addition, this study also aims to identify and discuss the role of pesantren in the modern era. This is a literature study using a descriptive and exploratory approach. It can be concluded that pesantren are non-formal Islamic educational institutions. Pesantren have permanent and distictive methods and learning models. The purpose of pesantren education is the same as Islamic education in general, instilling a sense of virtue, familiarizing themselves with courtesy, preparing for a holy, sincere and honest life entirely. Pesantren could be seen from three aspects: (a) pesantren that are seen from facilities and infrastructures, (b) pesantren that are seen from disciplines taught, and (c) pesantren that are seen from the fields of knowledge.
Resistensi Pesantren Pada Masa Penjajahan Belanda
Authors: Jauhari Moh. Irmawan
Published: May 2018

Pesantren (Islamic boarding school) is an educational institution long standing in Nusantara (Java), besides what the so-called surau in Sumatra. In the course of its development, its traces and existence are still present and could be seen today. In the transition between Hinduism-Buddhism to Islam, the role of pesantren was very important in guarding the emerging shift. Similarly, during the era of colonization by the Europeans, Pesantren could still find its footing as a religious and cultural based institution. Although the Dutch eventually made counter-educational institutions with their existing curriculum, in fact the existence of pesantren remained strong. Based on the dialectic, the combination of pesantren system and curriculum emerged. Pesantren also fought the spirit of struggle to its santri to see that the struggle is not solely determined by forces alone. And the most secure and strategic path is through education.
Pengaruh Tpa Terhadap Peningkatan Program Tahfidz Quran Di SMP Islam Tsamrotul Huda Sidoharjo Gedeg Mojokerto
Authors: Muhsin Ali
Published: May 2018

The Qur'an is very important to the life of all mankind and we must take into account it. On this stand, we could take into account the Qur'an by reading, understanding, and memorizing it. To be able to understand the content of the Qur'an,  we must firstly be able to read it. That's why the Tsamrotul Huda Islamic Junior High School (SMP) includes the TPQ program and so-called Tahfidz Qur’an program into its education curriculum. This study is aimed at determining the influence of TPQ on the increase of Tahfidz Qur’an program in Tsamrotul Huda Islamic Junior High School Sidoharjo Gedeg Mojokerto especially the program in 2016/2017. This study used quantitative method. The researcher used interview, tests, documentation and observation to collect data. The result of this research is knowing a significant correlation between TPQ program and the increase of Tahfidz Qur’an program in Tsamrotul Huda Islamic Junior High School. This is proved through the value of ro ​​(count) that is greater than the value of rt (table).
Director y militante: el papel de Pedro Echevarría Bravo (1905-1990) en el Cuerpo de Directores de Bandas de Música Civiles
Authors: Ayala Herrera Isabel María
Published: May 2018

El objetivo de este trabajo es poner de relieve una dimensión poco estudiada de Pedro Echevarría Bravo, la de director de bandas de música civiles, dedicación no exenta de una militancia sui generis a favor de la conquista de los derechos del gremio. En este sentido, Echevarría pronto asumiría un rol de liderazgo en el escenario global del movimiento pro directores que desembocó en la creación del Cuerpo (1932-1985). Su compromiso con la causa le valió la confianza de la directiva de la Asociación Nacional (1931), llegando a convertirse en una pieza clave de su estructura. Colaborador asiduo de los órganos societarios, Echevarría participó vivamente de los debates bandísticos del momento, relacionándose con personalidades influyentes del panorama musical como Julio Gómez.
Dos ejemplos de la proyección del «Cancionero Musical Manchego» en agrupaciones de música regional y compositores clásicos en la segunda mitad del siglo XX
Authors: Maldonado Felipe Miguel Antonio
Published: May 2018

El Cancionero Musical Manchego tuvo una proyección sobre ciertas agrupaciones de música regional así como en compositores de música clásica. Tal es el caso del popular Domingo Parra y su conjunto regional con el que grabó un número considerable de piezas recogidas por Echevarría y de Rafael Rodríguez Albert, quien utilizó igualmente materiales folklóricos recopilados en el Cancionero Musical Manchego como base de inspiración. Se da la circunstancia de que ambos incluyeron iguales melodías en una de sus producciones: “Villancicos Manchegos” grabado en 1965 por Parra en el sello Zafiro, con instrumentación típica de las rondallas manchegas y “Tres Villancicos Manchegos”, compuesta para voz y piano por Rodríguez Albert en 1963. Dos interpretaciones y formas distintas de manejar un mismo material folklórico.
I. S. TURGENEV’S “THE DIARY OF A SUPERFLUOUS MAN” IN A. A. GRIGORYEV’S PERCEPTION
Authors: Sarrina Mariya Yakovlevna
Published: May 2018

The article is devoted to the study of the type of “a superfluous man”, “Russian Hamlet” in Russian literature. The role of I. S. Turgenev’s story “The Diary of a Superfluous Man” in the formation of the social-psychological complex of the Russian Hamletism is investigated. The reviews about the tragedy “Hamlet” and the story “The Diary of a Superfluous Man” by A. A. Grigoryev, a critic who was one of the first to note the connection between the image of Shakespeare’s Hamlet and the problem of the Russian Hamletism, are studied. These reviews are of particular importance in the context of the creative dialogue of the writer and critic about “superfluous men” and the Russian Hamletism in the early 1850s.
THE IMAGE OF A LYRIC HERO AND THE MEANS OF ITS EXPRESSION (BY THE MATERIAL OF THE CONTEMPORARY BASHKIR POETRY)
Authors: Utyaev Ainur Fanisovich , Sheken Zhandos
Published: May 2018

The article considers the main approaches to the classification of lyric genres and the problems of a lyric hero in contemporary literary criticism. The works of the leading Russian and Bashkir researchers are analyzed. A number of questions concerning the methods of depicting the lyric subject in poems are studied. The ways of expressing the thoughts, views of the poet and the forms of the author’s presence in the works are studied. The classification of various stylistic and compositional techniques is proposed.
THE NOVEL “LORD OF THE FLIES” BY WILLIAM GOLDING: THE LOCUS OF THE COAST AND THE POETICS OF THE FINAL EPISODE
Authors: Shishkina Ol'ga Vladimirovna
Published: May 2018

The article considers the final episode of the novel “Lord of the Flies” by William Golding from the position of spatiopoetics. The study of spatialization of the central themes of the novel is of particular interest, as in the works of W. Golding the spatiality is one of the dominant codes. The paper analyzes the coast as the localizer of the final episode of the novel, as well as the semantics of marginality that is the key one for this locus. As a result of the study it is established that the central motifs (contact making, game, circle, war) and the key oppositions (“children-adults”, “word-silence”, “life-death”) are spatialized at the locus of the coast. The removal of the semantics of the boundary by the semantics of the circle, determining the tragedy of the finale, is revealed and described.
THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE COLLECTION UNITY OF SHAKESPEARE’S SONNETS (IN THE TRANSLATIONS BY V. B. MIKUSHEVICH AND J. M. KOLKER)
Authors: Budyanskaya Nadezhda Viktorovna
Published: May 2018

The translations of Shakespeare’s sonnets into Russian are perceived increasingly by translators as a single poetic cycle. Some authors substantiate such an interpretation theoretically. This helps to comprehend more accurately the translation approach and evaluate the author’s innovation in the search for the cycle-forming foundations of Shakespeare’s sonnet collection. The purpose of this article is to examine the theoretical works of two authoritative modern translators - V. B. Mikushevich and J. M. Kolker. These authors are most convincing in the analytical explanation of their views on the unity of Shakespeare’s poetic collection.
WIKTIONARY AS A LEXICOGRAPHIC “MIRROR OF THE EPOCH”
Authors: Wang Yanbing
Published: May 2018

The article considers the features of representation of current neologisms in the sphere of electronic communication in Wiktionary. It is shown how information on the meaning of lexical units and on their various aspects of linguistic properties is given in Wiktionary. It is noted that a lot of dictionary articles on neologisms in the sphere of electronic communication are incomplete and require further development. The conclusion is that, provided the conception is realized, Wiktionary can be used as a normative source of data for creating the thesaurus and studying the neologization of the modern Russian language.
REPRESENTATION OF DEONTIC NORMS IN THE APHORISMS OF THE GERMAN LINGUISTIC CULTURE CORRELATING WITH THE MORAL-ETHICAL CATEGORY “TRUTH”
Authors: Demidkina Ekaterina Aleksandrovna
Published: May 2018

This article deals with the representation of deontic norms in the aphorisms of the German linguistic culture, which correlate with the moral-ethical category “Truth”. Functional features of aphorisms, their evaluative character, allow analyzing new, non-standard views and assessments of the moral-ethical norms of people’s relationships in the German linguistic culture. With the help of aphorisms the linguistic culture of the German ethos is enriched by new interpretations, explanations borrowed from other cultures. Perceived in the German community, included in the collections of aphorisms in German, these language units allow tracing the emphasis of attention on relevant norms of behavior in the German linguistic culture.