bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA DENGAN PASAL 239 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Mil/2017)
Authors: Yalena Bara Mega
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dalam perkara Narkotika dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) baik dari media cetak maupun dari media elektronik (internet). Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dalam perkara narkotika sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu pada huruf (a).

Kata Kunci: Kasasi; Putusan Bebas; Peradilan Militer

 

ABSTRACT

This article aims to determine suitability of the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case according to article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, prescriptive nature of research type and sources of data for this research include primary data and secondary data. Primary data is obtained from the legislation and secondary data obtained from books and scientific publications related this research. The results of this study, it is the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case are suitable according to the article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court.

Keywords: Cassation; Free Decisions; Military Courts
AKIBAT HUKUM HAKIM MENGABAIKAN HUKUMAN MINIMAL DALAM PENAMBANGAN TANPA IZIN DIKAWASAN HUTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS.LH/2017)
Authors: Zulfa N Harfy
Published: April 2022

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dibawah minimal pidana penambangan di kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Keputusan hakim menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman minimal tindak pidana penambangan dikawasan hutan merupakan kesalahan penerapan hukum yang hukuman minimalnya menurut Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun hakim tingkat pertama mengadili terdakwa dengan hukuman dibawah minimum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Hakim; Hutan; dan Pertambangan tanpa Izin.

 

ABSTRACT

This research aim to determine the error in applying the ruling of the judge who judged under minimal criminal mining in forest areas. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Research results show that the decision of the judge dropped the criminal threat is lower than minimum criminal acts come within the forest mining is the application of the law of error minimum penalty according to Article 89 paragraph (1) letter a Jo article 17 paragraph (1) Letter b of the Act number 18 year 2013 are convicted with imprisonment is the shortest of three (3) years and the longest 15 (fifteen) years and criminal fines of at least Rp RP 1.500.000.000 (one billion five hundred million rupiah) and most widely RP RP 10.000.000.000 (ten billion rupiah), however, the judge of first instance adjudicate defendant guilty under the minimum that is imprisonment for 8 (eight) months and criminal fines amounting to Rp RP 1.500.000.000 (one billion five hundred million rupiah).

Keywords: Judge; Forest; and Illegal Mining.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENYATAKAN KEKELIRUAN DALAM PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/PID/2017)
Authors: Ivandanu Mahendra Galih
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG. Menurut pertimbangan keterangan terdakwa, korban seharusnya dinyatakan menderita luka ringan, namun Judex Factie telah keliru menyatakan sebagai luka berat. Pengajuan kasasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.

Kata kunci: kasasi, judex facie, pertimbangan hakim

 

ABSTRACT

This study aims to determine the reason for the appeal by the Public Prosecutor against the decision of the West Java High Court Number. 319/PID/2016/PT.BDG. The research method used is normative legal research. Consideration of the Supreme Court overturned the verdict because it considered Judex Factie wrongly applied the law, did not consider witnesses who relied on the defendant and expert testimony in the trial. The Supreme Court overturned the decision of the West Java High Court Number. 319/PID/2016/PT.BDG. In consideration of the defendant's testimony, the victim should have suffered minor injuries, but Judex Factie had mistakenly stated that she was seriously injured. Submission of this appeal is not carried out in accordance with the provisions of the Law in accordance with Article 253 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, Judex Facti, Consideration of the Judge
DISSENTING OPINION MEMUTUS TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458K/PID.SUS/2017).
Authors: Nanda Pratiwi Zalma Afika
Published: April 2022

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat Dissenting Opinion dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana Fidusia yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor  458 K/Pid.Sus/2017 dengan perbedaan pendapat dari oleh Hakim Anggota yaitu Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H  yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan dalam pengambilan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Dissenting Opinion, Fidusia

 

ABSTRACT

This research aim to determine the suitability considerations Chief Justice dropped a ruling of Cassation contained Dissenting Opinion with article 182 subsection (6) jo Article 255 para (1) jo 193 Article paragraph (1) letter a KUHP. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Results of the study showed that the presence of Dissenting Opinion in the case a criminal act Fiduciary that is terminated by the Supreme Court in Ruling Number 458 K/Pid. Sus/2017 with a dissent by judge Members namely from Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H stating that the reason of Cassation the public prosecutor could not be justified accordingly 30 of Supreme Court Act and section 14 of the Act the powers of Judicial consideration in the taking of the verdict were in accordance with the provisions of Article 255 Article paragraph (1) jo 193 Article paragraph (1) jo Article 182 subsection (6) of the KUHP.

Keywords: Cassation, Dissenting Opinion, Fiduciary

 

 
ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/PID.SUS/2018)
Authors: Claudiary Ardistika Olga
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian pengajuan kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara korupsi dengan Pasal 253 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa alsan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Makamah Agung  yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”.

Kata Kunci: Kasasi Penuntut Umum, Judex Facti, Tindak Pidana Korupsi

 

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the filing of cassation by Public Prosecutors on the basis of Judex Factie not to properly consider enriching elements of themselves or other organizations or corporations with articles with Article 253 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research. The approach used is the law approach and case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The results of this study note that the appeal of the public prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Law which is a legal regulation that is not applied or applied as it should not. These provisions are supported by the facts of the trial and the consideration of the Supreme Court of Justice which states that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Corruption jointly".

Keywords: Cassation Public Prosecutor, Judex Facti, Corruption Crime
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN. Amt)
Authors: Lestari Rina Puji
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP mengenai hadirnya saksi verbalisan dalam sidang tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelian adalah keterangan Saksi Verbalisan dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti ptunjuk dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dengan diperolehnya lebih dari dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sehingga para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan dipidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Saksi Verbalisan, Pertimbangan Hakim, Narkotika

 

ABSTRACT

            The purpose of thi study was determine the suitability of the Judges' considerations with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding verbal witnesses in narcotics crime trials. The method used in this legal research is prescriptive and applied normative. Collection of legal materials with literature study sourced from primary and secondary legal materials. Legal material analysis technique uses the syllogistic deductive method, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The result of the study is that the statements of the Verbalisan Witness were considered by the judge in passing the verdict in accordance with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code by obtaining more than two valid and convincing evidences so that the Defendants were proven guilty of committing narcotics and being sentenced to prison respectively. each for 6 years and a fine of Rp. 1,000,000,000, -subsidair imprisonment for 6 (six) months.

Keywords: Verbal Witness, Consideration of Judges, Narcotics
MENYOAL PENJATUHAN PIDANA AKIBAT TIDAK MELAPORKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Skt)
Authors: Muhammad Rustamaji Krismonica Fajar Kuspiarsari &
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan pendekatan kasus yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan  interpretasi  dengan  menggunakan  pola  berfikir  deduktif,  dari  pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan dasar hukum penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: penjatuhan pidana, tidak melaporkan, tindak pidana narkotika

 

ABSTRACT

Research aims to determine legal consideration basis of the judge in deciding criminal for imposing crimes on defendants who do not report narcotics crimes. The research method used is normative or doctrinal legal research with prescriptive and applied case approaches. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, using literature/document study, legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretations using deductive thinking patterns, from filing major and minor premises premise connected to be concluded. The results of this study, have discussed the legal basis for the conviction of defendants who do not report responses to narcotic crime in Article 131 of the Narcotics Law No. 35 of 2009, Article 55 of the Criminal Law Act, and Article 108 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).
Keywords:  criminal rationment, not reported, narcotics crime
KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERKARA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid.Sus/2017)
Authors: Safira Ghaida
Published: April 2022

ABSTRAK

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta perkara di persidangan dalam Tindak Pidana Perbankan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid.Sus/2017 yang didakwakan kepada Terdakwa bernama Doni Ansari dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu dengan cara studi pustaka/dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah alasan kasasi Penuntut Umum karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta perkara di persidangan dalam tindak pidana perbankan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan cara mengadili tidak berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Alasan Kasasi Penuntut Umum, Fakta Persidangan, Tindak Pidana Perbankan.

ABSTRACT
               This research aims to examine the reason suitability of legal action cassation filled by public prosecutor because Judex Facti/Distric Court did not consider the case fact in the trial of Banking Crime in decision of the Supreme Court Number 171 K/Pid.Sus/2017 which was charged to a Defendant named Doni Ansari with Article 253 Paragraph (1) KUHAP. The Research method used is prescriptive and applied normative legal research with case approach. Sources of legal materials used are primary legal material and secondary legal material, which by literature review/documents. The result of this research is the cassation reason by public prosecutor because Judex Facti/Distric Court did not consider the case fact in the trial of Banking Crime is already in accordance with Article 253 Paragraph (1) Letter a and b KUHAP with a reason that District Court does not implementing the legal regulation properly and the way to adjudicate not based by the law.
Keywords: Public Prosecutor’s Cassation Reason, Trial Fact, Banking Crime.
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PENIPUAN OLEH TERPIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 58 PK/PID/2018 DENGAN KETENTUAN KUHAP
Authors: Budiantoro Arif
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Peninjuan Kembali terpidana dalam perkara penipuan Putusan Nomor 58 PK/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga bisa disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penilitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum dan saksi-saksi pelapor tidak memiliki alat bukti yang sah dan memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, hal tersebut menjadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana penipuan sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Pertimbangan Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Penipuan

 

ABSTRACT

The present study was aimed at finding out the consideration of the Supreme Court in granting a Judicial Review for the convict in the case of fraud criminal act in accordance with the Decision Number 58 PK/Pid/2018. The research method used in this study was normative legal research or so-called as doctrinal legal research since it was merely aimed at the written regulation so this research was closely related to the library research. It is because this normative legal required secondary data collected from the library. The legal material source consisted of primary and secondary legal material. The primary legal material consisted of laws and regulations, official records, and adjudications. Whereas, the secondary ones were in the form of legal publication which was deemed unofficial documents.

The research result revealed that prosecutor and witnesses of the informant were deemed not to have legitimate evidence and showed an obvious oversight or mistake in deciding a quo case which becomes the basis of Supreme Court in making the decision on the fraud criminal act by which the convict was declared free from any lawsuit.

Keywords: Decision of Supreme Court, Judicial Review, Fraud Criminal Act
UPAYA TERDAKWA MENGHADIRKAN SAKSI MERINGANKAN DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS/2018/PN.SMG)
Authors: Oktavia Sintya Pungki
Published: April 2022

 ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya Terdakwa dalam menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan di persidangan perkara perdagangan orang dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari  semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal, kamus hukum dan bahan dari media internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, sehingga penulisan hukum ini kemudian dipahami sebagai penulisan kepustakaan, yaitu penelitian teradap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya terdakwa dalam menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan telah sesuai dengan Pasal 65 KUHAP dan nilai kekuatan pembuktiannya telah sesuai dengan Pasal 159 dan Pasal 160 KUHAP.

Kata Kunci : Upaya terdakwa, Saksi meringankan, Perkara perdagangan orang.

 

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the Defendant's attempt in presenting witnesses and experts who have mitigated in the trial of human trafficking in Judge Decision Number 49 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smg with Act No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. This research is a descriptive normative legal research, with a qualitative approach. In this study the authors used secondary data types and used primary and secondary legal materials. Primary legal materials derived from laws and regulations and secondary legal materials are obtained from all legal publications and are official documents such as books, journals, legal dictionaries and materials from internet media. The data collection technique used is literature study, so that the writing of this law is then understood as writing literature, namely research on secondary data. Based on the results of this study it can be concluded that the defendant's efforts in presenting witnesses and mitigating experts were in accordance with Article 65 of the Criminal Procedure Code and the strength of the evidence was in accordance with Article 159 and Article 160 of the Criminal Procedure Code.

Keywords : Defendant’s attempt, Mitigating witness, Human Trafficking case.
APPLYING STRATEGY-BASED INSTRUCTION ON IMPROVING STUDENTS' READING COMPREHENSION ABILITY, STUDENTS' MOTIVATION, AND SELF-REGULATED LEARNING
Authors: Sudarmaji Imam , Ayu Lestari Yulia , Afriadi Bambang
Published: April 2022

This present study is set out to examine and investigate the effect of using Strategy-Based Instruction as a new approach to teaching reading comprehension, students' motivation, and self-regulatory of students at SMK Lab Business School Tangerang. 30 students were used as a sample. To complete the aim of this study, a quasi-experimental approach is used as a one-group pretest-posttest and regression analysis. Students' motivation, self-regulated learning, and reading comprehension were assessed for all students in the treatment. Analyses examined treatment effects on reading comprehension, motivation, and self-regulated learning. Results from this strategy-based instruction treatment did not reveal statistically significant results for the effect of reading comprehension ability. There was no significant difference between observed and expected motivation and self-regulated learning frequencies on reading comprehension ability. However, there was a different value between the pretest and post-test of reading comprehension ability.
Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю с 09.04.2022 г. по 15.04.2022 г.
Authors: Зимирова Анастасия , Поспелов Михаил , Иванова Александра , Дмитриева Людмила , Чумачкова Елена , Карнаухов Игорь , Щербакова Светлана , Кутырев Владимир
Published: April 2022

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19, за неделю с 09.04.2022 г. по 15.04.2022 г.
Estimation of Formation Porosity in Carbonates Using Mechanical Specific Energy Calculated from Drilling Parameters
Authors: Kirkham Peter
Published: April 2022

A novel technique to predict porosity from mechanical specific energy (MSE), as measured using a downhole drilling dynamics tool, is proposed. The method is based on the fundamental conservation of energy principle and uses rock physics to establish a relationship between the drillability of a rock, its lithological properties, and its porosity. This new technique is particularly useful for formation evaluation of carbonate reef reservoirs drilled using the pressurized mud cap drilling (PMCD) technique. Under these conditions, the near-wellbore formation is often deeply invaded by drilling fluids and cuttings, which make interpretation of conventional logs unreliable and difficult. Since drilling measurements are relatively unaffected by this invasion, porosity determinations from MSE can provide a valuable supplement to conventional logging suites.
RAC1B function is essential for breast cancer stem cell maintenance and chemoresistance of breast tumor cells
Authors: Ucar Ahmet , Chen Fuhui , Novo David , Alferez Denis , Pavlou Kyriaki , Zhang Jingwei , Eroglu Secil , Humphreys Neil , Adamson Antony , Campbell Andrew , Tournier Cathy , Clarke Robert (B.) , Brennan Keith , Streuli Charles
Published: April 2022

Breast cancer stem cells (BCSC) are presumed to be responsible for treatment resistance, tumor recurrence and metastasis of breast tumors. However, development of BCSC-targeting therapies has been held back by their heterogeneity and the lack of BCSC-selective molecular targets. Here, we demonstrate that Rac1b, the only known alternatively spliced variant of the small GTPase Rac1, is expressed in a subset of BCSCs in vivo and its function is required for the BCSC maintenance and the chemoresistance of breast tumor cells. In human breast cancer cell line MCF7, RAC1B is required for BCSC plasticity and chemoresistance in vitro and for tumor-initiating abilities in vivo. Unlike Rac1, Rac1b function is dispensable for normal mammary gland development and mammary epithelial stem cell (MaSC) activity. In contrast, loss of Rac1b function in a mouse model of breast cancer hampers BCSC activity in vivo and increases the chemosensitivity of primary tumor cells to doxorubicin. Collectively, our data suggest that RAC1B is a clinically relevant molecular target for the development of BCSC-targeting therapies that will improve the effectiveness of currently available chemotherapy modalities.
Anisodamine hydrobromide ameliorated cardiac damage after resuscitation
Authors: Dong Guijuan , Guo Shubin
Published: April 2022

Background: The microcirculation is correlated with the prognosis of patients with cardiac arrest and changes after resuscitation. Methods: This study was to study effects of anisodamine hydrobromide (AH) on microcirculation and explore its potential mechanisms. Twenty-four pigs were randomly grouped into three groups (n = 8): Sham, Saline and AH group. After pigs were anesthetized, intubated and mechanically ventilated, ventricular fibrillation (VF) was induced by electrical stimulation. After 8 mins, cardiopulmonary resuscitation (CPR) was given to the restoration of spontaneous circulation (ROSC). Arteriovenous blood was collected at baseline and 0, 1, 2, 4, and 6 hrs after ROSC to measure blood gas and cytokines. Perfused vessel density (PVD) and microvascular flow index (MFI) were measured to reflect the microcirculation. Continuous cardiac output (CO) and global ejection fraction (GEF) were measured to indicate hemodynamics. Results: Compared with Sham group, PVD and MFI in the intestines and the sublingual regions decreased significantly after resuscitation. The microcirculation recovered faster in the AH group than the SA group. The decrease of intestinal microcirculatory blood flow was closely related to the decrease of sublingual microcirculatory blood flow. The cardiac function was impaired after resuscitation, and a decrease in the ratio of cytokine IFN-γ/IL-4 suggested the immune imbalance. The microcirculation changes in sublingual regions were closely related to the changes in intestines. Conclusion: AH could improve the immune imbalance after resuscitation and was beneficial to the recovery of cardiac function.
Assessing microplastic dispersion from Saigon urban canals via Can Gio Mangrove Reserve to East Sea in Vietnam by Raman scattering microscopy
Authors: KHUYEN VO THI KIM , Le Dinh Vu , Anh Le Hung , Fischer Axel René , Dornack Christina
Published: April 2022

Plastic pollution is one of the significant environmental concerns due to the threefold increase in global plastic waste. Marine microplastics, including petroleum-based plastic pieces, synthetic and artificial fibers smaller than 5 mm, are ubiquitous in natural water environments due to the degradation of plastic products and wastes. This research aims to investigate the microplastic presence in urban and coastal environments in the Southeast regions of Vietnam by using Raman microscopy. As a result, most common plastics (PE, PET, PA, PP, PVC, PS and PMMA) were detected, and most of them were fibrous smaller than 500 μm. The total microplastics decreased gradually from the urban waterborne (up to 220 MPs/L) via Can Gio UNESCO Mangrove Biosphere Reserve (10 MPs/L) and to the East Sea (3 MPs/L), which reveals the potential role of the mangrove in reducing marine contaminants including microplastics. This study provides important insights about microplastic pollution in the Western Pacific Region, especially Saigon-Dong Nai river systems, supporting the useful data for natural water resources management.
Antibiotic therapy in the emergency room: just adapted or optimal?
Authors: MORETTO Florian , CATHERINE François-Xavier , MARTHA Benoit , SIXT Thibault , CHAVANET Pascal , BLOT Mathieu , RAY Patrick , PIROTH Lionel
Published: April 2022

Introduction: An inadequate antibiotics’ prescription was found to be associated with worse prognosis in some infections. Emergency departments (ED) are pivotal for the initial prescription of antibiotics. However, its appropriateness and consequences have been rarely assessed. Methods: A retrospective, monocentric study included patients who consulted to the ED of our center and who were hospitalized with an advocated diagnosis of infection. Initial antibiotic therapy was graded as optimal, adapted, or inadequate. If reevaluation of this therapy was performed at day 2 (D2), the appropriateness of antibiotic therapy was again graded. The primary endpoint was the onset of an unfavorable event (i.e., death, transfer to intensive care unit, or re-hospitalization). Prognosis factors associated with survival without unfavorable event were assessed by multivariate analysis. Results: We included 484 patients. Respiratory (153, 40.4%), urinary-tract (83, 21.9%), and abdominal (76, 20.1%) infections were mostly diagnosed after reevaluation. Optimal, adapted, and inadequate initial prescriptions concerned respectively 328 (67.8%), 110 (22.7%) and 46 (9.5%) patients. Compared to an optimal prescription, an initial adapted prescription was associated with a poorer prognosis (HR = 1.95, CI95% [1.18-3.22]; p = 0.01). The reevaluation was performed in 436 (90.1%) patients. After reevaluation, optimal, adapted, and inadequate prescriptions concerned 326 (74.8%), 64 (14.7%), and 46 (10.5%) patients. After reevaluation, compared with optimal prescriptions, an inadequate prescription was associated with unfavorable events (HR = 3.52, CI95% [1.42-8.72]; p = 0.003). Conclusion: The appropriateness of both initial and D2 antibiotic therapies are associated with a better prognosis.
Yield Displacement Charts for performance-based seismic design
Authors: Montes Enrique Hernandez , Jalón María L , Chiachio Juan , Gil-Martín Luisa María
Published: April 2022

A new methodological concept is presented for seismic design, called Yield Displacement Charts (YDC). As with its predecessors, the Yield Point Spectra (YPS) and the Yield Frequency Spectra (YFS), the YDC takes advantage of the simple features of yield displacement (uy), to use uy in a performance-based design versus a force-based period-dependent approach. A self-contained and comprehensive approach to YPS and YFS is presented, enabling the novel aspect of the YDC to be introduced: a tool for a multi-performance objective design that only depends on the location of the structure. Once the YDC has been calculated for a particular place, it can be used for the preliminary design of any structure. For a given value of the yield displacement, the YFS is obtained from the YDC. The suitability of the methodology proposed is illustrated by using a simple case study for a concrete bridge column.
Clinical efficacy of ethanol ablation and microwave ablation on cystic or predominantly cystic thyroid nodules: A retrospective comparative study
Authors: Zhang Ya , Chu Xiaoqiu , Liu Yuling , Zhao Yueting , Han Xue , Hu Xin , Xiang Pingping , Chen Guofang , Liu Chao , Xu Shuhang
Published: April 2022

Objective: To compare the efficacy and safety of ethanol ablation (EA) and microwave ablation (MWA) in the treatment of cystic or predominantly cystic thyroid nodules. Methods: Clinical data of patients with cystic or predominantly cystic thyroid nodules intervened with EA or MWA in the Affiliated Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Nanjing University of Chinese Medicine from January 2013 to November 2019 were retrospectively analyzed. The patients were divided into EA group (n=30) and MWA group (n=26). The volume and volume reduction rate of thyroid nodules before ablation, and at 3 months and 12 months after ablation were compared between the two groups. The effective rate and incidence of adverse events in both groups were recorded. Results: The median volume reduction rate at 3 months after ablation was significantly higher in EA group than MWA group (81.30% vs. 75.76%, P=0.010), while no significant difference was detected at 12 months (93.39% vs. 89.34%, P=0.141). There was no significant difference in effective rate between the two groups during the follow-up (P>0.05). The maximum diameter of the thyroid nodule (2.96 ± 0.78 cm vs. 3.78 ± 1.02 cm, P<0.05), mean volume of thyroid nodule (4.92 [2.93-10.19] ml vs. 8.33 [4.92-15.02] ml, P<0.05) and medical cost (111.73 ± 55.22 USD vs. 2443.79 ± 285.46 USD, P<0.001) were significantly lower in EA group than MWA group, while EA group required more treatment cycles 2.5 [1.0-3.3] times vs. 1 [1.0-1.0] time, P<0.001). Serious adverse events were not reported in both groups. Conclusion: EA and MWA are both effective and safe in the treatment of cystic or predominantly cystic thyroid nodules. Although EA is more cost-effective, it requires more times of treatment and may poses a higher risk of postoperative pain compared with MWA.
Utilisation of services along the continuum of maternal healthcare during the COVID-19 pandemic in Lubumbashi, DRC: findings from a cross-sectional household survey of women
Authors: Galle Anna , Kavira Gladys , Semaan Aline , Françoise Malonga Kaj , Benova Lenka , Ntambue Abel
Published: April 2022

Introduction:The continuum of maternal care along antenatal (ANC), intrapartum, and postnatal care (PNC) is fundamental for protecting women’s and newborns’ health. The COVID-19 pandemic and accompanying mitigation measures interrupted the provision and use of these essential services globally. This study examines maternal healthcare utilisation along the continuum during the COVID-19 pandemic in the Democratic Republic of the Congo, and explores factors associated with use of the full continuum.Methods:This is a cross-sectional study using data collected on a survey of 599 households in Lubumbashi using stratified random sampling. We included 604 women (15-49 years) who were pregnant between March 2020-May 2021. A structured interview involved questions on sociodemographic characteristics, attitudes regarding COVID-19, and maternal service use and cost. Complete continuum of care was defined as receiving ANC 4+ consultations, skilled birth attendance, and at least one PNC check for both mother and newborn. Data were analysed in SPSS using descriptive statistics and multivariable logistic regression.Results:Of the women who gave birth during the COVID-19 pandemic, 61% had ANC 4+ consultations, most had a skilled birth attendant (97%), and more than half (55%) had a PNC check for themselves and the newborn. One-third (36%) of women completed the continuum of maternal healthcare. Factors significantly associated with completing the continuum included higher education (aOR=2.6; p-value<0.001) and positive attitude towards the COVID-19 vaccination (aOR=1.9; p-value=0.04). Reasons for not seeking maternal care included lack of money and avoiding COVID-19 vaccination.Conclusion:During the COVID-19 pandemic, maternal healthcare seeking behaviours were shaped by vaccine hesitancy and care unaffordability in Lubumbashi. By disproportionately affecting women and vulnerable populations, the pandemic could exacerbate pre-existing structural barriers to maternal healthcare utilisation. Addressing the high cost of maternal healthcare and vaccine hesitancy appear essential to avoid deepening pre-existing socio-economic inequalities.
Improved scheme and evaluation method for progressive Visual Cryptography
Authors: Le Binh Thanh Thai , Tanaka Hidema , Watanabe Kohtaro
Published: April 2022

Visual cryptography (VC) is a powerful technique with perfect security and requires no PC or device to reconstruct the secret information. Progressive visual cryptography (PVC) is a variation of the VC scheme in which the quality of the reconstructed image is improved by increasing the number of shared images. Previous study focused directly on maximizing the value of the quality in the completely reconstructed image; thus, there is a difference in the quality of the shared images. In this paper, we focus on the aforementioned issue and propose a new approach based on inductive reasoning. Our basic idea is to maximize the quality of the reconstructed images each time the number of shared images increases. We call this method the Bottom-up approach . Moreover, hitherto, PVC has been evaluated based on the value of relative difference or by sight. Such evaluation methods are only subjective or difficult to execute without the knowledge of basis matrices. In addition, PVC users cannot easily confirm the effectiveness of their shared images. In this paper, we propose a new information-theoretic evaluation method for PVC, which only uses shared images, to solve the aforementioned problems. Our proposed method can objectively and quantitatively evaluate PVC based on the numerical value, and PVC users can easily confirm the effectiveness of their shared images.
Multi-walled carbon nanotubes interact with light intensity to affect morpho-biochemical, nutrient uptake, DNA damage, and secondary metabolism of Stevia rebaudiana
Authors: Ramezan Dariush , Farrokhzad Yusuf , Mokhtassi-Bidgoli Ali , Rasouli-Alamuti Mojtaba
Published: April 2022

In this study, the interaction between nanoparticles (0, 50, 100, and 150 mg L− 1) and light intensity (100, 200, and 400 µmol.m− 2.s− 1) was evaluated for effectiveness in improving stevia shoot induction by measuring shoot and leaf number, shoot length, fresh and dry weight, nutrient uptake, steviol glycosides, total carbohydrates and DNA damage in both DNA sequence region (promoter and sequence of UGT76G1 gene). The data revealed the highest shoot number in the combination of 150 mg MWCNTs L− 1 and 400 µmol.m− 2.s− 1 and highest leaf number and biomass accumulation (fresh and dry weight) in 50 mg MWCNTs L− 1× 200 µmol.m− 2.s− 1. Shoot length was observed higher in 0 and 100 mg MWCNTs L− 1× 100 µmol.m− 2.s− 1. The highest contents of N, P, K, Ca, Fe, and Mn were recorded under 50 mg MWCNTs L− 1× 200 µmol.m− 2.s− 1 and 50 mg MWCNTs L− 1× 400 µmol.m− 2.s− 1. In contrast, the amount of Zn and Cu was not affected by the two-way interaction. The combination of 50 mg MWCNTs L− 1× 200 µmol.m− 2.s− 1 and 50 mg MWCNTs L− 1× 400 µmol.m− 2.s− 1 increased the total carbohydrate and rebaudioside A. Stevioside was also increased under the combination of 50 mg MWCNTs L− 1 and 200 µmol.m− 2.s− 1. DNA damage in both regions of the DNA sequence under light intensity at low concentrations of MWCNTs (0 and 50 mg L− 1) did not show a significant change but increased with increasing concentration at high light intensities (200 and 400 µmol.m− 2.s− 1). Thus, Cross-talk 50 mg MWCNTs L− 1 and 200 µmol.m− 2.s− 1 might be an optimal condition for stevia growth and metabolism.
Mobile Health Applications: A Cross-sectional Study of Awareness, Attitudes, and Practices among Medical Students in Malaysia
Authors: Jembai Julian Valerie John , Lin Charlene Wong Yi , Bakhtiar Nur Alia Muhammad Amir , La Siti Nursuraya Md , Ling Hwei Sung , Kuan Pei Xuan , Chua Pin Fen
Published: April 2022

Background: The popularity of mobile health (mHealth) applications (apps) in health and medical education is rapidly growing, especially since the onset of the COVID-19 pandemic. Thus, we aimed to assess awareness, attitudes, practices, and factors associated with mHealth app usage among medical students.Methods: We conducted a cross-sectional study among medical students at a government university in Sarawak, Malaysia, from February to April 2021. Validated questionnaires were administered to all consenting students. In addition to basic demographic information, these questionnaires included questions on awareness of, attitudes toward, and practices with mHealth apps concerned with medical education, health and fitness, and COVID-19 management. Results: Study respondents had favorable attitudes toward mHealth apps [medical education (61.8%), health and fitness (76.3%), and COVID-19 management (82.7%)]. Overall, respondents’ mean attitude scores were four out of five for all three app categories. However, respondents showed higher usage of COVID-19 management apps (73.5%) than medical education (35.7%) and fitness (39.0%) apps. Usage of all three app categories was significantly associated with the respondent’s awareness and attitude. Respondents who were in the top 20% for household income and duration of study were more likely to use medical education apps. A higher percentage of respondents in the top 20% household income group used COVID-19 apps compared to those in the other income groups. The most common barrier to the use of apps was uncertainty regarding the most suitable apps to choose.Conclusion: Our study highlighted a discrepancy between awareness of mHealth apps and positive attitudes toward them and their use. Recognition of barriers to the use of mHealth apps by relevant authorities may be necessary to increase the usage of these apps.
Long non-coding RNA actin filament-associated protein 1- antisense RNA 1 mediates breast cancer cell proliferation and migration through the miR-21/PTEN axis
Authors: Quan Dongling , Wu Huanxian , Yang Yuqin , Lian Huining , Guan Yiqing , Yang Danni , Zhang Guohua , Liu Minfeng , Wu Shaoyu , Lv Lin
Published: April 2022

Background
LncRNAs take various effects mostly through sponging with miRNAs. Based on public databases and integrating bioinformatics analyses and further validated in BC tissue and cell lines, the effect of lncRNA AFAP1-AS1 on breast cancer cells proliferation and migration was verified and might work via miR-21/PTEN axis.
Methods
The expression of AFAP1-AS1, miR-21, PTEN in BC tissues and cell lines were analyzed by qRT-PCR. BC cell proliferation and migration were examined using EdU, colony formation assays and wound healing, transwell assays, respectively. The cellular localization of AFAP1-AS1 was analyzed using FISH. RNA pull down assay was performed to analyze the binding of AFAP1-AS1 to miR-21. The interaction between miR-21 and PTEN was examined using a dual luciferase reporter assay. The effect of AFAP1-AS1 on BC tumor growth in vivo was analyzed using a tumor xenograft mouse model.
Results
The expression of AFAP1-AS1, which was significantly upregulated in BC tissues and cell lines. The higher expression of AFAP1-AS1 was correlated with old age and lymph node metastasis of patients with BC. AFAP1-AS1 knockdown BC cells exhibited decreased proliferation and migration in vitro and in vivo. Additionally, AFAP1-AS1 knockdown downregulated miR-21 expression and upregulated PTEN expression. Mechanistically, the interaction between AFAP1-AS1 and miR-21 promotes BC cell proliferation and migration. AFAP1-AS1 knockdown decreased BC cell proliferation and migration, which are regulated by PTEN, through miR-21 regulation.
Conclusions
The knockdown of lncRNA AFAP1-AS1 upregulated PTEN expression and consequently attenuated miR-21-mediated enhanced BC cell proliferation and migration. LncRNA AFAP1-AS1 is a potential prognostic biomarker for BC patients.
A Deep and Efficient Analysis of DDOS Attack in Software Defined Network
Authors: Dandotiya Monika , Singh Rajni Ranjan , Dandotiya Abhinandan Singh , Dandotiya Nidhi
Published: April 2022

DDoS assaults are one of the most serious issues that the Internet has to deal with. Various defense strategies have been offered to remove this form of assault, the number of which has risen over the research period. However, no detection method capable of entirely thwarting the assaults has yet been discovered. As a result, computer security experts must be vigilant in detecting and defending against DDoS assaults. This study gives a comprehensive assessment of the scholarly literature on DDoS attack detection strategies. The key components of detection have been defined based on the literature. Methods, variables, tools-kits, positioning site, point in time, and detection precision were recognized as four factors for examination in this inquiry. It was discovered that each strategy for detecting assaults takes use of certain aspects of network load, user requirements, and specialized kits. Finally, it was able to pinpoint the mechanisms with the greatest impact. The datasets they utilize, for example, can affect detection accuracy. It's been determined that a thorough examination of the aforementioned components of DDoS attack detection underwrite the development of an adequate approach for Defending against the attacks. These approaches bank on better router functionality or fluctuations to present protocols. The pros and cons of current research approaches in this issue are also describe.