bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS PENGGUNAAN FORWARD CONTRACT DAN OPTION PADA PERUSAHAAN EKSPOR UD DAMENA DI DENPASAR
Authors: Lubis Gita Syeba , Rahyuda Henny
Published: September 2018

The export company receives income in foreign currency so it will be affected by the exchange rate risk. The purpose of this research is to know the application of hedging forward contract and option method in UD Damena (Seafood Supply & Processing Product) in 2014-2016. This research is quantitative descriptive. The research object used is the resultt of forward contract and option usage which is seen from the increase of foreign exchange differences from export transaction receivables obtained by UD Damena (Seafood Supply & Processing Product) in year 2014-2016. Data collection methods is non-behavioral observation by collecting data from written sources. Data analysis techniques using descriptive techniques by describing the phases of forward contract and option systematically. The results concluded that forward contract and option minimize the risk of exchange rate by generating greater exchange rate difference and option resulted in a lager exchange rate increase than the forward contract.

 

Keyword: exchange rate risk, hedging, forward contract, option.
Authors: Rosalia Kiky Jenitha , Purnawati Ni Ketut
Published: September 2018

The purpose of this study is to determine whether the quality dimension consisting of tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy have a significant influence on customer satisfaction. This research was conducted to patient of Surya Husada Hospital Denpasar. This has 115 respondents consisting of inpatients or outpatients with consideration, if the patient felt less able to fill, can be represented by the patient's family with the condition must be with the consent of the patient concerned. Data collection was done through questionnaires and interviews. Data analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis found that simultaneously, the five variables affect the patient satisfaction. But from the results of the analysis of individual variables with t-test, the variable of physical evidence, reliability, assurance and empathy have positive and significant impact on patient satisfaction. But for variable of responsiveness have positive and insignificant effect. Determination coefficient value of 0,513 indicates that 51.3 percent of patient satisfaction variation can be explained by the five independent variables used in the regression equation, while the remaining 48.7 percent is explained by other variables outside the five variables used in this study
PERAN CITRA TOKO DALAM MEMEDIASI HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN NIAT BELI ULANG
Authors: Putra I Kadek Dicki Darma , Ardani I Gusti Agung Ketut Sri
Published: September 2018

Bisnis ritel di Indonesia berkembang sangat pesat. Hadirnya gerai ritel berskala kecil akan menjadi ancaman untuk perusahaan ritel berskala besar seperti Hypermart. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra toko, kualitas pelayanan terhadap niat beli ulang, citra toko terhadap niat beli ulang, serta peran citra toko dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap niat beli ulang. Penelitian ini dilakukan pada konsumen Hypermart Mall Bali Galeria yang berdomisili di Kota Denpasar. Ukuran sampel yang diambil sebanyak 120 orang dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra toko. Penelitian ini juga menemukan bahwa masing-masing variabel kualitas pelayanan dan citra toko secara signifikan berpengaruh positif terhadap niat beli ulang, selain itu citra toko juga secara signifikan memediasi hubungan kualitas pelayanan terhadap niat beli ulang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik citra toko dan kualitas pelayanan yang diberikan maka akan meningkatkan niat beli ulang konsumen di Hypermart Mall Bali Galeria.
EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI MINYAK ATSIRI BUNGA KENANGA (Cananga odorata) DAN APLIKASINYA SEBAGAI PENOLAK NYAMUK PADA LOTION DAN PARFUM
Authors: Setia Budi J. J. , Yuli Damayanti N. L. , Dhani Y. Rama , Antari Dewi N. P.
Published: September 2018

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik minyak atsiri bunga kenanga (Cananga odorata) hasil destilasi uap serta aplikasinya sebagai lotion dan parfum penolak nyamuk. Hasil karakterisasi minyak atsiri bunga kenanga yang ditinjau dari warna, bau, dan indeks-biasnya telah memenuhi standar kualitas minyak atsiri bunga kenanga menurut SNI 06-3949-1005. Namun demikian, bobot jenisnya yang sebesar 1,034 g/mL tidak sesuai dengan SNI. Hasil analisis komponen kimia penyusun minyak atsiri menggunakan GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) menunjukkan bahwa ada beberapa komponen utama dalam minyak atsiri yang teridentifikasi diantaranya yaitu benzyl benzoate, caryophyllene, linalool dan eugenol. Selanjutnya, uji efektivitas minyak atsiri bunga kenanga sebagai penolak nyamuk dalam bentuk lotion dan parfum menghasilkan bahwa minyak atsiri bunga kenanga dalam bentuk lotion lebih efektif mengusir nyamuk hingga 100% pada konsentrasi minyak kenanga 7,5%, sedangkan dalam bentuk parfum dapat mengusir nyamuk 100% pada konsentrasi 20%.
Pertumbuhan Penduduk, Konversi Lahan, dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Badung
Authors: Marhaeni A. A. I N. , Yuliarmi Ni Nyoman
Published: September 2018

Melihat pentingnya kegiatan untuk melakukan kajian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Badung,  maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini adalah: 1)Untuk menganalisis peran ketersediaan air untuk irigasi, biaya pajak bumi dan bangunan, harga produk pertanian, tingkat kecepatan dalam memperoleh penghasilan, dan ketersediaan saprotan terhadap konversi lahan pertanian di Kabupaten Badung; 2)Untuk mengkaji pengaruh konversi lahan pertanian dan pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan khususnya beras di Kabupaten Badung; 3) Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil selama ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam menjaga ketahanan pangan khususnya beras.

Untuk menjawab tujuan penelitian, akan dilakukan penelitian di KabupatenBadung dengan jumlah responden sebanyak 50 orang petani yang telah mengkonversi atau menjual tanah pertaniannya untuk kegiatan ekonomi lainnya, dengan rincian masing-masing 10 orang di setiap kecamatan. Metode pengambilan sampel yang digunakan baik untuk responden petani maupun bagi para informan (seperti dari Bulog) adalah purposive sampling yang dikombinasikan dengan accidental sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan ada berbagai metode yaitu observasi, wawancara, dan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah kombinasi teknik statistik deskriptif baik distribusi frekuensi tunggal maupun tabulasi silang dan teknik statistik asosiatif yaitu teknik regresi linear berganda. untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.Selain itu juga dilakukan analisis kualitatif atau deskriptif berdasarkan hasil indepth interviewyang diperoleh dari informan maupun responden.

Hasil penelitian menunjukkan :1) Ada 3 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan pertanian yaitu ketersediaan air yang memiliki pengaruh negative yang berarti semakin tinggi ketersediaan air maka semakin rendah konversi lahan, persepsi tentang PBB berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi persepsi tentang PBB maka semakin tinggi pula kemungkinan konversi lahan yang dilakukan, dan kecepatan dalam memperoleh penghasilan berpengaruh negative.2) pertumbuhan penduduk dan konversi lahan berpengaruh terhadap ketahanan pangan; 3) banyak usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Badung untuk menjaga ketahanan pangan seperti program intensifikasi dan ekstensifikasi.

            Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain: 1) Melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung; 2) keringanan dalam pembayaran pajak PBB, dan pemerintah daerah dapat membantu meringankan beban mereka; 3)  Ketersediaan air untuk irigasi sawah para petani menjadi hal yang sangat penting mengingat dari hasil penelitian ketersediaan air berpengaruh negatif signifikan terhadap konversi lahan pertanian, sehingga perbaikan irigasi seperti yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus tetap dipertahankan.

 

Kata kunci: penduduk, pangan,  konversi, lahan pertanian
Pengaruh Konflik Peran, Kompetensi, dan Motivasi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Kota Denpasar
Authors: Suaryana I Gusti Ngurah Agung , Noviari Naniek
Published: September 2018

The role of the Regional Inspectorate becomes more important as the body charged with the supervision and development in the region. This stimulates more research on factors that affect the performance of the inspectorate. Factors suspected to be the determinants of the performance of the regulatory regions, namely conflict role, competence, and motivation. The population of this study is as well as a sample of the research, is inspectorate employees on government of Denpasar who directly involved in the supervision and guidance of preparation of financial statements of every SKPD in Denpasar. The research instrument is in the form of questionnaires. The analysis used is partial least square. This study found out that the competence and motivation affects employee performance inspectorate. Role conflict was not shown to affect the performance of the inspectorate. The results of this study are expected to help the leader of the agency Inspectorate in making decisions concerning training, assignments, and employee motivation given to the environment Inspectorate Denpasar.
Pernikahan Dini dan Budaya
Authors: Saskara Ida Ayu Nyoman
Published: September 2018

Early marriage is still a common phenomenon in Indonesia. This phenomenon is motivated by various factors such as social, economic and cultural. This study aims to examine the role of cultural factors on the occurrence of early marriage in Indonesia. The culture proxyed by two forms, first, ethnicity background in the household and second, the matchmaking process. The analysis used Indonesia Life Survey (IFLS) data in 2014 with logistic model and ordinary least square (OLS). Results show that ethnic background has a very important role in influencing early marriage. Children from Javanese, Sundanese, Madurese, Sasak and Betawi ethnic have a tendency to marry earlier than other tribes. The study also proves that matchmaking process is a significant factor that encourages early marriage. Children with matchmaking process do marriage at a younger age than children who choose their own partner (without matchmaking process).

Keywords: J12 marriage; J16 Economics of gender
Compound Word Formation in “The Old Man and The Sea”
Authors: Yoga Dwi Angga I Made , Ayu Widiastuti Ni Made , Puspani Ida Ayu Made
Published: September 2018

This study is entitled Compound Word Formation in “The Old Man and The Sea”. This study focuses on two problems; types of compound words found in the novel and the semantic transparency theypossess. The aims of this study are to find out the types of compound words and also to find and describe the semantic transparency of the compound words found in the novel.The data source used in this study is a novel written by Ernest Hemmingway entitled The Old Man and The Sea. The data which were compound words were collected by using documentation method whereas to analyze the data by using descriptive qualitative method. There were three theories used in this study. The main theories are proposed by O’Grady (1996) about the types of the compound and by Katamba (1993) about classifying the data. The theory proposed by Libben (1998) was used to describe the semantic transparency of the compound words. The results show that the types of compound words found in the novel are endocentric compound and exocentric compounds. However, the endocentric compound was more frequent than the exocentric compound. Based on the second problem, there are four types of semantic transparency ;they are (1) transparency of both members of the compound, (2) transparency of the head member – opacity of the non-head member, (3) transparency of the non-head member – opacity of the head member, (4) opacity of both members of the compound.
The English Prefixes Analysis with Reference to Agricultural Development in a Frontier Region of Java: Besuki, 1870 – Early 1990s
Authors: Radnyani Ni Luh , Tri Ediwan I Nyoman , Istri Aryani I Gusti Agung
Published: September 2018

Prefix is a bound morpheme which is added to the initial of the base word. This study is concerned with the types, meanings and functions of the English Prefixes found in a scientific book entitled “Agricultural Development in a Frontier Region of Java: Besuki, 1870 – Early 1990s” by Nawiyanto. This study applied two theories in order to analyze the data. The first is the theory of type and meaning of the English prefixes proposed by Quirk (1973). The second is the theory of functions of the English prefixes proposed by Bauer (1983). The data of this study were taken directly from the scientific book itself. The data were collected using the content-analysis method and note-taking technique. The collected data were analyzed using the descriptive and qualitative method. Then, all of the analyses were presented using both formal and informal methods. The analyses show that almost all types of the English prefixes found in the book. However, most of them belong to the class-maintaining English prefixes and the attachment of those prefixes give a new meaning to the base words after its attachment.
Evaluasi Standar Operasional Prosedur Dan Pola Sirkulasi Pengunjung Museum Tjong A Fie: Kajian Historic House Museum
Authors: Charisma Sembiring Devy , Setiawan I Ketut , Agung Bawono Rochtri
Published: September 2018

Museum Tjong A Fie is one of the museum located in Medan City, North Sumatera. This museum was originally a residence of historical figures in the development of the city of Medan is Tjong A Fie originating from China. Museum Tjong A Fie has been designated as a cultural heritage building and used as a museum. This research will discuss Standard Operating Procedures and Visitor Circulation Pattern of Tjong A Fie Museum as a part that must be considered in the organization of the museum. The author uses data collection methods such as observation, interview and literature study and data processing methods through qualitative and comparative analysis. The theory used to refine the interpretation of the results of analysis is Management Theory. Based on the results of research found that the Museum Tjong A Fie has no SOP according to the standard and mandate of PP No. 66 Year 2015. Circulation pattern shows two circulation patterns are unstructured and structured. The recommendations offered include the need to develop SOPs in accordance with the mandate of museum legislation and governance.
Peran Pemerintah, Modal Sosial, dan Kinerja Usaha Terhadap Kesejahteraan Subjektif Pelaku Industri Tenun di Kabupaten Jembrana, Bali
Authors: Gandhiadi G.K. , Dharmawan Komang , Kencana I Putu Eka Nila
Published: September 2018

Weaving industry is one of the creative industries based on local wisdom of Bali, need to be developed with the concept of modern entrepreneurship (orange economy). Regional economic development strategies need to take into account the dynamics of local community life or social capital in addition to the role of government and other physical capital, in order to improve the performance of weaving industry in Jembrana regency, Bali. Based on empirical theory and facts, this study aims to analyze how the direct and indirect influence of the role of government, social capital and business performance on and subjective wellbeing on the business actors of weaving industry in Jembrana, Bali. Through the modeling of the resulting structural equations is studied: (1) the direct influence of the government's role on business performance and subjective well-being; (2) the direct influence of social capital on business performance and subjective wellbeing; (3) the direct impact of business performance on subjective well-being; (4) the indirect and total influence of the government's role on subordinate welfare mediated by business performance; and (5) the indirect and total social capital influences on subjective well-being mediated by business performance. Based on surveys and structured interviews on 70 business actors of weaving industry in Jembrana District, Bali through data analysis techniques using SEM-PLS with the help of Smart PLS 3.0 software, in the business actors weaving industry found that: (1) directly the role of government have positive and significant (2) direct social capital has a positive and significant effect on business performance, but not significant to subjective wellbeing, (3) directly the business performance have a positive and significant effect on subjective wellbeing, (4) the role of the government indirectly has a positive but insignificant effect on subjective wellbeing, but through full mediation of business performance, the role of the government has a positive and significant effect on subjective wellbeing, and (5) social capital indirectly has a positive and significant effect on the subjective achievement, so totally through the full mediation of business performance, social capital has a positive and significant impact on subjective wellbeing although it directly does not have a significant effect.
Analisa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas Dengan Menggunakan Bahan Bakar LNG Dan Minyak Solar Di PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali
Authors: Upadana Putra K G Trisna , Wijaya Kusuma I Gusti Bagus , Sucipta Made
Published: September 2018

Permintaan energi listrik mengalami peningkatan, seiring peningkatan pertumbuhan populasi penduduk dan banyaknya industri. Tingginya permintaan energi listrik menjadi sebuah tantangan untuk produsen listrik, dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan energi listrik. Produsen listrik terbesar di Bali adalah PT. Indonesia Power UP Bali. Pembangkit yang dimiliki yaitu PLTDG dengan kapasitas produksi listrik 200 MW dioperasikan menggunakan bahan bakar gas LNG dan minyak solar (HSD/LFO). Dikarenakan penggunaan minyak solar dibatasi, maka PLTDG dioperasikan dengan gas LNG. Perbedaan bahan bakar yang digunakan mempengaruhi unjuk kerja dari pembangkit. Analisa unjuk kerja memberi gambaran dalam sisi keteknikan dan analisa BPP pembangkitan memberi gambaran dalam sisi keekonomian. Penelitaian ini dilakukan dengan cara perhitungan menggunakan persamaan-persamaan unjuk kerja mesin diesel, kemudian dibandingkan unjuk kerja PLTDG menggunakan bahan bakar LNG dan minyak solar dan dianalisa secara keekonomian. Hasil yang didapat yaitu unjuk kerja PLTDG menggunakan minyak solar lebih besar tetapi dari sisi keekonomian hasil BPP PLTDG menggunakan gas LNG lebih ekonomis.

Demand for electric energy has increased, as population growth increases and the number of industries. The high demand for electrical energy becomes a challenge for electricity producers, in meeting the needs of customers for electrical energy. The largest power producer in Bali is PT. Indonesia Power UP Bali. The power plant owned by PLTDG with 200 MW electricity production capacity is operated using LNG gas and diesel fuel (HSD/LFO). Due to the use of diesel fuel is limited, the PLTDG is operated with LNG gas. The difference in fuel used affects the performance of the plant. Performance analysis gives an overview in terms of engineering and BPP analysis provides an overview of the economy side. This research is done by calculation using diesel engine performance equation, and then compared the performance of PLTDG using LNG and diesel fuel and analyzed economically. The results obtained are the performance of diesel powered PLTDG larger but in terms of economics of BPP PLTDG results using LNG gas is more economical.
Criterios para la presentación y publicación de originales
Authors: DA Revista
Published: September 2018

Criterios de publicación
Organización administrativa y relaciones interadministrativas
Authors: Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz Antonio
Published: September 2018

I. PRESENTACIÓN

II. DIAGNÓSTICO

III. TERAPIA 2011-2015

IV. EL PROYECTO DE LEY DE 2015
LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO
Authors: Sánchez Morón Miguel
Published: September 2018

El objeto de esta ponencia es comentar los preceptos que se dedican al llamado “sector público institucional” en el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público presentado en Las Cortes en el mes de mayo de 2015.
LA NOCIÓN DE SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL: APLAUSO, CRÍTICA Y DESCONCIERTO
Authors: Boto Álvarez Alejandra
Published: September 2018

1. El esfuerzo delimitador: aplauso

2. La identificación concreta: crítica

a) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones públicas

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas

c) Las Universidades públicas

3. El sector público institucional estatal: perplejidad

a) Los organismos públicos, que se clasifican en Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales

b) Las autoridades administrativas independientes

c) Las sociedades mercantiles estatales, y e) Las fundaciones del sector público

d)Los consorcios

f) Los fondos sin personalidad jurídica

g) Las Universidades públicas no transferidas
LA IGNOTA ACCIÓN DE REGRESO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA ERA DE LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA Y LA RESPONSABILIDAD
Authors: Saura Fructuoso Carlos
Published: September 2018

Sumario

1.- Contexto de la acción a analizar

2.- La acción de regreso o repetición de la Administración frente a las autoridades y personal a su servicio. Concepto y regulación actual

3.- Problemas derivados de la actual configuración de la acción

4.- La acción de regreso en los Proyectos de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

5.- Propuestas y conclusión
LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN: UNA REGULACIÓN FRAGMENTARIA, INCOMPLETA Y PERNICIOSA
Authors: Cano Campos Tomás
Published: September 2018

Análisis sobre los nuevos proyectos de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que, a partir del momento de su entrada en vigor, van a regular, entre otras muchas cuestiones, la potestad sancionadora de las Administración Públicas.
PRESENTACIÓN
Authors: Rebollo Puig Manuel
Published: September 2018

Presentación del número 2 de Documentación Administrativa
El debate sobre las diputaciónes en un escenario de reforma constitucional del titulo VIII
Authors: De la Quadra Salcedo Ferández del Castillo Tomás
Published: September 2018

El debate sobre las diputaciónes en un escenario de reforma constitucional del titulo VIII
Consejos insulares y diputaciones provinciales
Authors: Blasco Esteve Avelino
Published: September 2018

Consejos insulares y diputaciones provinciales
La provincia en las comunidades autónomas pluriprovinciales, su compatibilidad con la comarca y otras nuevas administraciones
Authors: Delgado Piqueras Francisco
Published: September 2018

La provincia en las comunidades autónomas pluriprovinciales, su compatibilidad con la comarca y otras nuevas administraciones
La articulación de un nivel local supramunicipal y la Administración periférica de las Comunidades Autónomas. El conflicto provincias-comarcas y el caso de las Comunidades Autónomas uniprovinciales
Authors: Fernando García Rubio Fernando
Published: September 2018

La articulación de un nivel local supramunicipal y la Administración periférica de las Comunidades Autónomas. El conflicto provincias-comarcas y el caso de las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
A PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM FAVOR DE CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: ASPECTOS DE UMA INCONSISTÊNCIA NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO
Authors: Ajouz Igor
Published: September 2018

A partir das reflexões teóricas propostas por Rui Cunha Martins em torno das evidências e das presunções, quanto ao déficit democrático e as violações constitucionais que as restrições probatórias potencialmente provocam, enfrenta-se o problema, detectado no ordenamento jurídico-previdenciário brasileiro, da presunção de dependência econômica em favor de cônjuges, companheiros de segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.Busca-se expor, com recurso à análise das relações familiares segundo a sociologia, as razões pelas quais se pode sustentar que a presunção de dependência econômica, erigida pelo legislador brasileiro em favor do mencionado segmento de dependentes previdenciários revela-se anacrônica e repleta de incongruências jurídicas e sociológicas, que a deslegitimam, em face das características do sistema previdenciário e da dinâmica econômica familiar contemporânea.
PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO E MUSEUS
Authors: Vieira Jamerson
Published: September 2018

O presente artigo tem por objetivo identificar a titularidade do direito de propriedade dos sítios e artefatos arqueológicos, situando-os no universo de bens que compõem o patrimônio cultural brasileiro. Uma das finalidades deste estudo consiste na análise sintética do regime jurídico a que estão vinculados e os efeitos dele decorrentes, apontando-se quais as referências normativas constantes do ordenamento jurídico pátrio a respeito da matéria, as principais etapas administrativas a serem atendidas para obtenção de um licenciamento ambiental para obras e empreendimentos potencialmente causadores de impacto ao meio ambiente, correlacionando-as com as obrigações e compromissos a serem adotados pelo empreendedor no tocante à prevenção e à diminuição dos danos arqueológicos, bem assim com a função social a ser cumprida pelos museus naquele contexto e dentro do panorama público-institucional contemporâneo.
INFRA-ESTRUTURA CULTURAL E AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: PERSPECTIVAS NO SEGMENTO DE SALAS DE EXIBIÇÃO
Authors: Junior Ronaldo Rios Albo , Reis Sérgio Lourenço Bezerra Ferreira
Published: September 2018

O artigo tem por finalidade analisar a viabilidade de um modelo de parceria público-privada voltado à criação e desenvolvimento de infra-estrutura cultural, mais especificamente a uma espécie de bem cultural que são as obras audiovisuais e cinematográficas. Trata-se da concretização de dispositivos constitucionais relacionados ao acesso à cultura, assim como um mecanismo de fomento regulatório.
PARECER NºAGU/AG-07/2010 ZONAS DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS RESTRIÇÕES DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL
Authors: Godoy Arnaldo Sampaio de Moraes
Published: September 2018

Zonas de Processamento e Exportação e Eventuais Restrições da Legislação Eleitoral.
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA: UMA NECESSÁRIA SALVAGUARDA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E DO PRINCÍPIO DA EFETIVA INTEGRAÇÃO SOCIAL
Authors: Rebouças Karinne Bentes Abreu Teixeira
Published: September 2018

O artigo discute o direito social à Educação, principalmente para as pessoas portadoras de deficiência, bem como salienta a importância da educação inclusiva nas universidades brasileiras. Ele visa, ainda, destacar a importância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetiva integração social como meios para possibilitar uma efetiva integração social, econômica, ambiental e educacional das pessoas portadoras de deficiência. Por fim, ressalta a importância das políticas públicas para efetiva integração social das pessoas portadoras de deficiência, especialmente por possibilitar um processo de mobilização social através da educação inclusiva que, no caso brasileiro, sempre foi pautado por longos períodos de absoluta indiferença governamental.
DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE ACESSO AOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS, A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 2006, E O EXERCÍCIO DE INTEGRAÇÃO CONSTITUCIONAL COM O ADVENTO DA LEI Nº 11.350, DE 2006.
Authors: Figueiredo Leonardo Vizeu
Published: September 2018

Não possui.
DO REGIME DE CONCESSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
Authors: Silva Américo Luís Martins
Published: September 2018

O direito de superfície, como direito real autônomo, temporário ou perpétuo, de fazer e manter construção ou plantação sobre ou sob terreno alheio, é um instituto jurídico incluído no campo do Direito das Coisas muito recentemente. O art. 674 do Código Civil de 1916 não o enumerava entre as modalidades de direitos reais. De maneira que este instituto só veio surgir pela primeira vez com o advento do art. 7° do Decreto-lei n° 271, de 28.02.1967, o qual ainda encontra-se plenamente em vigor, pois não há qualquer disposição legal ulterior que o tenha revogado expressamente ou com disposições incompatíveis com as suas. Posteriormente a Lei n° 10.257, de 10.07.2001 (Estatuto da Cidade) também o adotou, tendo seguido o mesmo caminho os arts. 1.369 e segs. do Código Civil de 2002, absorvendo-o com mutações. Não se trata da mesma espécie de direito previsto em legislações diferentes. O direito de superfície previsto no Decreto-lei n° 271, de 28.02.1967, tem suas características próprias, bem distintas do direito de superfície regulado pelo Estatuto da Cidade e do direito de superfície tratado no Código Civil de 2002. Assim sendo podemos com segurança afirmar que, na atualidade, existem três espécies de regime de concessão do direito de superfície, para disciplinarem a utilização, construção e plantação na superfície de terrenos: 1) o regime de concessão do direito de superfície regulado pelos arts. 21 a 23 da Lei n° 10.257, de 10.07.2001 (Estatuto da Cidade); 2) o regime de concessão do direito de superfície regulado pelos arts. 1.369 a 1.377 do Código Civil de 2002; e 3) o regime de concessão de uso de terrenos públicos ou particulares regulado pelo art. 7° do Decreto-lei n° 271, de 28.02.1967.
O INTERESSE DE AGIR NA POSTULAÇÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Authors: Fagner Rafael Maciel Jone Fagner Rafael
Published: September 2018

O presente artigo tem por finalidade aclarar alguns conceitos respeitantes ao argumento suscitado pelo INSS em determinadas demandas quando não demonstrado, pelo autor processual, um comportamento comissivo ou omissivo anterior por parte da autarquia que, dessa forma, fizesse surgir o interesse (aqui visto sob o ângulo da necessidade) daquele em obter um provimento jurisdicional de mérito. Para tanto, verificaremos se a tese levantada pelo INSS vulnera os princípios da inafastabilidade da Jurisdição e da legalidade previstos no texto constitucional, bem como traremos ao debate outras circunstâncias que poderiam conferir melhor consistência à discussão desse caso específico.
PARECER - SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
Authors: Miranda Ciro Carvalho
Published: September 2018

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS ILÍQUIDAS PROFERIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Authors: Sartori Eliana Alves de Almeida
Published: September 2018

Busca-se por meio deste artigo a análise crítica das alterações promovidas no Código de Processo Civil quanto ao reexame necessário, em especial, as inovações trazidas pelo parágrafo 2º do art. 475 que ao homenagear o princípio da celeridade e eficácia processual, provocou interpretações desastrosas à segurança jurídica.
PELA REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL
Authors: Guimarães Hudson Machado
Published: September 2018

Apesar de possuir um enorme aparato de normas que protegem a segurança e a saúde do trabalhador, o Brasil continua sofrendo com o grande número de acidentes de trabalho. Para se ter uma idéia do problema, somente no ano de 2007, foram registrados 653 mil acidentes e doenças do trabalho, entre os trabalhadores assegurados da Previdência Social.  Este artigo aborda aspectos relativos ao ordenamento jurídico que estabelece que um meio ambiente de trabalho sadio é direito fundamental do trabalhador. Aborda, ainda, as falhas existentes nas análises técnicas das causas dos acidentes de trabalho e as nefastas consequências quanto à prevenção de tais acidentes. Comenta, ainda, quanto à importância da atuação da Inspeção do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho - MPT no combate aos acidentes de trabalho. Reflete quanto às consequências das ações regressivas e suas condenações como estímulo para que os empregadores cumpram as normas que protegem os trabalhadores dos infortúnios laborais. Mostra a redução no número das sub-notificações relativas a não-emissão das Comunicações de Acidentes do Trabalho - CAT após a adoção do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP. Enfim, procura apontar medidas que provoquem a redução do número de acidentes de trabalho no país.
A QUESTÃO DO MONOPÓLIO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O SETOR POSTAL
Authors: Figueiredo Leonardo Vizeu
Published: September 2018

o presente artigo se propõe a analisar a questão do monopólio dentro dos atuais preceitos estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, face às controvérsias, doutrinárias e jurisprudenciais, atualmente estabelecidas em torno do Setor Postal. Para tanto, inicia com uma rápida apresentação da evolução Ordem Econômica brasileira, estudando as formas pelas quais o Estado brasileiro se posicionou economicamente ao longo do século XX. Ato contínuo, analisar o atual mosaico constitucional referente à Ordem Econômica, a fim de estabelecer os atuais setores de atuação do Estado, bem como a diferenciação entre a exploração de atividade econômica e a prestação de serviços públicos. Em seguida, delineia as formas pelas quais a Constituição legitima a intervenção do Estado na Ordem Econômica, apresentando, especificamente, o tratamento legado ao monopólio no atual texto constitucional para, enfim, enfrentar a questão do Setor Postal.
PARECER - BASE DE CÁLCULO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS (FC´S) INCORPORADAS JUDICIALMENTE – ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO CARGO PARADIGMA – AUSÊNCIA DE DECESSO NA REMUNERAÇÃO – MODIFICAÇÕES QUE NÃO FEREM A COISA JULGADA ANTERIOR – PRECEDENTES.
Authors: Catelli Daniel Picolo
Published: September 2018

Base de cálculo de Funções Comissionadas (FC´s) incorporadas judicialmente – alteração na estrutura remuneratória do cargo paradigma – ausência de decesso na remuneração – modificações que não ferem a coisa julgada anterior – precedentes.
JURISPRUDÊNCIA - KADI-MC 4.016: LEI QUE REDUZ E EXTINGUE DESCONTO DE IPVA NÃO ESTÁ SUJEITA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA
Authors: Lira Daiane Nogueira
Published: September 2018

kADI-MC 4.016: LEI QUE REDUZ E EXTINGUE DESCONTO DE IPVA NÃO ESTÁ SUJEITA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA
INSTITUCIONAL - A ATUAÇÃO CIDADÃ DA AGU NA REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL: CONSIDERAÇÕES ACERCA DE INSTRUMENTOS DE AÇÃO DA AGU CAPAZES DE PROMOVER O AMPLO RECONHECIMENTO DE DIREITOS SOCIAIS
Authors: Alves Adler Anaximandro de Cruz
Published: September 2018

A Atuação Cidadã da AGU na Redução da Litigiosidade Envolvendo o Instituto Nacional do Seguro social: considerações acerca de instrumentos de ação da AGU capazes de promover o amplo reconhecimento de direitos sociais
JUROS NA DESAPROPRIAÇÃO: UMA VISÃO CONCILIADORA DO NOSSO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL
Authors: Vasconcelos Daniel Roffé
Published: September 2018

.Este artigo expõe as hipóteses legais dos juros e sua aplicação na desapropriação. Traz uma abordagem histórica da aplicação dos juros na desapropriação, sob os pontos de vista normativo, doutrinário e jurisprudencial, considerando diversos posicionamentos a respeito, a natureza jurídica dos juros contemplada em nosso Direito Civil, e a garantia do princípio constitucional da justa e prévia indenização na desapropriação. Externa o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação dos juros na desapropriação, ao julgar medida cautelar na ADIN 2.332-2/DF, que analisa a constitucionalidade de diversos dispositivos da MP 1.577/98 e reedições (atual MP 2.183-56/2001).  E finalmente, propõe uma visão conciliadora do nosso Direito Civil e Constitucional quanto à incidência de juros na desapropriação.
A RACIONALIDADE ECONÔMICA E OS FUNDAMENTOS DE MERCADO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – ANÁLISE DO JULGAMENTO DO RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Authors: Santos Humberto Cunha
Published: September 2018

A partir da análise do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 09-06 – que tratou sobre as medidas de enfrentamento da crise de energia elétrica do país em 2001 – buscar-se-á discutir a perspectiva de análise econômica do Direito e sua contribuição para a efetivação de direitos previstos no ordenamento jurídico. Parte-se do reconhecimento de que não é possível discutir Direito sem correlacioná-lo com as demais ciências sociais, em especial com a Economia. Uma área exerce influência sobre o domínio da outra, e a ampliação da tradicional perspectiva jurídica auxilia o intérprete na compreensão de dilemas jurídicos de difícil solução, como a implementação de políticas públicas referentes a direitos humanos. Com a compreensão de que determinadas premissas econômicas relacionadas à escassez dos bens e de comportamentos típicos adotados no mercado é de fundamental importância para o Direito, conclui-se em prol de concepção que prestigia a função de regulação estatal.
JURISPRUDÊNCIA O PREQUESTIONAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Authors: Monnerat Fábio Victor da Fonte
Published: September 2018

O Prequestionamento Na Jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal E Do Superior Tribunal De Justiça.
LINHAS GERAIS SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO
Authors: Barros Allan Luiz Oliveira
Published: September 2018

O presente trabalho destina-se a traçar um paralelo entre o processo administrativo instaurado perante os órgãos da Previdência Social e a ordem constitucional e legal em vigor, dispondo sobre todas as fases por que passa a análise dos benefícios previdenciários, princípios aplicáveis, formas de acesso ao serviço público e condições para a formulação do pedido administrativo, produção das provas e meios recursais disponíveis para a reforma das decisões administrativas.
APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL: LC NO 51/85 E PARÂMETROS DE SUA RECEPÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO E A EC 20/98
Authors: López Éder Maurício Pezzi
Published: September 2018

O objetivo do presente artigo é estudar a recepção da Lei Complementar nº 51/85 pela Constituição de 1988, não só em relação ao seu texto originário, mas igualmente em relação às emendas supervenientes. Ao longo do trabalho, são analisados os requisitos de aposentadoria do servidor público policial, particularmente a exigência de efetiva exposição a risco ou dano à saúde e a idade mínima, bem como o cabimento de aposentadoria compulsória específica. Para tanto, abordam-se elementos de teoria constitucional, tais como a transcendência dos motivos determinantes, a recepção e a interpretação conforme a Constituição.
ANÁLISE ECONÔMICA DA CONCILIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Authors: Rodrigues Igor Fonseca
Published: September 2018

“Movimento pela Conciliação”, idealizado e promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo fomentar a transação enquanto meio de solução pacífica dos litígios. No âmbito público, destaca-se a conciliação previdenciária, responsável pela extinção de número expressivo de processos judiciais em trâmite.Todavia, constata-se que parcela relevante dos autores recusa-se a cogitar da possibilidade de conciliar com o INSS, ao argumento de que a transação implicaria sensível perda financeira.No presente artigo, através do uso de metodologia típica da análise econômica do direito, constata-se que a perda financeira decorrente da não-aceitação de proposta de acordo é potencialmente inferior à perda financeira decorrente da mora judicial em sentenciar o processo.
A PARASSUBORDINAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO: PERSPECTIVAS DE UMA RELEITURA DA SUBORDINAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
Authors: Pavione Lucas Santos
Published: September 2018

O presente trabalho destina-se ao estudo do instituto da parassubordinação, originário da Itália e representativo de um terceiro gênero entre a subordinação e a autonomia, e sua possível recepção no Direito Brasileiro. Para tanto, partimos de uma análise do clássico conceito da subordinação, enquanto elemento nuclear da relação de emprego, propondo uma ampla rediscussão e releitura de seu conteúdo diante de sua insubsistência para a caracterização das novas formas de trabalho atípicas surgidas a partir da década de 70, dentre as quais o trabalho parassubordinado. Estabelecidas as bases legais e doutrinárias do trabalho parassubordinado, procuramos propor, então, a reintegração do critério da dependência econômica como porta de entrada destas novas formas de trabalho - que já se observam na prática, conquanto carentes de regulamentação específica – para todo o sistema protetivo construído pelas normas trabalhistas
REGISTRO DE PREÇO – CONSIDERAÇÕES SOBRE O INSTITUTO E SEU CABIMENTO
Authors: Nassa Thulio Caminhoto
Published: September 2018

O artigo científico ora proposto tem por finalidade descrever o sistema denominado “Registro de Preço”, a fim de que dele possam ser extraídas algumas afirmações conceituais e certas conclusões que estejam apoiadas em premissas jurídicas mais sólidas.Nesse mister, será necessário fornecer uma visão histórica de sua positivação jurídica, para que, em ato lógico subseqüente, possamos aferir a real acepção que o Direito, hodiernamente, o concebe. A partir desta constatação, destacaremos que o registro de preço consiste num sub-procedimento, ou procedimento especial, que é utilizado para determinados casos num procedimento maior denominado licitação pública, sempre que a Administração não puder precisar, de antemão, as quantidades a serem executadas de um objeto após a conclusão do certame.Sustentaremos, destarte, que o registro de preço não tem valor em si mesmo, pois, rigorosamente, serve ao procedimento licitatório modificando-o apenas em sua parte conclusiva (ao invés de firmar um contrato típico com quantitativo vinculado, que seria a conclusão normal do procedimento, firmar-se-ia uma “ata de preços” do qual a Administração não se vincula).Nessa linha, defenderemos que a “ata do registro de preço” não constitui espécie contratual, razão pela qual não se aplicaria o regime jurídico deste, enfrentando as divergências doutrinárias em sentido contrário, e, por fim, defenderemos a ampliação de sua hipótese de incidência também quando o objeto contratado se refira à serviços.
PELATIHAN PENGELOLAAN INFORMASI YANG MEMILIKI NILAI BERITA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016
Authors: Nugraha Aat Ruchiat , Rahmat Agus , Damayanti Trie , Sani Anwar
Published: September 2018

The natural resources potential at Pangandaran has become strategic since its status as a district is definitive. Being a new district, Pangandaran has a number of challenges that must be faced in the era of free trade that is getting closer. That is, it requires qualified skills from the government officials. One of these skills is related to information management for the public. The purpose of this community service is to describe and explain how to improve the knowledge and skills of civil servants engaged in the field of information services in Pangandaran district, especially those related to information management techniques that have news value. The implementation of community service was conducted by lecture, question and answer, and simulation. The results of the activities show that state civil servants engaged in information services for the community in Pangandaran district did not appear to have sufficient knowledge and skills in terms of information management needed by the community. This is evident from the lack of information on the website in government agencies regarding the updating of activities in the district of Pangandaran. Based on our community service activities, we conclude that there has been an increase in knowledge and skills shown by the many questions and discussions of participants on how to find, manage and pack information into valuable news needed by the community. It is suggested that the implementation of community service activities should be in the form of assistance so that speakers would be able to inculcate the values of professionalism in the management of information that is important for the community in Pangandaran district through continuous capacity building and empowerment of professional civil servants in the field of communication.
La “Historia reciente” argentina como forma de Historia actual: emergencia, logros, ¿bloqueos?
Authors: Alonso Luciano
Published: September 2018

El presente artículo examina los rasgos, temas y factores políticos y memoriales que giran en torno a lo que en la tradición académica argentina se denomina “historia reciente”. Esta es entendida como una forma de referirse a una historia actual, o historia del presente, que se basa en la importancia del pasado traumático procedente del período de la dictadura militar de 1976 a 1983. El autor hace un repaso por los orígenes de ese campo de estudios a partir de la década de 1990, estudia los obstáculos previos, sus tendencias a la interdisciplinariedad y sus resultados más destacados. Asimismo, examina sus limitaciones y las posibles maneras de superarlas, acerca de las cuales plantea la necesidad de recuperar algunas de las preocupaciones que marcaron su nacimiento.
Daoism as the Philosophic Foundation of Chinese Economic Reform: a Conjecture
Authors: Romar Edward J
Published: September 2018

The reforms of Deng Xiaoping and the opening of China in the 1970s were predicated on something called “socialism with Chinese Characteristics”. Deng never explained its meaning in detail. This paper offers a conjecture suggesting that Daoism is the philosophical foundation of Chinese economic reform. Daoism is eminently Chinese and through the concepts of wu wei, yin/yang, qi and others from The Tao Te Ching, the Zhuangzi, and Pheasant Cap Master it offers the flexibility to organize markets within the Chinese context. The paper suggests how a Daoist philosophic foundation supports China’s rise both economically and politically. It concludes with the observation that China’s long term objective may be something like Zhuangzi’s and Pheasant Cap Master’s unity and that the West’s “end of history” may have past while the Chinese may have just begun.(B)y Marxism we mean Marxism that is integrated with Chinese conditions, and by socialism we mean a socialism that is tailored to Chinese conditions and has a specifically Chinese character….Socialism means eliminating poverty. Pauperism is not socialism, still less communism (Deng Xiaoping, Socialism with Chinese Characteristics [1]).…China’s rise is not the rise of an ordinary state, but the rise of a country, sui generis, a civilizational state, a new model of development and a new political discourse which questions many of the Western assumptions about democracy, good governance and human rights, and all this may usher in a wave of change unprecedented in human history. Zhang Weiwei, The China Wave [2]).
Experimental Determination of Dispersion Coefficient in Soil
Authors: Ekeleme Anthony Chibuzo , Agunwamba Jonah. C.
Published: September 2018

Unsaturated soil dispersion experiment was done using three different soil samples which includes sand, clay and silt soil. The objective of the study is to determine experimentally dispersion coefficient in soil. Each sample was gradually introduced into a fabricated iron column, having a length of horizontal column 30cm and vertical part 60.96cm. A solution of silver nitrate was allowed to pass through the vertical column down to the horizontal part. Samples of soil were collected at a constant distance of 10cm and time interval of 5mins for 60mins .The concentration of nitrate was taken at a constant distance of 10cm .This was done three times for each of the soil sample. Thereafter, the dispersion coefficient was calculated, and a regression dispersion model developed as a function of   permeability, average diameter of sieve, velocity of flow and time taken to flow. The model was calibrated and verified with experimental results and found to have a high correlation coefficient (r) of 0.943. Data obtained from the experiments were fitted into the two existing models and poor correlation coefficients of -0.529 and -0.524 were obtained respectively.