bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERKARA: IMPLIKASI PADA HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA
Authors: Agustini Shenti , Fitri Winda , Sitorus Yohannes DS
Published: November 2024

Memperoleh data penting bagi kebebasan bersama yang dijamin oleh konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal “28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang pada dasarnya bermakna bahwa negara memberikan sertifikasi kepada setiap individu sebagai komponen keistimewaan yang mereka perlukan. menyampaikan dan memperoleh data untuk menumbuhkan iklim individu dan sosial, serta mempunyai pilihan untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, dengan tetap memperhatikan keamanan informasi individu. 1Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam2Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam3Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional BatamInti dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana data diungkapkan dalam kasus-kasus umum dan dampaknya terhadap hak perlindungan dan keamanan informasi. Teknik eksplorasi ini menggunakan strategi pemeriksaan yang teratur dan sah dengan strategi yang jelas. Pengaturan pemeriksaan halal adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis perpustakaan (informasi tambahan) atau eksplorasi perpustakaan yang sah. Konsekuensi dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengungkapan data dalam kasus-kasus umum dapat dilakukan dengan mengaburkan informasi kepribadian individu. Pentingnya kamuflase atau penggelapan informasi individu sebagaimana diatur dalam “Peraturan Nomor 27 Tahun 2022” bertujuan untuk menjamin data informasi individu tidak mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam tinjauan para ilmuwan, tindakan eksekusi di pengadilan tingkat dasar tidak cukup mempertimbangkan pengaturan dalam “(Pilihan Pengadilan Tinggi) KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.” Hal ini harus terlihat dalam salah satu kasus demonstrasi kriminal yang berkualitas etis, baik nama pelaku maupun korbannya masih diungkapkan secara gamblang dan tidak dikaburkan atau digelapkan dalam kerangka berpikir pilihan tersebut. Benturan standar terjadi dalam penggunaan “Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 27 Tahun 2022”, lebih spesifiknya terdapat intrik-intrik negara yang berebut kepentingan perseorangan sehingga bisa dikatakan di dalam aturan tersebut terdapat potensi pemutusan hubungan kerja yang sah. poin, hak istimewa yang ditetapkan tidak bersifat langsung.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DAN HAMBATANNYA DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN REMBANG
Authors: Septiyanto Raskhafi Fajar , Listyarini Dyah , Saputra Arikha
Published: November 2024

Pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam suatu negara. Pedoman umum yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Rembang; 2) hambatan yang dihadapi petugas Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pelayanan publik pada perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik yang baik telah terlaksana sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, karena telah meliputi indikator pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan standar pelayanan publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Hambatan yang dihadapi terkait kendala ketika melakukan pajak lima tahunan biasanya SATLANTAS mengeluarkan surat tersebut terlalu lama dan masyarakat mengeluhkan hal tersebut. Untuk kendala sarana dan prasarana adalah kurangnya sarana dan prasarana di kantor SAMSAT yang membuat masyarakat kurang nyaman dengan suhu ruangan. Kendala pada aplikasi New Sakpole masih belum Efektif dan masih banyak masyarakat yang masih mengeluh terhadap alur prosedurnya.
MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM MERIT DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Authors: Effendy Muhammad Amin , Sukarman Hendra , Budiaman Hendi , Perdana Meisha Poetri , Rahayu Listia Putri
Published: November 2024

Penelitian ini merupakan perwujudan dari kepedulian terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara atau yang sering dikenal dengan sebutan ASN. Penulis memandang bahwa ASN masih belum sepenuhnya berkinerja baik, hal tersebut tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor mulai dari kehadiran, keluar masuk kantor pada jam kerja tanpa adanya kepentingan pekerjaan, pulang disaat jam kantor belum selesai, ketidak telitian saat bekerja dan berbagai kebiasaan kerja yang kurang baik yang akhirnya menjadi sebuah budaya kerja yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya perbaikan dengan cara peningkatan kinerja ASN dan perubahan pada budaya kerja ASN supaya tercipta kinerja yang baik sehingga melahirkan lingkungan kerja yang sehat, pemerintah dapat menerapkan sistem merit dalam peningkatan kinerja ASN dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2023  Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimana salah satu didalamnya mencakup penguatan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Pada pembahasan kali ini akan membatasi sebuah penelitian dengan pendekatan deskriptif, sehingga hanya memaparkan tentang kinerja, faktor-faktor kinerja, Manfaat penilaian kinerja, pengukuran kinerja, indikator kinerja, serta peningkatan kinerja melalui sistem merit berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang ASN.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK DALAM KANDUNGAN
Authors: Herlina Nina , Duana Rima , Rusydi Ibnu
Published: November 2024

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia berupa sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris perdata barat (Burgerlijik Wetboek) dan sistem hukum waris adat. Kita dapat memilih hukum mana yang dianutnya bagi ahli waris apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan termasuk di dalamnya hutang piutang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa  anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang perkawinan in menjelaskan anak yang sahlah yang mendapat waris dari kedua orang tuanya, anak dalam kandungan pun merupakan ahli waris yang sah walaupun ayahnya sudah meninggal. Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bagi bayi yang ada dalam kandungan ibunya sebagai ahli waris yang dipandang beragama Islam, sedangkan yang tidak beragama Islam, maka ia tidak memperoleh warisan. Di dalam Pasal 2 Ayat (1) BW yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila anak mati sewaktu dilahirkan diangap dia tidak pernah ada sebagai ahli waris (Pasal 2 Ayat (2) BW). Seorang anak yang baru lahir ketika ayahnya meninggal sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapatkan warisan ayahnya (Pasal 836 BW). Anak sewaktu masih dalam kandungan, dalam Hukum Adat dinyatakan juga mempunyai hak waris, karena dalam Hukum Adat menganut asas sistim keturunan artinya anak yang akan dilahirkan hidup mewakili kelangsungan generasi ayahnya. Sehingga asas keadilan dalam Hukum Adat tetap dijunjung tinggi, maksudnya ialah anak masih di dalam kandungan berhak menjadi ahli waris sepanjang sistim pewaris adat itu mengatur.
IMPARSIALITAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI PENAL
Authors: Sara Yuni , Wulandari Widati , Chandra Erika Magdalena
Published: November 2024

Adanya kewenangan melaksanakan penuntutan tersebut sejatinya menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga yang parsial untuk mewakili kepentingan korban tindak pidana atau negara, sementara itu, Kejaksaan bertujuan untuk menjatuhkan nestapa pada pelaku tindak pidana. Penghukuman pelaku tindak pidana merupakan prestasi bagi Kejaksaan. Pada akhirnya, kewenangan dalam melakukan penuntutan tersebut menjadi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam mediasi penal yang pada pokoknya menuntut imparsialitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mediasi penal yang memenuhi asas imparsial selaku mediator sekalipun berfungsi pula sebagai penuntut dalam sistem penanganan perkara pidana. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penerapan mediasi penal oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Perja 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan mediasi penal, apabila dilihat dari teori pemidanaan maka tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan dan /atau pencegahan telah mengalami perkembangan, dimana tujuan dari pelaksanaan mediasi penal adalah memperbaiki diri pelaku dan memulihkan hak korban. Selanjutnya, Imparsialitas dari kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mediator pada perkara pidana telah merubah posisi jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana yang merepresentasikan kepentingan korban kejahatan. Hal ini terjadi dikarenakan kejaksaan juga bertanggung jawab untuk mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PASCA KELUARNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: Purba Brian Sairado , Suseno Sigid
Published: November 2024

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 21 memberikan atribusi kewenangan baru kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pedoman beracaranya. Sebelum berlaku nya UU AP tersebut penyelesaian perkara unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), kasus (case approach), analitis (analytical approach) dan perbandingan (comparative approach). Data yang digunakan yakni data sekunder berupa studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.Terjadi conflict of norm terkait Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara penyalahgunaan wewenang tersebut. Tidak ada perbedaan substansi antara penyalagunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan, keduanya berasal dari ranah hukum administrasi negara yang kemudian di adopsi kedalam hukum pidana dengan doktrin otonomi hukum pidana. Implikasi dalam praktik pasca keluarnya UUAP tersebut adalah belum berjalan maksimal karena belum adanya persamaan perspektif dari kalangan hakim dan ahli menanggapi hal tersebut. UUAP dan PERMA tersebut sudah mengatur subjek, objek, dan prosedur nya, diundangkan nya sebuah peraturan perundang-undangan berarti sudah mengikat dan harus dijalankan sebagaimana amanat dari sebuah peraturan perundang-undangan.
ALASAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
Authors: Katimin R. Herman , Bahari Rizki Fajar
Published: November 2024

Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan pelaksana tidak menjelaskan secara spesifik alasan kepentingan umum dalam pembubaran persero terbatas sehingga dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pembatasan kriteria kepentingan umum dan mekanisme Kejaksaan RI dalam mengajukan pembubaran perseroan terbatas demi kepentingan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Pertama. apabila selama 3 tahun atau lebih kegiatan PT berdampak terhadap stabilitas perekonomian dan pembangunan bangsa dan negara serta tidak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan yang luas kepada masyarakat maka terpenuhi kriteria alasan kepentingan umum. Kedua. Permohonan pembubaran PT dapat di ajukan oleh Kejaksaaan RI selaku pengacara negara, apabila melanggar kepentingan umum kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pembubaran PT, setelah melalui analisis berbagai informasi, melakukan pemeriksaan pihak perusahan berikut dokumen, instansi perpajakan, para ahli serta dampak kerugian ekonomi dan sosial terhadap masyarakat.Kata Kunci : Kepentingan Umum; Perseroan Terbatas
К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ ВТУЛЬЧАТОГО И КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ ИЗ БРОНЗЫ НА КАВКАЗЕ
Authors: С.Н. Кореневский
Published: November 2024

В статье анализируются находки на Южном Кавказе крупных пло ских бронзовых тесел и комплексных топоров, найденных в Приереванском кладе в Армении, а также клад бронзовых тесел и кинжалов у г. Двин в Армении. Оба эти клада, вероятно, относятся к времени до формирования майкопской культуры в Предкавказье и куро-араксской культуры на Южном Кавказе. Специально уделено внимание находке глиняной литейной форме комплексного топора-молота в поселе ния Дзедзвеби в районе Болниси в Грузии. Поселение относится к культуре сиони. Хозяйственная яма, в которой была найдена литейная форма, датируется втор. пол. V тыс. до н. э. Состав металла кладов отражает использование мышьяковых бронз. Кроме того, в рассматриваемый период началось изготовление втульчатых корот кообушных топоров, один из которых был найден в Приереванском кладе. В целом рассмотренный материал позволяет ставить вопрос о влиянии традиций металло обработки племен Дунайского халколита на распространение втульчатых комплекс ных топоров на Южном Кавказе в конце V – начале IV тыс. до н. э.

The paper analyzes finds of large bronze flat axes and pick-axes in the South Caucasus, which have been discovered in the Yerevan hoard in Armenia as well as the hoard of bronze flat axes and daggers near the city of Dvin, Armenia. Most likely, both hoards date to the time prior to the period when the Maykop culture emerged in the Fore-Cauca sus and the Kura-Araxes culture appeared in the South Caucasus. The paper also focuses on the find of a clay casting mould used to produce a hammer-axe at the Dzedzve bi site in the Bolnisi district in Georgia. This site has been attributed to the Sioni cul ture. The household pit where the casting mould was found dates to the second half of the V millennium BC. The elemental composition of the hoard metal demonstrates the use of arsenic bronze. Besides, shaft-hole axes with a shortened butt one of which was included in the Yerevan hoard began to be made in this period. On the whole, the exa mined materials enable us to argue that at the end of the V – early IV millennia BC the metalworking tradition of the Danube Chalcolithic population influenced the spread of dual purpose axes in the South Caucasus.
Pairing a Global Optimization Algorithm with EXAFS to Accelerate Prediction of Lanthanide Structures in Solution
Authors: Summers Thomas , Zhang Difan , Sobrinho Josiane , de Bettencourt-Dias Ana , Rousseau Roger , Glezakou Vassiliki-Alexandra , Cantu David
Published: November 2024

Ensemble-average sampling of structures sampled from ab initio molecular dynamics (AIMD) simulations can be used to predict theoretical extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) signals that closely match experimental spectra. However, AIMD simulations are time-consuming and resource-intensive, particularly for solvated lanthanide ions, which often form multiple non-rigid geometries with high coordination numbers. To accelerate the characterization of lanthanide structures in solution, we employed the Northwest Potential Energy Surface Search Engine (NWPEsSe), an adaptive-learning global optimization algorithm, to efficiently screen first-shell structures. As case studies, we examine two systems: Eu(NO3)3 dissolved in acetonitrile with a terpyridine ligand (terpyNO2), and Nd(NO3)3 dissolved in acetonitrile. The theoretical spectra for structures identified by NWPEsSe were compared to both experimental and AIMD-derived EXAFS spectra. The NWPEsSe algorithm successfully identified the proper solvation structure for both Eu(NO3)3(terpyNO2) and Nd(NO3)(acetonitrile)3, with the calculated EXAFS signals closely matching the experimental spectra for the Eu-ligand complex and showing good similarity for the Nd salt; the better agreement with the ligand-containing structure is attributed to a less dynamic coordination environment due to the rigid ligand. The key advantage of the global optimization algorithm lies in its ability to sample the coordination environment across the potential energy surface. The structure identification process can be done with a variety of methods and generally has reduced the time required from a month to within a week.
Copper catalyzed expeditious synthesis of α-ketoamides: a review of synthesis and mechanism of reactions
Authors: Swain Sharada Prasanna , Gautam Amit , Swain Biswa Ranjan , Jethy Sonali B.
Published: November 2024

The α-ketoamides are essential building blocks for the synthesis of β-lactams and oxazolidinones. As it contains multiple reactive centers, it could be a suitable starting material for following reactions such as Michael addition reaction, Pictet–Spengler reaction, Mannich, Stetter reaction etc. There are many US FDA approved drug molecules which bear α-ketoamide moieties, such as boceprevir, telaprevir, fostemsavir, varespladib etc. Copper-catalyzed synthesis of α-ketoamides from aryl methyl ketones, aryl acetic acids, alkynes, aryl acetaldehydes, α-keto acids, α-azido ketones, and 1,3-diketo compounds have been reported. This review describes the research articles (since the year 2012) related copper-catalyzed α-ketoamides synthesis and mechanism of those reactions.
Fast Fourier Transform-Based Distribution of Relaxation Times Analysis for Efficient and Flexible Time-Domain Electrochemical Impedance Characterization
Authors: Py Baptiste , Ciucci Francesco
Published: November 2024

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is a powerful analytical technique for studying electrochemical systems, offering broad frequency range coverage and straightforward implementation. However, EIS measurements at low frequencies are limited by both lengthy acquisition times and the risk of disrupting steady-state conditions, which is a particular challenge for battery systems. While the distribution of relaxation times (DRT) method has emerged as an effective tool for interpreting EIS data and accelerating impedance acquisition, existing acquisition approaches are limited to pulse-based input signals and their linear combinations. Here, we present a novel fast Fourier transform-based DRT formulation that enables rapid EIS acquisition using arbitrary current signals. Our approach demonstrates improved DRT and impedance recovery while ensuring computational efficiency. This advancement in DRT analysis and time-based measurements opens new possibilities for fast and efficient EIS characterization.
Tax Practitioners View on Tax Compliance Regarding Crypto Assets
Authors: Khumalo Thothobela Rachel , Mafini Chengedzai
Published: November 2024

Purpose: This study aimed to examine the challenges and views of tax practitioners in South Africa regarding tax compliance in relation to crypto assets. This includes the application of the current tax legislation as well as the tax practitioner’s skills in applying the crypto assets rules.
Design/Methodology/Approach: A qualitative approach was applied to the research methodology to understand the perspectives of tax practitioners regarding tax compliance of crypto assets. The study employed a purposive, non-probability sampling technique to select nine registered tax practitioners. Semi-structured, four face-to-face interviews and five telephonic interviews were conducted with the participant’s consent to collect data.
Findings: The results reveal that tax practitioners lack the necessary knowledge to apply the legislation regarding crypto assets. Furthermore, the findings show that fear of being penalized, corruption, and government expenditure are some of the factors that affect tax compliance tax.
Implications/Originality/Value: The study recommends that the tax authority in South Africa establish webinars, seminars, workshops, and assessments for new regulatory changes, such as crypto assets. Also, it ensures that tax practitioners can practically apply new regulatory frameworks by creating simulation scenarios on e-filing.
Beyond the “Hybrid Attack” Paradigm: EU-Belarus Border Crisis and the Erosion of Asylum-Seeker Rights in Latvia, Lithuania and Poland
Authors:   Central European University, Budapest, Ancite-Jepifánova Aleksandra ,   Refugee Law Initiative, University of London
Published: November 2024

While in the recent years violations of asylum-seeker rights have been increasingly documented in EU Member States, the crisis at the EU-Belarus border has opened up a whole new chapter in this area. In response to the perceived migrant instrumentalisation by the Belarusian regime, several Member States—Latvia, Lithuania and Poland—have openly introduced long-term, far-reaching and blanket legislative measures that severely restricted the right to seek asylum and formalised pushbacks—contrary to their obligations under EU law and international refugee and human rights law. This paper approaches the topic from a comparative socio-legal perspective. Apart from a legal analysis of the Latvian, Lithuanian and Polish domestic measures, it is based on interviews with non-EU nationals affected, as well as NGO representatives, volunteers and legal practitioners who have been providing legal and humanitarian assistance to people crossing from Belarus. The paper, first, offers an overview of Latvian, Lithuanian and Polish responses to the events at the border and looks at how the relevant measures affect the non-EU nationals involved. Second, it engages with the migrant instrumentalisation paradigm, relied on by the governments to derogate from EU and international legal framework, and explores the EU-level response to the crisis. This study argues that EU’s border with Belarus has de facto become an exclusion zone where protection seekers are deprived of their right to claim asylum and continuously exposed to various types of inhuman and degrading treatment. It also demonstrates that the migrant instrumentalisation concept is problematic on multiple levels and does not correspond to the realities on the ground.
ANTHROPONYMY IN PASSIO PERPETUAE ET FELICITATIS: NAMES AND ANONYMS, SUBSTITUTE NAMES AND TABOO NAMES
Authors:   Russian State University for the Humanities, Braginskaya Nina V.
Published: November 2024

In Passio Perpetuae et Felicitatis, some characters are referred to by their names, others by substitute names or descriptively, others only by function, office or kinship etc. The article explores names in their social aspect: what they say or can say us about their bearers, and the presumed perception of names by the anonymous Narrator, who generally gives the events a symbolic meaning, and imbues the common names with a providential sound. Special attention is paid to the name “Perpetua”. The name is put in connection with the Carthaginian family of high-ranking statesmen Perpetui, who at the turn of the 2nd – 3nd centuries, who were close to Septimius Severus, the emperor of African origin. It is hypothesised that “Perpetua” is a gamonym, a cognomen received from her husband, whose reticence keeps us guessing as to its causes. The hypothesis of Perpetua’s divorce from her husband is clarified, if one takes into accout his position as a member of family close to the emperor, which is incompatible with matrimony with a Christian woman The author assumes that in “Passio” the reader is dealing with a documentary book consisting of texts by five authors. When analysing whom and how and which of the five names or leaves characters unnamed, the author of the article reveals both the peculiarities of the name choice in the individual parts (for example, in the Prologue and Epilogue only the hypostases of the Trinity are mentioned, while the Editor-Compiler gives only the names of the martyrs). And the common “strategy” of naming persons involved in the poles of the sacred: the pole of profanity (the devil, the Egyptian, the judge-consul Hilarian, the pagan deities Saturn and Ceres) and the pole of abomination (the Holy Spirit, the Lord, Jesus Christ, God, and their substitute names: Lanista, Pomponius, as well as martyrs and clerics both in mortal life and in the other world, the souls of the martyrs (late younger brother Dinocrates, whom Perpetua begged from hell). The others are described by function. With the exception of the martyrs Perpetua and Saturus, the authors of the rest of the Passio remain nameless according to this strategy. But the catechumen Rusticus, who was directly in the arena during the bestiality and who supported Perpetua, falls out of all groups. This reinforces the earlier published idea that Rusticus is the author of the description, who introduced his name by “smuggling” sphragis.
CRISIS OF SECULARITY IN THE TRANSMEDIA UNIVERSE OF “GAME OF THRONES”
Authors:   HSE University, Shteynman Maria A.
Published: November 2024

Social reality of the “Game of Thrones” is considered in this article not as a model or a kind of reconstruction of Middle Ages reality. On the contrary we argue that “Game of Thrones” as well as original “Song of Ice and Fire” should be studied through the prism of social and cultural trens of the 20th – beginning of 21st centuries. Special attention is paid to the issue of secularity and its crisis occurred on the different levels of transmedia storytelling of the “Game of Thrones”.
THE FRENCH TIGER: ON THE DEFAMATION OF CARDINAL CHARLES OF LORRAINE IN PROTESTANT LITERATURE
Authors:   Russian State University for the Humanities, Shapovalova Elena V.
Published: November 2024

This article dwells on the representation of the image of Cardinal Charles of Lorraine in a Protestant polemical literature. The pamphlet by François Hotman “Tiger of France” (1560) is taken as an example. The pamphlet directed against the “tyranny” of the cardinal. The author accuses Charles of Lorraine not only of massive atrocities and abuses, but also of striving to usurp the throne, using the position of the church hierarchy and proximity to Rome. These accusations are getting spread, remaining as a “black legend” of the House of Guise until the end of the 16th century. It is not surprising that copies of the “Tiger of France” were destroyed by government officials, and even the very fact of storing the text could be grounds for arrest in the 60s of the 16th century. This pamphlet is considered in the context of the controversy about the legitimacy of power as such, it’s religious aspect, as well as the legitimacy of a number of royal laws against the Huguenots.
INFLUENCE OF PHOSPHATE SOLUBILIZING BACTERIA ON THE METABOLIC PARAMETERS AND GROWTH OF CARROT PLANTS (DAUCUS CAROTA L.) IN KODAI HILLS OF TAMILNADU, INDIA
Authors: U. Muthuvel , B. Harinathan , K. Suresh
Published: November 2024

Daucus carota is an important vegetable which is ranked third among the succulent vegetables in world production. Excessive amount of inorganic fertilizer results in soil acidification, increased greenhouse gas (GHG) emissions, and increased eutrophication of water bodies, can be mitigated by soil amendment using PSB bio-fertilizers, which resulted in improved plant growth and productivity. In this present study, the chosen potential PSB strains Micrococcus luteus, Paenibacillus polymyxa after characterization were selected for inoculation, and the field experiment was conducted using randomized complete block design with three replications, and the influence of these phosphate solubilizers on the growth, yield and metabolism parameters were evaluated after growth of carrot plants. Both PSB strains showed higher than 180 (phosphate solubilisation efficiency), and reduced pH from 8.0 to below 6.0 indicates high phosphate solubilising efficiency, increased organic acid production, when treated with plants Carrot Test (CT) - (11-15), they tend to enhance the vegetative growth, yield and qualitative parameters of carrot plants when compared to other treatments Carrot Test (CT) - (1-5), Carrot Test (CT) - (6-10). The application of Phosphate-Solubilizing Bacteria (PSB) bio-fertilizers Carrot Test (CT) - (11-15) in combination with calcium phosphate would aid uptake of phosphorus for better crop growth and yield and under a long run would aid to substantially sustainable soil fertility.
IMPACT OF PANDEMIC SITUATION ON MICRO LEVEL ENTREPRENEUR OF DELHI
Authors: Surjan Praveen Kumar , Bhan Suraj
Published: November 2024

This research paper is about the effect of pandemic situation on the micro level entrepreneurs of Delhi. In this research paper, researcher also mapped the problem and difficulties such as social, economic as well as educational of micro level entrepreneurs faced during the pandemic situation. The pandemic situation influenced the production and income from a stop-over or even exit from the market; scaling-down output after a huge fall in demand; falling market demand and a increasing shortage of manpower; increasing expenses and decreasing revenues too. Most of the micro level entrepreneurs faced the challenges, issues and problems due to the lock-down. The unforeseen appearance of the pandemic situation imposed the interruption not only the micro levels entrepreneurs of Delhi even the entire world has been faced this crucial situation. For this research paper author executed the Structured questionnaire with the help of purposive representative sampling technique on 250 respondents. It was Survey research in nature. For the analysis of the obtained data, mixed method technique has been used in which statistical analysis techniques for quantitative analysis and Thematic formation technique for qualitative data analysis has used. The gathered data reveals that almost all the micro level entrepreneurs have been adversely affected and were facing different issues with a certain degree of loss, closing the business, very low Margin, heavy loss in the business, lack of supply of goods and marketing-related problems etc.
CONCEALED HISTORIES: LETTERS AS CHANNELS OF SUSTENTATION OF FEMALE MEMORY AND INHERITANCE IN ISABEL ALLENDE’S THE HOUSE OF THE SPIRITS
Authors: Sana Ahsan
Published: November 2024

The prime focus of this essay is the use of letters for the preservation of female memory and its legacy in the novel by the female Chilean writer Isabel Allende’s The House of the Spirits. Journals and writeups play a crucial role in preserving the experiences and memories of female characters in the novel, providing a way to sustain and transfermemory across generations. Allende’s text uses such techniques of communication that are private and personal to substantiate the lives and experiences of women, aiding to guard and forward the emotional and cultural legacy of women in a patriarchal world.
“ONE NATION ONE ELECTION”: A COMPREHENSIVE ANALYSIS
Authors: Deo Mangal
Published: November 2024

One of the main characteristics of a democratic system is the periodic holding of elections. Every five years, India conducts regular, fair elections at the national, state, and local levels, which form the foundation of its democratic system. The notion of "One Nation, One Election" (ONOE) has prompted heated discussion among India's political and intellectual elite. It noted that the election campaigns cost a lot of money and take up almost a year. The NDA government has proposed a "One Nation-One Election" plan to reduce the time and energy spent on conducting several state elections. The initiative seeks to coordinate the timing of elections for India's federal parliament and regional legislative bodies, minimizing the number of separate electoral events. Proponents say that ONOE would result in significant cost savings, decrease administrative burdens, and improve governance stability. Critics, on the other hand, highlight to the constitutional, legal, and logistical problems, as well as the possible negative repercussions on the country's federal system. The objective of this paper is to present a thorough examination of the ONOE idea, including its historical background, pro and con arguments, and consequences for the Indian democracy.
Cost-effective approach to the analysis and management of socio-economic process technological quality.
Authors: Bainev V. , Zenchuk N.
Published: November 2024

The article examines the problems of analyzing the quality of socio-economic processes from the standpoint of taking into account the level of technologies used to produce economic goods circulating in these processes. A corresponding cost-effective methodology for determining the technological quality of socio-economic processes (production, consumption, export, import, accumulation, scientific and technical activities, innovative, educational activities, etc.) is proposed. Using this methodology based on the Input-Output table system, calculations of the technological quality of production, consumption, export and import for a number of countries, including the Republic of Belarus, were carried out. Analysis of the obtained results allowed us to draw final conclusions regarding the technological competitiveness and technological security of these countries.
Assessing the development level of smart cities in China
Authors: Golovenchik G. , Qianwen Xue
Published: November 2024

A methodology for assessing the level of development of smart cities in China is presented, developed by ranking three approaches (a weighted sum of WSM criteria with equal weights, a sum of criteria combined with the EWM entropy weighing method, a combined EWM-TOPSIS method based on calculating the degree of proximity between the current situation and its "ideal" state), which made it possible to determine promising areas of their sustainable development. Among them: improving the digital literacy of residents and growing digital talents, improving smart infrastructure, improving smart management capabilities through digital technologies, growing the digital economy and creating smart industries, promoting the urban environment, and ensuring smart living.
Sistem Panen Kelapa Sawit di Sekunyir Estate, Kalimantan Tengah
Authors: Saputra Aris Adi , Sudradjat
Published: November 2024

Palm oil (Elaeis gueenensis Jacq) is an important vegetable oil in Indonesia. Palm oil productivity is influenced by various factors including harvest management. This research had specific objectives to be achieved, namely studying and understanding the management of palm oil harvesting, and analyzing the factors that influence the effectiveness and efficiency of palm oil harvesting. The research was conducted at Sekunyir estate, Central Kalimantan from February to May 2014. Data collection was obtained by direct and indirect methods. Field observations were conducted by following 8 harvesters on the Division of Labour (DOL) system and 4 harvest teams on the 1 Cutter and 2 Carrier (C1R2) system. This research concluded that changing the harvest system from the DOL system to the C1R2 system had a good impact on crop management and the productivity of the harvest team. The C1R2 system had a yield of 5-7% higher than the DOL system in obtaining ripe fruit and had a smaller number of rotten fruits which was around 2.6% compared to the DOL system which reached 8%.
Keywords: harvest efficiency, C1R2 system, DOL system, harvesting technique, labor
Condition of newborns from mothers with severe preeclampsia
Authors: Nechaev V.N. , Chernenkov Yu.V. , Eiberman A.S. , Khusainova P.A.
Published: November 2024

The aim of the work was a comparative assessment of the condition of newborns from mothers with preeclampsia, as well as the identification of risk factors, the determination of adaptive capabilities and the effectiveness of therapeutic measures. The history of the development of newborns from mothers with preeclampsia and eclampsia is analyzed. All children have been treated at the Clinical Perinatal Center of the Saratov Region for the past two years. The presented data indicate a significant increase in the number of preeclampsia in pregnant women and their negative impact on the normal psychophysical development and adaptive capabilities of newborns. The frequency of diagnosis of respiratory disorders, neurological disorders, developmental abnormalities in newborns in the aggregate indicates the need for a detailed approach to the study of the effect of preeclampsia in a mother on the health of her child. The main attention should be paid to preventive measures for the development of preeclampsia in pregnant women, diagnosis and treatment significantly reduce the incidence of newborns and increase their adaptive capabilities.
The problem of gastritis in children
Authors: Skvortsov V.V. , Baymankulov S.S.
Published: November 2024

The article shows the main types and causes of one of the most common diseases of the digestive organs, which accounts for up to 80% of stomach diseases — gastritis. In recent years, cases of diagnosis of gastritis in children have become more frequent, the role of the bacterial factor in the development of inflammation has increased — up to 90% of cases are associated with helicobacter infection. There is a tendency to a predominantly chronic course of the process, the prevalence of acute variants of the disease does not exceed 20%. The main symptoms of gastritis are indicated, showing that there are no specific symptoms for this disease. The methods of treatment of gastritis are considered and recommendations for its prevention of the disease are given.
A caracterização prosódica da correlação consecutiva no português brasileiro
Authors: Tojeira-Ramos Juan Prete
Published: November 2024

.
“Queridos filhos”: um estudo sobre a construção do ethos de Nossa Senhora de Anguera
Authors: Rocha Max Silva da , Moura João Benvindo de , Melo Deywid Wagner de
Published: November 2024

.
CREENCIAS EN SALUD Y ADHERENCIA DE PACIENTES HIPERTENSOS CONTROLADOS EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE CONCEPCION-CHILE, 1997
Authors: MENDOZA PARRA SARA , FIGUEROA FIGUEROA MARIA
Published: November 2024

El propósito de este estudio predictivo fue identificar que variables del Modelo de Creencias en Salud para la conducta de rol de enfermo, predicen la conducta de adherencia. Del Universo, 244 pacientes de los Centros de Salud Municipalizados de la Comuna de Concepción, con a lo menos 2 + años en el subprograma de hipertensión, se obtuvo una muestra de 122 pacientes (50%). Se aplicó la Escala modificada de conductas en Salud de Miller y el Cuestionario de Creencias en Salud, para medir "conducta de adherencia" y las variables predictoras respectivamente. Ambos instrumentos con alta confiabilidad estadística. Con t de Student, ANOVA y Regresión Lineal, 9 de 24 variables, tuvieron efecto sobre la adherencia (sexo, religión, actividad laboral, adaptación a la duración del tratamiento, conocimientos de la enfermedad hipertensiva, cantidad de controles y percepciones de la accesibilidad, complejidad y eficacia del régimen propuesto). Se recomienda reorientar la atención de estos pacientes con esquemas más participativos y seguir investigando la conducta de adherencia, para comprender mejor las creencias en salud que influencian la decisión de ser adherente.
FORMACION DISCIPLINARIA VISIBLE Y NO VISIBLE DE ENFERMERAS EN UN PROCESO EDUCATIVO (DES)CONSTRUCTIVO
Authors: LERCH LUNARDI VALERIA
Published: November 2024

El presente trabajo es un estudio crítico, basado en Foucault, cuyo objetivo es clarificar cómo el proceso disciplinario de formación de enfermeras ocurre describiendo las técnicas disciplinarias de la formación discursiva de este proceso. En adición a la encuesta histórica, los requerimientos semi-estructurados fueron tratados en tres cursos de enfermería en las universidades estatales de Rio Grande do Sul, con profesoras enfermeras, alumnos y enfermeras graduadas. La construcción de las categrías fue estructurado de una manera muy interesante, permitiendo demostrar que la disciplinarización de las enfermeras puede realizarse a través del medio, normalización, control de tiempo, estandarización de las técnicas, énfasis en la minuciosidad y perfeccionamiento, por la disciplina visual, disciplina de sanciones y por exámenes.
ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA HACIA EL ANCIANO
Authors: TIJERINO GARCIA SONIA BEATRIZ , ZAVALA GUTIERREZ MERCEDES
Published: November 2024

studio de tipo descriptivo y relacional, referido a la actitud del profesional de enfermería hacia el anciano, se realizó en el Servicio de Salud y Consultorios de Atención Primaria de la Comuna de Talcahuano. Como instrumento recolector de datos se utilizó la Escala de Actitudes hacia el Anciano de Tuckman y Lorge, la Escala de Grado de Insatisfacción con la vida. El análisis de los datos se hizo a través de las pruebas estadísticas "t" de student, y chi-cuadrado. De acuerdo a los resultados se concluye que:
1. Un importante grupo de enfermeras (os) muestra una actitud indiferente hacia el anciano. 2. Existen diferencias significativas entre la actitud de la enfermera (o) con la experiencia previa de haber cuidado a ancianos en su hogar.
O CONSUMO DE DROGAS LICITAS E/OU ILICITAS ENTRE OS UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE EM BOTUCATU - SP - BRASIL
Authors: DIAS ANGELO DENISE DE ANDRADE , ZAVALA GUTIERREZ MARCELO V.ANGELOTTI , DE OLIVEIRA MARCUSG. M.
Published: November 2024

El consumo de drogas lícitas y/o ilícitas y su reprecusión sobre la salud pública ha recibido creciente atención de las autoridades de salud en diversos países y organizaciones internacionales en las últimas décadas. Considerando la importancia de estudios de esta naturaleza, entrevistamos 314 estudiantes del curso de pregrado en medicina y enfermería con el objetivo de evaluar: tipo de droga usada, frecuencia del uso, motivo, edad de inicio, prevalencia por sexo y relación de entrada del joven en la Universidad. El índice de tabaquismo fue de 12% y la mayor incidencia en el sexo femenino. El consumo de bebidas alcohólicas es preocupante, pues, 71% de los entrevistados lo refieren en diferentes frecuencias de uso. Dentro de las drogas ilícitas más usadas se destacaron la marihuana y el cloroformo. En cuanto a los motivos que los llevaron al uso de una manera general, citaron la curiosidad seguida del compañerismo y persuadido por alguien. Los autores envidenciaron que el ambiente universitario no tiene un papel de realce en el sentido de influenciar los jóvenes para el consumo de drogas (cerca de 60% de los usuarios refirieron que ya las consumían antes de su ingreso en la universidad). Es importante destacar que en Brasil, los anuncios publicitarios altamente sofisticados incitan el uso de bebidas alcohólicas y tabaco. Como recomendaciones, los autores creen en la importancia de programas educacionales que actúen en la concientización de los males causados por el uso de las drogas. Así, los autores enfatizan la participación de los profesionales de salud, principalmente, en la enseñanza fundamental. Buscar la resolución de este problema significa, entre otros factores, el involucramiento de personas comprometidas y desprovistas de intereses políticos y/o económicos.
O CONVIVER COM A SÍNDROME DA IMUNODEFICIÉNCIA ADQUIRIDA: A ÓTICA DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Authors: SALOUM DE ANDRADE NÁJELA HASSAN , ROSEIRA BOEMER MAGALI
Published: November 2024

Después de convivir durante dos años junto a pacientes afectados por HIV SIDA en una unidad especializada en dicha asistencia, luego de efectuar varias revisiones bibliográficas respecto a esa temática y repensar mi trabajo cotidiano, me he propuesto estudiar el cuidado de enfermería prestado a estas personas focalizado en los profesionales que proporcionan el cuidado, de manera de comprenderlos en su forma cotidiana de tratar a esos pacientes, desvelando así cómo ese trabajo se muestra a estos profesionales y cómo afecta su existir. Para el estudio, conducido según la metodología de investigación fenomenológica, fueron realizadas diecinueve entrevistas utilizando la grabación. El análisis de los datos posibilitó la construcción de categorías temáticas, que evidencian que ese trabajo muéstrase a los profesionales, en su esencia, como importante pero cargado de dificultades; implica especial ayuda a los pacientes, lo que les desgasta en todas las esferas. Requiere opción, preparación y acompañamiento por parte de los profesionales. Los resultados reafirman los datos de la literatura en cuanto a la necesidad de que las escuelas e instituciones de salud implementen asignaturas, cursos, conferencias de manera de ayudar a los profesionales de enfermería en su trabajo con el ser humano en el proceso de vidamuerte en todos sus aspectos.
EL CUIDADO: NECESIDAD DE INVESTIGAR EN ENFERMERIA
Authors: SANHUEZA ALVARADO OLIVIA
Published: November 2024

Este artículo brinda la posibilidad de reflexionar respecto del campo de acción propio de enfermería, es decir, el Cuidado de Enfermería y sobre cuál es nuestra contribución a la sociedad como profesionales del área de la salud. Junto con ello plantea la necesidad de investigar sobre este tema, que constituye la esencia de enfermería.
AI-powered financial crime prevention with cybersecurity, IT, and data science in modern banking
Authors: Abraham Okandeji Omokanye  , Akintayo Micheal Ajayi  , Olawale Olowu  , Ademilola Olowofela Adeleye  , Ernest C Chianumba  , Olayinka Mary Omole
Published: November 2024

Financial crime in modern banking has evolved significantly with the digital transformation of financial services, presenting unprecedented challenges to traditional prevention methods. This comprehensive review examines the integration of artificial intelligence (AI), cybersecurity frameworks, and data science methodologies in combating financial crime within the banking sector. We analyze the current state of AI-powered solutions, including machine learning models, real-time detection systems, and advanced analytics frameworks that have transformed financial crime prevention. The review synthesizes findings from recent studies and industry implementations, highlighting the synergistic relationship between AI technologies and cybersecurity measures in creating robust defense mechanisms. Our analysis reveals that while AI-powered solutions demonstrate superior detection rates and reduced false positives compared to traditional methods, significant challenges remain in areas of data privacy, regulatory compliance, and system integration. The paper concludes by identifying critical research gaps and proposing future directions for enhancing the effectiveness of AI-based financial crime prevention systems. This review provides valuable insights for researchers, banking professionals, and policymakers working at the intersection of AI, cybersecurity, and financial crime prevention.