bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadits-Hadits Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah (Perspektif Mahmûd Syaltût)
Authors: Wahyudi Arif
Published: March 2021

Tema tulisan ini bukan hal yang baru dalam kajian keislaman, tapi permasalahan terkait dengannnya selalu saja terulang di tengah masyarakat sehingga penulis merasa  kajian tentang hal ini masih diperlukan, namun tentu dengan Analisa yang berbeda.   Terdapat hal yang ingin penulis dalami: 1) Gambaran hadits-hadits tentang hukman mati bagi pelaku riddah?; 2) Konstruksi hukum hadits-hadits tentang hukuman mati bagi pelaku riddah, ditinjau dari kapasitas Nabi saw., saat menyabdakan, dalam perspektif Mahmud Syaltut?Hasil penelitian ini: 1. Hadits-hadits tentang hukuman mati secara umum berkualitas shahih dan diriwayatkan dengan banyak jalur sanad. Hadits-haditnya pun dari sisi lain dapat dibagi menjadi dua macam: Pertama: Hadits qauli yang berisi tentang sabda Nabi saw. "Barangsiapa yang berpindah agama maka bunuhlah". Ada pula beberapa riwayat dengan tambahan lafad "Meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah muslimin". Kedua: hadits-hadits fi`li dari Nabi saw. tentang beberapa orang murtad yang dibunuh karena kemurtadannya disertai dengan permusuhan dan tindak kriminal. Ada pula beberapa riwayat fi`li dari sahabat yang menghukum mati beberapa orang murtad berdasarkan pemahaman mereka terhadap hadits Qauli. Namun untuk memudahkan maka pengelompokan hadits-haditsnya dilakukan dengan melihat tema haditsnya untuk memudahkan dalam menganalisa. 2. Dengan berbagai analisa disimpulkan bahwa rasulullah saw. berkapasitas sebagai seorang imam ketika menyabdakanhadits-hadits tentang hukuman mati bagi pelaku riddah. Maka hukumannya merupakan ta`zir yang berlaku temporer tergantung situasi dan kondisi, jika dipandang oleh imam riddah membahayakan negara dan akidah kaum muslim, ia berhak untuk menghukum dengan hukuman paling berat, seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib menghukum dengan cara yang paling keras yaitu membakar.
Memperkuat ’Urf dalam Pengembangan Hukum Islam
Authors: Maimun Ach
Published: March 2021

Sejauh ini, keberadaan ’urf sebagai sumber hukum Islam tidak menonjol. Padahal `urf memiliki posisi penting untuk pengembangan Islam di Nusantara yang kaya budaya. `Urf dapat menjadi pembendung kolompok yang anti terhadap tradisi lokal. Para ulama sejatinya telah berbicara panjang lebar tentang ’urf sebagai dasar hukum. Para mujtahid dan mufti disyaratkan menguasai tradisi suatu masyarakat dan cermat mempertimbangkannya. Untuk itu diperlukan upaya penguatan ‘urf dalam rangka pengembangan hukum Islam agar dapat tetap berperan di masa depan. Tujuan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu memperbaiki cara memahami dan mendudukkan nash sebagai landasan utama hukum Islam, menegaskan posisi fiqih sebagai hasil ijtihad manusiawi yang historis dan kultural, dan melakukan negosiasi antara doktrin Islam dengan tradisi sekaligus menciptakan tradisi baru sebagai wujud penerjemahan doktrin yang bersifat mutlak. (The existence of 'urf as one of sources of Islamic law is not dominant while it has an important position in the context of Islamic development in Indonesia, which is rich of culture and tradition. `Urf can be a barrier against those who are anti-local traditions. Actually, Islamic scholars have discussed a lot about ‘urf as the legal basis in the context of Islamic law. Mujtahid (experts in islamic law) and mufti (advisers on religious law) are required to be knowledgable of the traditions of a society and carefully consider them.Therefore, it is necessary to strengthen the 'urf for developing Islamic law in order to keep it playing a role in the future. In so doing, it is necessary to take several steps; improving the way to understand and place the texts of the Quran as the main foundation of Islamic law, affirming the position of Islamic jurisprudence as the result of historical and cultural human interpretation and judgement (ijtihad), and negotiating between Islamic doctrine and tradition while creating new traditions as a form of absolute doctrinal translation.
Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbâr Wali)
Authors: Kudhori Muhammad
Published: March 2021

Kasus perjodohan oleh orang tua terhadap anak perempuannya masih dijumpai di dalam masyarakat muslim Indonesia. Tak jarang, praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua justru berakhir dengan penyiksaan dhahir maupun batin kepada anak perempuan. Tulisan ini membahas apakah memilih calon suami merupakan hak perempuan secara mutlak ataukah ada campur tangan dari orang tua? Kebebasan memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan sebenarnya telah dijamin oleh Syara’. Para pelaku praktek nikah paksa biasanya menggunakan hadis: “Perawan, bapaknya yang menikahkannya.” sebagai upaya untuk membenarkan tindakannya. Namun ternyata hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis syâdz yang tertolak, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih yang memberikan kebebasan mutlak bagi perempuan untuk memilih suaminya. Seorang perempuan yang tidak mematuhi perintah orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka, karena pada dasarnya bakti kepada orang tua didasari dengan cinta dan kasih sayang, bukan keterpaksaan. (The cases of matchmaking by parents to their daughters are still found in Indonesian Muslim societies. Frequently, the practice of forced marriages committed by unscrupulous parents ended up in physical and psychological tortures experienced by women. This paper discusses whether choosing a spouse is the absolute right of women or there should be any interferences by parents. The freedom of choosing a spouse for a woman has actually been guaranteed by Syaria. The perpetrators of forced marriage practice usually use the hadith: " for the virgin, it is her father who marries her to a man " in an attempt to justify their actions. However, the hadith belongs to the category of a syâdz hadith which is rejected as it contradicts the valid narrations which give women the absolute freedom to choose their husbands. A woman who does not obey her parents' orders to marry a man she does not love is not a disobedient woman since, basically, her devotion to her parents should be based on love and affection, not compulsion)
Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila
Authors: Suhartono Slamet
Published: March 2021

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Namun, fatwa MUI merupakan sumber hukum materiil. Untuk menjadi hukum positif, maka fatwa MUI harus dipositivisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum materiil, Fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menjadi rujukan wajib. Pasal 26 ayat (3) UU 21/2008 mewajibkan Peraturan Bank Indonesia menuangkan fatwa MUI tentang prinsip syariah, Pasal 25 UU 19/2008 mewajibkan Menteri Keuangan untuk meminta fatwa MUI sebagai dasar penerbitan SBSN,  dan Pasal II angka 1 huruf a UU 1/2011 menjadikan fatwa MUI sebagai dasar atau acuan bagi penyelenggaraan kontrak derivatif syariah. Dengan demikian, fatwa MUI seolah-olah mengikat dalam hal dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan.
Kajian ‘Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Authors: Salma Salma , Burhanuddin Burhanuddin
Published: March 2021

Masyarakat matrilineal Minangkabau adalah komunitas Muslim yang unik di Sumatera Barat. Islam yang kebanyakannya mengusung ide patrilineal bertemu/berhadapan dengan adat Minang yang mengusung ide matrilineal. Pada awal abad ke-19, para peneliti telah memprediksi bahwa komunitas masyarakat matrilineal Minangkabau akan mengalami perubahan mendasar dan bahkan ada yang mengatakan punah seiring perkembangan zaman. Setelah hampir satu abad berlalu, masyarakat matrilineal Minangkabau, meskipun mengalami perubahan dan pergeseran tetapi komunitas itu masih tetap ada di tengah masyarakat dalam tradisi-tradisi matriarkhal yang hidup dan terus berkembang seperti tradisi rompak paga di Luhak Lima Puluh Kota. Dalam tradisi ini, setiap laki-laki dari luar nagari atau luhak yang ingin menikahi perempuan di Luhak Lima Puluh Kota harus membayar sejumlah uang, emas atau benda berharga lain kepada ninik mamak perempuan atas nama adat. Pada satu sisi, adat rompak paga dilaksanakan untuk memelihara eksistensi kuasa/ kewenangan mamak terhadap kemenakan perempuannya di samping mengukuhkan identitas lelaki pendatang di dalam keluarga besar calon isterinya. Pada sisi lain, ‘urf memandang rompak paga itu sebagai tradisi yang hidup dan tidak menyalahi ketentuan syari’at, logis, telah berlangsung sangat lama dan terus-menerus, serta dipraktekkan oleh umumnya masyarakat Luhak Lima Puluh Kota.(The people of matriliny Minangkabau is an unique Muslim community in West Sumatera. Islam carrying the idea of patriliny is facing with Minangkabau custom carrying the idea of matriliny. In the earlier of 19 century, many researchers have predicted that the community of matriliny Minangkabau would be basically changed and even being extinct pass through the new era. More than ten decades passed away, the community of matriliny Minangkabau, although had been changing in several way but still going forward and keeping the traditions of matriarchal which are living and growing such as tradition of rompak paga in Luhak Lima Puluh Kota. In the tradition, every man who comes from out of the nagari or Luhak Lima Puluh Kota and wants to marry a woman in the Luhak has to pay some money, gold or other property to ninik mamak (leader of the clan) of the woman in the name of adat (custom). The tradition of rompak paga is applying to keep the existence of ninik mamak authority to his nieces, beside to strengthen the identity of outsider to the big family of the bride. On the other hand, ‘urf appraised the tradition of rompak paga as a living tradition and not be in contradiction with Islamic sharia, logic and on going continually)
The Violation on Women’s Rights in the Unilateral Divorce in Sasak Community From A Feminist Legal Theory
Authors: Nimah Zulfatun
Published: March 2021

For giving legal protection to both of husband and wife, Indonesian Marriage Act 1/1974 regulate that a divorce should be done in the court. However, until recently there are many Sasak men still divorced their wives by unilateral statement only, not through trial process in the court. From a feminist legal theory perspective, the practice of unilateral divorce was susceptible to violate women’s right because empirically the living law in the community is generally formulated by male figures, using man perspective and aim for perpetuate men power. This research aims to describe and analyse the forms of violation of the rights of Sasak women who was unilaterally divorced by her husband. This research is a type of empirical legal research using qualitative approach. Primary data is taken from the subject of research, by in-depth interview technique and non-participatory observation. The result of research shows that there are four types of violation on women’s rights who are divorced by their husband, namely: a) not getting mut’ah (competation of divorce) and basic necessity during `iddah; b) not getting the settlement for mahr; c) not getting the share of community property; and d) not having certain marital status. Base on this result, it is very important to conduct a legal literacy program for Sasak community for make them  not divorce unilaterally anymore.
HUKUM MEMANFAATKAN HARTA HASIL MAKSIAT BERDASARKAN KAJIAN FIQH MAQȂSHID YÛSUF AL-QARADHȂWI
Authors: Busyro Busyro
Published: March 2021

AbstrakHarta merupakan kebutuhan setiap orang yang di dalam Islam mesti didapatkan sesuai dengan aturan-aturan yang benar. Menurut  Yûsuf al-Qaradhâwî apabila seseorang sudah terlanjur mendapatkan harta dengan cara maksiat, maka yang bersangkutan tidak boleh memanfaatkan harta itu untuk dirinya, sebaliknya harta itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umum. Pemikiran hukum ini beranjak dari adanya pertentangan antara konsep larangan memanfaatkan harta haram secara dharûriyah dan konsep larangan menyia-nyiakan harta yang juga berada dalam tingkat dharûriyah. Dengan pendekatan fiqh maqâshid al-Qaradhâwî menyimpulkan bahwa pertentangan antara dua dharûriyah yang berhubungan dengan pemanfaatan harta harus diprioritaskan kepada mafsadah yang lebih kecil dan maslahah yang lebih besar. Sehingga dengan demikian harta hasil maksiat tidak boleh dimanfaatkan oleh si pelaku maksiat karena menimbulkan mafsadah yang lebih besar pada dirinya dan tidak ada celah maslahah yang didapatkannya. Sebaliknya harta itu boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum, karena terhindar dari mafsadah dan menghasilkan maslahah. Kata Kunci: Harta, maslahah, mafsadah, dharûriyah, fiqh maqâshid Abstract Wealth is the need of everyone. In Islam, wealth must be obtained in accordance with the right rules. According to Yûsuf al-Qaradhâwî, if a person has already acquired property by means of immoral, then the concerned must not use the property for himself, otherwise the property may be used for public purposes. This legal thinking moved from the contradiction between the concept of prohibition of harnessing haram possessions by dharuriyah and the concept of prohibition of wasting the wealth which also are in the level of dharuriyah. Using fiqh approach maqashid al-Qaradhâwî concluded that the contradiction between two dharuriyah thinks associated with the use of property should be prioritized to smaller mafsadah and bigger maslahah. Thus the treasure of immoral results should not be exploited by the perpetrators of immoral because it leads to a bigger mafsadah on him and no gap maslahah he got. Instead the treasure may be utilized for the public interest, because avoid mafsadah and produce maslahah. Key word: Wealth, maslahah, mafsadah, dharuriyah, fiqh maqashid
Indigenous Sanction of Expulsion in Central Aceh District (Human Rights Perspective)
Authors: Shanty Valentina , Adwani Adwani , Yahya Azhari
Published: March 2021

Aceh Province as an Islamic Sharia Regional has culture and customs based on the values of the Quran and Hadith. For the Acehnese people, customs and laws cannot be totally separated that Acehnese customary law continues to grow until the birth of Acehnese Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Indigenous and Customary Life. In the implementation, the customary sanctions experience some obstacles due to their unwritten characteristic that made them slightly shifted by the presence of national law. As what happens nowadays in Central Aceh District which is famous with its traditional values, there found legal issues for the customary instrument (Sarak Opat) when the customary sanctions considered discriminatory and arbitrary. Therefore, the settlement of customary disputes must be in accordance with humanitarian principles prioritizing the principle of deliberation and peace although many obstacles still exist at the level of implementation because of lack of understanding by both community and customary instruments related to the implementation of customary itself.
The Study of Maqashidi Sharia Toward Maduresse Traditional Inheritance by Using System Approach
Authors: Hipni Mohammad
Published: March 2021

In traditional societies such as Maduresse who carry out religious teaching strongly, women in certain contexts are generally positioned in the lower position than men. However, in the cultural context of Maduresse inheritance, women are on the equal footing with men. Even, parents give more priority on the legacy to their daughters. The purpose of this study is to understand the phenomenon of the women position in traditional Maduresse legacy by using maqashid sharia particularly the system approach. The use of system approach aims to explain parts that influence the position of women in Maduresse traditional inheritance system and determine the legislation ratio on the legal phenomenon. This research discovers that women in Madurese society are considered not only as passive family members, but also as a symbol of honor and sustainability in Madurese family. These arguments make Maduresse’s understanding on the inheritance verses more comprehensive. Therefore, women are positioned equal with men for the legacy distribution in Madura traditional inheritance (Pada masyarakat tradisional seperti Madura dengan karakter keras memegang teguh agama, wanita pada konteks tertentu diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki. Namun, dalam konteks kewarisan adat Madura, wanita diposisikan setara dengan kaum laki-laki. Bahkan, orang tua memberikan prioritas lebih atas bagian waris anak perempuannya. Penelitian ini bertujuan memahami fenomena kedudukan wanita dalam waris adat Madura dengan menggunakan maqãshid syarĩah khususnya pendekan sistem. Analisis sistem ini diharapkan mampu menjelaskan bagian-bagian yang memengaruhi kedudukan wanita dalam sistem waris adat Madura dan mengetahui ratio legis dari fenomena hukum tersebut. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa wanita dalam masyarakat Madura dianggap tidak hanya sebagai anggota keluarga pasif, namun sebagai simbol kehormatan dan simbol keberlangsungan keluarga masyarakat Madura. Pandangan yang demikian membuat pemahaman terhadap ayat waris lebih komprehensif. Oleh karena itu, wanita diposisikan setara dengan laki-laki dalam pembagian waris adat yang dipraktikkan dalam adat masyarakat Madura)
Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017
Authors: Yuni Lilik Andar , Murjani Murjani
Published: March 2021

Allegedly, some of judge’s verdicts are gender-biased that it makes this an interesting research topic. This paper aims to observe gender sensitivity of judges’ verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts as the implementation of PERMA Number 03 of 2017 during 2017-2019. As empirical normative legal research, this study used a qualitative descriptive method as the data analysis. The findings of research are: First, judges’ verdicts, both in ṭalāq and divorce cases, in Magelang Religious Court showed very good gender sensitivity. The different condition occurred in ṭalāq divorce verdicts at Samarinda Religious Court during 2017 and 2018 although in 2019, it showed a little improvement on gender sensitivity. However, verdicts of divorce lawsuit from 2017 to 2019 did not show likewise and it was very poor in gender sensitivity. Second, in Magelang Religious Court, PERMA Number 03 of 2017 had been very well implemented whereas in Samarinda Religious Court, it did not so as there found no much differences between verdicts before issuence of the PERMA and afterward.(Beberapa putusan hakim dinilai bias gender sehingga topik ini menjadi menarik untuk diteliti. Tulisan ini ingin mengkaji sensitivitas gender dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Magelang dan Samarinda serta implementasi PERMA Nomor 03 Tahun 2017 selama 2017-2019. Sebagai penelitian hukum normatif empiris, tulisan ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Temuan penelitian adalah: Pertama, putusan hakim di Pengadilan Agama Magelang, baik dalam kasus cerai ṭalāq maupun cerai gugat, sudah menunjukkan sensitivitas gender yang sangat baik. Sementara itu untuk Pengadilan Agama Samarinda, putusan cerai ṭalāq pada 2017 dan 2018 tidaklah demikian meski ada sedikit kemajuan dalam hal sensitivitas gender pada putusan-putusan tahun 2019. Buruknya sensitivitas gender juga tampak di berbagai putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda sejak 2017 sampai 2019. Kedua, PERMA Nomor 03 Tahun 2017 sudah terimplementasi dengan sangat baik di Pengadilan Agama Magelang. Namun demikian, hal yang sama tidak ditemukan di Pengadilan Agama Samarinda sebab keberadaan PERMA tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan sebelum maupun sesudahnya)
Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java
Authors: Huda Miftahul , Hidayati Niswatul , Umami Khairil
Published: March 2021

This article reveals the negotiation model in inheritance dispute resolution among Mataraman society at East Java as a response to the high number of inheritance dispute which often becomes an acute family social problem. Conducting field research on seven families carrying out inheritance distribution process, this article classifies three models of Mataraman society’s negotiation in inheritance dispute resolution. They are negotiation using formulation of theology cum tradition, negotiation using fiqh cum tradition, and negotiation using indigenous wisdom and diversity. Among the three, the formulation of fiqh cum tradition comes as the mainstream solution and offer because it is a middle way to resolve inheritance disputes for the sake of assets unity and harmonious family relationship. It also becomes a role model for social based negotiation process for inheritance distribution in a multicultural society.(Artikel ini menggali model negosiasi dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Mataraman Jawa Timur sebagai respons atas tingginya angka sengketa waris yang muncul di masyarakat dan acapkali menjadi sengketa akut sosial keluarga. Dengan melakukan riset lapangan terhadap tujuh keluarga yang mengalami proses pembagian waris, artikel ini mengklasifikasi tiga model formulasi dalam proses negosiasi penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mataraman. Ketiganya adalah negosiasi dengan formulasi teologi agama cum adat, negosiasi dengan formulasi fiqh cum adat, dan negosiasi dengan formulasi kearifan dan keragaman lokal. Dari ketiga formulasi tersebut, model fiqh cum adat menjadi tawaran sekaligus solusi mainstream karena merupakan jalan tengah penyelesaian sengketa waris di masyarakat demi keutuhan aset dan keharmonisan hubungan keluarga. Kategori tersebut sekaligus menjadi role model atas proses negosiasi dalam tradisi pembagian waris berdimensi sosial dalam masyarakat multikultur)
KEDUDUKAN SURAT KETETAPAN PEMBERHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Soeharto)
Authors: Supraptiningsih Umi
Published: March 2021

Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta ketertiban umum. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka kedudukan SKP3 tersebut masih dapat dilakukan praperadilan.
ORISINALITAS HUKUM ISLAM (Meretas Kontroversi Seputar Kelahiran Hukum Islam)
Authors: Umar Muntaha
Published: March 2021

Salah satu problem yang masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah masalah kelahiran hukum Islam. Masalah tersebut telah memecah para ahli tersebut  ke dalam dua kubu yang bertentangan. Kubupertama berpendapat bahwa hukum Islam merupakan produksi para qadhi pada masa Bani Umayah. Argumentasiyang disuguhkan adalah bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang ahli hukum dan  memang tidak meminati bidang ini. Sebaliknya, kubu kedua berpendapat bahwa hukum Islam sesungguhnya lahir pada masa Nabi Muhaammad dan bahkan diformulasikan sendiri olehnya. Perdebatan antara kedua kubu inilah yang hendak diperlihatkan dalam artikel ini disertai argumentasi yang mendasari kubu masing-masing dan kritik yang dilancarkan oleh keduanya.
MENGENAL PRODUK BANK SYARI’AH
Authors: Sakinah Sakinah
Published: March 2021

Sejak dunia Islam berhasil bebas secara fisik dari Imperialisme Barat dan sekutunya sekitar abad XX-an, umat islam mulai berfikir dengan cara setahap demi setahap yang dilakukan oleh kalangan intelektual, tokoh ulama dan pergerakan Islam.Diantara mereka ada yang memulai dari segi ekonomi dengan cara mendirikan bank yang bebas riba atau dikenal dengan Bank Syari’ah/Bank Islam. Bank ini mulai dirintis sejak tahun 1963 diSaudi Arabiadiprakarsai oleh Raja Faisal. Disusul Malasyia (1 Juli 1963), di Mesir Bank Sosial Naser, kemudian tahun 1975 berdiri Dubai Islamic Bank dan Islamic Development Bank diprakarsai oleh OKI dan masih banyak lainnya termasuk Bank Syari’ah Mandiri Pamekasan juga Bank Muamalat di Surabaya.Bank Syari’ah/Bank Islam merupakan hal baru di dunia perbankan yang mungkin belum begitu familiar bagi sebagian masyarakat dibandingkan pendahulunya; Bank Konvensional. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila Bank Islam harus lebih ekstra memperkenalkan diri (sosialisasi) agar lebih dikenal oleh masyarakat luas terutama komunitas muslim itu sendiri meskipun Bank Islam terbuka untuk umum, muslim dan non muslim dengan cara mengenal produknya yang variatif. Tulisan ini akan membahas 2 produk Bank Syari’ah; Musyarakah dan Murabahah.
KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENILAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Authors: Susylawati Eka
Published: March 2021

Dalam melakukan pembuktian  di muka pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan fakta-fakta yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya, maupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Dan fakta-fakta  tersebut haruslah disertai dengan alat-alat bukti, yang telah ditentukan secara limitatif dalam HIR/R.Bg yakni bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam melakukan pemeriksan hakim haruslah mengindahkan alat-alat bukti tersebut di atas. Namun walaupun hakim terikat kepada alat-alat bukti, hakim juga memiliki kebebasan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangka tercapainya putusan  yang berkeadilan. Kebebasan hakim tersebut  tersebut teramat penting, karena alat-alat bukti yang ada saat ini tidak mampu lagi memenuhi perkembangan masyarakat, khususnya  dalam  pembuktian hukum acara perdata
REKONTEKSTUALISASI PEMAKNAAN JIHÂD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM
Authors: Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Published: March 2021

Resonansi istilah maupun seruan jihâd sungguh terasa lebih “menggetarkan” nurani kaum Muslim, terlebih  bagi pemeluk agama lain, daripada penggunaan kosakata lainnya yang bermakna serupa. Apalagi, jika istilah atau seruan itu diiringi dengan pekik-suara Allâhu Akbar!!! tiga kali, seolah-olah genderang perang-suci agama baru saja ditabuh dan pasukan mulai dikomando menuju the killing field. Tidak jarang, teriakan keras Allâhu Akbar pun diserupakan dengan kesiapan ber-jihâd, dalam arti berperang secara fisik melawan orang-orang yang “mempertontonkan” perilaku munkar, batil, kâfir, dan dhalim dalam segala bentuk, level, maupun konteksnya sesuai dengan klaim-persepsif kebenaran sepihak pada golongan tertentu. Dalam realitasnya, para pelaku aksi-aksi kekerasan seringkali menggunakan istilah jihâd sebagai dasar-pembenar atas tindakan yang beraneka motif. Persoalannya, apakah jihâd itu “berwajah” tunggal? Berlaku untuk semua konteks? Identik dengan kekerasan atau peperangan? Atau masih adakah ruang tersisa untuk memaknakannya kembali menurut ragam konteksnya sebagai perspektif baru yang mencerahkan dan membebaskan umat dari belenggu yang bernuansa kengerian
IJTIHÂD MUÂMALAH MÂLIYAH KONTEMPORER DI ERA GLOBALISASI
Authors: Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Published: March 2021

Ajaran Islâm beserta hukum-hukumnya dikenal sebagai shâlihun likulli zamân wa likulli makân. Dalam dimensi itulah ijtihâd muâmalah mâliyah kontemporer menjadi keniscayaan untuk diterapkan dalam menjawab problematika transaksi bisnis kontemporer pada era globalisasi ini dengan tetap berpijak pada pokok-pokok ajaran Allâh dan Rasûlullâh saw., sebagai sumber utama hukum Islâm. Artikel ini berkonsentrasi untuk mengupas problema transaksi bisnis, default payment, yang hingga saat ini marak dibahas dan didiskusikan oleh masyarakat ekonomi syarî'ah, di samping juga dibahas pemosisian ijtihâd. Contoh aktual ijtihâd kontemporer yang dilakukan oleh para pakar ekonomi Islâm dalam bidang fiqh mu'âmalah secara individual maupun kolektif adalah kasus default payment (kegagalan pembayaran). Kasus itu terjadi dalam produk pembiayaan ekonomi syarî'ah (berbasis Islâm) di institusi keuangan atau perbankan syari'ah, menarik untuk dicermati, sebagai bagian dari problema hukum ekonomik di era globalisasi. Peristiwa tentang kegagalan pembayaran angsuran yang terjadi karena nasabah mangkir-bayar atau terlambat-bayar angsuran oleh pihak bank syar'iah dikenakan penalti sebagai default payment padahal aturan semacam itu tidak dikenal, apalagi diterapkan, di bank yang berlandaskan ajaran syar’î. Default payment hanya dianut, dan karenanya terjadi dan diberlakukan, di bank konvensional.
PENCARIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM
Authors: Wardi Moch Cholid
Published: March 2021

This article aims to describe the activity of street organizing donation (an activity of organizing a donation done on the street or highway) from Islamic law perspective. This activity arises a contradiction, there has been a side support it but another side that reject it. They argue to each other to defend their own opinion. As a result, an Islamic law perspective looks urgent to ensure whether that activity is legal. The Islamic law enforcement against the argue must regard some basic grounds including geographic, social-cultural, economic motives as well as certain vertical ones. Moreover, it has to anticipate its impact on Islamic society generally and the priority of advantages better than its mafsadat. In fact, street organizing donation could come up madlarah as  it looks the act of begging that is forbidden in Islam, universally  decrease Muslims dignity, unclear law of share on the money gained. Last but not least, the concept of mosque building is not categorized dlarûrah.
MULTI LEVEL MARKETING (MLM) CNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM
Authors: Wahed Abd.
Published: March 2021

The current development of business affair demands the Muslim thinkers to purpose a respond about how it should be from the view of Islamic economy. Commercial business with the leveling method which is known as Multi Level Marketing (MLM) like CNI appears elements of bay’, an Islamic economic system of buy and sell. However, a further study , using  Islamic law establishment method, proves that there are obvious distinctions between the system of multi level marketing and Islamic economic system. This effects the differentiation of both systems in the perspective of Islamic law. Through the method of al-mashlahah , it is proved that Multi Level Marketing is greater in terms of its mafsadah than its usefulness. This argument leads to a conclusion that multi level marketing is considered illegal or haram.
DEKADENSI MORAL PEBISNIS
Authors: Sakinah Sakinah
Published: March 2021

Business realm is a field that promise the doer a large profit. Even so, it is commonly recognized that most of business  persons commit the dishonest and unfair actions. They are even careless of norm-ethic and business regulation to gain an utmost profit but provide smallest amount capital. This secular concept emerges counterfeit or fake such as unauthorized copying, reproduction, hiring, lending etc. The act of fake could be indentified in the following cases, counterfeiting cosmetic products, medical-traditional herbs mixing with white cement, illegal expiring food, gelatinized milk. These gives negative impact to the costumers economically and healthily.  Then, this article is about to discuss the moral decadence of business person, Islamic view on business, business ethic, the essence of illegal transaction in order to avoid a prohibited syara’. It includes al-akl bi al-bâthil, ribâ, gharar , al-Quran terminologies, to explain an illegal business that it is an action ofstripping anyone else’s rights by consuming an authorized (haram)things.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILARANG
Authors: Susylawati Eka
Published: March 2021

The Law Number 5 of 19991 abaut Monopoly practice and unfair bussines competition is one legal refor claims. It is hoped to be able to regulate a good bussines to build a fair competition. Beside “forbidden commitments” form, the law also regulate “forbidden activities”. The kinds of  forbidden activities are monopoly, monopsony, marketing segment control and conspiracy. In practice, the law enforcement cannot go smoothly because of multi interpretation definition of forbidden activities and bussiness competition control commission (KPPU). KPPU can only give administrative sanction. While the penal, civil law and appeal effort should be through the court. The other problem is related to the small number of KPPU members when compared to the number of bussinesses that must be controlled and spead through out Indonesia.
KONSEP SYÛRÂ DALAM PANDANGAN FIQH SIYÂSAH
Authors: Zahid Moh.
Published: March 2021

Al-Qur’ân stipulation on syûrâ, as principal law, is exceedinglyshort; the detailed ways to perform it has been absence. TheHoly Qur’ân does not persist whether the social problems mustbe determined on the basis of syûrâ, also on the matter that issyûrâ specifically applicable on government issues? Yet theProphet Muhammad saw. didn’t recommend certain outlines tobe followed. It was reflected on the method of leadersubstitution done by khalîfah after his period of time. Theprocess of substitution was merely different among one toanother. The unspecific explanation on syûrâ, takes it into aflexible, smooth and appropriate to any situation and to thewhole social problems. Consequently, the concept of al-Qur’ânon syûrâ is not identical with democracy, though its idea hashighly appreciated the major opinion as stated in democracythought.
KRITIK MATAN (Sebuah Upaya Menjaga dan Meneropong Orisinalitas Hadîts)
Authors: Wahyudi Arif
Published: March 2021

Matan critic is a critic that emphasizes to matan that comes fromneutral concept or suspicion to the validity of Hadîts from matanperspective. Many controversy of matan critic, such as when thisproblem is discussed, as soon as it will appear a blasphemy thatmeans it doubts the prophet’s utterance. Although matan critichas been done since the prophet’s friends era by comparingmatan of Hadîts with al-Qur’ân or the other Hadîts. They doubtedabout it even they refused a Hadîts that was considered ascontradiction of al-Qur’ân and the other Hadîts told by morecapable people. The ulama then covered this matan critic byusing the certain theories discussed in the study of Hadîtsdirâyah. On the other hand, many people said that matan critic isnot perfect and it needs to be functioned well.
KAWIN PAKSA (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)
Authors: Bakar Abu
Published: March 2021

Religion teaching is connected with the forms of such as thefreedom of choosing, deciding, and doing or not doingsomething in positive way. Unfortunately, the freedom oftencauses the problem in implementation, such as the freedom ofchoosing or deciding the mate that often ends in the practice offorce marriage. It is a relational problem between parents andtheir children in deciding their children’s mate because both ofthem keep their wish stubbornly that claim as their rights. Theirparents think that they has authority in deciding their mate totheir children because they think ijbar right is theirs. On theother hand, the children also think that they have the right todecide their mate by themselves. Islam protects human rights ineverything including the right to their daughter in decidingtheir mate.
TOKOH DAN PENAFSIR BERPENGARUH DALAM KARYA TAFSIR MUHAMMAD ABDUH
Authors: Tamrin Tamrin
Published: March 2021

Abstract: Muhammad Abduh is a influencing figure in religious field in the end of 19th and 20th century. He offered constructive ideas, especially in tafsîr field. The ideas is valued by some Muslim intelectual only as connecting from previously figure. Some influencing figures in  Abduh’s tafsîr are Syaykh Darwisyi in Sufisme, Sayyid Jamâl al-Dîn al-Afghânî in Logic, Jurnalism, and Science. He also interested in Imâm al-Ghazâli’s essays, al-Zamakhsyâri’s Tafsîr al-Kasysyâf, Jalâl al-Dîn al-Suyūtī’s and Jalâl al-Dīn al-Mahallī’s Tafsîr Jalâlayn, Fakhr al-Râzi’s Tafsîr mafâtih al-Ghayb, al-Nasafī’s Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta'wîl, and al-Baydhâwi’s Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl.   Key Words: Tafsîr, Abduh, al-Ghazâli, al-Nasafī, al-Baydhâwi, al-Zamakhsyâri, al-Thabari, dan Fakhr al-Râzi
REVITALISASI ENTREPRENUERSHIP DI PONDOK PESANTREN
Authors: Halimatus Sakdiyah Halimatus Sakdiyah
Published: March 2021

Abstract: Pondok Pesantren (Islamic boarding school) as the Islamic education institution is the asset of Indonesian education. It can survive in the middle of modernity to defense its existency and characteristics, it needs to develop the talent and interest of santri (Pondok Pesantren student). This development must be organized in systematic and well-programmed plan. As the agent of development, pondok pesantren becames a brigde and media to solve social economic problems in society. The research finds solutions that the role of pondok pesantren as the agent of development now become an institution that can expand a business field. An economic business that independent, well established that revitalizes entrepreneurship. The objective is to overcome the problem of poverty and inadvertently as the impact by the subordination of Muslim in economis and business field. Santri is the pioner to create a business condition that can hold up the development of Indonesian economic Key Words: revitalisasi, entreprenuership, pondok pesantren dan agent of devolepment
PEMIKIRAN TAFSÎR MESIR MODERN J.J.G JANSEN (Telaah atas Karya J.J.G.Jansen The Interpretation of The Koran in Modern Egypt)
Authors: Abu Bakar Abu Bakar
Published: March 2021

Abstract: Jansen is a researcher that classifies the work of interpretation (tafsîr) into: firstly, an interpretation adopting a modern science but not oppose against the holy Quran, it is called tafsîr  al-‘ilmî. Secondly, an interpretation that is designed to help reader understand the holy Quran or philological interpretation (al-tafsîr  al-lughawî). Thirdly, an interpretation dealing with the Muslim deed and it is called practical interpretation (tafsîr  al-adabî al-ijtimâ’î). Jansen is about to display a short description that covers the answers of explanation inadequacy of the previous researchers’ studies. He mainly clarifies  the history of interpretation and western studies on interpretation developing in Islamic world. As a matter of fact, Jansen’s view is majorly a kind of beginning critical of his attention on interpretation. He focuses the research object on the interpretation of Muhammad Abduh, then he compares it to the other intrepretations that are considered up to standard to be classified into his work of interpretation.   Key Words: al-Qur’ân, tafsîr, dan Jansen
MENGGUGAT NALAR FIQH PESANTREN
Authors: Bahwi Habibullah
Published: March 2021

Fiqh merupakan produk ijtihâd yang digali dari al-Qur’ân,Hadîts, ijmâ’ dan qiyâs. Dalam proses penggaliannya, fiqhmenggunakan metodologi ushûl fiqh sehingga menghasilkanketetapan hukum Islâm yang didasarkan pada otoritas nash dankekuatan nilai-nilai tujuan syara’, yaitu mendatangkankemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Namundemikian, fiqh pesantren –pada tulisan ini mendapat kajiankhusus– merupakan salah satu produk fiqh masyarakatpesantren yang terlahir dari nalar perspektif mereka yangsangat verbalistik dan tercerabut dari dari akar metodologisnya.Karena itu, proses penggaliannya perlu dikembalikan padaidealisme pembentukan fiqh yang sesungguhnya agar menjadiproduk fiqh yang dapat menyelesaikan problematika umatsecara universal sertat menjawab tuntutan zaman dan teknologi.
KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN KASUS KDRT DI PENGADILAN AGAMA
Authors: Musawwamah Siti
Published: March 2021

Keterlibatan kaum perempuan (isteri) dalam penyelesaiankasus KDRT yang berujung pada pengajuan perceraian diPA, baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak,merupakan ikhtiar untuk mendapatkan keadilan dankesetaraan. Berdasarkan analisis pada 24 berkas putusan,diperoleh temuan penelitian bahwa perempuan korbanKDRT yang mengajukan cerai gugat hanya mendapatkankeadilan memutus mata rantai/siklus kekerasan yangmenimpa dirinya dan anak-anaknya setelah perkawinannyadinyatakan putus. Mereka tidak mendapatkan keadilanyang lain, seperti jaminan pemenuhan hak-hak pascaperceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya. Padaposisi itulah isteri tidak mendapatkan hak kesetaraannyakarena dia “harus” menanggung pemenuhan hak-hak anakyang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Sebaliknyabagi suami (ayah) akan terbebas/membebaskan diri secarahukum dari kewajiban memenuhi hak-hak isteri dan anak.Sementara itu, pada putusan cerai talak, justeru perempuankorban menampakkan keberdayaannya menuntut keadilandan kesetaraan bagi dirinya dan anak-anaknya dengankeberaniannya/keberhasilannya mengajukan gugatanrekonvensi berupa tuntutan pemenuhan hak-hak pascaperceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya.Dengan demikian putusan penyelesaian kasus KDRT secarakeseluruhan masih belum merefleksikan keadilan dankesetaraan bagi kaum perempuan bekas istri, sehinggadiperlukan perjuangan yang terus-menerus tidak saja olehkaum perempuan melainkan oleh semua pihak termasukpara hakim dan terutama oleh kaum lelaki secara sinergis.
ORIENTASI PEMIKIRAN ULAMA’ NU (Jender dalam Perspektif Ulama Skriptualis dan Subtansialis di NU Cabang Sumenep)
Authors: Jazuli Moh.
Published: March 2021

Semenjak akhir abad ke 18 atau awal abad ke -19 Masehi telahtumbuh perjumpaan intensif antara dunia Islam dan duniaBarat. Pada periode ini, kaum Muslim harus menghadapipilihan yang sangat dilematis, antara keinginan untukmenjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dengan kebutuhanmengikuti gagasan-gagasan modern. Ini kemudianmelahirkan corak pemikiran skriptualis dan substansialis.Melalui topik jender, kedua corak pemikiran ini juga terjadi dikalangan ulama’ NU Cabang Sumenep. Secara ideologis,keduanya berbeda karena metode pemaknaan merekaterhadap teks ajaran Islam juga berbeda. Sedangkan secarasosiologis, keduanya berbeda dalam memandang fenomenasosial yang berkembang. Dalam hal jender, ulama’ skriptualisberpegang teguh kepada ketidakbolehan perempuan menjadipemimpin berdasarkan atas ayat al-Qur’ân dan Hadîts.Sedangkan kalangan ulama’ substansialis meneguhkankebolehan perempuan untuk memegang jabatan publik. Inididasarkan atas pemaknaan substansial terhadap al-Qur’ânsurat al-Nisâ’: 34 dan hadîts Nabi.
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN WAKAF TUNAI
Authors: Haryanto Rudy
Published: March 2021

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapibangsa ini, dan ternyata tidak mudah untuk diatasi.Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahamanmengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yangoperasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat.Strategi tersebut harus menyentuh pendekatan ekonomi mikrodan makro, langsung dan tidak langsung, yang dilakukansecara simultan dan berkelanjutan, dan hal ini dapatdilakukan apabila kita bisa memberdayakan wakaf tunai.Wakaf tunai bertujuan menghimpun dana abadi yangbersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkanbagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat.Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkandan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usahayang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapatdimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secarakeseluruhan.
ISLAM WAHIDIYAH (Ajaran dan Pengamalan Shalawât Wahidiyah dalam Mainstream Islam Masyarakat Madura)
Authors: Zahid Moh.
Published: March 2021

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang pokok-pokokAjaran Wahidiyah yang berintikan upaya untuk taqarrub ilaAllâh (pendekatan diri kepada Allah) melalui pengamalanShalawât Wahidiyah karya KH. Abdoel Madjid Ma’ruf,pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Ciri khas ritualpengamalan Shalawât Wahidiyah adalah tangis dalammujâhadah (kesungguhan), nidâ’ (panggilan-menyeru) denganberdiri menghadap empat arah, tasyaffu’ (permohonan syafaat),dan istighrâq (pemusatan pikiran dan perasaan kepada Allah).Pada aspek Ajaran Islam Wahidiyah tidak ditemukan aqîdahyang secara menyakinkan bertentangan dengan syarî'ahmeskipun sebagian kiai mempersoalkan keabsahannya.Sedangkan pada aspek pemahaman dan pengamalannyaditemukan ada penyimpangan dari pokok Ajaran Wahidiyahdan oleh sebagian kiai dan pemuka masyarakat dianggap telahmembahayakan dan bertentangan dengan syarî'ah baik aqidah,amaliyah dan khuluqiyah serta dipandang meresahkanmasyarakat dari sisi ritual pengamalan ajaran maupunterhadap keharmonisan praksis keberagamaan.
MEDIASI SEBAGAI UPAYA HAKIM MENEKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
Authors: Yono Adi
Published: March 2021

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA nomor 1tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari proses beperkara di pengadilan. Berkenaandengan pelaksanaan PERMA nomor 1 tahun 2008 diPengadilan Agama Bangkalan, jika ada para pihak yangberperkara, hakim berupaya melakukan upaya damai danmewajibkan pada para pihak untuk melakukan proses mediasi.Pengadilan agama juga memberikan keleluasaan kepada keduabelah pihak untuk menentukan mediator. Mediator yangberasal dari lembaga mediasi, advokat, atau individu harusmempunyai sertifikat mediasi dari Pengadilan AgamaBangkalan. Secara formal hakim mediator Pengadilan AgamaBangkalan memfasilitasi para mediator selama dua pekan (15hari) atau lebih, jika para pihak menghendaki perpanjanganmediasi sampai 40 hari. Namun demikian, model kerja mediasihampir mirip dengan bentuk nasihat dan penggalian datamasalah, tanpa melaui konsep yang matang, sebagaimanatahapan teori mediasi.
FIQH IKHTILÂF PERSPEKTIF HASAN AL-BANNÂ
Authors: Asyari Mohammad Bashri
Published: March 2021

Perbedaan pendapat dalam furu’ yang pada masa generasiawal dipandang sebagai keluasan ajaran Islam dalamperjalanan sejarahnya berubah menjadi faktor kefanatikanterhadap pendapat madzhab tertentu, dan menjadi pemicukeretakan ukhuwah Islamiyah. Tulisan ini akan memaparkandan menganalisis pandangan Hasan al-Bannâ yang terkaitdengan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalampersoalan yang menyangkut masalah furu’iyah saja yangdimuat dalam dua puluh kaidah pemahaman tentang Islamyang dikenal dengan al-ushûl al-isyrîn, terutama dasar keenamdan kedelapan yang terkait langsung dengan fiqh ikhtilâf. Dalamdasar pemikiran keenam dapat ditarik dua hal penting yangterkait dengan fiqh ikhtilâf, yaitu rambu- rambu yang menjadiacuan dalam menyikapi perbedaan pendapat dan adab sopansantun terhadap para ulama pendahulu kita. Sedangkan, dasarpemikiran kedelapan berisi pernyataan bahwa perbedaan yangmenjadi fokus al-Bannâ adalah dalam masalah yang bersifatfuru’iyah dan bukan persoalan aqîdah dan hukum yang bersifatfundamental.
PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Authors: Susylawati Eka , Abadi Moh. Masyhur , Mahmud M. Latief
Published: March 2021

Pada umumnya dalam perkara cerai talak selain memutusperkara pokoknya, pengadilan agama juga mewajibkanuntuk membayar nafkah pada istri dan anak. Hal initernyata berbeda dengan penerapan putusan, karenapemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik.Pada sebagian perkara pasca perceraian, istri tidakmendapatkan nafkah walaupun hal tersebut sudah diputusoleh pengadilan. Karenanya, ada 2 (dua) fokus dalam kajianini, yakni bagaimana pelaksanaan putusan nafkah istri pascaputusan cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan danbagaimana penyelesaian jika nafkah tidak dilaksanakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkahistri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasandiakumulasi dengan tuntutan lain, misalnya harta bersamadan perwalian anak. Sebagian suami membayar nafkahsebelum melakukan ikrar talak. Majelis hakim akan menundapelaksanaan ikrar talak bagi suami yang belum membayarnafkah kepada istri sampai 6 bulan. Namun, jika dalam 6bulan tidak dapat direalisasikan, maka secara yuridispengadilan agama tidak dapat menghalangi suami untukmengucapkan ikrar talak, walaupun belum membayarnafkah kepada istri.