bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS PENDAPATAN DAN TITIK IMPAS AGROINDUSTRI GULA KELAPA
Authors: Hendarto Andi , Soetoro Soetoro , Perdani Cecep
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan agroindustri gula kelapa per satu bulan proses produksi di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, (2) Besarnya titik impas agroindustri gula kelapa per satu bulan proses produksi di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan denganmetode survai di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Sampel diambil sebanyak 35 orang perajin gula kelapa dari jumlah anggota populasi sebanyak 350 orang perajin dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode tabulasi, sedangkan analisis biaya, penerimaan, pendapatan dan titik impas dianalisisdengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Besarnya biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan oleh perajin gula kelapa yang berada di Desa Sindangasih sebesar Rp 1.521.175,59. 2) Besarnya penerimaan rata-rata yang diperoleh perajin gula kelapa adalah sebesar Rp 2.415.214,29 dan besarnya pendapatan yang diperoleh perajin gula kelapa adalah sebesar Rp 894.038,70 dalam satu bulan proses produksi. 3) Besarnya titik impas nilai penjualan agroindustri gula kelapa per satu bulan proses produksi sebesar Rp 305.591,09, titik impas volume produksi sebesar 35,95 kilogram dan titik impas harga sebesar Rp 5.355,61 per satu bulan proses produksi. Kata kunci : Gula Kelapa, Pendapatan, Titik Impas
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI PADA USAHATANI PADI SAWAH
Authors: Carkini Carkini , Rochdiani Dini , Yusuf Muhamad Nurdin
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi luas lahan, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja secara simultan dan parsial terhadap produksi pada usahatani padi sawah di Kelompoktani Bumi Luhur Desa Indrajaya Kecamatan Salem KabupatenBrebes. 2) Efisiensi ekonomis penggunaan faktor-faktor produksi luas lahan, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja pada usahatani padi sawah di Kelompoktani Bumi Luhur Desa Indrajaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus di Kelompoktani Bumi Luhur Desa Indrajaya Kecamatan Salem KabupatenBrebes. Pengambilan sampel ditentukan dengan total sampling pada seluruh anggota Kelompoktani Bumi Luhur Desa Indrajaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes yang berjumlah 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Besarnya koefisien korelasi (R) adalah 0,957 atau 95,7 persen artinya hasil produki usahatani sawah sebesar 95,7 persen dipengaruhi oleh lahan, benih,pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Sisanya sebesar 4,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Secara parsial faktor produksi benih berpengaruh signifikan terhadap produksi, sedangkan luas lahan, pupuk, pestisida dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. 2) Penggunaan faktor-faktor produksi luas lahan, benih, pupuk, dan pestisida pada usahatani padi sawah di Kelompoktani Bumi Luhur Desa Indrajaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes belum efisien, sedangkan faktor produksi tenaga kerja tidak efesien. Kata kunci : Efisiensi, Faktor Produksi, Padi Sawah
DAMPAK SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SLPHT) TERHADAP TINGKAT PENERAPAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT) PADA USAHA TANI PADI SAWAH (Oryza Sativa L.)
Authors: Zakil M Asep Dudu , Rusman Yus , Yusuf Muhamad Nurdin
Published: June 2017

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Dampak Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Terhadap Tingkat Penerapan Teknologi Pengendalian HamaTerpadu (PHT) Pada Usaha Tani Padi Sawah (Oryza Sativa L.). Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus pada Kelompoktani Raksa Bumi III Desa SindangsariKecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Sampel penelitian diambil seluruh populasi merupakan pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif, dalam arti sampel yang terpilih tidak didasarkan semata-mata pada keinginan si peneliti sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yangsama (acak) untuk terpilih sebagai sampel. (probability sampling) yaitu sebanyak 50 orang yang tergabung dalam kelompok tani Raksa Bumi III. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan teknologi padausahatani padi sawah (Oryza Sativa L.) di Kelompok Raksa Bumi III termasuk dalam kriteria tinggi dengan dampak nyata terhadap tingkat penerapan teknologi PHT pada usaha tani padi sawah (Oryza Sativa L.), karena berdasarkan hasil perhitungan χ2 hitung yang diperoleh sebesar 48,02 ternyata lebih besar dari nilai kritis χ2 pada α = 0,05 (3,841). Tingkat penerapan teknologi PHT yang dicapai sebagianbesar responden sebelum mengikuti SLPHT termasuk kedalam kategori rendah, dan setelah mengikuti SLPHT mencapai kategori tinggi terutama pada teknis budidaya tanaman sehat dan pembudidayaan fungsi musuh alami pada tanaman padi sawah (Oryza Sativa L.) Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), dilaksanakan pada kelompok tani Raksa Bumi III di Desa SindangsariKecamatan Kawali Kabupaten Ciamis memberikan dampak positif yang nyata terhadap penerapan tingkat teknologi PHT pada usahatani padi sawah (Oryza Sativa L.)Kata kunci : Tingkat Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
ANALISIS TITIK IMPAS PADA USAHATANI PADI ORGANIK
Authors: Kurnia Predi Nanda , Rusman Yus , Noormansyah Zulfikar
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya : (1) Biaya yang di keluarkan dalam usahatani padi organik per hektar per satu musim tanam di Desa Sukanagara, (2) Pendapatan dalam usahatani padi organik per hektar per satu musim tanam di Desa Sukanagara, (3) Titik impas dalam usahatani padi organik per hektar per satu musim tanam di Desa Sukanagara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai, dengan mengambil kasus di Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Jumlah responden diambil sebanyak 30 orang dari populasi 600 orang petani dengan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa :1. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam usahatani padi organik per hektar per satu musim tanam di Desa Sukanagara adalah sebesar : Rp. 20.724.463,16,-2. Besarnya pendapatan pada usahatani padi organik per hektar per satu musim tanam di Desa Sukanagara adalah sebesar : Rp. 7.484.995,61 ,-3. Besarnya titik impas pada usahatani padi organik per hektar per satu musim tanam di Desa Sukanagara adalah sebagai berikut : Nilai penjualan (BEP np) adalah Rp. 3.080.697,04 ,- Titik impas volume produksi (BEP vp) adalah sebanyak 238,10 kilogram. Titik impas luas lahan (BEP LL) adalah seluas 0,05 hektar.Kata kunci : padi organik, titik impas
ANALISIS TITIK IMPAS USAHATANI JAMUR TIRAM (Pleurotus ostreatus)
Authors: Prasetya Yoga , Herdiansah Dedi , Herdiansah Dedi , Wibowo Slamet Budi , Wibowo Slamet Budi
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan dari usahatani jamur tiram (Pleurotus ostreatus) per satu musim tanam di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar; dan (2) Besarnya titik impas usahatani jamur tiram (Pleurotus ostreatus) per satu musim tanam di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada petani jamur tiram di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Pengambilan sampel dilakukan dengan sensus, dan analisis data menggunakan analisis biaya, penerimaan, pendapatan dan titik impas/Break Even Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Besarnya biaya yang dikeluarkan (biaya tetap dan biaya variabel) dari usahatani jamur tiram per satu musim tanam di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar adalah rata-rata sebesar Rp. 10.659.363,83. Rata-rata produksi usahatani jamur tiram yang dicapai oleh responden sebanyak 1.337 kilogram per satu musim tanam. Adapun harga jual jamur tiram berkisar rata-rata Rp. 9.800,00 per kilogram. Maka penerimaan rata-rata sebesar Rp. 13.123.500,00 per musim tanam, sehingga pendapatan rata-rata sebesar Rp. 2.464.136,17 per musim tanam. Besar BEP pada usahatani jamur tiram di Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman Kota Banjar yaitu BEPnp sebesar Rp. 6.221.485,58 dan BEPvp 634,85 kilogram dengan BEPh sebesar Rp. 7.972,60 per kilogram sedangkan BEPLL 88,19 m2 agar usahatani jamur tiram yang dijalankan tidak untung dan tidak rugi dalam satu musim tanam.
ANALISIS USAHA AGROINDUSTRI GULA KELAPA
Authors: Muhroil Muhroil , Rochdiani Dini , Pardani Cecep
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan pada agroindustri gula kelapa per bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar. 2) Besarnya R/C pada agroindustri gula kelapa per bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk suatu kasus pada perajin gula kelapa di Kecamatan Langensari Kota Banjar. Pengambilan sampel ditentukan dengan simple random sampling, penentuan sampling lokasi dilakukan dengan metode purposive sampling, dan analisis data menggunakan analisis biaya, penerimaan, pendapatan dan R/C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Rata-rata besarnya biaya total Rp 1.128.818,10, penerimaan Rp 2.461.714,29 dan pendapatan Rp 1.332.896,19 pada usaha agroindustri gula kelapa kimia per bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar. Berdasarkan analisis imbangan Penerimaan dengan Biaya (R/C) pada usaha agroindustri gula kelapa kimia per bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah rata-rata sebesar 2,18. Artinya apabila biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1,00 maka diperoleh penerimaan sebesar Rp 2,18 dan pendapatan sebesar Rp 1,18. Maka usaha agroindustri gula kelapa di Kecamatan Langensari Kota Banjar layak untuk diusahakan.
ANALISIS RENTABILITAS DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA AGROINDUSTRI GULA KELAPA
Authors: Hermanto Hermanto , Sudjaya Dedi Herdiansah , Hardiyanto Tito
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Besarnya biaya, penerimaan, dan pendapatan pada agroindustri gula kelapa dalam satu kali proses produksi, (2) Besarnya nilai rentabilitas pada agroindustri gula kelapa dalam satu kali proses produksi, (3) Besarnya penyerapan tenaga kerja pada agroindustri gula kelapa dalam satu kali proses produksi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode survai, dan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling). Responden yang diambil sebagai sampel sebanyak 31 orang yaitu 15 persen dari seluruh perajin gula kelapa dengan jumlah anggota populasi sebanyak 208 orang. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan analisis dilakukan dalam satu kali proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari rata-rata bahan baku nira kelapa sebanyak 40,06 liter menghasilkan gula kelapa sebanyak 9,7580645 kilogram dalam satu kali proses produksi, dan diketahui bahwa (1) Besarnyabiaya produksi rata-rata Rp. 78.711,932, besarnya penerimaan rata-rata Rp. 97.580,645, sehingga besarnya pendapatan rata-rata Rp. 18.868,713. (2) Besarnya nilai rentabilitas agroindustri gula kelapa dalam satu kali proses produksi adalah 23,97 persen, artinya rata-rata kemampuan agroindustri gula kelapa untuk menghasilkan laba adalah sebesar 23,97 persen dari modal yangdikeluarkan dalam satu kali proses produksi. (3) Besarnya penyerapan tenaga kerja dalam agroindustri gula kelapa yang ada di Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap adalah sebesar 6,91 persen atau 416 orang dari seluruh jumlah angkatan kerja.Kata kunci : rentabilitas, penyerapan tenaga kerja, agroindustri, gula kelapa
ANALISIS USAHATANI JAGUNG (Zea Mays L)
Authors: Apriani Ade Epa , Soetoro Soetoro , Yusuf Muhamad Nurdin
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) besarnya biaya dan pendapatan usahatani jagung dalam satu kali proses produksi, (2) besarnya R/C usahatani jagung dalam satu kali proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan mengambil kasus di Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik penarikan sampel acak sederhana sebanyak 20 persen dari 158 orang, yaitu 32 orang petani. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Besarnya biaya total (Total Cost) pada usahatani Jagung per hektar per satu kali musim tanam di Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar Rp 7.940.123,05,- yang terdiri dari biaya tetap (Fixed Cost) sebesar Rp 158.253,96,- dan biaya variabel (Variabel Cost) sebesar Rp 7.779.675,47,-. Sedangkan nilai penerimaan sebesar Rp 12.000.000,- sehingga didapat nilai pendapatan sebesar Rp 3.551.903,90,-. Besarnya nilai R/C ada usahatani Jagung per hektar per satu kali musim tanam di Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya adalah 1,51. Artinya setiap Rp 1,- biaya yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,51,- dan pendapatan sebesar Rp. 0,51. Kata kunci : usahatani jagung
HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI PETANI DENGAN PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) MELATI
Authors: Nurahman Ivan Sayid , Rusman Yus , Noormansyah Zulfikar
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Tingkat faktor sosial ekonomi anggota Kelompok Wanita Tani Melati, 2) Tingkat partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani Melati, 3) Hubungan tingkat faktor sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani Melati di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Penarikan sampel dilakukan dengan mengambil seluruh (sensus) anggota populasi wanita tani pada Kelompok Wanita Tani Melati dengan jumlah anggota sebanyak 31 orang. Untuk mengetahui tingkat faktor sosial ekonomi petani dan tingkat partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani Melati di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dibagi ke dalam 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah serta dilakukan analisis secara deskriptif. Sedangkan untuk menentukan interval masing-masing kategori dilakukan perhitungan menurut Sudjana (2005). Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan rumus koefisien Korelasi Rank Spearman dan untuk menguji hipotesis secara simultan digunakan rumus Koefisien Konkordans Kendall, dengan menggunakan software SPSS versi 23.0. Hasil dari penelitian ini adalah :1. Tingkat faktor sosial ekonomi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis termasuk kategori sedang yaitu dengan nilai rata-rata 36,03 diukur dari tingkat pendidikan, pendapatan per bulan, tingkat kekosmopolitan, tanggungan keluarga, kepemilikan kekayaan, dan jenis pekerjaan. Hasil pengukuran dari indikator faktor sosial ekonomi tersebut adalah sebagai berikut, tingkat pendidikan masuk dalam kategori rendah, pendapatan, tanggungan keluarga dan tingkat kekosmopolitan masuk kategori sedang, pemilikan kekayaan dan jenis pekerjaan masuk dalam kategori tinggi.2. Tingkat Partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis termasuk kategori sedang, dengan nilai rata-rata mencapai 34,22. Sedangkan partisipasi dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan termasuk kategori sedang. Pada tahap pelaksanaan dan pengambilan manfaat termasuk kategori tinggi. Pada tahap evaluasi termasuk kategori rendah.3. Secara parsial, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kekosmopolitan, jumlah tanggungan keluarga, pemilikan kekayaan dan jenis pekerjaan mempunyai hubungan positif yang tidak nyata dengan Tingkat Partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati. Secara simultan terdapat hubungan positif yang sangat nyata antara faktor sosial ekonomi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati dengan Tingkat Partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati.Kata Kunci : Faktor sosial ekonomi pertanian, Partisipasi, KWT
KAJIAN AKTIVITAS ANGGOTA KELOMPOK DALAM PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN (Studi Kasus pada Kelompok Lumbung Pangan Jambesari di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)
Authors: Yuroh Fitri
Published: June 2017

Upaya memaksimalkan agar pencapaian Program Kelembagaan Lumbung Pangan tersebut berhasil, diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, salah satu upaya tersebut melalui kegiatan pembinaan bagi Kelompok Lumbung Pangan. Dengan demikian pelaksanaan program tersebut diharapkan Kelompok  Lumbung Pangan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas anggota kelompok dalam pengembangan lumbung pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus pada Kelompok Lumbung  Pangan Jambesari di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, jumlah anggota 25 orang sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa aktivitas Kelompok Lumbung Pangan berada pada kategori tinggi.
ANALISIS RANTAI PASOKAN KOMODITAS FLORIKULTURA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Authors: Ayesha Ivonne
Published: June 2017

Penelitian ini dilakukan di Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan menggunakan metode survei, dengan pendekatan desk research terhadap kajian lapangan. Objek penelitian adalah pelaku agribisnis florikultura dari hulu sampai hilir yang berada dalam rantai pasokan. Hasil wawancara dan observasi tentang fenomena kajian lapangan dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis dijadikan dasar untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti secara objektif tentang agribisnis florikultura. Model rantai pasokan agribisnis florikultura, memiliki dua aliran, yaitu aliran produk dan aliran uang. Aliran produk berupa bunga pot dan bunga potong, sedangkan aliran uang adalah perpindahan uang mulai dari konsumen samai pada pelaku paling hulu dalam sistem rantai pasokan florikultura. Terdapat tiga rantai pasokan dalam agribisnis florikultura, baik bunga pot maupun bunga potong. Panjangnya rantai pasokan tersebut, menyebabkan perbedaan harga (margin) antar harga produk yang diterima petani (produsen) dengan harga yang dibayarkan konsumen memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kondisi ini disebabkan pasar produk bunga tidak terstruktur dan petani sangat tergantung kepada pengepul di desa sebagai tempat menjual bunganya. Berdasarkan temuan dan hasil analisis rantai pasokan agribisnis florikultura tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani (produsen) agrbisnis florikultura adalah: 1) Usahatani pada teknologi (Non-land base agriculture, 2) Kredit pertanian, 3) Budaya enterpreneur, dan 4) Pusat pasar bunga di tingkat desa atau kecamatan.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EFISIENSI USAHA AYAM SENTUL DI KABUPATEN CIAMIS
Authors: Isyanto Agus Yuniawan , Sudradjat Sudradjat
Published: June 2017

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat efisiensi usaha ayam Sentul di Kabupaten Ciamis, dan (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi usaha ayam Sentul di Kabupaten Ciamis. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ciamis dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 36 peternak. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi usaha ayam Sentul dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peternak yang inefisien dalam melaksanakan usaha ayam Sentul (R/C<1) sebanyak 13 orang (36,11%), impas (R/C=1) sebanyak 1 orang (2,78%), dan efisien (R/C>1) sebanyak 22 orang (61,11%), dan (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi usaha ayam Sentul adalah produktivitas, jumlah kepemilikan ayam, dummy pelatihan, pendidikan dan pengalaman. Efisiensi teknis, umur dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi usaha ayam Sentul.
ANALISIS KELAYAKAN USAHA PUPUK ORGANIK (PO) CURAH
Authors: Pardani Cecep , Sutriana Devi
Published: June 2017

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Kelayakan finansial usaha pupuk organik curah pada Kelompok Tani Serang Kuning di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, (2) Jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh modal yang diinvestasikan pada usaha pupuk organik curah Kelompok Tani Serang Kuning di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus pada Kelompok Tani Serang Kuning yang berada di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. Penarikan sampel dilakukan secara purposive. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kelayakan usaha/finansial yaitu dengan menggunakan rumus NPV, IRR, Net B/C dan Payback Periods. Hasil analisis menunjukkan: 1. Nilai NPV sebesar Rp. 443.274.340,- berarti responden memperoleh keuntungan pada tingkat bunga 12 persen sebesar Rp. 443.274.340,-. Nilai Net B/C sebesar 1,43 ini berarti setiap 1,00 modal yang ditanam pada usaha pupuk organik curah akan memperoleh manfaat sebesar 1,43. Nilai IRR yang diperoleh sebesar 28 persen, berarti tingkat bunga bank maksimum yang mampu dibayar oleh responden sebesar 28 persen per tahun atau lebih besar dari tingkat bunga 12 persen. Dilihat dari nilai NPV, Net B/C dan IRR maka usaha pupuk organic curah di Desa Salakaria layak untuk diusahakan, karena nilai NPV nya lebih dari 0, Net B/C lebih dari 1, dan IRR nya lebih besar dari tingkat bunga bank yang berlaku. 2. Jangka waktu pengembalian modal yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha pupuk organik curah pada kelompok tani di Desa Salakaria yaitu 2 tahun 5 bulan 21 hari.
KELAYAKAN USAHATANI CABAI MERAH DENGAN SISTEM PANEN HIJAU DAN SISTEM PANEN MERAH (Kasus Pada Petani Cabai di Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya)
Authors: Djuliansah Dedi
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani cabai dilihat dari system panen yang dilakukan petani yaitu sistem panen merah dan yang melakukan sistem panen hijau di Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode survey, adapun data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Penentuan petani sampel memakai metode sampel acak proporsional (proporsional random sampling), jumlah responden yang diambil sebanyak 36 petani, terdiri dari petani cabai yang melakukan panen merah sebanyak 9 orang dan petani cabai yang melakukan panen sistem hijau sebanyak 27 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani cabai dengan sistem panen merah lebih besar baik dilihat dari segi biaya yang dikeluarkan maupun dari penerimaan dan pendapatan yang diperoleh serta nilai R-C yang dihasilkan.
ANALISIS STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI BAHASA ASING
Authors: Rohayati Dedeh
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pembelajaran bahasa mahasiswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris sebagai bahasa asing; khususnya mengenai jenis strategi yang paling sering digunakan serta kecenderungan mahasiswa dalam menggunakan strategi-strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda studi kasus deskriptif (descriptif case study) yang melibatkan 26 mahasiswa Prodi Agrobisnis Fakultas Pertanian di sebuah universitas swasta di Jawa Barat. Mereka dipilih secara acak berstrata (stratified random sampling). Instrument yang digunakan adalah satu set kuesioner yang diadaptasi dari Oxford (1990). Hasil kajian menunjukan bahwa mahasiswa tidak begitu menyadari akan penggunaan strategi pembelajaran belajar bahasa dalam mempelajari Bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena mereka jarang menggunakannya. Namun, mahasiswa memiliki prioritas strategi affective (30.8%). Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa memerlukan pengendalian emosi yang memadai, motivasi, dan sikap keberminatan yang kuat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian diikuti oleh strategi metacognitive (28.8%), compensation (13.5%), cognitive (5.8%), social (3.85%), dan memory (1.9%). Penemuan lainnya adalah ternyata mahasiswa laki-laki menggunakan berbagai jenis strategi disbanding mahasiswa perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal dan belajar strategi pembelajaran bahasa asing secara komprehensif, yang harus di terapkan secara berkesinambungan untuk mecapai keberhasilan.
Проблемы определения и изучения субэтнических групп тувинцев
Authors: Lamazhaa Chimiza K.
Published: June 2017

В статье представлен анализ исследовательских проблем, связанных с изучением субэтнических групп тувинцев. Автор исходит из понимания сложности этнического состава тувинцев, обусловленного этнической и политической историей региона.Проблематика субэтнической дифференциации, локальных этнических групп как составных частей этносов продолжает дискутироваться в российской этнографии, этнологии несколько десятилетий. В том числе есть разные трактовки понятия «субэтническая группа», ее характерных черт. В данной работе субэтническая группа рассматривается как общность людей, проживающая компактно и являющаяся органической частью своего этноса, обладающая групповыми особенностями культуры и осознающая свое отличие от остальной части этноса.Обзор научных исследований по субэтническим группам тувинцев показывает нам отсутствие общего представления о том, сколько всего таких групп на сегодня насчитывается и какие группы следует считать субэтническими. Исследования советского времени концентрировались на теме консолидации тувинской нации, но одна из субэтнических групп (тувинцы-тоджинцы) также стала активно изучаться с 1950-х гг. Зарубежные тувинцы в это время изучались представителями зарубежной науки. Тема субэтнических групп актуализировалась в постсоветское время. В российском тувиноведении в сотрудничестве с учеными Монголии сложилось целое «южное» направление исследований субэтнических групп тувинцев Монголии и Китая. Менее масштабно ведутся исследования в «северном» направлении — в Красноярском крае, где в районе реки Ус проживают усинские тувинцы. Тувинцы-тоджинцы стали объектом внимания прежде всего зарубежных антропологов как коренной малочисленный народ.Исследовательские проблемы формулируются следующие: недостаточная теоретическая обоснованность таксономических единиц, неравномерное исследование разных субэтнических групп, отсутствие сравнительных исследований, фрагментарность общих знаний по тувинцам Монголии, целесообразность раздельного рассмотрения этнографической и этнической групп по таким основаниям, как отдельная территория проживания и участие в процессе консолидации этноса, история выделения субэтнических групп на фоне этнополитической истории тувинцев Тувы.Автор предлагает рассматривать как субэтнические группы и тувинцев-тоджинцев, и усинских тувинцев, и группы тувинцев в Монголии (цаатаны, дархаты, урянхайцы) и в Китае. Необходим диалог между исследователями разных субэтнических групп тувинцев, начиная от решения общих теоретических вопросов. Научное знание, направление на изучение сохранности традиционной тувинской культуры, также должно решать социальную миссию по сохранению и развитию традиций, напоминает автор.
Сейсмическая история Алтае-Саянского региона и место в ней тувинских землетрясений 2011–2012 гг.
Authors: Ovsyuchenko Aleksandr N. , Butanaev Yuri V.
Published: June 2017

Тувинские землетрясения 2011–2012 гг. стали сильнейшими за всю историю сейсмологических наблюдений в Туве, привлекли пристальное внимание специалистов и стали первыми, хорошо изученными сейсмическими событиями Тувы.В работе представлен обзор сейсмической истории Алтае-Саянского региона и конкретной сейсмогенерирующей структуры (Каа-Хемской системы активных разломов) в которой возникли землетрясения 2011–2012 гг.Восстановление сейсмической истории Тувы возможно разными путями. Помимо палеосейсмологического метода, в этом направлении могут помочь методы исторической сейсмологии и археосейсмологии. Использование легенд и более конкретных сведений о разрушениях построек и иных сооружений древности может дать информацию о дате землетрясения и распределении сотрясений на площади. Для определения местоположении сейсмических очагов и их параметров возможно привлечение датировок геологических следов землетрясений, письменных свидетельств и результатов археосейсмологических исследований с использованием кинематических индикаторов разрушений в древних сооружениях.Сопоставительный анализ показывает, что события в Туве 2011–2012 гг. являются «рядовыми» явлениями на фоне мощнейших сейсмических катастроф XX века в Алтае-Саянском регионе и доисторических палеоземлетрясений, случавшихся в Каа-Хемской зоне разломов.
Особенности истории усинских тувинцев
Authors: Dazishen Vladimir G.
Published: June 2017

На территории Красноярского края России, в долине р. Ус, на границе в Республикой Тыва, до настоящего времени проживает особая тувинская общность — усинские тувинцы. Статья посвящена их истории и основывается на документах архивов Красноярского края, Минусинска, Иркутской области, Республики Тыва.Науке хорошо известны тувинцы Монголии и Китая. Усинские тувинцы же практически не изучались и не включались в число коренных народов Красноярского края. Лишь в последние 5 лет появились работы ученых Сибирского федерального и Тувинского госуниверситетов по этносоциальным и языковым особенностям усинских тувинцев.Есть две версии истории заселения тувинцами Усинского района: 1) предки тувинцы кочевали в долине Уса, и этот район входил в территориальную область завершающего этапа тувинского этногенеза после XVII в.; 2) заселение тувинцами долины началось почти одновременно с появлением первых русских переселенцев. Можно предположить, что современный этап тувинского освоения Усинской долины начался в XVIII в., после окончательного закрепления этой территории за Россией и после оформления в Китайской империи административного образования Урянхай.Активное русское освоение Усинского района началось в XIX в. Это привело к изменениям в тувинском освоении этой территории, например, тувинские власти в 1860-х гг. пытались создать препятствия русской земледельческой колонизации. Стали сокращаться тувинские кочевья, развивается хозяйственная кооперация и рост зависимости тувинцев от русских предпринимателей и крестьян. Тем не менее, на рубеже XIX–ХХ вв. тувинское население округа оставалось многочисленным. Росли русско-тувинские противоречия.Принятие Тувы под политическое покровительство России в 1914 г. вызвало и вопрос об организации усинских тувинцев. Они полностью сохраняли все атрибуты подданства цинскому императору. Наличие постоянного тувинского населения на соседней территории обусловило территориальные претензии Тувинской Народной республики. Вопрос о присоединении Усинского района к Туве сохранял остроту несколько первых десятилетий ХХ в.В целом, с момента пограничного русско-китайского размежевания в первой половине XVIII в. и до вхождения Тувы в состав России в 1944 г. постоянно проживавшие в Усинском районе тувинцы русской властью воспринимались в качестве иностранцев. Лишь с 1950-х гг. в делопроизводственных документах местного сельсовета отражается местное тувинское население. Между тувинцами Тувы и Усинского района сохранялись активные миграционные процессы, но усинские тувинцы всегда имели этнокультурную специфику, которая формировалась фактом их проживания за пределами национального государственного образования и тесным взаимодействием с русским населением.
Хошуты Калмыкии и Монголии: историко-этнографический очерк
Authors: Bakaeva Elza P.
Published: June 2017

В статье представлено сопоставительное изучение особенностей истории хошутов Калмыкии и Монголии. Включенные с XV в. в состав западномонгольского Ойратского союза, хошуты определяются как восточномонгольская по происхождению группа. Сегодня хошуты проживают в Монголии, России, Китае. В Монголии хошуты считаются частью торгутов, но вместе с тем сохраняют память о своей этнической идентичности.  В России хошуты живут в основном в Калмыкии и представляют собой одну из субэтнических групп калмыков. В Китае хошуты расселены во Внутренней Монголии.Хошуты были одним из самых влиятельных этнополитических объединений в составе ойратов XV–XVII вв. Происхождение хошутов связано с восточномонгольскими этническими группами: нойоны хошутов являлись прямыми потомками Хабуту Хасара — брата Чингис-хана. Этимологию этнонима «хошут» ученые однозначно связывают со значениями «острие», «клин», «порядок построения войска клином». В середине XVI в., когда происходил процесс возрождения союза дербен-ойратов, хошуты играли в нем заметную роль. В XVII в. основная группа хошутов во главе с Гуши ханом расселилась в районе Кукунора, где было основано самостоятельное ханство. Небольшая часть хошутов откочевала в пределы Российского государства и вошла в качестве составного компонента в калмыцкий этнос.Хошуты имеют интересную историю и сохраняют память о собственной идентичности. Группы хошутов Калмыкии и хошутов сомона Булган Кобдоского аймака Монголии связаны с разными частями этнополитического объединения хошутов, имевшего место в XVII в. Вместе с тем и в Монголии, и в Калмыкии сохраняется память об особой генеалогической линии: среди булганских хошутов ― представителей овог хайртынхан (борджигин), среди калмыцких хошутов ― представителей рода зяяснгуд, которые имеют общих предков.Источниками для исследования стали литературные данные, публикации монгольских ученых и краеведов, а также полевые материалы автора.
Os partidos políticos e as mulheres: a sub-representação eleitoral feminina nas eleiçoes proporcionais municipais de 2012
Authors: Peixoto Vitor De Moraes , Goulart Nelson Luis Motta , Silva Gabriel Tisse da
Published: June 2017

A participação política feminina é um fenômeno relativamente novo na história política brasileira. Existe um consenso na literatura sobre as dificuldades que mulheres enfrentam na Competição Eleitoral. Os Partidos de Esquerda foram os primeiros a oferecerem suportes para inserção desses novos atores no cenário político. Não há evidências claras, entretanto, que confirmem que esse suporte se traduza no aumento do percentual de candidatas eleitas. A presente pesquisa pretende fornecer uma resposta empírica a essa questão, utilizando dados relativos às eleições de 2012. A relação entre o Tamanho dos Partidos, sua posição no eixo ideológico Esquerda/Direita e os Níveis de Sucesso nas candidaturas de mulheres foram analisados estatisticamente. O intuito foi de testar os fatores causais do sucesso, ou insucesso, eleitoral das mulheres. Os resultados apontam que a Esquerda, contudo, não favoreceu as mulheres na competição. Nas Eleições Municipais Proporcionais de 2012, os Partidos de Esquerda não contribuíram efetivamente para o aumento de chance das 7.637 eleitas do total de 134.171 candidatas, nos 5.568 municípios brasileiros.
CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA, PERLUKAH?
Authors: Hasibuan Otto
Published: June 2017

Contempt of Court law needs to be made apart with specific law, but waiting or at least fulfillment at once the changed of law system with the comprehendship way and improving the professionalism of judge, attorney, police officer, advocat, journalist, and socialization to the society of justice seeker.Keywords : Contempt of Court, Indonesia
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG
Authors: Nursobah Asep
Published: June 2017

Utilization of information technology by Supreme Court is to boost the eficiency and effectivity the resolution of the case, but in fact the Utilization of information technology still focus on electronic record only, the technology hasn’t been optimalized yet to improve the performance of judiciary institution.Keywords: Information Technology, Cases Settlement, Supreme Court
ASPEK HUKUM PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI DALAM PERKARA PIDANA (PERSPEKTIF PENEGAKAN KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM)
Authors: Suhariyanto Budi
Published: June 2017

Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 has opened the space PK is not just one time as provided for by the Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code so that PK can be done many times during found and submission of PK Novum although it has done previously. Perspective is the basis of this decision is justice. Responding to the verdict of the Constitutional Court, the Supreme Court publishes SEMA No. 7 Year 2014 on Reconsideration Request Submission In Criminal Case. Through the SEMA Supreme Court warned that provisions PK only once outside the Article 268 Criminal Procedure Code which was canceled by the Constitutional Court, therefore, PK criminal cases (in a similar case) is more than 1 (one) can not be accepted. Restrictions on the desired PK criminal case the Supreme Court is to provide legal certainty in the process of final settlement of criminal matters. Government through Minister of Law and Human Rights take strategic steps in resolving the legal expediency vision polemic filing legal remedies PK criminal cases, by coordinating state agencies and relevant ministries so as to produce an agreement that filing PK many times can not be executed until the issuance of PP. Therefore still valid set forth in the Judicial Authority Law and the Law on the Supreme Court.Keywords : Legal Aspects, Reconsideration, Criminal Case
PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DITINJAU DARI SEGI ACCESS TO JUSTICE
Authors: Indra Permana Tri Cahya
Published: June 2017

The Government Administration Act has expanded the access to justice for justice seekers in Administrative Court by opening the "empty spaces" that were not previously accessible for justice seekers. Hence Government Administration Act has opened access to justice, the Judge as the central figure of law enforcement should also committed to changes and developments, including changes and legal developments in the field of Government Administration. Access to justice is a human right that must be guaranteed, not just move the absolute power of the other judicial authority to the Administrative Court. His attempt is to cover the empty space/ vacuum which cannot be filled by the Administrative Court and other courts. The Administrative Court Judge are no longer narrow the authorization of Administrative Court on the pretext object of the dispute is not individual, not final, civil disputes especially since the disputed a declarative decision. The judge would have to implement the content of Government Administration Act along with the Supreme Court Regulation No. 4 of 2015 and the Supreme Court Regulation No. 5 Year 2015. To avoid disagreement of the law, the new law is applied with some implementation strategies that really understood what the intent and purpose of the Government Administration Act, including the rules of procedure. However, if in the Rules of the Supreme Court felt there are things that are not in accordance with the Law or the needs of the practice of the trial, the judge can make an effort constitutional question to the Constitutional Court or temporarily set it aside pending the revision of the Rules of the Supreme Court No. 4 of 2015 and the Supreme Court Regulation No. 5 in 2015.Keywords: Administrative Court, Government Administration Act, Access to Justice
PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Authors: Nuraeny Henny
Published: June 2017

Indonesia in one of the sending country of labour migrants in Asia. The delivery of migrant workers are generally carried out in a variety of ways, legal or the illegal. The delivery of migrant workers illegal is always associated with slavery as a form of criminal act of trafficking. Criminal act of trafficking can happen in various forms, but usually aims to exploits victims in order to benefit. Though a variety of strategic plan in prevention efforts already planned and implemented, but the reality in people are still many obstacles faced in the prevention of criminal trafficking with the mode of delivery of migrant workers. Therefore necessary cooperation and united fleets weapons between all components of society, law enforcement officers and government.Keywords: Migrant Worker, Slavery, Trafficking
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Authors: Fadilla Nelsa
Published: June 2017

The data findings by the Indonesia Child Protection Commission (KPAI) reported that child trafficking tends to increase during the period of 2010 to 2012. In 2010 there were 410 cases, in 2011 there were 480 cases and in 2012 the case increased again up to 673 cases. The increasing cases of child trafficking have become a serious concern in the attempt of human trafficking eradication, especially children. The business not only in the form of law enforcement, preventively, repressively, and responsively but also related to the restoration or protection of children who become the victims of human trafficking (child trafficking) even after the completion of criminal proceedings with a view of restoring the child future.Keywords : legal protection , children , human trafficking.
INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)
Authors: Edy Slamet Sarwo
Published: June 2017

Military Court is the body that conduct the judicial power in the Indonesian Military Force (TNI) scope to enforce law and justice. The Military Court does not culminate and not supervised by the Indonesian Military Force headquarters, but culminates and is supervised by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The Philosophy of  the occurrence of dependence in the first military justice system, because of the interest of the military (TNI) which is associated with its principal task of TNI is to defend the national sovereignty, for that reason, by putting the role of commander of the unit (Ankum) as well as kepaperaan within the law enforcement system. The Head of the district court also covers Military Court in his jurisdiction because of it the Head of district court becomes the Head of Military Court. The Registrar is automatically also the Registrar of Military Court, Head of State Prosecutors assigned as military prosecutor. These circumstances affect objections which are seen as unfavorable for military or military units. The authority of the Court is no longer based on the rank of the defendant, the hierarchy of court proceedings such as judges, military Prosecutors, defense attorneys, no longer use the rank but wearing a toga. Development of organizational, administrative, financial of Military Courts is fully under the Supreme Court held consequently as stipulated in the law of judicial power.  The execution of criminal act by military prison, executed equally as prisoner without discriminating the person by his rank.Keyword: dependency, independency, military justice system
IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP KEPUTUSAN BERSIFAT BESCHIKKING DALAM TATA USAHA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Authors: Suranto Djodi
Published: June 2017

Implementation of good governance general establishment and application in the formation of good governance implementation in Indonesian National Army (TNI) Administration in the Central Office and Base Office (Mabes TNI), and also its roles in equipping the weakness, ambiguities and lack of ordinance as a law finding. Results of this study find and reveal the implementation of several principles, having formal in character, they are: prudent preparation principle, motivation and prohibition in procedural abuse, and matrial character are: law certainty, trust and expectation, prohibition on authority abuse and equality principles. The principles are applied due to its formation is in accordance with prevailed, developed and grown custom law in governance implementation practice, and also because it is according to the higher law norms and also the existing relationship between factual conditions with the incurred consequences. Thereinafter, the principles have very important roles in fulfilling the weakness and ambiguities and also the lackness of ordinance as law finding for the formation of good governance implementation in Indonesian National Army Administration. Keyword: good governance general establishment and application, beschikking, Indonesian National Army
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak) / LEGAL PROTECTION TOWARD TRADITIONAL MEDICINE KNOWLEDGE IN INDONESIA’S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT REGIME (A Study in The Sasak Traditional Community)
Authors: Martini Dwi , Haq Hayyanul , Sutrisno Budi
Published: June 2017

Dalam konteks kekinian Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat Sasak merupakan aset ekonomi bernilai tinggi mengingat kegunaannya sebagai pengetahuan dasar (milestone) dalam penemuan obat modern. Sebagai suatu wujud kemampuan intelektual manusia, POT diatur di bawah rezim HKI-TRIPs, padahal POT memiliki perbedaan karakter yang mencolok dengan HKI. Hal ini memunculkan persoalan dalam hal bentuk POT masyarakat adat Sasak, pengaturan perlindungannya dalam rezim HKI dan pranata hukum ideal untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut. POT Sasak mayoritas ditransmisikan secara lisan, sebagian kecil ada yang tercatat dalam babon (kitab) tetamba/oat dan lontar usada. Dalam rezim HKI hanya terdapat pengaturan tidak langsung terhadap POT seperti termuat dalam Undang-Undang Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. Idealnya, terdapat suatu peraturan daerah yang mengatur secara khusus skema perlindungan POT Sasak demi mencegah tindakan misappropriation. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada peraturan perundang-undangan sui generis mengenai perlindungan POT.In the modern context, the Traditional Medicine Knowledge (TMK) of Sasak community is a valuable economic asset considering its usage as a basic knowledge (milestone) in the modern medicine discovery. As a form of human intellectual ability, TMK is regulated under the IPRs-TRIPs regime, whereas TMK have prominent opposite characters with IPRs. This fact raises particular issues in terms of: the form of Sasak community’s TMK, regulation of its protection under the IPRs regime and the ideal legal institution to realize the protection. The majority of Sasak’s TMK are transmitted verbally, a fraction of it was written in babon (book of) tetamba/oat and lontar Usada. The IPRs-TRIPs regime only provides indirect regulation toward TMK, as contained in Patent and Plant Variety Protection Law. Ideally, there should be a local Law that particularly regulates protection on Sasak’s TMK in order to prevent misappropriation. Thus, there is a void of Law since there is no Sui Generis Law on the protection of TMK.