bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Application of Peer Tutor Method to Improve Basic Sickle Kick Technique Skills in Pencak Silat
Authors: Juyinah Juyinah
Published: September 2022

This research, which focuses on teachers' efforts to improve activities and student learning outcomes in learning basic sickle kick techniques using the peer tutoring method, is carried out in order to improve teacher and student performance in an innovative and collaborative manner. This study aims to improve the quality of the process and student learning outcomes that were previously known to not meet learning expectations. This research was conducted on third grade students of SD Negeri 1 Bade, Klego District, Boyolali Regency. The research design used is an action research design whose flow is to make action plans, carry out actions in learning, observe actions, and reflect on actions. The results of these reflections are used to make decisions. The research data are in the form of field notes, observation notes, planning documentation. The collection instruments are observation guidelines, field notes, and documentation. Data analysis using a qualitative flowing approach includes stages of data reduction, data exposure, verification, and data inference. To test the validity of the data, triangulation is carried out with collaborators and students. completing this research, the authors can conclude as follows. The peer tutoring method can increase the activity and learning outcomes of Class III students of SD Negeri 1 Bade, Klego District in learning basic sickle kick techniques. The average value of the student learning process in the first cycle is 78.5. The acquisition of the average value of student learning outcomes in cycle II, which is 86.3.
Perbedaan Efektivitas Pemberian Aromaterapi Lemon Dan Aromaterapi Peppermint Terhadap Ibu Hamil Dengan Mual Muntah Trimester I Di BPM Nina Marlina Bogor, Jawa Barat, Tahun 2020
Authors: Rizco Khadijah Siti
Published: September 2022

Pada masa kehamilan terdapat berbagai komplikasi atau masalah yang terjadi, seperti halnya mual dan muntah yang sering dialami pada ibu hamil yang merupakan salah satu gejala awal kehamilannya. Penatalaksanaan mual dan muntah dapat dilakukan dengan menggunakan aromaterapi. Aromaterapi yang dapat digunakan yaitu Inhalasi Peppermint dan Ingesti Lemon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efektifitas aromaterapi inhalasi peppermint dan ingesti lemon terhadap penurunan mual pada ibu hamil trimester I. Desain penelitian ini quasy eksperimen. Rancangan penelitian ini menggunakan Two group post test design. Jumlah sampel 20 ibu hamil trimester I dengan teknik purposive sampling. Ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan  ingesti lemon terhadap penurunan rasa mual pada ibu hamil trimester I dengan nilai ρ value sebesar 0,014. Ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan inhalasi peppermint terhadap penurunan rasa mual pada ibu hamil trimester I dengan nilai ρ value sebesar 0,007. Tidak ada perbedaan intensitas mual antara kelompok ingesti lemon dan kelompok inhalasi peppermint dengan nilai ρ value sebesar 0,853. Ada pengaruh aromaterapi ingesti lemon dan aromaterapi inhalasi peppermint terhadap mual dan muntah pada ibu hamil trimester I di BPM Nina Marlina, Bogor. Dan tidak ada perbedaan intensitas mual antara kelompok ingesti lemon dan kelompok inhalasi peppermint terhadap mual dan muntah pada ibu hamil trimester I di BPM Nina Marlina, Bogor.
Yesus, Al-Ghazali Dan Diriku: Keteladanan Yesus Di Ihya' Ulum Ad-Din Menurut Perspektif Teologi Komparatif
Authors: Sukarno
Published: September 2022

Abstract: Jesus is understood in diverse ways by Christians and Muslims. Comparative Theology is offered to manage diversity in order to enrich and transform personal spirituality with communal impact. Jesus in Ihya' Ulum ad-Din according to the perspective of Comparative Theology is explore through a qualitative approach with descriptive analysis method. Enrichment and transformation of spirituality through not giving wisdom to those who do not deserve it, not withholding virtue to those who deserve it, loving God by not liking the character of sinners, drawing closer to God by distancing yourself from the character of sinners, seeking God's favor by hating the character sinners, do not lie, do not dispute, do not worry much, do not have bad manners, and remain happy even though sickness befell the body and misfortune befell wealth. I love Jesus more and more through Al-Ghazali.
Abstrak: Yesus dipahami secara beragam oleh umat Kristen dan Muslim. Teologi Komparatif ditawarkan untuk mengelola keragaman supaya mengayakan dan mentransformasi spiritualitas personal yang berdampak komunal. Yesus dalam Ihya' Ulum ad-Din menurut perspektif Teologi Komparatif ditelusuri melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengayaan dan transformasi spiritualitas melalui tidak memberikan kebijaksanaan kepada orang yang tidak layak menerimanya, tidak menahan kebajikan kepada orang yang layak menerimanya, mencintai Allah dengan tidak menyukai karakter orang berdosa, mendekat kepada Allah dengan menjauhkan diri dari karakter orang berdosa, mencari perkenanan Allah dengan membenci karakter orang berdosa, tidak berbohong, tidak bertengkar, tidak banyak khawatir, tidak berakhlak buruk, dan tetap berbahagia meskipun sakit mendera tubuh dan musibah menimpa kekayaan. Saya semakin mencintai Yesus melalui Al-Ghazali.
PERANCANAGAN APLIKASI ACCOUNT PAYABLE SUBSIDIARY DENGAN PEDEKATAN MODEL PHASED DEVELOPMENT
Authors: Nasri Edy , Widyawati Widyawati , Sodikin Sodikin
Published: September 2022

In this era of technological development, a lot of stored information requires applications that can support all activities, effectively and efficiently, but not many companies have implemented the application as a whole. one of which is Amaris Hotel Cilegon which has not used applications for recording purchases, receipts and controlling debts. Debt data processing still uses spreadsheets which are prone to various problems. Therefore, this study aims to analyze work activities by looking at the system that is running at Amaris hotel Cilegon. The data on this study was collected using literature study methods and field studies to get accurate data results. Application creation uses native PHP language programming, with MySQL database and Class Bootstrap as a framework interface, while in the design of application system development the method used is the RAD method with Phased Development Model. In this study, the author designed and developed the Account Payable Subsidiary application that can provide the company's debt control features at any time, record-keeping relationships with payable accounts and performed only one process in the recording process receiving, to produce output in the form of values listed in receiving journals and payable account journals and can be directly used as the basis for making financial statements by Bookkeeper Accounting Supervisor.
LEGALITAS PENYELUNDUPAN HUKUM PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN RECEPTIO A CONTRARIO
Authors: Tanjung Albert
Published: September 2022

Indonesia merupakan negara yang mengenal Tuhan dan beragama, tercermin
dalam Sila ke-1 Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.Jelas disamping
peraturan perundang-undangan, segala perilaku masyarakat semestinya tunduk
dan patuh terhadap perintah Tuhan, temasuk mengenai perkawinan. Pasal 2 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan
perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu. Bersesuaian dengan teori receptio a contrario yang
menyatakan Hukum Adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan
hukum agama. Maraknya perkawinan beda agama dengan cara menyelundupkan
hukum menjadi persoalan yang perlu diteliti lebih jauh, karena tidak satupun
diantara 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia (Islam, Protestan, Katolik,
Hindu, Budha dan Konghucu) mengizinkan perkawinan demikian. Metode
penelitian yang digunakan adalah yurisdis normatif yang dianalisis secara
kualitatif dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dari hasil peneltian ini
ditemukan bahwa perkawinan beda agama mengandung penyelundupan hukum.
Berdasarkan hukum positif dinyatakan sah, akan tetapi berdasarkan receptio a
contrario tidak.
TINJAUAN HUKUM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA
Authors: Hamrin Hamrin
Published: September 2022

Tulisan ini berjudul Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada
Pemerintahan Desa di Indonesia, Masalah penelitian ini berbicara strategi
pemerintah dalam meningkatkan Sumber daya Pemerintahan Desa dan Faktorfaktor
apa yang menghambat pemerintah dalam meningkatkan sumber daya
Pemerintahan Desa. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa,
maka setiap desa diharapkan dapat melakukan peningkatan Sumber Daya
Manusia untuk pembangunan Desa.Metode penelitian yang digunakan adalah
yurisdis normatif analisi kualitatif.Sumber data yang diperoleh yaitu data primer
dan data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk
Pertama pendidikan karena merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM) pada pemerintah Desa, Kedua sosilisasi dan pelatihan merupakan
salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan Desa dan
Ketiga, pengawasan karena pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan
ukuran kinerja baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan guna
mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah
ditetapkan. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam Meningkatkan
Sumber daya Manusia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Sistem
Kekeluargaan dalam Perekrutan, Sarana dan Prasarana yang tidak memadai, dan
tingkat pendidikan yang rendah.
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA LISAN TERHADAP NAKHODA KAPAL PT. INTERNUSA BAHARI PERSADA (STUDI KASUS MA NOMOR 52 K/PDT.SUS.PHI/2018)
Authors: Siddiqiyah Arofatus , Masidin Masidin
Published: September 2022

Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satunya. Sebagaimana yang terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Bahan hukum primer diperoleh dari UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 52 K/Pdt.Sus.PHI/2018 untuk dianalisis.

Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, hubungan kerja, pelanggaran Abstract The issue of labor or labor is a problem that we typically hear for developing countries, including Indonesia. Related to this, termination of employment (PHK) is one of them. As happened unilateral termination of employment by companies in Indonesia. In this writing the authors use the normative legal research method. Primary legal materials were obtained from Law No. 13 of 2003 concerning manpower Act No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes by taking related decisions, namely Decision Number. 52 K / Pdt.Sus.PHI / 2018 to be analyzed. Keywords: termination of employment, employment relations, violation
Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Einstein Tigor , Ramzy Ahmad
Published: September 2022

Abstrak Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat akut dan mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak saja hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga menyerang dimensi kehidupan yang lain seperti dimensi politik, sosial, dan budaya. Hal demikian tidak lain dikarenakan tindak pidana korupsi meyerang etika dan moral bangsa Indonesia, yang mana dari pergeseran etika dan moral tersebut berdampak pada kerusakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. Keadaan demikian mendorong objektifitas rakyat akan kebutuhan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kemudian diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkembangannya, selama KPK berdiri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan 2 kali, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun di antara 2 kali perubahan Undang-Undang KPK tersebut, hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mendapatkan tentangan dan kritikan dari masyarakat luas. Secara objektif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa perubahan fundamental mengenai kedudukan, tugas dan wewenang KPK, terutama dibidang penegakan hukum. Penelitian ini mencoba membahas tentang eksistensi KPK sejak Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 berlaku. Kata Kunci: Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract The growth of criminal acts of corruption in Indonesia has been very acute and alarming for the survival of the life of the nation and state. Corruption not only harms the state's finances and economy, but also attacks other dimensions of life such as the political, social and cultural dimensions.This is because corruption acts attack the ethics and morals of the Indonesian people, which from the friction in ethics and morals has an impact on the damage to the life of the nation and state in all fields. This situation encourages the objectivity of the people of the need for special institutions that have broad, independent, and free authority from any power in efforts to eradicate corruption, and then the institution is named the Corruption Eradication Commission (KPK). In the progress of the KPK, Law Number 30 Year 2002 has been amended twice, namely through Law Number 10 Year 2015 and Law Number 19 Year 2019. However, of the 2 times amendments to the KPK Law, only Law Number 19 Year 2019 received opposition and criticism from the wider community. Objectively, Law Number 19 Year 2019 brought fundamental changes related the position, duties and authority of the KPK, especially in the field of law enforcement. This study tries to discuss the existence of the KPK since Law Number 19 Year 2019 came into force. Keywords: The Existence of The Corruption Eradication Commission
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT LINGKAR TAMBANG
Authors: Latif Udin
Published: September 2022

Abstrak

Tulisan dengan judul “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang” ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan pemenuhan haknya, terutama bagi masyarakat adat yang hak ulayatnya telah dieksploitasi sumber daya alamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif terdapat sejumlah regulasi yang mengatur tentang Pengakuan dan pemenuhan masyarakat hukum adat. Namun secara empiris belum terealisasi sebagaimana mestinya, belum adanya korelasi antara das sollen dan das sein. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pemerintah daearah yang di daerahnya terdapat entitas masyarakat hukum adat. Secara praktis penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terutama bagi pihak perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, terutama di wilayah masyarakat hukum adat. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak, Masyarakat Hukum Adat.

Abstract

The article entitled "Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Indigenous People in the Mining Circle" this article raises the issue of legal protection for indigenous peoples and the fulfillment of their rights, especially for indigenous peoples whose customary rights have been exploited for natural resources. The method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that normatively there are a number of regulations governing the recognition and fulfillment of indigenous peoples. However, empirically it has not been realized as it should be, there is no correlation between das sollen and das sein. The results of this study are expected to provide input for the government, especially regional governments where there are customary law community entities. Practically, this writing is also expected to provide input and serve as evaluation material for the government, especially for companies that exploit natural resources, especially in areas of customary law communities.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGATURAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-IX/2012
Authors: Wiyono Bambang , Susanto Susanto , Darusman Yoyon M.
Published: September 2022

Tulisan ini berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengaturan Hutan

Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012, merupakan

luaran penelitian dengan Nomor Kontrak :

0391/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020. Masalah yang diangkat dalam

penelitian ini mengenai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang

undangan seringkali dalam implementasinya tidak sesuai dengan harapan

masyarakat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, kebijakan

tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atas Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

dan oleh karenanya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, dengan demikian kedudukan hutan adat setelah adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 sebagai hutan yang berada di

dalam wilayah masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan

model penelitian kualitatif dengan pendekatan kepada perundang-undangan. Data

penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder berupa perundang-undangan,

buku referensi hukum serta data dari internaet. Hasil dari penelitian ini, yaitu

kebijakan pemerintah yang seharusnya dalam pengaturan hutan adat pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 adalah sebagai berikut:

Melakukan penetapan wilayah yang merupakan hutan adat terpisah dari

pengelolaan hutan negara, dan ditunjuk sebagai daerah penyangga kawasan hutan

negara; melakukan pengaturan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaan

masyarakat sesuai kearifan lokal; jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang

dilindungi tetap dalam pengelolaan pemerintah kecuali untuk kepentingan acara

adat; melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat hukum adat

tentang tata cara pemanfaatan hutan adat sesuai kearifan lokal
Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat (Pasal 60 UUAAPS) dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UUAAPS)
Authors: Syafrida Syafrida , Marbun Mangisitua
Published: September 2022

Arbitrase salah cara penyelesaian sengketa luar pengadilan ( non litigasi) diatur

dalam Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.Syarat suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase

harus didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh kedua belah secara

tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau denan akta otentik. Sengketa yang

dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan

dan mengenai hak yang menurut hukum dan. Putusan arbitrase bersifat final dan

mengikat (Pasal 60 UUAAPS).dalam penjelasannya dijelaskan kata” final “

terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali, berarti tidak tersedia lagi upaya hukum untuk membatalkan

putusan arbitrase, dengan adanya Pasal 70 UUAAPS bahwa putusan arbitrase masih

dapat dilakukan pembatalan yang syaratnya sama dengan upaya hukum peninjauan

kembali pada perkara perdata. Dengan adanya Pasal 70 menyebabkan tidak

sngkronya dengan Pasal 60 hal ini menjadi latar belakang permasalahan.

Permasalahan mengapa putusan arbitrase yang telah bersifat final dan mengikat

masih dapat dilakukan pembatalan ke Pengadilan Negeri ( Pasal 70 UUAAPS),

Metode penelitian, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa data

sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tertier yang berkaitan dengan arbitrase, Penelitian bersifat normatif atau

doktrinal dan data dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan terdapat ketidak selarasan

Pasal 60 menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun Pasal

70 masih masih membuka kesempatan kepada para pihak melakukan pembatalan

putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat ke Pengadilan Negeri.
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PERALIHAN TENAGA KERJA MANUSIA MENJADI TENAGA MESIN SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Authors: Khairani Patricia Alya , Masidin Masidin
Published: September 2022

Tulisan ini berjudul Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peralihan Tenaga

Kerja Manusia Menjadi Tenaga Mesin sebagai Bentuk Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang

– Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masalah dalam penelitian ini berhubungan

dengan adanya pemutusan hubungan kerja akibat digitalisasi dihubungkan dengan alasan

pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan melakukan efisiensi yang tercantum dalam Pasal

154A ayat (1) huruf b Undang - Undang Cipta Kerja. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif

yaitu penelitian dengan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan

berfokus pada peraturan perundang – undangan serta referensi hukum lainnya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat adanya

transformasi digital atau digital yang menyebabkan pekerjaan manusia tergantikan oleh mesin,

akan tetapi pengusaha tidak menggunakan alasan efisiensi dalam melakukan pemutusan hubungan

kerja terhadap pekerjanya, Sebab penafsiran dari makna efisiensi masih terlalu luas. Oleh karena

itu dibutuhkan pengaturan khusus yang menyatakan adanya alasan pemutudan hubungan kerja

akibat peralihan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin.

 

 

This paper is titled Juridical Analysis of Job Cuts Due to the Transition of Human Labor

into Machine Labor as a Form of Corporate Efficiency Based on Law No. 11 of 2020 on Work

Copyright, the problem in this study related to the termination of employment due to digitalization

is related to the reason for termination of employment due to companies performing efficiencies

contained in Article 154A paragraph (1) letter b of the Copyright Law. This research method is

normative juridical research by reviewing legal materials related to research objects and focusing

on laws and regulations and other legal references.

The results stated that there have been job cuts due to digital or digital transformation that

causes human work to be replaced by machines, but employers do not use efficiency reasons in

making job cuts to their workers, because the interpretation of the meaning of efficiency is still too

broad. Therefore, special arrangements are needed that state the reason for the termination of

labor relations due to the transition of human labor into machine power.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM
Authors: Sukatma Susandhi
Published: September 2022

Human trafficking, nowadays, is a problem that attracts the attention of the

public, both nationally and internationally. Various efforts have been made to

prevent the practice of human trafficking. Normatively, legal rules have been

created to prevent and overcome human trafficking. However, human trafficking

is still ongoing. Trafficking in persons is a form of crime against humanity.

The purpose of this study is to analyze law enforcement against the crime

of human trafficking in Indonesia. And to analyze the legal protection of victims of human trafficking in Indonesia. The research method is a normative research

because specifically this research aims to provide an overview of the protection of victims of the crime of human trafficking in the perspective of Law no. 21 Year

2007.

The results of the study indicate that the birth of Law no. 21 of 2007

concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons is a form

of law enforcement for the criminal act of trafficking in persons whose contents

include several things, namely: (1) the criminal act of trafficking in persons; (2)

other criminal acts related to the crime of trafficking in persons; (3) investigation, prosecution and examination in court; (4) witness and victim protection; (5) prevention and treatment; and (6) international cooperation and community

participation. Protection of victims of criminal acts has 2 (two) meanings, namely: 1) legal protection not to become victims of criminal acts; 2) protection to obtain legal guarantees/compensation for the suffering/loss of people who have become victims of criminal acts.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH PERBANKAN MENURUT UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Authors: YUSUF MOHAMAD
Published: September 2022

This research is focused on one of the criminal acts of cyber crime in the

banking sector, namely in the form of criminal acts of theft of banking customer

data. The act of stealing debit or credit card information by accessing automated

teller machines and illegally copying the information contained on the magnetic

stripe of the customer's (victim) debit or credit card to gain control over the

customer's (victim) account.

The purpose of this research is to analyze law enforcement for criminal acts

of theft of banking customer data according to the law on information and

electronic transactions. And to analyze the punishment of the perpetrators of the

crime of theft of banking customer data according to the law on information and

electronic transactions. The research uses a normative juridical approach that

emphasizes library research. In this research, the legislation approach, conceptual approach, and case approach are used. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of legal materials used is qualitative.

Based on the results of the study, it shows that law enforcement used as the

legal basis for cybercrime cases is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). With the existence of the ITE Law, it is hoped that it can protect the information technology user community in Indonesia, this is important considering the number of internet technology users is increasing from year to year. The increasing use of the internet on the one hand provides a lot of convenience for humans in carrying out their activities, on the other hand it makes it easier for certain parties to commit a criminal act, this technological advance also affects the lifestyle and mindset of humans. information. The punishment carried out by law enforcement against the theft of customer data is based on existing laws and regulations such as Law no. 21 of 2011 Article 29 in the form of providing facilities for resolving customer complaints that have suffered losses which state that financial services business actors must be responsible for consumer (customer) losses.
Modelagem, simulação e desenvolvimento de protótipos de árvore solar fotovoltaica
Authors:   , Bem Leandro Gonçalves de
Published: September 2022

A energia solar fotovoltaica vem se destacando no contexto atual de geração de energia elétrica. Isso tem ocorrido, principalmente, em razão da crescente demanda da sociedade por energia, da busca pela diminuição dos impactos ambientais e da redução dos custos diretos e indiretos associados a essa tecnologia. Entretanto, para se instalar um sistema fotovoltaico plano e fixo, necessita-se de uma área livre de sombreamento. Esta, por sua vez, vem se tornando cada vez mais escassa, especialmente no meio urbano. Assim, introduz-se o conceito de árvore solar fotovoltaica, no qual geradores fotovoltaicos, em analogia às folhas de uma árvore, são posicionados em uma estrutura vertical similar à um tronco. Essa proposta de sistema fotovoltaico no formato de uma árvore busca a geração de energia elétrica em uma área ocupada reduzida, além de poder apresentar uma estética mais agradável e possibilitar um uso múltiplo do local. Desta forma, esta pesquisa buscou ampliar as discussões acerca desse tipo de sistema, apresentando uma revisão sobre árvore solar fotovoltaica com foco em modelagem, simulação, topologia, orientação dos geradores fotovoltaicos, características construtivas, rastreamento solar, área ocupada e uso múltiplo. As modelagens e simulações foram realizadas, considerando o sombreamento gerado entre células fotovoltaicas, para dois modelos de árvores, espiralada e conífera, de modo a determinar a radiação solar incidente nas células fotovoltaicas e, consequentemente, a melhor orientação para cada uma. Dentre os melhores resultados das simulações de árvore solar se destaca o modelo espiralado de 61 células que mostrou ser até 293,55% mais eficiente em termos de radiação solar incidente por unidade de área, do que o sistema plano e fixo de mesma área ocupada. Em seguida, foram projetados e construídos protótipos de árvores solares fotovoltaicas com o intuito de validar as simulações. Concluiu-se que o modelo de árvore solar espiralada tende a ser melhor quando o objetivo é maximizar o ganho de energia por área, enquanto a conífera se destacou por apresentar menores perdas de radiação solar por sombreamento, quando comparada com as árvores de modelo espiralada. Porém, ao comparar os protótipos de árvores solares com o de um sistema fotovoltaico plano e fixo, foi verificado que este último foi o mais eficiente na geração de energia elétrica estimada por célula fotovoltaica. Os resultados experimentais corroboraram os simulados na sua tendência em apontar quais foram os protótipos mais eficientes, mas não em termos de valores numéricos. Frisando-se que os resultados experimentais se referem a cálculos de estimativas feitas da geração de energia elétrica, a partir de valores medidos, e os valores simulados foram feitos para radiação solar anual incidente nos geradores das árvores. Palavras-chave: Energia renovável. Orientação de geradores fotovoltaicos. Uso múltiplo de sistemas fotovoltaicos. Geração de energia elétrica.
The Effect of Ethical Consumption Awareness on Eco-Friendly Food Consumer Satisfaction and Purchase Intention: Focusing on the Regulation Effects of Prior Knowledge
Authors:   The Foodservice Management Society Of Korea, Park Myeong-Gyu
Published: September 2022

This study was examines how ethical consumption consciousness affects the satisfaction of consumers using eco-friendly food, and how consumer satisfaction using eco-friendly food affects repurchase intention. In addition, a study was conducted to determine the moderating effect of consumers' prior knowledge between ethical consumption consciousness and consumer satisfaction using eco-friendly foods. The results of this study are as follows.
First, as for the significant effect of ethical consumption consciousness on consumer satisfaction using eco-friendly food, preference for eco-friendly products, donation/fair trade activities, and preference for recycling were found to have a positive (+) effect on consumer satisfaction. Second, it was found that consumer satisfaction using eco-friendly food had a significant effect on repurchase intention, and consumer satisfaction had a positive (+) effect on repurchase intention. Third, prior knowledge had a significant positive (+) moderating effect on the moderating effect between ethical consumption consciousness and eco-friendly food use consumer satisfaction.
Kapasitas Lentur Beton Berserat Abaca
Authors: Tumengkol Herman , Tampi Reiner
Published: September 2022

Studi penelitian ini membahas tentang kapasitas lentur balok beton tanpa tulangan menggunakan serat abaca terhadap balok beton normal. Metode pencampuran beton berserat abaca yang digunakan dalam pencampuran ini adalah metode pencampuran kering. Penambahan serat abaca untuk campuran beton dilakukan dengan komposisi serat abaca 0%, 0,15%, 0,20%, 0,25% dengan panjang serat 50 mm. Benda uji berupa balok (100 mm x 100 mm x 400 mm), diuji setelah benda uji mencapai umur 28 hari pada alat Universal Testing Machine (UTM) dan dievaluasi melalui standart ASTM dalam pengujian kuat lentur. Peningkatan kuat lentur sangat dipengaruhi oleh volume serat dimana volume serat sampai batas tertentu akan memberikan kuat lentur yang optimal. Hasil yang didapat dari campuran beton berserat abaca untuk uji lentur balok berserat abaca dengan panjang serat 50 mm dan volume serat 0.15% merupakan hasil yang terbaik dimana terjadi peningkatan sebesar 40,19 % terhadap balok beton normal.
Perbandingan Biaya Dan Waktu Pembangunan Rumah Tipe 120/100 Pada Pembangunan Rumah Tinggal Di Perumahan Tabanan Asri
Authors: Ariyastika I Made Dwi , Parami Dewi A.A Diah
Published: September 2022

Dalam proyek konstruksi, seorang kontraktor perlu membuat perencanaan biaya dan waktu yang di perlukan untuk mengerjakan pekerjaan kostruksi. Besarnya produktivitas bisa diketahui dari besar kuantitas pekerjaan dibagi waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghematan upah pekerja dan mengetahui selisih waktu dan biaya perencanaan pelaksanaan pada pembangunan rumah tipe 120/100 lantai 2 pada Perumahan Tabanan Asri dengan realisasi. Data yang digunakan adalah data primer berupa laporan harian berdasarkan pengamatan di lapangan, dimana hal yang diamati adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja, jenis dan volume pekerjaan yang dikerjakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari data tersebut dihitung produktivitas pekerjaan per hari dan biaya item pekerjaan per hari, akan didapatkan lama total waktu pelaksanaan serta total biaya pekerjaannya. Sehingga dari hasil penelitian diketahui produktivitas tenaga kerja di lapangan sebesar 33,6% sehingga lebih besar daripada perencanaan analisa harga satuan SNI. Berdasarkan perencanaan, waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah tipe 120/100 lt2 pada Perumahn Tabanan Asri dengan tenaga kerja yang sama diperlukan waktu selama 90 hari sedangkan berdasarkan pengamatan di lapangan, untuk pembangunan 1 unit rumah tipe 120/100 lt2 dengan jumlah tenaga kerja yang sama diperlukan waktu selama 76 hari dimana waktu pekerjaannya selesai lebih cepat 14 hari dari perencanaan. Total biaya upah perencanaan berdasarkan analisa harga satuan SNI untuk pembangunan 1 unit rumah type 120/100 lt2 sebesar Rp. 56.140.501,70. Sedangkan berdasarkan realisasi di lapangan biaya upah pekerjaan sebesar Rp. 42.012.280,00. Sehingga didapatkan kesimpulan pelaksanaan pekerjaan di lapangan lebih menguntungkan 33,6% dari perencanaan, dan menghemat biaya pekerjaan sebesar Rp. 14.128.221,70.
Penerapan SMK3, Data Lalu Lintas Dan Data Tanah Pada Konstruksi Jalan di Ruas Jalan Raya Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
Authors: Sompie Tampanatu P. F. , Moningka Mario , Mentang Sudenroy
Published: September 2022

Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama mobilitas orang dan barang serta aktivitas ekonomi. Dalam suatu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk menekan resiko kerugian maka pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) difokuskan kepada tiadanya kecelakaan kerja atau “zero accident”. Upaya untuk menihilkan kecelakaan kerja harus dilakukan dengan upaya- upaya pencegahan terjadinya kecelakaan itu sendiri yang dapat dilakukan melalui suatu proses identifikasi dan analisa akan terjadinya bahaya (hazard) dan ditindak lanjuti dengan tindakan pengendaliannya (control). Data lalu lintas dan data tanah sangat diperlukan pada perencanaan transportasi dan konstruksi jalan termasuk dalam perencanaan tebal perkerasan jalan.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bahaya dan penanggulangan resikonya sebagai bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan,  mendapatkan data LHR, dan data daya dukung tanah di lokasi penelitian yang berada di ruas jalan raya Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data-data lapangan berupa metode pelaksanaan pekerjaan jalan, survei lalu lintas, dan data tanah menggunakan alat DCP (Dynamic Cone Penetrometer). Hasil yang diperoleh adalah bahaya yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan di lokasi studi telah diidentifikasi dan dibuat rencana aksi berupa penanggulangan resikonya, Volume lalu-lintas dari arah Tumpaan – Amurang lebih besar dibandingkan volume lalu-lintas dari arah Amurang – Tumpaan sebesar 4006 kendaraan. Dari grafik penentuan CBR desain 90% diperoleh nilai CBR tanah dasar adalah 7.68% dan nilai Daya Dukung Tanah (DDT) sebesar 5.51%.
Kajian Pertumbuhan Kota Manado dengan Konsep Infrastruktur Berkelanjutan
Authors: Waney Estrellita V. Y. , Runtunuwu Sherley , Mandang Deyke , Rangan Jemmy
Published: September 2022

Arah pertumbuhan Kota Manado yang semula menuju ke selatan sudah mengalami perubahan ke arah utara. Penyebabnya diperkirakan adanya kerusakan lingkungan pada daerah selatan Kota Manado sebagai akibat dari tindakan masyarakat yang dilakukan secara sengaja dengan alasan mendesaknya kebutuhan akan tempat tinggal serta diberlakukannya berbagai peraturan dan regulasi yang kurang tepat oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak berpihak kepada lingkungan. Hal ini terlihat dari adanya penyebaran perkembangan perumahan dengan tidak mengikuti tata ruang yang ada serta terdapatnya perkembangan pembangunan yang melintasi wilayah administratif antar Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertumbuhan Kota Manado dengan konsep pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa dampak positif dari pertumbuhan Kota Manado ke arah utara, Kecamatan Mapanget setelah banjir tahun 2014 berdasarkan data tahun 2015-2020 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, bertambahnya lapangan kerja baru, mudahnya penduduk mendapat akses terhadap bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari, adanya peluang pembangunan fasilitas infrastruktur bertaraf nasional maupun internasional, serta adanya peluang kerjasama pembangunan fasilitas pendukung kawasan terpadu olahraga. Sedangkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai dampak negatif yang timbul akibat pengembangan yang ada, yaitu: pemanfaatan dan alih fungsi lahan, pemadatan permukiman penduduk, peningkatan pasokan air dan energi untuk kebutuhan penduduk, pencemaran lingkungan, kemacetan dan kerusakan jalan, terjadinya peningkatan beban jalan, serta pencemaran udara akibat polutan  yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.
Privacy protection throughout the research data life cycle
Authors:   University of Oslo Library, Norway, Håndlykken Kvale Live , Darch Peter ,   School of Information Sciences at the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Published: September 2022

Introduction. The sharing and reuse of research data is gradually becoming best practice in research. However, multiple frictions exist between realising stakeholders’ ambitions for research and research data sharing and addressing legal, social and cultural imperatives for protecting data subjects’ privacy. Through identifying and addressing frictions between personal privacy and research, our paper offers advice to research data management services on how to approach personal privacy in research data, sharing using the research data life cycle as the context. Method. A three-phase Delphi study on a population comprising twenty-four stakeholders involved in research data curation in Norway. Data were collected during three consecutive rounds over fourteen months. Analysis. The data were analysed qualitatively using themes following exploratory sequential design methods. After three rounds of data collection, the entire corpus of data were connected and analysed thematically according to integrated analysis. Results. The findings show multiple tensions between maintaining research subjects’ right to privacy and advancing research through data sharing. This paper identifies and analyses three particular sources of tension: 1) maintaining trust with the research participants, 2) managing divergent views of privacy in international and intercultural research collaborations and 3) interpreting and applying policy. The divergent motivations and perspectives on privacy held by different stakeholders complicate these tensions. Conclusions. Researchers, research data management support staff and data organizations must reconcile these motivations and resolve tensions throughout the data life cycle, from collection to archiving and eventual sharing. Through dialogue and negotiation, all stakeholders involved in data sharing should aim to respect the research subjects’ own understandings of privacy.
A Comprehensive Analysis of Automated Threat Modeling Solution Company: Threat Modeler Software, Inc.
Authors: Pai Santosh , Kunte R. Srinivasa Rao
Published: September 2022

Purpose: Effective Security Threat modeling in an enterprise depends on the efficient tools used for modeling. The Threat modeling tool market has multiple players that provide platforms to automate the Threat modeling process in enterprises. Threat Modeler Software, Inc. is one such platform provider company. The paper aims to explore the company and its platform's features.
Design/Methodology/Approach: This paper explores the documentation available on Threat Modeler Software, Inc. to understand the features, working principles, and company information. Features are further explored by performing hands-on Threat modeling using the trial edition of the platform. SWOC analysis of the company is performed to analyze the factors affecting the company as a Threat modeling platform provider.
Findings/Result: Threat Modeler Software, Inc.’s platform has innovative features that enable automated Threat modeling. SWOC analysis has identified some of the challenges that the company has. The competitor list showed commercial and open-source competitors in the race to create Threat modeling platforms. The innovative culture of the Threat Modeler Software, Inc. must continue to provide new features making the Threat modeling experience unique.
Originality/Value: This paper studies Threat Modeler platform's architecture and explores important features of the platform. Capabilities of the features and their importance is studied. SWOC analysis is performed to identify factors affecting the company. A list of different threat modeling platforms is built to understand the current competitors for Threat Modeler Software, Inc.
Paper Type: Case study.
Danças circulares sagradas e cirandas do sol no Alto do Céu: por uma etnografia dançante dos mistérios femininos.
Authors: Da Silva Francisco Carlos Tavares , Pacini Aloir
Published: September 2022

Este ensaio etnográfico foi produzido durante a Disciplina de Antropologia das Religiões do Mestrado de Antropologia Social da UFMT. O objetivo é analisar as Danças Circulares Sagradas e as Cirandas do Sol que ocorrem na região do Mirante Alto do Céu, Chapada dos Guimarães (MT), conhecida por suas manifestações culturais exotéricas e suas conexões com os óvnis no mundo Bóe (Bororo), explicitamente matriarcal. Neste contexto, a partir de um episódio local, demonstro as conexões que são estabelecidas entre as Danças Circulares Sagradas e os movimentos próprios da Teoria Antropológica. Dessa forma, com base em filmagens das danças circulares sagradas, no contexto mencionado procuro seus elementos estruturantes e apresento alguns caminhos seguidos por esse acadêmico no mundo das religiões.
Comércio varejista de flores: uma análise do perfil e comportamento da mulher consumidora de flores com objetivo de presentear
Authors: Anacleto Adilson , Aguiar Sabrina de Oliveira , Prazeres Allan Santos Greim dos , Moro Suelena Cristina , Rosário Clarice Luiz do
Published: September 2022

Resumo: O consumo de flores no Brasil tem apresentado crescimento e inúmeros estudos revelam que as mulheres são as maiores consumidoras desse produto, no entanto apesar da sua relevância, não foram encontrados estudos que revelem se esse consumo é realizado para si ou para presentear outrem. Assim, considerando que as flores são principal objeto para presentear, apresenta-se o resultado de pesquisa sobre o perfil e comportamento da mulher que compra flores com o objetivo de presentear visando subsidiar ações de marketing para o segmento comercial varejista da cadeia produtiva da floricultura. Foi realizada pesquisa exploratória descritiva a partir de entrevistas semiestruturadas junto a 150 mulheres. O estudo evidenciou que, em relação a faixa etária, à medida que a mulher avança na idade, apresenta maior frequência de compra de flores para presentear sendo a faixa de maior consumo entre 46 a 55 anos. Em relação ao estado civil, as mulheres viúvas e casada apresentaram os maiores índices de compra. Os fatores que mais afetaram os níveis de consumo foi a renda e escolaridade, tendo sido observado tendência à medida em que se elevavam esses dois fatores, se elevava também, o consumo de flores com a finalidade de presentear. Palavras-chave: Floricultura; Comércio de flores; Comércio varejista; Agronegócio; Plantas ornamentais.
Clinical, Hematological, and Cytogenetic Profile of Myelodysplastic Syndromes in Adults: A Three-year Cross-sectional Study
Authors: Abraham Latha , Paul Mobin , D’Souza Chryselle Olive , Sophy M.P.
Published: September 2022

Objectives: Myelodysplastic syndromes (MDS) are a group of clonal hematological disorders with a diverse clinico-hematological profile. Studies in India have shown a different biology from the West. This study aimed to assess the clinicopathologic profile of MDS patients, classify them according to the World Health Organization classification system, categorize them into International Prognostic Scoring System (IPSS) and the revised IPSS prognostic subgroups, and evaluate the treatment outcome. Methods: A cross-sectional study was conducted on 48 patients diagnosed with MDS from January 2017 to December 2019 from Rajagiri Hospital, India. Clinical, hematological, and cytogenetic features were analyzed. The patients were stratified according to the IPSS and revised IPSS and were followed-up for a minimum of six months. Results: The patients most affected were those in the seventh decade of life. We found a slight female preponderance and a mean age of 57.5 years in females and 67.7 years in males. Anemia was the most common manifestation of MDS. On the other hand, thrombocytopenia was found to be the least common cytopenia. MDS with multilineage dysplasia was the most common subtype. Cytogenetic abnormalities were seen in 29.5% of cases. Most of the patients were in the low-risk prognostic categories. Conclusions: Our patients were older when compared to those of other Indian studies, with most in the low-risk categories which were like Western data.