bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam
Authors: Aziz A. Saiful
Published: November 2020

Pengadilan sebagai “institusi hukum” yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan juga sebagai “institusi sosial” yang dinamis, yaitu senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, dalam upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menginterpretasikan teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya. di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia mengalami perkembangan. Dengan demikian terjadi pula perkembangan studi hukum Islam di Indonesia untuk memperoleh eksistensi hukum islam dalam pengembangan sistem hukum Islam. hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat dengan akidah dan syariah. Akidah adalah sesuatu keyakinan (iman) tumbuh dari jiwa yang mendalam yang harus lalui oleh setiap orang untuk menjadi muslim. Sedangkan syariah adalah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang untuk menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Jadi syariah pada mulanya memiliki pengertian yang lebih luas. Bagi seorang hakim dalam melaksanakan profesinya harus taat pada prinsip-prinsip peradilan yang telah yang telah digariskan oleh al-Qur'an, sebagai pertimbangan dalam menjalani profesinya, karena ketaatan terhadap prinsip-prinsip akan memberikan jaminan terhadap terlaksananya tujuan hukum. Dalam lintasan sejarah peradailan Islam, Umar Bin Khattab mengatakan ada sepuluh macam prinsip peradilan yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan peradilan.
Dekonstruksi Ijtihad: Revitalisasi Kebekuan Nalar Melampaui Dogmatisme
Authors: Bashori Akmal
Published: November 2020

One of the principal reasons for the failure of Muslims to reconcile Islam law is that the process of ijtihad was closed several centuries ago. However, the sacred texts of Islam need to be interpreted in the light of contemporary realities and modern knowledge. For ijtihad to be performed successfully in a society, democracy and freedom of expression must prevail. While scholars of Islamic law clearly have very important roles to play in the revived practice of ijtihad, they should not have exclusive responsibility over this practice. Faithfulness to the text needs to be combined with creative imagination to produce the most enlightened reinterpretations (decontruction), suitable for the twenty-first century. Muslim scholars have particular opportunities as well as a responsibility to lead a revival of ijtihad. Muslim scholars in the university have the freedom to think creatively while still being faithful to the texts, and their new interpretations could stimulate new thinking among the more traditional religious establishments.
Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Authors: Amania Nila
Published: November 2020

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian mengenai besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi sangat penting dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti. Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum. Setiap pihak mempunyai pendapat sendiri sendiri mengenai siapa yang berwenang dalam menentukan adanya kerugian negara beserta jumlahnya.
Pemikiran Fazlur Rahman dalam Q.S. An-Nisâ` [4]: 3 tentang Poligami
Authors: Ulyati Fahmi
Published: November 2020

Para penafsir kontemporer sangat menaruh perhatiannya dalam kajian tafsir Al-Qur`an. Pada masa ini produk penafsiran yang dikonsumsi oleh umat Islam dikritisi dengan nalar kritis. Para penafsir kontemporer juga cenderung melepaskan siri dari model-model berpikir madzhabi. Fazlur Rahman, salah satu tokoh pemikir Islam dan juga penafsir modern kontemporer juga berusaha dalam mengaktualkan dan mengkontekstualisasikan pesan-pesan universal yang terkandung dalam al-Qur’an kedalam konteks partikular era kontemporer. Ia menegaskan bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang mengelilinginya. Oleh karena itu ia menawarkan sebuah model hermeneutika double movement untuk menagkap sebuah idea moral yang ada dibalik teks al-Qur’an, yakni dengan memperhatikan situasi sosio-historis masa lalu disaat teks itu turun, lalu ditarik kembali kedalam situasi sekarang. Dengan demikian, al-Qur’an tidak akan ketinggalan relevansinya dengan cara ditafsirkan ulang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia.
Kontekstualisasi Konsep Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh Mahmoud Muhammad Thaha (1909-1985) terhadap Ayat-Ayat Kepemimpinan
Authors: Kurniawatie Nia
Published: November 2020

Kepemimpinan di era kontemporer banyak menimbulkan disharmoni antar umat beragama, sehingga merampas hak-hak esensial orang lain, bahkan menimbulkan diskriminasi dan penindasan karena masalah kepemimpinan. Esensi kebenaran sebuah kepemimpinan dalam sebuah agama adalah terbentuknya tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (Baldatun Ṭoyyibatun wa Rabbun Ghafûr). Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan secara formal untuk umatnya, Namun demikian Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran memberikan prinsip-prinsip universal tentang kepemimpinan dalam kitab sucinya, adapun bentuknya berkutat pada kriteria dan karakteristik pemimpin yang dijelaskan dalam beberapa surat dan ayat Al-Qur’an. Ayat-ayat Al-Qur`an dapat diklasifikasikan dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah. Di saming itu, terkadang satu ayat menghapus konsekuensi hukum ayat yang lain. Konsepsi Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh yang dikemukakan oleh Mahmoud Muhammad Taha menawarkan peninjauan ulang terhadap konsepsi Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh, agar subtansi hukum Islam dapat lebih menemukan relevansi dan siginfikansinya, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang tidak bersifat diskriminatif. Dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur`an tentang kepemimpinan dengan Konsepsi Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh yang dikemukakan oleh Mahmoud Muhammad Taha, rekonsiliaasi hukum Islam dengan isu krusial kepemimpinan kontemporer dapat terwujud. Metodologi naskh yang dibangunMahmoud Muhammad Taha diklaim sebagai metodologi “pembaruan Islam yang memadai” untuk membangun syari’ah Islam yang humanis tanpa mendiskriditkan hubungan antara muslim dan non muslim, laki-laki dan perempuan.
Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam
Authors: Syarifudin Amin
Published: November 2020

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berbahaya. Padaprinsipnyadalamhubunganseksual, orang suami terhadap istrinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau seimbang. Idealnya dalam melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) disini diharapkan dari kedua belah pihak dapat menikmatinya bersama tanpa ada yang tersakiti, Sehingga ketika ingin melakukan hubungan intim dalam hal ini suami tidak diperkenankan untuk memaksa istrinya. Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara dan pidana perdata.
Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika
Authors: Khafizoh Anis
Published: November 2020

Pernikahan sedarah atau disebut juga pernikahan senasab adalah perkawinan yang di lakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Allah SWT. mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Dalam perspektif hukum, perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang sah, namun setelah diketahui Maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Perkawinan sedarah apapun keadaannya apabila dilakukan dengan sengaja hukumnya haram. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Inbreeding sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya Fraksi homozigot akan bertambah besar. Pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati). Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya.
Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (PKST) Tahun 2015 Kabupaten Wonosobo dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Ulfiana Lis
Published: November 2020

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya. Dalam rangka upaya untuk memajukan bangsa, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan agenda tahunan yang diberi nama “Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan” Program Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (PKST) Tahun 2015 DI Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kacamata hukum Islam, kegiatan tersebut dapat dikategorikan dalam ijtihâd dan ikhtiyâr dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat (maṣlaḣah mursalah).
Penggunaan Qirâ`at dalam Tafsir Ma’âni Al-Qur`ân Karya Al-Farra` (761-822)
Authors: Nurdin Rahmat
Published: November 2020

Al-Qur`an and qirâ`at are two different things, but both are complementary, where the terms of the al-Qur`an can’t be separated from qirâ`at aspect for understanding al-Qur`an itself as a language is being read or reading. In some book of commentary that there can be seen a variety of qirâ`at the interpreter quotes from priests qirâ`at. The book Ma'âni al-Qur`ân by al-Farra` (761-822) is one book of commentary patterned linguistic use some variety qirâ`at in explaining the meaning of the verse of al-Quran. As the name implies, this book is more dominant explain the meaning contained in Al'Qur`an especially the explanation of i'rab al-Qur`an.
Telaah Alkindy Terhadap Relativitas Waktu Dalam Kisah Aṣḣâbul Kahfi
Authors: Jumini Sri
Published: November 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Al Kindy (w. 870) terhadap relitivitas waktu khususnya dalam peristiwa Aṣḣâbul Kahfi. Ini merupakan penelitian kualitatif dengan model article review. Review dilakukan terhadap referensi berupa buku dan artikel dalam jurnal. Teknis analisis dilakukan dengan mendeskripsikan kisah Aṣḣâbul Kahfi dalam kajian fisika relativitas Al-Kindy, dan kajian Al-Qur`an yang sudah ditafsirkan oleh para mufasir. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Relativitas Al-Kindy menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak melebihi kecepatan cahaya akan mengalami dilatasi panjang dan waktu; 2) Aṣḣâbul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah selama 390 tahun mereka hanya merasakan setengah hari atau sehari saja, di dalam gua tubuh mereka dibolak-balikkan dan gerak didalam gua melebihi kecepatan cahaya sehingga mengalami dilatasi panjang dan waktu.
Implementasi Quantum Tahfidz Al-Qur’an dalam Pengembangan Tahfidz Al-Qur’an Siswa SMA
Authors: Sudrajat Sudrajat , Kamal Muhamad Ali Mustofa
Published: November 2020

Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan menghafalk al-Qur`an memerlukan sebuah metode yang tersusun rapi dengan perencanaan yang memaksimalkan potensi peserta didik. Salah satu kemukjizatan al-Qur`an adalah mudah dipelajari dan dihafalkan. K.H Abdurrahman Al-Asy’ari merancang sebuah metode percepatan dalam menghafal al-Qur`an yang di sebut metode Quantum Tahfidz Al-Qur`an yang diterapkan di SMA Takhassus al-Qur`an di Kalibeber Wonosobo Jawa Tengah. Dari analisis data penelitian diperoleh nilai sig constan = 4,89 dan sig x= 3,87 pada taraf signifikasi 5%. Hal tersebut menunjukkan adanya ada pengaruh positif implementasi Quantum Tahfidz Al-Qur`an terhadap pengembangan metode menghafal Al-Qur`an di SMA Takhassus.
Maqȃṣid Syarī’ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda
Authors: Junaedi Mahfudz
Published: November 2020

Islam sebagai agama yang memberi rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam, sebagai muslim segala prilaku manusia harus mendasatkan pada Islam termasuk dalam masalah hukum. Konteks wilayah, daerah atau lokalitas dalam memahami hukum Islam perlu dilibatkan sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai yaitu untuk kemaslahatan bersama. Memahami hukum Islam dengan pendekatan maqâṣid syarî’ah dapat memberikan kontribusi pembentukan Perda sebagai bagian hukum guna menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, dan khususnya dalam pembangunan hukum di Indonesia. Pembentukan hukum sebagai produk legislasi daerah harus memberikan tujuan untuk kemaslahatan baik berskala makro maupun mikro sesuai kearifan lokal daerah yakni peraturan daerah yang berkeadilan dan berkeadaban dalam rangka menuju keterbukaan dan pembaruan diri sebagaimana diharapkan hukum Islam melalui mekanisme pendekatan sistem pemikiran Jasser Auda. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif analisis yang menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti dalam mengelaborasi teori sistem Jasser Auda mengenai aktualisasi prinsip-prinsip maqâṣid syarî’ah dalam pembentukan Peaturan daerah sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis, maka peran aktual maqâṣid syarî’ah melalui pendekatan sistem dalam pembentukan Perda harus mampu menyeleksi dan mengakomodasi ‘urf (tradisi atau adat kebiasaan) dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat universal, sehingga efektifitas maqashid syariah (tujuan hukum) itu tercapai demi kemaslahatan masyrakat dalam mengokohkan keberagaman.
Zakat Komoditas Pertanian Dalam Perspektif Hermeneutika Etik
Authors: Al Wasim Arif
Published: November 2020

Zakat is seen as one of solutions to the community socio-economic problems, in this case the distribution of welfare and poverty alleviation. Looking at the context of contemporary Indonesia, zakat for agricultural commodities seems to need a review to be able to find its relevance. The majority of farmers who cultivate staple food crops in Indonesia are generally still in the middle to lower economic class, even at the poverty threshold. Hermeneutics is a scientific instrument that has a primary function as a means to better understand texts, symbols and phenomena. With a better understanding of religious texts and phenomena, an important point will be obtained to find the contextuality of religious teachings for today's life. In the perspective of Paul Ricoeur's ethical hermeneutics, zakat can be understood as a religious ritual based on a spirit of togetherness towards independence. The principle of equitable welfare distribution and professional equality, fosters ethical awareness of the need for the remodeling of niṣâb, so that agricultural commodities have an equivalent value to other commodities in modern economic life. The need for the re-contextualization of the formulation of zakat is an effort to find a meeting point for equality and balance of farmers in industrial society.
Zakat Salak Masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Wonosobo Perspektif Hukum Islam
Authors: Juniarti Tri
Published: November 2020

Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, diantaranya adalah masyarakat di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang mensosialisasikan kewajiban zakat pertanian salak tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa para petani salak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupuaten Wonosobo sudah menjalankan kewajibannya mengeluarkan zakat dengan berdasarkan pengetahuan mereka yaitu 10%, 5% dan 2,5%. Pada prakteknya zakat yang dilakukan oleh para petani belum sesuai dengan ketentuan dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Perhitungan zakat pertanian adalah 10% atas pertanian yang diairi dengan air hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan menggunkan tenaga manusia sendiri. Meski demikian dikarenakan salak itu merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat yang kurang mampu maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat pertanian dan ḣaul-nya. Sedangkan untuk rukun dibolehkan memberi zakat kepada kerabat.
E Government Front Office Mobile Land Service sebagai Integrasi Sertifikat Mencapai Kepastian Hukum
Authors: Khanifa Nurma Khusna , Setyorini Ika
Published: November 2020

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah muncul di tahun 2008 merupakan program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai reformasi birokrasi pertanahan di Indonesia. Secara khusus di Wonosobo juga memiliki layanan Mobile land service mulai tahun 2009. Hingga tahun 2016 di Wonosobo sendiri kegiatan tersebut masih menjadi target BPN menertibkan administrasi pertanahan di daerah. Wujud kepedulian pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pendaftara tanah. Program jemput bola menjadi slogan mobile land service. Kegiatan tertib administrasi melalui gerakan pendaftaran tanah massal menjadi jargon BPN Wonosobo. Pelaksaanan e government melalui sistem pengintegrasian (front office) petugas lapangan mobile land service dengan petugas di kantor Pertanahan Wonosobo.
Fanatisme Mazhab dan Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur`an
Authors: Al Wasim Arif
Published: November 2020

Al-Qur`an merupakan wahyu Ilahi yang didalamnya terkandung tema-tema pokoktentang ketuhanan, hukum, sosial kemasyarakatan, sejarah masa lalu hinggagambaran-gambaran masa depan. Kebenaran isi Al-Qur`an merupakan sesuatuyang mutlak dan pasti, untuk menangkap citra kemutlakan tersebut diperlukanpenafsiran dan penjelasan terhadap isi kandungannya. Pemikiran dan paradigmapemahaman terhadap teks-teks keagamaan terus berkembang, dan melahirkanberbagai mazhab dan paham keagamaan yang berpengaruh terhadap pola dan corakpenafsiran Al-Qur`an. Perbedaan yang fundamental dalam istinbâṭ hukum danpandangan politik kemudian melahirkan fanatisme terhadap aliran dan mazhab.Namun demikian, fanatisme dan sikap sektarian kepada mazhab tersebut semakinmemperkaya wacana keilmuan dan khazanah penafsiran Al-Qur`an.
Talfîq dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tinjauan Kompilasi Hukum Islam
Authors: Aniroh Reni Nur
Published: November 2020

Talfîq, sebagian orang melarang secara ketat, sebagian yang lain melarang dengan syarat, dan sebagian lainnya membolehkan. Namun demikian, secara faktual dapat ditemukan bahwa ternyata dari kalangan yang melarang talfîq, justru mengamalkannya, sebagaimana mayoritas umat muslim Indonesia. Dalam persoalan kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianut di negara yang mayoritas mengaku pengikut Syafi’i secara konsisten dan setia, di dalamnya tidak luput dari pendapat di luar mazhab, bahkan KHI juga meramu dari unsur lokal dan sosio-kultural adat masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan tidak lain ialah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan kata lain agar Islam dapat membumi di Nusantara.
Jarîmah Zina sebagai Kontribusi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia
Authors: Mahfuzoh Amini , Khanifa Nurma Khusna
Published: November 2020

Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini sangatlah tidak mendukung adanya perzinaan. Konsep zina diIndonesia dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan hokum Islam. Oleh karena itu, norma agama dalam hal ini hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
‘Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhâjul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi (1921 – 2018)
Authors: Fatmah Umi
Published: November 2020

Masa ‘iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dalam hal ini yang menjadifokus kajian penulis adalah pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi (1921-2018) mengenai masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dalam kitab Minhajul Muslim. Permasalahan yang diangkat dalam adalah: pertama, pemikiran Abu Bakar Jabir al-Jazairi tentang masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya; kedua, metode istinbâṭ hukum yang digunakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam memutuskan hukum masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, masa iddah bagi seorang wanita pada dasarnya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan baik dari aspek hukum agama maupun dari aspek sosial. Pertimbangan tersebut guna mewujudkan putusan hukum yang maslahat dan memiliki nilai keadilan.
Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih
Authors: Sumarjoko Sumarjoko , Mahargiani Eka , Nasrulloh Amin
Published: November 2020

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral. Diawali dengan akad “ijâb” dan“qabûl” yang konsekuensinya adalah terbentuknya perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian tersebut dipresentasikan sebagai “mitsaqan ghalidlan.” Akad ijâb dan qabûl merupakan bagian rukun dalam perkawinan.Teknis pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan menyambung “muttaṣil”antara ijâb dan qabûl. Dalam kajian fikih, muttaṣil-nya ijâb dan qabûl terkait pada dua keterangan yaitu “maf’ûl fîh” atau ẓaraf zamân (waktu) dan ẓaraf makân(tempat). Kesatuan waktu dan tempat ini diungkapkan dengan bahasa “satu majelis”. Dalam pemikian fiqh klasik akad “ijâb” dan “qabûl” yang “muttaṣil” ini sudah terjadi ragam interpretasi. Mazhab Syafi'iyah, berpendapat, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan itu adanya kesegeraan terkait “ijâb” dan“qabûl”. Untuk itu, kesatuan antara tempat (al-makan) dan kurun waktu (azzamân) dimanifestasikan dalam ungkapan “ittiḣâd al-majlis” “satu majelis”.Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab Hanafiyah menginterpretasikan tentang Ittiḣâd al-majlis itu bersatu majelis pada akad pernikahan terkait kesinambungan waktu (az-zamân) diantara ijâb dan qabûl bukan menyangkut kesatuan tempat. Dalam perkembangan sistem informasi danteknologi, yang saat ini diatas garis era revolusi industri 4.0 tidak menutup kemungkinan akad ijâb dan qabûl suatu pernikahan dengan menggunakan sarana teknologi berbasis internet. Baik melalui video streaming, video teleconference atau pun lainnya. Bahkan dengan dukungan jaringan 4G atau 5G akan terasa seperti bertatap muka secara langsung. Peralihan perbuatan (hukum) mempengaruhi interpretasi “satu majelis” dan menimbulkan makna baru. Tulisan ini akan mengupas lebih lanjut dari segi takhrij al-ahkam-nya.
Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Sadd Aż-Żarî’ah
Authors: Handini Mustika Septi , Fuadi Salis Irvan
Published: November 2020

Analysis of Law No. 23 of 2004 using the theory of Sadd aż-Żarîah that in Article 5 describes the ban in domestic violence. This article is very effective, because this article contains more detailed prohibition on restrictions that should not be donein the household, so not only commit acts of violence in the physical, but also covers psychological violence, sexual violence, as well as neglect of household. In Act No.23 of 2004 is in accordance with the theory of adh-dzariah sad because in setting the legal notice at the end result. Review of the result of an act, rather than taking into account the intention of the perpetrator, but that counts is the result and thefruit of such actions. Although the action aims to justify the behavior of the husband and wife are wrong, but this action will result in misery or suffering physical, sexual, psychological and neglect household, then such actions are prohibited, inaccordance with the rules of uṣûl fiqh: "Refusing is stronger than eliminating".
Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo
Authors: Junaedi Mahfudz
Published: November 2020

In the midst of the social changes that continue to occur today, divorces at Wonosobo increased high enough, it can even be said to occur on a massive scale.In general, the incedence of divorce are the root causes of the economic factor isthe ability of the husband in the household that evolved conention and strife that never cease. Divorce is more dominant from wives becouse of economic factors and strife. Another factor is that a third party (cheating), and lack of maturity, while KUA’s role as an institution has not been optimalized. The phenomenon of divorce can be changed if there is a systematic effort through education and public awareness about the importance of nurturing the love (sakinah, mawaddah, rahmah) in domestic life, because the actual prototype is located in the domestic life that is based on relationships loving, tolerant, appreciate differences.
Gaya Aerodinamik dalam Penerbangan Perspektif Q.S An-Nahl: 79
Authors: Jumini Sri
Published: November 2020

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran konsep fisika terhadappenjelasan Al-Qur`an Surat An-Nahl Ayat 79 tentang gaya Aerodinamik dalam teknik penerbangan melalui studi analitis terhadap literature-literatur yang ada. Literatur review dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian baik dari hasil penelitian terdahulu, dan telaah buku-buku yang berkaitan langsung maupun tak langsung. Penjelasan teori menggunakan teknik induktif, sedangkan tekis analisis menggunakan teknis komparasi dengan menganalis telaah sains dan Al-Qur`an melaui tafsir yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip aerodinamis: (1) gaya angkat pesawat dihasilkan dari udara yang bererak cepatdiatas pesawat, (2) Gaya angkat pesawat akan lebih besar jika sayap agak dibungkukkan; (3) gaya angkat akan berkurang jika sayap lebih condong ke atas. Kualitas penerbangan tergantung pada bentuk aerodinamik bodi pesawat,keberadaan angin vertical dan kekasaran permukaan pesawat, serta impak badan pesawat.
Problematika Penetapan Hukum pada Poin Kritis Bahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal
Authors: Purwanto Hery
Published: November 2020

Penyelenggaraan suatu sistem perlindungan atas makanan, obat-obatan, kosmetik maupun jasa, baik bagi pihak yang memproduksi maupun masyarakat luas yang akan mengkonsumsi sangat perlu untuk terjaminnya suatu produk yang dikategorikan halal dan thayib. Pemerintah menyadari perlunya landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan di Indonesia, maka lahirlah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang pengelolaannya diamanatkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Problem yang banyak dijumpai adalah penetapan hukum pada point kritis bahan olahan dan laboratorium. Point kritis adalah kondisi dimana dalam pengolahan atau proses dari bahan-bahan yang digunakan sampai pada kemasan dan distribusi masih diragukan kehalalannya.
Pengaruh Media Sosial terhadap Tindak Kejahatan Remaja
Authors: Ikawati Linda
Published: November 2020

Media sosial adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial (sering disalah tuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dan penggunaan media sosial yang secara terus menerut dan tidak terkontrol mempengaruhi perilaku remaja yang tidak baik. Ada dua dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Dampak negatif dari penggunaan media sosial terjadinya tindak kejehatan remaja atau dalam arti lain adalah Juvenile Delinquency. Adapun perlindungan hukum bagi korban dan sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap tindak kejahatan remaja dan perlindungan hukumyang berlaku. penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law ini book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Kenakalan remaja terjadi karena ada dua faktor internal dan faktor eksternal.
Kisah-Kisah Penyimpangan Seksual dalam Al-Qur`an
Authors: Ahmadiy Ahmadiy
Published: November 2020

Al-Qur`an merupakan petunjuk bagi manusia, artinya semua yang disampaikannya merupakan pesan dan nasihat-nasihat, sehingga menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membentuk pribadi manusia dari dahulu sampai sekarang. Diantara metode Al-Qur`an dalam menyampaikan pesan dan nasehat adalah melalui kisah. Al-Qur`an membawakan banyak sekali kisah, baik berkenaan dengan perjalanan para Nabi dan Rasul juga berbagai peristiwa yang terjadi antara mereka dengan orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Al-Qur`an juga berkenaan dengan beberapa kisah sejumlah orang atau kelompok, seperti kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha, dan kisah Nabi Luth dan kaumnya, dan kisah-kisah lainnya. Kisah-kisah dalam Al-Qur`an itu sarat dengan pesan dan nasihat, baik secara tersurat maupun tersirat.
Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah
Authors: Sukarman Sukarman , Hadi Abdul
Published: November 2020

This paper reviews three main things in families that have integral-functional traits (childcare, livelihood and inheritance). Paradigm of conventional Islamic law divides the role between husband and wife rigidly. for example, living is the duty ofa husband, caring for children is the duty of the wife, and inheritance rights are legal 2 : 1 for husband and wife. With the occurrence of social change that has caused a change in the role of husband and wife both in the form of division of rolesand even the exchange of roles between husband and wife. This is certainly not fair when there is no balance between rights and burden carried out, so we need a fair legal solution. There fore this study analyzes the problem using the perspective of maqâṣid asy-syarî‘ah.
Layanan Internet Banking dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah Bank BNI 46 Wonosobo
Authors: Ariono Imam
Published: November 2020

Perkembangan teknologi internet di Indonesia akan sangat membantu berbagai aspek yang ada di masyarakat, tidak terkecuali dunia perbankan. Saat ini telah banyak bank-bank pemerintah dan swasta terkemuka di Indonesia telah mempergunakan layanan ini ke nasabahnya, antara lain Bank BNI 46. Dengan internet banking maka akan banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabahnya. Untuk itu banyak bank-bank berusaha untuk menyediakan layanan internet banking rnaupun lebih menyempurnakan layanannya internetnya agar nasabah lebih loyal kepada banknya. Berdasarkan analisa regeresi berganda diketahui bahwa variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh positif yang searah dengan variabel terikat. Selanjutnya basil analisis data diperoleh nilai R2 sebesar 0,870. Ini dapat diartikan bahwa 87,0% variasi variabel terikat dipengaruhi oleh vatiabel bebas. Sedangkan sisanya (13,0%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa semuanya mendukung hipotesis 1, 2 dan Hipotesis 3 yang diajukan dimana penerapan layanan internet banking yang terdiri kemudahan transaksi (X1), keamanan transaksi(X2) dan jenis transaksi yang dapat diakses (X3) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah (Y) Bank BNI  Wonosobo.
Kewenangan Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara
Authors: Setyorini Ika
Published: November 2020

Sejarah mencatat, bahwa hubungan antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh adanya tarik menaik antara kepentingan Pusat yang cenderung sentralistik dan tuntutan daerah yang menghendaki desentralisasi. Pembagian urusan, tugas, fungsi dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada Daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang keuangan, merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik, komprehensif, responsive terhadap tuntutan kemandirian dan perkembanan daerah. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraa Indonesia, pengaturan kebijakan tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah telah beberapa kali peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dimasa yang akan datang harus dapat menjamin pendistribusian kewenangan yang adil dan rasional antara pemerintah Pusat dan Daerah.
Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha Dalam Penjaminan Produk Halal Di Indonesia
Authors: Aksamawanti Aksamawanti , Mutho'am Mutho'am
Published: November 2020

Produk halal menjadi trend konsumsi di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjamin produk yang beredar di pasar melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi Jaminan Produk Halal dilakukan oleh beberapa instansi yaitu Kementerian dan/lembaga terkait, BPJH, MUI, dan LPH. Setelah diterbitkannya Sertifikat Halal oleh BPJPH, Pelaku Usaha diberi kewajiban untuk  menjaga kehalalan produksinya. Salah satu alternative yang dapat dilakukan pelaku usaha (perusahaan) yaitu dengan menunjuk Auditor Halal Internal. Fungsi dan peran  Auditor Halal  Internal adalah  menjaga kesinambunan JPH pada proses produksi atau dengan kata lain menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku Sertifikat Halal yakni empat tahun.
WASTE REDUCTION IN BODY REPAIR & PAINT AREA TOYOTA NASMOCO RINGROAD WITH LEAN MANUFACTURING APPROACH
Authors: Suhardi Bambang , Pertiwi Asariella Findya Octa , Dwi Astuti Rahmaniyah
Published: November 2020

Toyota Nasmoco Ringroad Surakarta is a branch dealer that provides sales services, general repairs, body repair & paint, and spare parts. In the vehicle repair process, waste was found in the form of defect. The percentage of defect occurring from January to March 2020 shows an average of 85.22%. This study aims to identify critical waste defect and determine the factors that cause critical waste defect to occur and provide recommendations for improvements in order to reduce the waste that occurs in the area of body repair & paint. Efforts to reduce waste defects are carried out with a lean manufacturing approach. The research was carried out in three stages. The first stage begins with conducting a field study to identify problems. In the second stage, defect data is collected, which will be processed using Pareto diagrams so that the type of defect occurs most frequently. Furthermore, in the third stage, data processing begins with the identification of 9 wastes. Then identify the factors that cause waste using the fishbone diagram and the 5W + 1H method. Furthermore, the selected critical waste is processed using FMEA to identify systems that have a risk of failure which is indicated by the number of RPNs from the value rating of severity, occurrence, and detection. Based on the highest number of RPNs occurred in the polishing and reassying sub-area of 210. Proposals for improvement were a box, poka-yoke, and Kamishibai designs. Therefore, it is hoped that the proposed repair method will reduce the risk of defect arising during the vehicle repair process.
Creating the Internal Enemy: Opportunities and Threats in Pro and Anti-LGBT Activism within South Korean Protestantism
Authors: Johannemann Hendrik
Published: November 2020

In recent years, South Korea has experienced significant mobilization against LGBT rights, mainly emanating from conservative Protestant forces. This anti-LGBT mobilization has been attributed to the need to create an “external enemy” as a means for covering up internal scandals. This study examines how the Protestant anti-LGBT movement creates an “internal enemy”, too, by fighting against pro-LGBT activism and attitudes within its faith. Applying the contentious politics and movement-countermovement frameworks to the study of religious conflict, the article uncovers the mechanisms at work in the complex interactions among anti-LGBT, moderate, and LGBT-affirmative actors. The analysis of five cases – heresy trials against a pro-LGBT pastor, conflicts at Christian universities, vilifications of a progressive Christian online newspaper and a church association, and the controversy around a moderate junior pastor – shows that perceived and deliberately created threats play a productive, opportunity-like role in religious contention over LGBT issues. Longstanding religiopolitical cleavages come to the fore, too, involving conflictual relations with state actors external to Korean Protestantism.
Dissenting Yogis: The Mīmāṁsaka-Buddhist Battle for Epistemological Authority
Authors: Forman Jed
Published: November 2020

While dissent connotes a type of split or departure, it can bind as much as it separates. This paper traces a millennium-long history of debate between Buddhists and other religionists who championed the Vedic authority rejected by the Buddha, a camp that came to be known as “Mīmāṁsā.” My analysis illustrates dissent can have the paradoxical feature of forging strong relationships through its seeming antithesis: opposition. Specifically, I explore Mīmāṁsaka-Buddhist debate on meditation. Buddhists argued that meditation could yield authoritative spiritual insight once a meditator had honed their yogic perception (yogipratyakṣa). Mīmāṁsakas rejected yogic perception, arguing only the scriptural corpus of the Vedas had authority. By undermining yogic perception, Mīmāṁsakas aimed to defang religious movements, like the Buddhists’, who appealed to meditative experience as legitimate grounds for dissent. Counterintuitively, such exchanges were essential for the construction of each faction’s identity and were continually mutually formative over the long history of their interaction.
New Religious-Nationalist Trends Among Jewish Settlers in the Halutza Sands
Authors: Katsman Hayim
Published: November 2020

This article describes the religious worldview of the residents of three rural villages, established since 2010 in Southern Israel. Focusing on religious authority, the article traces the complex relationship between rabbis to their communities which is rarely a simple “top-down” traditional authority model. On the contrary, both the rabbis and their communities are aware of the fragility of their relationship, and therefore created a complex belief system in which the rabbis’ recommendation is sought, but not necessarily considered binding. In addition, the article describes the “Datlshim” (Hebrew acronym for “Ex-religious”). This liminal identity characterizes individuals who grew up within these religious communities but decided to dissent in their adulthood. They do not feel committed to, and sometimes openly reject Jewish religious code. The article contributes to the scholarly understanding of religious authority, as well as the diversity within the religious-Zionist community in Israel, which has become increasingly influential is Israeli politics and society.
Tar & Feathers: Agnotology, Dissent, and Queer Mormon Polygamy
Authors: Bullock Nerida
Published: November 2020

In 2014 the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) updated their official website to include information about the polygamy/polyandry practiced by Joseph Smith, their founder and prophet, and his many wives. The admission by the LDS Church reconciles the tension between information that had become readily available online since the 1990s and church-sanctioned narratives that obscured Smith’s polygamy while concurrently focusing on the polygyny of Brigham Young, Smith’s successor. This paper entwines queer theory with Robert Proctor’s concept of agnotology—a term used to describe the epistemology of ignorance, to consider dissent from two interrelated perspectives: 1) how dissent from feminists and historians within the LDS Church challenged (mis)constructions of Mormon history, and; 2) how the Mormon practice of polygamy in the late nineteenth century dissented from Western sexual mores that conflated monogamy with Whiteness, democracy and social progression in the newly formed American Republic.
From the Editorial Desk
Authors: Trinka Eric M.
Published: November 2020

For this inaugural issue of the International Journal of Religion the editorial team sought to gather an array of papers that demonstrate substantive engagement with the questions of religious dissent as a political endeavor within and beyond religious frameworks. We solicited essays that would probe the following areas of study: historical and contemporary elasticities of religious traditions; internal tensions regarding the boundaries of acceptable belief and practice; the management and ethical treatment of dissent within particular religious traditions; whether religious faiths prescribe clear ways to manage dissent; religious reactions to dissent from feminist and queer activists; and reflections on the broader consequences of dissent in the political sphere. The papers assembled in this first issue have exceeded our expectations.
A Religious Movement on Trial: Transformative Years, Judicial Questions and the Nation of Islam
Authors: Tepe Sultan
Published: November 2020

The Nation of Islam (NOI) is one of the most controversial political-religious groups in the United States. Some define it as an exclusionary race-based group, while others see it as a genuine empowerment movement. Although it has been viewed as an unconventional fringe group, NOI represents an important syncretic movement of its time. Its approach to Islam was marked by a range of currents from the anti-colonial interpretive framework of the Ahmadiyya to Marcus Garvey's Universal Negro Improvement Association forging a highly dynamic narrative to explain the racial injustices and individual and collective requirements of future emancipation. Despite its strong anti-establishment discourse, NOI operates within the parameters legal and judicial system and seeks to reach out to new groups. As NOI faces the challenge of balancing its clashing inner currents rooted in its commitments to orthodox vs. vernacularized Islam or anti-systemic vs. accommodationist policies and often stigmatized by outside observers, it constitutes one of the most promising and precarious black movement.
Dissent among Mormons in the 1980 Senatorial Election in Idaho
Authors: Hatzenbuehler Ronald L.
Published: November 2020

The ecclesiastical organization of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons; or LDS; or Saints) is rigidly hierarchical, extending downward from the President. An important exception to the Church’s top-down approach lies in the area of partisan politics, where the Church as an organization dons the mantle of political neutrality. This official stance notwithstanding, politics does intrude itself into Church affairs, especially in hotly contested elections. The 1980 senatorial election in Idaho severely tested the Church’s commitment to political non-involvement. Church leaders extended accolades to incumbent Democratic Senator Frank Church for his support of causes favorable to the organization, but polling data and documentary evidence indicate that rank-and-file members dissented from their leaders’ positive attitudes, culminating in an important realignment in electoral behavior in the state.
Characteristics of migrants coming to Europe: A survey among asylum seekers and refugees in Germany about their journey
Authors: Paul Sebastian
Published: November 2020

The year 2015 was significant in the history of the EU when millions of asylum seekers and refugees from the Middle East and Africa fled to Europe. Where some European countries accept immigrants from non-EU regions, others blame migrants for taking advantage of the social systems in Europe and followed restrictive policy measures. Thus, everyone speaks about migrants, but not with migrants. The article examines the characteristics of asylum seekers and refugees and their motives for coming to Europe. Over 100 interview-based surveys were conducted in this study. The findings of the paper show who these people are and from where they originated. Furthermore, there is evidence supporting the hypothesis that the majority of people flee because of severe danger (e.g., armed conflicts) and are not ‘economic migrants’ despite the claims of nationalistic governments in the EU.
The 3x1 Program for migrants in Mexico: Boom, decline, and the risks of the disappearance of transnational institutionalized philanthropy
Authors: Zamora Rodolfo García , Olvera Selene Gaspar
Published: November 2020

During 2002 the 3x1 program is established at a national level for migrants of community projects based on collective remittances from migrant organizations and the three levels of the Mexican government, which allowed the institutionalization of the migrant Mexican philanthropy and the impulse for the growth of those organizations in the United States and the funding of over 29,000 community projects with basic infrastructure (water, electricity, sewer system, streets, roads, clinics, schools, and scholarships) from 2003 to 2019. In this paper, we will study the evolution of the program, the debate in what refers to its functioning, as well as its impact, and the possible consequences of its budget exclusion during 2020 with the disappearance of transnational institutionalized philanthropy, through this program, analyzing recent research in several Mexican states.
Negotiating Multi-layered Cultural Identities: A Study of Pan-Chinese Immigrant Descendants in Belgium
Authors: Lin Hsien-Ming , Sung Yu-Hsien
Published: November 2020

This study makes use of hybridity identity theory and the dynamic perspective of identity negotiation as a framework for exploring how pan-Chinese immigrant descendants in Belgium culturally and ethno-nationally identify themselves, how they negotiate with various ethno-national identity labels, and how they perceive differences between their immigrant parents’ heritage culture and the culture of Belgian host society. Ethnographic and qualitative research methods were employed to collect data from 2017 to 2019 at Sun Yat-sen heritage school in Brussels. Based on 200 hours of participant observation and 30 interviews conducted with immigrant descendants, the results indicate that cultural differences could be observed in participants’ familial and social life, including education, parenting, and lifestyle. Moreover, three vital dimensions whereby pan-Chinese immigrant descendants negotiate, perform, and situate their cultural and ethnic identity are food practices, popular cultural consumptions, and friendships. Notably, few participants identify themselves as either Chinese or Belgian; the majority espouses a dual identity and tends to place their identity “in-between” the pan-Chinese and Belgian ethnic affiliations. This study further finds that the descendants of Taiwanese immigrants find it difficult to settle their cultural and ethnic identity as they frequently struggle to establish a sense of belonging.