bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
CHOICE OF THE METHOD OF SURGERY IN PATIENTS WITH A SINGLE THYROID FOLICULAR TUMOR
Authors: Blikyan K. M. , Lukyanov S. V. , Alubaev S. A. , Sapronova N. G. , Konovalenko P. V. , Lukyanov N. S.
Published: January 2021

Due to modern methods, revealing follicular neoplasia became possible at the stage when it is small. This fact contributes to the search for surgical organ-saving interventions. Goal: to substantiate the choice of the optimal treatment tactics for patients with a single follicular thyroid tumor to improve the results of treatment and the quality of life of patients undergoing surgery. Material and methods. The basis of the study was an analysis of the results of the examination and treatment of 376 patients who were given a conclusion “follicular neoplasia” during cytological examination of thyroid biopsy sample. Based on the ultrasound data, volumetric nodular mass and thyroid parameters were calculated. All patients were divided into 2 groups. The first group of patients underwent hemithyroidectomy, the second group of patients underwent resection of the thyroid lobe with a nodulus. Results. In patients of group I, up to 56.0±9.6% of unaffected thyroid tissue is removed, while in group II, 2.7±1.8% of intact parenchyma is removed. Thus, we can conclude that hemithyroidectomy foresees removal of more than 50% of sound thyroid parenchyma is removed. In patients where the volume of the node occupies less than 40% of the thyroid lobe, it is advisable to perform resection of the lobe without replacement therapy after surgery. Conclusion. A comparative analysis between the study groups showed the advantages of resection of the lobe with the tumor over hemithyroidectomy. This primarily leads to higher quality of life after surgery.
CAN WE IDENTIFY HIGH DIFFERENTIATED CANCER IN THYROID ULTRASOUND IMAGING?
Authors: Butyrskii A. G. , Mikhaylichenko V. Yu. , Dubovenko V. V. , Shupta Yu. B. , Butyrskaia I. B.
Published: January 2021

Primary diagnostics of thyroid neoplasms remains actual issue of modern endocrinology. Comprehensive clinical examination, ultrasound, and fine needle biopsy enable to make a conclusion about thyroid nodule properties but with a lot of mistakes, and take much time. Aims: assessment of diagnostic value of ultrasound criteria those may direct at papillary thyroid cancer. Materials and methods: one carried out observation multicenter retrospective continuous research among patients undergone for thyroid nodules surgery. It included adult patients (18-78) of both sexes. Patients’ case reports within 2013-2019 were sampled. Patients were shared into 2 groups according to final histological results. Results: the objects of research were 124 in-patients’ case reports. 32 of them were diagnosed thyroid cancer (24 - papillary, 8 – follicular), and 92 – benign nodules. Among searched criteria all (except hypoechogenicity) evidently differed between benign nodules and papillary cancer. In comparison criterion «absence of thin halo» reached the upper border of evidence of suspicion for papillary cancer. Multiple comparison indicated statistical difference between benign nodules (p<0,001) and follicular cancer (p<0,05). 2 of 24 papillary cancer patients (9%) in ultrasound did not demonstrate any criterion; all after this were arranged to benign nodules. 21 of 24 patients (88%) with 2 and more positive criteria were assessed correctly, but 51 of 92 benign nodules (56%) in ultrasound were assessed as papillary cancer.
Conclusions: ultrasound imaging accuracy in thyroid papillary cancer is approximately equal in presence of 2 to 4 criteria; maximum accuracy (74%) is reached in presence of 3 criteria. In presence of 1 or 5 criteria is significantly lower: in 1 criterion due to low specificity, in 5 criteria – due to rarity of simultaneous combination. Follicular cancer can’t be identified in ultrasound imaging.
Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula
Authors: Adhianto Deden
Published: January 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait dengan investasi reksa dana sebagai alternatif investasi bagi investor pemula, di Indonesia. Metode penelitian menggunakan data, berdasarkan data yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam penelitian dan pendapat pengamat di media yang ada. Pada praktiknya investasi reksa dana meningkat dari jumlah investor, terlihat dari meningkatnya jumlah Single Investor Identification (SID) khusus untuk reksa dana. Peningkatan tersebut mencapai rata-rata 5% per bulan dari Januari 2018 hingga April 2019. Selain itu, ada peningkatan jumlah transaksi dan keterlibatan berbagai pihak untuk memfasilitasi proses investasi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang mulai memahami dan tertarik untuk menginvestasikan dana mereka dalam reksa dana. Selain itu, dukungan dari OJK untuk pengawasan keberadaan perusahaan pengelola reksa dana mendorong tumbuhnya kepercayaan dalam berinvestasi di reksa dana. Kemudahan melakukan transaksi dengan nilai nominal dan transaksi yang relatif rendah melalui situs perdagangan online seperti Bukalapak dan Tokopedia semakin menarik calon investor untuk berpartisipasi dalam berinvestasi
Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Perangkat Desa Terhadap Tingkat Pelayanan Publik Di Desa Bonjok Kidul
Authors: Blandina Hendrawardani  , Masngudi
Published: January 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pelayanan publik pada Pemerintah Desa Bonjok Kidul. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sampel penelitian ini adalah Perangkat Desa Bonjok Kidul yang telah mengadi sebagai perangkat desa lebih dari 3 tahun serta sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkala dari internal maupun tingkat kabupaten pada  tahun 2014 dan 2015 yang berjumlah 15 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan dokumentasi.  Teknik analisis data yang adalah uji prasyarat analisis dengan uji normalitas dan uji linieritas, langkah selanjutnya di analisis dengan korelasi rank spearman dan regresi linier sederhana. Hasil Penelitian yang dilakukan menidentifikasikan bahwa pendidikan dan pelatihan mempunyai hubungan yang kuat sebesar 0,765 dan pengaruh yang positif dan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik pada taraf 5%.  Koefisien determinasi sebesar 0,585 artinya 58,5% pelayanan publik dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan perangkat desa sementara sisanya 41,5% dipengaruhi oleh variabel dan faktor lain diluar penelitian baik secara internal dan eksternal ini.
Prediksi Permintaan Barang Bedasarkan Penjualan Menggunakan Metode Arima Box-Jenkins (Studi Kasus : Pt. Beststamp Indonesia)
Authors: Arifai Sandy Rizal Arifai , Lukman Junaedi
Published: January 2021

Sering terjadinya batal penjualan membuat semakin sulitnya mencapai target yang diberikan perusahaan, hal tersebut terjadi karena kekosongan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena pihak manajemen membatasi permintaan barang. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) untuk memprediksi permintaan barang setiap bulannya. Bedasarakan pemilihan model dari ARIMA, model yang terbaik ialah model ARIMA 1,0,1 dengan nilai AIC -4,010352 dan SC -3,835823 dengan nilai uji validasi mengunakan RMSE dengan hasil 0,04, MSE 0,02, MAPE 0,55. Dari hasil diatas dijelaskan bahwa data tersebut bisa digunakan untuk peramalan permintaan barang pada periode satu tahun kedepan.
Efek Mediasi Literasi Keuangan Terhadap Hubungan Antara Kualitas Pembelajaran Keuangan dengan Keputusan Investasi
Authors: Perwito  , Syamsu  , Gunardi
Published: January 2021

Tujuan Penelitian ini untuk menguji Efek Mediasi Literasi keuangan Terhadap hubungan antara kualitas pembelajaran keuangan dengan keputusan investasi.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, bersifat deskriptif verifikatif. Sampel penelitian ini sebanyak 93 maasiswa yang telah mengikuti literasi keuangan, teknik sampling menggunakan purposive simple random sampling. Untuk menguji Efek Mediasi menggunakan Bootstrapping approach dengan bantuan SPSS versi 25 dan Process V3.4.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Literasi Keuangan (LK) memediasi secara penuh pengaruh Kualitas Pembelajaran Keuangan (KPK) terhadap Keputusan Investasi (KI). Pentingnya meningkatkan literasi keuangan (LK) melalui pembelajaran keuangan pada lingkungan perguruan tinggi, sehingga diharapkan dapat melakukan pengelolaan konsumsi, simpanan, dan perencanaan keuangan dengan baik yang pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan hidupnya, hal ini menjadi pendorong bagi kemajuan pembangunan ekonomi.
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Pelatihan Terhadap Profesionalisme Prajurit melalui Motivasi Variabel Intervening di Jajaran Satuan Lintas Laut Militer Jakarta
Authors: Siburian Jan Lucky Boy
Published: January 2021

Penelitian ini membahas peran motivasi sebagai variabel intervening dari pengaruh kepemimpinan transformasional dan pelatihan terhadap profesionalisme prajurit di jajaran Satuan Lintas Laut Militer. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan data primer. Peneliti menggunakan Structural Equation Modelling dalam melakukan analisis data yang telah didapat dari Satlinlamil TNI AL. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, peneliti mendapatkan 220 data responden yang dianalisis dengan menggunakan software AMOS. Berdasarkan data output AMOS, dapat terlihat bahwa pelatihan , kepemimpinan transformasional , dan motivasi mempengaruhi profesionalisme prajurit, kemudian motivasi dapat berperan sebagai variabel mediasi.
Pengaruh Produk Dan Promosi Untuk Meningkatkan Breakfast Revenue Hotel Di Kota Bandung
Authors: Wibawa Idham
Published: January 2021

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Produk Dan Promosi Untuk Meningkatkan Breakfast Revenue Hotel Di Kota Bandung” bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari produk dan promosi terhadap breakfast revenue hotel di kota Bandung. Penelitian ini menguji mengenai pengaruh Produk dan Promosi untuk meningkatkan Breakfast Revenue Hotel di Kota Bandung yang diwakilkan oleh empat hotel yang antara lain Hotel Best Western, Hotel Novotel, Hotel Grand Tebu, GH Universal. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mempunyai maksud untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan mengenai Produk dan Promosi sebagai X yang terdiri dari Produk X1 ,Promosi X2. Adapun keputusan menggunakan Breakfast Revenue yang menjadi variabel endogen (Y). Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 453.637 Orang tamu dari Hotel Grand Tebu, Hotel GH Universal, Hotel Novotel, Hotel Best Western diambil hanya 130 responden saja. Teknik pengumpulan data menggunakan kuseioner yang diberikan kepada tamu yang membeli breakfast package. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengujian data validitas dan reabilitas, analisis jalur atau path analysis serta dilakukan pengujian uji f dan uji t dengan menguunakan SPSS 20. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Produk dan Promosi  Untuk  Meningkatkan  Breakfast Revenue Hotel di Kota Bandung ”(Studi kasus  Hotel Novotel, Hotel Grand Tebu, Hotel GH Universal dan Hotel Best Western), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Produk dan promosi berpengaruh terhadap revenue sebesar 70% sedangkan sisanya 30 % dipengaruhi oleh variable lainnya. Pengaruh langsung dari Produk (X1) terhadap Revenue (Y) sebesar 16,50% sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 11,50%. Jumlah total pengaruh produk terhadap revenue sebesar 28%. Sedangkan untuk pengaruh langsung dari promosi (X2) terhadap revenue (Y) sebesar 30,50%. Dan untuk pengaruh tidak langsung promosi terhadap revenue sebesar 11,50%.
Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Perolehan Laba Pada KPRI "SEHAT" Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2015
Authors: Marlini Wenny , Nurjanah
Published: January 2021

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja atau hasil kerja Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEHAT” Buluspesantren Kabupaten Kebumen selama tahun 2013-2015 berdasarkan perhitungan Rasio Likuiditas (tingkat kemudahan pencairan), Rasio Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas untuk mengetahui laba yang diperoleh. Adapun cara atau metode yang digunakan adalah metode atau cara deskriptif dan metode analisis rasio keuangan. Masalah yang ada pada KPRI “SEHAT” Buluspesantren Kabupaten Kebumen yaitu memiliki hutang yang setiap tahunnya semakin meningkat dengan prosentasenya sangat besar jika dibandingkan dengan kas yang dimilikinya. Solusi dari permasalahan di atas, KPRI “SEHAT” Buluspesantren harus lebih memperhatikan mengenai modal yang digunakan, dengan kata lain harus berusaha untuk memperkecil pinjaman/hutangnya. Hasil perhitungan Rasio Likuiditas tahun 2013-2015 rata-rata current ratio sebesar 173,86% , quick ratio sebesar 173,60%, dan cash ratio sebesar 27,45%. Untuk Rasio Solvabilitas rata-rata Rasio Permodalan dari Sendiri atas Hutang sebesar 80,10%, dan Rasio Aktiva atau kekayaan atas Hutang sebesar 181,94%. Kemudian Rasio Rentabilitas rata-rata Rentabilitas Modal Sendiri sebesar 2,30%, dan Return On Asset sebesar 1,00%. Berdasarkan penelitian hasil Kinerja Keuangan KPRI “SEHAT” Buluspesantren Kabupaten Kebumen selama tahun 2013-2015 ditinjau dari analisis laporan keuangan sudah cukup baik, karena koperasi dikatakan likuid dan solvabel yang mana dapat diartikan bahwa dapat memenuhi kewajiban baik yang jangka pendek maupun yang berjangka panjang
Cambios en la presión arterial sistémica por uso de Bevacizumab intravítreo
Authors: Ufmlabs Ufmlabs
Published: January 2021

Introducción: El estudio busca evaluar si existe diferencia en la presión arterial sistémica previa y 24 horas posterior de la aplicación de Bevacizumab intravítreo en pacientes con diversas retinopatías. Metodología: Se examinaron a 68 pacientes, con el objetivo de determinar la presión arterial previa y posterior a la aplicación de Bevacizumab intravítreo. Para el análisis se utilizó un estudio observacional prospectivo tipo cohorte. Se comprobó a través del método de t-student para muestras apareadas con un alfa de 0.05, si existen cambios significativos a nivel de presión sistémica arterial previa de la administración intravítreo y 24 horas posteriores a ella. Resultados: Se estudiaron 68 pacientes con diversas retinopatías, excluyéndose 4 por no cumplir con los criterios de inclusión para el estudio. Se obtuvo cambios de la presión arterial sistémica que resultaron en un aumento aproximado de 7.44 mmHg en la presión sistólica y de 2.41 mmHg en la presión diastólica. Conclusiones: El Bevacizumab intravítreo causa un aumento en la presión arterial sistémica 24 horas posterior al su uso. Como ya se había observado en otros estudios siendo esta una causa adversa de uso en pacientes de riesgo.
Principles of Modern Non-Judicial Administrative Process (Administrative Proceedings): Problems of Understanding and Systematization
Authors:   Second Arbitration Court of Appeal, Kirov, Russian Federation, Kononov P. I. , Zyuzin V. A. ,   Russian State University of Justice, Moscow, Russian Federation
Published: January 2021

Introduction. In Russia, there is no framework law regulating the extrajudicial administrative process. This circumstance makes it necessary to define doctrinally the principles of resolving administrative cases before drafting the law on administrative procedures. The article attempts to develop and propose to the legislator non-declarative principles of extra-judicial administrative proceedings that could actually be applied in the practice of considering specific administrative cases. Both domestic and foreign scientific experience and administrative procedural legislation are taken into account. Theoretical Basis. Methods. The theoretical basis of the work is the concept of an integrative understanding of the administrative process. System, logical, formal-legal and comparative research methods were used. Results. The Russian legislation does not contain universal principles for the implementation of non-judicial administrative proceedings. The principles provided for by individual laws are general legal in nature and are not procedural. Such principles do not reflect the basic principles of the relationship between public and private persons in administrative cases. Historically, Soviet and post-Soviet approaches have focused on declaring the general legal basis of the administrative process and are not aimed at fixing the applied procedural principles of administrative proceedings in the legislation. In foreign countries, the instrumental principles of extrajudicial resolution of administrative cases are applied in practice. The main attention is paid to the standards of relations between public administration and private individuals. Administrative and procedural laws of post-Soviet states mostly duplicate the principles developed in western countries Discussion and Conclusion. The authors come to the conclusion that it is necessary to distinguish three groups of principles in Russian legislation, among which are: general procedural principles; general principles of extrajudicial administrative process; and special principles of administrative proceedings.
Qualification Errors: Nature, Patterns, Types, Consequences
Authors:   Russian State University of Justice, Moscow, Russian Federation, Andrianov V. K.
Published: January 2021

Introduction. The need to study qualification errors is based on the fact that they are not accidental at all, but a completely natural phenomenon. It should be understood that any human activity, especially one related to cognition, carries with it the risk of error (“еrrаrе humanum est” – “to err is human”). Therefore, from a social point of view, it is quite natural that qualification errors were made in the past, take place in the present and, unfortunately, are inevitable in the future. On the other hand, since the errors themselves, and their causes and consequences, can be typified and categorised, there is a good reason to talk about their specific laws. In addition, in Russian scientific literature, quite a lot of attention is paid to the study of such generic concepts as “legal error”, “law enforcement error”, “investigative error”, “judicial error”, all of which provide a general description of qualification errors, as well as an analysis of the application of specific criminal law institutions and norms that directly characterize qualification errors. This can not be said about the specific characteristics of qualification errors. Theoretical Basis. Methods. The theoretical basis of the study was the work on the problems of qualification of crimes, as well as work in the field of legal theory, dedicated to law enforcement errors. The methodological basis was the principles of the dialectical method of knowledge, general science (analysis, synthesis, induction, deduction, classification, description) and “chastnonauchnogo” (comparative legal, sociological, system-structural, formal-logical) methods. Results. The article reveals the signs characterizing qualification errors, based on the analysis and generalization of judicial practice. Their detailed systematization is carried out, and the legal and social consequences of qualification errors are highlighted and classified. Discussion and Conclusion. The significance of the study lies in the fact that its results can contribute to the development of general theoretical ideas about the legal, law enforcement, investigative and judicial errors, enrich the teaching of qualification of crimes and qualifying error, and create a basis for improving enforcement.
Law in the Context of the Metamodern Paradigm
Authors:   Russian State University of Justice, Moscow, Russian Federation, Ershov V. V.
Published: January 2021

Introduction. In 2010, Dutch philosophers introduced the concept of the “metamodern” into scientific circulation. The essence of this concept is the desire of these philosophers to rise above the extremes of modernism and postmodernism, and to explore social phenomena in the unity of their diversity and synthesis. This article, in the context of the metamodern paradigm, attempts to study law in the unity of diversity and the synthesis of various forms of national and international law, and in the single system of homogeneous elements which make it up. Theoretical Basis. Methods. The theoretical basis of the work is the concept of integrative understanding of law, according to which only homogeneous elements of law are synthesized in a single system of law. Systemic, historical, logical, comparative and hermeneutical research methods were used. Results. The article analyzes the controversial, in the opinion of the author, conclusions about the law from the standpoint of both legal positivism and the integration of law, as characterized by the synthesis of diverse social phenomena, right and wrong, including those formulated by G. Hart and R. Dvorkin. The work also shows counterproductive practical results of the adoption of legal norms established by controversial interpretation of law. Discussion and Conclusion. As a result of the discussion, the author concludes: law in the context of the metamodern paradigm from the perspective of the concept of integral understanding of law, which synthesizes only homogeneous social elements, is expressed primarily in the principles and norms of law contained in a single, multi-level and still-developing system of forms of national and international law, which are implemented in the state.
Problems of Legal Regulation in the Digital Space Relations
Authors:   Russian State University of Justice, Moscow, Russian Federation, Vashchekin A. N. , Dzedzinsky A. V. ,   Charitable Foundation for Assistance to Prisoners and their Families
Published: January 2021

Introduction. The era of digitalization sets for researchers the task of systematizing the essential features of digital space, identifying the essence of the “right to the Internet” and the legitimacy of limiting the digital rights of citizens. Theoretical Basis. Methods. The authors studied the peculiarities of the digital environment as a specific integral area of legal regulation, the doctrine and legislation of several countries on the topic which determines the basis for the regulation of digital space in Russia. The formal legal method, synthesis, analysis, induction and deduction were used as research methods. Results. The wording of the basic concepts in the area under study is proposed: digital space, digital region, digital platform, etc. The measures to eliminate “digital wells” are indicated. The main properties of the information space and its derivatives are considered. The effects of any contradictions in the legislation of the country are shown. Discussion and Conclusion. As the study showed, the latest innovations in the legislation contravene the principle of the balance of interests, fail to meet the requirements of observing the rights of a person and citizen, and contradict the Constitution and international treaties of Russia. When comparing these measures with their foreign counterparts, a search was made for their potential shortcomings and proposals were presented on possible directions for their correction, taking into account the particular characteristics of digital space.
Features of the Legal Regime of the Land Plots within the Boundaries of Protected Areas of Specially Protected Natural Territories
Authors:   Russian State University of Justice, Moscow, Russian Federation, Shirokov K. M.
Published: January 2021

Introduction. This article is devoted to the analysis of the peculiarities of the legal regime of land plots within the boundaries of protected zones of specially protected natural territories. Due to their special significance and uniqueness, specially protected natural territories form the nature reserve fund of the Russian Federation with a special mechanism for protection and protection from negative anthropogenic impact. Protected areas are one of the measures to protect such specially protected natural areas as state nature reserves, national parks, natural parks and natural monuments, as well as one of the most important elements of the legal regime of lands of specially protected natural areas. The creation of data on specially protected natural areas, as a rule, is followed by the subsequent approval of the regulations on their protected zones. Since the legislation does not have peremptory norms on the mandatory creation of protection zones, such zones are not widespread at the federal and regional levels. Theoretical Basis. Methods. An important role in the process of studying the peculiarities of the legal regime of land plots within the boundaries of specially protected natural territories was played by systematic, comparative, formal-legal methods. Results. The features of the establishment, modification and termination of the protection zones of specially protected natural areas, as well as the features of coordination of their borders and the entry of information into cadasters and registers are considered. Based on a comprehensive analysis of judicial practice, conclusions are drawn about the need to improve the mechanism for determining the feasibility of economic activity on land in protected areas. Particular attention is paid to the characteristics of the legislation of the Russian Federation and the legislation of the constituent entities of the Russian Federation on protected areas of specially protected natural territories of federal and regional significance and the legal regime of land plots within their borders. Discussion and Conclusion. This study showed that the establishment of protected areas of specially protected natural areas significantly affects the legal regime of land within their borders. Despite the fact that the turnover of these land plots is not limited, they are not withdrawn or redeemed from private property, individually defined characteristics are not significantly changed, but at the same time restrictions are set on the possibility of carrying out economic and other activities, the need for additional coordination with state bodies authorities order to carry out such activities on land. Changes associated with the establishment of protective zones entail a change in the cadastral and market value of land, and as a result, the right of land owners to demand compensation from state authorities for civil and land laws.
“Judicial Lawmaking”: pro et contra
Authors:   Russian State University of Justice, Moscow, Russian Federation, Ershov V. V.
Published: January 2021

Introduction. As a result of the application in scientific research of descriptive and objectiveteleological methods of studying legal phenomena, a number of foreign and Russian scientists often describe only truly objectively existing legal phenomena, including “judicial lawmaking”. Theoretical Basis. Methods. From the position of scientifically grounded concept of integrative legal understanding, according to which the system of law first of all synthesizes only the principles and norms of law contained in a single, multi-level and developing system of forms of national and international law, implemented in the state, the article concludes that it is possible to highlight two types of “judicial lawmaking” in the special literature: “moderate” and “radical” types of “judicial lawmaking”. Results. “Moderate judicial lawmaking” is allowed only outside the law, its results are not binding on other courts, as the “norm” created by the court is only applicable ex post, only to a particular dispute and is not binding on other courts. In the opinion of the author of the article, this result of “moderate judicial lawmaking” is theoretically more reasonable to be considered as a kind of wrong – as “court positions” obligatory only for participants of individual judicial process, developed in the process of consideration and resolution of individual dispute as a result of interpretation of principles and norms of law. Discussion and Conclusion. Researchers – supporters of the “radical” type of “judicial lawmaking” allow the development of “judicial precedents of law” “through the law, beyond and against the law” (contra legem). It seems to the author that this type of “judicial lawmaking” is based on the scientific discussion concept of integrative legal understanding, according to which the heterogeneous social phenomena – right and wrong – are synthesized in the unified system of law (for example, law and individual judicial acts, including those containing specific positions of the court). New concepts and their definitions have been introduced into scientific circulation. The author concludes that the “radical” kind of “judicial lawmaking” is theoretically debatable, and practically counterproductive.
Further Records of Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Oman
Authors: Al-Jahdhami Ali , Al-Jaradi Asma , Al-Raeesi Ali
Published: January 2021

The Carabidae family has a cosmopolitan distribution and form one of the most diverse and abundant group of insects. These beetles play an important role in ecosystems as bioindicators in habitat management, landscape ecology, conservation, pollution, climatic changes and soil characteristics. The knowledge of Carabidae from Oman is still not well studied. Only 44 species of Carabidae are reported from Oman so far and this indicates the large blank in our knowledge in this family when compared to recorded species from other neighboring countries in the Arabian Peninsula. A total of 37 specimens were collected, and 10 species from 10 genera and 4 subfamilies are being new records for Oman. The sampling was conducted by light traps and by hand.  All reported species were collected from northern Oman (Wadi Alkoudh- Oman botanical garden-, Samad Ashan and Wadi beni Khalid). The vegetation was rich with the Leguminosae, Asteraceae and Poaceae. Most species were collected during autumn from wadi habitat. The carabid fauna was dominated by the Lebiinae and Harpalinae with 8 species. The species belong to Lebiinae are four species (Tetragonoderus arcuatus Dejean, 1829, Microlestes discoidalis (Fairmaire, 1892), Metadromius ephippiatus (Fairmaire, 1884) , Singilis persicus (Jedlička, 1961)), four from Harpalinae (Crasodactylus punctatus Guérin-Ménéville, 1847, Amara maindroni Bedel, 1907, Amblystomus orpheus LaFerté-Sénectère, 1853, Zuphium olens P. Rossi), one species from Trechinae (Elaphropus babaulti (Andrewes, 1924)) and one from Scaritinae (Dyschirius schaumi (Putzeys,1866)).
Concept and System of Social Assistance Agreements
Authors: CHUDYK-BILOUSOVA Nadiia
Published: January 2021

The concept of a social assistance agreement, its parties and purpose, which depends on the type of agreement, is defined. The system and mechanisms of concluding social assistance agreements as a basis for the formation of a non-state social security system are studied. The legislation does not contain a single list and mechanics of conclusion and execution. Under a social assistance agreement, the recipient, as a person in difficult life circumstances that he or she cannot overcome or mitigate on his or her own, may receive material benefits or other intangible benefits at the expense or with the participation of the provider under certain conditions. The purpose of concluding a contract is to assist in overcoming or mitigating difficult life circumstances at the expense of the provider's funds or property, or by raising funds or the provider's property, using non-state social security funds for a certain period. A person in need of social security has the right to use the assistance of a charitable organization in the form prescribed by law. On the basis of the agreement it is possible to receive services from volunteers and the volunteer organization. The probation volunteering contract is concluded to achieve the goal set by law, so it is advisable to set clear requirements for the probation volunteer. It is substantiated that the content of the inheritance agreement may stipulate the provision of social security to the alienator on the terms specified in the agreement. It is established that social security for children in difficult life circumstances can be provided by concluding social assistance agreements. The expediency of applying a foster care agreement to a child who has suffered from human trafficking, who has lost his or her parents or whose parents are unable to perform their duties due to health or other reasons in order to ensure that he or she is provided with social security under the conditions specified by law. The expediency of applying a foster care agreement for the immediate provision of family care for a child for a period when his family status is uncertain is indicated. It is substantiated that the purpose of the agreement on the placement of a child in foster care and cohabitation in a foster family is to provide him with social security and create conditions for learning and development. It is established that the purpose of the agreement on the establishment of a family-type orphanage is to guarantee the provision of social services and state assistance. On the basis of the conducted research the expediency of normative fixing of the standard form of the contract on rendering services of the municipal nanny that will promote coordination of interests of the parties of this contract and protection of their rights is proved. Keywords: contract, social assistance contract, purpose of contract, parties to contract, difficult life circumstance.
Comparative Legal Analysis of the Forests Legal Protection in Ukraine, Poland and Germany
Authors: MISINKEVYCH Anna
Published: January 2021

The article examines the international legal experience of forest protection in the leading countries of the European Union, namely in Poland and Germany. The author analyzes the ecological status of forest resources in Ukraine, Poland and Germany. Legislative support for the legal protection of forests and the legal mechanism for the implementation of these relationships in Poland, Germany and Ukraine are investigated. The article identifies the main problems in ensuring the legal protection of the forest fund in our country and proposes to reform the forest industry in the aspect of management, control, felling and sale of forest timber with the borrowing of international experience, which has become effective in European countries. In addition, the legal gaps in the conduct of the state environmental policy of Ukraine in the field of forest resources are studied and the inability of state financing of this sector of economy by our state is determined. The article proposes at the legislative level to develop and approve a single strategy for the development of the forest industry and its protection in Ukraine. It is also proposed to approve a state-level plan for deforestation and their conservation and restoration, to set up an open electronic auction of timber sales, which will reduce corruption, and to establish an independent financing system operating in Poland. The scientific work emphasizes the need for forest inventory and development of the state legal mechanism for implementing this issue, as known as forest land is in public and private property and no data about their environmental condition. The author also proposes to draw on the foreign experience from the developed countries of the European Union: Poland and Germany for the successful conduct of such legal procedure in Ukraine.
Keywords: forest fund, forest protection, forest inventory, state environmental policy, legislative support, international experience, electronic forest sales auctions, management of forest resources, financing of the forest industry.
Ensuring Human Rights during the International Search of the Accused and Convicted within the Interpol
Authors: SAMARYN Vadzim
Published: January 2021

The article reveals the international fugitives’ search procedure within the framework of the International Criminal Police Organization — Interpol, whose Charter has not been ratified by any state, but whose mechanisms allow detaining persons on the basis of an arrest warrant issued by a law enforcement agency of another state or on the basis of a «red» notice of such an organization. Interpol plays a purely informational role in this process. The issue of the detention of a person and his (her) subsequent extradition by the state in which he (she) is detained is decided independently and without the influence of Interpol.
It has been established that, despite the existence of several stages of verification of information about a person submitted for placement on the Interpol’s international wanted list, it is impossible to exclude the unreasonable use of this mechanism. It should be borne in mind that the person concerned may not even know that information about him (her) is in the Interpol database.
The current case pending before the EU Court of Justice (Case No. C-505/19), the decision on which may change the organization’s practice in the EU, is analyzed. In this case, the decision of the EU Court of Justice may reduce the possibilities of Interpol on the territory of this Union, and the ne bis in idem principle can indirectly go beyond the boundaries of the European integration entity.
The legal remedies used in relation to the information contained in the Interpol database, which can be divided into supranational and national, are identified. Taking into account the organization’s immunity from jurisdiction, except in cases usually provided for diplomatic missions, Interpol itself can be influenced solely through its internal Commission for the Control of INTERPOL’s Files. Remedies at the national level are more diverse. For example, in the country that initiated the search, it is possible to force the National Central Bureau (NCB), which sent a request for a «red» notice, to remove such information, or to appeal against an arrest warrant.
Keywords: international search, Interpol, personal integrity, judicial defense, law enforcement, wanted fugitive.
Ukrainian Tax Legislation and the EU acquis Novelties in the Context of BEPS Action Plan Implementation
Authors: KOROL Volodymyr , NEBYLTSOVA Oksana
Published: January 2021

The article comprises comparative law analysis findings of the tax legislation of Ukraine novelties relating to controlled foreign companies coming into effect on January 1, 2021 in the context of provisions of the Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market which is effective as of January 1, 2019. The special consideration is given to the types and levels of control necessary and sufficient for qualifying foreign companies as controlled by residents, respectively, Ukraine or EU Member States required by the Tax Code of Ukraine and above-mentioned EU legislative act. In particular, it’s discovered that Ukrainian lawmakers introduced not just legal and economic control but also factual to be provided by residents-related persons. Alongside with that, the peculiarities of concentrated ownership concept, implemented within Ukrainian tax legislation modernized, are examined in depth. It’s highlighted key differences from two models described within OECD Final Report on Action 3 BEPS Project the most commonly used in the world resulting from accepting and integrating just separate elements of each of them. It’s researched both common aspects and differences between Ukrainian and EU’ approaches with regard to passive income which shall be attributed to controlled foreign companies’ controlling parties proportionally to their shares as well as substantive analysis allowing CFC rules non-application. Attention is focused on de-minimis requirements reasonableness and fairness stipulating non-inclusion of CFC’s certain share of income to the taxable income of the residents of Ukraine under the condition that the total revenues of all of the controlled foreign companies from all sources of one controlling party, either legal or physical person, are within limits of 2 million Euro per year. Comparative analysis provided affords ground for conclusion that legislative model relating to controlled foreign companies implemented by Ukraine is stricter significantly then EU’s one. It determines the risks of tax avoidance new tactics and strategies implementation by domestic taxpayers.
Keywords: tax avoidance, controlled foreign company, tax burden, passive income, substantial activity, BEPS.
The Remarkable Teacher and the Brilliant Pedagogue (to the 110th Anniversary of the Birth of Petro Shcherbyna)
Authors: MISINKEVYCH Leonid
Published: January 2021

This article tells about Shcherbyna’s way of life and his main stages of political, scientific and social activities. In addition, a period of his education, a period of his profession life and military service is displayed as in pre-war and war years. The author describes Shcherbyna’s pedagogical activity as specialist of district level when public education system was restored after liberation from fascist invaders in the Dunaivtsi district of Khmelnytskyi. The circumstances of transition to work in higher education institutions of Kamianets-Podilskyi and his legal activity are clarified. Research work on the study of scientific sources from historical and legal aspects is revealed which was in Podolsk province to carry out peasant and inventory reforms in 1847 and 1861 years. The consequences of research and generalization of the legal aspect of the processes of formation and development of justice in Right-Bank Ukraine are evaluated when Magdeburg law and Lithuanian-Polish law on judicial reform in the Russian Empire in the 1960s had been introduced. Moreover, his multifaceted pedagogical activity at the Kamyanets-Podilskyi State Pedagogical University and his work at the newly created Khmelnytskyi University of Management and Law are being researched.
Keywords: Petro Shcherbyna, Head of the District Department of Public Education, lawyer’s activity, pedagogical and scientific activity, peasant and judicial reforms.
Institutional Provision of Protection of Property Interests of Private Law Subjects during Enforcement of Court Decisions
Authors: BILOUSOV Yurii
Published: January 2021

The necessity of determining a coordinated system of institutional support for the protection of the rights, freedoms and legally protected interests of the participants of personal non-property and property relations is substantiated. The substantiation of the national model of organization of execution of decisions of courts and other bodies as an integral part of the institutional mechanism of protection of property interests of private law was further developed.
The classification of various systems of organization of execution of court decisions on various criteria is given: on a way of the organization of a profession of the executor, on a place of bodies and officials of execution, depending on whether bodies of execution are uniform structure, or there are some independent organizations, depending on bodies are empowered to enforce decisions.
Based on the analysis of the existing model of organization of execution of court decisions, the need for clear definition of the status of enforcement bodies, separation of their participation from other authorized bodies (persons) that ensure the implementation of court decisions and other bodies, as well as increasing the status of state executor the subject of execution, and not the body of the state executive service. There are arguments that the Ministry of Justice of Ukraine, as a regulator, cannot act as a subject of execution at the same time, as in this way an obvious conflict of interests can be traced.
It is concluded that the process of creating an effective and efficient institutional structure for the implementation of decisions of courts and other bodies is not completed, the modern mixed model of enforcement should be considered transitional with the need to develop a capable organizational structure of enforcement bodies.
Keywords: enforcement of judicial decisions, organization of enforcement of a decision, enforcement proceedings, state enforcement service, state executor.
Mechanisms of State Regulation of Physical Culture and Educational Activities in Higher Education Institutions of Ukraine
Authors: SIRENKO Romana
Published: January 2021

It is determined that the improvement of public administration relations is associated with the solution of a number of problems that arise as a result of non-compliance of the current state of these relations with the requirements of today. A healthy lifestyle and physical culture and sports are designed to become a social phenomenon and a state ideology that promotes a strong state and a healthy society. The development of physical education is due to civilizational factors, in the solution of which it can act as a means of cultivating in the public consciousness the values of creativity, tolerance, solidarity, personal development, and optimization of communication and conflict resolution. The process of state regulation of physical culture and educational activities in higher education institutions as a special type of activity, the results of which are useful for society and student youth, is analyzed. The process of development of physical culture and educational activities is outlined and it is specified that the field of providing physical culture and health services should be a strategic goal of reforming the work of public authorities in this direction. The current formation of economic relations in the country requires a new look at physical education and education as a specific type of social activity aimed at young people, their physical condition and health. The current state and issues of state regulation of physical culture and educational activities in the context of the actualization of public relations in Ukraine are revealed. The need to unify the mechanisms of state regulation of physical culture and educational activities in higher education institutions of Ukraine during the transformation of civil society is theoretically substantiated, which differs in the application of an integrative approach to the formation of tools of purposeful influence of the state on the development of education on new values. A set of mechanisms of state regulation of physical culture and educational activities in higher education institutions in Ukraine, including regulatory, economic, financial, organizational, socio-political, motivational, informational, educational, cultural and communicative mechanisms and outlines their content.
Keywords: state regulation, development, mechanisms, physical culture and educational activity, higher education.

References