bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat
Authors: Syam Radian
Published: March 2022

Amandemen UUD 1945 menghasilkan sejumlah design baru format kenegaraan Indonesia. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) secara langsung oleh rakyat, sedangkan kewenangan MPR hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja. Sebagai konsekuensinya, berbeda dengan sebelum perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertangungjawab kepada MPR, namun bertanggungjawab langsung kepada rakyat pemilih. Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk menjelaskan secara filosofis dan bersifat makro mengenai rakyat sebagai asasi berdaulat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai satu-satunya orang yang berhak dalam menentukan arah dan tujuan negara. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemiluyang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kedaulatan bisa berada pada tangan seseorang dalam sistem pemerintahan yang otoriter atau tiran. Pemegang kedaulatan bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam sistem oligarkhi, kedaulatan berada pada kelompok atau golongan tertentu masyarakat seperti: kaum bangsawan, kaum borjuis, partai, bahkan kelompok agama dalam negara agama. Sementara bagi negara  yang berpaham integralistik, kedaulatan ada pada negara, Dalam demokrasi, keterlibatan seluruh rakyat dalam Pemilu menjadi sumber legitimasi kekuasaan pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemilu pada hakikatnya merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang mensyaratkan dilindunginya hak rakyat untuk memilih para pemimpin negara yang dijamin berdasarkan konstitusi.
Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Sistem Normatif
Authors: Mandiana Sari
Published: March 2022

Banyaknya para pelaku korupsi yang bebas maupun penjatuhan sanksi/pidana yang tidak tepat dan merupakan cerminan lemahnya upaya penegakan hukum di negeri ini. Bebasnya para terdakwa maupun ketidaktepatan strafsoort dan strafmaat setidaknya menunjukkan kelemahan sejak di JPU maupun sampai di majelis hakim yang mengindikasikan sikap tidak professional dalam mengadili perkara. Putusan pengadilan kasus-kasus korupsi sangat memilukan dan jauh dari rasa keadilan masyarakat maupun bagi negara yang dirugikan. Ketidaktepatan penjatuhan sanksi maupun putusan bebas, alih-alih menjadikan pra koruptor itu malah melenggang menghirup udara bebas.
EDITORIAL: Hukum dan Kebijakan Publik
Authors: Hadjar Abdul Fickar
Published: March 2022

-
Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta
Authors: Hadiati Mia , Tampi Mariske Myeke
Published: March 2022

Sengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu diresponi secara pro-aktif mengingat perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun dalam skopa kawasan ASEAN. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik secara out of court maupun sebagai bagian dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya. Efektifitas ini dilihat berdasarkan terbentuknya Akta Perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika Akta Perdamaian terbentuk, maka hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur efektifnya mediasi. Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini ke dalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis dalam menelaah mengenai efektifitas mediasi dalam sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif.
Protecting Refugees Against Human Trafficking
Authors: Justinar Jun
Published: March 2022

When governments are unwilling or unable to protect their citizens, individuals may suffer such serious violations of their personal rights. The hallmark of a refugee is the absence of protection by his own state.  Refugees are at particular risk for human trafficking as a consequence of their vulnerable status. There are some instruments to protect refugee from human trafficking. In the frame of trafficking, refugees then have a double protection due to their status, first the Convention on the Status of Refugee; and second by the international instruments related to Human Trafficking.  The principle of non-refoulement constitutes an essential component of international refugee protection and also embodied in some regional instruments. Providing temporary protection is a humanitarian and non-political act to react speedily to a crisis or disaster, including to prevent human trafficking on refugee. It is the duty and responsibility of all States to cooperate in all the fields in which international cooperation could be develop in solving international problems especially on refugee.
TEORI PENEMUAN HUKUM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Authors: Monteiro Josef M
Published: March 2022

Analisis konseptual yang bersifat yuridis normatif ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimanakah Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan teori penemuan hukum berupa: (a) penafsiran konteks, non sistematik, dan futuristik sebagai langkah progresif dalam menguji undang-undang, dan (b) penafsiran sosiologis atau teleologis dan heuristik untuk keabsahan MK menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Melalui penggunaan teori penemuan hukum, mengakibatkan konstitusi dapat ditegakan secara efektif dan menjamin nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan untuk masa kini dan pada waktu mendatang
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PENGGANTI DALAM MEWARIS MENURUT KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NO. 84/PDT/2012/PT.MDN)
Authors: Ekapraty Fitri Noer , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Kematian erat kaitannya dengan pewarisan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam Putusan Putusan Pengadilan Tinggi No. 84/PDT/2012/PT.MDN yang pokok permasalahan penelitiannya adalah: (1) Bagaimana kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian warisan Almarhum Djaja Tjandra dan Almarhumah Masri Tansa kepada ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi amar putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533.PDT.G/2010/PN.MDN tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data penelusuran terhadap buku-buku juga undang-undang yang berlaku dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan penelitian tersebut adalah (1) Darwis Tansa dan Wylis tansa adalah anak luar kawin pengganti yang tidak dapat menggantikan Murni Tansa sebagai Ahli Waris dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa. (2) Isi amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/PDT.G/2010 sudah sesuai dengan ketentuan waris dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.
ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KECAMATAN CIAWI, KABUPATEN BOGOR
Authors: Tahara Diva , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Kegiatan pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, merupakan bentuk pelaksanaan dari pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan alat bukti berupa sertipikat tanah. Pokok permasalahan mengenai: Apakah pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor sudah sesuai atau tidak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? Kendala apa yang dihadapi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor? Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi? Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka dengan sifat penelitian deskriptif. Pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Kecamatan Ciawi sudah sesuai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor adalah ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, penentuan tanda batas karena ada pihak yang keberatan dan pihak yang tanahnya bersebelahan sulit ditemui, dokumen yang diberikan pemohon tidak lengkap, dan jadwal kepentingan. Upaya dalam menghadapi kendala tersebut, dilakukan penyuluhan tentang pentingnya penguasaan fisik, mediasi antara Pemohon dan pihak yang keberatan, pemohon melakukan pencarian informasi mengenai persyaratan pendaftaran tanah, dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menentukan kapan akan mendatangi lokasi.
PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Authors: Daroini Sa’adatud , Artati Sri Untari Indah
Published: March 2022

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan National Land Code 1965 secara umum tanah terlantar merupakan tanah yang dengan sengaja tidak digunakan, diusahakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai perbandingan hukum tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia? (2) Apa faktor yang menyebabkan perbedaan hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan pertama, hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010, Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2011. Sedangkan hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Malaysia yaitu National Land Code 1965. Setelah mengetahui hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia, maka akan terlihat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah mengenai pengertian tanah dan adanya kebutuhan konkret masyarakat akan tanah. Sedangkan perbedaannya berupa pengertian tanah terlantar, kriteria tanah terlantar, pihak yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar, tahapan penetapan tanah terlantar serta pendayagunaan tanah terlantar. Kesimpulan kedua, faktor yang menyebabkan perbedaan hukum positif tanah mengenai tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia yaitu perbedaan konsepsi hukum tanah dan perbedaan peraturan yang mengatur mengenai tanah terlantar.
ANALISIS YURIDIS FIKTIF POSITIF PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 175/PK/TUN/2016)
Authors: Mangalik Fernanda , Kirana Gandes Candra
Published: March 2022

Keputusan disebut fiktif karena sikap diam badan atau pejabat TUN yang tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedang itu menjadi kewajibannya maka hal itu disamakan dengan keputusan TUN. Munculnya UU Administrasi Pemerintahan membawa perubahan pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan fiktif positif yang dikenal dalam UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan keputusan fiktif negatif yang dikenal dalam UU Peradilan TUN. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan fiktif positif yang dikenal dalam UU Administrasi Pemerintahan jika suatu pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan tetapi tidak ada respon atau tindakan Pejabat TUN. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada permohonan keputusan yang diajukan oleh pemohon kepada Pejabat TUN yang tidak melakukan tindakan atas kewenangannya tersebut, maka pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dari Pejabat TUN, 2) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 karena amarnya yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali sehingga membatalkan putusan Pengadilan TUN yang memerintahkan Pejabat TUN untuk menerbitkan keputusan atas permohonan PT Coalindo Utama yang telah memiliki kelengkapan syarat
DISSENTING OPINION MENGENAI LEGAL STANDING DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NO. 52/PTD.G/2019/PN.DPK)
Authors: Nurshoffa Asha Sagsha , Adiasih Ning
Published: March 2022

Pengajuan gugatan secara class action diatur dalam PERMA RI Nomor: 1 Tahun 2002, tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk. menyatakan menolak gugatan dikarenakan para penggugat tidak memiliki legal standing, dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion yang menyatakan bahwa para penggugat memiliki legal standing. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian yang mempermasalahkan: 1). Apakah penolakan gugatan pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk mengenai penggugat tidak memiliki Legal Standing sudah sesuai dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2002 dan 2). Bagaimana kedudukan Dissenting Opinion yang menyatakan para penggugat memiliki Legal standing. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun dari hasil penelitian yaitu bahwa para penggugat yang mengajukan gugatan secara class action telah memiliki legal standing yang sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2002, sebagaimana Dissenting Opinion Hakim Ketua Majelis. Adapun kedudukan Dissenting Opinion pada putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk hanyalah sebagai yurisprudensi apabila terdapat kasus yang serupa nantinya.
TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) YANG MELAMPAUI JANGKA WAKTU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 241/PDT.SUSPHI/2018/PN.JKT.PST)
Authors: Alva Jonathan Agustinus , Yurikosari Andari
Published: March 2022

Pemutusan hubungan kerja sering kali terjadi di dunia usaha, akan tetapi masih banyak hak-hak dari pekerja yang belum di penuhi haknya oleh pihak pengusaha. Maka permasalahan yang muncul adalah apakah gugatan yang melampaui jangka waktu dapat diterima dan bagaimanakah eksekusinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap Putusan nomor: 241/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan analisis terhadap Putusan nomor: 241/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST maka diketahui bahwa 1) Gugatan yang dapat diterima adalah gugatan PHK yang tidak termasuk dalam pasal 160 ayat 3 dan 162 Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2) Eksekusi wajib dilaksanakan sesuai yang tertuang dengan amar putusan dilakukan oleh para pihak yang berselisih melalui persidangan dan yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK ATAS KETERSEDIAAN GURU PEMBIMBING KHUSUS DI SMP INKLUSI
Authors: Ibrahim Rizky Maesarah , Retnowulandari Wahyuni
Published: March 2022

Setiap Anak adalah tunas bangsa yang harus dijamin kesejahteraan dan perlindungannya oleh Keluarga, Tenaga Pendidik, Masyarakat dan Negara, tidak terkecuali anak yang berkebutuhan khusus. Dukungan dalam bentuk komitmen konstitusional negara bagi anak berkebutuhan khusus telah dijamin dalam perundang-undangan dan kelembagaan pemerintah dalam mendorong peningkatan perlindungan dan menjamin tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi. Namun fakta dari hasil penelitian yang dilakukan secara normative, bersifat deskritif dan dianalisis secara kualitatif, membuktikan faktanya Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMPIT Ummul Quro tidak cukup dibimbing oleh guru khusus, dikarenakan perbandingan anak berkebutuhan khusus lebih banyak dari guru pembimbing. Dimana menyebabkan guru bimbingan konseling yang menangani anak berkebutuhan khusus. Sementara guru pembimbing khusus dan guru bimbingan konseling adalah bidang yang tidak sama. Berbeda dengan SMPIF Alfikri yang memiliki guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus walaupun jumlahnya kurang memadai dan terdapat guru bidang konseling. Sehingga perlu perhatian negara dalam monitoring sekolah inklusi agar tujuan mensejahterakan anak berkebutuhan khusus dapat terealisasi.
KEPEMILIKAN SEBAGIAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH ANTARA PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA DENGAN H.SUBADRI DI KOTA CILEGON
Authors: Rizki Fachri Mohammad , Sumanto Listyowati
Published: March 2022

Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah penyebab terjadinya kepemilikan yang sama atas sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H.Subadri di Kota Cilegon?. Apakah mediasi kepemilikan sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon sudah memperhatikan kepentingan para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Tumpang tindih sertipikat kerap terjadi karena objek koordinat pemetaan tanah, tumpang tindih luasan tanah yang bersinggungan dengan bidang tanah yang telah bersertipikat lainnya, pengukuran yang tidak akurat, serta kecacatan data fisik lainnya. Dalam kasus ini tumpang tindih kepemilikan tanah terjadi karena pengukuran yang tidak akurat. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa (non litigasi) didasarkan atas kesepekatan para pihak bersengketa dan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai mediator telah memberi penyelesaian perdamaian dengan memperhatikan kepentingan para pihak.
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PASAL 285 KUHP INDONESIA DENGAN PASAL 242 KUHP BELANDA (CRIMINAL CODE OF KINGDOM OF NETHERLANDS)
Authors: Rumbiak Joan Rossy , Widjajanti Ermania
Published: March 2022

Tindak Pidana Perkosaan adalah kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP Indonesia dan KUHP yang berlaku saat ini adalah KUHP yang diadaptasi dari KUHP Belanda. KUHP Belanda sendiri telah mengalami perubahan terutama pada Pasal 242 tentang perkosaan. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membandingkan pengaturan perkosaan antara KUHP Indonesia dan Belanda. Permasalahannya adalah bagaimana persamaan antara Pasal perkosaan dalam KUHP Indonesia dan Belanda dan Bagaimana perbedaan Pasal Perkosaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dan KUHP Belanda. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis data secara kualitatif serta cara penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisa permasalahan pertama adalah mengenai persamaan, bahwa dalam kedua Pasal persamaannya yaitu diatur dalam bab mengenai kejahatan seksual dan ada unsur pemaksaan. Analisa permasalahan kedua adalah mengenai perbedaannya yaitu, (1) Pelaku, dalam KUHP Indonesia pelaku selalu laki-laki, berbeda dengan KUHP Belanda Pelaku bisa dari laki-laki dan Perempuan, (2) Korban, dalam KUHP Indonesia korban adalah perempuan, berbeda dengan KUHP Belanda korban bisa laki-laki dan Perempuan, (3) status antara koban dan pelaku yang dalam KUHP Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa tidak ada ikatan perkawinan sedangkan KUHP Belanda tidak menyebutkan sama sekali, dan (4) mengenai sanksi, dalam KUHP Indonesia tidak mengatur mengenai denda sedangkan KUHP Belanda dikenakan juga denda yang diatur menggunakan kategori yang berbeda-beda.
PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI OLEH PT.ASURANSI JIWA MANULIFE TERKAIT KLAIM NY. EFI YUSLIANA
Authors: Dewi Krisdian , Nurbaiti Siti
Published: March 2022

Asuransi sebagai suatu perjanjian antara Penanggung dengan Tertanggung dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mulus, karena ada kalanya perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak, sebagaimana contoh kasus antara PT.Asuransi Manulife Indonesia dengan Ny.Efi Yusliana sebagai tertanggung. Apakah Pembatalan perjanjian asuransi oleh PT.Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny.Efi Yusliana telah sesuai dengan polis asuransi dan apakah pembatalan perjanjian asuransi oleh PT.Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny.Efi Yusliana melanggar perjanjian asuransi, merupakan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang bersifat deksriptif dengan menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT.Asuransi Jiwa Manulife dapat membatalkan perjanjian asuransi jiwa secara sepihak, karena Ny.Efi Yusliana telah melanggar prinsip iktikad baik, dan PT.Asuransi Jiwa Manulife ya
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 MENGENAI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Qurniawan Nafirdo Ricky , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Keberadaan Mahkamah Kosntitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme cheks and balances antar kekuasaan berdasarkan prinsip demokrasi untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Permasalahannya adalah bagaimana kesesuian pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan apakah akibat hukum dari berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan Data Sekunder dan analisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah tidak tepat karena dapat menghambat penanganan tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta mempersulit untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALM. MARIA MAGDALENA MASTAN KEPADA AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR NOMOR: 23/PDT.G/2019/ PN.SBW.)
Authors: Perkasa Rama , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Pada saat terjadinya perkawinan antara pria dan wanita maka secara otomais timbula sebuah ikatan lahir batin seperti yang di sebutkan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Pokok permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembagian Harta peninggalan alm. Maria Magdalena Mastan kepada Ahli Warisnya menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi amar nomor 2, 5 dan 6 Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 23/PDT.G/2019/PN.Sbw. tentang pembagian harta waris untuk ahli waris Almarhum. Maria Magdalena Mastan sudah sesuai atau tidak dengan KUHPerdata? Maka untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan Data Sekunder, Pengumpulan Data dengan Studi Kepustakaan, dan Analisis Data Kualitatif serta Penarikan Kesimpulan menggunakan Metode Deduktif. Kesimpulan analisis tersebut adalah (1) Ahli Waris yang berhak adalah Theresia Mitan 15/108, Martina Mitan 15/108, Filina Mitan 15/108, Filiphia Mitan 15/108, Yokus Mitan 15/108, yulius Donny Mitan 5/108, P Ronny Mitan 5/108, L Cindy Mitan 5/108, Eduardus Herry 6/108, Herman Petrus Duu 6/108, Herlina Duu 6/108 (2) Bahwa isi Amar Putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang–Undang.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM AWANG SUTANTO (TJHIN KWET WONG) DAN ISTERINYA ALMARHUMAH JANNY TJUWITA (TJOE TJOEK JAN) KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 290/PDT.G/2015/PN.JKT.UT.)
Authors: Bawazir Rifkho Achmad , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Dalam hukum waris perdata barat menghendaki harta warisan si pewaris harus secepat mungkin diwariskan kepada ahli waris yang berhak. Hukum waris seringkali menemui permasalahan yang mengakibatkan perpecahan di antara para ahli waris. Adapun pokok permasalahannya adalah bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan isterinya Almarhumah Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apakah isi amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 290/PDT.G/2015/PN.PJkt.Ut. tentang Ahli Waris dari Almarhum Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan isterinya Almarhumah Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) sudah sesuai atau tidak menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam menjawab pokok permasalahan tersebut, penelitian dengan tipe yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analisis, data yang digunakan data empiris dan dari bahan pustaka, analisis data secara kualitatif, penarikan kesimpulan menggunakan metode logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa yang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris menurut KUHPerdata yaitu Vonny Sutanto, Junny Sutanto, Jimmy Sutanto, Jungky Surya Sutanto, dan Kimmy Metta Lestari Sutanto. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/PDT.G/2015/PN.Jkt.Ut. mengenai pembagian harta warisan Almarhum Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan istrinya Almarhumah Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
Authors: Gunadi Sheane , Artati Sri Untari Indah
Published: March 2022

Hak Tanggungan diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dimana tahap pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh PPAT. Dalam rangka menyikapi era revolusi industri 4.0, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri ATR / KaBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. Kantor Pertanahan Kota Bekasi menerapkan sistem hak tanggungan elektronik dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini. Perbedaan terletak pada pendaftaran Hak Tanggungan. Maka, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan kendala hukum pendaftaran Hak Tanggungan elekronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Guna menjawab permasalahan, maka dilakukan penelitian yuridis normatif bersumber pada data sekunder dan data primer, dan ditarik kesimpulan dengan metode logika deduktif. Kesimpulannya adalah pelaksanaan Hak Tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi membagi tugas antara PPAT dan Kreditur dimana PPAT hanya sampai kepada pembuatan APHT dan kegiatan pendaftaran dilakukan oleh Kreditur serta kendalanya adalah jaminan hak atas tanah sudah harus bersertifikat berbeda dengan Pasal 10 ayat (3) UUHT, sistem error serta WNA yang belum terkoordinasi sebagai pengguna layanan HT-el. Saran yang dapat diberikan penulis adalah perlu dilakukan penambahan pasal dalam UUHT dan penyesuaian UU terkait serta memperbaiki kekurangan dalam Peraturan Menteri ini
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 35/G/2018/PTUN-KPG MENGENAI UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA TIDAK HORMAT
Authors: Hartono Brylianda Robby Prasetyo , Kirana Gandes Candra
Published: March 2022

Chrisanto Enggong S.Pi yang merupakan mantan pegawai negeri sipil selaku penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dari Bupati Manggarai Timur selaku tergugat. Penggugat mengajukan keberatan atas hal tersebut. Tidak lama setelah pengajuan keberatan, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Kupang. Penggugat menuntut agar batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan tergugat dan merehabilitasi dan atau mengembalikan kedudkan penggugat pada keadaan semula. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya administratif bagi pegawai negeri sipil terhadap pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan apakah Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan cara penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam hal seorang pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat atas hal tersebut ia dapat mengajukan upaya administratif, seluruh upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, dimana ada 2 (dua) yaitu keberatan dan banding administratif serta dalam menyelesaikan sengketa, majelis hakim dinilai kurang imbang dalam memutus perkara, dimana hanya mengambil keputusan berdasarkan dalil penggugat serta majelis tidak memperhatikan ketentuan mengenai upaya administratif yang diajukan penggugat.
Photofragment Translational Spectroscopy
Authors: Felder Peter
Published: March 2022

Photofragment translational spectroscopy (PTS) is a technique for studying the mechanisms and the dynamics of photodissociation processes under collision-free conditions. After a brief introduction to the methodology of PTS, a high-performance apparatus developed in our laboratory is
described. Various applications are then presented to demonstrate the versatility of this technique. Examples include studies of the photodissociation dynamics of small molecules and the investigation of decomposition mechanisms in atmospherically important molecules.
WAVE ENERGY IN SPECIAL CASES
Authors: Хачатрян А.И.
Published: March 2022

В статье рассматриваются материальные волны, образованные непрерывным потоком механических частиц с постоянной линейной плотностью, расположенные по траектории примыкающих полуколец. Масса волн совершает одновременно переносное и относительное движения. Делается вывод формул расчёта кинетической энергии материальных волн для нескольких частных случаев.

The article discusses the material waves formed by a continuous stream of mechanical particles with a constant linear density, located along the trajectory of adjacent semirings. The mass of the waves performs simultaneously portable and relative movements. The derivation of the formulas for calculating the kinetic energy of material waves for several special cases is given.
Bidirectional Graphormer for Reactivity Understanding: neural network trained to reaction atom-to-atom mapping task
Authors: Nugmanov Ramil , Dyubankova Natalia , Gedich Andrey , Wegner Joerg Kurt
Published: March 2022

This work introduces GraphormerMapper – a new algorithm for reactions atom-to-atom mapping (AAM) based on a distance-aware BERT neural network. In benchmarking studies with IBM RxnMapper, the best AAM algorithm according to our previous study, we demonstrate that our AAM algorithm is superior on our “Golden” benchmarking dataset. The mapper is implemented in Chython [https://github.com/chython/chython] and Chytorch [https://github.com/chython/chytorch, https://github.com/chython/chytorch-rxnmap] Python packages which are freely available for out-the-box use. Chython is a cheminformatics library with a simple interface for processing reaction and molecular data. The key features of Chython are: chemical functional groups standardization, checking atom valence errors, substructure search, and advanced reaction manipulation, for example, generating products from reactants and reaction atom-to-atom mapping. Chytorch provides a PyTorch-like interface for graph-based neural networks developed specifically for chemical tasks.
Simultaneously Tuning the Conductance of Multiple Embedded Circuits in Bis-Terpyridine-Based Single Molecule Breadboard Junctions
Authors: Kumar Ravinder , Seth Charu , Kaliginedi Veerabhadrarao , Venkatramani Ravindra
Published: March 2022

Assembling and prototyping multiple circuits on a common breadboard scaffold is critical for developing functional single molecule electronic devices. However, at present, controlling and combining the electronic properties of multiple circuits within a single-molecule junction remains an unresolved challenge. Here, we describe the molecular conductance distributions for five single terminal circuits each within three constitutional isomers of a bis-terpyridine-based molecular breadboard junction through a rigorous computational framework which accounts for molecular conformational flexibility and the relative electrode accessibility (REA) of anchoring groups. The isomers, termed TPo, TPm, and TPp, differ in the relative placement of the linking nitrogen (N) atoms at ortho, meta, and para positions, respectively, of the peripheral pyridyl rings. We demonstrate that quantum interference effects (QIE) and REA of the anchoring N atoms can be exploited to alter the relative conductance of the five single terminal circuits within the molecular breadboards by ~ 4–32 times. We introduce a phase-plot-analysis to highlight the interdependence of QIE- and REA-induced changes in the conductance states of the basis circuits across breadboard pairs. Our studies predict that REA should not impact the QIE-induced boost in circuit conductance for TPp relative to that in TPm. In contrast, REA suppresses the QIE boost for circuit conductance in TPo relative to that in TPm. Our results showcase the possibility of accessing the combined effect of QIE and REA within an experimental break-junction setup to develop diverse molecular electronic breadboards with multiple embedded circuits and distinct electronic properties.
Total Synthesis of (–)-Voacinol and (–)-Voacandimine C
Authors: Flynn Kristen , Myeong In-Soo , Pinto Taylor , Movassaghi Mohammad
Published: March 2022

We describe the first total synthesis of complex aspidosperma alkaloids (–)-voacinol and (–)-voacandimine C via a late-stage C7-methylenation strategy inspired by a biogenetic hypothesis. We envisioned rapid access to these natural alkaloids from a common, symmetrical precursor assembled by methylenation of a D-ring-oxidized variant of the structurally related natural product (–)-deoxoapodine. Chemoselective N9-oxidation of a pentacyclic deoxoapodine precursor enabled the synthesis of the corresponding hexacyclic C8-aminonitrile. Stereocontrolled methylenation of a C8-enamine derivative of deoxoapodine, accessed by ionization of the C8-aminonitrile, afforded a symmetrical dodecacyclic bisaminonitrile as a versatile precursor to these bisindole alkaloids. Final-stage, biosynthesis-inspired, controlled reductive opening of the oxolane substructures of this dodecacyclic intermediate provided a unified approach to (–)-voacinol and (–)-voacandimine C, while direct reduction of the same intermediate afforded the structurally related (–)-methylenebisdeoxoapodine.
Radical Deoxyfunctionalisation Strategies
Authors: Anwar Khadijah , Merkens Kay , Aguilar Troyano Francisco José , Gómez-Suárez Adrián
Published: March 2022

Due to their abundance and readily available synthesis, alcohols provide ideal handles for the selective derivatisation of organic molecules. Radical chemistry offers versatile strategies for the conversion of Csp3–O bonds into a wide range of Csp3–C or Csp3–heteroatom bonds. In these reactions, alcohols are readily derivatised with an activator group which can undergo facile mesolysis to generate a primary, secondary, or tertiary open-shell species that can engage in further transformations. These strategies are particularly effective at overcoming steric limitations associated with nucleophilic substitution pathways. Despite their potential, the use of radical deoxyfunctionalisation reactions as a general strategy for the synthesis of useful and complex molecules remains underutilised. Herein, we highlight recent advancements in this exciting field using photocatalysis, transition metal catalysis or electrochemistry to initiate the radical processes.
A Review on – “Heavy Menstrual Bleeding and Abdomen Pain During Periods”
Authors: Harshada B Shirke  , Vaibhav V Kakade  , Nikhil C Katore
Published: March 2022

In medical terms, heavy bleeding is the term called menstrual period with normally or abnormality concerns. Some women do not experience blood loss enough to be defined as Menorrhagia. In medical terms, Menorrhagia is defined as a common problem that women report to their physician. On average, 10 million American women face this problem every year. It means every single woman out of five women. A 30-year-old mother of two presented to her physician with two years of increased heavy menstrual bleeding (HMB) and server dysmenorrhoea. Heavy menstrual bleeding lasts for more than 7 days. In some cases, there is heavy bleeding. If there is no treatment for this problem, the person cannot live a healthy lifestyle. Due to this problem, there are chances of causing anemia. Anemia is a disease in which a person feels tired, weak or have a problem in breathing. Due to the heavy menstrual bleeding, one can't live the normal life social, physical, emotional, well-being and cannot ask for any help from others. Heavy bleeding many causes the disease, which re due to any other disease or problems. You can’t do the normal usual activities work or any other job when having heavy menstrual bleeding as compared to the normal bleeding. When the blood flow is heavy, you might suffer from painful cramps and sometimes these cramps, which one related to menorrhagia are serious and they require medical treatment. When periods are heavy, which means the pads which are used get soaked very fastly but using a double pad may give relief and also protect from heavy bleeding.
RAINFALL TRENDS AS AN INDICATION TO CLIMATE CHANGE SINCE THE 19TH CENTURY IN THE PALESTINIAN CENTRAL MOUNTAINS: JERUSALEM GOVERNORATE AS A CASE STUDY
Authors:   Department of Geography, Birzeit University, P.O. Box: 14 Birzeit, West Bank, Via Israel, ABU HAMMAD Ahmad H
Published: March 2022

Climate change is a worldwide problem that is facing the globe in different aspects. To investigate this phenomenon, research has been conducted to check whether climate change is affecting the western part of Jerusalem Governorate or not. Long-term data on annual, seasonal and monthly rainfall were collected from different sources and analyzed for long-term monthly and annual trends. Results showed significant (p< 0.05) decrease in the annual rainfall, with about 7.3 mm decadal reduction during 1850-2018. The highest and significant decrease in decadal rainfall occurred during 1890-1939 and 1980-2018, with a decadal decrease of 50.9 mm and 55.9 mm, respectively. The decrease corresponds to 84 mm reduction in annual rainfall since 1850, which could be attributed to the extended effect of the GHG from the industrial revolution on Palestine since the beginning of the 20th century. A significant and increasing trend in drought periods was also obvious, with 1.7 years of drought/ decade and an increasing drought recurrence during 1920-1930 and 1998-2018 periods (69% of the drought years occurred in the two periods). Winter season showed highest and significant reduction in rainfall than spring season (1.7 mm/decade and 0.7 mm/decade, respectively), whereas autumn season showed a non-significant decadal decrease in rainfall of about 0.04 mm/decade. The reduction in rainfall and the recurrence of more drought periods, especially the last 20 years, might be the cause for the concurrent reduction in rainfed agricultural areas in Palestine; about 38% reduction in the total rainfed areas (1515 km2 in 2000 to 929 km2 in 2017/2018).
BARRAGES INFLUENCING MICROPLASTICS DISTRIBUTION AND IN-GESTION; A CASE STUDY
Authors:   College of Earth and Environmental Sciences, University of the Punjab, Pakistan, TARIQ Zainab , IRFAN Muhammad ,   Faculty of engineering and physical sciences, University of Southampton, Highfield Campus, University Road, South-ampton SO17 1BJ, UK,   Department of Botany, University of Debrecen, Egyetem tér 1, 4032 Debrecen, Hungary, QADIR Abdul
Published: March 2022

Plastic pollution is becoming a serious environmental concern because of extensive plastic use worldwide. Before being dumped into the marine environment, these anthropogenic polymers also af-fect freshwater ecosystems. Although extensive research has been done to evaluate the level and distri-bution of these anthropogenic polymers but the effect of physical structures like barrages has never been accounted so far. This study is the first of its kind to highlight the role of river barrages in determining the distribution of microplastics (MPs) and affecting their ingestion among different fish species. This study was conducted on Balloki Barrage located on Ravi River, receiving sewage water from different populous cities of Pakistan including Lahore and Sheikhupura. Water (n=6), sediment (n=6) and fish (n=28) sam-ples were collected from both the upstream and downstream of the barrages to establish the relationship between MPs ingestion, fish feeding habit and the pollution level in environmental matrices. On the other hand, the relative abundance of fibers in all the fish species was 57% followed by sheets 34% and fragments 8%. Omnivore fish species were found to have more MPs than herbivores and carnivores irrespective of their size and weight. This study proved that the barrages serve an important function in determining the MPs distribution and their consequent ingestion in fish. A proper consideration must be given to the effects of these structures when evaluating plastic pollution in any riverine body.
Influence of Selenium Nanocomposites in Natural Matrices on Antioxidant Status of Potato Plants in vitro
Authors:   Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Nozhkina O. A. , Perfileva A. I. ,   Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Zabanova N. S. ,   Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS,   Irkutsk State University, Ganenko T. V. ,   A.E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry SB RAS, Nechaev N. I. ,   Irkutsk State University, Tretyakova A. V. ,   Irkutsk State University, Graskova I. A. ,   Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS
Published: March 2022

In the present work researches on influence of chemically synthesized nanocomposites of selenium (NC) in natural polymeric matrices - arabinogalactan (selenium content 6.4%) and starch (selenium content 1.2%) on a condition of antioxidant system of potato plants are presented. It is known that during abiotic or biotic stress, lipid peroxidation products (POL) are formed in plant tissues and the content of reactive oxygen species (ROS) in plant tissues increases, which leads to dysfunction of the plant cell membrane, inhibition of biochemical processes in the plant cell and, as a consequence, cell death. Therefore, the main task of this work was the study of NC for antioxidant activity. Studies have been conducted on the effect of NC on the content of reactive oxygen species (ROS) in potato root tissues, the activity of peroxidase enzyme in the tissues of roots and leaves, and the content of lipid peroxidation products (LPO) - diene conjugates (DC) and malondialdehyde (MDA) in the tissues of roots and leaves of potatoes. Studies were conducted on uninfected potato plants of Lukyanovsky variety (susceptible variety) and infected with phytopathogenic bacterium Clavibacter sepedonicus (Cms) in vitro. The results of the study showed that NC affect the antioxidant system of plants during infection. NC action reduced the release of ROS, reduced the content of LPO products, and also reduced the activity of the enzyme peroxidase. Studies of the primary stress indicator – DC, it was found that only NC Se/Ag had a negligible effect when processing non-infected potato plants, but when at the same time, both studied substances reduced the indicator in the variant with infected plants. Thus, it was found that NC reduces the stress load on the infected plants, reducing cell damage by products of oxidative stress. Perhaps this effect is related to the nature of polysaccharide matrices and the size of encapsulated selenium nanoparticles in them and its toxic effect. Combining all the data obtained, we can talk about the effectiveness of NC in the fight against bacterial diseases of cultivated plants and assume its use as an effective and safe remedy against them.