bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM
Authors: Earlene Felishella , Sitabuana Tundjung Herning
Published: May 2024

The Indonesian constitution and international instruments mandate the recognition and protection of customary law communities. The plan to build the Rempang Eco-City on Rempang Island triggered an agrarian conflict, which resulted in violations of the traditional rights of the Rempang Island customary community, especially land rights. This research is intended to determine the state's responsibility for the rights of the Rempang Island customary community by examining it from a Human Rights (HAM) perspective. This research uses a type of normative legal research with descriptive research characteristics through data collection techniques, a literature study of secondary data through a statutory regulations approach, and is analyzed qualitatively. This legal research provides results that implementing development must be based on the human rights of local customary law communities in order to reduce the potential for conflict, considering that human rights are very closely related to development, and there is a contradiction between fulfilling rights through the implementation of National Strategic Projects (PSN) in order to improve the quality of life of the community. Local communities' traditional rights serve as a foundation for state accountability, ensuring the fulfillment of their human rights through relocation efforts, all while respecting and safeguarding their right to remain free from forced relocation.
 
Masyarakat hukum adat telah diakui dan dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia maupun melalui instrumen internasional. Rencana pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang memicu konflik agraria yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Pulau Rempang khususnya hak atas tanah. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui tanggung jawab negara atas hak masyarakat hukum adat Pulau Rempang dengan mengkaji dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan terhadap data sekunder melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian hukum ini memberikan hasil bahwa dalam melaksanakan pembangunan harus berlandaskan pada HAM masyarakat hukum adat setempat agar mengurangi potensi terjadinya konflik mengingat HAM memiliki kaitan sangat erat dengan pembangunan, dan terdapat kontradiksi antara pemenuhan hak melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan hak tradisional masyarakat setempat, serta bentuk pertanggungjawaban negara dalam pemenuhan HAM masyarakat setempat ialah melalui upaya relokasi dengan tetap menghormati dan melindungi hak untuk tidak direlokasi secara paksa.
Mengurai Konflik Agraria di Desa Senama Nenek dengan Pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR)
Authors: Shani Fauzan Maulana , Afrianto Adi , Dwijananti Bunga Mareta , Kustiwan Iwan
Published: May 2024

The conflict between the indigenous community of Senama Nenek Village and PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) has been ongoing for decades. This condition reflects the complexity of the conflict's issues. This research aims to analyze the conflict using the Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR) approach. The DPSIR framework highlights the causal effect relationships among aspects, starting with drivers that exert pressure on the environment, causing changes in its natural condition. These environmental changes then have impacts on ecosystems and humans. Consequently, humans adapt to cope with these changing conditions. The DPSIR approach identified the industrialization of PTPN V as one of the root causes of the conflict. This industrialization exerted pressure on the environment through the acquisition of customary lands, leading to disputes and uncertainty over the land status of the indigenous community. In response to this situation, measures were taken, including the redistribution of land to 1,385 indigenous households. We expect this DPSIR approach to serve as a tool to resolve similar conflicts in Indonesia.
 
Konflik antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) berlangsung puluhan tahun. Kondisi ini menandakan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik dimaksud dengan pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). Kerangka DPSIR menyoroti hubungan sebab-akibat antar aspek, mulai dari faktor pemicu yang memberikan tekanan pada lingkungan yang menyebabkan perubahan pada lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut kemudian memberikan dampak bagi ekosistem/manusia. Selanjutnya manusia merespon untuk mengatasi hal tersebut. Melalui pendekatan DPSIR, teridentifikasi akar penyebab konflik tersebut salah satunya adalah industrialisasi PTPN V yang memberikan tekanan terhadap lingkungan berupa penguasaan tanah ulayat oleh pihak PTPN V yang berujung sengketa dan mengakibatkan ketidakpastian status lahan masyarakat adat. Atas kondisi ini, respon yang dilakukan antara lain redistribusi tanah kepada 1.385 KK masyarakat adat. Pendekatan DPSIR ini diharapkan dapat menjadi tools untuk mengurai konflik serupa yang terjadi di Indonesia.
Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda
Authors: Restu Rinda Rara , Diana Diana
Published: May 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Hasil Penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Kinerja Pegawai dengan variabel Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji statistik dimana Koefisien regresi X sebesar 0,714 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kualitas pelayanan maka nilai kinerja pegawai bertambah sebesar 0,714. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel kinerja pegawai (X) terhadap variabel kualitas pelayanan (Y) adalah positif. Sementara itu berdasarkan tabel Coefficients yang merupakan output dari Uji Regresi Linear Sederhana dapat diambil keputusan bahwa, dari tabel Coefficientsa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian berdasarkan nilai t hitung maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 5,795 > t tabel sebesar 2.04523 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja pegawai (X) berpengaruh terhadap variabel kualitas pelayanan (Y).
Economic Threats at The Border Sebatik Island, North Kalimantan
Authors: Aftah Chairul , Daniah Rahmah , Aisyah Aisyah , Na Dinda Shafa , Greysia Edith , Mulkani Ibnu , Mattawang Hudair , Mujahidah Ahda
Published: May 2024

Masalah perbatasan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, dan Malaysia menjadi masalah yang terus berlanjut. Orang Sebatik menganggap ini sangat masuk akal mengingat kedekatan geografis dengan wilayah Malaysia dan kurangnya perhatian pemerintah. Hubungan dengan Malaysia adalah solusi untuk masalah sehari-hari. Sementara dari sudut pandang pemerintah, hubungan yang terjadi di perbatasan dapat dianggap merah sebagai ancaman bagi kehidupan negara karena menyangkut integritas teritorial. Ini adalah penelitian kepustakaan, yang mengambil data sekunder yang menghasilkan perspektif dalam melihat masalah, terutama dari perspektif ekonomi. Bahwa hubungan erat antara kedua komunitas tersebut dapat dilihat sebagai sumber masalah, terutama di sektor ekonomi bagi kedua komunitas tersebut. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada komunitas Sebatik. Dalam bidang ekonomi hubungan ini akan memberikan konsekuensi bagi masyarakat Sebatik yaitu, pengangguran, kemiskinan, keterbatasan sumber daya yang akan dikembangkan dan perdagangan akibat munculnya ketergantungan terhadap Malaysia
Pengaruh Komunikasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda
Authors: Permani Dewi Riya , Jubaidi Ahmad
Published: May 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Pengaruh Komunikasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda. Analisa data menggunakan instrumen analisis koefisien korelasi product moment, perhitungan analisa menggunakan program SPSS R 17,0 for windows. Populasi penelitian adalah sebanyak 89 orang PNS, dengan pertimbangan pegawai tersebut sebagian menduduki jabatan struktural dan intensif melakukan komunikasi baik vertikal maupun komunikasi horizontal pada lembaga tersebut. Karena populasi terlalu besar, terbatas waktu, dana, tenaga penulis mengambil sampel sebanyak 35% dari populasi sebanyak 89 orang PNS yaitu sebanyak 36 orang responden. Teknik penarikan sampling menggunakan porposive rendom sampling Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi product moment diperoleh r hit sebesar 0,402, lebih besar dari r tabel (0,402 > 0,328), maka dapat dikatakan  bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable komunikasi pimpinan terhadap variable efektivitas kerja pegawai Satpol PP Kota Samarinda, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik komunikasi  yang dilakukan oleh pimpinan  maka semakin baik pula efektivitas kerja pegawai Satpol PP Kota Samarinda. Berdasarkan hasil perhitungan t hitung diperoleh nilai 3.240. dari hasil tersebut kalau dibandingkan dengan t table maka didapat t hitung> t tabel (3.240 >1.688), dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel komunikasi pimpinan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas kerja pegawai Satpol PP Kota Samarinda.
Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Authors: Mardawati Mardawati , Ghufron Ghufron
Published: May 2024

Penelitian ini tentang Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia, bertujuan untuk bagaimana Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya, terdapat 5 (lima) informan dalam penelitian ini yakni terdiri dari sekretariat, Bidang politik dalam negeri, Bidang Ideologi wesbang dan karakter bangsa, kassubag umum, kassubag keuangan. Dilihat dari 5 fokus penelitian yang digunakan masih terdapat indikator mengenai, mutasi yang jarang dilakukan dikarenakan mutasi di kantor kesbangpol sampai saat ini belum ada, karena kebutuhan pegawai yang diperlukan masih mencukupi dan memadai, namun pendidikan dan pelatihan, promosi, pengembangan karir dan disiplin, dapat mengambil kesimpulan bahwa Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan SDM pada kantornya ini sudah berjalan baik. Selanjutnya dari 4 fokus tersebut menunjukkan di nilai yang baik dilihat dari pendidikan dan pelatihan sudah dikatakan baik untuk kesbangpol, selanjutnya  promosi juga dapat dikatakan baik karena para pegawai sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti, pada pengembangan karir dapat dikatakan baik karena sudah terpenuhi yang ingin dicapai dan disiplin sudah dikatakan baik sesuai dengan aturan yang ada.
Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Kajian Literasi Permasalahan Pelayanan Publik di Indonesia)
Authors: Bazarah Jamil
Published: May 2024

Public service is a process of helping others in certain ways that require sensitivity and interpersonal relationships to create satisfaction and success. Every service produces products, both in the form of goods and services (Depdagri, 2004). Meanwhile, the main reference in the implementation of public services (Law Number 25 of 2009 concerning Public Services), it is explained that public services are activities or series of activities in order to fulfill service needs in accordance with laws and regulations for every citizen and resident of goods, services, and/or administrative services provided by public service providers. The poor public services in Indonesia are no secret. Among the State apparatus it still seems to complicate services, so it appears that if it can be complicated why it should be made easier; if it can be slowed down why should it be accelerated; State affairs cannot be finished by us alone, and so on. Such mindsets and attitude patterns are certainly not in line. Public service is a basic function of government, because government has historically existed and existed to meet the interests and needs of the community or its members. The implementation of public services is a state effort to meet the basic needs and civil rights of every citizen for goods, services, and administrative services provided by public service providers.Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Depdagri, 2004). Sedangkan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik), dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Buruknya pelayanan publik di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Di kalangan aparatur Negara masih terkesan mempersulit pelayanan, sehingga muncul istlah kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah; jika bisa diperlambat mengapa harus dipercepat; urusan negara tidak bisa selesai oleh kita sendirian, dan sebagainya. Pola pikir dan pola sikap seperti itu tentu tidak sejalan. Pelayanan publik merupakan fungsi dasar dari pemerinth, karena pemerintah secara historis ada dan diadakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau anggotanya. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Bernah De Vallei di Desa Kembangbelor Kabupaten Mojokerto
Authors: Putri Alvianty Diana , Novaria Rachmawati , Murti Indah
Published: May 2024

Otono0mi daerah sangat penting perannya dalam pembangunan pariwisata dalam Negeri  Ada beberapa aktor yang berperan penting dalam pembangunan sector public ini. Untuk memajukan industry pariwisata di setiap wilayah, pemeritah masyarakat dan investor merupakan actor yang berperan dalam pengembangan industri pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan potensi pariwisata. Menurut Pitana dan Gayatri pemerintah daerah memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, dan dinasmitator. Penelitian inu menggunkan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Bernah De Vallei sudah berjalan namun masih belum optimal dalam melakukan perannya sebgaai fasilitator, dan dinamistator. Ditemukan juga faktor pengahambat pengembangan objek wisata ini terletak pada yaitu kurangnya pemberian layanan kepada pengunjung karena pengaruh kualitas SDM yang masih rendah.
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Tanjung Perak
Authors: Almuzavar Haris Fauzan , Radjikan Radjikan , Hartono Supri
Published: May 2024

Peneliti ini bertujuan mengetahui kinerja pegawai pada pelayanan administrasi kependudukan dan memperoleh faktor internal dan eksternal kinerja Kelurahan Tanjung Perak. Metode penelitian yang penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Aparatur Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Jawa Timur. Teori pada penelitian ini yaitu teori kinerja yang menggunakan lima indikator yaitu: Kualitas, Kuantitas,kerja sama, inisiatif,tanggung jawab. Peneliti mengumpulkan data menggunakan lima informan yaitu : Lurah Tanjung Perak, Kasie Pemerintahan dan tiga orang Masyarakat Kelurahan Tanjung Perak.  Dari hasil analisis ini kinerja pegawai kelurahan pada bidang administrasi kependudukan di Kelurahan Tanjung Perak telah memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan lanacar. Tetapi muncul kendala dari masyarakat maupun dari pegawai kelurahan ialah pemohon tidak melengkapi persyaratan untuk mungurus administrasi kepependukan, serta adanya pegawai yang tidak bisa mengoperasionalkan komputer untuk menginput pelayanan administrasi kepependukan.
Implementasi Kebijakan Pembentukan Dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Suatu Studi Tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya)
Authors: Hidayatulloh Krisna Syarif , Indartuti Endang , Soesiantoro Adi
Published: May 2024

Dalam mengatur sebuah daerah maka dibutuhkan kebijakan publik, kebijakan publik sendiri memiliki definisi tersendiri yaitu keputusan sebagai pedoman untuk bertindak terhadap suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu dasar yang digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional mengenai suatu kebijakan tertentu. Peraturan Walikota Surabaya No 112 Tahun 2022 merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.  Parameter kebijakan yang baik perlu diimplementasikan berdasarkan empat indikator menurut George C. Edward yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif deskriptif. Sasaran dalam kebijakan ini adalah pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode Random Sampling. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua indikator implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 sudah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa hambatan.
Analisis Kualitas Pelayananan Publik Pada Kantor Kelurahan Karang Ambun Kabupaten Berau
Authors: Syadiyah Laela Putri Alimatus , Sumarni Sumarni , Jubaidi Ahmad , Hubaib Futum
Published: May 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Karang Ambun Kabupaten Berau. Dalam memperoleh data informan yang terkait terdiri dari 6 orang yaitu, Lurah, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, Masyarakat (3 orang). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa Kelurahan Karang sudah menerapkan beberapa indikator yang terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, keamanan, keterbukaan, dan ketepatan waktu. Berdasarkan indikator tersebut didapatkan bahwa Kelurahan Karang Ambun sudah mampu menerapkan beberapa indikator tersebut seperti kesederhanaan, keamanan, dan ketepatan waktu. Hal ini dibuktikan masyarakat tidak mengelukan 3 indikator tersebut. Namun masih ada masyarakat yang mengeluhkan indikator kejelasan dan keterbukaan Kelurahan Karang Ambun dikarenakannya tidak adanya penjelasan secara lisan mengenai syarat, prosedur, dan biaya pelayanan. Walaupun sudah tersedia papan informasi yang memuat hal tersebut namun penempatannya cukup sulit dibaca oleh masyarakat.
Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Desa Tanah Kuning Kecamatan Tajung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Authors: Abdul Kartini Maharani , Mulyadi Budi , Indah Sinta Umala
Published: May 2024

This study aims to understand the role of the Department of Fisheries and Marine Affairs in empowering fishing communities in the coastal area of Tanah Kuning Village and to determine the factors that influence the empowerment of fishing communities in the coastal area of Tanah Kuning Village, Tanjung Palas Timur District, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. The research method used in this study is a qualitative method. From the results of this study, it is known that the Department of Fisheries and Marine Affairs of Bulungan Regency has carried out its role by making several program activities for empowerment. The program activities are education and training, counseling and guidance, institutionalization or formation of fisherman groups, easy access to technology and communication and business partnerships. Activities made by the Fisheries and Marine Service of Bulungan Regency are based on the legal basis of government regulation No. 50 of 2015 concerning the empowerment of fish fishermen and small fish cultivators. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors that affect the empowerment. The supporting factors consist of business capital assistance and government policies, and the inhibiting factors consist of the quality of human resources and budget constraints.Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dinas Perikanan dan kelauatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Desa Tanah Kuning dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah pesisir Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan telah melaksanakan perannya dengan membuat beberapa program kegiatan untuk pemberdayaan. Adapun program kegiatannya yakni pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pembimbingan, kelembagaan atau pembentukan kelompok nelayan, kemudahan akses teknologi dan komunikasi serta kemitraan usaha. Kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan didasarkan dengan dasar hukum peraturan pemerintah No 50 Tahun 2015 Tentang pemberdayaan masyarakat nelayan ikan dan pembudidaya ikan-ikan kecil. Selain itu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pemberdayaan tersebut. Faktor pendukung terdiri atas bantuan modal usaha dan kebijakan pemerintah, dan faktor penghambat terdiri atas kualitas SDM dan keterbatasan anggaran.
Resolusi Konflik (Studi Kasus Pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat)
Authors: Maskan Maskan , Marsuq Marsuq , Jamiah Jamiah , Intansari Evi
Published: May 2024

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, Penyebab dan Resolusi Konflik Organisasi pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelititian diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pegawai kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Bentuk-bentuk konflik di kantor Badan Satuan polisi  Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah: (a) konflik pribadi, (b)  konflik antar pribadi, dan (c) konflik antar kelompok.  (2) Sumber atau penyebab konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah (a) Adanya hubungan  saling  ketergantungan yang tinggi; (b) Adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata; (c) Pendelegasian pekerjaan yang tidak sesuai; (d) Keanekaragaman karakter pegawai; (e) Kurangnya komunikasi dan koordinasi tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik; (f) Adanya perbedaan pemberian insentif; (g) Kurangnya ketegasan pimpinan; dan Perjalanan dinas yang didominasi oleh pihak tertentu. (3) Resolusi Konflik yang dilakukan pimpinan dalam mengendalikan konflik pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan teknik dominasi agar masalah dapat  diselesaikan dengan cepat, bahkan dengan memberlakukan sanksi-sanksi yang sah sesuai peraturan yang berlaku agar pegawai mentaati dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya.
MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA STUNTING PADA ANAK TERLANTAR DI LKSA DI PROVINSI JAWA TIMUR
Authors: Sadewo Sadam , Muljanto Muhammad Agus
Published: May 2024

Salah satu tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah mengatasi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Angka stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan isu krusial dalam pembangunan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Studi ini menganalisis strategi manajemen yang diadopsi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan permakanan dalam bentuk uang yang harus dibelikan makanan yang bergizi oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak-anak terlantar di lembaganya guna mengurangi stunting pada anak terlantar. Meski demikian, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi guna mencegah perlindungan dana dari pemerintah, sehingga pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat memastikan anak-anak terlantar mendapatkan asupan yang sesuai umur mereka sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya stunting.
Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Authors: Munthe Gratia Uli Septriana , Prathama Ananta
Published: May 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah suatu tanggung jawab yang dimiliki kepala daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat. Dengan adanya LPPD, hasil kinerja pemerintah dalam satu tahun dapat diketahui oleh masyarakat dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas yang menjadi salah satu hal yang penting demi tercapai dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat sejauh mana akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur yang didasarkan juga oleh yang ada dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bogor telah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik berdasarkan lima prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.
Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Authors: Febrian A. Tsani Sabhan , Muljanto Muhammad Agus
Published: May 2024

Kemiskinan menjadi permasalahan rumit yang dihadapi berbagai negara khususnya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penanganan dalam menangani masalah kemiskinan. Pemerintah melalui Kementrian Sosial telah membuat berbagai macam program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya kebijakan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dan berkesinambungan, disposisi yang dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sumber daya yang jelas dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta struktur birokrasi yang tepat. Menurut teori implementasi yang dicetuskan oleh Edward III, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah berhasil dijalankan dengan baik, namun dalam realisasi diantara anggota KUBE ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan, sehingga implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dapat tersalurkan.
Implementasi Kebijakan E-Government melalui Aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Authors: Al Ghifari Rifqi Putra , Muljanto Muhammad Agus
Published: May 2024

Kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan sebagai inovasi dalam bidang pemerintahan berbasis digitalisasi sesuai dengan Peraturan Presiden 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat dengan SPBE, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (masyarakat). Dinas Sosial Jawa Timur merupakan salah satu instansi di Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan kebijakan E-Government dengan menciptakan inovasi berupa aplikasi SIMLONTAR-REK guna membantu pemulangan orang terlantar yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III, berfokus pada implementasi kebijakan e-government melalui aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari teori Edward III yang meliputi faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik tetapi pada faktor sumber daya masih terdapat Kendala dimana kurangnya sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan e-government ini.
Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Pada Urgensi Ilmu Parenting di Kelurahan Kenjeran
Authors: Ramadhani Mutiara Nabilah , Pertiwi Vidya Imanuari
Published: May 2024

Gangguan kesehatan mental anak dapat disebabkan oleh pola parenting yang kurang tepat dan perlu penanganan melalui edukasi parenting untuk mencegah bertambahnya anak dengan gangguan kesehatan mental. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengembangkan layanan PUSPAGA yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan hak-hak anak (termasuk kesehatan mental) di kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kelurahan Kenjeran. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan lima indikator efektivitas oleh Riant Nugroho, pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran telah berjalan dengan efektif. Terbukti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan konsultasi serta konseling. Meningkatnya kesadaran orang tua terhadap kesehatan mental anak berdampak pada berkembangnya kemampuan anak dalam menghadapi masalahnya secara mandiri sehingga dirinya tumbuh menjadi individu yang sehat jiwa dan raga. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PUSPAGA adalah masyarakat Kelurahan Kenjeran memiliki sifat kurang paham terhadap aspek hukum. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan sosialisasi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Human Rights and Equality Institutions in Europe
Authors: Vidović Lora , Petričušić Antonija
Published: May 2024

National Human Rights Institutions (NHRIs) are state bodies mandated to protect and promote human rights. Their mission is to identify and tackle systemic problems while raising fundamental rights awareness in countries in which they have been established. Human rights institutions at the national level include Ombudsman (some specialising in particularly vulnerable groups), Equality Bodies, National Preventive Mechanisms, National Monitoring Mechanisms, Data Protection Agencies, and more. In this article, we analyse the strengths and weaknesses of both centralised and fragmented systems of human rights institutions. Using examples from several European countries, we particularly examine how the fragmentation of institutions affects their resilience to pressures which can adversely impact the promotion and protection of human rights and equality at the national level. We argue that opting for a certain NHRIs’ system might exert significant influence on the independence and effectiveness of individual institutions, as well as on the overall comprehensiveness of a nation’s human rights infrastructure.
A Review of Factors Influencing Strategy Implementation in the Public Sector
Authors: Nor Amin Nurul Afiqah
Published: May 2024

This article presents a review of strategy implementation in the public sector. The findings show that several researchers have highlighted the need for a more comprehensive investigation of strategy implementation in the public sector, whereby specific public sector concepts should be considered. A framework for internal and external factors of strategy implementation is developed based on the available evidence. The framework includes recommendations for the the gaps addressed beforehand: 1. To link strategy implementation based on public sector concept with internal factors such as centralised, formalised and complexity structure, transformational and transactional leadership, formal and informal communication, and appropriate organisational culture, and 2. To consider the impact of external factors such as political and governmental regulation, resources from the budgeting system and technology infrastructure on the internal factors as moderators.
“No Countries for Municipalities?” – Old and New Faces of Centralisation in the Time of Crisis
Authors: Hoffman István
Published: May 2024

Public service provision and administration have been transformed by digitalisation and the application of information and communication technologies (ICT). The article will focus mainly on the impact of these changes on regulatory issues. New approaches have been developed: “soft power” issues, like regulation and standards of public service provision, and central financial tools have become new elements of centralisation reforms, and the concentration of local public services and local administration has become a new issue, especially in Northern and Western Europe. Similarly, the “platformisation” of local services can be interpreted as a new form of centralisation. A “Northern” and “Southern/Eastern” approach to centralisation can be distinguished, and these are analysed in the article.
Statistical and Exploratory Data Analysis on Indian Premier League
Authors: Erandi K Herath  , Udaya  Wijenayake
Published: May 2024

The Indian Premier League (IPL) is a prominent professional cricket league in India that commenced in 2008, featuring eight teams representing different cities. With a massive following, particularly among Indian fans, IPL data analysis holds significant importance. This research delves into a comprehensive statistical and exploratory analysis of the IPL dataset, aimed at extracting meaningful insights for informed decision-making within the league. By critically evaluating limitations and challenges, this study offers strategic recommendations to enhance the overall IPL experience. With a focus on teams, players, matches, and umpires, the analysis encompasses over 20 key investigations. It seeks to unveil performance disparities among teams and players, identify patterns in IPL matches, and assess the league's impact on the selection of Indian cricketers for the national team. Moreover, the research presents valuable findings that could optimize the player selection process. The insights gleaned from this extensive IPL dataset analysis can serve as a valuable tool to boost team dynamics and individual player performance.
IoT-Enabled Water Quality Monitoring and Alum Dose Determining System
Authors: HHC Gunathilaka  , HT Kodikara  , GRMNND Ranaweera  , DWNT Wijethunga  , Charithri Yapa  , Bhathiya Pilanawithana  , Nishan Dharmaweera
Published: May 2024

The water treatment process involves a series of physical, chemical, and biological techniques and methods designed to remove contaminants, impurities, and undesirable substances from raw or untreated water to make it safe, clean, and usable. Adverse weather conditions, such as rainy seasons and floods, present significant challenges, and difficulties to the water treatment process. Alum is mainly used for reducing the turbidity of the water in the treatment process. In Sri Lanka, all water treatment plants use the Jar Test to determine the Alum dosage manually. They conduct Jar Tests to measure raw water quality in their laboratories. The Alum addition valve is set to a pre-determined quantity and the value is decided based on the experience of the technicians. Since there is no specific formula, the presence of an experienced technician is required to determine alum dosage using the Jar test. Thus, this study intends to propose an automated system for determining the optimum Alum quantity to be added to a given raw water sample. This is achieved by designing an Internet of Things (IoT)-enabled sensing device for measuring the water quality, which feeds data to a Machine Learning Model trained to predict the Alum quantity to be added. The task of the Machine learning model is to identify the pattern of raw water parameters and Alum dosage. By doing this, a could be provided a guideline for determining alum dosage instead of a manual Jar test and removed the necessity of experienced technician support always. A user-friendly web interface will allow the operators to customize the parameters according to the requirement and display a detailed analysis report. The predetermined quantity of Alum is transmitted to the output Alum adding value, to enhance its performance as an automated control rather than doing the addition process manually. This is a conceptual study on how to determine the Alum dosage using Raw water parameters and past experiment results.
Review on Economic Analysis of Grid-tied Battery Storage Systems and Optimization Strategies
Authors: Windhula Gammanpila  , Nadika Jayasooriya  , A.H.T. Shyam Kularathna
Published: May 2024

This comprehensive review paper provides an in-depth exploration of the landscape of energy management strategies within the context of emerging energy markets. It underscores the significance of effective energy management and optimization, particularly in light of the surging integration of renewable energy sources, growing sustainability concerns, and the dynamic shifts within the energy sector. This review extensively analyses three fundamental domains: electricity demand estimation, battery storage systems, and energy arbitrage methodologies placing a significant emphasis on the body of the research related to electricity storage optimization.Furthermore, it delves into the widespread strategies that are adopted in battery storage systems, which have assumed a pivotal role in energy storage and the equilibrium of supply and demand in the modern energy landscape. Nevertheless, amidst this extensive examination, a considerable research gap arises, specifically highlighting the lack of dedicated studies addressing energy arbitrage methods tailored to the unique attributes of emerging energy markets. This gap is particularly prominent in the context of Sri Lanka's growing energy market, where the prominence of renewable energy sources is on the rise.The review underscores that in order to fully harness the vast potential of renewable resources and optimize energy supply within this distinctive setting, it is crucial to develop and implement customized energy arbitrage strategies. These strategies should be designed to accommodate the evolving energy dynamics and the integration of renewable energy, that would thus enable energy markets to function effectively while maximizing economic benefits. Therefore, as the global energy landscape continues to transform, with a growing focus on sustainability and renewable energy, this paper sheds light on the need for innovative and tailored energy solutions in emerging markets.
Emission calibrated traffic model for environmental-sensitive decision making in Sri Lanka: Review
Authors: A.M.M.G. Munasinghe  , A.H.T.Shyam Kularathna  , Nadika Jayasooriya
Published: May 2024

Air pollution from road transportation is a growing concern in urban areas, particularly in Sri Lanka, where vehicle emissions account for a significant portion of air pollutants. The increase in the number of vehicles on the road and the resulting traffic congestion exacerbate this problem. Therefore, accurate prediction of emissions and air quality related to road traffic is essential for informed decision-making in traffic planning and management. While Sri Lanka has made progress in developing driving cycles and traffic flow simulations tailored to its unique context, there remains a gap in calibrating these models with local emission values, which are influenced by specific driver behaviours and operational modes. An emission-calibrated traffic model specific to the Sri Lankan context can integrate both traffic-related and environmental factors, providing a comprehensive tool for analyzing the impact of traffic management strategies on emissions and air quality. By addressing the discrepancies between global manufacturer data and local conditions, this model can enable more environmentally friendly decisions in urban transportation planning, contributing to the reduction of air pollution. The study identifies, through a comprehensive review, the need for an emission-calibrated traffic model to address the unique challenges posed by Sri Lanka's evolving traffic landscape. While traffic modelling has made strides in Sri Lanka, this study identifies a significant research gap in modelling the emissions generated by these traffic models, especially considering the unique characteristics of the region's roads and vehicles. Further, the paper concludes that an emission-calibrated traffic model specifically tailored to the Sri Lankan context is essential to guide environmentally friendly traffic planning decisions and bridge the gap between traffic data and its environmental consequences.
Effect of Salinity Intrusion and Coastal Erosion on Marawila Coastal Area, Sri Lanka
Authors: Dinusha Wijerathne  , R.S.M. Samarasekara  , Niranji Satanarachchi  , Meththika Vithanage
Published: May 2024

Coastal erosion has become a major threat to coastal areas all around the world while salinity intrusion has also become a problem due to erosion mitigation measures in coastal area. Coastal erosion (and accretion) in Marawila coastal area was investigated by analyzing satellite images using spatial analysis techniques. The effect of salinity intrusion on Marawila coastal area was identified by travelling along the coastline, conducting interviews and analyzing the reports. In this study it was identified that both coastal erosion and salinity intrusion are nexus problems in Marawila coastal area. This study highlights the effect of salinity intrusion and coastal erosion on Marawila coastal area.
Identification of Beach Erosion in Colombo- North Coast Line: Effectiveness of the Engineered Solutions
Authors: S.G.S.S De Jayathunga  , R.S.M. Samarasekara
Published: May 2024

Coastal erosion is a silent disaster in Sri Lanka due to the loss of valuable land. Already, millions of rupees have been spent on coastal protection. This study assessed the long-term effectiveness of those engineered solutions, especially focusing on the Colombo- North coastline. The effectiveness was assessed by comparing erosion rates in the last 20 years with available historical data. Shorelines of the last 20 years were observed and digitized by Google Earth image analysis and erosion rates were calculated by GIS and Digital Shoreline Analysis (DSAS) tools. The evolution of the structures was observed and analysed by satellite image analysis and other available data from reliable sources such as reports produced by the Government. Cost estimation for the observed structures was carried out using BOQ analysis and discounted methods. Results showed that more than 60 numbers of structures have been constructed during the last 20-30 years along the study area. Uswetakeyyawa to Estuary of Kelani River stretch was identified as the region with the highest structure density. When analyzing the results, it was revealed that the structures built in that region have reduced the erosion rate (0.43 m/year) compared to the 1996 rates (2.5 m/year). Digital shoreline analysis further indicated effectiveness as most of the protected areas from Negombo to Maha Oya estuary have been accreted during the last 20 years while unprotected areas from Uswetakeyyawa to Negombo lagoon, have been subjected to erosion. According to cost estimations, approximately Rs 1.23 billion have been spent in the last 20-30 years on the entire study area. Further, the cost analysis of the Uswetakeyyawa to Kelaniya stretch revealed that the investment for 1m accretion was Rs 28.5 million. However, the cost-effectiveness of the structures should be further assessed against the land loss value with an integrated Coastal Vulnerability Index.
A systematic review on the delivery optimization in food delivery industry
Authors: Kulaxia Mahendran  , Gayantha Kodagoda  , A H T Shyam Kularathna  , Nadika Jayasooriya
Published: May 2024

The systematic study seeks to offer an in-depth review of the many approaches and techniques used to enhance food delivery services. It is crucial to assess the current literature to find best practices and opportunities for development given the food delivery industry's recent rapid expansion. A thorough analysis of 20 publications from 2010 to 2023 has been done. The technique used to carry out the controls was then examined, the gaps in the literature were highlighted, and potential research directions were identified. In conclusion, the purpose of this study is to give a review of the literature on the use of route optimization models and to help academics and practitioners understand the performance measures, models, and problem-solving approaches used in various research papers.
Review on Parking Demand Estimation Based on Crowdsourced Data
Authors: S.M.M.H Samarakoon  , A.H.T. Shyam Kularathna  , Nadika Jayasooriya
Published: May 2024

With the increase in urbanization and the growth of the economy, car ownership increases significantly, and at the same time demand for parking increases causing several issues like traffic congestion and resource wastage. There’s a critical significance of accurate parking demand estimation in the context of urban planning, addressing those issues. It emphasizes the emerging role of crowdsourced data as a novel solution for more efficient and cost-effective parking demand estimation. This review discusses the benefits of crowdsourcing, including real-time data and minimal infrastructure requirements, while acknowledging challenges like data accuracy, user privacy, and potential biases. Furthermore, it provides a comprehensive overview of the subject matter and it suggests future directions for improvement, proposing the integration of advanced technologies like Google APIs and IoT to augment parking demand estimation models and address the limitations associated with crowdsourced data.