bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGEMBANGAN SMART WATER LOGISTIC SYSTEM YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI GIS BERBASIS CLOUD KARYA ANAK BANGSA
Authors: Darmawan Bagus Imam , Oktavialih Muftia , Dewajati Retno
Published: February 2019

Perkembangan era digital saat ini sangat membantu kita dalam melakukan banyak kegiatan, sebagai contoh, ada sebuah perusahaan start up dari Bandung yaitu PT MAPID yang sedang mengembangkan sebuah aplikasi GIS Berbasis cloud yang terintegrasi dengan sensor IoT. Software dan hardware ini digunakan untuk tujuan penelitan optimalisasi pendistribusian air bersih di wilayah Bandung Selatan secara real time. Hingga saat ini, PT MAPID sudah melakukan pengembangan software GIS berbasis cloud yang diberi nama

GeoMAPID. Saat ini GeoMAPID sudah memiliki fitur-fitur analisa berbasis ruang seperti menghitung panjang, luasan, rute navigasi, atribut tabel, dan lainnya. Selain software, PT MAPID juga mengembangkan hardware berbasis IoT yang diberi nama MAPIDSense. MAPIDSense bertugas untuk mengumpulkan data-data yang didapat dari sensor dan dikirimkan secara realtime yang kemudian divisualisasikan secara atraktif di portal GeoMAPID.
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK ANALISIS RUTE TRUK PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BOGOR
Authors: Apriyanti Dessy , Kresnawati Diah Kirana , Diniyah Winda Fahmi
Published: February 2019

Pesatnya perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya timbulan sampah. Timbulan sampah yang dihasilkan Kota Bogor yaitu 2.734,03 m3/hari dan sampah yang terangkut sebanyak 1.987 m3/hari (DKP, 2016). Luasnya wilayah pelayanan pengangkutan sampah, Kota Bogor memiliki 94 TPS kontainer yang tersebar di 6 kecamatan wilayah pelayanan pengangkutan sampah (DKP, 2016). Dalam hal ini masalah yang muncul dalam pengangkutan sampah adalah penentuan rute terpendek, dengan hambatan lalu lintas yaitu rendahnya kecepatan perjalanan, lamanya waktu perjalanan dan tingginya biaya perjalanan yang terjadi sehingga menghambat pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Kota Bogor. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografis maka dalam penelitian ini analisis penentuan rute terpendek pengangkutan sampah yaitu menggunakan Network Analysis dan metode Graph. Hasil analisis yaitu rute terpendek dan waktu tempuh menuju TPA Galuga. Hasi l data rute terpendek maka dapat diperhitungkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melengkapi data pelayanan pengangkutan sampah yang kemudian disajikan dalam bentuk peta skala 1:25.000. Dari hasil hasil analisis rute terpendek dan perhitungan konsumsi BBM dari 88 rute, rute terjauh di posisi TPS Ciawi ke TPA Galuga Dengan panjang jalan 31.9 Km membutuhkan 16.907 liter. Sedangkan rute terdekat dengan konsumsi BBM paling sedikit yaitu TPS Kapuk Loji ke TPA Galuga dengan panjang jalan 17.5 Km sehingga membutuhkan 9.275 liter. Jumlah konsumsi bahan bakar dari 88 rute yaitu 1132.822 liter jika dikalikan dengan harga bahan bakar tahun 2017 yang digunakan truk arm roll (solar) maka 1132.822 liter × Rp. 5.150 = Rp. 5.834.000,- biaya yang dibutuhkan dalam satukali pengangkutan sampah di Kota Bogor.
DAMPAK SPASIAL DANA DESA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Authors: Pasaribu Ernawati
Published: February 2019

Pemerintah telah mengucurkan dana desa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan di seluruh Indonesia. Setiap tahun dana desa yang dianggarkan dalam APBN mengalami peningkatan, dan penyerapannya tergolong cukup tinggi. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana desa antara lain pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih. Akan tetapi, upaya pemerataan melalui dana desa sampai saat ini masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan. Melalui peta tematik ditunjukkan adanya ketidaktepatan pendistribusian dana desa di beberapa Kabupaten, salah satunya kabupaten Konawe Kepulauan yang justru mengalami penurunan dana desa disaat persentase kemiskinan di wilayah tersebut masih cukup tinggi. Sebaliknya, beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Musi Rawas justru mendapatkan peningkatan dana desa yang besar padahal persentase penduduk miskin diwilayah tersebut tergolong rendah. Mengapa hal tersebut terjadi?. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peningkatan dana desa terhadap jumlah penduduk miskin sekaligus mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Menggunakan Geographically Weight Poisson Regression (GWPR), penelitian ini mendapatkan adanya heterogenitas spasial pada pola kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia. Model regresi spasial berhasil membuktikan adanya pengaruh peningkatan dana desa yang berbeda terhadap jumlah penduduk miskin dan pengaruh IPM yang konsisten terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
INDEKS KELEMBABAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT 8
Authors: Achmad Eva , Hamzah Hamzah , Albayudi Albayudi , Bima Bima
Published: February 2019

Informasi mengenai kelembaban tanah diperlukan bagi pemerintah (pengelola kawasan) maupun pihak perusahaan atau pemegang ijin pemanfaatan hutan diantaranya dalam bidang manajemen sumber daya air, peringatan awal kekeringan, dan perkiraan cuaca/iklim. Indeks kelembaban (NDMI) merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk mendeteksi kelembaban suatu permukaan lahan. Kelembaban, khususnya, kandungan air berperan penting terhadap jalannya fungsi suatu vegetasi. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang berada di dua Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Jambi. Hasil penelitian menunjukkan kelembaban permukaan di kawasan TNBT tahun 2013 dengan nilai minimum 0,179701 dan maksimum 0,4424 dengan rata-rata 0,2553. Tingkat kelembaban berdasarkan tutupan lahan diperoleh: kelas sangat rendah, dengan luas 646,3 Ha berupa lahan terbuka, hutan sekunder, pertanian lahan kering bercampur semak, hutan primer, semak belukar dan pertanian lahan kering. Kelas rendah, luas 5.185 Ha berupa hutan sekunder, hutan primer, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering bercampur semak, lahan terbuka dan semak belukar. Kelas sedang, luas 29.071,6 Ha berupa hutan sekunder, hutan primer, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering bercampur semak, semak belukar dan lahan terbuka. Kelas tinggi, luas 61.017,6 Ha berupa hutan sekunder, hutan primer, pertanian lahan kering bercampur semak, pertanian lahan kering, semak belukar dan lahan terbuka. Kelas sangat tinggi, dengan luas 48.271,6 Ha berupa hutan sekunder, hutan primer, pertanian lahan kering bercampur semak, pertanian lahan kering, semak belukar dan lahan terbuka.
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BANGUNAN BERBASIS WEB GIS Studi Kasus di Kota Bogor
Authors: Nufalivata Faras , Yanuarsyah Iksal , Kamilah Nurul
Published: February 2019

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) kementrian Dalam Negri pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.010.566 jiwa tersebar dienam kecamatan, dengan rincian terbagi dalam 306.266 kepala keluarga (KK), 796 RW dan 3.597 RT. Bertambahnya jumlah aset bangunan milik pemerintah Kota Bogor tidak diimbangi dengan manajemen aset yang baik oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini menyebabkan beberapa kondisi aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor kurang mendapatkan perawatan dan membutuhkan renovasi. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kegiatan untuk mengidentifikasi luasan tanah terhadap aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor dan mengkategorikan kerusakan terhadap kondisi aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor sehingga mempermudah Pemerintah Kota Bogor untuk mengetahui total dana rehabilitasi aset bangunan yang diperlukan. Penelitian ini bertepatan di Kota Bogor yang terdiri dari enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara dan Tanah Sareal dan bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor, membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) dan mengevaluasi kondisi aset bangunan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan ini menggunakan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dan hasil pengambilan data di lapangan. Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), evaluasi kerusakan aset bangunan ditemukan bahwa aset bangunan milik Pemerintah di Kota Bogor yang memiliki kondisi bangunan baik sebanyak 92,72 % , aset bangunan yang memiliki kerusakan ringan sebanyak 6,34 % dan hanya sekitar 0,94 % aset bangunan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kerusakan berat.
POLA SENSITIVITAS WILAYAH KEKERINGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO
Authors: Halil Amrih
Published: February 2019

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkena dampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro menyebutkan 17 kecamatan yang dilanda kekeringan itu sebagian besar berada di Bojonegoro bagian selatan, yaitu Kedewan, Sugihwaras, Kedungadem, Sukosewu, Tambakrejo, Balen, Kasiman, Ngasem, Baureno, Trucuk, Kepohbaru, Dander, Ngraho, Bubuan, Malo, Tambakrejo, dan Margomulyo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sensitivitas wilayah Kabupaten Bojonegoro terhadap bencana kekeringan yang dikaji berdasarkan aspek fisik, dan aspek sosial. Parameter fisik yang meliputi curah hujan yaitu rata-rata jumlah curah hujan selama 30 tahun (1986-2015), jenis tanah untuk melihat tekstur dan solum tanah, dan kemiringan lereng. Sedangkan parameter sosial yaitu jumlah penduduk, terkait dengan kebutuhan air penduduk. Metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu metode overlay dan skoring. Tingkat sensitivitas wilayah dibagi menjadi tingkat sensitivitas rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Tingkat sensitivitas rendah tersebar di Kecamatan Gayam. Tingkat sensitivitas sedang tersebar di Kecamatan Kedawen, Kasian, Malo, Padangan Purwosari, Temayang dan Sukosewu. Tingkat Sensitivitas tinggi tersebar di Kecamatan Tambakrejo, Kapas, Balen, Kanor, Sumberejo, Kedungadem dan Gondang. Tingkat sensitivitas sangat tinggi tersebar di Kecamatan Margomulyo, Ngrahu, Dander, Bojonegoro, Trucuk, Baureno, Kepohbaru, Kedungadem, Gondang dan Sekar.
PEMETAAN TOPOGRAFI AREA LONGSOR DI JALAN HANTAR KM10 PLTA MUSI, BENGKULU MENGGUNAKAN TOTAL STATION BERBASIS REFLEKTOR
Authors: Prasidya Anindya Sricandra , Rizcanofana Rochamukti
Published: February 2019

Pada tanggal 31 Oktober 2017 terjadi longsor di beberapa titik jalan hantar PLTA Musi, Bengkulu, yaitu pada KM7, KM10, dan KM11. Longsor ini menyebabkan putus dan terganggunya akses di sekitar lokasi PLTA Musi. Dalam rangka mendukung penyediaan data untuk desain proteksi lereng jalan jangka panjang, maka diperlukan pemetaan topografi area longsor tersebut. Kendala proses pemetaan di area ini antara lain disebabkan oleh sulitnya area untuk dijangkau dan diukur langsung secara terestrial, kendala kestabilan tanah, dan kemiringan lahan. Peralatan ukur terestrial seperti Total Station (TS) berbasis reflektor, meskipun teliti dalam pengukuran, namun sulit dalam pendirian alat maupun targeting pada area longsornya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi hasil pemetaan topografi area longsor di jalan hantar KM10 PLTA Musi dengan Total Station berbasis reflektor. Metode yang diterapkan yaitu mengadakan kerangka dasar pemetaan (KDP), pengukuran detil planimetrik dan ketinggian, pengolahan dan editing data, penyajian hasil, serta evaluasi. Pengadaan KDP horizontal dengan metode poligon, sedangkan KDP Vertikal dengan metode trigonometrik. Pengukuran detil dilakukan dengan bantuan keahlian wall-climbing, sedangkan penempatan alat berapa di area yang mengitari area longsor. Penyajian hasil dilakukan untuk memperlihatkan luasan longsor dan penampangnya, dan jalan yang terdampak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa pemetaan topografi area longsor ini bisa diselesaikan dengan TS berbasis reflektor. Ketepatan pengukuran detil situasi diperoleh secara baik dan teliti karena langsung memakai reflektor sebagai target. Hasil peta topografi disajikan secara digital dengan interval kontur 1m. Meskipun hasil sudah teliti, namun terdapat limitasi terkait penempatan titik berdiri alat, pengukuran KDP, standar ketelitian yang diterapkan, dan faktor keamanan dari wall-climber.
PEMBUATAN SMART MAP 3D POTENSI BANJIR DAN GENANGAN DI KOTA CIMAHI
Authors: Triyananda Diva , Astor Yackob
Published: February 2019

Selama hampir satu dekade, fenomena banjir dan genangan menjadi salah satu permasalahan utama yang sering melanda Kota Cimahi. Berbagai macam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat telah banyak dilakukan guna mengatasi permasalahan banjir tersebut, akan tetapi solusi yang dihasilkan dari penanganan tersebut masih berbentuk solusi yang bersifat sementara dan belum memiliki integrasi sistem. Potensi banjir dan genangan di Kota Cimahi relatif tinggi, mengingat kondisi relief permukaan di Kota Cimahi yang terdiri dari lembah cekungan. Salah satu penanganan banjir dan genangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi adalah dengan melakukan pemetaan banjir dan genangan. Kendala yang meliputi pemetaan banjir dan genangan di Kota Cimahi adalah hasil yang disajikan berupa Peta Zonasi Rawan Banjir dan Genangan yang disajikan dalam tampilan 2D yang dicetak kedalam ukuran dan skala tertentu. Kondisi ini seringkali menjadi kendala, mengingat fenomena banjir dan genangan memiliki sifat yang dinamis, sehingga peta dalam format konvensional yang sudah ada tersebut harus selalu dilakukan updating secepat mungkin. Oleh karena itu diperlukan pemetaan banjir dan genangan yang bersifat secara digital guna mengatasi pembaharuan peta yang cenderung lama. Penelitian ini membuat smart map secara 3D di Kota Cimahi yang memuat informasi mengenai potensi lokasi terjadinya bencana banjir dan genangan yang timbul, yang ditampilkan secara interaktif agar menghasilkan tampilan luapan banjir dan genangan yang lebih mudah dipahami oleh pemerintah maupun masyarakat. Visualisasi pembuatan smart map 3D Kota Cimahi dibuat dengan menggunakan bantuan software SIG sebagai perangkat lunak utama.
ANALISIS SPASIAL KEJADIAN PETIR DI KOTA BOGOR TAHUN 2017 DAN KORELASINYA DENGAN IKLIM MUSIM SERTA CURAH HUJAN
Authors: Masruri M. Fakhrul Islam , Rahman Aditya Setyo
Published: February 2019

Kota Bogor, Jawa Barat terletak pada ketinggian 190-330 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata terendah mencapai 21o C serta lokasinya di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede, membuat daerah ini rentan terhadap hujan orografis yang disertai dengan sambaran petir. Sambaran petir, terutama jenis petir CG (cloud-to-ground) bersifat merusak objek-objek yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu, informasi spasial tentang distribusi sambaran petir cukup diperlukan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh sambaran petir. Penelitian ini membahas distribusi sambaran petir di Kota Bogor selama tahun 2017 untuk menentukan daerah mana yang paling rawan akan sambaran petir. Analisis distribusi sambaran petir dikorelasikan dengan data curah hujan per bulan di daerah tersebut. Dilakukan juga pengelompokan data petir berdasarkan periode iklim musim di Indonesia. Data petir yang digunakan diperoleh dari rekaman detektor petir BOLTEK Stasiun Geofisika Bandung selama tahun 2017. Dan data curah hujan bersumber dari data Stasiun Meteorologi Citeko. Analisis spasial untuk menentukan daerah rawan petir yang digunakan adalah interpolasi metode kriging. Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Bogor Selatan sebagai daerah yang paling rawan sambaran petir. Kemudian kejadian petir terbanyak pada musim pancaroba dan belum ditemukan korelasi positif antara kejadian petir dengan curah hujan.
The Correlation Level Of Thyroid Stimulating Hormone Andthyroxinewith Spontaneus Abortion
Authors: Ulsafitri Yellyta , Rahmatina Rahmatina
Published: February 2019

Abortion is one of the causes of maternal death. The World Health Organization (WHO) estimates that 15-20% of maternal deaths are caused by abortion. Abnormal level of TSH and T4 during pregnancy will be at risk of abortion because the T4 hormone acts to regulate the body's metabolic processes. The purpose of this study to determine the relationship of TSH and T4 levels in the incidence of abortion.         The research design is observational with cross sectional approach which is implemented in regency general hospital of Dr. Rasidin, hospital of Dr. Reksodiwiryo,Bhayangkara hospital, Islam hospital of IbnuSina Padang, and Biomedical Laboratory Faculty of Medicine Andalas University in Padang from September to November 2017. The study population is all pregnant women with gestational age ≤ 20 weeks with diagnosis of abortion. The sample of research 58 respondents by using consecutive sampling technique Examination of TSH and T4 using ELISA method. Test the normality of data by Kolmogorov Smirnov test. Analysis of comparative data by using Pearson correlation test.         The conclusion of this study are the mean serum TSH level is 2.39 ± 1.59 mIU / I and the mean serum T4 level was 8.02 ± 1.43 μg / dl. There is no statistically significant relationship between TSH and T4 levels in aborted event, with p = 0.07 (p> 0,05), with r = -0,23, the relation test is weak, the direction was negative which means more high levels of TSH, the smaller  T4 levels in  mother abortion        The conclusion, the study proves that, there is no significant correlation between TSH and T4 levels in the incidence of abortion.
The Difference Of Pain Labour Level With Counter Pressure And Abdominal Lifting On Primigravida In Active Phase of First Stage Labor
Authors: Oktriani Tuti , Ermawati Ermawati , Bachtiar Hafni
Published: February 2019

Nowadays many methods are offered to reduce pain in labor, both pharmacological (using drugs) and non pharmacological methods. If possible the choice of non-pharmacologic therapy for the management of pain in pregnancy and labor should be considered before using analgesic drugs. One of an effective non-pharmacological method to reduce pain is with massage. The basis of this theory is the gate control theory proposed by Melzak and Wall (Lliadou, 2009).This study aimed to analyze diference of pain relief on active phase of labour with Counter Pressure and abdominal Lifting. This was an experimental with pre test and post test design. The samples were 42 women on their active phase of labor, 21 women for counter Pressure technic and 21 women for Abdominal Lifting technic. Counter Pressure technic decreased pain of labor with a P-value 0.015 (p<0.05) and abdominal lifting technic significantly decreased pain of labour with a P-value 0.001. Abdominal lifting technic (P 0,001) more effective than counter pressure technic (P 0,015) for pain relief in active phase of labour.
Automated Information Library System “Bibliobus”: Modern Version
Authors: Vasiliev Aleksei V. , Kalenov Nikolay E.
Published: February 2019

The article is devoted to the work of the automated information library system (AILS) “Bibliobus”, developed by specialists of the Library for Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences (LNS RAS). The purpose of this article is to acquaint readers of the journal with the specific features of the modern AILS “Bibliobus” that provides complex automation of the main technological processes on the “way of book” of non-periodicals received in the centralized library system (CLS) holdings of LNS RAS. The authors describe capability features and functions of the system, the rules of work with it, the user interface for performing work related to centralized acquisition, book registration and distribution of the incoming books between the CLS libraries, cataloguing, classifying, etc. The system has a number of features that distinguish it from most automated library systems. It is focused on the centralized library network; part of the information is entered in the Centre, part — interactively in the libraries of the network; all the accounting and financial documents required by the centralized system are generated automatically. The AILS “Bibliobus” widely uses the bar coding, it applies to all stages of publication processing on the “way of book”; the bar codes appear on all supporting documents and printed cards. When cataloguing the publications, bibliographer introduces in the main “window” of system the bibliographic description in the format of State Standard GOST 7.1—2003 with some mark-ups, and in additional “windows” — the maximum possible metadata, providing multi-aspect search of the publication in the catalogue; the search fields for e-catalogue are generated automatically. The AILS “Bibliobus” provides for the formation of multi-level records. Its database stores the images of scanned text pages displayed in the electronic catalogue; all operations are logged with the start and end time, which allowed building on its basis a powerful reference and statistical system. The system has a modern user interface that allows the operator to obtain multiple information on various aspects of technological operations.
Isolation and Characterization of the Unexpected 1-N-Octyloxyperopyrene: A Solution-Processable P-Type Organic Semi-Conductor
Authors: Martínez-Abadía Marta , Antonicelli Gabriella , Saeki Akinori , Melle-Franco Manuel , Mateo-Alonso Aurelio
Published: February 2019

The synthesis and optical, electrochemical, thermal and electrical characterization of a new and unexpected 1-n-octyloxyperopyrene is reported. The structure of 1-n- octyloxyperopyrene has been unambiguously established by single crystal X-ray diffraction. The solubility of this polycyclic aromatic hydrocarbon, endowed by the alkoxy substituent, allows the fabrication of thin film field-effect transistors by liquid deposition methods. These devices show hole mobilities up to 1.61 × 10–3 cm2 V–1 s–1.
Poly(Boc-Acryloyl Hydrazide): Optimisation of RAFT Polymerisation Through Modulation of Temperature
Authors: Creese Oliver , Adoni Pavan , Su Guanlong , Fernandez-Trillo Paco
Published: February 2019

Poly(acryloyl hydrazide) is a versatile polymer scaffold readily functionalised through post-polymerisation modification with aldehydes to yield polymers with biological applications. Here we report the effect of temperature on the RAFT polymerisation N’-(tert-butoxycarbonyl)acryloyl hydrazide (1) and demonstrate that by carefully selecting this polymerisation temperature, a compromise between kinetics of polymerisation and degradation of the RAFT agent is achieved. This new methodology gives greater control over the polymerisation process, allowing the synthesis of Boc-protected poly(acryloyl hydrazide) with high degrees of polymerisation while still maintaining low dispersities. Our results provide new insights into the synthesis of functional polymers, and should be of interest to those working on the synthesis of polymers for biomedical applications by RAFT polymerisation.
Bona fides presumitur in classical Canon Law
Authors: Dondorp Harry
Published: February 2019

In 1215, the Fourth Lateran Council settled a controversy between theologians and jurists with regard to the duty to make restitution. This moral duty was not always recognized at law because of the limitation of claims, which the jurists derived from Roman Law (C. 7.39.3) and which they termed as longissimi temporis praescriptio. Hence, correcting a statute that cannot be observed without peril to one’ soul, the council required that the person who prescribes, must not know at any time that the object belongs to someone else. The effect in legal practice may have been minor, for the canonists presumed the possessor’s ignorance after thirty years of uncontested possession. It was to the other party, the claimant, to disprove this presumption. Even if, by exception, there was a presumption to the contrary, the defendant invoking prescription could avoid proving his good faith by oath, for the presumtion then derived from the combination of the lapse of time and a proper cause (titulus) of his possession
Religion und Recht in der Frühen Neuzeit
Authors: Strohm Christoph
Published: February 2019

Religion and Law in the Early Modern history. The devaluation of the canon law by Protestant Reformers promoted the system-oriented presentations of law based on Roman law. Also in ius publicum there is a significant majority of Protestant authors. The situation differs from natural law and law of nations where the discourse of the 16th century was broadly determined by Catholic authors, specifically by the so called Spanish late scholasticism. In the Spanish empire fundamental works on natural law and law of nations were created. This came to an end in consequence of a „re-theologisation“ of the judicial discourse in the Jesuit led Tridentine Counter- Reformation. During the 17th century - starting with Hugo Grotius (1625) - we see primarily Protestant authors in the field.
„Im Namen Gottes des Allmächtigen!“
Authors: Winzeler Christoph
Published: February 2019

„In the Name of God the Almighty!“, Swiss constitutional law on religions - balancing and apeacing in historic tradition. From the 16th century onwards, the Reformation and its consequences have influenced the development of the Swiss Confederation. During the late Middle Ages, the Confederation had been struggling to find its way as a system of treaties within a growing number of Cantons. The Reformation divided the Cantons in two ‚camps‘, both trying to defeat each other on the battlefield, which resulted in four successive Peace Treaties (‚Landfriedensbünde‘). 1847 there was a last civil war between the conservative or catholic ‚camp‘ and the liberal or protestant majority. From 1848 until 1973, the Federal Constitution contained discriminations against catholics, including a probihition of the Jesuits. In 2009, under changed circumstances, a new religious discrimination was introduced into the Constitution: the ban on minarets. Islam is now making a way through Swiss history comparable to that of Catholicism in the 19th century. Yet the law of the Cantons, developed over the centuries, provides for adequate instruments to cope with the challenges of the 21st century.
Raimundus Lullus on Canon Law
Authors: Ramis-Barceló Rafael
Published: February 2019

This article gives an overview of the use of canon law in the Art of Raimundus Lullus, explaining the relevance of canon law for his plan to reform the Church, and Lullus’ progressive comprehension and adoption of the culture of ius commune. Some examples extracted from his works are reviewed and commented in order to understand the place of Lullus in the history of canon law.
Hinweise zur Geschichte der Präsumptionen
Authors: Schmoeckel Mathias
Published: February 2019

Aspects of the History of Presumptions. Modern research on medieval presumptions shows the role of canon law in the development of this highly artificial legal device. Presumptions may even be proof of a sophisticated jurisprudence. Without a dogmatic model in Roman law, the decretals started to collect presumptions and develop a doctrinal system of different sorts and grades. These collections not only led to famous works by Alciato, Menochius, and Mascardus; they also led to the recognition of inherent difficulties: A judicature based on a system of presumptions transfers prejudices into final verdicts. For this reason, presumptions lost their appeal to lawyers and even acquired a bad reputation, at least in some countries. To some extent, therefore, canon law rules and maxims still function today.
Filosofia e Democracia em Eric Weil
Authors: Branco Judikael Castelo
Published: February 2019

O artigo compreende a relação entre filosofia e democracia no pensamento político de Eric Weil. O tema se torna particularmente relevante no atual contexto de crises de regimes democráticos ocidentais, e a sua principal contribuição é distinguir a leitura propriamente filosófica desse quadro. Para tanto, o texto se divide em duas partes, na primeira, mostra que filosofia e democracia compartilham os mesmo pressupostos, isto é, a razoabilidade do homem; na segunda analisa o diálogo como fundamental registro político da linguagem, aquele, único capaz de sustentar efetivamente o discurso e a discussão numa democracia. Por fim, a obra de Weil apresenta, mantendo-se sempre na perspectiva do filósofo, uma interpretação consistente da democracia a partir do reconhecimento dos seus limites e das pressões às quais ela pode estar exposta, confrontando suas definições formais às nossas experiências históricas e apontando a superação dos ditos limites no esforço contínuo da educação do homem para a formação do povo.
A supraconstitucionalidade internacionalista de Kelsen em uma perspectiva crítica
Authors: Lima Newton De Oliveira
Published: February 2019

O fundamento da supraconstitucionalidade para Kelsen é a lógica jurídica; para Kant é a liberdade política, o desafio de um Estado global deve ser analisado a partir da perspectiva crítica da lógica kelseniana, reconduzindo o Direito Internacional a bases de legitimidade que não reduzam validade a legitimidade, o que passa pelo respeito aos direitos humanos pelos Estados.
Tingkat Pertumbuhan Badan Itik Sasak dan Itik-Itik Pendatang Lainnya di Lombok Tengah
Authors: Prasetyo Sugeng , Lestari Lestari , Jan Rahma , Rozi Tapaul , Kasip Lalu Muhammad
Published: February 2019

A potential production study of Sasak duck and the non-indigenous ducks (Campbell, mojosari, MA, and alabio ducks) was carried out in Centre Lombok Regency. Research materials were 50 female DODs for each breed. The variables observed were growth rate and feed conversion. The growth rate was measured every week from started from DOD until 10 weeks old. The data obtained were analyzed by using one-way ANOVA Complete Randomized Design. Results of research: body weight gain (BWG) for all breed increased until age between 5-6 weeks after that declined. Sasak and Campbell BWG were the least. The shank length average of all breed increased 253,86% within ten weeks. The shank length gain (SLG) for all breeds decreased steadily from the first week. The relative SLG of Sasak and MA ducks were between labia duck and Campbell ducks. The relative SLG of labor duck was highest and while that of mojosari ducks was the lowest. The average of the shank diameter gain within 10 weeks for all breeds increased 217.43%. There was no shank diameter difference (P 0.05 >) between Sasak ducks and the nation Lombok indigenous ducks. The average of middle finger length (MFL) of all breeds from one to 10 weeks increased 181,90%. The relative MFL gain of Sasak and Campbell ducks were less (P < 0.05) than that of the other three breeds. The feed conversion of Sasak, Campbell ducks, mojosari, MA, and alabio were 3.60; 3.90; 4.04; 4.06, and 3.66 consecutively.
Counter-Extremism, PREVENT and the Extreme Right Wing: Lessons Learned and Future Challenges
Authors: Allen Chris , Isakjee Arshad , Ögtem-Young Özlem
Published: February 2019

In recent years, the extreme right wing (XRW) has undergone significant and rapid change to the extent that it now presents a very real threat to the domestic security of the United Kingdom (UK). This has resulted in a number of challenges for various stateex, institutional and grassroots stakeholders including how to appropriately and effectively respond and counter this growing threat. Among these challenges are concerns as to whether existing counter-tremism policies and measures – to date having almost solely been applied in response to Islamist extremism – remain fit for purpose. This Working Paper draws on interdisciplinary research into governmental, institutional and community responses to Islamist extremism in the city of Birmingham to speak directly to these concerns. Informed and contextualised by our findings, we provide an overview of counter-extremism policy, consider the criticisms and concerns expressed about these, set out the evidence base for the growing threat posed by the XRW, before highlighting a number of challenges stakeholders will need to consider if they are to avoid the errors of the past and build on the lessons learned. As well as making a new and timely contribution, we hope this paper will stimulate and provoke further discussion about the changing nature of the UK’s domestic extremism threat and the policy measures in place.
Legitimación en causa del asegurado en el contrato de seguro grupo deudores para reclamar a favor de la entidad financiera que se pague el saldo de la obligación
Authors: Abreo Contreras Hugo Hernando , Castellanos Gamboa Gener David , Nava Velandia David Mauricio
Published: February 2019

La legitimación en causa tratada desde la arista de los sujetos negocialesno celebrantes (Bohórquez, 2009), quienes en puridad ajenos al contratosufren las consecuencias de su inejecución al afectarse directamente supatrimonio; se relieva como problemática en el negocio aseguraticio pormedio del cual una entidad financiera que en mutuo entrega determinadasuma de dinero, garantiza su pago a través de una póliza que ante lamuerte o invalidez del deudor, impone a la aseguradora asumir el saldode la obligación, comportando este supuesto una dificultad enorme parael asegurado que ante el incumplimiento de la prestación reseñada, seencuentra con la relatividad del contrato como principio de derechoprivado que le impide reclamar, como tercero, su ejecución(p.41).Desde esa perspectiva, se caracterizó la legitimación en causa comopresupuesto de la pretensión y requisito para la sentencia de fondo,delimitando la posición contractual del deudor-asegurado como tercerointerviniente no celebrante del contrato de seguro, que, se concluye, interesado en el cumplimiento de las obligaciones nacidas a partir deaquel procurando su indemnidad patrimonial, por ello se legitima paraobtener una decisión de fondo sobre su pedimento; como lo hareconocido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Hijos de crianza y casos trágicos. Análisis de los casos serena y verónica
Authors: Duarte Martínez Carlos Arturo
Published: February 2019

Se aborda el estudio de los casos Serena (Italia) y Verónica (T-292 de2004), desde los elementos configurativos del caso trágico para ver si, elsegundo tiene esa condición para el Derecho constitucional colombiano.Se concluye que a partir del desarrollo que la Corte Constitucional harealizado del principio de interés superior del niño, el derecho del hijo decrianza a permanecer con su familia de crianza puede ceder si dentro delproceso de adopción ordenado para superar su situación irregular sepresenta una familia con mejores condiciones para la satisfacción de susderechos fundamentales. Es claro entonces que en casos de hijos decrianza no se presenta una absolutización de los principios quecolisionan, seña distintiva del caso trágico
Análisis de responsabilidad por daño especial a la luz de la ponderación y la teoría de la prevención del daño
Authors: Amaya Rodríguez Carlos Fernando
Published: February 2019

En el campo del Derecho Administrativo la responsabilidad patrimonialdel Estado es uno de los temas con mayor tensión jurídica. De igualforma no debe perderse de vista que la fuente de este sistema deresponsabilidad estatal proviene de las reglas de imputación yatribución del derecho civil. Así pues al resolver si el Estado tiene queresponder con ocasión de la ocurrencia de un daño antijurídico, esto seráel resultado de la presencia de una serie de factores que formalmente leimputen el deber de reparar el daño causado, para ello se ha fijado unsistema de responsabilidad objetiva y subjetiva, cada uno de ellos conespecialidades en lo que al factor de atribuación refiere, por ejemplo, enla responsabilidad obejtiva se tiene el daño especial, entendido como laocurrencia de responsabilidad de reparar un daño causado a un particularen el marco de una actuación legítima del Estado. Resolver esta tensiónentre el ejercicio legítimo de las funciones del Estado y los derechosparticulares no solo será el resultado de exponer los elementos de laresponsabilidad en la ecuación (daño, nexo y actuación), sino de laaplicación de métodos de resolución de conflictos entre derechos y principios, tales como la ponderación o las nuevas tendencias que seimportan de la teoría de la prevención del daño.
Discapacidad en México, políticas públicas y protección jurídica
Authors: Castañeda Rivas María Leoba
Published: February 2019

Las personas con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos en su vida, suelen tener menos oportunidades en el ámbito económico, educativo, laboral, deportivo, cultural, social, entre otros; el efectivo acceso a sus derechos humanos se ve mermado por la discriminación social que sufren debido a su condición. Por ello los estados en el orden Internacional y Nacional, reconocen los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna, y es así que éstos adquieren la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a los derechos humanos a este sector de la población. De tal suerte que en las últimas décadas se ha incrementado la promoción de los derechos humanos de este grupo vulnerable, ya que es fundamental promover el reconocimiento de los derechos humanos,sumando esfuerzos entre la sociedad y el gobierno para que las personascon discapacidad no sufran discriminación por su condición.
Aproximaciones a la descentralización como fortaleza en la transición normativa de los POT y los gobiernos municipales
Authors: Vásquez Santamaría Jorge Eduardo
Published: February 2019

El artículo primero describe las generalidades de la aparición de losPlanes de Ordenamiento Territorial (POT) en Colombia y la forma comola legislación fue prorrogando su adopción a cargo de los municipios, unproceso que definió para esas entidades territoriales la obligación deadoptar el instrumento técnico normativo como reglamentación de laplaneación territorial en el marco de la autonomía promovida por ladescentralización. De ello que se dé lugar a la descentralización comofigura que fortalece el proceso de revisión, formulación, diseño yadopción del POT en la primera transición vivida por los municipiosante el vencimiento del mínimo establecido por la ley para adoptar lanueva reglamentación, se articule el rol de los principios para el ejerciciode las competencias de ordenamiento territorial, y se proponga cómo elPOT es la reglamentación que recoge la dispersión de competencias queel ordenamiento jurídico delega en el Municipio como encargado de laplaneación local.
Materialización de los derechos sexuales y reproductivos: acceso a técnicas de preroducción asistida como garantía de la salud y autonomía reproductiva
Authors: Upegui Toledo Oscar Andrés , Archila Julio Jessica Johanna , Otero Gónzalez María Angelica
Published: February 2019

El presente artículo busca exponer los lineamientos para la protección delos derechos sexuales y reproductivos, en el ámbito de la salud y laautonomía reproductiva, establecidos por la Corte ConstitucionalColombiana en sentencias de tutela, así como la procedencia de estaacción para hacer efectiva la protección de los mismos. Asimismo, buscaanalizar el avance progresivo de las subreglas seguidas por la Corte parael acceso a Técnicas de Reproducción Asistida mediante el SistemaGeneral de Seguridad Social en Salud, las cuales han cambiado elparadigma sobre la protección de los derechos sexuales y reproductivos.
La sostenibilidad fiscal y la regresividad de derechos sociales: un primer momento de análisis
Authors: Pacheco Quintero Natalia Juliana , Jaimes Sanguino María Alejandra , Duarte Bernal Annie Stefane
Published: February 2019

Apartir del análisis de los debates de aprobación delActo Legislativo 03de 2011 y de la Sentencia C-288 del 2012, primer momento de existenciade la sostenibilidad fiscal, se encuentra con que aquella y el incidente deimpacto fiscal se incorporan como instrumentos para la protección ygarantía de los derechos sociales. De tal suerte, permite su enlace con losrasgos del Juez neoconstitucional-garantista de derechos sociales, autoconstruidos por la Corte Constitucional a partir de la cláusula de Estadosocial de Derecho y las tesis de justiciabilidad de los derechos sociales.
La transversalidad de la igualdad de género y la promoción de condiciones justas en el trabajo: revisión de instrumentos y políticas promovidas por la OIT
Authors: López Ahumada Eduardo
Published: February 2019

La transversalidad de la igualdad de género (gender mainstreaming)implica la adopción de un conjunto de medidas, políticas y actuaciones endiferentes ámbitos, como el acceso al empleo, la formación académica yprofesional, la promoción profesional, las condiciones de trabajo y lasmedidas de protección social. Ello significa que el objetivo de la igualdadde género tendrá carácter expansivo en las acciones de la OrganizaciónInternacional del Trabajo, OIT, y, por supuesto, en las políticas sociales delos Estados miembros, que tendrán que velar por impulsar elcumplimiento de la paridad entre sexos. Igualmente, vamos a teneroportunidad de comprobar el carácter multidisciplinar de la materia, queabarca aspectos no solamente jurídicos, sino también económicos,políticos y sociológicos.Las mujeres han experimentado en los últimos años un mayorprotagonismo en términos de participación en el empleo. La denominadatasa de participación femenina en la fuerza de trabajo ha aumentado concarácter general, aunque la crisis económica y financiera ha interrumpidodicho proceso. Con todo, esta mayor presencia en el mercado de trabajono ha venido acompañada de medidas de lucha contra lasmanifestaciones del trabajo precario y, sobre todo, no se ha buscado unaefectiva paridad en las condiciones laborales. Las políticas de reducciónde las diferencias de género han permitido aumentar las oportunidades deempleo de las mujeres y ello les facilita seguir avanzando en el  cumplimiento de condiciones laborales análogas y el justo desarrollo dela promoción profesional.
Responsabilidades político-eleitorais, o impeachment, a improbidade e a demagogia
Authors: Pierre Branco Rilke Rithcliff
Published: February 2019

Este artículo se centra en los instrumentos operativos de nuevosprocedimientos para determinar las responsabilidades políticas yelectorales a la luz de un análisis de la Justicia Constitucional de Brasil,con una reflexión sobre las acciones y propuestas contra la demagogia yla improbidad de los mandatarios.
BEARING CAPACITY OF SOFT CLAY IMPROVED BY HEATING THROUGH DIFFERENT SPACING CASED BOREHOLES
Authors: Rahil Falah , Baqir Husam , Alkabee Hussain
Published: February 2019

This paper presents the effect of heat treatment on ultimate bearing capacity and total settlement of soft clay. The soft clay that was used in this study was prepared by mixing Baghdad’s clay with sufficient water content which gives a shear strength of 7 kPa.Seven model tests were carried out on soft clay inside a cubic steel box of 750 mm side length after heat treatment, two of which were used as a reference without treatment for comparison. A special heating system was designed and manufactured for this purpose by using the gas as a source of heating through boreholes. Four square patterns casing boreholes having 3.5 cm in diameter and 30cm in length with spacing 3d, 4d, 5d, 6d and 7d (were d is the diameter of the borehole) and the time of heating was six hours for each model. A monotonic load was applied on an aluminum square model footing of 150 mm length and 20 mm thick placed on the center of surface area of the soft clay until the settlement exceeds 10% of the width footing. The results showed that the bearing capacity increases and the settlement decreases with spacing increasing until some limiting value (5d) then the bearing capacity decreases and the settlement increases. The 5d spacing is the best one where the bearing capacity increases nine times and the settlement decreases to one tenth compared with that without heating.
PARAMETRIC RATIO OPTIMIZATION AND STATISTICAL MODELLLNG OF WEAR PERFORMANCE IN DUAL-FILLER PARTICLE REINFORCED EPOXY COMPOSITES
Authors: Ajibade Oluwaseyi , Agunsoye Johnson , Oke Sunday
Published: February 2019

Despite the potentials of dual reinforced particulate polymer composites to produce outstanding composite with enhanced wear properties, scholars have devoted insignificant attention to them. This paper introduces five diverse epoxy composites prepared in dual reinforcement blends. Using a mixed design L16 orthogonal array, Taguchi’s parametric optimization was conducted with some ratios between the wear parameters as a novel way of revealing the influence of their interrelatedness in the optimization process while the statistical modelling of the wear responses was pursued. Analysis of variance was also conducted as well as regression analysis. With experimental tests on the DIN abrasion tester, the (10OPP,15CSP)% composite obtained an optimal parametric setting of A1B2-3C3D1E4. The (10PKSP,15CSP), (10PSp,15ESP), (10OPP,15PSP) and (5PKSP,20ESP)% composites obtained optimal parameter settings of A3B2C3D3E2, A3B1-3,C3D1E4, A3B2C2D1E4 and A3B2C4D3E3, respectively. The correlation plots between the experimental and predicted values of the wear process and determination coefficient indicate a high level of accuracy of the models in predicting the wear behaviour of the composites.
O que vamos assistir hoje: cinema e animação na pré-escola
Authors: Braz Luana Tainah Alexandre , Sarat Magda , Montiel Larissa Wayhs Trein
Published: February 2019

Nesta pesquisa buscamos verificar como o filme infantil vem sendo trabalhado na pré-escola, observando a participação/ou não das crianças. É possível considerar que essa linguagem é presente no seu cotidiano, já que assistem repetidas vezes as mesmas produções. Realizamos a pesquisa a partir de um levantamento teórico, com entrevista semiestruturada e observação, com intuito de ouvir as crianças e perceber o comportamento das mesmas, além do título escolhido e a intervenção dos docentes. Consideramos que as professoras com frequencia incluem este recurso no planejamento, porém apenas algumas trabalham realizando uma intervenção pedagógica antes, durante e ao término da exibição. Em geral, a exibição não ocorreu em lugar adequado. Verificamos que as crianças se interessam e interagem com os personagens em determinados momentos, porém nem sempre participam do processo de escolha dos títulos a serem projetados pela docente.
Concepções e ensino de inequações: emprego das técnicas de resolução de equações do 1º grau ou por meio do estudo de funções afim?
Authors: Chaves Adiel Praseres
Published: February 2019

Conceber e ensinar inequações por meio do estudo de funções tem como objetivo auxiliar o professor de matemática em formação, a ter uma visão mais ampla do ensino de inequações fundamentado no estudo de funções. Por intermédio do estudo da Função Polinomial do 1º grau ou Função Afim, desde a sua representação gráfica conhecendo os pontos de intersecção da reta que a representa com os eixos das abscissas (x) e das ordenadas (y) no sistema de eixos cartesiano x0y, até o estudo dos sinais, determinar o conjunto solução de uma inequação por meio do estudo de funções afim, torna-se consciente, por não mais ser necessário se valer de regras para mudanças de sinais (> ou <) que justifique o conjunto solução e sim ter como fundamentação o estudo de funções afins.
As narrativas das blogueiras: A escrita de “si” como empreendimento
Authors: Mucelin Patrícia Carla
Published: February 2019

As blogueiras brasileiras Camila Coelho e Camila Coutinho se profissionalizaram no campo da moda e na Internet. As transformações nas relações sociais e nas sensibilidades que os blogs propiciaram, contribuem para compreendermos as significações acerca do tempo presente ou de um passado muito recente. Seus blogs, respectivamente “Camila Coelho” e “Garotas Estúpidas”, realizaram, através de narrativas sobre memórias pessoais, a representação da sua trajetória como escritas de “si”. Foram analisados entrevistas e testemunhos das duas blogueiras como uma proposta de buscar subsídios para compreender as suas narrativas como potenciais constituidoras de subjetividade e espaços de memória. Para tanto, é necessário perceber os blogs como um espaço alternativo de escrita e expressão criativa do “eu”.