bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERSPEKTIF IMAM MALIK TENTANG PENGAWASAN HARGA (STUDI TERHADAP HARGA SEMBAKO OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA)
Authors: Sadiani Sadiani , Maisyaroh Siti
Published: November 2019

Penelitian ini tentang perspektif Imam Malik tentang pengawasanharga (studi terhadap harga sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Fokus penelitian ini tentang: fenomena harga sembako di pasar Palangka Raya. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan harga sembako di pasar Palangka Raya, Perspektif Imam Malik terhadap pengawasan harga sembako yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan fiqh. Objek penelitian adalah harga sembako sedangkan subjeknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dilanjutkan dengan pengabsahan data dan analisis data. Hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa fenomena harga sembako di pasar Palangka Raya, fluktuatif yaitu turun-naik, manakala harga naik disebabkan beberapa faktor; sembako dipasok berasal dari Jawa, gagal panen, biaya sewa lapak mahal, menjelang bulan ramadhan hingga menjelang idul fitri dan hari natal. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan harga sembako di pasar Palangka Raya, petugas dari dinas tersebut melaksanakan tugasnya dengan cara memantau ke pasar, melakukan dialog dengan para pedagang sembako, mengadakan operasi pasar dan pasar murah/pasar penyeimbang dan pembinaan kepada para pedagang. Perspektif Imam Malik terhadap pengawasan harga sembako yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, yaitu terdapat sedikit perbedaan. Menurut Imam Malik pemerintah boleh menentukan harga sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya bukan sebagai penentu harga melainkan hanya mengawasi dan mengadakan pasar penyeimbang untuk menstabilkan harga pasar.
Makna Konsep Akuntabilitas dan Transparansi dari Perspektif Al-Kindi
Authors: Rahmatika Armizha , Isnalita Isnalita
Published: November 2019

Cases of bribery involving auditors and auditees become one form of fraud that is difficult to detect. This is because of both parties are equally enjoying the benefits of the outcome of such unethical and immoral behavior. The increasing number of corruption cases, specifically bribes in the government sector from year to year in Indonesia makes the role of public sector auditors such as BPK RI questioned. In addition, some of the perpetrators of corruption are adherents of Islam, which is interesting to criticize because Islam is a religion that upholds the value of honesty and truth. This research used qualitative research method with postmodernism paradigm because the researcher wanted to study the relevance of classical Islamic philosopher, Al-Kindi’s thought with the truth value in the accountability and transparency principle. It is done as an effort to integrate the meaning of accountability and transparency principle according to accounting with truth value according to Al-Kindi’s thought to get deeper meaning which if useful for auditor in carrying out its function, in order to work in accordance with professional ethic code by upholding ethics and morality value
PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN NILAI-NILAI AKUNTANSI SYARIAH PADA PRAKTISI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH SE-KABUPATEN TAPANULI BAGIAN SELATAN)
Authors: Windari Windari
Published: November 2019

This study aims to determine the understanding and implementation of Islamic accounting values in sharia pawnshop practitioners. Data sources used by all employees of PT. Pegadaian Syariah District of South Tapanuli with a total of 14 respondents. From the results of this study, it can be understood that the humanist value of the employer is very adequate, the under­standing of emancipatory value is sufficient, the understanding of Teleological value is very adequate and the understanding of Transcendental value in the employees of Islamic sharia is adequate.
IMPLEMENTATION OF SHARIA BANKS’ SOCIAL FUNCTION AND THE IMPACT ON WELFARE OF PADANGSIDIMPUAN SOCIETY
Authors: Nofinawati Nofinawati
Published: November 2019

Social function of Sharia Banks is to receive funds i.e. zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, and distribute them in accordance to sharia laws under the banks’ name or amil zakat institutions appointed by the government. This function is an aspect that distinguishes sharia banks and conventional ones. In sharia law, social function and other functions cannot exist without the other. The implementation of social function in Kota Padangsidimpuan is in accordance with legal basis which is UU No. 21 tahun 2008. However, PT. Bank SUMUT Syariah KCS Padangsidimpuan has no authority to distribute social fund due to its existence as Islamic Windows. The implementation actually has positive impact on the welfare of the society despite being temporary. While it is only impactful towards those who receive the fund, the distribution is helpful.
PROBLEMATIKA PEDAGANG BUAH KAKI LIMA DI KOTA PALANGKA RAYA
Authors: Hakim Sofyan , Sali Sali , Alfauji Akhmad
Published: November 2019

The problem of fruit street vendors is because they open their trade use the part of fruit street or sidewalk and other places for public’s importance that not for the trade and the place that not belong to them that’s way the street vendors become a difficult problem to solve well.  The research problem are 1)  What is the problem faced by fruiterer when trading in Palangka Raya City?  2) How does the view from the fruiterer about the government’s role in helping the fruiterer when trading?.This research used field research and used qualitative approach.  The object of this research was the problem faced by fruiterers at Palangka Raya City.  The subject of this research was the fruiterers that trade at sidewalk.  The data collection technique used interview, observation and documentation.The result of this research shows that 1) There is no special place for street vendors that make them difficult to trading.  2) The street vendors hopefully for government to gave them a special place for trade especially for the fruiterers.
PERAN AKUNTAN MANAJEMEN DALAM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN KINERJA LINGKUNGAN
Authors: Nofianti Leny
Published: November 2019

Kinerja lingkungan sangat dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan tekanan media yang mendorong bagi pengelolaan lingkungan, serta faktor internal seperti kemauan manajemen untuk melakukan manajemen lingkungan secara proaktif. Lebih jauh, manajemen perusahaan juga akan terdorong untuk melakukan pengungkapan environmental disclosure dalam annual report sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan. Persoalan pengungkapan environmental disclosure dalam media publik seperti annual report merupakan hal penting bagi perusahaan ditinjau dari perspektif strategi dan tanggungjawab sosial terhadap publik.Peran ramah lingkungan dapat dilakukan oleh akuntan manajemen dalam berbagai organisasi dan berbagai posisi jabatannya dalam organisasi tersebut. Tiga diantara banyak peran yang dapat  dilakukan terkait dengan peningkatan kualitas informasi lingkungan dan sosial perusahaan. Pertama, mengembangkan kebijakan yang terkait dengan masalah sustainability. Selanjutnya menerapkan, memantau dan mengelola resiko  yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kedua, mengidentifikasi secara sukarela aspek lingkungan dan sosial yang sesuai dengan sistem informasi manajemen yang ada. Ketiga,  mempertahankan dan memperluas pengetahuan dari peraturan perundang-undangan, pajak dan subsidi yang dapat diterapkan dunia usaha termasuk ketentuan yang terkait dengan kewajiban penyediaan informasi lingkungan dan sosial perusahaan yang relevan.
STRATEGI POLITIK PASANGAN FIRDAUS-AYAT CAHYADI DALAM MEMENANGKAN PEMILUKADA PUTARAN I DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011
Authors: Rusdi Rusdi
Published: November 2019

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemilu dan pemilukada, serta Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang mengatur mengenai persiapan pemilukada, penyelenggaraan pemilukada, penetapan, pendaftaran calon (baik dari parpol maupun perseorangan), sampai pada penetapan dan pelantikan pasangan calon terpilih, diatur secara jelas.
URGENSI ETIKA DALAM AKUNTANSI DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ISLAM
Authors: Harkaneri Harkaneri
Published: November 2019

Banyaknya kasus pelanggaran etika dalam bisnis dan profesi baik yang terjadi di tingkat Internasional maupun nasional menunjukkan adanya krisis moral dari pelaku binis dan profesi tersebut. Sementara profesi akuntan adalah profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu etika sangat diperlukan dalam akuntansi tersebut sehingga kepercayaan ini dapat dijaga dan dipertahankan. Tulisan ini mencoba menjelaskan pentingnya etika dalam akuntansi, yang diuraikan berdasarkan sudut pandang Islam. Karena Islam adalah agama Universal, yang mengatur seluruh kehidupan termasuk masalah akuntansi dan bisnis. Dalam makalah ini dijelaskan bagaimana Islam menekankan betapa pentingnya etika dalam akuntansi. Jika hal ini dilakukan dan dilaksanakan, maka kasus kecurangan dan kasus pelanggaran etika lainnya yang terjadi dalam bisnis dan profesi dapat dicegah dan dihindari.
ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013
Authors: Aira Aras
Published: November 2019

Konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah, membuat daeeah memiliki hak dan wewenang dalam menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan daerah, untuk itu daerah harus mampu menunjukkan apa yang dicapainya dengan menunjukkan dengan kinerja daerah yang bagus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditelah dilaksanakan kepada public. Kinerja diartikan sebagai konsep kinerja merupakan singkatkan kinetika energy kerja yang padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Istilah performance ini sering di indonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indicator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang melaporkan kinerjanya dengan LAKIP (Laporan Kinerja Pemerintah). Dari LAKIP yang dibuat dapat dilihat masih adanya kekurangan-kekurangan dalam mengukur indikator kinerja, masih terdapatnya indikator kinerja yang masih belum bisa diukur dengan alasan tidak adanya data yang memadai untuk pertanggungjawaban, masih adanya beberapa bidang yang memilki pencapaian kinerja tidak mencapai 100 %, dan masih terdapat kesalahan dalam membuat LAKIP.
KELALAIAN BIROKRASI DAN KETIDAKADILAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
Authors: Wahyudi Rodi
Published: November 2019

Orang sering kecewa karena janji penyelesaian urusan mereka tidak dijaga. Pelayanan juga dipengaruhi oleh status sosial, semakin tinggi status sosial layanan semakin cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah masih ada birokrasi dan ketidakadilan dalam pelayanan publik? Jika masih membuktikan apa penyebabnya dan usaha apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi perilaku buruk tersebut. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Variabel Birokrasi Kelalaian terdiri dari 4 item dan variabel Ketidakadilan Birokrasi juga terdiri dari 4 item. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 20. Data dianalisis dengan menggunakan frekuensi dan uji deskriptif. Hasil analisis data kuantitatif diperdalam dengan data wawancara mendalam kepada informan kunci. Kuesioner penelitian telah diisi oleh 65 pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kelalaian birokrasi tertinggi tidak dapat memberikan kepastian kapan waktu penyelesaian dokumenkarena setiap perserikatan berhubungan dengan sub-bagian lainnya. Sedangkan variabel ketidakadilan birokrasi yang paling banyak adalah ketika pejabat keluarga / VIP datang untuk berhadapan, maka diberikan pelayanan khusus kepada mereka. Sifat alami juga akan menjadi bentuk jika tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. Karyawan harus mengubah pola pikir bahwa melayani masyarakat juga merupakan sholeh amal sebagai badan amal keagamaan lainnya.
Kölcsönhatások
Authors: GÁRDONYI Zsolt
Published: November 2019

Interactions.
Music is a very special gift from God. In my opinion, it flows through the inner world of the composer and then it is shared with others through both written, and performed forms. Many technical, formal and instrumental aspects of composition can be applied to organ improvisation especially. This is true in current as well as in older worship music. Artful music fosters cathartic experiences in the listener as he journeys through life toward his creator. My personal idea of musical composition is to accompany and enhance this spiritual pilgrimage.
O mapa da Capitania de Minas Gerais produzido por José Joaquim da Rocha (1777)
Authors: Gomes Marianna De Franco
Published: November 2019

Documentos cartográficos são importantes fontes de informação para várias áreas do conhecimento, inclusive para a Toponímia, já que fornecem objetos de análise para os estudos. Partindo desse pressuposto, objetivamos explicitar os registros de geomorfotopônimos verificados no mapa da Capitania de Minas Gerais produzido por José Joaquim da Rocha, em 1777, correspondendo ao recorte do trabalho de Dissertação intitulado “Geomorfotopônimos Históricos” (GOMES, 2019). Mostramos que o documento cartográfico fornece informações linguísticas e geográficas de grande valor histórico e cultural, principalmente, por permitir resgatar e analisar o topônimo histórico como forma de conhecimento. Desse modo, ressaltamos o valor dos documentos cartográficos históricos como ferramentas valiosas de pesquisa.
Funkcjonowanie rejonów przeładunkowych na styku sieci kolejowych o rozstawie torów 1435 i 1520 mm w Europie
Authors: Bocheński Tadeusz
Published: November 2019

Przedmiotem badań była infrastruktura przeładunkowa na styku sieci kolejowych o rozstawie torów 1435 mm i 1520 mm. Celem pracy było zbadanie potencjału rejonów przeładunkowych. Zakres przestrzenny pracy objął kraje europejskie, gdzie stykały się badane systemy kolejowe. Szczegółowo przeanalizowano infrastrukturę na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Dokonano inwentaryzacji na podstawie informacji publikowanych przez operatorów terminali przeładunkowych, materiałów kartograficznych i badań terenowych. Zidentyfikowano łącznie 40 rejonów przeładunkowych (w tym 23 w krajach UE), w których funkcjonowały różnego rodzaju terminale. Najlepiej rozwinięte były rejony: Małaszewicze, Przemyśl i LHS w Polsce, Czerna na Słowacji i Zahony na Węgrzech. W obrębie części rejonów przeładunkowych znajdowały się duże miasta, takie jak Jassy i Galati w Rumunii, Koszyce na Słowacji, Kowno na Litwie oraz konurbacja górnośląska w Polsce – do której dochodziła linia LHS. Wykorzystanie badanej infrastruktury uzależnione było od wielkości wymiany handlowej oraz uwarunkowań geopolitycznych. Pomimo funkcjonowania systemów zmiany wózków i rozstawu kół wagonów większość ładunków była przeładowywana.
Preferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa
Authors: Szymańska Anna Irena , Płaziak Monika
Published: November 2019

Przemiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły po 1989 roku, przyczyniły się do rozwoju gospodarki rynkowej, a co za tym idzie swobodnego powstawania oraz wycofywania się z rynku podmiotów gospodarczych stanowiących prywatną własność. Początkowo powstawały głównie małe prywatne przedsiębiorstwa handlowe, w których przeważał polski kapitał. Jednak cechy, którymi charakteryzował się polski rynek w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli duży popyt konsumpcyjny, brak dużego krajowego kapitału wyspecjalizowanego w działalności handlowej, korzystne przepisy podatkowe, niskie ceny zakupu i dzierżawy nieruchomości oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, stanowiły zachętę dla zagranicznych firm handlowych o światowym zasięgu do inwestowania w rozwój sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce. Do szybkiego rozwoju tej formy handlu w przyczynił się również duży kapitał oraz nowoczesna kadra zarządzająca, którymi firmy te dysponowały. W efekcie w Polsce powstało wiele wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WHO) o powierzchni powyżej 400m2, takich jak: sklepy dyskontowe, superi hipermarkety oraz domy i centra handlowe, charakteryzujących się dużą powierzchnią sprzedaży i szerokim asortymentem towarów z wielu branż. Obecnie stanowią one istotny element przestrzeni miejskiej i jednocześnie poważną konkurencję dla pozostałych form handlu detalicznego. Możliwości, jakie dają WHO, czyli szeroka oferta produktowo-usługowa, akcje promocyjne i degustacyjne, duże własne parkingi i stacje benzynowe, jak również wiele różnych placówek znajdujących się na terenie kompleksu handlowego, skutecznie przyciągają klientów. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się głównie na analizie centrów handlowych działających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych zlokalizowanych w Krakowie. Za centrum handlowe uznano „nieruchomość handlową, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu 5 tys. m2 (GLA) i składa się z minimum 10 sklepów” (Mikołajczyk, 2009: 138–139). Celem niniejszego opracowania była diagnoza preferencji konsumentów w zakresie wyboru miejsc dokonywania zakupów oraz deklaracji dotyczących korzystania z dodatkowych funkcji oferowanych w ramach badanych podmiotów handlowo-usługowych, jak również identyfikacja pozahandlowych funkcji centrów handlowych, którymi szczególnie zainteresowani są potencjalni konsumenci. W artykule dokonano także charakterystyki profilu konsumenta deklarującego wybór centrum handlowego jako miejsca dokonywania zakupów i spędzania wolnego czasu. Wnioskowanie oparte zostało o analizę literatury przedmiotu oraz wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych przez autorki opracowania. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety. W badaniach uczestniczyło łącznie 1756 respondentów będących głównie mieszkańcami Krakowa.
Możliwości wykorzystania transportu kolejowego i intermodalnego w obsłudze stref przemysłowych w Polsce
Authors: Bocheński Tadeusz
Published: November 2019

Celem pracy było zbadanie rozmieszczenia współczesnych stref przemysłowych w stosunku do lokalizacji terminali intermodalnych (kontenerowych) oraz wskazanie rekomendacji w zakresie zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego i intermodalnego. Do analizowanych stref przemysłowych autor zaliczył specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe i technologiczne. Przedstawiono także różnice pomiędzy deklarowaną a rzeczywistą polityką transportową i przemysłową państwa. Artykuł stanowi diagnozę uwarunkowań wykorzystania kolei i transportu intermodalnego przez przedsiębiorstwa działające w strefach przemysłowych. Uwzględniono procesy zachodzące od początku transformacji ustrojowej w zakresie rozwoju stref przemysłowych i transportu intermodalnego w Polsce. Jak wynika z przeprowadzonych badań, dostęp stref przemysłowych do terminali intermodalnych był ograniczony. Przy lokalizacji stref przemysłowych w małym stopniu brano pod uwagę możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej czy też odległość od terminali kontenerowych. Stanowiło to barierę w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz wpływało na zwiększenie kosztów zewnętrznych transportu i jego negatywnego wpływu na środowisko.
Stan i ekonomiczne perspektywy rozwoju transportu śródlądowego w układach przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji drogi wodnej E40
Authors: Świerczewska-Pietras Katarzyna
Published: November 2019

System transportowy jest podstawowym składnikiem infrastruktury gospodarczej każdego kraju. Do głównych podsystemów transportowych możemy zaliczyć: lotniczy, drogowy, kolejowy, morski, rurociągowy, oraz wodny śródlądowy. Harmonijne współdziałanie tych systemów oparte na zasadach współczesnej logistyki zapewnia właściwy rozwój gospodarczy danego państwa, pozwalając na swobodny przepływ towarów i usług. Celem artykułu jest charakterystyka stanu i ekonomicznych perspektyw rozwoju transportu śródlądowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem analizy planów rewitalizacji drogi wodnej E40. Opracowanie bazuje na analizie literatury przedmiotu, badaniach własnych, wywiadach bezpośrednich, raportach przygotowanych przez Unię Europejską oraz polski rząd dotyczących planów rozwoju wodnej polityki śródlądowej. Metody i techniki badawcze wykorzystane w artykule to analiza danych statystycznych oraz badania terenowe z zastosowaniem pomiarów batymetrycznych za pomocą technologii GPS. W ramach prac terenowych przeprowadzono badania morfologii dna koryta rzeki Bug na odcinku od przeprawy promowej Niemirów–Gnojno (województwo podlaskie) do punktu rzecznego na wysokości miejscowości Borsuki (województwo mazowieckie).
Changing Geographical Patterns of Automotive Industry in Poland
Authors: Domański Bolesław , Gwosdz Krzysztof
Published: November 2019

The paper aims at identifying the main trends in the spatial patterns of automotive industry in Poland and their underlying changes. The analysis includes the distribution of employment in the sector by regions (voivodeships) in 1998 and 2015 on the basis of the Central Statistical Office data, as well as the location of greenfield plants built in the country since 1991 using the authors’ database. It is shown that after the general stability of the spatial pattern of production in the first transformation phase of the 1990s, a major shift towards south-western and western Poland together with the decline of the historically dominant region of Warsaw took place later. This can be explained by the success and/or decline of some leading producers and trends in the location of new plants dependent on the proximity to foreign markets, good road accessibility and industrial traditions (labour skills) in the main. These tendencies are in congruence with the general changes in the spatial pattern of Polish industry as a whole, with the growing role of Wielkopolskie and Dolnośląskie voivodeships and the decreasing share of Mazowieckie in the national industrial employment. The rapid expansion of automotive industry in Upper Silesian Industrial District has contributed to its successful restructuring.
Polish Geography of Industry in Sea Research
Authors: Czapliński Paweł
Published: November 2019

Industry, still one of the most significant sectors of the economy, is undergoing permanent quantitative and qualitative changes. Therefore it should be the subject of not only business analyses, but also research which more broadly explain our reality in the environmental, social and economic dimensions, noting the more and more complex relations between the elements, sets and even entire systems functioning in various spatial arrangements. The research on the changes in industry structures implemented by Polish researchers representing various fields of science has been an essential element of the cognitive process for many years. Among them are also geographers for whom the spatial aspects (the characteristics and issues) of industrial activity seem particularly significant. However, the issues handled by them mostly regard land areas. Therefore, there is also a strong need for wide-range theoretical and applicable research on the identification of sea and coastal areas functioning on the basis of diversified industrial structures, using the previous academic achievements, including the achievements of the Polish economic sea geography.
Community Pharmacy Enhanced Dispensing Model to Improve Medication Access for Rural Patients Living with HIV
Authors: Burde Anushka , O'Connor Shanna , Hachey David
Published: November 2019

Objective: To demonstrate the utility of a community pharmacy-centric workflow for improving access to medications for high-risk, rural persons living with HIV (PLWH) in partnership with a Federally Qualified Health Center (FQHC).

Setting: University-sponsored independent community pharmacy and rural FQHC providing care to PLWH.

Practice Description: Patient-centered Pharmacy Program is a service designed to improve access to HIV medications for PLWH in rural Idaho. The service is delivered in partnership with a 340B-covered entity (FQHC).

Practice innovation: The workflow for the service in the community pharmacy is described in detail, including time assessments and descriptions of tools and forms developed for rollout.

Evaluation: Quality improvement initiatives over three years are described.

Results: This service ensures medication access for rural PLWH and is sustainable for the community pharmacy. Expansion of services is feasible for the future.

Conclusion: This partnership may be one that could be implemented at other rural, independent community pharmacies seeking to have outreach to rural patients with chronic medication needs.

 

Article Type: Clinical Experience
Władczość i niewładczość administracji w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym
Authors: Kłosowska-Lasek Katarzyna
Published: November 2019

The implementation of a new administration culture (based on a partnership approach of public administration to citizens) causes the growing use of non-imperious forms and methods of public administration activity. This tendency also includes jurisdictional administrative proceedings, in which authoritative and non-authoritative actions of the public administration are intertwined. The aim of the article is to look at these tendencies and determine whether they are in accordance with the essence of the administrative law relation as a key notion of administrative law.
Usługi wodne – nowa postać zarządzania gospodarką wodną
Authors: Kruś Maciej
Published: November 2019

The subject of the publication is a description of water services institutions. This is a new institution under the Water Law, which came into force on 1 January 2018. Its introduction was the result of the implementation of the Water Framework Directive into Polish law. According to the definition of the Act, water services consist in providing the possibility of using water in a wider range, e.g., water intake, or discharging wastewater above a certain amount. Water services are provided to all who have a need to use water to such an extent. They are universal. They are also paid for. The method of determining the amount of fees, fines and possible execution are regulated by law. The fees are paid to the State Water Holding – Polish Waters. This entity is to operate water management in Poland from 1 January 2018. Water services are an example of public services, the provision of which is one of the basic tasks of a modern state of Western civilization. They are also a new form of water management in Polish law.
Budżet obywatelski a samorządowe konsultacje społeczne. Rozważania nad wielopostaciowością administracji publicznej na płaszczyznach teorii i praktyki
Authors: Maciąg Anna
Published: November 2019

Civic budget (participatory budget) shows us that public administration is multiform. It is a relatively new institution of direct democracy which has been implemented since 2011. It does not have a specific legal framework. For that reason, it is adapted to well-known forms, such as social consultation or – on the contrary – to other ideas. In this case, the citizens’ budget may be based on statutory tasks executed by municipalities, rules regulating public finances or social contracts. Each way allows using other features of this institution. Neither is perfect, though.
Ochrona jednostki w postępowaniu o wywłaszczenie nieruchomości
Authors: Mielczarek-Mikołajów Justyna
Published: November 2019

The Constitution of the Republic of Poland, in Art. 21, par. 2, permits constitutional expropriation only if this is made for public purposes and with just compensation. It is the highest degree of interference in the ownership of the individual and, therefore, it is important to ensure that the proceedings which are legally carried out implement the basic principles of the administrative procedure and are run in accordance with the provisions of the Act on Real Estate Management. Due to the guarantee of protection of the individual, special attention should be focused on the conditions determining the initiation and conduct of expropriation proceedings in the form of public purpose execution, negotiations to conduct an administrative hearing, determination of “just” compensation, and return of property in cases specified in the Act.
Charakter prawny ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska – refleksje na temat art. 129 Prawa ochrony środowiska
Authors: Pawłowski Sławomir
Published: November 2019

The subject of the discussion is the legal nature of restrictions on the use of real estate in relation to the protection of environmental resources. Art. 129 of Environmental Law can have the effect that the use of a property or its part is impossible or substantially reduced. In doctrine, the dominant view is that such public-law interference in the right of property assumes the form of restriction referred to in Art. 64, par. 3 of the Constitution of the Republic of Poland. Another interpretation is also possible. Since the depth of the interference with property rights can lead to the effect that this property will become, as the Ombudsman has pointed out recently, “useless” to the owner, it would be reasonable to consider whether or not such property is de facto being expropriated. In such a case, the standard of constitutional control would be Art. 21, sec. 2.
Administracyjnoprawny tryb zmiany nazwiska w Niemczech (Öffentlich-rechtliche Namensänderung in Deutschland) – wybrane zagadnienia proceduralne i materialnoprawne
Authors: Ruczkowski Piotr
Published: November 2019

The article analyzes selected legal provisions related to administrative and legal procedures of changing the surname in Germany. It is worth emphasizing that the same provisions apply to changing first names. The issue of adopting new surnames and first names and their changes in Germany is regulated first of all by civil law provisions and, to be more precise, by family law provisions which are closely related to the existing family relationships and blood relationships. Legislators have also provided for a possibility of changing surnames and names through administrative and legal procedures based on the public law regulations, in particular – the Change of Name and Surname Act (Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen). Adopting the principle of relative stability of names and surnames, German legislators allow for a change of names and surnames solely upon the request of the party concerned and for valid reasons only, e.g. when the surname is embarrassing, has a complicated spelling or difficult pronunciation. In Germany, German citizens or stateless persons residing or staying on German territory may file a petition to have their name and surname changed. Moreover, administrative provisions allow refugees and persons eligible for asylum to file a change of the surname petition.
Mediator w postępowaniu administracyjnym
Authors: Trybka Wiktor
Published: November 2019

Amending the Code of Administrative Procedure, the legislator decided to introduce the possibility of conducting mediation proceedings. A mediator may be a natural person who has full legal capacity and exercises full civil rights. The mediator’s role is to ensure the conduct of the mediation process. They have the responsibility to stimulate the initiative of the parties by means of appropriate mediation techniques, as well as to create an appropriate climate of conversation, based on mutual trust and respect. The mediator uses procedural rights, which include: the right to read the case files and the right to remuneration and reimbursement of expenses related to mediation. The Code of Administrative Procedure also imposes procedural obligations on the mediator: it must maintain impartiality in the conduct of mediation and draw up a report on mediation. Participants in the mediation are also parties of the administrative proceedings and a public administration body. The task of the public administration body is to determine whether the arrangements made by the parties with the participation of the mediator fall within the scope of the generally applicable law.
Sprawa Dražena Erdemovića jako przykład odpowiedzialności za wykonanie bezprawnego rozkazu na gruncie przepisów międzynarodowego prawa karnego
Authors: Czeszejko-Sochacka Katarzyna
Published: November 2019

The article considers the problem of responsibility for executing an unlawful order, according to the regulations of the international criminal law, using the example of Dražen Erdemović, a soldier of the 10th Sabotage Detachment of the Bosnian Serb Army, who was accused of crimes against humanity, including his participation in the massacre of the unarmed Muslims from Srebrenica on 16th July 1995. His case deserves scrutiny as he pleaded guilty and thus adopted a certain line of defense strategy at the International Tribunal Court for the former Yugoslavia. The accused was aware of having violated the rules of the international criminal law and the charges filed against him accordingly, but – at the same time – he stated that if he had not executed the order, he would have been killed.
Kilka uwag odnośnie do języka pomocniczego w świetle ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Authors: Fiktus Paweł
Published: November 2019

In accordance with the Act of 6 January 2005 on national and ethnic minorities and regional languages, the so-called auxiliary language was introduced into the Polish legal order. It involves a situation when it is used by a national or ethnic minority in a municipality where they constitute a minimum of 20% of the total population. Then there is the legal possibility of using the minority language on equal terms with the official language, that is the Polish language, before the municipal authorities. This paper presents and describes issues related to the rules of introducing an auxiliary language and situations when it can be used. The existing legislative shortcomings in the form of using phrases that are ill-defined or cause problems of interpretation are pointed out. The auxiliary language, although it can currently be used only in 33 municipalities, is an important element in the functioning of national and ethnic minorities in Poland, as well as is very useful in the relations between the municipality and the residents (belonging to the minority).
Przedmiot prawa ubezpieczeń społecznych
Authors: Pacud Radosław
Published: November 2019

The subject of social insurance law has a thematic scope, which can be variously defined and thus not uniformly used in jurisprudence. The subject of social insurance law should be distinguished from the subject of social insurance. In the definition of the subject of social insurance law, the role of contributions that distinguish insurance systems from social security systems needs to be taken into account. Apart from the contributions, the number of subjects in the social insurance law equates with the number of legally defined benefits. The thematic scope of the subject of social insurance law should be determined according to the catalog of social risks secured by social insurance law. While noting the subject of insurance law in the context of diversified rights of certain categories of entities, the subject of social insurance law should be combined with the subject of abstractive legal relations in the field of social insurance. Therefore, the subject of social insurance law is the corresponding contributory obligation and protection obligations in the scope of social risk defined by this branch of law.
Związki prawa ubezpieczeń społecznych z prawem pracy
Authors: Dzienisiuk Dorota
Published: November 2019

Social insurance law and labour law have been intrinsically interrelated since the very beginning of their existence, as they cover the same sphere of human activity. At present we can observe that these relations are weakening mainly due to the continuously extending personal scope of social insurance law. The most important relations between social insurance law and labour law may be classified as relations of material (defining conditions of granting benefits), functional (legal methodology and political measures) and organisational (administrative) nature. A shift in the direction of the influence on shaping the rights and obligations of the labour relationship parties may be observed. It is no longer labour law that exclusively determines the situations protected (insurance risk), but to a broader extent both social insurance law and labour law are used simultaneously to reach a goal that is pursued.
Terapia Ocupacional y el menor de edad infractor
Authors: Gómez G. Ana María , Hernández R. Ana María
Published: November 2019

Los niños y los jóvenes constituyen el futuro de la sociedad, así de las oportunidades que tengan para satisfacer sus necesidades y desarrollar sus capacidades depende. O la formación y adquisición de valores que permitan la organización de comunidades saludables. En la actualidad, los altos índices de marginalización, violencia y desprotección social han afectado, principalmente, las estructuras familiares, básicas en la construcción de la sociedad, vulnerando los derechos de la población infantil y juvenil, al limitar los escenarios de formación en el afecto, la alegría y la tolerancia.
Modelo automatizado para prescripción del sistema de silla de ruedas “MAPSI”
Authors: Ríos Rincón Adriana María
Published: November 2019

Este trabajo de desarrollo tecnológico tuvo como objetivo diseñar y elaborar un manual que operacionalizara, sistematizara y optimizara la prescripción del sistema de sillas de ruedas. Se realizó en cuatro etapas: Identificación de la situación actual de la prescripción de sillas de ruedas en Colombia; diseño de la guía metodológica; recolección de información para la base de datos y, desarrollo del sistema experto. El resultado del trabajo fue el MAPSI que se compone de: 1. Procedimientos de Prescripción, es una guía metodológica, incluye Instrumento de Prescripción, y 2. Sistema Experto UN-PRESCRIPTOR DEL SISTEMA DE SILLA DE RUEDAS que almacena en una base de datos información de sillas de ruedas y accesorios disponibles en el mercado nacional, recibe y procesa los datos del usuario e imprime la prescripción final.
Visión ocupacional en la dinámica de gestión de las organizaciones
Authors: Garzón Díaz Karin
Published: November 2019

Este artículo brinda una mirada de las posibilidades de actuación de los terapeutas ocupacionales en las organizaciones, más allá de las tradicionales áreas del ejercicio profesional en ambientes laborales.

Introduce conceptos propios y de fácil asunción por parte de los terapeutas ocupacionales en tanto su objeto de estudio y de las posibilidades de valorar su conocimiento en los ambientes organizacionales.
Dimensión afectiva como componente formativo
Authors: Rojas F. Aída Josefina , Zapata A. María del Pilar
Published: November 2019

La educación debe de tener en cuenta el aspecto emocional y sensible a la par que los procesos de conocimiento, no entendidos estos como simple transmisión de información sino como apropiación de esa concepción a nuestra esencia, como filosofía de vida. Lo cual incita a un cambio en la concepción de formación, pasando de una formación general a una integral, lo cual genera a su vez una visión diferente del papel del docente y del alumno en el aula de clase, promoviendo por ende un cambio en la relación pedagógica, un cambio que le brinde al componente afectivo él espacio que se merece dentro del proceso formativo.
Synthesis and Styrene Copolymerization of Novel Fluoro and Oxy Ring-Disubstituted Isopropyl Phenylcyanoacrylates
Authors: Krause Abby R. , Aynessazian Haley E. , Gonzalez Monica C. , Khan Adnan M. , Lieberman Lara R. , McNicholas Meghan H. , Pelsi Nina M. , Pierard Zachary S. , Rocus Sara M. , Schjerven William S. , Kharas Gregory
Published: November 2019

Novel fluoro and oxy ring-disubstituted isopropyl phenylcyanoacrylates, RPhCH=C(CN)CO2CH(CH3)2 (where R is 2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-4-methoxy, 2-fluoro-5-methoxy, 2-fluoro-6-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy, 4-fluoro-3-methoxy, 5-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-3-phenoxy) were prepared and copolymerized with styrene. The monomers were synthesized by the piperidine catalyzed Knoevenagel condensation of ring-substituted benzaldehydes and isopropyl cyanoacetate and characterized by CHN elemental analysis, IR, 1H- and 13C-NMR. All the ethylenes were copolymerized with styrene in solution with radical initiation (ABCN) at 70°C. The composition of the copolymers was calculated from nitrogen analysis, and the structures were analyzed by IR, 1H and 13C-NMR, GPC, DSC, and TGA.
Rotatory Response of Molecular Electron Momentum Densities in Linear, Homogeneous Weak Electric Fields : A Topographical Analysis
Authors: Paul Mishu , Pathak Rajeev , Pananghat Balanarayan
Published: November 2019

The electron momentum density (EMD) profiles, for some simple molecules studied in this work, show interesting topographical changes in the presence of a field. An extra angular momentum which is an artefact of the applied field manifests itself as a redistribution of the electron density and brings about a rotation. The inversion symmetry is preserved throughout. EMDs are experimentally accessible quantities. They yield a description of the molecule which is non-nucleo-centric, an attribute which imparts a greater understanding to what goes on in the valence regions. EMDs are more sensitive to an external perturbation than its position space-counterparts, and are suitable for studying the effects of an external perturbation on the valence regions.
Electrochemical Biomass Valorization on Gold-Metal Oxide Nanoscale Heterojunctions Enables Investigation of both Catalyst and Reaction Dynamics with Operando Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
Authors: Heidary Nina , Kornienko Nikolay
Published: November 2019

The electrochemical oxidation of biomass platforms such as 5-hydroxymethylfurfural (HMF) to value-added chemicals is an emerging clean technology. However, mechanistic knowledge of this reaction in an electrochemical context is still lacking and operando studies are even more rare. In this work, we utilize core-shell gold-metal oxide nanostructures which enable operando surface-enhanced Raman spectroelectrochemical studies to simultaneously visualize catalyst material transformation and surface reaction intermediates under an applied voltage. As a case study, we show how the transformation of NiOOH from ~1-2 nm amorphous Ni layers facilitates the onset of HMF oxidation to 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA), which is attained with near 100% Faradaic efficiency in 1M KOH. In contrast to the case in 1M KOH, NiOOH formation is suppressed, and consequently HMF oxidation is sluggish 10 mM KOH, even at high potentials. Operando Raman experiments elucidate how surface adsorption and interaction dictates product selectivity and how the surface intermediates evolve with applied potential. We further extend our methodology to investigate NiFe, Co, Fe, and CoFe catalysts and demonstrate that high water oxidation activity is not necessarily correlated with excellent HMF oxidation performance and highlight catalytic factors important for this reaction such as reactant-surface interactions and catalysts’ physical and electronic structure.
Visualization of Very Large High-Dimensional Data Sets as Minimum Spanning Trees
Authors: Probst Daniel , Reymond Jean-Louis
Published: November 2019

The chemical sciences are producing an unprecedented amount of large, high-dimensional data sets containing chemical structures and associated properties. However, there are currently no algorithms to visualize such data while preserving both global and local features with a sufficient level of detail to allow for human inspection and interpretation. Here, we propose a solution to this problem with a new data visualization method, TMAP, capable of representing data sets of up to millions of data points and arbitrary high dimensionality as a two-dimensional tree (http://tmap.gdb.tools). Visualizations based on TMAP are better suited than t-SNE or UMAP for the exploration and interpretation of large data sets due to their tree-like nature, increased local and global neighborhood and structure preservation, and the transparency of the methods the algorithm is based on. We apply TMAP to the most used chemistry data sets including databases of molecules such as ChEMBL, FDB17, the Natural Products Atlas, DSSTox, DrugBank, as well as to the MoleculeNet benchmark collection of data sets. We also show its broad applicability with further examples from biology, particle physics, and literature.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PELINDO IV (PERSERO) CABANG MAKASSAR
Authors: Maesyar Ashar , Jalil Arfan
Published: November 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada karyawan yang bekerja di PT. Pelindo IV (Persero) Cab. Makassar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi liniear berganda. Hasil penelitian menunjukan dalam uji F (simultan) bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan dengan nilai sig F 0,000 0,05. Hasil uji t (parsial) menunjukan budaya organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan dengan nilai sig t 0,002 0,05, dan komitmen organisasional secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan dengan nilai sig t 0,000 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasional mempengaruhi kinerja karyawan baik secara simultan maupun parsial.
Presentation of anti-semitism in Mcgrath’s gothic novel The Wardrobe Mistress
Authors: SABANCI UZUN Gamze
Published: November 2019

In an interview with

Francis Gertler , Patrick McGrath proposes that there

has been very few written about “the revival of fascism in England immediately

after the war” and that he cannot explain why this is so. And thus he published

The Wardrobe Mistress in order to

explore the reasons for the return of the fascism after the end of World War

II. Although at a first glance the novel appears to be surrounded by gothic

props such as the uncanny return of the dead body, the dark and gloomy setting,

the reader is also concerned about its handling with anti-Semitism, as the main

character is a Jew and her dead husband was a strong Nazi sympathizer. Thus, in

addition to its Gothic traits, the novel transmits a political message about

fascism in a gothic sensibility. By implementing the gothic genre’s traditional

uncanny element into a political arena, McGrath proposes that fascism is also

similar to the dead bodies which continues to reappear in a more tormenting

way. Therefore this paper will present McGrath’s parodic relation with the

Gothic genre, which he labels as “new gothic” in order to explore the novel’s

representation of anti-semitism by ironically juxtapositioning a dead Nazi soul

and a living Jewish body.