bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERLINDUNGAN KONSUMEN; TINJAUAN SINGKAT UU NO. 8/1999 - L.N. 1999 NO. 42
Authors: Nasution Az
Published: July 2017

Konsumerisme dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai gerakan perIindungan konsumen. Arti dari gerakan perlindungan konsumen itu adalah "upaya terorganisir dari masyarakat yang peduli, pemerintah dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam mendorong hak-hak dan daya konsumen dalam kaitannya dengan penjual." Berbeda dengan pengertian konsumtifisme yang bermaksud mendorong pembelian dan penggunaan barang dan/atau jasa secara berlebihan. Oleh karena itu rasanya gerakan perlindungan konsumen (consumerism) tidaklah mungkin mendorong orang menilai manusia dari jumlah harta kekayaan yang dikumpulkannya dan tidak dari amal ibadahnya. Konsumerisma itu justru untuk meningkatkan peduli masyarakat pada nasib orang-orang yang dalam waktu panjang telah dan masih"tertindas" .
UPAYA PENCEGAHAN DINI PENYALAHGUNAAN NARKOBA: Pendahuluan SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
Authors: Mustofa Muhammad
Published: July 2017

Perlu diakui bahwa secara partial sudah tedapat beberapa peraturan perundangan yang dapat dikaitkan dengan program pembinaan generasi muda yang diusulkan. Namun peraturan-peraturan perundangan tadi tidak secara komprehensif merupakan bag ian integral yang secarakonseptual dirancang untuk mempersiakan generasi muda untuk menjadi orang dewasa yang mempunyai kematangan kepribadian dan kematangan sosial. Oleh karena itu program pembinaan generasi muda sebagai upaya dini penanggulangan penyimpangan perilaku (termasuk penyalahgunaan narkoba) menjadi tidak dapat diabaikan.
PRINSIP-PRINSIP HUKUM GOVERNANCE PUBLIK YANG BAlK
Authors: Handoko Rukiah
Published: July 2017

Pengertian dan istilah "Pemerintah" dalam perbincangan politik dan hukum pada umumnya diartikan sarna dengan "government", yakni pengguna dan penegak wibawa serta kekuasaan negara, dan juga dalam arti "kepala dan penguasa wilayah negara atau bagiannya", namun jugaseringkali dalam arti "eksekutif", yakni pelaksana dan penggerak kekuasaan pemerintahan, terkadang juga dalam arti "administrator publik", yaitu kepala dan penanggung jawab atas urusan-urusan publik yang berasal atau menjadi konsekuensi dari tugas-tugas negara yangdilimpahkan kepada pemerintah, kadang-kadang juga sebagai bestuurder atau pelaksana governance, dan bahkan terkadang sebagai "manajer publik".
MASALAH PATOLOGI BIROKRASI (HIPOCRACY) DAN TERAPINYA
Authors: Junus Siti Patimah
Published: July 2017

Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. bahwa upaya peningkatan produktivitas aparatur pemerintah yang sering dilakukan karena aparatur pemerintah tersebut ingin dipandang tanggap terhadap berbagai tekanan dan tuntutan masyarakat. Berbagai kelompok dimasyarakat, yang dengan aneka ragam kepentingannya ingin mendapatkan pelayanan aparatur pemerintah yang tugas fungsionalnya ialah memberikan pelayanan yang dimaksud.Salah satu pendekatan baru yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan adminstrasi negara dalam rangka upaya pemberian sumbangsihnya guna meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat yang menjadi "kliennya" ialah bentuk teknik yang disebut Total Quality Management (TQM).
METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM
Authors: Irianto Sulistyowati
Published: July 2017

proposal penelitian ilmiah haruslah yang disusun berdasarkan komponen-komponen tertentu yang pada umumnya sudah dipandang sebagai standar baku di Indonesia. Oi dunia akademik dalam konteks Indonesia pada umumnya yang dianggap standar baku dalam penelitian adalah karakteristik tertentu yang dianggap seyogyanya melekat pada penelitian kuantitatif, yaitu ada pengukuran, ada output berupa angka, dan label-label yang seragam terhadap komponen-komponen dalam penulisan proposal atau laporan. Tipologi penelitian hukum dapat dibuat berdasarkan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum, dan akan menghasilkan penelitian hukum doktrinal (pendekatan juridis normatif) dan non-doktrinal (pendekatan hukum empiris atau socio-legal approach) . Selanjutnya dalam penelitian hukum empirik, dapat ditunjukkan adanya dua kubu pemikiran, yaitu penelitian hukum positivistik (kuantitatif), yang di antaranya diberi nama sebagai jurimetri, dan di sisi yang lain adalah pendekatan kualitatif yang tidak percaya bahwa gejala hukum dapat disimplifikasi ke dalam variabel dan pengukuran.
KONSOLIDASI DEMOKRASI: TANTANGAN REFORMASI
Authors: Lubis Todung Mulya
Published: July 2017

UUD Baru bukanlah sebuah obat mujarab (panacea) yang cespleng, tetapi UUD Baru jika dia dibuat dengan amat komprehensif melalui proses partisipatoris pasti akan mampu menjadi kontrak sosial baru yang membawa harapan baru dimasa depan. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan rakyat. Dengan atau tanpa pasal 1(2) UUD 1945 apabila rakyat berkehendak menjalankan kedaulatannya pemerintah mau pun negara tak akan kuasa menghentikannya.
ULTRA VIRES DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
Authors: Ais Chatamarrasjid
Published: July 2017

Perbuatan hukum perseroan atau direksi sebagai agen dari perseroan dikatakan ultra vires bila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Wewenang direksi dibatasi oleh anggaran dasar dan tujuan perseroan. Perbuatan hukum yang melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, dan atau yang bertentangan dengan tujuan perseroan, tetap ultra vires walaupun disetujui oleh RapatUmum Pemegang Saham. Bila tujuan perseroan lebih dari satu, maka masing-masing tujuan bersifat independen. Doktrin ultra vires dimaksudkan untuk melindungi para investor/pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi melakukan perbuatan ultra vires. atau kemudian untuk memperoleh ganti kerugian dari perseroan (aspek internal dari ultra vires). Aspek eksternal dari ultra vires, adalah persoalan apakah kontrak ultra vires mengikat pihak ketiga dan perseroan bersangkutan. Pada dasarnya suatu kontrak "ultra vires" adalah tidak sah (unlawful). Kasus ultra vires, kadang-kadang berbaur dengan kasus "fiduciary duty".
HAKIM KOMISARIS : SOLUSI KEARAH PRINSIP KEADILAN
Authors: Adji Indriyanto Seno
Published: July 2017

Hakim Komisaris buka hal baru lagi, karena lembaga ini telah dikenal dalam Sistem Hukum pidana (Formil) Indonesia melalui Reglement Op de Strafvordering, meskipun pada era berlakunya Herziene Indisehe Ueglement, lembaga ini tidak ada pengaturannya. konsep lembaga Hakim Komisaris harus bersifat terbuka dan (harus) memiliki public accountability (pertanggungjawaban publik). Perlunya hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penanggungjawaban lembaga yang memiliki wewenang yang luas kepada publik.
SOLUSI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI
Authors: Soelaiman Tengku
Published: July 2017

Menunggu pengesahan Rancangan Undang-undang Penemparan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh Dewan Perwakilan Rakyat, peraruran yang ada sekarang perlu ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraruran Pemerintah, supaya koordinasi antara instansi.Lembaga dan Badan yang betugas melaksanakan penempatan tenaga kerja supaya lebih padu dan kompak. Semua pihak mempunyai persamaan persepsi, visi dan misi dalam pembenahan berbagai masalah mekanisme penempatan TKI ke luar negeri. Peningkatan kualitas TKI merupakan satu hal yang mutlak dan menjadi kewajiban semua pihak di antaranya peran profesionalisme dari APJATI/PJTKI dan peran dari BLKLN harus mempunyai srandarisasi danterakredisi yang secara jujur dan bertanggung jawab yang dari pihak berwenang agar dapat menghasilkan TKI yang berkualitas yang mampu bersaing di pasar Internasional.
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN: PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Authors: Rahmadi Takdir
Published: July 2017

Sejak pengundangan PP No. 6 Tahun 1999. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan di bidang penghijauan. konservasi tanah. pengelolaan hutan rakyat. Pengaturan perburuan hewan liar, perlindungan hutan. perizinan HPHH. Penerbitan HPHH yang sebelum pengundangan PP No.6 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Gubernur kemudian dengan PP tersebut diserahkan kepada Bupati merupakan upaya untuk memberikan manfaat ekonomi sektor kehutanan kepada Pemerintah Kabupaten. Selain itu , Pemerintah Kabupaten memiliki tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hutan dan pendidikan kepada masyarakat disektor kehutanan.
RENTENIR
Authors: Sibarani Bachtiar
Published: July 2017

Rentenir kurang lebih adalah sama dengan pedagang berbagai kebutuhan hidup yang berjualan di pinggir jalan. Tanpa izin tapi barang yang diperdagangkan seringkali lebih murah dan segar serta dengan pelayanan yang serba cepat. Usaha mereka diperlukan namun perlu ditertibkan dan diatur (dalam peraturan perundangan) agar tidak rusuh dengan pembeli dan agar tidak sampai mengganggu lalu lintas. Penertiban juga dapat dilakukan melalui gerakan moral para yang bersangkutan. Dalam hal ini prinsip hidup bermasyarakat yang baik dapat digunakansebagai tolok ukur dalam setiap hubungan hukum pinjam meminjam dan ketika akan menjual barang jaminan. Berbuat kepada orang lain sesuai dengan perbuatan yang diharapkan dari orang lain. Kapan dan dimana saja, hukum kehidupan itu perlu diindahkan, juga olelh rentenir.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN DAERAH (IC. KASUS BATAM SEBAGAI MODEL)
Authors: Harahap Baginda
Published: July 2017

Pembagian kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam. menimbulkan kewenangan otonomi daerah yang dapat menjadi berkah atau musibah, hal ini dapat memunculkan ekses negatif atau positif dalam perjalanan pemerintahan era reformasi akibat terjadinya multi tafsir peraturan perundang-undangan pembagian kewenangan khususnya di Pemerintah Kota Batam dengan karena terbentuknya terlebih dahulu Badan Otorita Batam, akhirnya terjadi tarik menarik kewenangan antar pemerintah kota dengan Badan Pengelola Otorita Batam dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, fungsi-fungsi pemerintahterdapat dua institusi sama-sama menjalankan fungsi pemerintahan tertentu yang diakui keberadaannya dalam undang-undang.
PENGARUH PERUBAHAN PENGUASAAN TANAH DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN MATRILINEAL MINANGKABAU
Authors: Hermayulis Hermayulis
Published: July 2017

berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada hubungan kekerabatan matrilineal Minangkabau dengan diberlakukan hukum nasional yang bertujuan merubah srruktur masyarakat tradisional menjadi masyarakat nasional. Pengkajian yang diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan utama tersebut adalah; pranata pola hubungan kekerabatan dalam sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat suku bangsa Minangkabau; pengaruh perubahan bentuk penguasaan tanah dan susunan pemerintahan formal di Indonesia terhadap pola hubungan kekerabatan matrilineal pada suku bangsa Minangkabau; faktor penyebab perubahan yang paling dominan mempengaruhi keberadaan hubungan kekerabatan matrilineal pada suku bangsa Minangkabau di Indonesia.
MENGGAGAS HUKUM ERA INDONESIA BARU (Menuju Terbentuknya Hukum Yang Emansipatit)
Authors: Sekartadji Kartini
Published: July 2017

Hukum nasional mendesak untuk segera diperbaharui dan dibangun kembali. Hal ini tak terelakkan lagi mengingat Indonesia sedang memasuki era transisi yang sangat rumit, yaitu dari era otoriter selama tiga dasa warsa lebih menuju era demokratisasi dengan isu pemberdayaanwarga. Hukum Indonesia (8aru) nantinya adalah hukum yang emansipatif. hukum yang dibuat warga untuk melindungi warga dari kekuasaan negara yang berlebihan. dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat pula.
DIMENSI HUKUM TENTANG PENANGANAN KETERTIBAN DI DKI JAKARTA
Authors: Hutagalung Mura P
Published: July 2017

Adalah suatu masalah yang dilematis menyoroti penegakan hukum di wilayah DKl Jakarta. Bukan saja karena kemajuan pembangunan kota di ibukota yang membawa dampak potensial kerawanan yang dapat menimbulkan berbagai bentuk ancaman yang jika tidak mendapatpengelolaan yang baik dan memadai justru akan menjadi sumber konflik, benturan-benturan sosial, dampak buruk dalam bidang ekonomi dan politik, bahkan pelanggaran hukum seperti tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang sudah berlaku dalam masyarakat di wilayah DKI Jakarta, seperti pemalakan ala Pak Ogah. anak-anak jalanan, mengamen di prapatan, bahkan sering juga terjadi perampasan handphone, spion mobil, penodongan dan sebagainya .
PENERAPAN PRINSIP PENDUDUKAN EFEKTIF DALAM PEROLEHAN WILAYAH: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Yusuf Adijaya
Published: July 2017

Selain prinsip pendudukan wilayah secara efektif. hukum internasional mengenal beberapa cara tradisional lainnya yang secara umum diakui dalam rangka memperoleh kedaulatan wilayah. Cara-cara tersebut secara langsung memiliki analogi dengan metode-metode yang terdapat pada hukum perdata mengenai cara perolehan pemilikan pribadi. hukum internasional telah memberikan tempat yang paling penting bagi berlakunya prinsip pendudukan atau okupasi efektif bagi perolehan hak atas suatu wilayah . Klaim historis berdasarkan perjanjian internasional ternyata dapat dikalahkan apabila tidak diiringi dengan pembuktian yangnyata atas pelaksanaan kedaulatan secara damai dan terus menerus. Hikmah dari semua ini adalah. bahwa kita sebagai bangsa harus melakukan tindakan nyata dan strategis bagi pengembangan seluruh pulau-pulau Indonesia secara berkelanjutan, lebih-lebih lagi yang berbatasan langsung dengan negara lain atau yang berpotensi diduduki dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh pihak-pihak lain.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU INDONESIA DI WILAYAH PERBATASAN
Authors: Sabarno Hari
Published: July 2017

Secara yuridis formal pengelolaan perbatasan negara masih mengalami kesulitan untuk dapatmenyentuh semua aspek yang menyertainya, terutama dalam pelaksanaannya di lapangan. Dirasakan bahwa dalam upaya pemecahan masalah wilayah perbatasan antara negara masih tampak bersifat parsial dan ad-hoc dilihat dari lembaga-lembaga yang menangani perbatasannegara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain permasalahan perbatasan antar negara dan daerah. juga dikemukakan beberapa permasalahan di dalam pengelolaan sejumlah pulau-pulau kecil.
"KASUS SIPADAN-LIGITAN: MASALAH PENGISIAN KONSEP NEGARA" PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN
Authors: Wirajuda Hasan
Published: July 2017

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa Malaysia adalah pihak yang memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dalam putusannya. Mahkamah menjadikan doktrin "efectivites" sebagai pertimbangan utama untuk menyatakan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Menurut Mahkamah, klaim conventional title Indonesia maupun klaim chain of title the theory Malaysia sama lemahnya karena tidak dapat memberikan bukti-bukti hukum yang dapat mendukung klaim kepemilikan masing-masing atas kedua pulau sengketa. Mahkamah juga berpendapat tidak ada bukti dokumen otentik yang dapat meyakinkan bahwa kedua pulau sengketa termasuk ke dalam bagian dari wilayah kekuasaan Belanda atau Inggris. Karena itu" Mahkamah tidak melihatalrernatif lain kecuali menguji doktrin effeClivites sebagai suatu fakta hukum yang berdiri sendiri. Pertimbangan Mahkamah dalam konteks ini orisinal.
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: July 2017

Bagi masyarakat kedua bangsa, penyelesaian sengketa dua pulau ini tidak sekedar dilihat sebagai upaya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sehingga kalau kalah harus diperjuangkan sampai menang. Nilai penting dari penyelesaian dengan cara ini adalah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perang." Bahkan penyelesaian melalui ICJ harus dianggap sebagai upaya mengisolasi (isolate) sengketa antar dua negara yang bersahabat sehingga tidak berdampak negatif pada hubungan kedua negara secara keseluruhan. Politisi kedua negara harus mampu mengkomunikasikan ini kepada masyarakat mereka masing-masing. Para politisi tidak seharusnya terjebak dan memainkan sentimen nasionalisme sempit untuk tujuan-tujuan tertentu.
BEBERAPA CATATAN TENTANG PERSOALAN SIPADAN-LIGITAN SERTA MASALAH TERKAIT LAINNYA DENGAN IMPLEMENTASI NEGARA KEPULAUAN
Authors: Sumardiman Adi
Published: July 2017

Mahkamah telah menempatkan Malaysia sebagai pemilik dengan segala bukti dan argumennya merupakan hasil uji Mahkamah Internasional, dan patut untuk menghormatinya. Mahkamahmemiliki tanggung jawab yang sangat berat, terutama tanggung jawab akademik yang telah dipertaruhkannya. Begitu pula "pemenang". yaitu Malaysia. bahwa kemenangan tersebut juga merupakan tanggung jawab bagi kemanusiaan, keadilan dan ilmu pengetahuan hukum. Kita dapat puas atas putusan terakhirnya, karena sumber konflik telah tiada, akan tetapi belum tentu puas atas prosedur dan akurasi penyelesaian bagian-bagian persoalan hukum oleh putusan Mahkamah tersebut masih meninggalkan berbagai masalah hukum.
AFFIDAVIT OF ADMIRAL ADI SUMARDIMAN (before the International Court of Justice - October 8, 1999)
Authors: Sumardiman Adi
Published: July 2017

Prior to arriving in Kuala Lumpur, I was in charge of organising the geographical data on Indonesia. including hydrographical or topographical survey reports and maps of neighboring States showing the location of islands and delimitation constructions. I asked the Head of theGroup for the opportunity to collect abroad those informations for a last check of Indonesian territory and delimitation lines based on foreign maps . Malaysian maps were made by the British who had been using datum that were different from those of the maps of tile former Netherlands East-Indies. In this connection, I was aware of numbers of foreign maps which showed the international boundary between Indonesia and Malaysia running due east from the Island of Sebatik along the 4° 10'N parallel established by the 1891 Convention between The Netherlandsand Great Britain.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENGISI WAWASAN NUSANTARA
Authors: Agoes Etty R
Published: July 2017

Konsepsi negara kepulauan sebenarnya pernah dikemukakan pada Konferensi Hukum Laut Jenewa yang pertama. namun tidak memperoleh respons dari peserta Konferensi. Konsepsi ini kemudian diajukan kembali pada Konferensi Hukum Laut ketiga. ketika Indonesia bersama-sama dengan Filipina, Fiji dan Mauritius mengajukan suatu usul tentang negarakepulauan. Setelah melalui pembahasan pada Kimisi 2 akhirnya konsep negara kepulauan (archipelagic concept) tersebut diterima oleh peserta Konferensi dan kemudian dimasukkan ke dalam naskah Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai Bab IV yang berisi ketentuan-ketentuan tentang asas-asas negara kepulauan (archipelagic state principles).
PENYELESAIAN SENGKETA SIPADAN-LIGITAN: INTERPELASI
Authors: Djalal Hasjim
Published: July 2017

Tanggal 17 Desember 2002 yang lalu, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan dengan suara 16:1 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan yang kepemilikannya dipertengkarkan antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969 dinyatakan sebagai wilayah Malaysia. Keputusan inimemberi bobot yang sangat besar kepada kenyataan bahwa Inggris yang mewariskannya kepada Malaysia dianggap lebih melaksanakan kedaulatan atas pulau tersebut sebelum 1969, jika dibandingkan dengan Hindia Belanda yang mewariskannya kepada Indonesia. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Inggris dan Malaysia dinilai lebih konsisten dan terus menerus, dan karena itu dinilai lebih melaksanakan 'effective control' dan bahwa doktrin 'effective control' inilah yang dinilai lebih sesuai dengan Hukum Internasional. Perlu diingat bahwa doktrin ini pulalah yang oleh Arbitrator Max Huber dalam tahun 1928 dipakai untuk menyatakan bahwa Pulau Mianggas yang dipertengkarkan antara Amerika Serikat dan Hindia Belanda dinyatakan sebagai wilayah Hindia Belanda dan yang kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.
KONSEPSI HUKUM NEGARA NUSANTARA PADA KONPERENSI HUKUM LAUT KE-III
Authors: Kusumaatmadja Mochtar
Published: July 2017

usaha Indonesia untuk memperjuangkan penerimaan konsepsi kepulauan (archipelago) dan Negara Kepulauan (Archipelagic State) dalam Hukum Laut secara universil, sehingga konsepsi kepulauan yang telah ada dalam tulisan-tulisan akademis mengenai Hukum Laut sejak tahun 20-an abad ini dapat dijadikan bagian daripada ketentuan-ketentuan hukum positip tentang Hukum Laut Publik Internasional dan memperjuangkan adanya suatu perangkat ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur status hukum kepulauan dalam suatu konvensi mengenai hukum laut internasional yang kini sedang diusahakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PULAU-PULAU TERLUAR DAN BATAS WILAYAH NASIONAL Status Delimitasi Batas Wilayah Nusantara
Authors: Matindas Rudolf W , Villanueva Klaas J
Published: July 2017

Tahun 1957 Deklarasi Djuanda memproklamasikan Indonesia sebagai satu Negara Kepulauan. Melalaui perjuangan lama, dengan disahkanya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (HUKLA-82; UNCLOS-III), deklarasi Indonesia sebagai Negara Kepulauan mendapat pengakuan internasional. HUKLA-82 telah meJuaskan wilayah nasional dari sekitar 2 (dua) juta km' daratan dan laut teritorial hanya 3 mil laut dari garis pantai air terendah menjadi sekitar 5 (lima) juta km' wilayah 'teritorial" ditambah sekitar 3 (tiga) juta km' Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) di luar batas territorial. Sesuai Deklarasi Djuanda dan HUKLA-82, lebar laut teritorial telah berubah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Ini hasil diplomasi dan perjuangan untukmendapatkan satu pembagian jurisdiksi atas wilayah laut yang lebih equitable bagi semua negara-negara pantai (coaslal Slales). Khususnya bagi negara-negara kepulauan dan negara-negara berkembang yang banyak lahir setelah perang dunia ke-2 . Perhatikan Garis Kala sejarah Hukla terlampir.
PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP LlNGKUNGAN BUDAYA NASIONAL
Authors: Nurtjahjo Hendra
Published: July 2017

Demokrasi pada hakikatnya adalah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara yang menempatkan suara rakyat mayoritas yang bebas dan berkesamaan hak menjadi penentu dalam suatu proses politik. Demokrasi mencoba mengintrodusir substansi etis ke dalam lingkupteoritiknya, agar legitimasinya meluas tidak hanya pada legitimasi sosiologis (melalui prinsip mayoritas), melainkan juga mencapai legitimasi etis. Dengan kata lain, demokrasi ingin mengawinkan (konvergensi) antara fenomena politik dengan fenomena moralitas (etika) , etika dasar, nilai universal. Ciri khas cita-cita demokrasi adalah kekuasaan terpusat pada rakyat yang bebas dan berkesamaan hak. Pada sifat ini demokrasi melahirkan karakter budaya yang egalitarian, terbuka, memperluas lingkup kebebasan dalam segala bidang agar manusia dapat mengembangkan potensinya seluas-luasnya. Dalam artian tersebut terlihat fenomena liberalisme yang cenderung mengartikan kebebasan tanpa perlu restriksi dari nilai apapun, tak rerkecuali agama. Sehingga, ada persepsi simple yang seolah menegaskan bahwa demokrasi terbaik hanyalah demokrasi liberal. yang membebaskan segalanya.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA
Authors: Atmadja Hendra Tanu
Published: July 2017

Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sosial, politik, ekonomi dalam negeri dan hubungan-hubungan perdagangan internasional. Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta nasional dan perubahan-perubahannya yang dilakukan berkali-kali didorong oleh faktor internal dan eksternal. Berhasilnya perlindungan terhadap hak cipta, termasuk dibidang musik atau lagu tidak saja bergantung kepada substansi yang disusun oleh pembuat undang-undang. kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak cipta tidak diiringi dengan kesadaran pentingnya suatu kontrak yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak. Baik pencipta lagu maupun produser danmereka yang terkait dengan pemakaian hak cipta tampaknya memperlakukan kontrak bukan sebagai dokumen hukum, melainkan tidak lebih dari suatu simbol kerjasama. Rome convention merupakan konvensi internasional yang memberi perlindungan kepada pelaku, produser rekaman dan organisasi penyiaran. Indonesia hingga kini belum meratifikasinya. Banyak pemakai (user) merasa membayar royalti untuk performing rights sebagai beban, dan banyak di antaranya yang menganggap pembayaran itu sebagai bentuk pajak tambahan.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN
Authors: Rizal Jufrina
Published: July 2017

Dalam pembangunan kehutanan. masyarakat dapat dilibatkan mulai tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi pembangunan. termasuk di dalamnya pengawasan. Dalam proses perencanaan. peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatanpembangunan kehutanan. Disamping itu memberikan informasi dan saran-saran tentang sumberdaya, potensi hutan di lingkungannnya. Dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan. misalnya dilibatkan dalam kantrol dan pengawasan. Dalam tahap evaluasi diberi kesempatan untuk memberikan masukan apakah pelaksanaan hutan sudah sesuai dengan rencana semuladan sesuai dengan harapan masyarakat.
SUDAH SAATNYA INDONESIA MEMILIKI KODIFIKASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Authors: Hikmah Mutiara
Published: July 2017

Kodifikasi Hukum Perdata Internasional diperlukan untuk memberikan suatu pegangan kepada para hakim dan pelaksana hukum pada umumnya dalam menghadapi persoalan-persoalan HPI (yaitu persoalan-persoalan perdata, dagang, yang mengandung unsur asing). Jika melihat keadaan sekarang ini. sudah semakin bertambah hubungan-hubungan dengan luar negeri dan hubungan antara pribadi-pribadi, menyebabkan meningkatnya jumlah orang asing yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia. RUU-HPI memuat pikiran-pikiran yang sedapat mungkin disesuaikan dengan apa yang sekarang ini merupakan pendirian modern dalam bidang HPI, baik dalam peraturan-peraturan HPI dari negara-negara lain yang telah dipergunakan sebagai bahan perbandingan. maupun dalam Konferensi-konferensi HPI yang telah umum diterima secara internasional.
ASPEK SOSIO-KULTURAL PENCEGAHAN TERORISME
Authors: Sunaryo Thomas
Published: July 2017

Terorisme apabila dipahami dari perspektif tingkah laku manusia dan masyarakat, adalah sebagian dari keselurhan proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan begitu penangkalan terorisme selayaknya tidak ditanggapi hanya dengan menangkap pelaku-pelakunya, mengadili dan menghukum seberat-beratnya. Memahami terorisme, tidak lepas dari pemahaman kita mengenai kekerasan. Analisis sosio-kultural dapat membantu untuk membuat program-program penyelesaian konflik agar tidak menjadi kekerasan dan yangsecara strategis dapat ditempatkan dalam jaringan kerja yang menghubungkan mereka secara vertikal menurut konteksnya dan dilelakkan secara horisontal dengan konflik.
PUTUSAN ARBITRASE ASING DAPAT DIBATALKAN DI INDONESIA
Authors: Longdong Tineke Tuegeh
Published: July 2017

Definisi tentang putusan arbitrase internasional ditentukan dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang RI no.30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999, untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase no.30 Tahun 1999, yaitu pasal I (9)' Rumusan yang sama kita jumpai lagi dalam Konvensi New York (1958), Pasal I (1)', yang melalui Keputusan Presiden no.34 Tahun 1981 telah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif bagi RI, hal mana berarti bahwa RI telah mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Konvensi bersangkutan. Penjelasan yang sama tentang apa yang diartikan dengan putusan arbitrase asing, juga ditentukan dalam Perma no. 1 Tahun 1990
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA
Authors: Santoso Topo
Published: July 2017

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan. intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (malpractices) , maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakekat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.
PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER MENURUT HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Authors: Kusumadara Afifah
Published: July 2017

Program komputer telah diakui sebagai sebuah aset yang sangat bernilai bagi perusahaan atau individu yang menciptakan atau memilikinya. Secara hukum, program komputer mulai dianggap sebagai salah satu jenis benda/properti seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya, pemilik program komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan program komputernya tanpa ijin darinya. Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah hukum hak kekayaan intelektual (HAKl). Bagi banyak perusahaan dan institusi pembuat program komputer.
KETENTUAN FORWARD-STATEMENTS DI PASAR MODAL
Authors: Nasution Bismar
Published: July 2017

Dalam ketentuan penyampaian informasi proyeksi perusahaan terdapat beberapa ketidak cukupan ketentuan Ketua BAPEPAM tentang penyampaian informasi proyeksi perusahaan. antara lain tidak tegas mewajibkan emiten untuk mengungkapkan informasi proyeksi tersebut. Mengenai ketentuan penyampaian informasi proyeksi tersebut dalam penekanan, forward looking statment yang berlaku dipasar modal Indonesia. maka ketentuan tersebut juga tidak mengatur secara terperinci kewajiban untuk memperbaharui (duty to update) informasi proyeksi tersebut.Bertolak dari kondisi ketidakcukupan ketentuan penyampaian informasi proyeksi emiten di pasar modal Indonesia. maka sebaiknva doktrin hukum atau konsep peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan sebagaimana berlaku di pasar modal Amerika Serikat tentang kewajibanmenyampaikan informasi proyeksi emiten dengan penekanan forward looking, statement (forward looking information) menjadi perhatian untuk diterapkan di pasar modal Indonesia.
KINERJA POLRI PASCA POLRI MANDIRI
Authors: Muhammad Farouk
Published: July 2017

informasi tentang kinerja dan faktor-faktor pendorong serta penghambat kinerja Polri pasca Polrimandiri yang dapat dijadikan bahan bagi pembenahan sistem dan metode serta peningkatan piranti kerja Polri dalam upaya mewujudkan Polri mandiri yang profesional. faktor pendorong/penghambat peningkatan kinerja Polri adalah pemahaman personel tentang paradigma baru dan peranan atasan (langsung). Kinerja Polri ternyata menurut versi responden dalam penelitian PTIK, sangat didorong (dan sebaliknya sangat dihambat) oleh keteladanan. keharmonisan iklim kerja. Keketatan dan konsistensi pengawasan dan pemberian motivasi termasuk ganjaran dan hukuman (reward and punishment). Kesemuanya bersumber dari atasan langsung yang berperan dalam pekerjaan manajerial mulai dari yang terendah sampai terringgi.
PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PASAL 26 AYAT (1) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Authors: Fatmawati Fatmawati
Published: July 2017

Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (I) UUD Negara R.1. Tahun 1945 tentang hal bahwa orang-orang bangsa lain umuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus disahkan dengan UU adalah suatu hal yang sulit dilaksanakan pada saat ini, karena tugas anggota legislatif yang berat dengan jumlah anggota yang terbatas. serta tidak sedikitnya jumlah orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Setelah dihilangkannya penggolongan kependudukan. maka asimilasi berlangsung dalam penduduk hingga saat ini. sehingga pembagian warga negara berdasarkan "orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain" sudah tidak tepat lagi saat ini. Adalah yang utama dengan mengganti UU Nomor 62 Tahun 1958 yang dasar pembentukannya tidak didasarkan pada UUD Negara R.1. Tahun 1945dan membentuk UU baru yang mengatur tentang kewarganegaraan R.1. Sosioiogi Perundang-undangan dan pemanfaatannya.
SOSIOLOGI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMANFAATANNVA
Authors: Rizal Jufrina
Published: July 2017

Mengingat bahwa perundang-undangan yang dibuat menyangkut kepentingan orang banyak. muara undang-undang ada didalam masyarakat. maka sudah selayaknya pula untuk memperhatikan aspek-aspek sosiologis dalam membuat undang-undang diperhatikan, ataumemanfaatkan apa yang dinamakan "sosiologi perundang-undangan" sehingga hasil yang maksimal dapat diperoleh. Pembuatan Undang-undang tidaklah sederhana. Legalitas atau keabsahan secara hukum dalam pembuatan undang-undang menjadi tolak ukur utama. mengenyampingkan keabsahan sosiologis.
POSISI HUKUM BADAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Authors: Hayati Tri
Published: July 2017

Pengadilan pajak memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai suatu peradilan, berarti terletak dalam lingkungan yudikatif. Pokok sengketa dalam Pengadilan Pajak. maka PengadilanPajak dapat digolongkan dalam lingkungan peradilan Tata usaha Negara (walaupun undang-undang tidak secara tegas menyatakanya). Keputusan Pengadilan Pajak merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh wajih pajak baik ke PTTUN maupun kasasi MA. kecuali upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) MA. Azas kepastian hukum (Wetmatigheid) dalam bidang perpajakan sudah terpenuhi dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi azas keadilan (Recht Matigheid) masih terdapat beberapa hal yang dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan.
DUKUNGAN BUDAYA TERHADAP KONDISI VIKTIMISASI ANGGOTA MASYARAKAT PENDUKUNG BUDAYA
Authors: Meliala Adrianus
Published: July 2017

Mengungkap kedalam wahana yang tidak konvensional dari viktimologi. yakni terjadi viktimisasi struktural. Dalam wahana ini, viktimisasi tidak pertama-tama terjadi berkaitan dengan situasi atau perbuatan individual, tetapi telah berawal dari fakta bahwa seseorang adalah, sebagai contoh, wanita atau seorang keturunan Tionghoa atau seorang Kristen atau seorang pegawai negeri dan seterusnya. Proses viktimisasi ini dalam skala besar bisa dikenal dalam bentukmarjinalisasi peran, diskriminasi dalam kesempatan dan pemanfaatan peluang, eksploitasi atas hak dan kewajiban sekelompok masyarakat.
DESENTRALISASI DENGAN SISTEM FEDERAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI NEGARA
Authors: Hendratno Edie Toet
Published: July 2017

Kebijakan tentang otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 harus dipahami dalam setting sosial dan politik. Latar belakang munculnya dan semangat zaman yang menjiwai disusunnya kedua Undang-Undang tersebut. Dengan memahami setting sosial politik kedua pada saat kedua Undang-Undang tersebut disusun dan membandingkan dengan setting politik yang melatari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksanaannya, danakan mengantarkan pada penjelasan tentang substansi, makna dan implikasi dari kebijakan yang dimuat di dalamnya.
DINAMIKA KONFLIK DI PAPUA PASCA ORDE BARU
Authors: Pulungan M Sofyan
Published: July 2017

Ketika rejim Orde Baru jatuh pada bulan Mei 1998, peristiwa ini merupakan peluang untuk tumbuhnya proses demokratisasi dihawah kepemimpinan sipil di Indonesia maupun di Papua. Namun sayangnya. setelah lebih lIari lima tahun era reformasi berjalan. penyelesian K(}nrtikPapua secara komprehensif belum juga membawa titik terang. Sampai akhir tahun 2003, penyelesaian konflik Papua mengalami kebuntuan yang serius. Jalan ke arah dialog. negosiasi. rekonsiliasi, dan praktik politik bersama yang lebih demokratis masih tetap merupakan mimpi di siang bolong. Pasca orde baru pertarungan-pertarungan politik masih mengandalkan kekerasan. Setiap kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh TNl, polisi, Satgas Papua, OPM, pendatang, atau kelompok masyarakat lainnya telah membuat penyempitan ruang dialog baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Jatuhnya korban jiwa dalam penolakan kebijakan pemekaran di Papua, adalah bukti nyata hahwa kekerasan masih sangat dominan dalam kontlik Papua pasca Orde Baru.
BEBERAPA CATATAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM KAITANNYA DENGAN PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA (PBB)
Authors: Suwardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Badan Khusus PBB adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi. sosial. kebudayaan pendidikan. kesehatan maupun di bidang yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebt. Sehubungan dengan Pasal 2 maka hubungan antara ICC dan PBB sebagai dua organisasi internasional yang mengadakan perjanjian. Jika dihuhungkan dengan Pasal 16 Statuta ICC maka Dewan Keamanan dalam kaitan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB mempunyai posisi lebih tinggi dari ICC. karena Dewan Keamanan dapat meminta ICC menangguhkan penyidikan atau penuntutan. Permasalahannya Dewan Keamanan dalam menggunakan hak berdasarkan Pasal 16 Statuta ICC apakah tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik mengingat praktek dewan Keamanan selama ini sangat ditentukan oleh pertimbangan politik.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PLURALISME HUKUM DAN KONSEKUENSI METODOLOGISNYA
Authors: Irianto Sulistyowati
Published: July 2017

Perkembangan pemikiran terakhir wacana pluralisme hukum. maka hendaknya kita lebih berhati-hati untuk menarik garis secara amat tegas antara hukum negara dan hukum yang tidakberasal dari negara. Dalam kenyataan beroperasinya berbagai system hukum secara bersama-sama, sistem-sistem hukum itu saling berkompetisi. dan sekaligus saling menyesuaikan dan mengadopsi . Hal itu sangat kelihatan dari bagaimana hukum internasional bahkan memberidampak sampai kepada masyarakat lokal. Bagaimana hukum internasional memberi dampak kepada hukum nasional. atau hukum nasional memberi dampak kepada hukum lokal. Keterkaitan antara system hukum pada tingkat makro dan mikro (internasional, nasional dan local) harus dapat ditelusuri. Demikian pula hubungan antara system hukum yang pernah berlaku pada kurun waktu tertentu dan memberi dampak kepada apa yang berlangsung pada saat ini. juga harus dapat dilihat sebagai suatu rangkaian.
PERLUKAH REVISI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN? (SUATU KAJIAN MENGENAI IMBAS KASUS MANULIFE DAN PRUDENTIAL)
Authors: Josep Freddy
Published: July 2017

Hukum kepailitan baru di Indonesia telah berjalan selama enam tahun sejak diundangkan pada tahun 1998. Selama waktu berjalan terdapat banyak kasus yang telah diselesaikan melalui mekanisme kepailitan sehingga tujuan dari dibentuknya undang-undang ini, yang didukung olehDana Moneter Internasional (IMF), untuk mempercepat pembayaran utang-utang swasta nasional kepada pihak kreditur, khususnya kreditur asing telah tercapai. Seiring penyelesaian kasus-kasus kepailitan yang ada, muncul juga kendala-kendala yang ditemukan oleh masyarakat hukum Indonesia baik dari segi substantif maupun teknis dan memerlukan solusiguna kemaslahatan hidup bersama. Secara universal, hukum kepailitan diperuntukkan bagi debitor yang tidak mampu membayar atau dengan lain perkataan berada dalam keadaan kond isi keuangan yang tidak sehat (insolvent). Dengan adanya peraturan kepailitan ini, maka secara das sollen negara meneoba memberikan jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) agar dapat melakukan pelunasan utang meskipun tidak secara penuh.
DAMPAK BERLAKUNYA TRIPs AGREEMENT TERHADAP PELAKSANAAN KONVENSJ KEANEKARAGAMAN HAYATI
Authors: Samekto FX Adji
Published: July 2017

Konvensi Keragaman Hayati (Convention On Biological Diversity) merupakan salah satu dokumen perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konperensi PBB Tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference and Development) di Rio de Janiero pada tanggal 3-14 Juni 1992. Tujuan Konvensi ini adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan komponen-komponen secara lestari dan membagi secara adil dan merata keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetika secara cukup dan memadai. Termasuk dalam hal ini adalah akses yang wajar pada sumberdaya genetik dan alih teknologi,dengan memperhatikan semua hak terhadap sumberdaya dan teknologi itu serta dengan pembiayaan yang sesuai.
PENGARUH NEO LIBERALISME TERHADAP POLITIK HUKUM DI INDONESIA: STUDI TENTANG PERGESERAN KEBIJAKAN INDUSTRI GULA NASIONAL PASCA PENANDATANGAN LETTER OF INTENT (LOI) IMF
Authors: Pulungan M Sofyan
Published: July 2017

Dalam konteks nasional politik hukum seharusnya mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan global. Tanpa memperhatikan kepentingan itu, bukan saja mengandung konflik hukum di dalam negeri tetapi juga dapat menyebabkan konflik politik dan ekonomi yang lebih luas. Dalam menghadapi problema yang sulit ini, diperlukan kearifan serta kebijaksanan para penyelenggara negara dan kecerdasan masyarakat untuk melihat ke arah mana dampak dari globalisasi terhadap produk hukum. Penyelenggara negara dengan partisipasi masyarakat harus dapat melihat bahwa penyatuan regulasi yang tidak mempertimbangkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat justru menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum karena merasa asing dan tidak adil.
GAGASAN PENGADILAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU 1999
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Berkaitan dengan urgensi pemisahan pengadilan pemilu ad hoc dengan pengadilan lainnya, dapat dikemukakan bahwa hal ini memang perlu dilakukan mengingat adanya kekhususan-kekhususan pernasalahan yang dihadapi dalam pemilu, baik yang bersifat kejahatan maupunpelanggaran. Namun demikian, dalam kerangka sistem hukum nasional pada umumnya, memang harus dipikirkan kembali kecenderungan-kecenderungan untuk membentuk berbagai pengadilan ad hoc, termasuk untuk masalah pemilu. Karena akan menimbulkan permasalahan pula jika terlalu banyak dibentuk pengadilan ad hoc dalam kerangka sistem hukum nasional negara kita. Jika pun kemudian pengadilan ad hoc dipandang tepat untuk menjadi solusi sementara unruk mengatasi permasalahan yang ada, maka struktur pengadilan pemilu ad hoc yang akan didirikan tetap tidak bisa dilepaskan dari struktur pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Paling tidak, ia harus dikaitkan dengan salah satu tingkat pengadilan yang sudah ada.
PROSPEK DAN TANTANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Authors: Sekartadji Kartini
Published: July 2017

Pembentukan International Criminal Court (ICC) memberikan sumbangan besar bagi Hukum lnternasional dan Hukum Pidana lnternasional. Tujuan utama pembentukan ICC adalah untuk memutus praktik impunity terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan, difasilitasi atau didiamkan oleh pemerintah yang dilakukan secara sistematis atau dengan akibat yang meluas. Dalam proses pembentukannya maupun dalam praktik nantinya, banyak unsur politis di dalamnya, yang menyangkut negara "kuat" vs negara "lemah ", mengingat banyak negara yang secara politis berpengaruh tidak mengikatkan diri pada ICC. Di samping itu adanya peran penting Dewan Keamanan PBB, yang di dalamnya terdapat kepentingan the Big Five terutama Amerika, Cina dan Perancis yang nyata-nyata tidak menginginkan ICC berdiri sendiri di luar PBB, sebagai salah satu triggered mechanism berlakunya ICC semakin mempertajam unsur politispada pelaksanaan ICC nantinya.
MASA DEPAN MONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA
Authors: Toha Kurnia
Published: July 2017

Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 51 UU No.5 tahun 1999 TentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka industri yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh Negara. Tugas kita untuk menentukan industri apa saja yang perlu tetap dikuasai oleh Negara melalui Badan Usaha MilikNegara, sementara selebihnya diserahkan pada pihak swasta baik melalui privatisasi maupun cara lainnya. Namun demikian hendaknya privatisasi juga dilakukan secara lebih teliti, transparan dan berkeadilan. Hal ini penting sebagai pertanggung jawaban Negara kepada rakyatnya.
USAHA NEGARA DALAM MENGHADAPI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG TERJADI DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL
Authors: Bernard Leonardo
Published: July 2017

Masalah lingkungan hidup dewasa ini tidak lagi menjadi masalah domestik, tetapi telah menjadi masalah global yang penanganannya memerlukan kerja sama internasional. Hal demikian dapat dilakukan dengan menetapkan masalah lingkungan hidup sebagai dasar masalah pelanggaran kewajiban terhadap seluruh anggota komunitas internasional (erga omnes) guna menjaga kebebasan lingkungan hidup. Akan tetapi, implementasi gugatan tersebut sebagian besar bukan didasarkan atas alasan melindungi kepentingan masyarakat internasional, tetapi karenanegara tertentu menderita bentuk kerugian materiil.
URGENSI UNDANG-UNDANG BATAS WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Authors: Evanty Nukila
Published: July 2017

Perancangan Undang-Undang tentang Batas Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi usul inisiatif DPR sebagai salah satu RUU yang sangat penting pada masa transisi ini. Tentu saja Rancangan Undang-Undang ini merupakan suatu hal yang baru terutama dari segi substansi dan pelaksanaan operasionalnya. Terbukti sampai sekarang Indonesia belum bisa menentukan dan menetapkan batas wilayah negaranya serta belum mempunyai undang-undang mengenai batas wilayah negara. Rancangan Undang-Undang ini merupakan amanah dari konstitusi negara sebagaimana tercantum dalam Amandemen Kedua UUD 1945 dalam Pasal 25 A. Bahwa mutlak diperlukan undang-undang yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UU D 1945.
PENDAFTARAN TANAH (INITIAL REGISTRATION) TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR DAN KOTA DEPOK (LAPORAN PENELITIAN SINGKAT MENGENAI PRAKTEK PELAKSANAANNYA)
Authors: Sujadi Suparjo
Published: July 2017

Tanah-tanah bekas hak milik adat yang menurut perkembangan sejarah tidak lepas dari sejarah lahirnya entitas Negara Republik Indonesia. Bahwa lahirnya Negara Republik Indonesia yang merupakan negara bangsa (nation state) memiliki latar belakang etnis dan sistem kemasyarakatan yang beragam. Berbagai keragaman itu selanjutnya secara politis telah menuju pada suatu bentuk negara kesatuan sebagai master plan politik pembentukan negara yang secara jelas dapat dilihat pada naskah proklamasi dan pembukaan UUD Negara RI 1945 .
PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU DI EMPAT NEGARA ASIA TENGGARA
Authors: Santoso Topo
Published: July 2017

Membahas mengenai perbandingan tindak pidana pemilu di empat negara Asia Tenggara. Sebelumnya perlu dijelaskan dan dibatasi apa yang dimaksud tindak pidana pemilu yaitu : "Semua pelanggaran atas ketentuan yang berkaitan dengan proses pemilihan umum dimana pelanggaran itu diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum". pengaturan tindak pidana pemilu di Indonesia jauh lebih sedikit dan cakupannya kurang luas dibanding pengaturan di negara Malaysia, SIngapura, maupun Philipina. Termasuk di dalamnya kurangnya pengaturan mengenai bribery atau money politics yang sangat sedikit, sehingga banyak kecurangan dalam bidang ini yang tidak bisa dihukum. Dengan membandingkan tindak pidana pemilu, diharapkan dapat diambil manfaat untuk perbaikan peraturan perundang-undangan pemilu ke depan.
ANALISIS SINGKAT PERUBAHAN STATUS HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM MILIK NEGARA (BHMN)
Authors: Harris Freddy
Published: July 2017

Dalam rangka antisipasi terhadap proses globalisasi dalam bidang pendidikan serta daya saing pendidikan nasional, pemerintah Indonesia mencoba mempersiapkan pendidikan tinggi dalam negeri khususnya perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing ditingkat internasional. Persiapan pertama pemerintah adalah membuat pilot project terhadap 4 perguruan tinggi negeri (UI, ITB, IPB, UGM) berstatus Badan Hukum. Dasar pembentukan badan hukum 4 perguruan tinggi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999.Dasar dikeluarkannya PP Nomor 61 Tahun 19993 adalah Pasal 123 ayat 1 PP Nomor 60 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa terhadap perguruan tinggi negeri yang sudah layak dan mampu untuk mengelola kegiatannya secara mandiri akan ditetapkan statusnya menjadi badan hukum Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum milik negara yang sering disingkat BHMN