bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
An invasive and diffuse cranial actinomycosis with a dura-based mass mimicking a brain tumor: illustrative case
Authors: Gebrewahd Dejen T , Laeke Tsegazeab , Wendimagegnehu Eyob Z , Shiferaw Mestet Y , Tefera Tesfaye G , Aliye Ilili A , Robele Taye J , Mekuria Bereket H , Berga Anteneh E , Mendere Surafael M , Abelti Sebboona B
Published: September 2024

BACKGROUND

Actinomycosis is a chronic suppurative infection caused by non–spore-forming, anaerobic, and filamentous gram-positive bacteria. Primary central nervous system involvement is rare, with no specific clinical features, causing a clinical diagnostic dilemma. Imaging can help in localizing and characterizing the lesion; however, a definitive diagnosis relies on culture and/or histopathology.

OBSERVATIONS

The authors describe a 29-year-old male farmer with a rare case of invasive and diffuse cranial actinomycosis with a dura-based mass mimicking a brain tumor. Brain magnetic resonance imaging showed a moderately enhanced right frontoparietal infiltrative dura-based mass with marked thickening of the skull and multiple scalp actinomycotic abscesses. He underwent microsurgical excision of the mass, orbital decompression, and debridement of the scalp abscess. Histopathology confirmed actinomycosis, and his postoperative course was uneventful.

LESSONS

Invasive and diffuse cranial actinomycosis with a dura-based actinomycetoma is a rare presentation that poses a diagnostic challenge due to its nonspecific manifestations. Imaging is helpful in localizing and characterizing the lesion; however, histopathology remains the gold standard for diagnosing actinomycosis. A high index of suspicion is also warranted in patients with predisposing factors to promote an early diagnosis and the initiation of appropriate treatments to improve functional recovery and limit residual deficits.

https://thejns.org/doi/10.3171/CASE24210
Transclival endoscopic approach for prepontine cistern neurocysticercosis causing trigeminal neuralgia: illustrative case
Authors: Lines-Aguilar William W , García Héctor H , Saavedra Luis J , Caucha Yelimer , Heredia Dennis , Romero Fernando , Vargas-Urbina John , Daniel Cuya Cesar , Lozano Miguel , Rene Apaza-Tintaya Alejandro , Mao Vásquez Carlos
Published: September 2024

BACKGROUND

Neurocysticercosis (NCC) is a public health problem in most of the world. Approximately 50 million people worldwide experience this disease, and it remains one of the most important causes of neurological morbidity. Extraparenchymal NCC (basal cisterns) is associated with high rates of morbidity and mortality. Currently, minimally invasive approaches, including the endoscopic endonasal approach, are used with good functional results.

OBSERVATIONS

A 25-year-old patient presented with headache and pain in the left hemiface. Magnetic resonance imaging (MRI) showed cystic lesions in the prepontine basal cisterns compressing and displacing the left trigeminal nerve. The cysticercal lesions were excised using a transclival endoscopic approach. There were no complications during surgery, and pathology confirmed the diagnosis of NCC. The pain subsided after surgery. No residual cysts were observed on control MRI.

LESSONS

Minimally invasive approaches can be used to treat tumor and infectious problems of the skull base, as in this case, with good functional results.

https://thejns.org/doi/10.3171/CASE24223
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Studi Kasus Kabupaten Sumbawa
Authors: Kurniawan Cahyadi , Widayat Rossi Mounofa , Lestanata Yudhi
Published: September 2024

Tujuan dari penelitian ini ingin menganalisis Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi Terhadap peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumbawa. Studi ini menguji variabel pengaruh kepemimpinan, orientasi kerja, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten sumbawa untuk memprediksi sejauh mana tingkat kinerja Aparatur Sipil Negara dikabupaten sumbawa. Untuk mendapatkan 100 tanggapan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data survei dan teknik simple random sampling. Skala Likert digunakan untuk merancang pertanyaan. Validitas dan reliabilitas dinilai, serta hipotesis dan pengujian regresi, dengan SEM-PLS. Berdasarkan temuan pada penelitian ini bahwa Dari hasi analsisi terlihat bahwa Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebesar 63,6%, artinya tingkat pengaruhnya sedang. Jumlah responden yang sedikit mungin tidak dapat mencerminkan  status asli kinerja Aparatur Sipil Negara, dan durasi studi yang singkat, merupakan kekurangan dari studi ini. Jumlah wilayah penelitian yang terbatas (hanya satu kabupaten) tidak dapat digeneralisasikan  ke seluruh wilayah indonesia
Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram
Authors: Andayani Safirah , Zitri Ilham , Darmansyah Darmansyah
Published: September 2024

Di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena adanya kesenjangan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya. menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Punia Kota mataram NTB. Penelitian ini dilakukan karena tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap pemerintah desa dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat terkait dana yang di dapat oleh desa setiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang berbasis pada data. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner dan observasi. Metode yang digunakan adalah uji validitas reabilitas dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat Kepercayaan masyarakat.
Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)
Authors: Rosidi Ahamad , Zainuddin M , Arifiana Ismi
Published: September 2024

Jurnal ini bertujuan mengetahui tentang metode dalam penelitian hukum normatif dan empiris/sosiligis, penelitian hukum lebih banyak dikaitkan dangan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis tidak dianggap sebagai suatu kegiatan ilmiah. Anggapan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis ini berlanjut pada adanya pandangan sinis para peneliti dibidang hukum bahwa penelitian hukum bukanlah kegiatan ilmiah dan tidak dilihat sebagai suatu ‘research’ atau penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif atau studi kepustakaan, dengan menggunkan pendekatan filosofis. Temuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode yang digunkan dalam penelitian hukum yang sesui dengan kajian. Orang-orang yang bergelut dalam bidang profesi hukum, baik teoretis maupun praktis tidak pernah terlepas dari ’legal research’. Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan  ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan sifat empiris analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku (Ius constitutum) artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) dalam menganalisis gejala-gejala yang dipaparkan dan dianalisis secara hermeneutik/menginterpretasi dan memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku serta memberikan model teoritis terhadap praktek hukum yang diterapkan dalam hukum positif
Tantangan Etika Birokrasi di Era Revolusi 5.0
Authors: Muhaimin Hikmah , Yuliasari Iqma , Hidayah Nindy Lulu Nur
Published: September 2024

The Indonesian bureaucracy plays an important role in the context of the industrial revolution 5.0. Maintaining bureaucratic ethics is as important for a bureaucrat as being flexible in dealing with technological advances. Thus, the researcher raises several problems, including how to prepare and share the origin of bureaucratic human resources so that they have ethical abilities and competencies in sync with the demands of the Industrial Revolution 5.0 and what are the ethical challenges that arise in the application of tasks and public services in the era of the Industrial Revolution 5.0. This research uses a qualitative methodology. Examining a program, event, activity, process, or group of people collectively is known as qualitative research. Literature study is the method used in this study to obtain data. By using this literature study method, researchers can gain a comprehensive understanding of the difficulties related to bureaucratic ethics in the context of the 5.0 Revolution. This study shares five primary obstacles that need to be overcome by bureaucracies to maintain their ethical compass in this day and age. First, the issue of privacy in facing the ocean of news. The discriminatory cracking procedure is the latter. Third, the "algocracy" accountability crisis. The digital divide in public services is fourth. Fifth, the decline of human values. The conclusion of this journal emphasizes how important it is to apply the concept of good governance to public services to improve governance standards. Conclusion The study notes that despite efforts to incorporate moral principles such as professionalism, responsibility, and integrity, institutional inflexibility, issue gaps, and dilemmas of nepotism and corruption continue to interfere with their implementation.
Analisis Etika Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Kota Mojokerto
Authors: Muhaimin Hikmah , Puteri Zelga Navy Amelia , Amaliya Nadiya , Ferdyana Niki Aneza
Published: September 2024

Aparatur Sipil Negara (ASN), atau penyelenggara pemerintahan, bertindak dan berpikir sesuai dengan etika. Karena etika pemerintahan selalu menjadi masalah yang perlu diperhatikan, masyarakat biasanya akan merasa tidak puas dan menggugat nilai atau standar etika yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan. Dewasa ini, etika pemerintahan menjadi topik diskusi terutama karena upaya untuk membuat pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu, sebuah kelompok atau seseorang birokrasi melakukan upaya yang dikenal sebagai pelayanan publik. Administrasi kependudukan berada di suatu pemerintahan dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban yang digunakan untuk mengatur dokumen dan data kependudukan. Ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Studi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif melalui wawancara langsung. menegaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif berbasis postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah. Dalam etika birokrasi pelayanan publik, prosedur pelayanan tidak hanya bergantung pada kebiasaan. Selain itu, didasarkan pada prinsip dan etika yang berfungsi sebagai standar untuk memandu perilaku positif karyawan. Pelayanan publik akan berhasil jika menerapkan etika birokrasi. Ini berarti bahwa mereka dapat memberikan layanan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan keuntungan umum daripada keuntungan individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Authors: Hidayati Nihlah Ayu
Published: September 2024

Permasalahan kekerasan seksual saat ini sangat beragam, namun sebaliknya undang-undang belum mengidentifikasikan jenis-jenis kekerasan seksual yang baru. Keterbatasan identifikasi jenis-jenis kekerasan seksual tersebut menyulitkan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa Undang-undang yang menjadi kebijakan hukum pidana dalam mengatur korban kekerasan seksual memiliki beberapa kelemahan dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diatur dalam kebijakan hukum pidana atau bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual bisa mendapat perlindungan hukum dari negara apabila jenis kekerasan seksualnya teridentifikasi dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan UU PTPPO. RUU PKS yang saat ini masih dalam proses perancangan, memuat perlindungan hukum secara khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebijakan Hukum Pidana, RUU PKS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN
Authors: Aqib Rafi Akbar Al , Mandala Azi Fachri , Jorgi Jhames
Published: September 2024

The causes of weak shareholder protection include a lack of awareness of how corporate governance is implemented by public companies, to the opportunistic behavior of public companies that use loopholes in regulations and weaknesses in capital market law enforcement. Because they play a dominant role in the area of capital market regulation, capital market regulatory bodies have been widely criticized in response to takeovers of minority shareholders. The purpose of this study is to examine cases of legal protection for minority shareholders in order to gain an understanding not only of the legal issues and challenges that exist in implementing regulations in the field of shareholder protection but also to recommend possible ways to improve law enforcement in order to ensure the effectiveness of shareholder protection in Indonesia. The research method used is normative juridical research method. Every shareholder who is harmed by the company's actions as a result of the decision of the GMS, Directors, and/or Commissioners has the right to submit a complaint to Article 61 UUPT. Based on the financial transaction case of PT Sumalindo Tbk which discriminates against minorities caused by legal loopholes and weak capital market law enforcement. Also, OJK needs to give priority to taking a risk-based approach that is far more total and systematic than existing regulations. An alternative measure to increase awareness of Indonesian public companies is good corporate governance by introducing a mechanism that assesses the performance of companies based on their compliance with corporate governance norms.
REKONSTRUKSI SYARAT-SYARAT PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING BERBASIS KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA
Authors: Rahmatullah Indra
Published: September 2024

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia dari investasi asing akibat liberalisme dan kapitalisme. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, investor asing sangat terbuka dan leluasa untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dengan melakukan privatisasi sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil Indonesia. Situasi ini terjadi karena Perppu Cipta Kerja melonggarkan syarat-syarat kepada investor asing dengan menghilangkan pertimbangan sosial dan ekologis sehingga melanggar hak asasi manusia. Untuk menganalisis masalah tersebut, artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, negara wajib memberikan persyaratan yang sesuai dengan konstitusi dan HAM bagi investor asing diantaranya dengan melibatkan masyarakat lokal, mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan melakukan alih teknologi. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam Perppu Cipta Kerja perlu diubah dan memasukkan prinsip-prinsip HAM berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.
DUTIES AND LEGAL RESPONSIBILITIES OF PHARMACISTS IN PHARMACEUTICAL
Authors: Supryadi Ady
Published: September 2024

Pharmacist as a professional health worker in the field of pharmacy services in carrying out its duties is based on the code of Ethics  as  a  moral  psychiatric profession  work.  But a  profession  code  of  ethics  is  sometimes not very  much noticed. Consequently, the hallmark of the noble profession of pharmacy as a provision  of  assistance  in  the  form  of  drug  services  oriented  to  community needs,  wear  off  and  tend  to  be  commercial  transactions  of  pharmaceutical products  that  are  business - oriented.  The  research  method  uses  a  normative juridical  approach  with  research  specifications  of  the  analytical  descriptive.Data  collection  is  conducted  through  the  inventory  and  study  of  primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative juridical. The duty and authority of the pharmacist in carrying out the work of the pharmacy is in the manufacture including the quality control of pharmaceutical preparations, securing, procurement, storage and distribution of drugs, drug management, medical treatment of Doctor's prescription, drug information services, and the development of medicines, medicinal  materials  and  traditional  medicines.  The  responsibility  of  the  pharmacist  in  the  drug  service prescribed  by  the Doctor  is  to  prioritize  the  needs  and  safety  of  patients.  The  overall  responsibility  of pharmacists in drug service is pharmaceutical care to improve the quality of patient life
PENGATURAN MEDIASI PENAL PASCA REGULASI KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN MAHKAMAH AGUNG
Authors: Febriani Hanifah , Maharani Carissa , Amalia Izzatul Haq Sadida
Published: September 2024

Penal mediation brings benefits to victims, perpetrators, or society. Penal mediation also takes into account the practical needs of settling cases, and can bring about a fast, simple, low-cost trial. Even though the settlement of cases by mediation is quite familiar in the society, previously the settlement of criminal cases by mediation did not have a sufficiently strong legal basis except for cases involving children in conflict with the law. Currently, penal mediation has been regulated in Prosecutor's Regulations Number 15 of 2020, Badan Peradilan Umum Decree Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 and Police regulation Number 8 of 2021. Since it is left to each institution, differences in arrangements and the scope of implementation of penal mediation is inevitable. This research is a normative research using data from library research. The data were analyzed qualitatively by using a statutory approach and a conceptual approach. This study found that there were differences in penal mediation arrangements in each law enforcement institution. These differences are related to the legal basis used, types of cases, exceptions to types of cases, the role of law enforcement officials, differences in the mechanisms for peace agreements and termination of cases as well as arrangements related to victims' recovery.
Meninjau konsepsi Asas Itikad Sangat Baik Baik (Utmost Good Faith) dalam Perjanjian Asuransi
Authors: Firmansyah Dhimas Akbar
Published: September 2024

Perjanjian asuransi sebagai suatu hubungan timbal balik antar subyek harus dibuat dengan itikad baik. Walaupun Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian asuransi, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara penerapan asas itikad baik (Good Faith) dalam perjanjian perdata dengan penerapan asas itikad baik yang sempurna (Utmost Good Faith) dalam perjanjian asuransi, khususnya dengan memperhatikan implikasinya. Dalam praktiknya, kedua hal ini memiliki dampak yang sangat berbeda, dan jika para pihak dalam perjanjian asuransi tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan prinsip Utmost Good Faith, itu akan sangat buruk. Urgensi dari asas Utmost Good Faith dalam perjanjian asuransi yang begitu besar bertujuan untuk menghindari akibat buruk atau kecurangan setelah dilakukannya perjanjian asuransi. Sehingga diperlukan suatu pemahaman yang benar dan jelas mengenai konsepsi asas Utmost Good Faith dalam perjanjian asuransi agar tidak kliru dalam menerapkan serta menimbulkan sengketa. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis melakukan penelitian ini. adapaun metode yang digunakan ialah yuridis-normatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAT
Authors: Bahari Roni , Yuspin Wardah
Published: September 2024

The enforcement of online prostitution laws against sexual service providers or prostitutes on the MiChat application which have not been strictly regulated in the laws and regulations in Indonesia and also criminal sanctions have not been able to create a deterrent effect for the perpetrators. This study aims to find out how law enforcement is carried out against online prostitution performed by PSK through the MiChat application. The research method used is normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The research results show that online prostitution through the MiChat application is happening in various ways and its modus operandi, law enforcement against online prostitution through the MiChat application influenced by several factors including legal factors that have not explicitly regulated sex workers, law enforcement factors that have their respective roles in enforcing prostitution laws online less qualified in the field of information technology, inadequate facilities and infrastructure, and social and cultural factors that are still indifferent and do not care about this criminal act of prostitution.Keywords: Law Enforcement, Online Prostitution, PSK, MiChat Application
JURIDICAL REVIEW OF THE TRANSFER OF LAND OWNERSHIP RIGHTS THAT ARE TRADED BY PLOT IN SUMBAWA REGENCY
Authors: Apriani Elma , Syahrial Haq Hilman , Rachman M. Taufik
Published: September 2024

The research entitled "Juridical Review of Transfer of Land Ownership Rights in Kapling in Sumbawa Regency" aims to find out the process of transferring land ownership rights that are traded in kapling at the Sumbawa district land office, to find out the legal certainty of ownership of land plots that are traded in Sumbawa district. The approach methods in this research are Normative and Empirical, the normative approach is a document study, and Empirical research is one type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The results of this study conclude that the registration of transfer of rights to land plots is held at the National Land Agency (BPN Sumbawa Regency) while the process of buying and selling land plots itself is held before a Notary / PPAT to obtain an authentic deed. and the process of transferring ownership rights to land plots that are traded, which includes using PPAT services, checking certificates to BPN, submitting proof of payment of SPPT PBB, submitting seller and buyer documents, signing the sale and purchase deed. The process of selling and buying before a Notary / PPAT is clear that there is legal security for the land plot being traded and gets legal protection in the event of a problem / dispute. Meanwhile, if the process of buying and selling land plots is carried out under the hand, then the lack of witnesses in the transaction process takes place because it is not through the presence of a Notary / PPAT.
JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF EARLY MARRIAGE (MERARIQ KODEQ) IN SASAK CUSTOMS IN REVIEW OF THE MARRIAGE LAW (STUDY IN LEPAK VILLAGE, SAKRA TIMUR SUB-DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT)
Authors: Adrian Pahmi , Prima Dewi Anies , Imawanto Imawanto
Published: September 2024

The purpose of this study is to determine the form of early marriage arrangements (merarik kodeq) based on the Marriage Law and to identify the factors that lead to the implementation of early marriage (merarik kodeq) in Sasak customs in Lepak Village, Sakra East District, East Lombok Regency. This study will serve as a basis for further research on this topic. The study employed a normative empirical research method, which entailed a review of laws and regulations and interviews with community members, village officials, religious leaders, traditional leaders, hamlet heads, and their staff. The results of the study are presented in the form of an implementation model for early marriage (merariq kodeq), which is a custom or habit of the community, especially the Sasak tribe. This practice is not common and cannot be denied, therefore the village government is unable to take any action. To prohibit it completely would be to ignore the Sasak language term "Betungkem rarely," which means that if there is a case such as early marriage, it can only be accepted with a yes, whether it is going forward or backward. In essence, this is just a mediator in this matter.
Material Selection and Design for Assembly Applied in the Development of an Energy Generating Device
Authors: Schneider Eduardo Luis , Scur Alvaro Roberto , Oliveira Cláudia Trindade , Lorini Francisco José
Published: September 2024

This study used the Design for Assembly (DFA) and material selection methods as tools to aid the development of a conceptual design of a functional device to transform alternate movement into rotational movement on the axis of a microgenerator. Also, material selection software was used to define the most suitable thermoplastic materials for some components of the projected device, focusing both on performance and low cost. There was a considerable reduction in the number of parts in the set from the basic device (prototype), which had 47 parts, to the conceptual design I, with 34 parts, and the conceptual design II, with 14 parts. The total mass of the set was also considerably reduced, from 160 grams for the basic device to 57.01 grams in the conceptual design I and, finally, 18.30 grams in the conceptual design II. Of thermoplastic materials analysed, considering a selection focused only on performance the most promising candidate, with an ideal set of properties is PEEK. But for a selection that considers the price, that is one of the key variables in the materials selection for most products, PEEK shows is prohibitively price.
Disparitas Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negera Dan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Gugatan Perkara Tanah Yang Bersertfikat
Authors: Ari Kurniadi , Roza Darmini , Syofiarti
Published: September 2024

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara, berdsarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan itu jika ada perorangan dan badan hukum yang keberatan terhadap keputsuan tersebut maka keberatannya dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan komptensi absolut Pengadalian Tata Usaha Negara. Terdapat fakta hukum, Pengadilan  Negeri Sungai Penuh Provinsi Jambi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus keberatan terhadap sertfikatselanjutnya dalam putusannnya menyatakan bahwa sertfikat Para Tergugat tidak Sah.
Pemilihan Umum Dan Partisipasi Politik Masyarakat
Authors: Adethyani Lubis Afrida
Published: September 2024

Pemilu di Indonesia merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemungutan suara secara demokratis dan menjadisarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), serta dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti Dalam Engungkap Tindak Pidana Narkotika
Authors: Kelana Sembiring Tuti
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna pengumpulan barang bukti pada tindak pidana narkotika dan efektivitas pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik  wawancara. Seorang informan atau anggota polisi, atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang- orang yang berkaitan dengan suplai narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara. Pembelian terselubung narkotika oleh penyidik sudah berjalan efektif, karena memilik tingkat keberhasilan yang tinggi, dimana mempermudah penyidik untuk melakukan penangkapan dan membongkar serta mengurai jaringan penyalahgunaan narkotika dan peredarannya sampai ke tingkat bandarnya.
Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu di Perairan Sumatera Barat (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat)
Authors: Handoko Bobi , Faniyah Iyah
Published: September 2024

Marak beredarnya isu sertifikat pelaut palsu yang diklaim dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan digunakan oleh pelaut negara lain. Salah satunya juga terjadi di Ditpolairud Polda Sumbar, dengan LP-A/IX/2020/SPKT Polda-SBR. Dari hasil pemeriksaan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) juncto Pasal 117 ayat (2) UU Pelayaran dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. Penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat oleh Ditpolairud Polda Sumbar adalah diawali adanya laporan polisi,  Personil Subditgakkum melaksanakan Penyelidikan di sekitar Perairan  Teluk Bayur Kota Padang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Online Jenis Dingdong Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur)
Authors: Aulia Pinasti Cahyani , Puspitosari Hervina
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2019 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP dalam perkara judi online dan putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022 /PN Rtg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan lex specialis Pasal 303 ayat (1) UU No. Kitab Hukum Pidana Indonesia. Mengenai pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam putusan ini adalah benar. Padahal seharusnya JPU mendakwa dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan memperhatikan asas lex specialis derogate legi generali, mengingat terdakwa melakukan perjudian dingdong online dan sudah jelas tertera dalam dakwaan.
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Sertifikat Kepemilikannya Belum Dibaliknamakan
Authors: Kelana Sembiring Tuti , Analin Telaga
Published: September 2024

Jual Beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayarkan harga yang telah diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Transaksi jual beli sering berujung sengketa di Pengadilan. Seperti halnya sengketa jual beli hak atas tanah yang sertifikat kepemilikannya belum dibaiknamakan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yag dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penyelesaian sengketa jual beli tanah hak katas tanah yang sertifikat kepemilikannya belum dibaliknamakan dilakukan melalui sidang pengadilan. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat (penjual) dan turut tergugat (Kantor Kantor ATR/BPN Kota Padang) atas tanah yang sudah dibelinya, namun belum sempat dibaliknamakan pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya. Gugatan penggugat dikabulkan oleh hakim. Selanjutnya hakim memerintahkan turut Tergugat Kantor ATR/BPN untuk melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dengan No. 2475/Kelurahan Kuranji yang masih tercatat atas nama Penjual (Tergugat) ke nama Penggugat tanpa memintakan persetujuan dari tergugat karena diputus verstek oleh hakim serta menghukum turut tergugat (Kantor ATRBPN Kota Padang) untuk membayar biaya perkara.
Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat di Sumatera Barat
Authors: Utama Daswar , Faniyah Iyah
Published: September 2024

Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masayarakat Di Sumatera Barat adalah mengajukan rancangan undang undang sesuai dengan aspirasi dari daerah yang diwakilinya. Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD. Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada segi substansi, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak Hak Masayarakat Di Sumatera Barat berdasarkan teori Lembaga Perwakilan yakni Teori mandat berarti seseorang dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang menerima mandat). Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peran dpd dalam memperjuangkan hak hak masayarakat di Sumatera Barat adalah Prosedur kerja lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat top down dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa-sisa kebiasaan dari sistem pemerintahan yang secara tradisional tertutup). Praktik administrasi yang bersifat rutin dan mekanis juga melemahkan kemampuan mengelola partisipasi. faktor penghambat internal terdiri dari anggaran dan sarana dan segi politis. faktor eksternal terdiri dari hambatan masyarakat dan hambatan sumber daya manusia.  Hambatan masyarakat timbul karena kebiasaan dan tata cara hubungan masyarakat. Kebiasaan ini berupa tradisi yang sudah melembaga sehingga sukar untuk dirubah. Kondisi masyarakat seperti ini akan menghambat proses penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.
UKM Relawan Multikultural Universitas Muhammadiyah Kupang Melakukan Peningkatan Literasi Digital di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada
Authors: Handayani Suci Lestari , Abdussamad Zulkhaedir , Sari Mira Delita , Kadir Adelita Alfitrah S.A. , Boko Zumarianti Afina , Nisa Rahmatun , Suhendra Rion , Masyhur Syaifullah Al , Sumangkting Alif Maulana , Tkela Bento , Satriawan Mahfud , Bahri Syamsul , Kiwang Amir S.
Published: September 2024

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Relawan Multikultural Universitas Muhammadiyah Kupang telah melaksanakan program peningkatan literasi digital di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa SD hingga SMA dalam memanfaatkan teknologi digital, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memaksa pembelajaran jarak jauh. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif dan ice breaking, yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan konsentrasi siswa. Hasil program menunjukkan peningkatan literasi digital siswa, yang dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan terkait etika bermedia sosial dan penggunaan aplikasi pendukung pembelajaran. Meskipun terdapat tantangan seperti akses internet yang kurang memadai dan keterbatasan perangkat digital, semangat para relawan tetap tinggi untuk mendukung perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Saran diberikan untuk meningkatkan infrastruktur digital dan pendampingan orang tua serta guru dalam penggunaan teknologi oleh siswa.
Перспективи та можливості вилучення германію Біганського буровугільного родовища
Authors: Burlutskyy M. S. , Lytvyniuk S. F.
Published: September 2024

Стаття присвячена родовищам бурого вугілля Закарпаття, які містять германій, зокрема Біганському родовищу, та методам вилучення германію з цього родовища.Україна має вугільні родовища з промисловими концентраціями германію та промислові потужності для отримання германію високої чистоти. Державний баланс корисних копалин України станом на 01.01.2024 р. включає 226 об’єктів надрокористування з підрахованими запасами германію.Германій в Україні пов’язаний переважно з кам’яновугільними відкладами Донецького та Львівсько-Волинського вугільних басейнів, де трапляється як супутній компонент. Вміст германію в бурому вугіллі Новоселицького родовища становить до 280 г/т, Біганського родовища – до 1000 г/т. Саме Біганське родовище вимагає подальших досліджень як одне з найперспективніших на германій буровугільних родовищ.Метою роботи є аналіз гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов залягання буровугільних родовищ Закарпаття, насамперед Біганського родовища, вивчення геохімічних та технологічних особливостей бурого вугілля цього родовища як одного з найперспективніших об’єктів для вилучення критичної сировини, передусім германію, запровадження існуючих найновітніх методів з вилучення, крім германію, ще й інших рідкісних та рідкісноземельних металів.У роботі здійснено аналіз попередніх досліджень, що проводилися стосовно вивчення методів вилучення германію з бурого вугілля цього та деяких інших родовищ Закарпаття.Супутнє вилучення германію – це один зі способів поліпшення економічних показників вугільної галузі та комплексного використання буровугільних родовищ Закарпаття.
Про структуризацію техногенних нагромаджень залізорудного кар’єру “Північний” (м. Кривий Ріг)
Authors: Osmachko L. S. , Verkhovtsev V. G. , Mayboroda Ye. I.
Published: September 2024

Дослідження проведено в межах залізорудного кар’єру “Північний” (м. Кривий Ріг) з метою в подальшому комплексного й ефективного використання техногенно перетворених ділянок надр і земної поверхні Кривбасу. Наведено короткий огляд досягнень попередніх дослідників. Застосовано загальноприйняті методи досліджень. Виконано фіксацію елементів залягання у відносно непорушених невеликих за розмірами блоках (далі – блоках або “блочках”) кварцитів і сланців саксаганської світи (ціликах) та в блочках розмежування ціликів – техногенних нагромадженнях. У відносно непорушених блочках кварцитів замірялися такі елементи для смугастості, сланцюватості, лінійності за мінеральними агрегатами, осями складчастих форм, штрихами, борознами тощо. Серед техногенних нагромаджень (осипів, насипів і заповнених штучних порожнин) за ступенем структуризації спостережено неструктуровані та різною мірою структуровані. В межах останніх зафіксовано шаруватість, механічну сланцюватість та лінійність.Становлення системи блочків кар’єру “Північний” відбувалося у супроводі зміщень по вертикальній і горизонтальній осях. При цьому площинні структури, що загалом падають на захід, розосереджені набагато інтенсивніше структур східного падіння.Виникнення новоутворених площин техногенних нагромаджень відбулося з успадкуванням існуючої в ціликах структурної анізотропії зі створенням власної стратифікації. Отже, досліджувана система “блочки ціликів – техногенні нагромадження” розвивалася і формувалися як цілісний об’єкт, взаємоузгоджено, роки – десятиліття в поверхневих умовах.Перетворення техногенних нагромаджень, їх “добудова”/структуризація, внаслідок яких відновлюється цілісність порушених і зниклих ділянок геологічного об’єму, є конструктивними явищами. Вони практично є природною лабораторією процесів формування структурно-текстурних елементів у сипких нагромадженнях. Їх відстеження в часі дало б змогу фактично спостерігати процеси самостворення/відтворення сучасних техногенно-природних об’єктів.Ранжування структурних новоутворень в техногенних нагромадженнях може бути застосовано як один з критеріїв оцінки асиміляційного потенціалу цих нагромаджень та сприятливості для господарського освоєння.
Стратегія розвитку та впровадження відновлюваної енергетики в Україні
Authors: Bahrii I. D. , Onyshchenko V. O. , Yevdokymov V. V.
Published: September 2024

Розглянута до впровадження конкурентоспроможна стратегія розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Ключовим завданням, яке ставили перед собою автори, було науково обґрунтувати та розробити стратегію розвитку відновлюваної енергетики на основі власних інноваційних технологій виробництва та пошуків енергетично-екологічних відновлювальних ресурсів. Наведено результати наукових розробок з впровадження відновлювальних енергетичних джерел без нанесення шкоди довкіллю.Запропоновані технології відкривають шлях до використання нетрадиційних джерел енергетики. Це свідчить про те, що дефіциту енергетичних ресурсів в Україні можна уникнути при впровадженні власних апробованих інноваційних розробок, до складу яких входить прогнозно-пошуковий спектр системних впроваджень комплексних досліджень. Складовою частиною комплексу методичних рішень вперше в пошуковій практиці пропонується до впровадження потужний спектр еколого-енергетичних технологій та об’єктів-ділянок – вітрової та сонячної енергії.Вперше обґрунтовані інженерно-геологічні та еколого-кліматичні можливості з використанням значних обсягів еродованих земель техногенних відвалів, Криворізької промислової агломерації, енергетичні об’єкти у вигляді сонячних та вітрових потужностей, що в кінцевому рахунку забезпечить значну частку енергоресурсів виробничих процесів, а також створення нових робочих місць.Вперше в Україні пропонується, використовуючи міжнародний досвід, створити надпотужні вітрові станції на морських мілководних Одеській та Дністровській піщаних банках.
Фізико-механічні властивості порід та ускладнення при бурінні розвідувальних свердловин
Authors: Vasileva I. V.
Published: September 2024

Геофізичні дослідження на території Західного Донбасу проводилися з початку 50-х до середини 90-х років ХХ ст. Це супроводжувалося великим обсягом бурових робіт. При бурінні різних за своїми властивостями порід можуть виникати ускладнення, які докладно розглянуті у цій статті. Боротьба із ускладненнями під час буріння – складне та трудомістке технологічне завдання, що вимагає постійного контролю.Фізико-механічні властивості гірських порід поєднують різні характеристики порід, що впливають на процес їх руйнування. Фізичні властивості гірських порід характеризують їх реакцію на вплив зовнішніх фізичних факторів. Механічні властивості гірських порід є різновидом фізичних властивостей і проявляються лише під дією механічних сил. Вони виражаються у здатності гірських порід чинити опір деформуванню і руйнуванню.Дослідження фізико-механічних властивостей гірських порід є одним з найважливіших завдань геофізичних досліджень свердловин (ГДС).Це дозволить скоротити непрогнозовані аварії і у такий спосіб зменшити затрати на їх ліквідацію та час виконання робіт.
Еколого-геодинамічна характеристика формування родовищ калійних солей (на прикладі Стебницького родовища Українських Карпат)
Authors: Khevpa Z. Z.
Published: September 2024

Стебницьке родовище солей знаходиться у внутрішній Бориславо-Покутській підзоні Передкарпаття (Українa). Рудник № 2 Стебницького родовища солей перебуває на постексплуатаційній стадії, реалізовується мокра його консервація. Як наслідок відбуваються негативні екологічних процеси. Суфозійно-дифузійні процеси на сьогоднішній день вийшли за межі гірничого відводу родовища, і деформації земної поверхні загрожують об’єктам критичної інфраструктури та житловій забудові.Проведено оцінку екзогеодинамічної обстановки, яка утворилась внаслідок природно-техногенних факторів у процесі мокрої консервації рудника.Виконано аналіз результатів ревізійного поінтервального опробування розсолів у руднику.Встановлено, що у визначеній зоні живлення води, що надходила у відроблені гірничі виробки, є затоплені карстові порожнини, які можуть деформуватись від зовнішніх чинників.Висвітлено результати проведеного інструментального моніторингу, на підставі якого виконано оцінку гідрогеологічних умов і аналіз динаміки затоплення рудника № 2.
RANK in cancer-associated fibroblasts: A valuable prognostic determinant for metastasis in early-stage breast cancer patients
Authors: Giorello María Belén , Borzone Francisco Raúl , Mora María Florencia , Padin María del Rosario , Wernicke Alejandra , Labovsky Vivian , Chasseing Norma Alejandra
Published: September 2024

BACKGROUND:

The molecular system of receptor activator of nuclear factor kappa-[Formula: see text] (RANK) and its ligand (RANKL) plays a role in a variety of physiological and pathological processes. These encompass the regulation of bone metabolism, mammary gland development, immune function, as well as their involvement and tumorigenesis. Nevertheless, limited knowledge exists regarding their function within the tumor microenvironment.

METHODS AND RESULTS:

We explored the significance of RANK expression in cancer-associated fibroblasts (CAFs) as a prognostic biomarker in early breast cancer patients (BCPs) by immunohistochemistry. Results reveal a significant correlation between high RANK expression in CAFs and an increased risk of metastasis ([Formula: see text] 0.006), shorter metastasis-free survival (MFS) [[Formula: see text] 0.007, OR (95%CI) [Formula: see text] 2.290 (1.259–4.156)], and lower overall survival (OS) [[Formula: see text] 0.004, OR (95%CI) [Formula: see text] 2.469 (1.343–4.541)]. Upon analyzing the phenotype of CD34(-) CAFs isolated from primary tumors in BCPs, we observed co-expression of RANK with CD105 marker by immunofluorescence and flow cytometry, characteristic of mesenchymal stem/stromal cells (MSCs), suggesting the possible cellular origin. Also RANKL-RANK system increase the OCT-4, SOX-2 and DKK-1 (dickkopf 1) gene expression in CD34(-) CAFs by RT-PCR. Moreover, this system plays a crucial role in the migration of these CD34(-) CAFs.

CONCLUSIONS:

These results support the clinical relevance of RANK in CAFs and propose its potential as a future therapeutic target in the treatment of early BCPs.