bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013
Authors: Pradiendi Dhua Putra , Muryati Dewi Tuti , Aryaputra Muhammad Iftar
Published: December 2018

Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada pada hakikatnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditur – krediturnya tetapi selain itu terdapat kewajiban – kewajiban lain bagi perusahaan yang harus dilaksanakan yaitu terkait dengan para karyawan dimana perusahaan berkewajiban membayar upah .Yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab   kurator dalam pemberesan terhadap hak pekerja selaku kreditur preferen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013. Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat diskritif analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terkait hukum kepailitan . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dalam kepailitan memiliki tanggung jawab untuk   memenuhi hak karyawan , termasuk upah maupun hak – hak karyawan lainnya . Setelah dinyatakan pailit, kurator sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit memiliki tanggung jawab agar selama proses pemberesan harta pailit , kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen terlindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang memberikan para karyawan hak istimewa untuk di dahulukan pembayaran utang-utangnya .

 

Bankruptcy as one of the means of law is essentially not only based on the settlement of debt payments to the creditors - creditors but in addition there are other obligations for the company that must be implemented that is related to the employees where the company is obliged to pay wages. Which is reviewed in writing this is how the responsibility of the curator in the imposition of the right of the worker as the preferred creditor based on the decision of the constitutional court number 67 of 2013. The writing of this law is an empirical legal research that is discrete in the analysis that is by reviewing and analyzing related bankruptcy law. Based on the results of research and discussion, in bankruptcy has a responsibility to fulfill the rights of employees, including wages and other employee rights. Having been declared bankrupt, the curator as the party making the bankruptcy property has the responsibility that during the process of securing the bankrupt property, the employee's position as the preferred creditor shall be protected his rights in accordance with the Law which grants the privileged employees to pre- pay the debts.
Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat
Authors: Maskur Muhammad Azil
Published: December 2018

The Founding Fathers pada awal kemerdekaan telah menyepakati bentuk negara yaitu negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat). Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum disini adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana hukum tidak dimaknai sebagai ilmu positivistik belaka akan tetapi lebih pada ilmu tentang kemasyarakatan. Akan tetapi nampaknya pemahaman holistik terhadap hukum dewasa ini sudah keluar dari jalur cita-cita pendirian bangsa ini. Banyaknya kasus yang menciderai rasa keadilan masyarakat seperti kasus minah, kasus manise dan kasus prita yang menyita perhatian publik beberapa waktu yang lalu menjadi potret buram penegakan hukum yang positivistik legalistik. Positivisme hukum seakan menggelinding liar ketengah-tengah pemahaman para aparat penegak hukum yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Hukum bukanlah suatu hal yang mati akan tetapi hukum selalu bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Kasus-kasus kecil seperti kasus minah, manise dan prita adalah contoh kecil dari liarnya penegakan hukum berparadigma positivistik legalistik tanpa ada yang bisa mengendalikan bahkan pemikiran positivistik legalistik ini telah mengakar pada hakim sebagai aparat pemutus pada peradilan. Secara hukum positif, polisi, jaksa, dan hakim tidak dapat dipersalahkan karena hanya memenuhi rumusan Undang-Undang yang tidak memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk berbuat sesuai nurani. Walaupun hakim diberi kebebasan sesuai hati nurani akan tetapi apabila terbentur dengan bukti yang sudah lengkap, tidak alas an bagi hakim untuk memutuskan. Disisi lain masyarakat sebagai obyek hukum merasa terusik rasa keadilannya dengan keputusan hakim yang menyatakan minah dan prita bersalah. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum progresif dan dibarengi dengan pembenahan sistem hukum pidana baik dalam segi substansi, struktur maupun budaya hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBATASAN WILAYAH ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE
Authors: - Rimbawanto , Kridasaksana Doddy , - Ariyono
Published: December 2018

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste dan kendala dan upaya mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum berdasarkan hasil inventarisir peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia tidak dalam posisi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan untuk membatasi keberadaan masyarakat adat.
The objectives to be achieved from this research can be legal protection of the territorial border between the Republic of Indonesia and Timor Leste and the constraints and efforts to overcome the border issues between the Republic of Indonesia and Timor Leste.               This study uses yuridis normative, namely legal research conducted by researching or studying the problem seen in terms of the rule of law, researching library materials or secondary data               The results of this study show Generally based on the results of inventory of legislation, the recognition of indigenous peoples in Indonesia is not in a position to recognize the existence of indigenous peoples, but rather to limit the existence of indigenous peoples.  
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1002/PID.B/2008/PN.SMG
Authors: Rusanto Imam , Aryaputra Muhammad Iftar , Triwati Ani
Published: December 2018

Penelitian   ini   adalah   mengenai   pemidanaan   terhadap   pelaku   perkelahian   antar kelompok, dengan menjadikan Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai objek kajiannya. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan  Nomor:  1002/Pid.B/2008/PN.Smg.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dengan terdakwa F bin GA tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya (noodweer). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg ada 6 (enam), yaitu: (a). didasarkan pada dakwaan jaksa; (b). didasarkan pada alat bukti di persidangan (baik alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa); (c). didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP; (d). didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.

 

This study is about the sentencing of perpetrators of fights between groups, by making the Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg as an object of study. The problem in this research is about how the criminal prosecution and the judge's consideration of the criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg. The method used is normative. Data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg with bin GA F defendant can not be convicted, because the act of doing based solely on its efforts to maintain the safety of themselves and their families (noodweer). Basic consideration of the judge in the verdict against perpetrators of criminal acts with the study group fights Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg No 6 (six), namely: (a). is based on the indictment; (B). based on the evidence at the trial (both the evidence of witnesses, letters

 

and testimony of the defendant); (C). based on the articles of the Criminal Code and the Criminal   Procedure   Code;   (D).   based   on   the   legal   facts   revealed   at   the   hearing. Criminalization fight against criminal groups and the consideration of judges in decisions to fight criminal groups are in accordance with what is stipulated in the Criminal Code and Criminal Procedure.

 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Authors: Puspitasari Ikka
Published: December 2018

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Internet yang berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, karena melalui internet berbagai aktivitas di dunia maya seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan ini juga berdampak pada berkembangnya tindak kejahatan. Pelaku kejahatan tidak mengenal tempat atau dengan cara apapun selama bisa dijadikan tempat melakukan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di dalam Internet dikenal dengan istilah Cyber Crime (kejahatan dalam dunia maya).

The development of rapid information technology has affected all aspects of life including law aspects. Information technology advances, among others, is marked by the rampant use of electronic media ranging from the use of mobile phones to increasingly sophisticated computer. The Internet is growing so rapidly as modern society culture, because through various internet activity on cyber as thinking, creating, and act can be expressed therein, whenever and wherever. It is undeniable that techonology and knowledge also have an impact on the rise of crime. The perpetrator of any crime does not know the place or in any way as long as it can be used as a place of crime. Crimes that occur in the Internet known as Cyber Crime (crime in cyberspace).
ANALISIS YURIDIS ATAS HILANGNYA HAK MEMBELA DIRI PADA PERSIDANGAN PERKARA CEPAT PELANGGARAN LALU LINTAS STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG
Authors: Sumardiana Benny
Published: December 2018

Persidangan perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut masyarakat dihadapkan pada sistem peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil. Dalam menjatuhkan pidana pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor banyak pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim baik dari segi legal yuridis maupun hal-hal lain termasuk keadaan sosial masyarakat.

Masyarakat pada proses peradilan tidak dapat berdiri secara pasif untuk mendapatkan keadilan. Harus ada upaya yang dilakukan masyarakat yang menjadi pihak yang berperkara dalam peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan proses pembelaan diri dalam tahapan pembuktian. Dalam sidang perkara cepat pelanggaran lalu lintas pihak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Sebagai penegasan dalam artikel ini, yang dimaksud dengan hak pembelaan diri adalah Hak masyarakat untuk dihadapkan dengan peradilan yang sesuai prosedur. Tidak hanya semata-mata adanya keputusan merupakan acuan berjalannya peradilan, namun didapatkannya putusan yang adil secara formil maupun materiil juga merupakan keharusan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan proses pembelaan diri menyebabkan mereka bersifat lebih pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menganalisa perkara sekaligus memutuskan perkara tersebut tanpa melihat dari dua sisi sudut pandang para pihak.

The trial of traffic offence use the speedy trial procedure, in that process the community is exposed to the judicial system which aims to to get a fair decision. In giving the punishment on traffic offenders especially users of motor vehicles many of the considerations used by Tribunal Judges, both in terms of legal juridical or other things including community social conditions.

 Society in judicial process can not stand passively to get justice. There should be an attempt who implemented by the community become a party litigants in the judiciary. One effort that can be done is do the defending procces in the stage of the proof. In speedy trial procedure of traffic offence, the parties have the opportunity to conduct self-defense. As the assertion in this article, The meaning of the right self-defense is The right of the public to faced with the appropriate judicial procedure. Not only the sheer existence of decision is the reference over the judiciary, but get a fair decision in formyl or materially also a must.

Lack of knowledge society about the process of self-defense cause they are more passive and submit completely the judge to analyze the case and decide the matter without looking from either side of the point of view of the parties.

 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL BERBASIS PANCASILA
Authors: Abib Agus Saiful
Published: December 2018

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), oleh karena itu hukum nasional harus berdaulat dan menjadi panglima dalam menyelesaiaikan seluruh permasalahan bangsa. Akan tetapi penyelesaian perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal dalam hegemoni hukum arbitrase internasinal, dimana pemerintah menyerahkan mekanismenya kepada International Centre for Settlement of Investment Disputte (ICSID). Fokus permasalahan makalah ini adalah Bagaimanakah keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal melalui ICSID? Bagaimanakah konsep penyelesian perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila?

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah Analisa kualitatif dengan menggunakan paradigma postpositivisme (Guba & Lincoln) yang disinergikan dengan pendekatan sosiolegal. Penulisan makalah ini mengungkapkan Hukum nasional merupakan hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri berdasarkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan yang merupakan nilai agung Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia guna mewujudkan tujuan negara. Indonesia mengalami kerugian sangat besar ketika penyelesaian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal diserahkan kepada ICSID, Oleh karena itu, perselisihan penanaman modal sebaiknya diselesaikan oleh badan arbitrase ASEAN.

Indonesia is a state of law (rechtsstaat), therefore the national law must be sovereign and be the commander in solving all the problems of the nation. However, the settlement of disputes between the state and foreign citizens concerning investment in the hegemony of the international arbitration law, in which the government submits its mechanism to the International Center for Settlements of Investment Disputes (ICSID). The focus of this paper issue is how are the gains and losses of the Indonesian government in settling disputes between the state and foreign citizens on investment through ICSID? What is the concept of dispute settlement between state and foreign citizen regarding investment in national legal system based on Pancasila?

               The method used in this paper is qualitative analysis using postpositivism paradigm (Guba & Lincoln) synergized with sociolegal approach. The writing of this paper reveals the national law is a law that was built by the Indonesian people themselves based on the value of divinity, humanitarian values and community values which is the great value of Pancasila as a view of life of the Indonesian nation in order to realize the purpose of the state. Indonesia suffers enormous losses when the settlement of disputes between the state and foreign citizens concerning investment is left to ICSID. Therefore, investment disputes should be resolved by the ASEAN arbitration body.
 
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL: ACCESS TO JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN
Authors: Wulandari Cahya
Published: December 2018

Penanggulangan perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu penal dan non penal. Penyelesaian secara non penal salah satunya merupakan Mediasi Penal. Mediasi penal sendiri lahir dari budaya yang ada di dalam masyarakat sehingga kandungan nilai-nilainya sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia. Namun penerapan mediasi penal ini belum memiliki landasan yuridis yang kuat sehingga perlu diteliti lebih lanjut apa model mediasi yang digunakan serta bagaimana peran aparat penegak hukum. Dalam artikel ini akan dipaparkan proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal di tingkat penyidikan dan peran aparat penegak hukum dalam proses mediasi penal. Data pendukung artikel ini menggunakan hasil penelitian dengan jenis kualitatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mendasarkan pada data primer dan data sekunder. Pada dasarnya, mediasi penal telah familiar dilaksanakan ditingkat kepolisian didasarkan pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution dengan bentuk mediasi penal yang digunakan adalah victim offender mediation. Model VOM ini dianggap paling layak untuk diterapkan karena mempertemukan antara kedua belah pihak sehingga mengakomodir kepentingan para pihak demi terwujudnya keadilan restoratif.

Overcoming criminal cases that occur in the middle of society can be solved by two methods, namely reasoning and non-punishment. Non-reasoning settlement is one of them is Penal Mediation. The reasoning mediation itself is born from the culture that exists in society so that the content of its values is in accordance with the characteristics of the Indonesian Nation. However, the application of this reasoning mediation does not yet have a strong juridical basis so it needs to be investigated further what the mediation model is used and how the role of law enforcement officers is. In this article will be presented the process of solving criminal cases through reasoning mediation at the level of investigation and the role of law enforcement officers in the process of judicial mediation. Supporting data for this article uses the results of research with qualitative types and sociological juridical approaches that base on primary data and secondary data. Basically, the reasoning mediation is familiar is carried out at the police level based on National Police Chief No Pol: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS dated December 14, 2009 concerning Case Handling through Dispute Resolution Alternatives with the form of reasoning mediation that is victim offender mediation. This VOM model is considered the most feasible to implement because it brings together the two parties so that it accommodates the interests of the parties in order to realize restorative justice.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)
Authors: Walidani Lutfi , Adjie Habib
Published: December 2018

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. 

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.

Mortgage within credit agreement plays role as warrant to provide secure for creditor when contract default is happened. Mortgage is conducted through execution of mortgage rights. Nevertheless, legal effort from debtor in form of suit to suspend the auction of mortgage coupled with restructuring of the credit stimulate new.

The present research tries to elaborate and examine further about legal protection of debtor in suspending execution of mortgage. Moreover, the present study also tries to study ratio decidendiof Indonesian Supreme Court No 2859K/PDT/2011.

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study shows that debtor able to propose suspension of mortgage auction when there is some defect within the credit agreement. The absence of credit restructuring can be used as justification to suspend or delay execution of mortgage rights. 
REPOSISI KEDUDUKAN JANDA (CERAI MATI) DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK DALAM PERSPEKTIF GENDER
Authors: Sihotang Amri P , A Endah P , N A Heru
Published: December 2018

Tulisan ini mengkaji tentang reposisi kedudukan janda (cerai mati) dalam hukum waris adat Batak dengan pendekatan gender. Hukum waris adat Batak, masih cenderung merujuk pada sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, dimana janda (cerai mati) bukanlah ahli waris dari suaminya, karena yang menjadi ahli waris pada masyarakat Batak hanya anak laki-laki. Dengan perkembangan zaman dan semakin besarnya peran seorang ibu/ wanita dalam rumah tangga, maka perlu dikaji lebih mendalam materi kedudukan seorang ibu/ wanita yang ditinggal mati suaminya (janda cerai mati) dalam hukum waris adat Batak dengan berbagai pendekatan, salah satunya dengan pendekatan gender. Hal tersebut penting dilakukan, karena telah banyak pemikir modern hukum adat yang ingin melakukan pembaruan dalam hukum adat, khususnya waris demi tercapainya kesetaraan gender yang sesuai dengan perkembangan zaman, diantaranya dengan cara mereposisi kedudukan janda (cerai mati) dalam sistem pewarisan melalui pembentukan hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral. Pembelajaran hukum waris adat Batak dengan pendekatan gender, masyarakat Batak dapat berfikir kritis dan tidak kaku dalam menyelesaikan tentang masalah pembagian warisan dengan menempatkan janda (cerai mati) sebagai ahli waris

This writing mengkaji about widow position reposition (off divorce) in custom beneficial owner law Robs with gender's approaching. Custom beneficial owner law Robs, still tend refers on patrilineal's kinship system, which is cold-drawn kinship system terminological father lining, where are widow (off divorce) not heir of its husband, since one becomes heir on society just Rob boy. With epoch developing and the greater role a mother / woman in family, therefore need more been assessed visceral material domiciles a mother / woman that is stayed behind dies its husband (widow parts to die) in custom beneficial owner law Robs with approaching sort, one of it with gender's approaching. That thing essential is done, since have a lot of commons law modern thinker which want to do renewal in common law, notably beneficial owner after be reached gender's equivalence that corresponds to epoch developing, amongst those by repositions widow position (off divorce) in endowment system via formation national beneficial owner common law that gets bilateral's character. Expected by beneficial owner law learning custom Robs with gender's approaching, society Robs to get bethinks critical and not rigorous in solves about inheritance division problem by place widow (off divorce) as heir.
GAYA KEPEMIMPINAN DAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EXCELLENT SERVICE DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah)
Authors: Widjajanti Kesi , Sugiyanto Eviatiwi Kusumaningtyas
Published: December 2018

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap penerapan prinsip good governance dalam upaya peningkatan excellent service untuk membangun kepercayaan publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah (Dinperindag Jateng). 100 responden digunakan untuk memberikan tanggapan tentang gaya kepemimpinan, penerapan prinsip good governance, kinerja pelayanan serta memberikan penilaian tingkat kepercayaannya terhadap Dinperindag Jateng. Selain itu informan kunci dalam penelitian ini digunakan untuk menjustifikasi tanggapan atau pendapat dari para responden tersebut. Alat analisis yang digunakan adalah mix methode dengan desain Sequential Explanatory. Model sequential explanatory dicirikan dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif. Hasil Analisis menunjukkan bahwa secara garis besar masyarakat menilai implementasi dari good governance dan gaya kepemimpinan di lingkungan Dinperindag telah dinilai baik. Dinperindag telah mampu menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Dinperindag-pun dinilai cukup tinggi. Hasil lain yang diperoleh yaitu 1) kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi pelaksanaan dan implementasi good governance serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat, 2) masa kepemimpinan yang pendek belum dapat membuktikan dampak dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja pelayanan, 3) kinerja pelayanan yang baik akan membawa kepercayaan masyarakat, 4) pelaksanaan prinsip good governance dapat menciptakan excellent service untuk selanjutnya membawa kepercayaan terhadap masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA
Authors: S Wawan , D Yudhitiya D , Caecia Gaya
Published: December 2018

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Adapun system pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) yang pernah diterapkan di Indonesia meliputi pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Mayoritas masyarakat Indonesia cenderung pro terhadap sistem pemilhan secara langsung dan kontra terhadap pemilihan secara tidak langsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama apakah sistem pilkada tidak langsung bertentangan atau tidak dengan sistem demokrasi pancasila, dan rumusan masalah yang kedua bagaimanakah perbandingan sistem pilakada langsung dan sistem pemilukada tidak langsung ditinjau berdasarkan demokrasi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyimpulkan, pertama, pada dasarnya, pilkada dengan sistem pemilihan tidak langsung, tidak bertentangan dengan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia..Kesimpulan kedua, Mekanisme pemilukada dengan menggunakan sistem secara langsung dan secara tidak langsung, jika dibandingkan, cenderung lebih menguntungkan dengan menggunakan sistem pemilihan secara tidak langsung.
REKONSTRUKSI SYSTEM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN
Authors: Nuswanto A. Heru , Junaidi Muhammad , Sihotang Amri P
Published: December 2018

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam sektor pertambangan adalah masalah perizinan. Dalam praktiknya, izin usaha pengelolaan pertambangan banyak mengalami dilema baik itu dari segi pertentangan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal dilaksanakan, atau yang lebih parah lagi adalah pertentangan dari masyarakat yang menolak diterbitkannya suatu izin pertambangan. Kondisi inilah yang kemudian dapat menjadi kesimpulan jika terjadi maka pertambangan tidak lagi menjadi daya dukung kesejahteraan, akan tetapi menjadi faktor konflik yang terjadi baik konflik tersebut berbentuk horizontal maupun konflik secara fertikal.

Dalam penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data yang akan membantu dalam penelitian yaitu sumber data sekunder.  Sedangkan Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis data secara kualitatif.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebelumnya izin pertambangan di berikan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pada saat izin pertambangan diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten menujukkan kondisi yang cukup banyak terjadinya konflik.
Desain regulasi terhadap pengelolaan pertambangan pada khususnya izin pertambangan harus mengedepankan semangat dari perundang-undangan yang dibuat. Semangat yang dibuat tentunya tidak terlepas dari esensi yang terkandung dalam muatan konsep pembangunan berkelanjutan dengan berpatokan pada aspek pembangunan yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengesampingkan pada upaya pembangunan pada masa yang akan datang dengan menititekankan keseimbangan ekonomi, ekologi dan social.  Hal tersebut menjadi pertimbangan mutlak karena sudah semestinya hukum harus bersifat sebagai alat perubahan ke arah masyarakat yang bersifat dinamis. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan kebutuhan atas adanya kepastian sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
STRATEGI PENGEMBANGAN KINERJA PEMASARAN MELALUI HUMAN CAPITAL DAN SOCIAL CAPITAL DENGAN KEMAMPUAN INOVASI SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI
Authors: Widjajanti Kesi , Sugiyanto Eviatiwi Kusumaningtyas , Marka Mira Meilia
Published: December 2018

Penelitian ini menguji bagaimana meningkatkan kinerja pemasaran industri bordir di Desa Padurenan melalui human capital dan social capital dengan kemampuan inovasi sebagai variabel pemediasi.Metode sensus digunakan untuk melihat tanggapan 21 pengrajin bordir terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan software WrapPLS 5.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik modal sosial yang dimiliki pengrajin, semakin tinggi pula nilai human capital dan kemampuanya untuk berinovasi. Bila nilai human capital-nya tinggi, kemampuan berinovasi pengrajin-pun akan tinggi.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pemasaran dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berinovasi pengrajin. Social capital dan human capital tidak mampu mempengaruhi kinerja pemasaran tanpa kemampuan berinovasi. Hal ini berarti bahwa kemampuan berinovasi memoderasi hubungan social capital dan human capital terhadap kinerja pemasaran.
KONSEP DIRI DAN RASA BERSALAH PADA ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA KUTOARJO
Authors: Utami Retno Ristiasih , Asih Martha Kurnia
Published: December 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri serta apakah Rasa Bersalah bisa diprediksi melalui Konsep Diri pada anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas) Kelas II A Kutoarjo. Metode pengumpulan data dengan menggunakan alat ukur Skala Rasa Bersalah dan Skala Konsep Diri. Populasi penelitian sebanyak 72 orang anak didik yang diambil sampelnya dengan teknik Incidental Sampling sebanyak 41 orang, usia antara 13-18 tahun. Data dianalisis dengan teknik Analisis Regresi Sederhana, diperoleh hasil R xy = 0,035 dengan p > 0.05 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri pada anak didik di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo sehingga Rasa Bersalah tidak dapat diprediksi berdasarkan Konsep Diri. 
REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PROSTITUSI ONLINE: SUATU KAJIAN NORMATIF
Authors: Juita Subaidah Ratna , Triwati Ani , Abib Agus Saiful
Published: December 2018

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersbut, maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum primer, dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi online, sekaligus juga menggunakan bahan hukum sekunder, dan tersier. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan reformulasi kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online.
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMOTIVASI MAHASISWA BERKEINGINAN WIRAUSAHA
Authors: Kusumo Willyanto Kartiko , Setiawan Wawan
Published: December 2018

The purpose of this study was to analyze the influence of self efficacy, tolerance of risk, freedom in work, need for achievement, and readiness to desire instrumentation Gunadarma University students to be entrepreneurs. Type of data used is the primary data. The research method used was survey by an inductive analysis approach to look ways  that  generally used  in  examining the  factors  that  influence the  willingness  of students to become entrepreneurs. Methods of collecting data is using a questionnaire with 100 people as respondents. The sampling technique used was simple random technique (Random Sampling Method). Data were processed and analyzed using SPSS application assistance. Analysis tools used in this study is to test the validity, reliability, multiple regression liniear, pearson correlation, and independent sample t test. These results indicate that the variable of self success, Freedom in Works, and the Necessity of achievement which is a dominant variable in influencing the desire of Semarang University Students to become an entrepreneur.
PRAKTIK ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi Kasus Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks)
Authors: Widowati Amerti Irvin , Surjawati Surjawati , Oktoriza Linda Ayu , TL Dian Indriana
Published: December 2018

Tujuan penelitian ini adalah mengetahu praktik pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Dengan jumlah penduduk muslim tersbesar di dunia seharusnya dapat lebih mengembangkan bisnis berbasis syariah dibandingkan dengan negara lain. Saat ini perkembangan syariah lebih cenderung pada bidang perbankan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk jenis usaha lain. hal ini dibuktikan dengan adanya daftar perusahaan yang tergabung dalam JII. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang secara berturut-turut terdaftar dalam JII pada tahun 2012 – 2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan. analisi yang digunakan pada penelitian ini adalah analisi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah adalah tidak semua perusahaan sampel mengungkapkan seluruh item pengungkapan yang ada pada ICSRD, hal ini disebabkan bahwa pengungkapan laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan cenderung menggunakan peraturan yang dibuat oleh Regulator, sehingga beberapa item terkait syariah seperti waqaf, riba, zakat dll cenderung untuk tidak diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain itu perusahaan tidak terjun dalam bisnis syariah melainkan hanya tergabung dalam JII yang syarat dan ketentuannya telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional.
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL
Authors: Triasih Dharu , Heryanti B. Rini , Kridasaksana Doddy
Published: December 2018

Saat  ini banyak makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik beredar luas di pasaran. Konsumen seringkali kurang mengetahui apakah produk yang digunakannya halal ataukah haram. Tanda halal sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dalam membeli suatu produk, walaupun produk dimaksud belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal dan belum memiliki sertifikat halal sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang haram diberi tanda halal. Hal inilah yang perlu untuk segera diatasi, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang  lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan pourposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioneir, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum kepada konumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan . Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah , dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut.   Upaya yang dilakukan Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat Halal  di masyarakat yaitu dengan jalan mengeluarkan UU No : 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian sebagai masa transisi  (2019 ). Dimana sebelum adanya Undang-Undang ini pemberian sertifikat halal pada produk makanan bersifat voluntary     ( sukarela ), sedangkan dengan adanya UU No: 33 Tahun 2014 ini pemberian sertifikat halal bersifat mandatory  ( wajib ). Bagi Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksinya.
KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS LAYANAN BNI e –BANKING
Authors: Rusdianti Endang , Purwantini Sri , Wardoyo Paulus
Published: December 2018

Keluhan nasabah menunjukkan bahwa transaksi perbankan menggunakan electronic  banking  masih  kurang  populer,  dimana  nasabah  lebih  merasa  aman untuk bertransaksi melalui ATM karena adanya struk sebagi bukti transaksi, sehingga adanya keyakinan yang tinggi dalam bertransaksi ulang secara online maka  BNI harus mampu dan mempertahankan prestasinya sebagai bank dengan kualitas pelayanan yang prima kepada nasabah dengan sistem perbankan elektronik.Jenis penelitian ini adalah  penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dari hasil kuesioner terhadap sampel 100 responden. Metode pengambilan sample secara non random karena dipilih nasabah yang menggunakan layanan e-banking dengan teknik accidental sampling. Metode analisis menggunakan Customer Satisfaction Index  dan Importance Performance Analysis untuk mendapatkan tingkat kepuasan nasabah melalui diagram kartesius dan analisis kesenjangan.Hasil analisis tingkat CSI 61,57%, hal ini memberikan gambaran bahwa nasabah cukup puas atas kinerja layanan yang diberikan oleh BNI e-banking, tetapi masih belum maksimal secara keseluruhan. Analisis Importance Performance  (IPA) dengan menggunakan Diagram Kartesius menunjukkan bahwa 8 item atribut pelayanan masuk pada kuadran I(atributes to improve) kuadran II ( maintain Performance) terdapat 5 item atribut pelayanan. Kuadran III (Atributes to maintain) terdapat 4 item atribut pelayanan. Pada kuadran IV (atributes to de-emphasize) terdapat 4 item atribut pelayanan.
EFEKTIVITAS PELATIHAN BERFIKIR POSITIF SEBAGAI STRATEGI COPING STRESS PADA GURU SEKOLAH DASAR ANAK BERKESULITAN BELAJAR
Authors: I.W Mulya Virgonita , Linayaningsih Fitria
Published: December 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh pelatihan berpikir positif terhadap strategi koping pada guru sekolah dasar anak berkesulitan belajar di Semarang. Subyek penelitian berjumlah 13 orang. Profesi sebagai guru untuk anak berkesulitan belajar dan berkebutuhan khusus sangat rentan mengalami stres. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, harapan orang tua yang tidak realistis terhadap hasil kerja guru seringkali mengakibatkan stres. Diperlukan strategi koping yang baik untuk mengatasi hal ini.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan disain penelitian pre-test post-test without control group dimana subyek penelitian diberi perlakuan berupa pelatihan berpikir positif untuk dilihat pengaruhnya terhadap strategi koping untuk mengatasi stres dan diukur saat sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Hasil penelitian yang dianalisis dengan program SPSS versi 20 menunjukkan bahwa terdapat sumbangan pelatihan berpikir positif sebesar 23% terhadap strategi koping, yang bermakna terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi strategi koping stress pada guru sekolah dasar untuk anak berkesulitan belajar.
KEBERMAKNAAN HIDUP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI KONSEP DIRI
Authors: Purwaningtyastuti Purwaningtyastuti , Savitri Dian
Published: December 2018

This study aims to to test empirically a link between the concept of self with meaning life commercial sex workers.Subject in this research was commercial sex workers do in the Sunan Kuning Semarang

Data collection method in penelitan it used scale meaning life and scale of the concept of self .The subject of this research as many as 42 people .Analysis using correlation product moment .Hypothesis advanced by in research which is there are the relationship between the concept of self with meaning living on commercial sex workers 

The analysis result of the data shows that r xy = 0,301 and p = 0.053 ( p & lt; 0.05 ) so that hypothesis this research rejected .There was no connection between the concept of self with meaning life .The concept of self contributed to meaning life of 9,06 % , while 90,94 % influenced by other factors were not involved in this research
IBM PENGRAJIN ABON DAN DENDENG SAPI
Authors: Sudjatinah Sudjatinah , Wibowo Cornelius Hari , Iswoyo Iswoyo
Published: December 2018

Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan yang cukup memasyarakat  meskipun  masih  dipandang memiliki  harga  jual  yang  cukup tinggi.  Daging sapi bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk olahan antara lain diolah menjadi dendeng dan abon.  Kedua komoditas ini relatif populer karena merupakan hasil olahan daging sapi yang memiliki daya simpan cukup lama 3-6 bulan. Kedua mitra IbM adalah abon sapi merk “rambutan” dan dendeng "Gelatik" .Target luaran yang akan didapat dari kegiatan IbM adalah : 1). Mesin pencampur bumbu (mixer), 2). Peniris minyak stainless stell dan 3). Blogg.  Kegiatan IbM ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang digunakan untuk mencapai pemecahan masalah  yang telah ditetapkan di atas. Tahapan - tahapan kegiatan IbM ini meliputi: Evaluasi Intensifikasi Usaha, Pelatihan dan Penyuluhan  dan Monitoring.  Berdasarkan proses pelaksanaan kegiatan ini, semua tahapan kegiatan dari evaluasi intensifikasi usaha, pelatihan dan penyuluhan serta monitoring mendapatkan respon yang baik.  Hal ini disebabkan pengadaan mesin tumbler dan peniris minyak memang dibutuhkan oleh mitra sebagai salah satu cara mengatasi kendala alat penunjang yang dialami saat ini. Di bidang produksi abon terjadi peningkatan 10 % yang semula 600 kg/bulan menjadi 660 kg/bulan dengan omset semula sebelum IbM Rp 36.000.000,- per bulan menjadi Rp 42.000.000,- per bulan. Simpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kedua UKM mitra berhasil mencapai proses pengolahan abon dan dendeng dengan tekstur yang bagus dan kering dalam waktu yang singkat,  kedua UKM mitra berhasil menekan biaya operasional produksi dengan adanya mesin  pencampur bumbu (mixer) dan peniris minyak,  jaringan pemasaran abon menjadi lebih luas dan pelaksanaan proses produksi pada kedua UKM mitra lebih bersih dan higienis.
Sosiolek Pekerja Seks Komersial Berstatus Mahasiswa di Lingkungan Kampus dan Lingkungan Prostitusi sebagai Representasi Status Sosial
Authors: Riana Ratih , Setiadi S. , Pratamanti E. D.
Published: December 2018

Every social group has their own sociolect which represent their specific intention. In order to understand its intention, whether or not it can really represent a particular social class, this research therefore purposed to explain the sociolect used by college students who is practising prostitution in their site and also in their college. The descriptions and analyses intended to discover the intention of respondents' sociolect as a mean of representation of their social status. The research data are obtained from the usage of sosiolect by female college students who are practising prostitution at the prostitution sites and at their college. Data collection techniques are using observations, recordings, and interview. Data analyses utilize qualitative methods. According to data analyses, respondents has their specific, unique and particular sosiolect at their prostitution sites and at their college. It is intended to make their communication easier with another prostitutes and their customer. In addition, their particular sociolect is used to protect their privation, the prostitutes and their customer, when they are out site. They employ both verbal and nonverbal sociolects. As the conclusion, their specific and unique sociolect is indeed a way to represent their social status and have specific intention understandable from their own standpoint.