bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Subtalar and Chopart Dislocations in Children and Adolescents
Authors: Sferopoulos N. K.
Published: September 2022

Subtalar and Chopart dislocations are extremely rare in childhood but become slightly more common in older children and adolescents. Subtalar dislocation involves dislocation of the subtalar and talonavicular joints, with intact tibiotalar and calcaneocuboid joints, in the absence of a talar neck fracture. It should be differentiated from the Chopart dislocation and from traumatic entities presenting radiographically as isolated talonavicular dislocations. Chopart joint injury involves the talonavicular and calcaneocuboid joints of the foot. The injury may appear as sprain, fracture, subluxation or dislocation. Diagnosis is made on plain radiographs; although initial views may not reveal the severity of the lesion, since spontaneous reduction may occur. The radiographic detection of an isolated talonavicular dislocation is probably indicative of a Chopart joint injury, in which a momentary subluxation or dislocation of the calcaneocuboid joint has occurred. The differential diagnosis of a radiographically detected isolated talonavicular dislocation should also include traumatic entities associated with intact calcaneocuboid joint, such as the swivel talonavicular dislocation and the isolated displacement of only the medial part of the Chopart joint. The swivel talonavicular dislocation is a subtype of the Chopart joint injury, in which the foot with the calcaneus is rotated beneath the talus, producing subtalar subluxation but not dislocation. In the isolated displacement of only the medial part of the Chopart joint the subtalar joint is not injured. The injury is usually associated with a fracture of the body of the tarsal navicular and it is believed to be the result of severe abduction or adduction of the forefoot. Subtalar dislocations and Chopart joint injuries in children and adolescents seem to be comparable with their adult counterparts in the mechanism of injury, classification, treatment, complications and outcome. The challenges in treating these injuries are to achieve adequate diagnosis and prompt treatment. It appears mandatory that obtaining and maintaining an early anatomic reduction remains the key factor in achieving good outcomes. However, a high incidence of complications, such as compartment syndrome, soft tissue compromise, avascular necrosis of bone, bone growth deformities and debilitating early post-traumatic arthritis, have been reported. The purpose of this report is to review the relevant publications on subtalar and Chopart dislocations in children and adolescents and to present illustrative cases treated at our institution.
Influence of Managerial Coaching on Service-Oriented Citizenship Behaviours: The Mediating Role of Service Quality Commitment in The Malaysian Hotel Industry During the Pandemic Outbreak
Authors: YEN SAN Yip , CHEN I-chi , NG Lee Peng
Published: September 2022

Tourism industry has been recognised as one of the important industries which contributed to the country’s economic growth. Thus, it has become essential to investigate the aspects which could strengthen the service provision in the hotel industry in Malaysia. The motive of this paper is to investigate the effects of managerial coaching (MC) on the willingness of frontline service employees to practise service-oriented citizenship behaviours (SOCB) using employees’ commitment to service quality (ECSQ) as mediator. A total of 398 questionnaires have been completed and were applied for data analysis. Partial Least Squares-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) was employed to test the hypotheses. Results indicated MC and ECSQ significantly affect frontline service employees’ SOCB. Moreover, the results show that ECSQ has partially mediated the relationship between MC and SOCB.
Development of Recovery and Redundancy Model for Real Time Wireless Networks
Authors: Alese Boniface Kayode , Kuboye Bamidele Moses , Alabede Omolara Iyabode
Published: September 2022

The growth in wireless technologies applications makes the necessity of providing a reliable communication over wireless networks become obvious. Guaranteeing real time communication in wireless medium poses a significant challenge due to its poor delivery reliability. In this study, a recovery and redundancy model based on sequential time division multiple access (S-TDMA) for wireless communication is developed. The media access control (MAC) layer of the S-TDMA determines which station should transmit at a given time slot based on channel state of the station. Simulations of the system models were carried out using MATLAB SIMULINK software. SIMULINK blocks from the signal processing and communication block sets were used to model the communication system. The S-TDMA performance is evaluated with total link reliability, system throughput, average probability of correct delivery before deadline and system latency. The evaluation results displayed in graphs when compared with instant retry and drop of frame were found to be reliable in recovering loss packets.
Aplikasi Hermeneutik Dalam Bahtsul Masa'il dan Majelis Tarjih
Authors: Rasyid Amhar
Published: September 2022

Artikel ini membahas pelaksanaan studi hermeneutika dan secara khusus mengkritik dua metode istimbath al-ahkam (produksi hukum) yang digunakan oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dua metode produksi hukum yang diterapkan, yaitu Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU, kini terlihat tidak relevan. Hal ini karena kedua metode ini akan menjebak orang muslim dalam ahli hukum hukum masa lalu dengan mengabaikan konteks kontemporer. Oleh karena itu, diharapkan melalui metode hermeneutika para ahli fiqh mampu menangkap nilai-nilai kebenaran yang tersembunyi di balik teks karena teks itu sendiri adalah manifestasi dari bahasa. Dan bahasa ketika berbicara, hal yang diucapkan pada dasarnya bukan tentang dirinya sendiri tapi ini adalah tentang subjek.
Penyelesaian Sangketa Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam
Authors: Rahma Nur Afiqah binti
Published: September 2022

Tulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai, prosedur penyelesaiannya, dan penetapan putusan kasus hadhanah yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syariah Negeri Melaka, Malaysia. Berdasarkan data yang ada, dipahami bahwa secara umum Mahkamah Syariah Negeri Melaka menggunakan undang-undang yang bersumberkan pada hukum syara’. Tetapi, undang-undang ini telah dibukukan atau dibentuk menjadi satu undang-undang. Adapun mengenai pelaksanaan hukuman denda dan penjara. Hukuman ini memang tidak dinyatakan secara jelas dalam Islam. Oleh karenanya, hukuman ini dipandang sebagai salah satu bentuk pembaharuan dalam hukum Islam, di mana tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan, khususnya memelihara keturunan.
Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial
Authors: Izmuddin Iiz
Published: September 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perjalanan hukum Islam di zaman sekarang. Berdasarkan pendekatan kualitatif, makalah ini menemukan bahwa dalam prakteknya sebagian besar Muslim ingin menerapkan hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi, meskipun sudah banyak berubah selama berabad-abad sejak Nabi. Namun, beberapa kelompok lain ingin memodernisasi dan bahkan lebih ekstrim untuk sekularisasi praktik seperti itu, karena, menurut mereka, hal itu membuat Islam terbelakang. Kelompok-kelompok lain hanya fokus pada praktek ibadah, sementara yang lain kurang diperhatikan. Namun, masalahnya adalah bagaimana menerapkan hukum Islam dalam kehidupan modern dan di tengah pluralitas pemikiran hukum Islam? Solusi dari problem ini adalah kita harus dapat memahami Islam, Iman dan Ihsan dalam praktek kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman.
Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan Antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia)
Authors: Sirin Khaeron
Published: September 2022

Secara yuridis formal, pelaksaan hukuman mati di Indonesia telah dibenarkan. Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya banyak peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, misalnya: Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat clinic treatment. Menyikapi adanya perdebatan bahkan pertentangan, perlu dilakukan obyektivikasi hukuman mati dalam konteks demokrasi di Indonesia, dimana pelaksanaan hukuman mati harus melepaskan diri dari pengaruh atau kepentingan lainnya, baik itu agama (Islam) ataupun HAM. Hukuman mati mesti ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dan lintas kepentingan,  sehingga ketika hukuman mati itu diterapkan atau tidak diterapkan, maka hal itu tidak berarti mengalahkan atau menindas salah satu kepentingan
Eksistentensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama di Indonesia Pada Era Reformasi
Authors: Al Husni Al Husni
Published: September 2022

Antara konsep Risalah al-Qadha Umar bin Khattab dengan konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia sekarang ini terdapat beberapa kesesuaiannya. Antara lain masalah perdamaian (ishlah), menyamakan pihakpihak yang berperkara, kedudukan peradilan, mempelajari kasus yang masuk ke pengadilan baru memutuskannya. Namun terdapat juga perbedaan dimana dalam konsep Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana terdapat dalam tek Risalah al-Qadha tersebut. Kedudukan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini, sudah sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia, ini terlihat adanya pemisahan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam pengelolaan badan Peradilan Agama, hal ini sama dengan apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya yaitu memisahkan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan.
Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini
Authors: Abdul Rahman Noor Naemah , Ramli Mohd Anwar , Syeikh Mohd Salleh Syeikh Mohd Syaifuddeen Bin , Rosale Muhammad Ikhlas
Published: September 2022

Penelitian ini berfokus pada pengambilan ke bagian teori al-maslahah (manfaat) menurut al-Syatibi dalam penerapannya dalam isu-isu medis kontemporer terutama dalam penggunaan mayat untuk tujuan pendidikan kedokteran. Dalam mencapai tujuan ini, peneliti telah mengidentiﬁkasi kondisi untuk penggunaan maslahah al-Syatibi dalam tulisannya “al-I`tisam”. Penelitian ini menemukan bahwa al-Syatibi adalah seorang ulama dari mazhab Maliki yang memperhitungkan al-maslahah tanpa dibatasi dengan kondisi yang ketat. Oleh karena itu, pandangan al-Syatibi adalah relevan untuk diterapkan dalam menangani masalah medis kontemporer terutama dalam penggunaan mayat manusia dalam pendidikan kedokteran.
Syariah Antara Dibenci dan Dirindu
Authors: Suma Muhammad Amin
Published: September 2022

Muslim adalah orang-orang yang berprestasi di masa lalu dibandingkan dengan orang lain. Tapi orang-orang ini secara bertahap menurun baik dalam ilmu pengetahuan, penegakan hukum dan bahkan demoralisasi. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menyebabkan krisis dan bagaimana mengatasinya. Krisis atau kemunduran yang terjadi adalah karena tidak efektifnya hukum Islam dengan benar. Meskipun substansi hukum mengandung nilai keadilan bukan hanya tentang kehidupan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan bahkan dalam penegakan hukum dan politik. Dengan substansi yang tinggi itu, orang-orang di masa lalu berhasil mengungguli orang lain karena mereka menjalankan syariat tanpa cacat. Dalam dunia Islam saat ini, ada dua tantangan utama yang harus dihadapi oleh umat Islam yang merupakan tantangan teoritis terkait terutama terkait dengan sosialisasi metodologi pembelajaran termasuk ilmiah dan kebijakan yang berkaitan dengan badan hukum dari dunia itu sendiri dalam berurusan dengan hukum Islam sistem baik secara ideologis maupun geografis. Jika tantangan ini dapat disahkan dan hukum Islam ditegakkan, maka umat Islam akan mampu mengungguli orang lain.
Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Pradigma Baru Fiqh Kontemporer)
Authors: Abdul Rahim Rahimin Affandi
Published: September 2022

Pengembangan paradigma ilmiah modern memiliki dampak signiﬁkan pada pengembangan yurisprudensi. Kasus di titik adalah pengaruh postmodernisme yang telah menyebabkan pikiran bahwa hukum tidak bisa lagi dianggap sebagai hanya realitas social. Sebaliknya, hukum juga adalah realitas metaﬁsik. Pergeseran paradigma yurisprudensi dari positivisme ke postmodernisme dianggap sesuai dengan pemikiran Islam tentang syariat. Hal ini karena: Pertama, Islam yurisprudensi memerlukan kombinasi dari pikiran dan hati. Kedua, kekurangan bayani, 'irfani dan burhani epistemologi memerlukan epistemologi yang lebih berkualitas yaitu kombinasi semuanya. Ketiga, agama moralitas memainkan peran penting yang menginformasikan tatanan sosial.
Konsep Imamah dan Baiat Dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dilihat Dari Perspektif Siyasah Syari'ah
Authors: Faizin Faizin , Wan Ali Wan Zailan Kamaruddin
Published: September 2022

Persoalan imamah telah menjadi discoursus sepanjang masa berawal perselisihan Ali ibn Abi Thalib dangan Muawiyah ibn Abi Syofyan setelah terjadinya arbitrase yang menguntungkan salah satu pihak yaitu Muawiyah ibn Abi Syafyan. Persoalan ini kemudian menjadi lebih hebat adanya hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang seakan-akan secara eksplisit menunjuk Ali sebagai penganti beliau. Dari sinilah aspek keimamahan menjadi bahagian keagamaan bukan hanya Syi’ah tetapi organisasi-oraganisasi yang memiliki faksi yang sama.
Pendekatan Wasatiyyah Dalam Berfatwa: Antara Keterikatan Literalis Dengan Kelonggaran Liberalis
Authors: Rahman Noor Naemah Abdul , Ramli Mohd Anwar , Hamdan Muhammad Naqib Bin
Published: September 2022

Dalam era saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak masalah baru muncul, yang dikategorikan sebagai hukum Islam kontemporer. Putusan dari isu-isu tersebut memerlukan pendekatan ijtihad kolektif, sesuai dengan konteks saat ini untuk memastikan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, artikel ini membahas pendekatan fatwa. Pada dasarnya, ada berbagai pendekatan antara dua faksi pemikiran, pendekatan yaitu ketegasan dan pendekatan kelonggaran. Namun, antara kedua pendekatan bertentangan, telah muncul media yang dikenal sebagai pendekatan wasatiyyah dalam mengeluarkan fatwa. Pendekatan ini secara signifikan memberikan solusi yang masuk akal untuk mengatur fatwa bebas dari kecenderungan menjadi terlalu ketat atau terlalu longgar dan tidak pernah menyimpang dari tujuan syariah.
Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU RI No. 21 tahun 2007 Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan
Authors: Myharto Wiend Sakti
Published: September 2022

Perdagangan orang adalah tindak pidana yang belakangan menjadi hangat dibicarakan pada berbagai kalangan.Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki Instrumen hukum untuk melindungi waragamasyarakatnya dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan lahirnya UU RI No. 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal yang menarik dalam undang-undang tersebutsekaligus menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai restitusi atau ganti kerugian yangdiperkenankan dimohon oleh korban terhadap pelaku.Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis normative dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan hal yangditeliti.Tidak semanis cita-cita negara, Restituti masih menimbulkan sejumlah masalah dalam tataran normamaupun implementasinya. Tercatat beberapa masalah yang timbul seperti norma yang kabur dalam aturandan tata cara pelaksanaannya, belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang mumpuni dalampenanganan kasus perdagangan orang, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk melaporkan kasusperdangan orang berikut usaha untuk memperoleh hak-hak mereka.
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam
Authors: Jahar Asep Saepudin
Published: September 2022

Tulisan ini membahas tentang kontribusi filantropi Islam (ZISWAF) dalam menjaga eksistensi danperkembangan organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis agama, seperti NU, Muhammadiyah dan MathlaulAnwar. Kehadiran lembaga ini menjadi pendamping pemerintah dalam pengembangan pendidikan, sosial dan keagamaan. Kekuatan filantropi ini telah berhasil menunjukkan perannya dan menjaga berkembangnya masyarakatsipil di Indonesia. Hubungan filantropi Islam dan ormas-ormas keagamaan ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Dengan kata lain, filantropi Islam eksis dan tumbuh karena dikembangkan oleh masa ormas Islam, demikian juga sebaliknya. Perkembangan filantropi di masing-masing ormas ini terlihat berhubungan dengan ciri dankarakteristik ormas masing-masing. Khususnya pada masa reformasi di Indonesia, pengelolaan ZISWAF semakinsemarak di Indonesia, karena didorong oleh pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembagaZISWAF. Konsekuensinya lembaga ZISWAF semakin berkembang dan mendapat kepercayaan yang sangat baikdari masyarakat.
PERUBAHAN SOSIAL DAN PERGESERAN FUNGSI FATWA
Authors: Nugroho Bambang Husni
Published: September 2022

Tulisan ini mengajukan argumen bahwa fatwa adalah sebuah variabel yang rentan terpengaruh oleh perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Fleksibilitas fatwa dalam menyesuaikan diri membuat fatwa memiliki beragam fungsi dalam penggunaannya. Selain sebagai penjawab pertanyaan umat, fatwa terkadang dijadikan alat untuk mendukung kebijakan-kebijakan penguasa, utamanya ketika institusi produsen fatwa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, institusi tersebut menjadi lebih akomodatif dan—dalam batas-batas tertentu—beradaptasi dengan kebijakan penguasa, kendati itu berarti menyelisihi kesarîhan ayat Alquran.
KEWARISAN PRODUKTIF (MERAMU MAKNA ADIL MELALUI WARIS PRODUKTIF)
Authors: Rajafi Ahmad
Published: September 2022

Islam hadir ke muka bumi dengan prinsip rahmatan li al-'âlamîn, termasuk dalam membangun kesejahteraan keluarga melalui hukum kewarisan. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan konsepsi kewarisan bahkan jumlah pembagiannya. Atas dasar konsepsi pembagian tersebut lalu hadir pemahaman bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat tetap (qath'i) dan tidak perlu di tafsir ulang. Atas dasar prinsip mainstream tersebut, maka tulisan ini akan menghadirkan pembacaan ulang terhadap dalil tersebut melalui teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal sebagai frame "ijtihad Islam Nusantara". Hasilnya adalah, bahwa ayat-ayat hukum lahir melalui proses komunikatif dengan model tahmîl, tahrîm ataupun taghyîr, dan hukum kewarisan lahir melalui model taghyîr. Oleh karenanya, keberlangsungan pembacaan ulang melalui model taghyir tidak boleh berhenti pada satu masa dan satu tempat, akan tetapi  dapat terus berlangsung termasuk di Indonesia, dan konsep kewarisan produktif adalah salah satu produk yang responsif dalam membaca makna adil 2:1.
The Implications Of The Establishment Of New Autonomous Regions Based On Act 23/2014
Authors: Kadaryanto Bagio
Published: September 2022

Consequences of the implementation of the Act Number 23 of 2014 on Regional Government spawned extraordinary complexity of the problems in some areas. One of the problems that arise is a rampant discourse of regional expansion that occurs both at the provincial and district/city. In essence, the establishment, merger, and abolition of the area aim to improve public services to be more optimal, shorten the span of control, and accelerate the welfare of society in strengthening the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the implications of the establishment of new autonomous regions in the frame of the Republic of Indonesia based on Act Number 23 of 2014 on Regional Government; and to understand the implications of the establishment of new autonomous regions preparation for improving people's welfare by Act Number 23 of 2014 on Regional Government. This type of research is a normative legal research. Methods and techniques of data collection through library studies or studies document. Mechanicalanalysis of legal material is a descriptive qualitative. Conclusions from this research are that the implications of the establishment of regional preparation of new autonomous within the framework of the Unitary Republic of Indonesia before Act Number 23 of 2014 on Regional Government due to the local communities feel there is an imbalance of equity and fairness between regions with each other in the local government areas. Implications of the establishment of new autonomous regions preparation for improving people's welfare by Act Number 23 of 2014 on Regional Government that in order to establish an area or region of the expansion needed a measure as the basis for the determination. Establishment and expansion of new areas should be based on the divisions that are objective with those aspects of the financing of Human Resources and other support facilities.
Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam
Authors: Ishaq Ishaq
Published: September 2022

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati. tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Sedangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.
Penggunaan Qiyȃs Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera
Authors: Yusefri Yusefri
Published: September 2022

Sebagai sebuah lembaga fatwa, Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada beberapa fatwanya menggunakan qiyâs dalam mengeluarkan hukum. Diantaranya, yang menjadi objek kajian ini, adalah fatwa tentang meninggalkan sholat Jumat bagi seseorang yang menjadi saksi dalam penghitungan suara saat PILKADA dan fatwa tentang penetapan usia ideal anak dilatih untuk mulai melaksanakan puasa. Dengan menggunakan pendekatan dan metode analisis uṣûl al-fiqh, kajian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana ketepatan penggunaan dalil qiyâs oleh Dewan Syariah PKS dalam kedua fatwa tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa penggunaan qiyâs oleh Dewan Syariah PKS dalam kedua fatwa tersebut kurang tepat dengan prinsip-prinsip qiyâs atau disebut qiyâs ma‘a al-fâriq.
PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI BENGKEL AHASS 12658 CRYSTAN MOTOR SURABAYA
Authors: Tri Setya Anggraeni
Published: September 2022

This study is a survey on workshop of Ahass 12658 Crystan Motor Surabaya customers. This study took the title "The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction in AHASS 12658 Crystan Motor"The purpose of this study was to determine the effect of the service quality that consists of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible dimension towards customer satisfaction of Workshop AHASS 12658 Crystan Motor Surabaya in partially and simultaneously. The population in this study was the customers of Workshop AHASS 12658 Crystan Motor Surabaya that consisting of 70 respondents.Based on the research and data analysis by using multiple linear regression it was showed that: (1) simultaneously the variable of services quality which consist of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles are have effect on customer satisfaction, (2) partially the variable of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles are have effects on customer satisfaction.The implications of the conclusion above that in order to increase customer satisfaction, management Crystan Motor Workshop AHASS 12658 can further improve the quality of service that provided in order to met the expectations of the customers. This is done so that the customers who come will feel satisfied for the services that provided which can causes the loyalty for customers to come again to the workshop of Ahass 12658 Crystan Motor.
MANAJEMEN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI KE JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN BERKAS PERKARA
Authors: Indra Mardiana
Published: September 2022

The purpose of this study is to analyze the management of investigation in the settlement of case files from investigators to prosecutors. This study uses statute approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data analysis techniques in this study using descriptive analysis that describes the legal preposition or non-legal events. The result of the research shows that the management of investigation in the settlement of the case file of the Police Investigator to the Prosecutor begins with the investigation process of alleged criminal act based on the report or complaint submitted by the society, which then from the investigation result is increased into investigation in order to find the criminal incident. The result of the investigation shall be submitted to the Public Prosecutor for the determination of the suitability of the Case File may proceed to the pre prosecution process for the creation of the indictment against the suspect. If the Case File is deemed unfeasible to proceed based on the analysis of the Public Prosecutor, then the Case File shall be returned to the investigator to be fulfilled. In the process of investigation, the benchmark management of the investigation in the handling of criminal offenses is the Criminal Procedure Code. each case file from Police Investigator to Prosecutor is often constrained by the discretion of every Police and Prosecutor institution so that it can slow down the fulfillment of the elements of the offense that it wants to suspect to the Suspects or to find any criminal incidents.
ANALISIS DAMPAK EKONOMI PENUTUPAN KAWASAN LOKALISASI KOTA SURABAYA ( Studi Deskriptif Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Dolly bagi masyarakat di Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya )
Authors: Dedi Isnandar
Published: September 2022

This research is the economic impact of the closure of Dolly the city of Surabaya. This study takes the title: "Economic Impact Analysis Closing Localization Region Surabaya (Descriptive Study Economic Impact of Closure Localization Dolly for Communities in Sub Putat Jaya Surabaya)". In this study aims to analyze and find out about the economic impact of the closure of the Localization Dolly for the community in the Village Putat Jaya Surabaya. Based on the formulation of the problem and the purpose of the existing research, this research is included in a descriptive qualitative research. In this study withdrawal sampling technique used was purposive sampling. The focus of research is seen from the dimensions of the economic impact in terms of three groups: Group business unit Local, Local labor groups, and local communities. The results of this research is in the area of Dolly impact on group business units locally decreased from income of units of local business, employment and no effect on the tax paid to the Local Government City of Surabaya today, the group of local workforce affected are reviewed of the workforce at the site, the number of working hours remain the same and wages did not rise that is different from the situation before localization is closed, the proportion of daily expenditure is now operating in the region has increased over wages did not rise, the working conditions under normal conditions and not normal (post-closing) business unit at this time is different because there is no additional work from the workers to get bonuses beyond the wages of individual business units - each. At the local communities lack the cash receipts for any Neighborhood or Rukun Warga current, formerly of the inclusion of the homeless - homeless Localization Dolly.
KOMISI KODE ETIK POLRI SEBAGAI LEMBAGA AD HOC KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI
Authors: Marsudianto
Published: September 2022

The purpose of this study is to know and describe the efforts made by the Commission of Police Ethics Code (KKEP) in the enforcement of the code of ethics of the Police profession as well as what factors led to the enforcement of the code of ethics of the Police profession. The research method in this research is empirical research by using qualitative approach, which is to search the object of research, describe, and understand its meaning. Data collection techniques used in this study are interviews, and documentation, which then analyzed qualitatively. The results of the research indicate that the factors of the professional code of ethics is that every Performance of any member or officer who neglects or intentionally commits a violation or a crime of a crime may result not only to the member of the offender, but may also have implications for the Polri institution directly or can not directly affect the decline or loss of confidence in the image of the Police. Efforts made by the KKEP in enforcing the Code of Ethics of the Police Profession is to remain guided by existing regulations, and to forward the personal Tri Bhayangkara Police who are subject to the prohibitions as the State's honorable institution.
EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN MANGROVE DI WILAYAH KOTA SURABAYA (Studi Kasus Evaluasi Dampak Peraturan Walikota Surabaya no. 65 Tahun 2011 di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya)
Authors: Lunariana Lubis
Published: September 2022

The coastal region is a potential resource in Indonesia, which is a transitional region between land and sea. Surabaya as a seaside town is one example of how local governments should respond to the adverse impacts of coastal ecosystem destruction that will worsen the carrying capacity of coastal areas that are naturally highly susceptible to damage due to environmental changes and natural disasters. Especially the east coast of Surabaya which has become a special attention in nature conservation which aims to minimize the impact of environmental changes and natural disasters. One of nature conservation in east coast of Surabaya is conservation of mangrove forest. The condition of Mangrove Forest in Pamurbaya from year to year continues to be degraded. Illegal logging for the opening of ponds, settlements, recreation or timber is the cause of destruction of mangrove forests in Pamurbaya. Monitoring policy and control of mangrove area is a policy made to protect and conserve mangrove area. Surabaya City Government has issued Perwali number 65 of 2011 which contains policy of monitoring and controlling procedures of mangrove area in Surabaya City area. The scope of this Perwali is socialization, community empowerment, monitoring and evaluation, investigation and reporting. Implementation of this research has a purpose to know and analyze the impact of Mayor of Surabaya Regulation No. 65 of 2011 on procedures for monitoring and controlling mangrove area in the area of Surabaya. This research use desciptive qualitative approach. Some methods used in order to determine and collect data in this study are Observation, Interview (Interview), and Documentation. The stages of data analysis in this study is Data collection (Data collecting), Presentation of data (Data display), and Conclusion.  This research uses qualitative approach with phenomenology research type, where in phenomenology research emphasize on phenomenon to be explored based on single concept or idea point of view (Creswell, 2013) Impact of Mayor of Surabaya Regulation No. 65 of 2011 on procedures for monitoring and controlling mangrove areas in the area of Surabaya city is running well but the city government surabaya should always increase supervision and supervise the successful implementation of the mayoral regulations. Socialization of affected communities must be sustainable and continuously done until the creation of a sense of ownership and preservation of the community around the mangrove forest independently.
MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (Studi Kasus Kegiatan Pembenihan Ikan Kerapu Hatchery Sekala Rumah Tangga / HSRT di Kabupaten Situbondo)
Authors: Ardy Soesanto
Published: September 2022

Indonesia is acountry that has the potential of marine natural resources is quite large, especially in the field of fisheries, But until now the condition of coastal communities still lagging. Therefore needed coastal zone management strategy right, one is to applay the model of economic empowerment of coastal communities in accordance with the region in natural resources and human resources cultere of the society. The research focus is on the implementation of the model of community empowerment through business activities grouper HSRT in Situbondo District that implement the principles of good governace. Empowerment model with the principles is that promotes involvement in the implementation of the three pilars, namely the role of goverment, private and public, aplication of the empowerment model was considered successful in the empowering the well-being of coastal communities reseach area. So that this model can be applied, then we describe the factors supporting and factor constraints and requirements that must be fulfiled. We hope this research can be used as the basis for local governments to adopt policies, as well as for further research.
KOMPENSASI SEBAGAI PENYEMANGAT KERJA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN (STUDI KONSEP KOMPENSASI DAN KINERJA KARYAWAN)
Authors: Setya Prihatiningtyas
Published: September 2022

The more intense the level of business competition today, resulting in the company faced with the challenge to be able to maintain the survival of his company. therefore companies must be able to compete and one tool that can be used by the company is by providing compensation, both in the form of financial compensation and non-financial compensation. if the compensation program is perceived to be fair and competitive by employees, it will be easier to retain employees and encourage employees to improve their performance so that their performance can improve and companies are able to produce products at competitive prices. companies not only excel in business competition alone, but also able to maintain the survival of the company, even able to increase profits and expand its business.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA LAYANAN E-TILANG SURABAYA
Authors: Fierda Nurany Indriani  , Amara Nasya Damayanti  , Ferra Aetika Wulandari  , Fadillah Nuzul Furqonia  , Akhmad Sulthon A.H.K
Published: September 2022

The purpose of this study is to determine the public service quality of e-traffic ticket in Surabaya. This E-ticket program was issued by District Attorney, due to the large number of complaints from the public regarding the less effective and efficient system. Therefore, the application of e-traffic ticket helps the community (the offender) in paying the fines. It will also facilitate data management of traffic violation cases for the police, the Supreme Court of the Republic of Indonesia, and Attorney General's Office of Indonesia. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The research data were obtained through interview, observation, documentation, and related triangulation in the administration of e-traffic ticket. The results show that the e- traffic ticket innovation is appropriate, good and profitable for the people in Surabaya, especially people enthusiasm who think positively and agree with this policy, but there are some difficulties experienced by the community due to lack of socialization from the authorities, but the solution is found as by the parties who issued this e-traffic ticket innovation so that the public will not be disappointed.
Состояние и перспективы доступного рынка грузовых услуг российских авиакомпаний
Authors: Гринев Д.М.
Published: September 2022

Российский грузовой сегмент авиационного рынка в сравнении с пассажирским относительно благополучно пережил период «пандемийных» ограничений 2020 г., продемонстрировав незначительное снижение основных показателей. Ключевые проблемы исследуемой сферы авиаперевозок обусловлены монополизацией грузовых услуг аэропортовых терминалов, сокращением числа широкофюзеляжных пассажирских самолетов, а также негативным влиянием «пандемийных» факторов. В действительности, спрос на услуги грузового хэндлинга аэропорта со стороны авиакомпаний, возникающий как следствие спроса на грузовые услуги авиаперевозчика со стороны конечных потребителей, порождает парадоксальную ситуацию, при которой основу стоимости транспортного процесса, выполняемого авиакомпанией, формируют «хэндлинговые» тарифы грузовых услуг транспортных терминалов. В ходе исследования была проведена оценка стоимости услуг грузового «хэндлинга» российских аэропортов и степени их влияния на грузовые тарифы российских пассажирских авиакомпаний, а также определена степень взаимозависимости грузового потенциала авиарынка и доли широкофюзеляжного флота в структуре парка воздушных судов.
Российскую логистику ещё только предстоит отстроить как отрасль
Authors: Никитин Д.Н.
Published: September 2022

Президент одной из крупнейших в РФ транспортно-логистических компаний в интервью «ЭКО» рассказывает о текущей ситуации в российской транспортно-логистической отрасли. С позиции бизнеса оценивается воздействие на нее противопандемийных, санкционных ограничений, обсуждаются достоинства и недостатки новой редакции Транспортной стратегии РФ до 2035 г., подчеркивается необходимость системного государственного подхода к развитию логистического сегмента, который способен значительно поднять потенциал транспортного сектора в целом. В числе наиболее острых проблем развития названы отсутствие единой стратегии и подходов в управлении, высокая импортозависимость по всем элементам рынка контейнерных перевозок. Сформулированы ожидания бизнеса от государственной политики в сфере развития транспорта и грузоперевозок.
Carbon Dioxide, Oxygen, and Ammonia Levels in Mouse and Rat Disposable IVC Removed from Mechanical Ventilation
Authors: Keenan Rose A , Rogers Renee N , Winn Caroline B
Published: September 2022

Maintenance of an appropriate microenvironment for rodents used in research is of paramount importance because changes in environmental parameters such as O2 and humidity can influence animal health and welfare and potentially alter research results. Here we evaluated the
microenvironment of mouse and rat disposable cages after removal from mechanical ventilation in order to guide recommendations for their use. Cages with sealed IVC lids, unsealed lids (partially ajar), and lids without the exhaust filter (for rats) or static lids (for mice) were removed from
the ventilated rack and were thereafter monitored CO2, O2, and NH3 levels. For mice, effects were investigated under both standard (set point of 72°F/22°C) and thermoneutral (set point of 82°F/28°C) temperatures. When IVC with sealed lids and
group-housed C57BL/6J male mice were removed from ventilation under standard temperatures, CO2 started at 6,600 ± 265 ppm at 0 h and rose to 42,500 ± 7,263 ppm at 1 h, with mice showing a visibly elevated respiratory rate in 1 of the 3 cages; CO2 stabilized
at 26,150 ± 3,323 ppm at 8 h. In contrast, CO2 levels in cages with single mice were stable after 1 h (1,350 ± 409 ppm at 0 h, 9,367 ± 802 ppm at 1 h, and 8,333 ± 1,115 ppm at 8 h). Findings were similar at thermoneutral temperatures: sealed group-housed
mice cages started at 3,617 ± 475 ppm at 0 h and rose to 39,333 ± at 5,058 ppm at 1 h, whereas sealed cages with 1 mouse started at 1,117 ± 247 ppm at 0 h and were 7,500 ± 1,997 ppm at 8 h. IVC with sealed lids and pair-housed Crl:CD(SD) female rats rose to 48,000
± 2,828 ppm CO2 and over 70% humidity within 1 h. By 3 h, IVC with sealed lids and singly housed rats had 40,167 ± 5,132 ppm CO2, and rats were displaying a visually elevated respiratory rate. O2 levels had an inverse relationship with CO2
levels. Removing the rat lid exhaust filter was not helpful. However, leaving the IVC lid ajar ameliorated the rise in CO2 and fall in O2 for both species. Therefore, IVC with sealed lids and group-housed mice should not be removed from ventilation more than 1 to 2 h;
IVC containing pair- or singly-housed rats IVC should not be removed for more than 1 or 3 h, respectively. Whenever possible, such cages should be fitted with static lids, left partially ajar and monitored, or replaced on ventilation.
Improving the Auditive Competence of Foreign Language Teachers in the System of Additional Professional Education
Authors: Milovanova Ludmila Anatolyevna , Tsybaneva Valentina Aleksandrovna
Published: September 2022

The aim of the study is to substantiate and describe the features of improving the auditive competence of foreign language teachers. The article deals with the linguistic, psychological, content and organizational problems of teaching listening, analyses the psycholinguistic foundations of text comprehension, as well as the process of increasing the level of auditive competence of foreign language teachers. The study presents tasks aimed at developing the auditive competence of foreign language teachers, and also describes the pedagogical conditions necessary for the implementation of this process. The scientific novelty of the study lies in the development of a methodology for improving the auditive competence of foreign language teachers within the framework of additional professional education system. The presented results of the study confirm the effectiveness of the proposed methodology for improving the auditive competence of foreign language teachers.
Objective and Subjective Difficulties in the Process of Studying Russian as a Foreign Language (by the Example of the Chinese Students of the NRU “Belgorod State University”)
Authors: Mokrishcheva Veronika Sergeevna , Samosenkova Tatiana Vladimirovna
Published: September 2022

The aim of the study is to determine the objective and subjective difficulties in the process of learning Russian as a foreign language by the Chinese students - non-native speakers. The article attempts to assess the objective and subjective difficulties that are relevant for the Chinese students in the course of mastering the Russian as a foreign language program, classify these difficulties and determine what pedagogical conditions need to be created to overcome these difficulties at the Preparatory Faculty of the Belgorod State Research University. The results of a survey of the Chinese students from Preparatory Faculty regarding the difficulties they experience in the process of studying Russian as a foreign language were used as factual material. The scientific novelty of this study lies in supplementing the existing classification of objective and subjective difficulties (N. S. Brem, 2020) in the process of learning Russian as a foreign language by the Chinese students - non-native speakers. As a result, the pedagogical conditions were determined, aimed at overcoming the identified difficulties in teaching Russian as a foreign language to the Chinese students.
Design Education in Kuzbass: Directions, Trends, Prospects: Collective Monograph / under scientific. ed. N. I. Gendina, G. S. Eliseenkov; Kemerovo State Institute of Culture. Kemerovo: KemGIK, 2022. 242 p.: Opinion Paper
Authors: Yudina Anna Ivanovna
Published: September 2022

The review evaluates the collective monograph “Design Education in Kuzbass: Directions, Trends, Prospects”, which was prepared at the Design Department of the Kemerovo State Institute of Culture. The monograph has been written by the following group of the authors: G. S. Eliseenkov, T. Yu. Kazarina, S. N. Kazarin, S. V. Melkova, I. V. Pashkova, N. S. Popova, S. F. Rysaeva, T. D. Rysaeva, A. A. Cherdantseva. The monograph describes the formation and development of design education in Kuzbass, considers the training of designers in the system of art educational organizations in Kuzbass, and outlines the prospects for the development of design education in the context of digitalization.
PEMBERDAYAAN EKONOMI JAMAAH MASJID BERBASIS AGRIBISNIS
Authors: Muhardi Muhardi , Madjakusumah Deden Gandana , Handri Handri , Ihwanuddin Nandang
Published: September 2022

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pentingnya pemberdayaan ekonomi jamaah masjid berbasis agribisnis. Urgensi dilakukannya penelitian, karena perhatian terhadap kesejahteraan jamaah belum banyak dijadikan unit kajian. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Unit sampel yang diambil terdiri dari 13 masjid jami’ di Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Informan penelitian yang dilibatkan terdiri dari kepala desa, ketua MUI Desa, para ketua DKM, dan perwakilan jamaah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan ekonomi jamaah dilakukan dengan membangun kompetensi, yaitu dengan pemberian wawasan pengetahuan tentang agribisnis, sikap mental, keterampilan pemasaran, dan kemudahan dalam mengakses permodalan untuk menjadi wirausaha agribisnis. Guna mendukung terwujudnya wirausaha tersebut, diperlukan kesadaran para jamaah dengan didukung oleh para stakeholder lainnya, yaitu kepala desa, MUI Desa, dan pengurus DKM untuk membentuk kelompok, sehingga terbangun sinergitas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah.
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, ANAK PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR ANEKA INDUSTRI DAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI
Authors: Ikhyanuddin Ikhyanuddin
Published: September 2022

ABSTRACTThis  research  was  conducted  to  examine  the  effect  of  company  size,  subsidiaries,  leverage  and profitability on audit delay. Audit delay experienced by the company can harm various parties related to the company and cause a decline in the company's image in the eyes of investors. Audit delay is the time span for completion of the annual financial statement audit, measured based on the number of days it takes to obtain an independent auditor's report on the company's annual financial statement audit, from the date of the company's financial statement to the date stated in the independent auditor's report. The factors that are considered to influence audit delay are company size, subsidiaries, leverage and profitability. The sample selection used in this study is purposive sampling with the number of samples obtained as many as 59 manufacturing companies in various industrial sectors and consumer goods industries during the period 2017-2019. Data analysis using multiple linear regression analysis. The results showed that company size and leverage have a positive and significant effect on audit delay, while subsidiaries  and  leverage  have  a  negative  and  insignificant  effect  on  audit  delay.  Simultaneously, company size, industry type, audit committee, and KAP size.