Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan
Authors: Boputra Emanuel 
Published: September 2020

ABSTRACT: Marriage is one important part in the journey of human’s life. According to the Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1: Marriage is a physical-mental bond between a man and a woman, as a husband and a wife, aiming to create an eternal and happy family/household based on God Almighty. Marriage aims to create a happy and eternal family/household.Article 7 (1) of the Marriage Law stipulates and regulates the age limit for a marriage. A marriage is allowed when the man is at least 19 (nineteen) years old, and the woman is at least 16 (sixteen) years old. Next in the verse 2 is stated that in the event of deviating the verse 1, this article is able to request a dispensation from the Court or other Officials which is appointed by both the parents of the man and the woman. Therefore, a dispensation from the Court or other Officials, which is appointed by both the parents of the man and the woman, is required in order to hold a marriage if those minimum ages are not attained yet.Indeed, a dispensation is able to be justified based on the law aspect (a dispensation is required from the Court or other Officials, appointed by both the parents of the man and the woman, if those minimum ages are not attained yet). The submission of an application for the marriage dispensation to the Court is a legal step, chosen by the applicant in order to legalize their marriage. However, the space for dispensing various forms of child marriage is in fact a form of violation towards the children’s rights, as stated in the legal consideration of the Decree of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 22/PUU-XV/2017.Keyword: Marriage, Dispensation, Decree of Law ABSTRAK: Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan manusia. Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumahtangga yang bahagia dan kekal.Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan dan mengatur perihal batas umur untuk melangsungkan perkawinan ; Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan demikian apabila belum mencapai umur tersebut apabila hendak melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.Dari aspek hukum pemberian dispensasi memang dapat dibenarkan (apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita). Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan adalah langkah hukum yang dipilih oleh Pemohon untuk melegalkan perkawinan. Akan tetapi “ruang” pemberian dispensasi terhadap berbagai bentuk perkawinan anak sebetulnya juga merupakan salah satu bentuk “pelanggaran” terhadap hak-hak anak, sebagai mana dinayatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Dekresi Hukum