bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Faros, boyas y balizas: la transformación de las ayudas a la navegación en Colombia (1876-1930)
Authors: Corredor María Paula
Published: April 2023

Este artículo presenta los principales resultados de una investigación que analiza las transformaciones de las ayudas a la navegación en Colombia entre 1876 y 1930 y sus incidencias en aspectos económicos, sociales y culturales del país. A partir de documentos históricos y cartográficos se abordan cuatro tópicos: la relación entre los cambios económicos del siglo XIX y las transformaciones en la navegación, el interés de los empresarios en la construcción de balizas, la influencia del Gobierno colombiano en el establecimiento de faros y boyas, y la participación de grupos de personas diversos en el mantenimiento de estas debido al deterioro causado por factores naturales. Esta investigación aporta, así, al estudio de uno de los elementos del paisaje cultural marítimo: la señalización de las costas colombianas y su uso en la navegación.
Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
Authors: Salshabilla Fadhilla Neyma , Putrijanti Aju
Published: April 2023

AbstractThe determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for client or people who want to use notary service, base to determine the maximum honorarium accorded to economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Public Job but there is no base to determine the minimum honorarium of notary. This research used juridical empirical research as the method, the specification is descriptive-analytical. The urgency to determine the minimum honorarium of notary should be considered because there is no base to determine the minimum honorarium of a Notary Public in Law No. 2 of 2014 about Notary Public Job, as well as sanctions for violations of honorarium of a notary. Honorarium is expected to have a clear base in order to support the professionalism of notary public. The formulation of minimum basic honorarium that is ideal for notaries is to add formulations in Article 36 of Law No. 2 of 2014 to mention the determination of the minimum amount of honorarium determined by the organization of notary positions contained in the Notary Code of Ethics in accordance with their respective regions by also considering several factors.Keywords: notary: honorarium; formulationAbstrakPenentuan honorarium notaris merupakan faktor penting bagi pengenaan biaya untuk klien atau orang yang menggunakan jasa notaris, dasar menentukan maksimal honorarium notaris yang dibebankan pada klien diberikan sesuai dengan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetapi tidak ada dasar untuk menentukan minimal honorarium notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Urgensi untuk menentukan minimal honorarium notaris harus dipertimbangkan karena tidak adanya dasar untuk menentukan honorarium minimum notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, begitu juga dengan sanksi atas pelanggaran honorarium notaris. Honorarium diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk mendukung profesionalisme notaris. Formulasi honorarium minimal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang ideal bagi notaris adalah dengan menambahkan Formulasi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar juga menyebutkan penetapan besaran minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris tertuang di dalam Kode Etik Notaris sesuai dengan daerah masing-masing dengan juga mempertimbangkan beberapa faktor.Kata kunci: notaris; honorarium; formulasi
Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan
Authors: Jatmiko Burhan , Prananingtyas Paramita
Published: April 2023

AbstractThe rule of the beneficial owner are regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing. An international institution, Financial Action Task Force (FATF) has known about the beneficial owner. Although beneficial owner has been regulated by Indonesian legislation, practice of appointing beneficial owner is not yet fully implemented accordance by Indonesian legislation. This article is normative research with qualitative methods, which is an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two results, First, legal consequences of the enactment of the beneficial owner rules in Indonesia. Second, reporting process based on Indonesian legislation.Keywords: beneficial owner; corporation; companyAbstrakPengaturan mengenai beneficial owner diregulasikan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu lembaga internasional, yaitu Financial Action Task Force (FATF) juga sudah mengenal lama mengenai pemilik manfaat. Meskipun pengaturan pemilik manfaat sudah diundangkan dalam hukum positif Indonesia, namun, kenyataannya masih terdapat penunjukkan pemilik manfaat perseroan yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu menunjuk badan sebagai pemilik manfaat. Penelitian yang terdapat pada artikel ini yaitu penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, Akibat hukum atas dibukanya pemilik manfaat dalam suatu perseroan di Indonesia. Kedua, Proses pelaporan pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata kunci: pemilik manfaat; korporasi; perseroan
Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
Authors: Faaza Naufal Muhammad , Kelib Abdullah
Published: April 2023

AbstractAnalysis of positive law and Islamic law due to collateral that is the object of fiduciary security that occurs when the death occurs, discusses what the debtor and creditor obligations are. This type of juridical normative article looks at the rules, because this article conceptualizes law as what is written in the regulations in both positive law and Islamic law. The specification of this article is descriptive analytical. The type of data used in this article is secondary data. When the collateral is guaranteed, the agreement is canceled with the creditor and debtor, but not the insurance claim that was agreed upon beforehand so that the item is lost, the insurance company will replace the item. In Islamic law, people who hold goods must be responsible for the risk of damage or loss.Keywords: fiduciary guarantee; positive law; islamic lawAbstrakAnalisis hukum positif dan hukum Islam akibat barang agunan yang menjadi objek jaminan fidusia apabila terjadi kehilangan, membahas menganai apa kewajiban debitur dan kreditur. Jenis artikel yuridis normatif dengan melihat aturan-aturan, sebab artikel ini hendak memberi konsep sebuah hukum sebagai apa yang telah tertulis dan dijelaskan dalam peraturan baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Spesifikasi artikel ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Ketika hilangnya barang jaminan, maka perikatan hapus bersama kreditur dan debitur, namun tidak menghapus klaim asuransi yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga barang tersebut hilang, maka pihak asuransi akan mengganti barang tersebut. Dalam hukum Islam orang yang memegang barang harus bertanggung jawab atas terjadinya resiko rusak atau kehilangan.Kata kunci: jaminan fidusia; hukum positif; hukum islam
Urgensi Pengimplementasian Paten Intenasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia
Authors: Widyanti Kartika Ira , Santoso Budi
Published: April 2023

AbstractThis study discusses about the extent to which legal protection of the validity of PT Karta Indonesia Global's simple patent certificate based on the Supreme Court decision Number 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Juridical normative research methods with qualitative data analysis methods in order to review cases based on the regulations relating to Patents. The results showed that the implementation of patent protection for signs and advertising boxes on motorbikes has not been effective and the Supreme Court Decision No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 which contains the rejection of the plaintiff's petition is correct, because in the application of the law, the Central Jakarta District Court Decision No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The implementation of patents in Indonesia for simple patents should begin to apply Worldwide Global Patents so that the implementation of simple patent protection is more effective and there are no more similar disputes.Keywords: intelectual property rights; patent; legal protection; dispute resolutionAbstrakPenelitian ini membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik PT Karta Indonesia Global berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dalam rangka meninjau kasus berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor belum berjalan secara efektif dan Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi penolakan terhadap permohonan penggugat sudah tepat, karena dalam penerapan hukumnya telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Implementasi paten di Indonesia untuk paten sederhana sebaiknya mulai menerapkan Worldwide Global Patent agar pelaksanaan perlindungan paten sederhana lebih efektif dan tidak terjadi lagi sengketa yang serupa.Kata kunci: HaKI; paten; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa
Iktikad Baik dan Iktikad Tidak Baik dalam Gugatan Pembatalan Merek Melalui Pengadilan Niaga
Authors: Afifah Dewi Sarah , Santoso Budi
Published: April 2023

AbstractAn intellectual property dispute occurs because of a party that feels harmed under a circumstance. Disputes that often occur is the struggle of nbrand on businesses accompanied by the existence of bad faith from one of the parties. Businesses that register their brand first have the right to legal protection. The purpose of this study is to know and analyze the legal provisions that apply to the resolution of brand disputes in the event of the occurrence of registration of the same brand in the same class. The research method used by researchers is normative juridical. The result of the study is a legal provision on the settlement of brand disputes in the event that the registration of 2 (two) same brands in the same class is resolved by litigation is a settlement through a court institution stipulated in Law No. 20 of 2016 on “Brands and Geographical Indications” from Article 83 to Article 92. While non-litigation dispute resolution is an out-of-court dispute resolution, such as through alternative dispute resolution or arbitration stipulated in article 93 of Law No. 20 of 2016 on “Brands and Geographical Indications”.Keywords: dispute; brand; good faithAbstrakSengketa hak kekayaan intelektual terjadi karena adanya pihak yang merasa dirugikan dalam suatu keadaan. Sengketa yang sering terjadi adalah perebutan merek yang disertai dengan itikad yang tidak baik dari salah satu pihak pada pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku atas penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran merek yang sama dalam kelas yang sama. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran dua merek yang sama dan kelasnya juga sama dan penyelesaiannya dilakukan secara litigasi yakni lewat lembaga pengadilan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari Pasal 83 sampai dengan Pasal 92. Sementara itu untuk penyelesaian sengketa yang secara non litigasi yakni diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) yang diatur dalam pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Kata kunci: sengketa; merek; iktikad baik
Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya
Authors: Engracia Marchananda Diva , Santoso Budi
Published: April 2023

AbstractThrough the Regulation of the Central Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017, a notary is given a reasonable limit to make a deed, but even though it has been regulated, there are still notaries who make a deed outside the normal limits. From this background, the writer draws two problems, namely how to regulate the restrictions on the making of a notary deed and the legal consequences of the limitation of making a notarial deed. In this study, the author uses the normative type by focusing on literature review that uses primary legal materials, namely Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary and Regulation of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017. Through rule Number 1 of 2017 it is stated that notaries are limited to making ten deeds per day, then through the regulation on this limit, separate legal consequences arise, which can be in the form of sanctions. for the notary who violates, the sanctions imposed can range from a warning to more severe sanctions. Keywords: rules; limitations; notary deed; legal consequencesAbstrakMelalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, notaris di berikan batasan wajar untuk membuat sebuah akta, namun meski telah diatur masih ada notaris yang membuat akta diluar batas kewajaran. Dari latar belakang tersebut penulis menarik dua permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pembatasan pembuatan akta notaris serta akibat hukum pembatasan pembuatan akta notaris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Melalui aturan Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa notaris dibatasi untuk membuat sepuluh akta perhari, lalu melalui pengaturan tentang batasan ini, muncul akibat hukum tersendiri yaitu dapat berupa sanksi bagi sang notaris yang melanggar, sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat.Kata kunci: aturan; batasan; akta notaris; akibat hukum
Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien
Authors: Sitanggang Monika , Busro Achmad
Published: April 2023

AbstractNotary is a general official who is trusted by the State and the Community by delegated the main tasks and obligations in accordance with Lawi Numberi 2 of 2014 concerningi Amendmentsi to Law Numberi 30 of 2004 iconcerning Notary iPosition. Ini carryingi outi his position as a general official who provides services to the community, a notary does not rule out the possibility of doing a defense that can harm the client. This action must be accounted for by the Notary as a General Officer. The method of approach used in this study is normative juridic. Thei purposei of this writingi is to find outi and analyzei the accountability of the notary for its actions that harm the client. The results of this study are punishment for a Notary who made a negligence of the client. This punishment is in the form of criminal sanctions, civil and administrative, where a notary can be sued by clients who feel disadvantaged, and the category of punishment in accordance with the portion of violations. This study also produced a role of a Notary in providing legal services to the public in accordance with the code of ethics Notary.Keywords: notary; default; client.AbstrakNotaris merupakani pejabati umumi yangi dipercayai olehi Negara dan masyarakati dengan dilimpahkan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan UU Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi perubahan atasi Undang-Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang memberikan jasa kepada masyarakat, Notaris tidak menutup kemungkinan melakukan wanprestasi yang dapat merugikan klien. Tindakan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Metodei pendekatani yangi digunakan dalami penelitiani ini adalahi yuridisi normatif. Tujuani penulisan ini untuk mengetahuii dan menganalisisi pertanggungjawaban Notaris atas tindakannya yang merugikan klien. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman bagi seorang Notaris yang melakukan suatu kelalaian terhadap klien. Hukuman ini berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi, dimana seorang Notaris dapat digugat oleh klien yang merasa dirugikan, serta kategori pemberian hukuman sesuai dengan porsi pelanggarannya. Penelitian ini juga menghasilkan peran dari seorang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan kode etik Notaris.Kata kunci: notaris; wanprestasi; klien.
Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Bali
Authors: Ambarsari Maria Nadea , Busro Achmad
Published: April 2023

AbstractLegislation in field of land has in fact strictly regulated the rights to land that can be controlled by Foreign Citizens. Foreign Citizens can only have rights to certain land except property rights, but in practice many Foreign Citizens use the pattern of borrowing the name of Indonesian Citizens to control land in Bali. Therefore, the Notary/PPAT makes deeds to provide legal protection to Foreign Citizens in land ownership in Bali. The research method used is normative research. The results of this journal's discussion show the existence of forms of Notary/PPAT deeds in land ownership for Foreign Citizens in Bali. The forms of the deed include: The first form is deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian citizen, deed of debt recognition by using collateral, deed of lease, and deed granting the right of dependents. The second form is deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian Citizen, deed of debt recognition by using collateral and deed granting Liability Rights. The third form is a deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian citizen, declaration deed, lease deed, power to sell and manage and loan agreement deed. Keyword: possession; land; foreigner; act of notary/PPATAbstrakPeraturan perundang–undangan di bidang pertanahan sesungguhnya telah mengatur secara tegas hak–hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Warga Negara Asing. Warga Negara Asing hanya dapat mempunyai hak–hak atas tanah tertentu kecuali hak milik, namun dalam praktek banyak Warga Negara Asing menggunakan pola pinjam nama Warga Negara Indonesia untuk menguasai tanah di Bali. Oleh karena itu Notaris/PPAT membuatkan akta – akta untuk memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Asing dalam penguasaan tanah di Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan adanya bentuk – bentuk akta Notaris/PPAT dalam penguasaan tanah bagi Warga Negara Asing di Bali. Bentuk-bentuk akta tersebut antara lain : Bentuk pertama yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan, akta sewa menyewa, dan akta pemberian hak tanggungan. Bentuk kedua yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan dan akta pemberian Hak Tanggungan. Bentuk ketiga yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pernyataan, akta sewa menyewa , kuasa untuk menjual dan mengelola dan akta perjanjian pinjaman.Kata kunci: penguasaan; tanah; warga negara asing; akta notaris/PPAT
Perlindungan Hukum Pembeli terhadap Penjual yang Tidak Mengurus Balik Nama Sertipikat
Authors: Srihandayani Luisa , Badriyah Siti Malikhatun
Published: April 2023

AbstractEither land or apartment unit ownership is proven by a certificate in the name of the right holder. One frequent practical problem regarding this certificate is that many sellers do not take care of the certificate switchover into the buyer’s name. Even though the buyer has paid for the land or apartment unit. Therefore, this paper will further discuss the legal protection for buyers who have not received a certificate in their name from the perspective of civil law and its practice in several court decisions. The method used in this research is normative juridical. The results show that the legal protection provided by Indonesia Civil Code can be compensation and/or real executions, while the implementation in some judges' decisions varies, such as the judges can only ask the seller to fulfill his obligation, grant the buyer the right to carry out the real executions, and/or order the seller to compensate for the loss. Among the legal protection provided by Indonesia Civil Code, the real execution is the most needed protection for buyer because it allows buyers to switch the right holder in the certificate soon.Keywords: legal protection; buyer; certificate switchoverAbstrakHak penguasaan seseorang atas tanah ataupun satuan rumah susun sama-sama dibuktikan dengan sebuah sertipikat atas nama pemegang hak. Terkait sertipikat ini, kerap kali dijumpai problematika dalam praktik dimana pihak penjual tidak mengurus balik nama sertipikat meskipun pihak pembeli telah melunasi harga tanah atau satuan rumah susun. Hal ini mengakibatkan hak pihak pembeli atas tanah atau satuan rumah susun belum kuat. Oleh karena itu dalam artikel ini akan diurakan perlindungan hukum terhadap pembeli yang belum mendapatkan sertipikat atas namanya dilihat dari perspektif hukum perdata dan praktiknya dalam beberapa putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum menurut KUHPer bisa dalam bentuk ganti kerugian dan/atau eksekusi riil, sementara pada beberapa putusan hakim dapat dilihat keragaman perlindungan hukum di mana ada hakim yang hanya meminta penjual memenuhi prestasi, memberi hak pada pembeli melaksanakan eksekusi riil, dan/atau memerintahkan penjual mengganti kerugian. Dari bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada, maka yang paling dibutuhkan pembeli ialah eksekusi riil agar pembeli dapat segera menyelesaikan proses balik nama.Kata kunci: perlindungan hukum; pembeli; balik nama sertipikat
Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal
Authors: Darusman Alan , Handoko Widhi
Published: April 2023

AbstractThe Covid-19 pandemi period is a difficult time. One of the real impacts that our economy has become chaotic because many companies are facing the threat of bankruptcy due to the temporary inactivity of their businesses. The problems raised in this article how government policies deal with the threat of bankruptcy experienced by companies and what is the role of notaries in anticipating bankrupt companies in the new normal era. The writing of this article uses the normative juridical method, which is to examine the law from an internal perspective with the object of research being the applicable legal norms with secondary data collection techniques. The results of this article include: First, the government issued several policies that companies can implement to minimize the occurrence of bankruptcy such as tax relief, restructuring. Second, the role of Notary in preventing companies from going bankrupt in the new normal era is to provide input on restructuring by looking at the capabilities the debtor, the agreement that has been approved of the restructuring can be written down by the Notary in an Authentic Deed, especially the Deed of Relaas concerning the Restructuring of the Company usually stated in the Minutes of the GMS.Keywords: notary; anticipation; bankruptcy; new normalAbstrakMasa pandemi Covid-19 merupakan masa sulit dan berat yang harus dijalani dengan penuh perjuangan. Dampak nyata salah satunya perekonomian kita menjadi kacau balau karena banyak perusahaan-perusahaan mengalami ancaman kepailitan akibat tidak beroperasinya usaha mereka untuk sementara waktu. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani ancaman pailit yang dialami perusahaan di era new normal serta bagaimana peran notaris dalam mengantisipasi perusahaan pailit di era new normal. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian norma hukum yang berlaku dengan teknik pengumpulan dari data sekunder. Hasil dari artikel ini meliputi: Pertama, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk diterapkan oleh perusahaan agar meminimalisir terjadinya kepailitan seperti keringanan pembayaran pajak, restrukturisasi, dan lain sebagainya. Kedua, peran Notaris didalam mencegah perusahaan pailit di era new normal adalah dengan memberikan masukan mengenai restrukturisasi dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh debitor, kesepakatan yang telah disetujui didalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dituangkan Notaris ke dalam Akta Autentik khususnya Akta Relaas mengenai restrukturisasi perusahaan yang biasanya dituangkan di dalam Berita Acara RUPS.Kata kunci: notaris; antisipasi; pailit; new normal
Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris
Authors: Clarissa Novia Betsy , Badriyah Siti Malikhatun
Published: April 2023

AbstractThe development of the guarantee law brought tendencies to the guarantee institution. one of its products is a fiduciary guarantee which is quite appealing. With the online registration of fiduciary guarantees, it really has a one-of-a-kind mechanism from manual registration. This writing objectives to determine and examine the effectiveness of on-line registration of fiduciary guarantees by a Notary. The research technique used is normative juridical. This journal discusses the effectiveness of fiduciary guarantee registration which currently uses an internet system according with the law of the Minister of law and Human Rights wide variety 9 of 2013 regarding the Enforcement of digital Fiduciary assure Registration. The digital registration of fiduciary manner is finished through a notary reliable appointed by way of the financial institution or economic institution. but, there are nevertheless inhibiting elements within the online fiduciary registration system. The inhibiting factors are disturbances within the online machine, either on the overall legal administration internet site or non-Tax nation sales (PNBP) payments, incomplete records provided via the financial institution, and re-registration of fiduciary ensures. So these elements cause the net registration of fiduciary ensures to be ineffective.Keywords: effectiveness; fiduciary; online; notaryAbstrakPerkembangan aturan agunan membawa perkembangan pada forum jaminannya. Salah satu produknya merupakan agunan fidusia yang relatif diminati. Menggunakan diadakannya pendaftaran agunan fidusia secara online tentunya mempunyai mekanisme yang berbeda menggunakan registrasi secara manual. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivtas registrasi agunan fidusia secara online oleh Notaris. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif. Artikel jurnal ini membahas efektivitas registrasi agunan fidusia yang saat ini sudah menggunakan server elektronik dimana pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Tahapan registrasi fidusia melalui langkah elektronik dilakukan oleh notaris yang ditunjuk bank ataupun ditunjuk oleh lembaga pembiayaan. Namun, masih terdapat kendala pada langkah-langkah registrasi fidusia secara online. Faktor-faktor penghambat tadi ialah gangguan pada sistem online baik pada website administrasi hukum umum ataupun pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), data kurang lengkap diberikan oleh pihak bank, dan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia ulang, sehingga faktor-faktor tersebut menyebabkan pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem online tidak efektif.Kata kunci: efektivitas; fidusia; online; notaris
Analisis Peran Notaris Dalam Kredit Jual Beli Perumahan
Authors: Rini Ade Sulistiyo , Wisnaeni Fifiana
Published: April 2023

Abstract Notary work is very important because it is needed in almost every housing loan sale and purchase transaction from the beginning of preparation to completion. The research method used is the legal material used is the collection of a literature study. Then an in-depth analysis was carried out in order to be able to answer a number of problem formulations taken in this research. In housing sales and purchase loans, legal officials as legal consultants are obliged to notify or explain the causes and effects that occur in the event that there is an absolution provision in an agreement. Notaries are responsible for guaranteeing legal beliefs and at the same time being trusted that debates between parties bound in an agreement or agreement can be avoided. Based on the results of this study, it was found that in housing buying and selling loans, legal officials as legal consultants are obliged to notify or explain the causes and consequences that occur in the event that there is an absolution provision in an agreement. Notaries are responsible for guaranteeing legal beliefs and at the same time being trusted that debates between parties bound in an agreement or agreement can be avoided. Keywords: notary; sales; purchase; credit; housingAbstrak Pekerjaan Notaris sangat penting karena diperlukan dalam hampir setiap transaksi jual beli kredit perumahan dari awal persiapan hingga penyelesaian. Metode penelitian yang dilakukan ini bahan hukum yang dipakai ialah penghimpunan atas suatu studi kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam supaya bisa menjawab sejumlah rumusan masalah yang diambil pada penelitiannya ini. Dalam kredit jual beli perumahan, pejabat hukum sebagai konsultan hukum berkewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi dalam hal terdapat ketentuan absolusi dalam suatu perjanjian. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin keyakinan yang sah dan sekaligus dipercaya pula bahwa dapat dihindarkan perdebatan-perdebatan antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian atau perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan bahwa Dalam kredit jual beli perumahan, pejabat hukum sebagai konsultan hukum berkewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi dalam hal terdapat ketentuan absolusi dalam suatu perjanjian. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin keyakinan yang sah dan sekaligus dipercaya pula bahwa dapat dihindarkan perdebatan-perdebatan antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian atau perjanjian. diadakannya tanah diperuntukkan pada perumahan diperlukannya penanganan dengan skala nasional yang ada campur tangan pemerintahan pada pelaksanakan pengendalian serta pengelolaannya dengan dibarengan diterbitkannya perpu yang memberikan pengaturannya pada diadakannya perumahan serta pemukiman.Kata kunci: notaris; kredit; jual beli; perumahan
Analisis Tingkat Pelayanan Jalan di Koridor Jalan Jenderal Sudirman – Gunung Semeru Kota Samarinda
Authors: Mu'amanah Umul Baitul , Ghozali Achmad , Prasaningtyas Asri
Published: April 2023

Jalan Jenderal Sudirman – Gunung Semeru adalah jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan kawasan primer dan kawasan sekunder. Dimana Jalan Jenderal Sudirman adalah satu arah tanpa median (1-3/1), sedangkan untuk Jalan Gunung Semeru termasuk pada tipe jalan dua jalur dua arah tanpa median (2/2 UD). Peningkatan volume lalu lintas harus di imbangi dengan peningkatan tingkat pelayanan jalan. Hasil volume lalu lintas harian rata-rata yang didapatkan selama 2 hari pada tiap ruas jalan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Meningkatnya volume kendaraan pada koridor Jalan Jenderal Sudirman – Gunung Semeru berbanding terbalik dengan kinerja ruas jalan di Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Gunung Semeru yang mana didapatkan nilai LOS (level of services) yang semakin menurun mulai dari nilai 0,43 yang berarti B pada tahun 2003, menjadi 0,68 yang berarti C pada tahun 2014, hingga pada tahun 2018 memiliki nilai 1,55 yang berarti F. Sedangkan menurut RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034 jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya harus memiliki nilai LOS (level of services) C agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan analisis tingkat pelayanan jalan dengan menentukan kapasitas, derajat kejenuhan hingga tingkat pelayanan dari 6 ruas jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruas jalan 4,5, dan 6 memiliki nilai LOS diatas dari batas yang ditentukan yaitu E, F, dan F.
CANECA INTELIGENTE: AUTONOMIA E QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DA DOENÇA DE PARKINSON
Authors: Do Nascimento Paulo César Barbosa , Bentes Flavio Maldonado
Published: April 2023

O presente artigo propõe o desenvolvimento de um utensílio eletrônico que ajudará na alimentação com mais autonomia aos portadores da doença de Parkinson. A gradativa dificuldade dos movimentos corporais e o tremor nas extremidades distais do corpo, são características visíveis na maioria dos pacientes desse mal. (SVEINBJORNSDOTTIR, 2016). O simples ato de levar o copo à boca se torna extremamente difícil por conta dos tremores nas mãos.  O equipamento atuará na compensação do tremor da mão do paciente através de dispositivos eletrônicos e sensores, que deixará a caneca muito próxima da sua posição inicial (vertical), onde a alça acompanhará os movimentos da mão. Hoje no mercado existem vários equipamentos que utilizam essa tecnologia, estabilizadores de celular e estabilizadores câmeras são alguns dos equipamentos que podem ser citardos. Baseado nesses dados, o artigo visa dar aos portadores da doença de Parkinson uma melhor qualidade e vida através de mais autonomia nas suas atividades alimentares no seu dia a dia.
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E A DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS E PERSPECTIVAS
Authors: Fernandes José Luiz , Junior Luiz Affonso De Paula , Nóbrega Marcelo De Jesus Rodrigues da , Campos Luiz Claudio Rego
Published: April 2023

Por conta das medidas adotadas de isolamento social no ambiente escolar, docentes e discentes tiveram que se adaptar imediatamente a nova realidade. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo identificar os principais aspectos positivos e negativos e as perspectivas futuras envolvendo o Ensino Remoto Emergencial e a disciplina de Matemática. Para tal, empregou-se uma pesquisa em repositórios de busca acadêmicos (Scielo e Google Acadêmico) acerca da literatura relacionada ao tema em questão. Por meio da metodologia adotada, tornou-se possível concluir que as modificações no segmento educacional estimuladas pelas medidas de isolamento social, possibilitaram o contato mais próximo com novas maneiras de ensinar e aprender Matemática, tais como: vídeos, podcasts, jogos, entre outros. Essas formas mais lúdicas de ensino permitem romper com o receio/medo que muitos estudantes apresentam em relação a disciplina. Além disso, possibilitam a participação ativa e mobilização de conhecimentos por parte dos alunos. Por outro lado, o preparo dos planos de aula para o Ensino de Matemática no modelo remoto é bastante laborioso, tendo em vista a dificuldade de exemplificar algumas situações e a certa dificuldade de propor atividades para participação dos estudantes. Dessa maneira, sugere-se a adoção mista de momentos síncronos e assíncronos. Isso porque, possíveis dúvidas apresentadas pelos estudantes no material disponibilizado previamente pelo professor podem ser sanadas sem maiores problemas em encontros em tempo real, possibilitando assim um desenvolvimento do conhecimento discente nesse campo do saber.
GESTÃO ESCOLAR NA PANDEMIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Authors: Fernandes José Luiz , De Paula Junior Luiz Affonso , Nóbrega Marcelo De Jesus Rodrigues da , Campos Luiz Claudio Rego
Published: April 2023

Por conta da pandemia vivenciada, muitas foram as modificações e os impactos provocados nos mais variados setores. No âmbito educacional, houve a adoção do Ensino Remoto Emergencial. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar os principais aspectos e percepções acerca da gestão escolar em tempos de pandemia. Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa exploratória sobre o tema. Com base no estudo realizado, tornou-se possível verificar que as instituições de ensino brasileiras foram intensamente impactadas com as mudanças abruptas realizadas no período de pandemia. Dessa maneira, muitas foram as consequências negativas vivenciadas. Por conta da quantidade e extensão das consequências relatadas, externa-se a necessidade de medidas emergenciais que busquem minimizar os seus efeitos. Além disso, ressalta-se que não se pode esperar que as instituições de ensino realizem as ações necessárias de maneira solitária. Isso porque, a construção do conhecimento e da nossa sociedade ocorre de maneira conjunta, sendo imprescindível a colaboração de todos.
O RUÍDO GERADO POR TEMPLOS RELIGIOSOS E IMPACTO DE VIZINHANÇA CAUSADO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Authors: Strino Claudio Luiz Sttrino Luiz , Bezerra Marcelo Matos
Published: April 2023

A poluição sonora é um dos tipos de poluição mais presentes nos aglomerados urbanos, onde o ruído acima de padrões estabelecidos por instituições com a OMS torna-se capaz de gerar diversos efeitos nocivos aos indivíduos e sua manifestação ocorre tanto nas esferas física, psicológica e social, interferindo diretamente na comunicação estabelecida entre as pessoas e demais seres vivos em função da propagação as ondas de pressão sonora. A propagação desse tipo de poluição e incomodo também pode ser gerada nos templos religiosos, onde muitos não possuem proteção acústica adequada para a realização das suas atividades. O uso comum de microfones de alta capacidade para maior alcance sonoro e instrumentos musicais eletrônicos de alta intensidade como guitarras, violões elétricos, órgãos elétricos e bateria acoplados a de caixas acústicas de alta potência constitui-se nessa principal fonte sonora. Conforme os vizinhos reclamantes dessas instituições religiosas, o som elevado nos momentos de culto torna-se bastante inconveniente e perturba o sossego de todos. Segundo os moradores residentes ao entorno dos templos religiosos, o momento das celebrações é praticamente impossível realizar atividades simples como ver televisão, ouvir música, dormir, entre outras atividades. A necessidade de análise de impacto de vizinhança referente à produção do Ruído é extremamente importante para a concepção de um ambiente residencial hígido, independente do gerador do agente físico nocivo. O Estudo de Impacto de Vizinhança é uma ferramenta muito importante e capaz de analisar e informar previamente à gestão municipal quanto às repercussões da implantação de atividades impactantes privadas ou públicas, em áreas urbanas, a partir da ótica da harmonia entre os interesses particulares e o interesse da coletividade de modo a evitar desequilíbrios.
ANALISANDO A PROPOSTA DE ALOCAÇÃO DE DEPÓSITOS DA MAGAZINE LUIZA VIA P-MEDIANAS
Authors: Pinheiro Moniqui Marins , FERNANDES ANDRÉA SOUSA DA CUNHA
Published: April 2023

A empresa Magazine Luiza (Magalu) vem se reinventando continuamente desde 2009, passando de uma empresa com resultados ruins à “queridinha” da bolsa. Essa transformação ocorreu quando a empresa passou a utilizar as diversas estratégias da ciência de dados, como previsão de demanda, análise de itens frequentes, entre outros. Em 2016, a Magalu apresentou a ideia de reformular suas lojas físicas de modo que todas passassem a ser depósitos, para que fosse possível agilizar a entrega dos produtos adquiridos em sua plataforma de e-commerce. A proposta iniciada em 2016 ainda está sendo discutida agora em 2021, uma vez que também se fazia necessário a abertura de novas lojas físicas, dado que o contingente de lojas físicas abertas não atenderia, como deposito, de forma significativa o volume de vendas do e-commerce. Uma vez que o cenário atual mudou e novas lojas foram abertas, este trabalho visa analisar se seria realmente necessário adicionar depósitos a todas as lojas e, se não, qual seria o impacto de diferentes subconjuntos de lojas com deposito, em relação a redução das distâncias de entrega. Para fazer essa análise, foi utilizada uma representação geográfica do município do Rio de Janeiro, restringindo o escopo da pergunta de pesquisa, e um modelo de programação inteira para resolução problema da p-mediana. Os resultados levaram a análise de diversos cenários o que permitiu uma boa visão do impacto da proposta na cidade do Rio de Janeiro.
PESQUISA DE ESCUTA: USO DE ÔNIBUS ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
Authors: Rodrigues Eunice Horácio de Souza de Barros Teixeira , Dias Luiza Arouca , Miranda João Victor Da Conceição , Gonçalves Richele Cabral
Published: April 2023

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do COVID-19 e pelo severo impacto no transporte coletivo por ônibus. No entanto, mesmo com o avanço da vacinação e da retomada das atividades econômicas, a quantidade de passageiros continuava reduzida, mostrando a necessidade de se aprofundar na visão dos usuários do sistema. Portanto, foi realizado uma pesquisa qualitativa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em agosto de 2021, que teve como objetivo compreender a percepção dos dos usuários quanto ao uso do ônibus e a influência da pandemia. A partir desse processo de escuta observou-se que a pandemia trouxe novos desafios para o sistema de ônibus, mas também evidenciou problemas antigos que precisam de atenção
COMPLICAÇÕES E TRATAMENTO DE MORDEDURA HUMANA EM FACE: RELATO DE CASO
Authors: Costa Cintia Dias da , Soares Adriene Maria Rocha , Bezerra Kelly Tambasco , Barros Jackeline Nogueira de Paula
Published: April 2023

A violência e seu alto impacto psicossocial podem ser verificados mundialmente todos os dias, fazendo parte da experiência humana.Um exemplo dessas ações é a mordedura humana, com alta prevalência nas formas de violência e muito frequente em homicídios, crimes sexuais e casos de violência doméstica. As mordeduras humanas em lábio devem apresentar uma conduta inicial imprescindível com muita atenção e cuidados especiais, devido ao grau de contaminação e possível trauma psicológico envolvido. Com isso, o presente estudo objetiva realizar um relato de caso clínico de uma paciente, vítima de mordedura humana, após briga conjugal, atendida em um hospital público no Rio de Janeiro e avaliar os principais tratamentos e complicações, a fim de oferecer uma abordagem adequada e formular protocolos de atendimento mais eficazes. Após um exame clínico minucioso, observou-se presença de ferimento sem perda de substância, abrangendo cerca de ⅔ do lábio inferior, sem envolvimento de canto interno de boca e sem alteração intraoral. Diante disso, foi realizado, como forma de tratamento escolhido, a reanatomização da lesão sob anestesia local, com desbridamento e lavagem abundante da ferida, seguida de sutura por intenção primária, respeitando os planos teciduais.E com isso evitar complicações como infecção por tétano, fasceíte necrotizante, hiperplasia, transmissão do vírus HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, que poderiam vir acontecer.Deve-se realizar a profilaxia antimicrobiana, antissepsia, desbridamento e sutura subsequente, bem como a necessidade do autocuidado quanto a higiene, para que tais complicações sejam evitadas.
Ex Ante Review in Realizing the Constitutionality of Laws and Regulations in Indonesia
Authors: Wulandari Desy
Published: April 2023

This study aimed to describe the constitutional test models in France and in Indonesia and the prospect of application of the ex ante review in realizing the constitutionality of laws and regulations in Indonesia. The method used by the author is using a normative juridical approach of comparative law. The results showed that the ratio of the most influential position is on the object and the subject of testers. Indonesia's Constitutional Court is subject testers incorporated as a judicial body with the test object in the form of legislation that has been passed and enacted. Whereas in France the Constitutional Council is the subject of testers incorporated as a quasi-judicial body with the test object in the form of draft legislation which has not been enacted. prospects for application of the ex ante review with a name elaborates the basic models of constitutional previews should be considered for implementation in Indonesia, with two alternatives, namely the preview is done by the Constitutional Court or preview conducted by the Legislative Board. This concept is done by a process when a bill has been discussed is obliged to do a preview for the legislation and are non obliged organic law for the non-organic statute law. but the weakness that really stands out is that there is an overlap principle of checks and balances adopted by Indonesia when it is done by the Constitutional Court, and if done by the Legislative Body the authority or the task is still within the scope of the legislature so that they made possible many there is a discrepancy between the bill with Tests of the 1945 Constitution of the draft legislation before it was passed and enacted, consideration of alternative solutions to minimize the unconstitutionality of a law that has been in effect. To accommodate it necessary to do some changes to the 1945 Constitution and the Act governing the MPR, DPR, DPD and DPRD
Measuring the Impact of Implementing the Presidential Threshold in the 2019 Concurrent Elections
Authors: Diniyanto Ayon
Published: April 2023

The implementation of the 2019 Election and the stages of its implementation cannot be separated from various issues or polemics. Many polemics occur starting from the regulatory side, general implementation, up to technical matters. The birth of new regulations related to the Election was colored by a polemic of the presidential threshold. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as a single regulation at the law level in organizing Elections cannot be separated from controversy. Many people respond to the pros and cons. The pros and cons response is focused on several things, one of which is the presidential threshold. The polemic or pros and cons associated with the presidential threshold in the community actually contain big question marks. First, the big question is whether the presidential threshold contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is in accordance with the constitution? considering the law is a translation of the constitution. Second, is the presidential threshold set forth in Law Number 7 of 2019 in accordance with the wishes of the community or not detrimental to the community? considering the law is aimed at regulating the aspirations of the community.