bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Dzikir dan Doa: Pilar Keberhasilan dalam Meningkatkan Resiliensi
Authors: Misnaini Misnaini , Tohar Ahmaddin Ahmad , Khairi Zuriatul
Published: June 2024

Masalah dan kesulitan hidup seringkali dapat menyebabkan individu merasa dilema, trauma, dan tertekan, yang berpotensi menyebabkan kehancuran. Namun, kesuksesan dalam menghadapi tantangan hidup tidak hanya ditentukan oleh motivasi dan dukungan sosial semata, tetapi juga dipengaruhi oleh resiliensi. Resiliensi, sebagai kemampuan individu untuk mempertahankan keseimbangan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental individu.  Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan fokus pada literatur, data diperoleh dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Dzikir dan doa, sebagai praktik spiritual dalam Islam, telah terbukti mempengaruhi resiliensi individu. Dzikir membantu individu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, memberikan ketenangan batin, dan kekuatan spiritual. Doa, sebagai bentuk interaksi langsung dengan Allah, meningkatkan kepercayaan individu bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi cobaan hidup.
Tarbiyah Al-Qalb: Pengembangan Kontrol Diri Dalam Psikologi Islam
Authors: Irfani Fauriyatul , Tohar Ahmaddin Ahmad , Khairi Zuriatul
Published: June 2024

Artikel ini membahas bagaimana konsep Tarbiyah al-Qalb, atau pembinaan hati dalam Islam, dapat membantu dalam pengembangan kontrol diri. Tarbiyah al-Qalb adalah tentang memperbaiki hati kita agar lebih kuat dan terarah sesuai dengan ajaran agama. Kontrol diri sangat penting karena membantu kita mengelola emosi, keinginan, dan tindakan kita dengan bijaksana. Dalam konteks pendidikan Islam, konsep ini menjadi dasar untuk membentuk karakter yang baik dan moral yang kuat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsip psikologi pendidikan, artikel ini menunjukkan bagaimana integrasi antara Tarbiyah al-Qalb dan pengembangan kontrol diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Guru dan orang tua memegang peran penting dalam memberikan contoh dan bimbingan yang tepat untuk memperkuat pembinaan hati dan pengembangan kontrol diri pada anak-anak. Dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah untuk mendorong pembentukan individu yang lebih baik, memiliki karakter yang kokoh, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan.
Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV C pada Pembelajaran Matematika Melalui Media “PADI” (Papan Diagram) di SD N 242 Palembang
Authors: Lestari Yohana Eka , Maulina Deby Yusri , Yusuf Muhamad
Published: June 2024

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada peserta didik kelas IV C melalui media “Papan Diagram (PADI)”. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang di lakukan sebanyak 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV C sebanyak 28 orang. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Hasil belajar Ranah Kognitif yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu siklus 1 tuntas sebanyak 18 peserta didik (64,28%) dan siklus II tuntas sebanyak 23 peserta didik (82,14%) yang mengalami peningkatan sebesar 17,86%. Hasil Belajar Afektif Siklus 1 sebesar 67,85% dan siklus 2 sebesar 89,28% yang mengalami peningkatan sebanyak 21,43%. Hasil belajar ranah psikomotorik siklus 1 sebanyak 57,14%, dan pada siklus II sebanyak 82,14% yang mengalami peningkatan sebesar 25%.  Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penggunaan media  “Papan Diagaram (PADI)” dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada peserta didik kelas IV C di SD N 242 Palembang.
Analisis Kesesuaian Materi Buku Teks Kelas 10 SMA pada Kurikulum 2013
Authors: Purba Elisabeth , Sebayang Rizkita , Naibaho Clarasita , Tampubolon Fitri , Siburian Yenti , Peranginangin Yunita , Prasasti Tri Indah
Published: June 2024

Buku teks Bahasa Indonesia Kelas 10 Kurikulum 2013 memegang peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Analisis mendalam terhadap buku teks ini perlu dilakukan untuk memastikan kelayakan dan efektivitasnya. Penting untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses yang mudah dan memadai terhadap buku teks berkualitas, dengan dukungan yang kuat dari orang tua untuk mendorong penggunaan buku teks di rumah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan literasi yang memadai untuk dapat memahami dan memanfaatkan informasi yang terdapat dalam buku teks secara efektif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis, secara umum buku teks kelas 10 pada Kurikulum 2013 telah sesuai dengan tujuan dan arah kurikulum. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu Kesesuaian isi buku teks dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD): Isi buku teks telah memuat materi yang sesuai dengan KI dan KD yang tercantum dalam kurikulum. Kesesuaian penyajian materi dengan pendekatan saintifik: Buku teks telah menyajikan materi dengan menggunakan pendekatan saintifik, yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Kesesuaian bahasa dan keterbacaan: Bahasa yang digunakan dalam buku teks mudah dipahami oleh siswa kelas 10. Buku teks kelas 10 pada Kurikulum 2013 secara umum telah sesuai dengan tujuan dan arah kurikulum.
Model pembelajaran Together Learning dalam pendekatan Kooperatif dan Kolaboratif untuk membentuk Komunikasi Interpersonal
Authors: Apriyanti Rini
Published: June 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk komunikasi interpersonal melalui model pembelajaran together learning dengan pendekatan kooperatif dan kolaboratif di SMP Negeri 1 Purwakarta Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui hasil observasi dan wawancara dikelas VIII-F. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila melalui pendekatan kooperatif dan kolaboratif ternyata dapat memfasilitasi siswa dalam berdiskusi dan terlibat aktif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila sehingga komunikasi interpersonal siswa bisa meningkat dikelas VIII-F SMP Negeri 1 Purwakarta. Melalui model together Learning (TL) siswa memecahkan masalah sesuai topik yang disiapkan oleh guru dengan tujuan setiap peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan juga rasa percaya diri dalam proses diskusi sebagai proses membentuk komunikasi interpersonal dengan baik.
Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau Tahun 2010-2022
Authors: Siagian Yeremi , Hidayat Nasrullah , Gultom Grace Amelia M , Belcha Dwie , Sipahutar Jelita Novianan
Published: June 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana PDRB dan Jumlah penduduk berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau tahun 2010-2022. Komponen variabel bebas X1 adalah PDRB, dan variabel X2 adalah jumlah penduduk. untuk variabel terikat (Y) adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Populasi dan sampel penelitian didasarkan pada data BPS terkait PDRB dan jumlah siswa di Provinsi Riau tahun 2010 hingga 2022 yang diperoleh dari situs resmi www.bps.go.id. Metode yang digunakan disebut metode analisis linear berganda dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan software Eviews 12 beserta beberapa jurnal dan skripsi sebagai referensi. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukan PDRB dan Jumlah Penduduk mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel IPM
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 308/PID.B/2023/PN.Tjk)
Authors: Ramadhan Liuzpili Fhilo , Seregig I Ketut
Published: June 2024

Tindak pidana pengedaran uang palsu adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 15 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan ancaman pidananya maka putusan hakim dalam perkara ini terlalu ringan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedaran uang palsu, apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor. 308/Pid.B/2023/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedaran uang palsu sebagaimana putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk didasarkan pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam perkara ini, Pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan terdakwa, selain itu hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan dan teori pendekatan pengalaman sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara pengedaran uang palsu ini menurut penulis kurang memenuhi keadilan substantif karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu ancaman pidana penjara makmimum 15 Tahun sehingga dikhawatirkan kurang memberikan efek jera terhadap terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran adalah hendaknya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijadikan tuntutan dan yang akan dijatuhkan sebagai hukuman dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, mengingat tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu adalah tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat terutama para korban yang kebanyakan merupakan pedagang kecil.
Pertanggung Jawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl)
Authors: Aperiz Muhammad , Ramasari Risti Dwi
Published: June 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan menganalisis, memahami dasar pertimbangan hakim dalam membahas perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara. Terdapat 2 (dua) dalam penelitian ini yaitu Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan perkara perdata No 21/Pdt.G/2023/PN Mgl yang diteliti dalam penulisan ini merupakan suatu gugatan sengketa hak atas tanah yang dicabut dengan dasar pertimbangan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl bahwa Permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab, Permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan tertuang dalam beberapa hal yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT.
Pertanggungajwaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penggelapan Atas Barang pada PT Imy Food and Beverages (Studi Putusan Nomor: 22 /Pid.B/2023/PN Met)
Authors: Marshanda Annisa , Hapsari Recca Ayu
Published: June 2024

Salah satu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di masyarakat yakni dalam Putusan Nomor 22/Pib. B/2023/PN Met. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dan bagaimana bentuk pertanggungajwaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan atas barang pada PT Imy Food And Beverages dalam Putusan Nomor 22 /Pid.B/2023/PN Met. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan khasiat serta mutu disebabkan oleh faktor intenal maupun faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor Individu, faktor pendidikan dan faktor rendahnya pemahaman keagamaan. Sedangkan faktor eksternal yakni Faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana menjual obat-obatan farmasi kepada teman-temannya. Hakim dalam mempertimbangan putusannya melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Selain itu unsur-unsur pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwaan kepada Terdakwa telah penuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Peralihan Nama Atas Hak Milik Tanah Keuskupan Sufragan Tanjung Karang Yang Diatas Namakan Milik Pribadi (Studi Putusan Nomor: 54/pdt.g/2023/pn.tjk)
Authors: Adillah Muhammad Iqbal , Hakim Lukmanul
Published: June 2024

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Peralihan Nama Atas Hak Milik Tanah Keuskupan Sufragan Tanjung Karang yang Diatas Namakan Milik Pribadi Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum Yang Timbul Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Milik Atas Nama Kelompok Keuskupan Sufragan Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun sertifikat hak atas tanah yang diperoleh melalui proses peradilan dianggap sah, keberadaan bukti yang lebih kuat terhadap unsur kepemilikan tanah yang diajukan di kemudian hari dapat membuka kemungkinan pembatalan atau peninjauan kembali atas keabsahan atau kekuatan pembuktian kepemilikan tersebut.
Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Desa Kuala Gading
Authors: Roswanisa Roswanisa , Afrianda Rendi Tri
Published: June 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator yang digunakan ada Lima (5) Dimensi: Tangible, Reability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty. Tipe peniliti yang berlokasi di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu digunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti datang langsung ke kantor Desa Kuala Gading agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti dengan tipe penelitian survei deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat mengumpulkan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu bahwa pegawai sudah cukup baik dalam melayani masyarakat, hal itu dilihat dari respon positif masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik pada pemerintah desa kuala gading kecamatan batang cenaku kabupaten Indragiri hulu. Masukan dan saran peneliti dalam penelitian ini yaitu kepada jajaran staf kantor desa kuala gading untuk terus mempertahankan kinerjanya dalam melayani masyarakat.
Analisis Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia
Authors: Putri Aprillia Eka , Permata Setya Wanda Mega , Pebriyani Aulia , Ammalufi Anis
Published: June 2024

Artikel ini membahas tentang prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tentunya membutuhkan pendapatan negara yang cukup besar baik dari pajak maupun sumber lainnya agar dapat terus berkembang. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Keuangan Negara. Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah merupakan pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu aliran penerimaan negara yang memberikan kontribusi paling besar. Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan beli barang dan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah selisih lebih Pajak Masukan (PM) yang dibayar perusahaan diatas Pajak Keluaran (PK) yang terutang pada suatu Masa Pajak tertentu. Apabila jumlah Pajak Masukan yang dilaksanakan melebihi jumlah Pajak Keluaran yang terutang, maka perusahaan dapat meminta pengembalian kepada fiskus. Hal ini sering terjadi pada perusahaan dimana pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN (Pajak Masukan) oleh pengusaha melebihi jumlah penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN (Pajak Keluaran) dalam suatu masa pajak tertentu.
Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
Authors: Alam Iskandar Ali , Appriansyah Wahyu
Published: June 2024

Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik perusahaan yang berpengaruh pada pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kehidupan manusia tidak lepas dari berbagai kondisi lingkungan, terdapat hubungan yang erat antara lingkungan dan manusia. Dalam hal ini manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan di sekitarnya. Demikian halnya saat sedang melaksanakan pekerjaan, pegawai sebagai insan tak akan terlepas dari berbagai situasi yang ada di sekitar tempat kerja, yaitu lingkungan kerja. Saat berkerja pegawai dihadapkan dengan berbagai keadaan yang terdapat dalam lingkungan kerja yang beragam, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji t didapatkan hasil bahwa T hitung T tabel, nilai signifikan 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel Lingkungan Kerja (x1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji t didapatkan hasil bahwa T hitung T tabel, nilai signifikan 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel disiplin kerja (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai.
Analisis mengenai Kasus Sengketa Merek Antara Toyota Lexus dan Prolexus
Authors: Pratama Akmal Risqi Yudhianto , Lie Gunardi
Published: June 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui kronologi terkait kasus sengketa yang terjadi terhadap sebuah merek terkenal pada putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST yang dimana perusahaan atas nama Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha sebagai penggugat dan WELLY KARLAN sebagai yang digugat Welly Karlan merupakan pemilik perusahaan sepatu yang bertempat di sidoarjo dengan nama Prolexus Metode penelitian ini berfokus pada norma dan kaidah-kaidah yang ada pada putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. pada kasus sengketa ini PT.Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha merasa keberatan terhadap prolexus terkait penggunaan nama lexus yang dimana nama lexus identik dengan produk dari Toyota nama lexus sendiri dipakai oleh Perusahaan sepatu asal sidoarjo yang bernama ProLexus,Pihak dari Toyota mengambil cara penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Toyota menggugat Welly Karlan selaku pemilik dari perusahaan Prolexus ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun gugatan dari Toyota ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan kurangnya bukti bahwa Toyota pemegang hak atas nama Lexus.Toyota kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan tinjauan dari hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan apa yang tertera Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Perseteruan Legal: Unilever dan Hardwood Private Dalam Sengketa Bisnis Merk Pasta Gigi
Authors: Marva Clairina , Lie Gunardi
Published: June 2024

Perseleboran hukum antara Unilever dan Hardwood Private dalam sengketa bisnis merek pasta gigi menyoroti kompleksitas hukum bisnis di era globalisasi. Pada dasarnya, perseteruan ini bermula dari klaim Hardwood Private bahwa Unilever menggunakan praktik bisnis yang tidak adil dalam memasarkan produk pasta gigi yang serupa dengan produk mereka. Pertikaian ini mencakup sejumlah isu hukum yang melibatkan hak kekayaan intelektual, praktik bisnis yang adil, serta etika korporat. Unilever diduga menggunakan strategi pemasaran yang merugikan Hardwood Private dengan memanfaatkan citra merek yang sudah mapan dan infrastruktur distribusi yang kuat. Sementara itu, Hardwood Private menegaskan bahwa Unilever melanggar hak kekayaan intelektual mereka dengan meniru secara tidak sah produk pasta gigi yang mereka kembangkan. Dalam memahami sengketa ini, penting untuk melihat aspek hukum yang terlibat, termasuk peraturan mengenai merek dagang, paten, dan hak cipta. Selain itu, faktor-faktor ekonomi dan politik juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi perkembangan kasus ini, termasuk kekuatan pasar dan hubungan antara perusahaan dengan regulator pemerintah. Penyelesaian sengketa ini akan menjadi preseden penting dalam menentukan batas-batas praktik bisnis yang sah dan etis dalam lingkungan bisnis global yang semakin kompetitif. Hal ini juga akan membawa dampak signifikan terhadap reputasi kedua perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, sengketa antara Unilever dan Hardwood Private dalam bisnis merek pasta gigi menjadi titik fokus bagi studi mendalam tentang dinamika persaingan bisnis, hukum bisnis internasional, serta peran etika dalam praktik bisnis korporat. Kesimpulan dari sengketa ini akan membawa implikasi jangka panjang bagi industri pasta gigi dan juga industri lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam era globalisasi ini.
Analisis mengenai Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia
Authors: Fernando Wilson , Lie Gunardi
Published: June 2024

Kasus sengketa logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia merupakan perdebatan yang kompleks dalam ranah hukum merek dagang di Indonesia. Logo tersebut telah menjadi simbol ikonik bagi kota Jakarta, sementara Mall Grand Indonesia mengklaim hak atas penggunaannya sebagai bagian dari identitas merek mereka. Analisis mendalam atas kasus ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum merek dagang, perlindungan hukum terhadap simbol-simbol publik, dan pertimbangan etis dalam penggunaan simbol-simbol budaya. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan holistik tentang kasus sengketa ini, menggali aspek-aspek hukum, budaya, dan ekonomi yang terlibat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kasus sengketa logo Tugu Selamat Datang serta implikasinya terhadap perkembangan hukum merek dagang di Indonesia
Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah
Authors: Rafi Muhammad , Dikjaya Dikjaya
Published: June 2024

Pemerintahan daerah di Indonesia telah melihat perkembangan yang signifikan dalam bidang penerapan otonomi daerah. Dalam hal ini, desa memegang peranan penting sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dari perspektif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai aspek hak-hak sipil, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya. Proses penelitian ini meliputi tinjauan literatur, tinjauan literatur dan berbagai wawancara penting. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah bersifat kompleks, meliputi bidang pembangunan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Namun terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan daerah, seperti kendala sumber daya manusia dan keuangan, serta terbatasnya koordinasi pemerintah daerah/kota. Namun, terdapat juga peluang untuk memperkuat layanan masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas, kemitraan antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Kami berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kekuasaan pemerintah daerah dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.
Potensi Singgungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Authors: Rasji Rasji , Chandra Clarissa Mayella , Maharani Shavira Ardita
Published: June 2024

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia salah satunya meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda namun dalam menjalankan peran dan kewenangannya memiliki kesinambungan. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara yang bertugas mengadili perkara-perkara yang telah melewati proses pengadilan di tingkat yang lebih rendah dan memiliki keputusan final dalam penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa dan memastikan kesesuaian suatu peraturan atau tindakan pemerintah dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara tersebut. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dalam konteks bahwa kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan negara yang berwenang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi negara.
Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Tanah Datar
Authors: Putri Mega Tasya , Mashur Dadang
Published: June 2024

Meskipun kantong plastik memiliki manfaat praktis dalam membungkus dan mengangkut berbagai jenis barang, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia kian memprihatinkan. Kendati ringan dan ekonomis, plastik tidak terurai secara alami dan membutuhkan ratusan tahun untuk menguraikannya menjadi partikel-partikel kecil yang sering kali berakhir di ekosistem laut, tumpukan sampah, dan pada akhirnya, dalam rantai makanan manusia. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar. Tujuannya adalah untuk menganalisis kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantontong plastik dengan menggunakan teori George Edward III yang dilihat pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara optimal dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan petugas pelaksana, peran serta masyarakat yang tidak aktif dan pembiayaan yang sangat minim.
Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Authors: Silalahi Santi Melati , Sitorus Hannisa , Hasanah Ismi , Tobing Putri Yohana
Published: June 2024

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang maupun negara maju. Ketimpangan distribusi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata pada suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen yaitu jumlah penduduk yang bekerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependent-nya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari BPS dalam bentuk time series selama 10 tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ECM (Error Correction Model) dengan bantuan software Eviews-10. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, variabel penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan, sementara variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
Manajerial Pengolahan Lingkungan Hidup Wisata Agro di Jawa Timur
Authors: Kholifah Wilujeng Rastinur , Novembrianto Rizka
Published: June 2024

Dalam melaksanakan kegiatan Jawa Timur mempunyai berbagai macam tempat wisata yang juga memperhatikan kelestarian ekologi dan fungsi lingkungan serta berupaya mensukseskan program pembangunan nasional khususnya dibidang pariwisata dan memberikan dampak sosial ekonomi dan budaya yang positif bagi masyarakat yang berada di sekitar. Berdasarkan pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, Kegiatan yang telah melakukan usaha ataupun kegiatan sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Secara keseluruhan tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk verifikasi dan evaluasi terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan operasional wisata. Kegiatan operasional dari tempat wisata memberikan banyak dampak dalam segala bidang  seperti Sosial Ekonomi dan dampak lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah Identifikasi lingkungan hidup apa saja baik di lokasi kegiatan ataupun di lingkungan sekitar yang terkena dampak oleh adanya kegiatan wisata tersebut. Metode yang digunakan dalam tinjauan ini adalah metode kualitatif adalah metode yang fokus pada analisis suatu kondisi realita dengan menggunakan teknik Pengumpulan data dengan studi dokumentasi serta menganalisis dokumen dokumen terkait penelitian. Tinjauan ini sebagai sumber informasi dampak yang timbul akibat kegiatan tersebut serta metode pengolahan dan pemantauannya.
Pengaruh Kepadatan Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Sumatera Utara Tahun 2012-2022
Authors: Regina Elsa Novri , Febyanti Intan , Nasution Masyura , Hidayat Nasrullah , Gaol Rianto Irvandinata Lumban , Siregar Syaila Azzahraini
Published: June 2024

Jumlah orang bertambah dari hari ke hari. Generasi demi generasi lahir untuk mensukseskan generasi sebelumnya. Namun, kelahiran tersebut seringkali tidak direncanakan dengan baik dan menyebabkan kepadatan bayi. Kepadatan penduduk yang demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat jika tidak segera ditangani dan salah satunya adalah meningkatnya kasus kriminalitas. Tujuan dari karya ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kepadatan penduduk dan pengangguran yang secara teori dapat menimbulkan kejahatan. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data kepadatan penduduk, pengangguran dan kriminalitas di Sumatera Utara pada tahun 2012 hingga 2022. Data digunakan sebagai data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan penelitian ini diuji dengan model ECM. Pemerintah dan pihak berwenang diharapkan aktif melaksanakan keamanan dan ketertiban di daerah rawan kejahatan serta melaksanakan program pembangunan berkeadilan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan
Authors: Hong Carissa Patricia , Yulyana Devy , Rasji Rasji
Published: June 2024

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia menjadi salah satu penentu penting dalam  menilai kualitas demokrasi serta keadilan di negara ini. Kendati Indonesia memiliki landasan konstitusional yang  kokoh yang menjamin HAM, implementasinya masih terkendala oleh sejumlah tantangan yang kompleks. Penelitian  ini memiliki fokus utama untuk memahami secara mendalam bagaimana perlindungan HAM dijalankan dalam  kerangka hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang perlu diatasi untuk  meningkatkan efektivitasnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis  normatif. Melalui penggunaan bahan hukum dan tinjauan literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa walaupun  terdapat kerangka hukum yang kuat yang mendukung perlindungan HAM, masih terdapat tantangan signifikan  dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi budaya hukum yang lemah, ketidaksetaraan,  diskriminasi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa solusi  telah diusulkan. Di antaranya adalah peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang HAM,  reformasi hukum yang menyeluruh dan terencana, pemberantasan korupsi, penguatan sistem peradilan dengan  memastikan independensinya, dan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan umum dan HAM secara  harmonis. Diharapkan, dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, perlindungan HAM dalam sistem  hukum Indonesia dapat ditingkatkan secara substansial. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia  setiap individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga,  masyarakat dapat merasakan manfaat dari sebuah sistem hukum yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak  asasi manusia secara menyeluruh.
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia
Authors: Siburian Eka Saripa , Syafitri Meilany Dwi , Muliana Rizki Samora , Maipita Indra , Rinaldy Muammar
Published: June 2024

Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pada penelitian ini menggunakan populasi dan sambel sebanyak 34 provinsi dengan kurun waktu 5 tahun terakhir atau dari tahun 2019-2023.Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data panel dengan dibantu dengan eviews 12. Data panel adalah kombinasi dari data time series (runtut waktu) dan cross-section (individual).Nilai F hitung sebesar 8.709 lebih besar dari F tabel yaitu 3,30 dan nilai sig yaitu 0,436 lebih besar dari 0,05 ,maka Ha diterima dan Ho ditolak ,artinya variabel tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran. Pendidikan mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Pendidikan juga meningkatkan keterampilan pekerja dalam memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menurunkan tingkat pengangguran.
Pengaruh Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2022
Authors: Angkat Febryanti , Nainggolan Noubel Putra , Tanjung Ali Asdon , Lubis Putri Kemala Dewi
Published: June 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2008-2022. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode analisis kuadrat terkecil (Ordinary Least Square - OLS) serta data sekunder deret waktu dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja. Sementara itu, Variabel IPM menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja. Secara keseluruhan, UMR dan IPM bersama-sama berkontribusi sebesar 82% terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara.
Peran E-Commerce dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Kabupaten Kulon Progo
Authors: Johaningsih Manda Rahmani , Pronosokodewo Baniady Gennody
Published: June 2024

Era globalisasi kinerja UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sistem informasi akuntansi (SIA), e-commerce, dan pengendalian internal yang memberikan manfaat dalam perkembangan UMKM. Terlepas dari manfaatnya, terdapat beberapa permsalahan yang terjadi diantaranya; 1) pelaku UMKM kurang memahami dan memaksimalkan penggunaan SIA; 2) pelaku UMKM merasa sulit dalam melakukan pemasaran menggunakan e-commerce; 3) pelaku UMKM di Indoensia cenderung mengabaikan konsep dan praktik pengendalian iternal. Riset ini bertujuan memahami dampak SIA e-commerce, dan pengendalian internal pada kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Populasi dalam riset ini meliputi UMKM sektor kuliner, jasa, fashion, dan industri kreatif yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Penentuan sampel pada riset ini menggunakan purposive sampling menghasilkan 57 responden. Proses pengujian hipotesis menggunakan software Statistic Program for Social Science (SPSS) versi 22. Hasil riset  menunjukkan bahwa SIA tidak mempengaruhi UMKM Kabupaten Kulon Progo, sedangkan e-commerce dan pengendalian internal memiliki pengaruh pada kinerja UMKM Kabupaten Kulon Progo.
Analisis Terhadap Penutupan Tiktok Shop di Indonesia
Authors: Halim Leonardo , Lie Gunardi
Published: June 2024

Indonesia itu sendiri merupakan negara yang masih dikategorikan sebagai negara yang masih berkembang sehingga secara pendidikan dan teknologi masih belum begitu maksimal seperti negara-negara yang sudah maju. Indonesia masih melakukan inovasi dalam segala bidang terutama dalam bidang hukum. Tentunya di Indonesia tetap ada masalah-masalah terutama dalam perekonomian yang masih belum begitu maju dibandingkan negara-negara yang lain. Disini peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus ditutupnya tiktok shop di Indonesia dengan menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penegakan hukum terhadap tiktok shop dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan tiktok shop ini sangatlah membantu UMKM di Indonesia agar lebih maju lagi. Tiktok shop ditutup dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Maka karena itu tiktok ditutup dikarenakan tiktok shop merupakan sosial media yang dilarang untuk melakukan sebuah transaksi melainkan hanya diperizinkan untuk mempromosikan barang-barang. Sehingga tiktok melakukan sebuah kolaborasi dengan tokopedia untuk membuka kembali tiktok shop di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia itu akan lebih maju dengan perdagangan yang lebih maju.
Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara
Authors: Nuraisyah Rabiatul Aeprilia , Susanti Emilia , Puteri Fadila Aulia , Pratama Della Marsya , Setiawati Elis , Pratama Raka Ilham Sapta
Published: June 2024

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki esensi pemilihan umum yang berkualitas dengan fokus pada pemahaman hak pilih dan hak dipilih sebagai warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, yang melibatkan analisis mendalam terhadap literatur, teori, dan data empiris terkait pemilihan umum dan partisipasi politik. Melalui pendekatan ini, menguraikan konsep dan prinsip dasar demokrasi representatif, menjelaskan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Diskusi dalam artikel ini mencakup pemahaman tentang hak pilih sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan tata kelola demokratis. Selain itu, artikel juga mengeksplorasi hak dipilih sebagai aspek kunci dalam proses pemilihan, memperjelas tanggung jawab dan kualifikasi yang diperlukan bagi calon pemimpin. Melalui analisis literatur yang komprehensif, artikel ini menyoroti tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum, termasuk upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mendorong representasi yang inklusif, dan memperkuat integritas proses demokratis secara keseluruhan.
Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada PEMILU 2024 dan Tantangan Kedepannya ( Studi kasus Desa Tegalsari Mandala II, Kota Medan, Sumatera Utara)
Authors: Nainggolan Gaby Agustina , Marpaung Riska , Mahulae Tri Santa Lasmarito , Ivanna Julia
Published: June 2024

Pemilih pemula memiliki peran penting dalam proses Pemilu, karena mereka akan menjadi generasi masa depan yang akan mempengaruhi arah politik dan sosial bangsa. Mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada proses demokrasi dan memastikan keberlangsungan sistem demokrasi. Namun, masih banyak pemilih pemula yang tidak memahami pentingnya Pemilu dan demokrasi, serta tidak memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan. Metode penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan melalui pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. . Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, namun berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam hal lain menyatakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujuan teorinya.Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan mereka. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi pendidikan politik yang lebih intensif dan luas. Sosialisasi ini dapat membantu pemilih pemula memahami pentingnya Pemilu dan demokrasi, serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menentukan pilihan. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Pemilu 2024 akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi bangsa ini. Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Indonesia telah menunjukkan penurunan, yang dapat berdampak pada kualitas demokrasi. Oleh karena itu, optimalisasi peran pemilih pemula dalam Pemilu 2024 menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempertahankan kualitas demokrasi.
Pembetukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Perusahaan Perbankan pada Indeks IDX30 di BEI Periode 2020
Authors: Suryani Suryani , Pratiwi Aguspita , Hendra K Joni
Published: June 2024

Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui Perusahaan perbankan yang termasuk dalam pembentukan portofolio optimal serta proporsi/pemodalan dari dana perusahaan masing-masing pembentuk portofolio optimal dengan digunakannya model indeks tunggal. adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis dari penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dari penelitian yang dilakukkan yaitu perusahaan yang termasuk di indeks IDX-30 serta terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode Januari – Desember 2020 dan kriteria yang memnuhi untuk dijadikan sampel sebanyak 5 perusahaan. teknik dalam melakukan analisis data dengan Menghitung return dan juga expected return pada saham itu masing-masing, Dalam Penghitungan return pasar (RM) dan expected return pasar (E(RM), perhitungan koefisien beta serta alpha pada setiap saham, dan Menentukan return bebas risiko (RBR). dari hasil penelitian yang telah dilakukkan Terdapat 2 perusahaan memiliki nilai yang negatif yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tidak masuk pada kriteria sampel. dan ada 3 perusahaan Tidak optima dalam membentuk portofolio yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Central Indonesia Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Resiko Suku Bunga/Imbal Bagi Hasil
Authors: Efiza Herziani Fera , Fitri Rahmahwati , Rahmatullah Ridho , Anggraini Supiya , Hendra Joni
Published: June 2024

Penelitian ini menginvestigasi resiko suku bunga dan imbal hasil dalam konteks keuangan. Melalui analisis statistik dan model prediktif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi suku bunga dan imbal hasil, serta dampaknya terhadap portofolio investasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para investor dan manajer portofolio dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan hasil investasi mereka. Bank syariah menghadapi risiko kompleks dalam mengelola pembiayaan bagi nasabahnya. Risiko tersebut meliputi risiko imbal hasil dan risiko suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan bank. Kontrak mudharabah dan murabahah merupakan dua kontrak utama dalam bank syariah yang terkait dengan risiko suku bunga dan imbal hasil. Meskipun risiko ini dapat dikelola dengan baik melalui manajemen risiko yang efektif, penting untuk memahami perbedaan dan implikasi dari kedua risiko ini dalam konteks bank Syariah.
Stille Geburt: Wie das Gesundheitspersonal die Kommunikation mit Eltern totgeborener Kinder erlebt
Authors: Schröder Rebecca
Published: July 2024

It is imperative that healthcare staff are able to communicate effectively and empathetically. Research has demonstrated that the manner in which the death of a child is conveyed can have a significant impact on the mental health of the parents. However, there is a pressing need for further investigation into the communication experiences of the accompanying staff. Rebecca Schröder employs a systematic literature review to examine how healthcare professionals experience (non)verbal communication with parents of stillborn children. She then presents the findings from the parents' perspective. The findings of this study provide a foundation for further research, as well as for the development of training and educational programs that are urgently needed.