bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA SIJUNJUNG)
Authors: Putra Lukman Firnando , Fitri Alchonity Harika
Published: June 2023

Sistem pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam pembinaannarapidana, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan ini mempunyai peranan penting dalam pembinaan narapidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, karena narapidana tersebutmempunyai berbagai permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian berupa bantuan agar mereka memperoleh motivasi hidup ke depan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tidak menjadi seorang residif. Tujuan dari penelitian ini  untuk mengetahui sistem pembinaan, kendala-kendala serta upaya yangdilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam pembinaan narapidana.Penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 2 orang pejabat atau pegawai di instansi, serta berupa  statistic criminal yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung dan dokumen-dokumen.

Hasil analisis data adalah upaya penanggulangan permasalahan yang timbul dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung:Over capacity, pemerintah telah memberikan remisi yang secara lansung hal ini dapat mengurangi kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Anggaran, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan dana yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembinaan narapidana, SDM, pemerintah seharusnya melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, seperti universitas yang memiliki pembalajaran agama yang baik.

Kata Kunci: sistem pembinaan, narapidana, klas IIB.
REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA
Authors: Choirunnisa Dyva , Tajuddin Mulyadi Alrianto , Alputila Marlyn Jane
Published: June 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan serta mengetahui faktor penghambat rekonstruksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa kedudukan rekonstruksi mengacu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian faktor penghambat yang terjadi yaitu terdapat penyebab internal dan eksternal dimana dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar yang mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan.
Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat
Authors: Chrisjanto Edy
Published: June 2023

Polemic patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat Potensi kejahatan dapat muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Tindakan masa lalunya  Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluargannya, hal inilah yang seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan serta negara berperan dalam  menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan pribadi yang dilakukan oleh negara dan merupakan jaminan terhadap perlindungan hak suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap Tindakan penilai orang belum diatur sehingga hal ini tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu sendiri kepada pihak yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi.
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018
Authors: Kadir Abdul , Bariun La Ode , Siregar Winner Agustinus
Published: June 2023

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi perubahan karena sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya administratif. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai praktek batasan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terkait tenggang waktu Upaya Administratif dihubungkan dengan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak dapat membatasi pendaftaran gugatan hanya karena tenggang waktu upaya administatif telah lewat waktu dan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai tenggang waktu upaya administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka diperlukan aturan hukum yang lebih komprehensif berupa Undang-Undang agar dalam penerapan hukum mengenai tenggang waktu upaya administratif dan Tenggang waktu Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sesuai tujuan negara hukum.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS BULLYING DI BLITAR (STUDI PUTUSAN NO : 449/ PID.SUS / 2012 / PN.BLT.)
Authors: Rahmadhani Ahmedhio , Pratiwi Cekli Setya
Published: June 2023

Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak berkembang cukup pesat. Bullying adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menyudutkan orang lain dengan nada merendahkan, mengolok-olok hingga kekerasan fisik. Proses peradilan terhadap anak seringkali menimbulkan stigmatisasi dan dampak yang merugikan bagi anak, salah satu kelemahannya adalah peraturan perundang-undangan tidak menghalangi anak memasuki peradilan formal sejak dini. Tindak pidana bullying telah banyak menimbulkan kerugian dan keresahan, seperti kasus yang terjadi di Blitar yang berawal dari dua orang anak yang melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri (kajian putusan no: 449/ pid.sus/2012/pn. blt.). Perkara berakhir dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, padahal UUSPPA telah mengatur bahwa perlindungan harus diberikan kepada anak, termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu dengan menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku dalam mengatur restorative justice dan pelaksanaannya di Kota Blitar serta pertimbangan hakim dalam memutuskan peraturan pidana no. 449/Pidsus/2012/PN.Blt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restoratice justice di Blitar belum terlaksana secara maksimal karena faktor hukum itu sendiri dan budaya masyarakat di daerah tersebut. Salah satu contoh penerapan restorative justice yang belum optimal adalah Putusan Nomor 499/Pidsus/2012/PN.Blt karena hakim menjatuhkan putusan pidana meskipun penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir terhadap anak di depan hukum. Namun dengan begitu, Pengadilan Negeri Blitar telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif di Blitar, salah satunya adalah dengan memberikan sosialiasi dan pengenalan kepada masyarakat.
PERAN DAN LANGKAH MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA
Authors: Ulum Andi Nurul , Yunus Muhammad , Irwansyah Irwansyah
Published: June 2023

Permasalahan perubahan iklim yang dirasakan oleh semua negara termasuk Indonesia menjadi salah satu isu lingkungan yang dapat mengancam kehidupan. Peratifikasian Perjanjian Paris menjadi undang-undang menunjukkan bukti komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim. Penelitian ini akan membahas peran dan langkah yang dilakukan Indonesia khususnya pada mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dari permasalahan tersubut ditarik kesimpulan bahwa peran dan langkah kebijakan hukum dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia merupakan hasil transformasi nilai dari perjanjian internasional ke tataran lokal.
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Dalam Rangka Pelestarian Hutan Mangrove
Authors: Ferdian Arif , SM Syamjaya , Darmawati Darmawati
Published: June 2023

Luas hutan mangrove Luwu Utara yakni 16.000 Ha. Dengan panjang garis pantai 53 Km. Namun, 24%ekosistem mangrove-nya dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut tersebar di beberapa titik. Salah satutitik yang mengkhawatirkan adalah kawasan garis pantai Desa Pao dan Desa Pengkajoan. Kerusakandisebabkan konversi lahan hutan mangrove diperuntukan sebagai lahan tambak ikan bandeng dan udang,beralih fungsi menjadi lahan pertanian khususnya pertanian jeruk, kawasan pemukiman dan lahanperkebunan Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pemberdayaan masyarakat melalui konsep modalsosial untuk melestarikan hutan mangrove. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif denganpendekatan kualitatif. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan Dokumentsi.Aktivitas dalam analisis terdiri dari kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display),serta penarikan kesimpulan dan verivikasi (conclusion drawing/verification). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial dalam pelestarian mangrove sudahberjalan hal ini disebabkan kelompok mampu menggerakan anggotanya dalam melestariakan hutanmangrove dengan hanya bermodalkan saling kepercayaan satu sama lain dengan menkedepankan tujuankelompok. Selain itu yang menjadikan kelompok berdaya karena kerjasama dengan pihak pemerintahdaerah maupun perguruan tinggi yang ada di Luwu Raya. Peningkatan kemampuan kelompok jugadisebabkan pelatihan dan pendampngan dari perguruan tinggi khususnya mengenai dampak dariperubahn lahan hutan mangrove.
Manajemen Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan
Authors: Fadhilah Nafisah Ikbar , Rifai Maulana , Marsingga Prilla
Published: June 2023

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang pada setiap saat yang terjaminmutunya, bergizi, aman dari zat-zat berbahaya dan merata serta terjangkau oleh semua orang. Untuk itu,program penganekaragaman pangan diterapkan di salah satu Kelompok Wanita Tani (KWT) di Karawangyaitu KWT Asih Munggaran, karena KWT ini merupakan kelompok tani yang paling aktif di Karawang.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen strategi pemerintah dalam peningkatanketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dengan menerapkanpekarangan pangan lestari (P2L) pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Asih Munggaran. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang berupayamenggambarkan suatu fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata, dokumen tertulis, maupun gambar. Teknik pengumpulan data yangdigunakan yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan (wawancara, observasi dan dokumentasi).Peneliti menemukan, dengan adanya strategi penganekaragaman konsumsi pangan di KabupatenKarawang telah membentuk suatu pencapaian pola pangan yang beragam di masyarakat sertamenumbuhkan semangat kreatifitas para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Asih Munggaran darihasil pemanfaatan pekarangan pangan lestari sehingga dapat membantu memenuhi pendapatan rumahtangga/rumah tangga tani. Namun pemanfaatan pekarangan masih didominasi oleh lahanperkebunan/pertanian dan belum dimaksimalkan untuk peternakan.
Evaluasi Ketercapaian Fungsi Pasar Rakyat Waiwerang Pasca Revitalisasi
Authors: Lamawuran Yosef Dionisius , Nyong Frans
Published: June 2023

Pasca revitalisasi fisik pada tahun 2018, pasar rakyat Waiwerang belum difungsikan secara optimal sesuaiamanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan menggunakan modelevaluasi CIPP (contex, input, process, product), penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaianprogram dengan kebutuhan pelaku usaha, kelayakan sumber daya pelaksana program, pemanfaatanpelaksanaan program berdasarkan rencana dan untuk menilai capaian tujuan program dan perubahan dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa output program revitalisasi tidak relevan dengan kebutuhan dari pelaku usaha daniklim lingkungan setempat. Minimnya partisipasi dari pedagang menjadi faktor penyebab perencanaanprogram dilakukan tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat. Pelaksanaan program belumdidukung dengan kualitas dan kapabilitas yang handal dari organisasi pengelola. Ini dikarenakaninterprestasi parsial terhadap tujuan program sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 7 tahun 2014dan Permendag nomor 2 tahun 2019. Sarana dan prasarana dagang belum dimafaatkan sesuai rencanadalam mendukung ketercapaian fungsi pasar. Jumlah unit, luas ukuran dan sirkulasi udara menjadi faktorpenyebab. Perubahan pada tampilan fisik pasar telah tercapai. Namun ketersediaan modal usaha danpeningkatan stabilitas produksi melalui koperasi belum digalangkan. Peran aspek modalsosial/institusional bagi kelestarian ekosistem dan lingkungan pasar masih diabaikan oleh pihakpengelola.
Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Authors: Najib Ainun , Mursyidah Lailul
Published: June 2023

Micro Business Actors (UM) are one of the pillars of the national economy. The Office of Cooperatives and Micro Enterprises has an important role in promoting micro enterprises. The role of the cooperative and micro business services is expected to create welfare and prosperity for micro business actors. The purpose of this study was to determine the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in empowering micro enterprises in Sidoarjo Regency. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach through interviews, observation and documentation and uses secondary data sourced from journals and books. The research location is at the Department of Cooperatives and Micro Enterprises (UM) Sidoarjo Regency. Based on the results of research on the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in empowering business actors as follows: 1) Facility Role; including the provision of Support, utilization of resources, and communication. 2) Educational Role; provide information related to punctured potency, and training. 3) Representative Role; includes cooperation in fostering and developing potential, opening networks with other parties, and obtaining venture capital. 4) Technical Roles; includes skills, management, and the ability to control finances.
STRATEGI COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI PADI DI KAMPUNG KUPRIK, DISTRIK SEMANGGA, KABUPATEN MERAUKE
Authors: Oja Hubertus , Tambajong Hesty
Published: June 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Setelah itu data-data yang diperoleh dianalisis untuk dideskripsikan guna menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian bahwa community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik belum maksimal dilakukan. Hal ini terlihat dari pengembangan kapasitas masyarakat petani padi melalui program sekolah lapangan, namun kegiatan sekolah lapangan ini sifatnya tidak berkelanjutan dan belum ada komitmen pemerintah dalam menjalakan suatu program. Pengorganisasian kegiatan komunitas masyarakat tani sudah dibentuk dalam kelompok usaha tani, namun kelompok tersebut tidak difungsikan secara baik karena masyarakat tani lebih bekerja secara individu. Pengembangan jaringan kerja di antara sesama anggota kelompok belum maksimal dilakukan. Aspek komunikasi dan informasi dalam pengembangan masyarakat petani padi ada hubungan timbal balik dalam mengkomunikasikan segala informasi yang terkait dengan pengembangan masyarakat petani padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi community development pada masyarakat petani padi di Kmapung Kuprik, Distrik Semangga antara lain Collective Commitments semua pihak baik dari kelompok usaha tani, Pemerintahan Kampung, petugas PPL, dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Kepemimpinan yang kondusif yang mampu menempatkan diri dalam setiap situasi dalam memecahkan masalah serta menciptakan suasan organisasi yang lebih kondusif dalam upaya pencapain tujuan organisasi. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural yang mendukung pengembangan kapasitas. Kata Kunci : Community Development; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Padi
HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Irwan Muhammad , Soewondo Slamet Sampurno , Jotam Kalalo Julianto Jover
Published: June 2023

This study aims to determine progressive law enforcement in an effort to eradicate corruption in Indonesia and the application of progressive law in the context of combating corruption in Indonesia. The type of research used, namely normative legal research. Data is obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that (1) progressive law enforcement in the effort to eradicate corruption acts lies in the activities of aligning the values contained in the community then realizing those values into reality, where in its application is influenced by several factors including legal substance, structure law, legal culture, professionalism, and leadership. (2) A criminal act of corruption is a criminal act which is categorized as an extraordinary crime due to the impact of a very wide corruption, which is concerning the welfare of the people. KPK as a law enforcer must also be able to carry out more progressive and massive prevention and repression efforts so that it can minimize or even eradicate the nation's problems completely. In this case too, the KPK does not work alone, it also requires an active role of the community in carrying out preventive efforts for the realization of an anti-corruption community. Keywords: Law, Corruption, Progressive, Criminal.
KEWENANGAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERSELISIHAN SENGKETA ADAT DI KAMPUNG TOMER, KABUPATEN MERAUKE
Authors: Febby Thimon , Wijaya Nasri
Published: June 2023

The purpose of this research is to find out how far the laws and regulations govern the authority of indigenous peoples in resolving customary disputes. The research method used in this study is Sociolegal. This research is a study that looks at law through a combination of normative analysis (legal norms, juridical) and non-legal science approaches. Socio-legal nature is prescriptive Giving solutions to legal problems by combining normative analysis and non-legal approaches / social aspects. The authority between the Marind Imbuti Indigenous Peoples Institution and the Marind Indigenous Peoples Institution Community of Kanum Tomer is the Marind Imbuti Indigenous Peoples Institution having the authority to carry out customary justice for each tribe / community in the disputed indigenous community while the customary community does not have the authority to conduct customary hearings for each member of the tribe disputes but all customary justice mechanisms carried out by the Marind Imbuti Community Institution and the Marind Kanum Indigenous Community as regulated in Article 10 of Perdasus Number 20 of 2008 cannot yet be legally accounted for because they are not in accordance with the instructions of article 10 paragraph (2) of Perdasus Number 20 Year 2008. Keywords: Indigenous Peoples Institutions, Indigenous Disputes
EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE ECONOMIC BUSINESS PROGRAMS (UEP) BY THE SOCIAL SERVICE IN AN EFFORT TO PROSPER THE POOR IN THE VILLAGE OF MERAUKE REGENCY
Authors: Syahruddin Syahruddin , Pramudya Wifin
Published: June 2023

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of productive economic business programs (UEP) by the social service in an effort to prosper the poor in the village of Merauke regency. Data analysis uses qualitative methods and data analysis using three stages, namely data reduction, data presentation and conclusions. From the results of this study, researchers found that the economic business program by the social service in an effort to prosper the poor in the Merauke regency campungsota has not been effective because the trainings related to the program were not provided comprehensively to people who received productive economic business programs. As for other factors so that the program does not become effective because of the wrong lifestyle of people in the village of Sota, such as waking up on the side of the day and lazy lives. These constraints are due to the lack of awareness of the community in carrying out a program of peroductive economic business. Keywords: Effectiveness, Prosperity, Poo
Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan
Authors: Apriadi Apriadi , Cahyono Tomy Dwi
Published: June 2023

Violence against children is a national issue that is a common concern, so that the child of the victim will have to be protected by both the state and the community. This is because the child is a successor generation in both a family and a society and a nation, so it is necessary protection and coaching in the child in ensuring the development of his mental and physical and social. The purpose of this research is to know the problems and efforts in the protection of children victims of violent acts in Sumbawa district. The method used to achieve the objectives is to use a descriptive research type that describes the problem of child violence as well as protection efforts by Sumbawa District governments against victims of violent acts, and research This uses a qualitative approach. The data collection techniques consist of primary data obtained through field observation and in-depth interviews. Meanwhile, secondary data is obtained through the reviews literature of previous studies and other literature and legislation. The results of this research show that the protection of child victims of violent acts in Sumbawa district has not walked the maximum, some of the obstacles are maintenance of child protection has not been a priority program of local governments, yet The availability of safe houses and human Resources Limited in the agencies that provide services and assistance for victims.
Kualitas Pelayanan Program Prioritas Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Authors: Yusuf Andi Patta , Maturan Albertus Yosep , Saragih Dapot Pardamean
Published: June 2023

The certificate service process has problems.The research objectives explain how the quality of publicservice.Qualitative research methods.Primary and secondary data sources.Data collectiontechniques; Observations, interviews, documentation and poll questions.Data analysis techniques;Reduction, presentation, verification or conclusion.Research results, First Process-Related quality ofpublic service shows good process effort but not maximally due to the interconnectedness of theprocess are still many problems that arise as a complex problem, Both Outcomes-Relatedimplementation PTSL applied based on the service system No.1 the year 2010 about standards ofservice and land arrangement by human resources of each task and responsibility for the workload,some of the SDM has a knowledge directly proportional to his education, such as educated SD,SMA/SMK, D1, D3, D4, and S1.Some SDM conditions have not demonstrated professionalism in whichthere are problems of the, Third Image-Related service is trusted to inform the implementation of PTSLstarting in January 2019 precisely in the land office and each village opened to the public for us toreceive a target land bid as many as 6,800 land fields, but For Land Fields Map (PBT) amounted to1,500 fields and the other 5,300 land areas are certified one includes Merauke regency.The publictrust is full of pique with what inconsistency is promised timeliness Issuance of delayed certificatesexperienced protracted applicants until the end of the year 2019 there has been no point of clarity.
Penguatan Kelompok Usaha Tani Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi
Authors: Moento Paul Adryani , Kusumah Rangga , Betaubun Apolus , Oja Hubertus
Published: June 2023

Pemberdayakat masyarakat secara ekonomi memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah kreatifitasmasyarakat dalam mengeksplorasi hasil ekonomi menjadi lebih berproduktif, pemberdayaan dapatdilakukan melalau usaha kelompok. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Program PemerintahDalam Penguatan Kelompok Usaha Tani Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi. Metodeyang digunakan untuk mencapai tujuan adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat tanipadi dengan berbasiskan pada kelompok usaha tani. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif,sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan melalui pengamatan,wawancara. Proses analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan. Hasil dilapangan menyebutkan bahwa sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahamankepada para kelompok tani di kampung kuprik tantang cara mengembangkan suatu program pertanian,kemudian Petugas PPL melakukan pengawasan lapangan kepada para kelompok usaha tani, denganmemberikan motivasi dan arahan terstruktur mengenai cara mendapatkan dan mengelola hasil panenyang berkualitas. Kemudian petugas PPL juga melakukan analisis masalah yang terjadi di lahan pertaniankampung kuprik, masalah yang di dapat mereka teruskan kepada pihak dinas pertanian untuk di carikansolusi dalam rangka terciptanya hasil panen yang berkualitas. Selanjutnya sarana pemasaran hasil panenpadi dari para petani tidak disediakan oleh pemerintah, Hasil panen dari masyarakat petani KampungKuprik dijual sendiri secara mandiri.
Peran Lsm Spektra Dalam Mutualism Partnership Program Bank Sampah
Authors: Auliya Aziza Nur , Choirunnisa Erlinda , Arif Lukman
Published: June 2023

Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sering disoroti sebagai permasalahan nasional. Jumlahsampah akan meningkat sejalan dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu dibutuhkanaktor untuk mengurangi permasalahan tersebut, salah satunya adalah LSM. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui bagaimana peran LSM SPeKTRA dalam mengurangi permasalahan sampah melalui pemberdayaanmasyarakat dengan program bank sampah. Dan untuk mengetahui pola kemitraan LSM SPeKTRA, pemerintah,civil society, dan swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data di peroleh melaluiwawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis datainteraktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa peran LSM SPeKTRA dan kemitraan yang terjalin antara LSM SPeKTRA, pemerintah, civil society, danswasta melalui program bank sampah telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis penelitian dilapangan, peran LSM SPeKTRA dijalankan dengan mengacu pada kesejahteraan masyarakat dan penyediaanpelayanan, pengembangan pendidikan, partisipasi dan pemberdayaan, serta jaringan. Sedangkan pola kemitraanyang terjalin yaitu melalui mutualism partnership. Hal yang perlu ditingkatkan yaitu kreativitas dan inovasi olehLSM SPeKTRA dalam menjalankan program bank sampah dan penguatan peran dari masing-masing aktor dalammenjalankan kemitraan.
Gerak Migrasi Penduduk Pesisir Implikasinya terhadap Ekonomi Kependudukan
Authors: Firman Akhmad , Mustakim Mustakim
Published: June 2023

Masalah migrasi senantiasa menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh kependudukan saat ini. Untukkeluar dari zona kemiskinan maka trend gerak migrasi menjadi pintu gerbang dalam menyelesaikanmasalah ketimpangan ekonomi. Kajian penelitian ini tentang fenomena migrasi pada masyarakat pesisirbuton. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pola gerak migrasi penduduk pesisir Buton.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan proses analisis terdiridari reduksi data, penyadian data dan verifikasi data yang pada akhirnya melakukan penarikankesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan gerak migrasi disebabkan oleh faktordorong tarik dimana faktor pendorong merupakan pemicu alasan meninggalkan daerah asal sedangkanfaktor penarik adalah alasan memilih daerah tujuan. Dalam analisis motif gerak migrasi penduduk pesisirButon ditengarai oleh factor musiman yang pada gilirannya menjadi factor pendorong bagi masyarakatpesisir Kabupaten Buton untuk bergerak untuk bekerja menjadi buruh cengkeh dimana dari pekerjaantersebut dapat menghasilkan uang sampai puluhan juta rupiah permusimnya. Penulis beragumen bahwagerak daya tarik dan daya dorong menjadi faktor utama gerak migrasi penduduk pesisir
Relación entre grosor del músculo aductor del pulgar, masa libre de grasa y fuerza muscular en adultos hospitalizados
Authors: Barrera-Perdomo María del Pilar , Trujillo-Oyola Leonardo , Balsero-Oyuela Sandra Yineth , Franco-Pinzón Tatiana , Morales-Garzón Natalia
Published: June 2023

Introducción: la medición del grosor del músculo aductor del pulgar (GMAP) es una nueva técnica de evaluación de masa muscular en hospitalización.

Objetivo: determinar relación entre GMAP, masa libre de grasa (MLG) y fuerza muscular (FM) en adultos hospitalizados en Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN).

Material y métodos: estudio observacional, transversal, analítico. Se incluyeron 157 pacientes durante 2018 y 2019. Se analizaron variables socioeconómicas, clínicas, GMAP, antropometría, MLG y FM. El análisis estadístico incluyó medidas de tendencia central, correlación, curvas ROC para puntos de corte de GMAP, regresión múltiple y logística.

Resultados: 61% hombres y 39% mujeres; edad promedio de 63.3±17.0 años; el 75% era mayor de 60 años. La mayoría (44%) presentaban preobesidad y obesidad. El GMAP en mano dominante (GMAPD) fue 17±3.7mm. En hombres, el valor promedio fue 18±3.4mm y en mujeres, 15.3±3.6mm; menores de 60 años, promedio de 18.1±3.3mm y mayores de 60 años, promedio de 16.6±3.8mm. Personas con GMAPD inferior a 13.4 mm se consideran desnutridas. La relación entre GMAPD y MLG mostró asociación signiﬁcativa (r = 0.45), pero GMAPD no es predictor de MLG. FM y MLG tuvieron correlación signiﬁcativa (r = 0.69); sin embargo, FM no predice MLG. Se encontró correlación signiﬁcativa entre GMAPD y FM (r = 0.53), pero GMAPD no es predictor de FM.

Conclusiones: la mayoría de pacientes tenían exceso de peso. GMAP fue mayor en mano dominante y en hombres, disminuyó con la edad y predijo desnutrición. Existió correlación signiﬁcativa, pero no predictiva entre FM y MLG. El GMAP mostró asociación signiﬁcativa con MLG y FM, no es útil como predictor de estas variables.
SOCIO-DEMOGRAPHIC CORRELATES IN PATIENTS COMING TO AN ADDICTION TREATMENT FACILITY AT A TERTIARY CARE HOSPITAL.
Authors: Nikhil Kulkarni Soham , M. Thorat Nishikant
Published: June 2023

Substance use is a multifactorial challenge involving the individual, the substance and the community. Substance users are generally the active workforce of the nation who contribute to the progress,but owing to the substance use, the nation misses out on them. By our study we compiled the sociodemographic data of people coming to an addiction treatment facility in a tertiary care hospital. A cross sectional study was done from April 2021 to December 2022 and 921 patients were assessed. Majority of the patients (71.45%) were from the age group of 21-50 years, and 94.94% of the study sample were males.79.59% were working as a semiskilled / skilled worker. 52.33% were educated up to high school.90.01% of patients were from the upper lower socioeconomic class as per Kuppuswamy's Socioeconomic Scale. A majority of the sample (45.1%) were seen using tobacco and 40.1% of the study sample was using alcohol. Our Results were consistent with many other studies, and were in contrast with some as they had different location where the study was done. It was seen that substance use is more common in working age group with more population belonging to the upper lower socioeconomic class as per kuppuswamy's socioeconomic scale. To tackle this challenge of substance use, awareness about hazards of substance use and better accessibility to addiction treatment facilities is of paramount importance.
A CASE SERIES ON PANCREATICOPLEURAL FISTULA
Authors: Thangamani P. , Anandan K. , Tiju G Anto
Published: June 2023

A pancreaticopleural fistula (PPF) is a rare condition that causes thoracic symptoms such as dyspnea and chest pain secondary to exudative pleural effusions. While PPF is a very rare complication with only 52 cases reported between 1960 and 2007, they typically occur in patients who are male, middle aged, and have a history of chronic alcohol use and chronic pancreatitis (Aswani and Hira, 2015; Francisco et al., n.d.; Valeshabad et al., 2018; Ali et al., 2009). The fistula between the pancreas and pleural cavity causes large, rapidly accumulating, and recur- rent pleural effusions which cause symptoms that can be difficult to differentiate from other acute thoracic pathologies (Francisco et al., n. d.). As a result, it is essential that providers have a high index of suspicion for PPF in these appropriate populations. We present a case study with 2 patients who reported to our institute, to review the typical presentation, pathophysiology, and current approach to treatment of PPF.
ROLE OF BRAINSTEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY IN DETECTING TYPE OF
SENSORINEURAL HEARING LOSS IN PAEDIATRIC AGE-GROUP
Authors: Singh Surendra , Shekhawat Sunaina , Bhattacharjee Abhinandan , Rupa Borah Dutta Smrity
Published: June 2023

Objectives: Brainstem evoked response audiometry (BERA) is a non-invasive tool which is used to assess the early hearing loss in children. The objectives of the study were to find out the age-wise distribution and type of sensorineural hearing loss (SNHL) diagnosed in paediatric population. Methods: The present hospital based prospective study conducted on 4o children suffering from sensorineural hearing loss. Age wise distribution and type of sensorineural hearing loss was assessed in these children using brainstem evoked response audiometry. Results: Out of 40 children studied most of the patients (55%) belongs to 1-5 years age group.16 patients (40%) belong to 6-11 years age group.0nly 2 patients (5%) were observed in 12 years age group. Out of 40 children, 20% presented with Retro cochlear type (8 children) and 80% presented with Cochlear type (32 children) of sensorineural hearing loss
ROLE OF INTRAOPERATIVE ULTRASONOGRAPHY IN GUIDING THE DECISION FOR PRIMARY COMMON BILE DUCT CLOSURE
Authors: Thangamani P. , Rohith Kumar R. , Shree Venkatesan B.
Published: June 2023

Intraoperative Ultrasonogram (IOUS) has been an valuable adjunct in deciding whether primary cbd closure is feasible or not. The use of intraoperative ultrasound (IOUS) has become increasingly popular in primary central bile duct (CBD) closure procedures. IOUS offers real-time imaging that allows surgeons to precisely identify the anatomy of the CBD, detect any abnormalities or stones, and confirm the success of the closure procedure. IOUS is particularly useful in cases where there is uncertainty about the location or extent of bile duct injury, or when there is a high risk of bile duct injury during the closure procedure or when there is doubt in retained CBD calculus. This abstract brings out series of patients that we have operated at our institution and followed up for a period of 1year from march 2022 to march 2023
EFFECT OF PULMONARY REHABILITATION ON SLEEP QUALITY IN DIAGNOSED ILD PATIENTS
Authors: Santosh Kumar Koppula , Singhal Sameer , Kishan Jai , Mittal Pratik , Goyal Manu
Published: June 2023

Aims And Objectives To evaluate the effect of pulmonary rehabilitation on sleep quality in patients with interstitial lung diseases using Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) score. Materials And Methods The study was conducted in the Department of Respiratory Medicine, M.M. Institute of Medical Sciences and Research, Mullana. Patients with ILD who visited the Department of Respiratory Medicine were taken into consideration. Results The mean Global Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) Score before pulmonary rehabilitation was 9.45 + 2.80, while after pulmonary rehabilitation was 7.45 + 3.64, meaning sleep quality improved. Conclusion From this study, it can be concluded that there is a high prevalence of poor sleep quality in patients with ILD referred for pulmonary rehabilitation and this is independently associated with increasing symptoms of sleepiness. Patients with ILDs achieve significant gains in exercise capacity regardless of disease severity. Pulmonary rehabilitation should be considered as a standard of care for patients with ILD.
COMPARATIVE STUDY OF ULTRASOUND GUIDED BILATERAL SUBCOSTAL TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK WITH BUPIVACAINE PLUS CLONIDINE AND BUPIVACAINE PLUS
DEXMEDETOMIDINE IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY UNDER GENERAL ANAESTHESIA
Authors: Vaid Nikhil , Bhardwaj Abhishek , Ranjan Vivek
Published: June 2023

This comparative study aims to compare the efficacy of bupivacaine plus clonidine and bupivacaine with dexmedetomidine by using USG guided subcostal TAP block in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.
A COMPARATIVE STUDY OF INTRAVENOUS DEXMEDETOMIDINE, ESMOLOL AND FENTANYL FOR ATTENUATION OF HEMODYNAMIC RESPONSES TO LARYNGOSCOPY AND ENDOTRACHEAL INTUBATION IN PATIENTS UNDERGOING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY UNDER GENERAL ANAESTHESIA
Authors: Ranjan Vivek , Bhardwaj Abhishek , Vaid Nikhil
Published: June 2023

The aim is to evaluate and compare the relative efficacy of intravenous dexmedetomidine, Esmolol and Fentanyl for attenuation of stress responses following laryngoscopy and endotracheal intubation in adult patients undergoing laparoscopic cholecystectomy under general anaesthesia
COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIFFERENTIATION BETWEEN SMALL CELL AND NON SMALL CELL CARCINOMA LUNG
Authors: Pimoli Kalpana , Rajeev Verma Sameer , Yadav Eshita , Soni Raghav
Published: June 2023

Background :- Lung carcinoma is common in the developed world as well as developing world with high morbidity and mortality. It is broadly classified into two categories as small cell and non small cell carcinoma, in which radiological imaging plays a critical role in diagnosing and staging of cancer. Multi Detector computed tomography (MDCT) is the investigation of choice for evaluation of lung carcinomas. - The objectives of our study is radiologi Objectives: cal assessment of difference in size and location of primary and metastatic spread at presentation in histologically proven cases of small cell vs non small cell carcinoma of lung. This study comprised of patients who Material And Methods: presented to the department of radiodiagnosis Shri Ram Murti Smarak Institute Of Medical Science a tertiary care center of west Uttar Pradesh, for CT scan of thorax, with clinical symptomsand / or radiographic suspicion of lung cancer and cytohistopathological diagnosis of lung cancer over the period of two years. : In the present Observations And Results study a total of 84 patients were included. The non small cell carcinoma patients were 66(78.5%) which included Squamous cell carcinoma(40%) and adenocarcinoma (38%) and 18(21.4%) patients were of small cell carcinoma. On CT imaging non small cell carcinoma had larger size at presentation as compared to small cell carcinoma. Small cell carcinoma was more frequently associated with distant metastasis (77% cases) and mediastinal lymphadenopathy (100% cases) as compared to non small cell carcinoma
EFFECTIVENESS OF DIETARY INTERVENTIONS IN MANAGING GESTATIONAL DIABETES: A META-ANALYSIS
Authors: Kashyap Ankita , Nand Sharma Krishna
Published: June 2023

Notwithstanding its high pervasiveness and rise, gestational diabetes mellitus (GDM) is a worldwide wellbeing worry because of its potential consequences for the two moms' and their kids' wellbeing. The reason for this study was to lead a deliberate survey and organization meta-analysis of the collaborations among five GDM counteraction techniques. The productivity of dietary administration methodologies for gestational diabetes was concentrated on in this survey. An exhaustive writing search was finished to order information from the very outset to June 30,2021.Research on medicines for preventing GDM, as genuine work, dietary intervention, ideal for biotic mediation, joined intervention, and inositol supplementation, was restricted to randomized control primers and semi randomized control starters circulated in English. Contrasted with normal treatment, dietary directing emphatically diminished the frequency of GDM. No mediation was effective in diminishing the mother's fasting glucose. 8,545 patients from 20 randomized control studies were remembered for the organization meta-analysis. Actual activity in addition to probiotic mediation fundamentally diminished the rate of GDM when contrasted with fake treatment. The gamble of GDM was not fundamentally different by dietary intercession, actual work and diet mediation, or inositol supplementation. This study exhibits the variety of dietary mediation conveyance techniques utilized in preliminaries to forestall GDM in overweight and corpulent ladies. It is trying to sum up the components of effective healthful interventions because of irregularity in both the supplier and the substance of the interventions.
Fitness test of vehicles using CNN.
Authors: GUHAROY RABEL , Raskar Suraj , Alimkar Nidesh , Dalvi Prathamesh , Foujdar Dhiraj
Published: June 2023

Fitness test of vehicles using CNN.
Opinion Dynamic Games under One Step Ahead Optimal Control
Authors: Gentil Gabriel , Bhaya Amit
Published: June 2023

This paper generalizes two recently proposed opinion dynamics models with control. The generalized model is made up of a standard model of agents interacting with each other, to which affine controls are added. The controls, influencing opinions of agents, are exercised by entities called players, who specify targets, possibly conflicting, for agents. Three play procedures, sequential, parallel and asynchronous are defined. Each player has knowledge of the current state of all agents, but \textit{no other information about the other players}. We design the player controls using one step ahead optimization leading to the following novel results: easily computable controls for each player only dependent on its own information; conditions for convergence to the Nash equilibrium, and formulas for the latter.
TOWARDS AN ARABIC-URDU COMMON LEXICON USING NLP
Authors: Rafi Zaid , Sholla Sahil
Published: June 2023

Arabic and Urdu are two prominent languages, both these languages share script similarities and exhibit lexical overlap, with certain words being common to both languages. Our objective is to find the intersection of the lexicon of words between these two languages (having similar script and meaning). Surprisingly, there has been limited exploration of this particular area for Arabic and Urdu. To address this gap, we will leverage data manipulation, analysis tools, and NLP methodologies employing specialized NLP libraries.The resultant corpus may hold a great potential for enhancing cross-linguistic communication and fostering a deeper understanding between Arabic and Urdu speakers.
Tackling Lung Cancer: Advanced Image Analysis and Deep Learning for Early Detection
Authors: Francisco Santos Dheiver
Published: June 2023

This study utilizes advanced techniques such as image processing, deep learning, and metaheuristics to detect lung cancer in its early stages. The proposed model achieves higher detection rates and outperforms expert physicians, demonstrating superior accuracy, sensitivity, and specificity. It also excels in lung segmentation tasks compared to a traditional CNN model.
Rekonstrukciók és bemutatásuk az Aquincum Nagyszombat utcai amfiteátrumnál
Authors: Timár Lőrinc
Published: June 2023

2021-ben Budapest III. kerület (Óbuda-Békásmegyer) Önkormányzata turisztikai célú információs táblákat állíttatott „Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása” elnevezésű VEKOP-4.1.2-17-2018-00001 pályázathoz kapcsolódóan. Három installáció került kihelyezésre: kettő az óbudai Nagyszombat utcai, ún. katonavárosi amfiteátrumnál a Nagyszombat utca–Pacsirtamező utca–Zápor utca által közrefogott területen, egy másik pedig a legiotábor keleti kapuja előtt, a Kórház utca melletti romterületen. Mindkét helyszínen a helyreállított maradványokhoz kapcsolódó rekonstrukciós rajzokat mutatunk be, melyeket jelen sorok írója tervezett. Ebben a cikkben az amfiteátrumoknál található táblákhoz tartozó háttérinformációkat szeretnénk megosztani, bemutatva a megvalósult helyreállítások, az elméleti rekonstrukciók és az installációkon található megjelenítés kérdéseit is.
Újkori és legújabb kori régészet Magyarországon? Lajkó Orsolya és Sabján Tibor emlékének
Authors: Laszlovszky József
Published: June 2023

A jelenleg érvényes szabályozás szerint Magyarországon a régészeti örökségnek az a kulturális emlékanyag tekinthető, amely 1711-et megelőzően került a földbe, és az ezt megelőző korszakok tárgyi emlékeihez tartozik. Vagyis a magyar jogszabályi környezetben a középkor és a kora újkor még a régészeti korok közé sorolandó, az újkor és a legújabb kor azonban nem. Ez a konkrét történeti évszámhoz kapcsolódó korszakhatár jórészt idegen számos európai ország szabályozásától, ahol százéves időhatárt húztak meg a régészeti emlékanyag kutatásának, feldolgozásának és főként védelmének időbeli határaként. Az újkori, sőt a legújabb kori (jelenkori) régészet sok helyen általánosan elfogadottá vált, és számos olyan tudományterület és örökségvédelmi koncepció van, amely nem köti a régészet múltfeltáró munkáját egy konkrét történeti időhatárhoz. A jelen cikk arra tesz kísérletet, hogy összefoglalja mindazokat a hazai kutatási területeket, ahol az említett hagyományos korszakhatáron már túllépet a gyakorlat, sőt egyes esetekben egy régészeti részterület szabályozása is. Terjedelmi okok miatt az összefoglalás nem lehet teljeskörű, de ezekkel a példákkal is rá akarunk mutatni arra, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás kronológiai kerete nehezen tartható fenn a tudományos kutatások alapján.