bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pandangan Hukum dalam Upaya Mengatasi Konflik Ketenagakerjaan dalam Sistem Hubungan Industrial Pancasila
Authors: Uwiyono A.
Published: July 2017

Konflik ketengakerjaan merupakan hal yang tidak dapat dicegah begitu saja dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, betapapun harmonisnya hubungan kerja tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa mekanisme penyelesaian perselisihan konflik ketenaga-kerjaan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian secara damai maupun mekanismepenyelesaian secara paksaan. Mekanisme pertama dapat melalui konsiliasi, mediasi, arbitrasi dan pengadilan. Mekanisme kedua dapat berupa "mogok" atau "lock out". Artikel ini mencoba membahas kedua mekanisme tersebut dalam pola Hubungan Industrial Pancasila.
Hukum Perjanjian Pinjaman antara RI dan Bank Dunia serta Penerapannya dalam HUKNAS Indonesia
Authors: Suwardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan ketentuan Hukum Intemasional. Ini berarti bahwa ketentuan pinjaman tersebut didahulukan dari ketentuan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian pinjaman tersebut. Tulisan ini membahas hal tersebut dari segi yuridis, praktis dan teknis pelaksanaan perjanjian pinjaman intemasional.
Penerapan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
Authors: AK Syahmin
Published: July 2017

Pengertian status diplomatik sering diartikan sebagai privileges yang mutlak melekat padapribadi seorang diplomat. Status diplomatik yang diakui oleh Pemerintah mempunyai sifatfungsional yaitu "kekebalan diplomatik ", namun pemberian kekebalan dan keistimewaandiplomatik bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsiperwakilan diplomatik secara efisien. Dalam Hukum Internasional ketentuan kekuasaan dankeistimewaan diplomatik dikenal sebagai "hak atas perlindungan ". Tulisan ini menyoroti masalah tersebut dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961.
POSISI OTORITAS LEGISLATIF PRESIDEN DAN DPR
Authors: Nurtjahyo Hendra
Published: July 2017

DPR cendrung distigmatisasi sebagai lembaga legislatif sentral dalam pembentukan UU. Namun peran legislatif pembentukan UU tersebut tidak pemah dilaksanakan oleh DPR secara memadai. Semua UU yang dihasilkan sejak tahun 1971 adalah produk presiden (pemerintah). Tulisan di bawah ini mencoba meninjau posisi otoritas legislatif presiden dan DPR, baik secara normatif-gramatikal maupun melalui nuansa sejarah dan praktek ketatanegaraan. Tulisan ini akan menjawab lembaga tinggi manakah yang layak diposisikan sebagai lembaga legislatif utama.
Teori Hukum
Authors: Yara Muchyar
Published: July 2017

Meskipun Konsorsium Ilmu Hukum telah memberikan pengakuan terhadap mata kuliah "TeoriHukum" dan menjadikannya mata kuliah wajib pada Program Pascasarjana Program studi IlmuHukum, baik pada S-2 maupun S-3, namun materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliahini masih sering berbeda antara Program Pascasarjana suatu universitas dengan universitas lainnya. Akibatnya penyajian materi mata kuliah ini sering tumpang tindih dengan materi kuliah"Filsafat Hukum", atau merupakan pengulangan dari materi kuliah "Pengantar Ilmu Hukum" pada tingkat pendidikan 5-1.
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Authors: Veniantoro E.F.
Published: July 2017

Kehadiran Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat berakibat merugikan kepentingan bank dalam hal barang jaminan kredit debitur disita oleh Kantor Pajak, mengingat utang pajak adalah piutang negara yang memiliki hak mendahulu dari segala hak mendahulu lainnya termasuk hak bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan.
Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa
Authors: Balfas Hamud M.
Published: July 2017

Pengawasan perdagangan di bursa merupakan suatu cara untuk menjamin perlindungan terhadap investor publik. Disamping itu, pengawasan juga merupakan sarana yang efektif untuk menciptakan kepercayaan yang tinggi terhadap pasar modal sebagai sarana investasi yang relatif aman. Pada artikel ini penulis menguraikan beberapa macam tindak pidana pasar modal berdasarkan UU Pasar Modal, serta cara-cara pemeriksaan dan penyelidikan. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa faktor-faktor yang terpenting adalah pengawasan yang seksama dan penegakkan peraturan secara konsisten.
Aspek Hukum Pidana dalam Pemakaian Pulsa Telepon atas Nama Pihak Lain
Authors: Sriyanto I.
Published: July 2017

Akhir-akhir ini sering menjadi pembicaraan mengenai banyaknya kejadian tentang kejahatanyang dilakukan melalui peralatan telekomunikasi, terutama mengenai pemakaian pulsa telepondimana pembayarannya dibebankan kepada pemilik nomor sambungan telepon yang merasatidak tahu menahu tentang pemakaian pulsa tersebut. Cara yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut bermacam-macam, namun yang menjadi persoalan adalah apabila si pelaku tertangkap, hukum mana dan hukuman apakah yang kiranya tepat untuk dapat dijatuhkan terhadap pelaku bersangkutan.
Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: July 2017

Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan, dirasakan masih kurang optimal dalam aktifitas perbankan. Dana masyarakat yang dihimpun di Bank belummendapat perlindungan secara maksimal oleh hukum yang ada pada saat ini, karena masih adacelah-celah untuk disalahgunakan oleh para pemilik bank. Perlindungan hukum sangat diperlukan sebagai sarana utama untuk mengatasi masalah tersebut. Tulisan berikut ini mencoba membahas masalah tersebut dan mengkaji masalah analisa ekonomi atas Hukum Perbankan.
Judicial Control terhadap Kewenangan Administrasi Negara
Authors: Erliyana Anna
Published: July 2017

Paham negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan umum, yang dalam penyelenggaraannya memerlukan berbagai peraturan administrasi negara. Terhadap pemerintah selaku organ administrasi negara dapat dikenakan bermacam-macam control sebagai sarana untuk mencegah timbulnya berbagai penyimpangan. Tulisan berikut memaparkan dua aspek penting yaitu aspek liability (tanggung jawab) dan aspek remedy (pemulihan/ganti rugi). Kedua aspek tersebut mencuat sehubungan dengan adanya kecenderungan bahwa administrasi negara modern dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan kesalahannya sebagai perluasan tanggung jawab individu dan korporasi.
Hak-Hak Anak dan Peradilan Anak
Authors: Harkrisnowo Harkristuti
Published: July 2017

Kejahatan yang dilakukan anak-anak memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengankejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu ketentuan yang lebih dikenal dengan Beijing Rules yang memuat kondisi minimum dalam penanganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia juga telah membuat suatu peraturan yang mengatur tentang Peradilan Anak, yaitu dalam UU No. 3 tahun 1997 (UUPA). Dalam artikel ini penulis mengkaji beberapa bagian dari peraturan tersebut yaitu dengan melihat apakah falsafah yang menjadi landasan pembentukan undang-undang ini mengacu pada kesejahteraan anak, sebagaimana dalam Beijing Rules tersebut.
Reformasi Hukum, Demokratisasi, dan HAM
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan, kala "reformasi" tiba-tiba menjadiagenda pembicaraan di mana-mana. "Reformasi ekonomi", "reformasi struktural", "reformasihukum", dan "reformasi politik" menjadi bahan diskursus berbagai kalangan, baik kalanganpemerintah, LSM, kampus, hingga rakyat jelata. Pada intinya, semua pihak ilu mendambakanreformasi yang segera, agar dapat cepat keluar dari himpitan krisis ekonomi pada saat ini.Gelombang reformasi yang terjadi, saat ini telah ikut menyeret bidang hukum, yang selama inihampir tenggelam, karena kurang diperhitungkan dalam pembangunan yang menitikberatkanbidang politik dan ekonomi sebagai panglima.
Mengakomodasikan Masalah Perlindungan terhadap Konsumen dalam Kurikulum DIKTIHUK Indonesia
Authors: Rizal Jufrina
Published: July 2017

Keluhan konsumen di media massa akhir-akhir ini serta pengaduan yang masuk ke YLKI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dengan demikian masalah perlindungan konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius, namun sampai sekarang belum ada peraturan yang integral dan komprehensif. Terlepas dari belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang memadai, tampaknya pendidikan masalah, ini sudah saatnya mendapat perhatian dan kalangan akademisi dan sudah saatnya diajarkan di Fakultas Hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang masalah tersebut sangat diperlukan oleh seorang sarjana hukum, apalagi dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi.
Pencatatan Perkawinan bagi Golongan Penghayat
Authors: Susetyo Heru
Published: July 2017

Pencatatan perkawinan pasangan penganut aliran kepercayaan, selama ini selalu mengundangmasalah. Aparat Catatan Sipil, aparat kehakiman maupun pakar hukum mensikapinya secara berbeda-beda. Di sisi lain pasal pada UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur masalah pencatatanperkawinan menimbulkan penafsiran berganda. Tidak jelas apakah perkawinan golongan penghayat dapat dicatatkan atau tidak. Tulisan berikut ini mencoba menguraikan dan menganalisa situasi ketidakpastian hukum pencatatan perkawinan bagi para penghayat di Indonesia sekaligus memberikan alternatif pemecahan masalahnya.
Masalah Keabsahan: Pemerintahan Rawan Instabilitas
Authors: Swasono Sri-Edi
Published: July 2017

Penulis artikel ini mengulas landasan hukum pengesahan pengangkatan B.J. Habibie menjadipresiden ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia kedua padatanggal 21 Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto, menurut dia, hanya merupakan sebagiandari tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang tidak menghendaki secara keseluruhan pemerintahan Soeharto. Habibie merupakan bagian integral dari rezim Soeharto, karena dia adalah wakil presiden ketika Soeharto lengser. Pengangkatan presiden dan wakil presiden merupakan satu paket politik dari MPR. Karena itu, ketika Soeharto dipaksa mundur, maka Habibie Seharusnya mundur.
Visi dan Persepsi tentang Perlunya Amandemen Pasal 11 UUD 1945
Authors: AK Syahmin
Published: July 2017

Penulis artikel ini membahas masalah landasan hukum bagi pengikatan diri terhadap perjanjianinternasional. Menurut dia, sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Pasal 11 UUD 1945, yang seharusnya menjadi landasan hukum bagi prosedur pengikatan diri atas perjanjian internasional. Surat Presiden No. 2826/ HK/1960 tidak cukup untuk dijadikan sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 11 UUD 1945. Lebih jauh lagi, surat itu bukan merupakan hukum positif.
Pemberdayaan Masyarakat sebagai Implikasi Kesadaran HAM
Authors: Samekto FX Adji
Published: July 2017

Komitmen terhadap nilai-nilai HAM dewasa ini di dunia, telah menggeralekan kesadaran masyarakat terhadap 4 hal yaitu: demokratisasi dan keadilan sosial, partisipasi wanita dalam pembangunan, perburuhan serta lingkungan hidup. Hal ini berkat kelompok masyarakat non-negara seperti LSM, cendekiawan, agamawan, dan kelompok lingkungan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Mereka telah melahirkan pendekatan baru dalam sistem internasional, yang tidak lagi memandang negara sebagai aktor yang penting dan utama dalamhubungan internasional. Dalam lingkup nasional, partisipasi mereka semakin penting dalamproses pemberdayaan masyarakat.
Antimonopoli atau Persaingan Sehat
Authors: Sardjono Agus
Published: July 2017

UU No. 5/1999 telah diundangkan, dan akan berlaku efektif pada tahun 2000. Secara umum,UU tersebut tidak jauh berbeda dengan UU Antimonopoli yang berlaku di USA dan Eropa. Tulisan ini mencoba mengungkapkan sisi lain dari UU No. 5/1999. Penulis menjabarkan tentang dasar pemikiran yang mestinya menjadi landasan atas acuan dari antimonopoli & persaingan sehat. Tiga pelaku usaha dan sektor usaha menjadi fokus tulisan ini.
Distorsi Pelaksanaan Monopoli Bulog
Authors: Asrun A. Muhammad
Published: July 2017

Lengsernya Suharto dilatarbelakangi dengan krisis ekonomi yang ditandai dengan melonjaknyaharga sembilan bahan pokok. Krisis tersebut, telah memicu kerusuhan sosial secara luas dibeberapa kota di Jawa dan Sumatera pada tanggal 13-14 Mei 1998. Riset ini membuktikan adadistorsi terhadap implementasi monopoli BULOG untuk pengadaan beras dan tepung terigu, yaitu berupa pemberian hak ekslusif impar beras dan tepung terigu bagi perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan mantan presiden Soeharto. Pengadaan beras dan tepung terigu seharusnya dilakukan melalui mekanisme tender yang terbuka, sehingga akan tercapai harga yang kompetitif.
WTO dan Lingkungan Hidup
Authors: Maarif Syamsul
Published: July 2017

Banyak negara terutama negara maju menyambut dengan antusias berdirinya WTO. Alasannya,enforcement mechanism lebih efektif dan banyak hal masuk ke dalam disiplin WTO termasukdiantaranya jasa, barang-barang hasil pertanian, tekstil, investasi serta kekayaan intelektual. Akan tetapi antusias ini tidak diikuti oleh beberapa kalangan terutama non-pemerintahan. Pecinta lingkungan tidak puas karena WTO ternyata tidak berwawasan lingkungan. Menurut mereka, akan banyak kebijakan lingkungan terganjal oleh ketentuan WTO. Benarkah demikian? Tulisan ini mencoba memberikan satu kemungkinan jawaban.
Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional
Authors: Kamil Melda
Published: July 2017

Artikel ini membahas pembentukan dan perkembangan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum lingkungan internasional. Penulis artikel ini membahas secara rinci namun singkat hak dan kewajiban terhadap lingkungan sebagaimana diperkenalkan dalam konvensi-konvensi internasional tentang lingkungan hidup. Prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat internasional. Pembahasan prinsip-prinsip pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
Different Regime Applied to Liability for Oil Pollution Damage
Authors: Ferdinandus Lefiana
Published: July 2017

With regard to its reaction or probably overreaction to the disastrous incident of oil spill from"Exxon Valdez" in Alaska, the United States of America put into law Oil Pollution Acts 1990 (OPA 1990). This Acts establishes a new liability and compensation regime for oil pollution damagefrom ship operations, which is different from the regime adopted by the rest of the world. OP A 1990 adopts unlimited liability whereas the rest of the world who join with CLC 1969, TOVALOP 1969, FUND Convention 1971 and CRISTAL 1971 adopt strict liability. OP A' s unlimited liability has set very high cost that could not be held up by all groups involved in ship operations, such as shipping companies, insurance market, oil companies, and finally consumer.
Hubungan Saling Menguntungkan antara Psikologi dan Hukum
Authors: Meliala Adrianus
Published: July 2017

Penulis artikel ini membahas masalah hubungan antara psikologi dan hukum dalam kaitannyadengan upaya penegakan hukum. Menurut penulis ini, petugas penegak hukum dapat memakaipsikoogi sebagai salah satu pisau analisis dalam mengenali karakter pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan yang memiliki sifat abnormal. Namun, harus disadari bahwa adaperbedaan dalam pendekatan yang diterapkan dalam bidang ilmu hukum dan psikoogi.
Pluralisme Hukum dalam Kehidupan di Rumah Susun
Authors: Hendratno Edi Toet
Published: July 2017

Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk keragaman aturan hukum yang terdapat dalam lingkungan pemukiman rumah Susun. Dalam kaitan dengan pokok penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belumdapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh.
Reformasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Muchsin H.
Published: July 2017

Perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat menjadi alasan perlunya dilakukan revisi atas UUPTPK Nomor 3 Tahun 1971. Amat keliru jika maraknya tindak pidana korupsi semata-mata disebabkan lemahnya UU Banyak hal-hal baru diatur dalam UUPTPK secaraobyektif lebih baik dari UU yang lama, dan memiliki prospek yang menggembirakan untuk lebih efektif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Product Liability dalam Institusi Hukum Ekonomi
Authors: Shofie Yusuf
Published: July 2017

Penulis artikel ini mengulas doktrin product liability yang dikembangkan dalam tata hukum disejumlah negara, seperti Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Doktrin product liability dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari produk-produk barang dan jasa yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Menurut penulis artikel ini, product liability adalah tanggung jawab pengusaha.
Penerapan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
Authors: AK Syahmin
Published: July 2017

Penangkapan sejumlah diplomat asing telah menarik perhatian penulis artikel ini. Penuliskemudian mengulasnya dalam artikel ini dengan menggunakan pendekatan prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dikenal dalam hukum internasional. Menurut penulis, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik dimaksudkan bukan untuk kepentingan pribadi diplomat, tetapi untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.
Masalah-Masalah Aktual di Pasar Modal
Authors: Balfas Hamud M.
Published: July 2017

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 telah mengakibatkan keterbukaantidak terbatas hanya pada perusahaan yang tercatat di bursa saja, tetapi juga terhadap perusahaan yang selama ini tidak terjangkau oleh keharusan untuk membuka diri. Penulis artikel ini membahas berbagai masalah yang aktual yang muncul di pasar modal berkaitan dengan munculnya peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu antara lain PP Nomor 24 Tahun 1998.
Reformasi UUD 1945 melalui Konvensi Ketatanegaraan
Authors: Hutagalung Mura P.
Published: July 2017

Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, UUD 1945 mengalami proses sakralisasi karena penolakan perubahan terhadap konstitusi itu. Upaya menahan proses perubahan UUD 1945, antara lain, dilakukan melalui penerapan system referendum sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR. Tumbangnya pemerintahan rezim Orde Baru telah menggulirkan semangat untuk mengamandemen UUD 1945.
Menyambut Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: July 2017

Artikel ini membahas berlakunya UU No. 5/1999 dan penerapannya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut penulisnya, munculnya undang-undang ini merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktek monopoli. Kehadiran undang-undang ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak di tengah upaya Indonesia menuju negara industri.
Eksistensi Pembiayaan Modal Ventura terhadap Kelompok Usaha Tani di Sulteng
Authors: Yudo Sutarman
Published: July 2017

Pembiayaan Modal Ventura yang selama ini dikenal dalam berbagai peraturan dan literaturhukum ternyata mengalami perkembangan, sehingga membutuhkan penelaahan lebih jauhterhadap peraturan yang berlaku demi perlindlungan dan kepastian hukum, khususnya terhadap Kelompok Usaha Tani. Tulisan ini melihat eksistensi pembiayaan terhadap Kelompok Usaha Tani, pola pembiayaan, pengelolaan usaha dan pelaksanaan divestasi.
Sejarah Undang-Undang dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang
Authors: Limahelu Frans
Published: July 2017

Penulis artikel Inl mengulas masalah perubahan perundang-undangan dan sejarah perundang-undangan. Menurut penullis ini, perubahan undang-undang dipengaruhi oleh kultur politik. Masalah otonomi juga disinggung berkaitan dengan pembuatan rancangan undang-undang.
Peraturan Perluasan Yurisdiksi Pidana di Suatu Wilayah Negara
Authors: Tasyrif Yasin
Published: July 2017

Perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas teritorial meliputi yurisdiksi ekstra teritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial di laut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udara. Perluasan yurisdiksi pidana di wilayah darat muncul dengan adanya "Extra Territoriality theory" yang menimbulkan dua yurisdiksi yaitu yurisdiksi negara penerima dan yurisdiksinegara pengirim, pengaturan ini terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungandiplomatik.
Sengketa Bersenjata Non-Internasional
Authors: Sulaiman Sulaiman
Published: July 2017

Berdasarkan Hukum Internasional banyak istilah yang dipakai untuk menyebutkan kekacauan keamanan yang terjadi di dalam negeri yang disimpulkan dalam istilah Konflik Bersenjata Non Internasional (Non International Armed Conflict). Tapi pemerintah berdasarkan pertimbangan national interest memakai istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), dan atau orang-orang sipil yang bersenjata. Pemerintah harus berhati-hati dan arif menghadapi GPK, karena bisa saja apabila telah memenuhi persyaratan tertentu kaum GPK ini dapat menjadi Pihak-pihak Yang Bersenjata yang ketentuannya diatur dalam Hukum lnternasional.
Otonomi Daerah dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 5 Tahun 1974
Authors: Fatmawati Fatmawati
Published: July 2017

Perbedaan pengaturan otonomi daerah pada UU nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 prinsip yang digunakan adalah otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 prinsip yang digunakan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perbedaan pengaturan tersebut menyebabkan perbedaan pada asas yang digunakan.
Komisi Pengawas Eksternal Pada Polri
Authors: Harkrisnowo Harkristuti
Published: July 2017

Penulis artikel ini membahas dilema yang dihadapi polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Posisi polisi sebagai bagian dari ABRI lelah banyak memberi pengaruh pada pelaksanaan tugas kepolisian. Kultur militer yang ditanamkan pada masa pendidikan telah membentuk watak militeristik pada perwira polisi.
Implikasi Globalisasi
Authors: Samekto FX Adji
Published: July 2017

Globalisasi akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi dan proses demokratisasi. Dengan demikian sisi positif dari globalisasi adalah bahwa ia mempercepat proses demokratisasi. Hal ini menjadi prasyarat dibentuknya sistem sosial kemasyarakatan baru menuju pembentukan civil society. Masyarakat Indonesia sekarang ini tengah mengalami transisi dari masyarakat birokratik (Bureaucratic Society) menuju pembentukan civil society. Bureaucratic society adalah suatu pengorganisasian masyarakat dalam suatu kategori khusus dengan adanya kekuasaan yang terpusat yaitu negara. Struktur hukum yang bekerja dalam masyarakat tipe ini dimasukkan dalam tahap bureaucratic law di mana pertimbangan-pertimbangan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah.
Mitos Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Authors: Sujadi Suparjo
Published: July 2017

Menurut pemahaman penulis kiranya diperlukan integritas penegak hukum dan adanya pemahaman perlunya alternatif terbaik untuk mengakhiri ketidak adilan yang terus berlangsung di dalam masyarakat. Penegakkan hukum dalam kaitannya dengan analogi dari mitos Roro Jonggrang - Bandung Bondowoso agar dapat dihindari apa yang telah terjadi pada Roro Jonggrang yang telah dikutuk menjadi arca ke-1000 oleh Bandung Bondowoso karena kelicikan dan tipu dayanya terhadap komitmen dan upaya pemenuhan Bandung Bondowoso. Analogi yang relevan dari mitos tersebut dengan kondisi saat ini adalah bahwa rasa keadilan masyarakat identik dengan Bandung Bondowoso, jangan dibohongi dengan berbagai bentuk 'rekayasa hukum' dengan menggunakan hukum, instrumen hukum dan prosedur hukum oleh para penegak hukum dan pemerintah.
Sejarah Asal Usul Desa dan Masyarakat Hukum Adat
Authors: Purba Rehngena
Published: July 2017

Village that called as Kuta or Kesain in Karo land is a regional unity or as a settlement and as a social grouping. As a settlement, Kuta or Kesain is a territory/regional that be established by a group or family (a certain clan) together with their daughters and parents in law as a friendship care in the Karonesse. The clan group is called as founder or figures of Kuta or Kesain. The leader of founder clan who establish this village is called as Kepala Kampung or Penghulu or Head of Village. Head of village has an authority to dominate, to manage, and to transfer the Kesain/Kuta's land (Communal Rights). He/she included an all of law action in the rural society. Anyone who come and occupy the land in this village, he/she must obtain the permission from the head of village and to pay his/her retribution.
Konsensus untuk Mempertahankan Pembukaan UUD 1945
Authors: Hutagalung Mura P.
Published: July 2017

Sakralisasi UUD 1945 sudah berakhir dengan amandemen pertama UUD 1945 melalui Tap MPR No. IX/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999. Para Founding Fathers bangsa ini juga sejak awal berdirinya republik ini telah menyadari ketidaksempurnaan UUD 1945, karena itu dianggap bersifat sementara. Pasal 3 jo. Pasal 37 jo. Aturan Tambahan ayat (2) mencerminkan keinginan perubahan konstitusi. Sebagaimana hakekatnya nilai perubahan (innovatism) selalu harus dilestarikan dengan nilai kelesatrian (conservatism). BP MPR telah berkonsensus mempertahankan pembukaan UUD 1945. Sistem Presidensiil dan Negara Kesatuan R.I. Bagaimana menyerasikan antara nilai perubahan dan nilai kelestarian dari UUD 1945 ini merupakan problem dalam amandemen UUD 1945.
Peran dan Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal
Authors: Nasarudin M. Irsan
Published: July 2017

Penjamin Emisi Efek (''underwriter'') merupakan salah satu kegiatan pokok dari perusahaan efek (securities company), yang mengadakan kontrak dengan Emiten (issuer) untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal bagi kepentingan Emiten. Peran serta tanggung jawab Penjamin Emisi Efek sangatlah penting dalam melakukan ''due diligent'' di samping upaya untuk mensukseskan penjualan efek kepada masyarakat investor baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dana hasil emisi efek yang terhimpun dapat dimanfaatkan Emiten bagi pengembanan usahanya.
Penegakan Hukum dan Ketentuan Pidana dalam Penghapusan Bentuk Diskriminasi Rasial
Authors: Evanty Nukila
Published: July 2017

Penulis artikel ini mengungkapkan adanya prokontra di sekitar perlu tidaknya pemberiansanksi pidana terhadap pelaku diskriminasi rasial. Namun, menurut dia, hal terpentingsebelum menjawab kontroversi itu adalah harus diperjelas juga tentang siapa yang dapatdiminta tanggung jawabnya dalam hal terjadi diskriminasi rasial. Di bagian lain tulisannya,penulis mengatakan perlu segera diadakan penyempurnaan peraturan peundang-undanganyang berkaitan dengan perlindungan hak asasi warga negara.
Perjanjian Kerja menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Authors: Ali Machsoen
Published: July 2017

Labour development should have multidimension and interrelation not only for labourinterest before, during and after job period, but also inevitable to other interest includedgovernment, entrepreneur and society. Some laws which was being valid and regulated labour activities upnow; commonly positioned employees on weak/bad bargaining power particularly in labour placement and job relationship sistem. Law No. 25/ 1997 could be more condusively to back labour activities and labour interest if only it specified in detailed; particulary problems which was involving rights and duties between quarters in labour agreement. Besides that, Law No. 25/1997 has offered more chance for labours interest especially mentioned in Article 143 and Article 144.
Perbandingan dan Pendidikan Hukum
Authors: Darmabrata Wahyono
Published: July 2017

Penulis artikel ini membahas masalah perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan metoda dan juga sebagai ilmu pengetahuan. Menurut penulis ini, perbandingan hukum dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis dapat dilihat pada upaya membantu pembaruan di bidang hukum. Manfaat teoritis, antara lain, dapat mengungkapkan unsur persamaan dan perbedaan obyek yang diperbandingkan.
Penerapan Lembaga Rechtsverwerking untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah
Authors: Hutagalung Arie S.
Published: July 2017

Lembaga hukum "kadaluarsa '", menurut penulis ini, bukanlah suatu norma hukum baru atau sesuatu yang asing. Lembaga ini telah lama dikenal dan dikembangkan melalui yurisprudensi yang bersumber dari Hukum Adat Indonesia. Efek dari penerapan lembaga ini telah menimbulkan pergeseran dari sistem publikasi negatif ke arah sistem publikasi positif.
Peranan Ketentuan More Favourable Right Pasal VII ayat I dalam Pelaksanaan Konvensi NY 1958
Authors: Tuegeh-Longdong Tineke
Published: July 2017

Konvensi New York 1958, Pasal I (I) memberikan suatu lingkup wilayah yang luas bagi apa yang diartikan dengan suatu putusan arbitrase asing (luar negeri). Karena yang menjadi patokan hanya bahwa putusan arbitrase asing tersebut diputuskan tidak dalam wilayah dimana pelaksanaannya diminta. Tidak ada syarat lain yang diperlukan sesuai dengan "principle of universality ", tendensi modem dalam "internatiollal Conventions ", yang berusaha untuk melaksanakan sebanyak mungkin putusan arbilrase asing, sehingga adalah dalam rangka ini Konvensi New York 1958, untuk selanjutnya disebut KNY 1958, memperlakukan ketentuan "more favourable right" sebagaimana diaturdalam Pasal VII (I) KNYork 1958.
Efektivitas dan Reorientasi Sistem Pendidikan dalam Menciptakan APH yang Terpercaya dan Profesional
Authors: Hamdan M.
Published: July 2017

Ketidak puasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas menjadi tema pokok tulisan ini.  Dengan analisis sislem pendidikan mereka sebagai pisau analisisnya. Persiapan di tingkat pendidikan strata I pada fakultas hukum juga perlu mendapat permenungan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja aparat di masa datang.
Pembatasan Hak Presiden untuk Menuangkan Kebijakannya melalui Pembuatan Keppres
Authors: Tjandrasari Heri
Published: July 2017

Upaya membatasi presiden untuk menuangkan kebijakannya melalui keppres merupakan satu tuntutan masyarakat. dengan tujuan agar tidak terulang penyalahgunaan keppres demi kepentingan presiden. Keluarga dan kroni-kroninya sebagaimana terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Pembatasan hak presiden membuat kebijakan dengan menuangkan dalam bentuk keppres adalah sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum.
MEREPOSISI HUBUNGAN YUDIKATIF DENGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM KONTEKS AMANDEMEN UUD 1945
Authors: Azed Abdul Bari
Published: July 2017

Semangat reformasi telah melahirkan tuntutan pembaharuan dalam hubungan yudikatifdengan eksekutif di satu pihak dan yudikatif dengan legislali! Reposisi hubungan tersebutdiharapkan dapa! melahirkan suatu kekuasaan kehakiman yang independen. Pembenahankeberadaan kekuasaan yudikatif ini dikaitkan dengan kebutuhan pembenahan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu, antaralain UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan UU Peradilan Umum.
URGENSI KEBERADAAN HUKUM ANTARIKSA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN TANTANGAN PENGEMBANGANNYA
Authors: Supriadhie Anjar
Published: July 2017

Keberadaan hukum antariksa internasional dalam lingkup sistem hukum internasional relatif masih berusia muda (kurang lebih 33 tahun) yakni sejak diberlakukannya Space Treaty, 1967 (diteruskan selanjutnya diberlakukannya treatylconventionlagreement) sebagai turunan Space Treaty, 1967 tersebut. Sampai dengan saat ini (di era milenium baru) space treaties (5 trities) tetap eksis berfungsi sebagai sumber hukum keantariksaan internasional dan belum dapatditetapkan konvensi-konvensi baru walaupun UNCOPUOS telah dapat menghasilkan rumusan-rumusan aturan baru mengenai DBS, NPS, RS dan Space Benefits.
"FIDUCIARY DUTY" SEBAGAI STANDAR PARA DIREKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
Authors: Ais Chatamarrasjid
Published: July 2017

Hubungan kerja antara direksi dan perseroan yang memberikan pekerjaan adalah hubunganberdasarkan kepercayaan (fiduciary duty). Direksi dalam melakukan tugasnya, haruslahmempergunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang patut. Direksi tidak dapat atau tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi, bila keuntungan ini diperoleh karena kedudukannya sebagai direksi pada perusahaan itu.
KEMBALINYA UNSUR AGAMA KE DALAM HUKUM PERKA WINAN DI INDONESIA
Authors: Malik Rusdi
Published: July 2017

Ketentuan hukum agama sudah kembali pada posisinya dalam hubungannya dengan hukum Perkawinan di Indonesia, dengan kata lain hukum agama yang ada di Indonesia adalah sangat dominan dan fundamental dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia sekarang ini, dan sangat berbeda sekali dibandingkan dengan hukum perkawinan di zaman penjajahan Belanda dahulu. Proses pembahasan RUU Perkawinan, dimana terlibat yang tidak hanya para anggota DPR, tetapi juga instansi pemerintah di luar Menteri atau Departemen yang bersangkutan dan juga Presiden Kepala Negara se ndiri ikut, serta seluruh masyarakat Indonesia, yang semuanya menghendaki agar hukum agama menjadi dominan dan fundamental dalam undang-undang tentang perkawinan.
PEMBERDAYAAN DPRD
Authors: Sumanto Listyowati
Published: July 2017

Munculnya UU No. 22/1999 memberikan perubahan mendasar mengenai prinsip-prinsipotonomi daerah. Dasar filosofis yang mendasari dan mengantar kelahiran undang-undangini adalah pemberdayaan dan partisipasi rakyat. Hal ini dapat dicapai jika pemberianwewenang otonomi kepada daerah adalah seluas mungkin, dan meletakkan Jokusotonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat. Ditinjau dari segipolitik dan ketatanegaraan, reformasi ini berdampak pada terjadinya pergeseran paradigmadari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem Pemerintahanyang desentralistik.
KONSEP ISLAM TERHADAP KEMITRASEJAJARAN WANITA DIKELUARGA
Authors: Ria Wati Rahmi
Published: July 2017

Ajaran Islam memberi perhatian besar terhadap keberadaan kaum wanita dalam konteks hubungan keluarga, baik dalam kerangka Al Quran maupun Sunnah Rasul. Ajaran Islam sangat memperhatikan wanita, dengan pesan moral berupa keinginan untuk senantiasa menjaga moral dan kehidupan wanita. Ajaran Islam telah menjadikan seorang isteri yang salihah sebagai kekayaan seorang pria yang paling utama setelah keimanan dan ketakwaannya terhadap AllahSwt. Bahkan bentuk penghormatan terhadap wanita juga diperlihatkan dengan kewajiban setiap Muslim untuk menghormati ibunya meskipun sang ibu adalah seorang musyrikkah.
PELAKSANAAN ASAS-ASAS PEMILIHAN UMUM OALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS DI DKI JAKARTA TAHUN 1987)
Authors: Azed Abdul Bari
Published: July 2017

Ada beberapa faktor yang menyebabkan asas-asas bebas dan rahasia dalam pelaksanaan pemilihan umum, belum terlaksana sebagaimana mestinya, khususnya di DKI Jakarta pada tahun 1987. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap penerapan azas bebas dan rahasia tersebut, yaitu pertama adalah kedudukan pemerintahan sebagai penyelenggara pemilihan umum, kedua kedudukan partai politik dan golongan karya didalam pelaksanaan pemiliha umum, ketiga penempatan TPS (Tempat Pemungutan Suara) didekat Kantor pemerintahan/perusahaan BUMN, diperumahan/komplek ABRI/instansi pemerintah dan TPS sekolah-sekolah.
HUKUM DAN PEMBIASAN POLITIK DI INDONESIA
Authors: Mulyadi Kuneng
Published: July 2017

Munculnya partai-partai politik di era reformasi membawa permasalahan sendiri, disamping memperlihatkan semakin terbukanya iklim berpolitik, juga membuka peluang bagi tumbuhnya konflik horizontal akibat belum matangnya kemampuan para elit untuk mengolah konflik akibat benturan kepentingan sesama mereka. Menjelang pemilu 1999 pembentukan partai politik demikian mudahya tanpa seleksi yang ketat. Akibatnya hanya partai-partai yang dikelola dengan baik mendapat suara pemilih yang significant.
MAHKAMAH KRIMINAL INTERNASIONAL UNTUK BEKAS YUGOSLAVIA DAN RWANDA DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK
Authors: Suwardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Membahas Mahkamah Krimilnal untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda . Pembahasan kedua Mahkamah Kriminal Internasional tersebut bertitik tolak dari sudut pandang hukum internasional. Resolusi Dewan Keamanan No.827 tahun 1993 menjadi dasar pembentukan Mahkamah Internasional untuk bekas yugoslavia (ICTY). Dasar hukum bagi Mahkamah internasional untuk Rwanda (ICTR) adalah Resolusi Dewan Keamanan No.995 tahun 1994. KEdua Mahkamah Internasional tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah bangsa-bangsa, karena pengadilan Nurenberg telah mengadili penjahat-penjahat perang berkebangsaaan Jepang dan Jerman karena kejahatan kemanusiaan selama Perang Dunia II
TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN DAN DRAFT RUU KEJAKSAAN
Authors: Santoso Topo
Published: July 2017

Faktor perlunya independensi kejaksaan melatarbelakangi amandemen Undang-Undang Kejaksaan yang berlaku saat ini. Pembahasan amandemen UU Kejaksaan juga dimaksudkan agar dapat dihindarkan benturan diantara Undang-Undang kepolisian dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Draft RUU Kejaksaan diharapkan dapat membawa lembaga kejaksaan menjadi independen dimasa yang akan datang.
MENANTI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PINJAMAN LUAR NEGERI
Authors: Indrawati Yuli
Published: July 2017

Ketergantungan Indonesia yang makin meningkat setiap tahunnya atats pinjaman luar negeri perlu diwaspadai, mengingat beban akan ditanggung oleh rakyat. Untuk itu perlu ditunjang dengan aturan hukum yang memadai, sehingga hak rakyat untuk turut menentukan nasibnya dapat lebih terjamin.
PENANGANAN PERMASALAHAN BAHASA DALAM PEMBINAAN HUKUM INDONESIA
Authors: Massier Ab
Published: July 2017

Bahasa dan peristilahan hukum di Indonesia telah mendapat perhatian kalangan bahasawan dan ahli hukum. Langkah-langkah yang telah dilakukan belum berhasil memecahkanmasalah yang telah dikonstatasi, seperti ketidakseragaman bahasa dan peristilahan.Dalam makalah ini dikemukakan dua cara untuk memecahkan masalah yang ada.Pertama, sumber utama keanekaragaman istilah hukum, yaitu banyaknya terjemahan-terjemahan perundang-undangan yang tidak resmi, perlu diganti oleh terjemahan resmiyang diberlakukan sebagai pengganti teks Belanda. Kedua, diperlukan penyebaran keinsyafan bahwa bahasa bukan sesuatu yang bisa ditangani seakan-akan terlepas dari hukum itu.
SUMBANGAN PEMIKlRAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROFESI ADVOKAT
Authors: Salmi Akhiar
Published: July 2017

Peranan advokat sangat penting dalam sistem peradilan pidana dan dalam mencapai tujuan hukum. namun, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur profesi advokat. Berbeda dengan komponen sistem peradilan pidana yang lain (Kepolisian. Kejaksaan. Pengadilan. dall Pemasyarakaran). semuanya sudah diatur oleh undang-undang dan bahkan sudah beberapa kali undang-undang yang mengatumya dirubah atau disempumakan. Sehingga munculnya Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat pantas kita sambut dengan gembira dan mendorong pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk cepat menyelesaikannya.
TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERADILAN NIAGA
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: July 2017

Membahas penyelesaian kasus kepailitan melalui Pengadilan Niaga, dimana menjadikan pihak asing sebagai salah satu pihak dalam perkara kepailitan tersebut. Pengadilan Niaga harus menerapkan kaidah-kaidah Hukum Perdata lntemasional dalam menyelesaikan perkara kepailitan tersebut. Dalam berbagai literatur hukum kegiatan pelaku usaha seperti yang digambarkan dikenal sebagai "Transaksi Bisnis Internasional (International Business Transactions)". Materi yang diperbincangkan dalam Transaksi Bisnis Internasional esensinya adalah Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan kegiatan bisnis. Pelaku usaha yangmelakukan transaksi internasional akan terkena beberapa peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah di bidang kepailitan.
MENEGAKKAN KEMBALI CITRA KEKUASAAN KEHAKIMAN: PERANAN PENGADILAN DALAM NEGARA INDONESIA BARU (Sebuah Saran Kepada Ketua Mahkamah Agung RI)
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Reformasi kekuasaan kehakiman tampaknya menjadi salah satu masalah pokok dalampembaharuan hukum di Indonesia. Namun sorotan utama dari masalah tersebut hanya pada bagaimana korps kehakiman menguasai manajemen personalia dan manajemen keuangan seraaset. Seharusnya, masalah utamanya difokuskan pada bagaimana memperbaiki citra danwibawa mereka sebagai penegak keadilan.
HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Authors: Marthabaya Shopian
Published: July 2017

Salah satu dampak dari serangan Amerika terhadap Afghanistan sebagai reaksi balasanatas serangan gedung WTC di New York beberapa waktu lalu adalah bangkitnya reaksimarah kaum Muslim di Indonesia. Reaksi marah tersebut kemudian berujung pada adanya keinginan untuk mengirim umat Islam bertempur membantu tentara Taliban di Afghanistan. Berkaitan dengan rencana bergabungnya sejumlah warganegara Indonesia dengan tentara Taliban, penulis artikel ini mengulas konsekuensi hukum atas tindakan tersebut, terutama berkaitan dengan status kewarganegaraan yang bersangkutan.
AZAS PELENGKAP STATUTA ROMA 1998 TENTANG PENGADILAN PIDANA lNTERNASIONAL
Authors: Martowirono Suwardi
Published: July 2017

Penulis artikel ini membahas mekanisme dan sistem kerjasama antara International CriminalCourt dengan negara-negara pihak dalam rangka pelaksanaan yurisdiksi ICC dalam proses peradilan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penulis ini juga mengulas sejarah sampai munculnya gagasan pembentukan ICC.
UNDANG-UNDANG YAYASAN No. 16 TAHUN 2001 DAN TRANSPARANSI KEGIATAN USAHA YAYASAN
Authors: Chatamarrasjid Chatamarrasjid
Published: July 2017

Undang-undang Yayasan yang baru, yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2001 memberikankesempatan kepada yayasan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan dari pendirian yayasan, yaitu tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kegiatan usaha ini membuka peluang bagi yayasan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa keuntungan yang diperoleh harus semata-mata ditujukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan itu. Dalam hubungan dengan kegialan yayasan ini, sangat diperlukan adanya suatu transparansi atau keterbukaan.
KERJASAMA ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA
Authors: Mustofa Muhammad
Published: July 2017

Kejahatan lintas negara merupakan kecenderungan yang tidak terelakkan dalam era globalisasi. Sebab. batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Apalagi dalam era globalisasi ini yang dilengkapi dengan kemajuan teknologi relematika, yang di samping mempermudah manusiauntuk berkomunikasi Iintas negara, juga mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara.Salah satu bentuk kejahatan Iintas negara yang amat sangat mengganggu berbagai negara adalah pencucian uang (money laundering). Melalui modus pencucian uang haram maka uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal, seperti hasil penjualan narkoba dan hasil korupsi, akantampak menjadi seperti uang yang diperoleh melalui kegiatan legal.
HUKUM ISLAM DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA
Authors: Wirdyaningsih Nunung
Published: July 2017

Hubungan antara struktur sosial dan hukum di Indonesia mempunyai nilai penting Unluk dibicarakan. Para pengamat hukum dan masyarakat berpendapat bahwa perkembangan struktursosial di Indonesia tidak atau kurang sesuai dengan hukumnya. Karena, setiap struktursosial seharusnya mengembangkan sistem hukumnya sendiri yang sesuai. Dalamhubungan ini suatu struktur sosial itu boleh disebut sebagai suatu sarana untuk dapatmenjalankan sistem hukumnya.
PERGULATAN GLOBALITAS VS. LOKALITAS DALAM HUKUM INDONESIA
Authors: Brotosusilo Agus
Published: July 2017

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia. Indonesia telah menjadi anggola the World TradeOrganization (WTOJ. WTO mewajibkan anggota-anggotanya untuk melakukan liberalisasiperdagangan. antara lain dengan penghapusan hambatan-hambatan yang dapat menimbulkandistorsi dalam perdagangan. Dalam kondisi yang demikian. akhir-akhir ini hambatan dandistorsi terhadap arus perdagangan di dalam negeri justru semakin meningkat akibatdiberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
MENGKRITISASI EKSISTENSI SIPPT DAN SP3L SEBAGAI PENGENDALI PEMBANGUNAN FISIK KOTA DI DKI JAKARTA (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Tanah Administrasil
Authors: Hutagalung Arie Sukanti
Published: July 2017

Meningkatnya kebutuhan tanah tanpa suatu pengendalian yang mantap akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan fisik kota dalam rangka mencapai RUTR yang hendak dicapai oleh Pemda DKI Jakarta. Oengan demikian keberhasilanpencapaian target tersebut akan sangat didukung oleh mekanisme perencanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan tanah berdasarkan kebijakan tanah perkotaan (urban land policy) di DKI Jakarta.
TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
Authors: Sumantri D.A
Published: July 2017

Pembentukan kebijaksanaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam kehidupansuatu bangsa. Kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud adalah keputusan yang dilakukanoleh pejabat pemerintah negara atas nama instansi yang dipimpinnya. Kebijaksanaanpemerintah tersebut meliputi hampir semua segi kehidupan kemasyarakatan. Karena pada dasarnya kebijaksanaan masuk dlam fungsi pengaturan, maka ada kecenderungan kuat untuk mengatur segala sesuatunya. Hal tersebut dapat menjadikan kinerja kebijaksanaan acap kali kurang baik, seringkali menjadi bagian dari masalah daripada memecahkan masalah.Dengan kenyataan tersebut maka berkembang pemikiran yaitu kebijaksanaan untuk mengurangi pengaturan yang disebut debiroktatisasi dan deregulasi.
PEMILIHAN PRESIDEN 2000 DI AMERIKA SERIKAT
Authors: Alrasid Harun
Published: July 2017

Mengulas pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 2000, dengan menekankan pada pembahasan sistem electoral college. Sistem pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga presiden terpilih benar-benar merupakan aspirasi rakyat yang sejati. Kontroversi suara pemilih yang menentukan terpilihnya seorang calon menjadi presiden. yang menentukan hasil Pemilihan Presiden 2000 bukanlah kemauan Rakyat (the Will of the People) tetapi keputusan Hakim (the Decision of the Supreme Court).
HAK ATAS PENDIDIKAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENT ASINYA DALAM PERSPEKTIF PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Hak atas pendidikan sebagai HAM dan implementasinya dalam perspektif Provinsi NAD. Berbagaipermasalahan yang mengkristal dalam bagian terakhir uraian di muka secara tegas menyiratkan dominannya faktor manusia sebagai faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya tujuan pendidikan, baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Kedudukan bidang pendidikan sebagai salah satu bidang keistimewaan utama Provinsi NAD kiranya perlu ditindaklanjuti denganmemperkuat kembali komitmen seluruh kalangan di Provinsi NAD untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagai salah satu bidang pokok yangbersifat strategis bagi masa depan Provinsi NAD sebagai suatu daerah otonomi khusus.
PERISTIWA 11 SEPTEMBER 2001 DAN PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Suwardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Mengulas sisi hukum internasional dalam peristiwa pengeboman gedung WTC di New York pada 11 September 2001 dan penyerangan Amerika Serikat ke Afghanistan setelah peristiwa tersebut. Dasar analisis yang digunakan penulis adalah Piagam PBB, terutama terkait dengan pasal5J Piagam PBB.
PARTISIPASI BURUH DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN
Authors: Uwiyono A
Published: July 2017

hubungan kemitraan antara buruh dan pengusaha yang didasarkan pada hubungan perburuhan yang mengedepankan partisipasi buruh dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan baik yang terkait dengan masalah syarat-syarat kerja/kondisi kerja maupun masalah-masalah yang bersifat menejerial , hanya akan terjadi jika buruh ditempatkan pada posisi sentral. Hubungan kerjasama ini pada gilirannya akan mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi penyelesaian secara damai terhadap masalah perburuhan yang krusial khususnya masalah upah. Untuk itu perlu adanya kemauan para pihak untuk merubah pola hubunganperburuhan konflik ke pola hubungan perburuhan kolaboratif.