bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Do volatile repellents reduce wolverine Gulo gulo predation on sheep?
Authors: Landa Arild , Tømmerås Bjørn Åge
Published: May 2018

Since the return of the wolverine Gulo gulo to the Snøhetta area in Norway in 1979, wolverine predation on sheep Ovis aves has increased in parallel with increases in the number of sheep. Reducing the predation would also reduce the economic losses suffered by sheep farmers and could increase their willingness to accept the presence of wolverines in the area. Therefore, experiments with volatile repellents to reduce predation by wolverines on sheep were carried out. Experiments showed that five oils and three pure chemicals gave distinctive avoidance reactions by captive wolverines. The release rates of the different chemicals were tested in the laboratory and a dispenser allowing the use of the chemicals as long‐lasting repellents was developed. In 1993, half of the ewes and their lambs in areas with high losses due to wolverine predation were randomly chosen and fitted with dispensers containing these chemicals. In 1994, the test was repeated and the study area was expanded to include a nearby area, in which farmers had also suffered high wolverine predation on their sheep in recent years. All sheep flocks were monitored during the free‐ranging grazing period, and when carcasses were found, necropsies were performed to ascertain the cause of death. Nearly all dispensers were damaged to some degree during the grazing period, but because family groups (ewes and their lambs) were marked, this is believed to probably not have affected the experiment significantly. In spite of the technical failures, significantly fewer losses occurred in the groups with dispensers than in the groups without dispensers. A better dispenser must be developed and a large‐scale test should be performed before it is possible to conclude definitively that volatile repellents may be used as an operational instrument to reduce economic losses to sheep farmers and to help conserve wolverines.
PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA DALAM PERSPEKTIF HAM (The Fulfillment of Right on Adequate Housing to the Urban Poor in Human Rights Perspective)
Authors: Firdaus Firdaus
Published: May 2018

Meningkatnya jumlah penduduk selalu diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan. Di kota-kota besar termasuk kota Makassar dan Surabaya, kebutuhan perumahan menjadi sebuah masalah penting karena pertumbuhan penduduk yang disebabkan kelahiran dan urbanisasi yang tidak sebanding dengan tersedianya fasilitas perumahan. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk miskin adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan, kondisi tersebut telah mendorong semakin berkembangnya pemukiman masyarakat miskin yang didirikan secara ilegal, kumuh, dan tidak layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab negara terhadap upaya dan kendala pemenuhan hak atas perumahan yang layakbagi masyarakat miskin dalam pelaksanaan pemenuhan pembangunan perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) melalui jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, ketersediaan, keterjangkauan, layak huni, lokasi yang layak, layak secara budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis sebagai pelengkap guna menggambarkan instrumen hukum HAM dalam pengaturan pembangunan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin.  AbstractIncreasing of the population always is accompanied by a need for housing that mounts to higher. In big cities such as Makassar and Surabaya, a need for housing already has made an important issue because population growth led by birth and urbanization not equal to housing availability. The effort made to solve the problem of the poor is a basic right fulfillment of society namely food, health services, education, job and business, pure water, and sanitation also rights satisfaction on housing. This condition has driven more growing on housing construction for the poor, illegally, dirty and uninhabitable for living in. This aim of this research is to find out and understand state`s responsibilities to attempts and obstacles of the fulfillment of right on adequate housing to the poor based on human rights principles with guarantee of law certainty on land ownership, availability, affordable, livable, a good place, culturally decent. The method of this research is a normative descriptive and supported by sociological law research as complement to describe law and human rights instruments in arranging of a decent housing construction to the poor.
MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)
Authors: Fajriando Hakki
Published: May 2018

Setelah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak-hak masyarakat miskin untuk mengakses layanan hukum sejak diberlakukannya UU No. 16/2011 di Indonesia. Kegiatan penelitian dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis dengan metode triangulasi. Studi ini menemukan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi, serta kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung lainnya. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan dalam mendukung program tersebut.AbstractAfter enacted the Law Number 16/2011 concerning Legal Aids, still find the poor has not accompanied by an adequate legal counsel, yet. The research aims to describe issues faced in implementing of rights fulfillment to the poor to access law services since stipulated the Law Number 16/2011, in Indonesia. This research was conducted in the provinces of Kepulauan Riau, Jakarta, west Kalimantan, and Gorontalo, in 2015. Qualitative data collecting with literature research method and in-depth interview analyzing with a triangulation method. It found that the right fulfillment of legal aids to the poor still held up by society culture and law enforcers because of less information, lack of other resources availabilities. It suggested that government promote quantity, quality, and infrastructure distribution of legal aids services, increase disseminate concerning to legal aids information from government, and encourage local government to intensify role to that program.
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)
Authors: Mareta Josefhin
Published: May 2018

Anak dan perempuan menjadi subyek hukum yang rentan dalam proses penegakan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan sebagai korban kekerasan merupakan persoalan hukum di mana hak anak dan perempuan memerlukan perlindungan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hak kelompok rentan (anak dan perempuan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok rentan (anak dan perempuan) dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan anak, dan pemberian pelayanan, pendampingan, perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum.AbstractChild and woman become a vulnerable legal subject in law enforcement processing. The child against the law and woman as violence victim is a law entity which is child`s rights need protection through an effective law enforcement mechanism. This research examines law enforcement in protecting the rights of a vulnerable group (child and woman). It is a normative juridical using a qualitative analysis with library research. The writer concluded that law enforcement to a vulnerable group (child and woman) conducted by juvenile justice system prioritizing child interest, and giving services, counseling, protection to victims of domestic violence by law enforcers.
ASPEK HAK SIPIL DALAM KESETARAAN GENDER DI SEKTOR KERJA FORMAL DI TERNATE (Aspects of Civil Rights in Gender Equality At Formal Job in Ternate)
Authors: Nugroho Okky Chahyo
Published: May 2018

Kesetaraan gender khususnya di sektor kerja formal memang masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat sehingga permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk melaksanakan kesetaraan gender di sektor kerja dalam rangka pemenuhan hak sipil bagi perempuan; apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melaksanakan kesetaraan gender di sektor kerja dalam rangka pemenuhan hak sipil bagi perempuan; dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan kesetaraan gender di sektor kerja dalam pemenuhan hak sipil bagi perempuan. Metode penelitian bersifat dekriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kesetaraan gender di sektor kerja dalam pemenuhan hak sipil bagi perempuan. Faktor keluarga dan budaya belum memberikan ruang luas bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan promosi jabatan, pendidikan dan pelatihan. Selain itu masih ada keterbatasan sarana seperti ruang laktasi, tempat penitipan anak, dan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Langkah yang perlu dilakukan adanya pemahaman dari aparatur pemerintah Kabupaten/Kota mengenai kesetaraan gender di sektor kerja formal. Perlu penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kesetaraan gender di sektor kerja formal.AbstractGender equality, especially in the formal job sector, indeed still get problems in society, today. The problem wants to solve in this writing is how local government policy to implement gender equality in job sector in order to satisfy woman civil rights; and steps need to do to raise practice of gender equality in job sector of woman civil rights fulfillment. This research method is analysis descriptive with a qualitative approach. Family and culture factors have not given a huge space to women to get the chance of promotion, education, and training, yet. Furthermore, it still finds a limitation of facilities such as lactation room, daycare places, toilet both male and female. It is necessary a mutual understanding of regency government /city officers related to gender equality in the formal job sector. It requires a capacity of local government policy in supporting its implementation.
PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA BANDUNG
Authors: Budijanto Oki Wahju
Published: May 2018

AbstrakPenghayat Kepercayaan masih mengalami diskriminasi, khususnya dalam penghormatan hak-hak sipilnya. Hal ini berakar dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan”. Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla salah satu agenda prioritas adalah memprioritaskan perlindungan terhadap anak, perempuan dan kelompok masyarakat termajinalkan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi momentum tepat untuk penegakan HAMnya. Pertannyaannya, implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Tulisan yang didasarkan pada penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif pada tataran implementasi (khususnya Kota Bandung), para penghayat kepercayaan tidak mengalami kendala dalam memperoleh layanan kependudukan dan catatan sipil. Namun demikian masih terdapat penolakan masyarakat umum terhadap pemakaman bagi para penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum. Penolakan ini tentu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum.Kata Kunci: Penghormatan HAM, Hak-Hak Sipil, Penghayat KepercayaanAbstractBelief adherent still experience discrimination, expecialy respect of their civil rights. it is rooted in the “difference” is born from the recognition of the state of religion and different treatment to “religion” and “belief”. In Government Joko Widodo-Jusuf Kalla which one of the priority agenda is to prioritize the protection of children, women and marginalized groups of society, as well as respect for human rights and equitable settlement of the cases of human rights violations in the past an appropriate moment to better provide the respect of human rights.This paper based of research which is descriptive analysis with normative juridical approach in terms of implementation (particularly the city of Bandung), the seeker of confidence not having problems in obtaining settlement services and civil records. However, there is still a general public rejection of the funeral for the seeker of confidence in the public cemetery. This rejection against to Article 8 (2) Joint Regulation of the Minister of Home Affairs and Minister of Culture and Tourism No. 43 of 2009 and No. 41 of 2009 on Guidelines for Care To Belief adherent in God Almighty, the local government provides the public cemetery.Keywords: Respect of Human Rights, Civil Rights, Belief Adherent
Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak
Authors: Kurniawan Muhamad Beni
Published: May 2018

Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial review Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai status anak di luar nikah. Penelitian ini mengkaji masalah status anak di luar nikah dengan pendekatan HAM dan hukum progressif yang bertitik berat kepada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan apakah anak itu sebagai anak sah maupun anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM. Ketidakadilan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah merupakan pelanggaran HAM. Perlu penerapan konsep hukum progresif dalam memaknai Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum progresif bisa disebut sebagai “hukum pro-keadilan”. Hukum progresif menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk perlindungan terhadap hak setiap manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Tujuan dari hukum progresif adalah untuk melindungi hak-hak anak tanpa membedakan status anak tersebut.
Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
Authors: Meyrina Susana Andi
Published: May 2018

Mengacu pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan, hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam isi jurnal ini, bagaimana Hak Asasi Manusia dilaksanakan pada penerapan proses peradilan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Pelindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, terkait surat edaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana biaya ringan (PERMA). Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis sosialis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang akan dilihat dari aspek hukum dan pelaksanannya di masyarakat tentang proses peradilan perlindungan hukum, sebagai pokok permasalahan. Hasil dari analisa tulisan bertujuan agar dapat diperoleh rekomendasi yang dapat dijadikan masukan pada pihak-pihak pemegang kebijakan sebagai masukan yang dapat diimplementasikan di masyarakat agar dapat mengajukan tuntutan hak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui luar jalur pengadilan (non litigasi) merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku
Authors: Primawardani Yuliana
Published: May 2018

Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam melakukan haknya  tersebut, masyarakat adat  mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai peraturan maupun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan dan kelautan yang memberikan ijin pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas  di wilayah masyarakat adat. Untuk mengetahui kondisi masa kini, penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada para stakeholder dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi hak masyarakat adat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dan pelaksanaan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terkait dengan  pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat tidak hanya menyangkut pelanggaran hak atas tanah, hutan atau sumber daya lainnya tetapi berdampak pada terjadinya pelanggaran hak-hak lainnya secara bersamaan atau sebagai suatu sebab akibat yang kompleks. Hal ini tidak akan terjadi jika hak-hak masyarakat adat telah terlindungi dengan pembentukan Perda di setiap provinsi. Oleh karena rekomendasikan agar Pemerintah dalam hal ini DPR RI perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Masyarakat adat, sehingga  dalam berbagai proses pembangunan, hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan.
Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro dalam Pemilihan Kepala Daerah
Authors: Rasyidi Achmad Fikri
Published: May 2018

Masyarakat Moro-Moro adalah kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan register 45 Mesuji, Lampung. Kelompok masyarakat tersebut kemudian dicap sebagai masyarakat illegal karena tinggal di atas tanah milik PT Sylva Inhutani Lampung (PT SIL). Cap atau label tersebut mejadikan masyarakat Moro-Moro terabaikan secara hak asasi manusia. Mereka tidak memiliki KTP, akte kelahiran, tidak terlibat pemilu dan tidak dapat mengakses hak-hak dasar lainnya. Kondisi demikian belum mendapat perhatian yang cukup serius dari Negara. Penulisan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang masyarakat Moro-Moro yang sudah terpublikasi. Perbedaannya adalah, penulisan ini berfokus pada urgensi resolusi konflik agraria (yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia secara laten dan faktual) terhadap jaminan hak sipil dan politik. Penulis berharap tulisan ini bermanfaat sebagai referensi Pemerintah Indonesia untuk menyikapi fenomena pengabaian hak sipil dan politik. Tulisan ini mempercayai bahwa pemenuhan hak politik akan memperbaiki kehidupan masyarakat di masa depan.
Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi
Authors: Citrawan Harison
Published: May 2018

Jaminan kesesuaian undang-undang terhadap norma dan prinsip hak asasi manusia secara langsung membutuhkan sebuah mekanisme dan metodologi yang mampu memprediksi (predict) dampak produk legislasi terhadap penikmatan hak asasi manusia (human rights enjoyment) oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Atas dasar pemahaman tersebut, tulisan ini hendak menguraikan sekelumit peluang dan tantangan secara metodologis atas gagasan untuk merumuskan sebuah kerangka kerja analisis dampak hak asasi manusia terhadap naskah rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, tulisan ini akan dipilah ke dalam tiga bagian utama yakni: pertama, gambaran umum analisis dampak hak asasi manusia sebagai instrumen teknis dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights based approach) yang tengah berkembang sejak dasawarsa terakhir; kedua, peluang untuk meletakkan pendekatan tersebut ke dalam proses pembentukan regulasi (rule making process); dan ketiga, adalah gambaran tentang tantangan metodologis ilmu sosial dalam merumuskan cara kerja analisis dampak hak asasi manusia ke dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Adapun tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam rangka merumuskan analisis dampak hak asasi manusia atas rancangan undang-undang, secara fundamental dalam perspektif ilmu hukum diperlukan pergeseran paradigma doctrinal gaze yang cenderung positivistik; yang kerap melanda penelitian hukum di Indonesia. Dengan meminjam metode dan teknik analisis yang dikenal dalam sains dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan dengan tetap berpegang pada standar reasoning penegakan hukum, maka pelbagai rupa ‘pseudo-prediction’dapat dilakukan dalam rangka menilai dampak dari sebuah rancangan undang-undang terhadap hak asasi manusia.
Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Authors: Michael Donny
Published: May 2018

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar tugas pemerintahan dapat dilaksanakan. Pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran Pemerintahan Desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana kewenangan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan yang berbasis hak asasi manusia, serta bagaimana mekanisme perlibatan masyarakat (partisipasi) dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berbasis pada data-data kualitatif. Dari temuan lapangan ditemukan dalam praktek pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, antara kewenangan mutlak serta ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tidak terdeskripsikan secara ideal. Untuk itu, dalam menyelenggarakan perencanaan program desa perlu diikutsertakan dari unsur masyarakat, misalnya antara lain: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin, selain itu juga perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Hidayat Hidayat
Published: May 2018

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup berlimpah.Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bentuk perlindungan hak sipil dan politik TKI di luar negeri dan menganalisis bentuk pemenuhan hak Ekosob TKI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara dan observasi di Taiwan dan Malaysia. Dalam penelitian ini diharapkan adanya percepatan layanan aduan TKI melalui call center, peningkatan keterampilan TKI, pengetahuan tentang budaya, bahasa, sikap dan regulasi negara penempatan mengenai hak dan kewajiban calon TKI sebelum berangkat ke negara tujuan selain dalam pembuatan paspor calon TKI untuk pertama kali agar diterbitkan oleh Kantor Imigrasi dimana calon TKI tersebut berdomisili. Khususnya Kantor Imigrasi Pontianak, Entikong, Singkawang, Sambas dan Putusibau, agar memperketat dan lebih selektif dalam penerbitan paspor dan dokumen lainnya hal tersebut untuk meminimalisir TKI Ilegal.
Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Authors: Firdaus Firdaus
Published: May 2018

Pembela hak asasi manusia adalah mereka yang bekerja dan beraktivitas mempromosikan hak asasi manusia, dan berada di garis depan perjuangan dan penghormatan hak asasi manusia untuk menyuarakan aspirasi publik, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia sendiri adalah terminologi dan diskursus baru yang tidak banyak dipahami oleh publik, termasuk oleh orang-orang yang melakukan kerja untuk mendorong negara selaku pemangku kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Tujuan penulisan ini untuk memetakan situasi akses perlindungan hak asasi manusia, dan hambatan-hambatan yang dihadapi pembelaan hak asasi manusiatermasuk pengalaman yang terbaikyang dilakukan oleh pembela hak asasi manusia, khususnya pada masyarakat Mollo di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk merinci fenomena yang sulit diungkap oleh penelitian kualitatif. Penelitian telah menemukan bahwa dalam tatanan implementasi, kegiatan yang dilakukan oleh para pembela hak asasi manusia masih mengalami hambatan antara lain kecenderungan terjadinya ancaman baik secara fisik maupun psikis kepada Masyarakat Adat Mollo. Hal ini terkait erat dengan sumber daya alam di sektor Pertambangan marmer. Tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembela hak asasi manusia.
Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar
Authors: Buana Andika Prawira
Published: May 2018

Kota Makassar yang memiliki masyarakat yang pluralistik sangat memungkinkan untuk terjadinya perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan, sementara aturan yang ada berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat jelas tidak dimungkinkannya perkawinan beda agama. Oleh sebab itu masalah pokok pada penelitian ini bagaimanakah konsistensi pemerintah  dalam  menyikapi  praktek  perkawinan beda agama khususnya kota Makassar, dan bagaimana pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, wawancara tatap muka, dan menyebarkan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan beda agama, masyarakat biasa, dan pegawai dinas catatan sipil kota Makassar. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode ”purposive sampling”. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 orang responden yang terdiri dari 6 pelaku perkawinan beda agama, 80 masyarakat biasa, dan 14 pegawai dinas catatan sipil kota Makassar. Hasil penelitian ini menjawab tidak konsistensinya pemerintah terhadap implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap praktek perkawinan beda agama yang terjadi di kota Makassar dan pengaruh negatif yang ditimbulkan dalam keluarga akibat perkawinan beda agama.
Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Rahmanto Tony Yuri
Published: May 2018

Prinsip non-intervensi yang dijadikan pedoman oleh ASEAN disinyalir sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sekian konflik internal yang terjadi di ASEAN, banyak diantaranya yang melanggar nilai-nilai universal HAM dan demokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompatibilitas (kesesuaian) antara prinsip non-intervensi dengan norma dan prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks berdasarkan data sekunder. Adanya penerapan Prinsip non-intervensi secara nyata memperburuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Selain itu dengan adanya prinsip tersebut ASEAN menjadi tidak mampu untuk menyediakan legislasi yang mengikat dan implementasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Adapun saran yang diberikan adalah penerapan dalam Prinsip non-intervensi sebaiknya tidak dilaksanakan secara kaku sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi penegak hukum di bidang HAM dalam memberikan rekomendasi atau masukan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara anggota ASEAN telah menyimpang dari prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan dunia internasional. Namun intervensi yang dilakukan diharapkan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara, sehingga tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara.
Mengenal Investasi Dalam Dunia Syariah
Authors: Chadziq Achmad Lubabul
Published: May 2018

Trading activities and business in accordance with sharia (Islamic law) are the ones that are not to do with unlawful products or services such as forbidden food, gambling or disobedience, including those classified as the unlawful practices such as usury, gharar and maysir. In fact, not all trading and business activities comply with shari'a. For that reason, the ulema (Muslim scholars) fatwa (verdict) is needed to ensure the fulfillment of these qualifications. The fatwa on the halal-haram of sharia financial transactions in Indonesia is stipulated by the Indonesian Ulema Council (MUI) through the so-called National Sharia Council (DSN) with the help of practitioners and its implementation is with the help of the Sharia Supervisory Board (DPS). One of the important milestones in the development of sharia economy in Indonesia is the operation of Bank Muamalat Indonesia (BMI) in 1992. Sharia banking is increasingly prevalent after the issuance of Law No. 10/1998 which enables banks to run dual banking system or conventional banks to establish sharia divisions. On this stand, the conventional banks began to take advantage and open sharia business units. No wonder if the development of sharia banking is quite rapid. The main factor that supports the development of sharia economy in Indonesia in the future is the population of Indonesia which is predominantly Muslim. In addition there is increasing awareness of Muslims in investing in accordance with sharia. Given the importance of investment as one of the economic behaviors, it is also important to understand the theory and practice of investment.
Implementasi At-Tawassuth Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Sebagai Nilai Pendidikan Karakter Di Mi Khozainul Ulum Bojoasri Kali Tengah Lamongan
Authors: Muzakky Ahmad Faza
Published: May 2018

Researchers interested in lifting the title "Implementation At-Tawassuth Ahlus Sunnah Wal Jama'ah As Values Character Education In Class VI Madrasah Ibtida'iyah (MI) Khozainul Ulum II Rural districts Bojoasri Kali Tengah Lamongan in the school " as motivated by history or Nahdhotul history scholars' who keep a few things about the relationship Aswaja with education in the archipelago. Aswaja teachings and the empowerment of the people are of the Vision and Mission. This is evidenced by the establishment of boarding institutions in this country do not know the era of independence and develop into some of the educational system. Education at-tawasuth Aswaja given by following the guidance of that vision is to realize human Aswaja pious to Allah, berakhlaqul karimah, intellectual, intelligent, skilled, productive, ethical, honest and fair (tawassuth and i'tidal), disciplined, berkesimbangan (tawazun), tolerance (tasamuh), maintaining harmony in personal and social development and developing a culture ahlussunnah wal jama'ah (commanding the good and forbidding evil). The purpose of this research is to know and understand the extent of implementation of the At-Tawassuth Ahlus Sunnah Wal Jama'ah As Values Character Education In Ibtida'iyah Khozainul Ulum Madrasah class II Hamlet Village Dondooman Bojoasri Kali Tengah Lamongan District of Central VI Academic.To find out the problems and get the data clearly, here the author uses descriptive qualitative approach.
Penerapan Metode Problem Based Learning Dalam Peningkatan Emotional Spiritual Quotient Peserta Didik Di Smp Syeh Jamaluddin Sukosongo Kembangbahu Lamongan
Authors: Soliha Hidayatus
Published: May 2018

This research background on a fact that in the teaching and learning activities (KBM) lessons Aqidah Ahlaq teachers still use the system lectures where students tend to be reluctant to play an active role so as to produce a weak activity in the classroom. In this study a problem-based learning, Problem Based Learning which orientation to solving problems is done to increase the capability Emotional and Spiritual (ESQ) learners in learning Aqidah ahlak in junior Sheikh Jamaluddin Sukosongo. In this case, researchers based formulation of the problem of how the application of Problem Based Lerning will enhance the ability of the Emotional Spiritual Quotient and also any supporting factors and obstacles encountered during the implementation of it. This research is descriptive qualitative where researchers only illustrate the application of PBL through observation, in-depth interviews (depth interview) and documentation. Classroom observations carried out for 2 weeks. In-depth interviews have 3 learners from 31 the number of learners in junior Sheikh Jamaludin Sukosongo, and documentation as supporting data. The results of classroom observation will be described clearly in accordance with the existing portraits. As with any oral activity (question and answer), and emotional activity of students where students will solve the problem / problems encountered. Interviews in response to the application of Problem Based Learning and its supporters and obstacles.
Strategi Guru Dalam Mengembangkan Karakter Jujur Peserta Didik Di MTs Miftahul Huda Sukorejo Karangbinangun Lamongan
Authors: Intaswari Dian
Published: May 2018

This thesis is the result of research to answer the question: How do the strategies of teachers in developing the character of honest students in MTs Miftahul Huda Sukorejo Karangbinangun Lamongan, as well as how the strategy of enabling and inhibiting factors of teachers in MTs Miftahul Huda Sukorejo Karangbinangun Lamongan. Research subjects in this study were students MTs Miftahul Huda Sukorejo Karangbinangun Lamongan, amounting to 18 students. Data collected through observation interviews, and documentation. Informant was the head of Master  teachers and some students MTs Miftahul Huda Sukorejo. As for analyzing data using descriptive qualitative analysis techniques that will clarify the meaning of the phenomena that occur at school. Teachers in developing strategies honest character is very good, because the teacher can guide and educate students by doing good deeds such as getting used to tell the truth, a good speech and correct, polite, responsible and noble. Indicators of the success rate is the value of honesty that can be developed at the school include: the task correctly, did not cheat or giving a cheat, build cooperative or honesty canteen, reported school activities in a transparent manner, recruit students properly and honestly, the assessment system is accountable and do not manipulate the school curriculum development
Penerapan Metode Drill Khat Naskhi Dalam Perkembangan Menulis Al Qur’an Di Madrasah Diniyah Mazra’atul Ulum Paciran Lamongan
Authors: Zulfa Zakiyah Yuliya
Published: May 2018

This research is motivated by the facts on the ground which showed not a few Muslim students into adulthood has not been able to write the Qur'an properly and correctly according to the rules that make writing difficult to read and may even lead to feeling lazy to read it. Therefore, there should be learning khat / calligraphy with the application of appropriate methods such as drill method. Drill method is a practice exercise repeated continuously to gain practical skills and dexterity on the knowledge learned. One style of writing that is often used by muslims in the writing and copying manuscripts of the Qur'an for character letters are simple, almost without frills, so easily written and read is khat naskhi. This thesis examines the application of khat naskhi drill methods in the development of writing the Qur'an in Diniyah Mazra'atul Ulum Madrasah Paciran Lamongan. This study aims to determine application of khat naskhi drill method in the development of writing the Koran, supporting factors and obstacles and how to overcome the inhibiting factor. This research uses descriptive qualitative research approach. The subjects in this study is the Council Diniyah Mazra'atul Ulum Madrasah teachers Paciran, head Diniyah Mazra'atul Ulum Madrasah Paciran learners Mazra'atul Ulum Madrasah Diniyah Paciran. While data collection techniques by interview, observation and documentation using the techniques of data analysis of the data editing stage, categorization of data and interpretation of data. This research resulted in the conclusion that, the application method naskhi drill khat has developed significant Qur’an written in Diniyah Mazra'atul Ulum Madrasah Paciran Lamongan. Broadly speaking, it can be seen from several things: learners become more active in the learning process of writing the Qur’an, stock value write Qur'an development of learners and their teachers who are competent professionals and their race events held both within and outside the institution to which it is also a supporting factor khat naskhi drill method application in the development of writing the Qur'an in Diniyah Mazra'atul Ulum Madrasah Paciran Lamongan. Of this paper can be used as reference for teachers that the teaching of writing the Qur'an, the application method of drill / exercise is the right thing because here are more active learners because the learners are required to implement the exercises are repeated both inside and outside the classroom in order to have higher skills
Bahtsul Masail NU (Sebuah Kritik Metodologi)
Authors: Mumtahanah Nurotun
Published: May 2018

Abstract: It has long been known that to deal with various religious problems related to Islamic jurisprudence (fiqh), Nahdlatul Ulama (NU) has commonly based its thinking on four schools of thought (madzhab), ie Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali. The decision making system in NU problems deliberation (bahsul masail) is formulated in three procedures such as taqrir jama'i, ilhaq almasail bi nadzairiha, and istinbath. To determine the authoritative (mu'tabar) books used to solve the legal problems Nahdliyin (NU followers) used to base their lines of thouight on the so-called al kutub 'ala al-madzahib al-arba'ah (the books referring to the four schools of thought / madhhab).
Perdagangan Internasional (Studi Komparasi Perdagangan Internasional Konvensional dan Islam)
Authors: Chadziq Achmad Lubabul
Published: May 2018

Abstract: The people welfare of a country is not only dependent on individuals making trade transactions abroad, but on the macro level, the government alsohas a greater contribution to promote and prosper the people of its country, one of which is through international trade or popularly known as exports and imports. International trade is part of macroeconomics that specifically discusses the relationship between a country and another country in allocatingresources or production factors available in each country. The existence of international economic and trade relations is very useful in order to achieve theprosperity of the world community. Efforts to increase efficiency in the utilization of world production factors as a whole are the targets of international economic and trade activities.
Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Islam
Authors: Aslamiyah Siti Suwaibatul
Published: May 2018

A teacher is demanded to be able to deal with any learning and teaching process in addition to having other capabilities that are summarized in four teacher competences, namely professional competence, personal competence, pedagogic competence and social competence so as to attract student attention in the learning and teaching process. Therefore not only should he or she create a conducive learning atmosphere, the teacher should also be capable of producing students having such characteristics as intelligent, critical, innovative, democratic and moral values. On this stand, the teacher could purposefully be a professional teacher. In general the requirements of becoming professional teachers in Islamic perspectives are, among others, taqwa, knowledgeable, having broad interesting, authoritative, Ikhlas, having divine purposes in addition to being able to plan and implement the evaluation of education
Implementasi Prinsip At-Tawazun Perspektif Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An Nahdiyah Dalam Pengembangan Nilai Pendidikan Karakter Siswa Di Madrasah Aliyah Al Azhar Banjarwati Paciran Lamongan
Authors: Prasetyo Dedy
Published: May 2018

The research is the qualitative study, namely the gathering data derived from observation, interviews and documentation.The data collected writer analysis using descriptive analysis. The research results show take the implementation of the principle At-Tawazun perspective Ahlus the way of wal company of Jama’ ah An Nahdiyah in the development of value character education students walk in planned.The application of this method seen from efektifity educator has run tasks and functions in good, so that this method is very effective in developing value character education students. While there are several factor that supports and hinder the implementation of the principle At-Tawazun as, the method learning who does boring and quality of teachers who of particular importance and good, because teachers in madrasah aliyah al-azhar are students and living in pondok pesantren, so that it can be figure out the characteristics of of a variety of a method of teaching and understand factor that influences method selection teaching when learning held, and the facilities and infrastructure that support and complete in learning that is in Madrasah Aliyah Al-Azhar Banjarwati Paciran Lamongan this. Even though there are multiple barrier in the application of this, problematika students, caused lack of support/the motive for parents would the importance of education perspectives concerning Aswaja, and often late in learning held, naughty santri and students who often troublesome his friend, crowded own, and not watching teachers to follow. Solution for probematika was in will try for teachers to memotivsi their students to the students be eager in learning and cultivating istiqomah as by istiqomah be able to form the character of perfect. But the institutions trying to improve this method in the development of value character education properly.
Implementasi Metode Cooperative Learning Dalam Peningkatan Kreativitas Belajar Aqidah Akhlaq Siswa MTs Terpadu Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Lamongan
Authors: Akhmad Salafuddin
Published: May 2018

This study, entitled: "Implementation of Cooperative Learning Method In Creativity enhancement of learning aqidah morality Grade MTs Integrated Boarding School Roudlotul Qur'an Lamongan" The issues discussed in this study are: How is the implementation of cooperative learning in the lessons Aqidah Akhlaq students MTs Integrated Boarding School in Roudlotul Qur'an Lamongan. How can students' creativity in teaching morals aqidah Eighth Grade students of MTs Integrated Boarding School Roudlotul Qur'an Lamongan. How Implementation of Cooperative Learning Method in improving students' creativity in lessons Aqidah Akhlaq students MTs Integrated Boarding School Roudlotul Qur'an Lamongan. This study uses qualitative research, the data collected comes from observation manuscript interviews, documentation, questionnaire. The collected data is analyzed using descriptive analysis techniques, Adapaun measures qualitative analysis techniques in this study: data reduction, data display and verification.The content of the conclusions of this thesis are the results showed that the implementation of Cooperative Learning Method In Improving Student Creativity In Lesson Aqidah Morals Eighth Grade Students of MTs Integrated Boarding School Roudlotul Lamongan Qur'an is quite effective. This method is very helpful because it can involve teachers of students actively and can improve student collaboration. Application of this method is supported by several means pretty furnished by MTs Integrated Boarding School Roudlotul Qur'an Lamongan. The use of cooperative learning methods in learning Aqidah Integrated Akhlaq MTs has been quite effective.
Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup Dalam Pembelajaran PAI Di SMP Diponegoro Moropelang Babat Lamongan
Authors: Vaiqoh Vivi Nor
Published: May 2018

Education is basically an attempt to develop the potential of students and the demands of environmental conditions to have life skills. So that researchers interested in lifting the title "Implementation of Life Skills Education in Learning PAI At SMP Diponegoro. The formulation of the problem and the goal that researchers take is to answer questions and to find out how the implementation of life skills education in learning PAI, how the factors supporting and life skills and how to overcome the inhibiting factors of life skills in learning PAI in SMP Diponegoro Moropelang Babat Lamongan. To find out the problems and get the data clearly, here the researchers used a qualitative descriptive approach. The technique of collecting data and information is done through observation of events and circumstances relating to the implementation of life skills education in learning PAI, Interview principals, teachers PAI, teacher coaches life skills and learners and documentary archive of documentation that an official of the SMP Diponegoro Moropelang Babat Lamongan.