PENDEKATAN DALAM PENANGANAN SENGKETA PILKADA MENUNJANG KINERJA KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT
Authors: aya husain 
Published: August 2018

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pendekatan penegakan hukum restoratif penegakan hukum dalam menangani tindak kejahatan kerusuhan, 2) mengetahui bagaimana menerapkan pendekatan keadilan restoratif dan faktor-faktor yang mempengaruhi Percobaan dilakukan di Polres Ternate, Provinsi Maluku Utara , dengan populasi petugas keamanan yang bekerja secara langsung menangani dan perlindungan terhadap tindakan kekerasan massal dengan lebih sedikit sampling sebanyak 50 orang melalui teknik sampling acak. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaku tindak pidana kerusuhan harus dihindari dari sistem peradilan pidana formal. Solusi terbaik yang harus dilakukan adalah melalui tindakan pengalihan (transfer) penyelesaian kasusnya di luar sistem peradilan pidana, tetapi tidak ada dasar hukum yang pasti untuk melaksanakan tindakan pengalihan selain mengacu pada UU 2 tahun 2002, yang hanya menentukan bahwa petugas polisi memiliki wewenang kebijaksanaan polisi. 2) Perlakuan terhadap tindakan kriminal dalam perselisihan mengenai kerusuhan pemilu di Maluku Utara, yang diadakan pada Sat. Polisi Pidana Ternate melalui mediasi. Ini berarti bahwa prinsip keadilan restoratif telah diimplementasikan pada Sat. Polisi Pidana Ternate, bagaimanapun, upaya untuk mengatasi tindak pidana ada pengaruh dari substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat dan komunitas mereka sendiri. tetapi tidak ada dasar hukum yang pasti untuk melaksanakan langkah-langkah pengalihan selain mengacu pada UU 2 tahun 2002, yang hanya menetapkan bahwa petugas polisi memiliki wewenang kebijaksanaan polisi. 2) Perlakuan terhadap tindakan kriminal dalam perselisihan mengenai kerusuhan pemilu di Maluku Utara, yang diadakan pada Sat. Polisi Pidana Ternate melalui mediasi. Ini berarti bahwa prinsip keadilan restoratif telah diimplementasikan pada Sat. Polisi Pidana Ternate, bagaimanapun, upaya untuk mengatasi tindak pidana ada pengaruh dari substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat dan komunitas mereka sendiri. tetapi tidak ada dasar hukum yang pasti untuk melaksanakan langkah-langkah pengalihan selain mengacu pada UU 2 tahun 2002, yang hanya menetapkan bahwa petugas polisi memiliki wewenang kebijaksanaan polisi. 2) Perlakuan terhadap tindakan kriminal dalam perselisihan mengenai kerusuhan pemilu di Maluku Utara, yang diadakan pada Sat. Polisi Pidana Ternate melalui mediasi. Ini berarti bahwa prinsip keadilan restoratif telah diimplementasikan pada Sat. Polisi Pidana Ternate, bagaimanapun, upaya untuk mengatasi tindak pidana ada pengaruh dari substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat dan komunitas mereka sendiri. 2) Perlakuan terhadap tindakan kriminal dalam perselisihan mengenai kerusuhan pemilu di Maluku Utara, yang diadakan pada Sat. Polisi Pidana Ternate melalui mediasi. Ini berarti bahwa prinsip keadilan restoratif telah diimplementasikan pada Sat. Polisi Pidana Ternate, bagaimanapun, upaya untuk mengatasi tindak pidana ada pengaruh dari substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat dan komunitas mereka sendiri. 2) Perlakuan terhadap tindakan kriminal dalam perselisihan mengenai kerusuhan pemilu di Maluku Utara, yang diadakan pada Sat. Polisi Pidana Ternate melalui mediasi. Ini berarti bahwa prinsip keadilan restoratif telah diimplementasikan pada Sat. Polisi Pidana Ternate, bagaimanapun, upaya untuk mengatasi tindak pidana ada pengaruh dari substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat dan komunitas mereka sendiri.