bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TERORISME SIBER, PERANG SIBER & HUKUM HUMANITER: TANTANGAN BAGI KERANGKA HUKUM INDONESIA TENTANG PERTAHANAN SIBER
Authors: Permanasari Arlina
Published: December 2022

Bertitik tolak dari serangan-serangan siber berupa Distributed Denial of Service (DDoS) yang terjadi di negara-negara Baltik (Estonia, Georgia), dan Iran, maka tulisan ini akan mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi dalam perang siber antara lain mengetahui aktivitas-aktivitas di dunia maya yang dapat dianggap sebagai suatu serangan berdasarkan hukum humaniter, objek-objek yang dianggap sebagai sasaran serangan, demikian pula atribusi terhadap para pelakunya serta klasifikasi dari konflik bersenjata. Metode penelitian dilakukan secara normatif terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan hukum humaniter dengan instrumen utama seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 dan Tallinn Manual tentang Hukum Internasional yang berlaku dalam Perang Siber. Adapun  analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil pembahasan akan digunakan sebagai temuan guna menganalisis dan membandingkan dengan kerangka hukum nasional Indonesia mengenai konsep perang dan pertahanan siber, khususnya Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pedoman pertahanan siber perlu dipertajam dan disempurnakan lagi dengan aspek-aspek hukum humaniter dalam implementasi perang siber.Kata kunci: cyber warfare, IHL, cyber terrorism, cyber defense
KONFLIK KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN REKLAMASI TELUK JAKARTA: ANALISIS KEBIJAKAN PERGUB NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTURA JAKARTA
Authors: Rahardiansah Trubus
Published: December 2022

Kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 1995 dengan terbitnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam implementasinya bermasalah. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Peraturan tersebut membatalkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995, sehingga proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak memiliki payung hukum yang jelas. Bahkan Gubernur DKI Jakarta menghentikan dan menyegel bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi karena tanpa IMB, selanjutnya Gubernur menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta yang mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang telah dibatalkan dan dicabut keberlakuannya. Pergub ini memberikan wewenang kepada Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek reklamasi. Terbitnya peraturan ini telah memperpanjang polemik reklamasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kebijakan publik akibat penerbitan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang membatalkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dan bagaimana dampak dengan dihapusnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang berakibat penghentian dan penyegelan bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kebijakan publik. Hasil kesimpulan sementara penelitian adalah kompleksitas pelaksanaan proyek reklamasi bersumber dari; adanya inkonsistensi kebijakan, banyaknya tumpang tindih aturan dan lemahnya penegakan hukum.Kata kunci: kebijakan publik, konflik kebijakan, reklamasi
REFORMASI HUKUM WARIS ISLAM MELALUI WASIAT WAJIBAH, BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM DI NEGARA ISLAM DAN MAYORITAS ISLAM
Authors: Retnowulandari Wahyuni
Published: December 2022

Al-Qur’an merupakan kitab suci agama Islam merupakan pedoman hidup yang isinya sangat luas dan kebenaranya pasti, sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Dengan meluasnya  wilayah Islam ke berbagai negara yang mempunyai social budaya, ekonomi dan politik, bahkan zaman yang berbeda-beda,  reformasi/ berijtihad atas Hukum Islam  merupakan keniscayaan dan tidak menyalahi ketentuan hukum  Islam  sebagaimana  Isi  Al-Qur’an An-Nissa: (59), Hadist Muadz bin Jabal, Al Qur’an Al Hasyir :(2). Hal ini terbukti  reformasi/ berijtihad  telah dilakukan  sejak masa Rasullullah  SAW hingga kini.  Para pakar  hukum Islam  di seluruh  duniapun menangkap peluang reformasi hukum Islam tersebut. Penelitian normative ini dilakukan  untuk mendapat gambaran perbandingan  khusus mengenai reformasi hukum  waris Islam melalui “ wasiat wajibah “  di Mesir, Tunisia, Syiria, Maroko, Pakistan, Yordania, yang ternyata  tidak  satupun  yang memberikan wasiat wajibah  pada ahli waris non muslim. Oleh karenanya  argumentasi  atas  maraknya putusan pengadilan yang  menggunakan  “wasiat wajibah“ bagi ahli waris murtad di Indonesia antara lain Putusan  Pengadilan Agama No.2553.Pdt.G/2011/PA JS, No.2/pdt.G/2011/PA-Kbj, putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, menurut hemat  peneliti  tidak  diperbolehkan karena bertentangan dengan Hadist, dan untuk mereka sebaiknya  cukup di berikan  hibah.Keyword: reformasi/ ijtihad; waris Islam; ‘wasiat wajibah
RELEVANSI PRINSIP PEMBEDAAN DAN BIG DATA DALAM PERANG SIBER PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Authors: Permanasari Arlina
Published: December 2022

Aturan-aturan hukum humaniter internasional yang mulai dibentuk beberapa abad lalu mendapatkan tantangan sejak dimulainya era revolusi digital dan revolusi industri 4.0, yang ditandai antara lain dengan adanya Big Data. Big Data adalah ‘bahan bakar’ bagi kehidupan dunia maya, yang jika dilakukan analisis akan memberikan manfaat pada manusia untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk untuk tujuan-tujuan operasi militer. Mengingat bahwa prinsip pembedaan merupakan prinsip pokok hukum humaniter, maka tulisan ini membahas bagaimana status data dalam perang siber dalam hubungannya dengan pembedaan objek sipil dan sasaran militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pembahasan terhadap Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Rule 38 Tallinn Manual 1.0 yang mengatur tentang hukum internasional yang berlaku pada perang siber. Bahan-bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan berbasis internet, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif dengan menganalisis hubungan bahan-bahan hukum satu sama lain. Hasil pemaparan menunjukkan bahwa data walaupun bersifat “intangible” merupakan suatu objek dalam pengertian perang siber. Data atau objek dalam perang siber dapat dianggap sebagai sasaran militer apabila memenuhi kriteria sifat, lokasi, penggunaan dan tujuannya. Dengan perkataan lain, prinsip pembedaan tetap dapat diterapkan dalam perang siber karena tidak semua Big Data merupakan sasaran militer.Kata kunci: Big Data, Perang Siber, Prinsip Pembedaan, Objek sipil dan sasaran militer.
HARAPAN SEJAHTERA DAN ADIL MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA
Authors: Pandamdari Endang
Published: December 2022

Ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia menyebabkan sebagian besar rakyat hidup dalam kondisi pra-sejahtera, karena mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber ekonomi. Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria disambut baik oleh pemerhati hukum agrarian dan masyarakat luas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan regulasi mengenai reforma agraria di Indonesia, dan apakah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat memberi harapan sejahtera dan adil bagi rakyat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penguasa telah melaksanakan reforma agraria sesuai jamannya, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menekankan pada penataan asset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa tanah. Implementasi Peraturan Presiden ini telah diterapkan di beberapa daerah, antara lain dalam bentuk pendaftaran tanah sistematik lengkap, redistribusi tanah, perhutani sosial, pembangunan infrastruktur, bimbingan teknis pertanian, maupun kemudahan mendapat kredit perbankan. Hal tersebut memberi harapan sejahtera dan adil bagi rakyat, namun dalam kegiatan redistribusi tanah, ditemukan keganjilan karena subyek reforma agraria bukan hanya perorangan Warga Negara Indonesia, melainkan dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan pula bahwa perseroan terbatas, koperasi dan yayasan dapat menjadi subyek tanah obyek reforma agraria. Ketentuan ini dapat mengurangi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dalam kaitannya dengan penguasaan tanah.Kata kunci: Reforma Agraria, Sejahtera, Keadilan.
PEMBERIAN SUAKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK
Authors: Justinar Jun
Published: December 2022

Suaka bermakna bebas dari penangkapan. Suaka teritorial dapat diberikan di wilayah darat dan perairan. Berdasarkan Deklarasi Suaka Teritorial, negara-negara harus mengikuti sejumlah standar dan kebutuhan nyata yaitu pencari suaka yang menyelamatkan diri dari penganiayaan tidak boleh ditolak di perbatasan dan tidak boleh diusir atau dikembalikan dengan paksa; apabila suatu negera menghadapi kesulitan dalam memberikan atau melanjutkan pemberian suaka maka negara secara sendiri atau bersama-sama atau melalui PBB harus mempertimbangkan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh negara pemberi suaka; suaka yang diberikan kepada orang yang mengungsi karena menghindari penganiayaan harus dihormati oleh semua negara. Suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan di tempat yang menjadi milik atau yang dipergunakan untuk keperluan resmi negara pemberi suaka. Suaka dapat diberikan sementara waktu di gedung perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa yaitu: orang yang secara fisik dalam bahaya karena adanya kekerasan masal atau seorang pelarian politik di negara asalnya; apabila di negara itu terdapat kebiasaan yang sudah lama diakui dan bersifat mengikat; apabila terdapat perjanjian khusus antara negara tempat penerima suaka berasal dan negara tempat gedung perwakilan berada. Suaka dapat diberikan di perwakilan diplomatik karena perwakilan diplomatik dianggap secara penuh berada di bawah yurisdiksi negara asal perwakilan tersebut.Kata Kunci: Hukum diplomatik, suaka,  Deklarasi Suaka Teritorial
UPAYA HUKUM TERKAIT MASALAH PENJUALAN RUMAH SUSUN YANG DIIKAT DENGAN PPJB
Authors: Setiawati Anda
Published: December 2022

Penjualan rumah susun/apartemen/kondominium dalam kondisi belum selesai dibangun (penjualan secara off-plan/pre-project selling) banyak dilakukan melalui PPJB yang umumnya dibuat dalam bentuk yang baku. Model penjualan melalui PPJB ternyata menimbulkan masalah hukum yang cenderung merugikan calon pembeli. Banyak pengembang yang dalam pembuatan PPJB selalu mencantumkan klausula baku dan penghindaran atau pengabaian Pasal 43 ayat (2) UURS. Berlindung di balik berlakunya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, para pengembang berusaha menghindar dari persyaratan penjualan melalui PPJB, terutama syarat kepastian hak atas tanah, IMB dan keterbangunan 20%. Untuk meminimalisir kerugian pada konsumen rumah susun (calon pembeli) dan itikad tidak baik dari pengembang harus ada penegakan hukum yang jelas dan pasti yang dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum  bagi masyarakat pembeli rumah susun. Ada berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan oleh calon pembeli dalam menuntut menuntut hak-haknya, yaitu melalui upaya hukum perdata dan pidana. Dalam penyelesaian perdatanya,  dapat dipilih penyelesaian melalui cara non litigasi/ADR dan mengadu ke BPSK atau menggunakan cara litigasi melalui gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Penggunaan instrumen hukum pidana didasarkan pada pengenaan sanksi pidana yang terdapat Pasal 110 UURS dan 62 ayat (1) UUPK.Kata Kunci: Rumah Susun, PPJB
SANKSI PIDANA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Suka’arsana I Komang
Published: December 2022

Menurut ICW yang dirilis 24 april 2019, Pegawai Pemda menduduki pertama berjumlah 319, pihak swasta 242 terdakwa, umumnya pelaku terjerat korupsi pengadaan barang dan jara dan penerbitan ijin usaha. Bahkan menurut “ICM pelaku korupsi dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2013 mulai Januari  sampai desember 2013 ada 1271 tersangka korupsi, sedangkan 2011 hanya sejumlah 1056 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan perlu adanya keseriusan dalam menangani kasus korupsi dengan memberikan sanksi pidana yang seimbang dengan kesalahan dan tegas,  jika perlu menjatuhkan pidana mati.. Selain itu “perlu adanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama pemerintah membrantas tindak pidana korupsi dengan ikut ambil bagian memberi informasi adanya dugaan ada  tindak pidana korupsi. Sesuai usul dari Saut Situmorang secara bertahap memberikan hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana aturan Dirjen Bea dan cukai, pihak yang menemukan barang diganjar hadiah dengan nilai 10 persen dari barang tersebut. Adapun obyek penelitian “1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi?, dan 2. Bagaimana sanksi pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?”. Pelaku korupsi dengan Pasal 2 ayat 2 dapat dikenakan pidana mati dan masyarakat yang berperan aktif akan mendapat penghargaan berupa insentif dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 20 tahun 2001 dan PP No. No. 43  tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Peran masyarakat, Tindak Pidana Korupsi
Keabsahan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Syarat Formil Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG jo PutusanMahkamahAgung Nomor 885K/PDT.SUS-PHI/2017)
Authors: Aruan Reytman
Published: December 2022

Berdasarkan Pasal 151 Ayat (2) UU No. 13/2003 jo Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2/2004, bahwa setiap pemutusan hubungan kerja (“PHK”) wajib dirundingkan antara pengusaha (management) dengan pekerja/buruh (karyawan) yang bersangkutan atau dengan (melalui) serikat pekerja/serikat buruh-nya. Pada perundingan dimaksud, di samping merundingkan kehendak PHK-nya, juga merundingkan hak-hak yang (dapat) diperoleh dan/atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing. Bilamana perundingan mencapai kesepakatan, dibuat PB (“Perjanjian Bersama”); namun, sebaliknya apabila perundingan gagal, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja (mem-PHK) setelah memperoleh penetapan (“izin”) dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang, dalam hal ini PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Berkaitan (perundingan gagal) ini, wajib dibuat risalah perundingan, karena risalah tersebut merupakan syarat untuk proses pernyelesaian perselisihan PHK selanjutnya pada lembaga Mediasi atau Konsiliasi/Arbitrase (vide Pasal 151 ayat [3] UU No. 13/2003 jo Pasal 2 Ayat [3] Permenakertrans. No. Per-31/Men/VI/2008). Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana keabsahan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT Manggul Jaya dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 885K/PDT.SUS-PHI/2017 dan bagaimana akibat hukum suatu pemutusan hubungan kerja yang tidak sah dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 885K/PDT.SUS-PHI/2017. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian normatif dengan cara penulisan deskriptif. Hasil kesimpulan penulis adalah keabsahan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT Manggul Jaya dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 885K/PDT.SUS-PHI/2017 adalah sah sebagai syarat formil dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial menurut amar pertimbangan Majelis Hakim dan Akibat hukum suatu pemutusan hubungan kerja yang semula diajukan sebagai pemutusan hubungan kerja dengan tidak sah dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 885K/PDT.SUS-PHI/2017 adalah Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha dan Pekerja mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat bagi para pihak, hal ini dikarenakan menurut amar pertimbangan majelis hakim, surat pemutusan hubungan kerjanya adalah sah.Kata kunci: Gugatan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial
KAJIAN PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG UPAH MINIMUM)
Authors: Fandrian Mohammad
Published: December 2022

Polemik praktek penetapan Upah Minimum (UM) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) ini terjadi saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (PP 78/2015) dan semakin ditegaskan oleh Pemerintah melalui kehadiran dan keberlakuan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum (Permenaker 15/2018) pada tanggal 23 November 2018. Perubahan ini mengakibatkan berubahnya proses penetapan upah minimum dan nominal yang akan dihasilkan, sementara pada faktanya pada tahun 2019 terdapat disparitas upah minimum di Kabupaten Karawang dibandingkan dengan upah minimum di Kabupaten Rembang sejumlah Rp. 2.574.010, 27. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis merasa perlu untuk membuat Kajian Proses Penetapan Upah Minimum Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 ini. Penilitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya guna menemukan kebenaran koherensi. Dengan diberlakukannya Permenaker 15/2018 telah mengubah tata cara penetapan UM menjadi dengan menghitung rumusan upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan [UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}] dan khusus mengenai penetapan UMSP maupun UMSK didasarkan pada hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektor dengan Serikat Pekerja Sektor, sehingga memberikan dampak disparitas upah minimum di berbagai wilayah provinsi dan kabupaten/ kota akan semakin tinggi.Kata kunci : Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral, Undang-Undang Ketenagakerjaan
SANKSI REHABILITASI PADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR: 79/PID/2012/PT.TK)
Authors: Multi Wijaya Vience Ratna
Published: December 2022

Indonesia sudah merupakan darurat narkotika. Hal ini  sesuai pendapat BNN, Indonesia jumlah penyalahgunaan narkotika mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017. Hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkotika.  Hal ini tentu sangat membahayakan karena bisa merusak pembangunan manusia Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak susunan syarat, meningkatnya kematian mendadak dan menyebabkan penyakit HIV/AIDS.  Guna melakukan pengggurangan penyalahgunaan narkotika harus melibatkan semua aspek antara lain Penegak hukum, Badan Narkotika Nasional(BNN) dan masyarakat. Menurut Pendapat mantan Kepala BNN, mengurangi penyalahgunaan narkotika bahwa penyalahgunaan tidak ditahan karena tidak memenuhi sysrat penahanan Pasal 21 KUHAP,tetapi sesuai Pasal 4 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahgunaan harus direhabilitasi. Adapun obyek penelitian “Bagaimanakah sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika (Putusan No. 79/Pid/2012/PT/TK?” Metode penelitian berupa penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder, dan dianalisis secdara kualitatif. Penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi berdasarkan adanya penghapus pidana pada diri penyalahguna Pasal 44 KUHP dan memperhatikan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009.Kata Kunci : Sanksi Rehabilitasi, Penyalahguna, Tindak Pidana Narkotika
PENGELOLAAN HUTAN NEGARA UNTUK EKOWISATA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUKASARI KABUPATEN PANDEGLANG
Authors: Cahyana Intan Nevia
Published: December 2022

Pihak yang memiliki wewenang khusus mengenai hutan di Indonesia, salah satunya diProvinsi Banten yaitu Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang disebut PerumPerhutani atau Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Perhutani diberi tugas danwewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan negara. Hubunganantara masyarakat, Perum Perhutani bersama Pemerintah setempat dapat bersama-sama berperan dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan daritingginya tingkat kerusakan dan alih fungsi lahan, oleh karena itu permasalahan tentangbagaimana pengaturan pengelolaaan dan pemanfaatan hutan negara untuk ekowisata dikawasan hutan Gunung Haseupan Desa Sukasari menjadi pertanyaan dalam penelitianini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, paradigma konstruktivisme,pendekatan socio-legal research. Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, SertaPemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhanpembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapatmendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman,pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasukperekonomian masyarakat didalam dan disekitar hutan melalui deregulasi dandebirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestariberdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) KehutananNegara dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa serta Perbup PandeglangNomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa. Kesimpulan dari hasil penelitian iniadalah bahwa kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat desa yang diprakarsaioleh Pemerintah Desa Sukasari dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkankesejahteraan bersama baik masyarakat desa maupun pihak perhutani yang bertugas dikawasan hutan tersebut harus selalu ditingkatkan dengan menekankan prinsipkemitraan, yaitu dengan saling mengerti kebutuhan satu sama lain, bekerjasamamelalui diskusi dan menjaga hubungan bersama tanpa adanya perselisihan pendapatsehingga dapat dicapai nilai kemanfaaatan ekonomi, sosial dan ekologi.Kata kunci : Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Negara, Desa Sukasari KabupatenPandeglang.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Authors: Widiatmoko Wahyu
Published: December 2022

PPenanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Balai Pemasyarakatan (BAPAS), melalui peran Pembimbing  Kemasyarakatan yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai dengan peraturan perundangan-  undangan yang berlaku. Pada tulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memahami, menghayati dan menjalankan semua amanah yang terkandung dalam UU SPPA, karena dengan UU SPPA banyak terjadi perubahan sistem, mekanisme dan prosedur bagi PK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS pada penanganan ABH. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peran (PK) pada setiap tahap dalam proses peradilan yang dijalani oleh ABH, yaitu  pada  tahap  sebelum  pengadilan  (pra-adjudikasi),  tahap  pengadilan (adjudikasi),  dan  tahap  setelah pengadilan  (post-adjudukasi).  Hasil penelitian menunjukan bahwa PK  memiliki hambatan-hambatan yang dihadapi PK dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak antara lain: kelemahan aturan hukum yang belaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan, dan alokasi anggaran serta dana yang  sangat  minim. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundangan- undangan.
هيكلية القصيدة عند الأمراء العباسيين والأندلسيين (دراسةُ موازنة) أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عبَّاد إنموذجاً
Authors: Youssef Juma Hussein
Published: December 2022

كان أبو فراس الحمداني من أبرز الشعراء الذين اهتموا بملاحم قصائده ، لكن تبني ابن آباد تمثل في أفضل الابتكارات الشعرية في غرض الرثاء ، لأنها تمثل أفضل صور القصائد. عاطفة صادقة عبر عنها الشاعر نفسه وكان مقلدا في بداية شعراء بلاد الشام ، ولا سيما الشاعر العباسي عباس بن حنف أبو فراس الهمداني اهتم بالديباجة. تم استخدام العديد من قصائده لتتناسب مع الشعر العربي القديم. ذات مرة دعا إلى الالتزام بالآثار ، وبمجرد أن دعا إلى المغادرة للوقوف على الأنقاض. كان مثل شعراء العصر العباسي ، فقد جاء الكثير منهم إلى المعنى مباشرة دون مقدمة ، محاولين الغوص في أعماق اللغة للبحث عن المعنى الصحيح وتوجيهها للتعبير عن محنتهم في الأسر ، لأنه كان هناك لا يكفيهم الوقت حتى يقفوا على الأنقاض أو على فقدان الحبيب.احتفظ أبو فراس بالرأس المتدحرج وتقيّد بألوانه في مقدمات قصائده. أما ابن آباد كما أوضحنا سابقًا فقد غاب شعره عن المقدمات. كما احتفظ أبو فراس في قصائده عن الابتكارات والمقدمات ، نجده في حسن التصرف في قصائده من المقدمة إلى الغرض من القصيدة الأساسية وكذلك المعتمد ابن آباد ، نجده في بعض قصائده ، فالأفضل التخلص منه ، ولكن في بعض قصائده أخذه ليبكي في خير خلاصه ، وهو ما يسمعه من الناس.
الأسس الجغرافية للدولة الفيدرالية في العراق
Authors: Muhaymid Khitab Saed , Saleh Mustafa Latus
Published: December 2022

تعد الفيدرالية من القضايا الأكثر إثارة للجدل والخلاف حيث إن اغلب العراقيين لا يملكون فكرة واضحة  عن معنى الفيدرالية في مضمونها الحقيقي  وعدم وجود النوايا الحسنة وراء وجود الفيدرالية الجغرافية في العراق فبدلا إن تكون الفيدرالية مصدرا للقوة والتلاحم ما بين مكونات الشعب العراقي فإنها بالعكس سوف تسعى إلى تمزيقه إلى أقاليم طائفية عرقية بتشجيع من قوى خارجية , وان هدف البحث هو  تسليط الضوء على  مفهوم الفيدرالية الجغرافية وابرز ملامحها  وإمكانية تطبيقها في العراق مع ضرب أمثلة من دول العالم المختلفة لنكون على بينة من أمرنا ونحن نتحدث عن هذا النظام بصفته أحد أنظمة الحكم المطروحة للعمل بها في العراق. فإذا تم تطبيق النظام الفيدرالي في العراق على أساس الفيدرالية الجغرافية فأنهم يستطيعون العيش معا في إطار دولة موحدة تحترم وتصون التنوع الديني والعرقي والطائفي وتكفل تقاسم ثروة العراق لاسيما النفطية , وثرواته الأخرى التي تغنيه عن النفط إذا تم استثمارها بشكل صحيح  في إطار العدالة والمساواة وإزالة أخطاء الماضي وذلك في نظام العدالة ألتعددي  وليس في سياق محاصصه عرقية وطائفية تؤدي إلى دمار وخسارة الجميع وعلى الدولة العراقية إن تنظر إلى الدول الفيدرالية كالإمارات وغيرها وان تتحلى بروح المسؤولية الوطنية وتنظر إلى المستقبل البعيد  فلا مستقبل للعراق إلا في إطار عراق موحد حر قائم على التعايش بين الثقافات والانتماءات وتأليف الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة, وهذا هو الطريق الوحيد لبناء العراق العصري الذي يتطلع إليه كل العراقيين على مر السنين , إما إذا بقى تنافر القوة السياسية مؤازرة القوة الخارجية فلن يكون مصير العراق إلا الفشل .
تحقيق رسالة تعدد المجتهد
Authors: Mahmoud Ahmed Shaker
Published: December 2022

فلما كان علم أصول الفقه، هو العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فغايته إذاً هو استنباط الأحكام، وهذا الاستنباط إنما هو ملكة لفئة من الناس خصهم الله تعالى بالعلم بالشريعة الإسلامية، فكانوا مجتهدين في استنباط أحكام رب العالمين، وهذا هديٌ سار عليه الصحابة والتابعين، ومن تبعهم إلى يوم الدين، فكانوا يفتون الناس بما يستنبطونه من الأحكام، من غير تدقيق على من يسأل، أو يستفتي، هل سأل، أو استفتى غيرهم؟ أو لا؟
 وكان الناس يسألون ويستفتون المرة تلو المرة من غير أنكار عليهم، بل كانوا يسألون ابن عمر، ثم يذهبون إلى ابن عباس ويسألونه في نفس المسألة، وفي نفس المكان ـ في الحرم المكي عندما كانوا يجلسون للإفتاء ـ مع اختلاف الاجتهاد من كل منهما، بل كان بعض الصحابة يأخذ بقول صحابي أخر، وكل ذلك لم يوقع الناس في الحرج بل على العكس، جعلهم في سعة من الأمر؛ فلأهمية هذا الموضوع شرع كثير من العلماء ببيان هذا الأمر، فمنهم من توسع في الكلام عن هذا الموضوع، ومنهم من اختصر الحديث عن هذا الموضوع، فكان الشيخ محمد بن حمزة الآيديني رائداً في اختصار وجمع شتات هذا الموضوع ضمن المذهب الحنفي.
DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIPS IN THE FOCUS OF MEDICAL ETHICS MODELS
Authors:   Novosibirsk State University, Sidorova Tatyana A.
Published: December 2022

The interactions of the subjects of medicine, primarily a doctor and a patient, are considered in the projection of two logics: solidary and competing relations. This approach develops the critique of the dominance of the concept of patient autonomy that comes with the bioethics represented in the ethics of care by K. Dörner, A. Moll and others. The conceptual forms of competition and solidarity are identified as oppositions to power and equality, autonomy and care, individualism and interdependence of subjects of medicine, anti-paternalism and paternalism, neglect and attentiveness, the legal and ethical meaning of informed consent, control and compliance, medical services and medical care. In medicine, from point of view of bioethics, the solidary relations could be expressed in a paternalistic model. Paternalism is the basic form of relationship between a doctor and a patient in medicine, which is recorded throughout the centuries-old history of medical ethics. The paternalistic model is based on ethical connotations such as doctor’s responsibility and mutual trust. Autonomy has a legal and economic predication. The ethics of care, traditional for the Russian cultural model, implies not so much the doctor’s authorities over the patient, recognizing him as unequal in medical decisions, but in modern healthcare it can be combined with a voluntary expression of consent to medical interventions with the properly provided information.
WHAT TO TEACH A TEACHER?
Authors:   Novosibirsk Institute for Advanced Studies and Retraining of Educational Workers, Guskova Anna G.
Published: December 2022

In the presented work, the author, being both a representative of the system of advanced training and retraining of educational workers, and a practicing teacher analyzes some of the features of professional training and advanced training of teachers, raises the question of the features of modernization of the system and the perception of these processes by teachers. Reflecting on her professional activity, the author speaks about the topics and directions of professional development that are relevant from her point of view.
Determination of technical condition of high-pressure pump and injectors of MAN B&W 6S50MC-C marine diesel engine by changing the pressure and temperature in pipeline
Authors:   Kaliningrad State Technical University, Volkova L. Yu.
Published: December 2022

The purpose of the work is to propose methods and means for determining the technical condition of fuel equipment. A method is proposed for determining the technical condition of the high-pressure pump and injectors of the marine diesel MAN B&W 6S50MC-C by changing the maximum fuel pressure and temperature of the outer surface of the pipeline. For fuel equipment with a maximum pressure in the pipeline from 50 to 150 MPa, the permissible pressure change zone is determined. A formula is proposed that additionally takes into account the cyclic fuel supply and its mass when estimating the temperature from its compression by the pump plunger. The fuel temperature during compression is determined depending on the pressure value. The calculation of the heat transfer process through the pipeline wall and from the heated wall surface to the air is performed. A portable RGK PL12 pyrometer is proposed to measure the temperature on the pipeline surface and determine the technical condition of the fuel equipment. The permissible temperature change zone of the pipeline surface is given, according to which the serviceable condition of the pump and the nozzle is evaluated.
Comparison of drilling and helical milling process for holes in titanium alloy
Authors:   Omsk State Technical University, Makashin D. S. , Blokhin D. A. ,   Omsk State Technical University
Published: December 2022

Drilling holes in titanium alloy VT-3 is a difficult task due to its poor machinability. The evaluation of the helical milling process is carried out by comparing the axial force, surface roughness and diametrical accuracy of the hole with the conventional drilling process. Holes created with helical milling have a high surface quality at lower axial feed, while the drilling process is accompanied by a higher axial feed, which leads to vibration of the cutting tool. When manufacturing high-precision holes in the elements of fuel control equipment, it is recommended to use helical milling
The analysis of methodological foundations for optimal design of gas transmission information systems
Authors:   Military Academy of Strategic Missile Forces named after Peter the Great of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Ankudinov K. A. , Khalikova K. S. ,   Military Academy of Strategic Missile Forces named after Peter the Great of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Published: December 2022

An analysis is carried out on the problem of creating methodological foundations for the optimal construction of information technologies that provide integrated logistics support for the life cycle of gas transmission system samples with uncertainty of the initial data. The analysis of the state of research of the problems of analysis, synthesis and forecasting of the development of complex.
Characteristics of electrical properties of nanocrystalline systems of zinc and cadmium selenides
Authors:   Omsk State Technical University, Danshina V. V.
Published: December 2022

The physical properties of nanocrystalline systems of cadmium and zinc selenides have been studied experimentally and theoretically. The effect of temperature and various gaseous media on the specific conductivity of films of cadmium and zinc selenides has been experimentally studied. The values of the Fermi energy, the concentration of donor charge carriers in the conduction band, the activation energy of donors, and the temperature coefficient of resistance are theoretically calculated. It is shown that the calculated values correlate with the experimental ones, which will make it possible to predict the stability of the operation of semiconductor devices.
Approximation of the waiting times distribution laws for foreshocks based on a fractional model of deformation activity
Authors: Шереметьева О.В. , Шевцов Б.М.
Published: December 2022

В статье рассматриваются два алгоритма построения последовательностей форшоков, связанных с главным событием заданной энергии, на основе ранее разработанной авторами статистической модели деформационного процесса. Для исследования используется каталог землетрясений КФ ЕГС РАН (01.01.1962 − 31.12.2002, зона субдукции Курило-Камчатской островной дуги). К последовательностям форшоков применяется метод наложения «эпох» для получения эмпирического закона распределения форшоков в зависимости от времени до главного события. Эмпирические кумулятивные законы распределения времён ожидания форшоков аппроксимированы функцией Миттаг–Леффлера на основании разработанной авторами дробной модели деформационного процесса и экспоненциальной функцией. Показано, что точность аппроксимации функцией Миттаг–Леффлера выше, чем экспоненциальной. Проведён сравнительный анализ трёх параметров аппроксимирующих функций для законов, полученных по результатам выполнения двух алгоритмов построения последовательностей форшоков. Исходя из полученных значений параметров функции Миттаг-Леффлёра деформационный процесс в рассматриваемой области можно считать нестационарным и близким к стандартному пуассоновскому.

The article discusses two algorithms for constructing sequences of foreshocks associated with the main event of a given energy, based on the statistical model of the deformation process previously developed by the authors. Catalog of the Kamchatka Branch of the Geophysical Survey of Russia Academy of Sciences for the period from 1 January 1962 to 31 December 2002 for the Kuril-Kamchatka island arc subduction zone is used for research (area 46◦–62◦ N, 158◦–174◦ E) [28]. The method of «epochs» is applied to the sequences of foreshocks to obtain an empirical cumulative distribution function (eCDF) P∗(τ) of relative frequency of foreshocks occurrence depending on the time before the mainshock. Based on the fractional model of the deformation process developed by the authors, the empirical cumulative distribution function P∗(τ) of foreshocks waiting time are approximated by the Mittag-Leffler function and the exponential function. It is shown that the accuracy of the approximation by the Mittag-Leffler function is higher than the exponential one. A comparative analysis of three parameters of approximating functions for the empirical distributions obtained from the results of two algorithms for constructing sequences of foreshocks is carried out. Based on the obtained values of the parameters of the Mittag-Leffler function, the deformation process in the considered region can be considered non-stationary and close to the standard Poisson process.
Using multivalued logic for qualitative data analysis
Authors: Лютикова Л.А.
Published: December 2022

В статье рассматривается логический подход к анализу данных для решения задачи классификации. Исследуемые данные представляют собой совокупность объектов и их признаков. Как правило, это разрозненная разнородная информация, и ее недостаточно для разумного применения вероятностных моделей. Поэтому рассматриваются логические алгоритмы, которые при определенных условиях могут оказаться более адекватными. Для выразительного формального представления отношений между объектами и их атрибутами используется многозначная логика, а количество значений зависит от конкретного атрибута. Поэтому предлагается система операций над переменными с разными областями определения. В результате строится решающая функция, которая является классификатором объектов, присутствующих в изучаемых данных. Анализируются свойства и возможности этой функции. Показано, что логическая функция, являющаяся конъюнкцией в пространстве правил, связывающих заданные объекты с их характерными признаками, однозначно характеризует исходные данные, делит предметную область на классы, обладает свойствами модифицируемости, удовлетворяет требованиям полноты и непротиворечивости в заданная область. В работе также предлагается алгоритм его реализации

The article considers a logical approach to data analysis for solving the classification problem. The studied data is a set of objects and their features. As a rule, this is disparate heterogeneous information, and it is not enough for a reasonable application of probabilistic models. Therefore, logical algorithms are considered, which, under certain conditions, may be more adequate. For an expressive formal representation of the relationship between objects and their attributes, multivalued logic is used, and the number of values depends on the particular attribute. Therefore, a system of operations on variables with different domains is proposed. As a result, a decision function is built, which is a classifier of objects present in the studied data. The properties and possibilities of this function are analyzed. It is shown that a logical function, which is a conjunction in the space of rules that connect given objects with their characteristic features, unambiguously characterizes the initial data, divides the subject area into classes, has modifiability properties, satisfies the requirements of completeness and consistency in the given area. The paper also proposes an algorithm for its implementation.
Impact oscillator as a dynamic method for studying the elastic properties of metals and alloys
Authors: Нарожнов В.В.
Published: December 2022

В работе с помощью осциллятора с соударениями проводилось исследование упругих свойств металлов и сплавов. Для 5 различных металлических пластин получены экспериментальные осциллограммы акустических сигналов, возникающих при ударах осциллятора по поверхности образца. Построены зависимости амплитуды акустических сигналов от амплитуды возбуждающих сигналов. Методом линейной регрессии определен калибровочный коэффициент экспериментального стенда. Далее определены модуль Юнга и поперечная скорость звука для всех исследованных образцов. Полученные значения искомых величин хорошо согласуются со справочными данными.

In this work, using an impact oscillator, the study of the metals and alloys elastic properties was carried out. For 5 different metal plates, experimental oscillograms of acoustic signals arising from impacts of the oscillator on the sample’s surface were obtained. The dependences of the acoustic signals amplitude on the excitatory signals amplitude are constructed. The calibration coefficient of the experimental stand was determined by the method of linear regression. Further, the Young’s modulus and the transverse speed of sound are determined for the all samples.
Solution of a mixed boundary value problem for an equation with fractional derivatives with different origins
Authors: Энеева Л.М.
Published: December 2022

Построено решение смешанной краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка. Главная часть уравнения представляет собой композицию лево- и правосторонних операторов дробного дифференцирования Римана-Лиувилля и Капуто. Найдено представление решения исследуемой задачи, а также получена оценка для собственных значений.

A solution of a mixed boundary value problem for an ordinary differential equation of fractional order is constructed. The main part of the equation is a composition of left- and right-hand Riemann-Liouville and Caputo fractional differentiation operators. A representation of the solution of the problem under study is found, and an estimate for the eigenvalues is also obtained.
On a nonlocal boundary value problem for a model hyperbolic nonlocal equations
Authors: Аттаев А.Х.
Published: December 2022

В работе проводится исследование задачи с внутренне-краевым нехарактеристическим смещением для модельного существенно нагруженного уравнения гиперболического типа второго порядка с двумя независимыми переменными. Обращено внимание на то, что для нагруженных гиперболических уравнений, когда нагрузка является характеристической, основные начальные и краевые задачи ставятся также как для обычных уравнений. Но если нагрузка является нехарактеристической, то нужно правильно выбирать те многообразия, которые будут носителями начальных, краевых и смешанных данных. Приводится аналог теоремы о среднем и аналог формулы Даламбера. Для решения поставленной задачи применяется метод Даламбера

The paper studies the problem with internal-boundary non-characteristic displacement for a model heavily loaded second-order hyperbolic type equation with two independent variables. We emphasize that for loaded hyperbolic equations with the load being characteristic, the main initial and boundary value problems are formulated as well as for ordinary equations. But if we deal with a non-characteristic load, then the task is reduced to the correct choice among the manyfold inherent in the initial, boundary, and mixed data. An analogue of the mean value theorem and an analogue of the d’Alembert formula are given. To solve the problem, the d0Alembert method is used.
Transport flow model based on interaction of particles with action potential
Authors: Бобровская О.П. , ГавриленкоТ В. , Галкин В.А.
Published: December 2022

Современное бурное развитие беспилотных автомобилей ставит вопрос оценки последствия их внедрения на транспортный поток, что делает актуальной задачу создания смешанной модели. Объектом исследования статьи является транспортный поток. Цель — создать адекватную модель на основе идеи потенциала действия, при которой автомобили представляются частицами, притягивающими или отталкивающими друг друга на определенном расстоянии. Рассмотрены существующие программные продукты, реализующие различные микроскопические модели транспортного потока. Описана предлагаемая математическая модель, включающая два вида автомобилей: автоматы, строго подчиняющиеся правилам, и автомобили с реальными водителями, допускающими превышение скорости и ее случайные изменения. Разработана программа, реализующая созданную модель и позволяющая изменять ее параметры. Проведено сравнение макроскопических характеристик моделируемого потока с доступными значениями аналогов и работ других исследователей. Рассмотрено поведение моделируемых автомобилей при движении по замкнутой однополосной и двухполосной окружностям и однополосной восьмерке с пересечением проезжих частей. Даны результаты запусков модели для смешанного потока.

The current booming development of driverless cars raises the question of assessing the impact of their penitration on the traffic flow, which makes the task of creating a mixed model relevant. The object of the research is the traffic flow. The goal is to create an adequate model based on the idea of action potential, in which cars are represented as particles attracting or repelling each other at a certain distance. Existing software products implementing various microscopic models of traffic flow are considered. There is described proposed mathematical model including two kinds of cars: driverless cars strictly obeying the rules and cars with real drivers who allow speeding and random changes of velocity. A program has been developed that implements the created model and allows changing its parameters. The macroscopic characteristics of the simulated flow have been compared with the available values of analogues and works of other researchers. The behavior of simulated cars when driving on a single-lane circular road, a two-lane circular road, and a single-lane figure-of-eight with crossing roads is considered. The results of model runs for mixed flow are presented.
Coupled oscillators as a model of high-frequency geoacoustic emission
Authors: Гапеев М.И. , Солодчук А.А. , Паровик Р.И.
Published: December 2022

Статья посвящена построению математической модели высокочастотной (от единиц до десятков килогерц) геоакустической эмиссии приповерхностных осадочных пород, регистрируемой на Камчатке. В основе модели лежит система связанных осцилляторов. Каждый осциллятор описывает дислокационный источник геоакустической эмиссии. Модель строится на основании предположения, что взаимодействие между источниками осуществляется только через излучение. В работе рассматриваются два взаимодействующих между собой дислокационных источника геоакустической эмиссии. Математическое описание этих источников представлено в виде системы двух дифференциальных уравнений второго порядка. Методом Розенброка найдены численные решения модели при различных значениях коэффициента связи между источниками, построены расчетные осциллограммы, спектры и фазовые траектории. Анализ решений показывает, что при увеличении коэффициента связи наблюдается устойчивый обмен энергией между осцилляторами.

The article is devoted to mathematical modeling of high-frequency (from units to tens of kilohertz) geoacoustic emission of near-surface sedimentary rocks recorded in Kamchatka. Dislocation emission sources are located in the volume of rocks bounded by a hemisphere of radius 37 m centered at the registration point. A typical signal of high-frequency geoacoustic emission is a combination of relaxation pulses. These pulses are closest in shape to the Berlage pulses. The article proposes a mathematical model of high-frequency geoacoustic emission of near-surface sedimentary rocks in the form of a system of coupled oscillators. Each oscillator describes a dislocation source of geoacoustic emission. The interaction between the sources is carried out only through radiation. A system of two coupled oscillators is considered. The Rosenbrock method was used to find numerical solutions for different values of the coupling coefficient between sources. Oscillograms, spectra and phase trajectories of the process under consideration are constructed. An analysis of the solutions showed that as the coupling coefficient increases, a stable energy exchange between the oscillators is observed.