bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Bahan Ajar Transformasi Geometri Berbasis Discovery Learning melalui Pendekatan Etnomatematika
Authors: Fitriyah Dwi Nur , Santoso Handoko , Suryadinata Nurain
Published: July 2018

The purpose of this research is to produce discovery learning based materials through ethnomathematics approaches on geometry transformation materials (valid, practical, and effective) and according to the needs of students. The type of this research is Research and Development (R & D) by using Plomp Model which consists of five stages: prelimenary investigation; realization/construction; test, evaluation and revision; dan implementation. The instruments were used the form of validation questionnaire, student response sheet, observation sheet of teaching materials implementation, and achievement test. Based on the research, the result of the validation of experts with the percentage of 83% (very valid), 84.50% (very practical), and the effectiveness of 85.71% (high). Based on this development research the advantages of teaching materials are material materials related to the ethnomathematics of Batik Lampung pattern on the application of the concept of geometry transformation. The weakness of teaching materials developed is that the material discussion is limited to the type of geometry transformation and its effective test is only based on the KKM. Further product development, teaching materials can cover the entire material of geometry transformation with other Lampung culture ethnomathematics studies and effectiveness tests are thoroughly tested from learning outcomes, activities and learners' abilities.
Proses Berpikir Siswa dengan Gaya Kognitif Reflektif dalam Memecahkan Masalah Matematika Generalisasi Pola
Authors: Hayuningrat Silfia , Listiawan Tomi
Published: July 2018

This research was conducted to explain the thinking process of students in solving mathematical problems of pattern generalization based on Polya measurement in terms of Reflective cognitive style. This research is a qualitative descriptive research with class X class IPA 1 SMA N Kalidawir consisting of 25 students. Selection of research subjects using cognitive style instrument that is Matching Familiar Figures Tests developed Warli, the test was given to all students class X IPA 1 to determine the subject of research. The data collection in this research uses generalized pattern test with think aloud method, interview, and triangulation technique to check the validity of the data. Data were analyzed using the concepts from Miles and Huberman: data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate that the process of thinking of the Reflective subject at the stage of understanding the problem experienced the process of dominant assimilation thinking to arithmetic, the problem planning phase experienced the process of assimilation thinking, accommodation and dominant abstraction to algebra, accommodation and abstraction, assimilation of accommodation and the dominant abstraction into algebra, and at the stage of re-experiencing the process of assimilation thinking and the dominant abstraction into algebra.
PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA BANDUNG
Authors: Budijanto Oki Wahju
Published: July 2018

AbstrakPenghayat Kepercayaan masih mengalami diskriminasi, khususnya dalam penghormatan hak-hak sipilnya. Hal ini berakar dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan”. Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla salah satu agenda prioritas adalah memprioritaskan perlindungan terhadap anak, perempuan dan kelompok masyarakat termajinalkan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi momentum tepat untuk penegakan HAMnya. Pertannyaannya, implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Tulisan yang didasarkan pada penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif pada tataran implementasi (khususnya Kota Bandung), para penghayat kepercayaan tidak mengalami kendala dalam memperoleh layanan kependudukan dan catatan sipil. Namun demikian masih terdapat penolakan masyarakat umum terhadap pemakaman bagi para penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum. Penolakan ini tentu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum.Kata Kunci: Penghormatan HAM, Hak-Hak Sipil, Penghayat KepercayaanAbstractBelief adherent still experience discrimination, expecialy respect of their civil rights. it is rooted in the “difference” is born from the recognition of the state of religion and different treatment to “religion” and “belief”. In Government Joko Widodo-Jusuf Kalla which one of the priority agenda is to prioritize the protection of children, women and marginalized groups of society, as well as respect for human rights and equitable settlement of the cases of human rights violations in the past an appropriate moment to better provide the respect of human rights.This paper based of research which is descriptive analysis with normative juridical approach in terms of implementation (particularly the city of Bandung), the seeker of confidence not having problems in obtaining settlement services and civil records. However, there is still a general public rejection of the funeral for the seeker of confidence in the public cemetery. This rejection against to Article 8 (2) Joint Regulation of the Minister of Home Affairs and Minister of Culture and Tourism No. 43 of 2009 and No. 41 of 2009 on Guidelines for Care To Belief adherent in God Almighty, the local government provides the public cemetery.Keywords: Respect of Human Rights, Civil Rights, Belief Adherent
PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA DALAM PERSPEKTIF HAM (The Fulfillment of Right on Adequate Housing to the Urban Poor in Human Rights Perspective)
Authors: Firdaus Firdaus
Published: July 2018

Meningkatnya jumlah penduduk selalu diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan. Di kota-kota besar termasuk kota Makassar dan Surabaya, kebutuhan perumahan menjadi sebuah masalah penting karena pertumbuhan penduduk yang disebabkan kelahiran dan urbanisasi yang tidak sebanding dengan tersedianya fasilitas perumahan. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk miskin adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan, kondisi tersebut telah mendorong semakin berkembangnya pemukiman masyarakat miskin yang didirikan secara ilegal, kumuh, dan tidak layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab negara terhadap upaya dan kendala pemenuhan hak atas perumahan yang layakbagi masyarakat miskin dalam pelaksanaan pemenuhan pembangunan perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) melalui jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, ketersediaan, keterjangkauan, layak huni, lokasi yang layak, layak secara budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis sebagai pelengkap guna menggambarkan instrumen hukum HAM dalam pengaturan pembangunan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin.  AbstractIncreasing of the population always is accompanied by a need for housing that mounts to higher. In big cities such as Makassar and Surabaya, a need for housing already has made an important issue because population growth led by birth and urbanization not equal to housing availability. The effort made to solve the problem of the poor is a basic right fulfillment of society namely food, health services, education, job and business, pure water, and sanitation also rights satisfaction on housing. This condition has driven more growing on housing construction for the poor, illegally, dirty and uninhabitable for living in. This aim of this research is to find out and understand state`s responsibilities to attempts and obstacles of the fulfillment of right on adequate housing to the poor based on human rights principles with guarantee of law certainty on land ownership, availability, affordable, livable, a good place, culturally decent. The method of this research is a normative descriptive and supported by sociological law research as complement to describe law and human rights instruments in arranging of a decent housing construction to the poor.
Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Rahmanto Tony Yuri
Published: July 2018

Prinsip non-intervensi yang dijadikan pedoman oleh ASEAN disinyalir sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sekian konflik internal yang terjadi di ASEAN, banyak diantaranya yang melanggar nilai-nilai universal HAM dan demokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompatibilitas (kesesuaian) antara prinsip non-intervensi dengan norma dan prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks berdasarkan data sekunder. Adanya penerapan Prinsip non-intervensi secara nyata memperburuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Selain itu dengan adanya prinsip tersebut ASEAN menjadi tidak mampu untuk menyediakan legislasi yang mengikat dan implementasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Adapun saran yang diberikan adalah penerapan dalam Prinsip non-intervensi sebaiknya tidak dilaksanakan secara kaku sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi penegak hukum di bidang HAM dalam memberikan rekomendasi atau masukan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara anggota ASEAN telah menyimpang dari prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan dunia internasional. Namun intervensi yang dilakukan diharapkan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara, sehingga tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara.
Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro dalam Pemilihan Kepala Daerah
Authors: Rasyidi Achmad Fikri
Published: July 2018

Masyarakat Moro-Moro adalah kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan register 45 Mesuji, Lampung. Kelompok masyarakat tersebut kemudian dicap sebagai masyarakat illegal karena tinggal di atas tanah milik PT Sylva Inhutani Lampung (PT SIL). Cap atau label tersebut mejadikan masyarakat Moro-Moro terabaikan secara hak asasi manusia. Mereka tidak memiliki KTP, akte kelahiran, tidak terlibat pemilu dan tidak dapat mengakses hak-hak dasar lainnya. Kondisi demikian belum mendapat perhatian yang cukup serius dari Negara. Penulisan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang masyarakat Moro-Moro yang sudah terpublikasi. Perbedaannya adalah, penulisan ini berfokus pada urgensi resolusi konflik agraria (yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia secara laten dan faktual) terhadap jaminan hak sipil dan politik. Penulis berharap tulisan ini bermanfaat sebagai referensi Pemerintah Indonesia untuk menyikapi fenomena pengabaian hak sipil dan politik. Tulisan ini mempercayai bahwa pemenuhan hak politik akan memperbaiki kehidupan masyarakat di masa depan.
Deveres de proteção penal na perspectiva dos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos
Authors: Feldens Luciano
Published: July 2018

O presente estudo enfoca o tema dos deveres de proteção penal com base nos direitos fundamentais enquanto imperativos de tutela e à luz da jurisprudência dosTribunais Internacionais de Direitos Humanos.
Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde
Authors: Sarlet Ingo Wolfgang , Figueiredo Mariana Filchtiner
Published: July 2018

O presente estudo tem por objetivo refletir sobre a relação entre a designada “reserva do possível” e o denominado “mínimo existencial”, na condição de critérios materiais para assegurar a eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, mais especificamente, na esfera do direito à saúde.
Hermenêutica e Constituição
Authors: Streck Lenio Luiz
Published: July 2018

O presente artigo aborda a conhecida dicotomia dos easy e hard cases sob a perspectiva da hermenêutica constitucional atual. A partir do diálogo entre tal contraponto e outro, também comum, dos princípios e regras, o texto desmi(s)tifica alguns dogmas da moderna teoria jurídica: Desenvolve a noção de que há uma mera diferenciação entre princípios e regras, e não uma significativa discrepância estrutural, discutindo, assim também, o papel de manutenção da integridade do sistema constitucional que devem exercer os princípios. Da mesma forma, rejeita os aportes tradicionais à problemática dos easy e hard cases, sustentando que a distinção entre estes tampouco é estrutural, encontrado-se, isso sim, na (pré)compreensão do próprio intérprete.
Ciudadanía, feminismo y globalización
Authors: Romero María Xosé Agra
Published: July 2018

Neste artigo se examinam, desde uma perspectiva feminista, os debates recentes sobre a relação entre a cidadania e a globalização. Argumenta-se que as transformações na economia, no estado e na estrutura da família devem ser analisadas com o fim de estabelecer a forma em que estas mudanças afetam as mulheres e determinar se estes processos são positivos ou não. Particular atenção é prestada às propostas de uma “cidadania de vários níveis” (N. Yuvak-Davis) e para uma cidadania desnacionalizada (S. Sassen).
A dimensão constitucional do Estado Social de direito na Espanha
Authors: Callejón Francisco Balaguer , De Gusmão Hugo César Araújo
Published: July 2018

Trata-se o presente texto de uma análise do Estado Social, e mormente de sua configuração na Espanha, a partir dos aspectos axiológicos, sociais e políticos, articulada em torno do ponto de referência da Constituição. Privilegia-se o exame do choque entre a ideologia do determinismo econômico e o Estado Social, bem como a verificação das formas e perfis deste.
Crimes violentos e desenvolvimento socioeconômico
Authors: Shikida Pery Francisco Assis
Published: July 2018

Este artigo teve como objetivo analisar a correlação entre o desenvolvimento econômico dos municípios paranaenses e a incidência de crimes violentos, pressupondo que à medida que o primeiro fator evolui o segundo diminui. Após a construção de um Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDS) para cada município paranaense, e feita a análise de correlação com os crimes violentos, o resultado encontrado foi de -0,06. Isto implica dizer que os crimes violentos tendem a cair quando o IDS aumenta, embora esta correlação seja considerada muito fraca, dado o baixo coeficiente encontrado.
Relações coletivas de trabalho e liberdade sindical
Authors: Stürmer Gilberto
Published: July 2018

O artigo analisa o sistema de relações coletivas de trabalho vigente no Brasil no que diz respeito aos conflitos coletivos de trabalho e suas formas de solução,cotejando-o com o conceito de liberdade sindical protagonizado pela Organização Internacional do Trabalho.
O Poder Judiciário e sua independência
Authors: Neto Eugênio Facchini
Published: July 2018

O presente ensaio tem por objeto analisar a independência do Poder Judiciário, em perspectiva comparada. São expostas as razões da importância de tal conceito, seu real significado e suas implicações. Em seguida são analisadas como a teoria e a prática de uma magistratura independente foram vivenciadas nas experiênciasnorte-americana, francesa e italiana.
A relação entre regime democrático e direito à informação
Authors: Pagliarini Alexandre Coutinho , De Agostini Leonardo Cesar
Published: July 2018

Estabelece o presente texto uma relação entre democracia e direito à informação nas sociedades livres e na comunidade internacional, fator este que se garante por meio da positivação de Constituições, Tratados Internacionais e Textos Legais, chegando-se à conclusão de que não há democracia se não estiver concomitantemente garantido o livre acesso de todos aos meios de comunicação.
Brazil’S Constitution of 1988 on its twenty first anniversary
Authors: Barroso Luís Roberto
Published: July 2018

In its first part, the article gives a brief overview of the Brazilian State´s constitutional history in order to present the main aspects concerning the 1988 BrazilianConstitution: its immediately prior history, development, key foundations and principles, and the experience of the Presidential Administrations under it so far. The second part of the text highlights constitutional topics related to the three branches of government and, lastly, provides some personal insight on future developments.
Processos objetivos no Direito brasileiro
Authors: Tesheiner José Maria , Da Cunha Rodrigo A. Azambuja
Published: July 2018

Trata-se de um estudo sobre os processos objetivos no Direito brasileiro: a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade e aargüição de descumprimento fundamental, sustentando-se, porém, quanto a esta, que sua inclusão entre os processos objetivos implicou um desvio de rota, para fora do programa traçado pela Constituição.
A titularidade simultaneamente individual e transindividual dos direitos sociais analisada à luz do exemplo do direito à proteção e promoção da saúde
Authors: Sarlet Ingo Wolfgang
Published: July 2018

O presente trabalho problematiza – com base na doutrina e na orientação jurisprudencial adotada pelo Supremo Tribunal Federal – a titularidade dos direitos fundamentais sociais, com destaque para o direito à saúde, discutindo a consistência dos argumentos que, por conta de uma dimensão exclusiva ou preponderantemente transindividual do direito à saúde, buscam – mediante recurso a diversificada argumentação – impedir ou limitar fortemente a utilização de demandas judiciais em caráter individual.
A luta contra o terrorismo e a proteção de dados pessoais
Authors: Chaves Christian Frau Obrador
Published: July 2018

Este artigo busca, com fundamento no princípio da proporcionalidade, que constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, realizar uma análise críticade precedente do Tribunal Constitucional Alemão que declarou inconstitucional lei de transposição da Diretiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que dispõe, em seu art. 6º, sobre a retenção de dados pessoais, por período não inferior a 6 (seis) meses e não superior a 2 (dois) anos, no máximo, a contar da data da comunicação. A legislação, em vigor desde 2008 e julgada inconstitucional, em março de 2010, foi implementada com a justificativa de que a informação armazenada poderia ajudar a identificar organizações criminosas e terroristas.
O dever de motivação das decisões judiciais
Authors: Freitas Frederico L. de Carvalho
Published: July 2018

Trata-se de comentário de jurisprudência cujo objeto refrere-se ao dever de motivação das decisões judiciais. Parte-se da premissa de que a garantia inserida noartigo 93, inciso IX da CF/88 reflete elemento essencial para a concretização do Estado Democrático de Direito, através da observância do devido processo legal. O acórdão enfrentado analisa a motivação das decisões sob o enfoque do controle democrático das decisões judiciais.
La libertad de asociación en el constitucionalismo de América Latina
Authors: Carbonell Miguel
Published: July 2018

O artigo realiza análise de direito comparado da proteção da liberdade de associação nos países da América Latina, tendo em vista a característica interna das associações e a eficácia entre particulares do direito de associação. Em seguida, examina os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre direito de associação, concluindo que estes apesar de poucos, constituem norte significativo para a proteção do direito de associação no continente, onde o verdadeiro problema é a efetivação da proteção do direito e não sua consagração constitucional.
A sociedade decente
Authors: Bentes Hilda Helena Soares
Published: July 2018

Pretende-se apresentar o conceito de Sociedade Decente formulado por Avishai Margalit em The decent society, condição para a promoção dos direitos do homem. Margalit busca uma definição normativa de humilhação, assim como delineia uma discussão sobre as dimensões da cidadania, e uma teoria de uma sociedade justa.
A exploração do trabalho infantil no Brasil e a atuação do ministério público em ações de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
Authors: Barbosa Magno Luiz
Published: July 2018

Este trabalho tem como objetivo fazer uma abordagem da exploração do trabalho infantil no Brasil, versando sobre a questão da idade mínima – prevista na Constituição Federal de 1988 e alterada pela Emenda Constitucional 20/98 – a atuação da Organização Internacional do Trabalho – OIT e do governo brasileiro na tentativa de erradicação desse tipo de exploração e as ações concretas do Ministério Público do Trabalho para fazer cumprir a legislação que norteia o assunto. Para tanto, será feito um estudo legislativo, doutrinário e jurisprudencial acerca do tema. Com isso, busca-se aguçar a reflexão em torno dessa situação tão grave e ao mesmo tempo tão constante em nosso País.
A Democracia Representativa e a Democracia Participativa
Authors: Cruz Paulo Márcio
Published: July 2018

O presente artigo aborda a Democracia Representativa e sua insuficiência para enfrentar sociedades muito complexas, considerando o caráter limitado de suarepresentatividade e como é urgente uma reavaliação dos atuais modelos de Democracia, para que atendam de maneira adequada a atuais demandas por participação. A globalização obriga a reflexão sobre a Democracia dos modernos e a se perguntar pelas questões de seus fundamentos, as instituições que garantem seu exercício e seus limites. As hipóteses deste artigo se estribam na premissa de que a autêntica participação na Nação só pode ser alcançada quando todos se sentem espiritualmente participantes. A renovação da teoria democrática assenta, antes de tudo, na formulação de critérios democráticos de participação que não confinem esta ao ato de votar. A Democracia Participativa pode representar um estágio mais avançado do conceito de Democracia, é a Democracia como valor social e não apenas como procedimento. O objetivo geral é demonstrar que a Democracia Representativa Moderna não conseguiu alcançar outras formas de vida fora da política e nem outras ordens políticas que não aquelas restritas ao Estado Constitucional Moderno. Por detrás das teorias que procuram orientar a adoção de “democracias” capazes de co-existir com a diversidade e com a complexidade, com a solidariedade e a participação, existe embutido um otimismo irrefutável quanto à possibilidade da elaboração do que pode ser chamado de uma teoria democrática pós-moderna.
A problemática dos refugiados/deslocados/migrantes ambientais e a demanda por direitos sociais
Authors: Sparemberger Raquel Fabiana Lopes , Bühring Marcia Andrea
Published: July 2018

O presente trabalho tem como foco principal verificar à problemática dos refugiados, deslocados, migrantes por razões ambientais, visto que eventos catastróficos causados por mudanças climáticas, não são novos, se repetem ano a ano, e muitos são os reflexos causados, e que ainda serão causados, nos diferentes países, principalmente no Brasil. Dessa forma, o direito internacional dos direitos humanos frente aos novos desafios e conflitos, segue a trajetória rumo à universalização dos direitos humanos e exigência de respeito à dignidade humana por parte de todos os poderes-Estados. São, portanto, os direitos humanos, uma construção histórica, marcados atualmente pela universalidade e indivisibilidade. Por isso, a importância de se estudar as motivações que levam as pessoas a se deslocarem, e os reflexos nos países receptores ou mesmo internamente, assim como as soluções para o amparo desses grupos. As perspectivas de proteção ou de garantia de direitos sociais básicos pelo Estado para a garantia da condição humana digna destes indivíduos, é ainda incipiente. Foi analisado que muitos são ainda os perigos, os desafios e as perspectivas para a efetividade destes direitos, pois cada Nação participa, direta ou indiretamente para o agravamento dos problemas ambientais no mundo, seja em razão do desenvolvimento econômico, do consumo, do uso dos recursos naturais. Destaca-se, que os novos modelos de fluxos migratórios, originários de modificações ambientais, apresentam enfoques diferentes dos anteriores, ao produzirem coletivos e nãomais situações isoladas, sendo imperante um compromisso social humanitário, entre um povo e o “outro”. Urge a exigência de respeito à dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento de uma cultura solidária pautada no principio da “hospitalidade universal”, com a concretização de um “direito universal de hospitalidade”. Todavia, os desafios são muitos e sabe-se que em poucos anos não será possível atender de forma eficaz todos os desafios, mas pode-se começar a enfrentar os problemas desde logo, com alterações legislativas em âmbito internacional, para salvaguardar os direitos humanos e sociais, um mínimo existencial, aos que se deslocam em razão dos eventos climáticos catastróficos.
El derecho a una vivienda digna en el derecho internacional y constitucional comparado (notas para un proyecto de ley asturiana de garantía del derecho a la vivienda digna)
Authors: Corral Benito Aláez
Published: July 2018

Con la finalidad de ofrecer unas directrices dogmático-constitucionales al legislador del Principado de Asturias, en este artículo se hace un análisis crítico de los modelos de garantía del derecho a una vivienda digna reconocido en el art. 47 CE y en la normativa internacional vinculante para España, a partir tanto del derecho constitucional europeo comparado, como de la legislación europea comparada. De dicho análisis, se desprende que una futura Ley asturiana del derecho a la vivienda digna debería considerar las disposiciones urbanísticas y edificativas que garantizan un mínimo de salubridad, habitabilidad, infraestructuras y equipamientos comunitarios, ubicación, etc... de toda vivienda como un instrumento de garantía de la dignidad de la vivienda. Dicha Ley no debería contener un genérico y abstracto derecho subjetivo a la vivienda digna -de muy difícil satisfacción efectiva- sino concretos derechos subjetivos a ciertas ayudas materiales de acceso y/o disfrute de la vivienda, atribuidos en todo caso no de forma lineal por grupos de población, sino en función de la concreta necesidad/ capacidad económica de los potenciales beneficiarios, y subordinados a una condición suspensiva a determinar por el Gobierno reglamentariamente con las bases de convocatoria de cada modalidad de ayuda, de modo que puedan ajustarse a las disponibilidades presupuestarias y a la necesidad social de cada tipo de ayuda.
A incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas
Authors: De Freitas Riva Sobrado , Clemente Alexandre Shimizu
Published: July 2018

Inseridos no fenômeno denominado “constitucionalização do direito”, pelo qual passa grande parte dos ordenamentos jurídicos atuais, os direitos fundamentais, que originalmente foram concebidos para tutelar os indivíduos das freqüentes arbitrariedades estatais, assumem hodiernamente funções protetivas ainda maiores. Em face do aumento das violações dos direitos constitucionais perpetrados, também, pelos sujeitos privados – em especial os detentores de poder econômico ou político – elaborou-se, através da doutrina e jurisprudência, teorias que passaram a admitir a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais.A análise dessa nova conjuntura e os efeitos decorrentes da admissibilidade da vinculação dos direitos fundamentais será o escopo do presente trabalho.
Autonomia política e justiça em Rawls
Authors: Weber Thadeu
Published: July 2018

Abordar o tema da autonomia em Rawls requer a explicitação de sua concepção normativa (política) de pessoa. A construção dos princípios de justiça implica na adequação às condições impostas pela “posição original”. Estas geram a autonomia, considerada numa dupla dimensão: autonomia racional e autonomia plena. Trata-se de duas formas de representação. A primeira diz respeito à concepção do bem e a segunda refere-se ao domínio do político.
O direito à diversidade das comunidades indígenas. Multiculturalismo, direito à vida e infanticídio
Authors: Maliska Marcos Augusto , Suzin Jederson
Published: July 2018

A compreensão acerca do multiculturalismo, tido basicamente como a possibilidade da existência e co-existência de uma multiplicidade de traços culturais dentro ou além de um Estado-Nação, bem como a atenção para a necessidade da existência de uma política de reconhecimento público das diferenças como condição de sobrevivência das sociedades multiculturais, apresentam-se como desafios para a Constituição Federal de 1988. Igualmente merece atenção o problema decorrente do conflito entre os valores arraigados em algumas comunidades indígenas, especificamente o infanticídio, gerados pelas diferentes formas de compreensão destas comunidades em relação ao que seja “humano” ou “nascimento”, e outros valores aceitos como universais, como a proteção da vida, fato este a externar uma tensão cultural e jurídica. Por fim, mas não menos importante, apresenta-se o meio termo entre relativismo e universalismo cultural no sentido de que além de se admitir a existência de valores absolutos mínimos, igualmente importante é o diálogo intercultural.
Primeiras linhas sobre o controle da validade dos contratos com fundamento na funcionalização da liberdade contratual
Authors: Branco Gerson Luiz Carlos
Published: July 2018

O artigo apresenta ideias iniciais para contribuir sobre um debate em curso no Direito brasileiro, que é o da utilização da função social dos contratos como fundamento autônomo para invalidação de contratos ou cláusulas contratuais. O texto parte da perspectiva da liberdade contratual como direito fundamental e apresenta as hipóteses em que o ordenamento considera legítima a intervenção judicial para sua limitação, tratada a liberdade contratual não mais sob a ótica do dogma da vontade, mas como expressão da autodeterminação e da autonomia privada.
Os desaparecimentos forçados e a clandestinidade do regime militar na mesma margem do Araguaia
Authors: Netto Menelick De Carvalho , Carvalho Claudia Paiva , Pinto Gabriel Rezende de Souza
Published: July 2018

O artigo busca retratar como a guerrilha do Araguaia alterou o padrão de repressão da ditadura militar brasileira, abandonando o legalismo e a judicialização em direção à violência radical e extrajudicial. O caso do Araguaia é emblemático porque foi alvo privilegiado da prática de crimes de desaparecimento forçado, que integraram a política de extermínio desenvolvida pelas Forças Armadas contra as forças guerrilheiras. Indica, igualmente, a clandestinidade da repressão militar, atuando paralelamente ao Estado e impondo sigilo absoluto sobre suas operações. Recentemente, o julgamento do caso Gomes Lund pela Corte Interamericana de Direitos Humanos reafirmou o crime de desaparecimento forçado como violação complexa de direitos humanos, tendo determinado a tipificação do crime no ordenamento interno brasileiro. A decisão traz à tona a necessidade de se discutir não só o episódio da guerrilha, mas este período da história recente brasileira como um todo, mormente tendo em conta seus efeitos perversos que até hoje reverberam.
A família e os filhos na Constituição Italiana
Authors: Califano Licia
Published: July 2018

Este artigo analisa o tratamento da família e dos filhos pela Constituição Italiana, descrevendo a lenta evolução da disciplina do direito de família nos últimos 200 anos. A matéria, primeiramente, era vista totalmente vinculada ao Direito Canônico. Com a separação da Igreja do Estado, contudo, a família passou a ter uma regulamentação civil, sobretudo, influenciada pelo Código Napoleônico. O Código Civil Italiano de 1942 marca uma fase de absoluto domínio do Estado sobre a família, servindo a instituição de base para o Regime Fascista. Esta fase é assinalada pelo autoritarismo do pai e pela visão tradicional de família, havendo distinção entre filhos frutos do casamento conjugal e filhos de relações não matrimoniais. Somente em tempos recentes, com a nova Constituição Italiana, a família passou a ser vista com valores plurais, admitindo-se direitos de igualdade aos filhos, independente se nascidos, ou não, de relações matrimoniais. Dentro desta evolução legislativa e cultural, o texto desenvolve o novo tratamento da família italiana.
O direito penal do inimigo e o seu necessário contraponto, uma política jurídica apoiada no garantismo
Authors: Mayerle Daniel , Steffen Pablo Franciano
Published: July 2018

Este artigo apresenta uma breve abordagem acerca do direito penal do inimigo de Günter Jakobs, enquanto política criminal, com o propósito de oferecer uma visão sintética, mas clara, do conceito, conteúdo e do alcance que políticas penais maximalistas de controle social podem alcançar. Para tanto, a pesquisa traz uma noção das principais escolas penais de política criminal, a fim de situar o direito penal do inimigo no tempo e no espaço, denotando assim a atualidade do tema, principalmente porque o mesmo muitas vezes ele é utilizado como discurso de combate a crimes tidos como bárbaros, como no caso norte americano da implantação do ‘USA Patriot Act’. Na sequência, se procura evidenciar o que é e o que propõe a doutrina do direito penal do inimigo conforme idealizada por Jakobs, para então, a partir desta compreensão, aquilatar com a ajuda da política jurídica, a necessidade, utilidade e a justiça de tal proposta de política criminal.
Direito e política em alto-mar
Authors: Roriz João Henrique Ribeiro
Published: July 2018

Este artigo trata do recente caso Hirsi Jamaa e outros v. Itália, julgado na Corte Europeia de Direitos Humanos em 23 de fevereiro de 2012. Analisamos o caso a partir de dois enquadramentos: (i) o que separa o entendimento de que cabe ao Estado a prerrogativa de conceder o refúgio e o que defende o direito do indivíduo de buscar refúgio; e (ii) o que antagoniza os que advogam a limitação do fluxo de imigrantes indocumentados em seus territórios, em sua maioria os países do Norte, e vozes que clamam por políticas emancipatórias, e.g., instituições que atuam na linha dos direitos humanos, movimentos sociais e alguns países cujos nacionais são considerados indocumentados quando chegam aos seus destinos. O primeiro enquadramento pode ser entendido dentro dos discursos concorrentes de soberania e direitos humanos e o segundo dentro de uma perspectiva de estudos críticos que tem como eixo central uma divisão Norte-Sul. A partir desses referenciais e com ênfase na obrigação de non-refoulement, identificamos os discursos das partes envolvidas no caso e, em seguida, ampliamos nossa análise e traçamos os posicionamentos concorrentes a partir dos travaux préparatoires da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, dentre outras fontes. Posteriormente, retornamos ao caso Hirsi Jamaa para analisar a decisão dos juízes de Estrasburgo. Concluímos que, ao mesmo tempo em que a decisão da Corte Europeia ao submeter a prática migratória italiana à obrigação de non-refoulement é bem-vinda aos partidários da linguagem dos direitos humanos, ela é limitada ao resumir o direito a compensações e a um caráter programático.
Parâmetros deliberativos para os diálogos constitucionais
Authors: Bolonha Carlos , Ganem Fabrício Faroni , Zettel Bernardo
Published: July 2018

O presente estudo tem como objetivo analisar o tema da jurisdição constitucional por meio de uma das teses mais relevantes apresentadas acerca dessa temática: a dos diálogos constitucionais. Pretende-se abordar as principais linhas características da tese dos diálogos, e apontar a necessidade de parâmetros deliberativos como uma premissa fundamental para o funcionamento da democracia constitucional dialógica. Para tanto, buscamos identificar alguns parâmetros que podem contribuir para a tese dos diálogos: a razão pública, a ética do discurso e a opinião pública.
El reto constitucional de la unión europea en un contexto de crisis económica y financiera
Authors: Ramírez José María Porras
Published: July 2018

A União Européia, dadas suas dimensões continentais, está em uma posição ideal para fornecer soluções para demandas dos cidadãos que os Estados não mais têm condições de atender. Ao mesmo tempo, está posicionada para participar no influenciamento e determinação da política global. Mas, paradoxalmente, a União Européia ainda mantém algumas de suas características iniciais, que dificilmente são compatíveis com a idéia de democracia que está firmemente enraizada nas tradições constitucionais comuns dos estados membros e que são defendidas pela própria União. Dessa maneira, a União Européia encontra-se em um processo de transição apesar de ter instituições genuinamente representativas que estão ligadas à construção dessa nova realidade política. É assim que a União Européia, a despeito de seus inegáveis avanços, apresenta uma dinâmica institucional que é feita refém de tensões entre orientações intergovernamentais e supranacionais, ou, em outras palavras, tensões entre diversidade constitutiva e inclinações de unidade. Como resultado, possui elementos importantes de um déficit democrático, como demonstrado em aspectos como legitimidade, accountability, transparência e participação popular – um fato que gera um vácuo notável na relação estabelecida entre os governantes e os governados. Assim, a séria crise econômica e financeira que sofre a União Européia – embora tenha finalmente forçado a maioria dos estados membros, superando a resistência inicial de alguns deles a alcançar uma coordenação mais completa de suas políticas econômicas, dando à união monetária o suporte necessário dos mecanismos característicos de uma união econômica, financeira, fiscal e bancária – tem sido possível apenas ao custo de causar um novo déficit democrático de legitimidade da União. A razão é que a incipiente governança econômica européia foi fundada em um princípio intergovernamental de funcionamento, já que o Conselho Europeu e a Comissão receberam as competências de supervisão e controle com o intuito de demandar o adequado cumprimento dos objetivos de estabilidade propostos e previamente definidos nos tratados. Dessa forma, estamos ainda longe de alcançar o objetivo que expressa a ambição de formar uma organização federal completamente baseada na força de vontade democrática européia. Em suma, a Europa precisa de uma constituição para dar legitimidade democrática a suas instituições, determinando suas competências limitadas com a assunção da devida accountability por suas ações. Os atuais deficits da governança econômica européia são mera consequencia da ausência de uma real união política. Essa é a razão da necessidade de iniciar o processo constituinte. Ele dará ao projeto europeu a legitimidade e credibilidade que agora não existem e que são necessárias para sua transformação em uma resposta européia exemplar aos crescentes desafios de um mundo globalizado.
O conceito constitucional de assistência social à luz dos direitos fundamentais e a interpretação sistemática na decisão da liminar concedida na ADIN 2.028
Authors: Kinsel Fabio Adriano Stürmer
Published: July 2018

A Constituição Federal de 1988, que foi resultado de vontades e anseios reprimidos em mais de vinte anos de regime autoritário, atribuiu ao Estado o dever de prover direitos sociais. Porém, o Estado não tem condições de prover muitos destes direitos e desde muito tempo antes da Constituição Federal de 1988 se vale da colaboração de entidades privadas que atuam na saúde, educação e assistência social latu sensu de forma desinteressada. Embora estejam alcançando à população alguns direitos sociais, estas entidades são também sujeitos de direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, especialmente no parágrafo segundo deste artigo. Em reconhecimento das atividades destas entidades que atuam no país desde antes da Proclamação da República, e cuja legislação já previa desoneração tributária há décadas, em 1988 o Legislador Constituinte erigiu à imunidade a isenção de contribuições destinadas à seguridade social. A imunidade é um instituto brasileiro. Não há notícia de que outro país tenha adotado cláusula de desoneração expressa em texto constitucional. A prática conhecida é que desonerações fiscais sejam feitas por meio de isenções. Ocorre que o legislador infraconstitucional trata a imunidade como se mera isenção o fosse: restringe as atividades passíveis de serem reconhecidas como de beneficência social, em franco desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, o qual, ao referendar a medida liminar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN – de número 2.028, interpretou a Constituição Federal de 1988 de forma sistemática e definiu o que é assistência social para os fins da imunidade às contribuições de seguridade social.
Estado de exceção e ameaça a direitos fundamentais
Authors: Godoy Arnaldo Sampaio de Moraes
Published: July 2018

O texto explora o tema do estado de exceção no contexto da permanente ameaça a direitos fundamentais. Tem-se como ponto de partida a reação norte-americana aos ataques terroristas que os Estados Unidos da América sofreram em 11 de setembro de 2001. Explora-se o pensamento de John Yoo, professor na Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia (Berkeley), que trabalhou no Governo George W. Bush, e que é autor de ampla produção intelectual de tentativa de justificação da reação norte-americana, bem como de vários pareceres jurídicos, nesse mesmo sentido. Explora-se também excertos e impugnações de Jack Goldsmith, que trabalhou com John Yoo. Conclui-se que a tese do estado de exceção, no caso, centrada na ideia de presidencialismo unitário, é instrumento de permanente ameaça a direitos fundamentais.
A proibição de discriminação nos contratos no direito brasileiro em face da experiência europeia
Authors: Pinheiro Rosalice Fidalgo
Published: July 2018

Este trabalho tem por objetivo estabelecer um diálogo entre a experiência europeia e o Direito brasileiro acerca da proibição de discriminação no contrato. Trata-se de buscar mecanismos de correção do exercício da liberdade contratual em face dos direitos fundamentais. No direito europeu, um conjunto de diretivas delineia o princípio da proibição de discriminação no Direito Privado. Neste contexto, destaca-se sua recepção pelos Estados membros da União Europeia, por meio da Lei Geral de Igualdade de Tratamento, no direito alemão, e por meio de leis especiais, no direito espanhol. No direito brasileiro, acentua-se o papel hermenêutico do intérprete, que encontra no direito à igualdade de tratamento, previsto no artigo 5º, caput, e artigo 3º, IV, da Constituição da República, uma norma de eficácia imediata nas relações interprivadas para concretizar o direito à diferença e uma cidadania efetiva. Propõe-se, ainda, investigar o tema na jurisprudência brasileira que enseja uma proteção mitigada contra discriminação no contrato, revelando a liberdade contratual e a autonomia privada afetas aosseus contornos clássicos. Para tanto, o trabalho utiliza-se da análise de casos concretos e do procedimento bibliográfico, para submeter o direito brasileiro a uma reflexão crítica sobre o tema da discriminação no contrato.
A indenização prévia no processo judicial de desapropriação por utilidade pública
Authors: Cardozo Dimitri De Souza , Duarte Luciana Gaspar Melquíades
Published: July 2018

Por se tratar da principal garantia do particular frente ao Poder Público, este trabalho tem o escopo de analisar o direito fundamental à indenização prévia nos processos judiciais de desapropriação por utilidade pública em uma conjectura pós-positivista. Partindo, assim, deste paradigma, perquirir-se-á o alcance da normainsculpida no 5º, inciso XXIV da Constituição (BRASIL, 1988), balizando seus contornos frente ao sistema de precatórios judiciários estabelecido por ela e cotejando-o com o instituto da imissão provisória na posse concebido pela legislação de regência.
A jurisdição administrativa na Alemanha
Authors: Schmidt-Aßmann Eberhard
Published: July 2018

O presente artigo apresenta um panorama da jurisdição administrativa alemã com base em suas principais características, tratando em seguida da constitucionalização do direito processual na esfera da Jurisdição Administrativa. Nos dois itens que seguem são comentadas duas questões clássicas: o problema da legitimidade ativa na esfera do processo administrativo e o problema do controle judicial da discricionariedade administrativa. Por último, são discutidos os novos desafios, incluindo os chamados conflitos baseados em informação. Após discorrer sobre essas questões sob o ponto de vista da relação entre as Ciências Jurídicas Administrativas e a jurisdição administrativa, o artigo conclui que o fórum ideal de discussão entre ambos é uma boa dogmática do Direito Administrativo, que una estabilidade e flexibilidade.
Justiça social e multiculturalismo
Authors: De Carvalho Guilherme Paiva , Da Silva Eliane Anselmo
Published: July 2018

As políticas de reconhecimento de indivíduos pertencentes a grupos étnico-culturais como sujeitos de direitos baseiam-se na conciliação entre identidade e diferença. Tais políticas podem ser associadas à concepção de justiça social e à ideia de multiculturalismo. No Brasil, o processo de reconhecimento de grupos afro-brasileiros e indígenas como sujeitos de direitos ocorreu com a promulgação da Constituição de 1988. Contudo, esse processo é dificultado em decorrência do predomínio de formas de discriminação racial, da desigualdade na distribuição de bens e da ausência de oportunidades equitativas na sociedade brasileira.
Constituição em paralaxe
Authors: Silva Diogo Bacha e
Published: July 2018

O presente artigo pretende contribuir com a noção da ideia de fundamento de validade da Constituição. Para tanto, desenvolve-se uma observação acercado desenvolvimento da ideia de constitucionalismo e como se possibilitou a noção de que devia haver um fundamento para o ato constituinte. Assim, procede-se aobservação do atual desenvolvimento das teorias jurídicas que buscam encontrar fundamento para a Constituição e, com base em Niklas Luhmann, chega-se aoconceito de que a operação de validação da Constituição é feita no controle de constitucionalidade.
Aspectos polêmicos da concretização do direito à saúde em face das ações judiciais para fornecimento de medicamentos no brasil
Authors: Da Silva Aurélia Carla Queiroga , Silva Gabriela Galiza e
Published: July 2018

O constitucionalismo pátrio avoca o Princípio da Dignidade Humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de modo que ao Estado surge o dever de se abster, ou seja, de adotar uma postura negativa em face dos direitos de liberdade, ao passo que reclama por uma intervenção estatal direta e positiva, através da prestação de serviços públicos, a fim de assegurar o exercício dos Direitos Sociais. O presente estudo abordará, através do método dedutivo, pautado na análise da doutrina abalizada e da jurisprudência, o fenômeno conhecido por judicialização da saúde com o escopo de avaliar criticamente o impacto do ativismo judicial, sobretudo, no que se refere às decisões do STF quanto ao fornecimento de medicamentos. Destarte, a judicialização não pode vir a representar uma afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, influindo negativamente na implantação e desenvolvimento de Políticas Públicas, todavia, se reconhece o papel legítimo atribuído ao Judiciário de efetivar os Direitos Fundamentais, notadamente o Direito à Saúde, quando da omissão dos demais Poderes constituídos nos quadros do Estado Constitucional Democrático.
DARPA TECSS Literature Review
Authors: Soderberg Courtney K.
Published: July 2018

The literature provides background into the five topic questions for the DARPA TECSS Conference held at at the Center for Open Science August 28-29, 2018.