bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia
Authors: Aji Ahmad Mukri , Mukri Syarifah Gustiawati , Putra Gilang Rizki Aji
Published: September 2024

Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang diharmonisasi dengan hukum positif. Penelitian ini akan membahas segala problematika dan permasalahan penerapan fikih muamalah/ fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, dengan sumber data primer dan sekunder bersifat normatif dan empiris. Pembiayaan syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan tersebut harus tetap dikuasai oleh rahin. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Adapun dalam konteks hukum nasional, jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis,  maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait.
Dilema Pengawasan Bank Syariah di Indonesia
Authors: Tebba Sudirman
Published: September 2024

A Sharia bank or Islamic bank is a bank that whose operation follows Islamic law which is regarded with social relations according to Al Qur’an and Hadits. In Indonesia Islamic bank was initially called profit and loss sharing bank according to the Banking Act of 1992, then sharia principled bank according to the Banking Act of 1998. Eventually, an Islamic bank is called a sharia bank according to Sharia Banking Act which was enacted in 2008. Sharia bank is supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), and Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). OJK and BI supervise its management and DSN MUI supervises the implementation of sharia principles. These supervisions are based on acts. OJK supervision is based on act number 11 of 2011 on OJK, while BI supervision is based on act number 23 of 1999 on BI. BI publishes regulations on sharia bank operations, including the role of DSN MUI in supervising sharia bank. Sharia Banking Act regulates many things in sharia bank, including its products such as mudharaba, musharaka, muharaba, salam, istishna, kafala, hawala, wakala, ijara muntahiya bittamlik and wadia, to which DSN MUI has issued a fatwa (religious legal opinions).    Keywords: Law, Supervision, Sharia bank, Indonesia Abstrak:Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pada mulanya bank syariah di Indonesia disebut bank bagi hasil berdasarkan UU No: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  Kemudian bank syariah disebut bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU No: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akhirnya, bank Islam disebut bank syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam menjalankan operasinya bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). OJK dan Bank Indonesia mengawasi dari segi manajemennya, sedang DSN MUI mengawasi dari segi penerapan syariahnya. Pengawasan ini didasarkan pada undang-undang. Pengawasan OJK berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang OJK, pengawasan Bank Indonesia didasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia membuat peraturan yang antara lain menyebut peranan MUI dalam mengawasi bank syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain mengatur produk-produk bank syariah, yaitu muharabah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, kafalah, hawalah, wakalah, ijarah mutahiya bittamlik, dan wadiah. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai produk-produk ini.Kata Kunci: Hukum; Pengawasan; Bank Syariah; Indonesia
Cover and Table of Contents
Authors: Table of Contents Cover And
Published: September 2024

cover
Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XIX/2021 Concerning the Review of the Job Creation Law Siyasah Tasyri'iyyah Perspective
Authors: Fatmah Fatmah
Published: September 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkontitusional bersyarat dengan alasan bahwa tidak memenuhi unsur partisipasi publik, tidak sesuai dengan Teknik penyusunan Undang-Undang dan mengalami perubahan walau telah disepakati dalam paripurna DPR saat akan disahkan. Namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menuai protes dari kalangan masyarakat karena tidak tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional sehingga harus dibatalkan semua dan seluruhnya. Oleh karena itu penelitian ini akan memluai Analisa dari pandangan siyasah tasyri’iyyah dan perspektif ilmu perundang-undangan di Indonesia Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dalam hal ini peneliti berhadapan dengan teks atau data-data yang bersifat langsung pakai yang dapat ditemukan di perpustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan siyasah tasyri’iyyah dan ilmu perundang-undangan bahwa benar prinsip pertama dari siyasah tasyri’iyyah mempermudah dan menyederhanakan namun hal ini harus dilihat secara holisitik dari sisi prinsip berangsur-angsur, sejalan dengan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata Undang-Undang Cipta Kerja belum bisa dikatan ideal sehingga perlu perbaikan. Pun jika ditelaah dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Undang-Undang Cipta Kerja belum memenuhi aspek partisipasi public, tidak memiliki dasar hukum dalam pembuatannya pada saat keluar Putusan MK keluar dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara mendasar.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE IN ESTABLISHING HOUSEHOLD HARMONY ACCORDING TO ULAMA SYAFI'IYAH “ CASE STUDY AT DS. SUMURBATU. KEC. MADANG CHAPTER. BOGOR REGENCY"
Authors: Ardiansyah Sadat , Hamdani Ikhwan , Arif Suyud
Published: September 2024

Sadat Ardiansyah: 191105020016. 2023. Rights and Obligations of Husband and Wife in Creating Domestic Harmony According to Ulama Syafi'iyah (Case Study in Sumurbatu Village, Cibarengkok District. Babakan Madang District, Bogor)    In a household, husband and wife have rights and obligations that must be fulfilled, because rights and obligations are an effort to create a harmonious, peaceful and peaceful household. The rights and obligations of husband and wife in the household are very important things to know, this is so that a balance is created in household life and will become a family that is sakinah, mawaddah, warahmah.The formulation of the problem in this study is: 1. What are the views of the Syafi'iyah scholars regarding the rights and obligations of husbands and wives. 2 How is the application of the rights and obligations of husband and wife in realizing household harmony in the village of Sumbatu and their suitability according to the view of the Syafi'iyah scholar (Imam Nawawi)The purpose of this study was to determine the rights and obligations of husband and wife in the household according to Syafi'iyah scholars and to find out how the rights and obligations of husband and wife are implemented in realizing household harmony in Cibarengkok village, Babakan Madang sub-district. The research method used in this writing is case study research using qualitative methods.The results of this study concluded that the rights and obligations of husband and wife cannot be separated because both of them must be balanced between rights and obligations such as the rights and obligations of a husband to his wife: to provide a living both physically and spiritually , provide education to his wife and so on, and the rights and obligations of a wife to her husband include: obedience, living in one house with her husband, not having a gloomy face and so on.Keywords : Rights and Obligations of Husband and Wife and Harmony
Analysing National Investment from a Maqasid Shariah Perspective: Understanding Economic Impact and Public Interest
Authors: Kamaluddin Imam , Rahma Fenita Wildani , Indallah Sayyid Muhammad
Published: September 2024

The discourse on investment is important to discuss. This relates to the Islamic investment model in Indonesia being below conventional investment, both in terms of quality and amount of capital and market share. Therefore, if conventional investments are regarded as haram according to Islamic law, this could have a negative impact on the image of the conventional investment market in the future. The purpose of this study is to re-clarify the understanding of investment law in Islam, particularly in the context of conventional investments. In the preparation of the paper, the author uses a descriptive-analytical approach to re-evaluate the law of investment in Islam. The results of this study conclude that although investments that promise huge profits with minimal effort are considered a reasonable practice and can be done because they have become common in society, from the perspective of financial goodness, this can disrupt financial stability, both for investors and in terms of currency value stability (volatility). Although these investment ventures initially originate from real and halal activities, if they are then sold using the derivatives market sales method, they will contain elements of usury, speculation, and uncertainty which are prohibited in some sharia laws because they do not produce good in the context of investing in accordance with Islamic teachings.
Fiqh Perspectives on Hygiene and Its Relevance for Health
Authors: Pulungan Sahmiar
Published: September 2024

Keeping health is the most important element in medicine in the view of Islamic law. Health is a very big gift from Allah, therefore, Islam places great emphasis on humans taking care of their health as well as taking care of every cause that can suffer from illness. The purpose of this study is to describe the views of fiqh scholars on cleanliness and what is its relevance to health. This research is library research and field research with qualitative methods. Sources of data come from library studies in the form of Al-Qur'an, hadith, books, journals. Data analysis was done by three steps, they are data reduction, applying data and conclusion. The results of this study are the views of fiqh scholars that Islam prioritizes a healthy lifestyle, such as advice on maintaining health, cleanliness, diet, maintaining honor from heinous acts, abstaining from consuming khamr from various addictive substances, and so on. In addition to physical health, Islam also pays high attention to mental health. Mental health is a branch of psychology.
Analysis of the Decision on the Case of Wali Adhal in the Marriage of a Girl in the Bogor Religious Court
Authors: Annisa Annisa Destiana , Sutisna Sutisna , Hambari Hambari
Published: September 2024

Marriage is a sacred thing in carrying out worship to Allah, by entering into marriage, every thing that is done will produce extraordinary rewards on the side of Allah SWT. In a marriage, it is required to carry out several terms and conditions that have been widely explained in the Al-Quran and hadiths, one of which is the condition and obligation for the validity of marriage is the presence of the guardian (father and brother from the father's side) of the bride. The presence of this guardian in marriage is mandatory and if his presence cannot be done or the guardian is reluctant to attend his child's marriage then the guardian is included in the category of wali adhal. This study uses a research method by analyzing the decision on the marriage case of wali adhal in the marriage of a girl in the Bogor Religious Court, the method used is literature. The results of the decision the judges granted by listing several reasons, one of the reasons is because they already love each other and love each other and have been together for a long time, so the application for marriage is granted while the biological guardian is reluctant to allow her marriage to the prospective husband of her choice, so it is replaced by a guardian judge who is directly appointed by the head of the panel of judges at the Bogor Religious Court, namely the Head of the Religious Affairs Office of East Bogor District, Bogor City as a guardian judge who will marry the applicant with the prospective husband.Keywords: Wali Adhal, Marriage, Religious Court
Philanthropy for Widows at Islamic University-Based Islamic Microfinance Institutions in Madura Indonesia After the Covid-19 Pandemic
Authors: Harisah Harisah , Arief Zaenal , Dahlan Rahmat , Rahmawati Rahmawati , Ahmad Azlin Alisa
Published: September 2024

Universities perform a role beyond the enhancement of knowledge in modern society. During the epidemic, however, numerous institutions contributed to the improvement of the community's economy, and this trend persisted after the outbreak. The financial institutions established on the campuses of Madura's Islamic universities govern philanthropy as one of the instruments for economic development. Utilizing interviews, observation, and documentation, this research was conducted using a qualitative methodology. The study's findings indicate that Islamic universities in Madura, through Islamic financial institutions and Islamic boarding schools, contribute to the improvement of the community's economy from the pandemic to the post-pandemic era through the use of philanthropic instruments, one of which is a widow. Widows are viewed as one of the categories that must be aided by the economy because it is usual for widows, especially those with children, to encounter economic hardships. In Islamic microfinance institutions founded on Islamic colleges in Madura, types of generosity include building houses, supplying meals on a blessed Friday, offering zakat maal and zakat fitrah, waqf in the form of daily necessities, and productive economic forms including capital aid.
Dilema “Proses Belajar-Mengajar” di Dunia Pendidikan Tinggi Kita
Authors: Hendra Djaja
Published: September 2024

Berbeda dengan sistem pendidikan menengah, “proses belajar dan mengajar” dalam pendidikan tinggi menuntut kualitas yang lebih baik untuk keberhasilan pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Guru (Dosen) mengeluh tentang gaji yang tidak memadai, dan demonstrasi ada di mana-mana, sekarang adanya tambahan pendapatan (melalui sertifikasi), para pendidik memilih untuk diam. Namun, sangat disayangkan bahwa pada prosesnya, kualitas pengajaran dan pembelajaran tidak berubah sama sekali. Sudah relatif sama. Bahkan tidak berubah. Semua hal pada akhirnya adalah kembali ke guru (dosen) dan siswa (mahasiswa) di mana pendidikan tinggi akan dibawa keberlangsungannya. Dalam istilah ini, teori fungsionalisme - struktural yang menjadi populer pada tahun-tahun sebelumnya, disajikan kembali; dengan harapan guru dan siswa dapat memperoleh manfaat darinya. Mungkinkah?
Aktualisasi Pramuka Pra Siaga dan Proses Pembinaannya dalam Perspektif Pendidikan Karakter Bangsa
Authors: Rahayu MH Sri
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aktualisasi pramuka pra siaga dan proses pembinaannya dalam perspektif pendidikan karakter bangsa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualititif dengan pendekatan kepustakaan. Metode pengumpukan data menggunakan: kajian pustaka dalam bentuk hasil penelitian, journal, skripsi, thesis, desertasi dan buku-buku ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif terdiri dari 4 langkah yaitu: pengumpuan data, reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian ; berdasarkan hasil kajian buku-buku reverensi ditemukan bahwa: hingga saat ini pramuka pra siaga masih sebatas wacana, hingga saat ini belum ada aturan /paying hokum pramuka pra siaga, ada beberapa PAUD di jawa tengah yang melakukan latihan pramuka pra siaga, latihannya dilakukan oleh guru PAUD tersendiri, seragamnya masih menggunakan seragam sekolah PAUD amsing-masing, bentuk kegiatannya bercerita, menyanyi, tepuk dan bermain, Belum ada upacara pembukaan dan penutupan pramuka pra siaga, sarana dan prasarana menggunakan yang tersedia di PAUd masing-masing, waktu latihan integrasi dengan jadwal di PAUD. Simpulannya bahwa pramuka pra siaga perlu segera memiliki paying hokum karena sangat mendukung pembentukan akhlak dan karakter anak PAUD.
Pengaruh Media Video Youtube Terhadap Prestasi Belajar Matematika Pada Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2017/2018
Authors: Pambudi Rilo , Afghohani Afif , Farahsanti Isna
Published: September 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh media video youtube terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas X SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen sederhana. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 636 siswa dan 18 kelas. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara cluster random sampling subyek penelitian terdiri 2 kelas yaitu kelas X TPMI B sebagai kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran media video youtube dengan jumlah 35 siswa dan kelas X TPMI C sebagai kelas kontrol yang menggunakan media pembelajaran papan tulis dengan jumlah 35 siswa, materi pembahasan dalam penelitian ini adalah trigonometri. Dalam penelitian didapatkan hasil bahwa kelas yang menggunakan media video youtube ada pengaruh terhadap prestasi belajar matematika dibandingan kelas yang menggunakan media pembelajaran papan tulis. Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah uji t-test yang diolah dengan aplikasi Excel. Dari perhitungan diperoleh ttabel = 1,668, thitung =1,948 karena thitung > ttabel maka H0 ditolak dengan taraf signifikan 5%, diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh media pembelajaran video youtube terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas X SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018.
Pengembangan Aplikasi Mobile Learning Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pada Materi Iman Kepada Allah Untuk Peserta Didik Kelas X MIPA 3 SMA Negeri 1 Gemolong Tahun Pelajaran 2018/2019
Authors: Purwanto Agus
Published: September 2024

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi android sebagai media pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk Kelas X dengan materi Iman kepada Allah. Model penelitian yang digunakan mengadaptasi mengadaptasi prosedur penelitian pengembangan Borg dan Gall (1983). Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar telaah media oleh ahli media dan ahli materi, angket validasi media oleh ahli media dan ahli materi, angket respon peserta didik, lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Pada aplikasi yang dihasilkan terdapat beberapa menu utama, yaitu menu Materi, KI/KD, Tahukah Kamu, Uji Kompetensi, dan menu tentang. Menu “KI/KD” berisi kompetensi-kompetensi yang diharapkan akan dikuasai pengguna setelah mempelajari materi yang disajikan pada aplikasi. Setelah mempelajari materi yang disajikan pada menu “Materi”, pengguna dapat mengetes pemahaman terhadap materi yang disajikan pada menu “Uji Kompetensi”. Menu “Tahukah Kamu” berisi tentang informasi tambahan yang sifatnya sebagai bahan pengayaan materi. Sementara menu “Tentang” berisi gambaran singkat tentang aplikasi dan pembuat aplikasi. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu aplikasi media pembelajaran yang dikembangkan layak untuk digunakan.
Upaya Meningkatkan Motivasi dan Kompetensi Menyusun RPP Cooperative Learning Model Example Non Example Melalui Supervisi Akademik Bagi Guru Kelas di SD Negeri 02 Kedungjeruk Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020
Authors: Hartono .
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan  kompetensi  menyusun  RPP  Cooperative Learning model  Example Non Example  melalui supervisi akademik bagi guru kelas  di SD Negeri 02 Kedungjeruk semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan diawali bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019. Tempat penelitian di SD Negeri 02 Kedungjeruk, Dinas Pendidikan dan KebudayaanKecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Subjek penelitian adalah  guru kelas 1,2, 3, 4, 5, dan 6 dengan jumlah 6 orang guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Tindakan yang dilakukan sebanyak dua kali dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi hasil pengamatan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, lembar observasi/pengamatan. Alat pengumpulan data berupa hasil supervisi RPP  Cooperative Learning model  Example Non Example Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan hasil kondisi awal dengan siklus I, dan siklus II dilanjutkan refleksi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan supervisi akademik mampu  membantu kepala sekolah meningkatkan motivasi dan kompetensi menyusun RPP  Cooperative Learning model  Example Non Example, bagi guru kelas di SD Negeri 02 Kedungjeruk semester 1 tahun pelajaran  2019/2020.
Mission possible: Politische Bildung in der Jugendarbeit. Politische Bildung ist eine Grundsatzaufgabe.
Authors: Becker Helle
Published: September 2024

Helle Becker kommentiert zu Beginn ihres Beitrags das Bildungsverständnis, das unter dem Begriff „Demokratiebildung“ inzwischen weithin etabliert ist. Sie umreißt Gemeinsamkeiten politischer Bildung in der Jugendarbeit und stellt dann ein „Integrationsmodell politische Bildung in der Jugendarbeit“ dar, das bisher feldspezifische Ansätze in ein integratives Gesamtmodell überführt. Dieses beruht auf gemeinsamen Grundannahmen, z. B. der, dass das politische Interesse von Kindern und Jugendlichen der Ausgangspunkt von Demokratiebildung ist und nicht das Ziel. Aufgabe ist es daher, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, die immer schon politischen Dimensionen und Inhalte ihrer Aussagen, ihres Verhaltens oder Handelns zu entdecken und sie öffentlich verhandelbar bzw. reflektierbar zu machen. Für die Umsetzung werden drei Kategorien unterschieden: politische Bildung/Demokratiebildung durch anlassbezogene Auseinandersetzung mit politischen Themen, durch demokratische Partizipationserfahrungen und durch gesonderte Auseinandersetzung in eigens arrangierten thematischen Settings. Diese drei Kategorien sind nach Auffassung der Autorin konzeptionell aufeinander bezogen und spielen in der Praxis zusammen; dadurch qualifizieren sie sich gegenseitig als demokratische und politische Auseinandersetzung und verhindern durch das Zusammenspiel, dass das Politische und das Demokratische durch das Soziale ersetzt werden.
Die Entkernung der Inklusionsphilosophie
Authors: Gerspach Manfred
Published: September 2024

Angetrieben vom Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften nach dem Nieder-gang der „großen Erzählungen“ wurde auch die Inklusionspädagogik auf ein neues Fundament gestellt, das verhieß, endlich wahre Teilhabe zu garantieren. Die Herausnahme der Schärfe aus den gesellschaftskritischen Analysen der Bedingungen einer misslingenden Herstellung gemeinsamer Lebens- und Lernumfelder führte aber auch zum Verlust selbstreflexiver Kompetenzen, derer es bedarf, um persönliche, institutionelle und gesellschaftliche Widerstände gegen das dialektische Ausbalancieren von Gleichheit und Differenz zu durchdringen und zu bewältigen. Allein über die Implantierung einer mentalisierenden Haltung, die die immanenten inneren wie äußeren Ambiguitäten zu erkennen hilft, lässt sich die Entkernung der Inklusionsphilosophie aufhalten.
Kurt Lewins Feldtheorie und ihre Anwendung im Kontext der Pädagogik
Authors: Stöhr Wiebke , Schulze Gisela C.
Published: September 2024

Die Feldtheorie von Kurt Lewin lieferte einen Beitrag zu verschiedenen psychologischen Themen und ist vor allem für ihren ganzheitlichen Charakter bekannt. In den Erziehungswissenschaften wurde sie bislang jedoch nur in Ansätzen angewendet, wenngleich sich ein vielfältiger Einsatz in der Sonder- und Rehabilitationspädagogik findet. Der vorliegende Beitrag stellt die Feldtheorie in Auszügen vor und verdeutlicht ihre pädagogische Anwendung anhand eines Fallbeispiels.
Wie Schule funktioniert
Authors: Steffens Ulrich
Published: September 2024

Johannes Baumann und Thomas Götz bieten mit »Orientierungswissen Schule« einen nützlichen Wegweiser durch den Schuldschungel.
Kinderrechte als zentraler Bezugsrahmen von Präventionsketten
Authors: Kerber Rajni
Published: September 2024

Die »Kinderrechtebasierte Präventionskette« stellt in Hessen eine ganzheitliche Strategie zur Stärkung der Kinderrechte und zur Förderung eines gesunden und gelingenden Aufwachsens dar. Sie basiert auf der Anerkennung und Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und den Prinzipien der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung. Als ganzheitliches Konzept stehen sowohl die Rechte aller Kinder auf Schutz, Förderung und Beteiligung als auch die kindbezogenen Lebensbedingungen und Ressourcen im Fokus.
Strukturelle Armutsprävention durch kommunale Präventionsketten
Authors: Kruse Christina , Petras Kerstin , Humrich Wiebke
Published: September 2024

Dem Auf- und Ausbau von Präventionsketten widmen sich Kommunen bundesweit und leisten einen wichtigen Beitrag zur strukturellen Armutsprävention für Kinder. Das Konzept wird hier erstmals fachlich-inhaltlich diskutiert und begrifflich geschärft. So können Politik, Verwaltung und Institutionen ihre kommunale Armutsprävention ziel- und prozessorientiert konzipieren und reflektieren.
Ansätze beim Projektmanagement im Kontext der Präventionsketten
Authors: Bäring Julia
Published: September 2024

Projektmanagement erscheint auf den ersten Blick simpel: Ein gesetztes Ziel erreichen, in einem festgelegten Kostenrahmen zu einem spezifischen Zeitpunkt mit einem stets kühlen Kopf und innerer Ruhe. Dieser Artikel widmet sich der spannenden Welt des Projektmanagements und beleuchtet, warum der Schein oftmals trügt.
»Wirkt’s schon?«
Authors: Lettner Dagmar
Published: September 2024

Wirkung ist ein großes Thema. Es macht einerseits Eindruck und ruft Neugierde hervor: Wer möchte nicht wissen, ob die Arbeit wirkungsvoll ist? Andererseits schwingt die Erwartung an die Wirkungsanalyse als umfassende, womöglich wissenschaftliche Studie mit, verbunden mit Zweifeln an der eigenen Arbeit oder der Angst, was geschieht, »falls man nicht wirkt«. Im Beitrag wird beleuchtet, wie eine wirkungsorientierte Arbeitsweise genutzt werden kann, um notwendige Veränderungsprozesse für Chancengleichheit zu beflügeln, Energie zu entfachen und zu halten und wie dies auch in kleinen Schritten umsetzbar ist: Mit einer Kultur der Wertschätzung, Fehlerfreundlichkeit und Erkenntnisinteresse bei den Beteiligten – und dem Zweck, dass von wirkungsvolleren Angeboten und Projekten vor allem die Menschen profitieren.
Gemeinsam für eine soziale, solidarische und nachhaltige EU
Authors: Friedrich Alexander , Isenberg Marius
Published: September 2024

Europapolitische Erwartungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) für die EU-Legislaturperiode 2024–2029
Partizipative Forschung in der Sozialberatung
Authors: Weyers Simone , Kraus Ursula , Thesing Hendrik
Published: September 2024

Vor dem Hintergrund gesundheitlicher Ungleichheiten und der COVID-19 Pandemie stellt sich die Frage nach dem Hilfebedarf vulnerabler und schwer erreichbarer Gruppen. Ein partizipatives Projekt erprobte Feldzugang und Datenerhebung in der Sozialberatung. Die Evaluation zeigt: 45 Familien mit Problemlagen berichteten Hilfebedarf, die Methode ist aber mit Herausforderungen, insbesondere zeitlicher und personeller Art, verbunden. Insgesamt erscheint der Zugang über die Sozialberatung vielversprechend.
Inklusive Hochschulbildung von Menschen mit Behinderungen im Spannungsfeld von normativem Anspruch und neoliberalen Regulierungsstrategien
Authors: Wieland Franziska , Lange Andreas
Published: September 2024

Im Diskurs um inklusive Bildung finden sich unterschiedliche Argumentationspunkte und Sichtweisen. Normative Bezugspunkte bilden dabei unter anderem internationale Konventionen, Theorien Sozialer Ungleichheit oder auch erziehungswissenschaftliche Diversity-Diskurse. Dem gegenüber stehen neoliberale Regulierungsstrategien, die sich an Effizienz, Markt und Wettbewerb orientieren. Im Rahmen des Artikels wird dieses Spannungsfeld zwischen normativen Ansprüchen und neoliberalen Strategien mit Blick auf inklusive Hochschulbildung näher betrachtet und erörtert.
Ausdifferenzierung, Symbole und die gesellschaftliche Virulenz der Religion
Authors: Walthert Rafael
Published: September 2024

Forum: Die Evolution der Religion
Das Böse dahinter: Verschwörungstheorie, Populismus und die Kommunikation affektiver Polarisierung
Authors: Kumkar Nils C.
Published: September 2024

Der Artikel fragt nach der Funktion der Kommunikation verschwörungstheoretischen Wissens, populistischer Politik und affektiver Polarisierung. Er argumentiert, dass alle drei in einem gegenseitigen Stützzusammenhang verstanden werden sollten: Verschwörungstheorien erlauben Verständigungsunterbrechung zu kommunizieren. Diese Verständigungsunterbrechungen sind kommunikative Entsprechungen affektiver Polarisierung – und affektive Polarisierung ist weniger eine Konsequenz von als vielmehr ein funktionales Äquivalent zu Themenpolarisierung. Indem affektive Polarisierung plausibilisiert, dass es bei politischen Entscheidungsszenarien um Grundsatzentscheidungen geht, ohne das in der Sachdimension begründen zu müssen, stützt sie die Inklusionsfunktion des Populismus. Verschwörungstheorien zeigen sich also als eine spezifische kommunikative Form, die es er-laubt, leeren politischen Antagonismus artikulieren.
Auf der Suche nach Formen
Authors: Strotmann Marc
Published: September 2024

Das Sprechen über Affekte hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten in soziologischen und sozialtheoretischen Ansätzen vernehmbar an Präsenz gewonnen. Eine offene Problemstellung der disziplinenübergreifenden Affektforschung ist dabei die Darstellbarkeit von Affekten geblieben. So zeigen sich Vertreter:innen des affective turn kritisch gegenüber dem Wert von Erzählungen, insofern diese immer schon die unbestimmten und dynamischen Verläufe von Affizierungsprozessen zu verpassen drohen. Ausgehend von dieser Beobachtung frage ich im vorliegenden Text, welche Dar-stellungsmöglichkeiten für eine soziologischen Auseinandersetzung mit Affekten anschlussfähig sind. Im Kontrast zu einer Abkehr von Erzählungen argumentiere ich dafür, dass das Problem der Darstellbarkeit von Affekten eine vertiefte Auseinandersetzung in der Soziologie mit ihrem erzählerischen Repertoire anstoßen kann. Als ein sensibilisierendes Konzept schlage ich hierfür im Anschluss an die Arbeiten des Anthropologen Paul Rabinow den Begriff der Form vor und interpretiere diesen als einen experimentellen Umgang mit narrativen Elementen.
Penguatan Nilai-Nilai Religius bagi Masyarakat Desa Senon
Authors: Maretito Rayfaldy
Published: September 2024

Senon merupakan desa yang memiliki banyak keberagaman dan ciri khas terdiri, baik dari organisasi maupun dari segi profesi masyarakatnya itu sendiri. Dari sudut pandang sendiri, keberagaman ini tentu memiliki daya tarik tersendiri karena semakin banyak keberagaman bisa menjadi semakin indah dan bahkan buruknya bisa semakin kacau. Tentu dengan hal ini, dengan adanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) maka diharapkan mampu memberikan banyak keberagaman tadi menjadi keberagaman yang indah. Selain menghasilkan dampak yang indah, maka tentu harus dimunculkan nilai-nilai religius sebagai jalan untuk menuju dampak yang baik itu. Singkatnya, perlu banyak penanaman nilai-nilai religius agar masyarakat yang beragam dapat menjadi kompak dan teratur.
Penggunaan Buku Saku dalam Kajian Agama Tentang Siklus Darah Wanita bagi Remaja Putri Desa Kalikejambon
Authors: Satiti Wisnu Siwi , Rohmah Hidayatur , Khotimah Khusnul , Umardiyah Fitri , Umah Faridatul , Chikmah Evi Laily Zakiyatul , Haj Habil Syahril
Published: September 2024

Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini ditandai dengan perubahanÂ  fisik,Â  emosi serta psikis yang mana pada masa ini terjadi pematangan organ reproduksi manusia. Hal ini ditandai dengan menstruasi pada remaja putri. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak remaja putri kurang memahami siklus darah wanita, terutama tentang menstruasi. Seorang wanita remaja harus memiliki pemahaman yang benar tentang hal ini, sehingga mereka memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi yang bertanggungjawab. Oleh karena perlu adanya pendidikan kesehatan tentang siklus darah wanita. Hal ini yang melandasi dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan kajian siklus darah wanita. Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah remaja putri yang tergabung ke dalam IPNU-IPPNU dan posyandu remaja Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penyampaian kajian dibantu dengan penggunaan buku saku yang berisi materi siklus darah wanita. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman remaja putri terhadap siklus darah wanita. Selain itu, penggunaan buku saku sebagai media pembelajaran dalam kajian ini juga memberikan dampak positif terhadap pemahaman peserta kegiatan.
Upaya Pelestarian Sejarah Ulama dan Tokoh di Ponorogo melalui Kegiatan Ziarah Makam
Authors: Nihayati Dini Arifah
Published: September 2024

Meski tidak ada ketentuan mengenai makam siapa yang harus diziarahi, namun menziarahi makam orang-orang shalih menjadi anjuran disamping menziarahi makam anggota keluarga atau sanak saudara. Ziarah makam memberi pengalaman spiritual melalui dzikir dan doa. Ziarah makam ulama dan tokoh selain menjadi pengingat bagi orang yang masih hidup mengenai kematian juga menjadi media meneladani jasa dan kebaikan dari ulama atau tokoh yang diziarahi. jasa dan kebaikan ulama maupun tokoh biasanya dikenal melalui sejarah. Informasi mengenai sejarah tersebut biasanya disampaikan oleh juru kunci makam atau orang lain yang turut membimbing pelaksanaan ziarah. Mengajak masyarakat untuk melestarikan sejarah ulama dan tokoh memang tidak selalu mudah, oleh karena itu perlu digunakan metode tathwir. Metode tahtwir dilakukan dengan melibatkan aktivitas organisasi dan kegiatan edukasi. Dalam hal ini organisasi Fatayat Ranting Kemuning sebagai organisasi yang turut berperan untuk mengkoordinir pelaksanaan ziarah makam. Sedangkan kegiatan ziarah makam ulama dan tokoh di ponorogo menjadi media edukasi. Hasil dari kegiatan ini, masyarakat cukup antusias dan tertarik untuk turut mengingat dan melestarikan sejarah para ulama dan tokoh di Ponorogo dengan mengikuti kegiatan tersebut dari awal hingga ahir.
Pemanfaatan Potensi Desa Kertawana Menuju Desa Unggul
Authors: Simbolon Marlina Eliyanti , Nurhasanah Aan , Lismaya Lilis
Published: September 2024

Permasalahan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat adalah menggali potensi lokal desa, karena masih terdapat keengganan masyarakat untuk diberdayakan dalam perbaikan kehidupan sosial ekonom dan juga masih belum berjalannya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat desa baik sebagai individu maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik. Sebagai suatu proses kemandirian mengandung segi-segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sehingga dengan demikian meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini adalah pendampingan menggali potensi-potensi yang terdapat di desa, sehingga terwujudlah desa sejahtera dan  mandiri. Peran serta aparat desa serta masyarakat sangat penting dan saling mendukung untuk melangkah bersama demi satu tujuan yaitu desa unggul.
Sosialisasi Keagamaan sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Fiqih bagi Perempuan di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Jombang
Authors: Putra Ino Angga , Roziqin Muhamad Khoirur , Azka Ahmad Ridlo , Rohman M Nur , Rohmah Nailis Saidatur
Published: September 2024

Warga Desa Kedungotok mayoritas beragama Islam namun dalam implementasi dikehidupan sehari-hari cukup rendah dalam mengikuti kegiatan Islami yang diselenggarakan oleh pihak Desa. Hal ini menjadi permasalah dimana beberapa warga masih rendah terkait dengan ilmu fiqih yang menjadi dasar dalam beragama Islam salah satu contoh kecilnya terkait dengan Haids. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain: a) meningkatkan pemahaman remaja akan pengetahuan awal dalam â€˜aqil baligh yakni haid/menstruasi dan b) meningkatkan kesadaran menghitung haid dengan jelih. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Balai Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang pada 02-03 November 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode diskusi dan pelatihan. Pengambilan data melalui kuesioner sebelum dan setelah sosialisasi tentang pemahaman peserta. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat diperoleh bahwa tingkat pemahaman peserta meningkat sekitar 25,88%. Pemahaman peserta sebelum sosialisasi dengan persentase 59,46% dan pemahaman peserta setelah sosialisasi dengan persentase 85,33%.
Analisis Pengaruh Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Di Lazisnu Jombang)
Authors: Khuluqi Mohammad Fahassin , Taqiyuddin Akhmad
Published: September 2024

Pembangunan ekonomi nasional adalah suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya terutama usaha mikro yang terus meningkat belum diikuti dengan peningkatan kualitas usaha mikro yang merata. sektor UMKM memiliki berbagai masalah, yaitu keterbatasan akses modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, kualitas SDM yang rendah keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar, biaya transportasi tinggi, birokrasi yang kompleks, dan kebijaksanaan ekonomi yang belum jelas arahnya. Sifat unbankable usaha mikro inilah yang memunculkan semacam Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga-lembaga finansial mikro yang menyalurkan dana zakat dan wakaf produktif dalam bentuk modal. Penelitian ini hanya terbatas pada akibat distribusi dana zakat dan wakaf produktif kepada perkembangan usaha mustahik dan menganalisa apakah terdapat perbandingan pemasaran saat sebelum serta setelah memperoleh dana zakat dan wakaf produktif, populasi pada penelitian ini berjumlah 100 sampel. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf produktif terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Jombang setelah menerima zakat dan wakaf produktif dari LAZISNU Kabupaten Jombang
Dampak E-WOM terhadap Pembeli Shopee Jombang
Authors: Pradana Mochamad Alfianata
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-WOM (Word-of-Mouth elektronic) terhadap keputusan pembelian masyarakat Jombang yang menggunakan platform Shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah survei melalui kuesioner yang didistribusikan kepada masyarakat Jombang yang telah melakukan pembelian melalui Shopee. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa e-wom memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian masyarakat Jombang di Shopee. Dengan kata lain, ulasan dan rekomendasi dari pengguna Shopee lainnya dapat mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat Jombang. Semakin positif dan meyakinkan e-wom yang diterima oleh individu, semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk melakukan pembelian di Shopee. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya perusahaan e-commerce untuk mengelola dan memantau e-wom yang ada di platform mereka, serta berupaya menciptakan pengalaman positif bagi pengguna guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
Las Juntas Auxiliares de Sanidad y la salud pública en el Yucatán rural de la posrevolución
Authors: Cortes Campos Ines Isabel
Published: September 2024

En las regiones rurales de México, uno de los rasgos que ha caracterizado el desarrollo histórico de la salud pública es la imposición de modelos salubristas desvinculados de las necesidades de la población local y de las condicionantes particulares de sus procesos de salud/enfermedad/atención. En buena medida, esta problemática se explica porque estas regiones han carecido estructuralmente de un sistema de salud orientado hacia la atención específica de sus problemas de salud. Con el objetivo de rastrear la dimensión histórica de este fenómeno, el presente artículo se remonta a la consolidación de la salud pública durante la construcción del Estado-nación posrevolucionario, y se centra en el caso del espacio rural yucateco, focalizando a las Juntas Auxiliares de Sanidad. Estas instituciones fueron creadas entre el final del porfiriato y los primeros años de la posrevolución, con la finalidad de desarrollar acciones salubristas en espacios alejados de los puertos y la capital del estado, los principales ejes de la economía yucateca. Se propone que problemas como la hegemonía de la capital del estado en materia de salud, los intentos de los gobiernos revolucionarios por expandir el orden salubrista federal y la insuficiencia de médicos profesionales, fueron algunos de los factores que imposibilitaron la consolidación de las Juntas Auxiliares de Sanidad como estructuras sanitarias fuertes a nivel local.
La fragilidad de las armas. Reclutamiento, control y vida social en el ejército en la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XIX
Authors: Jiménez Sánchez Fernando Martín
Published: September 2024

En el texto se destaca el carácter novedoso de la obra de Claudia Ceja Andrade en cuanto al estudio de los subalternos dentro del ejército permanente en la primera mitad del siglo XIX, la investigación sobre fuentes documentales diversas y la perspectiva teórica que integra conocimientos sobre el poder, la resistencia a la dominación y las relaciones de género. Se hace notar que uno de los ejes articuladores del libro es la contradicción entre lo que por norma y opinión pública debía ser el cuerpo armado y el comportamiento efectivo, real, que éste manifestaba. De igual manera se subrayan las tesis de que la institución armada de la época era poco profesional y estaba débilmente organizada, así como que las mujeres tuvieron un papel importante en su funcionamiento. Las líneas terminan con una mención a las diferentes líneas de investigación historiográfica (vida cotidiana; historia de los artesanos y obreros; historia urbana; historia de las mujeres y las concepciones de género; historia de la salud, la criminalidad, la violencia y la cultura popular) en las que La fragilidad de las armas significa un aporte considerable.
divulgación histórica en YouTube y su papel en la formación de identidades colectivas en un México pluricultural
Authors: Laris Pardo Jorge Alejandro
Published: September 2024

El propósito del presente ensayo es hacer una breve exposición de los resultados del proyecto de divulgación de Historia Prehispánica en YouTube a seis años de haberse publicado. Al mismo tiempo, en la segunda parte, se discute el papel de la divulgación de la historia en el marco pluricultural de México. Se propone como la divulgación histórica puede ayudar a la formación de una identidad colectiva múltiple.
legado etnológico de Heidi Chemin Bassler sobre el pueblo xi´úi (Pame) septentrional
Authors: Moctezuma Balderas Andrea Cristina
Published: September 2024

En el presente artículo se entretejerá, a usanza de la elaboración de un petate de palma, aspectos personales de la vida de la etnóloga  franco-alemana Úrsula Hedi Chemin Bassler, con datos sobre su investigación, exaltando las principales contribuciones que hizo al campo de la etnología mexicana del siglo XX, específicamente en el campo de estudio del pueblo indígena xi´úi (Pame) que habita los municipios de Ciudad del Maíz, Alaquines, Tamasopo, Rayón y Santa Catarina, ubicados en la zona media del estado de San Luis Potosí.
“No nos dejaron otra opción”: la cerrazón política en Chiapas y el alzamiento zapatista, 1988-94
Authors: Harvey Neil
Published: September 2024

El objetivo principal de este artículo es demostrar que el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 se explica en parte por el contexto político y social crecientemente adverso en que vivía gran parte de población indígena y campesina en Chiapas durante la década de los ochenta y principios de los noventa. Examina los alcances y limitaciones del discurso gubernamental de concertación adoptado por el gobierno entre 1988 y 1994 y las formas en que el gobierno estatal intervino con el uso de la fuerza represiva para proteger los intereses de terratenientes y asociaciones ganaderas.
El artículo se basa en investigación cualitativa, incluyendo la revisión hemerográfica, el análisis de fuentes secundarias y entrevistas realizadas por el autor con dirigentes campesinos en Chiapas entre 1991 y 1993.
El análisis encuentra que la cerrazón del gobierno estatal, aunado a la implementación de reformas neoliberales, agudizaron las tensiones políticas en Chiapas.
Este artículo nos permite concluir que, entre los muchos factores que explican el alzamiento zapatista, es imprescindible tomar en cuenta la cerrazón política y la violación de los derechos humanos que, en palabras de los zapatistas, no les dejaron otra opción más que rebelarse contra la miseria y el olvido.
Antrópica: 10 años de compromiso con la divulgación y difusión de la ciencia
Authors: Angelotti Pasteur Gabriel Héctor
Published: September 2024

Con este número 20, celebramos diez años de existencia de la revista Antrópica, y estamos muy contentos por ello. Esta década de trabajo nos motiva a seguir adelante con esta labor que consideramos esencial para las ciencias sociales en México. A pesar de reconocer que no hemos progresado con la celeridad que deseábamos, lo esencial es que continuamos avanzando y trabajando para mejorar este espacio editorial con el propósito de continuar ofreciendo oportunidades a académicos y estudiantes para que publiquen los resultados de sus investigaciones y estudios.
¿Qué es la práctica en la antropología? Apuntes para repensar la relación entre teoría y práctica
Authors: Góngora Arjona Irving Gibrán , Encalada Gómez Juan Carlos
Published: September 2024

Este ensayo se ubica en el debate acerca de la percepción de la dicotomización aparente entre la “teoría” y la “práctica” en la labor antropológica. Queremos aportar el postulado de que tal separación es irreal, debido a que ambos aspectos están imbricados en el quehacer real antropológico, ya que cualquier acción llevada a cabo por el ser humano, lego o científico, necesariamente tiene un trasfondo teórico que le brinda sentido. Problematizaremos estos puntos: ¿Qué es la teoría para las ciencias, en particular para la antropología? ¿Acaso es el trabajo de campo la expresión de la práctica antropológica?
Profesionalización empresarial de las salas de exhibición independiente en Mérida: un panorama general del Proyecto Cineclub de la México
Authors: Galván Reyes Mario Alberto
Published: September 2024

La presente ponencia se dictó en el marco del Primer Congreso de Gestión Cultural y EconomíasCreativas, del 10 al 14 de Noviembre de 2014 en Mérida, Yucatán, bajo el eje temático de Difusiónde productos cinematográficos y salas de proyección independiente.