bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN
Authors: Heryanti Rini
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan  untuk mengkaji implementasi dari Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan batas atas usia perkawinan untuk laki-laki (Pasal 7 ayat 1) dinilai sudah tidak sesuai lagi, dan berdampak pada   tingginya angka kematian ibu dan anak, adanya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945,  terjadinya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu menjadi 19 (sembilan belas ) tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat perlu untuk dikaji lebih mendalam, dalam hal ini  mengenai implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian menggunakan  metode pendekatan   yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya beberapa permohonan kasus  perkawinan yang dilakukan dibawah  batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah batas usia.
TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL
Authors: Chandranegara Ibnu Sina , Bakhri Syaiful
Published: December 2021

Artikel ini disusun bertujuan untuk menilai pemenuhan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan perihal adanya peran negara dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal. Sehingga apabila merujuk kepada peran negara yang memiliki tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan tugas pemerintahan untuk penyediaan tempat tinggal menjadi suatu keharusan. Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh karena kerap kali kebijakan penyediaan tinggal khususnya rumah susun milik menghadapi persoalan dalam minimnya campur tangan pemerintah dalam hal penyediaan tempat tinggal yang terkesan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, akibatnya kerap kali konflik kepentingan antara pihak pengembang dengan konsumen. Hal ini kerap kali terjadi di beberapa daerah dan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji tindakan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan pengelolaan Rumah Susun Milik sebagai upaya campur tangan pemerintah dalam hal pemenuhan Hak atas tempat Tinggal Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas, konsep dan teori yang berkaitan dengan persoalan hak atas tempat tinggal menurut UUD 1945 dan terhadap berbagai bentuk tindakan pemerintah (rechthandelingen) dalam menanggulangi konflik hubungan hukum yang memerlukan intervensi tindakan pemerintah. hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan tindakan pembinaan pengelolaan rumah susun milik, pemerintah daerah kerap melakukan tindakan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tindakan pembinaan yang demikian itu kerap kali pemerintah daerah menerbitkan aturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yang diterbitkan oleh Menteri.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP RISIKO YANG DIHADAPI PEMODAL PADA SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA
Authors: Putri Ramadhani Nur Indah , Dirkareshza Rianda
Published: December 2021

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia. Securities crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan layanan urun dana equity crowdfunding yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Dalam penyempurnaannya ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan adanya kekurangan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas, serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approch. Pendekatan statute approach melalui POJK 57/2020 dan pendekatan conseptual approch menggunakan teori Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua, terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan.

Kata Kunci: Securities Crowdfunding; Penyelesaian Sengketa; Pemodal.
PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI: EVALUASI SISTEM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
Authors: Setyadi Didik Sasono , Yuniza Mailinda Eka
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem perizinan berusaha  terintegrasi secara elektronik terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.  Kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan pemerintah yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, minimnya kegiatan eksplorasi yang salah satunya disebabkan oleh rumitnya perizinan, harus segera diselesaikan. Terkait hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018). Tulisan ini menggambarkan karakteristik Usaha Hulu Migas, melakukan inventarisasi dan mapping perizinan di sektor hulu migas setelah diperlakukannya PP 24/2018, melakukan evaluasi dan analisis kesesuaian PP 24/2018 dengan kebutuhan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perizinan migas kedepan. Rekomendasi yang diberikan masih tetap relevan meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya. Tidak banyak tulisan mengenai kegiatan hulu migas khusunya dari aspek hukum apalagi mengenai perizinan, termasuk penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu data yang utama digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kegiatan hulu migas memiliki karakteristik yang berbeda dan spesifik dibandingkan kegiatan usaha lainnya, 2) untuk mendukung sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP 24/2018, pada awal tahun 2020 SKK Migas membentuk One Door Service Policy (ODSP), 3) Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga OSS tidak bisa diharapkan untuk menjadi solusi bagi penyelesaian kerumitan perizinan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang dapat mengakomodir kondisi khusus hulu migas, menyederhanakan perizinan hulu migas secara menyeluruh dan memperkuat ODSP.
URGENSI LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI “ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD”
Authors: Sulistyawan Aditya Yuli , Permana Atmaja Aldio Fahrezi
Published: December 2021

Hakim adalah sebuah profesi yang mulia (officium nobile) yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam konteks penegakan hukum. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya atas suatu kebenaran, sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus membangun penalaran yang memadai dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di dalam putusannya, hal mana disebut sebagai legal reasoning. Kegagalan membangun legal reasoning dapat berimplikasi pada suatu putusan dikategorikan sebagai Onvoldoende Gemotiveerd atau kurang pertimbangan hukum. Maka dari itu sangatlah penting seorang hakim untuk cermat dalam menganalisis perkara berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, yurisprudensi serta pertimbangan lainnya sehingga mengasilkan suatu putusan yang memiliki argumentasi yang kuat dalam setiap keputusannya agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan arti penting legal reasoning bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. Hasil pembahasan menunjukkan legal reasoning dapat dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hal ini dapat dilakukan untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam suatu putusan, bilamana suatu aturan hukum kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim harus memadai dalam pertimbangannya sehingga harus dibangun dengan legal reasoning yang kuat, dasar hukum dan penalaran yang logis dan cermat sebagai landasan rasional atas putusan yang dijatuhkan.
KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR
Authors: Juandra Juandra , Din Mohd , Darmawan Darmawan
Published: December 2021

Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan mengembangkan teori pemidanaan dan meningkatkan profesionalitas hakim khususnya hakim tipikor dalam mengadili perkara-perkara pidana yang hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak lengkap dengan meningkatkan kemampuan hakim melakukan penemuan hukum. Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor berupa pidana uang pengganti  merupakan kharakteristik sanksi pidana dalam perkara korupsi yang merupakan pidana tamabahan khusus yang bersifat sebagai hukum materiil yang belum diatur secara detiil penerapannya di dalam UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masalah yang timbul dari kenyataan tersebut  Seringkali penuntut umum dalam menagani perkara korupsi tidak mencantumkan pasal 18 UU Tipikor sehingga terjadi disparitas atau pertentangan putusan hakim berkaitan penjatuhan pidana uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana uang pengganti berupa sanksi yang sudah diatur di dalam rumusan UU Tipikor sebagai hukum materiil yang tidak menjadi unsur dari rumusan delik tidaklah menjadi keharusan bagi penuntut umum untuk mencantumkannya di dalam surat dakwaan, terjadi kesalahan pemahaman oleh hakim yang memandang bahwa penjatuhan pidana uang pengganti tidak dapat dijatuhkan apabila pasal 18 UU Tipikor tidak dicantumkan di dalam dakwaan, dakwaan hanya wajib merumuskan unsur perbuatan pidana (delik) apabila rumusan delik telah terpenuhi maka hkim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai jenis pidana yang telah diatur dalam UU Tipikor.
TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEMBINAAN BAGI PARA NARAPIDANA
Authors: Wijaya Endra , Avianto Andre Sandy
Published: December 2021

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap semua narapidana, termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Pada kenyataannya, narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyaraatan (Lapas) Sukamiskin tidak memperoleh semua pembinaan sebagaimana yang telah ditentukan. Kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan implementasi pembinaan narapidana di Lapas Sukamiskin dan sekaligus untuk menjelaskan hambatan dari pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lapas Sukamiskin, terutama dalam kaitannya dengan fakta bahwa di Lapas Sukamiskin terdapat beberapa kategori narapidana, yaitu narapidana tindak pidana umum dan narapidana kasus korupsi. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode penelitian hukum nondoktrinal dengan bersandar pada data primer serta sekunder. Data dalam kajian ini diperoleh melalui wawancara kepada beberapa narasumber serta melalui penelusuran kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi pembinaan bagi narapidana di Lapas Sukamiskin belum berjalan maksimal dan masih terjadi perbedaan dalam penerapan program pembinaan bagi para narapidana. Selain itu, persoalan sumber daya manusia di Lapas Sukamiskin juga masih menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan program pembinaan untuk para narapidana.

The Law Number 12 of 1995 on Penitentiary rules that education program provided in penitentiary institution or prison is given to every prisoner including prisoner from corruption case. Contrary to such rules, in fact, in Sukamiskin Prison, the prisoners from corruption case do not involve in all programs provided to every prisoner, especially education and skill training programs. This study would explain the education program for inmate in Sukamiskin Prison and its obstacles related to the differences in implementing several program to general criminal case prisoner and corruption case prisoner. This study uses non-doctrinal legal research method and based on primary and secondary data. Researchers also conduct interviews with several informants besides doing library research. This study reveals that several programs provided for inmates in Sukamiskin Prison still not implement comprehensively and the corruption case prisoners treat differently from general criminal case prisoners. Sukamiskin Prison also still has problem related to its human resources condition.
POLA IDEAL REKRUTMEN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL KE DEPAN
Authors: Zahro Nurhalimatuz
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ideal dari rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial merupakan amanah dari Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pelaksanaanya diwujudkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan laporan kegiatan seleksi calon hakim agung yang diadakan pada tahun 2018, Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan rekrutmen hakim agung tidak ada meluluskan hakim agung yang berasal dari hakim karier sehingga hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. Permasalahan akan difokuskan pada bagaimana pengaturan hukum tentang rekrutmen hakim agung di Indonesia dan pola ideal proses rekrutmen hakim agung oleh Komisi Yudisial ke depan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pelaksanaan rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tidak hanya berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Yudisial saja tetapi merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan celah kepada Mahkamah Agung untuk menentukan kuota dari hakim non karier sehingga ada beberapa pola ideal dalam proses rekrutmen hakim agung di Indonesia yakni proses rekrutmennya mengikuti pola Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tetap berpedoman pada kebutuhan dari Mahkamah Agung sebagai user dari hakim agung.
VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN
Authors: Puspitosari Hervina , Kusumaningrum Anggraeni Endah
Published: December 2021

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya revenge porn dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban renvenge porn dalam perspektif hak asasi manusia. Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan cyberporn.  Jenis penelitian ini  yuridis normatif, dengan   data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikuatkan dengan  wawancara dan dianalisis secara  kualitatif. Hasilnya bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa revenge porn.  Revenge porn atau balas dendam porno adalah “bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku”. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Victim impact statemens dapat menjadi pertimbangan dalam criminal juctice system sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban revenge porn.

 
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI
Authors: Septiandani Dian , Yulistyowati Efi
Published: December 2021

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini, serta ingin mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap konsep pemungutan pajak penghasilan di Indonesia saat ini. Sumber-sumber penerimaan negara, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini merupakan “penelitian hukum normatif”. Temuan  dalam penelitian ini ialah perbandingan pemungutan  pajak penghasilan pada dua masa, yaitu pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.

 
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG IDEAL BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH
Authors: Harni Ramadani
Published: December 2021

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui  tingkat dari profesionalisme guru PKn, upaya dalam pengembangan profesionalisme guru PKn dan untuk menganalisis kendala-kendala yang menghambat upaya dalam pengembangan profesionalisme guru PKn dalam proses pembelajarannya. Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian mix  methods, yang  mana penelitian ini merupakan penelitian campuran yang mengkombinasikan anatara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkatan profesionalisme guru PKn dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu dalam menguasai beberpa kompetensi yang harus dimiliki. Terutama yang berhubungan dengan pembelajaran, ini disebabkan kebanyakan guru yang mengajar masih tidak sesuai dengan bidang studinya. (2) upaya dalam peningkatan profesionalisme guru PKn dalam proses pengembangannya telah dilakukan oleh tiga pihak yaitu Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan guru-guru PKn di Kecamatan Singingi. Dinas pendidikan telah mengadakan workshop dan seminar- seminar, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam pengembangan profesionalisme guru.

 
UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN NORMA HUKUM DAN KEDISIPLINAN DENGAN PERBANDINGAN MODEL PROJECT CITIZEN DAN COOPERATIVE SCRIPT
Authors: Fithry Nurul Wahyi
Published: December 2021

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman konsep dan kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran PPKn. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan guru dalam menggunakan model konvensional sehingga belum bisa mengembangkan pemahaman konsep dan juga kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam melakukan aktivitas di kelas ketika pembelajaran. Model adaptif, yang mendorong peserta didik dan guru melakukan pembelajaran yang efektif yaitu pertama pembelajaran Project Citizen dan kedua pembelajaran Cooperative Script. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan kedua model tersebut, manakah yang lebih meningkatkan pemahaman konsep dan kedisiplinan peserta didik di kelas VII 8 dan VII 9 dalam pembelajaran PPKn di MTsN 1 Pasaman.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen kuasi dengan Pre test-post test control group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nilai rata-rata siswa dengan model pembelajaran Project Citizen (80.26) lebih tinggi dibanding dengan model pembelajaran Cooperative Script (75.13) (2) 9 siswa (23.07%) memiliki tingkat kedisiplinan cukup pada model Project Citizen dan 12 siswa (30.76%) pada model Cooperative Script. (3) Terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran Project Citizen dan model pembelajaran Cooperative Script ( = 0.000) (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kedisiplinan siswa dengan model pembelajaran Project Citizen dan model pembelajaran Cooperative Script ( = 0.589). Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Citizen lebih baik dalam meningkatkan pemahaman siswa dibanding dengan model pembelajaran Cooperative Script, namun dalam meningkatkan kedisiplinan siswa tidak terdapat perbedaan antara kedua model pembelajaran.
REPOSISI KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Mahmud Bahrudin , Junaidi Muhammad , Sihotang Amri Panahatan , Soegianto Soegianto
Published: December 2021

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimana kedudukan justice collaborator dalam upaya  pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana Reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kedudukan Justice Collaborator sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Reposisi Kedudukan Justice Colllaborator adalah menempatkan Justice Colllaborator sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan Justice Collaborator sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG
Authors: W.M Maria Petronela , Soebiyanto Agnes Widanti , Limijadi Edward Kurnia Setiawan
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Terbatasnya akses informasi dan sempitnya ruang gerak bagi pendidikan kesehatan reproduksi serta kurangnya fasilitas kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas di Indonesia berdampak terhadap terjadinya kekerasan seksual bagi perempuan penyandang disabilitas. Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus ketidakadilan penyandang disabilitas yang tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas informasi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang sudah terpenuhi namun, hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang belum terpenuhi karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah, tidak adanya sosialisasi seputar kesehatan reproduksi dari lembaga terkait, kurangnya kompetensi tenaga kesehatan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, kurang berpartisipasinya masyarakat dalam mendukung penyandang di disabilitas, tidak adanya informasi kesehatan reproduksi yang diberikan kepada para penyandang disabilitas, serta tidak terlaksananya kebijakan yang telah dibuat.
KEWENANGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA
Authors: Anam Muhammad , Sudarmanto Kukuh , Arifin Zaenal , Sihotang Amri Panahatan
Published: December 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba  secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana,  faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah  dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL
Authors: Soemarsono Langit Rafi , Dirkareshza Rianda
Published: December 2021

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial. Adapun dalam penelitian ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.  
AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN
Authors: Pasaribu Puspa , Zulfa Eva Achjani
Published: December 2021

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum identitas palsu debitur dalam akta notaris mengenai perjanjian kredit terhadap pihak ketiga pemberi jaminan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan akta notaris tersebut. Notaris seyogyanya teliti dan berhati-hati dalam membuat akta autentik, terlebih mengenai perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Sebab, pihak ketiga pemberi jaminan memiliki kepentingan yang berbeda dengan debitur atau kreditur. Jika debitur secara beritikad buruk memberikan identitas palsu dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum adanya identitas palsu tersebut perlu dianalisis dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak ketiga pemberi jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis akibat hukum identitas palsu dalam akta notaris terhadap pihak selain debitur dan kreditur, yakni pihak ketiga pemberi jaminan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap suatu akta dengan identitas palsu adalah dapat dibatalkan karena terdapat penipuan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Penipuan mengakibatkan perjanjian dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, untuk membatalkan akta notaris tersebut, penipuan harus terbukti dan tidak dapat dipersangkakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan agar gugatan pembatalan akta memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, akta tersebut tidak dapat dibatalkan jika unsur penipuannya tidak terbukti sehingga masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat.
PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
Authors: Komariah Siti , Lewoleba Kayus Kayowuan
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sedikitnya penelitian mengenai penerapan diversi pada anak penyandang disabilitas. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang membahas mengenai penerapan diversi bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, untuk kepentingan pemeriksaan proses hukum, anak penyandang disabilitas berhak mendapakan pendampingan dari keluarga atau pendamping yang bersangkutan. Kedua, konsep diversi dapat diterapkan untuk kasus kekerasan yang dilakukan anak penyandang disabilitas mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri.
Anais do II Congreso Nordestino de Envelhecimento e Paliação - CONENP
Authors: UFPI Universidade Federal do Piauí , Rodrigues de Moura Lucas
Published: December 2021

O II Congresso Nordestino de Envelhecimento e Paliação teve a proposta de ser um evento online que propiciasse o aprofundamento das discussões a respeito da saúde do idoso e dos cuidados paliativos no Brasil, em especial na região nordeste. O evento é vinculado à Universidade Federal do Piauí (UFPI) e foi organizado pela Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia do Piauí (LAGG-PI), Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia do Centro Universitário UNINOVAFAPI (LIAGG-UNVFP) e Liga Acadêmica Transdisciplinar de Cuidados Paliativos da Universidade Estadual do Piauí (LATCP-UESPI). As aulas foram ministradas por especialistas na área e transmitidas pela plataforma youtube®, tendo como público alvo estudantes, profissionais, idosos e demais interessados que se inscreveram. Propôs-se também a realização de apresentações de trabalhos científicos nas áreas de geriatria, gerontologia e cuidados paliativos. Além disso, o evento proporcionou mostras artísticas e culturais aos inscritos.
Risk factors of stunting in toddler aged 24-59 month
Authors: Hutabarat Melba Riska Utami , Irwanto Irwanto , Sulistiawati Sulistiawati
Published: December 2021

Stunting is a chronic condition that describes growth retardation due to long-term malnutrition. Prevalenced of stunting in Cempaka subdistrict in 2017 reached 51.25% and the stunting incidence was widely found in toddler aged 24 – 59 month. The purpose of study was to analyze the risk factors of stunting in toddler age 24 - 59 month in Cempaka subdistrict, Banjarbaru. The research was an observational analytic with case control approached. The sample was 200 peoples included mothers and toddlers aged 24-59 months according to the inclusion criteria. Subject selection by cluster random sampling for selected the group’s sample and simple random sampling for selected its sample. The data was tested using Chi Square and logistic regression at significance level α = 0.05. This analysis was performed to find the association of stunting with selected factors. The resulted of the multivariate analysis showed short birth’s length had (p=0.00; OR 14.1) and the age 24-36 month had (p=0.01; OR 1.6) while mother’s height, sex, socioeconomic status, parent’s educational status, mother’s age married, mother's malnutrition status, birth weight, exclusive breastfeeding and complementary food’s time is not a factor in stunting. The conclusion of this study that short birth’s length and aged 24 – 36 month are the most dominant risk factor of stunting in toddler aged 24 – 59 month.
Hamil usia muda dan stunting pada balita usia 12-59 bulan di Kabupaten Lombok Timur
Authors: Pamungkas Catur Esty , WD Siti Mardiyah , Nurbaety Baiq
Published: December 2021

Stunting mengindikasikan masalah gizi kronis  yang berlangsung lama. Kejadian stunting berhubungan dengan berbagai macam faktor salah satunya kehamilan saat muda. Prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Timur meningkat yaitu sebesar 34,6% pada tahun 2016 menjadi 35,1% pada tahun 2017. Kehamilan saat muda meningkatkan kejadian stunting pada balita, hal ini dikaitkan dengan kebutuhan nutrisi selama hamil dan bayi yang dikandungnya. Kehamilan saat muda berdampak pada prilaku ibu saat mengasuh bayi, perilaku ibu postpartum serta kesehatan bayi dan anak, sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak dan berakibat stunting. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kehamilan usia muda dengan kejadian stunting pada balita usia 12-59 bulan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 789 responden pada anak balita usia 12-59 bulan dengan teknik consecutive sampling. Analisis uji statistik menggunakan analisis bivariate dengan Chi Square dan multivariate menggunakan uji regresi logistik dengan tingkat kemaknaan 5% dan CI 95%. Hasil penelitian didapatkan ibu hamil saat usia muda (< 21 tahun) sebanyak 136 responden (17%), hamil usia muda memiliki hubungan bermakna dengan kejadian stunting dengan mengontrol variabel pendapatan keluarga, dan jumlah anggota keluarga dengan nilai OR 1.59 (CI 95%: 1.086-2.328). Pendapatan keluarga menjadi variabel dominan dalam penelitian ini dengan nilai OR 2.246 (1.472-3.427).
Pengaruh pemberian minum jahe merah terhadap penurunan intensitas nyeri luka perineum pada ibu nifas di BPM Permata Bunda Tuban
Authors: Qiftiyah Mariyatul , Qonitun Umu
Published: December 2021

One of the complications experienced by postpartum mothers is the presence of perineal wounds which can cause more severe pain effects (Sumiaty, 2017). One of the non-pharmacological ways to reduce pain is to drink red ginger. The purpose of this study was to determine the effect of drinking red ginger on reducing the intensity of perineal wound pain in postpartum women at BPM Permata Bunda Tuban. This research method is analytic experimental with a pre-experimental design (Static-group comparison design). The sample of this study was 44 postpartum mothers which were divided into 2 groups, namely the control and treatment groups, with a systematic random sampling technique. Data analysis used Sample t-Test (Independent sample t-Test). Based on the results of the study, it was obtained from 22 respondents (postpartum mothers) on the 5th day who were not given drinking red ginger, most of the respondents experienced moderate perineal wound pain as many as 13 (59.10%), while from 22 respondents (postpartum mothers) on the 5th day, most of those who were given red ginger had mild perineal wound pain as much as 12 (54.60%). The results of the analysis using the sample t-test test found that P of 0.000 is smaller than 0.05, then H1 was accepted that there was an effect of giving red ginger to decrease the intensity of perineal wound pain in postpartum mothers at BPM Permata Bunda Tuban
Educational peer group teenager to teenager’s knowledge about bullying
Authors: Dewi Maria Ulfah Kurnia
Published: December 2021

The phenomenon of bullying is not only seen from the point of view of the individual perpetrators and victims, but it focuses more on the social aspects behind the phenomenon. The formation and development of youth classes are a means to provide knowledge for adolescents about health. The youth class program must be carried out continuously in schools. The National Survey of Child and Adolescent Life Experiences (SNPHAR) by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA), 2018 revealed that 3 out of 4 adolescent children who had experienced one or more types of violence reported that the perpetrators of violence were friends or their peers. The purpose of this study was to determine the relationship between adolescent peer group education and adolescent knowledge about bullying. quantitative research with analytic survey design with the population is teenagers at the Ning Amriyah Soepardo Kendal Orphanage. The sample used is 30 respondents using total sampling. The research instrument used attendance data and questionnaires. The variables studied were adolescent peer group education and adolescent knowledge about bullying. The results showed that there was a relationship between adolescent peer group education and the level of adolescent knowledge about bullying (pvalue < α).
Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol COVID-19 pada Masa Pemberlakuan New Normal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia
Authors: Yubo Bouway Dolfinus , I Sinaga Yoshua , R Mamani Christanto , Dewa.G.A Subratha I , H Azwad Rizky , W Ratnasariani , A.M Aibesa Adventa
Published: December 2021

Jumlah kasus penyakit infeksi COVID-19 di Kota Jayapura saat tiga bulan terahkir terus bertambah, peluang untuk terinfeksi Rt 1,57 artinya bahwa COVID-19 di Kota Jayapura belum terkontrol. Kepatuhan saat melakukan protokol kesehatan pada masyarakat di kota ini masih rendah, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah dengan harapan bahwa masyarakat tetap taat protokol kesehatan.Penelitian kuantitatif dilakukan dengan pendekatan cross sectional study sedangkan informasi kualitatif mendukung penjelasan varibael yang akan dianalisis secara univariat dan bivariate untuk menampilkan informasi hasil besar risiko dan kemaknaan. Sampel survey probabilitas berjumlah 1033 responden, jumlah responden laki-laki  534 responden (51.7%) dan perempuan 499 responden (48.3%).Hasil penelitian bahwa karateristik suku terhadap tindakan penggunaan masker probabilitas 7 kali terinfeksi COVID-19 di Kota Jayapura sedangkan karakteristik jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan agama terhadap tindakan penggunaan masker probabilitas 2 kali terinfeksi COVID-19 di Kota Jayapura, untuk pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19 di Kota Jayapura belum dipatuhi dengan baik oleh masyarakat
Factors Affecting the incidence of VIA positive at Halmahera Health Care Center in 2018-2019
Authors: Aprianti Sintia , Santik Yunita Dyah Puspita
Published: December 2021

Abstract Background : VIA is a simple test with moderate sensitivity and specificity for early cervical lesions screening. The purpose of this study was to determine the relationship between risk factors and the incidence of positive IVA at Halmahera Health Center in 2018-2019.Methods : This type of research is an observational analytic with a case control design. Using purposive sampling technique, the minimum sample size is 68, consisting of 34 cases and 34 controls. Using a questionnaire instrument with interview data collection techniques. Data were analyzed using univariate and bivariate tests using the Chi-Square test with SPSS software.Results : The factors associated with the incidence of positive IVA at Halmahera Health Center were personal hygiene in genital areas (p=0.001, OR = 5.5), history of parity (p= 0.001, OR= 5.9 ) symptoms of vaginal diseases (p=0.003, OR=5.9), and duration of use of hormonal contraceptives (p=0.001, OR=5.25).Conclusion: factors associated with the incidence of positive IVA at Halmahera Public Health Center are personal hygiene of genital area, history of parity, history of genital disease symptoms, and duration of hormonal contraception use.Keywords: Factors, Visual Examination of Acetic Acid, Incidence.
Gambaran Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Rumah Sakit
Authors: Susilowati Andriani Tri
Published: December 2021

Latar belakang: Laboratorium Rumah Sakit merupakan unit pelayanan penunjang yang memiliki risiko aspek keselamatan dan kesehatan yang sangat besar. Tujuan: untuk mengetahui gambaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium Rumah Sakit. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subyek penelitian adalah Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan (ATLM) yang bekerja di Rumah Sakit. Data didapat dari angket yang diisi melalui google formulir dengan 5 kelompok pertanyaan yaitu: lingkungan kerja, habituasi kerja, kesehatan kerja, kecelakaan kerja dan pendidikan/pelatihan. Hasil: Kepatuhan cuci tangan dan penggunaan APD lebih dari 80%. Angka kecelakaan kerja masih tinggi yaitu: 12 orang pernah tertusuk jarum, 10 orang tertumpah B3 dan infeksius serta kebakaran dialami 2 responden. Sebanyak 90,47% tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan 71,43% tidak mendapat vaksin hepatitis B. Petugas laboratorium sebesar 80,95% telah mendapat pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). Kesimpulan: Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium Rumah Sakit belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi Metode Operasi Pria di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
Authors: Sihombing Rosnella , Rochad Kintoko , Santosa Heru
Published: December 2021

Latar Belakang: Vasektomi merupakan metode KB alternatif bagi pria yang sudah memutuskan tidak ingin mempunyai anak lagi dengan menjalani pembedahan ringan. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai kontrasepsi vasektomi.Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi vasektomi .Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey analitik dengan desain cross-sectional yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 94 orang dengan tehnik pengambilan sampel secara proporsional random sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan uji chi-square, multivariat, dengan uji regresi logistik berganda.Hasil: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan dengan penggunaan kontrasepsi Vasektomi dimana p=0,017, pengetahuan dengan penggunaan kontrasepsi Vasektomi dimana p=0,007, peran petugas kesehatan dengan penggunaan kontrasepsi Vasektomi dimana p=0,019, dukungan istri dengan penggunaan kontrasepsi Vasektomi dimana p=0,029. Variabel yang paling dominan adalah pengetahuan.Kesimpulan: Diharapkan pihak dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana agar membuat kebijakan ataupun program dalam meningkatkan penggunaan KB di wilayah Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, khususnya dalam penggunaan kontrasepsi Vasektomi sehingga dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.
Peningkatan Kemampuan Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Daring melalui Penerapan Kuis Interaktif Daring
Authors: Pentury Helda Jolanda , Rangka Itsar Bolo , Anggraeni Anastasia Dewi
Published: December 2021

Learning from Home (BDR) in network (online) and offline (offline) is indeed a challenge for teachers in its application. Inaccurate and non-varied learning methods are problems that teachers often face, especially in online learning. Teachers also have to learn to be more creative in choosing learning media so that their students don't feel bored. Online learning can run well, be effective and fun it requires motivation and also creativity in these learning activities. Creativity is important because creativity is one of the factors that influence success in learning. If teachers are motivated and creative, they will improve their pedagogic ability well to achieve learning goals. The activity, which is carried out in the form of a webinar and workshop online for elementary and middle school teachers, increases the role of teachers professionally in intellectual, pedagogical, and creativity which can help develop the learning process given. The results of this activity are increasing teachers’ pedagogic competences in the selection and use of creative, varieties, and interactive. So, applying online interactive quizzes become solutions in increasing teachers’ pedagogic competence in learning and assessment, project or performance.