bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
THE POSITION OF THE WTO VALUATION AGREEMENT AND INTERNATIONAL AGREEMENTS REGULATING CUSTOMS VALUES FROM THE THEORY OF APPLICABILITY OF INTERNATIONAL LAW
Authors: Ardianyah Ardianyah
Published: March 2024

There is a problem in regulating the customs value in the Customs Law which contains only one article regarding the definition of customs value and rules for alternative valuation methods. Various other provisions in the WTO Valuation Agreement are not contained in the Customs Law. In order to provide clarity about the legal position of the WTO Valuation Agreement and various international instruments regulating customs values, it must be studied with the theory of the validity of international law. In terms of the theory of international law enforceability, it is concluded that the WTO Valuation Agreement has been ratified by the Law on WTO ratification and transformed by the Customs Law. Likewise, for the WTO Ministrerial Decision, even though it is separate from the WTO Valuation Agreement, because it is part of the WTO Agreement, its enforceability status and legal force are the same as the WTO Valuation Agreement. As for the legal products of the World Customs Organization (WCO) in the form of Advisory Opinions, Commentaries, Explanatory Notes, and Case Studies, they do not require validation, because they contain material of a technical nature or a technical implementer of the master agreement. In practice it can be considered by the judge because the material contained therein is considered international best practice.
PENGARUH KONDISI SOSIO-EKONOMI IMIGRAN TERHADAP KEGIATAN KRIMINAL DI INDONESIA
Authors: Sinaga Hasudungan
Published: March 2024

Studi ini mengeksplorasi dampak kondisi sosio-ekonomi imigran terhadap tingkat kegiatan kriminal di Indonesia. Dalam era globalisasi ini, imigrasi telah menjadi isu yang semakin penting, dan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosio-ekonomi dapat memengaruhi perilaku kriminal imigran menjadi sangat relevan. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder untuk menghubungkan informasi tentang latar belakang sosio-ekonomi imigran. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan akses ke pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegiatan kriminal imigran di Indonesia. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan penting. Dalam upaya mengurangi tingkat kejahatan di antara populasi imigran, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang memperhatikan integrasi sosial dan ekonomi imigran ke dalam masyarakat tuan rumah. Studi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor sosio-ekonomi dapat memengaruhi kejahatan di antara komunitas imigran, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Authors: Sinaga Hasudungan
Published: March 2024

This research is entitled legal protection of victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. Formulation of the problem of how the legal protection for victims of sexual violence and how the effectiveness of legal protection for victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022 on criminal acts of sexual violence. With normative juridical methods. Sexual violence against women and children is a serious problem in every country. In the city of Makassar, cases of sexual violence against children have increased significantly during 2021. Makassar City DPPPA recorded a surge of 302 cases in the last three years, compared to 52 cases in 2020. In 2019, the number of cases of sexual violence against children even reached 127 cases. These incidents of sexual violence are generally carried out by the closest people, with the family environment being the place where the most cases occur
BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Authors: P. Ekon Yanto M , Van Frits Kapitan Rian , C Mau Ellon B.
Published: March 2024

The problem in this paper is what is the form of dispute resolution in the general election process? Meanwhile, the aim of this writing is to determine the form of dispute resolution in the general election process. The research methods used in this paper are the case approach method, conceptual approach method and statutory approach method. The results and discussion in this paper show that the forms of process disputes in general elections are divided into two. The first is a dispute between election participants and the second is a dispute between election participants and election organizers. The conclusions obtained by the authors regarding the form of dispute resolution in the general election process are: .1. the form of dispute resolution in the general election process between general election participants is resolved through Bawaslu; 2. The form of dispute resolution in the general election process between general election participants and general election organizers is resolved through Bawaslu through the mediation and adjudication stages as well as submitting a lawsuit to the State Administrative Court.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 44 KUHAP
Authors: Nery Utami Dicha
Published: March 2024

Ketentuan Pasal 44 KUHAP secara tegas melarang untuk melakukan pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti), namun dalam praktik sehari-harinya sering dijumpai adanya pemberian izin untuk pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) dalam perkara tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian membahas prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana terhadap benda sitaan dengan cara pengembalian benda sitaan kepada pemilik yang berhak dan  mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti yang diajukan oleh si Pemohon. Dasar pertimbangan Hakim adalah dengan adanya adanya Surat Permohonan dari si pemohon tentang adanya kepemilikan barang yang dijadikan barang sitaan dan dijadikan barang bukti didalam pembuktian di persidangan karena barang bukti yang disita barang yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari. Faktor penghambat pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak pidana disebabkan oleh  faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dan tata cara syarat-syarat administrasi dalam permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut.
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN TERHADAP SESAMA ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Penembakan terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror oleh Dua Rekan Kerja)
Authors: Riyadi Sugeng
Published: March 2024

In an effort to maintain state order and protect all people from various forms of crime and violations, the state has the right to impose criminal sanctions on anyone, including members of the Police who are actually law enforcers. The behavior of Polri members is also often scrutinized and criticized in relation to their professionalism in carrying out their duties due to several internal and external factors. This study aims to find out the aspects of criminal law in cases of murder committed jointly by two members of the National Police. The type of research used in this research is legal research, namely legal research whose object of study includes active legal regulations based on library research. The approaches used are the statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the research, it was concluded that with regard to criminal responsibility, the two perpetrators received the same punishment if both were proven to have committed the crime of murder as stipulated in Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, both the main perpetrator and the perpetrator participating. However, a second perpetrator who is not an executor can also be charged under Article 56 of the Criminal Code if his role is only limited to providing assistance at the time of an assassination attempt or deliberately allowing the perpetrator to kill the victim without any attempts at mediation. With regard to criminal acts committed by members of the Indonesian National Police, there is a mechanism for Enforcing the Police Professional Code of Ethics apart from proceedings in the general courts. So for crimes with the threat of 5 years and above, the legal consequences are serious violations with sanctions of dishonorable dismissal.
HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
Authors: Elvis Junaidi , Suparman Erman , Idris Idris
Published: March 2024

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi tentang Minyak dan Gas Bumi, mengetahui implementasi atas regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dan mengetahui kebijakan hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang tepat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Penelitian ini mendalami hukum normatif dengan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan isu hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penndekatan sejarah dan pendekatan konsep. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan wawancara kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang tepat dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan strategis pada paradigma baru peningkatan pemanfaatan minyak dan gas bumi domestic, peningkatan peran dan kapasitas bumn dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, merubah skema domestik market obligation dan kebijakan ekspor minyak dan gas bumi, dan merubah skema dana minyak dan gas bumi.
ANALISIS KEWENANGAN BAGIAN HUKUM SETDA BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM MENANGANI PERKARA BANTUAN HUKUM
Authors: Gathan Ivan , Moonti Roy Marthen , Kadir Yusrianto
Published: March 2024

penelitan ini  untuk mengetahui kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penanganan perkara bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara Observasi dan Wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. Menurut Patrianto pembentukan perda bantuan hukum dapat dijadikan upaya penyempurnaan dan perluasan pemberian akses keadilan yang tidak hanya mencakup kelompok orang miskin melainkan juga kelompok yang diprioritaskan mendapatkan layanan bantuan hukum. Efektifitas Hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI PROVINSI GORONTALO DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK
Authors: Dewi Panigoro Candra , Tumuhulawa Arifin , Kasim Ramdhan
Published: March 2024

This study aims to find out about the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program in Gorontalo Province from a public policy legal perspective and what obstacles affect the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Gorontalo Province. The method used in this writing is empirical juridical research, namely legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions directly in every particular legal event that occurs in society. The results of the study show that the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is one of the efforts made by the government to respond to various public complaints, related to the procurement of making free certificates for poor people who own land or plots of land. PTSL, namely the land registration procedure for the first time, which is carried out simultaneously and simultaneously. In order to accelerate the implementation of the program, the Gorontalo Province National Land Agency coordinates with the district/city Land Agency in Gorontalo Province. The implementation is that officers go directly to the community, but the implementation so far cannot be said to have not met the target, because there are still many community lands that are still in registered status and have not been converted into certified land. One of the dominant factors constraining them is the lack of public awareness regarding the importance of land certificates as legal evidence for the land they own, limited competent human resources and inadequate infrastructure needed.
EFFECTIVNESS OF DIVORCEMEDIATION IN INDONESIA: COMPARATIVE LEGAL STUDY OF UNITED STATES
Authors: Ayu Ningtyas Dyah Palupi , Al Uyun Dhia , Susmayanti Riana
Published: March 2024

Victims of Domestic Violence (KDRT) are increasing every year, which is one of the causes of divorce. CATAHU Komnas Perempuan 2022 reported that as many as 4,779 cases of divorce were due to domestic violence. The divorce process is preceded by a mediation stage as a dispute resolution by mediators at the Religious Courts. Mediators who handle divorce cases must be thorough and have a strategy for identifying and dealing with domestic violence. Domestic violence screening (KDRT screening) needs to be done so that the identification of cases of domestic violence can be explained specifically. One of the countries that have implemented screening is the United States, which considers it an appropriate and effective method. Comparison of the legal system becomes an analytical knife regarding the legal process of mediation between Indonesia and the United States. Domestic violence screening conducted in divorce mediation can identify violence that occurs. If there is an act of violence, the mediator can use a different approach during mediation. Mediation should be able to help both parties reach an agreement that is fair and profitable for both while taking into account the rights and obligations of the parties.
FORCED MARRIAGE AS ONE OF THE CRIMES OF SEXUAL VIOLENCE
Authors: Setyawan Vincentius
Published: March 2024

Forced marriage is an act that is not just a social problem but has turned into a legal problem. Marriages carried out without the consent of the prospective husband and prospective wife have the potential to cause problems in family life, and even have the potential to cause physical, psychological and sexual violence. The purpose of writing this article is to analyze the importance of regulation on forced marriages to prevent family violence, especially sexual violence. Problems will be studied using normative legal research methods, with a statutory approach. The result of this study is that the presence of criminal law by criminalizing forced marriages is an effort to protect society from problems arising from forced marriages, namely the potential for violence, physical, psychological and sexual violence.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIK MEREK DALAM MENYELESAIKAN PENJUAL BARANG PALSU ATAS PERDAGANGAN MEREK TERKENAL MELALUI TikTok LIVE
Authors: Santyaningtyas Ayu , Atikah Warah , Kerin Setyawan Angelina Regita
Published: March 2024

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual barang palsu tentu menimbulkan perselisihan dengan pemilik merek asli. Sebagai pemilik merek yang memiliki hak eksklusif dapat mengatasi pelanggaran merek tersebut dengan beberapa cara penyelesaian. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pemilik merek dalam mengatasi penjual barang palsu untuk memperdagangkan merek terkenal melalui TikTok Live. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa mengenai penjual merek dagang palsu dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Tindakan penjual barang palsu yang memperdagangkan tanpa seizin pemilik merek tentu merugikan pemilik merek. Mengenai sengketa pelanggaran merek ini, upaya penyelesaian yang tepat dilakukan oleh pemilik merek terhadap penjual barang palsu adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya pemilik merek agar tidak dirugikan. dipandang tidak baik di mata masyarakat terkait plagiarisme. Namun apabila melalui mediasi tidak dapat diselesaikan, pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.
IMPLEMENTASI PASAL 76 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Authors: Radjak Karmila Damariani , Manti Newista
Published: March 2024

This research aims to determine the implementation of Article 76 Letter I of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and also to determine the factors that cause child exploitation in Gorontalo City. The research method used in this writing is empirical normative legal research with a descriptive approach to provide researched data about people, conditions or other symptoms. Data collection techniques were obtained from observations, interviews, and documentation conducted by researchers. The results of this study indicate that the implementation of Law Number 35 of 2014 has not gone as expected. Meanwhile, the child protection law was created with the aim of ensuring that children's rights are fulfilled, so that they can live, grow and develop, and receive protection from violence and discrimination. Factors influencing the implementation of Law Number 35 of 2014 are the weak implementation of the regulations that have been established and the lack of involvement of relevant agencies in dealing with street children as well as the lack of cooperation between agencies and law enforcement Police Units (Satpol) in collecting beggars in the field. and there is no specific Regional Regulation (Perda) that regulates beggars and homeless people.
PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Authors: Norrahman Rezki Akbar
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep khiyar dalam hukum ekonomi syariah, khususnya khiyar al-majlis, khiyar 'ayb, dan khiyar al-ghalat. Khiyar merupakan hak untuk membatalkan atau mengembalikan sebuah transaksi jual beli dalam Islam. Konsep ini memberikan fleksibilitas dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep-konsep khiyar dalam hukum ekonomi syariah dan relevansinya dalam transaksi jual beli. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep ini dapat memberikan perlindungan bagi pihak yang merasa tertekan atau merasa tidak adil dalam transaksi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep khiyar al-majlis, khiyar 'ayb, dan khiyar al-ghalat diterapkan dalam transaksi ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas relevansi konsep-konsep ini dalam konteks transaksi jual beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep khiyar dalam hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khiyar al-majlis memberikan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi syariah, khiyar 'ayb memungkinkan pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi jika terdapat kecacatan atau ketidakpuasan dengan barang yang dibeli, dan khiyar al-ghalat memberikan hak untuk membatalkan transaksi jika terjadi kesalahan dalam penjelasan atau deskripsi barang yang dibeli. Konsep-konsep ini memberikan perlindungan bagi pelaku usaha antara penjual dan pembeli.
HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TETER KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI
Authors: Napsiyah Siti , Syamsudin Syamsudin , Baehaqi Baehaqi
Published: March 2024

This research aims: find out the typical husband who neglects his obligations towards his wife and children according to Islamic law, find out the factors of a husband who neglects his obligations toward his wife and children, find out the Islamic law for a husband who neglects his obligations toward his wife and children, find out the right to support the wife and children who are neglected by the husband in perspective of Islamic law in Teter Village Simo District Boyolali Regency.The approach taken is a qualitative approach, which means the data collected comes from interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.   The method used in this study is a survey method by taking information directly to respondents using a questionnaire it can provide a more realistic picture of the right to support a wife and children who are neglected by the husband in Teter village, Simo district Boyolali regency.  Respondents in this study are 12 couple of husband and wife in Teter Village Simo District Boyolali Regency.The right to support his wife and children in Teter village Simo District Boyolali. It is known that the category of husbands neglecting to support their wives and children includes husbands who do not protect, do not provide education, do not provide maintenance and clothing, do not provide housing, and do not provide living expenses or care higher percentage of 82 % compared to the percentage of fulfilling a living which is only 18 %. A percentage of 82 % is very negligent. There are internal and external factors that cause husband to neglect their wife and children, external factors consist of education and religious factors. Wife the internal factors are in the form of morals and patterns of parental guidance and education. The review of Islamic law based on the results of the above research is that husbands are very neglectful of family maintenance. In Islamic law, a husband who intentionally neglects his obligation to provide for his family is punished with sin.
EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM YANG MENJERAT KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE
Authors: Putri Adhelia Ananda , El Aisna Putri Achsia  , Ugi Putri Pamungkas  , Habib Anwar
Published: March 2024

Artikel ini bermula dari permasalahan terkait mekanisme hukum penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia . KBGO adalah kekerasan gender dan/atau pelecehan seksual dan didukung oleh teknologi Internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual di kehidupan nyata, jumlah kasus KBGO yang tercatat dan diselesaikan hanya sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya.  Keadaan ini semakin diperburuk dengan penyelesaian kasus KBGO yang hanya sebatas menggunakan UU ITE dan UU TPKS. Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pandangan masyarakat terhadap KBGO; Kedua, apa saja kendala lembaga penegak hukum dalam menangani KBGO dan bagimana efektivitas UU ITE dan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal adalah  perpaduan antara legal research dan social research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman KBGO menjadi salah satu kendala dan tantangan dalam penyelesaian kasus KBGO selain kendala dari Lembaga penegak hukum. Dimana keduanya berpengaruh dalam efektivitas UU ITE dan UU TPKS.
IMPLEMENTASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
Authors: Hanafi Imam
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan Apakah Kendala dalam Proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimpelementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu mind set dan budaya kerja pegawai serta kurangnya kesadaran PNS terhadap peraturan dan tata tertib kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI INVESTASI TERIKAT SYARIAH: SUATU MANFAAT DAN TANTANGAN HUKUM
Authors: Pascadinianti Meidana , Margono Arga Noer Ardiansyah
Published: March 2024

Domestic capital investment supported by the Indonesian government has covered many aspects of the economy, one of which is the sharia economy. One type of domestic investment offered by sharia banking is restricted investment. Sharia-bound investments that use mudharabah muqayyadah contracts have their own arrangements and different from other financing schemes. In restricted investment there are three parties involved, namely investors, sharia banks and business customers. The purpose of this writing is to determine the benefits of sharia-bound investments for the parties and the legal challenges that arise from distributing restricted investment The writing method used in this research is a qualitative approach so that this research will produce analytical descriptive data. The approaches used in this research are the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The research results show that the benefits of restricted investment can be obtainde by all parties involved in the financing, including profit sharing obtained by investors and banks, financing for business of the business customers. Legal challenges can be created from any financing, including restricted investment, which are borne jointly by the parties in the sharia-bound investment.
FORCE MAJEURE AND NOTARY RESPONSIBILITY: THE CASE OF THE DESTRUCTION OF DEED MINUTES
Authors: Mileni Habibah Nadia , Masykur Mohammad Hamidi , Wisnu Wardhani Diah Aju
Published: March 2024

Notaries, in carrying out their duties, have the authority to create authentic deeds, where authentic deeds serve as perfect evidence in court proceedings. According to Article 16 of the Notary Law (UUJN), the notary's obligation is not only to create authentic deeds but also to store them as part of the notary's protocol, which is a state document or archive that must be properly preserved and stored to prevent loss or destruction under any circumstances. The focus of this thesis is on the scenario where the notary's office, the place where all archives or protocols are stored, experiences a disaster or force majeure. The question arises whether the notary is still responsible for the destruction of the notarial protocol in such a case. The objective of this research is to examine and analyze the notary's responsibility for deed minutes that are destroyed due to force majeure and the legal construction of deed minute storage to minimize their loss due to force majeure. In this regard, concerning civil law liability, if the notary's negligence in safeguarding the notarial protocol results in losses for the parties involved, the notary's actions may be qualified as an Unlawful Act (PMH). PMH is regulated in Articles 1365 to 1367, stating that any unlawful act causing harm to others makes the perpetrator liable for the resulting losses. The legal consequences for a notary whose negligence leads to the loss or damage of deed minutes and failure to store them properly may result in administrative sanctions as stipulated in Article 9, paragraph (1), letter d of UUJN, which entails temporary suspension from the position of notary due to violating the obligations and prohibitions of the profession.
POLEMIK SABDA RAJA SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM LITERATUR HUKUM TATANEGARA INDONESIA
Authors: Agustin Ruli , Winanti Atik , Juaningsih Imas Novita
Published: March 2024

Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 yang berisi tentang penetapan anaknya yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja sekaligus sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (D.I.Y) setelah Undang-undang mengenai Otonomi Daerah Istimewa Jogjakarta di open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam peneletian ini pada akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan apakah bisa Sabda Raja mengubah Undang-undang Daerah Iistimewa Jogjakarta? Lalu yang kedua, apakah putusan Sabda Raja Sri Hamengku Buwono X ini berdampak langsung terhadap Literatur Hukum Tata Negara di Inonesia ini, menilai siapapun yang menjadi sultan di Daerah Istimewa Jogjakarta, juga akan otomatis menjadi Gubernur di daerah tersebut
Exceptional Case of Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome in Complete Molar Pregnancy: A Case Study
Authors: Guimarães Juliana Barbosa , Bruno Adriana , Silveira Márcia Maria Pedreira da , Rodrigues Andrea Railla Nogueira , Brito Milena Bastos
Published: March 2024

Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome (OHS) is an uncommon condition. We report the case of a 38-year-old woman admitted to the emergency department with vaginal bleeding, pelvic pain, and an extraordinarily high human chorionic gonadotropin (hCG) level of 1,000,000 mIU/mL. Uterine aspiration confirmed a complete hydatidiform mole. Ten days post-discharge, she returned, exhibiting severe abdominal pain, vomiting, an hCG level of 46,769 mIU/mL, and ultrasound evidence of theca lutein cysts (right ovary: 1329 cm³; left ovary: 500 cm³) along with ascites. Suspected of having OHS, she was hospitalized for clinical management. Treatment included intravenous hydration, analgesia, thromboprophylaxis, and daily laboratory tests, leading to symptomatic improvement despite rising hCG levels. After a 35-day hospital stay, she commenced chemotherapy at a specialized cancer hospital. This case emphasizes the importance of healthcare professionals being alert and aware of the possibility of this diagnostic suspicion in such cases, particularly highlighting the need for hospitalization in moderate to severe instances.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Gula di Indonesia Tahun 1992-2022
Authors: Anggraeni Nimas Rizki Tri , Mubarokah Mubarokah , Widayanti Sri
Published: March 2024

This research aims to determine the development of sugar imports in Indonesia and to analyze the influence of sugar production, sugar consumption, domestic sugar prices, international sugar prices, and the rupiah exchange rate on sugar imports in Indonesia in 1992-2022. This research is quantitative research and uses time series data. The data sources used were obtained from the Central Statistics Agency, Ministry of Agriculture, Ministry of Trade and several related studies. The analysis model used is development trend analysis and ECM (Error Correction Model). The results of research (1) in trend analysis in 1992-2022 obtained the equation Y = 2,317,827.5 + 174,230x showing that the average development of the volume of sugar imports was 2,317,827.5 tons and each year there was an average increase in sugar imports amounting to 174,230 tons. (2) Results of Multiple Linear Regression analysis of the ECM Model in the long term and short term. The variables that show a significant positive effect on sugar imports are domestic sugar prices and international sugar prices, while other variables such as sugar production, sugar consumption and the rupiah exchange rate show a positive effect. insignificant to sugar imports in 1992-2022.
EDUKASI PENURUNAN INSOMNIA PADA IBU HAMIL DENGAN AROMATERAPY CITRUS LEMON DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN MUARA ENIM
Authors: Setiawati Setiawati , Jamila Jamila , Kamalia Rita
Published: March 2024

Dalam suatu kehamilan ada kondisi dimana ibu mengalami perubahan fisik dan psikologis yang pesat terutama pada saat trimester ke III. Ibu hamil mengalami kekhawatiran proses persalinan, posisi tidur yang tidak nyaman, gerakan janin di malam hari membuat ibu mengalami insomnia dan gangguan tidur mencapai puncaknya pada trimester ini. ibu hamil mengeluhkan gangguan tidur pada trimester pertama dan lebih meningkat hampir 75% memasuki trimester III. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi pada ibu hamil tentang mengurangi tingkat insomnia serta memberikan keterampilan pada ibu hamil tentang cara penggunaan aromaterapy citrus lemon pada ibu hamil di PMB Yuniarti Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, Tanya jawab dan demonstrasi cara pemakaian aromaterapy secara langsung kepada ibu-ibu hamil dengan menggunakan media LCD dan leaflet. Setelah dilakukan kegiatan ini terjadi peningkatan pengetahuan tentang insomnia pada ibu hamil dan aromaterapy citrus lemon sebagai alternatif tanpa obat untuk mengurangi insomnia pada ibu hamil trimester III, terjadi peningkatan keterampilan pada ibu hamil tentang cara pemakaian aromaterapy citrus lemon sebagai obat non farmakologi untuk mengurangi pada insomnia pada ibu hamil trimester III
PELATIHAN PENGOLAHAN KAIN PERCA DI DESA FAJAR AGUNG
Authors: Wardani Aulia Nurlaili Kusuma , Pasya Dhel Juni , Arifin Arifin
Published: March 2024

Pelatihan Pengelolaan Kain Perca di Desa Fajar Agung di hadiri oleh 20 peserta ibu rumah tangga. Kain perca merupakan kain dari sisa-sisa pembuatan pakaian, kain perca bisa didapat dari konveksi atau penjahit rumahan. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas ibu rumah tangga di Pekon Fajar Agung Pringsewu dalam meningkatkan perekonomian. Serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan. metode ceramah untuk menjelaskan tentang pengertian, manfaat, fungsi dan bahan-bahan yang digunakan. Diikuti dengan metode praktek dan demonstrasi, digunakan untuk memberikan contoh cara membuat keset dari kain perca agar peserta dapat mengikuti membuat keset dan peserta diminta perwakilan untuk mempraketkan dalam membuat keset. Setelah dilaksanakan pelatihan home industri kain perca para peserta pelatihan sangat semangat dan antusias karena hasil produknya bisa dimiliki oleh para peserta pelatihan. Manfaat yang didapat dari pelatihan ini adalah menambah wawasan dan keterampilan para peserta pelatihan terutama ibu-ibu di desa Fajar Agung
PELATIHAN PENULISAN TEKS RESENSI DI SMK MUHAMMADIYAH AMBARAWA
Authors: Rosidah Ainur , Astuti Rr. Dwi , Kholidah Umi
Published: March 2024

menulis sebagai keterampilan produktif yang perlu keahlian khusus dibanding membaca dan menyimak. Keterampilan menulis dapat disebut sebagai keterampilan yang paling sulit bagi pelajar karena sebelum menulis harus dapat menentukan ide-ide kraetif yang akan dituangkan dalam tulisan tersebut.Menulis teks resensi berhubungan erat dengan penilaian karya, baik itu novel, cerpen, lagu, film, maupun buku lainnya. Penilaian karya dalam resensi baik dari segi isi maupun unsur kebahasaan. Dalam resensi terdapat keunggulan dan kelemahan karya tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Ambarawa yang dihadiri oleh 31 peserta didik kelas XI TKJ-2. Teks resensi erat hubungannya dengan penilaian karya, film, buku, drama, lagu baik dari segi isi maupun unsur kebahasaan. Tujuan dalam pengabdian ini untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik dalam menulis teks resensi yang sesuai dengan sistematikanya dan kaidah kebahasaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan metode pendekatan praktek terbimbing berdasarkan kajian ilmiah bidang bahasa. Setelah melakukan pelatihan ini, maka peserta didik mampu menulis teks resensi dalam menilai karya sastra.
PENYULUHAN MANAJEMEN PENGOBATAN PADA PASIEN GANGGUAN JIWA DI RUMAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKOHARJO
Authors: Idayati Idayati
Published: March 2024

Penanganan penderita gangguan jiwa di Indonesia masih sangat minim, kendala tersebut meliputi keadaan masyarakat yang masih menggunakan teknik kuno yaitu pemasungan serta penderita yang tidak mau melakukan pengobatan medis ataupun penderita yang melakukan terapi medis namun tidak dilakukan secara teratur, meunjukan bahwa penanganan penderita gangguan jiwa memang dirasa masih kurang karena tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan gangguan jiwa masih sangat rendah. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam memberikan dan mengatur pemberian obat kepada pasien gangguan jiwa dirumah. Metode yang digubajan adalah penyuluhan secara door to door pada keluarga dengan gangguan jiwa. Hasil yang didapatkan yaitu terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan keluarga pasien dengan gangguan jiwa dalam proses pemberian pengobatan dan kapan harus ke pelayanan kesehatan. Secara keseluruhan bahwa pasien gangguan jiwa keluarga sangat membutuhkan perawat oleh keluarga secara focus dan patuh dalam pengobatan pasien gangguan jiwa
DISEMINASI PELAKSANAAN MAKP METODE TIM PERAWAT RSUD ALIMUDIN UMAR LIWA DISSEMINATION OF THE IMPLEMENTATION OF MAKP METHOD OF THE NURSE TEAM AT ALIMUDIN UMAR LIWA HOSPITAL
Authors: Vellyana Diny
Published: March 2024

Model Metode Praktik Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) adalah salah satu metode dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Model praktik keperawatan rumah sakit oleh perawat profesional Ners mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan praktik keperawatan dengan sikap dan kemampuannya. Untuk itu, perlu dikembangkan pengertian praktik keperawatan rumah sakit dan lingkup cakupannya sebagai bentuk praktik keperawatan profesional, seperti proses dan prosedur registrasi dan legalisasi keperawatan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan perawat dalam melaksanakan MAKP di ruang rawat inap RSUD Alimudin Umar Liwa Metode yang digunakan adalah penyuluhan secara langsung dan praktik pelaksanaan MAKP kepada perawat di ruangan. Hasil yang didapatkan yaitu terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan perawat dalam menerapkan metode asuhan keperawatan professional; dimulai dari operan jaga, pre conference dan post conference
PENINGKATAN PERAN KADER KESEHATAN PADA PENCEGAHAN ANEMIA PADA IBU HAMIL
Authors: Diana Sirlii
Published: March 2024

Dampak anemia pada ibu hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan resiko. Salah satu upaya untuk penurunan kejadian anemia ibu hamil dibutuhkan dukungan sosial seperti peningkatan peran kader kesehatan. Kader sebagai ujung tombak penggerak kesehatan di masyarakat untuk meningkatkan dukungan sosial pada ibu hamil dengan anemia. Pemberdayaan pada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil membawa perubahan pengetahuan bagi kader dan ibu hamil tentang anemia. Kegiatan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga penyusunan laporan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Talang Padang tentang determinan penyebab anemia pada ibu hamil, penyakit infeksi pada ibu hamil, dan pelatihan pemeriksaan hemoglobin pada ibu hamil. Metode kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pemeriksaan hemoglobin yang dilakukan di Puskesmas Talang Padang dengan jumlah peserta kader yang hadir berjumlah 10 orang, 15 ibu hamil, 1 orang kepala desa, dan 3 orang petugas Puskesmas. Peserta yang mengikuti pelatihan setelah diberikan kuesioner terjadi peningkatan pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil.. Hasil test menunjukkan bahwa mayoritas kader memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang peran kader dalam pencegahan anemia pada ibu hamil setelah diberikan pelatihan. Demikian juga pada pemeriksaan kadar hemoglobin peserta yang hadir menunjukkan normal semua. Kegiatan pengabdian ini diharapkan akan diadakan penyuluhan berkesinambungan, agar para kader memiliki pengetahuan yang respresentatif.
MENULIS CERPEN PADA BIMBINGAN BELAJAR REMAJA USIA SMA
Authors: Saputry Dessy , Sabila Amy , Aulia Bella Putri
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan penulisan cerita pendek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa melalui hasil pemerolehan data bimbingan belajar remaja usia SMA di Waringin Sari Barat melalui analisis cerita pendek berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya yang menunjukkan bahwa remaja mampu mengaplikasi unsur-unsur tersebut ketika membuat cerpen, yang dilakukan secara berkelompok agar mereka saling bertukar ide dan pemahaman yang kurang dikuasai temennya. Ketika di tes diberi pertanyaan mereka mampu menjawab dengan baik, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja Waringin Sari Barat dapat dibimbing dengan baik dalam penulisan cerita pendek berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik
THE ANALYSIS OF STUDENT'S DIFFICULTIES IN COMPREHENDING MACRO AND MICRO-SKILLS OF LISTENING
Authors: Syukur Bambang Abdul
Published: March 2024

The research explored the challenges of students undertaking the TOEFL prediction test, specifically in the listening section. The study utilized descriptive qualitative research and employed a questionnaire. To attain proficiency in listening comprehension, students must grasp macro and micro skills, as Brown’s taxonomy outlines. The study demonstrated that students encounter difficulty in listening comprehension due to four major factors: sound, vocabulary, grammar, and pragmatic awareness. The findings indicated that students' struggle to understand spoken language lies in micro-skills, particularly at lower proficiency levels of recognizing word sounds. Consequently, introducing micro-skills is essential to enhance students' language knowledge.
THE USE OF AI APPLICATION FOR WRITING CV: DESCRIPTIVE ANALYSIS
Authors: Nernere Maria Setyaningsih
Published: March 2024

Several research studies have proven how an Artificial Intelligence (AI) application eases people's jobs in writing. In this regard, AI applications and how students use them in writing Curriculum Vitae (CV) were described. Eighty business students participated in answering the online questionnaire. The result shows that instead of using AI-based-CV Maker instantly, the participants prefer AI assistance for technical skills such as translation, design and grammar checking. AI tools are only one of the tools to use due to trust issues on content and contextual background.
IMPROVING STUDENTS’ WRITING ACHIEVEMENT THROUGH NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) LEARNING MODEL
Authors: Kholid Mohammad Fikri Nugraha , Supiyah Supiyah , Rini Yulan Puspita
Published: March 2024

This research was conducted to improve students’ writing achievement through numbered heads together. The research method used classroom action research which the in two cycles. The subject of the research was class VII C at SMPN 1 Tirtayasa. The research data included observation, interview, and test. The students’ score was improved from 57.9 in pre-test, the first post-test was 73, and the second post-test was 83.3. The observation was found that teaching learning process, students tend to be active. The result of the research showed that NHT significantly improved students’ writing achievement.
STUDENTSâ€™ SATISFACTION WITH FLIPPED CLASSROOM IN BASIC ENGLISH COURSE
Authors: Setianingsih Ika Sulis , Cahyaningrum Tri
Published: March 2024

This study aimed at investigating the studentsâ€™ satisfaction with flipped classroom in Basic English course, namely on grammar topic classes, by employing the Embedded Design in Mixed Method. The sample of this study was 44 students of Diploma 3 of Blood Bank Technology Study Program. The data were collected simultaneously through questionnaire and interview. The result showed that students were satisfied on the teacher aspects, some materials aspects, and classroom interaction aspect. These were because they already knew what flipped classroom is and that flipped classroom is beneficial and interesting to them.
USING SOCIAL MEDIA TO IMPROVE THE STUDENTSâ€™ ENGLISH ABILITY
Authors: Pratiwi Etty , Kartikasari Dewi , Jaya Aswadi
Published: March 2024

The purpose of this study was to determine whether learning to use social media, Instagram could increase the vocabulary skills of third semester students of the PGSD Study Program, University of PGRI Palembang. Researchers took two research samples. The first group was taught using conventional and the second using Instagram media. To collect data, both groups were given a questionnaire test.
VOCABULARY, SENTENCE STRUCTURE, AND FICTION WRITING: A CORRELATION FOR EFL JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
Authors: Maximilian Aksendro
Published: March 2024

This study's aim is to determine the relationship between vocabulary mastery, sentence structure knowledge, and fiction writing skill of the Junior High School students in learning English as a foreign language (EFL). A quantitative method using correlational research design was employed in this investigation. The research data were collected from vocabulary test, sentence structure test, and fiction writing test. The results shows that there is correlation between vocabulary and fiction writing, there is correlation between sentence structure and fiction writing, and there is correlation between vocabulary, sentence structure, and fiction writing.
THE IMPLEMENTATION OF LESSON STUDY MODEL IN MICRO TEACHING
Authors: Wulandari Fitri , Dewi Leny Nurshinta , Kurniati Kurniati , Kuning Dewi Sri
Published: March 2024

Microteaching, coupled with the proven effectiveness of Lesson Study in education, significantly improves teaching and learning processes. This research investigates Lesson Study's implementation within the English Education Program at Muhammadiyah Pringsewu University in Microteaching class and their responds toward it. Employing descriptive qualitative research, it delves into the impact of Lesson Study on teaching and learning. Data collection includes interviews, observations, questionnaires, and documentation. Lesson Study yielded positive outcomes, offering solutions to pedagogical issues and fostering innovation. Implications encompass enhancing pedagogical competencies, recognizing Lesson Study's potential, inspiring future research, and validating prior findings in education.
THE EFFECT OF USING VIDEO FOR ENHANCING EFL STUDENTSâ€™ LISTENING SKILL
Authors: Ajeng Galuh Dwi
Published: March 2024

This research aims to know the influence of video for improving studentsâ€™ listening skill. This is an experimental study. The sample were 80 students from SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta. Listening test was used as instrument to collect the research data. The result of t computation showed that t- observation (to) is 4.99 while t-table (tt) is 1.98. It means that there is a significant difference in listening achievement between students who were taught using video and those who were not. It implies that video can be used to enhance studentsâ€™ listening skill.