bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Manajemen Intervensi HOT FLUSH dengan Menggunakan BodyWipe
Authors: Bina Aquari
Published: June 2021

Gejala paling umum yang dialami wanita menopause, yaitu hot flush. Hot Flush adalah perasaan panas yang muncul mulai dari bagian atas tubuh dan menyebar ke wajah. Intervensi yang dilakukan untuk mendinginkan hot flush dengan menggunakan body wipe. Body Wipe adalah alat penyeka tubuh yang memberikan kesegaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh body wipe sebagai manajemen intervensi hot flush pada wanita menopause di Klinik/BP Anisa. Penelitian ini merupakan eksperimen dengan menggunakan rancangan eksperimen semu. Data diperoleh dengan kuisioner untuk karakteristik umur, pendidikan dan pekerjaan sedangkan observasi untuk suhu sebelum dan sesudah diberi manajemen intervensi body wipe. Sampel penelitian ini adalah wanita menopause berjumlah 12 orang yang berkunjung untuk berobat di Klinik/BP Anisa. Metode analisis data menggunakan uji statistik wilcoxon. Analisis Univariat menunjukan suhu tinggi pada suhu sebelum diberi manajemen intervensi body wipe (100%), sesudah diberi manajemen intervensi body wipe suhu normal (91.7%)  dan suhu tinggi (8.3%), umur fase menopause (100%), pendidikan bawah (100%), pekerjaan secara mandiri (100%). Untuk analisis bivariat terdapat 12 wanita menopause (100%) dengan hasil suhu inti tubuh lebih rendah setelah diberi manajemen intervensi body wipe dibandingkan sebelum diberi manajemen intervensi body wipe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen intervensi dengan menggunakan body wipe dapat berpengaruh dalam mengatasi hot flush pada ibu menopause di Klinik/BP Anisa dengan nilai nilai p= 0,001. Body wipe dapat digunakan sebagai manajemen intervensi untuk mengatasi hot flush.
Hubungan Lama Ketuban Pecah Dini, Umur ibu, Paritas dan Jenis Persalinan terhadap Nilai APGAR
Authors: Yessy Octa Fristika
Published: June 2021

Ketuban Pecah Dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum adanya tanda persalinan. Ketuban pecah dini merupakan salah satu penyebab terjadinya asfiksia neonatorum dan infeksi yang dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas perinatal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara lama ketuban pecah dini, umur ibu, paritas dan jenis persalinan terhadap nilai APGAR pada kehamilan aterm di RSIA Cinta Kasih Ciputat, Tangerang Selatan periode Januari-Oktober tahun 2012. Metode Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan cross sectional. Analisa yang digunakan adalah univariat dan bivariat. Jumlah populasinya adalah 245 ibu bersalin dan sampel yang diambil secara simple random sampling yang diambil dari data sekunder rekam medik sebanyak 71 ibu bersalin. Hasil penelitian menunjukkan Ada hubungan yang bermakna antara lama KPD terhadap nilai APGAR yaitu P-Value = 0,001. Tidak ada hubungan antara umur ibu terhadap nilai APGAR yaitu P-Value = 0,816. Tidak ada hubungan antara paritas terhadap nilai APGAR yaitu P-Value = 0,203. Ada hubungan yang bermakna antara Jenis persalinan terhadap nilai APGAR yaitu P-Value = 0,000. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang cukup kuat antara Lama KPD dan Jenis Persalinan dengan nilai APGAR.
Perspektif Kemudahan Akses Lokasi dengan Kepuasan Pasien UPTD Puskesmas Sekar Jaya Tahun 2020
Authors: Febrianti Gusparini
Published: June 2021

Kemudahan akses menuju lokasi puskesmas merupakan salah satu kriteria pasien dalam memilih pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Pada masa sekarang ini dimana pembangunan dan perkembangan transportasi, teknologi dan penerapan pelayanan on line sangat memudahkan bagi masyarakat untuk memilih tempat pelayanan kesehatan yang diinginkan. Penelitian ini  menilai  Perspektif  kemudahan akses ke lokasi puskesmas  dengan kepuasan pasien yang menerima pelayanan di UPTD Puskesmas Sekar Jaya tahun 2020 dengan desain  Penelitian analitik dengan dengan desain cross sectional dan dengan menggunakan dua instrumen penelitian yaitu quesioner kemudahan akses dan quesioner kepuasan pelanggan pada tanggal 1 Nopember sampai dengan 1 Desember 2020 dengan jumlah sampel 80  sampel.  Dalam menganalisa hasil penelitian , peneliti menggunakan uji Chi – Square dan didapatkan hasil bahwa kemudahan dalam mencapai lokasi (geografis), Aksesbilitas transportsi umum dan ketersediaan lahan parkir yang memadai memiliku hubungan yang bermakna pada kepuasan pasien.
PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
Authors: Walukow Julita Melissa
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip equality before the law dalam sistem pemasyarakatan dan bagaimana penerapan prinsip equality before the law bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menganut asas Equality Before the Law dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. 2. Pada dasarnya UU No. 12 tahun 1995 mengatur tentang hak-hak narapidana, namun dalam pelaksanaannya ada hak-hak yang diberikan kepada narapidana yang memiliki golongan lebih di atas diluar daripada hak-hak yang diberikan yang ditulis dalam Undang-undang. Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, Persamaan Hak
IMPLIKASI YURIDIS PASAL 46 UU NO 44 THN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT TERHADAP KELALAIAN YANG DILAKUKAN TENAGA KESEHATAN DALAM HAL INI TENAGA MEDIS
Authors: Mingkid Billy Imanuel
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui apakah rumah sakit sepenuhnya bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dan dalam hal apa tenaga medis selaku staf di rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya, yang dengan metpde penelitian hukum normatif disimpulkan:              Hubungan antara rumah sakit-dokter-pasien adalah berdasarkan hubungan terapeutik yang dimana melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak. Pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat ditafsirkan bahwa rumah sakit dapat bertanggungjawab terhadap kelalaian tenaga kesehatan, Rumah Sakit dapat bertanggung jawab terhadap kerugian akibat dari kelalaian, Rumah Sakit tidak bertanggung jawab jika terbukti tidak adanya kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, Rumah Sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang, Rumah Sakit tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian akibat tindakan medis yang dilakukan tenaga medis yang bukan pegawainya, Tenaga Medis dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat dari kelalaian yang dilakukannya.Kata kunci: rumah sakit; tenaga kesehatan
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN BATAS LAUT WILAYAH ANTARA INDONESIA (BATAM) DAN SINGAPURA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA
Authors: Lamionda David Reagan Paulus
Published: June 2021

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah  Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan bagaimanakah Penyelesaian Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1973 tentang perjanjian batas laut wilayah Indonesia (Batam) dan Singapura yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Rupublik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Selat Singapura,2009, mengingat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara sebagian  lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau treaty antara indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura .perjanjian-perjanjian atau traktat/treaty itu yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui pengaturan yang sesuai dengan konvensi Hukum Laut (UNCLOS) Pengaturan yang di sepakati yaitu Segmen bagian barat Di Wilayah Pulau Nipa-Tuas, segmen bagian timur 1 di Wilayah pulau Batam-Changi dan segmen bagian timur 2 di Wilayah pulau Bintan-South. Dengan adanya kepastian dan kejelasan garis batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura di selat Singapura ,maka segala tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dan di hadapi dapat diantisipasi dan diatasi oleh aparat yang berwenang di kedua negara, selain itu, kedua negara juga dapat lebih leluasa dalam malanjutkan dan bahkan, meningkatkan kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan penanggulangan kejahatan lintas batas di perairan perbatasan tersebut. 2. Dalam penyelesaian batas wilayah laut ini , Indonesia dan Singapura berhasil menandatangani perjanjian Bilateral kedua negara ini tentang penetapan garis batas laut di selat Singapura perjanjian Bilateral ini diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973. ada enam titik koordinat yang ditarik dari bagian barat sehingga bagian timur selat Singapura. batas wilayah laut ini jelas akan membantu tugas-tugas TNI AL untuk mengamankan selat malaka dan kedaulatan perairan Indonesia. sebelumnya, perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura ini tidaklah jelas batas-batasnya, sehingga pengamanan wilayah laut di kawasan perbatasan laut itu hanya dilakukan atas dasar perkiraan. dengan perjanjian ini, memungkinkan pihak TNI AL akan bertindak lebih tegas terhadap kegiatan kejahatan di laut.Kata kunci: wilayah negara; batas laut wilayah
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Authors: Meisyelha Raelma
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan di kawasan perbatasan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Aturan hukum kepabeanan di kawasan perbatasan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dilakukannya perubahan dikarenakan sebagian pasal dalam aturan tersebut tidak sejalan lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat.  Adapun aturan yang mendukung pelaksanaan UU kepabeanan diantaranya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1043/KM.4/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018, Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 6/BC/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011. Selain UU Kepabeanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Dalam pengaturan hukum kepabeanan terdapat aturan hukum yang terkait diantaranya Hukum Keuangan negara dan Hukum Perdagangan Internasional. 2. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan dikawasan perbatasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penegak hukum di bidang kepabeanan memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang dilakukan DirJen Bea dan Cukai berupa pengawasan, penyidikan dan pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran. Dalam melaksanakan penegakan hukum DirJen Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk mengawasi lalu lintas barang di kawasan Indonesia terutama di wilayah yang berbatasan dengan negara lain, baik darat maupun laut. Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan kemudian menemukan suatu pelanggaran maka dilakukan penindakan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, apabila pelanggaran itu merupakan tindak pidana maka akan dilakukan penyidikan dan pemberian sanksi pidana, sedangkan untuk pelanggaran administrasi maka dikenakan sanksi administrasi. Pemberian sanksi kepabeanan baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.Kata kunci: kepabeanan; kawasan perbatasan;
KEKUATAN MENGIKAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Authors: Rusyuniardi Clara C. M. U.
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Izin Usaha Pertambangan terhadap Perusahaan Pertambangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA dan bagaimana implikasi Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA bagi Perusahaan Pertambangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah merubah sistem investasi pertambangan batubara dari sistem kontrak menjadi sistem perizinan. Jika dalam sistem kontrak kedudukan antara pemerintah dengan investor adalah sama/sejajar dimana pemerintah berlaku sebagai pelaku usaha, berbeda halnya dalam sistem perizinan yang membuat kedudukan pemerintah menjadi lebih tinggi dari investor, dimana pemerintah berkedudukan sebagai regulator. Perubahan kedudukan ini dilihat dari aspek ketatanegaraan adalah sebuah langkah yang baik karena pemerintah sebagai badan hukum publik tidak menurunkan derajatnya menjadi badan hukum privat sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah dalam sistem kontrak. 2. Keberadaan pasal 169 (b) UU No. 4 Tahun 2009 telah membawa implikasi serius tentang pertambangan mineral dan batubara di sektor pertambangan. Bila pasal 169 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengakui keberadaan KK/PKP2B, pasal 169 (b) justru mengabaikannya. Perusahaan Pertambangan pun juga turut menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah yang ada, sehingga ketegasan dari aturan yang dikeluarkan tersebut bersifat tegas dan mengikat perusahaan pertambangan yang ada.Kata kunci: Kekuatan Mengikat, Izin Usaha, Pertambangan, Hukum Pertambangan
KAJIAN TENTANG HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH TERHADAP ETNIS TIONGHOA MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Authors: Assa Marybella Natasha
Published: June 2021

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu UUD 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HAM dan kepemilikan atas tanah; bahan hukum sekunder diambil dari dokumen-dokumen publikasi seperti jurnal-jurnal hukum; dan bahan hukum tersier diambil dari kamus hukum, dsb. Pengolahan data dilakukan dengan tahap identifikasi data, seleksi data, sampai pada penarikan kesimpulan. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan nasional telah menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia dapat memiliki hak milik, termasuk etnis Tionghoa yang memiliki persamaan hak dengan Warga Negara Indonesia asli. Hak setiap warga negara dalam memperoleh hak milik juga diatur dalam beberapa instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Tetapi di Yogyakarta karena statusnya yang merupakan daerah istimewa, peraturan pertanahannya tidak sesuai dengan beberapa aturan hukum yang menjamin tentang hak milik. Instruksi No. K.898/I/A/1975 masih diterapkan sampai sekarang dengan mendapat penguatan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, meskipun pada tahun 1984 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 di Provinsi Yogyakarta.Kata Kunci: Hak, Kepemilikan Tanah, Etnis Tionghoa, Hak Asasi Manusia
SENGAJA MELALAIKAN PEMBERITAHUAN TENTANG ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM
Authors: Lomboan Farel
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk - bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam KUHP dan syarat - syarat apakah yang harus dipenuhi agar pelaku yang sengaja melalaikan pemberitahuan tentang adanya suatu permufakatan jahat dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk –bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum dalam KUHP diatur dalam pasla 154 sampai pasal 169, pasal –pasal ini mengancam pidana kepada barangsiapa yang dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan, surat atau gambar yang isisnya mengatakan kebencian terhadap pemerintah negara Indonesia, atau terhadapa golongan  penduduk Indonesia yang merugikan ketertiban  dan keamanan umum. 2. Syarat –syarat yang harus dipenuhi agar pelaku yang sengaja mellaikan pemberitahuan tentang adanya suatu permufakatan jahat dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan terhadapo ketertiban umum berdasarkan pasal 164 KUHP adalah bahwa pelaku mengetahui tentang adanya suatu permufakatan untuk melakukan kejahatan, seperti makar terhadpa presiden atau wakil presiden, permufakatan untuk membawa seliuruh atau sebagaian wilayah dibawah kekuasaan asing, permufakatan untuk merobohkan pemerintah padahal masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu tetapi sengaja tidak memebritahukan hal itu kepada polisi atau pejabat yang berwenang atau orsng yang terancam.Kata kunci: permufakatan jahat;
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Authors: Siwi Jecika Anatasya
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 dan bagaimanakah efektivitas pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum diselengarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang anggarannya dianggarkan di APBN, serta dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang terkareditasi yang layanannya secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan administasi layanan bantuan hukum. 2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum masih kurang maksimal karena faktor anggaran yang masih tergolong kecil, faktor akses informasi layanan bantuan hukum yang masih minim didapatkan oleh masyarakat-masyarakat kecil serta faktor kedudukan Lembaga Bantuan Hukum yang sebagian besar hanya berada dikota-kota besar sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat miskin di pedesaan yang membutuhkan layanan bantuan hukum.Kata kunci: bantuan hukum; lembagabantuan hukum;
TINDAK PIDANA DALAM MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Authors: Monoarfa Marzelino A.
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pengoperasian pesawat udara dan bagaimana tindak pidana dalam mengoperasikan pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum pengoperasian pesawat udara diantaranya dalam mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. Sertifikat terdiri atas: sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate), yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. Sertifikat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara. 2. Tindak pidana dalam mengoperasikan pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, beberapa diantaranya seperti perbuatan mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang atau memasuki kawasan udara terbatas.  Mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran dan tidak memenuhi standar kelaikudaraan dan tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara serta tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara dan tindak pidana lainnya khusus mengenai operasi pesawat udara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.Kata kunci: Tindak Pidana, Mengoperasikan Pesawat Udara, Penerbangan
PENYELENGGARAAN KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Authors: Sangkay Ivena J. A.
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran atas larangan dalam penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang sebagaimana dimaksud bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara.  2. Sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran atas larangan dalam penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Kata kunci: Penyelenggaraan Kedaulatan Negara, Wilayah Udara, Negara Kesatuan Republik Indonesia
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Authors: Languju Fransisca
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap bangunan gedung dan bagaimana penegakkan hukum pada bangunan gedung yang tidak memiliki izin menurut ketentuan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pengaturan hukum terhadap bangunan gedung diatur pada Paragraf 4 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 memuat tentang Izin Mendirikan Bangunan. Termuat juga dalam Undang – Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memuat tentang persyaratan administratif bangunan gedung. Dan dalam Peraturan Pemerintah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Paragraf III Pasal 12 memuat tentang Izin Mendirikan Bangunan. 2. Penegakkan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin menurut ketentuan perundang-undangan terdapat pada Pasal 39 tentang pembongkaran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 memuat tentang sanksi pidananya. Dan ketentuan penyelidikan pada pelanggaran yang terjadi termuat dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012.Kata kunci: Penegakkan Hukum, Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin, Bangunan Gedung
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERKAIT KENAIKAN IURAN BPJS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 7P/HUM/2020
Authors: Winowod Devid
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan terhadap pasien yang menggunakan fasilitas BPJS di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana sikap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan kondisi naik turunnya tarif BPJS. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disipulkan bahwa persepsi keluarga pasien pengguna layanan BPJS kesehatan terhadap pelayanan di Rumah Sakit Islam Kendal baik yang dilihat dari segi prosedur pelayanan admisitrasi, kualitas pelayanan rawat inap, maupun sarana dan prasarana termasuk dalam kategori baik. Hal itu bisa dilihat dari besarnya skor persepsi baik terhadap pelayanan Rumah sakit Islam Kendal, yaitu sebanyak 63,6%, Yang artinya sebagian besar keluarga pasien pengguna layanan kesehatan BPJS mempunyai persepsi yang baik terhadap kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Islam Kendal. 2. Dalam hal ini, satu-satunya solusi yang bisa Penulis kemukakan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait ialah dengan mencari akar primordial dari problem yang ada. Perlu adanya  observasi mendalam dan tinjauan yang berlanjut untuk mendapatkan kepastian akan perihal yang melatarbelakangi defisit keuangan menahun yang dialami oleh BPJS Kesehatan tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan akan adanya kausa-kausa lain yang menyebabkan problem itu terjadi, dan karenanya akan tercipta suatu jalan tengah yang menguntungkan bagi kita semuaKata kunci: Tinjauan Yuridis, Pembentukan Peraturan Presiden, Jaminan Kesehatan Putusan Mahkamah Agung
The evolution of literary translations: a case study of the Romanian translation and retranslation of “A Little Cloud”
Authors: Ursa Andra Iulia
Published: June 2021

It goes without saying that literary translators participate actively in the creative process of authors. They read the original work and try to understand the author’s perspective, so that they are able to communicate the message to those readers who do not understand the source text language. Therefore, translators act as mediators, that constantly struggle to surmount linguistic, stylistic or cultural difficulties, by using effective strategies. With regard to the retranslation theory, subsequent translations of the same literary work are susceptible to supplement previous versions, and to capture more of the original work. However, some researchers blame translation practices used nowadays of ‘too much’ invisibility, up to the point that the role of mediation is nullified. Therefore, this paper seeks to understand how the strategies of translation evolve over time, and what the predisposition of translators’ attitudes is nowadays. In order to obtain some conclusive answers to our questions, this research is based on a quantitative and qualitative analysis of three Romanian renditions of one of the stories in James Joyce’s Dubliners— “A little cloud”. The advantage of this study is that even though there is a fifty-one-year gap between the first Romanian version and the second, the last two translators belong to the same period of time and have similar education backgrounds, knowledge and skill in the field of specialty.
Genul (literar /discursiv). Pagini de istorie conceptuală (I)
Authors: Buzatu Alina
Published: June 2021

My paper problematizes genre as an essential taxonomic tool not only for literature, but for the entire field of human discourse. The route of the conceptual semantization of genre is traced from the canonical definitions to contemporary methodological avatars, in an attempt to prove its versatility, its capacity to change and adapt.
Measuring the evolution of competition and the impact of the financial reform in the Mexican banking sector, 2008-2019
Authors: Bátiz-Zuk Enrique , Lara Sánchez José Luis
Published: June 2021

This paper analyzes the monthly evolution of bank competition in Mexico from 2008 to 2019 using different measures. Subsequently, we analyze whether the 2014 financial reform had an effect on some of our competition measures. We use ordinary and quantile regression techniques and Markov switching models to identify changes in regimes. We find partial empirical evidence supporting the idea that the reform had a positive average effect and increased banks competition intensity during a few years. However, we also document heterogeneity as some large banks benefited from an increase in their market power. We perform several robustness tests and report that our measures lead to values that are congruent and similar to those available in the literature. The main policy lesson of our research is that regulators could benefit from the monitoring of competition evolution using a finer time frequency.
Kernel Regression Imputation in Manifolds via Bi-Linear Modeling: The Dynamic-MRI Case
Authors: Slavakis Konstantinos , Shetty Gaurav , Cannelli Loris , Scutari Gesualdo , Nakarmi Ukash , Ying Leslie
Published: June 2021

This paper introduces a non-parametric kernel-based modeling framework for imputation by regression on data that are assumed to lie close to an unknown-to-the-user smooth manifold in a Euclidean space. The proposed framework, coined kernel regression imputation in manifolds (KRIM), needs no training data to operate. Aiming at computationally efficient solutions, KRIM utilizes a small number of ``landmark'' data-points to extract geometric information from the measured data via parsimonious affine combinations (``linear patches''), which mimic the concept of tangent spaces to smooth manifolds and take place in functional approximation spaces, namely reproducing kernel Hilbert spaces (RKHSs). Multiple complex RKHSs are combined in a data-driven way to surmount the obstacle of pin-pointing the ``optimal'' parameters of a single kernel through cross-validation. The extracted geometric information is incorporated into the design via a novel bi-linear data-approximation model, and the imputation-by-regression task takes the form of an inverse problem which is solved by an iterative algorithm with guaranteed convergence to a stationary point of the non-convex loss function. To showcase the modular character and wide applicability of KRIM, this paper highlights the application of KRIM to dynamic magnetic resonance imaging (dMRI), where reconstruction of high-resolution images from severely under-sampled dMRI data is desired. Extensive numerical tests on synthetic and real dMRI data demonstrate the superior performance of KRIM over state-of-the-art approaches under several metrics and with a small computational footprint.
Impact of Chorea on Self-care Activity, Employment, and Health-care Resource Use in Patients with Huntington’s Disease
Authors: Claassen Daniel O. , DeCourcy Jonathan , Mellor Jennifer , Johnston Charlotte , Iyer Ravi G.
Published: June 2021

Background: Chorea is recognized as a prototypic motor feature of Huntington’s disease (HD), but its effect on health-related quality of life (HRQoL) has not been fully explored. This study describes the impact of chorea on HRQoL in patients with HD.

Objective: To determine the impact of HD-related chorea on employment, self-care activities, activities of daily living, and health-care resource utilization (HCRU).

Methods: Data were drawn from the Adelphi HD Disease Specific Programme, a real-world point-in-time survey of 144 neurologists and 427 patients in the United States between July and October 2017. HD patients with and without chorea were identified and examined for differences in employment status, reasons for employment changes, self-care activities, and modifications to cope with involuntary movements. Bivariate tests and inverse probability weighted regression adjustment methods were used to determine differences in outcomes between patients with and without chorea.

Results: HD patients with (n=287) and without (n=140) chorea were identified. Patients with chorea were less likely to be employed full-time (16.7% vs 25.7%; P<0.04) and more likely to be on long-term sick leave (17.4% vs 5.0%; P<0.01). The onset of motor symptoms in HD-related chorea patients coincided with a change in employment status (42.7% vs 20.8%; P<0.01). Among those still working (n=145), more than two-fifths of patients with chorea required changes to their workplace and required these changes more frequently (45% vs 17%; P<0.001). HD patients with chorea required aid to help them get around significantly more frequently than those without chorea (55% vs 34%; P<0.001).

Discussion: These results demonstrate that HD patients with chorea experienced greater negative impact to employment, self-care activities, and HCRU than patients without chorea experienced. These patients were more likely to stop working due to motor, cognitive, and behavioral symptoms; require modifications in the home and workplace; and need more assistance from caregivers than patients without chorea.

Conclusions: Patients with HD-related chorea have greater detriments to emotional, interpersonal, and professional functioning that could be improved by reducing chorea.
Modeling surface roughness of point robot laser hardening, with emphasis on the surface
Authors: Babič Matej
Published: June 2021

The topic of Machine Learning is so popular that it is not only the future trend, but also the money tide. Machine learning technique and intelligent system methods are very popular in mechanical engineering. Robot laser surface hardening is one of the most promising techniques for surface modification of the microstructure of a material to improve wear and corrosion resistance. For predicting the surface roughness of the hardened specimens, the support vector machine and multiple regression is used. The aim of this paper is to present modeling roughness of point robot laser hardened specimens with different parameters of robot laser cell.
Subtotal Nephrectomy as a Model of Chronic Kidney Disease: A Systematic Review
Authors: Putu Nita Cahyawati  , Bagus Komang Satriyasa
Published: June 2021

Background: Subtotal nephrectomy (5/6 nephrectomy) is one of the most widely used animal models for modifying chronic kidney disease. Animal models of kidney disease play an important role to understand pathophysiology, progressivity, and therapies for the disease. The development of animal models that mimic the conditions in human disease is still a challenge. Methods: We conducted a systematic search in the main biomedical databases MEDLINE (PubMed) and the Directory of Open Access Journals (DOAJ)Conclusion: The subtotal nephrectomy procedure is a good model for chronic kidney disease. The kidney damage on this model most closely mimics with kidney damage in humans. This procedure used to remove or destroys 5/6 parts of the kidney, leaving only 1/3 of the kidney mass. There are variations to this procedure. Variations included in the type of incision, the location of the uninephrectomy, the type of ligase/ablation, the operation stage (one or two steps), the length of time between 2 operating procedures, the length of time for observation, and the type of animal used. Variations procedure in subtotal nephrectomy model have different effects on biochemical parameters, morphology, and markers of kidney damage.
Relationship between Ocular Side Effects and Dental Local Anesthesia - A Review
Authors: Monica Pisupati  , Nisanth Nagappan
Published: June 2021

Ophthalmological complications are infrequent problems due to dental local anaesthesia, diplopia being the most common among them. The intravascular injection of anaesthetic,since the cause of the problem and therefore it should be avoided inorder to prevent accidents at ocular level.1Ophthalmologic complicationstake place as a result of maxillary andor mandibular injections.2,3 The most commonly encountered complications affecting the eyes including blurring of vision, diplopia, mydriasis, palpebral ptosis andamaurosis(temporary or permanent).4,5 The dentist should be aware of these complications to avoid being perplexed by this unexpected circumstance, thus adversely affecting the doctor- patient trust.6Herewith we discuss the association between the ocular side effects and dental local anesthesia.
Birth Preparedness and Complication Readiness among Antenatal Mothers Attending Tertiary Care Hospital
Authors: N.C.Indira  , A.Mithun Kumar  , J.Aravindan
Published: June 2021

The most joyful moment for every mother is her pregnancy period. However, almost many mothers face unexpected complications during their pregnancy period which may lead to the death or injury to the infant or herself. Birth preparedness an complication readiness is a strategy developed and approved globally that encourages pregnant women along with their families to plan for birth and to be prepared if any emergency occurs.Aims: To assess the knowledge of birth preparedness and complication readiness among antenatal women.To find the association of sociodemographic and obstetric characteristics with maternal knowledgeSettings and Design: A facility based cross- sectional study was undertaken for a period of four months from may to august, 2019 in a tertiary care hospital,Sivagangaidistrict, South TamilnaduMethods and Material: A pretested semi structured questionnaire was prepared to collect data. The study participants were selected by convenient sampling technique. Statistical analysis used: Microsoft excel was used to enter data and SPSS version 21.0 was used for analysis. Univariate and bivariate analysis was computed. Chi square value was calculated and statistical significance was considered when p-value was <0.05.Results: The overall study participants who were well prepared was 48.8%. the level of knowledge about danger signs during pregnancy, postpartum and new born periods were 32.4%,23.5% and 18% respectively. The association between baseline characters and maternal knowledge revealed significant association of maternal age, socioeconomic status, parity, gestational age with maternal knowledge on BPCRConclusions: Providing health education on pregnancy and its complications and birth plan during their antenatal visits would increase birth preparation and complication readiness plan.
Effects of Aerobic and Resistance Exercises on Selected Physiological Biochemical and Anthropometric Variables among Type 2 Diabetic Patients in Dilla, Ethiopia
Authors: Soumitra Mondal  , Muluken Gebeyehu
Published: June 2021

The purpose of this study was to evaluate the impact of aerobic, resistance combined aerobic and resistance exercises on some specific physiological, biochemical, and anthropometric variables among type 2 diabetic patients. The study participants were 24 adult group patients with type 2 diabetes mellitus selected among the permanent follow up subjects of Dilla University Referral Hospital (DURH) clinic of diabetes care center in Dilla, Ethiopia. The randomly assigned subjects were allocated to experiment group such as aerobic exercise group (n= 6), resistance exercise group (n=6), combined aerobic and resistance exercise group (n=6) and the control group (n=6).total. The training period was 16 weeks. The Physiological and biochemical tests as well as anthropometric measurements were examined during pretest and posttest of the study. To compare means and mean difference of pretest and posttest of each exercise group, pair sample t test was used. To get a significant ANOVA by comparing the changes among groups, Tukey post hoc test also used. After sixteen weeks of regular exercise training glycosylated hemoglobin level (HbA1c), Fasting blood sugar level (FBS), blood pressure (systolic and diastolic), Heart rate (HR), and percentage of body fat (BF %) were significantly improved in the groups of exercise intervention. This was combined aerobic and resistance exercise alone followed by resistance exercise alone, and aerobic exercise alone. However none were significant in the control group. Thus, our study concluded that combined aerobic and resistance exercise alone has more beneficial than resistance exercise alone and aerobic exercise alone for the selected physiological, biochemical and anthropometric variables for patients with type 2 diabetes.
A possible phytosaurian (Archosauria, Pseudosuchia) coprolite from the Late Trias-sic Fleming Fjord Group of Jameson Land, central East Greenland
Authors: Milàn Jesper , Octávio Mateus , Mau Malte , Rudra Arka , Sanei Hamed , Clemmensen Lars B.
Published: June 2021

A large, well-preserved vertebrate coprolite was found in a lacustrine sediment in the Malmros Klint Formation of the Late Triassic Fleming Fjord Group in the Jameson Land Basin, central East Greenland. The size and internal and external morphology of the coprolite is consistent with that of crocodilian coprolites and one end of the coprolite exhibits evidence of post-egestion trampling. As the associated vertebrate fauna of the Fleming Fjord Group contains abundant remains of pseudosuchian phytosaurs, the coprolite is interpreted as being from a large phytosaur.
Equitable and empowering participatory policy design strategies to accelerate just climate action
Authors: Cintron-Rodriguez Isatis M. , Crim Haley A. , Morrison Deb L. , Niepold Frank , Kretser Jen , Spitzer William , Bowman Tom
Published: June 2021

Inter- and intra-country inequalities hamper adaptation and resilience capacity to climate change. Achieving a climate resilient future requires long-term visions, system-oriented approaches, cross-sector collaborations, and good climate governance, while centering on equity and justice in policy making. Central to these governance efforts is an informed and active society with concrete mechanisms to influence decision making. Action for Climate Empowerment (ACE) provides the framework to attain climate policy coherence that integrates the capacities and needs of all members of society into ambitious and effective strategies. This paper proposes a novel approach to policy making, applied to the co-creation of a national climate empowerment plan for the United States that encompasses local participation, leadership, and consent. The approach is based on a combination of participatory backcasting and the Talanoa process structure and principles of multi-level, transdisciplinary, transparency and inclusive dialogues. The proposed approach is beneficial for the advancement of ambitious, practical, and flexible plans with broad-based buy-in from stakeholders ranging from policymakers to relevant actors to frontline and marginalized communities to institutions.
Climate Emergency—Climate Action Planning and Delivery Recommendations
Authors: Kandzhova Anna-Mariya , Šömen Iris , Solomon Jorge Jiménez , Miraj Rodon
Published: June 2021

In 2019, the United Kingdom (UK) became one of the first countries to declare a climate emergency. In this regard, many local governments in the country (which encompass districts, unitary counties, boroughs, and councils) have taken the lead to declare a climate emergency. Only a few local authorities developed and issued plans with specific actions on achieving the targets of their declared emergencies. The following policy memo sheds light upon the most pressing challenges in climate emergency action planning. A preceding comparative analysis (Kandzhova et. al., 2020) revealed that the currently published action plans differ considerably in structure, detailedness and overall approaches. The lack of standardisation of climate action planning from either the national government or other responsible institutions leads to varying local policy responses. The preceding analysis identified the most pertinent challenges to be in the areas of 1) securing finance; 2) social inclusiveness and equality; and 3) realisation of co-benefits of action plans. We present recommendations for each of the aforementioned areas.
Best Practices for an Equitable Clean Energy Transition: A Toolkit for U.S. States
Authors: Nathan Sindhu S. , Chintam Kavitha , Clingman Brooks , Johnson Alexandra
Published: June 2021

The clean energy transition is underway, providing valuable insights for governments introducing clean energy policies. However, not all policies are equal, and some communities are excluded from the benefits of the energy transition without policies that explicitly involve them. These excluded people are members of environmental justice communities, people from low-income communities, and others who have been historically discriminated against. We propose a “clean energy equity toolkit” to promote an equitable transition for U.S. state governments presented to the leadership of the National Governors Association, where state governments share best practices. This toolkit identifies policies that help more people reap lower electricity costs, gain access to clean energy jobs, and realize other benefits like improved air quality. We recommend three policies: (1) establish a Clean Energy Equity Office, (2) develop a Clean Energy Career Advancement Program, and (3) implement a minimum resource investment requirement for clean energy projects benefiting disadvantaged communities. Though this toolkit is directed to U.S. state governments, the policies can be adapted by other interested parties and states, domestic and international.
Phytoremediation Strategies for United Kingdom River Health in the Flood of Climate Change
Authors: Riley Bailey McCarthy , Malloy John F. , Piper Stephanie , La Theresa
Published: June 2021

Industrialization and urbanization in the United Kingdom has led to practices that impact the quality of their river systems. In a recent 2020 report, 0% of rivers in England meet the current criteria of ‘good health’. Climate change will increase the frequency of flooding and compound this alarming issue. Phytoremediation is a nature-based strategy that employs the use of plants to uptake waste materials such as heavy metals and antibiotic waste. Here, we recommend UK counties use phytoremediation-based strategies in conjunction with community involvement to improve river quality and make communities around river systems more resilient against the impacts of climate change.
Law, Restoration and Ontologies for a More Ecologically Complex World!
Authors: Boulot Emille , Akhtar-Khavari Afshin
Published: June 2021

Restoration efforts can target very different outcomes. Simply put, restoration is a process, and diverse values and ontological dispositions can shape the why, what and how questions about what people do. Restorative inputs focused on adaptively adding complexity into an ecosystem commits to values that go beyond rehabilitating and just removing threats and harms that are disturbing an ecosystem. Restoring within a landscape to enhance its ecological complexity is a useful goal for adaptive governance, and one which will also enable discussions about how humans and legal and governance institutions can change and respond to managing the environment. Using two scenarios we briefly explore how governance approaches to restoration need ontological dispositions focused on ecological complexity. In particular, we argue in this article that a focus on inputs into ecological complexity creates not only opportunities for overall net gain, but also, and more critically, that it requires legal and governance changes that establish parameters for how the vision will be realised. We explore and briefly discuss four of these institutional challenges to chart further research trajectories for how restorative inputs into ecological complexity can be achieved.