bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pembinaan Sistem Perbenihan Terpadu: Kasus Komoditas Kedelai
Authors: Siregar Masdjidin
Published: October 2017

English
The availability of good quality seeds as the basis for good production is still a problem. The major objective of this paper is to describe formal and informal soybean seed systems in Indonesia. While the use of such national soybean varieties as Wilis, Galunggung, etc., has been relatively high (more than 70%), most soybean farmers obtain soybean seed from informal Jabalsim system that produces unlabelled or uncertified seeds. The system is but an inter-field and inter-seasonal seed flow through market in a region. The Jabalsim system is deemed adequate for farmers who have preference for fresh, cheap and timely available seed. Integration of formal system and Jabalsim system is therefore urgently needed. The Government (Office of Agricultural Services, Seed Control and Certification Station or BPSB) may increase the service to assist and train seed growers and middlemen involved in seed business. Good quality soybean seeds should be periodically injected to Jabalsim system. It is suggested that to improve the national seed system in general, the members of the National Seed Agency (BBN) should include various experts (in breeding, seed technology, and biotechnology fields) and private companies dealing with seed production and marketing.

 

Indonesian
Ketersediaan benih bermutu sebagai dasar peningkatan produksi masih merupakan masalah. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan sistem perbenihan kedelai formal dan informal. Sementara tingkat penggunaan benih unggul nasional seperti Wilis, Galunggung dan sebagainya sudah relatif tinggi (lebih dari 70 persen), namun kebanyakan petani memperoleh benih kedelai dari sistem Jabalsim yang menghasilkan benih tidak berlabel. Sistem Jabalsim dipandang cukup memadai untuk para petani yang memiliki pilihan terhadap benih segar, murah dan tersedia manakala diperlukan. Karena itu maka integrasi sistem benih formal dan sistem informal sangat diperlukan. Dinas Pertanian dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BSPB) dapat meningkatkan pelayanannya untuk melaksanakan pelatihan bagi para penangkar benih dan pedagang benih. Benih Pokok (SS) bermutu perlu diinjeksikan secara berkala ke dalam sistem Jabalsim. Anggota Badan Perbenihan Nasional seharusnya terdiri dari berbagai tenaga ahli (pemuliaan tanaman, teknologi benih dan bioteknologi) dan perusahaan yang bergerak dalam produksi dan pemasaran benih.
Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Berkelanjutan
Authors: Adnyana Made Oka
Published: October 2017

English
Agricultural sustainability is still a debatable concept since there is no standard criteria that suitable for agriculture development. Various studies have been conducted regarding the concept but it's just limited to evaluation on the existing agricultural activities. Nevertheless, the issue then is whether the present capital intensive agriculture and heavy imported input is a sustainable agricultural system?. Agricultural development with agribusiness system approach is then believed as one of alternatives that can enhance agricultural development in Indonesia. In respond to this issue, various action research and assessment on agribusiness system of priority commodities have been conducted since 1995. Great variability of research results were found in relation to various factors such as: (1) Economic of scale, (2) Appropriate technology that suitable to the assessment objectives, (3) Characteristics of the agribusiness system, (4) Criteria of success of the assessment, and (5) Management of agribusiness system develompnet. This paper discussed the future outlook of agribusiness development as sustainability approach in agricultural development.

 

Indonesian
Pertanian terlanjutkan masih merupakan konsep yang terus diperdebatkan selama belum ada kriteria yang baku sesuai dengan dinamika pembangunan pertanian. Telah banyak studi dilakukan tetapi masih terbatas pada evaluasi kegiatan pertanian yang sedang berjalan. Pertanyaan yang kemudian sering muncul, apakah pertanian yang padat modal dan sarana produksi sarat dengan bahan baku impor dapat terlanjutkan? Pendekatan sistem usaha pertanian, kemudian dipercaya dapat mendorong keberlanjutan pembangunan pertanian. Sehubungan dengan pendekatan tersebut, berbagai pengkajian tentang sistem usaha pertanian komoditas telah di lakukan sejak tahun 1995. Namun hasil dari pengkajian tersebut sangat beragam yang terkait dengan berbagai aspek seperti : (1) Skala ekonomi, (2) Teknologi yang tepat guna  dan sesuai dengan sasaran pengkajian, (3) karakteristik suatu SUP, (4) Kriteria keberhasilan dan (5) manajemen pengembangan SUP. Tulisan ini mencoba mengajukan  konsep tentang pendekatan SUP dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
Tinjauan Penerapan Kebijakan Industri Ayam Ras : Antara Tujuan dan Hasil
Authors: Yusdja Yusmichad , Ilham Nyak , Sajuti Rosmijati
Published: October 2017

English
The government policy related to development of layer and broiler industry began in 1970 through foreign investment. In the same year the government approved development of broiler and layer hatchery industry from Japan and United States. This policy was followed-up by broiler and layer farms policy in 1980 that limited economic scales of the farms. The objective of the policy is to create employment as many as possible for smallholders backed up by Livestock Bill No. 67. After 20 years of the Bill enactment, however, the policy was ineffective and encouraged the big scale farms to arrive at uncontrollable growth. In 1996, namely right before economic crisis took place, layer and broiler industry were dominated by the big scale farms and the independent smallholders did not exist anymore. This paper aims to describe the policies related to layer and broiler industry development since 1979 to 2003. This experience is important as the knowledge in order to develop the other commodities such as dairy cows, native chicken, food crops, and estate crops which, so far, are still chained up in the smallholders protecting policies.

Indonesian
Kebijaksanaan pemerintah menyangkut pengembangan industri ayam ras dimulai tahun 1970 melalui kebijakan penanaman modal asing (PMA). Pada tahun tersebut disetujui pengembangan pembibitan ayam ras dari negara Jepang dan Amerika Serikat. Kebijakan ini disusul dengan kebijakan budidaya tahun 1980 yang mengatur pembatasan skala usaha ayam ras. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat  dengan dukungan UU Peternakan No 67.  Namun setelah 20 tahun berlangsung, ternyata kebijakan ini tidak berhasil efektif  bahkan mendorong percepatan pertumbuhan skala besar yang semrawut.  Pada tahun 1996 sesaat sebelum krisis ekonomi, industri ayam ras dikuasai oleh peternak skala besar. Usaha rakyat dalam bentuk mandiri dapat dikatakan tidak ada lagi. Tujuan tulisan ini  adalah untuk memaparkan perjalanan kebijakan pengembangan industri ayam ras dari tahun 1979 sampai tahun 2003. Pengalaman ini penting sebagai pengetahuan dalam rangka mengembangkan komoditas lain seperti sapi perah, ayam buras dan  tanaman pangan, maupun perkebunan yang sampai saat ini terbelenggu dalam kebijakan perlindungan usaha rakyat.
Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan
Authors: Hardono Gatoet Sroe , Saliem Handewi Purwati , Suhartini Tri Hastuti
Published: October 2017

English
Domestic market deals with liberal global market as the consequence of Indonesia as an open economy. Liberalized market is due to unilateral policies and the results of ratifying regional and international trade agreements including both tariff and non-tariff. Perspective of food security in the era of trade liberalization is characterized by increased food supply from import market. It is necessary to implement policies to supply food produced domestically in order to improve decreasing performance of national food security, to conduct food trade and marketing without harming the farmers, and to establish law enforcement to protect domestic food market and interests of the parties involved in the trade and marketing activities especially the food-producing farmers.

Indonesian
Sebagai negara ekonomi terbuka (open economic) situasi pasar domestik di Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Proses liberalisasi pasar tersebut dapat terjadi karena kebijakan unilateral dan konsekuensi keikutsertaan meratifikasi kerjasama perdagangan regional maupun global yang menghendaki penurunan kendala-kendala perdagangan (tarif dan nontarif). Perspektif ketahanan pangan dalam era liberalisasi perdagangan dicirikan oleh kecenderungan semakin meningkatnya pasok pangan dari pasar impor. Guna menghindari kinerja ketahanan pangan nasional yang semakin buruk diperlukan serangkaian kebijakan yang tetap mendukung prioritas pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan perdagangan pangan yang tidak merugikan petani produsen dengan bias konsumen, serta ketegasan penerapan sanksi hukum untuk melindungi pasar pangan domestik dan kepentingan pelaku perdagangan, terutama petani produsen.
Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia
Authors: Syahyuti NFN
Published: October 2017

English
Aspect of land ownership is an essential part of overall current agrarian system because it will determine level and distribution of social welfare. In agricultural sector, land ownership also determines farm business activities including products distribution. Frequent land conversion and uncultivated land in Indonesia are the impacts of ownership system established by the state law influenced by private property and capitalistic economy. This paper reviews land ownership based on custom laws in some Indonesian ethnics which is in accordance with land ownership based on Islamic law. Some of the characteristics are: (i) land is unique economic resource and no absolute land ownership; (ii) inclusiveness; (iii) selling land as market commodity is prohibited, and (iv) people and work are more valuable than land. Land ownership based on custom and Islamic laws has higher wisdom and tends to realize welfare and justice for the people.

Indonesian
Aspek penguasaan tanah merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan sistem agraria yang berlaku, karena akan menentukan tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Demikian pula untuk sektor pertanian, karena faktor penguasaan tanah menjadi penentu kegiatan usahatani serta termasuk distribusi hasilnya di antara pelakunya. Fenomena tingginya alih fungsi lahan dan lahan terlantar di Indonesia merupakan dampak dari sistem penguasaan menurut hukum negara yang sangat menjunjung tinggi kepemilikan pribadi (privat) karena dijiwai sistem ekonomi kapitalis. Dalam tulisan ini dipelajari konsep penguasaan terhadap tanah yang relatif berbeda, yaitu bentuk penguasaan menurut hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia yang terbukti memiliki banyak kesamaan dengan bentuk penguasaan tanah menurut hukum Islam. Beberapa cirinya yang utama adalah bahwa tanah merupakan sumberdaya ekonomi yang unik, dimana tidak mengenal bentuk penguasaan yang mutlak, adanya sifat inklusifitas, larangan untuk memperjual belikan tanah dalam arti sebagai komoditas pasar, serta lebih dihargainya manusia dan kerja dibandingkan tanah. Penguasaan tanah menurut hukum adat dan Islam tampaknya memiliki kearifan yang lebih tinggi, yang sesungguhnya akan lebih mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
Revitalisasi Kelembagaan Kemitraan Usaha dalam Pembangunan Agribisnis Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara
Authors: Darwis Valeriana , Hastuti Endang Lestari , Friyatno Supena
Published: October 2017

English
For market oriented of agricultural development, agribusiness scheme is the most appropriate option. Partnership pattern in agribusiness scheme is one of the alternatives to achieve successful performance. This article aims to introduce the application of partnership pattern on horticultural crops in North Sumatera Province. The current partnership pattern in horticultural production centers is generally developed locally, applying nucleus-plasma pattern, and pattern introduced by the intervention of the government. The locally established partnership pattern was developed based on the common needs and, therefore, this pattern has been institutionalized due to the increasing trustworthy and honesty among the members.  Meanwhile the nucleus-plasma pattern is carried out and controlled by formal rules and regulations which are agreed and approved by the members.  On the other hand, the partnership pattern introduced by the government is designed to support rural development programs.  However, the pattern faces various constraints in internalizing the concept.  There is an assumption that the government aid and support is treated as grant with no obligation to repay.  In this regard, the role of the government and coordination among the related institutions should be intensified and improved.

Indonesian
Pada usaha pertanian berorientasi pasar, pendekatan yang sesuai adalah agribisnis. Kemitraan di antara pelaku usaha di bidang agribisnis merupakan salah satu cara untuk memperbesar peluang keberhasilan. Tulisan ini menggambarkan kemitraan hortikultura yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya menyempurnakan serta merevitalisasi kemitraan yang pernah dikembangkan. Pola kemitraan yang ada di sentra produksi hortikultura umumnya bersifat lokal, pola inti-plasma, dan bentukan pemerintah. Kemitraan usaha yang bersifat lokal terbentuk karena adanya kebutuhan bersama dari pelaku kemitraaan usaha, sehingga relatif melembaga karena adanya nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran. Kemitraan usaha dengan pola inti plasma diatur dan dikontrol oleh aturan-aturan yang bersifat formal, yang telah disetujui dan ditandatangani bersama. Pola kemitraan yang dibentuk oleh pemerintah terutama bertujuan sesuai dengan program pembangunan pedesaan, dan sampai saat ini tampaknya relatif sulit melembaga. Hal ini antara lain disebabkan adanya anggapan bahwa setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan hibah, sehingga tidak perlu dikembalikan. Oleh karena itu peran pemerintah harus ditingkatkan dan koordinasi antar lembaga terkait lebih diintensifkan.
Strategi Agricultural-Demand-Led-Industrialization dalam Perspektif Peningkatan Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Petani
Authors: Susilowati Sri Hery
Published: October 2017

English
The new paradigm of agricultural development placed Agricultural-Demand-Led-Industrialization (ADLI) strategy as an industrialization strategy emphasizing agriculture development program and setting the agriculture sector as a prime mover of industry and other sectors. The strategy is considered appropriate to be applied in developing countries which agriculture sector is their main resource. This paper aims to analyze the role of ADLI strategy in developing countries, including Indonesia, on macroeconomic performance and on farmers and land less households’ income improvement. The main result of this study is that ADLI strategy has an important role on macroeconomic performance, especially on labor absorption, GDP improvement as well as on other sector’s income acceleration. However, the strategy is quite a distance from an ideal implementation in terms of household income distribution. The benefit gained from agriculture and agroindustry sector development was mostly pour to non agriculture households in urban areas while farmer’s households and especially those of landless gained  the least.

Indonesian
Paradigma baru pembangunan pertanian menempatkan strategi Agricultural-Demand-Led- Industrialization (ADLI) sebagai strategi industrialisasi yang menitikberatkan program pembangunan di sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak pembangunan sektor industri dan sektor-sektor lain.  Strategi pembangunan ini dipandang sesuai diterapkan di negara-negara berkembang yang memiliki sumberdaya utama di sektor pertanian.  Makalah ini bertujuan untuk menelaah peran strategi ADLI yang telah diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam meningkatkan kinerja ekonomi makro dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani dan buruh tani. Kesimpulan pokok dari kajian ini adalah bahwa strategi ADLI berperan  baik khususnya dalam  penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDB dan perannya dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor lain.  Namun dalam hal distribusi pendapatan rumah tangga, strategi ADLI masih jauh dari penerapan yang ideal. Manfaat pengembangan sektor pertanian primer dan agroindustri lebih banyak mengalir ke rumah tangga nonpertanian di kota, sedangkan buruh tani dan petani menerima pendapatan terkecil.
Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani
Authors: Suradisastra Kedi
Published: October 2017

English
Decision making process among farmers is a community-based action which is viewed as an entry point of technology dissemination. Institutional empowerment has strong ties with farmer’s techno-social condition. Success in an empowerment program is a result of interaction among empowerment elements and the applied empowerment strategy. Empowerment effort and strategy is an overlapping pendulum of evolution-revolution paradigms in a proportion relevant to the farmer’s institutional condition and needs.

Indonesian
Proses pengambilan keputusan dalam masyarakat petani merupakan suatu tindakan berbasis kondisi komunitas (community-based action) yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu celah masuk (entry-point) upaya diseminasi teknologi. Dengan demikian setiap upaya pemberdayaan kelembagaan petani memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi tekno-sosial komunitas petani. Keberhasilan suatu program pemberdayaan merupakan resultan interaksi elemen-elemen pemberdayaan dengan strategi pemberdayaan yang diterapkan. Upaya dan strategi pemberdayaan merupakan suatu pendulum antara paradigma evolusi dan paradigma revolusi yang saling mengisi (overlap) dalam proporsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelembagaan petani.
Faktor-Faktor Dominan dalam Pembentukan Lembaga Sosial
Authors: Budhi Gelar Satya , Aminah Mimin
Published: October 2017

English
Local institutions have important role in the people-centered development vision, but such institutions establishment is carried out in absence of good social process.  This condition leads to poor performance of the institution, even it does not function at all, without any improvement in the long term.  Theoretical references, research as well as experience of establishing institutions suggest using some dominant factors in institutional development in order to get better performance.  There are at least six dominant factors in institutional establishment, namely the principles of democratic, participative, diffusion of innovation, and empowerment, besides the existence of conflict in the community and divergent orientation among residents.

Indonesian
Lembaga lokal memiliki peran sangat penting dalam pembangunan yang memiliki visi mengutamakan masyarakat (people-centered development). Akan tetapi pembentukan lembaga seringkali tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Keadaan seperti ini menyebabkan banyak lembaga yang dibentuk memiliki kinerja kurang optimal bahkan tidak berfungsi, tanpa ada perbaikan untuk jangka waktu lama. Referensi teoritis, penelitian dan pengalaman pembentukan lembaga menyarankan bahwa untuk memperoleh lembaga yang memiliki kinerja baik, maka pembentukan lembaga harus didasarkan pada beberapa faktor-faktor dominan.  Sekurang-kurangnya terdapat enam faktor dominan dalam pembentukan lembaga, yaitu prinsip demokratis, partisipatif, difusi inovasi, dan pemberdayaan, selain pemahaman mengenai keberadaan konflik di masyarakat dan perbedaan orientasi anggota masyarakat pada saat pembentukan lembaga.
Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Authors: Pranadji Tri
Published: October 2017

English
Gotong royong is social capital found in most of Indonesian sub-cultures. In gotong royong instituion we find social values, collective spirit, mutual collective trust, and organization aimed at common progress. Roles of gotong royong are significant in alleviating Indonesian from undeveloped economy of basic needs and foreign dominance. Gotong royong institution revitalization is necessary to involve people through deep participation in order to implement good governance. Upper aspect of gotong royong is norms. It is possible to improve social structure through gotong royong both at local and national levels. Collective, focused movement of this institution enables the government to establish self-reliance society based on social justice. Therefore it needs political will from all stakeholders both at regional and central levels.

Indonesian
Gotong royong bukan saja merupakan kekayaan sosio-budaya, melainkan juga ”modal sosial” yang hampir secara merata dijumpai pada setiap sub-kultur masyarakat Indonesia. Dalam kelembagaan gotong royong terkandung unsur visi nilai kehidupan sosial (”ideologi”), spirit perjuangan kolektif, semangat saling menghargai (mutual collective trust), dan keorganisasian kerjasama yang kompatibel terhadap kemajuan masyarakat (bangsa). Tanpa kekuatan kelembagaan gotong royong, mustahil masyarakat Indonesia dapat melepaskan diri dari keterpurukan ekonomi kebutuhan dasar, dominasi bangsa asing, serta penjajahan politik dari bangsa lain. Revitalisasi kelembagan adat gotong royong dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh (deep participation) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Aspek hulu dari kekuatan gotong royong adalah tata-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Jika terhadap tata-nilai adat-istiadat dapat dilakukan pengembangan melalui prekayasaan sosio-politik yang terarah, maka melalui kelembagaan gotong royong dapat dibangun kompetensi SDM yang lebih baik, perubahan struktur masyarakat (ke arah yang lebih egaliter; tidak polaristik), manajemen sosial yang lebih sehat, serta kepemimpinan sosio-politik yang merepresentasikan kemajuan bersama baik dalam tingkat komunitas lokal maupun nasional. Gerakan kolektif dalam penguatan kelembagaan gotong royong secara terarah akan memudahkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemandirian (masyarakat) bangsa yang dilandaskan pada keadilan sosial. Berkaitan dengan itu dibutuhkan dukungan kemauan politik (”political will”) yang kuat dari kalangan elit kepemimpinan pemerintahan, partai politik, masyarakat adat, serta masyarakat bisnis di tingkat daerah dan pusat.
Analisa pendapatan migran dan faktor-faktor yang mempengaruhi peluang bermigrasi
Authors: Anitawati Maria Theresia , Rasahan Chairil A.
Published: October 2017

Indonesian
Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari secara analitis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan dan peluang masyarakat pedesaan untuk bermigrasi. Data yang dipergunakan berasal dari Proyek Studi Dinamika Pedesaan 1983, yang dikumpulkan dari empat desa di Jawa Barat. Untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan di desa asal, pendapatan di kota, pendapatan total, serta membandingkan pendapatan migran dan non-migran, dipergunakan model analisa regresi linier berganda. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peluang bermigrasi dipergunakan model logit. Hasil analisa menunjukkan bahwa pendidikan formal dan pekerjaan non-pertanian merupakan faktor yang menentukan besarnya pendapatan baik di desa, di kota, maupun pendapatan total. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan, kedua faktor tersebut perlu diperhatikan, terutama bagi kaum muda dan orang-orang yang mempunyai keahlian. Selain itu pendapatan total migran yang lebih besar dari non-migran merupakan daya tarik terutama bagi penduduk desa yang memperoleh informasi tentang keadaan di kota, relatif berusia muda, dan mempunyai keahlian.
Prospek pengembangan tanaman ubikayu dalam kaitannya dengan produktivitas usahatani di daerah transmigrasi Jambi.
Authors: Nasution Aladin
Published: October 2017

Indonesian
Pada dasarnya pembangunan pertanian di daerah transmigrasi adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani transmigran. Dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang dihadapi antara lain, produkstivitas tanah yang rendah, keterbatasan modal, keterampilan petani dan lain sebagainya. Atas dasar hal tersebut di atas tulisan ini ingin melihat kemungkinan pengembangan tanaman ubikayu sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan petani. Penelitian ini dilakukan di daerah pemukiman transmigrasi Singkut III dan Pamenang I Jambi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey yang menggunakan daftar pertanyaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengusahaan ubikayu mempunyai prospek yang cukup baik dimasa mendatang. Hal ini dimungkinkan karena tersedianya faktor-faktor penunjang seperti, infrastruktur yang baik, kesesuaian lahan yang ditunjukkan oleh tingkat produktivitas tanaman ubikayu dan tersedianya pabrik pengolahan tapioka. Dengan demikian diharapkan harga ubikayu di tingkat petani dapat lebih tinggi dengan makin pendeknya rantai pemasaran.
Jalur pemasaran kedelai di daerah transmigrasi, Jambi
Authors: Nurmanaf Ahmad Rozany
Published: October 2017

Indonesian
Program khusus usahatani kedelai dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk diantaranya daerah transmigrasi Jambi. Di samping untuk memenuhi permintaan akan mata dagang tersebut program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Untuk mencapai tujuan yang terakhir ini, maka faktor harga yang diterima petani sangat menentukan dan tidak lepas dari sistem pemasaran mata dagang itu sendiri. Penelitian yang dilakukan di tiga satuan pemukiman transmigrasi Jambi menunjukkan bahwa sistem pemasaran kedelai di daerah tersebut masih belum efisien dalam arti rendahnya bagian harga yang diterima petani. Penelusuran jalur pemasaran mata dagang ini memperlihatkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat harga adalah tingginya biaya angkutan dari masing-masing rantai pemasaran sebagai akibat sarana angkutan yang belum menunjang di samping volume penjualan masing-masing petani yang sedikit dan dilakukan sendiri-sendiri. Kiranya lembaga pemasaran seperti KUD dapat lebih berperanan dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi pemasaran yang pada akhirnya meningkatkan bagian harga yang diterima petani
Keragaan program supra insus padi, kasus di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
Authors: Rachmat Muchjidin , Rivai Rudy Sunarja , Andriati NFN
Published: October 2017

Indonesian
Tulisan ini menggambarkan pelaksanaan program Supra Insus padi pada awal pelaksanaan di kabupaten Nganjuk. Program ini telah meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Salah satu keberhasilan dari program Supra Insus ini terutama dalam menekan kecenderungan petani dalam pemakaian pupuk berlebihan menuju pemakaian yang lebih berimbang, Masih adanya variasi yang besar dalam pemakaian masukan dan produktivitas menunjukkan adanya peluang dalam perbaikan manajemen pengelolaan program. Perbaikan manajemen tersebut terutama ditekankan kepada sistem pengambilan keputusan berkelompok yang mengarah dalam memperbaiki adopsi teknologi dan keterpaduan usahatani. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, selayaknya rekomendasi paket pemupukan didasarkan kepada analisa kesuburan tanah yang lebih teliti. Pemakaian pupuk yang seimbang dan mendekati.
Analisis usahatani padi dan palawija pada lahan kering di Kalimantan Selatan: Studi kasus di desa Budi Mulia, Kabupaten Tapin
Authors: Purwoto Adreng
Published: October 2017

Indonesian
Di masa mendatang dalam upaya mencukupi kebutuhan akan pangan dan gizi sesuai dengan perkembangan penduduk, tidak dapat hanya mengandalkan lahan pertanian di Jawa. Kontribusi Jawa terhadap pemenuhan akan pangan dan gizi diduga akan menurun. Hal ini dikarenakan setiap tahun terjadi mutasi lahan pertanian di Jawa yang relatif tinggi untuk penggunaan di sektor non-pertanian. Oleh karena itu, ekstensifikasi dan intensifikasi usahatani padi dan palawija di luar Jawa perlu memperoleh porsi perhatian lebih besar. Dalam tulisan ini dengan menggunakan metoda tabulasi dilakukan analisis tentang keragaan pola tanam, serta keragaan penggunaan masukan dan produksi berbagai usahatani pada lahan kering di Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui keragaan profitabilitas berbagai usahatani tersebut dilakukan juga analisis finansial menggunakan metoda akuntansi sederhana. Dapat dikemukakan bahwa penerapan pola tanam pada lahan kering di Kalimantan Selatran belum optimal dalam pengertian pengusahaan usahatani umumnya hanya dilakukan pada musim hujan. Inovaso varietas komoditas yang lebih sesuai dengan agro-ekosistem lahan kering sekaligus memiliki produktivitas tinggi adalah diperlukan. Permodalan masih merupakan pembatas bagi sebagian petani untuk berpatisipasi dalam penggunaan teknologi produksi khususnya pupuk buatan. Penyediaan fasilitas perkreditan merupakan langkah pemecahan yang mutlak diperlukan agar petani dapat membiayai secara optimal usahatani yang dikelolanya. Ditinjau dari segi profitabilitas, serta pemenuhan kebutuhan akan bahan makanan pokok, dan uang tunai, sistem usahatani yang seharusnya diterapkan pada lahan kering adalah tumpangsari antara komoditas sebagai sumber bahan makanan pokok dan sebagai sumber memperoleh uang tunai.
Karya Usaha Mandiri (KUM): Suatu Model Alternatif Skim Kredit untuk Golongan Miskin di Pedesaan Indonesia
Authors: Syukur Mat
Published: October 2017

Indonesian
KUM adalah suatu kaji tindak (action research) Skim Kredit untuk golongan miskin di pedesaan Indonesia. Skim ini adalah replikasi pola Grameen Bank, Bangladesh, dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia. Kaji tindak ini berlokasi di kecamatan Nanggung Bogor. Proyek ini dimulai pada bulan Januari 1989 - 1991 oleh Puslit Sosial Ekonomi Pertanian. Pada dasarnya kredit diberikan secara individu, tapi untuk memperoleh kredit calon peserta/peminjam diharuskan berkumpul dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota. Selama periode kaji tindak, KUM telah menjangkau 7 dari 10 desa yang ada di kecamatan Nanggung dengan total anggota sebanyak 329 orang. Dari jumlah ini 290 orang (88 persen) adalah anggota wanita dan 29 orang (12 persen) adalah anggota pria. Adapun jumlah pinjaman yang disalurkan sebanyak Rp 22.945.000,-, dengan rata-rata pinjaman per anggota adalah Rp 69.741,- dan kisaran pinjaman antara Rp 50.000, sampai Rp 125.000,- per anggota. Pelajaran yang menarik dari pengalaman kaji tindak ini adalah bahwa kendatipun kelompok sasarannya adalah golongan termiskin di pedesaan, tetapi mereka mampu mengembalikan pinjaman dengan teratur dan berdisplin. Selain itu mereka juga mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Dengan kata lain golongan miskin di pedesaan, khususnya kaum wanita, adalah layak diberikan kredit.
Telaahan aspek produksi dan pemasaran kedelai di Jawa Timur
Authors: Rusastra I Wayan , Sayuti Rosmijati , Muslim Chaerul
Published: October 2017

Indonesian
Dewasa ini sedang diupayakan reorientasi program pembangunan pertanian dari peningkatan produksi kepada upaya peningkatan pendapatan petani. Upaya ini diantaranya ditempuh melalui pengembangan program diversifikasi pertanian, dimana komoditas kedelai mendapat prioritas utama diantara komoditi palawija. Berkenaan dengan hal tersebut dilakukan kajian sistem komoditas kedelai yang meliputi aspek produksi dan pemasaran di daerah sentra produksi utama di Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sampai pada tahapan ini usahatani kedelai masih membutuhkan proteksi untuk memantapkan adopsi teknologi, memperluas partisipasi pengusahaannya, dan meningkatkan daya saing kedelai terhadap komoditi alternatif. Kendala pengembangan aspek produksi yang dihadapi petani diantaranya adalah rendahnya persepsi dan tingkat adopsi beberapa komponen teknologi seperti benih berlabel, sistem tanam larikan, penggunaan pupuk secara lengkap dan berimbang (khususnya KCl), dan penyiangan tanaman secara lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini perlu lebih diperluas pola kerjasama petani dan swasta disamping program intensifikasi kedelai. Secara umum aspek pemasaran kedelai berjalan cukup baik, yang ditunjukkan oleh pangsa harga yang diterima petani cukup besar (80-95 persen) dan tidak terdapat fluktuasi harga bulanan yang tajam baik di tingkat produsen maupun konsumen. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek pemasaran adalah rendahnya kualitas kedelai di tingkat konsumen, karena pedagang memanipulasi kualitas dengan melakukan pencampuran, untuk memenuhi permintaan pedagang besar propinsi dan Jakarta. Pemerintah diperkirakan dapat berperanan dalam menetapkan harga jual dan beli pedagang besar menurut kualitas dikaitkan dengan penyaluran kedelai impor.
Effect of Fraze Mowing on Spring Dead Spot Caused by Ophiosphaerella herpotricha of Bermudagrass
Authors: Miller Gerald L. , Earlywine Daniel T. , Fresenburg Brad S.
Published: October 2017

Spring dead spot (SDS), caused by Ophiosphaerella spp., is the most serious disease that limits bermudagrass cultivation in the transition zone. Current management practices require an integrated approach that may take multiple years to achieve satisfactory control. Recently, an intensive cultivation practice termed “fraze mowing” has gained popularity for sports turf use in the United States. A split‐plot field experiment was conducted to assess the impact of fraze mowing alone and in combination with other control practices on SDS. On 30 June 2015, plots were fraze mowed (main plot) at the 4‐ or 8‐mm depth or were not cultivated. Nitrogen was applied weekly at 24.4 kg N ha−1 as either calcium nitrate or ammonium sulfate for 6 wk after fraze mowing. Manganese was applied as 98 kg manganese sulfate ha−1 every other week with fertilizer, or plots were left untreated. Plots were also either treated with penthiopyrad (0.107 g a.i. m−2) twice on 30 June and 14 Oct. 2015 or left untreated. Neither nitrogen source nor manganese application had a significant effect on SDS severity. Plots fraze mowed at 8 mm had lower SDS severity than non–fraze‐mowed plots. Fungicide‐treated plots had less SDS than non–fungicide‐treated plots, but no difference was detected between non–fraze‐mowed plots treated with fungicide and non–fungicide‐treated plots fraze mowed at 8 mm.
Vulnerability Analysis of Urban Agriculture Projects: A Case Study of Community and Entrepreneurial Gardens in the Netherlands and Switzerland
Authors: Knapp Ladina , Veen Esther , Renting Henk , Wiskerke Johannes S. C. , Groot Jeroen C. J.
Published: October 2017

Small‐scale bottom‐up urban agriculture (UA) initiatives have a large potential to improve the quality of life in cities through their impact on ecological and social processes. However, it is unclear which criteria determine their successful establishment and continuity. We assessed these criteria for 29 projects in the Netherlands and Switzerland using a vulnerability analysis framework. We analyzed biophysical and socio‐institutional criteria for project establishment by conducting interviews with project leaders. Projects were scored for their exposure to perturbations and their sensitivity and resilience after a perturbation, resulting in an overall vulnerability score per project. We found that the vulnerability of UA systems depends strongly on local circumstances. The main perturbations and causes of vulnerability originate from social‐institutional and human conditions, such as the institutional sphere, assistance of local authorities, and the determination of project leaders. Different sources of resilience were found, such as social protest, and project leaders’ adaptation to local circumstances. Biophysical factors were of less influence as the adaptive capacity of projects provides resilience against such perturbations. As perturbations are case‐specific, targeted policies would be desirable to support these promising initiatives.
Análise do Grau de Aderência à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Acesso à Informação nos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul com Mais de 50 Mil Habitantes
Authors: Bianchi Márcia , Vieira Élida Elis Michel , Kronbauer Clóvis Antônio
Published: October 2017

A transparência na Contabilidade Aplicada ao Setor Público visa fornecer ao cidadão informações às quais ele deve ter acesso por direito. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que busca responsabilidade na gestão fiscal, e na Lei de Acesso à Informação (LAI), que incentiva o controle social, o objetivo desta pesquisa é analisar o grau de transparência dos municípios do Rio Grande do Sul com mais de cinquenta mil habitantes. Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa é classificada como quantitativa, descritiva e documental. Durante os meses de setembro e outubro de 2014, foram utilizados indicadores de conformidade com as duas leis mencionadas, para coletar informações disponibilizadas pelos 40 municípios do Estado, com mais de 50 mil habitantes, que disponibilizaram Portal da Transparência na internet. Os resultados obtidos demonstram que muitas informações relevantes acerca do orçamento e execução orçamentária não têm sido divulgadas, bem como, quando disponibilizadas, muitas não atendem aos critérios de clareza e tempestividade. A Mesorregião Sudeste Rio-Grandense apresentou o maior grau de transparência, com Índice de Conformidade Geral Médio igual a 75,56%. Já a Mesorregião Sudoeste Rio-Grandense, com IC Geral Médio de 51,11%, foi considerada a menos transparente. Em relação à LRF, a informação menos divulgada foi o Parecer Prévio de Prestação de Contas. Quanto à LAI, o quesito acessibilidade foi o menos pontuado pelos municípios. Sendo assim, observou-se que ainda falta fiscalização quanto ao cumprimento das leis em questão, impossibilitando o acesso livre do cidadão às informações públicas, bem como sua participação ativa no processo de controle social.
Desafios para Articular a Dimensão da Participação no Planejamento: Um Estudo da Edificação do Plano Diretor Participativo de uma Organização Pública Federal de Ensino Superior Brasileira
Authors: Ribeiro Predes Junior Ademir , Carvalho Teixeira Maria Gracinda
Published: October 2017

Este artigo tem como objetivo analisar a dimensão da participação no planejamento, tomando como base empírica o estudo da edificação do Plano Diretor (PD) de uma organização pública de ensino superior brasileira, a UFRRJ. Realizou-se uma análise qualitativa, sob uma abordagem interpretativa dos dados de fontes bibliográficas, documentais e pesquisa de campo com fontes orais e observação. A suposição inicial da pesquisa foi que a edificação do PD no âmbito de uma universidade, que se dispõe a ser participativo, deve envolver os diversos segmentos da comunidade acadêmica e os agentes sociais do entorno do campus nos processos de decisão, a começar pela disseminação e fácil acesso às informações que servirão de base para a construção desse instrumento. Entretanto, a análise acena para uma situação que contraria o sentido de participação que se imprime no estudo, de que, ao considerá-la em sua magnitude, pressupõe que não há participação sem que ocorra a democratização dos processos decisórios. Por outro lado, sugere que os Planos Diretores de organizações públicas de ensino superior no Brasil têm apresentado importantes avanços para o planejamento e gestão do território das universidades. Todavia, os achados da pesquisa apontam que o estudo da participação social expõe uma lacuna histórica ainda muito presente nas instituições públicas brasileiras. Essa lacuna se reflete, fortemente, na experiência singular aqui analisada, quando uma organização se vê desafiada a ir de encontro a dinâmicas que requerem a democratização dos processos de tomada de decisão.
A cooperação como elemento aglutinador dos arranjos produtivos locais
Authors: Antero Cecilia Alves da Silva , Tavares Bruno , Loreto Maria Das Dores Saraiva de , Castro Sabrina Olimpio de Caldas
Published: October 2017

No presente trabalho foram analisados os critérios e implicações da cooperação em APLs, por meio da identificação de situações que condicionam a realização de ações conjuntas. Foram realizadas pesquisas bibliográfica, descritiva e documental, tendo como unidade empírica de análise o APL de Vestuário de Muriaé-MG na região sudeste do Brasil. Para tanto, foram utilizados dados qualitativos primários (obtidos a partir das entrevistas semiestruturadas realizadas no mês de julho de 2014) e secundários (CAGED e do Diagnóstico da Indústria do Vestuário de Muriaé e Região 2010), analisados com suporte do software NVIVO®, baseando-se na técnica de análise de conteúdo. Considerando-se o tipo de ação conjunta, seu objetivo e o compartilhamento de recursos, os resultados evidenciaram que a cooperação: entre empresas ocorre por meio de ações relativas ao compartilhamento de maquinário; entre entidades acontece por diversas formas de ação conjunta, como capacitação de mão de obra, consultoria tecnológica, divulgação do APL e realização de reuniões; e entre empresas e entidades devido à ação conjunta direcionada à utilização de mão de obra, na qual os atores envolvidos compartilham recursos humanos e informacionais. No que tange aos critérios de análise da cooperação, foram identificadas situações que geram implicações positivas (abrangência, objetivo e recurso compartilhado) e negativas (diversidade, frequência e benefícios) para o desenvolvimento do referido APL. Considera-se que o modelo para análise da cooperação proposto atende às expectativas no que tange à aglutinação de elementos necessários para caracterizá-la, sistematizá-la e compreendê-la no contexto de um APL. A análise realizada permite concluir que a cooperação é incipiente, o que traz implicações negativas para o desenvolvimento do referido APL. Sugere-se que sejam criadas alternativas para fomentar a cooperação entre os atores, é preciso criar condições propícias para a cooperação e conscientização quanto aos benefícios provenientes dessa prática.
The cost of urban sanitation solutions: a literature review
Authors: Daudey Loïc
Published: October 2017

The main objective of this paper is to review the literature on and compare the lifecycle costs of full sanitation chain systems in developing cities of Africa and Asia. Overall, financial cost reporting methodologies have been inconsistent and many studies only focus on capital costs or do not report cost data on desludging, transport and treatment. In addition, a comparative analysis of raw cost data across cities and countries would be of low utility, owing to the numerous determinants of costs (e.g. density, level of service) and their high sensitivity to local contexts. To circumvent this, this paper compares the cost ratios between different sanitation systems analysed in a same study. It concludes that conventional sewer systems are in most cases the most expensive sanitation options, followed, in order of cost, by sanitation systems comprising septic tanks, ventilated improved pit latrines (VIP), urine diversion dry toilets and pour-flush pit latrines. The cost of simplified sewer systems is found to be lower than both conventional sewer systems and septic tank-based systems, but lack of data prevented further comparisons with other types of sanitation solutions.
Land cover changes for enhancing water availability in watersheds of Tanahun and Kaski, Nepal
Authors: Thakur Jay Krishna , Khanal Kapil , Poudyal Kabita
Published: October 2017

Land use and land cover practices play a crucial role in balancing ecosystems and maintaining water supply services, including watersheds. The main objective of the current research is to assess the land cover change (LCC) and its specific influence on water runoff in the catchment and to study specific catchment characteristics such as LCCs through the years, soil properties, and recommendations for potential vegetation. The research area is located in two main districts of Chitwan Annapurna Landscape (CHAL), in four watersheds. Soil organic carbon was measured using the dry combustion method, the land use classification was done using Geographic Information System (GIS) software and potential vegetation analysis was based on several criteria. The complex relationship between factors was evaluated to account for the effect of separate factors to determine the outcomes in the basin. The Lund–Potsdam–Jena model was used for the purpose of characterisation of the study. The clear trend of change was not observed; however, there are obvious connections between various parameters as slope, aspect, soil properties and water runoff occurring in the catchment. According to the results obtained, land use planning could consider the relationship within the catchment and factors such as soil type, peoples’ interests, etc., which are important within the catchment.
Primer reporte de Peltophorus polymitus Boheman (Coleoptera: Curculionidae) en tres especies de Agave (Asparagaceae) en México/ First report of Peltophorus polymitus Boheman (Coleoptera: Curculionidae) on three species of Agave (Asparagaceae) in Mexico.
Authors: González-Hernández Héctor , Figueroa-Castro Pedro , Rubio Cortés Ramón , W. Jones Robert , Valdéz-Carrasco Jorge M.
Published: October 2017

Peltophorus polymitus Boheman (Coleoptera: Curculionidae) is recorded for the first time attacking Agave tequilana Weber var. Azul in Jalisco and Agave cupreata Trel. & Berger and Agave angustifolia Haw., in Guerrero. The variety of damages to Agave plants caused by this weevil are described.
Primeros registros de Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775; Odonata: Libellulidae) y de Ischnura barberi Currie, 1903 (Odonata: Coenagrionidae) para Baja California Sur, México/Fisrt records of Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775; Odonata: Libellulidae) and Ischnura barberi Currie, 1903 (Odonata: Coenagrionidae) from Baja California Sur, Mexico
Authors: Marrón Gerardo , Carmona Roberto , Hernández-Álvarez Adriana
Published: October 2017

We report the first records of two species of Odonata for Baja California Sur. An individual of Erythemis vesiculosa was in the southern part of the state at San Pedro del Palmar, an oasis near Todos Santos, 1 October 2014, and a couple of Ischnura barberi were in the northern part of the state at the Guerrero Negro sewage ponds 21 October 2014; both were photographed. These observations increase to 57 the number of species of the order Odonata recorded in BajaCalifornia Sur.
Deloya, A. C. y Covarrubias Melgar, D. (Eds.). 2014. Escarabajos del estado de Guerrero (Coleoptera: Scarabaeoidea). S y G Editores. México D. F. 230 pp. ISBN 978-607-7552-19-2
Authors: Castro Torreblanca Marisol
Published: October 2017

Dar una visión general y sintetizada de un grupo taxonómico en el que constantemente se describen nuevas especies sobrepasa las intenciones de cualquier comunidad de expertos. Sin embargo, la orientación que los autoresle han dado al libro y por si mismo el libro, constituyen la primera contribución a nivel estatal del conocimiento actual de los escarabajos con distribución en Guerrero. De esta forma, el libro Escarabajos del estado de Guerrero.
Связь длинноволновой границы чувствительности пленок PbSnTe:In, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, с их составом и структурой
Authors: Акимов А.Н. , Климов А.Э. , Пащин Н.С. , Ярошевич А.С. , Савченко М.Л. , Эпов В.С. , Федосенко Е.В.
Published: October 2017

Исследованы пленки PbSnTe:In с длинноволновой границей чувствительности свыше 20 мкм и низкой проводимостью без освещения. Проведено сравнение спектральных зависимостей фотопроводимости, полученных при различных температурах с использованием фурье-спектрометра, с составом пленок, определенным методом рентгеновского микроанализа. Обнаружена немонотонная зависимость длинноволнового края фоточувствительности от температуры, которая объясняется комбинацией температурной зависимости ширины запрещенной зоны PbSnTe и эффекта Бурштейна-Мосса, дающего наибольший вклад в измерения при низких температурах из-за большого времени жизни неравновесных носителей заряда. Показано, что различия в значениях ширины запрещенной зоны, определяемых из измеренного состава и температурных зависимостей длинноволнового края чувствительности, могут быть связаны с неоднородностью состава пленок, получаемых методом молекулярно-лучевой эпитаксии. DOI: 10.21883/FTP.2017.11.45114.29