bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM
Authors: Salundik
Published: September 2023

Anak yang berkonflik dengan hukum, penegakan hukum merupakan solusi terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat melalui diversi yang dilakukan secara musyawarah baik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun pada tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum maupun hakim yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mempunyai kemampuan untuk menjadi mediator. Oleh karena itu supaya upaya diversi ini dapat maksimal maka pihak penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim haruslah mampu menjadi mediator, karena dengan menjadi mediator yang baik dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka penyelesaian kasus melalui diversi akan lebih maksimal.

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya secara yuridis sudah diberikan oleh undang-undang terutama dalam sistem peradilannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, hal ini dapat dilakukan apabila anak tersebut diputus untuk menjalani hukuman, maka pada lembaga pemasyarakatan anak tersebut dengan memberikan kelompok belajar, seperti paket A untuk tingkat Sekolah Dasar dan paket B untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama maupun paket C untuk siswa Sekolah Menengah Umum/Kejuruan.
INTERAKSI HUKUM NEGARA DENGAN HUKUM ADAT DALAM KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN
Authors: Devrayno
Published: September 2023

Kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan, dalam hal ini adanya alih fungsi kawasan hutan yang sudah tidak produktif lagi menjadi lahan perkebunan yang besar tentunya tidak hanya menekankan pada pertimbangan teknis ekonomi, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial budaya, nilai nilai, aturan-aturan yang hidup sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak hak masyarakat sekitar hutan.

Berlakunya dua sistem hukum yang berbeda dalam hal ini hukum negara melalui kebijakan alih funsi lahan hutan dengan hukum adat dalam satu arena tentunya menjadi suatu keragaman dan yang lebih penting adalah melihat bagaimana hubungan sistem hukum tersebut berinteraksi dalam suatu arena sosial.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN
Authors: Salundik  , Sumitro Edi
Published: September 2023

Penyelesaian sengketa tanah merupakan suatu upaya menyelesaiakan perselisihan tanah antara para pihak yang merasa dirugikan hak atas tanahnya. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan” bertujuan untuk mengetahuan bagaimanakah penyelesaian sengkata tanah di luar pengadilan dan bagaimanakah akibat hukum penyelesaian sengkata tanah di luar pengadilan.

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka (library research). Data penelitian diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tidak menggukan rumus statistik.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah di lakukan di luar pengadilan dapat diselesaikan dengan cara non litigasi (mediasi) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Hasil  penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dilakukan sesuai dengan Juknis Nomor.05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menangani mediasi yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sudah memenuhi keadilan dan kepastian bagi para pihak yang bersengketa. Adapun keadilan dan kepastian hukum yang dapat ialah adanya kesepakatan perdamaian para pihak hal ini merupakan perwujudan atas negosiasi para pihak yang mengikat baginya, sehingga dapat segera dilaksanakan dan di tindak lanjuti  oleh para pihak, serta kewenangan atas tanggung jawab  BPN dalam hal ini kantor pertanahan segera ditindak lanjuti. Demikian maka, penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan di Kantor Pertanahan tidak lain untuk menjamin dan melindungi kepemilikan hak-hak atas tanah. Adanya kesepakatan perjanjian perdamaian diantara para pihak hal itu sesuai dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dimana telah ada asas konsensualisme.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENELANTARAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN
Authors: Astiti Ni Nyoman Adi , Wulandari Irna
Published: September 2023

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena tanah identik dengan kelangsungan hidup masyarakat. Tak hanya sekedar lahan untuk bermukim, tetapi juga dapat menjadi tempat mata pencaharian masyarakat oleh karena itu banyak orang berlomba-lomba menguasai dan memiliki tanah seluas-luasnya, hanya saja penguasaan tanah tersebut tidak diikuti dengan pengusahaan, pemanfaatan dan penggunaan tanahnya dan bahkan tidak memperhatikan batas minimum dan maksimum yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan  yang berlaku sehingga terjadi pembiaran atas tanah yang menyebabkan tanah tidak terawat yang berakibat tanah menjadi terindikasi terlantar bahkan bisa menjadi terlantar.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji kaedah – kaedah hukum atau asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan dan pengawasan terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan.

Akibat hukum dari tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar yang berstatus Hak Guna Bangunan adalah penghapusan Hak Guna bangunan dan terjadi pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut dengan objek tanah, atau dengan ditelantarkannya maka dapat menghapus Hak Guna Bangunan tersebut dan tanah dikuasai oleh Negara

Pengawasan tanah terlantar hal ini dilakukan supaya pemegang hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan maupun hak hak lainnnya supaya tanah yang sudah diterbitkan haknya tersebut harus dilakukan perawatan dengan mempergunakan atau memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan dari diberikannya hak atas tanah sebut dapat tercapai. Namun pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional belum maksimal.
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI TANAMAN OBAT TRADISIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Authors: Jalianery Joanita , Evi
Published: September 2023

Obat tradisional di Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi dan perlu dilindungi secara hukum. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap obat tradisional, dan apa saja hambatan perlindungan hukum bagi tanaman obat tradisional di Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sampai saat ini obat tradisional di Kalteng belum mendapat perlindungan melalui hak paten. Bajakah yang dikenal sebagai obat tradisional hingga saat ini baru mendapat perlindungan hak cipta sebagai karya tulis. Hambatan perlindungan obat tradisional di Kalimantan Tengah adalah lamanya proses izin edar dan lamanya pemeriksaan paten, serta terbatasnya laboratorium yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan kandungan suatu tumbuhan atau obat tradisional. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk melatih masyarakat bagaimana proses perizinan peredaran obat tradisional yang baik dan benar, serta agar pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mempersingkat rantai proses paten dan menyediakan laboratorium yang representatif bagi peneliti dan masyarakat, untuk mendorong penelitian di bidang obat tradisional.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SECARA ONLINE
Authors: Adi Astiti Ni Nyoman , Efvisitiana I Made Jesika
Published: September 2023

Berkembangnya teknologi juga mengakibatkan berkembangnya kehidupan manusia, diantaranya dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi secara online, menimbulkan berbagai inovasi usaha, salah satunya usaha yang memanfaatkan teknologi internet adalah hadirnya perusahaan yang menawarkan jasa peminjaman uang secara online yang lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech). Di mana perusahaan Financial Technology (Fintech) menawarkan pinjam peminjam uang secara online dan tanpa disertai jaminan.

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan financial technology (fintech) secara online dan pengawasan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan financial technology (fintech) secara online.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui online dengan menggunakan kemajuan teknologi yang diterapkan dengan baik akan memberikan keuntungan, persaingan kepada dunia usaha pembiayaan akan berkembang sehingga masyarakat dapat memilih lembaga pembiayaan yang dapat dipercaya, Namun, penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan seringkali memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan segala bentuk informasi rahasia bersifat pribadi milik nasabah.

Mengingat sering timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang secara online yang disediakan oleh jasa pembiayaan melalui teknologi informasi, Oleh karena itu calon nasabah sebelum melakukan atau mengajukan pinjaman secara online ke pihak perusahaan financial technology (fintech), maka yang perlu diperhatikan adalah sebelum memilih aplikasi pinjaman online lakukan adalah melakukan nelusuran legalitas perusahaan pembiayaan secara online, dalam hal ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diawasi langsung oleh OJK. Selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memastikan situs, email, dan informasi lainnya mengenai perusahaan pemberi pinjaman adalah resmi dan aman.

Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimaka pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan hanya terbatas pada perusahaan financial technology (fintech) yang sudah terdaftar dan mempunyai izin Otoritas Jasa Keuangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Authors: Jayanti Nina
Published: September 2023

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa harus bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diantaranya dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif  sebagai alat kontrol pemerintah desa.

Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERANGAN ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
Authors: Novita
Published: September 2023

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan bimbingan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dalam mental anak. Oleh karena itu harus ditumbuh kembangkan melalui keluarga, masyarakat dan sekolah. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yanhg didakwakan kepada terdakwa. Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila sebuah keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI MASA COVID-19
Authors: GG Kasenda Dekie , Abidin Muhamad , Abidin Muhamad
Published: September 2023

Permasalahan Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya setiap tahunnya semakin meningkat. Oleh karenanya diperlukan penanganan yang lebih mendalam dan efektif dalam mengatasi permasalahan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya. Adanya Pandemic Covid-19 membuat semakin sempitnya ruang gerak untuk menertibkan pengemis dan anak jalanan. Namun, permasalahan pengemis dan anak jalanan harus tetap di selesaikan. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal 34 ayat (1) ini merupakan dasar dan acuan Pemerintah Daerah untuk membentuk suatu Peraturan Daerah, sehingga dibentuklah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan. Penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimanakah penanganan pengemis dan anak jalanan di masa Covid-19 dan bagaimanakah pengawasan penanganan pengemis dan anak jalanan di masa Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif. Sumber data primer diperoleh dari Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya selama pandemic Covid-19 telah menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan pada saat turun ke lapangan, serta pengawasan penanganan pengemis dan anak jalanan dilakukan secara langsung oleh Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Saran, dalam hal penanganan pengemis dan anak jalanan selama masa pandemic Covid-19 diharapkan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang berlaku, yakni menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan untuk meminimalisir peningkatan penularan virus Covid-19, serta diharapkan pula tambahan fasilitas kesehatan agar pengemis dan anak jalanan yang nantinya semakin banyak terjaring razia diperiksa Rapid Tes Antigen SARS COVID-19 sebelum dimasukan ke Rumah Singgah milik Dinas Sosial.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KALIMANTAN TENGAH (PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI)
Authors: Adi Astiti Ni Nyoman , Rahman Ghozali
Published: September 2023

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum CSR yang merupakan suatu konsep dimana perusahaan menyatukan nilai sosial dan lingkungan hidup hidup secara harmonis. Dianalisis secara kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. PT. Globalindo Agung Lestari yang merupakan salah satu perusahaan bidang perkebunan di Kalimantan Tengah tidak lupa bahwa keberlanjutan perusahaannya sampai saat ini berkontribusi untuk terus menjaga harmonisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan program-program CSR PT. Globalindo Agung Lestari dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, olah raga dan kebudayaan serta lingkungan. Untuk meresealisasikan program-program CSR tersebut perusahaan setiap tahunnya menganggarkan dana ratusan juta rupiah dan pelaksanaan dilaksanakan oleh suatu departemen yang berada dibawah divisi General Affairs & Humans Resources yaitu Public Relation (PR). Pelaksanaan program-program CSR tanpa adanya pengawasaan sama saja dengan membuka peluang terjadinya tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir tidak tepat sasaran program-program CSR PT. Globalindo Agung Lestari maka diperlukan pengawasan secara internal perusahaan dan secara eksternal diluar perusahaan khususnya Pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan secara internal dilakukan berdasarkan acuan di dalam struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengawasan tersebut dilakukan oleh dewan komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan dan mengevaluasi laporan tahunan perusahaan yang dibuat oleh Dewan Direksi dan dibawa pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG TIDAK MENDAPATKAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Authors: Beritno Pratomo
Published: September 2023

Pemerintah dan badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja harus melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat tenaga kerja sebagai pekerja dan terutama sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi sesuai dengan apa yang tercantun dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana isinya mengatur mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kesejahteraan dari tenaga kerja dan kesehatan keselamatan dari tenaga kerja. Pada prakteknya dilapangan masih banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan keselamatan kerja dan BPJS Ketenagakerjaan diperlukan untuk tenaga kerja ketika bekerja untuk perusahaan atau badan hukum dimana tenaga kerja tersebut bekerja. Perlunya perlindungan hukum terhadap hak dari pekerja untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi pekerja harus diperhatikan baik oleh pemerintah khususnya lagi perusahaan atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN
Authors: Novita  , Agusmas Rama
Published: September 2023

Pada jaman milenial seperti sekarang ini penggunaan ponsel atau telpon genggam ataupun dalam istilah asing Handphone (HP) yang berfungsi sebagai alat komunikasi jaman modern yang dapat dibawa kapan saja dan dimana saja. akan tetapi seringkali penggunaan ponsel tidak pada tempat dan waktu yang pas, seringkali pada saat berkendara di jalan raya, para pengendara menerima telpon, mengirimkan atau menerima pesan, bermain game, memainkan aplikasi sosmed live dan lain lain, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena konsentrasi yang pecah dan tidak fokus akan pengendalian kendaraan yang dikendarainya. Seperti yang diketahui bahwa pengguna ponsel di Indonesia mencapai 371,4 juta pengguna atau 14,2% dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa, artinya rata-ratapenduduk  memakai 1,4 telpon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2-3 kartu telpon seluler[1]. Terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ponsel saat berkendaraan di jalan raya adalah salah satu problematika yang sering terjadi di jalan raya. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya angka kecelakaan setiap harinya di jalan raya. Dengan menekan peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu dengan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat dalam berkendaraan demi keselamatan dirinya dan bagi orang lain.

 

                       [1]https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi diakses 02 Mei 2020
Counter-sanctions information and restriction of information dissemination in the context of sanctions pressure on the Russian Federation
Authors: Paschenko Ilya Yurievich
Published: September 2023

The article examines counter–sanction information - a new category or type of information for domestic information and legal regulation. The concept of "counter-sanction information" appeared in the legislation in connection with the increased sanctions pressure of foreign states on the Russian Federation at the beginning of 2022. Regulation of the procedure for the dissemination of such information is designed to reduce the risks of taking restrictive measures against Russian legal entities and individuals who are participants in foreign economic activity. The author examines these norms on information, in particular the definition, analyzes the restrictions arising from the recognition of information as counter-sanctioned, the circumstances associated with the onset of legal liability. In the course of the research, scientific methods were used: analysis, generalization, comparison, modeling. The use of the formal legal method and systematic interpretation allowed us to form an idea of the counter-sanction information. The problem under consideration has not been practically investigated in Russian science. It is assumed that the legislator formulates a new special legal regime of information in the context of the development of counter-sanctions regulation, ensuring the protection of private and public interests. At the same time, the risks that have arisen in the activities of entities that freely disseminate information, including mass information, are analyzed. As a result of the conducted research, the conclusion is formulated that under the conditions of sanctions, freedom of information is reduced, and the volume of information previously open and accessible to an unlimited number of people may gradually decrease due to the development of counter-sanctions regulation.
Determinação do Tensor de Deformação da Crosta em Regiões de Grandes Barragens Utilizando uma Função Covariância Estimada por meio da Colocação por Mínimos Quadrados
Authors: Teixeira Niel Nascimento , Ferreira Luiz Danilo Damasceno , De Lima Cleverson Alves , Cruz Júnior Dionísio Costa , Santos Marcelo Soares Teles
Published: September 2023

Um dos desafios para os pesquisadores que trabalham com o monitoramento de deformações, é o desenvolvimento de metodologias e técnicas de analises de deformações que considerem o problema em sua concepção original, ou seja, movimentos e deformações da crosta, são de natureza puramente tridimensional. Um dos fatores que possibilitou a implementação de pesquisas considerando tal concepção, foi o surgimento dos Sistemas Globais de Navegação por Satélite – GNSS, que permitem o posicionamento tridimensional de pontos de redes geodésicas de monitoramento com alta precisão, podendo ser utilizados como fontes de informações nos estudos de deformações da crosta. Deste modo, o desenvolvimento deste trabalho é baseado nesta concepção. As deformações da crosta que podem ser suficientemente descritas no espaço tridimensional pelo tensor de deformação, composto por nove parâmetros, sendo seis de deformação pura e três de rotação diferencial, são estimadas a partir de deslocamentos tridimensionais obtidos pelo GNSS. Para estimação deste tensor é utilizada a Colocação por Mínimos Quadrados. A vantagem deste método consiste na modelagem de uma função covariância, a partir da qual é extraído tanto o ruído, que representa os erros das observações, como também, a estimação do sinal, que representa o efeito sistemático. Para consecução desta metodologia, utilizou-se o conjunto de dados obtidos por meio de duas campanhas de levantamento GNSS, realizadas sobre os 35 pontos de monitoramento em torno da região da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias.
A Study on the Norms of Toeplitz Matrices with the Generalized Mersenne Numbers
Authors: Aktas Sevda , Soykan Yuksel
Published: September 2023

In this article presents findings related to Toeplitz matrices with Mersenne numbers. We started by creating Toeplitz matrices whose components are Mersenne numbers. We then calculated the Euclidian, row and column norms of these matrices and established both lower and upper bounds for their spectral norms. Additionally, we determined the upper bounds for the Frobenius and spectral norms of the Kronecker and Hadamard product matrices of the Toeplitz matrices with Mersenne numbers.
Tandem Effect of Bio-Fortification on Dry Matter Content and Gari Yield of Some Yellow Root Cassava (Manihot esculenta Crantz) Varieties
Authors: I. O. Udemba , B. Olasanmi , P. Iluebbey
Published: September 2023

Bio-fortification of cassava increased its total carotenoid content (TCC) but may have boomerang effect on key quality traits of cassava like dry matter content (DMC). Meanwhile, DMC of cassava reflects its true biological and product yield. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between TCC of some novel yellow root cassava varieties (YRCVs) and each of DMC and gari yield. Three bio-fortified YRCVs (TMSI010593, TMSI011368 and TMSI010539) and a white root variety (TMSI30572) as check were harvested 12 months after planting. The TCC (µg/g) and DMC (%) of the fresh storage roots were determined following standard procedures. Subsequently, the fresh storage roots were processed into gari and gari yield (t/ha) was estimated. Data collected were subjected to descriptive statistics, analysis of variance at 5% level of probability and correlation analysis. The check variety lacked TCC but had significantly higher DMC (34.34%) and gari yield (3.40 t/ha) than other varieties except variety TMSI010593 for DMC (33.95%). Total carotenoid content of the bio-fortified cassava varieties ranged between 7.81 µg/g (TMSI011368) and 10.23 µg/g (TMSI010593). Among the YRCVs, TMSI010593 consistently had the highest DMC (33.95%) and gari yield (3.2 t/ha) whileTMSI010539 had least values of 24.63% and 2.2 t/ha, respectively. The TCC of the fresh storage roots correlated negatively with DMC (-0.22) and gari yield (-0.22). Notably, TMSI010593 had a good combination of high TCC, DMC and gari yield, hence, it can deliver high gari yield and TCC to processors and consumers, respectively. Propagation of variety TMSI010593 is therefore encouraged because it can offer the triple benefits of food, nutritional and financial security.
Mathematical Modelling for Crop Selection Using Fuzzy Logic
Authors: Mehta Phagun , Tonk Manju Singh , Chaudhary Kautiliya , Siwach Vikas , Tonk Anu
Published: September 2023

In today's rapidly advancing world, research in agriculture is rapidly shifting towards mathematical modeling using soft computing techniques. Modeling techniques applied in agriculture can provide valuable insights into research priorities and the fundamental interactions of the entire soil-plant-atmosphere system. By using a model to estimate the significance and impact of specific parameters, a researcher can identify the most influential factors, leading to more informed decisions.

The primary objective of this paper is to present a decision-making tool constructed with a fuzzy logic model, designed to enhance precision and reduce ambiguity in crop selection based on available soil nutrients for better crop yields. The model is applied to five samples selected from different land areas, providing a robust and representative data set. The proposed fuzzy logic model provides a powerful tool for addressing the challenge of crop selection under conditions of uncertain and incomplete information, enabling agricultural experts to make informed decisions and optimize yields.
Collection and Marketing of Tendu Leaves in Rajasthan, India
Authors: Mhaskey Akash , Dhake Urmila B. , Goyal Kavita , Bohra Diksha , Upadhyay Shivangi , Meena Mukesh , Meena Girdhari L.
Published: September 2023

Tendu (Diospyros melanoxylon Roxb.) belong to the Family Ebenaceae, which is endemic to the Indian subcontinent. Locally, it is known as temburini. The leaves obtained from Diospyros melanoxylon, vernacularly known as ‘tendu’, ‘kendu’, ‘abnus’ or ‘bidi’ are the most extensively collected both for local consumption and for export. Tribal people in the nation have the right to gather, protect, and promote forest resources under the Forest Rights Act. As tendu leaves are the main source of money for a sizable population that depends on collecting forest food, it is also known as "green gold" in tribal areas. The harvesting of tendu leaves provides work for 75 lakh (7.5 million) individuals nationwide for around three months, according to data from the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. The State Government determines the collection fees per typical bag of 1000 bundles (50 leaves/bundle), or 50,000 leaves/ bag, which are to be given to tendu leaves collecting labour. Tendu Patta collection & trade is controlled by the Rajasthan Tendu Leaves (Regulation of Trade) Act, 1974 and rules made there under called Rajasthan Tendu Leaves (Regulation of Trade) Rules, 1974. In the districts of Pratapgarh, Banswara, Udaipur, Dungarpur, Pali, Baran, Bhilwara, Jhalawar, and Dholpur, among others, tendu leaves are mostly harvested. In the summer, both locals and tribal members gather these leaves. Aside from this, over 30 lakh (3 million) people rely on creating bidis from these leaves for their living. In the year 2021–2022, 317206 bags were sold, generating a total of ₹4069 lakhs in revenue. The analysis showed a stagnant but significant growth both in production and revenue generated from tendu leaves. Assured reserve prices and bonuses for labourers will help in increasing the revenue from tendu leaves as it will give impetus to labourers.
The Impact of Servant Leadership on Job Satisfaction and Turnover Intention Using Employee Engagement as a Mediating Variable at Community Health Care Centers in Bengkayang
Authors: Irmayati Noverita , Rosnani Titik , Daud Ilzar , Fauzan Rizky
Published: September 2023

Aims: Leadership in health care centers is crucial and it has been facing challenges. Servant leadership is a type of leadership application in the health care sector. This study aims to determine the impact of servant leadership on job satisfaction and turnover intention using employee engagement as a mediating variable.

Study Design: Explanatory research

Place and Duration of Study: The study was conducted in April 2023 to May 2023 at community health care centers in Bengkayang. The authors began by identifying phenomena and problems, assessing object- related problems, developing a conceptual framework, conducting interviews, and distributing questionnaires.

Methodology: This study was done using a quantitative method. The data was collected through a questionnaire involving a total of 155 respondents using a targeted purposive sampling technique. The data was analyzed usingSEM – PLS (Stuctural Equation Model - Partial Least Square).

Result: The servant leadership has a negative and significant impact on turnover intention and a positive and significant effect on job satisfaction. Meanwhile, the servant leadership also has a significant relationship with job satisfaction and turnover intention when mediated by employee engagement.

Conclusion: The servant leadership has a direct or indirect relationship with job satisfaction and turnover intention.
Research on Pre-employment Junior High School Mathematics Teachers' Perceptions of Model Concept Literacy in China
Authors: Liu Siyu , Yang Zezhong
Published: September 2023

At present, the educational problem of model concept literacy of students in compulsory education has become one of the focuses of attention in China, and many scholars have conducted research on it, but there are fewer studies on the cognitive level of model concept literacy of pre-employment teachers, and there is still a research gap. In this study, 20 graduate students majoring in subject teaching mathematics and undergraduates who have been admitted to this specialty in a university were surveyed, and the open-ended interview method was used to investigate the model concept literacy of pre-employment teachers. The analysis of the data revealed that (1) the depth of pre-employment teachers' knowledge of model concept is shallow and remains concentrated at a low level, especially with regard to the concept of model concept and the requirements that students need to meet; (2) the depth of pre-employment teachers' knowledge of the model concept was shallow and still concentrated at a low level; and (3) the clarity of pre-employment teachers' knowledge of the model concept was low, few teachers clearly recognize the points in Compulsory Education Mathematics Curriculum Standards(2022 edition), and they either did not have a full understanding of the model concept or did not have a good understanding of the model concept. Therefore, it is recommended that: (1) pre-employment teachers should have an all-round understanding of the model concept and related contents; (2) they should have an in-depth understanding of the requirements and meanings of model concept at different levels; and (3) they should be able to clearly and accurately articulate the requirements of the Compulsory Education Mathematics Curriculum Standards (2022 edition) and put them into practice.
Incidental Appendectomy-current Management: A Narrative Review
Authors: Kumar H. R.  , Soma M.  , Saw M. O.
Published: September 2023

Incidental appendectomy has always been a matter of debate as to whether it should be performed or not. The morbidity and mortality of the procedure is low, and it allows histological examination to detect any abnormal pathology. The introduction of laparoscopic surgery has also made surgeons question if incidental appendectomy should be performed or not. We have conducted this narrative review article to look at the current indications, patients’ demographics, and types of surgery that incidental appendectomy is performed on.
A Geo-Electric Survey of Potential Aquifer in Some Parts of Amaigbo, in Imo State, Using Vertical Electrical Sounding and Well Log Data
Authors: Ndubueze Deborah Chidimma , Amonieah Jiriwari , Horsfall Opiriyabo
Published: September 2023

A geo-electric survey in some parts of Amaigbo in Imo State was conducted for the determination of potential groundwater aquifer. Using the Schlumberger Array techniques, Vertical Electrical Sounding along with Self-Potential Well Logging was carried out at six (6) VES in Amaigbo using the ABEM SAS 1000 Terrameter and ABEM SAS 1000 Logger respectively. The field data obtained was analysed using the computer software IPI2win.  The result obtained revealed the heterogenous nature of the sub surface geo-electrical sequences in the study area. The results revealed the aquifer resistivities in the study are ranges from 352 ohm-meter to 7514 ohm-meter and aquifer thickness from 45m to 119m which indicates that the study area has high aquifer potentials for groundwater exploitation. The result from this study would therefore assist indigenes of Amaigbo in reducing the high cases of borehole failure due to improper drilling a d inadequate hydrogeological; data here in provided.
Comparison of Canonical and Generalized Canonical Correlation Analysis Using Some Continuous Distributions
Authors: Ihekuna Stephen O. , Dozie Kelechukwu C. N.
Published: September 2023

This study is designed to compare canonical and generalized canonical correlation analysis for two data sets using five continuous distributions namely; Beta, Exponential, Gamma, Weibull and Normal distributions as control. Simulation studies for samples of sizes n = 10, 20, 30, 40, and 50 replicated 10,000 each were analyzed using R-programming language. Relative efficiencies of the two methods (CCA and GCCA) calculated for each of the distributions under consideration showed no significant differences in the two methods.
Challenges Faced by Homeowners in House Design Planning
Authors: Swati  , Singh Kiran
Published: September 2023

The planning stage of house design plays a crucial role in ensuring a successful and efficient building project. However, it is often accompanied by various challenges that can significantly impact the outcome of the construction process. This research paper examines the personal, economical, and technical challenges faced by homeowners at the planning stage of house design in two cities, Karnal and Hisar. The study aims to provide insights into the common challenges experienced by homeowners and compare the frequency of these challenges in the two cities. The data was collected through surveys conducted among 30 respondents in each city, resulting in a total sample size of 60 respondents. The challenges were categorized into personal, economical, and technical domains, and the frequencies of agreement, neutrality, and disagreement were recorded for each challenge. The research paper discusses the findings, presents the frequency percentages, and provides weighted mean scores (WMS) to compare the challenges between the two cities.
Functionalization of C=C Double Bonds of Pyrimidino-pyranoside Platform Groups
Authors: Samb Issa , Gaye Mohamed Lamine
Published: September 2023

In the search for peptidomimetic structures capable of mimicking endogenous peptides, we have studied the reactivity of C=C double bonds of pyrimidino-pyranoside platform groups. The exploitation of this reactivity by ozonolysis and reductive amination reactions allowed us to develop a fast and efficient route for the introduction of amine function capable of mimicking bioactive peptides.
Synthetic Analysis of the Pathologies of the Digestive System
Authors: Garnica-Guerrero Beatriz , Hernández-González Itzmaltzin Lourdes , Serna-Martínez Miguel Ángel , Reynoso-Vázquez Josefina , Gaitan Indira Vega , Ruvalcaba-Ledezma Jesús Carlos
Published: September 2023

The main purpose of this article is to provide a detailed and concise explanation of the most common pathologies of the digestive system. This is composed of the digestive tract, liver, pancreas and gallbladder. Its main function is to carry out the digestion of food, to transform it into nutrients that the body uses as energy for its integral functioning, growth and cellular repair. The digestive system may present some diseases and disorders, both acute (short term) and chronic (long term). Among the latter, stomach and colorectal cancer represent a major public health problem.
Performance of Gladiolus Genotypes for Growth and Flowering under Gangetic Region of Bihar, India
Authors: Kumari Kajal , Singh Paramveer , Singh Deepti , Ghosh Mainak , Behera Subrat Keshori , Bhardwaj Ajay , Verma R. B.
Published: September 2023

An evaluation experiment on performance of gladiolus genotypes was conducted at Botanical Garden, Bihar Agricultural University, Sabour during 2021-2022 for the identification of suitable genotype for the cultivation in Bihar. Twenty genotypes of gladiolus were evaluated for vegetative, floral and vase life parameters under Gangetic region of Bihar conditions. The best genotypes identified in present investigation based on mean performance were White Prosperity (79.73 cm), Red Majesty (79.27 cm), Nova Lux (73.47 cm) and Rose Supreme (73.40 cm) for spike length. Earliness in flowering was observed in Rose Supreme (83.53 days) which was at par with Punjab Dawn (83.60 days). Genotype Kum Kum responded well for number of spikes per plant (2.73), whereas Pusa Shubham for corms production (3.33). Genotype White Prosperity (30.27 days) and Rose Supreme (28.47 days) were recorded long flowering duration.
Understanding Agriculturists' Perception and Adaptation to the Current Climate Patterns in Jaman South Municipality, Ghana
Authors: Kwakye Jacob
Published: September 2023

This paper examines agriculturists’ perception and adaptation to climate change in Jaman South Municipality of Ghana, utilizing a mixed research approach. The study engaged 150 farmers from five farming communities, alongside 10 local agricultural extension officers. Data were collected through questionnaires and structured interviews administered via face-to-face interactions. The data underwent analysis involving calculations of frequencies, percentages, means, standard deviations, and utilization of the probit regression model. Respondents identified significant changes in rainfall patterns, including shortened planting seasons, reduced rainfall amounts, extreme dry spells, heavy rainfall, erratic patterns, and shifts in onset and cessation. Temperature changes were also reported, with increased daytime and nighttime temperatures. These changes were perceived to have adversely affected crop production in the study area. To this effect, farmers have employed diverse adaptation strategies, such as crop diversification, cover cropping, mulching, crop rotation, composting and use of organic fertilizers, adjusting planting time, land rotation, and use of drought-tolerant crop varieties to tackle these climatic changes. Age, level of education, engagement with extension services, and farmers' experience in farming emerged as the most influential factors for predicting the selection of strategies to adapt to climate change. This study contributes insights to policymakers and practitioners striving to bolster adaptive capacity in the face of climate change.
Response of Sugarcane Cultivars to Different Irrigation Regime under Peninsular Zone of Maharashtra, India
Authors: Patil A. S. , Pawar G. R. , Thorat B. S.
Published: September 2023

A field experiment was conducted during the years 2019-20, 2020-21 and 2021-22 suru seasons with eight sugarcane cultivars and two irrigation regimes were evaluated in the strip plot design with three replications. The impact of water stress on various morphological characters such as plant height, leaf area, leaf area index and tiller count was recorded at 0.3 and 1.0 IW/CPE irrigation regime. Drought treatment caused an average reduction of 11.10, 33.47, 29.08, 15.33, 22.14 and 18.78 % in plant height, leaf area index, specific leaf weight, dry matter, root dry matter at 200 DAP and cane yield respectively. Cultivar VSI 08005 and CoM 0265 transpired less water and showed relatively higher photosynthetic rate with significant improvement in growth attributes, viz., plant height, leaf area index, specific leaf weight, dry matter accumulation and root dry weight as well as single cane weight and cane yield.  Yield and its parameters showed remarkable changes due to inadequate water availability during the formative phase. Water stress led to a reduction in cane and sugar yield to the tune of 23.00 and 29.05 percent.
Effect of Phosphorus and Potassium on Growth and Yield of Black Gram (Phaseolus mungo L.)
Authors: Singh Kunwar Kunal , Debbarma Victor
Published: September 2023

A field experiment was conducted during Zaid season 2023 at Crop Research Farm, Department of Agronomy, Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences, Prayagraj, Uttar Pradesh, India. The soil of the experimental field was sandy loam in texture, slightly alkaline in soil reaction (pH 8), low level of organic carbon (0.28%), available N (219 kg/ha), P (11.6 kg/ha) and K (217.2 kg/ha). The experiment was conducted in randomized block design consisting of 10 treatments with 3 different levels of phosphorus 40 kg/ha, 50 kg/ha, 60 kg/ha and different levels of potassium 25, 30 and 35 with three replications and the treatments were allocated randomly in each replication. On the topic “Effect of phosphorus and potassium on growth and yield of black gram (Phaseolus mungo L.)”. The results showed that T9 with the application of phosphorus (60 kg/ha) + potassium (35 kg/ha) recorded significantly higher plant height (43.81cm), higher plant nodules (40.11), higher plant dry weight (8 g), maximum crop growth rate (8.5 g/m2/day), maximum number of pods/plant (36.61), higher seed yield (1115.62 t/ha) compared to other treatments. The maximum gross returns (98297.69 INR/ha), maximum net returns (64701.09 INR/ha) and benefit ratio (1.93) was recorded in T9 with the application of phosphorus (60kg/ha) + potassium (35 kg/ha) as compared to other treatments. Minimum parameters were recorded in treatment 10 control plot with RDF 20:40:20 kg/ha NPK.
In vitro Potency of Chemical Fungicides over Alternaria lini (Dey) Growth Inhibition Causing Black Bud Disease of Linseed
Authors: Sahoo Usharani , Tripathi Umakant , Shukla Puskar , Patel Ajay Kumar
Published: September 2023

Linseed, the only economically significant species of family Linaceae is a dense plant with sound branches that gives rise to more production of seed per plant. It is a significant oilseed and fibre crop that grows in diverse range of climate from temperate to tropical regions of India. So, it is crucial to preserve the excellence and yield of such an oilseed crop due to its commercial significance. Linseed cultivation is impacted by a variety of fungal and bacterial diseases. Alternaria blight or often called as Black Bud Disease is one of the most important fungal diseases of this oilseed crop which causes yield loss ranging from 28-60%. The present study emphasized upon two objectives. First one is the survey of different cultivars that was conducted in various parts of Uttar Pradesh during the month of March-April, 2021-22 to assess the disease prevalence and severity of Black Bud Disease which revealed that cultivar Neelum had the highest disease intensity of 45%, while the variety Rashmi had the lowest disease intensity of 10%. Second one involves the study regarding in vitro potency of chemical fungicides that revealed the potency of three fungicides i.e. Tilt, Vitavax and Matco over 11 fungicides examined at 0.2 % concentration in fully inhibiting the growth of corresponding fungal pathogen, Alternaria lini. Rovral, Thiram, Folpet, Captan, Ridomil, Companion, Mancozeb, Zineb, Sulfex, Topsin-M, and Bavistin were the remaining fungicides in order of their inhibitory activity against the pathogen.
Integrative Molecular Approaches to Plant Disease: A Review
Authors: Prashanth Kumar A.  , Nikhil B. S. K.
Published: September 2023

Modern molecular and bioinformatics technologies have made understanding host-pathogen interactions easier. Plants have many ways to protect themselves from microbial diseases, such as physical barriers, PAMP detection, and R genes that recognize pathogen-effector proteins and turn on effector-triggered immunity. Plant pathogen genome databases provide genomic and phenotypic data on plant pathogen species and information on plant-pathogen interactions. Map-based or positional gene cloning is improving our understanding of plant-pathogen interactions, with R genes being used to develop resistance to pathogens. Plant genomes typically contain several hundred nucleotide-binding site-leucine-rich repeats (NLRs), with their number, arrangement, and domain combinations varying by species. Bacterial blight (BB) severely impacts rice production, and about 37 of 44 resistance genes have been mapped and 15 cloned. Many disease-resistant wheat cultivars have been developed using powdery mildew leaf rust (Lr) resistance genes from wild relatives of T. aestivum. Over 140 genes are linked to powdery mildew resistance in T. aestivum and MutChromSeq have found new target genes. Cloning Arabidopsis resistance genes is essential for developing resistant cultivars and understanding R gene evolution. Some R genes encode proteins with nucleotide-binding site (NBS) motifs, and an LRR protects against Erysiphe cruciferarum powdery mildew. CRISPR/Cas9 gene editing is a major tool in plant genome editing, efficiently introducing target site mutations and improving plant immunity. High-throughput sequencing can identify and clone candidate resistance genes in different plant species, and gene editing technologies like CRISPR/Cas have illuminated site-specific mutagenesis and durable resistance.