bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Authors: Mahaputra I Gusti Ngurah Rai
Published: November 2024

Di Indonesia dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus perundungan (bullying) dilakukan oleh anak yang berujung menjadi suatu tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak tidak, yang perlu dilindungi bukan hanya hak-hak dan kepentingan korban namun karena pelakunya juga merupakan anak maka hak-hak pelaku juga sangat penting untuk menjadi perhatian sehingga bagi anak-anak yang berkonflik memiliki hak-hak khusus. Salah satu caranya dengan mengutamakan pendekatan keadilan retoratif atau restorative justice. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam pelaksanaan penyelesaian perkara diwajibkan untuk mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak baik sebagai pelaku maupun korban. Dengan demikian perlu diteliti sejauh mana pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak yang dilain sisi tindakan bullying dapat menimbulkan korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bullying yang dilakukan menyebabkan anak menderita secara secara fisik, psikis dan/atau seksual merupakan suatu tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam penyelesaian tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak tidak semua dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversi, karena dalam penyelesaian melalui upaya diversi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika  sanksi atas tindak pidana yang dilakukan melebihi 7 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversi tidak dapat dilakukan.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Authors: Sudira I Made
Published: November 2024

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHDAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
Authors: Arthaman Fandy , Herawaty Kadek Mery
Published: November 2024

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Penelitian Hukum Yuridis Impiris adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak sebagai pelaku dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan sebagai balasan terhadap perbuatannya yang telah melanggar suatu peraturan
PATROLI CYBER GUNA PENCEGAHAN JUDI ONLINE
Authors: Wiyadnyana I Ketut Pande , Sukardi Ni Made Rai
Published: November 2024

Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda.Revolusi kejahatan-kejahatan yang sebelumnya merupakan kejahatan konvensional kini berubah menjadi kejahatan cyber seperti hacking, phishing, internet extortion, internet fraud, judi online dan lain sebagianya.Teknologi menjadi sangat penting mengingat pendekatan teknologi pada hakekatnya merupakan langkah upaya penegakan hukum secara Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Pre-Emtif yaitu dengan upaya dalam penyampaian informasi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak kejahatan judi online dan memberikan edukasi tentang akibat melakukan judi online yaitu berupa sanksi pidana. Dalam upaya Preventif yakni melakukan patroli cyber dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah timbulnya kejahatan perjudian secara online.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
Authors: Sidharta Ridwan , Sucana Aryana I Wayan Putu , Laksmi Dewi Cokorde Istri Dian
Published: November 2024

Pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia   secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian Notaris pada saat memasukan data/atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada Notaris. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara offline  ataupun manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan  jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah.  Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik didasarkan pada tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya
ANALISA YURIDIS FLEKSIBILITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 69/PUU-XIII/2015
Authors: Santoso Wayan
Published: November 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik cerah dalam konteks perjanjian perkawinan di Indonesia, karena mendorong fleksibilitas pembuatannya baik sebelum maupun saat perkawinan berlangsung. makalah ini didasarkan pada analisis normatif terhadap frasa-frasa dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) UU 1/1974 yang sebelumnya membatasi kebebasan individu untuk membuat perjanjian perkawinan hanya sebelum perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut memungkinkan WNI yang menikah dengan WNA untuk memiliki hak milik atas properti, asalkan telah dibuat perjanjian pisah harta antara pasangan dalam perkawinan campuran tersebut. Hasil makalah ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kepastian hukum dalam konteks perkawinan campuran dan memperkuat perlindungan hukum bagi WNI beritikad baik yang ingin memiliki properti di Indonesia. makalah ini juga memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam mengatur dan mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia.
HAK PREROGRATIF KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENCALONKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Authors: Wake Fransiskus , Suandika I Nyoman , Sukardi Ni Made Rai
Published: November 2024

A political party is defined as an organization or association founded by an individual or group of individuals who seeks to place its members in government office for the purpose of carrying out desired political policies or programs. One thing that differentiates them from other associations is the matter of conveying a substantive interest in public affairs as part of their efforts to secure the election or election of their own representatives to public office through government policy. The right to nominate Pair Candidates for President and Vice President is the exclusive right of the parties participating in the election and is not permitted or there is no possibility at all for individual or independent Pair Candidates for President and Vice President other than those proposed by the political party or combination of political parties, and those proposed by non-party organizations. Normative Legal Research is a legal method or research carried out by examining existing library materials, more aimed at the Legislation and Laws approach by examining all laws and regulations that are properly related to the legal issue being handled to obtain objective law. (Legal Norms), regarding the Prerogative Rights of the General Chair of a Political Party in nominating the President and Vice President Conclusion Political Parties are national organizations and are formed by a group of Indonesian citizens voluntarily on the basis of the same will and ideals to fight for and defend the political interests of members , society, nation and state, as well as maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SECARA ONLINE DI KOTA DENPASAR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
Authors: Donny Jhoniarta Pande Putu , Widanti Ni Putu Tirka , Sumada I Made
Published: November 2024

E-Government sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPTPD dan meminimalisir kontak antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah menyediakan fasilitas pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online kepada Wajib Pajak berdasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Online System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Kota Denpasar. Sistem pembayaran pajak secara online tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai sekarang, dengan mengakses website www.simpadadenpasarkota.go.id. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTPD-nya dan membayar pajaknya kapan saja dan dari mana saja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih terdapat wajib pajak hotel yang mengalami keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak hotel dikarenakan dalam mendapatkan tanda tangan dari pemilik hotel dan juga disebabkan oleh dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak namun digunakan untuk dana operasional untuk hotel tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif . Pada penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak hotel di Kota Denpasar dengan menerapkan sistem online dapat dengan baik namun masih belum secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat dalam penerapan E-Government pada proses pembayaran pajak hotel di kota denpasar. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi E-Government dalam pembayaran pajak Hotel secara online di Kota Denpasar, yaitu  (1) tidak semua pegawai badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar memahami serta menguasai penggunaan sistem pelaopran dan pembayaran pajak secara online; (2) sosialisasi sistem pajak online belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan; (3) minimnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak
NILAI PUBLIK DALAM PROGRAM KERJA PENGADUAN RAKYAT ONLINE DENPASAR BERBASIS SMART CITY (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar)
Authors: Agus Putri Elisa Octa , Antarini Lilik , Ayu Yuliartika I Gusti Agung
Published: November 2024

Kota Denpasar sebagai salah satu kota di Indonesia, menjadikan konsep kota pintar sebagai sebuah kota pioner, yaitu kota pintar Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan proses digitalisasi  dan  komputasi  dalam  beberapa bidang terutama pemerintahan  dengan harapan akan menciptakan suatu pemerintahan yang lebih terbuka, mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai pulbik dalam program kerja penaduan rakyat online berbasis kota pintar pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Unit analisis dari penelitian ini berjumlah 5 informan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 (tiga) teknik yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengaduan masyarakat online di Kota Denpasar memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, termasuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian pengaduan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  menyediakan layanan yang efektif dan mudah diakses. Dalam hal inovasi, situs web dan aplikasi PRO Denpasar menyediakan akses bagi warga untuk menyampaikan keluhan, memberikan umpan balik, dan mengakses informasi tentang layanan publik di berbagai bidang. Temuan dalam penelitian ini terkait dengan program kerja pengaduan rakyat online berbasis kota pintar pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Denpasar telah memenuhi harapan nilai publik meliputi dampak, efisiensi, keadilan, inovasi, kualitas dan kepercayaan.
KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR
Authors: Larasati Nabilla , Rahmadanik Dida
Published: November 2024

Kabupaten Pacitan saat ini masuk menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang angka stuntingnya tinggi. Dibutuhkan koordinasi antar stakeholder dalam menangani penurunan angka stunting, terutama peran pemerintah harus lebih nampak dalam memperhatikan kesehatan ibu hamil sampai dengan melahirkan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk kegiatan intervensi gizi spesifik dilaksanakan oleh sektor kesehatan yang ditujukan khusus untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak dibawah 0-23 bulan, intervensi ini bersifat jangka pendek dan hasilnya di dapat dalam waktu relative pendek dengan kontribusi terhadap penuruanan stunting sebesar 30%. Kemudian, untuk kegiatan intervensi sensitive dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum dan bersifat jangka panjang dengan kontribusi terhadap penurunan stunting sebesar 70%. koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pacitan belum berjalan secara efektif. Di mana hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek yang terdapat dalam teknik koordinasi yang efektif.
ANALISIS PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN DALAM RANGKA MENINGKATKAN RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
Authors: Wulandari Ida Ayu
Published: November 2024

hasil penelitian mengenai analisis pelayanan dalam perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya globalisasi tenaga kerja seiring dengan terjadinya globalisasi dalam bidang perekonomian pada saat ini yang mengakibatkan memperbolehkan tenaga asing untuk bekerja di Indonesia. Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkewenangan mengeluarkan ijin kerja bagi para tenaga asing yang disebut IMTA. Untuk mengukur pelayanan dalam perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) ini, penulis menggunakan teori Moenir yang terdiri dari empat indikator yaitu, Sistem, Prosedur,Mekanisme; Personil; Sarana dan Prasarana; Masyarakat sebagai pelanggan. Dengan demikian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa kualitas pelayanan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Badung saat ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan optimal.
Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) Terhadap Bakteri Shigella dysentriae
Authors: Prasetyaning Amukti Danang , Indah Pratami Ria , Kaffah Silmi , Salamah Nina , Wahyudi Achmad , Fatriansari Asih , Masyithah Awaluddin Sitti
Published: November 2024

Disease Infection is problem health very important community For noticed especially in developing countries, with many The case that occurred in Indonesia is diarrhea. Lime leaves (Citrus aurantifolia) are a popular plant known for its antibacterial, antimicrobial, antifungal, and antiparasitic properties. This study aims to determine the effectiveness of lime leaf ethanol extract against Shigella dysentriae bacteria using the disc diffusion method. The results showed that ethanol extract of lime leaves could inhibit the growth of Shigella dysentriae bacteria at a concentration of 10% with a diameter of 20.53 mm. This study found significant differences in the concentration of ethanol extract, indicating that lime leaf extract was effective in inhibiting Shigella dysentriae bacteria.
News media and elections in the Nordic countries and self-governed territories
Authors: Blach-Ørsten Mark , Johansson Bengt
Published: November 2024

Introduction to special issue
Prawne perspektywy rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce
Authors:   Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marzec Tomasz
Published: November 2024

Pojęcie „spółdzielni energetycznej” funkcjonuje w polskim systemie prawa od 2016 roku. Jej przedmiotem działania jest wytwarzanie energii w instalacjach opartych na odnawialnych źródłach energii oraz równoważenie zapotrzebowania energii, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni. Odwołując się do systemów prawnych państw, w których spółdzielnie energetyczne mają duży udział w transformacji energetycznej, analizowany jest polski model prowadzenia działalności przez spółdzielnię energetyczną. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii kompleksowo reguluje wymogi, od których spełnienia uzależnione jest uzyskanie przez spółdzielnię wpisu do wykazu spółdzielni energetycznych prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, natomiast wraz z uzyskaniem wpisu związana jest możliwość korzystania z systemu wsparcia opartego na prosumenckim mechanizmie rozliczeń. Obecnie (kwiecień 2021 r.), pomimo informacji prasowych o inicjatywach założenia takiego podmiotu, żadna spółdzielnia energetyczna nie została zarejestrowana w wykazie. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie barier utrudniających założenie spółdzielni energetycznych w Polsce oraz analiza prawnych możliwości zniwelowania tych problemów.
Możliwość wdrożenia umów cPPA jako instrumentu promowania energetyki lokalnej
Authors:   Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Szczęśniak Krzysztof
Published: November 2024

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy o możliwości wykorzystywania umów cPPA jako instrumentu promowania energetyki lokalnej. Autor podejmuje próbę zdefiniowania tego pojęcia oraz przybliżenia najważniejszych cech takiego modelu rynku. Następnie przedstawione zostaną najważniejsze bariery prawne, które przesądzają o ograniczonym wpływie umów cPPA na promowanie lokalizowania źródeł wytwórczych w niewielkiej odległości od odbiorców. Rozważania będą odnosiły się zarówno do wariantu cPPA jako umowy dwustronnej – wyłącznie pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, jak i umowy trójstronnej – z udziałem przedsiębiorstwa obrotu. W wyniku przeprowadzonych analiz autor stawia tezę o ograniczonym wpływie tej instytucji na promowanie energetyki lokalnej.
Kompetencje organów antymonopolowych na rynkach regulowanych na przykładzie decyzji dotyczącej praktyk antykonkurencyjnych zidentyfi kowanych na rynku ciepła
Authors:   MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., Karasiewicz Katarzyna
Published: November 2024

Niniejszy artykuł adresuje kwestię dopuszczalności i zakresu ingerencji organów antymonopolowych w działania przedsiębiorców podejmowane na rynkach regulowanych, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora energetycznego.
Autorzy artykułu stoją na stanowisku, wbrew pojawiającym się ostatnio tezom niektórych przedstawicieli doktryny, że organ antymonopolowy ma kompetencje do interwencji w każdym wypadku, gdy mamy do czynienia ze swobodnym działaniem przedsiębiorcy. Uprawnienia organów antymonopolowych są w tym zakresie komplementarne względem narzędzi, którymi dysponują rynkowi regulatorzy.
Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1521/19
Authors:   radca prawny, Borek Dominik
Published: November 2024

W niniejszym artykule przytoczono stan faktyczny opisany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1521/19. Glosowane orzeczenie ma duże znaczenie dla rynku usług hotelarskich w Polsce, dotyczy bowiem decyzji administracyjnej wydanej pod warunkiem. Nie jest to jednak warunek w rozumieniu art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a., co zostało wykazane i przystępnie omówione w ramach analizy prawnej.
La soupe au giraumon : un patrimoine intime sur la Liste représentative de l’Unesco
Authors: Dorcé Ricarson
Published: November 2024

La soupe au giraumon, un plat emblématique faisant partie du riche patrimoine culinaire intime d’Haïti, est inscrite sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. À l’origine, ce mets était réservé aux colons et se composait de viande, de légumes – carottes, céleri, navet, courge – et de pâtes. Depuis le 1er janvier 1804, faisant suite à la première révolte d’esclaves réussie sous le leadership de Jean-Jacques Dessalines, la soupe au giraumon est devenue un symbole de liberté, de résistance contre la colonisation, contre l’esclavage et contre le racisme. Ce plat incarne les valeurs de dignité transmises de génération en génération. Célébré traditionnellement lors du Nouvel An, ce patrimoine intime favorise l’inclusion et représente un puissant marqueur identitaire pour les Haïtiens, symbolisant leur optimisme envers l’avenir, même au coeur des tragédies.
Antonine Maillet, Chronique d’une sorcière de vent. Récit d’une enquête ethnographique dans le comté de Kent
Authors: Savard Louis-Martin
Published: November 2024

On l’oublie parfois, la romancière et dramaturge Antonine Maillet détient un doctorat en ethnologie de l’Université Laval. Même si un large pan de son oeuvre puise son inspiration dans la tradition orale acadienne, son roman Chronique d’une sorcière de vent occupe une place à part dans sa bibliographie. En effet, dans cette fiction, publiée en 1999, l’auteure se met en scène à l’intérieur d’un récit qui se développe telle une enquête de terrain au cours de laquelle la narratrice – alter ego de Maillet – tente de reconstituer les éléments épars d’une histoire de sorcellerie et de sanction populaire vieille de plusieurs dizaines d’années.
Occupational diseases in industrial enterprises of St. Petersburg at the beginning of the twentieth century
Authors: Patrakeev Andrey Vladimirovich
Published: November 2024

The subject of the study is occupational diseases in industrial enterprises of St. Petersburg in the early twentieth century. The problem of acquiring occupational diseases has deep historical roots, has not lost its relevance today, but unlike the issue of occupational injuries, it is not widely reflected in historiography. The source base is also very limited. The study of the problem of the acquisition of occupational diseases as a certain indicator of working conditions, as well as the analysis of measures to reduce the risk of their acquisition, allows for a more in-depth study of the formation and development of occupational safety at industrial enterprises in St. Petersburg in the early twentieth century. An important task is to establish the reasons for the inability to bring occupational diseases and the consequences of industrial accidents under a single database.  The following methods are used in the article: analysis, synthesis, comparison, analogy, deduction. Chronologically problematic, dialectical and historical methods were used, the latter was supplemented by logical ones. The scientific novelty lies in the fact that previously the issue of occupational diseases was considered by researchers most often as a side story or historical "background" to highlight other problems. In this article, the problem of acquiring occupational diseases is equivalent to the problem of industrial injuries, its causes and consequences. The article concludes about the imperfection and limitations of legislation in the field under study and about the improper setting of the labor protection system at industrial enterprises in St. Petersburg in the early twentieth century, as well as the reluctance of business owners to invest in labor protection measures. The reasons for the impossibility of considering occupational diseases and the consequences of occupational injuries as identical phenomena have been established. The article may be useful to researchers of the situation of workers in Russia at the beginning of the twentieth century.
The role of Serbia's allies on the path to independence (1870s – 1880s)
Authors: Nikityuk Vladimir Aleksandrovich
Published: November 2024

In this article, the author examines the national liberation struggle of Serbia within the framework of the Eastern Question, as well as the role of the European powers and the Russian Empire in these events. Not only military conflicts are analyzed, but also diplomatic relations between the parties. The subject of the study is the national liberation struggle of Serbia in the 1870s–1880s. The object of the study is the role of Serbia's allies (Montenegro, the Russian Empire, the Austro–Hungarian Empire) in the resistance of the Serbs to the Ottoman Empire. Special attention is paid to the role of Serbia and other Christian peoples of the Balkan Peninsula in the Herzegovina uprising; Russian-Serbian relations during the military conflicts of 1876–1878; to consider the influence of Austria-Hungary on political and economic life. The article uses general research methods – analysis, synthesis, concretization, as well as special historical research methods – narrative, historical-genetic, chronological. The scientific novelty of the work is determined by the formulation of a scientific problem; by the involvement of publications (including in a foreign language) published over the past 5 years; by the involvement of historical sources that have not been translated into Russian. After the research, the author came to the following conclusions: the national liberation movement of Serbia was closely linked to its foreign policy course, and in its struggle it relied on Montenegro, the Russian Empire, the Austro-Hungarian Empire; significant support in this struggle (not only financial, but also military) was provided by the Russian Empire, however, after the Berlin However, relations between states are deteriorating; the Austro-Hungarian Empire has a significant impact on the internal and external political course, as well as economic development. The choice of an ally later led the country to a crisis.
Mental Health in Doctoral Students: Individual, Academic, and Organizational Predictors
Authors: Estupiñá Francisco J. , Santalla Álvaro , Prieto-Vila Maider , Sanz Ana , Larroy Cristina
Published: November 2024

Background::
The mental health of doctoral students is a matter of concern, and several variables appear to be associated with the state of their mental health. However, there have been no studies on the population of doctoral students in Spain to date using validated instruments.

Method: :
A cross-sectional observational study was conducted to assess mental health in 1,018 doctoral students. The impact of personal, academic, psychological, and social/organisational variables on their mental health was assessed.

Results::
Between 50% and 60% of the sample might be experiencing a common psychological disorder, while 18.8% of the sample might be experiencing passive suicidal ideation. In addition, using binary logistic regression, significant predictors of negative mental health were identified, including: sociodemographic variables (being female); academic variables (longer time spent in a doctoral programme); psychological variables (lower life satisfaction; greater interference and less clarity about negative emotions); and social and organisational variables (greater fear of losing tuition rights, lower social support, and greater interference of academic work with personal life).

Conclusions::
Doctoral students need measures to remedy and prevent mental health issues based on improving self-care and emotion regulation, promoting social support at university, and reducing the pressure of losing tuition rights among final-year students.
Suicidal Ideation, Social Participation, Loneliness, and Mobility Limitations: Longitudinal Evidence in Older European Adults
Authors: Torres Zaira , Martínez-Gregorio Sara , Fernández Irene , Tomás José M. , Oliver Amparo
Published: November 2024

Background: :
Suicide behavior represents a major public health problem for the older population. Within the continuum of suicidal behavior, suicidal ideation may lead to a suicide attempts/death. Risk factors for developing suicidal ideation include mobility limitations, lack of social participation and loneliness. However, there is a need for longitudinal studies to examine these relationships over time.

Method: :
50423 older people from three waves of the SHARE project formed the sample (60 years in the first wave; ± = 71.49 ± 8.15; 55% female).

Results::
A series of nested Cross-Lagged Panel Models (CLPM) of suicidal ideation, mobility limitations, social participation and loneliness were tested. The best fitting model was that with equal autoregressive and cross-lagged effects across waves (( = 1220.56, CFI = .982, RMSEA = .028, SRMR = .024). The autoregressive effects showed high stability across waves. The cross-lagged effects between suicidal ideation and mobility limitations were strong, while the cross-lagged effects between suicidal ideation and social participation were comparatively smaller. In the case of loneliness, statistical significance was not achieved.

Conclusions::
These findings highlight the importance of promoting mobility programs and social activities to prevent suicidal ideation among older adults.
The Pace of Change in Videoconferencing and Face-to-Face Adult Psychotherapy: A Longitudinal Study
Authors: Fernández-Regueras Diego , Calero-Elvira Ana
Published: November 2024

Background: :
The current study explores the pace of psychological change in face-to-face (F2F) and videoconferencing psychotherapy (VCP). It also aims to offer a methodological tool for studying it and to suggest some hypotheses that could explain the pace of change in F2F and VCP. Change in therapy was predicted to be non-linear and faster in F2F than in VCP.

Method: :
Session-by-session records of two measures of change (as assessed by therapists and clients, respectively) were collected from 113 participants from F2F ( = 57) and VCP ( = 56), resulting in 2552 therapy sessions. A non-manipulative longitudinal design was proposed in which multilevel growth curve models were performed. Different models were specified to account for the trajectories followed on average by all cases as closely as possible.

Results: :
The chosen models for therapists’ (
= 4.42, < .05,
= .54) and clients' (
= 6.31, < .05,
= .53) data, showed large effect sizes. The results were significant and showed that change was not linear and was faster in F2F, as we had predicted.

Conclusions: :
Our results contribute to knowledge about psychological therapy provided through the internet. Several hypotheses are suggested to explain which processes may underlie those results.
Mejoras en Calidad de Vida y Reducción de Problemas de Conducta en Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo tras un Proceso de Desinstitucionalización
Authors: Navas Patricia , Esteban Laura , Arias Víctor , Verdugo Miguel Ángel
Published: November 2024

Antecedentes::
Las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID) con grandes necesidades de apoyo tienen más probabilidades de vivir en entornos segregados y altamente institucionalizados. Este estudio pretende analizar los cambios en el funcionamiento y calidad de vida de este colectivo tras la transición a viviendas ubicadas en la comunidad.

Método: :
La muestra incluyó 54 adultos con DID con grandes necesidades de apoyo que fueron evaluados en tres momentos temporales: antes de la transición, seis meses y un año después de la misma. Se aplicaron los instrumentos Resident Choice Scale, la Escala de Calidad de Vida San Martín, Active Support Participation Measure y la sección de Problemas de Conducta del Inventory for Client and Agency Planning. Los datos fueron analizados a partir de modelos de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) y pruebas t para medidas repetidas.

Resultados: :
Se observaron mejoras significativas en toma de decisiones, participación e independencia en actividades cotidianas y en calidad de vida, así como una reducción de los problemas de conducta.

Conclusiones: :
Los beneficios encontrados apoyan la necesidad de llevar a cabo procesos de transformación hacia servicios y prácticas profesionales más inclusivas que fomenten los derechos y la pertenencia comunitaria.
Editorial for Special Issue on Understanding and Prevention of Suicidal Behavior: Humanizing Care and Integrating Social Determinants
Authors: Al-Halabí Susana , Fonseca-Pedrero Eduardo
Published: November 2024

Background:: Suicide is a preventable public health and social problem. Suicidal behavior is a complex and multifactorial phenomenon whose characterization, assessment, prevention, intervention, and postvention require a comprehensive approach focused on the meaning in a person’s life and their suffering in their biographical, social and cultural context. It is an extraordinarily variable phenomenon over time and highly dependent on contextual elements. Method:: This editorial includes the social determinants of this phenomenon, key aspects linked to the dehumanization of healthcare settings, the problems of iatrogenic harm in universal prevention programs for schoolchildren and adolescents, and good clinical practices collected in the scientific literature. Results:: The editorial highlights the importance of research for the prevention of suicidal behavior from any intervention level, whether educational, community, social, or health, as all are involved in prevention. Conclusions:: The goal is to help improve the biographical circumstances of people with suicidal behaviors and the meaningfulness of their lives. This must be done through a collective scaffolding in which the most vulnerable can ask for help when they need it, as well as guide themselves towards life circumstances worth living.
Telomerase RNA component knockout exacerbates Staphylococcus aureus pneumonia by extensive inflammation and dysfunction of T cells
Authors: Reisser Yasmina , Hornung Franziska , Häder Antje , Lauf Thurid , Nietzsche Sandor , Löffler Bettina , Deinhardt-Emmer Stefanie
Published: November 2024

The telomerase RNA component (Terc) constitutes a non-coding RNA critical for telomerase function, commonly associated with aging and pivotal in immunomodulation during inflammation. Our study unveils heightened susceptibility to pneumonia caused by Staphylococcus aureus (S. aureus) in Terc knockout (Tercko/ko) mice compared to both young and old infected counterparts. The exacerbated infection in Tercko/ko mice correlates with heightened inflammation, manifested by elevated interleukin-1β (IL-1β) levels and activation of the NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome within the lung. Employing mRNA sequencing methods alongside in vitro analysis of alveolar macrophages (AMs) and T cells, our study elucidates a compelling correlation between Tercko/ko, inflammation, and impaired T cell functionality. Terc deletion results in compromised T cell function, characterized by dysregulation of the T cell receptor and absence of CD247, potentially compromising the host’s capacity to mount an effective immune response against S. aureus. This investigation provides insights into the intricate mechanisms governing increased vulnerability to severe pneumonia in the context of Terc deficiency, which might also contribute to aging-related pathologies, while also highlighting the influence of Terc on T cell function.
Atomic-Level Free Energy Landscape Reveals Cooperative Symport Mechanism of Melibiose Transporter
Authors: Liang Ruibin , Guan Lan
Published: November 2024

The Major Facilitator Superfamily (MFS) transporters are an essential class of secondary active transporters involved in various physiological and pathological processes. The melibiose permease (MelB), which catalyzes the stoichiometric symport of the disaccharide melibiose and monovalent cations (e.g., Na
+
, H
+
, or Li
+
), is a key model for understanding the cation-coupled symport mechanisms. Extensive experimental data has established that positive cooperativity between the cargo melibiose and the coupling cation is central to the symport mechanism. However, the structural and energetic origins of this cooperativity remain unclear at the atomistic level for MelB and most other coupled transporters. Here, leveraging recently resolved structures in inward- and outward-facing conformations, we employed the string method and replica-exchange umbrella sampling simulation techniques to comprehensively map the all-atom free energy landscapes of the Na
+
-coupled melibiose translocation across the MelB in
Salmonella enterica
serovar Typhimurium (MelB
St
), in comparison with the facilitated melibiose transport in a uniporter mutant. The simulation results unravel asymmetrical free energy profiles of melibiose translocation, which is tightly coupled to protein conformational changes in both the N- and C-terminal domains. Notably, the cytoplasmic release of the melibiose induces the simultaneous opening of an inner gate, resulting in a high-energy state of the system. Periplasmic sugar binding and cytoplasmic melibiose released are dynamically coupled with changes in the internal gating elements along the translocation pathway. The outward-facing sugar-bound state is thermodynamically most stable, while the occluded state is a transient state. The binding of Na
+
facilitates melibiose translocation by increasing the melibiose-binding affinity and decreasing the overall free energy barrier and change. The cooperative binding of the two substrates results from the allosteric coupling between their binding sites instead of direct electrostatic interaction. These findings add substantial new atomic-level details into how Na+ binding facilitates melibiose translocation and deepen the fundamental understanding of the molecular basis underlying the symport mechanism of cation-coupled transporters.
The applications of anterior segment optical coherence tomography in glaucoma: a 20-year bibliometric analysis
Authors: Huang Yijia , Gong Di , Dang Kuanrong , Zhu Lei , Guo Junhong , Yang Weihua , Wang Jiantao
Published: November 2024

Objective

In the past 20 years, the research application of anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) in the field of glaucoma has become a hot topic, but there is still a lack of bibliometric reports on this scientific field. The aim of this study is to explore the research hotspots and trends in the field using bibliometric methods.

Method

Analyzing literature from 2004 to 2023 on AS-OCT in glaucoma within the SCI database, this study utilized Bibliometric, VOS viewer, and Cite Space for a comprehensive bibliometric analysis covering document counts, countries, institutions, journals, authors, references, and keywords.

Results

A total of 931 eligible articles were collected, showing a continuous increase in annual research output over the past 20 years. The United States, China, and Singapore were the top three countries in terms of publication volume, with 288, 231, and 124 articles, respectively, and there was close cooperation among these countries. The NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE, SUN YAT SEN UNIVERSITY, and SINGAPORE NATIONAL EYE CENTRE were the most productive institutions with 93, 92, and 87 articles, respectively. JOURNAL OF GLAUCOMA, INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, and OPHTHALMOLOGY were the journals with the highest number of publications, with 86, 69, and 46 articles, respectively. PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH, published in the United States, was the top-cited journal. Researchers Aung Tin, He Mingguang, and David S. Friedman were highlighted for their contributions. The reference clustering was divided into 12 categories, among which “deep learning, anterior segment” were the most cited categories. The keywords of research frontiers include deep learning, classification, progression, and management.

Conclusion

This article analyses the academic publications on AS-OCT in the diagnosis and treatment of glaucoma over the last 20 years. Among them, the United States contributed the largest number of publications in this field, with the highest number of literature citations and mediated centrality. Among the prolific authors, aung, tin topped the list with 77 publications and 3,428 citations. Since the beginning of 2018, advances in artificial intelligence have shifted the focus of research in this field from manual measurements to automated detection and identification of relevant indicators.
A micro-história italiana: contribuições da microanálise para a história oral de vida
Authors: Costa Júlio Resende , Santos Sônia Maria dos
Published: November 2024

O texto é fragmento extraído de uma pesquisa de estágio pós-doutoral em andamento na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Apresenta como temática a proposição de um método de abordagem mais adequado à análise de um fenômeno histórico em menor escala. Levando em consideração a insatisfação explicativa dos modelos tradicionais, propostos pela Global History, que neglicenciam realidades locais, o artigo objetiva trazer para a discussão a micro-história e a microanálise. Para tanto, procede-se a metodologia da revisão bibliográfica. Observa-se que a micro-história e o método indiciário apresentam-se como caminhos metodológicos adequados para abordar e explicar eventos históricos de escala reduzida, superando as limitações das narrativas globais e destacando a influência das circunstâncias socioeconômicas e pessoais nas decisões dos indivíduos. Ao reduzir a escala de observação, a micro-história destaca as particularidades sem transformar elementos individuais em conhecimento generalizado. Oferecendo novas perspectivas de análise do tempo, para além do método positivista, a micro-história complementa a história geral. Esses resultados permitem inferir que é exatamente essa particularidade da micro-história que posiciona o micro-historiador na vanguarda explicativa e esclarecedora das realidades conjunturais específicas existentes dentro de estruturas já conhecidas.
The Epidemiological Impact of Diet and Nutrition on Non-communicable Diseases: Insights into Over Nutrition and Undernutrition
Authors: Diani Yusias Hikmat
Published: November 2024

Aims: To revisited the diet and nutrition based non-communicable diseases (NCD) with emphasize on undernutrition and over nutrition with its related factors
Discussion: The condition of weight related derangement such as unintentional weight loss or underweight, overweight and obesity are still a major NCD related health problem because these are rapidly emerging derangement in nutritional status from the epidemiological perspective. The paradox of nutrition transition shifts for global nutritional status due to excessive intake with sedentary lifestyle which occur since very early in life causing overweight and obesity, but on the other hand, undernutrition or even malnutrition due to insufficient intake and perhaps in combination with prolonged and persistent infection also happen. The burden persists, even keep raising, especially among vulnerable group of the community, namely women and children. Mostly, it is related to unhealthy dietary habits consists of overconsumption in sugar, saturated fat and cholesterol, and also salt, with restricted dose of vegetables and fruits. Once again, malnutrition is a silent but deteriorating condition which cover from undernutrition, overweight, and obesity. Nutritional imbalances can precipitate series of events consisting of insulin sensitivity which leads to insulin resistance, chronic oxidative stress, and its related inflammation- usually also happen chronic systemic and low grade, which can lead to NCD development.
Conclusion: From the epidemiology perspective, the persistent and even emerging diet and nutrition based NCD are important to tackle immediately because their effect, short and long term, which can affect the well being of vulnerable individuals, their community and even their country. Every preventive effort must be practiced by all stakeholder.