bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Cacat Hukum
Authors: Larandika Gading Novryo , Handono Widhi
Published: April 2023

AbstractRegistrar is a public official who is trusted by the State in making the deed of sale and purchase of land with the delegated main tasks and obligations through Government Regulation No. 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation No. 37 of 1998 concerning Regulation of the Position of Land Deed Maker Official. In carrying out his position as a public official who provides services to the community, Registrar does not rule out the possibility of making mistakes and mistakes such as making a deed of sale that is legally flawed. This action must be accounted for by Registrar as a public official. The approach method used in this research is normative juridical. The purpose of this paper is to find out and analyze Registrar's responsibility for his actions in making a legally flawed sale and purchase deed. The result of this research is that Registrar's responsibility can be in the form of administrative, civil and criminal liabilityKeywords: registrar; legal disability; liabilityAbstrakPPAT ialah pejabat umum yang dipercaya Negara untuk pembuatan akta jual beli tanah dengan dilimpahkan tugas pokok dan kewajiban melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 terkait Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang memberi jasa ke masyarakat, PPAT tak menutup kemungkinan melakukan kekhilafan dan kekliruan seperti membuat akta jual beli yang terdapat cacat hukum. Tindakan itu harus dipertanggungjawabkan PPAT selaku pejabat umum. Metode pendekatan riset ini yakni yuridis normatif. Tujuan penulisan ini untuk mengerti dan menganalisa pertanggungjawaban PPAT atas tindakannya membuat akta jual beli yang cacat hukum. Hasil penelitian ini ialah pertanggungjawaban PPAT dapat berupa pertanggungjawaban administrasi, perdata dan pidana.Kata kunci: PPAT; cacat hukum; pertanggungjawaban
Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT)
Authors: Saputra Bayu , Handoko Widhi
Published: April 2023

AbstractProtection for well-known brand owners aims to protect the exclusive rights owned by well-known brand owners, by the provisions in Article 20 of 2016 concerning marks and applications. “The registration of a mark against a well-known mark owner to imitate, plagiarize, or following the mark of another party for the sake of his business creates conditions of unfair business competition, deceives, or misleads consumers to become the basis for the trademark office to reject the application for trademark registration” as stated in Article 21 paragraph (3) Law Number 20 of 2016, including for the reputation of famous brands by making a brand that resembles a well-known brand, the act of bad faith was carried out by PT. Golden Surya Jaya in registering the brand “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” whose property has similarities with PT. GS Yuasa Corporation with the brand “GS Premium NS 60LS Battery”. In Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning equality in principle. Therefore, this paper aims to determine the legal protection of the owner of a well-known mark, based on the judge's consideration in determining his legal action.Keywords: legal protection; brand; registrationAbstrakPerlindungan terhadap pemilik merek terkenal pada dasarnya bertujuan untuk menyerahkan perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal, sesuai dengan ketetapan Pasal 20 Tahun 2016 tentang merek dan permohonan. Pendaftaran merek terhadap pemilik merek terkenal yang bertujuan untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi dasar bagi perusahaan pemilik merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang tercantum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, diantaranya untuk nama baik merek terkenal dengan cara membuat suatu merek yang menyerupai merek terkenal, tindakan iktikad tidak baik dilaksanakan oleh PT. Golden Surya Jaya dalam mendaftarkan merek “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” yang miliknya mempunyai kesamaan dengan PT. GS Yuasa Corporation dengan merek “Aki GS Premium NS 60LS”. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang kesamaan pada intinya. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal, atas dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan hukumnya.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; pendaftaran
Problematika Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Semarang)
Authors: Ardhy Achmad Noor , Sarono Agus
Published: April 2023

AbstractThe exchange of bolsters is carried out by Nadzir in order to keep the managed waqf assets productive and provide benefits to the community. One of the conditions that must be met for the registration of waqf property is the Waqf Pledge Deed while the Nurul Ikhlas Mosque obtains waqf without being accompanied by a waqf pledge before a notary. Problems arise when the heirs of the replacement land will take care of the certificate of ownership. This article is a case study in which data collection was obtained through interviews and observations, it was found that to obtain a waqf pledge deed which is a condition for managing a swap deed, the replacement land heirs must obtain a statement letter of relinquishment of the waqf property rights from the wakif heirs. The length of management time and the number of related parties who have died make the swapping process longer and more complicated.Keyword: waqf; waqf pledge deedAbstrakTukar guling dilakukan nadzir demi menjaga harta benda wakaf yang dikelola tetap produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran harta benda wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf sementara Masjid Nurul Ikhlas memperoleh wakaf tanpa disertai ikrar wakaf dihadapan notaris. Permasalahan muncul ketika ahli waris dari tanah pengganti akan mengurus sertipikat hak milik. Artikel ini merupakan suatu studi kasus yang pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara serta observasi, diperoleh bahwa untuk mendapatkan akta ikrar wakaf yang menjadi syarat mengurus akta tukar guling, maka ahli waris tanah pengganti harus mendapat surat pernyataan pelepasan hak atas harta benda wakaf dari ahli waris wakif. Lamanya waktu pengurusan serta banyaknya pihak terkait yang telah meninggal menjadikan proses tukar guling menjadi lebih lama dan rumit.Kata kunci: wakaf; akta ikrar wakaf
Legalitas Cover Lagu “Lagi Syantik” Pada Channel Youtube (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)
Authors: Prabowo Veri Yuniarto , Wisnaeni Fifiana
Published: April 2023

AbstractOften song covers on Youtube so easily changing music arrangement and genre of song work to appear as if it were theirs, without permission of songwriter. As happened in case of song covers in the Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This study aims to determine legality of song covers based on Copyright Law and to find out whether Judge's decision on song covers “Lagi Syantik” has fulfilled legal protection. This research uses normative legal research methods. Results of this study found that legality of song covers on social media can be referred to as fair use doctrine contained in Article 43 letter d of Copyright Law. This means that song covers on social media can be categorized as legal, if person who song covers: first, does not get commercial benefits; and second, get permission from copyright owner. In this research case study, Plaintiff is not harmed because income from song covers "Lagi Syantik" falls to WAMI as creator's collective management agency in Indonesia, not to Defendants, so song cover act by Defendant are non-commercial activities. Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 which upholds the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst has fulfilled legal protection.Keywords: song covers; copyright; verdictAbstrakSeringkali pembawa cover lagu di Youtube dengan mudah mengubah aransemen musik dan genre karya lagu menjadi seolah-olah miliknya, tanpa seizin pencipta lagu. Seperti yang terjadi pada kasus cover lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini bertujuan mengetahui legalitas terhadap cover lagu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan mengetahui apakah putusan Hakim terhadap cover lagu “Lagi Syantik” sudah memenuhi perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa legalitas cover lagu pada media sosial dapat dirujuk sebagaimana doktrin fair use yang termaktub pada Pasal 43 huruf d UUHC. Artinya cover lagu pada media sosial dapat dikategorikan legal, jika pelaku yang mengcover lagu tersebut: pertama, tidak mendapatkan keuntungan komersial; dan kedua, mendapatkan ijin dari pemilik hak cipta. Dalam studi kasus penelitian ini, penggugat tidak dirugikan, karena pendapatan dari cover lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI selaku lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia, bukan kepada Para Tergugat, sehingga tindakan cover lagu oleh Tergugat adalah kegiatan non-komersial. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memenuhi perlindungan hukum.Kata kunci: cover lagu; hak cipta; putusan hakim
Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee
Authors: Nuradini Priasti , Aminah Aminah
Published: April 2023

AbstractLand registration is an effort to guarantee legal certainty and legal protection. In 2018, the Government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) issued Complete Systematic Land Registration program or commonly referred as PTSL where one of the objects of the PTSL program is absentee land. However, the implementation of the PTSL program, especially for absentee land, is not going well because in Indonesia there are still many absentee lands. This study aims to specify the implementation of the PTSL program on land with absentee status. This study used normative juridical approach. Related to data collection techniques, this research uses a literature study. The data analysis method is qualitative. The research results indicate that the PTSL Program, especially with absentee land registration has been implemented by the Government from 2018 to the present. The PTSL procedures for absentee land are generally the same as for other land objects. However, there are exceptions related to absentee land ownership which are allowed where this only applies to landowners who are carrying out state duties, landowners who fulfill religious obligations, civil servants, military officials and/or their equivalent, or other provisions that determined by the Minister.Keywords: land registration; absentee land; PTSLAbstrakPendaftaran tanah merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum. Pada tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan program yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL yang mana salah satu objek program PTSL adalah tanah absentee. Akan tetapi, implementasi program PTSL, khususnya terhadap tanah absentee tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan di Indonesia masih banyak terdapat tanah absentee hingga saat ini. Adapun penelitian berikut bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi program PTSL terhadap tanah berstatus absentee. Dipergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian berikut mempergunakan studi kepustakaan. Dipergunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Program PTSL, khususnya dengan pendaftaran tanah absentee telah dilaksanakan oleh Pemerintah dari Tahun 2018 hingga saat ini. Adapun prosedur PTSL tanah absentee secara umumnya sama dengan objek tanah lainnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian terkait dengan kepemilikan tanah absentee yang diperbolehkan dimana hal tersebut hanya berlaku bagi pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pemilik tanah yang sedang menjalani tugas negara, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka, pegawai negeri, atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri.Kata kunci: pendaftaran tanah; tanah absentee; PTSL
Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Guna Mewujudkan Good Corporate Governance
Authors: Setyawati Dewi Ajipawang , Santoso Budi
Published: April 2023

Abstract Notaries have the role of a number of matters or conditions related to the company, including as a candidate to propose the legitimacy of a legal element, in order to apply for ratification of changes to the organization's articles of association. A Notary also has a role in amendments to the articles of association and changes in the Notary's organizational information. The research method used is normative juridical and the research specification is descriptive-analytic. The data analysis technique used qualitative analysis. Based on the results of this study, it was found that for every amendment to the Company's Articles of Association, the Notary must make a deed of amendment to the Articles of Association, where this deed is another deed containing changes from the previous Articles of Association. In making the company deed, the substance and statements contained in the organizational contract actually refer to positive law, and still refer to the draft organizational structure, but changes are made in the articles so that they do not conflict with company regulations and principles in order to create a good corporate company. Governance.Keywoards: articles of association; notary; amandmentAbstrak Notaris memiliki peran sejumlah hal atau keadaan yang berhubungan atas perusahaan, termasuk tentang sebagai calon untuk mengajukan legitimasi suatu unsur yang sah, guna permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi. Seorang Notaris juga memiliki peran dalam perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi organisasi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan bahwa untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu. Dalam pembuatan akta perusahaan, substansi dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kontrak organisasi sebenarnya mengacu pada hukum positif, dan masih mengacu pada rancangan susunan organisasi, namun dilakukan perubahan dalam pasal-pasalnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan serta prinsip perusahaan agar tercipta perusahaan yang Good Corporate Governance.Kata kunci: anggaran dasar; notaris; perubahan
Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Akomodir Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
Authors: Sudrajat Satya Wicaksana , Prananingtyas Paramita
Published: April 2023

AbstractNotary's responsibility for c using standard clauses is associated with the principle of freedom of contract is if it contains elements of unlawful acts in a deed of credit agreement then the notary must be civilly responsible by making compensation to the injured parties based on the provisions of Article 84 of Law Number 30 of 2004 juncto Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. This research uses normative juridical approach method supported empirical juridical. Based on the results of the research it is known that the application of standard agreements in credit agreements made by Notary is the main format of bank credit agreements, which in the next development towards format is still possible negotiations which means a reflection on the principle of freedom of contract. Notary public must be careful in the implementation of the making of credit agreement deed authentically, because if notary public commits mistakes or omissions in the procedure of making it, then the Notary must be responsible for the losses suffered by the parties for the degradation of the authentic deed of credit agreement at the bank into a deed under the hands, which will harm the notary public.Keywords: responsibility; notary public; credit agreementAbstrakTanggung Jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan”Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di dukung yuridis empiris. Berdasarkan“hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang”dalam perkembangan selanjutnya tehadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi yang berarti cerminan atas asas kebebasan berkontrak. Notaris harus berhati-hati dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit secara otentik, karena apabila Notaris melakukan kesalahan/kelalaian dalam prosedur pembuatannya, maka Notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak atas terdegradasinya akta autentik perjanjian kredit pada bank tersebut menjadi akta di bawah tangan, yang akan merugikan notaris.Kata kunci: tanggung jawab; notaris; perjanjian kredit
Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 Kuhperdata (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB)
Authors: Hutabarat Feby Amalia , Prananingtyas Paramita
Published: April 2023

Abstract The legal relationship of the sale and purchase agreement is dynamic. The legal issue that often arises in the agreement is state monodualism. First, the state is in a state of coercion. Second, abuse of circumstances. This article has the first objective: to examine the principle of consensuality in the cancellation of the sale and purchase agreement and to explain the juridical consequences or legal implications if the cancellation of the sale and purchase agreement contains monodualism. The research method used is the normative juridical method and the analysis orientation uses the case study. The case is elaborated using honesty theory and individualization theory. The results obtained are that in the a quo case, monodulism occurs, depending on the perspective of the parties. The buyer is pro against coercive circumstances, while the seller is pro against abusing circumstances. The principle of consensuality guides the parties to an agreement based on honesty, make sense and propriety. The legal implication is, firstly, the parties can be free from the binding agreement. The second situation is the misuse of the situation when viewed subjectively without looking at the objective, there will be legal uncertainty and a loss of sense of justice. Keywords: Consensuality Principle; Overmacht; Undue influence Abstrak Hubungan hukum perjanjian jual beli bersifat dinamis. Isu hukum yang sering muncul dalam perjanjian tersebut adalah monodualisme keadaan. Pertama, keadaan dalam kondisi memaksa. Kedua, penyalahgunaan keadaan. Artikel ini bertujuan pertama: mengkaji asas konsensualitas dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli dan menjelaskan konsekuensi yuridis atau implikasi hukum jika pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tersebut mengandung dua keadaan (monodualisme). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan orientasi analisis menggunakan pendekatan kasus pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Kasus dielaborasi menggunakan teori kejujuran dan teori individualisasi. Hasil yang diperoleh bahwa dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli kasus a quo, terjadi monodualisme keadaan, tergantung perspektif para pihak. Pihak pembeli pro terhadap keadaan memaksa sementara itu pihak penjual pro terhadap penyalahgunaan keadaan. Asas konsensualitas memandu para pihak bersepakat berlandaskan kejujuran dan sebab-sebab yang masuk akal (make sense) serta kepatutan. Implikasi hukumnya, pertama para pihak dapat terbebas dari perjanjian yang mengikatnya. Keadaan kedua, penyalahgunaan keadaan jika dilihat subyektif semata tanpa mencermati obyektifnya maka terjadi ketidakpastian hukum dan hilangnya rasa keadilan. Kata Kunci: Asas Konsensualitas; Keadaan Memaksa; Penyalahgunaan Keadaan
Gendering Dissent: MeToo Travels to Scandinavia in the Early Twenty-First Century
Authors: Juncker Clara V.
Published: April 2023

In May 2018, the #MeToo movement picked up wind when Harvey Weinstein was charged by the New York County District Attorney’s Office with rape and sexual misconduct. But #MeToo was slow to take hold in Scandinavia, specifically in Denmark, where the consensus seemed to be that inequality and sexual harassment had long been overcome. Both the Women’s March, which Ralph Young includes in Dissent: The History of an American Idea (2015), and the belated #MeToo movement in Denmark demonstrate the importance of American dissent, though the American Studies community has ignored national differences within #MeToo. Taken together, #MeToo protests in the United States set in motion a fourth wave of Americanization in Scandinavia, though the movement changed as it traveled across the Atlantic. Recent examples from Danish media and monographs suggest that the local #MeToo movement focused on the men involved and on class and the Danish Welfare State, which might topple if trade unionists did not take sexual violence seriously. Even the royal family would ultimately feel the sting of #MeToo and its relentless demand for equality.
Tissue engineering in plastic and reconstructive surgery: fostering advances in the 21st century via an understanding of the present state of the art and future possibilities
Authors: Anand Manish , Bhagania Manish , Kaur Kiranmeet
Published: April 2023

Tissue engineering is a subfield of regenerative medicine that has been hailed as the most cutting-edge medical and surgical achievement to date. Tissue engineering aims to restore or construct whole tissues that have been lost due to congenital disabilities, trauma, or surgery. Tissue engineering is based on the premise of obtaining mesenchymal stem cells that can be used to create an embryologically comparable organ. To regenerate an organ that resembles the intended tissue to be replaced, a complex synergistic interplay between stem cells, signaling molecules, and scaffold, is required. Tissue engineering in plastic surgery is expected to reduce surgical morbidity by integrating cell signals or bio-artificial components taken from the patient’s cells, which may replace damaged bodily tissue without the need for extensive reconstructive surgery. With the advent of 3-dimensional printers for modeling scaffolds and current tissue engineering methods for the regeneration of muscle, bone, and cartilage in the laboratory, the scope of tissue engineering is no longer confined to cells and scaffolds, but also encompasses growth factors and cytokines. Although these methods seem promising, clinical success has been limited to essential tissue regeneration, with considerable difficulties remaining to overcome. This paper aims to introduce readers to tissue engineering’s existing breadth, regeneration processes, limits, and prospects.
An effective aesthetic toe-shortening procedure
Authors: Jung Bok Ki , Kim Yun Jung , Lee Young Dae , Kim Young Seok
Published: April 2023

Background Many people with a longer second toe or lesser toes experience symptoms such as corns, hammertoe, and numerous others, especially when wearing open-toe shoes. Proximal interphalangeal joint arthrodesis using intraosseous loop wiring performed through a hidden side incision is a useful method to shorten the lesser toes aesthetically.Methods Aesthetic toe-shortening procedures were performed in 30 patients. All patients were evaluated by a physical examination and X-rays, and they underwent proximal interphalangeal joint arthrodesis using intraosseous loop wiring through a medial incision. Demographic characteristics, including foot morphology, were analyzed. The number of resected toes and resection amounts of each toe were measured. Patients’ satisfaction was determined through a questionnaire administered at each follow-up.Results In total, 91 toe-shortening procedures were performed in 30 patients who were followed up for an average of 24 months (range, 6–48 months). Sixteen patients had Greek-type feet (53.3%) and 14 had square-type feet (46.7%). Twelve patients had hammer toe deformity (40.0%) and 13 had corns (43.3%). The average length of the resected second and third toes was 9.66±2.79 mm (range, 5–15 mm) and 7.78±2.51 mm (range, 5–12 mm), respectively. The vast majority of patients were satisfied with the final results. No significant complications such as nonunion occurred. Only one case of mild angulation of the second toe was noted.Conclusions Aesthetic toe-shortening using the procedure described here can prevent the development of lessor toe deformities and provide permanent, aesthetically pleasing results with a short recovery time.
USO DE SOFTWARES DE OTIMIZAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA OFERTA DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS
Authors: Da Silva Rafael Ribeiro Falcão , Rodrigues Eunice Horácio de Souza de Barros Teixeira
Published: April 2023

Com a queda de demanda e aumento dos custos de operação do transporte por ônibus, as empresas operadoras têm buscado saídas para melhorar os níveis da oferta na tentativa de tornar o seu sistema mais competitivo em relação aos outros modos e garantir a otimização dos seus gastos. Dessa forma, os softwares de planejamento têm sido utilizados como ferramentas para atingir tais metas. Ao fim da pesquisa, é constatado que o uso de softwares no planejamento da operação torna a atividade mais rápida e eficiente além de facilitar a retroalimentação do sistema de gestão.
Sex Differences in Quality of Life and their Explanatory Variables in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation
Authors: Li Qing , Chen Yinong , Yu Luyao , Zhu Longyang , Wang Zhe , Jiao Siqi , Zheng Shuwen , Sun Yihong
Published: April 2023

Background: Women with atrial fibrillation (AF) have poorer quality of life (QoL) than men; however, the factors contributing to the poorer QoL in women is unclear.

Methods: We analyzed data for 3562 patients with non-valvular AF enrolled in the China Registry of Atrial Fibrillation. The Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36) was used to evaluate QoL, which was compared between women and men. A multivariate logistic regression analysis model was used to explore factors potentially explaining the sex difference in QoL.

Results: Overall, 43.3% of the cohort comprised women (n=1541) who were older than their male counterparts (72 ± 9.8 vs. 68 ± 11.9 years, P<0.001). Compared with men, women were more likely to have more symptoms, hypertension, diabetes mellitus, and heart failure. Women were less likely than men to receive catheter ablation (4.5% vs. 6.1%, P=0.044). Women also had lower physical component summary (PCS) scores (48 ± 9 vs. 51 ± 9, P<0.001) and mental component summary (MCS) scores (49 ± 10 vs. 51 ± 10, P<0.001) than men. In the multivariable analysis of the poorer PCS scores in women, patient age explained 32.9%, low socioeconomic status explained 20.0%, lifestyle explained 14.3%, cardiovascular comorbidities explained 15.7%, the presence of more symptoms explained 5.7%, and less catheter ablation explained 1.4%. These factors also explained similar proportions of the sex difference in MCS scores. Together, these factors explained 54.3% of the poorer physical function status and 46.8% of the poorer mental function status in women than men.

Conclusions: Women with AF had poorer QoL than men. The following factors partly explained the poorer QoL in women: older age, low level of socioeconomic status, more cardiovascular comorbidities, less smoking and drinking, more symptoms, and less catheter ablation.
Buruh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia
Authors: Kustanto Anto
Published: April 2023

Buruh, harus kita mulai dengan menggambarkan variasi dalam hubungan buruh majikan dan manajemen. Pertanyaan yang mengemuka adalah dalam struktur-struktur lain apakah terdapat hubungan ketiga aspek itu secara ekonomis. Selama belahan pertama abad 19 muncul serikat buruh yang lebih khusus yaitu serikat buruh yang mulai tertarik pada upah serta pada kondisi kerja di mana menganggap diri mereka sebagai lawan dari kelas majikan (employing class). Hubungan buruh- majikan dan manajemen mensinergi dengan struktur politik masyarakat yang lebih besar dalam berbagai cara. Memasuki tahun 2019, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah di berbagai sektor pembangunan. Di bidang ketenagakerjaan misalnya, persoalan yang ada adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Sebagaimana dikutip dari catatan Migrant Care, setidaknya 278 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati dan 59 diantaranya sudah vonis tetap selain yang 219 dalam proses hukum. Pemerintah Indonesia telah berniat untuk memberikan payung hukum terhadap Pekerja Migran, maka melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 39 tahun 2004, dimana UU Pekerja Migran Indonesia merupakan regulasi pertama terkait migrasi yang memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi. Pada pasal 32 ayat 2 menyebutkan dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana termaksud dalam ayat 1, dimana pemerintah pusat memperhatikan saran dan pertimbangan perwakilan Republik Indonesia, kementrian serta lembaga, perusahaan penempatan pekerja migran. Jika melihat beberapa butir pasal di dalam UU PPMI tersebut, sesungguhnya UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Namun, masih terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian kita, yakni dalam tataran implementasi hingga aturan pelaksanaannya kedepan. Walaupun pemerintah telah berusaha melakukan perlindungan terhadap para pekerja migranmelalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun tanpa gejala akan dirumuskannya aturan-aturan turunannya maka menyulitkan UU PPMI untuk diimplementasikan.
Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum
Authors: Herlambang Pratama Herry
Published: April 2023

Lahirnya positivisme merupakan langkah awal dari modernisasi karena mundurnya pengaruh agama dan raja sebagai wakil Tuhan. Era renaissance membuat manusia bukan hanya percaya pada Hukum Tuhan semata. Hal tersebutlah yang melandasi lahirnya paham positivisme. Positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dan hanya menggunakan metode secara ilmiah. Pola berfikir positivisme yang mengandalkan empirisme filosofis mulai dibawa masuk ke wilayah hukum pada abad ke-19, dimana positivisme mengedepankan adanya kepastian hukum dengan mengambil sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan. Tidak selamanya positivisme hukum mengabaikan moral begitu saja, ia masih terbuka untuk perbaikan menjadi yang lebih baik namun tetap diperlukan prosedur yang berlaku. Namun apa yang dianggap kebaikan oleh positivisme hukum itulah keburukan dari positivisme hukum ini. Positivisme yang mempunyai aspek ontologis dalam positivisme yang dianggap sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara sehingga terlepas dari masalah moral. Di sisi lain, implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi
Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Authors: Nuzula Firdaus
Published: April 2023

The purpose of this article is to examine the impact of enacting Perda No. 9 of 2016 on the performance of SKPD and budget differences before and after the SKPD downsizing. the method of approach used is Sociological Juridical. The results showed the impact of the enactment of Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the Formation and Arrangement of Regional Apparatuses on the Performance of Regional Work Units (SKPD) in the Central Java Provincial Government Environment is the change in the number of SKPDs which resulted in changes in the quantity number of staff, the organizational structure in each SKPD, then changes are also felt in the SKPD's performance due to the grading and most recently there is a change in the budget issued by the Central Java Provincial Government due to the SKPD downsizing. The conclusions of this study are: (1) The impact of the enactment of Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the Formation and Arrangement of Regional Apparatuses on the performance of SKPD in the Central Java Provincial Government is more optimal and effective because it is in accordance with the main tasks and functions as well as the appropriate workload, although there is a slight obstacle to the task adjustment at an early stage it is not an obstacle considering the professionalism of employees in the Central Java Provincial Government; (2) Comparison of the budget before and after the SKPD downsizing naturally occurs, the budget issued is higher in view of the addition of structural officials in each SKPD and the existence of Regency / City Regional Government which is the Central Java Provincial Government's affairs.
Impementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP.	No 60 Tehun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Authors: Mukti Hagi Hutomo
Published: April 2023

The aim of this article is to examine the Implementation of Government Internal Control System (SPIP) by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and Inspectorate in Central Java Province Based on Perspective: PP.No 60 Tahun 2008. This research uses qualitative research approach methods with the type of juridical-sociological research. The results of this study are the implementation of SPIP in Central Java Province: leadership commitment has not been supported to implement SPIP in accordance with applicable regulations; Risk Assessment, documented mapping has not been carried out; Control Activities, the implementation of the review is still limited to the formality of fulfilling data requests from the SKPD. (2) there are still obstacles in the implementation of SPIP including the Standard Operating Procedure (SOP) which is not yet perfect, Oversight has not been effective, Recommendations are not followed up, Delays in Office Financial Reports, Weak Control, and Weak Communication, Lack of Commitment, Leadership Non-conducive, the next Weak Human Resources who become the absence of Regional Regulation or there is no law on the implementation of SPIP, Problem of Time Period. Conclusions from the results of the study are still lacking commitment from SKPD Leaders in Central Java Province even though the Governor of Central Java to apply SPIP in accordance with applicable provisions has not yet been documented mapping and monitoring. The implementation of the review is still limited to the formalities for fulfilling data without evaluation and monitoring of activities
Analisis Dampak Permintaan Naiknya Upah Minimum Terhadap Perekonomian, Hukum Dan Kesejahteraan Nasional
Authors: Dewi Mentari Berliana Kemala
Published: April 2023

The purpose of this article is to show the impact caused by the Minimum Wage on the National economy. approach used In avoiding the exploitation of labor in Indonesia, the government as the highest authority of the country, issues labor regulations. The regulation regulates the Minimum Wage that companies must pay to workers. The minimum wage is a safety device from the government to prevent the exploitation of Indonesian workers. However, many of the Indonesian workers are not aware that the application of the minimum wage is by the decent standard of living set by the government. They do a lot of prosecutions so that the minimum wage they get is always increasing. If analyzed, the demand for rising minimum wages will also harm the nation's economy. In other words, that the government policy regarding minimum wages, which had wanted to protect labor exploitation, if not implemented properly, would adversely affect the economic development of thecommunity.
Implementasi Sistem Alih Daya atau Outsourcing Dalam Mencapai Kesejahteraan Pekerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Authors: Ftriyaningrum Julyatika
Published: April 2023

The purpose of this article is to examine the implementation of outsourcing systems in Indonesian labor law. In implementing this system there are differences, namely the implementation in the field and what is stated in the contents of the Act. So that in reality the implementation of labor law has not been able to create a harmonious relationship between workers or workers and employers and has not been able to improve the welfare of workers/laborers. Based on Article 66 of Law No. 13 of 2003 the implementation of the outsourcing system is only allowed if it does not involve the main activities (core business) or activities that are not directly related to the production process. These activities include cleaning service businesses, provision of food (catering), businesses of security personnel, the business of supporting services in mining and petroleum, as well as efforts to provide transportation for workers/laborers. The interpretation of outsourcing provided by the Act, in reality, is still very limited compared to the needs of the business world today. The rights that must be obtained by outsourcing employees are getting wages, overtime pay, getting leave rights, THR or holiday allowances, social security protection, and layoff compensation.
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Authors: Cahyani Ferina Ardhi
Published: April 2023

Environmental problems are increasing every day. This results in a decrease in the carrying capacity of the environment. Population growth also puts a burden on the carrying capacity of the environment. To improve the quality of carrying capacity, it is necessary to implement the principle of sustainable development. With the implementation of sustainable development principles that balance economic, social and environmental aspects, the quality of the carrying capacity of the environment will be better so that the availability of natural resources for future generations will be guaranteed.
UNSYNCHRONIZED IMPACT OF LEGAL REGULATION ON THE LOSS OF STATE’S STANDING FOR THE PREFERENCE RIGHT OF TAX DEBT IN BANKRUPTCY
Authors: Damayanti Ratih , Abdi Fitriani
Published: April 2023

The state has a preference right (priority) to collect tax debts on goods which belong to the taxpayer (debtor), meaning that the state's position as a preferred creditor is declared to have advance rights to the taxpayer's property to be auctioned in public. Preference rights by the State for paying off tax debts are in fact not as easy as imagined, there are disharmony in several laws and regulations, namely between the Taxation, Bankruptcy and Labor Laws and the Constitutional Court Verdict No.67/PUU-IX /2013 and other problems that affect the State's pre-emptive rights over paying tax debts. The objective of this study is to determine the impact of disharmony of Legal Regulations relating to Debt Repayment in Bankruptcy Against the State's Standing on Preferential Rights of Tax Debt. Based on research, the position of laborers' wages in Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI /2013 contrary to the provisions of the KPKPU Code which regulates labor wages as a bill of general preferred creditors and based on the principle of lex posteriori derogat legi priori, the position of laborers' wages in bankruptcy is based on the provisions of the KPKPU Code which overrides the provisions of Code No. 13 of 2013. Second, the consideration of the Constitutional Court on Verdict No. 67/PUU-XI/2013, is not in same direction with the provisions of the KPKPU Code which regulates that the wages of workers owed both before and after the bankruptcy was declared is a bankruptcy debt.
PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
Authors: Dewi Lia Riesta , Furqon Eki
Published: April 2023

This article aims to analyze the objective condition for disseminating information on development performance and governance in the Serang City Government? What are the obstacles and obstacles for the City of Serang Communication and Information Technology in disseminating information on the development performance and governance of the Serang City Government? Where the current millennial era certainly requires information technology support, for example, by using the internet as an instrument for disseminating information by using online or online-based support. This study uses a qualitative research method with a normative juridical and empirical juridical approach. The information dissemination system needs a sustainable effort in structuring instrument by implementing the use of information technology as an intermediary and a more coordinated and consolidated chain of information dissemination, as well as stimulating the acceleration of the presence of smart government as a support for the realization of an informative society in Serang City. Of legal protection that is just, harmonious, and under the State Administrative Court Law and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basis of the Indonesian state.
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI ASAS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
Authors: Rahman Dina Fauzhar
Published: April 2023

Protection stipulated in Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers is all efforts to protect the interests of prospective Indonesian Migrant Workers and / or Indonesian Migrant Workers in order to ensure the fulfillment of their rights in all activities before work, during and after work. The method used is descriptive qualitative with a normative juridical approach. The results show that the protection of Indonesian Migrant Workers in terms of the principles of gender equality and justice can be seen in indicators of gender equality and justice, namely; 1). access, 2). participation, 3). Control and 4). We can find benefits in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers which are scattered in the provisions of this Law, namely: 1). Protection in Pre-Placement, 2). Protection at the time of placement, and 3). Protection after placement, as well as legal, social and economic protection. So it can be concluded that this law is responsive to gender equality and justice. Efforts to protect Indonesian Migrant Workers are viewed from the principles of gender equality and justice. Namely by way of the Regulatory Structuring Efforts carried out by the government to improve Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad with the new Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers based on equality indicators. and gender justice, namely; 1). access, 2). participation, 3). control and 4). benefits, which are oriented towards the protection of Indonesian Migrant Workers without discrimination.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN PENGELOLAAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
Authors: Adellea Alitsha Jasmine
Published: April 2023

Forests are very important in the life and environmental conservation that management needs to be improved in order to realize the role and function optimally. The method used is normative research method is a procedure of scientific research to find out the truth based on scientific logic of the normative legal. As for the forest management permit consists of; forest utilization license, permit utilization of environmental services, permits for harvesting timber and non- timber, each of the production forests and protected areas and permit utilization of timber and non-timber forest production.
ANALISIS YURIDIS PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK GULA MADUKISMO DI LINGKUNGAN PADAT PENDUDUK
Authors: Aji Iswara Prasetya
Published: April 2023

In carrying out environmental protection and management in the context of environmentally sustainable development, it is necessary to pay attention to the level of public awareness and global environmental developments, as well as international legal instruments related to the environment. People's awareness and life towards environmental protection and management has grown to the point where it is necessary to improve ways to achieve sustainable development goals from an environmental perspective. The regulations stipulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, especially in Chapter VII, states that hazardous and toxic materials and hazardous and toxic waste must be managed to minimize the waste treatment system, which poses a small risk to the environment, human survival and other organisms. By realizing this, hazardous and toxic materials and their waste need to be protected and managed properly.
Non-compliance with Constitutional Court Decisions as an Act of Contempt of Court
Authors: De Sousa Freidelino Paixao Ramos Alves
Published: April 2023

As one of the institution that holding the judicial power according to article 24 and 24C in Constitution of Republic of Indonesia, Constitucional Court is enforcing the law and justice through its decisions. By Its decisions, the expectation is all the legal issues in constitucional field could be resolved. Disobeying of Constitucional Courts orders is categorized as contempt of Constitucional Court as judicative branch. Disobeying of constitucional courts order principally is a contempt of court, where it could be punished according to article 216 (1) Indonesian Penal Code.
The Role of the Regional Government of Boalemo Regency in Overcoming Mining Pollution Problems in the District of Pguyaman Pantai
Authors: Mayulu Pantika
Published: April 2023

This research is a field research that uses data collection techniques by means of interviews, documentation and observation. This study aims to determine the impact on the people of Paguyaman Pantai District, especially the people of Limbatihu village as a result of continuous mining of pica stone and to understand the role of the government in overcoming pollution problems caused by pica mining companies in Paguyaman Pantai District. . This study uses descriptive qualitative. This study has two problem formulations, namely: first, what is the impact of environmental pollution by the pica stone mine in Paguyaman Pantai District? secondly, what is the role of the local government of Boalemo in overcoming the problem of environmental pollution from the pica stone mine in Paguyaman Pantai District? With the existence of the two main issues above, it can become a fundamental problem formulation in this research, so that the role of the Regional Government of Boalemo Regency in Overcoming Mining Pollution Problems in Pguyaman Pantai District is found, environmental pollution of the pica stone mine has troubled the surrounding community. The author really hopes that the regional government of Boalemo Regency will be able to overcome this pollution problem, protect the environment and create the health and welfare of the people in Paguyaman Pantai Subdistrict, especially the people of Limbatihu Village.