SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA PRODUK ELEKTRONIK DAN NON KONSUMSI PERSPEKTIF MASLAHAH
Authors: Hatoli Hatoli 
Published: April 2022

The halal aspect of a product is an obligation for Muslim consumers. Along with the development of technology and information, MUI halal certification in addition to consumer products also includes electronic and non-consumer products. The purpose of this research is to add scientific insight into how the MUI halal certification mechanism for electronic and non-consumer products, and how to consider maslahah in determining halal certification for electronic and non-consumer products. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The results of the study concluded that the MUI halal certification mechanism on electronic and non-consumption products was carried out at the request of industry players to LPPOM MUI with conditions that must be met in accordance with the halal assurance system, be it halal policy, halal management team, training, materials used, products, production processes, written company procedures, product flexibility, company handling of non-compliant goods, internal audits, and management reviews. Then the conditions that have been fulfilled will be carried out by verification of product facilities until the determination meeting and until the issuance of halal certification for electronic and non-consumer products. The determination of the MUI halal certification on electronic and non-consumption products in the maslahah perspective includes aspects of protection for consumers, especially Muslims and aspects of legal legality as contained in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

Aspek halal suatu produk merupakan sebuah kewajiban bagi konsumen umat muslim. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sertifikasi halal MUI selain pada produk konsumsi juga termasuk pada produk elektronik dan non konsumsi. Tujuan dari penelitian ini agar menambah wawasan ilmiah mengenai bagaimana mekanisme sertifikasi halal MUI terhadap produk elektronik dan non konsumsi, dan bagaimana pertimbangan maslahah dalam menentukan sertifikasi halal pada produk elektronik dan non konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan non konsumsi dilakukan atas permintaan pelaku industri kepada LPPOM MUI dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan sistem jaminan halal, baik itu kebijakan halal, tim manajemen halal, training, material yang digunakan, produk, proses produksi, prosedur tertulis perusahaan, fleksibilitas produk, penanganan perusahaan atas barang yang tidak memenuhi syarat, audit internal, dan manajemen review. Syarat yang telah terpenuhi akan dilakukan verifikasi fasilitas produk hingga rapat penentuan dan sampai pada keluarnya sertifikasi halal produk elektronik dan non konsumsi. Penetapan sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan non konsumsi perspektif maslahah meliputi aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam dan aspek legalitas hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.