bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Authors: Ibrahim Ibrahim , Juanda Juanda
Published: November 2022

Indonesia as a nation-state accommodates a lot of cultural diversity that grows in society. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has mandated a form of the regional government, which regulates and manages government affairs on its own according to the principles of autonomy and co-administration. This is directed at accelerating the realization of community welfare through improvement, service, empowerment, and community participation, as well as increasing regional competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, privilege and specificity of a region in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The provisions in the constitution mandate the Unitary State of the Republic of Indonesia to be carried out with inter-regional arrangements that are not uniform between one another. In the relationship between the centre and the regions or the province and districts/cities, it is possible to have a special relationship pattern, such as the Papua province. Such arrangements are intended to ensure that the entire Indonesian nation is truly united with diversity within the framework of the Unitary State.Keywords: Regional Autonomy; Implementation of Papua's Special Autonomy; 1945 Constitution AbstrakIndonesia sebagai Negara Bangsa (nation state) mewadahi banyak keragaman budaya yang tumbuh di dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan suatu bentuk pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tersebut, mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pengaturan antar daerah yang tidak seragam antara satu sama lain. Dalam hubungan antara pusat dan daerah atau daerah propinsi dengan kabupaten/kota dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti propinsi Papua. Pengaturan demikian dimaksud untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan.Kata Kunci: Otonomi Daearah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua; UUD Negara 1945
Kepastian Hukum Penyadapan Penyidikan Kejaksaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi
Authors: GK R.M. Bagoes Radityo , Kristiwanto Kristiwanto , Sinaulan Ramlani Lina
Published: November 2022

Corruption crimes which are categorized as extraordinary crimes and white-collar crimes, in an effort to prove the case, sometimes require unusual efforts, including electronic evidence in the form of wiretapping results that can be used to prove cases in court. The formulation of the problems presented are: (1) How is the legal certainty of the prosecutor's authority as an investigator in wiretapping cases of criminal acts of corruption. The approach method used is a normative juridical approach, namely legal research that focuses on research on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Conclusion The Prosecutor's Office in exercising its authority is based on legal certainty as an investigator, apart from its main task of conducting prosecutions or public prosecutors. The authority is given by law to prosecutors to conduct investigations on criminal acts of a special nature, one of which is corruption cases.Keywords: Wiretapping of Prosecutors' Investigators, Authority, Corruption Crimes Abstrak Tindak pidana korupsi yang terkategorikan sebagai extra ordinary crimes dan white collar crime, dalam upaya untuk membuktikan perkaranya, terkadang memerlukan upaya yang tidak biasa, antara lain dengan bukti elektronik berupa hasil penyadapan telepon yang bisa digunakan pembuktian perkara di persidangan. Rumusan masalah yang dihadirkan adalah: (1) Bagaimana kepastian hukum kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Metode Pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu peneltian hukum yang menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan Lembaga kejaksaan dalam menjalankan  kewenangan dilandasi dengan kepastian hukum sebagai penyidik, selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang-undang terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi.Kata Kunci : Penyadapan Penyidik Kejaksaan, Kewenangan , Tindak Pidana Korupsi
Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Federal International Finance)
Authors: Maulida Dzulfa Fahira , Iswandi Irvan
Published: November 2022

Saat ini, Indonesia semakin berkembang dalam kegiatan ekonomi, salah satunya dengan berdirinya perusahaan pembiayaan baik secara konvensional ataupun syariah. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing. Penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Cabang Sukabumi dengan tujuan mengetahui mekanisme operasional Leasing Syariah dan mekanisme Leasing Konvensional serta mengetahui perbedaan Antara Leasing Syariah dan Leasing Konvensional. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Departemen Analisis Risiko, HRD dan Nasabah dari PT. FIF. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional syariah dan konvensional tidak jauh berbeda. Terdapat tiga pihak yang terkait yaitu perusahaan pembiayaan, supplier atau dealer dan konsumen. Selain tiga pihak di atas juga bank termasuk di dalamnya sebagai pemasok dana bagi perusahaann. Dalam syariah, PT. FIF bekerja sama dengan BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) dengan menggunakan akad wakalah dan bekerja sama dengan PT. Astra Buana Unit Syariah dengan menggunakan Akad Tabarru’. Mekanisme operasionalnya dalam pengambilan keuntungan, FIF konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan syariah menggunakan margin laba. Dan apabila terjadi kemacetan di dalam PT. FIF dikenakan denda dan masuk ke dalam pendapatan perusahaan, sedangkan di PT. FIF syariah dikenakan denda sesuai prinsip Ta’zir dan hasil uangnya masuk ke dalam dana sosial.Kata Kunci: Leasing Syariah dan Leasing Konvensional.
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan, Peribadatan Dan Perilaku Masyarakat; Studi Kasus Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
Authors: Rohmah Siti Ngaiinur , Maulidiyawati Vivi Nur , Islam Umdah Izzatil , Alam Moch. Gumelar , Fitriani Nur Laila , Wangi Lindung Isma , Malik Hizbul , Karomi Aulina , Fitri Dina , Al-Hikmah Firda
Published: November 2022

Covid-19 has been declared a global pandemic by the World Health Organization because this virus has infected most of the countries in the world. Almost all countries have been affected by this disease outbreak, including Indonesia. Covid-19 has had a serious impact on various aspects of life. This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic in the fields of education, worship, and behaviour of the people of Jumputrejo Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative method. Research data was obtained by field observations and interviews. The results of this study indicate that public education is seriously affected, namely the feeling of boredom experienced by students due to online learning. The level of saturation of students in online learning affects the quality of learning because when students are bored they tend to find it difficult to respond to information. In terms of community worship, it is hampered, so they need religious guidance to be able to carry out worship in accordance with the Health protocol. In addition, people's behaviour is getting more positive, people's attitudes and awareness to comply with health protocols are voluntarily getting used to it over time.Keywords: Impact of the Covid-19 Pandemic; Education; Worship; Community Behavior AbstrakCovid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia karena virus ini telah menginfeksi sebagian besar negara-negara di dunia. Hampir semua negara terkena dampak dari wabah penyakit ini, termasuk Indonesia. Covid-19 membawa dampak yang serius dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 di bidang pendidikan, peribadatan, dan perilaku masyarakat desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan observasi di lapangan dan interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat terdampak serius, yaitu adanya rasa jenuh yang dialami oleh siswa akibat pembelajaran daring. Tingkat kejenuhan siswa dalam belajar daring mempengaruhi kualitas belajar, sebab ketika siswa jenuh cenderung sulit untuk merespon informasi. Dari segi peribadatan masyarakat terhambat, sehingga mereka membutuhkan bimbingan keagamaan untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol Kesehatan. Selain itu, perilaku masyarakat bertambah positif, sikap dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pun secara sukarela   mulai terbiasa seiring berjalannya waktu.Kata Kunci: Dampak Pandemi Covid-19; Pendidikan; Peribadatan; Perilaku masyarakat
Gaya Belajar Anak-Anak Dengan Pendekatan Games Edukasi Di Masa Pandemi Covid-19; Studi Kasus di Desa Pucuk Kec. Pucuk Kab. Lamongan Jawa Timur
Authors: Rohmah Siti Ngaiinur , Najmi Muhammad Irfan , Malik Adam , Al-Karim Baqin , Sabilla Dinna Fi , Umudini Afifah , Aziizah Naafi Farah , Sahida Amalia , Jibril Muhammad , Karnaidin Jul
Published: November 2022

Covid-19 telah membawa dampak serius dalam dunia Pendidikan. Selama pandemic siswa belajar dengan sistem pembelajaran daring. Banyak siswa yang merasakan kejenuhan dalam belajar. Oleh karena itu diperlukan pendekatan belajar yang menyenangkan siswa, yaitu dengan game edukasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan pendekatan games edukasi pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Sampel penelitiannya adalah siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan tahun pembelajaran 2020/2021. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa (1) 47.3% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa visual, 63.9% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa auditori, dan 83.3% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa kinestetik.  Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan cenderung memiliki gaya belajar kinestetik – auditori. (2) Para guru yang mengajar menanggapi keberkesanan dari kegiatan penyuluhan gaya belajar siswa dengan pendekatan games edukasi dan sepakat tentang pentingnya mengetahui gaya belajar siswa agar dapat menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, di antaranya melalui pendekatan games edukasi.
Additional Criminals To Corporations As An Efforts To Create Criminal Impact With Decision
Authors: Kurniawan Kukuh Dwi , Esfandiari Fitria
Published: November 2022

Corporations are always a problem when asked for criminal responsibility. In addition to their own separate ways, separate regulations are needed to examine and prosecute corporations that carry out criminal acts. Like the case that has occurred, the KPK has positioned PT NKE as a legal subject to hold criminal liability. Prosecutors prosecute, and necessary crimes also provide additional penalties for a ban on participating in state auctions for six months. The study was conducted in a descriptive analysis and literature review approach. This study examined philosophically historically the existence of additional crimes to provide a conviction that pledged perpetrators. The conclusion that can be obtained from studying different criminal offences other than the main criminal to the corporation as a legal breakthrough in conducting regular excavation from existing regulations to create a criminal punishment that has a deterrent effect on the corporation that commits a criminal offence.Keywords: Additional Crimes; Corporations; Deterrent Effects. AbstrakKorporasi selalu menjadi masalah ketika dimintai pertanggungjawaban, selain diperlukan cara tersendiri juga diperlukan regulasi tersendiri dalam upaya memeriksa dan mengadili korporasi yang melaklukan tindak pidana. Seperti kasus yang telah terjadi, KPK telah memposisikan PT NKE sebagai subyek hukum sehingga dapat dimintai pertanggugjawaban pidana. JPU melakukan penuntutan selain pidana pokok juga memberikan pemidanaan tambahan berupa larangan mengikuti lelang negara selama enam bulan. Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis dan pendekatan kajian pustaka serta dalam penelitian ini mengkaji secara historis filosofis  adanya pidana tambahan sehingga dapat memberikan pemidanaan yang menjera pelaku. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penjatuhan pidana tambahan selain pidana pokok kepada korporasi sebagai upaya terobosan hukum dalam melakukan penggalian hukum dari peraturan yang telah ada untuk menciptakan pemidanaan yang memiliki efek jera kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.Kata Kunci: Pidana Tambahan; Korporasi; Efek Jera.
Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia
Authors: Rezki Annissa , Yunus Nur Rohim
Published: November 2022

The case of Corona Covid-19 is now in its second year. The impacts that occur are very numerous and greatly affect every level of society from all sides and aspects of life. The many impacts and changes that occur during the pandemic are not easy and can be accepted by the community. The many pros and cons as well as issues that lead to public opinion on the emergence of the Covid-19 case also make the condition of the country more difficult. The imposition of restrictions that are always extended and the difficulty of accessing public transportation until there is a reduction in employees not only adds to the number of cases of poverty in Indonesia but also adds to the increasing number of criminal cases caused by difficult economic conditions. In this paper, the author tries to describe and provide views on the journey of covid-19 into Indonesia and what impacts it has during this covid-19 pandemic.Keywords: Corona Covid-19; Social distancing; Impact of Covid AbstrakKasus Corona Covid-19 kini sudah memasuki tahun kedua. Dampak yang terjadi sangat banyak dan sangat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat dari segala sisi dan aspek kehidupan. Banyaknya dampak dan perubahan yang terjadi selama pandemi tidak mudah dan dapat diterima oleh masyarakat. Banyaknya pro kontra serta isu yang memunculkan opini publik terhadap munculnya kasus Covid-19 juga membuat kondisi negara semakin sulit. Pemberlakuan pembatasan yang selalu diperpanjang dan sulitnya akses transportasi umum hingga terjadi pengurangan pegawai tidak hanya menambah jumlah kasus kemiskinan di Indonesia, tetapi juga menambah jumlah kasus kriminal yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan dan memberikan pandangan tentang perjalanan covid-19 masuk ke Indonesia dan apa dampaknya selama pandemi covid-19 ini.Kata Kunci: Corona Covid-19; Jarak sosial; Dampak Covid
Role Model Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Non-Agama
Authors: Aji Rizqon Halal Syah , Putra Muhammad Hartana Iswandi
Published: November 2022

Higher education in Indonesia presents a complex problem. The influence of the digitalization era and also the impact of the pandemic caused the world of Indonesian education to experience significant changes. The application of the concept of the Merdeka Learning Campus Merdeka (MBKM) curriculum concept is an effort to answer problems in the higher education environment, including the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the MBKM curriculum. To step up the objectivity of the research, a survey method was used on 135 student respondents from non-religious study programs, with the respondent's criteria being at least in the fifth semester of lectures. From the survey results, it was found that students tend to want to do apprenticeship programs and choose to implement them in companies, both international, national and e-commerce. Then the students were seen to be interested in doing entrepreneurial activities and undergoing student exchanges to other campuses. From the results of this survey, it is hoped that actions can be taken to implement activities in the semester that are deemed appropriate to the teaching and learning processes that exist in the campus environment. So that this will have an impact on the effectiveness and efficiency of the implementation of the MBKM program.Keywords: Learning Process; Curriculum; Free to Learn; Independent Campus AbstrakPendidikan tinggi di Indonesia menyajikan masalah yang kompleks. Pengaruh era digitalisasi dan juga dampak pandemi menyebabkan dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan secara signifikan. Penerapan konsep kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah upaya menjawab persoalan di lingkungan perguruan tinggi tidak kecuali pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan kurikulum MBKM. Untuk melangkah objektifitas penelitian yang dituju, maka digunakan metode survei terhadap 135 responden mahasiswa yang berasal dari program studi non agama, dengan kriteria responden adalah minimal berada di semester kelima perkuliahan. Dari hasil survei yang didapat bahwa mahasiswa cenderung ingin melakukan program pemagangan dan memilih melaksanakannya di perusahaan, baik internasional, nasional maupun e-commerce. Kemudian mahasiswa terlihat akan ketertarikannya melakukan aktivitas kewirausahaan dan menjalani pertukaran pelajar ke kampus lain. Dari hasil survei ini diharapkan dapat diambil tindakan pelaksanaan kegiatan di semester yang dirasa sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang ada dilingkungan kampus. Sehingga hal ini akan berdampak pada keefektifitasan dan efisiensi pelaksanaan program MBKM.Kata Kunci: Proses Pembelajaran; Kurikulum; Merdeka Belajar; Kampus Merdeka
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara
Authors: Saleh Moh. , Fakhrizal Dwi Fajra
Published: November 2022

Creditors and debtors have entered into numerous fiduciary guarantee agreements; creditors play a critical role in economic activity in general and in the guarantee in particular. Numerous cases have harmed creditors over time, but legal protection against creditors is still considered weak due to a lack of regulations strengthening creditors' ability to assert their rights. Then, the need for legal certainty in fiduciary agreements is addressed through normative juridical means, as the case of fiduciary agreements has encountered issues relating to the object of fiduciary assurances taken by the state in order to provide creditors with a strong basis for demanding legal protection of their rights. The purpose of this study is to ascertain the legal consequences of seizing fiduciary guarantee objects and to provide legal protection against creditors asserting their rights, as the Fiduciary Guarantee Law continues to have a weak regulatory foundation due to its imbalanced approach to the execution of fiduciary guarantees between creditors and debtors. As a result, socialization of the implementation of fiduciary guarantees and strict legal protection for creditors is expected.Keywords: guarantee, fiduciary, legal protection. AbstrakPerjanjian jaminan fidusia sudah banyak yang dilakukan oleh para kreditur dan debitur, kreditur mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi pada umumnya serta adanya penjaminan khususnya. Seiring berjalannya waktu banyak kasus yang merugikan pihak kreditur akan tetapi perlindungan hukum terhadap pihak kreditur hingga saat ini masih dianggap lemah sebab masih kurangnya peraturan yang menguatkan kreditur apabila ingin menuntut haknya. Maka perlu adanya kepastian hukum didalam perjanjian fidusia melalui yuridis normatif, sebab dalam perkembangannya kasus perjanjian fidusia memiliki permasalahan terkait dengan objek jaminan fidusia yang di rampas oleh negara, maka agar kreditur memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya perlu perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perampasan objek jaminan fidusia serta perlindungan hukum terhadap kreditur untuk menuntut haknya, sebab dalam Undang-undang Jaminan Fidusia masih memiliki dasar pengaturan yang lemah sebab tidak diimbangi ketegasan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara kreditur dan debitur. Maka diharapkan perlu adanya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hukum yang tegas bagi kreditur.Kata Kunci : Jaminan, fidusia, perlindungan hukum.
Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciaryduty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit
Authors: Indrawati Mira , Manan Abdul , Martien Dhoni
Published: November 2022

The board of directors' responsibilities for breaches of fiduciary duty that resulted in the company's bankruptcy are discussed. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach that is backed up by empirical juridical evidence in the form of a detailed description, namely deductive research that begins with an analysis of the articles in the applicable laws and regulations governing the legal consequences for board of directors violations of fiduciary duty. Thus, the company becomes bankrupt, and the board of directors is responsible for violating the fiduciary duty and causing the company to become bankrupt. The Board of Directors, as a corporate organ, is obligated to act in the best interests of the corporation, not of the shareholders acting in their capacity as directors. In general, the board of directors must consider the interests of shareholders and other stakeholders when performing their duties as directors. In general, the board of directors must consider the interests of the corporation's shareholders and stakeholders. The Company Law regulates the directors' liability for losses or bankruptcy suffered by the company as a result of their actions.Keywords: Board of Director’s responsibility; Fiduciary duty; Bankruptcy Abstrak:Pembahasan tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty yang mengakibatkan perseroan pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur terhadap permasalahan akibat hukum atas pelanggaran fiduciary duty oleh direksi, sehingga menyebabkan perseroan pailit serta tanggung jawab direksi yang melanggar fiduciary duty dan menyebabkan perseroan tersebut pailit. Direksi sebagai organ dari perseroan yang memiliki kewajiban menjalankan fiduciary duty terhadap korporasi, bukan terhadap pemegang saham menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum  direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi. UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi.Kata Kunci: Tanggungjawab Direksi; Fiduciary duty; Pailit
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Sebagai Pemegang Sah Pertama Rumah Susun Bukan Hunian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
Authors: Defianra Defianra , Manan Abdul , Martien Dhoni
Published: November 2022

Non-residential flats are buildings that are used for commercial purposes, like shopping areas, places of business, shops, kiosks, offices, industries, and so on. They are also called commercial flats. However, in practice, it is very hard to register the ownership rights of non-residential flat units that have been bought by people. This is because Law Number 20 of 2011 about Flats doesn't specify how non-residential flats can be used. Some rules make it hard for the National Land Agency to give out certificates of ownership of apartment units for non-residential flats. When the author did this study, he or she used a normative legal approach to look at things. Qualitative normative data analysis was used to look at the data. Because there are still laws and regulations in place that protect consumer property rights, land registration includes property rights to flat units, and the registration of certificates of ownership rights to non-residential flats is done because there are still laws and regulations that protect consumer property rights. Flats that aren't for a living are given to the National Land Agency Office.Keywords: Non-residential flats; Legal protection; Buyer Abstrak: Rumah susun bukan hunian (non-hunian) merupakan bangunan gedung yang diperuntukkan untuk tempat komersial, yang biasanya dijadikan tempat perbelanjaan, tempat usaha/pertokoan/kios, perkantoran, perindustrian dan lain sebagainya. Namun pada praktiknya pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian yang telah dibeli oleh konsumen sangat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai pemanfaatan rumah susun bukan hunian. Keterbatasan mengenai regulasi yang membuat Badan Pertanahan Nasional sering kali menolak dan tidak bersedia untuk mengeluarkan sertifikat hak milik satuan rumah susun atas rumah susun bukan hunian. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi hak milik atas satuan rumah susun dan pendaftaran sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian dilakukan dikarenakan masih ada peraturan perundangan-undangan mengakomodir serta memberikan kepastian hukum atas hak milik konsumen yang akan mendaftarkan hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.Kata Kunci: Rumah susun bukan hunian; Perlindungan Hukum; Pembeli
Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021
Authors: Susilowati Ida , Ahmad S.Thoriq Musthofa , Virqiyan Sepana , Zahidin Azzam El
Published: November 2022

This paper analyzes Russia's foreign policy toward the Afghan government following the Taliban's triumph. The Taliban armed group's successful takeover of the Afghan government in Kabul without resorting to violence has sparked global political interest today. Numerous comments from countries around the world, including Russia, began to surface. The purpose of this study is to provide an in-depth examination of Russia's economic and political actions toward the Afghan government following the Taliban's triumph. The study's findings indicate that the Russian government's policy toward the Taliban government is reasonably supportive, despite the fact that Russia has not officially recognized the Taliban leadership in Afghanistan. Russia financially and diplomatically supports the Taliban in order for the Taliban's authority over Afghanistan to be acknowledged by other countries and the international community. Russian policy is inextricably linked to Russia's political and economic interests in Afghanistan, which are based on Afghanistan's geostrategic and geopolitical importance to Russia.Keywords: Russian foreign policy, Taliban victory, Russia-Afghanistan Bilateral Relations AbstrakPenelitian ini membahas tentang analisis kebijakan luar negeri Rusia terhadap pemerintahan Afghansitan pasca kemenangan Taliban. Aksi kelompok milisi Taliban yang berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul tanpa adanya pertumpahan darah, menjadi isu yang cukup menarik perhatian politik global saat ini. Berbagai respon dari negara-negara di dunia mulai muncul, termasuk di antaranya negara Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan ekonomi dan politik Rusia terhadap pemerintahan Afghanistan pasca kemenangan Taliban. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah Rusia yang relatif mendukung pemerintahan taliban, meskipun Rusia belum mengakui secara resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan. Rusia mendukung Taliban baik secara ekonomi maupun politik, agar pemerintahan Taliban atas Afghanistan di akui oleh negara-negara lain dan masyarakat global. Kebijakan Rusia tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi Rusia di Afghanistan berdasarkan letak geostrategis sekaligus geopolitik Afghanistan bagi Rusia.Kata Kunci: kebijakan luar negeri Rusia, Kemenangan Taliban, Hubungan Bilateral Russia-Afghanistan
Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities
Authors: Maksum Muhammad
Published: November 2022

The article covers Al-Ghazali's view on the use of maslahah mursalah as the basis for establishing law in the field of sharia economics. The concept of maslahah mursalah is debated among ulama to be used as the basis for establishing law. The maslahah provides opportunities for the adoption of new innovations that were not previously discussed among ulama and were not rejected by religion. On the other hand, the economy needs sharia support to continue to run in accordance to religious guidance and adapt to the times. By comparing economic principles and maslahah theory, al-Ghazali's view that accepts the implementation of maslahah is found as a solutional view. Nevertheless, al-Ghazali provided conditions and restrictions on the use of maslahah in the economic field so that they will not be chaotic and uncontrolled.Keywords: maslahah mursalah; al-Ghazali; Islamic economics; religious purpose Abstrak: Artikel ini mengulas pandangan Al-Ghazali tentang penggunaan maslahat mursalah sebagai dasar penetapan hukum di bidang ekonomi syariah. Konsep maslahat mursalah diperdebatkan di kalangan ulama untuk dijadikan dasar penetapan hukum. Maslahat ini memberi peluang adopsi inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak dibahas di kalangan ulama dan tidak ditolak pula oleh agama. Di sisi lain, ekonomi membutuhkan dukungan syariah agar tetap berjalan sesuai tuntunan agama dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan membandingkan prinsip ekonomi dan teori maslahat, ditemukan pandangan al-Ghazali yang menerima penerapan maslahat tersebut sebagai pandangan solutif. Meskipun begitu, al-Ghazali memberikan persyaratan dan pembatasan penggunaan maslahat tersebut dalam bidang ekonomi agar tidak liar dan tidak terkendali.Kata kunci: Maslahah Mursalah; Al-Ghazali; Ekonomi Islam; Tujuan Keagamaan
Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah
Authors: Hasanudin Hasanudin
Published: November 2022

Modern financial transactions are increasingly complex and some of them are new things that did not exist in the past. The existing contracts in fiqh are not able to accommodate these transactions so that scholars try to combine several contracts for one transaction. The combination of these contracts gave birth to multiple contracts. By analyzing the opinions of scholars, it is found that the multi-contract law is debated among scholars. The majority of scholars view it as a justified innovation but some other scholars forbid it based on the hadith of the Prophet. This difference in scholars has an impact on the permissibility of using these multi-contracts in modern transaction activities.Keywords: Multi Contract; Law; Usury; Muamalah Fiqh Abstrak: Transaksi keuangan modern semakin kompleks dan sebagiannya merupakan hal baru yang tidak ada di zaman dulu. Akad-akad yang ada dalam fikih tidak mampu mewadahi transaksi tersebut sehingga ulama berupaya melakukan kombinasi beberapa akad untuk satu transaksi. Kombinasi akad tersebut melahirkan multi akad. Dengan menganalisis pendapat ulama ditemukan bahwa hukum multi akad diperdebatkan di kalangan ulama. Mayoritas ulama memandangnya sebagai inovasi yang dibenarkan namun sebagian ulama lainnya mengharamkan berdasarkan hadis Nabi. Perbedaan ulama ini berdampak pada kebolehan penggunaan multi akad tersebut dalam kegiatan transaksi modern.Kata Kunci: multi akad, hukum, riba, fikih muamalah
Diplomasi Keraton Dalam Mendorong Daya Saing Pariwisata Berbasis Budaya Melalui Ekonomi Kreatif Unggul
Authors: Muis Afni Regita Cahyani , Fatimatuzzahra Ulya , Sari Suniyyah Puspita , Diningrum Sity Rahayu , Sofyan Abrilian Arleta Putri
Published: November 2022

The creative economy continues to be excellent for global economic resilience, because the creative economy encourages the creation of innovation and creativity through the skills of Human Resources (HR). A nation state is encouraged to become an independent nation, because it relies on productivity that is formed by the wealth of the country itself. Likewise, DI Yogyakarta as a contributor to Indonesia's superior creative economy. The research method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study stated that cultural diplomacy represented by the Ngayogyakarta Hadiningrat Palace was aimed at developing the tourism sector based on cultural aspects. Culture-based tourism is a form of empowering cultural wealth that has a long historical value.Keywords: Yogyakarta; Creative Economy; HR Abstrak:Ekonomi kreatif terus menjadi primadona bagi ketahanan ekonomi global, karena ekonomi kreatif mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas melalui keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM). Suatu negara bangsa terdorong menjadi bangsa yang mandiri, karena mengandalkan produktivitas yang dibentuk oleh kekayaan negara itu sendiri. Begitupun DI Yogyakarta sebagai kontributor ekonomi kreatif unggul yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa diplomasi budaya yang direpresentasikan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ditujukan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang dilandasi oleh aspek budaya. Pariwisata berbasis budaya merupakan wujud pemberdayaan kekayaan budaya yang memiliki nilai historis yang panjang.Kata Kunci: Yogyakarta; Ekonomi Kreatif; SDM
Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi
Authors: Utama Leonardus Agung Putra , Nelson Febby Mutiara
Published: November 2022

The main difference between the Emergency Law 12/1951 and the law that came before it is how punishments work. A sentence of 4 (four) years will be given if someone transfers guns without permission from the Chief of Police in Article 4c and Article 3 of Law 8 of 1948. When it comes to the Emergency Law 12/1951, it is punishable by death, life imprisonment, or a temporary prison sentence of up to twenty years. The difference in punishments is big because of the state's security situation at the time the emergency law was passed. However, do these sanctions still make sense in light of the current situation? People who do this kind of research call it "normative" or "library law research." When reviewing and analyzing library materials or secondary data that are related to research materials, the normative approach is used. This approach is used to look at primary legal materials, secondary legal materials, and third-party legal materials. Other laws and regulations that deal with guns and sharp weapons, like Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 18, 2015, which deals with licensing, supervision, and control of non-organic firearms of the Indonesian National Police/Indonesian National Armed Forces for Self-Defense and Regulations of the Head of the Indonesian National Police.Keywords: Firearms; Sharp Weapons; Criminalization AbstrakPerbedaan antara Undang-Undang Darurat 12/1951 dengan Undang- Undang sebelumnya yang paling terlihat adalah tentang sanksi. Sebagai contoh, dalam Pasal 4c jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1948 bila terjadi pemindahtangan senjata api tanpa tanpa ijin dari Kepala Kepolisian maka akan dikenakan pidana selama 4 (empat) tahun. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Perbedaan sanksi yang signifikan mengingat situasi keamanan negara pada saat dibuatnya UU darurat. Namun apakah sanksi tersebut masih relevan bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peraturan mengenai sejata api dan senjata tajam selain Undang- Undang Darurat 12/1951 seperti contohnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.enjaKata Kunci: Senjata Api; Senjata Tajam; Kriminalisasi
Advance Pricing Agreement between Multinational Companies and the Government of Indonesia in the perspective of Indonesian Tax Law
Authors: Tarigan Therecia Fransisca
Published: November 2022

APA (Advance Pricing Agreement) is an agreement between the Directorate General of Taxes and Taxpayers and/or other country's tax authorities to agree on the criteria and/or determine the fair price or fair profit in advance of the parties who have a Special Relationship. APA generally occurs between Tax Authorities and Multinational Enterprises. The purpose of APA is to provide facilities for taxpayers to resolve transfer pricing problems. Transfer pricing is a company policy in determining the transfer price of a transaction, be it goods, services, intangible assets, or financial transactions carried out by the company. Transfer pricing is often connoted with something bad, namely a transfer of income from a company in a country with a higher tax rate to another company in a group in a country with a lower tax rate, thereby reducing the total tax burden of the group of companies. One of the challenges faced when transfer pricing occurs in Indonesia is between the Indonesian Tax Authorities and Multinational Companies. For this reason, it is necessary to take legal measures to minimize the occurrence of transfer pricing and also avoid losses to the stateKeywords: Advance Pricing Agreement, transfer pricing, Double-taxation, tax. AbstrakAPA (Advance Pricing Agreement) merupakan perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka para pihak yang mempunyai hubungan stimewa. APA pada umumnya terjadi antara Otoritas Pajak dengan Perusahaan Multinasional (Multinational Enterprise). Adapun tujuan dari APA ialah untuk memberikan sarana kepada Wajib Pajak guna menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing sering dikonotasikan dengan sesuatu yang buruk yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi apabila transfer pricing terjadi di Indonesia antara Otoritas Pajak Indonesia dengan Perusahaan Multinasional. Maka dari itu perlu adanya upaya hukum yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya transfer pricing dan juga menghindari terjadinya kerugian pada negara.Kata Kunci: Advance Pricing Agreement, transfer pricing, pengenaan pajak berganda, pajak
Konsep Rahmatan Lil Alamin Imam Shamsi Ali Sebagai Strategi Kepemimpinan Pendidikan dan Dakwah Kultural Di Amerika
Authors: Indriya Indriya , Wijayanti Intan Dwi
Published: November 2022

Imam Shamsi Ali is an extraordinary scholar whose spirit of struggle in spreading the religion of Islam by introducing Islam with the concept of Rahmatan Lil Alamin in the United States. This brought major changes to Islam in the United States. In this study the author aims to find out how the concept of rahmatan lil alamin Imam Shamsi Ali is able to become a strategy for education and cultural da'wah in the United States. In this study, the author uses the library research method, where the research uses various literatures, both books, notes, and reports on the results of previous research in collecting data. This study focuses on how the concept of Rahmatan Lil Alamin brought by Imam Shamsi Ali in New York, United States became his strategy in building Islamic education and da'wah. The objects of this research are books from Imam Shamsi Ali, and various articles about Imam Shamsi Ali. The results of this study indicate that the concept of rahmatan lil alamin in Imam Shamsi Ali's education and da'wah which is accommodated in Islamic boarding schools can become a force for Islam in the United States.Keywords: Rahmatan lil alamin, Educational Leadership, Cultural Da'wah, Islam in America AbstrakImam Shamsi Ali merupakan sosok ulama yang luar biasa semangat perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam dengan memperkenalkan Islam dengan konsep Rahmatan Lil Alamin di Amerika Serikat. Hal ini membawa perubahan besar bagi Islam di Amerika Serikat. Dalam penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep rahmatan lil alamin Imam Shamsi Ali mampu menjadi strategi pendidikan dan dakwah kultural di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library research, dimana penelitian menggunakan berbagai literatur-literatur baik buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu dalam pengambilan datanya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep Rahmatan Lil Alamin yang dibawa oleh Imam Shamsi Ali di New York, Amerika Serikat menjadi strategi beliau dalam membangun pendidikan dan dakwah Islam. Adapun objek penelitian ini yaitu buku-buku daripada Imam Shamsi Ali, dan berbagai artikel tentang Imam Shamsi Ali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya konsep rahmatan lil alamin dalam pendidikan dan dakwahnya Imam Shamsi Ali yang diwadahi dalam pesantren dapat menjadi kekuatan Islam di Amerika Serikat.Kata Kunci : Rahmatan lil alamin, Kepemimpinan Pendidikan, Dakwah Kultural, Islam di Amerika
Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak
Authors: Ariyanto Ariyanto , Dwisvimiar Inge , Arifinal Arifinal
Published: November 2022

The implementation of the mortgage execution auction based on article 6 UUHT which is carried out in accordance with the procedure and fulfills formal legality according to Article 25 PMK No 213/PMK.06/2020, the auction cannot be canceled, so if there is a lawsuit to cancel the auction that has been carried out, it must be decided to refuse lawsuit. The research method used in this study is normative-empirical with a Judicial Case Study approach. The results showed that the judge's decision stating that the auction was canceled resulted in a guarantee of legal certainty over the implementation of the auction based on Article 6 of the UUHT to be ignored, and the decision that declared the auction canceled because the debtor was declared in bad faith had committed an unlawful act causing losses. For auction buyers, due to the responsibility of the debtor who intentionally commits an unlawful act and the creditor who is declared negligent in accepting the object of mortgage, it is not stated concretely in the judge's decision.Keywords: Legal Certainty; Execution Auction; Mortgage right; Lawsuit for Unlawful Acts; Debtor Abstrak:Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi legalitas formal menurut Pasal 25 PMK No 213/PMK.06/2020, lelang tidak dapat dibatalkan, sehingga apabila ada gugatan untuk membatalkan lelang yang sudah dilaksanakan maka harus diputuskan menolak gugatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan Judicial Case Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan Hakim yang yang menyatakan lelang dibatalkan berakibat jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT menjadi terabaikan, dan putusan yang menyatakan pelelangan batal karena debitur dinyatakan beritikad buruk telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian. Bagi pembeli lelang karena tanggung jawab debitur yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan kreditur yang dinyatakan lalai menerima objek hak tanggungan tidak disebutkan secara konkrit dalam putusan hakim.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Lelang Eksekusi; Hak Tanggungan; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Debitur
Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan
Authors: Herawaty Tati , Waseso Afrig , Suryandari Meity
Published: November 2022

The number of people who want to go on pilgrimage. The Labbaika Hajj Manasik Guidance Group (KBIH) helps pilgrims with their journey. People at KBIH Labbaika Pondok Aren, South Tangerang, want to know how to deal with problems with Hajj Manasik Guidance. This is the goal of this study. This is how the research is done: It takes a qualitative approach and uses observation, interviews, and documentation to get the data. In the end, the low level of education and the incompleteness of administrative data are the main causes of the problems that happen. The old age factor, a low economic level, and problems in Saudi Arabia that are different from those in Indonesia are also to blame.Keywords: hajj problems, research, KBIH rituals AbstrakKemajemukan calon jamaah haji yang sering menimbulkan problematika. Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Labbaika membantu para jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan doumentasi. Hasil tentang problematika yang terjadi ialah tingkat pendidikan yang rendah dan kelengkapan data administrasi yang tidak sesuai, faktor usia yang sudah tua tingkat ekonomi rendah, kemudian problematika yang sering terjadi di Tanah suci yaitu penyedian konsumsi dan keadaan cuaca Arab Saudi yang berbeda dengan di Indonesia.Kata Kunci: Problematika Haji; Penelitian; Manasik KBIH