bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Eksistensi Hukum Islam di Tengah Keragaman Budaya Indonesia (Perspektif Baru Sejarah Hukum Islam dalam Bingkai Dialektika Nilai-nilai Syariah dan Budaya)
Authors: Rahmatullah Lutfi
Published: May 2018

Masyarakat multikultural dengan transformasi sosial yang begitu cepat, berdampak pada eksistensi hukum Islam, bahkan tidak jarang terjadi kesenjangan antara hukum Islam yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan. Kondisi ini memunculkan kegelisahan akademik, yakni bagaimana kemampuan adaptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat plural, kemudian sejauh mana hukum Islam mampu mengakomodasi berbagai problem yang muncul akibat perubahan sosial. Sebagai the queen of Islamic sciences, fikih dan ushul fikih memegang peranan penting dan strategis dalam melahirkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Wajah kaku dan keras ataupun lembut dan manis dari ajaran Islam sangat ditentukan dari bangunan ilmu ini. Dengan mengelaborasi sejarah dinamika pergumulan hukum Islam dengan budaya lokal, ditemukan bahwa; 1) adaptabilitas hukum Islam dalam pengertian perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru, menunjukan tingkat adabtabilitas yang tinggi, hal ini terlihat dari sejarah pembentukan hukum Islam dengan adanya perangkat metode penggalian hukum, seperti al-qiyas, al-maslahah, maqasid al-Syariâ€™ah, al-â€˜urf, di mana perangkat tersebut mengedepankan pertimbangan kondisi sosial dan budaya setempat. 2) perjalanan dialektika nilai-nilai syariâ€™ah dan budaya lokal dalam historisitasnya terbentang sangat konkret dalam perjalanan pembentukan hukum Islam dari masa ke masa, hal ini menunjukkan fleksibelitas hukum Islam. 3) implikasi dari komunikasi antara nilai-nilai syariâ€™ah dan budaya dalam konteks masyarakat Indonesia, memunculkan beragam wacana, dari mulai â€œIslam pribumiâ€ ataupun â€œfikih Indonesiaâ€. 4) fikih Indonesia berbasis multikultural dibangun dalam rangka merekonstruksi kembali â€œReligious and National Culture Indonesiaâ€ agar dapat menjadi integrating force yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.
Respon Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global
Authors: Ja'far Ja'far
Published: May 2018

Berbeda dari organisasi Islam lain, Al Jam'iyatul Washliyah tidak banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat akademik. Padahal secara kuantitas dan sebaran wilayah, Al Washliyah menempati posisi sebagai organisasi terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Al Washliyah telah memberikan perhatian terhadap bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial, sehingga beberapa peneliti memfokuskan riset mereka terhadap ketiga bidang tersebut. Tetapi, peran Al Washliyah dalam bidang hukum Islam belum dikaji secara akademik mengingat kelangkaan literatur mengenai masalah tersebut. Melalui studi kepustakaan, artikel ini mengajukan temuan bahwa Al Washliyah membentuk Dewan Fatwa sebagai dewan syariah organisasi, dan hanya ada pada level Pengurus Besar Al Washliyah. Dewan Fatwa Al Washliyah memiliki hak mengeluarkan fatwa-fatwa atas dasar mazhab Syafi'iyah dalam bidang fikih, dan mazhab Ahlussunnah Waljamaah dalam bidang akidah; dan berhasil memainkan peran sebagai benteng tradisi Sunni di Indonesia. Sejak awal pendirian, Dewan Fatwa Al Washliyah terus merespons segala persoalan global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Muslim di level nasional, regional, dan internasional. Lembaga fatwa ini telah banyak menghasilkan beragam produk fatwa dalam bidang hukum dan akidah, meskipun kurang disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat Muslim, dan menjadi sebentuk respons terhadap isu-isu global dunia Muslim.
Tradisi Sunat Perempuan di Lampasi Tigo Nagari
Authors: Salma Salma
Published: May 2018

Pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia selalu diperdebatkan karena adanya perbedaan pendapat tentang hukum maupun tentang penyimpangan pelaksanaannya. Penyimpangan ini misalnya mengangkat klitoris secara sebagian maupun menyeluruh oleh dukun. Atas dasar itu pula Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengajukan usul kepada MUI agar sunat perempuan dihapuskan di Indonesia. MUI tidak mengabulkan usulan tersebut dengan beberapa pertimbangan.Ada kelompok masyarakat yang menggunakan jasa dukun untuk melaksanakansunat dengan kurang memperhatikan standar dan fasilitas kesehatan yang telah memadai seperti di Lampasi Tigo Nagari. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatacara dukun melakukan sunat terhadap anak perempuan didominasi oleh ritual keagamaan dan sunat hanya sesaat ketika dukun melakukan insisi (luka luar) pada permukaan klitoris dengan ukuran yang sangat kecil.Tujuan sunat pada anak perempuan adalah untuk mengembangkan syiar Islam, mengikrarkan keislaman anak, menanamkan akidah Islamiyah pada anak, mencegah anak berakhlak buruk dan mendidik anak berbakti pada ibu bapak. Alasan masyarakat mengantar anak perempuan mereka pada dukun untuk disunat adalah untuk mendapatkan kepuasan beragama.
Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia
Authors: Dahlan Moh.
Published: May 2018

Pemberlakukan syariat Islam banyak mendapatkan kritikan karena dianggap berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana pemikiran Bassam Tibi. Namun demikian, hal ini berbeda dengan pandangan Muhammad Arkoun dan Hasan Asy-Syarqawi yang menerima pemberlakuan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran hukum fiqh/Islam untuk ditransformasi ke dalam pembangunan hukum nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana penegakan nilai-nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Adapun jenis pendekatan kajian ini adalah kajian politik hukum yang meneliti nilai-nilai fikih kemanusiaan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih/hukum Islam sangat terkait dengan dinamika kehidupan aktual dari manusia, bahkan eksistensi hukum ditentukan dengan kepentingan hidup manusia sebagaimana pandangan pakar hukum Najmuddin Atu-Tuhfi dan Philip K Hitti. Ajaran-ajaran hukum Islam memiliki oreintasi untuk menjawab masalah-masalah aktual kemanusiaan sebagaimana Nabi Muhammad saw telah dipratikkan Nabi dan penerusnya. Nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian mendapatkan momentunnya yang baik ketika hak asasi manusia menjadi kebijakan umum dalam Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam sistem bangunan hukum di Indonesia, unsur hak asasi manusia tidak boleh dinafikan dan juga sekaligus unsur kekosongan hukum juga harus diperhatikan, sehingga eksistensi hukum yang lahir dari norma agama atau budaya masyarakat dapat diakomodir sebagaimana regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.
Pandangan Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tentang Makanan Halal dan Haram (Kajian Usul Fikih)
Authors: Nashirudin Muh.
Published: May 2018

Penelitian ini membahas pandangan Majlis Tafsir al-Qur'an (MTA) tentang makanan halal dan haram dalam Islam. Data penelitian ini diperoleh melalui Brosur MTA Ahad Pagi, Tafsir MTA dan wawancara dengan Ahmad Sukina (Ketua MTA). Dengan menggunakan teori fungsional Hadis Nabi dalam Usul Fikih dan teori istishab, studi ini menemukan bahwa MTA seperti yang disebutkan dalam Tafsir MTA Volume IV mengakui bahwa makanan yang dilarang dalam Islam hanya terdiri dari empat hal yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Namun demikian, MTA tidak menentukan pendapat mereka hanya pada empat hal yang dilarang oleh Al-Qur'an, atau mereka menggabungkan dengan hal-hal lain yang dilarang oleh hadis Nabi. MTA terlihat memilih untuk menjadi "aman" dan berada di posisi "abu-abu" dalam hal ini, karena mereka melihat bahwa dua pendapat tersebut sama dalam hal validitasnya. Keduanya tidak dapat ditentukan mana yang akan digunakan dan juga untuk menghindari kontroversi di masyarakat. Di samping itu, meskipun jargon MTA adalah kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, penentuan hukum berdasarkan ijma' juga digunakan walaupun ada perbedaan konsep tentang ijma' (MTA mengatakan mereka menggunakan ijma' sahabat, tetapi sebenarnya mereka menggunakan ijma' ulama). Qiyas digunakan sangat terbatas, yaitu hanya jika illat hanya disebut dalam teks (nass). MTA tidak menggunakan selain empat dalil hukum yang disepakati, kecuali dalil tentang al-ibahah al-asliyyah yang termasuk dalam pembahasan istishab.
Politik Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan
Authors: Muin Fatkhul
Published: May 2018

Kajian ini menganalisis sudut pandang hukum Islam sebagai bagian hukum nasional yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat yang mayoritas Islam. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang merupakan penduduknya beragama Islam dan dianggap memiliki rumpun keturunan yang sama, tetapi pada aspek lainnya bahwa pengaruh hukum di kedua negara memiliki perbedaan, di mana Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Civil Law sedangkan Malaysia dipengaruhi oleh sistem hukum Common Law. Perbedaan tersebut tentu akan mempengaruhi sistem hukum kedua negara, bahkan bukan hanya pada aspek tersebut, tetapi juga akan mempengaruhi hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia eksistensi hukum Islam dapat masuk melalui Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945, sedangkan di Malaysia eksistensi hukum Islam dapat masuk melalui pengakuan negara terhadap agama resmi di Malaysia yaitu agama Islam, sesuai artikel 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia.
Konstruksi Tematik Ayat-Ayat Hukum (Konsep dan Dasar Seleksi Ayat Hukum Menurut Al-Tahawi)
Authors: Siregar Ahmad Sholihin , Nuruddin Amiur , Qorib Ahmad
Published: May 2018

This research begins from the unavailability of basis in selecting legal verses. Therefore, this research aims to construct the foundation of selecting legal verses starting from the selection done by al-Tahawi. This research is normative law research (doctrinaire, dogmatic). The research object is legal verses of al-Tahawiâ€™s selection found in Aá¸¥kÄm al-Qurâ€™Än. The object is approached by using mimetic and objective approach. There are two foundations used by al-Tahawi in selecting legal verses; textually and contextually. The textual foundation consists of the availability or unavailability of mukallaf action in a verse. The contextual foundation consists of asbÄb al-nuzÅ«l and explaining hadis. From the selection basis, the characteristic of legal verses is also constructed textually and contextually. The textual characteristic consists of keywords showing law content such as: lÄ junÄá¸¥a, laisa á¸¥araj, á¸¥urrima, uá¸¥illa, kutiba, farÄ«á¸ah, al-á¹£alÄt, al-á¹£aum, al-zakÄh, al-á¸¥ajj, ar-rafaá¹¡. Contextual characteristic consists of: asbÄb al-nuzÅ«l of a legal verse should be related to a legal matter, and there are explaining hadis showing the existence of law content in certain verses.
Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)
Authors: Hamzah Imron
Published: May 2018

Cooperatives, originally emerging from the West, have grown in Muslim-majority countries, such as Indonesia. Modern Muslim scholars differ on the permissibility of cooperatives in Islamic law. Among the scholars who disallowed it is Taqiyyuddin al-Nabhani, who firmly declares that cooperative is not legal according Islamic law. The reason given by al-Nabhani is that within the cooperative there is no element of body as the subject of law, and also the distribution of profit in the cooperative is based on services that are not justified. But if it is analyzed carefully, it can be seen that in cooperatives there are already elements of the body in the form of board, and also the division of profit based on the service is essentially the division of profit based on work, so it is not contrary to the rules of Shari'a. This paper concludes that the cooperative is incorporated into the various contracts that have been discussed by the classical scholars, so the legal status of the cooperative is allowed according to Islamic law because there is no proposition forbids it.
Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat dalam Penyempurnaan Ibadah Salat
Authors: Tanjung Dhiauddin
Published: May 2018

In the implementation of one's prayer service is required to face the direction of Qibla as a valid requirement of prayer. Understanding of facing the Qiblah should be understood properly and maximally so that efforts to face the Qiblah can be done well and precisely. This paper explains that the obligation of facing the Kaâ€™bah is for the one who is able to see the Kaâ€™bah directly. But for those who are far from Mecca and cannot see the Kaâ€™bah directly, the majority of the Muslim scholars only oblige facing towards the Kaaba (jihah al-kaâ€™bah). However, in retrospect, the ulama have a strong opinion that for the one who can see the Kaaba, and the one who cannot see the Kaaba, but in fact he can be wise to know the direction to the Kaaba (jihah al-Kaâ€™bah), then they are obliged to face the building of the Kaaba ('ainul Kaâ€™bah). From the term â€˜ainul kaâ€™bah and jihah al-kaâ€™bah, it is actually the one point to be taken that is the Kaaba in Mecca. â€˜Ainul kaâ€™bah is the building of the Kaaba itself, whereas the jihah of al-kaâ€™bah is the direction towards the Kaaba. Therefore, to lead to the Kaaba, it should not be carelessly facing. Especially with the existing science and technology, the calculation to lead to the point of the Kaaba becomes easier with accuracy that can be accounted for. If so, science and technology can participate to play a role in completing the worship of Muslims, i.e. facing the Qiblah more appropriate for the validity of worship.
Wakaf Uang Menurut Tuan Guru Nahdlatul Wathan di Lombok Nusa Tenggara Barat
Authors: Nugroho Anton Priyo , Achiria Siti , Muliadi M. Arif
Published: May 2018

Nahdlatul Wathan has a significant role in religious social development, especially in the Lombok area of West Nusa Tenggara (NTB). The role cannot be separated from the tuan guru as religious leaders of Nahdlatul Wathan. This is not to deny the other party's role, but the role of religious leader like tuan guru is very dominant in Lombok. On the other hand, cash waqf develops as one of the contemporary issues of the ummah. Cash waqf is still considered a new phenomenon among Muslims in Indonesia, so there are still differences of opinion between religious leaders. Tuan guruâ€™s view on cash waqf is very important in order for cash waqfto develop well. Therefore this study aims to know the opinion of the tuan guru about cash waqf. This study used a qualitative approach, and it used interview method to 10 tuan gurus of Nahdhatul Wathan in Lombok NTB. The study found that most of tuan guru allowed the cash waqf with the consideration that the benefits were greater than the harm. Only a small proportion of tuan guruforbid cash waqf because waqf should be fixed, unchanged and should not be reduced.
Implikasi Yuridis Riwayat tentang Kesalahan Penulisan dalam Mushaf Usmani
Authors: Rajafi Ahmad
Published: May 2018

The history of writing error in the Qur'an derived from Aisha and justified by Khalifa Uthman bin Affan received a different responses among Islamic researchers, both from the strictly rejecting that history of writing (riwayat) until to those who accepted the existence the riwayat but with different "reading". On the legal side (juridical), the existence of that riwayat can result in juridical implications, especially in the methodological aspect. Such thought is not driven by the negative domain, but it must be in a positive domain, where the existence of that riwayat provides more progressive and responsive ijtihad, whether the answer is for the diversion to the difference of qiraâ€™at or not, the Islamic texts will be read more critically, so the legal purpose of â€œsuitable in every time and placeâ€ would be reached.
Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi terhadap Penerapan Ekonomi Syariah)
Authors: Syaugi Syaugi
Published: May 2018

As a constitution, the Indonesian Constitution of 1945 regulates how the national economic system should be arranged and developed. In the perspective of the constitution, the implementation of the sharia economy does not mean the state directs a particular economic ideology. Philosophically, the ideals of Indonesian economic law is to initiate and prepare the legal concept of economic life. Shariah economy has a strong foundation both formally shariah and formal constitution. Formally shariah means the existence of shariah economy has a strong foundation in the Indonesian legal system. Formally constitution means, in the context of the state, the Shariah economy has a constitutional basis. The existence of laws relating to shariah economy shows that the Indonesian economic system gives a place to the shariah economy.
Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan
Authors: Rosadi Aden
Published: May 2018

Amil zakah (zakah manager/distributor) is one of supporting pillars to the success of zakah management. From juridical view, it is related to Islamic law, but politically it is close to the state policy especially the zakah management policy. The involvement of the state in zakah management depends on the fundamental issue that makes zakah as part of qad}a>â€™i> and diya>ni> law. Islamic law that has diya>ni> attribute is very dependent on the religious awareness of Islamic society itself. While the qad}a>â€™i> law involves certain institutions that have legal power to impose and ensure the enforcement of Islamic law in the society. Therefore, zakah managers require strong authority, because they will deal with the community with various level of faith. It is concluded that the success of zakah management should be supported by three aspects, namely substance, structural, and legal awareness.
Ijtihad Progresif Ibn Hazm (994-1064 M) dalam Merespon Perubahan Sosial
Authors: Syufa'at Syufa'at
Published: May 2018

Now the issue of ijtihad proposed as one of the key themes of reform efforts and refreshment understanding of religion. Ibn Hazm perform ijtihad in certain respects a more contextual approach, rather than textual. This means, he was prosecuted for not only active and proactive, but at the same time progressive. Methodology renewal of Islamic religious thought, according to Ibn Hazm always connects normativitas tradeoffs between the dimensions of the verses of the Qur'an and Sunnah as the dimensions of the historicity of understanding these verses at the level of socio-historical life of the local muslim community.
Khilafah Islamiyyah: dari Wahdah Al-Dawlah menuju Wahdah Al-Ummah
Authors: Mashduqi Muhammad Anis
Published: May 2018

Perdebatan tentang KhilÄfah IslÄmÄ«yyah belum menunjukkan tanda akan berakhir. Pada saat itu pula, perjuangan beberapa gerakan Islam untuk kembali menegakkan KhilÄfah IslÄmÄ«yyah semakin menguat saja. Upaya mengurai permasalahan KhilÄfah IslÄmÄ«yyah ibarat menyelam dalam banjir air bah di mana seseorang bisa saja selamat akan tetapi bisa saja tenggelam di dalamnya. Al-SanhÅ«rÄ«, salah satu pemikir Islam terkenal, menawarkan gagasan untuk mengubah konsep KhilÄfah IslÄmÄ«yyah sebagai wahÌ£dah al-dawlahÂ  yang mengandaikan peleburan negara-negara menuju wahÌ£dah al-`ummah (kesatuan umat) dengan mewujudkan suatu lembaga multi-nasional yang akan memperjuangkan prinsip-prinsip Islam di belahan dunia manapun.
Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia
Authors: Sunaryo Agus
Published: May 2018

Dalam diskursus keislaman, para ahli menganggap bahwa paradigma teologis inklusif adalah yang paling sesuai untuk diterapkan dalam konteks kehidupan beragama di abad modern. Prinsip mengakui keberadaan komunitas lain, mau â€œbertegur sapaâ€ serta berusaha mencari titik temu sejalan dengan semangat yang dibangun oleh al-Qurâ€™an. Artikel ini mencoba mengkaji paradigma tersebut serta melihat problematika fikih dalam kaitannya dengan relasi antara umat Islam dengan non muslim. Persoalan fikih menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa paradigma teologis seseorang cenderung berpengaruh terhadap cara pandang atau aktifitas berfikihnya. Persoalan teologis dan fikih yang dikaji dalam artikel ini bermuara pada pemikiran tokoh Nurcholish Madjid. Selain sebagai pengembang paradigma teologis-inklusif di Indonesia, pemikiran Nurcholish Madjid tentang perlunya melakukan pembacaan ulang fikih, nampaknya selalu menarik untuk dibahas dan sekaligus mengundang kontroversi. Apalagi ketika persoalan fikih tersebut harus melibatkan komunitas agama lain di dalamnya.
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-Fadl)
Authors: Mushlihin Imam Annas
Published: May 2018

Hubungan antara demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan Syariâ€™ah memang selalu diperdebatkan oleh umat Islam dalam sepanjang sejarah mereka. Persoalan utamanya adalah apakah demokrasi dan HAM kompatibel dengan ajaran Islam ataukah tidak. Munculnya perdebatan tersebut karena melihat latar belakang bahwa demokrasi dan HAM muncul dari Barat, sedangkan agama berasal dari wahyu. Dengan demikian, apakah Islam dapat mendukung dan menyokong HAM merupakan tantangan paling penting yang dihadapi umat Islam saat ini. Sementara, tantangan lainnya adalah banyaknya muslim dan non-muslim di berbagai pelosok dunia saat ini meyakini bahwa HAM bertentangan dengan keyakinan Islam. Dalam artikel ini dengan mendialogkan antara demokrasi, HAM, dan Syariâ€™ah melalui perspektif hermeneutika hukum Islam diharapkan dapat dirumuskan hubungan yang viable antara Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa harus merugikan dan mengorbankan salah satunya.
Religious Freedom in Indonesia and Malaysia in the Constitutional Comparative Perspective (The Cases of Judicial Review in Blasphemous Offences)
Authors: Maula Bani Syarif
Published: May 2018

Makalah ini membahas jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, dan apakah judicial review bisa menjadi mekanisme terbaik untuk melindungi hak konstitusional warganegara dari kedua negara tersebut. Makalah ini berkesimpulan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik konstitusi yang berbeda dalam hal ketentuan-ketentuan perlindungan kebebasan beragama. Namun demikian, judicial review di kedua negara tersebut bisa menjadi perlindungan bagi hak-hak agama minoritas, meskipun dalam prakteknya tidak selalu demikian, seperti dalam kasus judicial review undang-undang anti penodaan agama di Indonesia. Memang idealnya, judicial review merupakan cara yang paling efektif dalam menguji undang-undang yang merugikan kaum minoritas, dan juga judicial review seharusnya diletakkan sebagai faktor penting untuk melindungi hak asasi manusia.
Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Massa di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Said Noor Aziz
Published: May 2018

Kejahatan-kejahatan kekerasan banyak bersumber dari faktor-faktor kemiskinan, ketamakan, kebodohan umat, ketidakadilan dan kedzaliman para pemegang amanat negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sementara penegakan hukum mengandung ciri-ciri kelas karena cenderung lebih melihat siapa yang berbuat daripada apa yang ia perbuat. Hal ini dibenarkan karena sistem hukum nasional menganut falsafah liberalisme, individualisme, dan rationalisme yang cenderung lebih mempertahankan kemerdekaan individu daripada melindungi kepentingan masyarakat luas. Dari segi hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis telah memperingatkan tentang telah terjadinya kehancuran umat/ negara sebagai akibat dari penegakan hukum yang bercirikan kelas.
Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri
Authors: Furqon Ahmad
Published: May 2018

Tulisan ini memfokuskan pada praktek perwakafan uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang Bank Syariah Mandiri (LKS-PWU BSM). Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU BSM?;dan (2). Apa hambatan-hambatan yang dihadapi LKS-PWU BSM dalam mengelola wakaf uang? Tulisan ini menyimpulkan bahwa: LKS-PWU BSM telah melakukan pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas, misalnya: Dalam hal penggalangan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Dalam mekanisme perwakafan Uang di BSM, BSM tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin berwakaf uang. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengamanatkan kehadiran saksi dan nazhir. Dalam hal investasi dana wakaf uang, LKS-PWU BSM bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan dua bentuk investasi, yaitu investasi pada sektor riil, dan investasi pada sektor keuangan, dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasikan dalam Deposito Syariah Mandiri.
Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian tanpa Mahram bagi Perempuan
Authors: Hajar Imam Ibnu
Published: May 2018

Sudah sangat lama diterima oleh para ulama, bahwa seorang wanita, tidak dipebolehkan sendirian bepergian,  tanpa mahram, dengan dasar yang jelas yaitu hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks modern, pengamalan hadis ini sangat sulit. Harus ada terobosan dari perspektif hukum Islam untuk memberikan kesempatan bagi wanita Muslim untuk bergerak bebas, terutama untuk perjalanan agama wajib. Ahli hukum Islam harus memperkirakan bahwa suatu hari, sangat mungkin, seorang wanita muslimah akan melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Hal itu sejalan dengan prediksi Nabi dalam hadisnya bahwa kelak, pada suatu waktu tertentu, karena baiknya keamanan dalam perjalanan, akan terdapat seorang wanita Muslim yang pergi ke Mekkah dari wilayah yang sangat jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Pada akhirnya, artikel ini berusaha untuk mencari hukum baru dengan mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya bertentangan sesuai dengan konteks.
Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat'iy dalam Hukum Kewarisan Islam)
Authors: Suhairi Suhairi
Published: May 2018

Dalam masalah kewarisan, qat'iy - zanni mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  Qat'iy al-dalalah  nash kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan, sebagaimana pendapat ulama Hanafi. Demikian pula dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara'. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.
Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
Authors: Muwahid Muwahid
Published: May 2018

Tulisan ini menguraikan tentang transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sebagai hukum yang diyakini, berlaku dan berkembang di masyarakat tentunya hukum Islam harus diberlakukan secara nasional di negara kesatuan Republik Indonesia. Satu cara untuk menerapkan secara nasional dengan mentransformasikan nilai hukum Islam ke peraturan perundang-undangan nasional, baik dalam hukum perdata maupun perdata. Transformasi hukum Islam telah dilakukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syariâ€™ah dan undang-undang tentang asuransi syariah. Transformasi hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan terhadap hukum pidana karena masih terdapat pertentangan di kalangan ahli hukum. Hal ini baru dapat diwujudkan dalam rancangan undang-undang seperti misalnya tentnag perzinahan yang telah mengacu pada hukum Islam walaupun dalam pemidanaan masih mengadopsi hukum barat.
Poligami bagi yang Mampu Monogami bagi yang Tidak Mampu
Authors: Firdaus Slamet
Published: May 2018

Kehidupan keluarga yang diagendakan dalam Al-Qur`an adalah keluarga sakÄ«nah yang dilukiskan oleh Nabi saw dengan â€œRumahku surgakuâ€. Orientasi mengedepankan esensi keluarga sakÄ«nah menjadikan dihotomi poligami versus monogami tidak relevan lagi, keduanya merupakan media beramal yang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesuksesan suatu keluarga. Kegagalan membangun keluarga sakÄ«nah bukan karena pilihan berpoligami sebagaimana keberhasilan mencapainya bukan disebabkan oleh pilihan bermonogami, tetapi ditentukan efektif atau tidaknya menumbuhkembangkan mawaddah dan rahmah. Penolakan atau penerimaan poligami diserahkan kepada komunitas muslim sehubungan keberadaannya telah menjadi masalah atau konsumsi sosial. Sikap saling menghormati antara yang pro dan kontra sangat dibutuhkan.
Mengurai Nikah Siri dalam Islam
Authors: Naqiyah Naqiyah
Published: May 2018

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian nikah siri berikut hukumnya. Sebagian kalangan menganggap nikah siri tidak melanggar hukum, sedangkan sebagian lainnya memandangnya melanggar hukum atau setidaknya sebagai pemicu ketidaktertiban dalam masyarakat sehingga perlu dilarang. Tulisan ini mengurai aneka ragam nikah siri berikut pandangan-pandangan tersebut. Kemudian, dengan menggunakan metode qiyÄs, sadd al-ÅºarÄ«`ah, dan maÅŸlaÄ¥ah, serta memperhatikan tujuan-tujuan nikah, penulis berkesimpulan bahwa tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana digambarkan oleh al-Qurâ€™an seperti saling melindungi tidak akan dicapai dengan nikah siri. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai saksi, wali, dan pencatatan pernikahan harus dipatuhi umat Islam Indonesia, karena telah menjadi qÄnÅ«n yang mengikat sehingga tidak ada ruang lagi untuk mengikuti pendapat yang berbeda dengan peraturan hukum tersebut.  Hal ini berdasarkan kaidah h}ukm al-qadi ilzam wa yarfaâ€™ al-khilaf  (keputusan hakim adalah memaksa/mengikat dan meniadakan perbedaan). Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa nikah siri harus dilarang karena jelas melanggar hukum dan memicu ketidaktertiban dalam masyarakat.
Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah
Authors: Rokhmad Abu
Published: May 2018

Kenyataan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia mendorong seorang ahli hukum, Satjipto Rahardjo, menyerukan perlunya berhukum yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu cara berhukum baru yang dapat mewujudkan harapan masyarakat. Cara berhukum yang baru ituâ€”oleh penggagasnya, yakni Satjipto Rahardjoâ€”disebut dengan hukum progresif. Artikel ini akan mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana kontruksi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo? Kedua, bagaimana pemikiran hukum progresif ditinjau dari teori maslahah? Hukum progresif adalah ikhtiar ilmiah yang mengkritik cara berhukum lama (legal-positivistik) yang menyebabkan hukum di Indonesia tidak mampu membahagiakan para pencari keadilan. Konstruksi hukum progresif dapat digambarkan sebagai hukum yang  menganut paradigma holistik dan konstruktif. Asumsi dasarnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi. Hukum progresif juga membebaskan diri dari kultur penegakan hukum administratif dan mendorong terjadinya rule breaking (terobosan hukum). Gagasan hukum progresif menjadikan maslahah sebagai jantung atau inti dari hukum.
Menggagas Konsep Fikih Anti Korupsi: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Authors: 'Ulum Bahrul
Published: May 2018

Dari tahun 2000 sampai 2010, Indonesia selalu menempati sepuluh besar negara terkorup di dunia. Realitas ini sungguh sangat ironis, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia.  Predikat sebagai salah satu negara terkorup ini tentunya akan mencitrakan bahwa umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan korupsi. Mengapa norma-norma agama seolah tidak berdaya mengekang pemeluknya untuk tidak melakukan korupsi? Artikel ini membahas konsep fikih anti korupsi sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sangat penting sebagai upaya pemberantasan korupsi yang saat ini terkesan lamban. Sebagai usaha pemberantasan korupsi, sosialisasi fikih anti korupsi dapat efektif memberikan efek jera bagi praktek korupsi. Diharapkan dari sistem hukum Islam dapat diadopsi ke dalam hukum nasional dalam melawan praktek korupsi dengan menjadikan norma-norma Islam tersosialisasi dengan baik bagi masyarakat Islam Indonesia. Fikih atau hukum Islam sesungguhnya telah banyak membahas konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi adalah kejahatan multi kompleks. Walaupun terkesan hanya terkait dengan persoalan maliyah (harta benda), tetapi korupsi mempunyai karakter spesifik, yaitu melibatkan seseorang yang berkuasa.
Maqasid al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda
Authors: Irfan Abbas
Published: May 2018

Jasser Auda adalah tokoh muda Islam yang berambisi mengembalikan kembali pemahaman ruh al-tasyriâ€˜ seperti masa Sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai metode istinbat hukum Islam lewat pintu yang disebutnya maqasid al-syariâ€™ah, sebagai pelengkap dari konsep maqasid-nya al-Syatibi dan Ibn â€˜Asyur. Dalam pandangan Auda, ada kesamaan antara â€˜illat dan  maqasid, sebab â€˜illat yang didefinisikan sebagai al-maâ€™na al-lazi syuriâ€™a al-hukm li ajlih (sebuah makna yang karenanyalah suatu hukum itu disyariatkan) adalah sama dengan definisi maqasid. Belum lagi beberapa nama â€˜illat, seperti al-sabab, al-amarah, al-daâ€™i, al-baâ€™is, al-hamil, al-manat, al-dalil, al-muqtada, al-mujib dan al-muâ€™assir juga bisa menjadi alasan bahwa ada kesamaan antara â€˜illat dan maqasid. Oleh karena itu, ketika ada kaidah usuliyyah yang terkenal berbunyi al-hukm al-Syarâ€™i yadur maâ€™a â€˜illatih wujudan wa â€˜adamanâ€ (hukum syariat itu berorientasi dengan ada atau tidaknya sebuah â€˜illat), maka bisa dibuat sebuah kesimpulan juga tadur al-ahkam al-syarâ€™iyyah al-â€™amaliyyah maâ€™a maqasidiha wujudan wa â€™adaman, kama tadur maâ€™a â€˜ilaliha wujudan wa â€™adamanâ€.
Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik
Authors: Muttaqin Labib
Published: May 2018

Perbedaan metode tafsir mengakibatkan perbedaan produk hukum. Salah satu dari berbagai banyak isu yang kerap kali menjadi tema perdebatan adalah kewarisan Islam. Dalam hal waris, mayoritas ulama klasik memandang bahwa ketentuannya bersifat tetap (qatâ€™i) dan tidak boleh ada perubahan atas dirinya. Berbeda dengan pendapat yang dilontarkan kalangan progressif bahwa perlu adanya redefinisi terhadap istilah qatâ€™i dengan melihat sejarah atas eksistensinya. Tawaran segar muncul dari Fazlur Rahman, intelektual muslim asal Pakistan yang berpikiran maju. Dalam memahami dan menafsiri teks al-Qurâ€™an ia memperkenalkan teori gerak-ganda, yaitu teori yang menghendaki adanya pemahaman terhadap makna al-Qurâ€™an dalam konteks kesejarahannya (sosio-historikal) sehingga tidak memunculkan istilah subyektifitas tafsir, dengan harapan teks dan makna yang ada dalam al-Qurâ€™an tidak dipahami secara stagnan tetapi dinamis dengan tujuan Islam tetap bisa menjawab isu-isu kontemporer yang berkembang pada saat ini dan tetap menjadi agama yang rahmatan lil â€˜alamin dan likulli zaman wa makan.
Meneropong Dinamika Muslim di Barat Melalui Fiqh al-Aqalliyat
Authors: Zuhri Syaifudin
Published: May 2018

Semakin meningkatnya angka demografis masyarakat Muslim dan lembaga-lembaga Islam yang didirikan di negara-negara Barat membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di sana. Namun demikian, masyarakat Muslim di Barat adalah komunitas minoritas yang hidup di tengah-tengah budaya masyarakat selain Islam. Karena itu, mereka harus berhadapan dengan persoalan-persoalan unik dalam mempraktekkan syariat, lebih tepatnya fikih. Persoalan tersebut mungkin tidak pernah dihadapi oleh masyarakat Muslim lain yang hidup di negara-negara Muslim. Mereka harus berhadapan dengan persoalan bagaimana menerapkan syariat dalam konteks masyarakat Barat. Fiqh al-aqalliyat (fikih minoritas) adalah salah satu jawaban atas persoalan tersebut. Fiqh al-aqalliyat merupakan hasil kreasi Muslim minoritas yang hidup di Barat serta menjadi metode penting dalam merumuskan fikih yang aplikatif (di Barat). IftÄâ€™ adalah institusionalisasi dari upaya tersebut.
Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan
Authors: Muslihun Muslihun
Published: May 2018

Perbandingan zakat produktif dan wakaf produktif dapat dilihat dari lima hal, yakni dasar hukum, orang yang mengeluarkannya, jenisa hartanya, pengelolaannya, dan orang yang berhak menerimanya. Beberapa hal ini menunjukkan adanya persamaan di antara keduanya, yakni  sama-sama merupakan filantropi Islam yang memiliki visi pemerataan harta. Walaupun demikian, terdapat perbedaan dalam hal: pertama, zakat bersifat wajib, sedangkan wakaf sunnah; kedua, harta zakat dapat didistribusikan secara langsung, sementara pada wakaf, yang dapat didistribusikan adalah hasilnya dan tidak boleh bendanya karena harus ditahan kelestariannya. Zakat produktif dan wakaf produktif dianggap sebagai bagian dari perubahan hukum Islam di Indonesia karena keduanya merupakan filantropi Islam yang senantiasa berkembang. Pergeseran zakat dan wakaf yang tadinya cendrung konsumtif menuju pola produktif merupakan buah dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) perkembangan pembangunan fisik, (2) perubahan budaya, (3) pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi baru, (4) adanya gerakan-gerakan sosial, dan (5) perubahan ide, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Model perubahan sosial yang diharapkan adalah perubahan pemahaman zakat dan wakaf yang sebelumnya hanya konsumtif menjadi produktif. Dengan pengembangan zakat produktif diharapkan benda zakat mengalami peningkatan nilai. Sedangkan dengan pengembangan wakaf produktif diharapkan selain mempertahankan bendanya (dawÄm al-â€™ain) juga mempertahankan manfaat wakaf itu sendiri (dawÄm al-intifÄâ€™ bi al-â€™ain).
Transformasi Akad Bay' al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)
Authors: Aziz Jamal Abdul
Published: May 2018

Pembiayaan murabahah di bank-bank syariah adalah produk pembiayaan yang berbasis pada akad bayâ€™ al-murabahah. Jika dianalisis dalam perspektif fikih muamalah akad bayâ€™ al-murabahah yang dipraktikkan dalam produk-produk pembiayaan bank syariah tersebut sesungguhnya telah mengalami transformasi sehingga tidak lagi sama persis dengan konsepnya dalam fikih. Tulisan ini memfokuskan diri pada dua persoalan pokok, yakni apa saja bentuk-bentuk transformasi akad yang terjadi pada akad bayâ€™ al-murabahah tersebut dan bagaimana hukum dari transformasi akad tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Berdasarkan analisis terhadap data lapangan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa transformasi akad bayâ€™ al-murabahah pada produk pembiayaan di bank syariah sekurang-kurangnya meliputi lima aspek, yakni: konstruk akadnya, motif yang mendasari akad, pelibatan akad wakalah, persyaratan jaminan (agunan), dan denda terhadap angsuran yang bermasalah. Jika dinilai dari aspek syariahnya terdapat dua aspek yang tidak sesuai, yakni adanya angsuran pembayaran yang substansinya mirip dengan kredit yang berbunga dan adanya denda bagi yang pembayaran angsuran tersebut bermasalah.
Family Planning in Islam
Authors: Naqiyah Naqiyah
Published: May 2018

Terdapat kontroversi di kalangan para ulama tentang keluarga berencana (KB) dalam Islam. Sebagian menyatakan bahwa keluarga berencana itu boleh, tetapi sebagian memandangnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, ia dicurigai sebagai agenda tersembunyi asing (non muslim). Selain itu, KB dicurigai karena berasal dari negara asing yang (mayoritas non - Muslim ) dengan agenda yang tersembunyi untuk melemahkan umat Islam. Jadi, apa substansi keluarga berencana? Apakah metode dalam melakukannya? Apa tujuan melakukannya? Lalu, bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan ekonomi dan ekosistem? Siapa yang berhak untuk menentukan pelaksanaan keluarga berencana? Apa keluarga berencana dalam hukum Islam? Tulisan ini akan membahas hal-hal tersebut dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis terhadap argumen yang diajukan oleh kedua kalangan baik yang menerima maupun yang menolak. Penulis berpendapat bahwa dalam kondisi yag sangat tidak seimbangan antara pertumbuhan populasi manusia dan ekosistem, keluarga berencana tidak hanya diperbolehkan tetapi dapat diwajibkan oleh Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat.
Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Authors: Saifullah Saifullah
Published: May 2018

Kajian kritis Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo telah diterjemahkan dalam  putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang status hukum anak luar nikah sebagai berikut : (a) putusan yang menempatkan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum ; (b) putusan yang merespon keinginan pencari keadilan dan memberikan nilai kesejahteraan dan kebahagiaan utamanya ibu yang melahirkan dan  keluarganya dengan memberikan perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak luar nikah ; (c) putusan yang mengakomodir keinginan publik dengan melakukan rule breaking  oleh  hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan pemaknaan yang kreatif  terhadap peraturan yang ada agar hukum juga mengatur dan menjamin  hak-hak keperdatan anak di luar perkawinan dari kedua orangtuanya ; (d) putusan yang mengejawantahkan nilai kecerdasan moral dan spiritual dengan kandungan nilai keadilan substantif ; (e) putusan yang mengganti dan menerobos paradigma bekerjanya hukum sesuai peraturan menuju ke paradigma perilaku manusia.
Hisab Rukyat Islam Kejawen (Studi atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge )
Authors: Izzuddin Ahmad
Published: May 2018

Di Indonesia banyak mazhab dalam penentuan awal puasa Ramadan dan hari raya. Di antaranya adalah mazhab Islam kejawen yang ketika berhari raya sering berbeda dengan Pemerintah. Dalam mazhab Islam kejawen, terdapat dua sistem penentuan puasa Ramadan dan hari raya yang sampai sekarang masih berlaku, yakni sistem Asapon dan sistem Aboge. Sistem Aboge yang sebenarnya secara hisab harus sudah dinasakh oleh sistem Asapon, ternyata masih tetap dipegangi oleh masyarakat Islam kejawen. Dalam diskursus hisab rukyah, pembahasan ini menjadi makin menarik, karena baik sistem Aboge maupun sistem Asapon termasuk hisab urfi yang secara syar'i dinyatakan tidak layak dipakai untuk penentuan waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (poso dan riyoyo). Tulisan ini membahas  bagaimana sistem hisab rukyah Islam kejawen dan bagaimana penentuan poso dan riyoyo menurut sistem  Aboge. Tulisan ini adalah penelitian pustaka, dengan sumber primer buku-buku dan didukung data wawancara langsung dengan penganut sistem Aboge. Pendekatannya historis dengan analisis kualitatif. Sebagai temuan bahwa sistem hisab rukyah Islam kejawen pada dasarnya adalah berpijak pada penanggalan Jawa (petangan jawi) yang diubah dan disesuaikan oleh Sultan Agung dengan sistem kelender Hijriyah. Namun demikian, sistem hisab rukyah tersebut  yang dimulai pada tanggal 1 Sura 1555 tahun Jawa, masih menggunakan perhitungan Jawa (petangan jawi) yang dipakai dalam kalender Saka yakni perhitungan baik buruk. Bagi masyarakat Islam kejawen penganut sistem Aboge, dalam penentuan poso dan riyoyo mendasarkan pada sistem hisab Aboge dan pleteknya bulan tanggal satu  serta perhitungan baik buruknya hari. Mereka menganut sistem tersebut atas dasar keyakinan dan warisan leluhur, tidak atas dasar perhitungan ilmu falak (palak).
Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi)
Authors: Dakhoir Ahmad
Published: May 2018

Negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia, tampaknya mengalami kesulitan dalam mengelola dana-dana sosial keagamaan yang sangat potensial. Problem yang mendasari belum optimalnya pendayagunaan zakat di Indonesia disebabkan karena persoalan sistem pelaksanaan zakat yang belum terintegrasi antara penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Belum terintegrasinya sistem pelaksanaan zakat dapat ditelusuri dari sistem pengelolaan zakat dan sistem pengawasannya, sehingga diperlukan kerangka teoritis untuk menganalisis masalah tersebut. Model alternatif solusi pengelolaan zakat yang efektif dan efisien adalah melalui kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi. Kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi yang efektif, efisien dan akuntabel adalah melalui kelembagaan perbankan syariâ€™ah yang memiliki dua fungsi pokok yaitu sebagai lembaga intermediasi dana profit-bisnis dan sebagai lembaga intermediasi dana sosial keagamaan seperti zakat.
Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Ariyanti Vivi
Published: May 2018

Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi harus dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara-cara luar biasa), mengingat korupsi yang terjadi selama ini yang dilakukan secara sistematis dan meluas telah menyebabkan negara sangat dirugikan baik dari segi keuangan maupun perekonomian dan di samping itu juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Pemberntasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary). Dengan demikian implementasi asas retroaktif kiranya dapat dirasionalisasikan, walaupun bertentangan dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam penerapan asas retroaktif masih bisa dimungkinkan, walaupun dengan batasan yang sangat ketat, seperti harus menguntungkan korban dan untuk kepentingan umum (kemaslahatan umum), karena hal ini menyangkut hak asasi manusia agar tidak terjadi abuse of power.
Tradisi Berpikir dalam Usul Fikih (Memetakan Porsi, Posisi dan Proporsi Akal Sebagai Nalar Berpikir dalam Hukum Islam)
Authors: Wathani Syamsul
Published: May 2018

Artikel ini membahas akal sebagai sebuah nalar berfikir dalam tradisi usul fikih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kategoris-kritis, untuk melihat  dan memetakan porsi, posisi dan proporsi akal sebagai alat atau metode dalam melahirkan hukum Islam. Artikel ini diharapkan bisa memetakan dan menempatkan akal secara bijak dalam peran dan aktivitasnya sebagai perangkat dalam mengeluarkan hukum Islam. Meletakkan akal sebagai metode berfikir hukum Islam di tempatnya secara proporsional. Memberikan pandangan mengenai penggunakan akal sebagai sebuah concern dalam  tradisi kajian usul fikih. Serta  menghilangkan justifikasi negatif mengenai penggunaan akal dalam melahirkan hukum agama.
Idealisasi Perlindungan Istri dalam Penerapan Hukum Harta Bersama di Pengadilan Agama
Authors: Asni Asni
Published: May 2018

Kajian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus harta bersama yang berlarut-larut penyelesainnya dan seringnya istri menjadi korban dalam penguasaan harta bersama oleh suami pasca perceraian. Kajian ini difokuskan pada perspektif perlindungan perempuan (istri) dalam institusi hukum harta bersama yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui penerapan di Pengadilan Agama. Kajian ini  didasarkan pada hasil penelitian di Pengadilan Agama Kendari melalui analisis putusan hakim terhadap kasus-kasus harta bersama selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Secara umum, putusan hakim Pengadilan Agama Kendari cukup memberikan perlindungan kepada istri melalui penerapan diktum hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Namun dalam penerapan aturan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan telaah secara mendalam oleh hakim sehingga kedudukan istri menjadi lebih terlindungi dengan mempertimbangkan posisi istri dalam situasi tertentu khususnya yang terkait dengan kemaslahatan anak. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap istri perlu didukung oleh semua kalangan terkait, termasuk pihak kuasa hukum dan si istri itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinergitas seluruh sistem yang terkait dalam penegakan hukum yakni aparatur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat serta pembenahan maupun pengembangan dalam masing-masing sistem tersebut demi menuju penegakan hukum yang lebih baik ke depan.