bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Regulasi Ekonomi Kemaritiman sebagai Katalisator Nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia
Authors: Harseno Radityo Muhammad
Published: September 2022

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (archepelagic state) terbesar di dunia yang dianugerahi dengan berbagai macam potensi kemaritiman di dalamnya. Sejak pasca-reformasi tepatnya pada pemerintahan Jokowi-JK paradigma pembangunan ekonomi nasional mulai berubah yang semula bertumpu pada daratan semata (land based economy) kini beralih ke arah ekonomi kemaritiman (maritime based economy). Salah satu perangkat lunak pembangunan ekonomi nasional adalah regulas sebagai instrumen yuridis yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum, jika masih terdapat regulasi yang ada mengalami duplikasi, redundansi, dan irrelevant regulations yang menghambat pembangunan, maka perlu adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi agar percepatan pembangunan ekonomi kemaritiman dapat segera teralisasi. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi regulasi ekonomi kemaritiman serta untuk mengetahui implikasi dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi deregulasi dan debirokratisasi telah dilaksanakan melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada September tahun 2015. Total ada 139 regulasi direlaksasi mengalami deregulasi dan debirokratisasi dengan berbagai klasifikasi kegiatan mulai dari kemudahaninvestasi, efisiensi industri, kelancaran perdagangan dan logistik, serta kepastian bahan baku sumber dalam negeri, untuk kemudian ditindakanjuti oleh Pemerintah Daerah. Dampak dari deregulasi dan debirokratisasi belum membuahkan hasil, sekitar 8 dari 11 regulasi yang telah direlaksasi belum dapat diimplementasikan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh lambannya tindaklanjut Pemerintah Daerah yang memiliki kendali terhadap kegiatan industridan bisnis lainnya di daerahnya masing-masing. Maka dari itu perlu adanya keseriusan lebih dari Pemerintah Daerah untuk menunjang paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi regulasi ini agar berjalan dengan maksimal, serta agar percepatan pembangunan ekonomi kemaritiman dapat segera terwujud.
Kaburnya Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut (Studi Kasus Pencemaran Laut Timor oleh PT. T Exploration and Production (PTTEP))
Authors: Putriningtyas Serin
Published: September 2022

Sesuai dengan kondisi geografisnya, Indonesia bercita-cita sebagai poros maritim dunia. Pemerintah memiliki sejumlah agenda terkait dengan visi tersebut diantaranya terkait dengan pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi dan pertahanan keamanan maritim. Diharapkan dari diberlakukannya poros maritim tersebut perekonomian dan kemakmuran Indonesia meningkat. Namun, untuk menjadi Poros Maritim Indonesia masih memiliki beberapa hambatan dan masalah. Diantaranya adalah kasus yang membuat perairan Indonesia tercemar. Ada beberapa kasus pencemaran laut yang dilakukan oleh pihak asing. Sayangnya, kasus ini hanya berlarut tanpa ada ujung penyelesaiannya. Pencemaran laut akibat dari meledaknya kilang minyak milik PT. T Exploration and Production harus memiliki pertanggungjawaban baik dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional secara lebih komprehensif agar ada kepastian hukum yang jelas.
Analisis Yuridis Illegal Fishing di Perairan ZEE Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Konvensi Palermo 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)
Authors: Dwiwarno Nuswantoro
Published: September 2022

-
Perlindungan HAM Pekerja Sektor Perikanan: (Semoga) Tidak Hanya Sebatas Wacana
Authors: Daru’lzain M. Rizqy
Published: September 2022

Pelanggaran HAM oleh korporasi yang menimpa pekerja sektor perikanan di Indonesia cukuplah parah. Pada awal tahun 2015 kemarin, dunia terperanjat akan Kasus Benjina dan Kasus Ambon yang melibatkan ratusan pekerja asing sebagai korban. Pastinya masih ada banyak kasus-kasus serupa lainnya yang tidak berhasil dikuak ke permukaan. Guna mengantisipasi dan mengatasi maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di laut Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan mengacu pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), mengundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan (Permen KP HAM Perikanan).Hasil penelitian dari penulis menyatakan bahwa Permen KP HAM Perikanan merupakan bentuk inisiatif nyata dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menegakkan perlindungan HAM di laut Indonesia dan membuat Indonesia (kembali) berjaya di lautan melalui peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor perikanan. Namun, inisiatif tersebut hanya akan abadi menjadi dokumen semata jika Ɵdak diiringi dengan penerapan yang baik dan matang, yang sayangnya masih terjadi hingga saat ini.
Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli 2017
Authors: Al-Attar Firdaus Silabi
Published: September 2022

Sengketa di Laut Cina Selatan, utamanya pada dua gugus kepulauan yaitu Spratly dan Paracell melibatkan 6 negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa langsung namun memiliki potensi dirugikan atas klaim Cina khususnya di wilayah Natuna. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum Laut Cina Selatan dan apakah yang dapat Indonesia lakukan dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya dan menjaga stabilitas kawasan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan arbitrase di Den Haag pada 12 Juli 2016 sehingga secara mutlak Cina tidak memiliki hak atas wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Untuk menjaga kepentingan nasionalnya Indonesia perlu menyatakan dukungan terhadap putusan PCA disamping terus meningkatkan kekuatan dan eksistensi di wilayah perbatasan, lalu peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan adalah dengan menginisiasi terbentuknya Code ofConduct dan draft Declaration of Conduct.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing di Indonesia
Authors: Putri Dwiyanti
Published: September 2022

Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang luas, menjadikannya sebagai pemilik sumber daya laut yang melimpah. Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah tersebut, terutama ikan, meningkatkan potensi terjadinya praktek illegal fishing. Illegal fishing tampaknya menjadi praktek yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengeluarkan suatu kebijakan untuk menangani hal tersebut. Pada era Pemerintahan Joko Widodo, dikeluarkan kebijakan mengenai kelautan dalam Perpres No. 16 Tahun 2017
Program Tol Laut: Senjata Baru untuk Masalah Lama
Authors: Pekerti Immanuel Satya
Published: September 2022

Kesenjangan antar wilayah dan disparitas harga dapat terjadi di Indonesia karena tingginya biaya transportasi. Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan Indonesia terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas sistem logisƟk dan infrastruktur pendukung konektivitas. Program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan akan mampu menekan biaya angkut dan mengurangi disparitas harga. Dalam tulisan ini berusaha memberikan dasar teori dan perspektif ekonomi atas dampak dan kebutuhan akan kebijakan tol laut yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.
Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia
Authors: Tsauro Muhammad Ahalla
Published: September 2022

Tulisan ini mengulas mengenai arti penting Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia. Deklarasi yang dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja memberikan arti bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan nusantara sebagai satu kesatuan yang utama memberikan padangan tersendiri terhadap dunia bahwa negara yang terdiri dari banyak pulau punya kedaulatan penuh atas pulau dan perairan yang ada di sekitarnya Adapun UNCLOS lebih awal mulanya banyak menyinggung mengenai aturan dan teknis etika seperti apa yang harus dilakukan negara diatas laut, apa hak laut negara dan masih banyak lagi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia melihat kedua hal menjadi celah yang sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk terus melakukan peningkatan terbaiknya disektor laut namun banyak juga kendala dan hambatan yang harus dihadapi Indonesia. Oleh karena itu penulis menghadirkan salah satu hambatan tersebut berupa sengketa wilayah perairan dengan negara lain. Dengan demikian, penulis beranggapan dengan melihat realitas kasus yang terjadi dan dialami oleh Indonesia seperti sengketa wilayah, yang menjadi titik kritis tulisan ini, apakah masih penƟng deklarasi djuanda dan UNCLOS bagi Indonesia.
Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang
Authors: Njatrijani Rinitami
Published: September 2022

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun geografis dalam arti luas, dan lebih menekankan pada tempat dan lokalitas. Pengertian Kearifan lokal merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat serta dalam pengaturan bernegara. Pengaturan kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal berfungsi sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar yang  pengaturannya terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan dan pada UUD NKRI 1945, meskipun tidak secara signifikan membahas mengenai hal tersebut, Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki kearifan lokal yang beragam baik kearifan lokal yang telah lama ada diwariskan dari generasi ke generasi maupun kearifan lokal yang baru muncul sebagai hasil interaksi dengan masyarakat dan budaya lain. Keanekaragaman budaya daerah merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Keanekaragamaan merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan meningkatnya teknologi transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya nilai-nilai tradisional masyarakat tersebut menghadapi tantangan eksistensinya. Kota Semarang memiliki 27 warisan budaya tak benda menurut Intangible Cultural Heritage (ICH) sesuai konvensi Unesco Tahun 2003.
Politik Hukum Peribadatan Agama dan Habitus Masyarakat Pancasila
Authors: Kusniyanto Yudha
Published: September 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Peribadatan Agama dan Habitus Masyarakat Pancasila. Peneltian merupakan penelitian dokmatik, dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bawah Politik hukum peribadatan agama melalui SKB sesungguhnya dimaksudkan untuk menjaga kehidupan masyarakat dan mewujudkan integrasi sosial. Akan tetapi integrasi yang terbentuk bukanlah integrasi normatif yang muncul dari kesadaran alamiah masyarakat, melainkan integrasi koersif atas dasar keterikatan pada peraturan. Relasi masyarakat dalam perbedaan dan keberagaman agama ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa yang menyiratkan adanya gesekansosial di masyarakat dalam konteks kehidupan beragama yang beragam. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan nilai dan cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila. Politik hukum pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006 yang mengatur tentang peribadatan dan pendirian tempat ibadah. Politik hukum peribadatan agama dalam bentuk SKB tersebut diharapkan mampu menjaga kebersamaan dankeharmonisan masyarakat di tengah keberagaman agama. Perilaku masyarakat yang dapat mewujudkan keharmonisan di tengah keberagaman adalah perilaku yang berdasarkan karakter Pancasila. Ketika Pancasila menjadi pola pikir, persepsi, pola perilaku, gaya hidup, nilai-nilai, disposisi, harapan, dan juga standar ideal bagi masing-masing individu, makaPancasila menjadi habitus masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana politik hukum tersebut mampu berperan dalam mewujudkan habitus Pancasila bagi masyarakat ? Berbagai peristiwa dan permasalahan yang terjadi kemudian justru menunjukkan adanya ekses negatif dari politik hukum peribadatan agama melalui SKB, terutama menguatnya prinsip mayoritas-minoritas dalam kehidupan beragama masyarakat. Hal itu tentu saja tidak sesuai dengan habitus Pancasila. Sehingga kemudian politik hukum seyogyanya mampu mewujudkan masyarakat dengan habitus Pancasila, dan mewujudkan integrasi nasional yang normatif, bukan koersif.
Quo Vadis Politik Hukum Pasal 11 UUD 1945
Authors: Priyono FX Joko
Published: September 2022

-
Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional
Authors: Warassih Esmi
Published: September 2022

Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, hal tersebut jelas menunjukan juga bawasannya Indonesia memiliki modal yang juga besar dan melimpah bagi Indonesia dalam ikhtiar membangun bangsa dan negara di berbagai aspek kehidupan berbangsa danbernegara. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu bentuk sistem menegerial, sistem pola, serta sistem mekanisme dalam satu kerangka pembangunan nasional. Hal tersebut mampu terwujud dengan baik melalui politik hukum nasional. Namun demikian politik hukumpembangunan di berbagai daerah di tanah air hari-hari ini banyak mengalami berbagai konstipasi dalam pelaksanaannya. Keadaan tersebut jelas menghambat terwujudnya tujuan negara dan cita-cita bangsa sebagaimana terkristalkan dalam Pancasila dan alinea keempat UndangUndang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu dibutuhkan politik hukum pembangunan yang holistik, eksklusif dan tersistematis secara paripurna, baik dalam skala lokal, nasional, regional, serta internasional, baik dalam kehidupan berekonomi,bersosial dan berbudaya, berpolitik, maupun dalam kehidupan berhukum.
Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik dalam Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup
Authors: Adiyanta F.C. Susila
Published: September 2022

The development of urban areas carried out by the government and the private sector as an activity can affect and bring impacts on the environment and the surrounding environment. The trend of increasing urbanization in urban areas in various cities in Indonesia, including Semarang as an urban destination, generally raises various problems, the lack of availability of various service facilities for primary community life needs, especially residential issues and other public facilities, namely various facilities transportation, decreasing the quality of the urban environment and the ineffectiveness and efficiency of the land and space used plan regulation. Departing from the reality of the above problems, the focus of the study in this article is what is the urgency of the availability of public green open spaces in sustainable urban spatial planning.The results of the research on the topics raised in this article are briefly formulated, namely: a) Availability of public space and green open space (RTH) is an integral and inseparable part of urban spatial planning; b) Public spaces and urban green spaces have a main and strategic function for the social interaction of urban communities, the heart of the balance of ecosystems and the environment of the city, and as a manifestation of social, economic, cultural values and actualization of the face of urban life; and c) Sustainable management, designation and utilization of public space and green open space can be carried out optimally from synergies between city government, the private sector and the community. Recommendations from this study are: a) Realization of management, designation, and utilization of public spaces and green and sustainable open spaces can be done formally and informally by the city government with the support of the private sector and the community. b) Policies and arrangements for urban area development must be based on a plan for sustainable urban spatial planning and attention to environmental aspects in addition to economic and social aspects; c) to be able to realize the functions and designation of public spaces and green open spaces whose concessions and sustainability are in accordance with the development plan and urban spatial planning, it is necessary to enforce the law and impose strict and severe sanctions on all parties who violate the law.
Ideologi dan Politik Hukum Pancasila
Authors: Pramono Agus
Published: September 2022

-
Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila
Authors: Benuf Kornelius
Published: September 2022

Penelitian ini akan menguraikan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi Legislator sebagai implementasi Politik hukum di Indonesia. Dasar analisisnya adalah UUD NRI Tahun 1945 dan pendapat ahli terkemuka. Pancasila dijadikan ideologi negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hidup dan disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia.  Pancasila yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pejuang bangsa, harus kita jadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi pemersatu di tengah kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus dijadikan landasan berfikir dan landasan bertindak oleh setiap rakyat Indonesia, termaktup para Legislator di negeri ini.Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan landasan berfikir dan landasan dalam pengambilan keputusan oleh para legislator di Indonesia. Legislator dianggap penting untuk memahami Pancasila karena mereka memiliki kewenangan pembuatan kebijakan publik. Ketika nilai-nilai pancasiala sudah tertanam dan menjadi landasan berpikir oleh para Legislator, maka produk politik yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada rakyat Indonesia.
Potret Kontrak Bisnis Waralaba (Franchise) (Ketika Ruh Ditinggal Jasadnya)
Authors: Priyono Ery Agus
Published: September 2022

Waralaba  merupakan suatu usaha yang sangat marak di Indonesia.  Waralaba di Indonesia mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey Pizza, dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven Eleven. Saat ini hampir semua bidang bisnis tidak terbebas dari sistem yang diimpor dari negeri paman sam ini. Hadirnya bisnis waralaba yang hampir meliputi semua kehidupan tidak ubahnya jasad yang tampil sangat menarik, selalu dilirik oleh pelaku usaha khususnya pemain baru. Waralaba tidak ada bedanya dengan bentuk perjanjian yang lain, yaitu ruhnya adalah kesepakatan (meeting of mind)  yang saling menguntungkan (mutual accent). Hadirnya perjanjian baku yang menjadi bingkai bisnis waralaba menjadikan perjanjian waralaba sebagai jasad yang meninggalkan ruhnya, bukan ruh yang meninggalkan jasadnya. Kajian dengan pendekatan normatif ini ingin memaparkan penerapan asas Kebebasan Berkontrak yang salah arah.
Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum
Authors: Muhyidin Muhyidin
Published: September 2022

Konsepsi Syatibi tentang maqasid al-syari’ah (tujuan hukum Islam) mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan para pendahulunya. Syatibi melihat, pada satu sisi adanya keterpaduan dan kesatuan kehendak Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Konsep ini melahirkan suatu pandangan tentang kesatuan syari’ah yang berarti bahwa semua hukum berasal dari satu sumber yang oleh karena itu mustahil berbeda.Konsep kemaslahatan ini menuntut adanya pertimbagan maslahah dan mafsadah. Pertimbangan ini mengimplikasikan hubungan yang sangat signifikan antara hukum syari’ah dengan kondisi umat manusia. Hubungan ini pada gilirannya menimbulkan adannya aturan-aturan hukum yang beragam dan berbeda.
Hukum Islam di Kemudian Hari
Authors: Muhyidin Muhyidin
Published: September 2022

Hukum di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarah, bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Barat. Berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum Adat atau hukum lainnya, tetapi pada penunjukan peraturan perundangan sendiri. Mengenai keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia adalah sejajar dengan hukum Adat dan hukum Barat, karena itu hukum Islam dapat menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang.
Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Authors: Ardani Mira Novana
Published: September 2022

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satunya merupakan kewajiban yang ditugaskan pada Badan Pertanahan Nasional, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Kantor Pertanahan dalam kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut.
Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah oleh Bencana Alam Dan Kaitannya dengan Pihak Ketiga
Authors: Rahmanda Bagus
Published: September 2022

Pengusaha pada umumnya memiliki aset berupa benda bergerak, bisa berupa tanah maupun bangunan . Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah tidak dipisahkan dengan hak azasi manusia, karena setiap orang berhak atas pengakuan jaminan kepastian hukum, Sertifikat ha katas tanah merupakan surat tanda bukti yang kuat tetapi tidak mutlak, artinya sertipikat hak atas tanah menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya sepanjang sertipikat tersebut: a) diterbitkan atas nama yang berhak, b) hak atas tanahnya diperoleh dengan itikat baik, c) dikuasai secara fisik, dan d) tidak ada pihak lain dapat yang membuktikan sebaliknya. Faktual Pasal 18, Pasal 27 Huruf b, Pasal 34 Huruf f dan Pasal 40 Huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 52 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa hak atas tanah terdaftar dapat hapus tanpa kemauan pemegangnya dan tanpa dana santunan dari negara sebab dibatalkan berdasarkan putusan hakim pengadilan atau tanahnya musnah akibat bencana alam atau haknya dicabut untuk kepentingan umum (selain ganti rugi), Bencana alam dalam hal ini Likuifaksi merupakan proses perubahan kondisi tanah pasir yang jenuh air menjadi cair akibat meningkatnya tekanan air pori yang harganya menjadi sama dengan tekanan total oleh sebab terjadinya beban dinamik, sehingga tegangan efektif tanah menjadi nol. Likuifaksi adalah fenomena dimana tanah kehilangan banyak kekuatan (strength) dan kekakuannya (stiffness) untuk waktu yang singkat namun meskipun demikian likuifaksi menjadi penyebab dari banyaknya kerusakan, kematian, dan kerugian ekonomi yang besar. Dalam hal sertifikat hak atas tanah atau bangunan yang dijaminkan ke pihak ketiga dalam hal ini adalah bank guna keperluan pengembangan bisnis, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap para pengusa pemilik tanah tersebut yang terkena dampak likuifaksi.  Oleh karena itu, diadakan penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis yang bertitik tolak dari analisis data sekunder atas dukungan pendapat para ahli. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka disimpulkan dan disarankan agar negara berkemauan menyediakan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah dan lingkungannya secara eksplisit dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia melalui : - Reposisi prosedur perolehan sertipikat hak atas tanah dengan penelitian data fisik dan data yuridis yang efektif dan efisien secara yuridis sehingga berkepastian hukum untuk melindungi pemegang sertipikat hak atas tanah dari ancaman hapusnya hak atas tanah akibat dari likuifaksi.
Model Upaya Hukum terhadap Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tambaklorok, Kota Semarang)
Authors: Adhim Nur
Published: September 2022

Model upaya hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk suatu kegiatan pembanguan kepentingan umum diatur  secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan. Bila tidak terjadi kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah  (P2T) dengan pemilik tanah dalam hal pembayaran ganti kerugian maka pemilik tanah dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan bila tidak menerima bisa mengajukan upaya hukum khusus berupa langsung Kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini terjadi dalam kegiatan pembangunan Pelebaran Jalan Kampung Tambaklorok, K elurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang selaku Panitia Pengadaan Tanah memberikan penilaian ganti kerugian yang dirasakan belum layak dan adil kepada pihak pemilik tanah yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberian ganti kerugian untuk pembangunan bagi kepentingan umum tersebut mengalami hambatan, dan faktor penyebabnya yaitu Pertama, pada tahap sosialisasi terdapat kesalahan Detail Engineering Design (DED) dan jangka waktu sosialisasi mengalami keterlambatan. Kedua, pada musyawarah penetapan ganti kerugian, pihak pemilik tanah tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dalam menentukan besarnya ganti kerugian, sehingga beberapa pemilik tanah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 374/Pdt.P/2018/PN. Smg tidak menerima keberatan, dengan alasan tidak dipenuhinya syarat formil berupa tidak adanya Berita Acara kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian, sehingga pemilik tanah mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016. Upaya hukum kasasi ini merupakan upaya yang pertama dan terakhir untuk mendapatkan keadilan, dan putusan yang dijatuhkan bersifat mengikat.
Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistim Franchise Pada Bisnis Ritel
Authors: Mahmudah Siti
Published: September 2022

Franchise yang   merupakan metode pemasaran modern yang berkembang begitu cepat di dunia ,  termasuk di Indonesia ,antara lain , antara lain dapat dilihat dengan menjamurnya outlet – outlet Alfa mart , Indomart di daerah – daerah di Indonesia .    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kerja sama bisnis franchise di Indonesia pada bisnis ritel dan  bagaimana hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee dalam bisnis ritel tersebut ?Metode pendekatan yang digunakan adalah metode  penelitian  doktrinal atau yuridis normatif. Data yang dipergunakn adalah data sekunder yang merefer pada data kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan khusus yang mengatur kerjasama dengan sistim franchise pada bisnis ritel.  Sebagai landasan operasional adalah perjanjian Franchise yang secara umum tunduk pada ketentun umum Buku III KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No 42  Tentang Waralaba, hubungan hukum para pihak dapat diketahui  dari perjanjian yang tersebar dalam pasal – pasal  perjanjian tersebut yang merupakan undang – undang bagi franchisee maupun franchisor.
Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia
Authors: Muhyidin Muhyidin
Published: September 2022

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang lebih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia. Proses interaksi peradilan agama ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sejak masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga sekarang, maka ketika disebutkan peradilan agama maka yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia.
Implementasi Gugatan Class Action di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No.1 Tahun 2002 terhadap Asas Ius Curia Novit)
Authors: 'Alam Annisa Nur , Maharani Devita Ayu , M Selly Maretha
Published: September 2022

Gugatan perwakilan/ class action telah berkembang di Indonesia meskipun mekanisme pengajuan gugatan ini lahir di negara-negara penganut Common Law system. Indonesia sendiri telah menerapkan gugatan class action ini pada ranah perdata, tetapi bagaimana untuk ranah tata usaha negara yang belum memiliki landasan hukum. Artikel ilmiah ini bertujuan mengidentifikasi masalah bagaimana kedudukan hukum gugatan class action dalam perkara lingkungan tata usaha negara dimana belum adanya pengaturan yang mengaturnya. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebab sasaran penelitian ada pada hukum atau kaedah (norma). Penelitian yuridis normatif itu sendiri dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan.
Islamic Banking Law Perspective in the Concept of National Law
Authors: Muhyidin Muhyidin
Published: September 2022

AbstractThe focus of this article is the perspective of Islamic Banking Law in the concept of national law, both from the institutional aspect, the aspect of business activities. As well as aspects of liquidity management and financial instruments used, both at the level of laws and implementing regulations; and influencing socio-political, cultural and economic factors. Islamic banking law is a new entity in which there is interaction and mutual greeting between Islamic law and national law. In other words, Islamic banking law lies in two areas of law: Islamic law and national law. Sharia banking law, as the name implies, is Islamic law because it is formed on the principles of Islamic law. At the same time, Islamic banking law is also part of national law because it is formed by the competent state institution with the infrastructure and mechanisms that are formally justified. The discussion focuses on the dynamics of the encounter between Islamic law and national law as the elements of its formation. Such efforts can not ignore the factors - factors that influence it, whether political, cultural or economic.
Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong
Authors: Sutawijaya Dimas Dhanang
Published: September 2022

AbstrakPenelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Demi mengetahui hal ini, Penulis menggunakan Teori Kepribadian menurut Sigmund Freud sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana kesadaran narapidana khususnya tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi persentase pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang dinyatakan oleh Sigmund Freud bahwa kehidupan jiwa manusia memiliki tiga tingkatan kesadaran, yakni sadar (conscious), prasadar (preconscious), dan tak-sadar (unconscious). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana Penulis mencoba memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Dan setelah dilakukan analisis maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan pembinaan kepribadian yaitu kerohanian secara optimal, sehingga narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security
Authors: Prabowo Yudha Cahyo
Published: September 2022

Seiring dengan perkembangan tren kejahatan baru seperti terorisme dan radikalisme yang mengancam keamanan negara, diperlukan strategi khusus dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang terjerat radikalisme dan terorisme. Salah satu strategi yang digunakan dalam penanganan narapidana terorisme adalah dengan mengklasifikan narapidana yang didasarkan atas faktor risiko, yakni risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi. Permasalahan dari penggunaan strategi klasifikasi risiko ini yakni mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan kepada narapidana yang diberi label risiko tinggi dinilai bertentangan dengan konsepsi HAM dan pemasyarakatan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perlakuan dan penanganan yang dilakukan terhadap narapidana teroris  risiko tinggi. Penelitian terhadap perlakuan narapidana risiko tinggi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai perlakuan dan penanganan narapidana teroris risiko tinggi yang ditinjau dari konsep HAM dan pemasyarakatan itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan terhadap narapidana teroris risiko tinggi agar perlakuan yang diberikan tidak bertentangan dengan konsep HAM dan konsep pemasyarakatan itu sendiri.AbstractAlong with the development of new crime trends such as terrorism and radicalism that threaten national security, special strategies are needed in carrying out guidance for prisoners who are ensnared by radicalism and terrorism. One of the strategies used in handling terrorism prisoners is to classify prisoners based on risk factors, namely low risk, moderate risk, and high risk. The problem with the use of this risk classification strategy is that the treatment and handling given to prisoners who are labeled high risk is considered to be contrary to the conception of human rights and correctional itself. This research was conducted to explain the treatment and handling of high-risk terrorist inmates. Research on the treatment of high-risk prisoners was conducted using descriptive qualitative methods. The results of this study are in the form of an analysis of the treatment and handling of high-risk terrorist prisoners in terms of the concept of human rights and correctional itself. This research is expected to be an evaluation of the treatment and handling given to high-risk terrorist inmates so that the treatment given does not conflict with the concept of human rights and the concept of correctional itself.
Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional
Authors: Prasetyo Mujiono Hafidh
Published: September 2022

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) serta statuta Roma 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus hukum dalam membantu mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.
Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Meurut PERMENKUMHAM HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia
Authors: Masura Ibnu , Wibowo Padmono
Published: September 2022

Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Dengan adanya proses penuaan maka fungsi organ manusia pun mengalami penurunan secara alami, ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan fisik, sosial, serta psikologi. Sehingga narapidana lanjut usia sangat perlu mendapatkan pelayanan khusus yang optimal mengingat kelompok ini merupakan  kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak bagi kelompok rentan lanjut usia khususnya narapidana dan tahanan melalui Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan mampu memberikan acuan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan khusus narapidana dan tahanan lansia.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM ASIMILASI KLIEN PEMASYARAKATAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN
Authors: Milenia Rizky
Published: September 2022

Balai Pemasyarakatan melalui peran pembimbing kemasyarakatan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pada saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini narapidana berhak mendapatkan haknya melalui program Asimilasi hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun tidak semua narapidana dapat mendapatkan program asimilasi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial
Kajian Kualitas Dan Tingkat Pelayanan Jalur Pejalan Kaki (Studi Kasus: Sepanjang Jalan Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi)
Authors: Saputra Daffa Dwi , Suwandono Djoko
Published: September 2022

This study aims to determine the quality and service level of pedestrian paths. This research is based on the problems that exist in the pedestrian path along Jalan Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi which is an urban center. The problems that occur at the location of this study are the damage to the pedestrian path and the occurrence of a change in the function of the pedestrian path which is mostly used by motorized vehicle parking which is an obstacle to the pedestrian path. This study uses the calculation of the Pedestrian Environmental Quality Index (PEQI) and the Pedestrian Level of Service (High Capacity Manual). The method used in this research is by using quantitative methods and the analysis carried out is descriptive analysis. Based on the results of the analysis carried out, the value of the quality of the pedestrian crossing is in the acceptable category (Class II) where the facilities and infrastructure for the intersection are sufficient for road users, while for the quality of the pedestrian lane itself it is in a bad category (Class IV) due to the condition of the path that is perforated as well as the obstacles or obstacles that occur on the pedestrian path itself. The results of the service level analysis are based on the flow and based on the entry space at the service level c (basic service level).
Model Tarikan Perjalanan Pengunjung Pusat Perbelanjaan Java Mall Semarang
Authors: Anggraeni Ovi Septi , Basuki Yudi
Published: September 2022

Java Mall is a shopping center in the city of Semarang which is located on a secondary collector road, namely the MT. Haryono which is the main trade route of the city of Semarang and is included in one of the Petawangi areas (Peterongan - Tawang - Siliwangi), namely the Peterongan trading area. The development of the development of the Java mall is a special attraction for visitors because every month there are events in the form of computer exhibitions, property, cars, etc., in addition there are cinemas and food markets. The problem that occurred in this research location is the traffic jams that occur due to the influence of the pull of the Java Mall shopping center directly accessed on Jl. MT. Haryono (Semarang). Congestion occurs on the road in front of the Java Mall due to the pull of the Java Mall so that new activities arise such as the use of road bodies for parking vehicles, online motorcycle taxi stops on the shoulder of the road, and street vendors who use the shoulder of the road. Based on these problems, preliminary research was conducted on travel attraction modeling to understand the contribution of Java Mall visitor vehicles to Mt. Haryono based on the development of the area of Java Mall activities. In this study quantitative methods are used. Trip attraction modeling in multi-activity shopping centers is influenced by the floor area of each building shown by the equation Y = 0.003 + 0.151 X1 + 0.052 X2 + 0.066 X3 + 0.091 X4. Calculation of the total trip rate of visitors resulting in a trip attraction generated by the Java Mall during peak hours is 0.066 people / m2, in this case the development of the Java Mall building is considered quite effective with several areas of activity therein.
Kontribusi Usaha Ternak Ruminansia Sapi Terhadap Penghidupan Keluarga Peternak di Desa Kalimanggis, Temanggung
Authors: Al-Fath Raja , Wijaya Holi Bina
Published: September 2022

Desa Kalimanggis memiliki populasi sapi potong terbesar yaitu 681 ekor pada tahun 2018 atau 16,12% dari keseluruhan populasi sapi di Kecamatan Kaloran. Disamping potensi ekonomi lokal, ternyata terdapat berbagai permasalahan dalam usaha ternak ruminansia sapi diantaranya motif budidaya sapi belum berorientasi bisnis. Tujuan penelitian adalah mengkaji kontribusi usaha ternak ruminansia sapi terhadap penghidupan keluarga peternak di Desa Kalimanggis. Teknik analisis yaitu rantai nilai dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan berimplikasi terhadap pendapatan rumah tangga peternak. Pendapatan rumah tangga peternak lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga non peternak. Pendapatan tersebut digunakan guna meningkatkan kualitas penghidupan rumah tangga peternak dimana dilihat dari aspek fisik, finansial, dan modal manusianya. Aspek fisik yaitu memperbaiki rumah tinggal, aspek finansial yaitu pendapatan rumah tangga peternak, dan aspek modal manusia yaitu peningkatan kualitas pendidikan anggota keluarga peternak. Artinya usaha ternak ruminansia sapi yang telah dijalankan selama ini berkontribusi positif terhadap penghidupan peternak di Desa Kalimanggis. Kontribusi yang ditimbulkan sejalan dengan teori pengembangan ekonomi lokal dan rural livelihood atau penghidupan masyarakat desa yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Studi Kemauan Membayar (Willingness To Pay) Masyarakat Permukiman Kumuh di Kelurahan Kemijen untuk Mendapatkan Air Bersih
Authors: Utami Vita Wahyu , Sugiri Agung
Published: September 2022

People in the slum areas struggle to survive by using their limited income to get clean water. Those who face problems with the provision of clean water have their own assessment of environmental goods, in this case clean water. The research tries to identify how much people are willing to pay for clean water if they are faced with the opportunity to get better clean water. This study aims to estimate the amount of community WTP in the provision of clean water and to analyze the factors that influence the WTP in Kemijen Sub-district, Semarang City. The method used is the congtingent valuation method (CVM) to estimate the cost desired by the community and logistic regression analysis to identify the factors that influence the community in paying. The data needed in the study were obtained through a questionnaire. From the analysis, the factors that significantly influence the WTP of the community in paying water are the level of education, number of family members, and community knowledge. The WTP value obtained is Rp313/m3. The results of this study can be used by stakeholders in considering the planned clean water supply service system along with the estimated tariff that will be applied.
Kajian Kinerja Kebijakan Program Agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Authors: Siahaan Florence Kristianti , Muktiali Mohammad
Published: September 2022

Sumowono and Bandungan sub-districts are parts of Semarang Regency which are designated as one of the rural developments through the agropolitan concept. The agropolitan program was established in 2003 with the aim of improving the welfare and standard of living of the community. In practice, conditions for agropolitan programs in the region are not developing optimally or are stagnant. This was conveyed according to the Central Java Province Regional Planning and Development Agency. Then, based on the report from Bappeda of Central Java Province, it shows that the agropolitan development of Semarang Regency is lagging behind that of Pemalang, Temanggung, Magelang, Brebes, Purworejo, and Karanganyar Regencies. This is because agropolitan activities only focus on land production activities (on farm). Seeing the stagnant agropolitan development, a review of the performance of agropolitan program policies was conducted in Sumowono and Bandungan districts. This study aims to examine the performance of policies in the agropolitan system in Sumowono and Bandungan districts. The results of the analysis above, it can be seen that the performance of the agropolitan program in Sumowono and Bandungan districts is in the quite successful category. This can be seen from the downstream agribusiness subsystem in the two districts which is included in the low category. The downstream agribusiness subsystem score in Sumowono District was 45.09 and Bandungan District was 49.03. This is because the knowledge and skills of farmer groups in utilizing technology for promotion and preservation are still low and marketing reach is still at the provincial level. Thus, the competitiveness of agricultural production in Sumowono and Bandungan Districts is still low.
Implikasi Perubahan Kerapatan Bangunan Dan Kerapatan Vegetasi Terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Tangerang
Authors: Kusumasindy Ratu , Rahayu Sri
Published: September 2022

Tangerang City has an increasing population with an annual average of 1.87% between 2009-2019. Increased space requirements, leading to land function changes. The conversion of land use will change the built-up and the vegetation index will affect green open spaces. If it does not support properly, there will be less green open space in Tangerang City. The purpose of the research is to examine implied changes in the built-up and the vegetation index on green open space in Tangerang City. The analysis will be carried out by built-up index, and vegetation index carried out in 2009, 2014, 2019. The analysis is carried out to determine the distribution of the built-up and the vegetation index in the City of Tangerang, so that it can be seen which locations dominated by class distribution high and very high vegetation density. The density class is the assumption that represents green open space. Based on the analysis of the results, the green open space of Tangerang City is less than 30%. So, implications are related to the need for green open space in Tangerang City. The government has implemented the green open space development that has been carried out in the Tangerang City RTRW 2012-2032.