bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
A IMPORTÂNCIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROPORCIONALIDADE SOB A PERSPECTIVA DAS REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS
Authors: Neres Raimundo Luna
Published: December 2022

Neste estudo apresentamos uma pesquisa cujo objetivo foi expor ao estudante o quanto é necessário  apropriar-se de conteúdos envolvendo proporcionalidade, de maneira que possa refletir sobre possíveis aplicações dessa componente curricular em várias matemáticas. Foi uma investigação qualitativa feita numa escola pública de São Luís – MA, desenvolvida em sessões de apropriação de conteúdo e aprendizagem. Para a análise da aprendizagem dos discentes referente às produções dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula usamos como referencial central os registros de representações semióticas e hipóteses levantadas por Almouloud, Damm e Moretti em seus artigos publicados sobre essa teoria em tela. A análise dos problemas avaliados revelou que os discentes tiveram compreensão de uso das funções de tratamento de registros e de aplicação das funções cognitivas de conversão entre representações semióticas, tornando-se mais visíveis quando se trabalhou com a mudança de registros da linguagem natural para a linguagem figural
Professores de TDIC nos cursos de formação docente: desafios dos profissionais frente às tecnologias educacionais
Authors: Siqueira Claudiomir Feustler Rodrigues de , Molon Jaqueline , Franco Sérgio Roberto Kieling
Published: December 2022

O presente trabalho teve por objetivo identificar os desafios enfrentados por professores universitários que ministraram uma disciplina, em um curso de licenciatura em matemática, voltada para a integração da Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC) na educação. Sabe-se que apenas as reformulações mais recentes das diretrizes curriculares para os cursos de formação docente passaram a dar ênfase à necessidade da integração tecnológica nos processos de ensino e de aprendizagem. Dessa forma, buscou-se investigar características desses profissionais que foram determinantes para o engajamento com essa temática e discutir algumas implicações da formação inicial e continuada do professor formador que podem contribuir para a constituição de uma identidade e prática docente com viés tecnológico. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas, gravadas e validadas pelos professores entrevistados e da análise de registros acadêmicos inerentes a cada edição de oferta dessa disciplina. Os resultados evidenciam que, diante do cenário tecnológico atual, os professores são desafiados a uma prática inovadora diferente da experiência acadêmica vivenciada por eles, uma vez que, em sua maioria, não tiveram formação específica para a integração da TDIC enquanto práxis pedagógica. Além disso, outros desafios emergem nesse contexto, no que diz respeito aos anseios e complexidades que envolvem a atividade docente, a sobrecarga de trabalho e o enfrentamento de dificuldades infraestruturais.
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) DAN PELANGGARAN PRINSIP UTMOST GOODFAITH DALAM PRAKTIK INVESTASI SKEMA PIRAMIDA
Authors: Rastuti Tuti , Yustia Rd. Dewi Asri , Fatimah Utari Dewi
Published: December 2022

Skema Piramida secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 9, namun praktiknya skema bisnis ini terus berkembang. Masyarakat sering dikelabui oleh penawaran yang menggiurkan. Penawaran tersebut sering dikemas dalam bentuk penipuan dan penyalahgunaan keadaan (undue influence). Kelemahan KUH Perdata sebagai payung hukum yang mengawal proses kesepakatan berinvestasi disinyalir menjadi faktor penyebab  pemberi penawaran melakukan strategi pemasaran skema piramida ini, sekalipun Undang-Undang telah jelas melarang. Hanya Pasal 1321 KUH Perdata yang dapat dijadikan sandaran hukum terhadap penyalahgunaan keadaan (undue influence), sementara aspek hukum yang timbul dari praktik investasi bisnis skema piramida ini begitu kompleks. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap bentuk penyalahgunan keadaan (undue influence) dan pelanggaran prinsip utmost goodfaith yang dilakukan oleh pemberi penawaran (Offeror) terhadap penerima penawaran (offeree) dalam praktik investasi bisnis skema piramida, sekaligus mengkaji aspek hukum yang timbul dari penyalahgunaan keadaan, dan mengkaji tanggung jawab hukum offeror dalam praktik investasi bisnis skema piramida. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam praktik skema piramida berbagai bentuk penyalagunan keadaan (undue influence) terhadap offeree, antara lain karena keadaan ekonomi, keadaan psikologis, dan memanfaatkan nilai hukum yang hidup (living law), seperti nilai komunal dan gotong royong, serta faktor kepercayaan (trust). Awalnya sederhana dari penyalahgunaan keadaan ketika proses penawaran, namun proses berkesinambungan menjadi sebuah kontrak investasi bisnis yang sarat dengan beberapa pelanggaran dan menimbulkan multi aspek hukum, yang meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, dan aspek hukum ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian kasus hukum yang berdimensi  multi aspek hukum  ini hanya dapat dilakukan dengan pendekatan tanggung jawab yang multi aspek hukum, yaitu model konvergensi tangungjawab hukum.

Kata kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Skema Piramida.
KEPASTIAN HUKUM PETANI PLASMA PADA POLA PEMBIAYAAN KEMITRAAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT TRANSMIGRASI
Authors: Nugrohandhini Dwi
Published: December 2022

The transmigration program that is funded by people’s core plantations partnership financing system or known as PIR Trans, aimed to improve the farmers and their families quality of life through increasing production and earn the core business. This writing aimed to analyze legal assurance secured by the plasma farmers in credit finance given by the bank in PIR Trans partnership. The credit was funded by BIG (as the core company) in the PIR Trans partnership.   The research was done through a juridical normative research with specification of descriptive analytical, with the utmost of secondary data enhanced by premier data. Henceforth, it was analyzed juridically qualitative. The plasma farmers have not yet secured legal assurance in the credit funded by bank in the partnership of PIR Trans. It was due to no direct relation among the bank, the holding company, and plasma farmers in this partnership. The PIR Trans needs the changes in regulation, infiltrate more coercive elements to prevent core company from escaping its obligations.

Keywords: PIR Trans, partnership system, plasma farmers.
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM HAL KELAYAKAN BEKERJA
Authors: Mulyani Leni Widi
Published: December 2022

Domestic Workers (PRT) are very helpful figures in the household, a clean and healthy home will provide a comfortable atmosphere for the whole house. The duties of domestic workers are so important that the International Labor Organization (ILO) regulates their rights in ILO Convention No. 189 concerning Decent Work For Domestic Workers. However, on the other hand, the reality is actually far from what is stipulated in the convention. In Indonesia, there are still many violations of rights against them. This article seeks to discuss the legal position of domestic workers according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and the position of domestic workers in the perspective of victimization and legal protection for domestic workers and the urgency of the Protection Act for Domestic Workers. The absence of national laws in terms of protection for domestic workers has made this group victims. Conditions of working hours and wages that have no clear rules have placed domestic workers as victims. Keywords: Domestic Workers, Eligibility to Work.
REFORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMAKSIMALKAN PEMERIKSAAN PERKARA MONEY LAUNDERING DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Fernandho Dauglas
Published: December 2022

Pro dan kontra mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam perkara money laundering masih menjadi perdebatan oleh para pakar hokum, dikarenakan pembuktian terbalik tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah serta terdapat indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapannya. Adapun naskah ini bermaksud untuk menganalisis reformulasi pembuktian terbalik dalam memaksimalkan pemeriksaan perkara money laundering dengan predicate crime tindak pidana korupsi. Dalam menganalisis digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode statue approach dan comparative approach. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Sistem pembuktian terbalik yang dianut Indonesia belum dapat berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan. Perlu segera diterapkan alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju yang mendasarkan pembuktian terbalik pada keseimbangan kemungkinan pembuktian (balanced probability of principles), yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.

Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Pencucian Uang, Korupsi.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ANTI KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DAERAH
Authors: Arifin Ridwan , Utami Noviana Dwi
Published: December 2022

Korupsi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia, bukan hanya persoalan penegakan hukum, namun juga persoalan dampak dan pengaruh korupsi itu sendiri pada masyarakat. Maraknya perilaku koruptif bahkan hingga ke lapisan paling bawah di masyarakat menjadikan penegakan hukum terhadap korupsi semakin hari semakin berat. Terlebih lagi dengan banyaknya kasus-kasus korupsi dan penegakan hukumnya yang didominasi oleh pengaruh politik sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat. Pada sisi lain,perkembangan daerah pasca otonomi daerah justru menjadikan korupsi merambat ke daerah hamper di seluruh Indonesia. Banyaknya kasus Kepala Daerah yang terjerat tindak pidana korupsi, bahkan hingga ke level kecamatan dan kepada desa. Artikel ini mengkaji pola-pola tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya tindak pidana korupsi di daerah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Fakta-fakta berupa kasus-kasus yang terjadi dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di daerah secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yakni substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya aparat penegak hukum beserta infra dan supra strukturnya, dan budaya masyarakat.

Kata kunci: Korupsi, Pejabat Daerah, Faktor Penyebab.
BaPEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KONSEP ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID 19has Indonesia
Authors: Situmeang Sahat Maruli Tua
Published: December 2022

Sila Kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima, menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal. Di masa pandemi covid 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat khawatir terhadap narapidana yang dibebaskan akan melakukan kejahatan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dan apakah kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 sudah sesuai dengan konsep asimilasi. Dalam menganalisis digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode statue approach. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan integratif dinilai kurang tepat karena tujuan pemidanaan yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 telah sesuai dengan konsep asimilasi, yaitu dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur  dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi peneliti berpendapat bahwa kebijakan tersebut seharusnya disertai dengan rekonstruksi dan/atau reformulasi terkait sistem pemidanaan melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui restorative justice.

Kata Kunci: Asimilasi, Covid 19, Penegakan Hukum.
URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN LISENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK
Authors: Ferdiana Herdy Ryzkyta , Amirulloh Muhamad , Saleh Kilkoda Agus
Published: December 2022

Confidential information or trade secrets of a company is very important for business actors, since the development of information-based business. Information has economic values and concerns the quality of the goods and services produced. If the transfer of trade secrets does not explicitly mention the existence of a connection with a Notary Deed, the interests of the parties in an agreement for the transfer of rights and trade secret licenses will lack of legal protection and ultimately create legal uncertainty. The notary deed serves as a means of proof in the event of a trade secret dispute for the parties involved. The power of proof of a notary deed as evidence is a perfect power of proof which then the notary deed must be recorded at the Directorate General of IPR.

Keywords: legal certainty; trade secret; deed.
KOMPARASI PENGGUNAAN ANALYSIS REGULATORY METHOD SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Ihsanul Maarif Ihsanul , Arifin Firdaus
Published: December 2022

The promulgation of laws has been stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning Guidelines for the Promulgation of Laws, which has been changed post enactment of Law Number 13 of 2022 on Second Amendment of  Law Number 12 of 2011, one of which is the application of the Regulatory Impact Analysis (RIA) and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process Method, and Ideology (ROCCIPI) as the basis for the Establishment of Legal Products in e Academic Manuscript of the Bill of Law/Regional Regulation.  Integrating the methods into Academic Manuscripts is incorrect considering that it serves as the justification (philosophical, sociological, and juridical) which is academic or scientific in nature upon the conclusion of Laws and Regional Regulations. (RIA) is an analysis method of policies that acts as a companion to academic manuscripts called the RIA Statement. This is interesting to study of how is the development of the RIA and ROCCIPI in promulgating laws? How do the techniques for preparing academic manuscripts pre and post the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 compare?
Keywords: Regulatory Impact Analysis; Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology; Legal Products.
Observații asupra puterii discreţionare a administraţiei prin prisma principiului proporționalității
Authors: Pop Anghel Marian
Published: December 2022

Odată cu evoluția statului modern, funcțiile acestuia s-au multiplicat, ajungând să reglementeze majoritatea aspectelor vieții cotidiene a cetățenilor. Drept consecință, legiuitorul a conferit autorităților publice puteri discreționare din ce în ce mai ample pentru a asigura funcționarea aparatului statal, puteri care lăsate însă nesupravegheate ar putea produce mai multe dezavantaje decât beneficii. În acest scop, instanțele judecătorești din țările unde s-a consolidat statul de drept au dezvoltat instrumente de control judiciar precum principiul proporționalității pentru a reduce din intensitatea puterii discreționare a autorităților.

Prezentul studiu își propune să reliefeze legătura dintre puterea discreționară și principiul proporționalității în actualul context juridic autohton, pe măsură ce vom încerca să explicăm care sunt principalele motive pentru care puterea discreționară a devenit atât de importantă în activitatea administrației, ce presupune în mod concret și care este modalitatea de exercitare a acesteia de către organele administrative.
팀 기반 공유 리더십 척도개발 연구: 내용타당도 중심으로
Authors: Ju Yeongkyeong , Kim MyoungSo
Published: December 2022

공유 리더십은 최근 조직 맥락에서 팀 효과성을 촉진하는 리더십으로 주목받고 있으나 타당도가 검증된 척도는 매우 부족한 상황이다. 이에 본 연구에서는 공유 리더십을 팀 구성원이 제공하는 리더십 특성 영역으로 구체화하고, 내용타당도가 확보된 척도를 개발하였다. 연구 1에서는 공유 리더십이 실현되고 있는 팀 구성원 열 명을 대상으로 심층 인터뷰를 실시했다. 공유 리더십 선행연구 및 관련 문헌 검토와 심층 인터뷰 결과를 반영하여 공유 리더십을 조작적으로 정의하고, (1) 공동 리더 정체성 (2) 지지와 배려 (3) 자발적 업무수행 (4) 수평적 업무 상호작용 네 개의 구성요인을 도출하였다. 그리고 선행 척도들의 문항을 기본으로 유사한 내용은 통합하고, 심층 인터뷰에서 도출된 공유 리더십 행동 진술문을 반영하여 40개의 예비 문항을 구성하였다. 연구 2에서는 연구 1에서 구성된 문항에 대해 전문가와 현직자 두 집단을 대상으로 두 가지 방법의 내용타당도 검증을 하였다. 공유 리더십의 유사개념들 중 선행연구에서 제시하는 유사개념의 기준에 부합하는 팀 적응수행과 팀 임파워먼트가 내용타당도 검증에 활용되었다. 두 가지 내용타당도 결과를 정량적 기준에 따라 비교 분석하여 28개 문항으로 축소하였다. 또한, 전문가 및 현직자의 자유 의견을 기반으로 문항 표현을 수정하여 공유 리더십의 대표 행동을 효과적으로 반영하도록 보완하였다. 마지막으로 공유 리더십 척도 개발 및 내용타당도 연구의 의의와 시사점, 제한점 및 추후 연구 방향을 논의하였다.
신입사원이 인식하는 비대면 교육의 사회적 실재감과 가상 업무 적응성의 관계에서 교육몰입의 매개효과 및 상사 코칭의 조절된 매개효과
Authors: Lee Ju Eun , 한 태영
Published: December 2022

본 연구는 COVID-19로 인해 확산된 비대면 교육 및 업무 상황에서 신입사원에게 발생할 수 있는 문제를 바탕으로, 비대면 신입사원 교육의 실재감과 몰입 같은 여러 요소들이 가상 업무의 적응에 미치는 영향을 밝히고자 하였다. 또한 가상 업무의 원활한 운영에서 중요한 역할을 하는 상사가 신입사원의 적응에 미치는 영향을 함께 보고자 하였다. 구체적으로, 사회적 실재감이 교육 몰입을 매개하여 가상업무 적응성에 미치는 영향과 상사의 코칭행동의 조절된 매개 효과를 검증하였다. 연구 모형 검증을 위해 국내 다양한 조직에 근무하는 만 3년 이내의 비대면 교육과 가상업무 경험이 있는 신입사원 263명을 대상으로 자료를 수집하였으며, SPSS PROCESS Macro를 통하여 수집한 자료를 분석하였다. 연구 결과, 사회적 실재감은 교육몰입을 매개하여 가상 업무 적응성에 영향을 미쳤으나, 본 연구의 가정과는 다르게 교육 몰입이 부분 매개하는 것으로 나타났다. 또한 상사의 코칭행동의 조절된 매개 효과는 유의미하지 않았다. 연구결과를 토대로 본 연구의 시사점을 논하였으며, 제한점과 향후 연구과제를 제시하였다.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG S-COMMERCE ENGAGEMENT INTENTION PADA PRODUK FASHION DI INSTAGRAM SHOP
Authors: Ridanti Infanta Fazaaqbil , Sutarso Yudi
Published: December 2022

Fenomena belanja online telah menjadi suatu kebiasaan. Saat ini, masyarakat tidak hanya bertransaksi melalui e-commerce, tetapi s-commerce (social commerce) juga mulai diminati. Maraknya fenomena s-commerce khususnya pada media sosial Instagram Shop mendorong peneliti untuk membuat penelitian yang bertujuan guna menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi keterlibatan pengguna pada aktivitas s-commerce di Instagram Shop. Variabel yang digunakan adalah metasuara (metavoicing), pengalaman optimal (flow experience), keterlibatan komunitas (community engagement), dan kepercayaan pada penjual (trust in seller) terhadap s-commerce engagement intention. Data diperoleh dari hasil survei melalui kuesioner sebanyak 140 responden pengguna Instagram Shop di Surabaya dan sekitarnya. Analisis data diuji dengan menggunakan software WarpPLS dengan metode penelitian kuantitatif. Temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa metasuara berpengaruh pada keterlibatan komunitas, pengalaman optimal dan kepercayaan pada penjual. Pengalaman optimal itu sendiri juga berpengaruh pada keterlibatan komunitas. Selain itu, keterlibatan komunitas dan kepercayaan pada penjual terkonfirmasi berpengaruh positif pada s-commerce engagement intention namun variabel ini terkonfirmasi tidak dipengaruhi oleh pengalaman optimal.
DETERMINAN KINERJA PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA HOEGENG IMAM SANTOSO KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Authors: FERILS MUH. , Suharlina
Published: December 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja. Objek penelitiannya adalah salah satu pelayanan kesehatan publik yang berada dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif deskriptif. Penarikan sampel menggunakan nonprobability sampling teknik sampling purposive, sampel dalam penelitian ini 43 responden. Hasil analisis data menunjukkan kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Kepemimpinan lebih dominan berpengaruh dari pada disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM BINGKAI SIPAKATAU; ELEVASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Authors: Burhan Muh.Chaerullah , Abdullah Muh. Wahyuddin , Aditiya Roby
Published: December 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Corporate Social Responsibility bagi kesejahteraan masyarakat dengan kearifan budaya Sipakatau dalam pelaksaanaanya. Penelitian ini dilakukan pada PT Rezki Energi Abadi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber data penelitian dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penilitian ini adalah Budayawan Bugis-Makassar, Manager keuangan PT Rezky Energi Abadi, Guru di TKA/ TPA Raodathul Jannah sebagai masyarakat. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan data digunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Corporate Social Responsibility PT Rezky Energy Abadi mampu meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Nilai budaya Sipakatau yaitu sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, saling tolong menolong dan bekerja sama dalam menjalankan kehidupan dalam program CSR PT Rezky Energy Abadi memiliki keselaran yang tidak mementingkan satu aspek, mengedapankan kepentingan pribadi dan tidak mengabaikan hak-hak disekitarnya, Nilai budaya Sipakatau dalam program CSR PT Rezky Energi Abadi akan mencapai hasil yang lebih efektif dalam elevasi kesejahteraan masyarakat dari segi material, sosial dan spiritualnya.
PENGARUH ENTERPRISE RISK MANAGEMENT TERHADAP CORPORATE VALUE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN FIRM SIZE, LEVERAGE, DAN AGE SEBAGAI VARIABEL KONTROL
Authors: Sepriani Lena , Candy
Published: December 2022

Munculnya risiko dalam kegiatan bisnis perusahaan berpotensi menghambat kinerja perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Tujuan dalam penelitian adalah mengetahui pengaruh Enterprise Risk Management (ERM) terhadap corporate value. Terdapat 87 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini setelah dilakukan purposive sampling. Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2016-2020 dari setiap sampel perusahaan dan akan dibantu oleh program software Stata 13 dalam pengujian data. Dalam penelitian ini juga menggunakan 3 variabel kontrol yaitu firm size, leverage, dan age. Diperoleh hasil penelitian yaitu pengaruh signifikan positif ERM terhadap corporate value. Robustness test menunjukkan bahwa hasil penelitian yang ditemukan valid serta tidak bias karena adanya persamaan hasil yang diperoleh saat uji regresi dan robustness test. Hasil penelitian ini berimplikasi pada regulator, praktisi, dan akademisi. Lewat adanya penemuan ini memberikan dukungan pada perusahaan untuk mengadopsi sistem manajemen risiko yang lebih terintegrasi dan komprehensif yaitu ERM.
PENGEMBANGAN MODEL PENERIMAAN INFORMASI (IACM) DENGAN RANKING PRODUK PADA APLIKASI GOFOOD
Authors: Dwi Junianta Reynaldi , Setyo Iriani Sri , Harti
Published: December 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis pengaruh ulasan dan bintang terhadap niat beli pengguna aplikasi GoFood. Hal ini didasarkan dari keputusan GoFood untuk menambahkan fitur ulasan pada aplikasinya. Penelitian ini mengembangkan model penerimaan informasi (IACM) dengan menambahkan ranking produk untuk menjawab tujuan penelitian. Model penerimaan informasi yang masih relatif baru dapat dikembangkan dan perlu diuji secara empiris. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan Analisa menggunakan AMOS. Penelitian ini menemukan bahwa ulasan dan bintang mempengaruhi niat beli pengguna aplikasi GoFood. Pengguna aplikasi cenderung mengabaikan kredibilitas ulasan pada platform terpercaya seperti GoFood. Bintang secara parsial tidak dapat mempengaruhi niat beli, namun dengan berinteraksi bersama ulasan melalui adopsi informasi, dapat mempengaruhi niat beli. Ulasan yang tersedia tidak begitu saja digunakan oleh konsumen dalam proses keputusan pembelian. Ulasan akan digunakan ketika konsumen menemukan produk yang tidak begitu dikenal. Ulasan dan bintang penting untuk meningkatkan niat beli konsumen terutama dalam situasi konsumen tidak mengenali produk yang dipesan.
Conceptualizing Citizenship. Eastern European Inputs to the Contemporary Debates. Insights from Hungary
Authors: Holle Alexandra , Ványi Éva
Published: December 2022

Active citizenship, critical citizenship, digital citizenship, global citizenship: just a few from the concepts that have shaped the debate about citizenship in the past decades. While these concepts have dominated both the academic and the public discourse and had implications for citizenship education in mature democracies, they often seem to be far away from the lived realities of many Eastern European new democracies. In these countries, debates about citizenship have been burdened with the legacies of the non-democratic past, and even citizenship education has been marginalized for a long time. This paper introduces the Hungarian case and aims to contribute to the theoretical debates about the concept of the good citizen by reflecting on the peculiarities of a post-socialist new democracy.
Fabrication of a High Wear Resistance AA7075/AL2O3 Composites Via Liquid Metallurgy Process
Authors: Sivaraman R. , Jalil Abduladheem Turki , Aravindhan Surendar , Nan Zhao , Vini M. Heydari , Daneshmand S.
Published: December 2022

In the present study, AA7075/Al2O3 composites have been fabricated via liquid metallurgy process. AA7075 alloy and Al2O3 particles were taken as the base matrix and reinforcements, respectively. Then, contents of 3 and 6 wt. % of Al2O3 subdivisions were added into the AA7075 matrix. To improve wettability and distribution, reinforcement particles were pre-heated to a temperature of 550°C for each composite sample. A hardened EN32 steel disc as the counter face was used to evaluate the wear rate pin-on-disc. The results showed that the wear rate of the AA/Al2O3 composites was smaller than that of the monolithic AA7075 samples. Finally, the worn surfaces of samples were investigated by SEM.
Testing a Planned Missing Design to Reduce Respondent Burden in Web and SMS Administrations of the CAHPS Clinician and Group Survey (CG-CAHPS)
Authors: Brenner Philip S. , Hargraves J. Lee , Cosenza Carol
Published: December 2022

We test a planned missing design to reduce respondent burden in Web and SMS administrations of the CAHPS Clinician and Group Survey (CG-CAHPS), a survey of patient experiences widely used by health care providers. Members of an online nonprobability panel were randomly assigned to one of three invitation and data collection mode protocols: email invitation to a Web survey, SMS invitation to a Web survey, or SMS invitation to an SMS survey. Within these three mode protocols, respondents were randomly assigned to a planned missing design, which shortened the survey by about 40%, or to a control group that received the survey in its entirety. We compare survey duration, breakoff and completion rates, and five key patient experience measures across conditions to assess the effect of the planned missing design across the three modes. We found that a planned missing design worked well with our Web survey, reducing survey duration and breakoff without changing estimates relative to the full-survey control condition. However, mixed findings in the SMS survey suggest that even shortened, 15-item surveys may be too long to substantially reduce respondent burden. We conclude with recommendations for future research.
Response Burden and Dropout in a Probability-Based Online Panel Study – A Comparison between an App and Browser-Based Design
Authors: Roberts Caroline , Herzing Jessica M.E. , Manjon Marc Asensio , Abbet Philip , Gatica-Perez Daniel
Published: December 2022

Survey respondents can complete web surveys using different Internet-enabled devices (PCs versus mobile phones and tablets) and using different software (web browser versus a mobile software application, “app”). Previous research has found that completing questionnaires via a browser on mobile devices can lead to higher breakoff rates and reduced measurement quality compared to using PCs, especially where questionnaires have not been adapted for mobile administration. A key explanation is that using a mobile browser is more burdensome and less enjoyable for respondents. There are reasons to assume apps should perform better than browsers, but so far, there have been few attempts to assess this empirically. In this study, we investigate variation in experienced burden across device and software in wave 1 of a three-wave panel study, comparing an app with a browser-based survey, in which sample members were encouraged to use a mobile device. We also assess device/software effects on participation at wave 2. We find that compared to mobile browser respondents, app respondents were less likely to drop out of the study after the first wave and the effect of the device used was mediated by subjective burden experienced during wave 1.
The Effects of Response Burden – Collecting Life History Data in a Self-Administered Mixed-Device Survey
Authors: Carstensen Johann , Lang Sebastian , Cordua Fine
Published: December 2022

Collecting life history data is highly demanding and therefore prone to error since respondents must retrieve and provide extensive complex information. Research has shown that response burden is an important factor influencing data quality. We examine whether increases in different measures of response burden in a (mixed-device) online survey lead to adverse effects on the data quality and whether these effects vary by the type of device used (mobile versus non-mobile).

We conducted an experimental study in an online mixed-device survey, for which we developed a questionnaire on the educational and occupational trajectories of secondary-school graduates, undergraduates, and university graduates. To address our research question, we randomly assigned different levels of response burden to the participants and compared different measures on the data quality and response.

We found mixed evidence for unfavourable effects of response burden on the examined outcomes. While some of our results were expected, they were not consistent across all subgroups. Most interestingly, the effects of response burden on outcomes seemed to differ based on the device used. Hence, we conclude that further research is needed to optimise the collection of complex data from different groups of participants.
Modeling the Relationship between Proxy Measures of Respondent Burden and Survey Response Rates in a Household Panel Survey
Authors: Earp Morgan , Kaplan Robin , Toth Daniell
Published: December 2022

Respondent burden has important implications for survey outcomes, including response rates and attrition in panel surveys. Despite this, respondent burden remains an understudied topic in the field of survey methodology, with few researchers systematically measuring objective and subjective burden factors in surveys used to produce official statistics. This research was designed to assess the impact of proxy measures of respondent burden, drawing on both objective (survey length and frequency), and subjective (effort, saliency, and sensitivity) burden measures on response rates over time in the Current Population Survey (CPS). Exploratory Factor Analysis confirmed the burden proxy measures were interrelated and formed five distinct factors. Regression tree models further indicated that both objective and subjective proxy burden factors were predictive of future CPS response rates. Additionally, respondent characteristics, including employment and marital status, interacted with these burden factors to further help predict response rates over time. We discuss the implications of these findings, including the importance of measuring both objective and subjective burden factors in production surveys. Our findings support a growing body of research suggesting that subjective burden and individual respondent characteristics should be incorporated into conceptual definitions of respondent burden and have implications for adaptive design.
Determination of the Threshold in Cutoff Sampling Using Response Burden with an Application to Intrastat
Authors: Polanec Sašo , Smith Paul A. , Bavdaž Mojca
Published: December 2022

Statistical offices frequently use cutoff sampling to determine which businesses in a population should be surveyed. Examples include business surveys about international trade, production, innovation, ICT usage and so on. Cutoff thresholds are typically set in terms of key variables of interest and aim to satisfy a minimum coverage ratio–the share of aggregate values of reporting units. In this article we propose a simple cost-benefit approach to determination of the sampling cutoff by taking into account the response burden. In line with existing practice, we use the coverage ratio as our measure of accuracy and provide either analytical or numerical solutions to cutoff determination. Using a business survey on response burden of reporting trade flows within the EU (Intrastat), we present an application that illustrates our approach to cutoff determination. An important practical implication is the possibility to set industry-contingent cutoffs.
Prevalences and characteristics of Trichuris spp. infection in sheep in pastoral areas of the Tianshan, Xinjiang, China
Authors: Wang Lixia , Zhang Guowu , Fu Yuhang , Ning Chengcheng , Li Zhiyuan , Wang Huisheng , Zhang Jinsheng , Shang Yunxia , Sun Yaoqiang , Huang Xiaoxing , Cai Xuepeng , Xia Xianzhu , Meng Qingling , Qiao Jun
Published: December 2022

Introduction

Nematodes of the Trichuris genus are commonly reported parasites that can cause trichuriasis in many animals, which leads to inflammation, intestinal bleeding and reductions of productivity in livestock. Knowledge of the prevalence of Trichuris infestation in the Tianshan ovine population and of the nematode species parasitising the population is not exhaustive, and this study aimed to expand the knowledge.

Material and Methods

A total of 1,216 sheep slaughtered in five pasture areas in the Tianshan Mountains of Xinjiang were investigated and a phylogenetic analysis based on the mitochondrial cox1 gene was performed to clarify the genetic relationships of the various Trichuris species.

Results

Sheep totalling 1,047 were infected with Trichuris spp. establishing the rate at 86.1%. Using a morphological protocol, six documented and one undefined species were identified, namely T. gazellae, T. lani, T. ovina, T. longispiculus, T. concolor, T. discolor and Trichuris sp. Among them, T. gazellae and T. lani were the dominant species, accounting for 34.5% and 31.0% of Trichuris spp., respectively. Phylogenetic analysis divided the detected species of Trichuris spp. into two genetic clades (clade I and clade II). The six documented species that can infect sheep and the undefined species were clustered into clade I, with inter- and intra-species genetic diversity apparent.

Conclusion

This survey described in detail the morphological characteristics of six known and one undefined species of Trichuris, which not only enriched the taxonomic information on record regarding Trichuris spp., but also provided valuable epidemiological data for the prevention and control of trichuriasis in sheep.
Postoperative Nausea and Vomiting in Opioid-Free Anesthesia Versus Opioid Based Anesthesia in Laparoscopic Cholecystectomy
Authors: Toleska Marija , Dimitrovski Aleksandar , Dimitrovska Natasha Toleska
Published: December 2022

Background: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is a usual complication in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Minimized opioid use due to surgery has been shown to have a better effect on patient recovery after surgery. In this study we evaluate the effect of opioid free anesthesia for postoperative nausea and vomiting in laparoscopic cholecystectomy.

Materials and methods: 80 patients aged 20-65 years old were included in this randomized, clinical and prospective trial. The patients belonged to the ASA classifications 1 and 2 and were scheduled for laparoscopic cholecystectomy. Patients were classified into two groups: group 1 (fentanyl group- FG), which included 40 patients who received opioid anesthesia, and group 2 (opioid free anesthesia group-OFAG) which included 40 patients who received opioid free anesthesia. In patients from group 1 (fentanyl group -FG) introduction to general anesthesia consisted of giving midazolam at 0.04 mg/kg, fentanyl at 0.002 mg/kg, 2 mg/kg of propofol and 0.6 mg/kg of rocuronium bromide. These patients received fractionated bolus doses of fentanyl during surgery. Prior to general anesthesia these patients did not receive dexamethasone. The patients from group 2 (opioid free anesthesia group - OFAG) received dexamethasone at 0.1 mg/kg and 1 g of paracetamol before introduction to anesthesia as a pre-emptive analgesia. Introduction to anesthesia consisted of giving midazolam at 0.04 mg/kg, lidocaine at 1 mg/kg, propofol at 2 mg/kg, ketamine at 0.5 mg/kg, and 0.6 mg/kg of rocuronium bromide. Immediately after intubation, continuous intravenous infusion with lidocaine at 2 mg/kg/h and magnesium sulfate at 1.5 g/h was given. In this group, fentanyl was not given either during the introduction of anesthesia or during the intraoperative period. Immediately after extraction of the gallbladder patients from group 2 (OFAG) received 2.5 g of metamizole intravenously. PONV were recorded in the postoperative period of 24 hours after surgery.

Results: There was no significant difference with respect to age, weight, sex, duration of surgery, and anesthesia time. PONV at different time intervals were statistically not significant at all postoperative time points – 1 hr, 4 hr, 8 hr, 12 hr and 24 hr after surgery in fentanyl group compared to opioid free anesthesia group. Even not statistically significant, PONV have occurred more often in patients who received opioid anesthesia.

Conclusion: Postoperative nausea and vomiting occurs more often in patients who received opioids during laparoscopic cholecystectomy compared to patients who received opioid free anesthesia, but without statistical significance.
Attitudes Towards Translanguaging Practices: A Comparative Study of Literature and Food Engineering Classes
Authors: Inci-Kavak Vildan , Kırkgöz Yasemin
Published: December 2022

With an increase in the number of colleges and universities offering courses in English in the education market globally, higher education institutions face serious challenges. In non-native settings where English is favoured as a prestigious choice for the medium of instruction, learners struggle with the huge barrier between demanding course contents and necessary language proficiency levels, which encourages them to use translanguaging and alternative strategies extensively in and out of classrooms. In this light, this study aims to look at an under-researched topic by questioning how university students’ and lecturers’ views on translanguaging practices show parallels and differences in literature and engineering courses from a comparative perspective. The data of the study were collected at English Language and Literature (ELL) and Food Science (FS) programmes of Gaziantep University (GAUN) in Turkey through face-to-face interviews and class observations. The classrooms were visited and observed for 21 lesson hours. 15 students and 6 lecturers from each department volunteered to participate in the study. The recorded and transcribed data were analysed then by using content analysis. The results show that while the lecturers from the FS programme stress that L2 use is vital for students to develop content knowledge and linguistic skills, the lecturers from the ELL programme claim it to be a context-sensitive practice, so some courses might necessitate more frequent use of L1 or translanguaging during the delivery, analysis or comprehension of the specific content or in formal or informal exchanges. The study has thus revealed how lecturers’ and students’ views in different departments change substantially based on the requirements of/expectations from the courses and how translanguaging functions as an effective and essential learning/teaching tool in the content-based courses. Accordingly, the findings should encourage teachers, lecturers and policy-makers in countries such as Turkey to reconsider the nature of bilingual teaching and learning in different areas of tertiary level education.
Struktur dan Makna dalam Model Historiografi Radikalisme Islam di Minangkabau Abad ke-19
Authors: Andoni Yudhi
Published: December 2022

Model merupakan salah satu wujud struktur menjelaskan fenomena dalam ilmu pengetahuan, terutama pada paradigma sosial-budaya yang membentuk makna. Hampir seluruh model historiografi Indonesia yang diproduksi tentang masa ini mengesankan bahwa seluruh orang-orang Minangkabau yang hidup dalam tradisi Surau merupakan pengikut Padri atau paham Wahabisme yang tidak toleran terhadap adat istiadat setempat. Artikel ini bertujuan memberikan gambaran satu model historiografi sebagai legitimasi pemaknaan proses radikalisme yang melanda kaum ulama Surau di Minangkabau sejak awal abad ke-19, yang menunjukkan peran keberadaan gagasan kolonialisme di dalamnya. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa berbagai karya historiografi sepanjang kurun pasca Perang Padri sampai hari ini telah membentuk satu model historiografi bermakna pseudo-kritis. Historiografi model ini dibentuk oleh paradigma historiografi Indonesia-sentrisme, konsumerisme akademik, dan pewacanaan kebangsaan.

Key words: makna, model, historiografi, radikalisme, Islam di Minangkabau
Measuring Green Economic Growth in Mexico: National, State, and Geographic Region Levels Proposal

Authors: Hernández-Cuevas Francisco Iván , García Caraveo Ángel Braulio , Bautista Pedraza Rodrigo Humberto , Zapata Caballero Gabriela , Soto Chalita Daniel
Published: December 2022

The environmental (climate change), economic (recessions), and social (increase in poverty and inequality) crises have forced the need for a change of model and the development of global strategies to counteract their negative effects and orient towards a type of economy that is low in carbon emissions, efficient in the use of resources and energy, socially inclusive, preventive in the loss of biodiversity and ecosystem services and that allows achieving sustainable development, which is how the concept of green economy arises. With a quantitative approach, using official databases and based on the Organization for Economic Co-operation and Development (2011) green growth framework, a Green Economic Growth Index for Mexico was constructed under the relativization function, which was estimated at the national, state, and geographic region levels, allowing for a deeper understanding of the green economy in the country. The results show an average national performance (0.4746), with the dimensions "Economic, demographic and social context for sustainable development," "Environmental dimension of quality of life," and "Natural asset base" having the best scores, while the dimension "Productivity of environmental resources and the economy" and "Economic opportunities and policy response" have the lowest scores. The analysis of variance results shows statistically significant differences by geographic regions, which calls for developing public, environmental, energy, and productive policies that consider the particular conditions of the country's regions.
CONJUNTURA HISTÓRICO-JURÍDICA DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
Authors: Cruz Correa Marina Aparecida Pimenta da , Almeida Valquiria
Published: December 2022

O artigo objetiva examinar como os fluxos migratórios se interligam aos processos econômicos e sociais dos países em desenvolvimento desde os anos 1970, e como as normativas jurídicas internacionais se acomodam à tais transformações, especialmente no caso brasileiro. Para tanto, considera alguns momentos do percurso da humanidade que se tornaram um marco ou impactaram marcadamente os fluxos migratórios internacionais e expõem dados atuais acerca do mencionado fenômeno. Observou-se que os movimentos populacionais tiveram um papel preponderante, sobretudo em questões ligadas à industrialização e ao desenvolvimento do capitalismo de mercado e que até os dias de hoje, os desequilíbrios econômicos regionais são os principais fatores que impulsionam os fluxos migratórios globalmente. Em comparação aos países mais desenvolvidos, muitas das diferenças sociais e econômicas entre estes e aqueles da América Latina podem ser explicadas pelo processo de industrialização que, no caso latino-americano, foi de uma “superurbanização” acelerada.
A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA E SEUS REFLEXOS SOBRE O PLANEJAMENTO FAMILIAR
Authors: Rosmaninho Alves Henrique , Souza Cruz Alavaro Ricardo
Published: December 2022

A instituição da família sofreu diversas alterações conceituais ao longo dos dois últimos séculos no Brasil, período em que houve uma ampliação dos seus meios de constituição, passou-se a permitir a dissolução do casamento, o poder patriarcal deu lugar à igualdade de poderes entre homens e mulheres, a finalidade de procriação foi substituída pela busca da felicidade e da satisfação pessoal e o afeto foi alçado ao principal elemento das relações familiares. Todos esses fatores somados a uma grande evolução da ciência também constatada no período e a um interesse cada vez maior do Estado no controle demográfico desencadearam no surgimento do direito ao livre planejamento familiar, para alguns, nos modos como conduzido no Brasil, livre planejamento reprodutivo, tendo alcançado status constitucional em 1988. Nesse contexto foi aprovada a Lei nº 9263/1996, que ao regulamentar o planejamento familiar no país, dispôs sobre a esterilização voluntária, estabelecendo requisitos para sua realização. É nesse ponto que se encontra o problema que se propõe resolver: os requisitos estabelecidos pelo artigo 10 da referida lei são constitucionais? Tem-se como objetivo geral identificar se os requisitos estabelecidos pela supracitada lei são inconstitucionais e como objetivos específicos identificar as principais mudanças no instituto da família ocorridas no Brasil, com ênfase na evolução das disposições constitucionais sobre o tema; identificar o cenário de oferta de métodos contraceptivos pelo Estado, incluindo a esterilização cirúrgica e; verificar quais são os requisitos para a realização para se proceder a esterilização cirúrgica voluntária e os efeitos de seu descumprimento. Trata-se de pesquisa bibliográfica, descritiva, qualitativa, com adoção de raciocínio dedutivo. Ao final, conclui-se pela inconstitucionalidade do requisito de anuência do cônjuge para a realização da esterilização cirúrgica, bem como da criminalização promovida pelo artigo 15º da Lei nº 9263/1996. Quanto ao requisito etário e aos demais requisitos, tem-se que os mesmos são constitucionais, uma vez que sua estipulação está dentro dos limites de atuação do legislador infraconstitucional.