EKSEKUSI PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK OLEH KEJAKSAAN TINGGI BALI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO: 123/PID.SUS/2020/PN.DPS)
Authors: Rastiti Ni Made Ayu , Sumerta Yasa Putu Gede Arya 
Published: October 2022

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Penulisan penelitian ini menggunakan metode berupa metode hukum empiris dan pendekatan berupa pendekatan kasus, pendekatan fakta serta pendekatan analisis konsep hukum. Didapat dari hasil penelitian bahwa penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum Undang—Undang Cipta Kerja bahwa dalam prakteknya apabila perkara pajak sudah memasuki tahap tuntutan oleh Jaksa maka denda tersebut akan masuk dalam pendapatan negara bukan pajak. Setahun sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyentuh Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009, Kejaksaan Tinggi Bali mengacu pada Surat Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 yang mana merupakan surat Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah di undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pelaksanaan eksekusi pidana denda lebih tegas dapat dilakukan sesuai yang termuat dalam amar putusan. Dalam penangannya terdapat tantangan yang dihadapi baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal secara umum adalah tantangan dari pihak luar dapat berupa saksi mangkir dari persidangan, sementara faktor internal dapat berupa eksekusi pembebanan denda tidak dapat terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki aset apapun.

Writing this journal aims to identify and analyze the implementation and execution of criminal penalties for tax crimes before and after the Job Creation Act and the challenges faced in the process of handling tax cases by the Bali High Court. The writing of this research uses a method in the form of an empirical legal method and an approach in the form of a case approach, a fact approach and an analytical approach to legal concepts. It was obtained from the results of the research that the implementation and execution of criminal penalties due to tax crimes prior to the Job Creation Act that in practice if the tax case has entered the stage of prosecution by the Prosecutor, the fine will be included in non-tax state income. A year before the promulgation of the Job Creation Law which touched on the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Bali High Court referred to Letter Number: B-397/F/Ft/03/2019 which is a letter of Technical Instructions for the Junior Attorney General for Crimes Special. After the enactment of the Job Creation Act, the execution of a more stringent fine can be carried out in accordance with what is contained in the decision. In handling it, there are challenges faced by both external and internal factors. External factors in general are challenges from outside parties, such as witnesses being absent from the trial, while internal factors can be in the form of the execution of the imposition of fines that cannot be fulfilled because the defendant does not have any assets.