bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG)
Authors: Nurhidayah Nurhidayah , Mappamiring Mappamiring , Burhanuddin Burhanuddin
Published: August 2017

This study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency asaform of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by  quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research) and field studies (field research) as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1). Level of education, 2). Training, 3). Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah patologi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi, dengan teknik pengumpulan data studikepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana masalah pengetahuan dan keterampilan dengan indikator: 1). Tingkat pendidikan, 2). Pelatihan, 3). Pengalaman, memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pada akhirnya pengaruh ini mengakibatkan ketidak mampuan birokrasi menjalankan peran dan fungsinya atau yang disebut dengan istilah Inkonsistensi Birokrasi.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN KALEGOWA, KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
Authors: Haque Adzimat Tinur , Setiawati Budi , Mustari Nuryanti
Published: August 2017

Various phenomena related to women both in the political, economic, social, cultural and existential creates differences between men and women. Who gave birth to the idea that the position of women and men differ, women tend to be subordinate in the household. Therefore, in this paper want to see the role of the Family Planning and Women's Empowerment in improving the quality of women. Peneliian uses descriptive research is data collected kualitatiff dideskriptifkan based on direct interviews and direct observation in the field. Role of the Family Planning and Women's Empowerment in Women's Empowerment is to socialize the business group to participants empowerment, mentoring ranging from the preparation, implementation and evaluation, and the latter is training, which includes the training of making traditional snacks, training party bag and training dressmaking , in the event that serves as the implementing agency ie Family Planning and women's empowerment assisted by NGOs (Non Governmental Organization) as well as the PKK, while functioning as a participant that will empower women. With the passage of the role women can already malakukan Access, Control, Benefits and Participation  Berbagai fenomena terkait dengan perempuan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menciptakan perbedaan eksistensial antara laki-laki dan perempuan. Hingga melahirkan pemikiran bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda, perempuan cenderung sebagai subordinat dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam tulisan ini hendak melihat peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kualitas perempuan. Peneliian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatiff yaitu data yang dikumpulkan dideskriptifkan berdasarkan hasil wawancara langsung dan pengamatan langsung di lapangan. Peran Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kelompok usaha kepada peserta pemberdayaan, pendampingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi, dan yang terakhir yaitu pelatihan yang didalamnya berisi pelatihan pembuatan jajanan pasar, pelatihan tas pesta dan pelatihan penjahitan, dalam kegiatan tersebut yang berfungsi sebagai pelaksana yaitu Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang dibantu oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) serta tim penggerak PKK, sedangkan yang berfungsi sebagai peserta yaitu perempuan yang akan melakukan pemberdayaan. Dengan berjalannya peran tersebut perempuan sudah bisa malakukan Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi.
MODEL JOINT OPERATION DALAM PRIVATISASI PENGELOLAAN PTPN XIV PABRIK KAPAS JENEPONTO
Authors: Yusman Fadliah , Madani Muhlis , Handam Handam
Published: August 2017

This study aims to determine the model of privatization of the management of Joint Operations at PT. Perkebunan Nusantara XIV Cotto factory Jenponto. The data collection was done by using field research, library research and document data searches. The data were then analyzed qualitatively. The results showed that the model of Joint Operation in the privatization of the management of PT Perkebunan Nusantara XIV Cotton factory Jeneponto to cooperate PT Supin Raya. Factors that are supporting the success of privatization is close supervision and the amount of raw material supply. Factors affecting the failure is a problem in making the agreement, the rental price of production services, late payment of rental services, limited production facilities and infrastructure.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui privatisasi pengelolaan dengan model Joint Operation pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelusuran data dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Joint Operation dalam privatisasi pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas Jeneponto dengan bekerja sama PT Supin Raya. Faktor yang yang mendukung keberhasilan privatisasi yaitu pengawasan yang ketat dan jumlah pasokan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi kegagalan yaitu masalah dalam pembuatan surat perjanjian, harga sewa jasa produksi, keterlambatan pembayaran sewa jasa, keterbatasan sarana dan prasarana produksi.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA TAAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU
Authors: Labaran Muhammad Azran , Hakim Lukman , Hardi Rudi
Published: August 2017

This study aims to determine the role of government in community empowerment cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency and what factors influence the government in empowering cocoa farming communities. This type of research that is in use is qualitative. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the role of local government in empowering cocoa farming communities in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency has realized various programs as a form of government efforts to increase social welfare, but this policy is not performing well with a wide variety of factors. Some of the factors that affect local government's role in empowering communities cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju supporting factors include: that government efforts to improve public education, production and capital assistance. While the inhibiting factors: the lack of institutional shade cacao cultivation in the society so that society can only mengandalakan their experience in the management of the cocoa plant.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan Faktor apa yang mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial, namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju diantaranya faktor pendukung: adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bantuan produksi dan modal. Sedangkan faktor penghambat: kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao sehingga masyarakat hanya bisa mengandalakan pengalaman mereka dalam pengelolaan tanaman kakao.
TRANSPARANSI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (JSN) KETENEGAKERJAAN DI KABUPATEN GOWA
Authors: Hidayatullah Hidayatullah , Aksa Andi Nuraeni , Malik Ihyani
Published: August 2017

This study aims to determine the transparency of the Social Security services Employment in Gowa. Penelitiian type used in this approach with a qualitative description by conducting interviews. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that: the provision of information with clarity indicator procedures, clarity of costs already quite transparent; easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly, is also quite easy to obtain; Develop a complaints mechanism if there are rules that have been violated or request to pay a bribe to the service indicator complaints have been made; Improving the flow of information through cooperation with mass media and non-governmental institutions have been established. Efforts are being made to bring transparency BPJS Employment services Employment WSN WSN is to provide information regarding employment through labor website, then one-stop services, namely services performed in one room and provide one-day service care provision. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa. Jenis yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya sudah cukup transparan; kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung juga cukup mudah didapatkan; Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dengan indikator layanan pengaduan telah dilakukan; Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah telah terjalin. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan adalah memberikan informasi terkait JSN Ketenagakerjaan melalui website tenagakerja, kemudian pelayanan satu atap yaitu pelayanan yang dilakukan dalam satu ruangan dan menyediakan penyediaan pelayanan one day service.
TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN INVESTASI USAHA DI KABUPATEN SINJAI
Authors: Mutahhara Mutahhara , Prianto Andi Luhur , Muhammadiah Muhammadiah
Published: August 2017

This study aims to determine the transparency of permit services business investment in the district of Sinjai. This type of research is descriptive quantitative and qualitative approaches. Data analysis techniques In this study, researchers collected two types of data are quantitative and qualitative data. The results of this study show that: the government's efforts to be transparent in the body of investment and licensing services with the following indicators: integrity which a value or honesty in a container or the place where the implementation of a service process including the public service, and where there are also professionalism is where behavior or an individual's expertise in arranging a Yag systems exist in the work process, and there are also about constructive where to build awareness of employees who are to foster and build and improve so that in the process of service will occur transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan izin investasi usaha di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data yaitu kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: upaya pemerintah agar transparan dibadan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu: integritas yang dimana suatu nilai atau kejujuran dalam sebuah wadah atau tempat dimana terlaksanaya suatu proses pelayanan diantaranya adalah pelayanan publik,dan dimana terdapat juga profesionalisme adalah dimana tingkah laku atau keahlian seseorang didalam mengatur suatu sistem yag ada dalam proses kerja tersebut,dan ada juga tentang konstruktif yang dimana membangun kesadaran pegawai yang bersifat membina dan membangun dan memperbaiki sehingga dalam proses pelayanan akan terjadi transparansi.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
Authors: Nahruddin Zulfan
Published: August 2017

The purpose of this study to determine accountability and transparency in the management of the allocation of funds in the village of Pao - Pao village Tanete Rilau Barru Subdistrict . This study uses quantitative methods . The results showed that the accountability of the management of allocated funds performing well overall dimensions , including the dimension of transparency that shows the management of funds allocated to Village Walk trasparan this happens because the information is easily accessible and good communication by village so pengengelolaan allocations village to be transparent , The same thing happened on the dimensions reabiliy , responsibility and responsiveness going well but on the dimension control is still categorized as good enough and need to be optimized to support accountability in the management of funds of the village. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan trasparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabiliy, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
PENDUDUK DAN DEMOKRASI (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA)
Authors: Muhiddin Amir
Published: August 2017

This study was to determine the effect of population quality to the quality of democracy in the election of the Governor of South Sulawesi Year 2013-2018. This research is quantitative and sampling techniques, the method used was survey methods, and techniques of data collection is done by questionnaire and documentation. These results indicate that the quality of Population in Gowa Kabuaten views of education and income levels are still low, but the quality of democracy seen from quite high participation of about 75 to 85%. Quantitatively based regression is mentioned that there is a significant relationship between the quality of the population and the quality of democracy in the Case of South Sulawesi gubernatorial election in 2013 which was held in the District Somba Opu Gowa. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas penduduk dengan kualitas demokrasi pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan teknik sampling, Metode yang digunakan adalah metode Survei, dan teknik pengambilan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Penduduk di Kabuaten Gowa dilihat dari tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah, namun kualitas demokrasi dilihat dari partisipasi cukup tinggi sekitar 75 sampai 85%. Secara kuantitatif berdasarkan uji regresi disebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas penduduk dan kualitas demokrasi dalam Kasus Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang diselenggarakan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
KADERISASI PARTAI NASDEM DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN MAROS
Authors: Nurazizah Nurazizah , Usman Jaelan , Prianto Andi Luhur
Published: August 2017

This study aims to determine the recruitment of party politics Nasdem in determining its cadres in anticipation of the legislative elections of 2014. This study used a qualitative research approach is descriptive analysis with analytical and institutional approaches. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Interviews and observations conducted on the research informants while documentation is used to find out the extent of truth of the data obtained. The results of the field studies showed that the patterns of political recruitment of legislative candidates used in the Nasdem Party DPD Maros using open recruitment patterns. Recruitment pattern is expected to create a cadre of candidates and legislative candidates qualified. So that the quality of legislative candidates is expected to be a cadre get mass.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik partai Nasdem dalam menentukan kadernya sehingga siap menghadapi pemilu legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif analisis dengan pendekatan analisis dan pendekatan institusional. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara langsung dan observasi dilakukan pada informan penelitian sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari tahu sejauhmana kebenaran dari data yang didapatkan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik calon anggota legislatif yang digunakan pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Maros menggunakan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen ini diharapkan mampu menciptakan calon kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas. Sehingga calon anggota legislatif yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi kader pendulang suara.
PERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA
Authors: Affandi Akhmad , Fatmawati Fatmawati , Ma'ruf Adnan
Published: August 2017

This study aims to clarify the role and efforts of the Department of Spatial Planning and Human Settlements in managing waste in Bulukumba. This type of research is qualitative with data collection using interviews and observation instruments. The data is analyzed deskriktif and interpretation to the informant to conduct interviews. The results showed that: in carrying out the role as implementor and supervisor of the waste management in Bulukumba, Spatial Planning and Human Settlements Bulukumba can not yet provide the maximum results. Not maximal results are affected by the lack of human resources and lack of infrastructure are still available have greater influence in waste management. The contributing factors are: public participation and the availability of land (TPA).    Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Data tersebut dianalisis secara deskriktif dan interpretasi kepada informan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam melaksanakan peran sebagai implementor dan pengawas terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia serta masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia memiliki pengaruh lebih besar dalam pengelolaan sampah. Adapun faktor pendukung yakni: partisipasi masyarakat dan ketersediaan lahan (TPA).
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
Authors: Aslam Aslam , Adys Abdul Kadir , Hardi Rudi
Published: August 2017

This study discusses the role of government in curbing illegal mining of nickel in North Kolaka. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: The government's role in the nickel curb illegal mining of all functions is still very weak both in setting / regulation, services, community development, asset management functions of State and public safety, order, security, and protection; Inhibiting factors for the Government to curb illegal mining namely: lack of government coordination, no oversight, public apathy and lack of awareness of the mine owners. The factors supporting government's role in curbing illegal mining nickel miner and openness is the attitude of the community greatly assist the government.  Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel illegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan; Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menertibkan pertambangan illegal yakni: tidak adanya koordinasi pemerintah, tidak ada pengawasan, sikap apatis masyarakat serta kurangnya kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung peran pemerintah dalam penertiban pertambangan nikel illegal adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat sangat membantu pemerintah.
PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEPPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEP
Authors: Annur Muhammad Asaf , Hakim Lukman , Taufik Ahmad
Published: August 2017

This study aims to determine the management of Corporate Social Responsibility ( CSR ) PT Grasada International in Pangkep . CSR management is a corporate social responsibility to the community and environment in which it operates . The method used in this research is mixed method with observational data collection techniques ; survey and interview . The results showed the implementation of corporate social responsibility has been running well ; ranging from environmental development program ; namely repair and maintenance of roads for farmers ; repair bridges and cliffs smoothing used for the construction of houses around . The field of education is to give assistance to children whose school students in elementary and junior high schools in the form of stationery and uniforms social humanitarian and religious never implemented but is not performing well.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Grasada International di Kabupaten Pangkep.Pengelolaan CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumixed method dengan teknik pengumpulan data observasi, survey serta wawancara.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Corporate social responsibility ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari program bina lingkungan yaitu perbaikan dan perawatan jalan untuk petani, perbaikan jembatan serta perataan tebing yang digunakan untuk pembangunan rumah sekitar.Bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak siswa siswi yang sekolah di SD dan SMP berupa alat tulis dan baju seragam  sosial kemanusiaan dan keagamaan pernah dilaksanakan namun tidak terlaksana dengan baik.
KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI
Authors: Raman Raman , Malik Ihyani , Hamrun Hamrun
Published: August 2017

This study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.
Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon
Authors: Uar Aty
Published: August 2017

The purpose of this study to determine the effect of the implementation of the principles of good governance on the performance of public services at the National Land Agency (BPN) Ambon City. This research method is quantitative secera correlation with the intent to seek the influence of the independent variable (X) to the dependent variable (Y). The research instrument used consisted of questionnaires, observations, review of documents. Analysis showed that the implementation of the principles of good governance which has a high correlation of 0.77 and significant at the 95% confidence level (0.05) with the performance of public services at BPN Ambon City. This means that the hypothesis was formulated that there is a significant relationship between the implementation of the principles of good governance with the performance of public services in the city of Ambon BPN verified.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif secera korelasional dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Instrumen penelitian  yang digunakan terdiri dari quesioner, observasi, telaah dokumen. Analisa  menunjukkan bahwa  pelaksanaan prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan yang tinggi  yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf  kepercayaan  95 % (0,05)  dengan  kinerja pelayanan publik  pada  BPN  Kota  Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance  dengan kinerja pelayanan publik pada BPN  Kota Ambon  teruji kebenarannya.
Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
Authors: Kurniasih Dewi , Rusfiana Yudi
Published: August 2017

One of device regency is the subdistrict. Subdistrict as the technical regional programs, have work areas, led by Camat. When society still do not feel any equitable development results, it was natural to enter the 10 years, the West Bandung Regency Government planning subdistrict development strategy. The population is increasing, the sub-district government services should be improved. Geographical constraints and demands of society into its own problems in terms of a sub-district development. Subdistricts development is intended to increase the capacity of districts, especially in governance, development and public service. The purpose of this study is the recommendation several strategies development, especially in Lembang Subdistrict, Cipatat and Cipongkor in West Bandung Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach through surveys. Data was collected through library research, observation and interviews. The results showed that all three subdistricts have met the basic requirements, technical and administrative measures to be developed. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 19 Year 2008 regarding the District is still valid. Salah satu perangkat daerah kabupaten adalah kecamatan. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat. Ketika masyarakat belum merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan, maka wajarlah memasuki 10 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merencanakan strategi pengembangan kecamatan. Jumlah penduduk semakin bertambah maka pelayanan pemerintah kecamatan harus ditingkatkan. Kendala geografis dan tuntutan masyarakat menjadi permasalahan sendiri dalam sebuah pengembangan kecamatan. Pengembangan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kecamatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah terekomendasinya beberapa strategi pengembangan khususnya pada Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang masih berlaku.
Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat
Authors: Yunas Novy Setia
Published: August 2017

The success of the development in a region will be greatly determined by the quality of development planning. As planning became the sign posts are clear about what the needs of the citizens with has clear and measurable targets. Development Planning System emphasizes a combination of approaches between top-down and bottom up, which emphasizes the ways aspirational and participatory, so it is realized through the process of development planning or deliberation Musrenbang neighborhood start at various levels up to nationwide. This paper is the result of research that are descriptive studies library which describes the process of implementing E-Musrenbang in Surabaya with a variety of problems. E-Musrenbang successfully applied in Surabaya at least be innovations in development  planning system in which during this society wants a forum or social contacts among citizens with the Government in regional development planning. The application of the system of E-Musrenbang in Surabaya became an important lesson for the construction paradigm of society, where society is not only made of the objects but rather the subject of development. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Sistem perencanaan menekankan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang menjelaskan proses pelaksanaan E- Musrenbang di Surabaya dengan berbagai permasalahannya. Sistem E- Musrenbang yang berhasil diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan sistem E- Musrenbang di Kota Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan.
Convulsions in pregnancy-not always eclampsia role of neuro-imaging in diagnostic dilemma
Authors: Vijayasree M. , Murali GV
Published: August 2017

Background: Convulsions in pregnancy is always considered and treated as Eclampsia unless otherwise proved. Eclampsia is associated with increased risk of maternal death varying from 1.8 % to 14 % in developed countries. Despite availability of Intensive care units and improved antenatal care, some women still die from Eclampsia. Cerebral complications are the major cause of death in eclampsia patients. Hypercoagulopathy of pregnancy is a high risk factor for these patients in respect to development of cerebro vascular thrombosis and ischaemic strokes. Eclampsia patients who are refractory to the routine treatment have been found to have various Central Nervous System pathological conditions amenable to the medical treatment.Objective: To study the neuro pathophysiology behind a seizure in pregnancy and to reduce the morbidity associated with it. To study the role of neuro-imaging in patients with convulsions in pregnancy not responding to treatment with magnesium sulphate (MgSo4).Methods: It was a prospective study design which included 50 antenatal mothers. All patients were admitted in the eclampsia room with history of convulsions and all of them were put on MgSo4 therapy and Antihyperertensives. The patients who were refractory to the treatment such as having recurrent convulsions despite therapy with MgSo4 were selected for neuro- imaging with Computed Tomography scan. Neuro-imaging was done using Phillips Tomoscan CT scanner where slices of 10-mm thickness were taken through the entire brain in the trans-axial plane. Abdomen shielding was done with lead shield to prevent radiation hazard in the antenatal period.The results were documented and analysed using appropriate statistical method.Results: The CT scanning report revealed: Cerebral oedema (30/50), Encephalopathy (10/50), Intra Cranial Haemorrhage (02/50) Cerebral infarction (01/50), Cortical venous sinus thrombosis (01/50), Tuberculomas (01/50), Neurocysticercosis (01/50) and Hydrocephalus (01/50). Three patients out of 50 had normal CT scan report. Conclusion: Patients with convulsions in pregnancy who were refractory to the treatment with MgSo4 and Antihypertensives have been found to have very significant and morbid CNS pathological conditions. Neuro imaging in these patients have done a pivotal role in identifying the abnormality and rectifying it with medical means which had definitely improved patients conditions and have reduced morbidity and mortality. Health Renaissance 2015;13 (3): 144-151
Diffuse parenchymal neurocysticercosis
Authors: Ansari Sajid , Dhungel K , Ahmad K , Gupta M K , Panwar A
Published: August 2017

Neurocysticercosis is the commonest parasitic manifestation of brain and the leading cause of seizure in the developing world. It is caused by the ingestion of Taenia solium eggs through contaminated food and especially pork meat. Computed tomography and magnetic resonance imaging are the modality of choice for diagnosis of neurocysticercosis. We report a case of 65 years old male presented with complaint of seizure, which was diagnosed as diffuse parenchymal neurocysticercosis on computed tomography scan of brain. Health Renaissance 2015;13(3): 177-180
Limitations of Traditional Capacity Equations for Long Curb Inlets
Authors: Schalla Frank E. , Ashraf Muhammad , Barrett Michael E. , Hodges Ben R.
Published: August 2017

Recent work with full-scale experiments indicates that there are fundamental problems with standard curb inlet design equations when applied to depressed curb inlets of 10 ft (3 m) or longer. A full-scale laboratory experiment showed that the latter part of a long inlet does not have a simple linear water surface profile at 100% interception, which is assumed for the form of Izzard’s equation that is adopted for many common design approaches [including the Hydraulic Engineering Circular 22 (HEC-22) design equations recommended by FHWA]. For a long inlet, thin flow sheets were observed for a substantial portion of the inlet length, which is consistent with previous observations that have not been incorporated into standard design equations. Experimental results indicate that the HEC-22 design equations significantly overestimate the interception capacity of long, depressed curb inlets for an on-grade gutter. This issue has potential safety implications in that the gutter bypass and spread for a design storm will be larger than expected for such inlets. The present work is preliminary, so an L2 measure previously proposed by Izzard is recommended as a maximum inlet length pending the outcome of further studies.
Integrating Guardrail System Preservation Policies into Asset Management Practices
Authors: Ghadimi Shahrouz J. , Gutierrez Sandra N. , Chang Carlos M.
Published: August 2017

Asset management provides a strategic framework for infrastructure systems and focuses on getting the most out of their performance with the available resources. To determine future budget needs, highway agencies must have the necessary data and analytical tools with which to predict the performance of highway assets over time. Currently, transportation asset management systems are at different maturity levels. Pavement and bridges are considered the big ticket of all highway assets, but the preservation of signs, signals, lighting, guardrails, and pavement markings is also crucial to protect road users. Despite its importance, one of the safety assets with fewer asset management analytical tools is guardrail systems. Transportation agencies typically replace or repair guardrails that have endured major damage from car crashes. To implement a proactive preservation program, in agreement with transportation asset management practices, various parameters must be known. These parameters include inventory information, current guardrail condition, and performance models to forecast changes in the guardrail system condition over time. This paper describes a performance-based model with an analytical method to formulate a proactive preservation program for guardrail systems. The model was developed from inventory data and predicts changes in the guardrail system condition over time. A case study estimates the annual agency costs and backlogged costs over a 10-year analysis period. This model can be integrated into an asset management system to facilitate the formulation of preservation programs for guardrail systems at the strategic level.
Estimating the Cost of Congestion to the Trucking Industry
Authors: Torrey W. Ford
Published: August 2017

Because of the critical role of safe and reliable truck movements in sustainable economic growth, public- and private-sector transportation managers continually monitor and evaluate the efficiency of the national roadway system. A key impediment to nimble supply chains is the level of traffic congestion experienced on U.S. roadways and the subsequent costs that are incurred because of that congestion. To facilitate the development of a methodology for quantifying congestion, a standardized approach is presented for calculating congestion figures that are comparative on a year-over-year basis. With this methodology, time delays on the National Highway System in 2014 were calculated at more than 728 million hours, equating to approximately $49.6 billion in increased congestion-related costs to the trucking industry. The congestion was heavily concentrated in urban areas, with 88.1% of the total cost occurring on only 17.6% of the National Highway System network. The lost productivity is equivalent to 264,781 commercial truck drivers sitting idle for an entire working year. Additionally, the average truck experienced an increased cost of $4,546 because of congestion, a figure that varied widely depending on the number of miles a particular truck traveled in a particular area. Finally, the presented standardized methodology enables 2014 to be used as a base year for comparison with future years, allowing for the monitoring of congestion effects over time. As a result, transportation planners and managers can evaluate system metrics such as planning efficiency and productivity for a longer time. The methodology also supports assessment of shorter-term events, such as natural disasters and infrastructure improvement projects.
Finding and Exploring Use of Commodity-Specific Data Sources for Commodity Flow Modeling
Authors: Kam Katie A. , Jiang Nan , Bujanovic Pavle , Savage Kevin M. , Walthall Rydell , Seedah Dan , Walton C. Michael
Published: August 2017

Commodity flow modeling studies rely on traditional data sources, such as the Commodity Flow Survey, the Freight Analysis Framework, Transearch, surveys, the U.S. census, county business patterns, and input–output models. The strengths and shortcomings of those data sources have been evaluated in the literature; the sources can be useful for modeling, but they do not necessarily support a supply chain approach or provide the level of detail or accuracy desired for modeling a particular commodity’s supply chain and flow on a city or state roadway network. This paper expands on the work of NCFRP Report 35: Implementing the Freight Transportation Data Architecture: Data Element Dictionary by finding existing data sources unique to specific commodities that identify key supply chain locations and industry relationships and that provide more detail about commodity quantity and movement to overcome the limitations of traditional freight data sources. The goal of the investigation was to find more data sets to use in commodity flow modeling. For each commodity, this paper describes data sources found, data attributes, and how those data were used to estimate flow from origins and destinations within supply chain links. The commodity-specific approach opens doors to sources of data not normally incorporated into transportation research.
Visualizations of Travel Time Performance Based on Vehicle Reidentification Data
Authors: Young Stanley Ernest , Sharifi Elham , Day Christopher M. , Bullock Darcy M.
Published: August 2017

This paper provides a visual reference of the breadth of arterial performance phenomena based on travel time measures obtained from reidentification technology that has proliferated in the past 5 years. These graphical performance measures are revealed through overlay charts and statistical distribution as revealed through cumulative frequency diagrams (CFDs). With overlays of vehicle travel times from multiple days, dominant traffic patterns over a 24-h period are reinforced and reveal the traffic behavior induced primarily by the operation of traffic control at signalized intersections. A cumulative distribution function in the statistical literature provides a method for comparing traffic patterns from various time frames or locations in a compact visual format that provides intuitive feedback on arterial performance. The CFD may be accumulated hourly, by peak periods, or by time periods specific to signal timing plans that are in effect. Combined, overlay charts and CFDs provide visual tools with which to assess the quality and consistency of traffic movement for various periods throughout the day efficiently, without sacrificing detail, which is a typical byproduct of numeric-based performance measures. These methods are particularly effective for comparing before-and-after median travel times, as well as changes in interquartile range, to assess travel time reliability.
The Irredeemable Debt: On the English Translation of Lacan's First Two Public Seminars
Authors: Nobus Dany
Published: August 2017

Drawing on archival sources and personal recollections, this essay reconstructs the troubled history of the first robust attempt at making the works of the French psychoanalyst Jacques Lacan newly available to an anglophone readership, after his death in 1981. It details how the project was initiated by John Forrester as part of a large-scale initiative to generate translations of both Lacan's own texts and seminars, and various books written in the Lacanian tradition. If, almost seven years after it was conceived, Forrester's project only resulted in the publication of English translations of Lacan's first two public seminars, the essay demonstrates that this was not owing to disagreements over the quality of Forrester's work, but because of two consecutive sources of resistance. External resistance from publishers first led to the initial project being reduced to the translation of two seminars, whereas internal resistance from Lacan's son-in-law Jacques-Alain Miller to Forrester's vision of presenting the seminars with a full scholarly apparatus subsequently brought about delays in its execution.
G T Zatsepin and the birth of gamma-ray astronomy
Authors: Lidvansky A S
Published: August 2017

The centenary of G T Zatsepin, a well-recognized authority on cosmic ray physics and nuclear and neutrino astrophysics, offers an opportunity both to look back on the work he is well known for and to take a look at some of his lesser-known ideas, even to specialists. One example is his pioneering proposal to employ the Cherenkov emission from electromagnetic cascades in the upper atmosphere as a tool to search for local gamma-ray sources on the celestial sphere. First published by G T Zatsepin and A E Chudakov in 1961, the idea was immediately put into practice by the latter in constructing the world’s first gamma-ray telescope in the Crimea. Zatsepin and Chudakov’s method is still today the basis for very high-energy gamma-ray astronomy, with the number of discovered sources approaching two hundred. New grandiose projects that are currently underway in this rapidly developing field of astronomy hold promise for an order of magnitude increase in the sensitivity of the method.