bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Índice de capital social para el Pueblo Mágico de Tapijulapa, Tabasco
Authors: Sandoval Núñez Lucía , Ortega Rubí María Estela
Published: September 2018

El objetivo de esta investigación está dirigida a analizar los eslabones que se enlazan entre la comunidad y los demás actores sociales involucrados en Tapijulapa, Tabasco, como Pueblo Mágico, así como la forma en que estas relaciones influyen en la sustentabilidad de una localidad. Como parte de la metodología se aplicó un cuestionario, el cual fue utilizado para realizar un análisis factorial haciendo uso de la técnica de componentes principales y para hacer un índice del capital social (objeto de este documento), integrado por la relación de los subíndices de confianza y de redes sociales, a fin de proporcionar un análisis detallado del capital social en esta comunidad. Con base en ello, se concluye que en toda sociedad es necesario el establecimiento de sistemas de comunicación eficientes entre los individuos o los grupos con el objetivo de impulsar el trabajo en conjunto, elevar los beneficios esperados del mismo trabajo y, a su vez, el capital social de la comunidad.
Territorios, seguridad y soberanía alimentaria. Retos para el futuro
Authors: Rocha Valverde Claudia
Published: September 2018

Reseña del libro:Territorios, seguridad y soberanía alimentaria. Retos para el futuroCoordinado por: Fuensanta Medina Martínez, Agustín Ávila  Méndez y José Luis Plata Vázquez
Página Legal del No. 15 de la Revista de El Colegio de San Luis, Nueva Época
Authors: De San Luis El Colegio
Published: September 2018

Se presentan en este documento los datos y nombres de las autoridades de El Colegio, así como el número y fecha de publicación de este ejemplar. Se incluye también información de los integrantes del Consejo Editorial.Se incluye además información del Director de la Revista y nombres de contacto de algunos de los colaboradores de la misma, algunos datos de impresión y el tiraje de los ejemplares impresos.
Hubungan Tingkat Risiko Obstructive Sleep Apnea dan Sindroma Metabolik dengan Fungsi Kognitif Global
Authors: Harahap Herpan Syafii , Indrayana Yanna , Lestari Rina
Published: September 2018

Obstructive sleep apnea (OSA) berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan fungsi kognitif, dan gangguan fungsi kognitif tersebut juga terkait dengan komponen sindrom metabolik (hipertensi, diabetes melitus, obesitas sentral, dan dislipidemia). Penegakan diagnosis penyakit tersebut membutuhkan keahlian khusus, waktu pemeriksaan yang lama, dan mahal, oleh karena itu penapisan tingkat risiko OSA dengan instrumen sederhana sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi tingkat risiko OSA dan sindroma metabolik dengan fungsi kognitif global. Desain potong lintang dilakukan dengan melibatkan 89 subjek yang datang dalam acara Car Free Day dan memenuhi kriteria inklusi. Data yang dikumpulkan meliputi usia, jenis kelamin, riwayat hipertensi, dislipidemia, diabetes melitus, indeks massa tubuh (IMT), obesitas sentral, tingkat risiko OSA, dan fungsi kognitif global. Tingkat risiko OSA dinilai dengan menggunakan instrumen STOP-BANG Questionnaire dan fungsi kognitif global menggunakan instrumen Clock Drawing Test (CDT). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan bermakna dalam hal frekuensi subjek dengan tingkat risiko tinggi OSA (p=0,042) dan subjek dengan diabetes melitus (p=0,04) antara kelompok subjek dengan status fungsi kognitif global normal dan menurun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya satu komponen sindroma metabolik, yaitu hipertensi yang berhubungan dengan tingkat risiko OSA (p<0,001), sedangkan diabetes melitus, obesitas sentral dan dislipidemia tidak. Dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko OSA berhubungan dengan status fungsi kognitif global dan komponen sindroma metabolik yang berperan adalah diabetes melitus dan hipertensi.
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Subjektif Caregiver Orang dengan Skizofrenia di Bantur Malang
Authors: Frasia Yhummei Veronia , Zuhriyah Lilik , Kapti Rinik Eko
Published: September 2018

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang memerlukan caregiver. Perawatan orang dengan skizofrenia di rumah dapat menjadi beban bagi caregiver seperti kesulitan dalam menangani perilaku orang dengan skizofrenia, cemas hingga stres. Beban perawatan orang dengan skizofrenia dapat membuat caregiver kurang memiliki waktu untuk istirahat dan kesejahteraan semakin rendah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan subjektif pada caregiver yang merawat orang dengan skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Bantur Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian yaitu caregiver yang merawat orang dengan skizofrenia selama 24 jam. Caregiver yang merawat orang dengan skizofrenia diperoleh dengan purposive sampling sebanyak 102 orang. Analisis data dilakukan dengan uji korelasi Rank Spearman untuk analisis bivariat dan regresi logistik berganda untuk mengetahui faktor yang paling dominan berhubungan dengan kesejahteraan subjektif pada caregiver orang dengan skizofrenia. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan subjektif secara berturut-turut yaitu hubungan sosial (r=0,538, Ï=0,000), sikap optimis (r=0,356, Ï=0,000), kontrol diri (r=0,306, Ï=0,002) dan harga diri (r=0,279, Ï=0,005). Hasil regresi logistik berganda menunjukkan bahwa hubungan sosial memiliki odds ratio (OR) paling besar yaitu 16,061 artinya hubungan sosial yang baik akan meningkatkan kesejahteraan subjektif 16 kali lebih tinggi dibandingkan dengan caregiver orang dengan skizofrenia yang tidak menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Hubungan sosial merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kesejahteraan subjektif pada caregiver orang dengan skizofrenia. Caregiver orang dengan skizofrenia yang menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain akan mengalami kebahagiaan dan kepuasan hidup sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif.
Kontaminasi Telur Soil Transmitted Helminth pada Sayur Selada (Lactuca sativa) di Pasar Tradisional
Authors: Adrianto Hebert
Published: September 2018

Makanan cepat saji dengan sayur segar mentah (lalapan) banyak ditemui di Surabaya yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi telur cacing Soil Transmitted Helminths (STH). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi dan angka kontaminasi telur cacing STH pada sayur selada yang dijual di pasar tradisional di Surabaya. Survei dilakukan dengan objek sayur selada yang diambil dari enam pasar di Surabaya. Identifikasi cacing dilakukan di laboratorium parasitologi menggunakan metode sedimentasi. Data kontaminasi disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pada pemeriksaan ditemukan tanah yang menempel pada daun sayur selada. Sebanyak 61,90% penjual menjual selada yang positif mengandung telur cacing. Telur cacing STH yang ditemukan hanya telur cacing Ascaris spp dengan proporsi temuan kontaminasi menurut penjual bervariasi mulai dari 25% hingga 100% jika dibagi menurut wilayah pasar. Penelitian ini membuktikan adanya kontaminasi telur cacing Ascaris spp pada sebagian besar penjual sayur selada di pasar tradisional Surabaya.
Korelasi antara kadar Osteocalcin, HbA1C dan 25(OH)D3 pada Anak dengan Diabetes Melitus Tipe 1
Authors: Wulandari Hajeng , Wulandari Hajeng
Published: September 2018

Masalah yang terjadi di banyak negara salah satunya adalah Diabetes Melitus tipe 1. Prevalensi DM tipe 1 di Indonesia masih belum jelas. DM tipe 1 disebabkan berkurangnya sekresi insulin akibat kerusakan fungsi sel Î² pankreas oleh karena respon autoimun. Diabetik osteopati merupakan salah satu komplikasi DM, yaitu peningkatan terjadinya osteoporosis. Penelitian ini bertujuan mencari korelasi antara kadar 25(OH)D3, kontrol glikemik dengan mengukur kadar HbA1c dan osteocalcin , sebagai penanda biokimia struktur tulang. Dua puluh enam anak dengan DM tipe 1 adalah sebagai subjek penelitian. Data dianalisis secara statistik dengan menggunakan Shapiro Wilk, korelasi Pearson dan Spearman. Karakteristik sampel menunjukkan jenis kelamin didominasi perempuan 58%Â  dan didominasi dengan gizi baik (73%). Status vitamin D didominasi defisiensi (61,5%). Kadar HbA1C <7,5 % sebanyak 27%. Rerata usia pasien adalah 12,31 Â± 3,069 tahun, dosis insulin 1,17Â±0,233 IU, kadar GDP 115,08Â±46,742 mg/dL, dan kadar GDS 144,65Â±76,365 mg/dL. Tidak didapatkan korelasi yang signifikan antara kadar HbA1c (p=0,472, r=-0,148) dan osteocalcin (p=0,407, r=0,17) dengan kadar 25(OH)D3. Demikian juga antara osteocalcin dan kadar HbA1c. Kesimpulan tidak diapatkan korelasi antara kadar osteocalcin , kadar HbA1c,Â  dan kadar 25(OH)D3.
Modified Silica Adsorbent from Volcanic Ash for Cr(VI) Anionic Removal
Authors: Wahyuni Endang Tri , Roto Roto , Nissa Firda Ainun , Mudasir Mudasir , Aprilita Nurul Hidayat
Published: September 2018

In the present research, cetyltrymethyl ammonium bromide (CTAB)-modified silica from Kelud’s volcanic ash has been prepared and examined as adsorbent for removal of the hazardous Cr(VI) anion. The research was initiated with purification of SiO2 from the volcanic ash that was carried out by reacting the volcanic ash with NaOH powder at 900 °C for 2 h, followed by dissolving the ash to water at 100 °C, and then was acidified with HCl 1 M to form hydrogel. By calcination of the hydrogel, silica (SiO2) gel was obtained. The next step was modification of the silica with CTAB, that was performed by interacting the CTAB solution with the gel, in which the concentration of the CTAB was varied. Then the CTAB-modified silica samples were characterized by using FTIR, XRD, and SEM machines. The activity of the adsorbent was examined for adsorption of CrO4= in the solution. The results of the research demonstrate that the amorphous silica gel and the amorphous CTAB-modified silica have been obtained. The CTAB-modified silica was found to possess much higher ability in the adsorption of CrO4= anion, that was 48.90 mg/g, compared to that of the unmodified silica gel, as much 5.68 mg/g. These findings strongly prove that the negative surface of the CTAB-modified silica adsorbent has been successfully formed. Furthermore, it is also observed that increasing concentration of CTAB in SiO2-CTA can promote more effective adsorption of the CrO4= from the solution, but the further enlargement of the CTAB concentration leads to the adsorption decreased, and the highest adsorption was shown by CTAB-modified silica prepared with 0.10 mole of CTAB/1 mole SiO2.
NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DIREITO CONCURSAL BRASILEIRO COM OS ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA ECONOMIA E DA ESTATÍSTICA
Authors: Arnoldi Paulo Roberto Colombo
Published: September 2018

O presente trabalho tem por objetivo estudar as relações entre o Direito e Economia, Direi-to e Estatística de forma interdisciplinar tendo em vista que estas áreas têm trabalhado isoladamente, desconhecendo as contribuições de seus pares. Neste sentido pretende-se repensar a forma de trabalhar procurando-se estabelecer pontes conceituais, criando-se mecanismos de comunicação entre as áreas especializadas, contribuindo assim para fomentar o desenvolvimento econômico e social, melhorar o ambiente de negócios e trabalhar de modo equilibrado os aspectos da equidade social e da eficiência econômica.
UMA CRÍTICA ÀS INTERMINÁVEIS REFORMAS PROCESSUAIS: POR UMA COMPREENSÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO
Authors: Pinheiro Guilherme César
Published: September 2018

Esta pesquisa visa estudar a efetividade processual e as implicações trazidas pela garantia da razoável duração do processo, porque tais institutos têm sido compreendidos de forma equivocada, servindo de subterfúgio para o Estado, visto  que, sob o argumento de fazer com que o processo tenha duração razoável e, por conseguinte, a efetividade processual seja alcançada, tem-se alterado a legislação processual, com o objetivo de suprimir garantias processuais, ao invés de estruturar o Poder Judiciário. Para tanto, é preciso conceituar o instituto do Devido Processo Legal, a fim de compreendê-lo adequadamente no Estado Democrático. Em Seguida,  trabalhar-se-á o fator “Tempo” e a teoria da efetividade  processual na principiologia do processo. De resto, será apresentada uma contradita à tradicional compreensão dos  fatores que determinam a razoável duração do processo,  demonstrando qual a variável-determinante para o Tempo do procedimento.
PERFIS DA TUTELA INIBITÓRIA COLETIVA
Authors: Rampin Talita Tatiana Dias
Published: September 2018

Fruto das atividades acadêmicas desenvolvidas em nível de pós-graduação (doutorado) por Sérgio Cruz Arenhart junto à Universidade Federal do Paraná, a obra “Perfis da tutela inibitória coletiva” materializa, com brilhantismo ímpar, a preocupação de seu idealizador em dimensionar a tutela dos direitos reconhecidos.A novidade e complexidade do tema foram obstáculos transpostos com maturidade pelo jurista, que já no ano de 2000, por ocasião de seu mestrado, lançouse ao estudo da tutela inibitória como instrumento preventivo de efetivação do direito material. Naquela oportunidade, a ação mandamental preventiva fora analisada sob o enfoque do direito privado. Nesta, os interesses coletivos constituem o objetode estudo.
EL DOLO Y LA CULPA GRAVE EN EL CONTRATO DE SEGURO
Authors: Arias José A. Badillo
Published: September 2018

No parece razonable que tenga cabida en el seguro la cobertura de los actos dolosos de los asegurados ni de las que deban responder. Amparar hechos intencionados de los asegurados va en contra de la licitud de los contratos, de los principios del seguro – no existe el alea que es consustancial al contrato de seguro – y, además, se excluyen expresamente en las pólizas. Esta cuestión, que es pacífica en los seguros de daños y de personas en los que la relación se establece entre el asegurador y el asegurado, no lo es en los seguros de responsabilidad civil, en los que aparece un tercero, ajeno a la relación jurídica asegurador/asegurado, al que la Ley le ortoga una protección especial, en virtud, sobre todo, de la posibilidad del ejercicio de la acción directa del artículo 76 LCS. En este trabajo analizamos la polémica que se da entre los artículos 19 y 76 LCS. Mientras el primero, norma aplicable a todas las modalidades de seguro, no da cabida a los actos causados por mala fe de los asegurados; el segundo, en cambio, permite reclamar a la  aseguradora, incluso en los supuestos de hechos dolosos de los asegurados.
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR RIESGOS AMBIENTALES EN ESPAÑA: IMPLICACIONES JURÍDICAS Y ESTRATÉGICAS.
Authors: Fraguío Pilar Dopazio
Published: September 2018

Este trabajo parte de un análisis del derecho positivo español; en concreto, se centra en el análisis del marco normativo instaurado por la LRMA, para proseguir con la consideración de los principales aspectos técnicos y jurídicos determinantes del régimen vigente en materia de responsabilidad ambiental empresarial. Significar, con carácter previo, que de forma especial es objeto de análisis el tratamiento de la responsabilidad objetiva con referencia al desarrollo de una actividad empresarial o profesional, capacitada para generar impacto ambiental y, en consecuencia, apreciando el riesgo ambiental de la misma.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO AVOENGA: PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL PARA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Authors: Silva Maurício Fernandes da
Published: September 2018

O reconhecimento judicial da relação familiar avoenga é respaldado pelo Constitucional Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que abrange os direitos de personalidade, dentre os quais o nome e sobrenome, expressões da Identidade Pessoal Familiar e deve prevalecer sobre outras normas ou princípios por se tratar de cláusula geral e fundamento do Estado Brasileiro. O Código Civil, ao definir que a ação de investigação de paternidade é  personalíssima, não vincula a linha sucessória, garantindo-lhe o resgate de suas origens e história. Outrossim, a  Constitucionalização do Direito Civil e a reflexão sobre o alcance do Positivismo Jurídico exigem nova leitura do Código Civil, moldando-o aos princípios constitucionais.
A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E O SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS: ESTUDOS DE CASOS E MEDIDAS URGENTES
Authors: More Rodriguo F.
Published: September 2018

A aplicação e execução da Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças enfrenta problemas legais graves, que têm como causa uma  interpretação equivocada e restrita das obrigações do Brasil no âmbito da Convenção. A Autoridade Central Administrativa  Federal (ACAF) para a Convenção no Brasil tem atuado de forma parcial e pessoal, extrapolando suas competências legais, recusando o livre acesso a documentos e informações, especialmente às mães brasileiras acusadas de “sequestro” dos  próprios filhos e vítimas de violência doméstica e familiar pelos pais requerentes. É preciso dar assento imediato ao Conselho da ACAF contra o Sequestro Internacional de Crianças, criado em 2001, e regulamentar um procedimento  administrativo para os pedidos de repatriação, com base numa análise profunda de cada caso, multidimensional, dentro do devido processo legal, da moralidade e impessoalidade e da efetiva proteção à criança.
AS ORIGENS DA AÇÃO DO ESTADO: RESGATE NECESSÁRIO?
Authors: Mattosinho Daniel Lemos de Oliveira
Published: September 2018

Wilhelm Von Humboldt, autor da obra a ser analisada, nasceu em Potsdam, em 22 de janeiro de 1767. Proveniente de uma tradicional família prussiana – seu pai era um barão e oficial da corte de Frederico Guilherme III – o Autor desenvolveu seus estudos inicialmente na Universidade de Frankfurt, tendo  posteriormente se transferido para Universidade de Göttingen, dedicando-se a estudos de filosofia clássica e de filosofia  kantiana. Humboldt, tido por muitos como o pai do sistema educacional alemão, tem relevante produção em diversas áreas  do conhecimento, com contribuições na área da filosofia da  linguagem, da teoria pedagógica, da filologia e, conforme será abordado no presente trabalho, na área da ciência política e teoria geral do estado.
O GENOMA HUMANO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE
Authors: Pina Ana Paula
Published: September 2018

O “paper” analisa o Projeto Genoma Humano frente ao dever do Estado em promover as políticas públicas expressas na Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988. Primeiramente, o estudo demonstra que o Projeto Genoma Humano é uma pesquisa genética que, provavelmente, propiciará a realização de técnicas de engenharia genética, a qual é modalidade da biotecnologia moderna. Após, aborda os fundamentos éticos e constitucionais do genoma humano e a legislação que a regula. Por fim, busca tratar das políticas públicas na área de saúde, inserindo nestas àquelas referentes ao genoma humano, cuja obrigatoriedade e necessidade de adoção justificam-se pela efetivação e proteção de uma gama de direitos fundamentais envolvidos.
LA “FILOSOFÍA POSITIVA”, EL DERECHO Y LAS RELACIONES LABORALES EN ARGENTINA A PRINCIPIO DEL SIGLO XX
Authors: De Fazio Federico Leandro
Published: September 2018

La propuesta de este trabajo será intentar detectar la principal influencia filosófica que dio origen al derecho del trabajo y de la seguridad social en Argentina a principios del siglo XX. La comprensión estará estructurada en base a la verificación, mediante el análisis del discurso, de la hegemonía de la “filosofía social positiva” en las concepciones y legitimacionesque edificaron los albores de ese derecho “especial”1. En particular, buscaremos vincular narrativamente las premisas fundamentales de la “ciencia positiva”, su influencia en elpensamiento jurídico (en particular, la obra de León Duguit) y, por último, el desembarco de la “filosofía positiva” en las ideas que rodearon al tratamiento legislativo de la llamada “cuestión social”, expresadas en el proyecto de Código de Trabajo del año 1904, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO NO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO
Authors: Oliveira Marcelo Henrique Matos
Published: September 2018

O presente trabalho tem por objetivo o estudo dos efeitos da litispendência e da conexão no âmbito do processo coletivo. Ocorre que esses institutos foram criados à luz do processo civil clássico, de cunho eminentemente individualista, o que gera controvérsias e torna seu estudo complexo, especialmente por não estarem de acordo com os princípios específicos e a necessidade de um processo efetivo. Após a analise da doutrina e jurisprudência, foi demonstrado a necessidade da reunião das ações para o aproveitamento das provas colidas e da situação jurídica apresentada, possibilitando um amplo acesso à justiça.
PARADIGMAS E PERSPECTIVAS DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Authors: Munhoz Emilie Kalyne , Veloso da conceição Paulo Henrique
Published: September 2018

O artigo pretende analisar a efetivação dos direitos fundamentais através do controle judicial de políticas públicas. Para tanto, traça em linhas gerais a evolução do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito, que permitiu que os direitos fundamentais ganhassem maior relevância jurídica, política e socioeconômica. É neste contexto que o Judiciário, ao controlar as políticas públicas, se torna verdadeiro prestador de serviços aos jurisdicionados e concretizador dos direitos fundamentais a nível transindividual. Entretanto, tal controle é sujeito a determinados limites traçados pela doutrina e jurisprudência: a separação de poderes; a “reserva do possível” e a “garantia do mínimo existencial”. É pela extrema complexidade envolvendo estas demandas que hoje debate-se a necessidade de um procedimento especial para o controle judicial de políticas públicas.
OS DIREITOS HUMANOS E A SUPRANACIONALIDADE: BREVES REFLEXÕES SOBRE A INTERFACE PARA UM NOVO MERCOSUL SOCIAL NO ÂMBITO DA AMÉRICA LATINA
Authors: Duarte Rodrigues Eduarda Maria
Published: September 2018

Este artigo representa um recorte de uma tese que busca sintetizar algumas interfaces dos direitos humanos no contexto de um novo MERCOSUL Social, moral e ético desse bem. A partir da apreciação rápida da evolução histórica do processo de integração entre povos, enfoca-se a necessidade de mudanças na concepção de soberania, para uma relação supranacional, em busca de solução dos conflitos de direitos humanos inerentes ao homem. Se averigua que as preocupações e interesses em explorar a necessidade de uma analise da supranacionalidade nos debates e praticas dos direitos humanos entre as nações, não são atuais. Temos a pretensão de despertar nos governantes, docentes e lideranças jurídicas para a urgente inclusão da sociedade civil no processo de defesa e ampliação do MERCOSUL econômico, rumo a um MERCOSUL Humano e Social. Enfim, enverada-se por uma breve análise de alguns argumentos sobre a temática, visando as possibilidades e asseverações a respeito da imperatividade de uma nova compreensão para a persistência do conceito de soberania, ainda nos tempos atuais.
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL: UMA FORMA DE CONSTITUCIONALISMO À MARGEM DO ESTADO?
Authors: Flamínio da Silva Artur
Published: September 2018

Resumo: No presente texto analisa-se a obra Verfassungsfragmente de Gunther Teubner. Partindo da crise do Constitucionalismo clássico num contexto da globalização, o autor constrói um conceito de Constitucionalismo à margem do Estado, com base nas regras sociais que são a alicerce de ordenamentos jurídicos transnacionais. Identificam-se os desafios que se colocam ao sistema jurídico no quadro de um “mundo” globalizado, entendendo o autor que a resposta será a consolidação da existência de sistemas autopoiéticos que se auto-constitucionalizaram.Palavras-chave: Constitucionalismo Social. Gunther Teubner. Teoria do Direito.
A (I)LEGALIDADE DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS FRENTE ÀS NORMAS DE DIREITO URBANÍSTICO
Authors: Dal Moro Tacialina Fellini , Gomes Daniela
Published: September 2018

O tema da legalidade ou ilegalidade dos condomínios horizontais fechados possui grande relevância na atualidade, tendo em vista a implantação, já existente, destes de forma desregulamentada em todas as cidades brasileiras. Considerando-se que não há lei que impeça sua existência, ou norma que a autorize, delimitando sua extensão, com a devida análise sob o prisma da função social investida nas normas de direito urbanístico, este tema torna-se relevante nas demandas existentes no cenário jurídico. Nesse sentido, a sociedade construiu essa nova forma de ocupação do solo urbano e, com isso, vem provocando a discussão sobre a desordenação do espaço público e privado ao longo dos anos, exigindo uma postura ativa do Estado que, por sua vez, deve objetivar uma normatização voltada para a obtenção do equilíbrio entre o individual e o coletivo além da proteção do meio ambiente. Dessa forma, considerando a instituição da Política Urbana na Constituição Federal e sua consequente regulamentação pela Lei nº 10.257/2001, perdendo a propriedade privada seu caráter absoluto que passa a ser flexibilizado ao cumprimento da função social, pretende-se analisar as alegações sustentadoras da legalidade desses empreendimentos confrontando-as com as legislações urbanísticas vigentes.
FORMAÇÃO PARTICIPADA DO MÉRITO PROCESSUAL E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: revisitação teórica das condições da ação sob a ótica da processualidade democrática.
Authors: França Maurício Gomes Pereira , Costa Fabrício Veiga
Published: September 2018

RESUMOA dessacralização do instituto jurídico do mérito processual perpassa pela superação de concepções herméticas e dogmáticas. Para isso, torna-se necessário esclarecer que esse instituto relaciona-se, mas não fica adstrito, à matéria de mérito (questões controvertidas que integram a pretensão deduzida em juízo). A releitura crítica permite esclarecer que, sob o ponto de vista da hermenêutica constitucional no Estado Democrático de Direito, mérito processual é o Direito Fundamental assegurado a todos os jurisdicionados e interessados no provimento de ampla discurssividade das questões controvertidas que integram a pretensão inicialmente deduzida. A implementação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são corolários necessários ao entendimento da legitimidade democrática dos provimentos jurisdicionais. Nesse ínterim, a jurisdição constitucional é o referencial teórico para repensar o mérito processual como esse Direito Fundamental assegurado a todos os jurisdicionados, não somente de discutir as questões controvertidas em juízo, mas, também, de obter um pronunciamento judicialmente fundamentado no direito. É nesse contexto que se torna relevante a abordagem teórico-pragmatica da relevância jurídica de as condições da ação passarem a integrar a matéria de mérito.
NEOCONSTITUCIONALISMO: DEFINIÇÃO, CRÍTICA E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Authors: Junior Dicesar Beches Vieira
Published: September 2018

O presente artigo analisa a hodierna discussão sobre a teoria da norma jurídica no contexto do pós-positivismo ou neoconstitucionalismo. Afere-se que o termo neoconstitucionalismo não se refere a uma única teoria normativa, mas a uma construção complexa e plural de métodos, argumentação jurídica, filosofia e doutrina. Nesse sentido, tem-se que a superação do Estado legislativo positivista pelo Estado constitucional pós-positivista acarretou profundas mudanças na teoria da norma, pois conferiu aplicabilidade ou normatividade aos princípios e aos direitos fundamentais. Da crítica do positivismo e do próprio neoconstitucionalismo ao neoconstitucionalismo, em uma relação dialética, tem-se a construção de um pós-positivismo racional, ponderável e que respeita a incidência das regras e da subsunção, trata-se de uma filtragem constitucional em contraponto ao fundamentalismo constitucional. Por fim, ressalta-se que o neoconstitucionalismo não é uma construção teórico-normativa que, em uma cadeia fenomenológica de causa e efeito, exclua o modelo das regras e dê lastro a um déficit de racionalidade no Direito permitindo, necessariamente, uma abertura para o decisionismo judicial.
A MULHER E O SISTEMA PENAL: de vitima à infratora e a manutenção da condição de subalternidade
Authors: Leal Jackson Da Silva
Published: September 2018

Nesse trabalho se analisa a problemática de gênero, especificamente o caso da mulher em seu contato com o sistema penal, em sua dupla manifestação. Enquanto sujeito ativo e enquadrada como autora e definida como criminosa, e assim reconhecida como duplamente transgressora e duplamente punida. E também, na condição passiva de vitima, mormente na questão da violência doméstica e na centenária relação de submissão dentro do lar e no seio das relações familiares dominadas pelo homem (patriarca/varão), e a função de resgate/reafirmação dos papeis sexualizantes e legitimadores da subalternidade feminina que são operacionalizados pelo funcionamento do sistema penal (ainda que em função supostamente defensiva). Assim, reafirmando e fortalecendo o laço das relações modernas marcadas historicamente pela predefinição de papeis estereotipados de gênero – ou seja, a menina que corre para o colo do pai, depois para os braços do marido, e por fim, para a assistência/defesa/vingança operada pelo Estado como institucionalidade masculina. O presente trabalho se pauta por análise teórica e bibliográfica, recuperando algumas pesquisas realizadas sobre a criminalização da mulher e da aplicação da lei que amplifica as penas para violência doméstica. Tal analise se dá a partir do arcabouço teórico-analítico permitido pela criminologia critica. O objetivo deste trabalho é o adensamento da discussão da problemática relação mulher x sistema penal, com intuito de promover micro-rupturas intelectivas, e assim desvelar a face masculina da operacionalidade do sistema penal e sua importante parcela de contribuição nessa dominação histórica.
CONTRATO BUILT TO SUIT E AS INOVAÇÕES ACARRETADAS PELA LEI Nº 12.744/12
Authors: Carielo Dyonísio Pinto
Published: September 2018

O presente artigo tem por escopo o estudo do contrato built to suit e as inovações introduzidas pela Lei nº 12.744/12. Nesta perspectiva, busca-se empreender reflexão acerca da relação contratual, destacando-se, dentre outros, os direitos e deveres de locador e locatário e o interesse econômico que permeia o assunto. Por fim, após perquirir sobre o tratamento legal que envolve o tema, discorre-se sobre a segurança jurídica trazida pela criação da nova legislação acerca do contrato built to suit, a fim de nortear a resolução das questões polêmicas com a aplicação das disposições da lei de locações.
O RISCO COMO NOVO PARADIGMA DA HUMANIDADE – MERGULHO EM ALGUMAS QUESTÕES RENOVADAS (E LATERAIS) DA “SOCIEDADE DO RISCO”
Authors: Fernandes Paulo Silva
Published: September 2018

Hoje, mais do que nunca, vivemos numa sociedade hipercomplexa, de catástrofes causadas pela mão do Homem, imprevisíveis, resultantes de decisões humanas e de consequências aterradoras. Neste panorama, surge a figura de Ulrich Beck e a “sua” Sociedade do Risco”. Algumas das respostas penais, sociológicas e políticas deste novo paradigma de sociedade são aqui brevemente apresentadas.
O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS NO DIREITO BRASILEIRO
Authors: De Melo Thiago Chaves
Published: September 2018

O presente trabalho tem como objetivo analisar o controle de convencionalidade das normas a fim de verificar a hierarquia conferida aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro. Não obstante, trouxe à baila o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal com o julgamento do Recurso Extraordinário 466.343/SP, que trouxe uma evolução acerca da efetivação dos direitos humanos reconhecidos pelo Brasil em tratados internacionais, em consonância com os valores axiológicos constitucionais que informam a avançada Constituição Federal de 1988. Para tanto, utilizou-se como metodologia o tipo de pesquisa bibliográfico, como método dedutivo, por meio da análise textual, temática e interpretativa de obras jurídicas sobre o tema, assim como o tipo de pesquisa documental, enquanto método indutivo, por meio da análise de jurisprudências relacionadas à pesquisa.
O CONFLITO DE JURISDIÇÕES EM CASO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE POR PUBLICAÇÃO NA INTERNET
Authors: Castro Emília Lana de Freitas , Winter Patricia Pereira
Published: September 2018

Este artigo tem por objetivo a abordagem dos critérios de definição da jurisdição internacional para a resolução de controvérsias referentes à violação de direitos da personalidade no espaço cibernético, diante da crescente necessidade de proteção, não só da propriedade industrial e intelectual no ciberespaço, como também da honra, intimidade e imagem, diariamente violadas na rede. Para tanto, relaciona-se o Direito Internacional Privado com o caráter global da Internet e aprofundam-se os estudos a partir da análise dos critérios definidores da competência nos ordenamentos jurídicos brasileiro, europeu e alemão.
BREVES DISQUISICIONES ATINENTES A LOS CRITERIOS DE ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL PERUANO
Authors: Manrique Jorge Isaac Torres
Published: September 2018

La deliberación y debate, sobre la institución jurídica como el plazo razonable, ha sido y viene siendo, motivo de ello. Ya sea, con la finalidad de determinarlo, sintonizarlo o defenderlo, a efectos de a su vez, salvaguardar los derechos de los procesados.Y es que, el plazo razonable engloba una problemática particular, importante como trascendente, en sus diversas aristas y etapas del proceso no solamente judicial.  En la presente entrega, el autor desarrolla el análisis, en relación a la necesaria evaluación de una de las novedades que, vía doctrina jurisprudencial, ofrece recientemente el Tribunal Constitucional peruano.En ese orden de ideas, dicho autor abraza de manera específica, un estudio y reflexión acerca de los criterios de análisis, para la determinación del plazo razonable en el proceso penal peruano.
Uma escola do tamanho do Brasil: a institucionalização do prouni como forma de democratizar o acesso ao ensino universitário
Authors: Paulino Virgínia Juliane Adami
Published: September 2018

ResumoO estudo do Programa Universidade para Todos – PROUNI será o foco desta pesquisa que traz consigo o objetivo de concebê-lo como política pública de acesso à educação superior. Sua institucionalização que se deu mediante a Lei de nº 11.096, de 13/01/2005, é consequência de um contexto político planejado pelo Ministério da Educação, no Governo Lula, que visava à inclusão de parcela expressiva da sociedade civil para a qual o acesso ao ensino superior afigurava-se como muito difícil, um estímulo à desistência, diante da concorrência aluno/vaga numa Universidade pública e da igualmente altíssima somatória de parcelas a serem pagas num curso privado. Diante deste quadro fático, a proposta deste artigo é então de compreender a estratégia de implantação desta política pública, seu funcionamento, os benefícios reais que trouxe para a sociedade civil e os desafios que ainda precisará enfrentar. Palavras-chave: Prouni – política pública – educação superior – institucionalização
IMIGRANTES BOLIVIANAS EM SÃO PAULO: CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO
Authors: Zanella Vanessa Gomes
Published: September 2018

O presente artigo tem como objetivo evidenciar as condições de vida e de trabalho de imigrantes bolivianas na cidade de São Paulo, estudando os fatores impulsionantes do movimento e atuais tendências das migrações internacionais no sul global e no Brasil, mas também, e principalmente, as particularidades da inserção social e laboral de mulheres bolivianas na sociedade paulistana, analisada a partir da perspectiva de gênero. Nota-se que a experiência migratória se dá de forma muito distinta entre mulheres e homens, e neste caso específico – de mulheres, indígenas e bolivianas – há uma sobreposição de desigualdades que as tornam particularmente vulneravéis, ainda mais em um contexto de ausência de uma politica migratória consistente. Assim, faz-se necessária uma reformulação do serviço público voltado a esta população, que seja mais inclusivo, ao mesmo tempo em que considere as particularidades deste grupo social.
Análise dos crimes praticados pelo Estado argentino durante a ditadura militar sob a ótica do Estatuto de Roma.
Authors: Resende de Miranda João Irineu , Guimarães Pertinhes Amanda
Published: September 2018

Este artigo, de caráter dedutivo e interdisciplinar, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e análise documental, tem por objetivos gerais analisar o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional, o contexto histórico, jurídico e político da Ditadura Militar e os crimes praticados durante tal ditadura, em especial sob a ótica do Estatuto de Roma. Os resultados apresentam-se com a análise dos avanços do Estado argentino em relação aos direitos humanos, desde o contexto da ditadura militar.
A PEQUENA CRIMINALIDADE PATRIMONIAL E ASPECTOS DA CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
Authors: Sponchiado Jéssica Raquel
Published: September 2018

Por meio dos postulados criminológicos críticos, este trabalho procurou demonstrar algumas ideias que partem da atenuação ou exclusão da responsabilidade do autor de delitos no campo dos crimes patrimoniais leves, devido à influência da própria estrutura social. No que tange ao aspecto mais importante deste trabalho, ressalta-se a teoria da co-responsabilidade social pela prática desta classe de crimes, de acordo com o contexto socioeconômico no qual o delinquente estava inserido.
A INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS DE VÍTIMAS NA ELABORAÇÃO DAS LEIS PENAIS
Authors: Kuwahara Shigueo
Published: September 2018

O artigo analisa a influência dos movimentos de vítimas na elaboração das leis penais no Brasil. Para isso, além da análise funcional das leis, o autor se utiliza referências metodológicas da análise de movimentos sociais e da análise de discurso. Utilizando como fontes, as atas e pareceres das Casas Legislativas do Congresso Nacional, procura identificar a permeabilidade do legislador aos discursos dos movimentos sociais, da imprensa e da opinião pública. Como hipótese, trata de questionar a real sensibilidade do legislador às demandas por reconhecimento dos direitos das vítimas de crime em contraste com sua recorrente resposta por aumentar a retribuição penal aos autores de crimes.
BREVES NOTAS A PROPÓSITO DE LA RECIENTE CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PILOTO: “IMPLEMENTACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE FLAGRANCIA DELICTIVA”
Authors: Manrique Jorge Isaac Torres
Published: September 2018

Ante el acrecentamiento de la comisión de delitos y ante la parsimonia, indolencia y desnaturalización del proceso judicial y de la justicia; surge la urgente necesidad de una respuesta que busque legitimarlos en prontitud y oportunidad.                                                                                                      Una medida conducente a contrarrestarlo, resulta ser la creación y funcionamiento de los Juzgados de Flagrancia Delictiva. En la presente entrega, se analiza la puesta en marcha de la mencionada estrategia.
DOS LIMITES ENTRE O DOLO EVENTUAL E A CULPA CONSCIENTE: uma análise dos crimes de trânsito a partir da teoria da ação significativa
Authors: Januário Túlio Felippe Xavier
Published: September 2018

Buscando atenuar as grandes dificuldades encontradas pela doutrina e jurisprudência na diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente, diversas teorias foram desenvolvidas ao longo dos anos. As mais tradicionais sempre entenderam presente no dolo, além de um elemento cognitivo, um volitivo, sendo este último analisado a partir de um viés psicológico, tentando averiguar as verdadeiras intenções do agente, no momento da conduta. Outras, porém, partindo da dificuldade de constatação deste último elemento, entendem ser suficiente um determinado nível de consciência no momento da ação, para a configuração do dolo. No presente trabalho, busca-se, após minuciosa análise da evolução doutrinária no tema, comprovar que a teoria significativa da ação e a filosofia da linguagem, se aplicadas à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, apresentam os mais seguros, e político-criminalmente acertados resultados. Para isso, serão utilizados casos de homicídio e lesões corporais cometidos na direção de veículo automotor, julgados pelos tribunais nacionais, como grupo de análise.
A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO NA CIDADE DE EXCEÇÃO: A ATUAÇÃO DO ESTADO FRENTE AOS RECENTES PROTESTOS POPULARES BRASILEIROS
Authors: Zoccal Mariana Pinto , Volpe Filho Clovis Alberto
Published: September 2018

Desde a eclosão dos protestos de Junho de 2013 uma série de manifestações populares fez-se constante no Brasil, explicitando o descontentamento da população para com os serviços públicos de transporte, educação e saúde, a conjuntura de inferno urbano evidenciada nos grandes centros urbanos e a interdição dos canais institucionais capazes de levar aos governantes as demandas populares. A partir do rompimento com o hiato então instaurado no exercício do direito de manifestação foi possível observar inúmeras práticas estatais no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, tomadas no sentido de reprimir e criminalizar as manifestações populares. A presente pesquisa busca, portanto, analisar como se dá este processo de criminalização das manifestações orquestrado pelo Estado nas esferas do ato, do controle e da atuação judicial nos protestos.
O DIREITO SOCIAL À SAÚDE E A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: LIMITES NA INTERVENÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO
Authors: Queiroz Bessa Silvana Mara , Coêlho Aguiar Simone
Published: September 2018

A efetividade do direito à saúde depende, muitas vezes, da participação ativa do Poder Judiciário que atua como garantidor dos direitos fundamentais sociais no Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, tem-se como escopo analisar os limites dessa atuação com foco nas determinações à Administração Pública para que forneça medicamentos de alto custo não inseridos na lista do Sistema Único de Saúde – SUS. Além disso, examina-se se essa intervenção fere o princípio da igualdade, uma vez que este processo acaba por comprometer as políticas públicas de saúde vigentes, além de criar privilégios não extensíveis a todos. A metodologia caracteriza-se como em um estudo descritivo-analítico, de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico e documental, verificando algumas jurisprudências. A partir da pesquisa empreendida, conclui-se que, embora a intervenção do Poder Judiciário seja necessária e legítima para garantir o direito à saúde diante da inefetividade do texto constitucional, é preciso observar as políticas públicas de saúde já existentes, o princípio da reserva do possível e os escassos recursos públicos. Além disso, esse agir do Poder Judiciário deve considerar parâmetros técnicos que auxiliem nas suas decisões, observando, ainda, que a judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS em demandas individuais seja apreciado como uma exceção em consideração ao princípio da igualdade.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRAZO DE CONTESTAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Authors: Oliveira Marcelo Henrique Matos
Published: September 2018

O objetivo do presente trabalho é analisar, de forma breve e objetiva, o momento adequado para apresentar contestação nas demandas endereçadas ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Na prática há muito celeuma, especialmente quando a audiência é dispensada e alguns juízos aplicam de forma subsidiária o prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da citação. Tal interpretação cerceia o direito de defesa do ente público e acarreta prejuízo a toda coletividade. Nesse contexto será apresentada a interpretação mais coerente com o microssistema dos Juizados Especiais a fim de garantir segurança e efetividade ao processo.
SIM, SENHOR: UMA LEITURA SOBRE O PAPEL DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO
Authors: Chaves Valena Jacob , Meneses Karina Da Silva
Published: September 2018

O presente artigo tem como propósito apresentar a evolução histórica do papel da mulher no mercado de trabalho. Para compreender como se chegou ao quadro que se tem hoje, faz-se mister analisar o que se entendia por igualdade na antiguidade e como este conceito reforçou o modelo androcêntrico de sociedade. Em seguida, busca-se entender a importância do feminismo na luta contra o patriarcado para que seja atingida a igualdade de gênero em vários aspectos, inclusive o trabalhista. Assim, apresentar-se-á a forma como as mulheres vêm sendo tratadas nas relações de trabalho, observando se a discriminação perdura ou se foi suprimida.
FUNÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DA PROPRIEDADE PÚBLICA E AS DIRETRIZES DA POLÍTICA URBANA
Authors: Uchoa Adelaide Maria Rodrigues Lopes , SIQUEIRA MARCELO SAMPAIO
Published: September 2018

RESUMO: Este artigo volta-se ao exame da função social da propriedade pública e a sustentabilidade como objetivo traçado na Constituição de 1988 e nas diretrizes da Política Urbana do Estatuto da Cidade. Analisa o regime dos bens públicos e a relação entre afetação e função social da propriedade pública. Constata-se  que, mesmo sendo pública, não subsistem dúvidas de que a propriedade pública deverá atender à função social e que o gestor não pode se afastar das diretrizes urbanísticas e ambientais do Estatuto da Cidade e instrumentalizadas no Plano Diretor. A propriedade pública também só se legitima pelo atendimento à função social e ambiental, ensejando ao gestor público responsabilidade pelos danos causados a coletividade pelo uso do bem desconforme as normas urbanísticas. Palavras-chave: Estatuto da Cidade, função social, propriedade pública, política urbana.
DA TEORIA DO DELITO PARA AS PESSOAS JURÍDICAS: ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA CONSTRUTIVISTA DE “AUTORRESPONSABILIDADE” DOS ENTES COLETIVOS
Authors: Januário Túlio Felippe Xavier
Published: September 2018

O presente trabalho busca analisar a configuração das categorias de uma novel teoria do crime elaborada especificamente para as pessoas jurídicas, com base na perspectiva construtivista de “autorresponsabilidade” destes entes. Para isto, pretende-se comprovar, após uma análise dos modelos até então elaborados, a necessidade da adoção de um sistema de responsabilidade das pessoas jurídicas que seja independente da identificação e responsabilização das pessoas físicas que as integram, uma vez que o âmbito da criminalidade econômica e ambiental, especialmente no que se refere aos delitos perpetrados no interior das empresas, apresenta inerentes dificuldades na identificação da autoria individual, o que, justamente, influencia os ordenamentos jurídicos internacionais a viabilizarem a responsabilização penal dos entes coletivos. Parte-se do pressuposto, ainda, de que as clássicas categorias elaboradas no âmbito das pessoas individuais apresentam algumas incongruências quando aplicadas às pessoas jurídicas, razão pela qual, a partir do construtivismo, pretende-se elaborar categorias sistemática e funcionalmente equivalentes àquelas, para que a novel teoria do delito seja, não apenas eficaz no que se refere aos seus objetivos, mas também respeitosa aos princípios e garantias consagrados pelo ordenamento jurídico-penal.