bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Potensi Bakteri Endofit Asal Tanaman Pisang Klutuk (Musa balbisiana Colla) Sebagai Pendukung Pertumbuhan Tanaman
Authors: Rahayu Triastuti , Purwestri Yekti Asih , Subandiyah Siti , Widianto Donny
Published: May 2023

AbstrakBakteri endofit yang terdapat di tanaman pisang Klutuk dan keterkaitannya dengan sifat ketahanan tanaman pisang Klutuk pada cekaman biotik dan abiotik belum dilaporkan dalam publikasi ilmiah. Sebanyak 93 isolat bakteri endofit telah diperoleh dari pisang Klutuk, tetapi belum diketahui kemampuannya sebagai pendukung pertumbuhan tanaman (PPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter isolat-isolat bakteri endofit dari pisang Klutuk sebagai pendukung pertumbuhan tanaman. Kelompok bakteri Gram positif dan negatif ditentukan dengan metode pewarnaan Gram. Kemampuan memfiksasi nitrogen (N2), memproduksi asam indol asetat (AIA), dan antagonisme terhadap Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) diuji untuk mengetahui kemampuan isolat bakteri endofit sebagai pendukung pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87,10% isolat bakteri endofit dari tanaman pisang Klutuk merupakan kelompok bakteri Gram negatif dan 82,80% (77 isolat bakteri) menunjukkan karakter tunggal atau ganda sebagai PPT. Di dalam kelompok isolat tersebut, terdapat berturut-turut 60, 38, dan 20 bakteri yang mampu memfiksasi N2, menghasilkan AIA, dan antagonisme terhadap Foc. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa bakteri endofit dari pisang Klutuk didominasi oleh bakteri kelompok Gram negatif yang memiliki kemampuan sebagai pendukung pertumbuhan tanaman.Abstract The role of endophytic bacteria on the biotic and abiotic resistance of Klutuk banana plants has never been reported. A total of 93 endophytic bacterial isolates were obtained from Klutuk banana plants in a previous study, but their potency as Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) is not elucidated. This study aims to characterize those 93 endophytic bacterial isolates. Gram staining was performed to differentiate between Gram-positive and negative bacteria among the isolates. The ability to fix nitrogen (N2), produce indole acetic acid (IAA) and antagonize Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) were also examined to determine their potency as PGPB. The results showed that 87.1% of the endophytic bacterial isolates were Gram-negative bacteria and 83.87% (78 bacterial isolates) had single or multiple traits of PGPB. Among the isolates, 60, 38, and 20 bacteria were able to fix N2, produce IAA, and antagonize Foc, respectively. The results indicated that the endophytic bacteria inhabiting Klutuk banana plant are dominated by Gram-negative PGPB.
Peranan POLRI dalam Melindungi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Authors: Afriani Sri , Tihadanah Tihadanah
Published: May 2023

In the life of the state and society, an atmosphere of peace and tranquility is needed, free from disturbances of security and order, so that people can freely carry out their daily activities. According to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence. This study used a qualitative research method with a literature and statutory approach. The results of the study state that in order to create a sense of peace and security, an institution or institution is needed that can carry out the intended function, so this is where the role of the Indonesian National Police is in accordance with law number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police. Including in household life, where at this time there are many cases of domestic violence. Both cases that have been resolved by the police and cases that are not reported. Therefore, this research will discuss the importance of the role of the Indonesian National Police in handling cases of domestic violence.Keywords: The Role of POLRI; Protection; Domestic violence AbstrakDalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat diperlukan suasana damai dan tenteram, bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat leluasa melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa untuk dapat terciptanya rasa aman tentram diperlukan satu Lembaga atau Institusi yang dapat menjalankan fungsi yang dimaksud, maka disinilah peran Polisi Negara Republik Indonesia sesuai undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga, dimana pada saat ini banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Baik yang kasusnya sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian maupun kasus yang tidak terlapor. Maka oleh karena itu, penelitian ini akan dibahas tentang pentingnya peranan Polisi Negara republik Indonesia terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.Kata Kunci:  Peranan POLRI; Perlindungan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perjuangan Identitas Kewarganegaraan Penghayat Marapu di Sumba, NTT
Authors: Bidayaturrohmah Afifah
Published: May 2023

This article aims to analyze the struggle of Marapu dwellers in Sumba, NTT in obtaining citizenship identity with a religious frame in the Durkheim perspective between ‘sakral’and 'profane'. The problem to be raised from this paper is how the efforts of Marapu, Sumba residents in maintaining cultural identity amid the dynamics of the struggle to obtain citizenship status in Indonesia which is not easy. There are many challenges that this group needs to face, such as discrimination and exclusion in the fields of education, health and social. The method used in the form of library research by using content analysis techniques through relevant previous studies. The results of this study indicate that the Marapu penghayat group is able to survive and struggle in obtaining their rights as citizens by including the religion of the Penghayat in the KTP column even though the Local Government recognized the existence of the Marapu penghayat group, however, the existence of this group is only limited to tourist destinations.Keywords: Marapu People; Religion; Struggle; Identity; Citizenship AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan penghayat Marapu di Sumba, NTT dalam memperoleh identitas Kewarganegaraan dengan bingkai agama dalam perspektif  Durkheim antara ‘sakral’dan ‘profan’. Permasalahan yang ingin diangkat dari tulisan ini adalah bagaimana upaya penghayat Marapu, Sumba dalam mempertahankan identitas budaya ditengah dinamika perjuangan untuk memperoleh status Kewarganegaraan di Indonesia  yang terbilang tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang perlu kelompok ini jalani, misalnya dikriminasi dan ekslusi di ranah pendidikan, kesehatan hingga sosial. Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui studi sebelumnya yang relevan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kelompok penghayat Marapu mampu bertahan dan berjuang dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dengan dicantumkannya agama Penghayat dalam kolom KTP meskipun sejak awal Pemerintah setempat mengakui keberadaan kelompok penghayat Marapu namun, keberadaan kelompok ini hanya sebatas sebagai destinasi wisata saja.Kata Kunci : Penghayat Marapu; Agama; Perjuangan; Identitas; Kewarganegaraan
Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang PPHI
Authors: Suprapti Endang , Esther Tarigan Arihta , Jaya Eni , Anggriani Jum
Published: May 2023

Labor disputes, like other disputes in legal phenomena, are something that cannot possibly happen. Since the promulgation of the Law on the Settlement of Industrial Relations Disputes, a special court has been established called the Industrial Relations Court. The method used in this research is descriptive qualitative and juridical-normative in nature. The results of the study state that the legal protection regulated in the handling of disputes that occur in industrial relations interactions is used to guarantee workers' basic rights and guarantee equality and treatment without discrimination. It aims to realize the welfare of workers and their families while still paying attention to developments in the progress of the business world and the interests of employers.Keywords: Protection, Labor, Disputes AbstrakSengketa perburuhan sebagaimana sengketa yang lain dalam fenomena hukum  merupakan suatu hal yang tidak mungkin nihil terjadi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dibentuk pengadilan khusus yang dinamakan Pengadilan Hubungan Industrial.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diatur dalam penanganan perselisihan yang terjadi dalam interaksi hubungan industrial digunakan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan  menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.Kata Kunci: Perlindungan, Buruh, Sengketa.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Fraud pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Jakarta
Authors: Rochendi Tedi , Artini Ni Made , Hendriyani Mungky
Published: May 2023

This research was conducted in order to identify the scope of accounting in a case of financial fraud (fraud). The research method used by the authors in this study Data collection begins with tracing laws and regulations and other positive data sources of data that are considered relevant to economic and legal issues related to fraud in the banking world. This research uses the results of literature data and field data, which is a study in order to obtain data by collecting data and studying understanding, theories and expert opinions on all issues related to the problems discussed in this study both from books, libraries and literature or other sources. The author also conducts tests empirically. Empirical testing that includes the influence of the effectiveness of internal control, observance of accounting rules, information asymmetry, individual morality, and the suitability of compensation to the tendency to accounting fraud. Financial fraud (fraud) can hinder the achievement of company goals, usually carried out by individuals from within the company who already know and are experienced in their fields. In minimizing existing fraud cases, Bank Negara Indonesia implements a compliance division in which there is an Anti-Fraud Strategy (SAF).Keywords : Fraud, Bank Negara Indonesia Jakarta Area, Anti Fraud Unit (SAF). AbstrakPenelitian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi lingkup akuntansi pada sebuah kasus penipuan keuangan ( fraud ). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber data positif lain dari data yang dianggap relevan dengan pokok persoalan ekonomi dan hukum  yang berkaitan dengan kecurangan dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainya. Penulis juga melakukan pengujian secara empiris. Pengujian secara empiris yang meliputi pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penipuan keuangan ( fraud ) dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, biasanya dilakukan oleh individu dari dalam perusahaan yang sudah mengetahui dan berpengalaman di bidangnya. Dalam meminimalisir kasus fraud yang ada, Bank Negara Indonesia menerapkan divisi kepatuhan yang di dalamnya terdapat Strategi Anti Fraud (SAF).Kata Kunci : Fraud, Bank Negara Indonesia Wilayah Jakarta, Satuan Anti Fraud (SAF).
Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia
Authors: Manik Maria Margareth , Hamzani Achmad Irwan , Rizkianto Kus
Published: May 2023

The attitudes and behavior of officials of the Indonesian National Police are bound by the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police as regulated in the Police Regulation Number 7 of 2022. However, in reality law enforcement related to the police code of ethics experiences various external obstacles which have an impact on delaying the continuation of the Code of Ethics Commission trial process. This study aims to: describe the law enforcement mechanism for violating the professional code of ethics in the Police; examines the problems in law enforcement violations of the police professional code of ethics. This type of research is library research with a normative approach. The data collection technique was through secondary data sources in the form of documents and interviews with PROPAM members and analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the law enforcement mechanism in the Republic of Indonesia Police is called the Police Code of Professional Ethics Commission which is regulated in articles 61 and 62 of Police Regulation Number 7 of 2022. Problems in enforcing the code of ethics arise externally so it hinders the performance of police officers and the functions of PROPAM.Keywords: Police; Code of Ethics; Law Enforcement; Problems AbstrakSikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peratuan Kepolisan Nomor 7 Tahun 2022. Namun realitanya penegakan hukum terkait kode etik kepolisian mengalami berbagai kendala eksternal yang berdampak terhambatnya kelanjutan pada proses sidang Komisi Kode Etik.Penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian; mengkaji problematika dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan Normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui sumber data sekunder berupa dokumen dan wawancara Anggota PROPAM dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia disebut dengan Komisi Kode Etik profesi Polri yang diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Problematika dalam penegakan hukum kode etik muncul secara eksternal sehingga menghambat kinerja anggota polisi dan fungsi PROPAM.Kata Kunci: Kepolisian; Kode Etik; Penegakan Hukum; Problematika
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perikanan dalam Perspektif Konvensi ILO
Authors: Al Ghifari Rofiq , Hamzani Achmad Irwan , Rizkianto Kuz
Published: May 2023

The issue of efforts to ratify ILO Convention No. 188 has become hot after the case of slavery, the criminal act of trafficking in persons on board the Long Xing 629 with the flag of the People's Republic of China which involved Indonesian workers. This workforce is exploited and enslaved, not in line with international legal instruments, one of which is the ILO Convention No. 188 and undermines labor rights. The results of this study indicate that the Government of the Republic of Indonesia has not ratified the ILO Convention Number 188 of 2007, although it is specific in terms of protection and standards of decent working conditions for workers on fishing vessels. Legal protection for workers on foreign fishing vessels so far has only used Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and has not adopted a more complete legal instrument. The case that occurred on board the Long Xing 629 ship is included in the category of violations of ILO Convention No. 188 of 2007 due to the dualism of Permits for Implementing the Placement of Indonesian Migrant Workers and the lack of transparency and government oversight in the protection of ship crew. As a result, the crew members do not know about legal companies that have permits, resulting in cases of exploitation at work and violations of law and human rights against crew members.Keywords: Crime; Trafficking in Persons; Fisheries; ILO AbstrakIsu upaya meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 telah hangat usai terjadinya kasus perbudakan tindak pidana perdagangan orang anak buah kapal Kapal Long Xing 629 berbendera Republik Rakyat Tiongkok yang melibatkan tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja tersebut dieksploitasi dan di perbudak tidak sejalan dengan instrumen Hukum Internasional yang salah satunya Konvensi ILO Nomor 188 serta merongrong Hak-hak tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia walaupun spesifik dalam perlindungan dan standar syarat kerja yang layak untuk para pekerja di kapal pencari ikan. Perlindungan hukum bagi pekerja di kapal asing pencari ikan sejauh ini hanya menggunakan instrumen UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan belum mengadopsi instrumen hukum yang lebih lengkap. Kasus yang terjadi dalam Kapal Long Xing 629 masuk dalam kategori pelanggaran Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 yang disebabkan dualisme Perijinan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta minimnya transparansi dan pengawasan pemerintah dalam perlindungan anak buah kapal. Akibatnya ABK tidak mengetahui perusahaan legal yang mengantongi perijinan, sehingga terjadi kasus eksploitasi dalam bekerja serta pelanggaran hukum dan HAM.Kata Kunci: Tindak Pidana; Perdagangan Orang; Perikanan; ILO
Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Bogor
Authors: Pujiyanto Gunawan , Rohmah Siti Ngainnur , Mufidah Mufidah
Published: May 2023

Misappropriation of funds or straying from the set course of action are both things that supervision seeks to prevent. With proper oversight, it should be possible to more efficiently and effectively implement the decided-upon policies and reach the desired outcomes. The study's goal is to describe the system in place in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency, to keep track of and account for the village's money. Qualitative research employing a legal concept analysis strategy is employed here (conceptual approach). Interviews, observations, and written records are the three main methods of data collection. Descriptive data presentation and analysis According to the findings, a system of monitoring the management of funds is essential to preventing the misuse of financial resources. The villagers, BPD, APIP, Camat, and BPK are all part of the village fund's oversight process. Direct and indirect mechanisms of village fund supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency.Keywords: Supervision; Fund; Village Abstrak Penyalahgunaan dana atau penyimpangan dari tindakan yang ditetapkan adalah dua hal yang ingin dicegah oleh pengawasan. Dengan pengawasan yang tepat, seharusnya dimungkinkan untuk menerapkan kebijakan yang diputuskan secara lebih efisien dan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem yang berlaku di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban uang desa. Di sini digunakan penelitian kualitatif dengan strategi analisis konsep hukum (pendekatan konseptual). Wawancara, observasi, dan catatan tertulis adalah tiga metode utama pengumpulan data. Penyajian dan analisis data deskriptif Menurut temuan, sistem pemantauan pengelolaan dana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya keuangan. Masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK menjadi bagian dari proses pengawasan dana desa. Mekanisme pengawasan dana desa secara langsung dan tidak langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.Kata kunci:  Pengawasan; Dana; Desa
Upaya Meneguhkan Moderasi Islam Indonesia Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Authors: Ahmada Robbah Munjiddin , Fajar Abbas Sofwan Matlail
Published: May 2023

When discussing Islam, the use of terminology is a significant topic of conversation. Especially since moderation is often seen as a symbol of Islam, known as rahmatan lil alamin. However, one thing to keep in mind is that there is no single, definitive definition. The birth of various regional sharia laws and regulations that are discriminatory and prohibit human rights, has led to the conclusion that the face of Indonesian Islam has been on the verge of collapse. Qualitative research methods combined with a literature-based approach were used for this study. Based on research findings, Perppu as a legal product that has regulatory and coercive powers must be able to maintain moderation in Indonesian Islam so that it becomes a perfect synergy. In other words, the goal of a rule of law state is to protect its citizens from the myriad types of injustice and arbitrariness that both the state and fellow citizens can and will do against one another.Keywords: Islamic Moderation; Perppu; Indonesia AbstrakSaat membahas Islam, penggunaan terminologi moderat menjadi topik pembicaraan yang signifikan. Terutama karena sikap moderat sering dipandang sebagai simbol karakter Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada definisi tunggal yang pasti. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan syariah daerah yang diskriminatif dan melarang hak asasi manusia, membuat kesimpulan bahwa wajah Islam Indonesia telah menuju kehancuran. Metode penelitian kualitatif dikombinasikan dengan pendekatan berbasis literatur digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Perppu sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan regulasi dan koersif harus mampu menjaga moderasi Islam Indonesia agar menjadi sinergi yang sempurna. Dengan kata lain, tujuan negara hukum adalah untuk melindungi warganya dari segudang jenis ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat dan akan dilakukan baik oleh negara maupun sesama warga negara terhadap satu sama lain.Kata Kunci: Moderasi Islam; Perppu; Indonesia
Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
Authors: Ananto Riana Wulandari
Published: May 2023

Intellectual property rights (IPR) are an option for the nation's economic development and have the potential to produce future generations and have other beneficial social effects. Copyright is a copyrighted work, which is undeniable that there are disputes due to violations. Arbitration is a method of settling civil disputes outside the ordinary court by using a written arbitration agreement between the disputing parties that is used by parties seeking online settlement of cases as referred to in Article 4 paragraph (3). This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study stated that the law basically allows the parties to use letters, telex, telegram, facsimile, e-mail, or other forms of communication to resolve disputes through arbitration, as long as both parties agree to do so. Settlement of cases online does not require the parties to meet in person. In addition, the rules, procedures and arbitral awards relating to the validity of online arbitration agreements are the main topics of discussion in online arbitration.Keywords: Copyright; Intellectual Property Rights; Online Arbitration AbstrakHak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu pilihan bagi pembangunan ekonomi bangsa dan memiliki potensi untuk menghasilkan generasi masa depan dan memiliki efek sosial yang bermanfaat lainnya. Hak cipta merupakan karya cipta, yang mana tidak dipungkiri adanya sengketa karena adanya pelanggaran. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dengan menggunakan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa yang digunakan oleh para pihak yang mencari penyelesaian perkara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-undang tersebut pada dasarnya mengizinkan para pihak untuk menggunakan surat, teleks, telegram, faksimili, email, atau bentuk komunikasi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, selama kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Penyelesaian perkara secara online tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung. Selain itu, aturan, prosedur, dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian arbitrase online menjadi topik utama pembahasan dalam arbitrase online.Kata Kunci: Hak Cipta; HKI; Arbitrase Online
Jaringan Sosial-Komunikasi Petani Pada Distribusi Produk Hasil Bumi Desa Jatisura Indramayu
Authors: Tayibnapis Radita Gora , Muqsith Munadhil Abdul , Kuswanti Ana , Hapsari Tri Dian , Manihuruk Hermina
Published: May 2023

Jatisura Village has very strong agricultural and plantation potential and has adequate Natural Resources to be planted with various crops and produce promising agribusiness prospects. However, this indicates the constraints of an inadequate communication network between farmers and sellers of crops because the hierarchical network of rice, fruit and vegetable trade is too complex. Through the analysis of the communication network here with a qualitative approach, it was found that the connection between farmers and other farmers and also the relationship with middlemen, of course, farmers must be members of the Association of Farmer Groups (GAPOKTAN) and also between farmer group agents have a communication network that is so dense and provides positive measurements so that communication attachments between farmer group agents are always established and mutual communication occurs. The existence of middlemen becomes dependent on farmers so that this expands the distribution of the trade network of crops from Jatisura Village.Keywords: Communication Network, Jatisura Village, Agriculture Abstract Desa jatisura memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat kuat serta memiliki Sumber Daya Alam yang memadai untuk bisa ditanami berbagai macam tanaman serta menghasilkan prospek agrobisnis yang menjanjikan. Namun hal tersebut terindikasi kendala adanya jaringan komunikasi yang kurang memadai antara petani dan penjual hasil Bumi lantaran jaringan hierarki perdagangan beras, buah dan sayuran terlalu kompleks. Melalui analisis jaringan komunikasi disini dengan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa keterhubungan petani dengan petani lain dan juga hubungan dengan tengkulak tentu para petani harus tergabung dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan juga antar agen kelompok tani memiliki jaringan komunikasi yang begitu padat dan memberikan pengukuran yang positif sehingga keterikatan komunikasi antara agen kelomok tani selalu terjalin dan terjadinya komunikasi timbalik balik. Keberadaan para tengkulak menjadi ketergantungan bagi para petani sehingga hal ini yang memperluas distribusi jaringan perdagangan hasil bumi dari Desa Jatisura.Keywords:  Jaringan Komunikasi, Desa Jatisura, Pertanian
Perceraian Akibat Orang Ketiga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Authors: Sukasna Sukasna , Rohmah Siti Ngainnur
Published: May 2023

The phenomenon of family disunity that has been happening lately seems to have become a culture. This can be seen from the rise of adultery, divorce and marriage, then the increase in the number of street children seems to show negative symptoms in the community environment. The purpose of this study is to find out how divorce is due to a third person in a positive law perspective in the South Jakarta Religious Court and to find out how divorce is due to a third person in the Perspective of Islamic Law in the South Jakarta Religious Court. This research method is a qualitative research with a legal concept analysis approach. The results of the study show that: Divorce due to a third person in a positive legal perspective at the South Jakarta Religious Court in 2022 is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce in the view of Islam is not something that is prohibited but Allah hates the existence of a divorce. If forced, divorce is the last resort when all efforts to maintain the household have been made but to no avail.Key words: Divorce due to third party, South Jakarta Religious Court Abstrak Fenomena perpecahan keluarga yang banyak terjadi belakangan ini seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai, kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan untuk mengetahui perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.Kata kunci: Perceraian Akibat Orang Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i
Authors: Iswandi Andi , Hasan Muhammad Mukhlis
Published: May 2023

This study aims to protect and prevent the author, especially Muslims in general, from falling into the practices prohibited by Islam and to be able to understand the 'iddah regulations for divorced pregnant women to find out when the qobla dukhul occurred, which in this case the author is from the Hanafi school From the perspective of Shafiyi. The reason why the author only gives the views of the Hanafi and Shafi’i schools is that only these two schools believe that women who become pregnant through adultery can marry without waiting for the birth of a child. Her fetus. The research method used in this work is a qualitative method, which belongs to the type of library research (library research). Research analysis shows that Islam is a perfect religion and Allah has ordained everything that is good for the servant. An example in this case is how Islam strictly forbids adultery among its people, this is for the protection of Maqasid Sharia, one of which is to protect future generations. Also, the period of 'iddah for a pregnant woman divorced from Qobla Dukhul is determined according to the Hanafi and Syafi'i schools, so in this case the two schools of thought differ in the meaning of Qobla Dukhul, which may have legal implications. Therefore, the two schools of thought hardly differ in their determination.Keywords: The period of 'Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Shafi'i AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah diri penulis secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Islam serta dapat mengetahui ketentuan ‘iddah wanita hamil yang diceraikan apabila terjadi qobla dukhul, yang dalam hal ini penulis ambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i. Adapun alasan penulis hanya mencukupkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i adalah karena hanya kedua mazhab inilah yang memandang bahwa wanita yang hamil karena sebab zina maka ia boleh dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Analisa penelitian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala hal yang merupakan hal baik bagi seoang hamba menurut Allah telah diatur dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu melarang keras ummatnya melakukan zina, hal ini untuk menjaga maqashid syari’ah yang mana salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Begitu pula tentang penentuan masa ‘iddah wanita hamil yang diceraikan qobla dukhul menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, maka dalam hal ini kedua mazhab tersebut berbeda pandangan dalam maksud dari qobla dukhul yang dapat berimplikasi hukum, sehingga dalam penentuannya ada sedikit perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut.Kata kunci: Masa ‘Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Syafi’i
Upaya Pemerataan Pembangunan Desa Di Wilayah Perbatasan Indonesia
Authors: Hidayat Asep Syarifuddin
Published: May 2023

As an equitable form of village development, the government must also pay attention to village development in border areas, which is often neglected by the government. The purpose of this study is to understand the distribution of rural funds in frontier areas. The method used is a qualitative research approach with an empirical approach. Data collection techniques were conducted through interviews. The findings show that villages become stronger after the government distributes them as "transfer funds" to villages, especially those in border areas. Villages have the right to manage their own village budget (APBDesa) through the Village Fund. Significant progress can be seen in the few villages that were the subject of the study.Keywords: Village Fund; Border Village; Government policy Abstrak:Sebagai bentuk pemerataan pembangunan desa, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan desa di kawasan perbatasan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui penyaluran dana desa bagi daerah-daerah di kawasan perbatasan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan Dana Desa (DD) sebagai “dana transfer” ke desa, khususnya desa di wilayah perbatasan maka desa menjadi lebih kuat. Desa memiliki kewenangan untuk dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sendiri dengan menggunakan Dana Desa. Sehingga terlihat dari beberapa desa yang menjadi objek penelitian menunjukkan kemajuan yang signifikan.Kata Kunci: Dana Desa; Desa Perbatasan; Kebijakan Pemerintah
Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Authors: Ashidiq Rasyid , Rohmah Siti Ngainnur
Published: May 2023

Decision making by leaders in an organization is quite difficult. Moreover, if the organization is the largest state-owned organization, it is necessary to hold a deliberation to reach a consensus, but whether the deliberation is appropriate or not according to Islamic teachings. The purpose of this research is to find out how the concept of syuro and its implementation by the MPR RI? This study uses a qualitative method. The results of this study state that in the context of siyasa Syar'iyah the concept of Shura is a constitutional principle in Islamic monocracy that must be implemented, and shura is placed as the main principle in solving social, political, and governmental problems. This is to prevent the birth of decisions that are detrimental to the public interest or the people. This shows that the concept of deliberation applied by the MPR is in accordance with the concept of shura formed by Rasulullah in terms of making rules, because making decisions that are public in Islam it must be based on decisions resulting from deliberations for consensus, just like during the MPR RI in designing a statutory regulation, namely the deliberation system.Keywords: Deliberation; MPR RI; Siyasa Sharia  AbstrakPengambilan keputusan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang cukup sulit. Apalagi kalau organisasi tersebut adalah organisasi terbesar milik negara, maka perlu dilakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apakah musyawarah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum menurut ajaran Islam.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman konsep syuro dan implementasinya oleh MPR RI? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks siyasah Syar’iyah konsep Syura merupakan suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan, dan syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Hal ini menunjukan bahwa konsep musyawarah yang diterapkan oleh MPR RI, telah sesuai dengan konsep syura yang dibentuk oleh Rasulullah dari segi pembuatan aturan, karena dalam pengambilan keputusan yang bersifat untuk umum dalam Islam haruslah dengan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat, sama seperti halnya saat MPR RI dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem musyawarah.Kata Kunci: Musyawarah; MPR RI; Siyasah Syariah
Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Authors: Al-Mawarid Ibnu Salam , Rohmah Siti Ngainnur
Published: May 2023

For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI
Encouraging The Potentials of Sustainable Competitive Advantage of Halal-Based Creative Micro, Small, Medium Enterprises on Asean Trade
Authors: Muis Afni Regita Cahyani , Sari Suniyyah Puspita , Nurhaliza Afifa , Susilowati Ida
Published: May 2023

The halal creative sectors have considerable potential for sustainable economic advantage in the Southeast Asian region. As an emerging region that often becomes the world trade hub, ASEAN takes advantage of the capabilities of its member countries toward competitive advantages in creative and rapid halal industry development. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as the main actors in integrating the halal-based creative industries, play an essential role in developing the halal creative sectors for ASEAN trade. Thus, this research addresses the potential sustainable competitive advantage of halal-based innovative MSMEs for ASEAN trade. This study uses two analytical concepts: sustainable competitive advantage and a halal-based creative economy. Furthermore, the research uses a qualitative-exploratory approach with secondary analysis. The findings of this study are that halal-based innovative MSMEs have the potential for sustainable competitive advantage, which supports the performance of such MSMEs, cultivating and supporting the ASEAN trade.Keywords: Sustainable Competitive Advantage; MSMEs; Trade; ASEAN AbstrakSektor kreatif halal ditegaskan sebagai potensi besar keuntungan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai emerging region yang sering menjadi hub perdagangan dunia, ASEAN memanfaatkan kapabilitas negara-negara anggotanya menuju keunggulan kompetitif dalam perkembangan industri halal yang kreatif dan pesat. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagai pelaku utama dalam mengintegrasikan industri kreatif berbasis halal berperan penting untuk mengembangkan sektor kreatif halal bagi perdagangan ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mengatasi potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari UMKM kreatif berbasis halal untuk perdagangan ASEAN. Kajian ini menggunakan dua konsep analisis, yaitu keunggulan bersaing berkelanjutan, dan ekonomi kreatif berbasis halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif dengan analisis sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa UMKM kreatif berbasis halal memiliki potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang mendukung kinerja UMKM tersebut, budidaya dalam mendukung perdagangan ASEAN.Kata Kunci: Keunggulan Bersaing Berkelanjutan; UMKM; Berdagang; ASEAN
Legislation Fatwa on Guarantee Services and It’s Impact on Sharia Guarantee Business
Authors: Hasanuddin Hasanuddin
Published: May 2023

Produksi terdiri dari barang dan jasa, kegiatan tersebut meniscayakan pertukaran barang dan/ jasa dengan uang. Dalam syariah jasa dikenal dengan kafalah, ia termasuk pada rumpun akad tabarru’ (tolong-menolong) dan ulama klasik bersepakat bahwa tidak dibolehkan berlaku komersil pada akad jenis ini. Namun seiring berkembangnya kegiatan ekonomi syariah, praktik kafalah bukanlah hal yang dapat terelakkan. Ia menjelma menjadi lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Untuk itu, pada fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dikatakan bahwa penjamin dapat menerima imbalan (ujrah) sepanjang tidak memberatkan para pihak. Penelitian menggunakan studi litertaur dimana penulis mengumpulkan pendapata para jumhur ulama baik di masa klasik dan masa kontemporer. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan pemberian ujrah pada akad Kafalah oleh DSN-MUI bertumpu pada kemasalahatan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada bertindak sebaliknya. Melalui fatwa ini, pemberian ujrah pada kafalah ikut serta menstabilkan (mencegah dan menangani krisis) sistem keuangan nasional.Kata Kunci: DSN-MUI; kafalah; tabarru’; ujrah Abstract:Production consists of goods and services, these activities necessitate the exchange of goods and/services with money. In sharia services known as kafalah, it belongs to the family of tabarru' (mutual help) contracts and classical scholars agree that it is not permissible to apply commercially to this type of contract. However, along with the development of Islamic economic activities, the practice of kafalah is not inevitable. It was transformed into an Islamic financial institution which played an important role in the development of Islamic economics. For this reason, in the DSN-MUI fatwa number 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning Kafalah state that the guarantor can receive compensation (ujrah) as long as it won’t be burdensome to the parties. The research uses a literature study where the author collects the opinions of a large number of scholars in both the classical and contemporary times. The conclusion of this study shows that the consideration of giving ujrah in the Kafalah contract by DSN-MUI relies on the problems that arise far greater than acting otherwise. Through this fatwa, giving ujrah to kafalah participates in stabilizing (preventing and dealing with crises) the national financial system. Keywords: DSN-MUI; kafalah; tabarru'; ujrah
Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik
Authors: Cholidah Dadah
Published: May 2023

This article aims to provide knowledge and insight related to the integrity of the judiciary in fulfilling the satisfaction of justice seekers, specifically for judicial officers, by creating judges with high integrity so as to gain public trust. Judges with integrity will color the decisions they produce, namely legal certainty, benefits and justice for justice seekers and society. Of course, making a decision is not only based on regulations or laws and regulations that apply in Indonesia, but also the wisdom to find the law in handling cases. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that judicial integrity is largely determined by judges with high integrity in realizing the fulfillment of public services and civility so as to produce quality decisions as guaranteed by the 1945 Constitution. In line with Law Number 48 of 2009 concerning judicial power that judicial power is the power of an independent state to administer justice in order to uphold law and justice.Keywords: Judge Integrity, Judiciary, Public Civility AbstrakArtikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan Integritas peradilan dalam memenuhi kepuasan masyarakat pencari keadilan, yang dikhususkan pada pelaksana peradilan, dengan mewujudkan Hakim Berintegritas Tinggi  sehingga Raih Kepercayaan Publik. Hakim yang berintegritas akan mewarnai putusan yang dihasilkannya, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam membuat putusan tidak sekedar berdasarkan Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tetapi juga kearifan untuk menemukan hukum dalam menangani perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas Peradilan sangat ditentukan oleh Hakim yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan pemenuhan pelayanan dan keadaban publik sehingga menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas sebagaimana yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman  bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata Kunci: Integritas Hakim; Peradilan; Keadaban Publik