bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KESANTUNAN IMPERATIF DAN STRATEGI BERTUTUR GURU-SISWA. SERTAIMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
Authors: Norman Mohd. NormaSampoerno
Published: February 2022

Abstrak: Kesopanan belakangan ini menjadi salah satu kajian yang menarik oleh para ahli dan pemerhati bahasa. Hal itu antara lain karena kesopanan tidak hanya menyangkut bahasa tetapi juga filosofi dan kepercayaan masyarakat. Kesopanan adalah aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati oleh suatu kelompok masyarakat yang merupakan prasyarat berperilaku sosial yang baik, beradab, dan penuh nilai luhur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kualitatif keharusan kesopanan pada tuturan guru-siswa di sekolah. Keharusan kesantunan yang digunakan sebagai sumber data adalah naratif dalam konteks interaksi guru-siswa di dalam kelas maupun di luar kelas yang memiliki maksud atau makna pragmatis imperatif.Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah refer-Engaged record, dibantu alat pencatatan lapangan. Analisis data menggunakan teknik kontekstual.Hasil: Pertama, bentuk imperatif tuturan dalam interaksi guru-siswa di sekolah diwujudkan dalam tiga kategori, yaitu (1) mode imperatif, (2) mode deklaratif, dan (3) mode interogatif. Kedua, strategi keharusan kesantunan ditemukan dalam tuturan guru-siswa bahasa Indonesia. Strategi imperatif naratif dibangun baik secara langsung maupun tidak langsung ujaran imperatif. Ketiga, implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah adanya relevansi hasil dengan teori kesantunan barat; Sedangkan implikasi praktis terkait dengan pembelajaran bahasa di sekolah dan peran guru dalam mengajar budi pekerti kepada siswa.Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penciptaan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan interaksi di sekolah, (2) kurikulum bahasa Indonesia harus memasukkan muatan kesopanan dalam belajar.

Kata kunci: kesopanan penting, kata strategi, belajar bahasa
HUBUNGAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA PENGHUBUNG DENGAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT MENJADI PARAGRAF DEDUKTIF
Authors: Simaremare Juni Agus
Published: February 2022

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kemampuan menggunakan kata penghubung dengan kemampuan menyusun kalimat menjadi paragraf deduktif oleh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Muara. Populasi Penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri  1 Muara yang berjumlah 200 orang. Sampel penelitian diambil 15% dari jumlah populasi yaitu 30 orang dengan teknik random sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah tes pilihan berganda. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment ( ). Setelah  diketahui, selanjutnya dikonsultasikan dengan  pada taraf signifikan 5% dan 1 % dengan N=30 yaitu (0,361 dan 0,463). Karena yang diperoleh dari  yaitu 0,531 > 0,361 dan 0,531 > 0,463, maka hipotesis alternative (Ha) diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan menggunakan kata penghubung dengan kemampuan kemampuan menyusun kalimat menjadi paragraf deduktif oleh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Muara.
Kata kunci: kata penghubung, kalimat, paragraf deduktif
PERBANDINGAN STRUKTUR FUNGSIONAL CERITA RAKYAT SUMATERA BARAT DAN KALIMANTAN SELATAN: LEGENDA ANAK DURHAKA
Authors: Kusmadi Sitohang Kusmadi Sitohang , Ninit Alfianika Ninit Alfianika
Published: February 2022

Abstrak-Tujuan penelitian ini mendeskripsikan perbandingan struktur fungsional cerita rakyat Sumatera Barat berjudul Malin Kundang dan cerita rakyat Kalimantan Selatan berjudul Gunung Batu Bangkai. Cerita ini, sama-sama bertemakan anak durhaka. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Data penelitian, yaitu kalimat berkaitan dengan struktur fungsional yang terdapat dalam kedua cerita rakyat tersebut. Sumber data penelitian ini, cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang dan dari Kalimantan Selatan berjudul Gunung Batu Bangkai dalam bentuk tulisan. Kedua cerita rakyat ini, dianalisis menggunakan  teori struktural fungsional Greimas. Hasil penelitian menunjukkan secara struktur fungsional, perbandingan kedua cerita rakyat dilihat dari situasi awal, transformasi, dan situasi akhir. Persamaan situasi awal kedua cerita rakyat tersebut, yaitu tokoh utama sama-sama berkeinginan merantau. Perbedaan dilihat dari jumlah tokoh dan bekal merantau yang diberikan. Persamaan transformasi kedua cerita rakyat tersebut, yaitu tokoh utama sama-sama berangkat merantau; hidup bahagia dan istri cantik; menjadi anak durhaka. Perbedaannya dilihat dari alat digunakan untuk merantau; peristiwa yang dialami diperjalanan; usaha yang dilakukan mencapai kesuksesan. Persamaan situasi akhir kedua cerita rakyat tersebut yaitu, sama-sama berubah menjadi batu. Perbedaannya, dilihat dari proses tokoh utama menjadi batu, bentuk, dan letak batunya. Jadi, dapat disimpulkan dilihat dari struktur fungsional kedua cerita rakyat tersebut memiliki persamaan dan perbedaan.
Kata kunci: perbandingan, struktur fungsional, cerita rakyat
MODAL SIMBOLIK KEKUASAAN DALAM NASKAH DRAMA BUNGA RUMAH MAKAN KARYA UTUY TATANG SONTANI (KAJIAN PIERRE BOURDIUE)
Authors: - Haerussaleh , Ningrum Fievi Indah , Agustin Kintan Amellia , Dwi Windi Agustia
Published: February 2022

Abstrak-Modal simbolik kekuasaan yang ditemukan dalam naskah drama tersebut adalah (1) modal simbolik dalam ranah pekerjaan dengan simbol jabatan dan prestise atau citra. Modal simbolik dalam bentuk jabatan lebih sering digunakan oleh tokoh Sudarma sebagai pemilik rumah makan yang tentunya memiliki wewenang dan hak untuk memerintah. Sedangkan, modal simbolik dalam bentuk prestise atau citra juga digunakan oleh tokoh Sudarma untuk melanggengkan kekuasaannya. Prestise atau citra dalam hal ini berupa sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan atau ekonomi; (2) modal simbolik dalam ranah masyarakat yang ditemukan hanya status sosial, status sosial dalam masyarakat juga merupakan modal simbolik. Dalam naskah drama Bunga Rumah Makan status sosial digunakan oleh tokoh Sudarma, Karnaen, dan Usman untuk melanggengkan kekuasaannya.
Kata kunci: modal, simbolik, drama
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI LAMA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS VIII-1 SMP PANGERAN ANTASARI
Authors: Perangin-angin Esra
Published: February 2022

Abstrak-Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas proses kemampuan menulis puisi lama siswa, untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas hasil kemampuan menulis puisi lama siswa menggunakan media audio visual di kelas VIII-1, dan untuk mengetahui dan menjelaskan peningkatan kemampuan menulis puisi lama di kelas VIII-1 SMP  Pangeran Antasari menggunakan media audio visual Tahun Pembelajaran 2016/2017. Data penelitian ini adalah data deskriptif dan data kuatitatif, yang berupa hasil menulis puisi lama siswa, nilai menulis puisi lama siswa, observasi, angket serta dokumentasi secara tertulis lainnya seperti silabus, RPP, dan materi pembelajaran menulis puisi lama dengan menggunakan media audio visual. Nilai prasiklus mencapai 33.6% dan hanya satu siswa yang mencapai nilai KKM atau sebesar 4%. Karena belum ada tindakan dalam penelitian prasiklus, pada siklus I mencapai 64,3% dan terdapat tujuh siswa yang mencapai nilai KKM dengan persentase sebesar 28%. Keadaan tersebut disebabkan karena siswa banyak mengalami kesulitan dalam pemilihan kata yang tepat untuk menulis puisi lama. Pada siklus II siswa mengalami peningkatan rata-rata mencapai 82.68% yaitu terdapat 23 siswa yang mencapai nilai KKM dan melampaui dari KKM dengan persentase 92%. Terjadi peningkatan sebanyak 22.23%.Hal tersebut terjadi karena pada saat kegiatan pembelajaran peneliti memberikan pembelajaran semakin intensif sehingga pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan.Nilai ketuntasan belajar klasikal pada siklus II mencapai 92% atau dalam kategori sangat baik.
Kata kunci: peningkatan, menulis, puisi, lama
DENOTATIVE AND CONNOTATIVE MEANING ANALYSIS IN THE GREATEST SHOWMAN ALBUM
Authors: Hadi Irfan
Published: February 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis makna denotatif dan makna konotatif yang terkandung dalam lirik lagu pada album The Greatest Showman. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai prosedur untuk melakukan penelitian. Penulis menemukan 27 lirik yang mengandung makna denotatif dan makna konotatif dalam sembilan lagu pada album The Greatest Showman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata, frasa, atau kalimat dalam lirik lagu dalam album The Greatest Showman mengandung makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif menunjukkan makna “kamus”. Makna konotatif menunjukkan makna tersirat yang mana menginterpretasikan berdasarkan konteks dalam semua lirik dalam lagu tersebut. Pesan umum dari seluruh lagu The Greatest Showman adalah memberi toleransi dan pantang menyerah untuk mencapai impian kita, menjadi diri kita sendiri, tidak takut untuk menjadi berbeda dan tidak peduli yang orang lain pikirkan atas impian kita

 

Kata kunci : Denotasi, konotasi, analisis, snowman album

 

Abstract-The purpose of this research is to analyze of the denotative and connotative meaning that are contained in the song lyrics of the greatest showman album this study uses descriptive qualitative analysis as a procedure for conducting research. The writer finds 10 lyrics that contain the denotative and connotative meaning in the nine songs of the greatest showman album. The results show that the word, phrases or sentences in the lyric song of the greatest showman album included denotative and connotative meaning. The denotative meaning shows the “dictionary” meaning. The connotative meaning shows the implied meaning that is interpreted based on the context of all lyrics in the songs. The general messages from the whole of the songs  in the greatest showman are giving tolerance, not giving up on our dream, being ourself, not being afraid to be different, and not caring what others think of our dream.

Key Words : Denotation, connotation, analysis, snowman album
ERRORS ANALYSIS OF THE USE OF COHESIVE DEVICE BY THE STUDENTS OF THE 6th SEMESTER OF STBA PIA MEDAN
Authors: Simanjuntak Winaria Peggy Lovianna
Published: February 2022

Abstract-This research aims to analyze the error of the use of cohesive device by the students of 6th semester of STBA PIA Medan in the terms of  (1) the types of errors in the use of cohesive device and (2 ) the causes of errors in using cohesive device made by the students of 6th semester of STBA PIA Medan This research uses Descriptive qualitative research method. The analysis of the students’ errors in using cohesive device were conducted based on the category of errors, namely : addition, ommision, substitution and ordering. The data was a text of opinion ( argumentative) which were written by the students. The Results of the analysis are taken as follows : There were four types of error made by the students, namely : Errors of addition (21,4%), errors of omission (26,8%), errors of substitution (36,9%) and errors of ordering 14,7 %). After the errors were viewed from the four types of the students’errors, the dominant type of errors which is made of the students is substitution ( 36,9%). The causes of errors were interlingual, intralingual and disability to observe the restrictions of existing language structures.

Keyword: Error analysis, cohesive device, opinion text.
PELATIHAN KETERAMPILAN PUBLIC SPEAKING DALAM KONTEN EDUKATIF MELALUI APLIKASI TIKTOK PADA REMAJA FAM (FORUM ANAK MEDAN)
Authors: Rosida Sisi
Published: February 2022

Abstrak-Komunikasi secara virtual memainkan peran penting di era digital. Situasi pandemi ini menuntut remaja  berperan aktif dalam komunikasi virtual. Kurangnya kemampuan public speaking pada remaja di Forum Anak Medan (FAM), hal ini terlihat dari video inspiratif  pada laman media sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.Terlihat potensi kemampuan berbicara di depan umum remaja FAM yang berlum terarah secara maksimal. Kondisi ini terlepas dari menurunnya rasa kepercayaan diri remaja menghadapi perkembangan teknologi. Mengatasi masalah tersebut, diadakan pelatihan yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan public speaking secara virtual dengan konten edukatif dengan bantuan aplikasi  TikTok. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, diskusi, dan demonstrasi.Angket digunakan sebagai tolak ukur ketercapaian kegiatan.Hasil pelatihan menunjukan bahwa aplikasi TikTok dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan kemampuan public speaking, hal ini menambah kreativitas remaja FAM dalam menghasilkan konten edukatif yang bermanfaat.Selama kegiatan remaja FAM berperan aktif dalam pelatihanpublic speaking virtualdengan sangat baik.Hal ini diketahui dari hasil angket sebesar 88% peserta memahami teknik berkomunikasi virtual.  Keaktivan para remaja diimplikasikan padalaman media sosial  TikTok mereka yang menggunggah konten edukatif  yang bermanfaat dengan empat tema, yakni: (1) life hack, (2) Tips do-it-your-self (3) memasak, dan (4)  informasi inspiratif dengan kemampuan public speaking yang bagus.
Kata Kunci: pelatihan, keterampilan, public speaking,konten edukatif, aplikasi tiktok
KRITERIA ISTITHA’AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER
Authors: Rizal Said , Yusriando Yusriando
Published: February 2022

KRITERIA ISTITHA’AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER

 

Oleh Said Rizal

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara

Email : saidrizal@unprimdn.ac.id

 

Abstrak

Hajj is a Worship by going to Baitullah in Mecca and Medina to carry out ritual worship according to the procedures governed by Islamic law. The command to perform the pilgrimage has been stated in the Qur'an and the Hadith. The order is addressed to Muslims who have met the criteria of istitha'ah (able), both in terms of physical-spiritual and cost. In this sophisticated era, the desire of the people in carrying out the pilgrimage is very high. Istitha'h is the ability to perform Hajj in terms of physical health and supplies sufficient to depart and return, as well as supportive security during the Hajj journey and implementation. This discussion aims to determine the boundaries of istitha'a in the Hajj according to contemporary fiqh. To obtain data in this discussion, a literature study was carried out, namely by studying the Al-Quran, Al-Hadith and fiqh books relating to the chapter of the pilgrimage and other books that are related to the problems in this study. From the results of the discussion it can be seen that, someone who has a healthy body, able to hajj.

 

Intisari

Haji adalah Ibadah dengan pergi ke Baitullah di Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan ritual peribadatan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat Islam. Perintah melaksanakan ibadah haji telah tertuang di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang Islam yang telah memenuhi kriteria istitha’ah (mampu), baik dari segi jasmani-rohani maupun biaya. Era yang serba canggih ini, keinginan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Istitha’h adalah kemampuan untuk melaksanakan haji yang dilihat dari segi kesehatan fisik dan perbekalan yang cukup untuk berangkat dan kembalinya, serta keamanan yang mendukung selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui batasan istitha’a dalam berhaji menurut fiqh kontemporer. Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini, maka dilakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan bab haji serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa, seseorang yang mempunyai sehat badan, sanggup berhaji
Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Pakpahan Kartina , Maggie Maggie , Prawito Christian Agung , Pratama Wico Dwi
Published: February 2022

Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Kartina Pakpahan, Maggie, Christian Agung Prawito, Wico Dwi Pratama

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

 

 

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara maggielie52@gmail.com

 

 

              Written statutory regulation has given a role to the Notary regarding to eradication of the criminal offence of money laundering. Basically the duties and obligations of a Notary are to make a deed in accordance with the statement made by the parties before the Notary based on what is seen and heard by the Notary. The Notary's capability in implementing its duty related to the truth statements of the parties and testimony of the truth of what is seen and heard by the Notary, it is only confined to the formal truth and not the material truth. Based on its capability, it is difficult for the Notary to seek for the material truths that can prove the existence of a criminal offense of money laundering. The Notary’s role in identifying the perpetrator of money laundry by the Notary as regulated in statutory regulation is still ineffective or not in line with expectations because the regulation has not gone well and cannot yet become an accurate indicator in identifying a crime at the early stage of the perpetrators of money laundering by the Notary. In the future, the Notary in carrying out its duties require an accurate indicator to be able to identify the perpetrators of money laundering crime optimally based on statutory regulations.

 

Intisari

 

 

 

 

 

              Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataaan para penghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Kemampuan Notaris dalam menjalankan tugasnya atas kebenaran pernyataan para penghadap dan kebenaran apa yang dilihat serta didengar oleh Notaris tersebut hanya sampai kebenaran formil tidak sampai kebenaran materiil. Berdasarkan kemampuannya, sulit bagi Notaris untuk mencari kebenaran materiil yang membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Peran notaris dalam mengenali pelaku pencucian uang oleh Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum efektif atau tidak sesuai dengan harapan karena peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum dapat menjadi indikator yang akurat dalam mengenali pelaku kejahatan pencucian uang oleh Notaris. Kedepannya, Notaris dalam menjalankan tugasnya membutuhkan suatu indikator yang akurat untuk dapat mengenali pelaku kejahatan pencucian uang secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan..
PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI DI KOTA MEDAN)
Authors: Sianturi Astriana
Published: February 2022

PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

 (STUDI DI KOTA MEDAN)

ASTRIANA SIANTURI

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: astrianasianturi@gmail.com

 

Abstract

Tax plays a vital role in is the State’s revenues since it contributes 70% of the State’s revenues. The increase in the country’s development has increased the availability of land and buildings although they are actually very limited. Therefore, it is appropriate if individuals and legal entities get economic values and land or buildings due to the State’s BPHTB (Duty on Land and Building Right Acquisition). The research problems are how about the regulation on collecting BPHTB in Medan according to legal provisions, how about the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) concerning BPHTB, and how about the sanction imposed on PPAT and Taxpayers who have signed a deed which BPHTB has not yet paid off.

Keywords: BPHTB, PPAT, Land and Building Acquisition

Intisari

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang vital dalam sebuah negara. Di Indonesia pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional yang menyumbangkan lebih kurang 70% dari penerimaan negara. Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang mengakibatan meningkatknya keperluan akan tersedianya tanah dan bangunan, sedangkan tanah dan atau bangunan persediaannya terbatas, maka sudah sewajarnya orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh nilai ekonomis serta manfaat dari tanah atau bangunan karena perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan (BPHTB). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengaturan hukum tentang pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Medan menurut peraturan perundang undangan ? Bagaiamana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kaitannya dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB? Bagaimana ketentuan sanksi yang diberikan terhadap penandatanganan akta yang belum dibayarkan BPHTB yang dilakukan oleh PPAT dan Wajib Pajak.
TANGGUNG JAWAB PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA KEHADIRAN PEMEGANG HAK
Authors: GULTOM INKA KRISTINA
Published: February 2022

Transfer of land title is a legal action to transfer one’s land title to another. It can only be registered if it is proven with a deed issued by Officials Empowered to Draw up Land Deeds (PPAT). The drawing up of PPAT deeds have to be attended by all parties involved in the legal action, but in the case stated in ruling number 48/G/2014/PTUN/Mdn, PPAT issues a Sale and Purchase Deed without the attendance of the land title holder. This thesis discusses about how the process of land title transfer according to the prevailing laws and regulations in Indonesia, how about the legal protection for land title holders against the land title transfer that is made by PPAT without their attendance, and how about the liabilities of PPAT for the land title transfer that is made without the attendance of the land title holder. This is a normative juridical research with descriptive analysis. The data used to answer the research problems consist of primary and secondary data sourced from library and field research. The results of this research provides conclusion, process of land title transfer pursuant to the prevailing laws and regulations that can be made through sales and purchases, exchanges, grants, income in companies and the other legal actions to transfer rights, except the transfer of rights through an auction. If PPAT issues or draws up a deed of sale and purchase on transfer of land title without the attendance of all parties or the land title holder, the deed becomes null and the land title certificate cannot be transferred if the owner does not want it; and the land title holder is rightful to file a claim to take his rights back if it is taken or transferred to another party without his permission. Due to the negligence and mistakes of PPAT in issuing a deed of transfer, PPAT shall be liable for his actions civilly, criminally and administratively in case his legal action in the transfer of land title has harmed any party or the land title holder. In this case, the PPAT has good intentions, acknowledges his mistakes and is willing to become a witness at the state administrative court to provide testimony on truth of the facts put in the deed that he has issued.
Pemberlakuan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015)
Authors: Harahap Syafril Hamonangan
Published: February 2022

Batalnya sertipikat Hak Milik atas perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 77PK/TUN/2015 karena cacat administrasi dan tidak menerapkan asas “contradictoire delimitatie” Pada kasus sengketa tersebut dinyatakan bahwa Penggugat atas nama Norma Tampubolon menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dan Datuk Syahrial sebagai Tergugat II Intervensi. Tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah tersebut dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 327/Sukaraja bertentangan dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu penempatan tanda-tanda batas. Pada saat proses pengukuran objek perkara, pihak tergugat tidak menerapkan asas “contradictoire delimitatie” yaitu tidak pernah memanggil jiran tetangga sebagai saksi yang berbatasan langsung dengan objek perkara.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana pengaturan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali, Bagaimana pemberlakuan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 77PK/TUN/2015, dan Bagaimana pertimbangan hukum terkait penerapan asas contradictoire delimitatie dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) dan Penelitian lapangan (Field Research) dengan melakukan Wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif.

Pengaturan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali diatur pada Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pemberlakuan asas contradictoire delimitatie dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangan hukum dalam penerapan asas contradictoire delimitatie pada putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 sudah tepat dengan membatalkan sertifikat hak milik objek sengketa yang memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi Penggugat. Sebaiknya BPN/Kantor Pertanahan melaksanakan asas contradictoire delimitatie yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hendaknya BPN/Kantor Pertanahan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas contradictoire delimitatie. Hendaknya dengan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 BPN/Kantor Pertanahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pendaftaran tanah.

 

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pemberlakuan Asas, Batal Sertipikat
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS REKANAN PERBANKAN YANG TIDAK MENYELESAIKAN AKTA YANG TELAH DIBUATNYA
Authors: Anwar Dinda
Published: February 2022

A Notarial deed can become a legal ground for a person’s status of property, right and obligation. Errors in making it can cause the revocation of his right and obligation or his burden and obligation. A Notary has the authority to make an authentic deed on any action, contract, and provision specified by law and intended by the persons appearing in authentic deeds, to guarantee the date it is made, to keep the deeds, to give Grosse, and the copies and the excerpts, as long as they are not assigned or exempted to officials. The objective of the research was analyze the liability of a Notary for the deeds he had made, to analyze the legal consequence of a Notary as a banking partner who neglected his deeds, and to find out legal protection for the Bank wich deeds were neglected by the Notary as the Bank partner.
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP POLA PEMBINAAN ANAK OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI MEDAN
Authors: Siregar Kurniati
Published: February 2022

According to Article 277 of KUHAP, Supervisory Judge and Observer are assigned to help the Head of Court do supervision and observation on court’s verdicts on imprisonment. According to SEMA No. 7/1985 on Operational Manual of the Tasks of Supervisory Judge and Observer, the visit of a Judge to Penitentiary should be once in three months to examine the truth of the Minute of the Implementation of court’s verdict, to gather the prisoners’ data, to interview wardens and prisoners concerning treatment of prisoners. The result of the research in the Medan District Court and LPKA Medan showed that the implementation of supervision and observation done by supervisory judges and observers of the Medan District Court on prisoners in LPKA was not optimal. The judges only visited LPKA once in six months, the child prisoners who wanted to be interviews had already been prepared by LPKA management. Some obstacles were as follows: law does not regulate the tasks of judges, there was lack of supervisory judges and observers, judges were burdened by limited time and work load, there was double standard (dualism) in the institutional system in implementing supervision and observation, and there was lack of facility and infrastructure.
Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai pengendali mutu dan penjamin kualitas dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara.
Authors: Saputra Agus Adhy Saputra
Published: February 2022

Law Number 30 Year 2014 about Government Administration, becomes legal basic in governance trough effort to improve good governance to prevent abusive practices of state civil employees. The Law related to Government Regulation of the Number 60 Year 2008 of Government Internal Control System which is base on the idea that the application of the government internal control system is attached throughout the activity, influenced by human resources, and sufficient confidence to support the effectiveness of the implementation of internal control system conducted by government internal control officers  (APIP) to prevention of abuse of authority by civil state apparatus The purpose of this research to analyze and interpret the implementation of the APIP as a quality control and quality assurance in prevention of abuse of authority. This paper traces some problems about how the application of government internal control in the prevention of abuse of authority, how the authority and controlling of government internal control in the prevention of abuse of authority, and how the strategy of APIP in the prevention of abuse of authority.To answer this problem, researcher used the juridical normative research methods  and methods of empirical juridical research. The result research show that implementation of government internal control system not to realize the increasing role of an effective the government internal control and follow on monitoring by APIP still do not get priority in handling. Therefore, still needed reforms of the legislation to prevention of abuse of authority by the civil state apparatus. The government internal control officers expected not only able to improve and creation of good and clean government to push for a more effective through of controlling processes in accordance with its authority in this legislation but also able to carry out a strategies in prevention of abuse of authority
HARMONISASI PENGATURAN HUKUM SERTA IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PADA BUMN PTPN III PERSERO BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 DAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-09/MBU/07/2015
Authors: HAMDANI VANDERSON
Published: February 2022

Partnership and environmental development program constitutes the Corporate Social Responsibility (CSR) implemented by the BUMN plantation companies in Indonesia. The research used juridical empirical and descriptive analytic methods. It employed library research method and qualitative data analysis method. The result of the research shows that the will of legacy in the legal provisions about CSR in its objective is synchronized with or similar to the Decree of the State Minister of BUMN No KEP-09/MBU/07/2015 at BUMN because both of them are used to the greatest benefit of the people who lived in the vicinity of the company. The result of the research shows that the will of legacy in the legal provisions about CSR in its objective is synchronized with or similar to the Decree of the State Minister of BUMN No KEP-09/MBU/07/2015 at BUMN because both of them are used to the greatest benefit of the people who lived in the vicinity of the company.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA YANG MENIKAH DENGAN PRIA BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP KEPEMILIKAN PROPERTI DI INDONESIA
Authors: Simorangkir Yulia Resa , - M. Yamin , - Rosnidar Sembiring , - Idha Aprilyana Sembiring
Published: February 2022

It is explained in the Constitutional Court’s Ruling No. 69/PUU-XIII/2015 that it is hearing a constitutional case of Mrs. Ike Farida. In this case, the petitioner has been legitimately married with a Japanese man. She bought an apartment on May 26, 2012 with the status of ownership. The problem was that after she had paid off and settled up the installment, the apartment was not handed in to her. Moreover, the contract was unilaterally revoked by the developer, arguing that her husband was a foreigner and she did not have any marriage agreement.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH YANG DIKETAHUI OLEH KEUCHIK GAMPONG SEBAGAI ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.
Authors: ABIDIN ZAINAL
Published: February 2022

Land registration is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The authority of a keuchik in witnesses to land that is not yet certified is indeed guaranteed by the Law, but the Law which starts from the national to the regional level does not discuss in detail the authority of a keuchik. The land registration system in Indonesia uses the Torrens system. where the evidence produced is in the form of a Land Book and Certificates. The certificate as the final result of the process of registering land rights is only a strong evidence according to the provisions of the BAL, Government Regulation Number 10 of 1961 and Government Regulation Number 24 of 1997. The authority of the Keuchik in making a Purchase Certificate of land that has not been registered to obtain a certificate at the Office Land where the land is located. The status of the sale and purchase certificate of land known to the keuchik as the basis for the rights in complete systematic land registration at the National Land Office of East Aceh Regency is not clearly regulated but if it is reviewed from Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is regulated in Article 7, Article 8 and Article 39 The aim is to facilitate the administration of the management of buying and selling land in Kantar Land.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAS KERUGIAN PERSEROAN DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN INDONESIA
Authors: Silaban Bahota
Published: February 2022

After the issurance of the Law No. 40/2014 on Insurance, insurance or reinsurance companies either conventional or sharia are obliged to stipulate minimal one control, and every control is determined by the companies to submit reports to the OJK (Financial Service Authority). In case there are other controls that have not been determined by insurance, sharia insurance, reinsurance or sharia reinsurance companies, OJK is authorized to determine a control outside the controls determined by the companies. This thesis discusses the legal liability of a controlling shareholder for the loss endured by the companies outside his control.

Normative juridical approach is employed as the research method. It analyzes library materials or secondary data. This is a descriptive analytical research which analyzes the data qualitatively.

The internal controlling shareholder of an insurance company has to be liable outside the shares he has for the company’s loss because of the party in his control under one condition i.e. the role of the Controlling Shareholder is proven to be liable for the loss endured by the company. It is different from the shareholder outside the controlling shareholder, referring to the Law on Limited Liability Company; he is only liable for the shares he has, yet this limited liability can be eliminated if the requirements of the company as a legal entity are not or not yet met and if there is any involvement in actions against the law.

The legal principle that grounds the controlling shareholder’s legal liability for the loss endured by the company listed in the insurance companies in Indonesia is the theory of piercing the corporate veil or revealing the veil of limited liability companies i.e. a legal process that charges personal liability to the company employees, board of directors and shareholders in case of any violation done by the company.
Juridical Analysis of the Institutional Relationship between the Financial Services Authority and Bank Indonesia Related to the Bank's Soundness Level
Authors: Widodo Ramadhana Widodo Ramadhana
Published: February 2022

Under Article 7 of the Financial Services Authority Act, the Financial Services Authority declares that the Financial Services Authority has the authority to regulate and supervise the Bank's institutions which include licensing for establishment of a bank. In this Coordination Protocol as a forum for reconciliation between the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation in a coordination forum called the Financial System Stability Committee (KSSK). Coordination in this committee is made if it is not possible to handle banking problems by the Financial Services Authority in relation to the settlement and handling of a failed bank that is suspected to have a systemic impact. The Financial Services Authority also requires the controlling shareholders or investors to increase the capital of the Systemic Bank and be able to convert the type of debt or investment to increase the capital of the systemic bank if faced with potential crisis.
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambangan Umum
Authors: Masri Masri , - Ardiansah , Kadaryanto Bagio
Published: February 2022

The existence of Kampar Regency Regional Regulation No. 09 of 2008 concerning General Mining Management demonstrates the local government's desire to improve people's lives while also preserving the environment. However, there are still issues with implementing this regional rule, such as the fact that there are still miners from the neighboring community who do not have licences to carry out the present mining activities. The goal of this study was to see how the Kampar Regency Regulation No. 9 of 2008 on General Mining Processing was implemented, particularly in the categorization of excavated mining material type c. The Civil Service Police Unit of Kampar Regency was used as the research venue for sociological legal research. Primary, secondary, and tertiary data were used, and 9 persons were allocated to responders who clearly understood the situation. The authors utilize observation, structured interview and documentation study. Data analysis was carried out using qualitative legal methods, which entails describing and describing the data obtained based on supporting theories in order to be able to make a conclusion that ranges from broad to particular. According to the findings of the study, quarry miners in Kampar Regency were subjected to both preventive and repressive law enforcement in order to comply with regional laws. The presence of traditional miners in the local community, who are hereditary, is an impediment. The lack of public knowledge and government socialization has resulted in a lack of enforcement of these regional rules.
DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR
Authors: Adiyatmika Tri , Fahmi Sudi , Kadaryanto Bagio
Published: February 2022

Penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dijadikan alternatif penyelesaian perkara. Di Kabupaten Rokan Hilir, dalam wilayah hukumnya dalam beberapa perkara diselesaikan dengan mengunakan penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan ADR. Dalam prosesnya, muncul permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan penanganan penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan dispute resolution terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian berjenis kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Sampel ditetapkan sebanyak 10 responden menggunakan tehknik purposive random sampling. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terstruktur dan non struktur dan ditambah dengan melakukan kajian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dispute resolution terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir masih belum berjalan secara optimal, beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan dispute resolution yang dilakukan.
KEPEMILIKAN TANAH SECARA PARULOSAN DENGAN PEMBERIAN BATU SULANG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3293 K/PDT/2017)
Authors: SAGALA BERNADETTE AGUSTINA
Published: February 2022

Customary law communities in their customary environment generally carry on the customs that have been passed down from generation to generation from the past and have developed until now. This also applies to the Toba Batak indigenous people in North Sumatra. The Batak Toba community is a genealogical legal community, namely an organized community unit, where the members are bound to a common lineage from one ancestor, either directly because of blood relations (descendants) or indirectly because of marital ties or customary ties. [Hilman Hadikusuma, Introduction to Indonesian Customary Law. In carrying out the customs that exist in the Toba Batak indigenous people, a customary institution is known, namely dalihan natolu. Dalihan Na Tolu is a kinship in the Toba Batak community. This system consists of three elements whose composition consists of dongan tubu or dongan sauntunga, namely people who are of the same clan (brethren of the clan), hula-hula, namely the wife who gives the wife (the wife's parents), and boru, which is the wife who receives or takes wife of a clan group. [Bungaran Antonius Simanjuntak, Meaning of Land Functions for the Batak Toba, Karo, Simalungun community. In the Toba Batak community, the term Parulosan is also known. Ulos is a piece of woven cloth, which is very likely to have existed long ago in the life of the Batak people, especially the Toba Batak. In addition, the term available in the Toba Batak language on ulos contains the meaning of the word about weaving. "Ulos is as old as the Toba Batak civilization, so that it accompanies the life of the Toba Batak people." The method of giving ulos also provides a description of the procedures for the patterns of the Toba Batak social system. “In the Toba Batak custom there is a provision that not everyone has the right to give ulos and not everyone also receives ulos. People who give ulos according to custom are hula-hula/bones. This is based on the Dalihan Na Tolu Batak custom. The main rule is that a person can only give ulos to people according to their lower family ties. For example, the child is under the father, the younger brother is under the brother, and the boru is under the hula-hula. Giving ulos to people above us is prohibited. Boru is never allowed to give ulos to hula-hula.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS WILAYAH KERJA PPAT SATU PROVINSI DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS SATU PROVINSI (STUDI NOTARIS/PPAT KOTA MEDAN)
Authors: AFRIDA HUSNA IFFAH
Published: February 2022

Work area of PPAT (Land Deed Making Officials) is regulated in Article 12 of Government Regulation No. 24 of 2016 concerning Regulation of the Position of Land Deed Making Officials that the work area of PPAT is within a region of a province but in reality this regulation is not effectively applied. Meanwhile work area of Notary is in the entire province, but a Notary is not authorized to carry out work consecutively outside of his domicile. The problems of this research are to discuss the management of work area of PPAT and Notary in the same city, the authority and the effectiveness between PPAT that has work area and Notary that has office area in a province.

This is a juridical normative research that is gained from library books with analytical descriptive type, namely to gain detail and systematical description in regards to the problems. Data is collected through Library Research using library study and interview; analyzed with qualitative method.

The research concludes that the work area of PPAT has been extended to Provincial area but it has not been applied as it should due to the barriers qf inaccessible online system in the Province. Notary has office area that covers the entire Province from his domicile. Nevertheless, a Notary is not authorised to carry out the work consecutively because the position of each Notary is defined so they are able to manage their office well. Authority ofa PPAT that has work area is not the same with a Notary that has office area. The authority of PPAT is regulated by Government Regulation meanwhile the authority of Notary is regulated by the Law. The regulation for the effectiveness ofwork area ofPPAT in a Province should be applied because it opens up the opportunity for PPAT to a wider working coverage. The position of Notary and PPAT is embedded so the authorities should be synergized; hence, the work area should be the same so that PPAT and Notary are able to exercise their authorities more efficient.