Tinjauan Hukum Penatagunaan Tanah Pada Bangunan Gedung Usaha yang Berdiri di Kawasan Permukiman
Authors: Fathansyah Muhammad Alfa , Patittingi Farida , Nur Sri Susyanti 
Published: July 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 telah sejalan dengan regulasi bangunan komersial dan pengawasan pemerintah daerah terhadap bangunan komersial di kawasan pemukiman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif tipe sosio yuridis yang terdiri dari penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris dengan mendapatkan dan menganalisa data primer dalam bentuk hasil wawancara dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan di bangunan gedung usaha yang berdiri di kawasan permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Bangunan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan populasi seluruh bangunan gedung usaha di Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan penggunaan lahan pada bangunan komersial yang berada di kawasan pemukiman belum dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang pengelolaan penggunaan tanah. Hal ini terlihat dari masih adanya hal-hal yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Meskipun penyelengaraan penataan ruang dalam pembangunan gedung usaha di kawasan permukiman telah berjalan, banyaknya jumlah gedung usaha pada kawasan permukiman menandakan bahwa pengawasan Dinas Penataan Ruang dan Bangunan belum berjalan baik dan optimal karena apabila hal ini terjadi terus menerus dan terjadi pada kawasan perumahan/permukiman yang lain, maka fungsi kawasan perumahan/permukiman tidak menutup kemungkinan dapat berubah seluruh kawasan dan fungsinya.                                                                                Kata Kunci: Penatagunaan Tanah, Bangunan Gedung Usaha, Kawasan Permukiman. This study aims to determine whether the implementation of Government Regulation No. 16 of 2004 has been in line with commercial building regulations and local government supervision of commercial buildings in residential areas. This study uses a socio-juridical type of qualitative approach consisting of normative legal research and empirical legal research by obtaining and analyzing primary data in the form of interviews with interviewees. This research was conducted in business buildings that stood in residential areas, the Office of Spatial Planning and the National Land Agency of Makassar with a population of all business buildings in Makassar. The results of this study are the management of land used in commercial buildings located in residential areas has not been implemented properly and thoroughly in accordance with Government Regulation No. 16 of 2004 concerning land use management. This can be seen from there are still things that have not been implemented properly according to the provisions, for example the use and utilization of land must be in accordance with the Regional Spatial Plan. Although spatial planning has been implemented in the construction of business buildings in residential areas, the large number of business buildings in residential areas indicates that the supervision of the Spatial Planning and Building Services has not been running well and optimally because if this happens continuously and occurs in other housing / settlement areas , then the function of the housing / settlement area does not rule out the possibility of changing the entire area and its functions. Keyword: land use, business buildings, residential areas