bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
VENOTONICS IN MODERN CLINICAL PRACTICE
Authors: Morozov А. , Sergeev A. , Askerov E. , Aslakhanova E. , Ispieva K. , Fisyuk E. , Polyakov P.
Published: March 2024

Chronic venous diseases (CVD) are an extremely common pathology of the circulatory system. An important component of the treatment of CVD is the use of pharmaceuticals. Their tasks include reducing the specific symptoms of the disease, enhancing the effects of other methods of treating CVD, preventing further development and complications of the disease. The main means of pharmacotherapy of CVD are called venotonics or phlebotonics. The most studied and most commonly used form of venotonics are flavonoids, which reduce the permeability of capillaries, thereby having a beneficial effect on the vessels of the microcirculatory bed. The main indications for taking venotonics are specific symptoms of CVD: a feeling of heaviness, varying degrees of discomfort, pain, itching in the lower extremities, chronic swelling and trophic skin changes. This determines the active use of venoactive drugs in the treatment of various forms of CVD. Most clinical studies show that venotonics have decongestant, anti-inflammatory, antioxidant properties, and also maintain the tone of the venous wall. The main effect of venotonics is their ability to affect the state of blood vessels both at the macrocirculatory level and at the microcirculatory level. The wide effect of venotonics confirms the effectiveness of their use in modern clinical practice in the treatment of various forms of CVD.
REVIEW OF MODERN DEVICES FOR INHALATION THERAPY
Authors: Yakovleva E. , Borodulina E.
Published: March 2024

Inhalation therapy is the introduction of a medicinal substance directly into the respiratory tract using special inhalers. To date, more than 200 devices for inhalation therapy have been developed. The purpose of the work is to review modern devices for inhalation therapy, to clarify their advantages and disadvantages. Interest in inhalation therapy can be explained by several reasons. Let's list them. First, you can inject the drug directly into the respiratory system. Secondly, the therapeutic effect comes quickly. Thirdly, the drug is almost not absorbed into the blood, so there are no systemic side effects. In addition, the patient can do inhalation independently at home. At the same time, inhalation therapy has several disadvantages. Sometimes it is difficult for the patient to understand how to use the inhaler. The doctor should show, explain and control inhalation. The particle size of the aerosol is very important, as is the patient's inspiratory flow rate.
Problems of nursing staff in the ophthalmology department
Authors: Mamchenkova E.V. , Utkina V.A. , Belyak M.A.
Published: March 2024

The nurse plays an integral and important role in the health care system, providing direct medical care and supporting the effective work of physicians. One of the most demanding and responsible departments where nurses work is the ophthalmology department. The importance of the work of a nurse in ophthalmology cannot be overemphasized. They help doctors in the diagnosis and treatment of eye diseases, monitor the condition of patients before and after surgical interventions, as well as carry out preventive measures to maintain the health of the organ of vision. Without their professional skills and hard work, it is impossible to provide effective and safe treatment of eye diseases. Despite the challenges, the nurse in the ophthalmology department plays an indispensable role in ensuring the health and well-being of patients.
Restrictive cardiomyopathy in nurse practice
Authors: Skvortsov V.V. , Belyakova E.V. , Eremenko A.A. , Eremenko N.V.
Published: March 2024

Cardiomyopathy (CMP) is a group of heterogeneous diseases characterized by structural or functional changes in the myocardium, not caused by coronary heart disease, hypertension, valvular diseases and congenital diseases. This article deals with problems of etiology, pathogenesis, clinical symptomatology, approaches to detection and treatment of restrictive cardiomyopathy.
Pemanfaatan Mesin Absensi Berbasis RFID sebagai Media Absensi Sholat Berjamaah pada Santri Pesantren Alam Sayang Ibu Lombok Barat
Authors: Agitha Nadiyasari , Irmawati Budi , Anjarwani Sri Endang , Afwani Royana , Albar Moh. Ali
Published: March 2024

Madrasah Sayang Ibu (MSI) terletak pada Jalan Sonokeling no.46 Desa Sayang Ibu Dasan Griya Utara Lingsar Lombok Barat merupakan Madrasah setingkat dengan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. MSI mengusung kelas alam untuk santri-santrinya. MSI menjadi Madrasah alam yang mengedepankan lebih dari sekedar belajar di dalam alam yang hijau, rindang, asri dan menenangkan. MSI menerapkan prinsip-prinsip menyeluruh (holistik) dalam pendidikan melalui berbagai model pembelajaran/kegiatan kreatif. Dikarenakan banyak program yang dimiliki oleh MSI menyebabkan terlambatnya dalam pelaporan setiap program. Kegiatan yang dilakukan oleh MSI terkait juga dengan pelaksanaan sholat lima waktu yang harus dilakukan secara berjamaah. Setiap sholat berjamaah, santri diwajibkan untuk absen dengan menandatangani pada kertas yang disediakan. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya santri yang mengantri tanda tangan sehingga menyebabkan terlambatnya mengikuti sholat berjamaah. Dengan adanya sistem RFID, santri dapat melakukan absensi dengan cepat dan tidak lagi terlambat sholat berjamaah.
Memperluas Jangkauan Global: Pengembangan Situs Web untuk Kantor Urusan Internasional Universitas Mataram Menggunakan CMS Wordpress
Authors: Amin Hasbiallah Al , Zubaidi Ariyan
Published: March 2024

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, Universitas Mataram memutuskan untuk meningkatkan infrastruktur digital, khususnya dalam konteks hubungan internasional. Kantor Urusan Internasional (KUI) Universitas Mataram, yang didirikan pada tahun 2010, menjadi entitas krusial yang bertugas memfasilitasi kerja sama internasional. Pada tahun 2020, dimulai proyek pengembangan situs web kantor untuk keperluan sistem informasi terpusat bagi mahasiswa asing dan mitra asing. Namun, setelah peninjauan, ditemukan bahwa informasi dalam situs web KUI Universitas Mataram tidak diperbaharui dan memiliki antarmuka pengguna yang buruk. Oleh karena itu, perbaikan situs web KUI Universitas Mataram menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat (instansi) ini, dilakukan pengembangan dan restrukturisasi situs web menggunakan Content Management System WordPress, dengan fokus pada identifikasi dan implementasi pengelolaan yang efektif. Evaluasi antarmuka dan sistem dilakukan dengan metode System Usability Scale, menghasilkan nilai akhir 87 yang menunjukkan bahwa situs web yang dikembangkan dianggap sangat mudah digunakan, efisien, dan intuitif oleh responden. Situs web ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kantor, tetapi juga dapat dengan mudah diadaptasi dan dipelihara. Rekomendasi yang diajukan adalah agar lembaga melibatkan end-user dan pemangku kepentingan dalam memberikan umpan balik serta melakukan pengujian fitur secara berkala dengan kelompok pengguna yang beragam.
Sistem Informasi Profil SDN 1 Mambalan Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall
Authors: Fitrah Muhammad Dinul , Wijaya I Gede Pasek Suta , Awaluddin
Published: March 2024

Di era melek teknologi yang serba menggunakan internet ini, website merupakan salah satu media penyampaian informasi secara cepat dan efektif. Yang terjadi di SDN 1 Mambalan, pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan seefektif mungkin dikarenakan belum memiliki website sekolah resmi untuk dijadikan sebagai media informasi seputar SDN 1 Mambalan. Website sekolah yang dibuat dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi yang dapat diakses oleh siswa, guru, maupun pihak luar sekolah.Website SDN 1 Mambalan ini berisikan informasi tentang profil sekolah yaitu Deskripsi, strukur organisasi, visi dan misi,data guru dan staff yang ada pada SDN 1 Mambalan, Data orang yang bertanggung awab atas website ini, berita dan pengumuman yang akan dibagikan. Website sekolah ini juga menjadi salah satu sarana siswa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dimana dapat memberikan informasi mengenai perkembangan sekolah. Pembuatan website sekolah ini menggunakan html dan database  untuk memudahkan pengguna website dalam mengelola data yang ada pada sekolah.
Preliminary Study: Profile of Management of Practicum Activities Science at Middle School Level To Improve Higher Level Thinking Skills, Science Process Skills, and Scientific Attitudes
Authors: Ardiansyah Bakhtiar , Ramdani Agus , Hakim Aliefman , Makhrus Muh , Yustiqvar M.
Published: March 2024

This study aims to conduct a preliminary study related to the management of science practicum activities at the junior high school level throughout Mataram City. This preliminary study is to obtain an overview of the management of science practicum activities which includes practicum activity planning, implementation of practicum activities and practicum activity assessment. This study uses a qualitative approach with a case study type of research. The research sample consisted of science teachers and students of grades VIII and IX in 3 schools outside the urban areas of Mataram City. The sampling technique uses perposive sampling. Data collection methods used are observation, documentation and questionnaires and interviews. The results showed that the management profile of science practicum activities carried out in order to improve higher-order thinking skills, science process skills and scientific attitudes had reached 69.21 or in the Enough category. For science practicum planning it has reached 54.58 or in the less category. For the implementation of science practicums it has reached 73.43 or in the good category and for the assessment of science practicum activities it has reached 79.38 or in the good category. The results of this study recommend that science teachers apply various models of more effective science practicum implementation in order to achieve science learning outcomes through science practicum activities
Judicial Review Di Mahkamah Agung
Authors: Rumingsih Ratna
Published: March 2024

In Indonesia, the legal arrangements concerning judicial review into a matter that seriously debated since the founding fathers talked about the constitution that will apply when Indonesia has been independent. Whether to include or not judicial review in its constitution.

The Supreme Court has the authority to test the material only to the laws and regulations under the legislation, Article 31 of Law No. 14 of 1985 on the Supreme Court and Article 26 of Law No. 14 of 1970 Law No. jo. 31 of 1999 on the provision on the Fundamentals of Judicial Power.

The right test is materially against the law is an authority given to the judiciary to examine whether a regulation does not conflict with higher regulations. This authority is given to the Supreme Court so that regulations made by the legislature and executive can be tested whether or not in accordance with the rules is higher. The authority of the Supreme Court in a right to test the material against the legislation is limited to the regulations under the statute.
Kebijakan Perencanaan Tata Guna Tanah Berbasis Lingkungan Hidup
Authors: - Arba
Published: March 2024

Land is the most strategic natural resources and has an essential role in human life, therefore the preparation, allotment, and utilization of the land should to be planed well and aright in other to have the most benefit for the prosperity of the most society. The planning, preparation, allotment, and utilization the land is conducted to regulate of mastery and ownership and utilization of land by person, corporation or a group of society, so that it is regulated and not prejudiced each other.

The regulation of land by government base on some instruments of law consist of: Article 33 section (30) UUD 1945, UUPA (Agrarian Acts) Article 6, 14, and UUTR (Space Regulation Acts) Number 24 Year 1992 that to be changed with UUTR Number 26 Year 2007; UULH (Environmental Acts) Number 4 Year 1982 that to be changed with UUPLH (Environmental Management Acts) Number 23 Year 1997, and to be changed anymore with UUPPLH (Environmental Management and Protection Acts) Number 32 Year 2009; and PP (Governmental Regulation) Number 16 Year 2004 about the Land Use Planning. The management of lands use planning base on the cohesiveness principle, empower and efficiency principle, harmonization and equal principle, sustainable principle, transparency principle, and equality, fairness and protection of law principle.

The relevance between land use planning and environment is that, the planning, preparation, allotment, and utilization of land really have to pay attention many aspects, either the aspect of personal or society interest, aspect of maintenance and preservation of natural resources itself, or aspect of protection and preservation of Environment.
Pembebanan Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya
Authors: - Sahruddin
Published: March 2024

In mantaining the sustanablity of the developement, the actors of the developement either private person or legal entity need huge funds. To fulfill this need, it reqiures the existance of a monetery institue, either a banking or non-banking institute, which could provides capital loans or fundings on fiduciary mortgage loan. Fiduciary mortgage loan is frequently being used by debtors becouse this kind of mortgage loan comes with a lot of advantages. One of those is that the object of fiduciary mortgage loan is not required to be delivered and held by creditor, so that debtor could still make use it to runs his/her business.

Problem formulation of this research as follows: how to burden a thing with fiduciary mortgage loan under the Fiduciary Mortgage Law 2). Is there any legal certainty in burdening a thing with fiduciary mortgage loan?. This research is aiming to find out how to burden a thing with fiduciary mortgage loan under the Fiduciary Mortgage Law, and whether there is any legal certainty in burdening a thing with fiduciary mortgage loan.

This research used a juridical normative approach. It uses qualitative data obtained through library research. Data collecting in this research is carried out through documentary research. To analyze the data in this research, it uses descriptive-qualitative analysis.

The research results reveal that the process of burdening a thing with fiduciary mortgage loan is carried out through two phases which are consist of burdening phase and registration phase. Burdenig phase is carried out through notarial deed. As for registration phase is carried out at the office of the fiduciary mortgage registration in the judicial departement  office. The legal certainty form of notarial deed of burdening a thing with fiduciary mortgage loan is not only reflected through notarial deed but also the emergency of preferen right for the fiduciary mortgage holder (creditor) and the object of fiduciary mortgage loan is easy to execute.
Tugas Dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Menurut Uud Ri 1945 Perubahan/Amandemen
Authors: - Rusnan
Published: March 2024

Before the reformation, the authority of Peopleâ€™s Advisory Assembly of Indonesia Republic (MPR-RI) given by the 1945 Constitution was so centered only to this institution, that there was not check and balance among the structures of state institution that enables for democracy. The reformation spirit, starts an effort to do restructuring in the state institutions, especially, MPR. It aims to minimize or limit the duty and authority of MPR in order to achieve democratic atmosphere and give the priority to checks and balances and to resume the peopleâ€™s power fully to the peopleâ€™s hand.

This was based on the consideration that this research attempted to find out the norms and legal theory about  the existence of MPR authority. according to the new the 1945 Constitution, MPR was changed  from the highest state institution to be equal to the other state institutions (DPR, DPD, President, BPK, and the Institution of Justice, namely, MK MA, and KY). The MPR authority was limited in three main cases: changing and deciding Constitution (Article 3, subsection (1)); second, administering President and/or Vice President (Article 3, subsection (2)); and third, dismissing President and/or Vice President in the period of their position according to Constitution (Article 3, subsection (3)). Thus, MPR did not elect and administer President but it just inaugurates President. This direct Presidential election gave the effect that the President is responsible to the people directly, not to MPR. The Duty of MPR, which also decides on the GBHN, was removed because in this system the  President made the programs him self, not made by MPR.
Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi
Authors: Wisudawan I Gusti Agung
Published: March 2024

The credit agreement offered by corporation is significant to enhance its memberâ€™s welfare as well as sustainability of small and middle enterprises. There some significant aspects must be considered in the granting of credit within corporation,i.e firstly, concerning credit mechanism or credit procedure because each of coorperation has different policy in granting credit; secondly, concerning prudential standard. The application of which is trongly significant to provide legal  certainty not only for debtor but also creditor (corporation) which covers fit and proper test as well as credit analysis by appling some principles as follows:5C,7P, and 3R and;thirdly, concerning technical resolution toward creditâ€™s default caused by the bad faithâ€™s debtor in performing credit agreement such as taking the available legal procedures as well as using alternative dispute resolution either mediation or negotiation.
Kajian Yuridis Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Dalam Bidang Perhotelan Di Kabupaten Lombok Barat
Authors: Martini Dwi
Published: March 2024

This reseach is a normative â€“ empirical type of reseach concerning â€œLegal study of direct investment related to hospitality business in Lombok Barat Regencyâ€. This reseach is made to find out and analyze investment policies related to hospitality business existing in Lombok Barat regency and to find out the contribution of these policies to encourage the development of local investment. The reseach result shows that there are several Law and regulation existing as policies made by local government to rule direct investment specially hospitality business in their area such as local law, The decision of the head of the regency, The decision of the head of Investment coordinating body eventhought none of these policies specifically rule investment in hospitality business.

Contributions of these policy to encourage the development of investment in hospitality business could be seen from the increase number of hospitality business investment year to year from year 2007-2011.

Investment policy that formulated by local government has adjusted to Investment Law number 25 of 2007 concerning Investment such as the implementation of non-discrimination principle by giving an equal treatment toward domestic and foreign investment, mentioning the right, obligation and responsibility of the investors also giving investment facilities and incentives.

In the other side it still necessarry to make some changes for the perfection of those local policies specially to shorten the bureaucracy line and to support the implementation of investment guidance, control and supervision.
Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulanagan kejahatan
Authors: Parman Lalu
Published: March 2024

The purposes of this resesearh is to know and ro analyse the role or criminal law in overcome of crimes by using coceptual approach. Crime is a social fenomanon that always exist and develop in accordance with the social development.  The use of criminal law as one of tool in overcoming crimes has a stretategic role, however, its paradigm is unpartial again, namely, crime is not seen as the criminal law system separated from the social system only but it must be seen as integratedly that is not separated and to be a union with the social system in achieving social purpose nameloy the social welfare and security. The effectiveness use of the criminal justice system as one of the tool of criminal overcome, mainly from the social purpose aspect  namely to achieve social welfare and social defence, must be done by comprehensive and integrated approachs by using conscience since the creation of its legal substance, the legal enforcement  process (structue of law) supported by the high cultural law.
Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik
Authors: Husni Lalu
Published: March 2024

Jurisprudence may be differenhciated into normative jurisprudence and empirical jurisprudence. Based on the philosophical view, they have theirself characteristic. Ontologically,   the study  object of empirical jurisprudence is focused on the law as a set of human behavior (law in action). Empirical jurisprudence (Sociological Jurisprudence) gives equal attention to the society and law  as two primary elements in legal application. Epistimologically,  the truth in empirical jurisprudence is obteined in accordance with the scientific norm (scientific method) in general. From the axiology perspective, the perspective of empirical legal srtudy is absolutely importance in achieving the statutes neccessary to fuolfill the legal neccessity  of the society, so as to it more effective in its application.
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Di Sektor Perbankan
Authors: - Hirsanuddin , - Muhaimin , BF Ari Rahmad Hakim , Setiawan Yudhi
Published: March 2024

Indonesian Bank authority to regulate and supervise the banking sector authorities are granted by the authority of attribution that the authority granted by law, namely Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority. But the authority given the nature of Persia, because the authority of Bank Indonesia in conducting the examination and supervision of the bank, Bank Indonesia pemeriksannya results are not given the authority to assess the results of the examination itself, but should be reported to the Financial Services Authority. The authority of the Financial Services Authority in the conduct regulation and supervision by the authority of attribution that the authority granted under Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority carry out the task of supervising and regulating the activities of financial services in banking sector, the activities of financial services in the capital markets sector and service activities finance in the insurance sector, pension funds, financial institutions, and other financial institutions.
Implikasi Hukum Peningkatan Status Hak Guna Bangunan (HGB) Dan Hak Pakai (HP) Atas Rumah Tinggal Obyek Hak Tanggunganmenjadi Hak Milik Terhadap Kreditur
Authors: - Arba , Hakim Arief Rahman , Umar Muhammad , Wahyuningsih Wiwiek , Andriyani Shinta
Published: March 2024

This research aims to study the legal implications of Status change from the Right to Build and theRight to Use to become the right of ownership over a mortgage object for Creditors. This is a normative-empirical research, i.e. research which is seeking to discover legal values, norms, concepts, its application, and the legalimplications of the status change of the right. This research applies normative and socio-legal approaches. Normative approach itself applies statute, conceptual, and analytical approach. Meanwhile, socio-legal approach itself applies social and economic approach. The legal material resource of the research is literature data which consist of primary, secondary and tertiary legal material, meanwhile the field resource of it are primary and secondary data.Any legal actions or action law will lead to an implication of law or legal consequences. Legal actions or changes or improvement HGB/HP became to HM will lead to abolishment of the land rights and legal status of the land rights into state land, so that all the rights of other parties that are attached to the land rights had previously been removed. For that to holders of HT does not feel disadvantaged, then in the BPN Head Regulation No. 5 of 1998 has been set clearly on the protection of the law and the rights of creditors Mortgage holders.
Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Authors: - Rusnan
Published: March 2024

Before the reformation, the authority of Peopleâ€™s Advisory Assembly of Indonesia Republic (MPR-RI) given by the 1945 Constitution was so centered only to this institution, that there was not check and balance among the structures of state institution that enables for democracy. The reformation spirit, starts an effort to do restructuring in the state institutions, especially, MPR. It aims to minimize or limit the duty and authority of MPR in order to achieve democratic atmosphere and give the priority to checks and balances and to resume the peopleâ€™s power fully to the peopleâ€™s hand. This was based on the consideration that this research attempted to find out the norms and legal theory about  the existence of MPR authority. according to the new the 1945 Constitution, MPR was changed  from the highest state institution to be equal to the other state institutions (DPR, DPD, President, BPK, and the Institution of Justice, namely, MK MA, and KY). The MPR authority was limited in three main cases: changing and deciding Constitution (Article 3, subsection (1)); second, administering President and/or Vice President (Article 3, subsection (2)); and third, dismissing President and/or Vice President in the period of their position according to Constitution (Article 3, subsection (3)). Thus, MPR did not elect and administer President but it just inaugurates President. This direct Presidential election gave the effect that the President is responsible to the people directly, not to MPR. The Duty of MPR, which also decides on the GBHN, was removed because in this system the  President made the programs him self, not made by MPR.
Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning
Authors: Vera Ni Luh Putu , Ainuddin Nurun
Published: March 2024

This study aims to assess the role of legal logic in interpreting the law to achieve a fairer legal process  law enforcement  and  beneficial to society. To obtain the materials needed, this research uses normative research approach to the laws (statute aproach). The results showed Logic law or legal reasoning as a method or system in order to process  law enforcement or legal decision making based on the interpretation of the law due to the vagueness of the law went so well that the purpose of the law to achieve legal certainty, fairness and expediency can be achieved. Decision making legal and law enforcement done arbitrarily, not through rationalization correct and did not use a coherent legal interpretation, will make a breakthrough law will be the law of accident.
Peran Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Polisi Resort Kota Mataram Dalam Menanggulangi Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba
Authors: Hidayat Syamsul
Published: March 2024

Drug trafficking is very disturbing society. Not only teenagers and young adults who fall in drug use, but also parents who in fact should be understood the dangers of drugs. Focus issues raised this study the role of the National Narcotics Agency of West Nusa Tenggara and Police Resort Kota Mataram in tackling trafficking and drug abuse. These results indicate that the role of the National Narcotics Agency West Nusa Tenggara Province in tackling drug trafficking and abuse and consists of: Supply control is an integrated effort negate the availability of narcotics in the market or in the community. Demand reduction is an integrated effort that is rehabilitative and. Harm reduction is an effort by the activities of a rehabilitative intervention to victims or users who have ketergantungan.Upaya Mataram Police in tackling the narcotics criminal offense in Mataram emphasize the prevention without the use of criminal law, prevention is done by the method of legal counseling, awareness and also education of the public.
Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Authors: Adha Lalu Adhi , Husni Lalu , Suryani Any
Published: March 2024

Increased globalization encourage the movement of capital and investment flows across the world, there is also a migration of people or movement of labor between countries. The labor movement took place because of the investments made in other countries generally require direct supervision by the owner / investor. Correspondingly, in order to maintain continuity of business and investment. To avoid legal problems as well as the use of foreign labor is excessive, then the Government must carefully determine the policy (policy) to be taken in order to maintain a balance between foreign workers (foreign capital) with domestic labor. Therefore, in this paper, researchers have found -ketentuan legal provisions that have relevance for regulating the use of foreign labor and to analyze the regulation of keberlakuanya juridical aspects, As Intended use of foreign labor is to meet the needs of skilled workers and professionals in the field certain that can not be filled by the Indonesian labor and accelerate the process of national development by accelerating the transfer of knowledge and technology and increase foreign investment as supporting development in Indonesia. The results of this study certainly expected to be on particular subjects Employment Law at the Faculty of Law of the University of Mataram and, if possible, may be on the improvement of regulatory and policy issues -kebijakan the Utilization of Foreign Workers in Indonesia both national and local scale.
Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi
Authors: Amiq Bachrul
Published: March 2024

As the country's financial supervisory institutions / regions that are external to make the CPC as an institution that is very strategic in order to realize financial management area that is free of corruption. Combating corruption is not enough to rely on law enforcement officials, the police, the AGO and the KPK. Especially if done with no underlying advance by the CPC recommendations, a potential cause of criminalization on the area of financial management officer and it is very harmful. Supposedly the issue of errors in the financial management area has been completed if the local government officials have been corrected in accordance with the recommendation of the CPC, and it should no longer be done on the basis of criminal law enforcement. This is important in the context of legal protection against officials of the regional finance manager criminalization measures.
Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Berkaitan Dengan Konflik Bersenjata Non Internasional Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia
Authors: - Zunnuraeni
Published: March 2024

Deprivation of liberty may not be avoided, and justified by law in both international armed conflict and non international armed conflict. Additional Protocol II and Common Article 3 of Geneva Convention regulate protection for detainee in relation to non international armed conflict. However some cases showed violation to international humanitarian law, particularly arbitrary deprivation of liberty. Some states use internir/administrative detention to justified detention out of criminal law, in such away that run the chance of arbitrary deprivation of liberty. Act Number 23/prp/1959 on The Establishment of State Emergency authorizes Military emergency Power to arrest and detain. Military Emergency situation is a non international armed conflict if it meet the international humanitarian law requirement. The authorization of military emergency power to detain shall appropriate with international humanitarian law. The result of this reseach shows that: (1) Rule of international armed conflict and non international armed conflict are regulated in Act Number 23/Prp/1959. The Act do not use non international armed conflict term but use military emergency term. In military emergency situation, Military Emergency Power have an authority to arrest and detain based on state security reason; (2) Rule of Detention by the Military Emergency Power in Article 32 Act Number 23/Prp/1959 do not agree with principle of protection in international humanitarian law because it do not appropriate with Rule 99 International Humanitarian Law on Prohibition to Arbitrary Deprivation of Liberty.
Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Sepihak
Authors: Silfiana Baiq
Published: March 2024

This research aims to analyze the annulment of agreements binding sale and purchase rights over land unilaterally. Particularly related to the validity of the agreement and selling land rights by using a binding sale and purchase deed and its cancellation. Based on the results showed: (1) the treaty binding sale and purchase agreements is born of nature opens in Book III of the book of law civil law (KUHPer). Binding agreement and selling these arise due to things (requirement) that have not been fulfilled or things (requirements) was agreed upon by the parties must be met, for example, are related to the payment of the price has not been paid. (2) changes to the price that has been disepakti by the parties previously could only be done if there is agreement from both parties in this case the seller and the buyer. This means that adjustment against price in selling land rights cannot be used as an excuse by the seller to cancel the agreement unilaterally.
Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Authors: Setiawan Yudhi
Published: March 2024

This study was conducted to analyze the agreement used in the process of playerâ€™s transfer based on the principle of freedom of contract and the obstacles encountered in the implementation of contract manufacturing for professional players. The method used in this study was a empirical normative legal research, by using the statute approach, concept approach and case approach. The results showed that the written contract made between players and the club showed the existence of freedom of the parties in making the contract, in which the parties have made a contract with the evidence of a signature by the parties. As for the obstacles in the process of professional playersâ€™ transfer were the factor of age or minors, financial shortages and the number of players injured at the time when the transfer was opened.
Keabsahan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Penyelenggaraan Asuransi Syariah Di Indonesia
Authors: Isnaini Atin Meriati
Published: March 2024

Once the importance of the DSN to be used as guidelines for conducting business review Takaful, which contained hearts DSN-MUI Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001 Guidelines for General Takaful, the fatwa issued regulations Yang BECAUSE THERE IS can be used as guidelines to review the activities run Takaful. But the DSN-MUI fatwa are NOT have the legal force of the National Legal hearts hearts BECAUSE including legislation in Indonesia.Penelitian Singer-focused normative juridical validity showed to the National Sharia Board Fatwa Council of Ulama Indonesia, WITH approach using legislation and approach conceptual. Validity DSN - MUI can be the apparently hearts some ASPECT; First, DSN - MUI NOT known hearts of Law No. 12 of 2011; Second, DSN - MUI is a prayer One source of national law; Third, sociological Operates keberlakukan DSN - MUI accepted by All elements of the nation and gatra. But the validity of DSN - MUI still has drawbacks.
Budaya Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Batik Dalam Rangka Menanggulangi Limbah Batik di Kota Pekalongan
Authors: Surayya Ita
Published: March 2024

Environment and Development have strong correlation. The two of terms can be separable. In Pekalongan, rapid development of batik industry had increased serious pollution due to industriesâ€™ bad behaviour, which transfer batik waste to rivers without proper process based on AMDAL standard. UU No. 23 /1997 concerning Management of Environment provides equitable legal framework in supporting to industries to endeavour business activities with friendly environment. However, this thesis analyse that generally big hindrance in legal enforcement of environment lies at human behaviour, their commitment, and discipline to avoid and prevent pollution and environment destruction. The fracture society in social economic with low education level accumulates to lack of knowledge causes despairing society, which in turn to raise no conducive legal culture. The lack awareness in legal culture of society tends to receive any consequence of the bad quality of environment. This is because they believe that batik business is the only source of their life. They have no choose to find another job. Powerless of society is reflected to bad condition of socio-economic of society which reluctant and fracture to any change in their environment so that they loss their self-independence. Poor economic condition cause lack of fund to make installation of waste management. The low of socio-economic refers to poorness raise hopeless. Consequently, society just throw batik waste without proper process. Empowerment as awareness instrument is keyword to anticipate the problem. Improving legal knowledge of society through empowerment is highly necessary to improve positive legal awareness to prevent pollution. Governmentâ€™s support to society empowerment becoming fundamental issue in analysing the legal culture. This is because through the empowerment, community will build their self-independence. It is important to strengthen societies values into societies involvement in managing natural resource based on legal justice. This program may allow society to have capacity in anticipating environment issues including batik waste problem that threats health and environment as main interest should be protected by law.
Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Transfer Pemain Sepakbola Profesional Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan
Authors: Sakarisman Roziyadi
Published: March 2024

This study was conducted to analyze the agreement used in the process of playerâ€™s transfer based on the principle of freedom of contract and the obstacles encountered in the implementation of contract manufacturing for professional players. The method used in this study was a empirical normative legal research, by using the statute approach, concept approach and case approach. The results showed that the written contract made between players and the club showed the existence of freedom of the parties in making the contract, in which the parties have made a contract with the evidence of a signature by the parties. As for the obstacles in the process of professional playersâ€™ transfer were the factor of age or minors, financial shortages and the number of players injured at the time when the transfer was opened.
Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif
Authors: Khair Abdul , Siswanto Sunarjo Edy , - Sarkawi , Saleh Muhammad
Published: March 2024

The purpose of this study was to determine and analyze the dispute resolution process KTUN through appeals of administration according to Law Number 51 Year 2009 regarding the Second Amendment to Law Number 05 Year 1986 concerning State Administrative Court and to know and analyze the strengths and weaknesses in the process dispute resolution through an administrative appeal case in Indonesia. This research is a normative empirical research, the method of approach to legislation, analytical approach. The results of the study are as follows: (1) The process of dispute resolution KTUN through the efforts of Appeals Administration according to Law Number 51 Year 2009 regarding the Second Amendment to Law Number 05 Year 1986 regarding Administrative Court Negaraialah dispute resolution TUN administratively conducted by agencies supervisor or other agencies from issuing the decision in question. Administrative appeals procedure is done by filing an administrative appeal letter addressed to the head of an official or other agencies and bodies / administrative official of the State which issued a decision that the authority to examine the disputed KTUN (SEMA 2 of 1991 dated July 9, 1991). Judging from the elucidation of Article 48 of Law Administrative Court, there are two categories of institutions / agencies authorized to deal with the Administrative Appeal, namely: (a) Agencies supervisor of officials who issued KTUN and; (B) any other authorized. While Strengths and Weaknesses in the Settlement of Disputes through the Administrative Appeals Efforts in Indonesia is; (1) Ratings administrative effort carried out fully against an administrative decision both in terms of legality (rechtmatigheid) as well as aspects Opportunitas (doelmatigheid) (2) the Parties are not faced with the decision win or lose (Winor Loose) as well as in the judiciary; (3) approach to dispute resolution is done with deliberation; (4) The trial is simple and quick no such formality in the Administrative Court; (5) There is no need to pay money matters; (6) Completed at internal concerned agencies; (7) An appeal is not bound to wear procedural administrative proceedings such as in the Administrative Court; (8) Do not need a lawyer; (9) The decision according to desire of the applicant; (10) Direct executable (strong eksekutorial). Weakness Settlement through the Administrative Appeals Efforts are; (1) At the level of objectivity of the assessment for the Agency / State Officials system that issued the Decree is sometimes associated interests, directly or indirectly, thereby reducing the maximum assessment that should be pursued; (2) There are no definite rules specifically time expired ratings or siding; (3) There is a chance of ignoring the report or appeal an administrative person.
Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)
Authors: Natsir Nanda Ivan
Published: March 2024

Crime of human trafficking (human trafficking) is a violation of human rights as a form of slavery. To encourage the Indonesian government to protect through legal arrangements with the issuance of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. The focus of the issues raised in this research is how the forms of the crime of trafficking in persons under Law No. 21 of 2007, and how the criminal law policy in combating the crime of human trafficking. The results showed that the forms of the crime of trafficking in persons under Law No. 21 of 2007, namely: First, the recruitment process sexual exploitation (prostitution). Second, trafficking of children as workers, Third, child trafficking through adoption (adoption). Fourth, the policy of criminal law in combating the crime of trafficking in persons (human trafficking) are listed in the Criminal Code, RKUHP 2015, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 21 2007 About the Crime of Trafficking in Persons which contains all provisions concerning human trafficking
Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
Authors: - Israfil
Published: March 2024

This research uses juridical sociological approach which study about the norms of law that used to solve divorce cases and the normsâ€™ implementation toward judgeâ€™s concideration in giving adjudication. Besides, it study the causal factors of divorce cases in Dompu and kind of law concideration that apllied in judgeâ€™s adjudication. The source of data are collected from related documents, recorded interview with the judges and people in Dompu who have an experience of divorce in Dompu, West Nusa Tenggara Barat and know the causal factors of the divorce. Result of the research shows that divorce cases in Dompu is increases from year to year since 2013, which numbers of divorce cases are 479 cases (17.91%). On 2014 the numbers are 691 divorce cases (25.85%). On 2015 the amount are 719 cases (26.89%). Moreover, on 2016 the amount are 785 cases (29.35%). Those divorce cases consists of talak divorce and suit divorce. There are some factors which causes the divorce which gets from Religious Court of Dompu. First is cheating that make the couple in the quarrel all times. Second is one of the couple who works as Indonesian workers overseas (TKI/TKW) which should leave his wife or her husband in a long time.the third factor is the husband cannot fulfill the money for household expenses for his wife and children so the wife bring a lawsuit to the Religious Court of Dompu. Those factors are new tendencies in Dompu along the development of technology especially communication technology. The example is the use of hand phone. This device ease a person (husband/wife) communicate with someone who they cheated with and make a secret love relationship since by using hand phone, the wife or husband will be hard to find out that relationship.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Atas Perolehan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Authors: Zainuddin Muhammad
Published: March 2024

Social security is a right of everyone, without exception, including workers / laborers as the provisions of Article 28H paragraph (3) of the Constitution of 1945, which reads; "Everyone is entitled to social security that allows development of his or her self as dignified human beings," as well as the mandate of the Declaration of the United Nations (UN), 1948 on Human Rights, and has also affirmed in the Convention on the International Labour Organization (ILO) No. 102 of 1952, which recommends that all States to provide minimum protection to all workers. In the decree of the People's Consultative Assembly of Indonesia Number X / MPR / 2001, to determine the tasks the President to form the National Social Security System in order to provide a comprehensive social protection and integration. On February 17, 1992, the government put forth Law No. 3 of 1992 on Social Security Workers (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 14, Additional State Gazette No. 3468), to provide protection to every worker / laborer as the right of every person without exception. However, the right of workers / laborers to obtain workers' social security that provides protection against occupational accidents, illness, pregnancy, maternity, old age and death, is only obtained if the employer where workers / laborers to the Organizing Body, namely PT. Social Security, as stipulated in the provisions of Article 4 paragraph (1), which determines that; "Program of social security referred to in Article 3 shall be realized by companies for workers who perform work in labor relations in accordance with the provisions of this law."
Analisis Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Authors: Ayudia Shanti Dita , Suhaedi Wirawan , Astuti Widia
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuosioner kepada responden, yang merupakan pegawai di kabupaten Lombok Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 32 OPD di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner sebagai sumber data. Sampel ditentukan berdasarkan tenik pengambilan sampel secara purposive sampling . Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan pemanfaatan informasi teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.