bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
Authors: Rahim Abdul , Usman Jaelan , Handam Handam
Published: August 2017

The purpose of this study is to determine the government's role in recommending permit for people based mining in the Borisallo village, Parangloe District of Gowa Regency and to know how the village government in providing guidance to the people in the village Borisallo mining Parangloe District of Gowa. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely : data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that the role of the village government is quite good in the management of people through the mechanism of recommendation and coaching. This method is an attempt to reduce illegal mining in the village Borisallo the daily increasing because of the lack of new jobs. Another policy that has been applied by the village government Borisallo in reducing adverse environmental impacts caused by the people themselves, by imposing a levy policy for improvement of the road maintenance. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERTASI KENCANA KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
Authors: Amiruddin Amiruddin , Muhammadiah Muhammadiah , Azikin Ruzkin
Published: August 2017

The purpose of this study is to determine the transparency of the funds in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency and determine the maximum performance in terms of transparency in the management APBDesa research method used was qualitative, using the technique of interview results of this study indicate that the community had not experienced management transparency APBDesa Village Pertasi kencana Kalaena Luwu Timur subdistrict because people are not involved in it, and as for transparency iyu proved less than the maximum in because less easily accessible to the general public, especially villagers in Desa Kencana Pertasi Luwu District of Kalaena .This is caused due to problems such as not opening up government and not easily accessible so that people do not know about the budget being used, other than that transparency is often not eventuated as it should be because they lack the influence of village officials on the development and management of the allocation of funds this village becomes a limiting factor transparency of the management of revenue and expenditure budget Village in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency of transparency when it is expected to increase creativity, prosperity and good cooperation. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui transparansi dana di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan mengetahui maksimal kinerja dalam hal transparansi pengelolaan APBDesa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan teknik wawancara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Pertasi kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansi iyu terbukti kurang maksimal di karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu .Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah dan tidak mudahnya diakses sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai, selain itu trasparansi ini sering tidak terrealisasi sebagaimana mestinya kerena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur padahal dari transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN (PPIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA
Authors: Dahlan Indrasto Wahyudi , Parawangi Anwar , Muhiddin Amir
Published: August 2017

The study aims to determine the role of village government in Implementing the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) In the village Sendana, Mambi district Mamasa Regency . Type research is descriptive qualitative approach is an approach that focuses on the process of data collection in order to describe the state of the object. Data collection technique used by observation, interview and documentation. The result of this study shows that the role of the village government can already be said to play an active role with the following indicator, which is to facilitate the village government to provide facilities at village meetings, implementation of transparency, and support facilities for CSOs. Community engagement where the village government to try and work together with management to prioritize community involvement; supervise and control the implementation of the PPIP. The village government to approach the manager for observing the principles of the PPIP program and use of the budget in accordance with the allocation; fostering CSO where the village government to provide guidance through the values of local wisdom and social capital so that the attitudes and behavior of society for the better organization. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: adalah menfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transpransi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan pelaksanaan PPIP. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip Program PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukkannya; membina OMS yang dimana Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui nilainilai kearifan lokal dan modal sosial agar sikap dan perilaku organisasi masyarakat menjadi lebih baik.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO
Authors: Muslimin Muslimin , Mappamiring Mappamiring , Nurmaeta Sitti
Published: August 2017

The purpose of this study is to describe and explain the accountability of the management of village fund allocation In the Punagaya Village, District of Bangkala Regency of Jeneponto. This type of research is quantitative descriptive and sample as many as 40 employees and communities by using a sampling technique that uses totality probability of members of the population. Data collected by using such instruments; Observations, questionnaires and documentation of the respondents. The data were analyzed statistically using the quantitative simple frequency table. Results showed that accountability for the management of the village fund allocation in the village of Punagaya, District of Bangkala, Regency of Jeneponto. Limiting factor accountability village fund allocation skills, desires and level of participation. Planning program ADD (Village Fund Allocation) in the village of Punagaya gradually been implementing the concept of participatory development of rural communities. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan teknik probability sampling yang menggunakan kesuluruhan dari anggota populasi. Data dikumpul dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner Dan Dokumentasi terhadap responden. Data tersebut dianalis secara statistic deksriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntablitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.
PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
Authors: Salaputa Irman , Madani Muhlis , Prianto Andi Luhur
Published: August 2017

This study aimed to describe the actor cent in the preparation of the regional growth policy agenda in Central Maluku Regency, as well as patterns of interaction or orientation of the actors are in a process of developing regional growth policy agenda in Central Maluku district. The research method used in this study is the writer-Qualitative Descriptive using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The data were analyzed by descriptive qualitative analyze all the data collected through interviews writers. The results showed that the role of actors in the process of drafting the policy agenda of regional expansion in Central Maluku district is dominant to influence policy makers in determining the direction of a policy on the decision, of course, it happens through a pattern of interaction or orientation undertaken by actors or interest groups in the achievement of the desired goals. Policy makers in both the executive and legislative branches or groups who contribute to the process of policy formulation in anything, in order to put forward the public interest rather than the interests of individuals and groups so that what the government agenda which has been included in the concept of the Law No. 32 Year 2004 can be achieved.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peren aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, serta pola hubungan interaksi atau orientasi dari para aktor tersebut dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran actor dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sangat dominan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam menentukan arah suatu kebijakan itu di putuskan, tentunya hal itu terjadi melalui suatu pola hubungan interaksi atau orientasi yang di lakukan oleh para aktor atau kelompok-kelompok kepentingan dalam pencapaian suatu tujuan yang di inginkan. Para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif ataupun kelompok-kelompokyang turut serta dalam proses perumusan kebijakan dalam hal apa saja, agar lebih mengedepankankepentingan publik dari pada kepentingan individu maupun kelompok sehingga apa yang menjadi agenda pemerintah yang telah termuat dalam konsep UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dicapai.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN DI KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KABUPATEN BARRU
Authors: Nahruddin Zulfan
Published: August 2017

This study aims to investigate the implementation of community empowerment in the management of the fishery in Sub Sumpang Binangae Barru . The method used is a qualitative descriptive study . The results of this study indicate that the strengthening of the funding for the fishing industry is quite beneficial for fisheries business there is ease access to funding obtained . Empowering local government in terms of packaging and help to improve the promotion of business products processing of fishery products to various areas , provision of facilities and infrastructure business to business operators of industrial shredded fish is quite effective but the implementation of the guidance by the local governments have not been implemented on an ongoing basis in order to increase the economic value added the businesses that have been fostered by the government. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pendanaan untuk industri perikanan cukup memberikan manfaat bagi pelaku usaha perikanan ada kemudahaan akses pendanaan yang diperoleh. Pemberdayaan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pengemasan serta membantu meningkatkan promosi produk usaha pengolahan hasil perikanan ke berbagai daerah, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha untuk pelaku usaha industri abon ikan cukup efektif tetapi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah belum terlaksana secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah ekonomis pada usaha yang telah dibina oleh pemerintah.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MISKIN KOTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA MAKASSAR
Authors: Amaliah Andi Nur , Hasanuddin Muhajirah , Said Alimuddin
Published: August 2017

This research for knowing the political participation of the urban poor and the factors that affect the political participation of the urban poor in the election of President and Vice President in 2014 in the Village Mangasa Subdistrict Tamalate Makassar. The kind of research is descriptive quantitative research by explaining the political participation of the urban poor, the sample of 30 people in the poor communities selected by purposive sampling. The results showed a participation rate of urban poor in the election of president and vice president in 2014 in the Village Mangasa Tamalate District Makassar. The form of political participation of the poor consists of electoral activities, the lobby, the organization's activities, find connections and acts of violence, political participation Reasons divided on the influence of community groups, availability of facilities, and low motivation. Typology of political participation consists of poor and semi apathetic apathy. As well as political communication is divided into function information and education functions. The political participation of the urban poor is also strongly influenced by factors supporting consisting of Consciousness or the will and the influence of the government, as well as inhibiting factors are factors Environmental and Economic factors. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat miskin kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampelnya sebanyak 30 orang masyarakat miskin yang di pilih secara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Adapun bentuk partisipasi politik masyarakat miskin terdiri dari kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan, Alasan partisipasi politik terbagi atas pengaruh kelompok masyarakat, ketersediaan sarana, dan rendahnya motivasi. Tipologi partisipasi politik terdiri dari masyarakat miskin apatis dan semi apatis. Serta komunikasi politik terbagi atas fungsi informasi dan fungsi pendidikan. Partisipasi politik masyarakat miskin kota juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung yang terdiri dari Kesadaran atau kemauan dan pengaruh pemerintah, serta faktor penghambat yaitu faktor Lingkungan dan faktor Ekonomi.
GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN MACAN DI KOTA MAKASSAR
Authors: Faisah Nur , Prianto Andi Luhur
Published: August 2017

This study aims to determine the government's efforts and collaboration between government, private sektor and communities in the management of one of the parks in the city of Makassar are tiger parks to realize that good environmental governance. This type of research is qualitative descriptive study. Data collected by using interviews, observation and documentation. The results showed that the management of the park to develop principles of good governance. The rule of law that houses the park management tigers in Makassar, the mutual openness both in terms of supervision of the management of the park and in cooperation between civil servants and managers of parks and implement aspects of collaboration such as government oversight of performance management, private give support form of waste banks and the public as well as the macan park observer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan salah satu taman yang berada di Kota Makassar yaitu taman macan sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan taman mengembangkan prinsip good governance. Rule of law (aturan hukum), aturan hukum yang menaungi pengelolaan taman macan di Kota Makassar, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan taman maupun dalam kerja sama antara pegawai dinas dan pengelola taman serta menerapkan aspek kolaborasi yaitu pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa bank sampah dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengamat taman macan.
Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau
Authors: Ashsubli Muhammad
Published: August 2017

The purpose of this study was to identify and analyze the dynamics of the movement forming a new autonomous region in the district of Mandau. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. Sources of data in this study are primary data the authors obtained from interviews with informants and secondary data obtained from the nature of the documents, archives, and other results are available. The results found that the dynamics of the social movements of tangible movement collectivity of people in it to carry or resist change. All that could happen due to the nature of the people themselves who want change it is marked on the organizing societies Mandau and Pinggir were struggling collectively to realize combustion Mandau regency or Duri City.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dinamika gerakan pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Mandau. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan serta data sekunder yang didapat dari dokumen-dokemen, arsip-arsip, dan hasil lain yang tersedia. Hasil penelitian menemukan adanya dinamika gerakan sosial yang berwujud gerakan kolektifitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang perubahan. Semua itu bisa terjadi disebabkan sifat masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan hal ini ditandai dari pengorganisasian masyarakat-masyarakat Mandau dan Pinggir yang berjuang secara kolektif untuk mewujudkan pemekaran daerah Kabupaten Mandau atau Kota Duri.
Pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Jayawijaya
Authors: Rizqi Siti Khikmatul , Raodah Raodah
Published: August 2017

This article discusses the effect of Horizontal Communication on Employee Performance at the Office of Community Empowerment Agency (BPMK) Jayawijaya Regency. This study consists of two variables, namely as a horizontal free communication variable with research indicators: coordination, problem solving and information exchange. While the dependent variable of employee performance with research indicator: result, benefit and impact. In the sampling of the authors using saturated samples in which the entire population is used as a sample of 27 employees. And data analysis technique that writer use is statistical data analysis with type of associative research and data processed by using simple regression model. The results showed horizontal communication is very strong and direct 0.795 (significant) with employee performance at 95% confidence level. Horizontal communication contributes to employee performance of 32.0%. Artikel ini membahas tentang pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu sebagai variabel bebas komunikasi horizontal dengan indikator penelitian: koordinasi, pemecahan masalah dan pertukaran informasi. Sementara variabel terikat kinerja  pegawai dengan indikator penelitian : hasil, manfaat dan dampak. Dalam penarikan sampel penulis menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 27 pegawai. Dan teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data statistik dengan jenis penelitian asosiatif dan data diolah menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi horizontal  berhubungan sangat kuat dan searah sebesar 0,795 (signifikan) dengan kinerja pegawai pada taraf kepercayaan 95%. Komunikasi horizontal memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 32,0%.
Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Authors: Suherry Suherry
Published: August 2017

This article discusses the politics of eradicating corruption in Indonesia. The most difficult problem in the running of the government process is due to the massive corruption, collusion and nepotism practices that have impacted widely on society. Corruption in the legal world is classified as an extraordinary crime because it not only harms the State's finances, but also practices violate the social and economic rights of society widely so that its eradication measures must also be done in an extraordinary way. That is what is disclosed in the consideration of the Law on the Eradication of Corruption. Through a juridical-empirical approach of this article, the question of corruption in Indonesia is well answered. Artikel ini membahas tentan politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalah tersulit dalam berjalannya proses pemerintahan dikarenakan massifnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meraja lela yang berdampak secara luas bagi masyarakat. Korupsi dalam dunia hukum sudah tergolong sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) karena tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga praktik tersebut melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pemberantasannya harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Begitulah yang diungkapkan dalam konsideran Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pendekatan yuridis-empiris, pertanyaan terkait pemberatasan korupsi di Indonesia terjawab dengan baik.
Family presence in emergency: Attitude and belief among emergency health professionals in a Tertiary Care Hospital of Nepal
Authors: Chaudhuri Sonai , Malla G , Uprety S , Giri S , Yadav AK , Aryal B
Published: August 2017

Background: The emergency department of B.P Koirala Institute of Health Sciences, Dharan, a  700 bedded tertiary care centre provides all medical and surgical services, with easy access to patients by their family members during most of the resuscitation procedures. Complete privacy hence is not ideally maintained. Coping with emotional stress among the family members can be a gruesome experience and reactions from them can be unpredictable. Hence, health professionals are usually exposed to various emotions of the family members of these sick patients.Methods: It is a descriptive cross sectional study among the health professionals working in the emergency department. A sample size of 80 is taken over a period of 3 months. A semi-structured questionnaire leaflet was distributed and collected by the researcher. The attitude and belief was evaluated by 12 questions on the 5 point Liker scale and cutoff value being 3. Points less than 36 were given as negative attitude towards the family presence and more being positive.Results: Out of 80samples, 75 completed with a response rate of about 94%. The majority belonged to age group 20-29 years (70.7%) age, among profession Nurses respondents were about 56%. Male and Female respondent were about equal in numbers, qualification with undergraduate level was higher (73.3%), with an experience of less than 1year being 40%. Amongst the responders there is a positive attitude with increasing age, experience and qualification.Conclusion: The health professionals had a negative attitude towards the presence of family members during the resuscitation or invasive procedures. Hence with the ethnicity and cultural aspect of family their presence is well accepted. Health Renaissance 2015;13 (3): 152-160
The effect of birth interval on fetal outcomes
Authors: Thapaliya Rajeeb , Rai BK , Bhandari R , Rijal P , Gupta PP
Published: August 2017

Background: Perinatal mortality includes both deaths in the first week of life and fetal deaths (stillbirths). Over 130 million babies are born every year, and more than 10 million infants die before their fifth birthday and almost 8 million before their first birthday.Objectives: To make an effort to find out impact of birth interval on fetal outcomes like, low birth weight (weight less than 2500 grams regardless of gestational age), perinatal death (death within 28 weeks of gestation to 7 days of birth) in subsequent pregnancies.Methods: This was a cross-sectional study conducted in BPKIHS, Dharan in 2011. Patients included were women of second gravida between age group 20 -35 years .The consecutive convenience sampling method was used to collect the data. Study population was divided into three birth interval groups of <18, 18-59,>59 months respectively and fetal outcomes (low birth weight, gestational age, early neonatal death, Apgar score) were compared.Results: Out of included population majority (55.63%) of the women had age range of 20-25 years with the mean age of 25.30. Among the total 168 who were included 20(11.91%) were belongs to birth interval <18 months, 113(67.26%) were found in 18-59 months group and 35(20.83%) were in >59 months group.Conclusion: There was increased risk of preterm and low birth weight and perinatal death in women with birth interval <18 months as compared to women with birth interval 18-59 months and groups >59 months. Health Renaissance 2015;13(3): 169-176
Drug ampoules in rectum: Lucky co-incidental finding in emergency department of eastern Nepal
Authors: Giri Saroj , Gupta R , Bhandari R , Chaudhuri S
Published: August 2017

Background: Rectal foreign body is uncommon in emergency usually presenting after failure to remove the object manually or with other complications.Case: Twenty two years male in emergency department presented with rectal  leeding following a manual attempt to remove drug ampoules from rectum.Conclusion: In an unexplained rectal bleed, foreign bodies could be a pitfall.Health Renaissance 2015;13(3): 185-187
Development and Testing of the Manitoba Constrained Width Tall Wall Barrier
Authors: Rosenbaugh Scott K. , Schmidt Jennifer D. , Larsen Harald P. , Faller Ronald K. , Pankratz Andrew
Published: August 2017

This project in Manitoba, Canada, developed a single-slope concrete barrier system with a height of 1,250 mm and a base width of no more than 600 mm. Configurations for bridge rail, roadside, and median barrier applications were developed and optimized to minimize installation costs while satisfying the AASHTO Manual for Assessing Safety Hardware (MASH) Test Level 5 performance standards. Additionally, a bridge deck was developed for the overhang portion of the deck supporting the bridge rail. To evaluate the new barrier system, a 45.7-m-long section of the bridge rail was constructed on a simulated bridge deck and subjected to a full-scale crash test according to MASH Test 5-12. During the test, the 36,000-kg vehicle was safely redirected with minimal roll to the cab and trailer. Damage to the barrier and deck was minor, consisting of concrete gouging, hairline cracks, and some spalling to the top of the barrier. Thus, the Manitoba constrained width tall wall was deemed crashworthy to MASH Test Level 5 standards.
Development of a Test Level 3 Transition Between Guardrail and Portable Concrete Barriers
Authors: Bielenberg Robert W. , Gutierrez David , Faller Ronald K. , Reid John D. , Tenhulzen Phil
Published: August 2017

Road construction often requires that work zones be created and shielded by portable concrete barriers (PCBs) to protect workers and equipment from errant vehicles as well as to prevent motorists from striking other roadside hazards. For an existing W-beam guardrail system installed adjacent to the roadway and near the work zone, guardrail sections are removed so a PCB system can be placed. A study was done to develop a crashworthy transition between W-beam guardrail and PCB systems. Design concepts were developed and refined through computer simulation with LS-DYNA. Additionally, a study of critical impact points was conducted to determine impact locations for full-scale crash testing. The design effort resulted in a new system consisting of a Midwest Guardrail System that overlapped a series of F-shape PCB segments placed at a 15:1 flare. In the overlapped region of the barrier systems, uniquely designed blockout supports and a specialized W-beam end shoe mounting bracket were used to connect the systems. Three full-scale vehicle crash tests were successfully conducted according to the Manual for Assessing Safety Hardware Test Level 3 safety performance criteria. Because of the successful test results, a Test Level 3 crashworthy guardrail-to-PCB transition system is now available for protecting motorists, workers, and equipment in work zones.
Use of Laboratory and Field Data to Evaluate the Pier Scour Equation from Hydraulic Engineering Circular 18
Authors: Benedict Stephen T. , Knight Thomas P.
Published: August 2017

The Hydraulic Engineering Circular 18 (HEC-18) pier scour prediction equation is the most widely used pier scour prediction equation in the United States, if not the world, and understanding the equation’s performance is of interest to the bridge engineering community. Previous evaluations of the equation’s performance were limited to smaller sets of laboratory and field data. In 2014, the U.S. Geological Survey, in cooperation with the South Carolina Department of Transportation, published a U.S. Geological Survey pier scour database, consisting of 569 laboratory and 1,858 field measurements of pier scour. This extensive database is a valuable resource for evaluating the HEC-18 pier scour equation, which is the primary focus of the investigation presented in this paper. Although comparing predicted and measured values is a common method for evaluating the performance of a prediction equation, the present investigation used a different approach and evaluated the HEC-18 equation by comparing selected data from the USGS database with the dimensionless relationship used to develop the original equation. This alternative approach highlighted some of the strengths and weaknesses of the equation, which are not as evident in the more common approach of comparing predicted and measured values. The findings of the investigation are presented in this paper.
Economic Impacts from Geologic Hazard Events on Colorado Department of Transportation Right-of-Way
Authors: Vessely Mark , Richrath Scott , Weldemicael Ermias
Published: August 2017

The economic impacts from geological hazards that occur within or adjacent to Colorado Department of Transportation (DOT) right-of-way can be measured in support of exposure estimation for risk-based asset and performance management. The events include rockfalls, rock slides, landslides, debris flows, and sinkholes and can be categorized as routine maintenance, regular program activities, and urgent response. The statewide economic impacts from geologic hazards were grouped into two categories: ( a) direct costs for maintenance labor and equipment, engineering, and construction and ( b) indirect costs, including property damage, injury or fatalities, traveler delay, lost productivity, loss of revenue to businesses and communities, and environmental impacts. Annual direct department costs from geologic hazard events average about $17 million to $20 million, which includes maintenance staff response to approximately 8,500 work orders each year. Most work orders are high-frequency events that are addressed daily by maintenance staff. Conversely, some events occur less frequently and have a larger economic impact, particularly for users and communities. In 2014, the economic impact from geologic hazards on Colorado DOT roadways was estimated to be nearly $30 million. Historical data indicate that the 2014 estimate is conservative when high-volume roadways are affected or when more large events occur in a single year. For example, the economic impact for two rockfall events on I-70 in 2004 and 2010 was estimated to be more than $40 million each, adjusted to 2015 dollars. When average Colorado DOT direct expenses are included, the economic impact in those years may have exceeded $60 million.
Advancing Urban Multimodal Transportation System Performance Management
Authors: Dock Stephanie , Westrom Ryan , Lee Kevin , Cesme Burak
Published: August 2017

As in many cities, congestion in Washington, D.C., is one of the top concerns of residents, businesses, travelers, and policy makers. Monitoring and communicating system performance from a mobility perspective is challenging, particularly when dealing with the multimodal nature of travel in urban areas. The District Department of Transportation has identified a set of performance measures for multimodal mobility—including congestion—that are based on available data and is making these metrics available to the public and to policy makers through an innovative visualization tool. The study’s approach, measures, and visualization component provide a model for other jurisdictions to consider adopting when seeking to better understand and convey the challenges, opportunities, and interdependencies of multimodal travel.
Oxidative stabilization of polyacrylonitrile nanofibers and carbon nanofibers containing graphene oxide (GO): a spectroscopic and electrochemical study
Authors: Gergin İlknur , Ismar Ezgi , Sarac A Sezai
Published: August 2017

In this study, a precursor for carbon nanofibers (CNF) was fabricated via electrospinning and carbonized through a thermal process. Before carbonization, oxidative stabilization should be applied, and the oxidation mechanism also plays an important role during carbonization. Thus, the understanding of the oxidation mechanism is an essential part of the production of CNF. The oxidation process of polyacrylonitrile was studied and nanofiber webs containing graphene oxide (GO) are obtained to improve the electrochemical properties of CNF. Structural and morphological characterizations of the webs are carried out by using attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy and Raman spectroscopy, scanning electron microscopy, atomic force microscopy and transmission electron microscopy. Mechanical tests are performed with a dynamic mechanical analyzer, and thermal studies are conducted by using thermogravimetric analysis. Electrochemical impedance spectroscopy, and cyclic voltammetry are used to investigate capacitive behavior of the products. The proposed equivalent circuit model was consistent with charge-transfer processes taking place at interior pores filled with electrolyte.
Chemical systems, chemical contiguity and the emergence of life
Authors: Kee Terrence P , Monnard Pierre-Alain
Published: August 2017

Charting the emergence of living cells from inanimate matter remains an intensely challenging scientific problem. The complexity of the biochemical machinery of cells with its exquisite intricacies hints at cells being the product of a long evolutionary process. Research on the emergence of life has long been focusing on specific, well-defined problems related to one aspect of cellular make-up, such as the formation of membranes or the build-up of information/catalytic apparatus. This approach is being gradually replaced by a more “systemic” approach that privileges processes inherent to complex chemical systems over specific isolated functional apparatuses. We will summarize the recent advances in system chemistry and show that chemical systems in the geochemical context imply a form of chemical contiguity in the syntheses of the various molecules that precede modern biomolecules.
AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON E-RETAILER AGILITY, CUSTOMER SATISFACTION, COMMITMENT AND LOYALTY
Authors: Roy Souvik , Raju Amar , Mandal Santanu
Published: August 2017

Internet has changed the way retailers do their business. They have gone electronic and are now termed as e-retailers. These e retailers face huge competition in securing their loyal customer base. In our study, we suggest that if e-retailers provide good information and system quality to their consumers and in turn show agility to resolve their issues, e-retailers may develop loyal customers. In our study, we propose a model to provide understanding of this process by studying the antecedents and consequences of e-retailers’ agility. Partial least squares were used for testing the proposed relationships. The empirical findings based on 222 completed responses suggest that information quality and system quality of e-retailer website can be a factor in consumers perceiving e-retailers to be agile. Also, this results in customer loyalty.
Constraining the Nature of Dark Matter with the Star-formation History of the Faintest Local Group Dwarf Galaxy Satellites
Authors: Chau Alice , Mayer Lucio , Governato Fabio
Published: August 2017

Λ warm dark matter (ΛWDM), realized by collisionless particles of 1–3 keV, has been proposed as an alternative scenario to Λ-Cold-Dark Matter (ΛCDM) for the dwarf galaxy scale discrepancies. We present an approach to test the viability of such WDM models using star-formation histories (SFHs) of the dwarf spheroidal galaxies (dSphs) in the Local Group. We compare their high-time-resolution SFHs with the collapse redshift of their dark halos in CDM and WDM. Collapse redshift is inferred after determining the subhalo infall mass. This is based on the dwarf current mass inferred from stellar kinematics, combined with cosmological simulation results on subhalo evolution. WDM subhalos close to the filtering mass scale, forming significantly later than CDM, are the most difficult to reconcile with early truncation of star formation (z ≥ 3). The ultra-faint dwarfs (UFDs) provide the most stringent constraints. Using six UFDs and eight classical dSphs, we show that a 1 keV particle is strongly disfavored, consistently with other reported methods. Excluding other models is only hinted for a few UFDs. Other UFDs for which the lack of robust constraints on halo mass prevents us from carrying out our analysis rigorously, show a very early onset of star formation that will strengthen the constraints delivered by our method in the future. We discuss the various caveats, notably the low number of dwarfs with accurately determined SFHs and the uncertainties when determining the subhalo infall mass, most notably the baryonic physics. Our preliminary analysis may serve as a pathfinder for future investigations that will combine accurate SFHs for local dwarfs with direct analysis of WDM simulations with baryons.
Wearable Internet of Things
Authors: Hariharan Ranganathan
Published: August 2017

With the type of ailments increasing and with the methods of diagnosis improving day by day, wearable devices are increasing in number. Many times, it is found to be beneficial to have continuous diagnosis for certain type of ailments and for certain type of individuals. One will feel uncomfortable if a number of needles are protruding out of one's body for having continuous diagnosis. From this point of view, wearable diagnosis systems are preferable. With Internet of Things (IoT), it is possible to have a number of diagnostic sensors as wearable devices. In addition, for a continuous monitoring, the information from these wearable devices must be transferring information to some central location. IoT makes this possible. IoT brings full range of pervasive connectivity to wearable devices. IoT of wearable devices can include additional intelligence of location of the person wearing the device and also some biometric information identifying the wearer.
When Wearable Computing Meets Smart Cities
Authors: Neto João Soares de Oliveira , Silva André Luis Meneses , Nakano Fábio , Pérez-Álcazar José J. , Kofuji Sergio T.
Published: August 2017

In this chapter, wearables are presented as assistive technology to support persons with disabilities (PwD) to face the urban space in an autonomous and independently way. In the Inclusive Smart City (ISC), everyone has to be able to access visual and audible information that so far are available just for people that can perfectly see and listen. Several concepts and technologies – such as Accessibility and Universal Design, Pervasive Computing, Wearable Computing, Internet of Things, Artificial Intelligence, and Cloud Computing – are associated to achieve this aim. Also, this chapter discusses some examples of use of wearables in the context of Smart Cities, states the importance of these devices to the successful implementation of Inclusive Smart Cities, as well as presenting challenges and future research opportunities in the field of wearables in ISC.
Wearables Operating Systems
Authors: Amorim Vicente J. Peixoto , Delabrida Silva Saul Emanuel , Oliveira Ricardo A. R.
Published: August 2017

Wearable devices have increasingly become popular in recent years. Devices attached to users body remotely monitor his daily activities/health. Although some of these devices are pretty simple, others make use of an operating system to manage memory, resources, tasks, and any user interaction. Some of them were not initially designed and developed for this purpose, having a poor performance requiring the use of more resources or better hardware. This chapter presents a characterization of wearable devices considering the operating systems area. Some constraints of this context were designed to analyze the operating system's execution when inserted into a wearable device. Data presented at the end shows that there is a lack of performance in specific areas, letting to conclude that improvements should be made.
Not Just an Adhesion Molecule: LFA-1 Contact Tunes the T Lymphocyte Program
Authors: Verma Navin Kumar , Kelleher Dermot
Published: August 2017

The αLβ2 integrin LFA-1 is known to play a key role in T lymphocyte migration, which is necessary to mount a local immune response, and is also the main driver of autoimmune diseases. This migration-triggering signaling process in T cells is tightly regulated to permit an immune response that is appropriate to the local trigger, as well as to prevent deleterious tissue-damaging bystander effects. Emerging evidence shows that, in addition to prompting a diverse range of downstream signaling cascades, LFA-1 stimulation in T lymphocytes modulates gene-transcription programs, including genetic signatures of TGF-β and Notch pathways, with multifactorial biological outcomes. This review highlights recent findings and discusses molecular mechanisms by which LFA-1 signaling influence T lymphocyte differentiation into the effector subsets Th1, Th17, and induced regulatory T cells. We argue that LFA-1 contact with a cognate ligand, such as ICAM-1, independent of the immune synapse activates a late divergence in T cells’ effector phenotypes, hence fine-tuning their functioning.