bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT DI SEGMEN BIDJAEL SUNAN OBEN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE
Authors: Nadia Sabrilla
Published: March 2023

This study aims to look into how land border disputes between Indonesia and Timor Leste along the Sunan-Oben Bidjael Segment have been settled using international law. An official editor is employed in this normative study. The study’s findings demonstrate that a Joint Border Committee between Timor Leste and Indonesia has been established to serve as a forum for settling land border disputes. Later, This team then changed its name to The Treaty of 1904 and the Permanent Court of Arbitration of 1914 (PCA 1914) have been chosen by the Technical Sub-Committee on Boundary Demarcation and Regulation (TSC-BDR) as the border demarcation legal framework. Article 8 of the 2005 Provisional Agreement states that local communities, in this case indigenous peoples and traditional leaders at the borders, are given the opportunity to participate in the dispute resolution procedure that takes place on the border between the two countries by promoting nonviolent and peaceful means. (b). It is evident that the systems of customary law that apply to the residents of East Timor (Timor Leste) and West Timor (Indonesia) are the same given that these two communities share a shared sociocultural background. Land conflicts, the boundaries of a community’s territory, and the ability of community leaders to engage in direct discussions to resolve these issues can all be governed by the basic principles of customary law.
USE OF VILLAGE FUND OUTSIDE THE VILLAGE FUND PRIORITY (CONSTRUCTION OF A VILLAGE HALL IN ADIPASIR VILLAGE, RAKIT DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY)
Authors: Ilham Mu’alim  , Agoes Djatmiko  , Esti Ningrum
Published: March 2023

To find out the legal provisions and consequences of the use of Village Funds Outside the Priority of Village Funds (Development of Village Halls in Adipasir Village, Rakit District, Banjarnegara Regency). To achieve this goal the researcher uses the Normative Juridical Approach method, Research Specification is the application of law in abstracto in cases in concreto (Clinical Legal Research). The method of presenting data is presented in the form of a description arranged systematically, logically, and rationally. Conclusions: - Regulatively the Use of Village Funds Outside Priority for the Development of Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency is in accordance with the provisions in the Banjarnegara Regent's Letter Number: 142.41/148/Setda/2016-R dated April 25, 2016 concerning Recommendations on the Use of Village Funds in Outside the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2016. - The legal consequences of the use of Village Funds outside the Priority of Village Funds for the Development of the Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency, namely there are no legal consequences, due to the approval of the Banjarnegara Regent in accordance with Article 27 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance Number : 247/PMK.07/2015 concerning Procedures for the Allocation, Distribution, Use, Monitoring and Evaluation of Village Funds.
PANDANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PERSETERUAN BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA
Authors: Zelda Farah Ardiata  , Komang Febrinayanti Dantes  , Si Ngurah Ardhya  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2023

The purpose of this paper is to provide an understanding of International Law that is reviewed in general through research and study by experts and characteristics related to International Law with a view on the behavior and relations between countries regarding the application of International Law In the past and in times like the present that have undergone several processes of globalization that cause changes in the times and changes in the behavior of every society in the country related to aspects of International Law.Based on the results of the discussion that can be concluded that all kinds of actions and behaviors of objects and subjects in International Law is a discussion that becomes a real point in International Law ranging from Relations between States, International Organizations, Individuals, or even Companies struggling in the multinational field are things discussed and reviewed in International Law.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM
Authors: Virgayanti Ni Ketut Anik , Yuliartini Ni Putu Rai , Mangku Dewa Gede Sudika
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem; dan (2) mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan teknik penentuan sampel non probability sampling. Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi (pengamatan), dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan koordinasi dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang dimiliki masing-masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Putusan sanksi pidana yang dikenakan sesuai Pasal 310, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; dan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem yaitu secara (a) pre-emtif dengan mengadakan penyuluhan, memberikan himbauan, dan sosialisasi, (b) preventif dengan penjagaan polisi di pos-pos polisi yang lokasinya rawan terjadi kecelakaan dan melakukan patroli jalan raya, dan (c) represif dengan melakukan tilang terhadap pengendara yang melanggar dalam operasi razia gabungan yang memeriksa kelengkapan pengendara (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).
INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA
Authors: Lorien Natalia , Tantimin Tantimin
Published: March 2023

Perkembangan investasi saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat. Investasi sendiri dalam hal ini telah dapat digunakan oleh para investor dengan menggunakan media aplikasi seperti aplikasi ‘alimana’ yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalankan kegiatannya. Dan aplikasi ‘alimana’ di Indonesia merupakan aplikasi investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana timbul permasalahan bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan tindakan investasi bodong skema ponzi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi dan Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan diketahui bahwa pelaku investasi bodong skema ponzi di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan  dan karena tidak memiliki izin maka investasi bodong dapat dikenakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terkait dengan korban investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’ karena menggunakan media elektronik maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
QUO VADIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANIAN: TERCAPAINYA KEDAULATAN PANGAN SEBAGAI NEGARA AGRARIS
Authors: Demson Tiopan  , Kevin Alim Rabbani
Published: March 2023

Kedaulatan pangan merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan negara. Tercapainya kedaulatan pangan akan menjadikan suatu negara memiliki kesejahteraan yang baik. Tujuan kedaulatan pangan harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang koheren. Kehadiran Undang-Undang CIpta Kerja dinilai telah menjauhkan Indonesia dari tujuan kedaulatan pangan. Tulisan ini mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dikaitkan dengan pencapaian kedaulatan pangan di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa telah terjadi inkoherensi antara kedaulatan pangan yang digagas oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Inkoherensi tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah perubahan pada Undang-Undang di bidang pertanian melalui kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan ini pun berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan para petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang oleh pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja khususnya berkenaan dengan peraturan di bidang pertanian sehingga tujuan kedaulatan pangan akan tetap dapat dicapai.
KENAIKAN HARGA PRODUK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Authors: Ni Kadek Ema Sri Febriyanti  , Si Ngurah Ardhya  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kenaikan harga produk tertentu pasca pandemi Covid-19 di Kota Singaraja terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat serta (2) mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha di Kota Singaraja yang menaikkan harga produk terlalu tinggi saat masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis penelitan yang digunakan adalah penilitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kenaikan harga produk di masa pandemi Covid-19 di kota singaraja dikatakan terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat, hal ini dibuktikan bahwa pelaku usaha secara tidak jujur dan melawan hukum telah melakukan penetapan harga yang dimana melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yangmengatur mengenai penetapan harga (price fixing) terhadap produk tersebut sehingga mengalami kenaikan yang tinggi dan tidak wajar. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menaikkan harga produk terlalu tinggi di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yakni dapat perupa pembatalan pembelian produk, pembatan perjanjian atau bahkan pemberian sanksi administratif berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PT JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG KOTA SINGARAJA)
Authors: Ni Made Asri Setyawati  , Si Ngurah Ardhya  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui upaya hukum yang dapat di tempuh pengguna jasa PT. JNE Cabang Kota Singaraja apabila mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam hal keterlambatan pengiriman barang (2) bentuk ganti kerugian pengguna jasa PT. JNE cabang Kota Singaraja akibat wanprestasi dalam hal keterlambatan pengiriman barang.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengiriman barang dalam hal terjadinya wanprestasi adalah memberikan Upaya yang dapat di tempuh pengguna jasa bilamana mengalami kerugian akibat wanprestasi dan/atau pengguna jasa pengiriman barang pada PT. JNE cabang Kota Singaraja dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata.
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI SENGKETA MEDIS
Authors: Andi Ervin Novara Jaya  , Mulyadi A. Tajuddin  , Zegovia Parera  , Nurul Widhanita Y. Badilla  , Rudini Hasyim Rado
Published: March 2023

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. Pendidikan kedokteran telah memberikan bekal knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan) dan professional attitude (perilaku profesional) bagi peserta didiknya untuk dibentuk sebagai dokter yang berkompeten dengan didasari perilaku profesi yang selalu siap memberikan pertolongan kepada sesamanya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menegtahui bagaimanakah perlindungan yang dapat diberikan kepada dokter yang berhadapan dengan hukum dan bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi dokter yang berhadapan dengan hukum di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum karena terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Apabila dokter tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang dokter atau melakukan kesalahan yang bukan disengaja, biasanya berbentuk kelalaian, maka dokter tersebut dapat dituntut dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun dan denda, dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dokter diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dokter yang melakukan kelalaian dinacam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PADANG PANJANG
Authors: S A Ningrat Dwi Putri K  , Rahayu Subekti
Published: March 2023

Penertiban terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang dan juga faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskripstif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data penelitian terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum sepenuhnya tertib. Masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi terkait pembangunan baik itu pelanggaran diatas fasiltas umum, pelanggaran IMB/PBG serta pelanggaran RTRW. Pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelanggaran yang terjadi adalah dengan penerapan sanksi administratif, meskipun telah diberikan sanksi administratif masih terjadi pelanggaran salah satunya adalah masih ada masyarakat yang belum mengurus izin bangunanya. Selain beberapa hal tersebut, masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya, diantaranya : faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, serta faktor masyarakat
MODEL PARAREM DESA ADAT DALAM MENCIPTAKAN TATANAN KEHIDUPAN BARU DI DESA UMEANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG
Authors: Sudiatmaka Ketut , Hadi I Gusti Ayu Apsari
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistematika dalam bentuk konstruksi hukum pararem yang ideal bagi Desa Adat sebagai upaya menciptakan tatanan kehidupan baru (new normal) dan sekaligus pengintegrasian maupun penegakan hukum yang berlaku di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data penelitian berupa wawancara yang melibatkan Bendesa Adat Desa Umeanyar sebagai informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Pararem No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 memiliki konstruksi yang telah sesuai sebagaimana ketentuan menurut Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 bahwa pararem disusun dalam bahasa Bali dan Bahasa Indonesia serta harus disosialisasikan kepada masyarakat desa adat. Selain itu dalam rangka pengintegrasian dan penegakan hukum pararem ini juga memuat sanksi dengan tingkat pembinaan, peringatan, hingga pamidanda seperti  sanksi akilo beras, dasa kilo beras hingga selae kilo beras. Upaya pengintegrasian pararem hendaknya melibatkan segenap pihak mulai dari Bendesa Adat, Perbekel, Satgas Covid di wewidangan desa adat setempat.
MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION?
Authors: Jonkarlo Edson , Sudirman, Lu , Disemadi Hari Sutra
Published: March 2023

Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.
DIGITAL BANKING CONSUMER PROTECTION: DEVELOPMENTS & CHALLENGES
Authors: Kornelis Yudi
Published: March 2023

Teknologi dan digitalisasi semakin berkembang dan mempengaruhi berbagai macam bidang ekonomi dan industri, salah satunya adalah industri perbankan. Kehadiran teknologi dan fenomena digitalisasi tersebut mengarahkan industri ini pada proses transformasi digital melalui digital banking. Digital banking dikembangkan untuk melayani nasabah dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan pengalaman nasabah, serta dapat dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan melalui pengoptimalan sistem teknologi digital. Kehadiran integrasi gaya hidup, otomatisasi dalam banking services merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Keamanan dan kepercayaan nasabah merupakan hal yang penting bagi bank, sehingga nasabah mempercayai bank sebagai one-stop service untuk kebutuhan finansialnya. Namun permasalahan yang dihadapi di era digital banking yakni sejauh mana digital banking dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dengan tetap memperhatikan dan tanpa mengorbankan keamanan transaksi. Selain itu, terdapat isu keamanan siber terkait perlindungan data konsumen yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum. Urgensi perlindungan konsumen terhadap layanan perbankan digital akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan dan tantangan hukum perlindungan konsumen digital banking di Indonesia.
PSIKIATER DALAM RANAH HUKUM PERADILAN PIDANA
Authors: Muhammad Farhan Abdillah  , Iman Santoso
Published: March 2023

The science of criminal law provides a requirement to say that someone committing a crime must fulfill the elements of an act that legally violates the law or has a normative nature against the law, Forensic Psychiatry has a significant position in the field of criminal law as a factor of proof in criminal liability. Psychiatry ensures the size of a person's responsibility in violating criminal law. Often a person in every day seems reasonable in his mind, but in a psychiatric examination it is clear that he has mental problems that reduce his responsibility, but he finds a severe punishment. The purpose of this paper is to determine the role and position of psychiatrists in the criminal justice system. The research method in this paper uses literature research, by applying a qualitative approach this research can be made. Qualitative research is research that interprets a symptom such as a social phenomenon that focuses on the complete picture of a phenomenon to be studied. The results of the discussion show that the role of psychiatrists as legal agents of law enforcement officers and in the criminal justice system is positioned as an expert in every stage of examination in criminal procedural law, both in the investigation stage, additional examination on prosecution and expert testimony on evidence at trial.
PENERBITAN SURAT SANGGUP DALAM KASUS BIRO PERJALANAN UMROH FIRST TRAVEL
Authors: Mutia Evi Kristy  , Elin Sudiarti  , Bella Safira Kristianika  , Cahya Annisa Utami  , Eskaldo Antoni  , Faisal Ari Irawan  , Hendri Prinata  , Hyncha Gabriel Panggabean  , Jelita  , Okto Rianto Saputra Satya  , Sayu Oktalita  , Sendy  , Yonathan
Published: March 2023

In this paper, we describe the analysis of the issuance of promissory notes by the owner of the umrah travel agency, First Travel, as a commitment to keep their promises or achievements. However, the victims of the failed Umrah departure by First Travel doubted the ability of the First Travel owner. The letter contains four statements regarding his ability to depart for the remaining prospective Umrah pilgrims and the payment of compensation if they cannot be departed. Initially, the pilgrims were directed to collect the payment through the Delay of Debt Payment Obligation (PKPU), but the pilgrims felt that this was not appropriate because they never gave receivables to First Travel. The plaintiffs are victims, not creditors to investors or First Travel partners. This study uses a normative legal approach and the data used are secondary data through literature study.
KONDISI FAKTUAL DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU PEMENUHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN
Authors: Endah Rantau Itasari
Published: March 2023

The factual conditions and determining factors for the fulfillment of the right to primary and secondary education are a re-actualization of state sovereignty. State sovereignty is the result of a reflection, abstraction and contemplation of a country's ability to maintain and maintain its existence in international law and relations. State sovereignty builds arguments about the laws and legal systems that apply in a country, including the fulfillment of the right to education in Indonesia. State sovereignty is a legal prescription to make, implement and enforce the law on people, objects and legal actions in the field of education in accordance with applicable standards and laws. Legal rights and obligations are formed and interact with each other in the legal system of a country so that the factual conditions and determining factors for the right to primary and secondary education in border areas are the sovereignty of the Indonesian state itself in accordance with the international agenda accepted by Indonesia in the field of education. The concept of state sovereignty is one of the most important elements in determining rights and obligations in international law. State sovereignty in international law establishes a standard identity of subjects of international law. State sovereignty is a legal prescription to make, implement and enforce the law on people, objects and legal actions. The prescription creates an agreement between the right holder and the right holder. The truth and fulfillment of the law becomes the standardization of state behavior towards its citizens or individual groups within the country within the framework of the protection, fulfillment and promotion of human rights in its territory or jurisdiction, including the right to basic and secondary education in the border areas of the Indonesian state.
PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN
Authors: Emanuel Lukas Sanga Ruing
Published: March 2023

This journal discusses and analyzes the duties and functions of the Class I Medan Special Child Development Institute (LPKA) in providing guidance and fulfillment of children's rights while in LPKA, one of which is about the fulfillment of recreational rights for students. Recreational activities given to children while in LPKA have a significant impact, namely being able to reduce stress levels in children during the coaching period. In Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in article 3 states that every child in the criminal justice process has the right to carry out recreational activities, but in fact it was found that the Medan Class I LPKA has not carried out the fulfillment of recreational rights optimally. The research method used in this study is a qualitative method and data collection through interviews, observation, documentation and library research. The results show that the fulfillment of recreational rights has not run optimally. It is not clearly regulated how the mechanism for granting recreational rights is and only relies on the policy of the head of the LPKA. The inhibiting factors for the implementation of recreational activities are as follows: limited budget, inadequate facilities, low enthusiasm of students.
PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN BERASASKAN KEADILAN DI SMP NEGERI KOTA DENPASAR TAHUN 2021
Authors: Putu Ronny Angga Mahendra
Published: March 2023

Education in Indonesia has actually become a special concern to see how equal access can be enjoyed by all levels of Indonesian society. In access to equity, what needs to be considered is equality of opportunity and justice in obtaining education. Efforts made by the government in realizing a quality and easily accessible education system by implementing the registration of New Student Admissions (PPDB). The implementation of New Student Admission in Denpasar City has been going very well and optimally organized. This can be seen from the making of a technical guideline as the operational basis for the school as the organizer and implementer of PPDB. The zoning line in PPDB has changed the caste of a school in society. This will certainly be able to realize the quality and quantity of our national education in a fair and equitable manner. In essence, education is the right of all children of the nation, guaranteed by the constitution and mandated in an ideal of the independence of the Indonesian nation, namely the intellectual life of the nation.
FUNGSIONALISASI HUKUM SEBAGAI FONDASI BANGUNAN PERADABAN PERGURUAN TINGGI YANG ANTI KEKERASAN SEKSUAL
Authors: Made Sugi Hartono
Published: March 2023

The issuance of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education implies the issue of sexual violence in higher education that needs to be taken seriously. It is an irony that universities which are a reflection of the quality of humanity actually experience problems that attack the human rights of their community members. Efforts to tackle sexual violence in universities are rational because society's civilization is built on the foundation of a conducive academic climate. The next alternative path that can be taken is derived into a problem formulation about the extent to which the law is able to play its role in efforts to resolve the problem of sexual violence in universities. This study is aimed at analysis related to the functionalization of law and its consequences on the selection of certain legal fields, both administrative, civil, and criminal in overcoming sexual violence in universities. Through the juridical-normative method, this research was carried out using a statutory, case, and conceptual approach. Primary, secondary and tertiary legal materials were collected through literature study. Analysis of the legal materials that have been collected, selected, and systematized is carried out qualitatively and written in a descriptive-prescriptive manner. The results of the study show that efforts to build civilization for universities are parallel with respect for human rights. Coherently means that actions that are violations of human rights which in this case take the form of sexual violence must be handled properly. Law as a tool of social engineering becomes a very rational choice in addition to other social rules, namely decency, appropriateness, religion. Areas of law that can be applied include administrative, civil, and criminal law. Among the three fields of administrative law, it is the field of administrative law that needs to be put forward considering the character of criminal law which is ultimum remedium or a last resort when other efforts are not able to solve problems optimally. this is none other than because criminal law itself has limitations whose use causes negative excesses so that caution is required in its application.
PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN RESTORATIF JUSTICE MELALUI HUKUM PIDANA ADAT
Authors: I Made Widiasa
Published: March 2023

Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia provides recognition of laws that live and develop in society. One of the law enforcement officers who are given the authority to explore the values that live in the community, namely the Judge as regulated in Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. The values that live and develop in the community or better known as customary criminal law can be a way for judges to carry out restorative enforcement, so the role of judges is needed in assessing and considering the facts of case settlement outside the trial. This study aims to determine and analyze the role of judges in the enforcement of restorative justice through customary criminal law. This article is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. The results of the study show that judges are facilitators and catalysts in the enforcement of restorative justice through customary criminal law in order to find a satisfactory solution to all parties as an effort to make peace between victims and defendants through customary criminal law that occurs outside the trial. Article 18B paragraph (2) of the Constitution Jo. Article 2 paragraph (2), Article 3 paragraph (2), Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 5 paragraph (3b) of Law no. 1 of 1951 concerning Temporary Measures for Organizing Unitary Powers and Procedures for Civil Courts can be used as the basis for the application of customary criminal law as one of the efforts to enforce restorative justice.Judges as facilitators and catalysts in the enforcement of restorative justice through customary criminal law in order to find a satisfactory solution to all parties as an effort to make peace carried out by victims and defendants through customary criminal law that occurs outside the trial. Article 18B paragraph (2) of the Constitution Jo. Article 2 paragraph (2), Article 3 paragraph (2), Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 5 paragraph (3b) of Law no. 1 of 1951 concerning Temporary Measures to Organize Unitary Powers and Procedures for Civil Courts can be used as the basis for the application of customary criminal law as one of the efforts to enforce restorative justice.
EXPLORING SYNTACTIC AND CULTURAL PROBLEMS FACED BY TRANSLATORS IN TRANSLATING THE QURANIC ARABIC HOPE WORD L-AMALU لَمَألْا IN SURAHS AL-HIJR AND AL-KAHF INTO ENGLISH
Authors: Alhaj Ali Albashir Mohammed
Published: March 2023

The translation of the uniqueness of the Holy Quran into English can be addressed and discussed from various linguistic and stylistic lexical, syntactic, and cultural views and standpoints. The Quranic  Arabic words/terms are vivid and magnificent with several nuances of meaning; a case which makes it difficult to be rendered accurately. This study made an effort to analyze syntactic and cultural problems faced by translators in translating the Quranic Arabic hope words l-amalu لَمَألْا in Surahs Al-Hijr and Al-Kahf into English. The findings of the study showed that the translators of the Holy Quran into English faced cultural problems because Quranic Arabic culture-specific terms have no counterpart in the English culture. Also, part of the difficulties and quandaries in rendering such terms exists in the fact that these words need an awareness of the Arabic-Islamic culture with all its religious values and mores. The findings of the study also brought to light that the Quranic Arabic hope words l-amalu لَمَألْا are culture-specific par excellent. They denote a type of translation inequivalent because they cannot be adequately rendered by offering their denotative meanings.
KARAKTERISTIK KOMPOSIT ASPAL KARBOSIL DARI LIMBAH SEKAM PADI
Authors: mardova liyana , Sembiring Simon , Junaidi Junaidi
Published: March 2023

In this study, the characterization of the carbosil asphalt composite was carried out with a composition variation of 1:9; 1.5:8.5; 2:8; 2.5:7.5; 3:7 and the ratio for pure carbosil without the addition of asphalt. Carbosil is obtained from rice husk waste by using the pyrolysis method. This research was conducted to determine the effect of temperature on the microstructure, structure and functional groups of carbosil asphalt composites. XRD analysis obtained that the phase formed from each composition variation was an amorphous phase. The DTA/TGA analysis shows that there is a change in energy due to the addition of heat, which is indicated by the presence of mass shrinkage in the sample. Compressive strength results indicate that the strength of the carbosil asphalt composite with different material compositions affects the resistance to cracking.
Rancang Bangun Akuarium Portable Menggunakan Teknologi Internet Of Things Untuk Budidaya Ikan Hias
Authors: Basri Muhammad , Surbakti Joi Alfreddi
Published: March 2023

Portable aquarium designed with an automation system for controlling pH levels and temperature information. pH levels are measured using a pH sensor E-201-C and temperature is measured with a DS18B20 sensor. The pH control process is carried out by adding liquid pH up and pH down and is realized with a solenoid valve. The purpose of making this portable aquarium is to control the pH value of the water in the aquarium and provide information about the water temperature. Into this portable aquarium system have been inputted standard values of pH and temperature for each type of fish. This system will work automatically to adjust the living environment of ornamental fish according to their respective needs. The pH control system can work if the pH measurement value indicates a high pH or low pH condition and under these conditions, the water will flow into the pH adjustment tube to control. If the pH measurement value states that the pH is high then the pH down control liquid will flow and if the pH measurement value states that the pH is low then the pH up control liquid will flow. This system has been proven to be able to maintain the environmental conditions of ornamental fish with the results of pH and temperature measurements being 7.48 -7.8 and 28.87 – 29.55 °C.
Analisis Klasifikasi Tipe Iklim Dari Data Curah Hujan Menggunakan Metode Schmidt-Ferguson (Studi Kasus: Kabupaten Tangerang)
Authors: Ruqoyah Ratu , Ruhiat Yayat , Saefullah Asep
Published: March 2023

Curah hujan di Indonesia memiliki tingkat keragaman, hal tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga ketersediaan data curah hujan menjadi hal penting untuk memahami karakteristik dan klasifikasi tipe iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola curah hujan dan mengetahui tipe iklim berdasarkan metode Shmidt-Ferguson. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data curah hujan, kelembaban, tekanan, suhu, arah dan kecepatan angin pada periode 2011-2020, data yang diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, Minitab, WRPlot dan Arcgis. Hasil Berdasarkan yang diperoleh bahwa pola curah hujan di Kabupaten Tangerang termasuk tipe munson karena mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember-Februari dan musim kemarau pada bulan Juni-Agustus. Adapun hasil musim hujan maksimum yang terjadi pada bulan Februari tahun 2020 di Lokasi wilayah curug sebesar 556 mm/bulan dan pada tahun 2017 di wilayah balaraja sebesar 660 mm/bulan. Sedangkan untuk musim hujan minimum terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 dan 2015 di wilayah curug dan balaraja sebesar 0 mm/bulan. Daerah Kabupaten Tangerang memiliki curah hujan klasifikasi menengah dengan intensitas rata-rata sebesar 101-300 mm/bulan. tipe iklim di Kabupaten Tangerang yaitu B dengan Kriteria Basah vegetasi Hutan Hujan Tropika yang memiliki curah hujan tinggi sehingga daerah selalu lembab yang berarti daerah ini dapat ditanami oleh berbagai jenis tumbuhan dan sangat cocok untuk sektor pertanian
Pemodelan Anomali Aliran Sungai Bawah Tanah Menggunakan Data Self-Potential
Authors: Boimau Yanti , Maubana Wenti Marlensi , Cintya Adelia Kadek Ayu
Published: March 2023

Telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi sungai bawah tanah di desa Sumber Bening dengan menggunakan metode geolistrik self-potential. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola arah aliran dan pemodelan aliran sungai bawah tanah pada daerah penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data self-potential diperoleh rentang nilai potensial 0-15 mV, dengan asumsi bahwa nilai self-potential rendah yaitu 0-2 mV merupakan indikasi aliran sungai bawah tanah. Peta Isopotensial menunjukkan bahwa nilai potensial menurun pada arah timur laut-barat daya, sehingga indikasi aliran sungai bawah tanah dari timur laut menuju ke barat daya lokasi penelitian. Interpretasi kuantitatif untuk menentukan penyebab anomali benda yang dapat digunakan untuk membuat model Self-Potential pada lokasi penelitian. Berdasarkan model pada empat lintasan data potensial, didapatkan kedalaman benda penyebab anomali semakin dalam menuju ke arah barat daya, sehingga arah aliran sungai bawah tanah diduga berarah dari timur laut menuju ke barat daya.
An Antioxidant Quinoline Derivative Isolated from Pauridiantha Paucinervis Var. Lyalli (Rubiaceae)
Authors: Ranaivoson Petera Adrien , Rakotoarimang Jeannot Victor , Lantovololona Jeanne Eliane Roger , Andriamiadamanana Christian , Randrianasolo Rivoarison , Ramahazomanana Alhison
Published: March 2023

Pauridiantha paucinervis var. Lyalli (Rubiaceae)[1][2] is a plant abounding in alkaloid compounds[3] of which the quinoline derivatives are the majority. An alkaloid quinoline has been isolated for the first time of this plant. The chemical formula of this compound is C26H30N2O9 while its mass is M = 514. This plant can be found and bought everywhere at the markets and at the herbalists on the island. It is a widely known plant of the Malagasy traditional medicine. The structure has been clarified by analyses of its NMR 1D and 2D as well as ESI-MS (coupled with HPLC) spectral data. The test with the DDPH reagent on a thin layer of silica gel chromatogram revealed that the isolated substance has antioxidant activity [4]-[8].
Pengaruh Financial Distress dan Corporate Social Resposibility terhadap Konservatisme Akuntansi
Authors: Caniago Muhammad Nur , Serly Vanica
Published: March 2023

The financial report is a description of the company's performance. This study aims to determine the effect of financial distress and corporate social responsibility on accounting conservatism. Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange are the population in this study with the 2017-2019 research period. The number of samples analyzed were 34 companies. Samples were taken by purposive sampling method. The analysis technique used is multiple linear analysis technique. The results show that financial distress has a positive effect on accounting conservatism, corporate social responsibility has no effect on accounting conservatism. Suggestions for further research are expected to increase the number of research samples and years of observation, and also to use other variables that can be used to measure the level of accounting conservatism.
Determinants of earnings quality: An empirical study in Indonesia
Authors: Anam Hairul
Published: March 2023

This study aims to investigate the factors that influence the quality of earnings. In this study, there are three independent variables: capital structure, investment opportunity set, and information asymmetries on earnings quality. Indicators of earnings quality are discretionary accruals. The capital structure will be expressed as a ratio of debt to equity. Comparing the investment opportunity set's market value to its book value allows for its evaluation. Information asymmetries are quantified using the bid-ask spread. The population studied utilizes the manufacturing sector. The method of determining a sample using the technique of purposive sampling. As many as 160 firm years were used to collect research samples that met the criteria. The analysis instrument employs multiple linear regression analysis techniques. According to the findings of the study, capital structure and asymmetric information have a positive impact on earnings quality. Moreover, the investment opportunity set has no effect on the quality of earnings.
formación de grado y posgrado en Argentina (2000-2020):
Authors: Molina Eliana , Godoy Mariela
Published: March 2023

El presente artículo presenta los avances realizados en torno a la enseñanza de grado y posgrado de la planificación en comunicación en Argentina entre 2000 - 2020. Para ello se tomaron los datos de la oferta académica de universidades públicas y privadas de nuestro país. Se centró la atención en los tipos de unidades curriculares, tipos de perfiles de egresados y egresadas con el objetivo de conocer el lugar que ocupa y las incumbencias de la planificación de la comunicación en las universidades argentinas.
Entre la doxología y el nuevo estatuto de la comunicación
Authors: Haber Guerra Yamile Obdulia
Published: March 2023

Este itinerario es para demostrar la pertinencia de la teoría de la comunicación como metadiscurso. Su objetivo atiende a la vulnerabilidad de la comunicación como canon, para lo cual recorre el estadío tecnológico de la comunicabilidad; explica el contexto de situación, la teoría de la comunicación como campo del discurso, y la relación entre la comunicación hipertextual y la concepción hipertextual de la teoría de la comunicación. Demuestra que no existen asideros metodológicos universalmente aceptados ni teorías pertinentes diacrónicamente sostenibles.
Juegos para ver
Authors: Duché Mónaco María Laura
Published: March 2023

En este artículo nos ocupamos de los juegos de palabras exhibidos en la cartelería comercial del paisaje lingüístico de la ciudad de Bahía Blanca, en la región dialectal bonaerense del español de la Argentina.

La identificación y comprensión por parte del eventual interlocutor de un juego de palabras es precisamente lo que le otorga sentido al juego y lo vuelve potencialmente exitoso. Es por esto que las elecciones lingüísticas de los emisores al momento de crear un juego lingüístico se ven limitadas: se juega únicamente con aquello que, se presume, será reconocido y entendido en clave lúdica.

En este estudio, atendemos a los textos expuestos en el espacio público que muestran un uso lúdico del lenguaje, focalizando nuestra atención, concretamente, en la identificación de las lenguas empleadas para construir los juegos de palabras, los recursos lingüísticos utilizados y los conocimientos necesarios –lingüísticos y/o extralingüísticos– para el reconocimiento y comprensión de cada juego de palabras. A través del estudio de estas elecciones lingüísticas, procuramos aportar al análisis de valoraciones culturales y configuraciones lingüísticas socialmente extendidas, de las que el paisaje lingüístico es testimonio.
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Kalimat Toyyibah dan Asmaul Husna Melalui Penerapan Strategi Index Card Match
Authors: Evawani Yuli
Published: March 2023

This paper is based on the importance of measuring affective aspects in each lesson. In the Aqidah Morals subject, the assessment prioritizes attitude and behavior compared to cognitive abilities. This paper raises the issue of efforts to improve learning outcomes of affective aspects of Aqidah Akhlak subjects in Toyibah and Asmaul Husna sentences using the Index Card Match strategy. The Index Card Match strategy allows learning to be more active and fun and encourages students to learn more constructively. Based on the results of classroom action research, it can be concluded that student learning outcomes in the Aqidah Ahlak subject matter of toyyibah and asmaul husna sentences after the Index CardMatch strategy was applied in class V Madrasah Ibtidaiyah Negeri Singkawang increased, in cycle 1 there was an increase in results, namely 21 students or 91% with good grades and 2 students or 9% with sufficient grades, the average grade is 69.8 with good qualifications. In the second cycle, the use of the Index Card match strategy can improve student learning outcomes in Aqidah Akhlak subjects, especially the toyyibah and Asmaul Husna sentences (Al-Muhyi, Al-Mumit, and Al-Baqi’), there are 12 students or 52, 2% with good grades and 11 students or 47.8% with very good grades, the average grade of 78.3 with good qualifications.

 

ABSTRAK

Tulisan ini didasarkan pada pentingnya pengukuran aspek afektif pada setiap pembelajaran. Pada mata pelajaran Aqidah Akhlak penilaian lebih mengutamakan siakp dan perilaku dibanndingkan dengan kemampuan kognitifnya. Tulisan ini mengangkat masalah upaya meningkatkan hasil belajar aspek afeketif pada mata pelajaran Aqidah Akhlak materi Kalimat Toyibah dan Asmaul Husna dengan menggunakan startegi Index Card Match Strategi Index Card Match memungkinkan pembelajaran lebih aktif dan menyenagkan serta mendorong siswa belajar lebih konstruktif. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Ahlak materi kalimat toyyibah dan asmaul husna setelah diterapkan strategi Index CardMatch di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri Singkawang meningkat, pada siklus 1 sudah ada peningkatan hasil yaitu 21 orang siswa atau 91% dengan nilai baik dan 2 orang siswa atau 9% dengan nilai cukup, nilai rata-tata kelas 69,8 dengan kualifikasi baik.

Pada siklus ke dua, penggunaan strategi Index Card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak khususnya materi kalimat toyyibah dan Asmaul Husna (Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi’), terdapat 12 orang siswa atau 52,2% dengan nilai baik dan 11 orang siswa atau 47,8% dengan nilai sangat baik, nilai rata-rata kelas 78,3 dengan kualifikasi baik.

Kata Kunci: Meningkatkan hasil belajar, aqidah akhlak index card match