bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia
Authors: Alvaro Rendy , Wibowo Adhi Prasetyo Satrio
Published: January 2024

Studi ini menggunakan EViews 9 untuk menganalisis data panel yang terdiri dari cross-section dan time series di 33 provinsi dari tahun 2010-2018. Dari hasil pengujian diketahui bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU tidak mempengaruhi belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD, dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, tetapi pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.
Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia
Authors: Sirait Robby Alexander
Published: January 2024

Penelitian ini menganalisis secara empiris pengaruh upah minimum provinsi terhadap investasi di Indonesia. Data dikumpulkan dari 32 provinsi antara tahun 2011 dan 2019. Untuk menganalisis data panel lintas provinsi, kami menggunakan model fixed effect (FEM). Temuan menunjukkan hubungan negatif antara upah minimum provinsi dan investasi, dan secara statistik signifikan. Temuan lainnya adalah human capital yang diukur dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli penduduk berpengaruh positif terhadap investasi dan secara statistik signifikan. Terakhir, kami memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan dalam mengurangi dampak kenaikan upah minimum provinsi terhadap investasi.
Menyelisik Shadow Economy Di Indonesia
Authors: Paramita Rastri
Published: January 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan shadow economy melalui transmisi kondisi tenaga kerja serta untuk mengetahui pengaruh shadow economy terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan shadow economy dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2000-2015 cenderung fluktuatif dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan shadow economy tidak selalu negatif. Namun, dalam 16 tahun terakhir, persentase PDB shadow economy mengalami penurunan. Sementara itu, keterkaitan antara shadow economy dengan penerimaan pajak di Indonesia yaitu penyederhanaan birokrasi dalam memulai bisnis di Indonesia diharapkan berdampak lebih besar terhadap penurunan pertumbuhan shadow economy. Untuk memperlambat pertumbuhan shadow economy akibat birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengambil langkah taktis dengan melakukan perbaikan dan inovasi layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran NPWP online hingga launching single login dengan inovasi yang memungkinkan Wajib Pajak mengakses berbagai pajak. layanan one-time log-in, dan kerja sama pertukaran informasi untuk meminimalisir adanya informasi asimetris antara DJP dan Wajib Pajak disertai dengan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang ingin berbagi informasi.
PENGARUH BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BELANJA MODAL, BELANJA BARANG, DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2014-2019
Authors: Widodo Slamet
Published: January 2024

Untuk melaksanakan rangkap urusan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat mengalokasikan belanja untuk mendukung pertumbuhan investasi di daerah melalui belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Akumulasi modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan output barang dan jasa pemerintah daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak belanja pemerintah pusat (belanja modal, barang, dan bantuan sosial) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pemerintah provinsi pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Data yang digunakan diambil dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis menggunakan regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil analisis menunjukkan hanya belanja modal yang berpengaruh positif terhadap PDRB, dan belanja bantuan sosial merugikan PDRB. Variabel pengeluaran barang dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi uji multikolinearitas.
Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah
Authors: Christianingrum Ratna , Aida Ade Nurul
Published: January 2024

Analisis ini bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari kemampuan keuangan daerah sebelum adanya otonomi daerah dan membandingkan kemampuan keuangan daerah setelah adanya otonomi daerah. Parameter yang digunakan adalah perhitungan dan analisis kinerja PAD dengan menggunakan metode indeks, metode kuadran, dan uji beda.Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan jumlah provinsi yang memiliki IKK tinggi mengalami penurunan dari sebelum otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak meningkatkan kemampuan keuangan provinsi di Indonesia. Peta kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah juga menunjukkan bahwa perubahan peta kemampuan daerah cukup signifikan. Sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan klasifikasi kemampuan keuangan daerahnya. Sementara itu, hanya 2 provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah mendorong pemerintah daerah agar mampu berinovasi dalam mencari potensi sumber pendapatan daerah.
ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Authors: Dahiri Dahiri
Published: January 2024

The conversion of agricultural paddy fields to non-paddy fields is estimated at100,000 hectares per year. If the conversion of productive land functions is notresolved, it is estimated that in the next 40-50 years, the rice field area will be usedup as non-agricultural areas. The purpose of this study is to analyze the factorsthat can affect sustainable food agriculture land and the efforts that need to bemade by the government to protect sustainable food agricultural land. Theresearch method used to descriptive statistics and normative juridical approach.The results show that there is no incentive for local governments to include PLP2Bin their RTRW, incentives for farmers who are committed to PLP2B, and financingin extensification development activities not based on the IKK. Therefore, thegovernment's efforts to protect sustainable food agricultural land are providingincentives for local governments to determine the area of sustainable foodagriculture in the RTRW with incentives in the form of DAK in agriculture, providingincentives for farmers who participate in PLP2B by providing pre-harvest and postharvestagricultural machine tools, and calculation of extensification costs usingthe IKK.
ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, KONSUMSI ENERGI, DAN EMISI CO2 DI INDONESIA PADA PERIODE 1980-2019
Authors: Pratiwi Dwi Resti
Published: January 2024

Energy plays an important role in the growth of economic. On the other hand, theincrease of economic growth will also trigger the occurrence of degradation ofenvironmental quality derived from CO2 emissions. CO2 emissions are caused byoxidation process of fossil fuel energy. Many studies have attempted to look forcausality between energy consumption, economic growth and CO2 emissionsmainly on developing countries. This study therefore analyze the relationshipbetween energy use, economic growth, and CO2 emissions in Indonesia during1980-2019. It applies granger causality methods to examine the relationshipbetween energy consumption, economic growth, and CO2 emission. The findingsof this study indicate that there is no causality or unidirectional relationship betweenenergy consumption and economic growth. There is no causal relationshipbetween economic growth and CO2 emission and there is a unidirectionalrelationship from energy consumption to CO2 emission. Based on the result ofanalysis, it recommends that the government need to develop energy-efficientinfrastructure, transform low carbon technologies aimed to reduce emissions andimprove the use of renewable energy in all sectors.
IMPLIKASI PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH TERHADAP KEUANGAN NEGARA DAN KEUA
Authors: Sirait Robby Alexander
Published: January 2024

Article 114 of the law of 2020 on job creation has amended several articles in law number 28 of 2009 on local taxes and retribution. These changes will have an impact to change of authority regarding local taxes and retribution, and also to state and local finances. This paper aims to know the changes of authority regarding local taxes and retribution and the implications of these changes to state and local finances. This paper is prepared with a normative juridical approach. The results of the study conclude that the changes of authority have significantly eliminate the authority of district/city government regarding local taxes and retribution which will have implications for decreasing local revenue and spending, worsening degree of fiscal decentralization, and increasing local financial dependence.
ANALISIS RASIO PENDAPATAN APBN DAN AKREDITASI PADA BADAN LAYANAN UMUM PENDIDIKAN
Authors: Carolina Martha
Published: January 2024

APBN revenue is one of the sources of revenue to public service agencies (PSA/BLU) as a source of providing services to the public in accordance with their duties and functions. The quality of public services and the quality of the BLU institutions is reflected by the quality of the accreditation of the BLU institutions. This study aims to determine the effect of APBN revenues on the accreditation ofBLU of education. Purposive sampling was chosen as the method of sampling and 180 samples are obtained from 60 universities for 3 years. The research results of the study show there is a relationship between the ratio of APBN revenue allocation to accreditation at BLU of education and the allocation of income ratios at accredited BLU is different from non-accredited BLU education.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGATASI INFLASI DI INDONESIA PERIODE 1984-2019
Authors: Paramita Rastri
Published: January 2024

This research was conducted to determine the effectiveness of fiscal and monetary policy in dealing with inflation in Indonesia in the 1984-2019 period. The variables that serve as a proxy for fiscal policy are government spending (rBP) and tax revenue (rPP). Meanwhile, the proxies for monetary policy are the Indonesian interest rate (rSBI) and the exchange rate (rKurs). By using a quantitative methodology, VECM analysis tools is conducted because the variables are cointegrated but stationary in the first difference. The result of this study is the impulse response function (IRF) shows the shock of fiscal policy is responded more quicklyby inflation to achieve a level of stability than the shock given by monetary policy. Based on the results of the variance decomposition (VD) test, the rBP variable had the largest contribution of 89.15 percent to inflation. Meanwhile, rPP contributed 1.12 percent, RSBI contributed 0.01 percent, and rKurs contributed 8.21 percent to inflation. So that based on the results of the VECM test on the effectiveness of fiscal policy and monetary policy on inflation control for the 1984-2019 period, it is found that fiscal policy has greater effectiveness than monetary policy on controlling inflation.
PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DENGAN VARIABEL BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAHAN PROVINSI TAHUN 2015-2019
Authors: Widodo Slamet
Published: January 2024

Regional governments role becomes dominant in determining the implementation of regional development in increasing economic growth. Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) is illustrated by several ratios that measure regional finances, namely the degree of decentralization (X1), regional financial dependence (X2), the degree of Regional Owned-Enterprises contribution (X3), the effectiveness of Local Origin Revenues (X4), and the allocation of regional capital expenditures (X5). This study discusses the effect of these financial ratios on GRDP with the capital expenditure variable as a moderating variable in the Provincial Governmentin the 2015-2019 period. The data used is the accumulated Provincial Regional State Budget and GRDP data for the period 2015-2019. The methodology used is the fixed effect panel data regression model and regression analysis with moderated regression analysis (MRA). The purpose of this study is to formulate regional financial management policies that are more effective in increasingregional economic growth. Result shows that the model is Fixed Effect and variables X1, X2, and X4 significantly affected GRDP, while variables X5 and X4 otherwise. The results of the MRA analysis show that the moderating variable of capital expenditure has a significant influence on the relationship between the regional financial dependence variable and the GRDP.
Keterkaitan antara Rumah Tangga Penerima Manfaat BLT dan Tingkat Konsumsi Pangan: Temuan dari Indonesia
Authors: Ahda Nadya
Published: January 2024

Peran gizi yang cukup dalam pembangunan kesehatan dan ekonomi secara umum telah diakui sangat penting dan telah banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Sementara itu, penelitian tentang dampak program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia juga sudah sering dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh status penerimaan program UCT terhadap konsumsi pangan rumah tangga di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS), yang memungkinkan penelitian ini untuk mengontrol berbagai karakteristik sosial ekonomi rumah tangga yang turut mempengaruhi konsumsi pangan rumah tangga. Konsumsi pangan sendiri diproksikan dengan jumlah beras, ayam, dan daging sapi yang dibeli selama sebulan terakhir. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras berbeda nyata antara rumah tangga penerima dan rumah tangga bukan penerima. Sedangkan untuk konsumsi daging ayam dan sapi tidak terlihat perbedaannya secara statistik. Studi ini kemudian berkontribusi pada literatur yang ada yang menyiratkan bahwa UCT memiliki dampak positif pada kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat dalam jangka pendek.
Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini
Authors: Pratiwi Dwi Resti
Published: January 2024

Kajian ini mengkaji tentang kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia untuk membantu pemulihan ekonomi selama dan setelah pandemi Covid-19. Ia menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan sepihak Pemerintah Indonesia dalam pengenaan pajak langsung atas transaksi elektronik over the top (OTT) sulit dan menantang. Ini karena perlu konsensus global untuk perpajakan ekonomi digital. Jika tidak, kebijakan pajak cenderung bertentangan satu sama lain, menyebabkan pajak berganda untuk perusahaan multinasional. Selain itu, terdapat permasalahan yang muncul dari pengenaan PPN pada ekonomi digital. Pertama, pastikan pemungut pajak asing mematuhi peraturan PPN Indonesia. Kedua, penentuan kriteria konsumen untuk produk digital mudah diabaikan. Prasyarat untuk menggunakan IP Indonesia dapat dihindari dengan jaringan pribadi virtual untuk menggunakan domain negara lain. Oleh karena itu, studi ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia mendorong konsensus global mengenai kerangka pajak digital yang menguntungkan semua pihak. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menertibkan pertukaran data dari lembaga keuangan dan menindak tegas ketidakpatuhan.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dalam Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan
Authors: Nasution Marihot
Published: January 2024

Kajian ini mengevaluasi kinerja penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia dengan mendata hasil pemeriksaan BPK terhadap efektivitas penanganan Covid-19 di bidang kesehatan oleh pemerintah provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam penyaluran dana insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, terdapat beberapa pemerintah provinsi yang terlambat menyalurkan dana kepada tenaga kesehatan dan penyaluran dana insentif tidak tepat jumlahnya. Kondisi ini disebabkan pemerintah provinsi masih menunggu kejelasan acuan pencairan dana yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Acuan pencairan dana berupa petunjuk teknis yang terangkum dalam Keputusan Menteri Kesehatan mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat dan belum sinergis dengan peraturan dari kementerian lain sehingga terjadi tumpang tindih peraturan dan salah tafsir oleh pemerintah daerah. Kemenkes juga tidak mengkonfirmasi pelaporan penyaluran dana insentif dan santunan kematian, sehingga proses monitoring dan evaluasi tidak berjalan.
Masalah dan Kendala Dukungan APBN dalam Sektor Pertanian: Telaah Literatur
Authors: Dahiri Dahiri
Published: January 2024

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian domestik. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Kementerian Pertanian dan Nota Keuangan APBN, serta instansi yang terkait dengan sektor pertanian. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif yang mendeskripsikan data dari informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa permasalahan antara lain sistem distribusi pupuk, regulasi dan teknis DAK Irigasi, sosialisasi dan administrasi DAK Pertanian, penurunan luas tanam dan produktivitas, impor beras, ketergantungan impor produk hortikultura segar, penurunan luas tanam komoditas perkebunan unggulan, dan distribusi alsintan yang hanya fokus pada pra panen dan tidak tepat sasaran, penurunan kapasitas produksi benih varietas unggul, rendahnya tingkat pendidikan petani dan terbatasnya jumlah dan kualitas penyuluh pertanian di lapangan, serta belum optimalnya realisasi kegiatan Badan Ketahanan Pangan khususnya di daerah.
Analisis Shift Share pada Wilayah Terdampak Pandemi di Indonesia
Authors: Aida Ade Nurul , Alvaro Rendy
Published: January 2024

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji sektor apa saja yang masih dapat dikembangkan agar perekonomian dapat kembali membaik. Selain itu, untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi dalam analisis ini digunakan analisis shift-share. Hasil perhitungan dari analisis shift-share ini akan memberikan gambaran tentang unsur-unsur yang dapat mempengaruhi perubahan atau pergeseran struktur perekonomian daerah Indonesia. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa seluruh sektor di lima provinsi (Bali, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, dan Yogyakarta) memiliki keunggulan kompetitif provinsi yang cukup bervariasi. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa tidak ada tingkat spesialisasi di semua sektor di lima provinsi tersebut. Artinya tidak ada sektor yang terpusat pada kegiatan usaha tertentu.
Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Authors: Paramita Rastri
Published: January 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi upah minimum, struktur ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari BPS, peraturan perundang-undangan, policy brief terkait upah minimum dan kesenjangan pendapatan serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini berupa upah minimum akan efektif jika struktur angkatan kerja di suatu negara lebih dominan bekerja di sektor formal. Selain itu, upah minimum yang meningkat setiap tahunnya dapat mencerminkan inflasi akibat kenaikan harga barang sehingga menyebabkan upah riil cenderung menurun.Selain itu, penetapan upah minimum di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terlalu sederhana karena belum memperhitungkan perbedaan daerah, sektor, dan jenis usaha yang ada di setiap daerah. Ketiadaan data rinci terkait data ekonomi dan sosial budaya menyebabkan kebijakan penetapan upah minimum yang diterapkan selama ini belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peningkatan produktivitas pekerja harus dimulai melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan pekerja.
Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Perimbangan
Authors: Widodo Slamet
Published: January 2024

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan masukan dalam proses perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Otonomi daerah selama dua dekade dianggap sebagai momentum untuk meninjau beberapa indikator kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meminimalkan ketergantungan pendanaan yang kuat pada pemerintah pusat. Studi ini mengukur 258 rasio keuangan pemerintah kota/kota yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas penerimaan, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasional, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan sebelum dan sesudah menerima dana transfer perimbangan dengan menggunakan data sekunder (APBN) dari Kementerian Keuangan tahun 1995 dan 2020. Metode analisis yang digunakan adalah One-way Anova. Tujuan penelitian adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan rasio sebelum dan sesudah menerima dana transfer perimbangan dari pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara semua rasio, dengan kriteria penurunan pada beberapa rasio keuangan.
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Authors: Wibowo Adhi Prasetyo Satrio
Published: January 2024

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sebelas pasal, menambah sembilan belas pasal baru, dan menghapus satu pasal dari tiga Undang-Undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan UMKM pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan level pelaku UMKM di Indonesia. Metode penelitian dikembangkan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang diklasifikasikan menurut urutan permasalahan yang teridentifikasi. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan kriteria UMKM, tersedianya single database, integrasi pengelolaan UMKM, kemitraan, akses perizinan usaha, fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, Khusus Alokasi Dana, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM.
Analisis Determinan Intensitas Energi Di Indonesia Tahun 2000-2020
Authors: Pratiwi Dwi Resti
Published: January 2024

Intensitas energi dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis intensitas energi di Indonesia periode 2000-2020. Ini menyelidiki dampak PDB riil per kapita, harga energi, keterbukaan perdagangan, dan investasi asing langsung terhadap intensitas energi selama periode 2000-2020. Analisis VAR/VECM digunakan untuk menentukan bagaimana variabel ekonomi mempengaruhi intensitas agregat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GDP riil per kapita dan keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap intensitas energi, sedangkan harga energi dan investasi asing langsung berpengaruh positif terhadap intensitas energi. Dengan demikian, studi tersebut menyarankan agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengurangan konsumsi energi pada sumber energi tak terbarukan dengan berinvestasi pada sumber energi terbarukan. Selain itu, dengan memahami faktor penentu intensitas energi, pemerintah harus membuat kerangka kebijakan energi untuk mengurangi intensitas karbon sektor dan meningkatkan efisiensi energi.
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Ekspor Kopi Indonesia Ke Amerika Serikat
Authors: Paramita Rastri
Published: January 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, PDB Amerika Serikat, dan PDB Indonesia terhadap kinerja ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat (XKUSA) (Trademap) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen terdiri dari pendapatan nasional sebagai proksi GDP Indonesia (GDPI) (Bank Dunia) dan GDP Amerika Serikat (GDP USA) (tren makro) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (NT) (fred.stlouisfed). Metode analisis data yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh nilai tukar terhadap kinerja ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan bahwa variabel nilai tukar tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik PDB Indonesia maupun PDB Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap permintaan kopi Indonesia dalam jangka pendek namun berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, PDB Indonesia berpengaruh negatif terhadap ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. Sementara itu, GDP Amerika Serikat berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat.
Studi Atas Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah Di Indonesia
Authors: Nasution Marihot
Published: January 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan belanja wajib kesehatan oleh pemerintah daerah dan bagaimana hubungan pemenuhan belanja wajib kesehatan oleh pemerintah daerah dengan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif terhadap data yang dikumpulkan dari periode 2018 hingga 2020.Dari hasil pendataan diketahui bahwa pemenuhan belanja wajib kesehatan pemerintah daerah yaitu belanja kesehatan yang dialokasikan 10 persen dari total belanja dalam APBD tidak termasuk gaji mengalami peningkatan setiap tahun pengamatan. Peningkatan pelaksanaan amanat UU Kesehatan juga terjadi ketika pemerintah daerah merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perda APBD. Namun, belum semua pemerintah daerah melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, karena masih ada daerah yang mengalokasikan dan merealisasikan belanja kesehatannya kurang dari batas minimal 10 persen dan/atau mengalokasikan belanja kesehatan pada batas minimal tetapi memasukkan komponen belanja gaji dalam penghitungan.Dari uji korelasi diketahui bahwa pemenuhan belanja wajib tidak berhubungan signifikan dengan beberapa indikator pelayanan kesehatan. Kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran kesehatannya hanya berhubungan nyata dengan proporsi balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap.
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENINGKATAN INVESTASI INDUSTRI HULU MIGAS
Authors: Paramita Rastri
Published: January 2024

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting kebijakan hulu migas saat ini dan memberikan masukan bagaimana agar lebih menarik di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah fenomenologi kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan lambatnya peningkatan investasi hulu migas antara lain migas masih menjadi sumber pendapatan negara, regulasi yang belum kondusif, tata ruang dan perizinan kurangnya pengungkapan data geologi. terkait dengan potensi, dan imbal hasil yang kurang menarik bagi kontraktor. Studi ini membandingkan istilah fiskal dengan China, India, dan Malaysia. Tantangan yang dihadapi sektor hulu migas Indonesia antara lain fluktuasi harga minyak mentah dunia dan supply-demand, geopolitik, dan sosial politik, pemenuhan target transisi energi menuju net zero emission, penerapan dua rezim fiskal yang tidak saling mendukung. , dan tidak adanya kebijakan asimetris yang sesuai dengan karakteristik wilayah kerja. Rekomendasinya adalah memaksimalkan term fiskal dan stabilitas hukum yang dapat disesuaikan dengan investasi hulu migas saat ini, menjadikan kedua rezim fiskal yang ada saling mendukung dalam menarik investor dan dapat diterapkan secara berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah kerja masing-masing.
PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Authors: Sirait Robby Alexander
Published: January 2024

Salah satu tujuan amnesti pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menganalisis secara empiris pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Data dikumpulkan dari 34 provinsi antara tahun 2015 dan 2019. Untuk menganalisis data panel lintas provinsi dari 34 provinsi dari tahun 2015 hingga 2019, kami menggunakan model fixed effect (FEM). Hasil temuan menunjukkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan lainnya adalah pengetahuan perpajakan yang diukur dengan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara statistik signifikan. Dan terakhir, kami menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan dengan hati-hati ketika menerapkan kembali tax amnesty. Kami juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
POTENSI DAN TANTANGAN BLUE ECONOMY DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR
Authors: Nasution Marihot
Published: January 2024

Ekonomi biru menjadi isu penting karena lautan yang sehat menyediakan lapangan kerja dan makanan, menopang pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Miliaran orang di seluruh dunia —terutama yang termiskin di dunia— mengandalkan lautan yang sehat untuk pekerjaan dan makanan, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menggunakan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Kajian ini mengkaji potensi dan tantangan di setiap sektor industri kelautan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan konsep ekonomi biru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kajian dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap praktik ekonomi biru yang telah diterapkan dan dipelajari sebelumnya. Dalam menilai kontribusi sektor-sektor pendukung ekonomi biru terhadap perekonomian, terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kontribusi terbesar terlihat dari sektor perikanan, baik berupa perikanan tangkap maupun budidaya. Namun, dari seluruh sektor industri dalam ekonomi biru, Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan sektor energi terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi secara optimal.
The PENGARUH PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
Authors: Sirait Robby Alexander
Published: January 2024

Jumlah tenaga kerja informal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini menguji pengaruh pekerja informal terhadap penerimaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan dengan menganalisis kumpulan data panel tiga puluh tiga provinsi dari tahun 2016 hingga 2020. Dengan menggunakan Model Efek Umum, temuan kami menunjukkan bahwa pekerja informal berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dan pendapatan pajak. . Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap pajak dan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan temuan penelitian, kami menyarankan pemerintah memformalkan pekerja informal dan meningkatkan pertumbuhan PDRB. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengetahuan perpajakan pekerja informal dan meningkatkan pelayanan perpajakan dan pemeriksaan pajak bagi pekerja informal sebagai wajib pajak.
Strengthening of Micro Small and Medium Business Empowerment Through Financial Sector Development and Strengthening Act
Authors: Wibowo Adhi Prasetyo Satriyo
Published: January 2024

Access to financing, which has always been the main problem faced by MSMEs, is expected to be resolved with the PPSK Act. For this reason, this paper aims to analyze the strengthening of MSME empowerment through the PPSK Act. The preparation of this research uses a qualitative approach. The research method used is descriptive using data sourced from various journals, books, laws, and regulations, as well as various other literature related to the title of this research. This study found that the MSME credit ratio has not been able to compete with other business sectors and is also lagging behind other Asian countries. In addition, changes to the MSME criteria as in the Government Regulation on MSMEs have not been followed by adjustments to the credit ceiling for MSMEs. Furthermore, of the 64 MSME empowerment programs implemented in 22 ministries/institutions, according to the author, none has touched on the securities crowdfunding scheme in the MSME empowerment program. On the other hand, the presence of provisions for write-offs and/or write-offs of receivables made the bank's balance sheet healthy again and encouraged banks to extend credit to MSMEs to increase the MSME credit ratio in Indonesia.
ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA: MASA NORMAL DAN MASA PANDEMI COVID-19 (2020-2022)
Authors: Arifin Badrul , Ashari Dimas Wisnu
Published: January 2024

Pada saat negara mengalami defisit fiskal, terutama saat krisis, penerbitan obligasi pemerintah dianggap sebagai kebutuhan, terutama untuk membiayai sektor-sektor produktif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan yang bersumber dari Surat Utang Negara (SBN) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis dilakukan dalam kurun waktu normal (2012-2019) hingga krisis pandemi Covid-19 (2020-2022). Metode penelitian ini adalah explanatory research melalui pendekatan kuantitatif dan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25. Temuan dari penelitian ini adalah telah terjadi peningkatan SBN dan alokasi pemerintah pada belanja bantuan sosial. Secara umum, kebijakan bansos juga terbukti efektif menurunkan persentase kemiskinan di seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, namun belum mampu menurunkan kemiskinan perkotaan. Sedangkan pada masa Pandemi Covid 19, peningkatan SBN tidak serta merta dapat mengentaskan kemiskinan, karena anggaran bansos tidak terlalu berpengaruh terhadap persentase kemiskinan di perkotaan.
PENGARUH ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH, ANGKA PARTISIPASI KASAR, DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI
Authors: Dahiri Dahiri
Published: January 2024

Anggaran fungsi pendidikan pada periode 2005–2022 terus meningkat. Namun, angka partisipasi sekolah mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran fungsi pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan model regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, anggaran fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS, APK, dan APM. Kedua, APK SM/MA dan APK PT masih di bawah target. Ketiga, disparitas APM pada tingkat SD/MI tidak menunjukkan ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pada jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (19–24 tahun), APM perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan pendidikan antara lain meningkatkan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin dan memprioritaskan dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana di tingkat dasar dan kejuruan bidang sanitasi.
ANALISIS TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI PADA DAERAH OTONOM BARU
Authors: Alvaro Rendy , Aida Ade Nurul , Syafri Riza Aditya
Published: January 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sektor apa saja yang dapat dikembangkan dan memiliki daya saing, serta mengetahui perubahan struktur perekonomian daerah otonom baru antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode LQ dan analisis shift-share. Hasil pemetaan sektor pada tahun 2010 dan 2019 menunjukkan sektor yang mengalami transformasi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, jasa lainnya, dan industri pengolahan. Kemudian analisis shift-share menunjukkan bahwa industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan relatif tidak memiliki daya saing yang baik jika dibandingkan dengan sektor yang sama dalam skala nasional. Hasil tipologi Klassen menunjukkan bahwa seluruh wilayah Papua, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berada pada Kuadran I. Sedangkan sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum serta Pengadaan Listrik dan Gas di seluruh wilayah Papua berada pada Kuadran III. Untuk itu, selain dukungan insentif, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah di DOB.
Challenges and Strategy for Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises Through an Integrated Business Service Center
Authors: Wibowo Adhi Prasetyo Satriyo
Published: January 2024

The MSME Integrated Management Major Project was launched by the government to integrate various policies across sectors and regions under the supervision of the Ministry of Cooperatives. Since 2014, there has been an Integrated Business Service Center (PLUT). This article aims to analyze the challenges and strategies for empowering MSMEs through PLUT using a qualitative descriptive approach. Empowering MSMEs faces fundamental problems such as a single database, financing, licensing, partnerships, and mentoring for MSMEs. This problem has not been able to be resolved by PLUT or through various MSME empowerment programs carried out by the government spread across ministries and institutions at this time. So that the empowerment of MSMEs through the Integrated Business Service Center can be more optimal, it is necessary to strengthen the institutional structure of the Integrated Business Service Center, which is carried out through government regulations.
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA TRANSFER KHUSUS (DTK) TERHADAP BELANJA MODAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI BEBERAPA DAERAH OTONOMI
Authors: Nurmansyah Fajar , Tandean Vivi Adeyani
Published: January 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan dana hibah tujuan khusus terhadap belanja modal dan indeks pembangunan manusia di daerah otonom Indonesia. Sampel purposive sampling untuk investigasi ini selama tahun 2017—2021 (5 tahun) berjumlah 70 kabupaten/kota setelah terjadi perubahan mendasar pada klasifikasi penganggaran transfer anggaran ke pemerintah daerah. Dana alokasi umum, hibah dengan tujuan khusus, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia adalah statistik yang digunakan. Sumber data diambil dari Badan Pusat Statistik/BPS dan Kementerian Keuangan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Temuan menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan variabel hibah tujuan khusus tidak berpengaruh. Variabel dana alokasi umum dan hibah tujuan khusus juga mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
THE ROLE OF THE SPECIAL AUTONOMY FUND TO IMPROVE THE PUBLIC SERVICE IN THE PAPUA PROVINCE
Authors: Ginting Ari Mulianta
Published: January 2024

This paper examines the special autonomy fund's role in public service in health and education sector in districts/cities in Papua Province. Using panel data from 29 districts/cities in Papua Province covering 2013-2020, our findings are based on panel data. The special autonomy fund has a positive and significant impact on public service in health and education sector in districts/cities in Papua Provinces. Moreover, we identify that fiscal decentralization also positively and significantly affects public service in districts/ cities in Papua Province. A special autonomy fund is a necessary condition for increasing public service. There are requirements to implement the special funding for Papua, such as participation of the people in determining and supervising the use of the special fund, accountability of local government to use the special fund, synergy, and coordination among stakeholders in Papua. Finally, the central government must ensure that special funds must be allocated to public services such as health and education sector. Indonesian Parliament should make an evaluation and monitoring of the special autonomy fund for Papua Province. The evaluation and monitoring of the special autonomy fund are needed in order to fulfill the aims of the fund. Keywords: fiscal policy, public economics, regional autonomy, special autonomy fund, public serviceAbstrakTulisan ini mengkaji peran dana otonomi khusus (otsus) terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Menggunakan data panel dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2020, temuan kami didasarkan pada data panel. Dana otsus berdampak positif dan signifikan terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Selain itu, kami mengidentifikasi desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dana otsus merupakan prasyarat untuk peningkatan pelayanan publik. Ada persyaratan untuk melaksanakan dana khusus untuk Papua, seperti partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana khusus, akuntabilitas pemerintah daerah untuk menggunakan dana khusus, sinergi, dan koordinasi para pemangku kepentingan di Papua. Terakhir, pemerintah pusat harus memastikan dana khusus harus dialokasikan untuk pelayanan publik seperti sektor kesehatan dan pendidikan. DPR RI perlu mendorong pengawasan dan evaluasi terhadap dana otonomi khusus di Provinsi Papua agar sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut.Kata kunci: kebijakan fiskal, ekonomi regional, ekonomi publik, ekonomi regional, Dana Otonomi Khusus Papua
Pengaruh Pelatihan Dan Teknologi Penginderaan Jauh Terhadap Kualitas Salah Satu Komponen Intelijen Geospasial
Authors: Setiawan Sony , Pujo Widodo  , Djoko Andreas Navalino
Published: January 2024

Pemanfaatan teknologi kecerdasan informasi spasial atau dikenal dengan geospasial intelijen menjadi populer digunakan dalam mencari informasi komponen strategis salah satuya adalah informasi mengenai pangkalan militer. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui dan menganalisis dampak pengaruh pelatihan dan teknologi penginderaan jauh terhadap kualitas salah satu komponen intelijen geospasial (foto udara pangkalan militer). Populasi penelitian ini adalah seluruh personel khusus pemotretan udara di salah satu unit militer di Jakarta yang berjumlah 86 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus, dengan  mengambil 100% jumlah populasi yang ada di unit tersebut, yaitu sebanyak 86 responden. Pada pengumpulan data digunakan metode dengan melakukan studi dokumentasi literature dan kuisioner. Model analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software Ms Excel dan SPSS 24. Kuesioner sebagai instrumen penelitian divalidasi dengan korelasi Pearson (Product Moment) sementara reliabilitas instrumen diukur dengan Cronbach Alpha. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R) sebesar 83.70%, disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen (pelatihan dan teknologi penginderaan jauh) menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (kualitas foto udara pangkalan militer) sebesar 83.70%, sedangkan sisanya merupakan variabel yang tidak terungkap. Temuan penelitian adalah (1) pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap hasil kualitas foto udara; (2) teknologi penginderaan jauh memiliki dampak pengaruh positif terhadap kualitas foto udara; (3) pelatihan dan penginderaan jauh memiliki dampak pengaruh positif terhadap hasil kualitas foto udara secara simultan. Kualitas foto udara lebih ditingkatkan oleh teknologi penginderaan jauh daripada pelatihan. Oleh karena itu, penggunaan sensor harus mengikuti kaidah fotogrametri dan tujuan pemetaan, sehingga dapat menghasilkan informasi foto udara yang lebih akurat dan presisi.
Kaji Cepat Dampak Bencana Gempa Bumi Cianjur Berbasis Unmaned Aerial Vehicle (UAV)
Authors: Adiputra Agung , Siti Dahlia  , Alwin  , Wira Al Hakim
Published: January 2024

Kaji cepat bencana berbasis data keruangan atau pemetaan saat kejadian bencana dapat membantu dalam penanganan bencana alam terutama ketika masa tanggap darurat bencana. Teknologi pemetaan berbasis UAV dilakukan pada saat gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada 21 November 2022. Bencana yang disebabkan oleh aktivitas sesar lokal Cugenang belum pernah terpetakan sebelumnya, sehingga menimbulkan dampak kerusakan yang cukup parah dan korban jiwa hingga 602 orang. Tujuan kaji cepat bencana gempa bumi Cianjur berbasis UAV adalah untuk melakukan assessment yang mendukung penanganan darurat bencana. Metode dalam kaji cepat bencana gempa ini ini menggunakan pendekatan deskriptif dari hasil pemotretan udara dan survei terestris. Produk akhirnya adalah peta kerusakan fisik pada bangunan, infrastruktur, dan sumber daya alam yang dikombinasikan jumlah korban jiwa dan korban luka maupun penyintas yang bertahaaan di lokasi terdampak. Hasil pemotretan udara menunjukkan kerusakan utama terjadi di 9 desa yang terletak di dua kecamatan, yaitu Cugenang dan Pacet. Kerusakan berupa perumahan sebanyak rusak Ringan 27.940, rusak Sedang, Rusak Berat 17.097 dan Jumlah kesuluruhan terdampak 59.574. Selain itu, gempa ini juga menewaskan setidaknya 635 orang, dengan mayoritas kematian terjadi di Kabupaten Cianjur, Cipanas, dan Pacet. Pemetaan cepat kerusakan saat tanggap darurat menjadi sangat efektif saat sepuluh hari pertama. Hambatan medan dapat diatasi meskipun seringkali terkendala perizinan terbang yang harus bergantian dengan wahana lain seperti helicopter yang menyalurkan bantuan kepada korban.
Chile’s biological collections must be enhanced
Authors: D'Elia Guillermo
Published: January 2024

biological collections and secure their continuous growth. To support this request, I first give examples of some areas of research in which new original knowledge cannot be achieved without the study of specimens harbored in collections. Then I comment on three worrying aspects of Chilean biological collections (i.e., deficient financing, non-guaranteed perpetuity, and low growth of their holdings), suggesting some possible courses of action to follow to help solve these problems. Finally, I call on the entire community related to biological collections to make a joint effort towards the improvement and growth of the collections.