bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI KURSUS PRA NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
Authors: Qadafi Andi Muhammad Muammar , Tahir Hartini , Anis Muhammad
Published: January 2025

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap urgensi kursus pra nikah terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan juga penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kursus pra nikah sangat penting diikuti bagi setiap calon pengantin sebelum pernikahan sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah. Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (maṣlahaḥ) dan memperkuat dan mendukung terwujudnya hifẓ an-nasl. Kursus pra nikah dilakukan agar calon pengantin bisa memperoleh bekal untuk membangun rumah tangga dan bisa mewujudkan keharmonisan rumah tangga serta terhindar dari perceraian. Implikasi dari penelitian ini, diharapkan kepada setiap calon pengantin agar serius untuk mengikuti kursus pra nikah agar calon pengantin bisa memperoleh bekal sebelum berkeluarga. Diharapkan kepada KUA agar terus memberikan materi-materi kursus yang menunjang keharmonisan dalam rumah tangga setiap calon pengantin.
Kata Kunci: Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Keharmonisan Rumah Tangga.
DAMPAK PERNIKAHAN ANAK TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Sirajuddin  , Muh. Saleh Ridwan  , Musyfikah Ilyas
Published: January 2025

Masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana dampak pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Cikoang. Dari pokok masalah tersebut muncul sub masalah yang dibagi menjadi dua sub masalah yaitu: 1) bagaimana dampak pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar?, 2) bagaimana akibat pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam perspektif hukum islam di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar?.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan kajian hukum normatif-yuridis. Kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan syar’I dan sosiologi, yang mana penulis memasukkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis dalam pembahasan dan hubungan timbal balik dalam masyarakat. Adapun metode dalam pengumpulan data penelitian yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara pengelolaan data yang digunakan yaitu: editing data dan pengelompokan data. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa: 1) Faktor terjadinya pernikahan anak, yaitu kemauan sendiri dan paksaan dari orang tua. Pada faktor kemauan sendiri terdapat sebanyak lima pasangan dan pada faktor paksaan orang tua terdapat satu pasangan. 2) Akibat dari pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam di Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar, yaitu menambah beban orang tua dan mengurangi beban orang tua. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Orang tua atau keluarga perlu memberikan pengarahan juga pemahaman kepada anak-anaknya agar mereka tahu dan mengerti bahwa dalam pernikahan bukan hanya tentang keenakan dari berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, namun ada kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan dalam menjalankan keluarga tersebut.2) Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pernikahan anak, yang berakibat pada tingkat sumber daya manusia yang rendah akibat dari rendahnya pendidikan yang digantikan dengan pernikahan anak yang meningkat. 3) Tokoh masyarakat perlu memberikan nasihat atau masukan kepada orang tua serta anak-anak muda agar tidak terjerumus pada pernikahan anak, walaupun memiliki dampak positif namun pernikahan anak yang terjadi justru memiliki dampak negatif yang lebih banyak.Kata Kunci: Pernikahan Anak, Kesejahteraan Rumah Tangga.
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)
Authors: Siti Nurul Afifah  , Hartini Tahir  , Asni
Published: January 2025

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut terbagai kedalam beberapa submasalah yaitu: 1) bagaimana proses tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 2) bagaimana dampak tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan dua pendekatan yaitu: pendekatan syar’i dan pendekatan sosial/sosiologi. Hasil penelitian ini mencakup bagaimana prosesi Appabattu Nikkah. Ada beberapa pantangan yang dipercaya  tidak boleh dilanggar karena akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya salah satunya yaitu: pengantin pria tidak boleh menyentuh bagian tengah leher paling bawah pengantin wanita, karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek. Namun jika dilihat dari konteks agama Islam tidak ada dampak negatif dari prosesi Appabattu Nikkah. Sedangkan dampak positif dari prosesi Appabattu nikkah adalah untuk mempereratkan ikatan batin antar suami istri. Hukum tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar Desa Bontoala Dusun Ana Gowa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah mubah. Implikasi penelitian ini adalah hendaknya kepercayaan Masyarakat dalam memaknai tradisi Appabattu Nikkah ini semata-mata hanya tradisi atau kebiasaan orang terdahulu kita, Diharapakan kepada tokoh Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa pamali tersebut tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits, dan bisa penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pandanganhukum Islam.
Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Dampak, Pandangan Hukum Islam.
PANDANGAN HAKIM TERHADAP ISBAT NIKAH SIRI PRA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADLAN AGAMA MALILI KELAS II
Authors: Hakiki  , Qadir Gasing  , Siti Nurul Fatimah Tarimana
Published: January 2025

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni tentang pandangan hakim terhadap isbat nikah siri pra undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan agama malili kelas ii (studi kasus putusan nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mll. Adapun sub masalahnya yakni, bagaimana latar belakang alasan permohonan isbat nikah siri pra undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi keputusan dalam isbat nikah siri pra undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam putusan kasus nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mll. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu kualitatif dengan metode memperoleh data secara langsung melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu, alasan dari permohonan isbat nikah siri pada putusan perkara 52/Pdt.G/2020/PA.Mll yaitu semata-mata si penggugat (istri, Nurcaya) ingin mendapatkan sebuah kelegalitasan akan perkawinannya serta mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA dengan tujuan untuk pengurusan uang pensiunan suami (alm. Manga Saleh) yang dulu bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Maros, selain dari pada itu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah siri tersebut dengan menyatakan bahwa pernikahan penggugat dengan Manga Saleh yang dilangsungkan sebelum adanya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kemudian perkawinannya pun tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah di tentukan sebagaimana pasal 14 sampai pasal 29 kompilasi hukum islam serta telah sesuai dengan ketentuan pasal39 sampai pasal 44 KHI. Impilkasi dari penelitian ini yakni saran untuk hakim yang menangani permohonan isbat nikah siri agar lebih mempertimbangkan dalam mengabulkan perkara tersebut karena dengan hal itu dapat membuat masyarakat tidak akan semena-mena dalam melakukan pernikahan siri.
ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR 64/Pdt.P/2020/PA.Blk)
Authors: Ummul Khaerah  , Ibnu Izzah
Published: January 2025

Pokok permasalahan penelitian ini yakni tentang Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk). Adapun sub masalahnya yakni, bagaimana proses dan pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk kemudian penetapan itsbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia dikaitkan dengan maqashid syariah, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mneggunakan pendekatan penelitian teologi normatif (syar’i) dan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yakni, Hakim dalam menetapkan itsbat nikah pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk hanya dilakukan dalam 1 kali persidangan yang mana hakim dalam menetapkan permohonan tersebut melihat fakta-fakta yang telah diberikan oleh saksi , pemohon juga telah mengajukan bukti surat otentik berupa, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kematian, dan juga fotokopi surat keputusan dari PT. Tri Tunggal Sentra Buana, hakim mengacu pada kitab I’anatut Juz IV halaman 253-254 dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, selain itu juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI. Penetapan itsbat nikah perkara nomor 64/Pdt/P/2020/PA.Blk dikaitkan dengan maqashid syariah yakni masuk ke dalam kategori Ad-dharuriyyat dan hajiyyat yang hakim melihat pada kemaslahatan; untuk memelihara nyawa/jiwa; untuk memelihara keturunan; dan untuk memelihara harta. Implikasi dari penelitian ini yakni memberikan informasi kepada para masyarakat bahwa betapa pentingnya pernikahan itu terctatat, apabila pernikahannya tidak tercatat itu bisa diatasi dnegan mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat, lembaga peradilan dalam memutus/menetapkan putusan/permohonan harus lebih memperhatikan kemaslahatan para pencari keadilan, lembaga KUA agar dapat memberikan nasehat, arahan dan juga sosialisasi kepada msyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), agar kedua belah pihak beserta keturunannya mendapatkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Maqashid Syariah, Itsbat Nikah, Meninggal Dunia.
URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)
Authors: Darmi  , Lomba Sultan  , Nurfaika Ishak
Published: January 2025

Penelitian ini membahas tentang Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe). Kajian terhadap penelitian ini membahas tentang Proses Pencatatan Nikah dalam Kajian Normatif (Hukum Islam dan Hukum Positif) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam pencatatan nikah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian telah menunjukkan proses pencatatan nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif tidaklah sejalan sesuai aturan yang ada. Dimana masyarakat berpandangan bahwa buku nikah atau akta nikah itu sendiri tidaklah penting. Pegawai pencatatan nikah atau kantor KUA telah mempermuda dalam pengurusan akta nikah. Banyak masyarakat yang memandang bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan secara agama saja, sehingga menjadi hambatan dalam penetapan pencatatan perkawinan. Namun jika tidak dicatatkan di KUA maka pernikahan tidak sah secara hukum, sehingga masyarakat banyak merasakan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang dijalaninya. Seperti anaknya tidak memiliki akta kelahiran, ketika terjadi perceraian istri tidak bisa menuntut suami atas harta gono gini dan tidak mendapat kekuatan hukum. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Tellangkere tentang pencatatan nikah adalah faktor ekonomi dan faktor sosial.
Kata Kunci: Pencatatan Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HADHANAH DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA MAKASAR KELAS IA
Authors: Andi Muhammad Nasri Andi Agung Mallongi , Ilyas Musyfikah , Anis Muhammad
Published: January 2025

The subject of this research is the analysis of the judge's decision regarding the determination of hadhanah (custodial rights) in the Makassar Religious Court Class 1A with the object of research decision number 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks. The main problem in this research consists of the main problem and 2 sub-problems, namely: 1) How does Islamic law review the imposition of hadhanah to ensure the continuity of children's education in the Makassar Religious Court Class IA? 2) How is the analysis of the judge's considerations in the 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks decision in determining the burden of hadhanah in ensuring the continuity of children's education in the Makassar religious court class IA? The results of the research produced by the researcher show that the determination of hadhanah by the judge at least has indicators of considerations in determining it, namely; First, the state of health, whether the parent (father) is not disabled and does not have a mental disorder. Second, economic conditions, namely whether the parents (father) do not have large debts and have decent jobs that can meet the needs of their children (hadhanah). This is in line with the existence of Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI) by looking at the abilities of parents. The implications of this research are: 1) The judge's decision must have clear concepts and methods so that justice seekers (justiciable) can accept and implement the judge's decision. So that judges must be required to have integrity, intellectuality and capability in carrying out their duties and responsibilities. This is necessary so that later the legal products it produces can then be in accordance with the value of the legal objectives, namely the existence of justice, expediency and certainty. Likewise with the case of determining hadhanah (Child Control) the judge must really be able to see the reality of the two parents, not only emphasizing mere positivism. 2) The public should not be too quick to draw a conclusion to the judge's decision which is always considered unfair and discriminatory. Because in resolving a case is not an easy thing, of course, through discussion, interpretation of views and considerations, then the judge can then decide on a case.
PROBLEMATIKA PENANGANAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO
Authors: Irwan  , Hasan Hamzah , Jamil Muh. Jamal
Published: January 2025

Problematika penanganan pernikahan dimasa pandemi covid-19 menjadi pertimbangan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini mengkaji problematika KUA dalam menangani pernikahan dimasa pandemi perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan field research yang menguraikan hasil pembahasan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teologi normatif. Hasil penelitian menunjukkan pihak KUA Kecamatan Turatea memiliki problematika yang terlihat dari kebiasaan masyarakat, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait covid-19, masyarakat tidak melaporkan pernikahan, menikah di Balai nikah mendapat respon negatif serta masyarakat hadir atas inisiatifnya. Pernikahan dilaksanakan pada masa pandemi sah secara hukum Islam namun tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kemudharatan terhindar sebagaimana kaidah sadd al-dzariah.
PERSEPKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SILARIANG AKIBAT TINGGINYA UANG PANAIK
Authors: Sunniati  , Alwi Zulfahmi , Cahyani Intan
Published: January 2025

Pokok permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana Perkawinan silariang di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. 2) Bagaimana Keberadaan uang panaik sebagai syarat perkawinan di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. 3) Bagaiamana Persepktif hukum Islam tentang silariang akibat tinggginya uang panaik di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-selatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong dari penelitian kualitatif/lapangan atau field research dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan siologis. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa silariang terjadi karena tingginya uang panaik sehingga kedua pasangan yang saling mencintai melakukan perkawinan silariang dan di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panaik, Namun demikian demikian demikian hukum mubah (dibolehkan) dan diserahkan pada tradisi pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama pihak kedua bela. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penentuan jumlah uang panai sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan dan tidak melakukan silariang, pada penetapan uang panaik hendaknya pihak laki-laki juga memahami keadaasn keluarga perempuan dan keadaan sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (walimah) uang panaik berada di posisi pada yang wajar untuk diterima.    
Abstrak
Permasalahan utama penelitian ini adalah 1) Bagaimana perkawinan silang di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong-Selatan, Kabupaten Takalar. 2) Bagaimana keberadaan uang panaik sebagai syarat pernikahan di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong-Selatan, Kabupaten Takalar. 3) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai silariang akibat tingginya arus kas di Desa Mangindara, Kabupaten Galesong-selatan, Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif/bidang atau penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan siologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa silariang terjadi karena tingginya jumlah uang panaik sehingga kedua pasangan yang saling mencintai melakukan perkawinan silang dan dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur jumlah atau batas uang panaik, namun hukum diperbolehkan (diperbolehkan) dan diserahkan kepada tradisi.
masyarakat lokal sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak
PENENTUAN KADAR NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH PASCA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP
Authors: Mutmainna  , Salenda Kasjim , Hasan Hamzah
Published: January 2025

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penentuan kadar nafkah iddah dan nafkah mut’ah pasca perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap (studi kasus putusan no. 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam tentang nafkah iddah dan mut'ah melihat dari landasan pasal 149 huruf a dan b dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim dalam menentukan kadar iddah, mut'ah dan anak, hakim telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memeriksa kemampuan ekonomi laki-laki dan fakta kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya.
PROBLEMATIKA MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN KARENA ADANYA PIHAK KETIGA DI PENGADILAN AGAMA ENREKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Jufri Andi Sartika , Sultan Lomba , Fatmawati
Published: January 2025

Problematika Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam. Penulis meneliti proses problematika mediasi pada perkara perceraian karena Adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang, dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang serta pandangan hukum Islam terhadap problematika mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga. Penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif berupa penelitian lapangan atau file Research yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian yang lengkap dan valid, metode pengumplan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitan menunjukkan proses mediasi di Pengadilan Agama Enrekang memiliki kesamaan pada proses mediasi pada umunya tetapi pada penerapanya memiliki perbedaan serta jenis kasus yang ditangani, kendal yang menyebabkan gagalnya mediasi yaitu munculnya permasalahan internal dalam pernikahan suami istri, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman akhlak dan Agama, sulit untuk bekerja sama dan tidak hadirnya satu pihak, sudah memiliki pasangan.
Kata Kunci: Problematika, Mediasi, Perceraian, Pihak Ketiga, Hukum Islam.
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Kalsum Nur Umniati , Sultan Lomba , Fajri Muhammad
Published: January 2025

Pokok permasalahan penelitian ini yakni tentang Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B perspektif hukum Islam (studi kasus 2019-2021) adapun sub masalahnya yakni, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama maros kemudian tinjauan hukum islam dalam penetapam dispensasi nikah serta faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama maros. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach). Hasil dari penelitian ini yakni, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selain itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim mengganggap dampak negatifnya atau mudharatnya lebih banyak seperti terdapat unsur darurat pada permohonan dispensasi nikah. Dalam Hukum Islam membolehkan pernikahan usia dini dengan syarat sudah baligh, kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros yaitu faktor ekonomi, faktor putus sekolah, faktor pergaulan bebas dan faktor tingginya uang panai untuk menikah. Implikasi dari penelitian ini yakni peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir banyaknya kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros khususnya orang tua, sehingga sering mengingatkan anak mereka terhadap ajaran agama dan mengontrolnya dalam segala hal, baik dalam lingkungan sosial anak maupun dalam pemanfaatan sosial jaringan agar anak tersebut tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A
Authors: Devi Wardan Sari  , Alimuddin  , Izzah Ibnu
Published: January 2025

Abstract
The main issue is mediation in the sttlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class I A, the subject matter is divided into three sub-problems, namely: 1) How is the ,ediation process in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 2) What is the role of the mediator in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 3) What are the results of mediation in the settlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. The type of research is descriptive qualitative, namely field research, using a normative juridical and empirical juridical approach with interview and documentation data collection methods. Based on the results of the study, it shows that the mediation process is divided into three stages, namely, the pre-mediation stage, the mediation process stage, and the final stage of implementation. The prsence of he parties is very important for the continuation of the mediation. The mediator must be equipped with psychological knowledge in addition to psychological knowledge of law. The succes in the mediation in the settlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class IA is still less effective, as for the causes of the low result obtained, one of which is the complexity of an inheritance case, the obligation to present parties who are not only two or three but can be more than that. The implication of the research is that the mediation process is very important for the mediator to  provide a sense of security, peace, and peace to the parties. The mediator must improve the ability to mediate the parties, namely not only from the rules but also the ability to dialogue with the parties. The good faith of the parties is also very influential on the success of the mediation, that is, it is hoped that the partis can regenerate good relations and undergo the mediation process in good faith.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
Authors: Firman  , Ridwan Muh. Saleh , Tahir Hartini
Published: January 2025

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya kantor urusan agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perwujudan keluarga yang sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teologis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, kuisioner. Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, data display, conclusion drawing/verification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling yang dilakukan adalah melakukan tatap muka, dialog, diskusi. Masyarakat Kecamatan Duampanua yang belum menikah dilakukan pembinaan pada setiap hari Senin dan Kamis, sedangkan masyarakat Kecamatan Duampanua yang telah menikah dilakukan pembinaan yang diprogramkan per triwulan atau 3 bulan sekali. Secara keseluruhan upaya KUA tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Al-Qur’an yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah (QS. Ar-Rum: 21).
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
Authors: Muh Zuhdi Hamdi Fahmi  , Asni  , Ilyas Musyfikah
Published: January 2025

Pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang Permohonan izin poligami dengan alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual (Studi Putusan Nomor: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs.) Adapun sub masalah yang penulis angkat yakni, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus pada perkara Nomor:663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs. kemudian sub masalah kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan Nomor: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs, Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian Field Research atau lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros. Penelitian juga merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum lainnya. Adapun yangyang menjadi  sumber data dalam penelitian ini yakni bersumber dari data primer dan data sekunder, kemudian data dikumpulkan melaui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs tentang pemberian izin poligami adalah pemohon telah memenuhi alasan yang bersifat fakulatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 57 huruf (a). Selain itu pemohon juga telah memenuhi persyaratan kumulatif sesuai ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat alasan poligami karena ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami dapat disetarakan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, juga berpedoman pada hukum islam yaitu QS Al-Nisa/4: 3. Dan juga sesuai dengan fiqih yang berbunyi Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam menangani perkara terkait permohonan izin poligami agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memutus sebuah perkara karena dalam hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang suami dapat bebas melakukan poligami poligami.Untuk masyarakat yang hendak melakukan poligami, diharapkan berpikir dengan matang sebelum melakukan poligami, karena kelak akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar Jika merasa tidak sanggup untuk dapat berlaku adil serta tidak mampu memenuhikebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, maka cukup nikahi satu orang perempuan saja, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim.
Kata Kunci: Poligami, Putusan Hakim, Hukum Islam.
ANALISIS PUTUSAN HUKUM PERCERAIAN QABLA AL-DUKHUL PADA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA SINJAI KELAS II
Authors: Usnidar Arfah  , Andi Muhammad Akmal  , Istiqamah
Published: January 2025

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana analisis putusan hukum terhadap perceraian qabla al-dukhul pada kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (fieldsearch), dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai umumnya disebabkan dua faktor yaitu, faktor ketidakrelaan menjalani pernikahan dan faktor perselingkuhan. Mengenai mekanisme persidangan perceraian qabla al-dukhul karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II umumnya sama dengan mekanisme persidangan perceraian yang merujuk pada prosedur perceraian yang diatur dalam Pasal 39-41 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dan dalam Pasal 129-148 KHI. Akibat hukum perceraian qabla al-dukhul dalam putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj tidak memiliki konsekuensi hukum akibat putusnya perkawinan, dikarenakan pihak suami tidak menuntut dan pernikahan baru berjalan 7 hari, serta pihak istri meninggalkan suami dan tidak ingin kembali lagi. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, hakim Pengadilan Agama Sinjai berpedoman pada Pasal 39 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pendapat ahli fikih dalam kitab al-Iqna juz II halaman 133, dan Qaidah Fiqhiyah. Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj telah mengambil dasar-dasar pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2020-2021
Authors: Nessa Fajar , Asni  , Mustafa Zulhasari
Published: January 2025

Abstrak
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Libureng kabupaten Bone. Masalah pokok diurai dalam dua sub masalah, yakni: 1) bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan dini di kecamatan Libureng Kabupaten Bone? 2) Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar’I dan Empiris. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh KUA yaitu Sosialisasi dengan Masyarakat bahwa Pernikahan dibawah Umur tidak diperbolehkan dan Mengadakan Program Pembinaan kepada Tokoh Masyarakat guna untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang sangat memprihatinkan. Adapun Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan dini yaitu, Ikut dalam sosialisasi pernikahan dini, bekerja sama dengan bidang kesehatan, mendirikan Bina Keluarga Muda (BKR), bekerja sama dengan tokoh agama dan menangani pengurusan surat nikah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan sosialisasi terkait hukum perkawinan untuk memediasi dampak negatif dari pernikahan dini, dan masih banyak yang mengatakan bahwa anak di bawah umur tidak boleh menikah, sistemnya harus selektif karena kita tidak tahu.                 
Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pencegahan, Pernikahan Dini
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG
Authors: Afiyah Salsabila. Alkaf  , Tahir Hartini , Sastrawati Nila
Published: January 2025

Abstrak
Penelitian ini mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimana bentuk kegiatan menafkahi keluarga pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang. Bagaimana agar fungsi dan peran ganda tersebut dapat berjalan bersamaan pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Ganda Bagi Perempuan. Hasil penelitian yang berdasar pada rumusan masalah yakni, bentuk kegiatan menafkahi keluarga pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang adalah dengan cara berkebun dan menjual hasil panen di perkebunan. Fungsi dan peran ganda tersebut dapat berjalan bersamaan pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang adalah dapat menjalankan fungsi dan perannya di masa pandemi. Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Ganda Bagi Perempuan adalah di bolehkan, hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Jumu’ah/62:10, yang mana ada surah itu manusia disuruh bertebaran mencari nafkah yang berlaku untuk umum.
Kata Kunci: Hukum Islam, Peran Ganda Perempuan, Nafkah, Covid-19
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI TRADISI UPACARA ADAT MA’BAKU-BAKU PADA MASYARAKAT URU (STUDI KASUS DESA LEDAN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG)
Authors: Halim Arfan , Patimah Patimah , Istiqomah Istiqomah
Published: January 2025

Pokok permaslahan dalam dalam penelitian adalah Bagaimana Tinjaun Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma’Mabku-Baku pada masyarakat Uru (Studi Kasus Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang). Adapun metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan, sumber data pada penelitian ini adalah tokoh adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang selaku masyarakat yang masih menjalankan adat tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan para tokoh   adat dan masyarakat setempat yang masih melakukan tradisi tersbut dalam hal ini : 1. Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma’Baku-Baku yang dilaksanakan tiga tahun sekali selama dua hari dan juga beberapa ritual dilakukan sebelum dilaksanakannya tradisi upacara Ma’Baku-baku seperti Ma’Paria dan Ma’ pole bubun, 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma’ Baku-Baku ini dapat dikatakan tidaklah bertentangan dengan syariat Islam apalagi mempersekutukan Allah. Implikasi dari penelitian ini yaitu: kepada pihak masyarakat yang masih melaksanakan tradis upacara Ma’Baku-Baku agar tetap menjalankan tradisi ini, tradisi ini harus dilestarikan karena merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu, tetapi tradisi Ma’Baku-Baku juga harus sesuai dengan ajaran Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw sehingga tidak ada unsur musyrik.
ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM MAWARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PAREPARE
Authors: AHA A. HARIS
Published: January 2025

Abstract
The main problem contained in this study is that after the marriage bond will give rise to inheritance and how does the legal system of inheritance in the people of Ujung, Bacukiki, West Bacukiki and Soerang sub-districts implement the distribution of customary inheritance in the Muslim community of Parepare City. The aims of this study include: 1) to analyze the implementation of inheritance law in the Muslim community of Parepare City. 2) describe the impact of the implementation of inheritance law on the Muslim community in Parepare City. In an effort to find answers to the problems studied, researchers conducted field research, namely collecting empirical-observational data. This study uses a quantitative approach, namely, uncovering data that has occurred before without manipulating data contained in the field, data is described in the form of numbers and data analysis using statistics. In other words, this study describes the results of research in the form of percentages or figures regarding the results of the implementation of inheritance law in the Muslim community of Parepare City. This research shows the results that in practice the people in Ujung, Bacukiki and West Bacukiki sub-districts prefer customary distribution of inheritance. In the division of inheritance, it is women who are most prioritized to receive inheritance. The application of this customary inheritance is reflected in customary provisions which stipulate the division of inheritance which is carried out by prioritizing peace and consensus deliberation and prioritizing the principle of decency.
Keywords: Inheritance Law, Muslim Community, City of Parepare
EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBATASAN USIA NIKAH UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 TENTANG PERNIKAHAN ANAK STUDI KASUS KUA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO
Authors: Nurhasmi  , Jamil Muh. Jamal , Amir Rahma
Published: January 2025

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana efektifitas penerapan pembatasan usia nikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan anak”. Dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan beberapa sub masalah, yaitu :1. Bagaimana hakikat pembatasan usia pernikahan menurut Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Anak? 2. Bagaimana penerapan pembatasan usia menikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang pernikahan anak di KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo? Jenis penelitian ini merupakan penelitian adalah (field research) merupakan bentuk penelitian lapangan atau bisa juga disebut dengan penelitian kualitatif, penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan pendekatan penelitian hukum yang digunakan yakni pendekatan Undang-undang dan pendekata kasus, karena yang diteliti adalah bagaimana implemenstasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Belawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pembatasan usia nikah dinaikkan menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki dikarenakan usia 19 tahun usia yang dianggap matang baik dari segi emosional, biologis dan psikologi. 2. Batas usia nikah yang diizinkan oleh Pemerintah Kecamatan Belawa adalah 19 tahun yang diharapkan dapat menekan angka pernikahan anak meskipun tidak signifikan, namun pembaruan Undang-undang tersebut bisa dikatakan cukup efektif menanggulangi angka pernikahan anak. Implikasi dari penelitian ini yakni, Ketika hendak melangsungkan perkawinan, sebaiknya orang tua calon pengantin atau orang yang hendaknya melakukan perkawinan tersebut agar lebih memperhatikan batasan usia nikah agar tujuan pernikahan bisa tercapai serta imam desa maupun tokoh masyarakat hendaknya turut andil dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyuluhan agama serta bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, khususnya mengenai masalah perkawinan.
IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAM KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG
Authors: Selman Muhammad Arib Ramadhan , Aisyah Sitti , Sastrawati Nila
Published: January 2025

Pokok masalah penelitian ini adalah apakah e-court di Kabupaten Sidenreng Rappang telah di implementasikan dan bagaimana pengetahuan masyarakat sidenreng rappang mengenai e-court. Adapun permasalahannya yaitu, 1) Bagaimana implementasi e-court dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2) Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai penggunaan e-court. 3) bagaimana manfaat e-court bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan pemasalahan manusia dan gejala-gejalanya.
Hasil penelitian, 1) Pengimplementasian e-court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terlaksana pada tahun 2019. 2) Pada tahun 2021 terdapat 1671 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari keseluruhan perkara yang terdaftar terdapat 258 perkara yang didaftarkan melalui e-court. Hal ini menunjukkan bahwa peminat e-court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terbilang rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang terdaftar pada tahun tersebut. 3) Manfaat e-court bagi masyarakat yaitu meberikan kemudahan bagi masyarakat ketika melakukan pendaftaran persidangan.
Implikasi penelitian yaitu, agar masyarakat lebih mengetahui apa saja keuntungan Ketika berperkara menggunakan e-court. Sebaiknya Pengadilan Agama melakukan sebuah sosialisasi mengenai e-court ini, kepada seluruh advokad karena seiring dengan teknologi yang terus berkembang juga dibarengi dengan sumber daya manusia yang setara
ANALISIS PENERAPAN TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATU ULAMA
Authors: Nur Muhammad Imran , Ridwan Muh Saleh , Fatimah Siti Nurul
Published: January 2025

Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Taukil Wali Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Pinrang, mengambarkan tentang penerapan taukil wali nikah berdasarkan pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Pinrang. Taukil wali nikah merupakan penyerahan hal wali nikah dalam proses akad pernihakan. Adapun masalah dalam penelitian ini yakni yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan terhadap taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang. Kedua pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap Taukil Wali Nikah di Kabupaten Pinrang. Latar belakang dari penelitian ini didasari ketertaikan penulis terhadap praktek taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang yang dipengaruhi dua pandangan organisasi Islam besar yakni Muhmammadiyah dan Nahdatul Ulama. Sementara itu observasi penulis terhadap fenomena social terkait praktek taukil wali nikah dikalanga masyarakat yang menyimpan banyak tanda tanya dari dua perspektif antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang mengkaji objek penelitian dari segi fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengambarkan ada dua faktor mempengaruhi penerapan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang yakni faktor budaya dan faktor pengetahuan masyarakat. Sementara itu pandangan Muhammadiyah terhadap penerapan taukil wali nikah lebih condong mendahulukan atau mengutakaman wali nasab menjadi wali dalam pernikahan, namun jika wali nasab tidak ada ataupun tidak mampu maka dibolehkan wali yang lainya. Adapaun pandangan Nahdatul Ulama yaitu membolehkan siapa saja yang menjadi wali dalam pernikahan selama tidak keluar dari golongan atau pihak yang telah ditentukan dalam syariat islam. Sesuai uraian faktor dan persfektif Muhamamdiyah dan Nahdatul Ulama terhadap penerapan taukil wali nikah, disarankan kepada pihak yang berwewenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bisa mengedukasi masyarakat terkait penerapan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang.
AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI MAPPACCI PADA MASYARAKAT DESA LIMAPOCCOE KABUPATEN MAROS
Authors: Asma Fauziah , Alwi Zulfahmi , Ibnu Izzah
Published: January 2025

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akulturasi nilai hukum Islam dalam tradisi mappacci pada masyarakat di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosesi tradisi mappacci pada masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros dan Nilai Hukum Islam yang terakulturasi dalam tradisi Mappacci pada masyarakat Desa Limapoccoe. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan budaya, pendekatan syar’I, dan pendekatan sosiologi selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi mappacci tidak menyalahi ketentuan-ketentuan ajaran Islam dan merupakan simbol pensucian diri dan pembersihan jiwa si calon pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga serta memperoleh do’a restu dari sanak keluarga dan dapat di ridhoi oleh Allah Swt. Implikasi dari penelitian ini adalah prosesi dalam tradisi Mappacci hendaknya di laksanakan karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari dulu dan terdapat beberapa nilai hukum Islam yang terakulturasi ke dalam tradisi Mappacci di antaranya: nilai ketuhanan, nilai ta’awun, nilai toleransi, nilai kebebasan dan nilai kesabaran atau istiqamah. Saran dari penulis agar tradisi mappacci ini dapat dilestarikan dan di jaga agar terhindar dari hal-hal yang melanggar ketentuan agama Islam.  
Kata Kunci: Akulturasi, Hukum Islam, Prosesi Mappacci.
TRADISI FOKOMPA KAMPANA’A DALAM PROSESI PEMINANGAN PADA MASYARAKAT SIOMPU BUTON SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: M. Miswar Zarah  , Lomba Sultan  , Muh. Jamal Jamil
Published: January 2025

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi fokompa kampana’a dalam prosesi peminangan pada masyarakat Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah field research kualitatif dengan pendekatan syar’i dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan fokompa kampana’a terlebih dahulu ditempuh dua langkah yairu posoloi dan fotibua. Pelaksanaan tradisi fokompa kampana’a dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, kafe’awutino lambu sebagai penyampaian pinangan. Kedua, kafendua adalah peminangan secara resmi sebagai penanda bahwa keduanya telah bertunangan. Ketiga, woa’ano wua atau upacara penyerahan pinangan disertai dengan penyerahan sebagian kecil mahar dalam adat. Pada umumnya pelaksaan tradisi fokompa kampana’a tidak bertentangan dengan hukum Islam karena banyak hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaan tardisi fokompa kampana’a sebagai kekayaan budaya perlu dijaga dengan tetap memerhatikan nilai-nilai keislaman dan menyederhanakan beberapa prosesi dan materi yang dianggap memberatkan sesuai kemampuan masyarakat.
EFEKTIVITAS SIDANG KELILING TERHADAP PENERAPAN ASAS, SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Authors: Nur Ita Wahyuni  , Halim Talli  , Muhammad Fajri
Published: January 2025

Abstrak
Penelitian ini membahas tentang efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (studi kasus penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah dan bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bulukumba. Penelitian ini bersifat kualitatif dimana pengumpulan datanya dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian sesuai fakta di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba sudah terbilang efektif dalam hal jarak, prosedur pelaksanaan sampai penyelesaian perkara dan memenuhi 5 indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penerapan asas peradilan sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pelaksanaan yang tidak berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan hanya pada biaya panjar perkara.
Kata Kunci: Efektivitas, Sidang Keliling, Asas Peradilan, Isbat Nikah.