bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah
Authors: Ramadhan Aditya
Published: March 2024

Culture and humans can be seen as inseparable because both shape life.    The purpose of this study is to understand the extent to which the tradition of rain handlers in community beliefs can be intervened through the integration of values in the verses of the Qur'an and reviewed through the maqashid sharia point of view. The research method used is qualitative with a case study approach, involving 138 respondents selected using a purposive sampling technique. The main instrument used was a questionnaire, and data collection was conducted in compliance with research ethics. Data analysis was conducted through content analysis techniques. In Indonesia, culture is defined as different behaviors that are passed down through generations. In terms of cultural misconceptions, Indonesia has diverse cultural qualities, such as the culture of rain handling. This is common during major events, and rain handlers are instructed to shift the wind and clouds. And in its operation it still causes controversy. The concept of maqashid sharia does not influence the legal basis of the rain handler tradition. The rain guide tradition is based on mutual benefit and maslahat mursalah. The practice of the rain guide tradition can also be inspired by the munasabah verse of the Qur'an, so that the rain guide tradition still has a position in its implementation, and the local culture of the rain guide tradition includes aspects of living habits that involve the scope of sociology and cultural anthropology
Public Policy Communication for Flood Management
Authors: Setiadi Setiadi , Sumaryana Asep , Bekti Herijanto , Sukarno Dedi
Published: March 2024

Flood is a hydrometeorological disaster whose intensity and geographic scope continue to increase due to climate change, global warming, and lack of environmental management. Floods often need to be better managed through policy implementation and communication. This study reviews the communication of public policies for flood management. This review uses a traditional approach by referring to previous publications from articles and books, whereas analysis and synthesis refer to the qualitative methods. Public policy must pay attention to fairness, transparency, accountability, participation, and accommodating all parties' interests. The implementation for flood disasters needs to consider elements, the existing programs, and target groups that will receive policies. Flood disaster communication has principles such as transparency, responsiveness, efficiency, effectiveness, accountability, participation, measurement, fairness, and environmental sustainability. Effective and timely communication is very important in dealing with disasters because it can help reduce losses and increase community preparedness. The infrastructure system, which includes drainage, reservoir management, water infiltration zones (green space and densely vegetated land), and mapping of flood-prone areas, must also be communicated adequately. Flood management requires adequate public communication, thus the policy synchronization between different institutions and regions to address socioeconomics and environmental interests within a participatory-based flood management framework
Integration of 4C Skills on Student Worksheets Prospective Professional Physics Teacher in West Sumatra
Authors: Natasya Ziola , Festiyed Festiyed , Asrizal Asrizal
Published: March 2024

The 21st century is an era full of challenges which requires the world community to improve the way they think, learn, work and live in the worldin order to keep up with the rapid progress of information technology. The aim of this research is to determine the extent of integration of 4C skills in student worksheets. This research uses a quantitative approach, with descriptive research type. The object of this research is a student worksheet on Light and Optical Instruments created by 10 prospective professional physics teachers at one of the state universities in West Sumatra. This research instrument is in the form of a questionnaire prepared based on the 4C skill indicators formulated by R.T. Kelley, etc. in the form of positive statements. Based on the analysis that has been carried out on student worksheets made by prospective professional physics teachers, it can be concluded that the content of 4C skills consisting of critical thinking skills is in the high category, while creative thinking skills, communication skills and collaboration skills are in the high category medium category. This research is expected to be able to provide information and an overview of the extent of the distribution of 4C skill content on student worksheets
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS WANPRESTASI PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS ONLINE
Authors: Iswara Ryan
Published: March 2024

Penerimaan Nasabah oleh Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka kini dapat dilaksanakan secara online. Pada pelaksanaannya agen marketting Pialang Berjangka kerap menjanjikan keuntungan fantastis tanpa menjelaskan risiko. Terlebih, Nasabah tidak bertatap muka langsung dan berisiko wanprestasi penyalahgunaan margin Nasabah. Hasil penelitian ini adalah, bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka berbasis online diawali calon Nasabah mengakses website perusahaan Pialang Berjangka; berkoordinasi dengan marketting; pemahaman dan penyampaian risiko; pelaksanaan simulasi; pengisian aplikasi dan formulir perjanjian dan pemberian amanat; pembukaan rekening transaksi terpisah (segregated account); menyetor margin; pembuatan akun; verifikasi; dan pemberian password untuk login. Kesemuanya dilakukan secara online.  Perlindungan hukum secara preventif adalah, Bappebti melakukan sosialisasi kepada Nasabah dan keproaktifan Nasabah meminta penjelasan detail mengenai : isi kontrak; prospek dan risiko; legalitas Pialang Berjangka; dan menjaga kerahasiaan password akun. Proses secara administratif, Nasabah melaporkan dugaan pelanggaran ke Bappebti untuk dikenakan sanksi administratif apabila mediasi gagal. Proses secara pidana, pelaporan dugaan tindak pidana Perdagangan Berjangka ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Proses secara keperdataan, adalah gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi. Bentuk pembinaan Bappebti adalah pengadaan pelatihan bagi para pelaku Perdagangan Berjangka untuk meningkatkan pengetahuan/keahlian bidang Komoditi dan Perdagangan Berjangka. Bentuk pengawasan secara preventif yaitu, Bappepti melakukan pengawasan lapangan dan pelaksanaan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu oleh Pialang Berjangka terkait kegiatannya di Bursa Berjangka dan jumlah serta data Nasabah yang diterima secara online, dan penerapan Sistem Pengawasan Tunggal  terhadap integritas pasar dan para pelaku Perdagangan Berjangka yang terhubung secara online dan real time. Pengawasan secara represif yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda. Kepada Bappebti, agar membentuk Satuan Petugas Pengawas Kegiatan Perdagangan Berjangka Berbasis Online dengan tugas khusus mengawasi secara cyber kegiatan dan legalitas perusahaan-perusahaan Pialang Berjangka yang menerima calon Nasabah secara online melalui platform/website-nya.
LIMITASI HAK KREDITOR SEPARATIS ATAS PELUNASAN PIUTANG SETELAH LAMPAU WAKTU PENJUALAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA
Authors: Yusticia Judistira , Rumesten Iza
Published: March 2024

Abstrak : Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang membagi 3 jenis penggolongan kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis, Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dianggap sebagai ketentuan yang tidak sejalan serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 55 Ayat 1 dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor separatis yang berdampak pada pemberian batas waktu penjualan benda yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor separatis, Dengan demikian hak Kreditor separatis sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki Hak yang terpisahkan dari harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 ayat 1 menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis serta terjadi ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis kehilangan kedudukan dan haknya sebagai kreditor separatis yang mengakibatkan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya.Kata Kunci : Kepailitan, Jaminan, Kreditor Separatis.
Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)
Authors: ELVARISHA ELSY , Ridwan Ridwan , Ibrahim Zulkarnain
Published: March 2024

Rakyat Indonesia. sebagian besar adalah .pekerja. Sebagai pekerja. kita harus dijamin jaminan kesehatannya .oleh pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 .Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.. tentang Badan Penyelenggara. . Jaminan Sosial. Setiap pemberi kerja wajib .mendaftarkan. pekerjanya .sebagai anggota BPJS Kesehatan. Apabila pemberi kerja. tidak mendaftarkan.. pekerjanya maka diatur dalam. . Peraturan Pemerintah Nomor 86. Tahun 2013. tentang Tata .Cara.Pengenaan Sanksi Administratif .kepada Pemberi Kerja selain. .Penyelenggara dan Setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan. Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaran Jaminan Sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi pemberi. kerja yang belum mendaftarkan. pekerjanya menjadi peserta. program JKN KIS? 2. Bagaimana upaya. peningkatan kesadaran pemberi .kerja agar mendaftarkan. pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS? 3. Bagaimana upaya peningkatan kepatuhan .pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran / premi .peserta program JKN KIS?. Penelitian ini menggunakan .metode penelitian .normatif. Upaya peningkatan kesadaran. pemberi kerja agar mendaftarkan .pekerjanya menjadi .peserta program JKN KIS melalui kerjasama strategis .dengan instansi pemerintah, misal.Pelayanan .Terpadu Satu. Pintu, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja. dan Transmigrasi, dan Kejaksaan dan melakukan sosialisasi. dengan pemberi kerja. dan pekerja. Melalui kerjasam. dengan instansi pemerintah .tersebut juga dapat meningkatkan kepatuhan pemberi kerja. untuk memenuhi kewajibannya .membayar iuran premi .JKN KIS. Harapannya pemerintah .agar dapat mengkaji kembali .peraturan yang telah berjalan terkait .dengan tata cara pengenaan sanksi administratif kepada .pemberi kerja.Kata Kunci : Sanksi Administratif, .Program JKN KIS, .Pemberi Kerja, .Pekerja
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUSI TANAH ATAS PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 213/Pdt.Bth/2017/PN PLG)
Authors: Rianti Fiskarina Eka
Published: March 2024

Abstract:Basically, court proceedings can be carried out directly by parties who feel disadvantaged. A person or civil legal entity that feels that his interests have been impaired by a decision of the Chair of the District Court may file a written claim with the competent court. The injured party is not involved in a case, which is referred to as a third party. Which in this study the third party filed a derden verzet resistance to the district court in order to defend their rights in the case of seizure of the execution of the land that was the object of the dispute in the case. With which is the main problem in this study regarding the application of the principle or principle of prudence of judges in giving a fairest consideration to the parties, especially third parties, then the judge's consideration of Pekara No.213 / Pdt.Bth / 2017 / PN. PLG which is the subject of analysis in this study, also relates to the derden verzet resistance proposed by third parties in order to obtain justice, as well as the concept of the regulation of confiscation of execution in the future so as not to harm third parties. This study uses a research method that is normative legal research, which is based on the results of research applications submitted by third parties can not be accepted by the judge on the basis that the third party should submit an ordinary resistance is not derden verzet on the seizure imposed by the judge. Of course it does not provide justice for third parties, because judges are less careful and less careful in considering the main points which are argued on the basis of resistance proposed by third parties in the Palembang District Court.Keywords: Resistance, Derden Verzet, Third Party, District Court, Confiscation of Execution.
Perlindungan Hukum Developer Dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project Selling Di Indonesia
Authors: Meliana Meliana , Emirzon Joni , Muntaqo Firman
Published: March 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus yang terjadi dalam transaksi jual beli rumah susun khususnya apartemen dengan sistem pre project selling. Kasus yang terjadi disebabkan oleh belum dibangun atau tidak selesainya pembangunan apartemen yang ditawarkan sehingga cenderung menjadikan konsumen sebagai pihak yang paling dirugikan. Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian terdiri dari: (1) Bagaimana pengaturan pre project selling di Indonesia? (2) Bagaimana  tanggung jawab developer terhadap konsumen rumah susun dengan sistem pre project selling di Indonesia berdasarkan analisis dua putusan?(3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap developer dan konsumen rumah susun yang tertuang dalam pre project selling di Indonesia berdasarkan analisis dua putusan? (4) Bagaimana pengaturan pre project selling dimasa mendatang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Pengaturan pre project selling saat ini diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rumah Susun, Perlindungan Konsumen serta Permen PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, (2) Pada analisis putusan pertama, perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum konsumen dan developer telah berjalan dengan baik karena hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan konsumen, (3) Pada putusan kedua, perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum terhadap developer telah berjalan dengan baik namun tidak bagi konsumen karena gugatan konsumen ditolak karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan PKPU, (4) Konsep pengaturan pre project selling dimasa mendatang dapat mencontoh negara Singapura dengan menerapkan pengaturan berbasis online yang tersistem dan terintegrasi, pembuatan peraturan perundang-undangan terkait pre project selling yang lengkap dan jelas serta pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara keseluruhan perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat telah berjalan dengan baik dan  seharusnya peraturan perundang-undang yang dibuat nantinya dapat lebih jelas, lengkap dan tegas serta dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA PERSONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Authors: Sari Duwi Purnama
Published: March 2024

The criminal investigation of Immigration against foreign citizen who is intentionally provides invalid data in the form of falsify the personal data that is under the process in filling an application of Travel Document of The Republic of Indonesia occur at Palembang Class I Immigration office in 2018 by Ling Lee Tiong as known as Muslim. He has perpetrates violates Article 126C of Law of The Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. Under the process of law enforcement of Immigration, the determination of a violation case is solved with the criminal law or administrative is an authority of Immigration Officers (discretion). This study discusses about  law enforcement and the barrier of law enforcement against the criminal act of falsify the personal data based on Law of The Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration and policy for the future. This type of research used in this research is empirical juridical law. This research was conducted at Palembang State Court and Palembang Class I Immigration office. Criminal law enforcement against the criminal act of falsify the personal data based on Law of The Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration at Palembang Class I Immigration office in the form of criminal law enforcement as set forth in laws and regulations (In Abstracto) and actual law enforcement (In Concreto). There are two (2) efforts on criminal law enforcement, namely preventive law effort and repressive law effort. The most dominant factors that hinder law enforcement are legal enforcement factor and facilities factor. The Policy for the future of criminal law shall still refer to the policy of criminal law formulated in the concept of Criminal Code.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN AGEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Authors: Selii Serli
Published: March 2024

Abstrak : Kehadiran perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa BUMN yang belum ada pengaturan hukum secara khusus mengenai perusahaan agen di Indonesia menimbulkan sebuah permasalahan. Untuk mengkaji permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis pengaturan terkait keberadaan perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum antara perusahaan agen dengan produsen (prinsipal) dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ialah sebagai penyedia barang dan jasa saja tidak diatur secara khusus dan terpisah terkait perusahaan agen dan produsen (prinsipal) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanggung jawab hukum perusahaan agen dan produsen (prinsipal) atas terjadinya kerusakan barang/atau jasa yang menimbulkan kerugian terhadap badan usaha milik negara, dalam hal ini tanggung jawab berupa perbuatan melawan hukum sehingga ditinjau dari beberapa peraturan hukum maka produsen (prinsipal) yang akan bertanggung jawab atas kerusakan barang dan/jasa tersebut sepanjang agen tidak melakukan penyimpangan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Kata Kunci: Agen; Barang dan Jasa; BUMN; Pengadaan; Prinsipal
PERBANDINGAN HUKUM AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TANPA BANK DAN DENGAN BANK
Authors: Sholihun Ahmad
Published: March 2024

Kepemilikan rumah secara syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang membiayai kepemilikan rumah secara syariah, baik yang baru ataupun yang sudah dipakai. Nasabah dapat melakukan angsuran atau cicilan pembayarannya dengan hasil angsuran atau cicilan yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Dengan konsep yang dibawa yaitu properti syariah yang diterapkan adalah jual beli yang terjadi langsung kepada developer atau pengembang yang tidak ada melibatkan perbankan. Meski demikian ada saja developer yang melibatkan bank dengan cara pembayarannya ditujukan langsung ke rekening atas nama developer, terkhusus untuk diberlakukan angsuran yang dilakukan oleh konsumen. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimana konstruksi hukum akad pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah tanpa bank dan dengan bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian, Kontruksi hukum hukum akad pembiayaan KPR syariah oleh developer tanpa bank dan dengan bank meliputi antara lain sumber perikatan akad, jenis akad, karakteristik akad, para pihak dalam akad serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR KPR LUNAS YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIPIKAT
Authors: Maghfira Suwintha Rizkika
Published: March 2024

ABSTRAK : Perkembangan industri Bisnis tidak lepas dari peran Bank, keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat membantu rakyat hal ini dengan didelegasikannya kepada Bank BTN KC Palembang untuk menyalurkan Pembiayaan kredit subsidi perumahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah murah, akan tetapi didalam prakteknya terdapat suatu fakta bahwa pada saat beberapa debitur-debitur tersebut yang telah melakukan pelunasan KPR Subsidi Pemerintah di Bank BTN Cabang Palembang Debitur belum bisa mendapatkan sertifikat yang menjadi agunan kreditnya yang seharusnya sertipikat yang merupakan barang agunan wajib diserahkan kepada debitur yang sudah lunas. Pokok bahasan dalam jurnal ini mendeskripsikan pertanggung jawaban bank terhadap Debitur KPR Lunas. Untuk membahasnya digunakan metode penelitian normatif, yakni menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis tentang pengaturan hukum dalam perlindungan hukum bagi Debitur KPR Lunas yang ada di BTN KC Palembang. Berdasarkan hasil penelitian pertanggung jawaban Bank sendiri mengacu pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan SE Direksi No 58 Tahun 2016 yang mana Bank dapat mengambil alih tanggung jawab penyelesaian dari developer/pengembang dengan syarat-syarat seperti pengembang/developer pailit atau tidak diketahui keberadaanya (raib). Saran dalam penulisan ini ialah seharusnya ada peraturan yang lebih jelas terinci terkait dengan kewajiban BANK untuk bertanggung jawab menyelesaian sertifikat debitur yang telah lunas sebagai suatu kewajiban BANK yang bersifat imperatif bukan fakultatif, demi menjamin kepastian dan keadilan debitur jika tidak ada maka dikhawatirkan akan merugikan Debitur karena harus menunggu goodwill dari perusahaan.
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
Authors: Ayuniar Silvia , Ridwan Ridwan
Published: March 2024

Abstrak : Kepemilikan Akta Kelahiran anak sebagai pengakuan negara atas identitas anak saat ini masih rendah karena sulitnya memenuhi persyaratan yaitu adanya Akta Nikah orang tua menurut UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Maka perlu menganalisis dan menjelaskan kebijakan tersebut dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah dan bagaimana sinkronisasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, tersier. Hasil penelitian, bahwa dilakukannya percepatan kepemilikan akta kelahiran karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak, dengan ditetapkannya aturan SPTJM sebagai ganti syarat Akta Nikah maka dapat memberikan hak identitas dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dari sisi sinkronisasi hukum kebijakan tersebut sebagai upaya memberi kemudahan adminstrasi kependudukan. Sebagai rekomendasi diharapkan perlu mengsinkronkan aturan UU Administrasi Kependudukan dengan maksud yang diatur kedalam SPTJM.Kata Kunci: Akta Kelahiran, Catatan Sipil, Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran
Experimental and ANN Analysis of Shearing Rate Effects on Coarse Sand Crushing
Authors: Rabab’ah Samer R. , Al Hattamleh Omar H. , Tarawneh Ahmad N. , Aldeeky Hussien H.
Published: March 2024

The present study analyzes laboratory experiments on how shearing rate affects the shear strength and crushability of natural coarse sand, employing artificial neural network (ANN) analysis. This study tested three different coarse sands obtained from the crushing of natural rocks: Black Virgin Tuff, weathered Zeolitic Tuff, and calcareous limestone. The behavior of crushed sand specimens with consistent grading, which passed through sieve #4 and were retained on sieve #8, was analyzed using a direct shear box. The specimens were subjected to varied normal loads and shearing speeds to examine their behavior at different relative densities. The test results were analyzed using ANN to investigate the significance of shearing rates on shearing strength parameters, specifically internal mobilized peak friction, the constant volume (residual) internal friction angle, and the consequence of shearing rate on the particle's breakage index. The selected normal (Gaussian) rate significantly affected both the shear strength parameters and breakage. The loading rate increased both shear strength parameters and particle breakage. Therefore, it's highly recommended to maintain secure sets of shear strength values and comprehensive test data for assessing parameters at typical strain rates, prioritizing using slower rates whenever possible. Doi: 10.28991/CEJ-2024-010-03-011 Full Text: PDF
Effect of Non-Class Fly Ash on Strength Properties of Concrete
Authors: Alaj Anjeza , Krasniqi Nexhmi , Numao Tatsuya
Published: March 2024

Developing of green construction and reducing CO2emissions in the environment is a priority for industry in the coming years. Recycling fly ash in the concrete industry is a well-known way to reduce environmental impact. Aside from this benefit, there are numerous other positive effects of incorporating fly ash into concrete; however, in this research, the objective is to replace cement with a different percentage of non-class fly ash with high CaO, more than 42%. The analyzed variables are non-class fly ash properties, the effect of fly ash presence on the main properties of concrete and examining the optimum of non-class fly ash in ordinary concrete C-25/30 and high-performance concrete C-50/60. All investigations took place in the laboratory by producing 24 different mix designs and more than 1000 specimens to examine: consistency, setting time, shrinkage, and compressive strength in the short and long terms of curing. Recycling industrial waste in new construction, especially fly ash because of its non-uniform properties, still has some obstacles and is not a practical issue, but the future must be environmentally friendly, and this research proves that the objective of producing sustainable ordinary and high-performance concrete was achieved by replacing 40% of cement with non-class high CaO content fly ash. Doi: 10.28991/CEJ-2024-010-03-02 Full Text: PDF
Evaluating Groundwater Quality Using Multivariate Statistical Analysis and Groundwater Quality Index
Authors: Pham Nguyen Quoc , Nguyen Giao Thanh
Published: March 2024

Under pressure from surface water pollution and climate change, groundwater becomes a critical water source. Information on groundwater quality could contribute to effective groundwater management. This study was carried out to utilize multivariate statistical analysis and the groundwater quality index (GWQI) to evaluate groundwater quality in Ca Mau Province, Vietnam. Twenty-five groundwater samples from residential-urban areas, cemetery areas, landfill areas, and saline intrusion areas were collected for this study. Groundwater quality was evaluated using the National Technical Regulation on Groundwater Quality (QCVN 09-MT:2015/BTNMT) and GWQI. Principal component analysis (PCA) was used to identify potential polluting sources and key variables influencing groundwater quality. Cluster analysis (CA) was applied to cluster groundwater quality, and the sites were recommended for future monitoring. The results revealed that NH4+-N contaminated groundwater in the landfill area, while the saline intrusion area was polluted by TDS and NH4+-N. The groundwater quality classified as excellent, good, poor, and very poor accounted for 44, 40%, 12%, and 4%, respectively. Cluster analysis divided groundwater quality into four groups, mainly based on the presence of NH4+-N and TDS. Nine groundwater sampling locations could be removed from the current groundwater quality program but still ensuring representativeness as a result of CA. PCA proposed two main sources of variation in groundwater quality at each residential-urban area: the cemetery area, the landfilling area, and the saline intrusion area. The groundwater parameters (i.e., pH, TDS, permanganate index, NH4+-N, NO3--N, and Fe) should be continued to monitor. Domestic and industrial wastewater discharge, leachate from cemeteries and landfills, the nature of groundwater aquifers, and seawater intrusion could be potential sources of groundwater variation. The current findings provide scientific information for local environmental authorities to manage and monitor groundwater quality in the study area. Doi: 10.28991/CEJ-2024-010-03-03 Full Text: PDF
Cost Efficiency of Retrofitting Green Chemical Industrial Buildings
Authors: Husin Albert Eddy , Sinaga Lastarida , Amin Mawardi , Kristiyanto . , Arif Eka Juni , Kussumardianadewi Bernadette D. , Ator Wyllem T.
Published: March 2024

Climate change is a threat and crisis that hit the world today. The green industry is widely implemented in the manufacturing sector as an effort to reduce negative impacts on the environment. The implementation of the green industry is influenced by various factors. The Chemical Industry is one sector that faces challenges in implementing green industry practices. The objective of this paper is to create an innovative conceptual framework that combines blockchain technology and building information modeling. This research examines the concept of green retrofitting in the chemical industry using an assessment based on the Ministry of Public Works and Housing Regulation No. 21 of 2021. The study was conducted in a chemical industry located in Cilegon, Banten, Indonesia. The research method combines Blockchain-Building Information Modeling (BIM) to analyze the cost efficiency of green retrofitting and Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) as a tool to process data from questionnaires and identify influential factors. The results indicate that the use of Blockchain-BIM can reduce retrofitting costs by 4.42% for low-level, 4.45% for medium-level, and 4.40% for high-level categories. This demonstrates that Blockchain-BIM has a significant impact on improving cost performance in the retrofitting process. Doi: 10.28991/CEJ-2024-010-03-04 Full Text: PDF
Improvement of technology of operation of engineering systems of residential buildings based on the use of organizational and technological modeling
Authors: Afanasiev Georgij
Published: March 2024

The author has proposed a model for the technical operation of residential buildings, which considers two main functions for maintaining the housing stock: scheduled preventive inspection and repair of technical facilities, as well as the elimination of sudden malfunctions of technical equipment, in particular emergency ones. It is believed that the work team can begin scheduled preventive maintenance and inspection only when all requests for sudden malfunctions have been satisfied.

To conduct the study, the theory of queuing is used - one of the probabilistic methods.

The main parameters of the model are: the average time between the occurrence of equipment malfunctions, the average time for eliminating such malfunctions, the average time for preventive inspection and repair of one technical object. Based on the methods of queuing theory, the characteristics of the system are determined that determine the quality of its work, as well as the boundaries of changes in parameters at which the system copes with the work from the standpoint of one or another criterion.
Analysis of the possibility of reuse and recycling of construction waste at the stage of creation of a building information model
Authors: Serova Elena
Published: March 2024

The article discusses the possibility of reusing and recycling construction waste in the early stages of building design. The use of Building Information Modeling (BIM) to solve problems of systematizing information about the possibility of reusing and recycling construction waste allows us to solve ecological problems of a construction project, including the issues of choosing ecological friendly and sustainable materials for the implementation of design solutions, as well as increasing the efficiency of construction waste management.
Method of processing uploaded reports in the form of a database by automated means
Authors: Zheleznov Maksim , Fedorov Sergey , Kazakov Sergey , Vasil'kova Ol'ga
Published: March 2024

The purpose of the research presented in this article is to convert downloadable reports in the form of a database and flat tables into a consolidated report according to a given form.

The implementation of the assigned tasks was carried out using information modeling technology, in particular, the general data environment, the BIM module of the domestic platform for managing construction projects EXON and MS Excel tools. To generate the final report, the original database was transformed in two stages: obtaining initial data and primary processing, followed by obtaining an intermediate form of the database, then executing search queries and then generating a consolidated report.

As a result of the research, an algorithm for implementing the task was formed, principles for searching values by key string were formulated, the database was converted and the final form of the report was generated.
Production of AA6061/TiB2/B4C/GNP hybrid surface composites processed by friction stir processing (FSP) and ınvestigation of mechanical properties
Authors: Şahingöz Burcu , Karakoç Halil , Çıtak Ramazan
Published: March 2024

Bu çalışmada sürtünme karıştırma yöntemi ile AA6061 alüminyum alaşımı ve farklı oranlarda TiB2/Nano Grafen/B4C takviyeli hibrit yüzey kompozitleri üretilmiş ve mekanik özellikleri ile mikroyapı analizleri yapılmıştır. AA6061 altlığı üzerine 2 mm sabit aralıklarla 3 mm çapında ve 1.5 mm derinliğinde delikler açılmış, açılan bu deliklere farklı oranlarda karıştırılmış TiB2/Nano Grafen/B4C tozları doldurulmuştur. Takviye tozları ultrasonik ve mekanik olarak karıştırılmıştır. Sürtünme Karıştırma yöntemi ile 7 farklı takviye oranında hibrit yüzey kompoziti aynı profilde karıştırıcı uç kullanılarak sabit hızda üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin çekme dayanımları, farklı yüklerdeki aşınma dirençleri ve sertlikleri belirlenmiştir. Ayrıca optik ve SEM mikroskoplar ile mikroyapı, kırık yüzey ve aşınma yüzeyi analizleri ile element haritalaması yapılmıştır. En düşük çekme dayanımı takviyesiz alaşımda elde edilirken TiB2, nano grafen ve B4C ilaveli yüzey kompozitlerin dayanımı artmıştır. Mikroyapılarda herhangi bir gözenek ve boşluk tespit edilmemiştir Kırık yüzeylerde takviye elemanı arttıkça gevrek kırılmaların meydana geldiği görülmüştür.
DNA EXTRACTION FROM LOCAL SOUVENIR OF SUKU ANAK DALAM JAMBI WITHOUT LIQUID NITROGEN USING CTAB METHOD
Authors: Wulandhari  , Damayanti Inggar , Bintoro Afif , Hariri Muhammad Rifqi
Published: March 2024

One of the local souvenirs from Jambi is accessories made from the seed bark of the sebalik sumpah tree. The sebalik sumpah tree is currently quite rare. Through DNA isolation, sebalik sumpah is one of the efforts of genetic conservation and as a first step in cultivating sebalik sumpah trees. DNA isolation is the initial stage in molecular analysis. The purpose of DNA isolation is to obtain genomic DNA from a sample. Plant DNA isolation generally uses fresh plant samples, with young and soft plant parts. This is recommended to obtain good quality genomic DNA. However, with the limitations of fresh samples, a method is needed that is able to extract DNA from plants that have changed shape and have undergone processing. Each plant requires a different method to obtain DNA. The CTAB (Cethyl Trimethyl Ammonium Bromide) buffer method is a method commonly used in plants because it is able to extract DNA with high polysaccharide and phenol content, so many have modified the method. This study aims to determine the success of the CTAB method without nitrogen in extracting processed materials and the length of incubation time at the precipitation stage. Extraction was carried out by liquid nitrogenless CTAB method with the addition of PVP (Polyvinylpolypyrrolidone). The results show that the CTAB method without liquid nitrogen is able to extract plant samples that have undergone processing and the length of incubation time at the precipitation stage affects the DNA produced.
OS GEOCIENTISTAS NA LINHA DE FRENTE DOS DESASTRES: UMA ANÁLISE DO PAPEL DOS GEÓLOGOS NAS AÇÕES DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA A DESASTRES ASSOCIADOS A MOVIMENTOS DE MASSA
Authors: SILVA ALINE FREITAS DA , MENDES RODOLFO MOREDA , DOURADO FRANCISCO
Published: March 2024

Quando um desastre ocorre imediatamente equipes de resposta são acionadas para lidar com as consequências geradas por ele e, de certa forma, contribuir no alívio do sofrimento humano. Essas equipes deveriam ser constituídas por inúmeros outros especialistas (além dos bombeiros, da defesa civil e das equipes médicas) com habilidades e conhecimentos específicos, trabalhando coordenada e multidisciplinarmente. Alguns trabalhos destacam como os geocientistas constituem uma primeira linha de defesa contra desastres geodinâmicos, contudo ainda persiste uma lacuna a respeito do papel e da importância do geólogo e as ações que ele pode desempenhar nas operações de desastre. Com isso em mente, esse estudo tem por objetivo analisar a contribuição dos geocientistas nas ações de Preparação e Resposta a um desastre, a partir de uma perspectiva ampla e de forma específica para os geólogos e os desastres associados aos movimentos de massa. Neste artigo são discutidos os resultados obtidos por meio de uma pesquisa de campo realizada a partir de um questionário online e direcionado a especialistas das áreas de gestão de riscos e de desastres, especialmente no Brasil. Constatou-se que a participação de geocientistas nas ações de preparação e resposta é fundamental, mas isso não se observa na prática. A criação de um mecanismo de atuação conjunta, incluindo profissionais de diferentes instituições, para prestarem apoio técnico-científico em emergências se faz altamente necessário - bem como a elaboração de normas específicas que amparem a execução da profissão em desastres. Este trabalho fomenta a discussão quanto à necessidade e à importância dos geocientistas, em especial do geólogo, na linha de frente da resposta a um desastre geológico.
Palavras-chave: Gestão de desastres; Preparação e Resposta; Geólogos; Movimentos de massa; Geociências.
A INCIDÊNCIA DO HIV/SIDA NA ÚLTIMA DÉCADA NO ESTADO DO TOCANTINS
Authors: Araújo Beatriz Saraiva De , Drudi Bianca Thaísa , Zangirolami Deyvid Freire , Rodrigues Gabriella Boaventura , Soethe Maria Eduarda Feldhaus , Brito Maria Isabella Moura De Carvalho , Fernandes Taynara Augusta , Barbosa Marcus Vinicius Moreira
Published: March 2024

Introdução: HIV, o vírus que causa a SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida), é um dos desafios de saúde pública mais importantesdo mundo, sendo que no Tocantins, os dados epidemiológicos dos últimos anos têm apontado para uma incidência considerável de HIV/SIDA. Essa realidade instiga a necessidade de identificar a taxa de prevalência por ano acometida nos últimos 10 anos e compreender os aspectos sociodemográficos da HIV/SIDA com foco no sexo, faixa etária, orientação sexual e escolaridade. Metodologia: O estudo é de caráter quantitativo, exploratório e retrospectivo, além de ser um estudo ecológico de prevalência com abordagem descritiva, utilizando dados secundários que serão obtidos da partir da coleta no banco de dados do Ministério de Saúde: SIHD/SUS/DATASUS. Para a obtenção de dados selecionou-se a área geográfica do Estado do Tocantins, no período de 2012 a 2022. Resultados e discussão: Ao analisar a quantidade de casos de SIDA na região do Tocantins ao longo dos anos 2012 a 2022, observou-se um número de 448 casos de SIDA notificados no SINAN, demonstrando interessantes padrões de distribuição. Conclusão: Assim, conclui-se que a parte da população mais acometida por HIV/SIDA no estado do Tocantins entre 2012 e 2022 é caracterizada por jovens de 20 a 34 anos do sexo masculino de raça/cor parda com ensino médio completo. Além disso, destaca- se o pico de infecções no ano de 2013, alcançando 73 casos registrados.
Palavras-Chave: SIDA. Análise de dados. Grupos de riscos. HIV. Incidência.
EPIDEMIOLOGIA E CASOS DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TOCANTINS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2022
Authors: Martins Brunna Maia , Carvalho Iane Magalhães , Franco Fernanda Godinho , Carneiro Ludmilla Magalhães , Mascarenhas Luiz Eduardo Moura , Batista Pablo Magalhães , Fernandes Taynara Augusta , Barbosa Marcus Vinicius Moreira
Published: March 2024

INTRODUÇÃO: A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também pode afetar outros órgãos e sistemas do corpo. Apesar de ser uma doença curável, ainda é um problema de saúde pública em muitos países, incluindo o Brasil, em que há uma alta incidência de casos. Dentre os Estados brasileiros, o Tocantins enquadra-se como um dos que mais detêm casos da hanseníase. OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise sobre a situação epidemiológica da hanseníase e seus impactos para a saúde pública da cidade de Porto Nacional. METODOLOGIA: Este é um estudo epidemiológico observacional ecológico, realizado com dados provenientes do DATASUS em que foi realizado o levantamento de informações online no DATASUS. Não há necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e as variáveis deste projeto são sexo masculino, faixa etária adulta e população negra. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das 371 infecções totais no período estudado em Porto Nacional, 195 foi de homens e a faixa etária mais acometida foi a de adultos (15 anos ou mais), com 345 registros. A raça mais acometida foi a parda, com 68,94% das notificações. Por fim, a incidência da doença para 2022 foi de 57,59 para cada 10 mil habitantes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Tendo em vista maior incidência em homens adultos de Porto Nacional, é fundamental criar políticas públicas visem o controle da doença.
Palavras-Chave: Epidemiologia. Hanseníase. Pesquisa.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AQUECIMENTO GLOBAL
Authors: Wedy Gabriel , Iglecia Patrícia
Published: March 2024

Na primeira metade do século XX, a ficção científica tornou
conhecido ao mundo o conceito de robôs artificialmente inteligentes. Na década de 1950, já havia uma geração de cientistas, matemáticos e filósofos que tinham assimilado culturalmente o conceito de inteligência artificial (ou IA).
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, DESENVOLVIMENTO E PERSPECTIVAS
Authors: Weyermüller André Rafael , Kerschner Andressa , Barbieri Laura Eduarda da Silva , Souza Rafael Pergher de
Published: March 2024

A humanidade se desenvolveu com base em complexos processos sociais e de aprendizado com a experiência acumulada por incontáveis gerações que enfrentaram desafios de sobrevivência extremos. Frente a outros animais mais adaptados, as probabilidades de extinção humana sempre foram altas.
DESINFORMAÇÃO AMBIENTAL E NEGACIONISMO: CENÁRIO INFODÊMICO
Authors: Engelmann Wilson , Correa Micaele de Vasconcelos
Published: March 2024

O presente trabalho tem como objeto de estudo o aprofundamento do impacto das fake news ambientais na formação da opinião do cidadão comum. Parte-se em primeiro momento da tarefa de caracterizar o cenário da mudança climática, como isto afeta o desenvolvimento humano e o pleno gozo de um ambiente equilibrado e sustentável. Em seguida, é feito um aporte teórico acerca dos cenários de fake news, desinformação e negacionismo. Nesta parte, busca-
-se relacionar o avanço tecnológico, possibilitado pela universalização do acesso à internet e às mídias digitais, com a escalabilidade que atualmente a circulação de informações possui, em especial, com a rápida propagação de informações inverídicas e negacionistas.
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO SISTEMA JUDICIAL CIVIL BRASILEIRO E SUSTENTABILIDADE
Authors: Limberger Têmis , Giannako Demétrio Beck da Silva
Published: March 2024

Inicialmente, o estudo propõe-se a analisar e demonstrar ao
leitor de que forma a Inteligência Artificial -IA- pode reduzir custos no processo civil no Brasil, com a implementação da sustentabilidade dos recursos utilizados, em sentido amplo.
A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO UM INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO CLIMÁTICA
Authors: Sarlet Ingo Wolfgang , Filter Pedro Agão Seabra
Published: March 2024

A crise ambiental (da proteção do meio ambiente) e suas consequências para todas as esferas da vida (humana e não humana) no nosso Planeta, de há muito – e cada vez mais – têm ocupado, em especial (embora ainda de forma embrionária), desde a década de 1970, a agenda da política, da economia, do Direito e das mais diversas áreas do conhecimento, transformando-se rapidamente em uma
crise em escala global, ainda longe de ser satisfatoriamente enfrentada, a despeito dos inúmeros avanços já ocorridos, v.g., em nível legislativo, tecnológico, incremento do recurso às energias renováveis, dentre tantos outros.
O GEODIREITO E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS DEMANDAS JUDICIAIS: O CASO DA LAGOA DA CONCEIÇÃO/SC
Authors: Leite José Rubens Morato , Souza Kleber Isaac Silva de , Couto Isabel Pinheiro de Paula
Published: March 2024

O geodireito é a disciplina que une os conhecimentos jurídicos e geográficos, onde as análises jurídicas são baseadas em dados espaciais e permitem avaliar a eficácia do direito ambiental no tempo e no espaço, bem como sua efetividade, constituindo um instrumento que possibilita uma melhor gestão Pública e prestação jurisdicional em um território.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DANO AMBIENTAL
Authors: Iglecias Patrícia , Ferrari Vanessa
Published: March 2024

A terminologia empregada para o artefato Inteligência Artificial nos remete a um instrumento complexo, por vezes incompreensível, que aguça nosso imaginário como se nesse instrumento houvesse atributos para além da inteligência humana. Em verdade, “a projeção de habilidades mentais e motoras em outros entes é propósito antigo, que remonta pensamentos formuladores de seres mitológicos, com características motoras humanas ou animais”, como
adverte Nilton Silva (2020, p. 35).
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICOS DE USO ÚNICO EM EMBALAGENS DE ALIMENTOS: ANÁLISE DA POLÍTICA EUROPEIA E DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS PROCESSOS DE RECICLAGEM
Authors: Trentini Flávia , Coelho Ana Heloisa Milani
Published: March 2024

O uso de objetos de plástico é indissociável da vida cotidiana
nos dias atuais. O baixo custo de produção aliado à sua versatilidade e às inúmeras funcionalidades que podem ser atribuídas ao material consolidaram o uso do plástico nos mais variados artigos, desde utensílios domésticos de uso no dia a dia, até aplicações essenciais em indústrias e outros setores da economia. No entanto, o uso massivo desses objetos, associado a um ciclo de vida linear e de curta
duração e ao seu descarte inadequado, é nocivo ao meio ambiente e à saúde humana.