bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLEMENTASI METODE BATU PIJAR DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA SD NEGERI 47 KOTA JAMBI
Authors: Sutria Dewi
Published: October 2019

This research was conducted with the aim to find empirical evidence about the impact of the application of the Batu Pijar method in learning mathematics to learning activities and student achievement in learning mathematics. This research was conducted following a class action research procedure with the Kemmis and Taggart design. The subjects of this study were students of class VI C of Elementary School 47 Jambi City in the even semester of the 2018/2019 school year consisted of 30 people. The learning outcomes using the Batu Pijar method show that there was an increase in student learning activities. Positive results on student learning activities in mathematics can be seen from the tendency of increasing student learning activities in each cycle. in the first cycle (with an average of 9.33), at the time before the application of the Batu Pijar method the result was 12.4 in the first cycle and continued to increase to 13.17 in the second cycle, a good classification with an average of 14.67 in the cycle III and also with good classification with an average of 14.6 in the IV cycle.. Likewise student achievement has increased in terms of average and mastery learning. Average learning outcomes increased by 2.51% (from 79.7 to 81.7) and mastery learning increased by 11.11% (from 90% to 100%). Based on these results it can be said that the implementation of the Batu Pijar method in learning mathematics, contributes positively in increasing learning activities and student achievement in mathematics
KAJIAN HUKUM TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
Authors: Putra Garda Viska , Mukti Hudali
Published: October 2019

The measurement and mapping of land parcels for land registration is the initial subject in the framework of land certification to obtain a land title certificate. Problems and constraints that occur in the measurement and mapping of land parcels if not given a solution that can certainly cause more land disputes. Complete Systematic Land Registration is one of the efforts of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the National Land Agency of the Republic of Indonesia in order to resolve the problems that occur, including the uncharted land parcels with old land titles and other fields that have not been granted land titles. a method of measuring the old parcels of land that are not in accordance with the current conditions, parsing land parcels that have experienced land disputes.
MEMANTAPKAN LANDASAN HUKUM FORMIL SEBAGAI ALAT SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Authors: Nur Insan Tajali
Published: October 2019

The regulation in the Regional Regulation is faced with the problem of how the Regional Regulation can regulate the affairs of authority in accordance with the characteristics of the region. But it does not conflict with the higher laws and regulations. One of the problems is Disharmony legislation resulting in differences in interpretation in its implementation; the emergence of legal uncertainty; Legislation is not carried out effectively and efficiently, and legal dysfunction, in a disharmonic manner, the rules and regulations - Invitation under the above laws and regulations is an evaluation material. But de facto, there are a number of draft regulations based on rules outside the order of the laws.Whereas in Article 7 paragraph 2 of Act Number 12 of 2011 confirms the strength of the laws of the legislation in accordance with the hierarchy in paragraph 1. Continued related to Article 140 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 concerning the Establishment of Legislation as has undergone the second amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2015 concerning Regional Government, states that the procedure for preparing a draft Regional Regulation from the Governor or Regent / Mayor is regulated by a Presidential Regulation. Then Article 141 paragraph (2) of the Law on Regional Government states that further Provisions concerning the procedure for preparing the Regional Regulation are regulated in the DPRD Rules of Procedure.Based on the principle of the formation of laws and regulations, the Minister of Home Affairs's regulation violates the principle of conformity between types and materials of content, because the substance should be the material of the contents of the Presidential Regulation as part of the hierarchy of the Order of Regulations - Invitation and the contents of the DPRD Rules of Procedure.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Perilaku “Ngelem” Pada Anak Remaja Sebagai Pelaku Sekaligus Korban (Self Victimizing) Di Kawasan Kampung Zombie Kota Samarinda
Authors: Pratiwie Dinny Wirawan , Linanda Ayu
Published: October 2019

Keberadaan salah satu kawasan kampung di wilayah Kota Samarinda yang menjadi pusat atau markas dari anak remaja untuk melakukan aktivitas menghisap lem,  yang sebelumnya dikenal dengan istilah Kampung Zombie, terletak di Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, menjadi sebuah fenomena sosial yang cukup memprihatinkan. Dalam menyikapinya, diperlukan korelasi yang bersinergi dengan semua stakeholder dalam rangka mewujudkan efektifitas penegakan hukum terhadap perilaku ngelem pada anak remaja melalui upaya-upaya penegakan hukum terhadap perilaku “ngelem” yang menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum pada perilaku anak remaja “ngelem” sebagai pelaku sekaligus korban (self victimizing) khususnya di Kawasan Kampung Zombie, Kota Samarinda.
Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan)
Authors: Chandra Angga Septika , Mukti Hudali
Published: October 2019

Pembatalan sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara sebagai bagian dari aset pemerintah menimbulkan polemik terkait dapatkah sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara yang telah menjadi nilai aset pemerintah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau tidak dapat dibatalkan karena telah menjadi aset tetap pemerintah. Selain itu bila dapat dibatalkan bagaimana dengan status tanah akibat pembatalan sertifikat hak pakai tanah diatas tanah negara sedangkan tanah negara tersebut telah tercatat sebagai aset pemerintah. Dalam ruang lingkup daerah Pemerintah Kota Samarinda juga tidak terlepas dari polemik tersebut. Banyaknya tanah negara yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda yang diakui hanya sebagian saja yang bersertifikat hak pakai tanah sedangkan sebagian lagi masih belum di sertifikasikan namun telah diinventarisasi sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut mendorong Badan Pertanahan Nasional yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda untuk lebih aktif turut serta dalam menyelesaikan polemik terkait prosedur pembatalan sertifikat hak pakai atas tanah sebagai satu-satunya alat penegak hukum agraria nasional dengan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya ialah Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
Authors: Subroto Aryo
Published: October 2019

Kostitusi telah mengamanatkan kepada negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta segala hak-haknya. Terhadap amanat tersebut kemudian secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dalam tataran yuridis telah banyak produk hukum yang diundangkan oleh pemerintah dalam hal memberikan dasar kepastian hukum untuk memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat dalam konteks untuk menjaga eksistensi mereka. Namun hal itu, belum memberikan jaminan dalam tataran praktek bagi terjaganya eksistensi masyarakat hukum adat, konflik-konflik yang berimbas pada terampasnya hak masyarakat hukum adat masih marak terjadi. Hingga pada tahun 2014 lalu pemerintah melalui kementerian dalam negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, permendagri ini kemudian cukup memberi harapan bagi masyarakat hukum adat dalam hal membantu untuk menjaga eksistensi mereka melalui penetapan kepala daerah.
Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban
Authors: Hariyanto Eddy
Published: October 2019

Penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga hal yaitu apakah surat kesepakatan antara pelaku dan pihak korban dapat menjadi instrumen hukum dalam menilai peristiwa korban jiwa manusia menurut hukum pidana Indonesia, apakah terjadi pergeseran persepsi sosial, korban dan penegak hukum dalam menilai alasan peniadaan pertanggungjawaban hukum pidana atas hilangnya nyawa dengan kualifikasi culva lata (bewuste schuld) dan dolus eventualis dan bagaimanakah pengaturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap kasus korban meninggal dunia pada sasaran penyidikan yang melibatkan korporasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah social legal research dengan membangun variabel sebagai dasar pengukuran isu hukum yang dibangun. Dalam pendekatan ini, variabel mengenai perdebatan dalam kerangka teori, perdebatan pada tingkat penyidikan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus meninggalnya nyawa manusia di lubang tambang dengan norma yang berlaku. Surat kesepakatan yang dibuat oleh pelaku dan pihak korban dalam peristiwa hilangnya jiwa seseorang sejatinya tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap yang melakukannya. Namun tidak bisa dipungkiri dalam hukum pidana Indonesia mengenal penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sering dinamakan mediasi penal yang merupakan tradisi dari hukum adat budaya Indonesia yang memberikan penghargaan terhadap penyelesaian secara musyawarah terhadap pelaku dan korban dalam menyelesaikannya secara bersama-sama sehingga mendapatkan kesepakatan untuk berdamai yang kita kenal dengan sistem restorative justice. Sehingga dari kesepakatan perdamaian yang dibuat itulah dapat menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.
PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KALIMANTAN TIMUR
Authors: Mukti Hudali , Linanda Ayu
Published: October 2019

East Kalimantan cannot be detached from the spotlight of the prevention and eradication of criminal acts of corruption. This is because of the opportunity that exists in East Kalimantan is more wide open. The number of orientation field a more natural resources in East Kalimantan turns out to be a sweet target object for the perpetrators of the corruptor if no supervision and intensive prevention beforehand by the stakeholders concerned. This is where the role of the Prosecutor in East Kalimantan are challenged not only to uphold the law but also embodies the prevention of the occurrence of the crime of corruption that occurs in East Kalimantan. This research aims to find out and assess the efforts of the Prosecutor of East Kalimantan as well as obstacles faced in preventing criminal acts of corruption. In this study using a Purposive Sampling Technique. The technique of data collection is the observation, in-depth interviews and documentation. The data type is the type of primer and under with data analysis is qualitative. Results achieved in this study the existence of the description of the role of the Prosecutor in carrying out efforts in the prevention and eradication of corruption so that created a conducive society, secure, and comfortable away from the criminal acts of corruption.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir)
Authors: Rustiana Rustiana
Published: October 2019

The use of natural resources in coal mining has many positive and negative impacts. The positive impact is increasing economic and social development both for the community in terms of employment and the government of the Province of East Kalimantan and the Regency of the City of the Producer in terms of Regional Original Revenue (ROR). Negative impacts include the destruction of forests in the area around the mine, contamination of the sea, disease outbreaks for people who live in the area around the mine, even the real negative impact on mining that makes the loss of one's life due to ex-mining holes, legally the case of responsibility for loss of life the person in the coal mine pit is not one person responsible, but there are some responsible parties.The object of research is PT. Cahaya Energi Mandiri, and the Government and the police related to the loss of life of people in mining pits or Mining Business License (IUP) of PT. Cahaya Energi Mandiri. So the purpose of this first thesis is to know and analyze the Legal Responsibility to the Loss of People Life at the Coal Mine Hole Judging from the Perspective of Criminal Law, the second to know and analyze the elements of criminal acts associated with the field of coal mining.The research method used is the normative-empirical legal research method that is merging between the approach of normative law with the addition of various empirical element.From the results of the research can be seen that the loss of life of the pit hole people have met the elements in the provisions of criminal law, because the loss of the lives of people perforated mine has met the elements in Article 359 KUHP and article 112 of Law Number 32 the Year 2009 on Protection and Environmental Management. While the criminal law responsibility can be imposed on the holders of IUP and the Government as the party responsible for environmental monitoring by punishment in the form of imprisonment or restitution or compensation for the victim or his family by the perpetrator.
KAJIAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA POLITIK DAN HUKUM
Authors: Santoso M. Agus
Published: October 2019

Politik determinan atas hukum, dan hukum determinan atas politik, keduanya saling bersinggungan dan saling ketergantungan, tetapi dalam kenyataannya konfigurasi politik yang sangat dominan mempengaruhi karakter produk hukum. Sehingga kerap kali hukum kurang ditegakkan. Hal ini merupakan kajian politik hukum yang merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi tidak terlepas dari ilmu hukum dan ilmu politik
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Authors: Santoso M. Agus
Published: October 2019

Demokrasi merupakan suatu paham yang mengaku bahwa diantara semua orang untuk menentukan nasib kehidupannya sendiri oleh rakyat, dengan demikian rakyatlah yang menjalankan pemerintahan dalam suatu negara yang demokrasi. Di Indonesia yang menjalankan pemerintahan adalah ekskutif dalam hal ini Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota; sedangkan rakyat diberi hak untuk menentukan pilihannya secara suka rela pemimpin yang dikehendakinya untuk menjalankan pemerintahan, melalui Pilpres, untuk memilih Presiden dan Pilkada langsung untuk memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, tentu saja hal ini merupakan langkah menuju yang lebih demokrasi, karena dengan demikian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dapat menjalankan pembangunan di daerah secara leluasa karena telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang selama ini rakyat tidak pernah diberi kepercayaan untuk memilih kepala daerah pada periode sebelumnya, maka dari itu kehidupan demokrasi di Indonesia dapat dikatan lebih baik lagi karena rakyat sudah diberi peranan dan secara demokrasi pula. Namun demikian kepercayaan yang diberikan kepada rakyat oleh negara tersebut jangan sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu yang perlu diingat bahwa Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan sarana menuju kehidupan demokrasi, tetapi demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal, yaitu demokrasim Pancasila, yang tetap mempertahakan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.
KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM
Authors: Saripudin H.
Published: October 2019

Perda yang baik bukanlah Perda yang eksklusif, sehingga kelak menjadi Perda yang bermasalah. Perda yang baik yang sesuai dengan indikator dari segi hukum Legislative Drafting yaitu dari perspektif hukum, sosio-politik, ekonomi dan hak asasi manusia (HAM) agar tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KAJIAN HUKUM TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Authors: Mukmin Abdul
Published: October 2019

Keberadaan PPAT Sementara sangatlah dibutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil yang jauh dari kota diangkat KepalaDesa/Lurah sebagai PPAT Sementara (Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2006 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa/lurah tersebut dianggap mengetahui benar daerah tempat ia menjabat sehingga mempermudah dalam hal kegiatan pembuatan surat keterangan yang menyatakan penguasaan tanah oleh masyarakat.

Keberadaan PPAT Sementara di daerah-daerah terpencil bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pembuatan Akta Peralihan Hak atas tanah-tanah mereka, menghemat energi dengan tidak harus pergi ke kota serta juga menghemat biaya, dimana sudah barang tentu biaya yang dikeluarkan lebih kecil ketika mereka harus mengurus akta dengan Camat atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dari pada dengan PPAT/Notaris.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 XVII – PPAT 2008 Tentang Formasi PPAT bahwa formasi PPAT untuk wilayah kota Samarinda adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan jumlah PPAT di kota Samarinda saat ini adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga), ini berarti bahwa keberadaan PPAT untuk saat ini di kota Samarinda belum memenuhi formasi yang ada, dimana masih ada 32 formasi lagi untuk PPAT dan PPAT Sementara.
URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)
Authors: Pratiwie Dinny Wirawan
Published: October 2019

Republik Indonesia, batasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan good governance.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan ditunjang dengan data lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data lapangan diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Ombudsman Bidang Pencegahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia yang dilakukan secara pasif, aktif, dan mediasi terhadap penyelenggara negara dan pemerintah menjadi peran penting di dalam mewujudkan good governance. Rekomendasi merupakan salah satu bentuk kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia antara lain: masih ada resistensi aparatur negara dan benturan kewenangan dengan lembaga negara lain. Selain itu keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang berpengaruh pada optimalisasi kerja Ombudsman Republik Indonesia di daerah. Upaya yang harus ditempuh yaitu dengan mengadakan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan beberapa pihak aparatur negara dan lembaga negara lainnya. Melakukan upaya pengembangan perwakilan di daerah dan mengadakan berbagai bentuk sosialisasi tentang Ombudsman Republik Indonesia.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA BIDANG EKONOMI SYARIAH WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (Kajian Pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang)
Authors: Nur Insan Tajali
Published: October 2019

ABSTRAK

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah KonstitusiLahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAg) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Ekonomi syariah yang diselesaikan di peradilan agama sangat sedikit. Dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani peradilan agama, jumlah perkara ekonomi syariah memang terbilang minim.Hukum Realitanya (De Facto) perkara bidang sengketa ekonomi Syariah yang masuk di pengadilan Agama pada Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan belum ada hal ini belum optimalnya Subtansi hukum yang dijalankan. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari’ah.Masih belum ada hukum materiil ekonomi syari’ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut yang belum diimbangi dengan payung hukum (umbrella provision) yang memadai.Oleh karena itu, setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut supaya mengembangkan kemampuan ijtihad-nya (rechtvinding) yang bagi penulis tidak bertentangan dengan Alqur’an dan Sunnah Nabi Muhammad (Hadist)
STUDY TENTANG KENDALA DAN UPAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG ADA DI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEPENDUDUKAN
Authors: Purwoyuwono Edy , Rehas Abdul Mukmin
Published: October 2019

Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesyahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.
“PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (2) BUTIR (1) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”.
Authors: Juono, S.H Agustinus Arif , Safitri, S.H.,M.Hum. Wahyuni
Published: October 2019

Pemerintahan Desa mempunyai wilayah hukum yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan, dalam sebuah desa memiliki pemerintahan desa dan dibantu oleh dua lembaga yaitu Staff Desa dan Badan Permusyawarahan Desa. Kewenangan Kepala Desa dalam mengajukan rancangan Peraturan Desa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terutama dalam pasal 14 Ayat (2) Butir (1) Huruf B, apakah dilapagkan Kepala Desa menggunakan kewenangannya dalam membangun Desa yang dipimpinnya ataukah sebaliknya, apabila tidak dijalankan kewenangan itu faktor apa yang membuat Kepala Desa tidak menggunakan kewenangan yang telah diamanatkan dalam pasal tersebut.
Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Authors: S.H Nurhayati, , Erren, S.H Linus
Published: October 2019

Dengan adanya PPAT Sementara di daerah-daerah terpencil maupun di daerah yang belum terdapat cukup PPAT, mempermudah masyarakat dalam hal pembuatan Akta Peralihan Hak atas tanah-tanah mereka, selain menghemat energi dengan tidak harus pergi ke kota yang terdapat banyak PPAT, tentunya juga menghemat biaya. Dengan biaya yang dikeluarkan lebih kecil ketika mereka mengurus akta dengan camat atau kepala desa sebagai PPAT Sementara dari pada dengan PPAT/Notaris. Namun yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana jika di suatu daerah atau kota yang ternyata sudah memiliki cukup banyak PPAT dan masih dalam wilayah terjangkau oleh masyarakat untuk membuat akta tanah mereka dengan PPAT yang terdapat di daerah tersebut, namun masih saja terdapat PPAT Sementara, dalam hal ini camat. Contohnya di kota Samarinda ada beberapa kecamatan yang masih terdapat dan/atau masih ada camat yang menjabat sebagai PPAT, sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa PPAT sementara hanya ada di daerah terpencil yang tidak terdapat cukup PPAT, sedangkan di kota Samarinda keberadaan PPAT sudah cukup banyak dan letaknya cukup terjangkau bagi masyarakat Samarinda.
“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2002 Tentang Hutan Kota Di Samarinda”.
Authors: Rahma, S.H Helmi Fariska , S.H., M.Hum Nainuri Suhadi,
Published: October 2019

Pencemaran dan kerusakan lingkungan bukan lagi disebabkan hanya karena polusi Udara akan tetapi dengan berkurangnya kawasan hijau pada lingkungan Kota Samarinda. Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, karena penekanan pembangunan kota yang lebih melihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, sehingga segenap daya dan dana tercurah untuk roda pembangunan. Oleh karenya Pemerintah turut berperan dalam hal membatasi adanya kerusakan lingkungan terutama kawasan hijau yang semakin berkurang di Kota Samarinda agar Hutan kota sebagai unsur Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan di perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan oleh aktivitas kota.
“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda’’
Authors: S.H Saharuddin, , Safitri, S.H.,M.Hum. Wahyuni
Published: October 2019

Satuan Polisi Pamong Praja adalah polisi satuan khusus dalam hal menmelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Namun dalam hal ini Permasalahan yang sering muncul adalah akibat dari aktivitas pelaku usaha di Kota Samarinda yaitu banyaknya reklame yang terpasang di wilayah Kota Samarinda, dengan berbagai macam bentuk seperti yang kita jumpai di jalan-jalan wilayah Kota Samarinda yaitu reklame papan/neon, box baliho, spanduk, umbul - umbul, videotron dan megatron, yang dipasang di pinggir jalan wilayah Kota Samarinda. Sehingga dalam hal ini dibutuhkannya peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban terhadap media-media yang mengganggu ketertiban umum mulai pengawasan ataupun perizinan dan segala yang berkelanjutan. Oleh karenanya bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menyikapi kasus seperti ini ataupun peran Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan hal tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum dan hanya mengguntungkan satu pihak dan/atau merugikan orang lain seperti masyarakat.
Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda
Authors: S.H., M.H Jaidun,
Published: October 2019

ABSTRACT

The court is a space or a last fort for people to get justice but in this case a problem which seek the court is not easy and with little expense but rather the cost to be incurred for example using the services of professional lawyers prohibitively expensive while not all people can afford to pay. However, Indonesia as a legal state as mentioned in the Constitution of 1945 in Article 1 point (3) "Indonesia is a legal state" the state must guarantee equality of each citizen both before the law and protect all the rights to be treated before the law, and with the Legal aid society, especially in the city of Samarinda, in this case, it helps people, especially the underprivileged in right of defending their rights and being protected from discrimination apparatus or elements which are not responsible and the process of case investigation encountered can occur as supposed to be. Thus, the law agencies is indispensable for the people belonging to the poor economy.
PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur)
Authors: Damayanti Damayanti , Mukti Hudali
Published: October 2019

As has been mandated in legislation, the state apparatus in improving the quality of Administrative by improving welfare and professionalism as well as enacting system careers based on performance with the principle of reward and punishment, the State Apparatus should be able to be disciplined in achieving good governance and authoritative. Administrative Reform continues to be improved, especially with regard to quality, service efficiency, and protection of the public as well as professional skills, and well-being are all concerned agencies in supporting the implementation of tasks. In fact still many state officials who commit violations in the form of sanctions Weight Environmental example that occurred in the high Court as Satya Adhi Wicaksana. In order To create clean governance and authoritative, certainly needed discipline of the officials and personnel administration. Therefore we need a set of rules that can support the creation of employee discipline.
“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KOTA SAMARINDA”
Authors: Linanda Ayu , Mukti Hudali
Published: October 2019

Penegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum yang mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung terhadap revitalisasi lingkungan, di sisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya Pemerintah Daerah dituntut untuk inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Salah satunya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi dan pembinaan, namun tentu hal ini tidak akan mengubah kecenderungan perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakaan reklamasi dan pasca tambang.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HGB YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN DENGAN NOMOR.6729/KEL.SEPINGGANG TAHUN 2006 DAN NOMOR.6730/KEL.SEPINGGAN TAHUN 2006 YANG TERLETAK DI KOTA BALIKPAPAN SESUAI PUTUSAN NOMOR.05/G/2014/PTUN-SMD
Authors: Ningsih Linda Setia , Pasaribu Parlindungan
Published: October 2019

Land has the deepest meaning, for the life of the nation Indonesia considering most people including patterned economy is still agriculture. Increasing land needs of the growing population and increasing other needs related to the land, of it certainly stimulated a desire to obtain legal certainty jamnan or written evidence regarding the rights and obligations of an ownership. In terms of the guarantee or the rule of law to an ownership question is the certificate appeared to still be in aborted in the form of cancellation of the certificate with the problem of defective administration or flawed procedural and implement the Court's Decision is accompanied by a legal basis, therefore the land certificate serves as a tool evidentiary on holding a piece of land. Strong sense means that the land certificate is evidence that it is not the only one, so the certificate of land according to land registration system adopted BAL can still be aborted / canceled along can prove upfront court.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KOTA BONTANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Authors: Hutahean Raidon
Published: October 2019

The legally required position of children must be given protection and law enforcement for the offender who caused casualties in children is very important. Moreover, children had been seen in the family is not fully granted their rights as children. Even the legal facts indicate crimes against children mostly committed by those closest relatives among themselves as parents, other relatives, and the neighbourhood where he lived. Events on children in Bontang shows that Bontang Industrial city needs to be noticed by all people because they happen violence against children.
MEWUJUDKAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM
Authors: Kurniawan Pasaribu Benhard Kurniawan Pasaribu
Published: October 2019

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan, terdapat 3 (tiga) pihak yang memiliki kepentingan didalamnya, yaitu pihak kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan yang berkepentingan untuk segera memperoleh pelunasan utang debitor, pihak debitor yang berkepentingan agar dihormati hak kebendaannya yang masih melekat atas objek jaminan Hak Tanggungan, serta pihak calon pembeli jaminan Hak Tanggungan yang berkepentingan untuk dapat menguasai objek kebendaan yang dimilikinya beserta surat-surat bukti milik yang diperlukan untuk itu segera setelah jual beli terlaksana melalui pelelangan umum. Kepentingan para pihak sebagaimana diuraikan diatas menarik penulis untuk mengadakan penelitian serta penulisan untuk itu ketika persoalan perimbangan kepentingan diantara pihak berkepentingan terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan ini sendiri menurut penulis tidak terakomodir didalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Tanggungan yang berlaku sekarang ini. Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan pentingnya badan peradilan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum diantara para pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, serta diperlukannya penghapusan kewenangan kreditor untuk menjual dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atas objek Hak Tanggungan yang masih melekat atasnya hak kebendaan daripada debitor sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Developing Computerized Adaptive Testing: An Experimental Research on Assessing the Mathematical Ability of 10 Graders (Vietnam K12 Education Program)
Authors: Hung Le Thai , Giang Nguyen Thi Quynh , Thuy Tang Thi , Anh Tran Lan , Dung Nguyen Tien , Anh Nguyen Phuong
Published: October 2019

Computerized Adaptive Testing - CAT is a form of assessment test which requires fewer test questions to arrive at precise measurements of examinees' ability. One of the core technical components in building a CAT is mathematical algorithms which estimate examinee's ability and select the most appropriate test questions for those estimates. Those mathematical algorithms serve as a locomotive in operating the system of adaptive multiple-choice questions on computers.  Our research aims to develop essential mathematical algorithms to a computerised system of adaptive multiple-choice tests. We also build a question bank of 500 multiple-choice questions standardised by IRT theory with the difficulty level follows the normal distribution satisfying Kolmogorov-Smirnov test, to measure the mathematical ability of students in grade 10. The initial outcome of our experiment of the question bank shows: the question bank satisfies the requirements from a psychometric model and the constructed mathematical algorithms meets the criteria to apply in computerised adaptive testing.
Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement: Using PISA 2015 Data
Authors: Thuy Tang Thi , Hung Le Thai , Ha Le Thi Hoang
Published: October 2019

The inquiry-based teaching is known as one of the most active ways of teaching methods. It is closely linked to inquiry-based science teaching to enhance students' scientific capacities. This study aims to analyze the relationship between inquiry-based teaching approach and scientific achievement of Vietnamese students based on 2015 PISA database with a sample of 5826 Vietnamese students aged 15. The results show that teachers often use inquiry-based teaching method, the more scientific achievement of students increase. The study also provides some recommendations based on research results to improve the quality of science teaching method and students’ scientific capacity.
Techniques And Strategies For Hindu Survival In Menjing Village
Authors: Kusuma Made Wirahadi
Published: October 2019

The role of education today is highly essential in the process of social transformation, particularly in relation to respect for pluralistic religious entities. Education as an effort to humanize humans as the aim of religious education which has been specified in Article 2 of Government Regulation No. 55/2007. It is a representative effort in forming better human qualities. Religious education is a pattern of learning dimensions that represent not only education in the formal, informal, or non-formal sense. The religious dimension that guides the community into multicultural life is built on equal right and life. The identical treatment of various differences, both religion and social status of a person is an absolute service that must be provided to everyone, so there is no one-sided discrimination against likes or dislikes, or majority or minority. Disclosure of the dominance of the majority and minority systems in Menjing has become a phenomenon examined in this study which is a struggle for the ideological dimension of the religious system between Hinduism and Islam in Menjing Village.
The Implementation Of The Community Based Tourism Concept In Cultural Heritage Management As A Tourist Attraction In Batuan Village Temple Gianyar Bali
Authors: Wiwin I Wayan
Published: October 2019

Community-based tourism is the concept of tourism development by prioritizing the active participation of the community with the aim of providing welfare for them while maintaining environmental quality, and protecting their social and cultural life. One of the legacies of Bali's cultural heritage which is also used as a tourist attraction is Batuan Village Temple which is located in Batuan Village, Sukawati District, Gianyar Regency, Bali. This study examines three problems, namely: (1) How is the application of the concept of community-based tourism in managing cultural heritage as a tourist attraction in Batuan Temple?; (2) What factors support the application of the concept of community based tourism in the management of cultural heritage as a tourist attraction in Batuan Village Temple?; and (3) What is the model of community based tourism in cultural heritage management as a tourist attraction in Batuan Village Temple?. This research is a qualitative research method of collecting data through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were selected by purposive sampling method. Data analysis was carried out descriptively, qualitatively, and interpretatively. 

The results showed that the management of cultural heritage of  Batuan Village Temple as a tourist attraction has applied the four principles of community based tourism, those are; the principle of community participation; principles of nature conservation; the principle of the local economy; and socio-cultural conservation principles. The factors that support the application of the concept of community based tourism in Batuan Village include: tourism potential owned by Batuan Village, the aspirations of the villagers of Batuan Village, the synergy among tourism stakeholders in Batuan Village, the support of the Gianyar Regency Government, and social capital owned by villagers of Batuan Village. The management model of Batuan Temple as a pure tourist attraction is managed by the villagers of Batuan Village by applying the principles of community-based tourism in order to achieve common expectations, namely the welfare of the residents of Batuan Village and to realize the sustainable tourism development.

 

 
Spiritual Mental Development Through Hindu Education For HIV AIDS
Authors: Bhagwandas Inay
Published: October 2019

Mental guidance refers to the formation of a complete personality with strong faith and physical strength. If a person's mental state does not get attention it will bring negative impacts. The fragility of one's mental endurance can be overcome by increasing the spiritual deepening of religion. In connection with this optimization of Hindu religious education is very influential in the development of mental and spiritual, especially among people with HIV AIDS. People with HIV AIDS must understand and implement religious teachings so as to avoid negative actions and harm themselves and others. Research on the mental and spiritual development of people with HIV AIDS through the Hindu religious education approach is important to be carried out, in addition to having never been investigated, it can also provide an illustration of tackling the spread of HIV AIDS and increasing the spirit of life for sufferers.
The Relationship Between Religious Tribes In Tengger (Hindu, Islam and Budha)
Authors: Huda M. Thoriqul , Khasanah Irma
Published: October 2019

Indonesia including State that has a diversity of tribes, ethnicities, races, languages, religions, and cultures. However, with this diversity is able to cause conflict both internal and external. As with many cases going on in Indonesia. Religion is itself a foothold, beliefs, and guidelines for living, even too often scapegoats the incidence of conflict in society. However, the other by the tenggerese is located in Lumajang, Malang, Pasuruan Regency Probolinggo Regency here and there are three religions living side by side in one village i.e. Islam, Hinduism, and Buddhism. In the middle of kemajemukan different communities understand and belief turns out to be able to have an attitude of tolerance and mutual respect between each other. Keberanekaragaman religion is not an issue of community agrosari to interact in everyday activities.  Regarding religious tolerance have lately become a very good sticking issues among academics as well as the community. Local wisdom and culture be the solution to resolve the issue. Local wisdom on the tenggerese community of Javanese cultural values, as well as the cultural heritage of the Majapahit Empire which is still developing with mutual interlocking appreciate attitude, tolerance, and respect in the spirit of the ancestors and there is no tribal differences are striking in addition to differences of religious belief. The togetherness that is manifested in the form of the ritual customs such as the ceremony of the unan-unan, Bari'an (celebrate). Each religion has its own demands tolerance on the tenggerese is already deeply ingrained, tenggerese community also upholds the values of equality and democracy in the life of society as well as more respectful of religious leaders and shaman (spiritual teacher) than leader administrativ. Since all are brothers, all families, remain peaceful and trustful that became the pillars as well as ancestral heritage.
Sasolahan Sanghyang Oncesrawa At Penataran Sasih Temple, Desa Pakraman Pejeng Tampaksiring District, Gianyar Regency
Authors: Linggih Nyoman
Published: October 2019

The Sanghyang Oncesrawa dance is not just a mere spectacle dance, this dance is in a state of unconsciousness, dancing on a burning fire and even though there are no signs of burning the body parts of the dancers. This dance is not a show or show off strength. The Sanghyang Oncesrawa dance is motivated by the loss of a beloved horse, the king of Bali, namely Sri Gajah Waktera with the title Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten, a white hairy horse with a very powerful black tail named kuda oncesrawa. King Bedahulu's favorite horses disappeared and never came again. To commemorate the horse named Oncesrawa, the Sanghyang Oncesrawa Dance was performed in the Sasih Penataran Temple. This dance is classified as the art of sacred dance and when dancing mattress, moves agile (dangkrik-dingkrik = Balinese language) like horse movements. The research was conducted to multiply, raise, explore, socialize, religious dances, especially the Sanghyang Oncesrawa Dance, which so far still many people do not understand correctly. Qualitative research was carried out in the Sasih Penataran Temple through a cultural approach with data sources from figures, dance artists, pemangku, serati, library and photos. The results of the research analysis showed that the Sanghyang Oncersrawa dance is a sacred dance that is only danced on piodalan / large ceremonies (Ngusaba Nyatur), dances on coals in a trance state, bringing pratima / arca / pralingga of  Sanghyang Oncesrawa, dances in a row while kicking a burning fire. The Sanghyang Oncesrawa dance has a function, namely; religious, sanctification, social and aesthetic. Sanghyang Oncesrawa dance has religious, sanctification, social, and aesthetic meaning.
Mysticism Of Barong And Rangda In Hindu Religion
Authors: Purwanto Susilo Edi
Published: October 2019

Barong and Rangda have become part of culture and religion in the tradition of Hindu religion. The Barong and Rangda tradition is a ritual process or pratima that is very sacred. The scary forms of both often scare children, but is greatly admired and adored since it is considered a protector from danger and disaster. If Barong and Rangda are worshiped in horrifying figures, it is then not uncommon for non-Hindus to assume that Hindus worship Satan because their description of Satan relates to scary things. Based on the above, there are three essential points to focus in this article. First, how the concepts of Barong and Rangda are in Hindu Literature; second, how Barong and Rangda are in Balinese Culture; and third, how the religious system of Barong and Rangda is in Hindu rituals. In analyzing these three topics, the researcher applied qualitative method to explain Hindu literary sources based on religious theory. The Barong and Rangda conception is in the Hindu literature, namely the Purana books and the books that have been adapted in Old Javanese literature. In the Purana books, Barong and Rangda can be associated with the manifestation of Shiva and Durga in the aspect of Krodha. Second, Balinese culture sets Barong and Rangda in the Sacred and Profane realms. Barong and Rangda become Wali Dance during religious rituals. Third,  the Hindu Religious System explains that Barong and Rangda is the concept of Shivaistic divine teachings which explains the dualistic aspects of God as Purusa and Prakerti as a whole unit.