bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah
Authors: Fatmala Siski , Pagala Ashar , Sagama Suwardi
Published: March 2024

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syari’iyyah (Studi di Stadion Utama Palaran Samarinda). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. “Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ashar Pagala.,M.H.I dan Bapak Suwardi Sagama, S.H,  M.HLatar belakang  penelitian ini ialah pengelolaan pada sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda. Adanya problematika yang terjadi pada pengelolaan tersebut seperti banyaknya kerusakan-kerusakan pada sarana dan prasrana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda yang dibiarkan sehingga sarana dan prasarana tidak dapat digunakan dalam melakukan aktivitas olahraga yang seharusnya pengelolaan berperan penting dalam sarana dan prasarana.Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif yang melakukan penelitian langsung kelapangan (field research) dengan  menggunakan pendekatan yuridis emperis,  rumusan masalah dalam penelitian ini ialah upaya apa sajakah yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran dan faktor apa sajakah yang menjadi penyebab hambatan pengelolaan  sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda serta bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini  ialah, upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran hanya melakukan gotong royong semampunya saja. Adapun faktor penyebab penghambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran karena tidak adanya anggaran dana dalam melakukan pengelolaan, sehingga dalam pengelolaan sarana dan prasarana tidak optimal. Banyaknya kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda yang hanya dibiarkan dan mengakibatkan pengelolaan sarana dan prasarana tidak terjalankan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan sunnah, dalam tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar’iyyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan demi kemaslahatan umat manusia, namun dalam pengimplementasian pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tidak terjalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan kemudharatan kepada umat manusia.
Analisis Motif Psikologi dan Tinjauan Hukum Islam pada Kasus Penganiayaan Berat
Authors: Ashari Ashari , Idzhar Muhammad
Published: March 2024

Kasus pembunuhan tidak hanya dipandang sebagia kasus hukum pidana, tetapi dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sejauh ini kejahatan yang dipidanakan dengan hukuman penjara berorientasi pada aspek recovery kesadaran batin pelaku untuk mengevaluasi perilakunya yang salah.  Tujuan penelitian ini untuk menganalisis motiv psikologi dan tinjauan Hukum Islam kasus penganiayaan berat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (library reseach), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Kasus Pembakaran WS (40) di Kota Sorong, dipandang sebagai penganiayaan kolektif/ kekerasan kolektif, hal ini dijelaskan dalam Social contangion Theory menurut LeBon (1895-1957) perilaku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari perilaku individu yang menjadi anggotanya. Pada kasus penganiayaan dan pembakaran ODGJ di Sorong, pelaku FT (25), termasuk melakukan Hostile aggression, sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Psikologi memberikan perspektif untuk menguraikan sudut pandang perilaku seseorang, dalam penelitian ini variable psikologi yang diangkat penulis dibatasi oleh aspek yang dinaggap relevan.

Kata kunci: Motive Psikologi, Hukum Islam, Penganiayaan
Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa
Authors: Astuti Mery
Published: March 2024

Banyaknya perusahaan pertambangan di indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur tentunya mengharuskan setiap perusahaan menjalankan Program Corporate Social Responsibility ( CSR ) yang merupakan program yang dapat menghubungkan masyarakat kepada perusahan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan tersebut terjadi adanya sebab akibat berdirinya sebuah perusahaan yang khususnya bergerak pada bidang Sumber Daya Alam yang mengakibatkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah peran dari CSR di Desa Bakungan telah terlaksanakan, apakah upaya dan kendala CSR dalam mendukung perkembangan Desa, dan apakah peran CSR telah sesuai dengan kaidah maslahah mursalah.
Tanggung Jawab Aparat Kepolisian Terhadap Barang Sitaan dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Hukum Positif
Authors: Wahyudi Wahyudi
Published: March 2024

Latar belakang penelitian ini adalah ketika terjadi penyitaan barang oleh kepolisian sering terjadi barang itu mengalami perubahan dari bentuk yang semula, ada sebagian yang berubah total ada sebagian yang hilang ada sebagian yang tidak sesuai dengan bentuk asalnya, maka dari itu ada banyak komplain dari masyarakat terhadap hal ini sehingga penting untuk diketahui apa tanggung jawab kepolisian dalam hal ini. Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggung jawaban yang dilakukan oleh aparatur kepolisian khususnya yang terjadi di Kota Samarinda, serta dapat mengetahui bagaimana cara melakukan gugatan apabila korban (masyarakat) merasa dirugikan.

Penelitian ini berjenis Penelitian hukum Normatif, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan pendekatan yang bersifat deskriptif, deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta- fakta, sifat- sifat, ciri- ciri, serta hubungan diantara unsur- unsur yang ada dari fenomena tertentu.
Membangun Kepariwisataan yang Berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara
Authors: Nufus Hayatun , Murjani Murjani , Idzhar Muhammad
Published: March 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daya tarik wisata yang beragam sesuai dengan karakteristik  di wilayah tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa masalah seperti pengelolaan pariwisata masih belum optimal terkait kerjasama stakeholder dan aksebilitas maupun sarana prasarana penunjang pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dari pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 serta peneliti memperoleh data  hasil wawancara dari informan dinas pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif., Berdasarkan hasil penelitian ini,yaitu: Bentuk kepariwisataan yang berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan yang berkarakter tersebut lahir dan hadir sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta menyesuaikan ciri khas wilayah daerah tersebut. Sebagaimana yang termuat pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Daerah  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2016-2025. Strategi pemerintah dalam  pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait pelaksanaannya terdapat tiga mekanisme yaitu pembangunan, pemasaran dan pemberdayaan masyarakat yang mana bisa dinilai cukup baik namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sebab ada beberapa fasilitas yang belum dibangun dan diperbaiki karena keterbatasan anggaran.
Efektivitas Pemberlakuan Sistem Satu Arah di Jalan Pesut Kota Samarinda Perspektif Maslahah Mursalah
Authors: Fahmi Khairul
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui apakah sudah efektif pemberlakuan sistem satu arah di daerah tersebut. kedua, untuk mengetahui perspektif maslahah mursalah dalam pemberlakuan aturan sistem satu arah lalu lintas didaerah tersebut.Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini pertama menunjukan kurang efektifnya sistem satu arah lalu lintas pada jalan tersebut. berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto kebijakan tersebut kurang efektif lantaran penegakan hukum pada tilang elektronik masih belum merata sehingga hanya daerah-daerah tertentu saja yang mencakup tilang elektronik sebab itu pihak kepolisian belum bisa menindak secara tegas dan dari faktor masyarakat banyak yang tidak mempedulikan sistem satu arah di daerah tersebut.. Kedua, jika ditinjau secara maslahah mursalah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan syari’at yakni menghindarkan dari kesulitan kemacetan. Jadi dalam pemberlakuan sistem satu arah lalu lintas tersebut telah memenuhi tingkatan kedua yaitu hajiyah. Kebutuhan ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan aktivitas manusia jika diabaikan maka akan terjadi kesulitan.
Proses Pembuatan Produk Makanan Pada Industri Rumah Tangga
Authors: Pangesti Lesta , Rohmanu Abid
Published: March 2024

This study aims to explain the halal assurance of food products and the standardization of product hygiene in the al-Barokah home industry. This research uses a qualitative approach with the type of field research. This research uses data collection techniques of interviews, observation, and documentation to obtain the required data. They are concluding using the inductive method. From the research, the results were that Business actors understand halal product assurance but do not apply it to the additional ingredients (fermipan) used to make gingerbread, so it is not following halal product assurance legislation. Business actors still ignore food hygiene because they let flies swarm around bananas during the banana roll sale drying process. Hence, the process is not following halal standards based on halal processing.

Tujuan penelitian ini untuk menjelasakan jaminan halal produk makanan dan standarisasi kebersihan produk di industri rumah tangga al-Barokah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa: Pelaku usaha paham dengan jaminan produk halal namun tidak menerapkan pada bahan tambahan (fermipan) pembutan roti jahe yang digunakannya sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan jaminan produk halal. Pelaku usaha masih mengabaikan kebersihan makanan karena membiarkan lalat mengerumuni pisang saat proses penjemuran sale pisang gulung, sehingga proses tersebut tidak sesuai dengan standarisasi halal berdasarkan halal cara memprosesnya.
Distribusi Zakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo
Authors: Husnia Mabruroh Atik , Junaidi Ahmad
Published: March 2024

This study aims to explain how the views and the basis of thinking of MUI figures Ponorogo Regency in determining the law of women and children as mustahik zakat. This research is qualitative research with field research and a descriptive qualitative approach. While data collection techniques by conducting interviews and documentation. The analysis used in this research is descriptive analysis with an inductive method. The results of this study can be concluded that (1) Most MUI figures in Ponorogo Regency stated that the words "women and children victims of violence" were not mentioned among the eight mustahik zakat groups. However, women and children victims of violence can get zakat if they are included in one of the eight mustahik zakats (2) The basis of thinking of MUI figures in Ponorogo Regency in responding to women and children victims of violence adheres to the interpretation of the Qur'anic text of Surah At-Taubah verse 60.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan dan landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menentukan hukum perempuan dan anak sebagai mustahik zakat. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Mayoritas tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengemukakan bahwa kata “perempuan dan anak korban kekerasan” tidak disebutkan di antara delapan golongan mustahik zakat. Namun demikian, perempuan dan anak korban kekerasan bisa mendapatkan zakat apabila dimasukkan dalam salah satu dari delapan asnaf mustahik zakat (2) Landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi perempuan dan anak korban kekerasan berpegang pada penafsiram nash Al-Qur’an surat At-Taubah  ayat 60.
Sistem Pengembalian Barang dan Dana Jual Beli di Marketplace Shopee prespektif Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Salam
Authors: Ayu Tiara Risma , Amalia Sholihah Rizki
Published: March 2024

The purpose of writing this research is to analyze, study, and explore the phenomenon of the goods and funds return system on the Shopee marketplace. This research study uses a type of qualitative research method using a field research approach. This research can be concluded that the system for returning goods and funds in online buying and selling transactions on the Shopee marketplace if it is linked to the as-salam contract by the fatwa of the MUI National Sharia Council Number 05/DSN-MUI/IV/2000 then this sale and purchase is a sale and purchase that is faced (damaged) and is detrimental to one of the parties, especially the consumer as the buyer. The realization of the legal terms of buying and selling as-salam, because there is no element of consumer willingness to accept goods that are defective or damaged or incomplete and there is dishonesty on the part of the seller in selling, the as-salam contract is invalid, because the legal terms of sale and purchase are not fulfilled, especially regarding the case of returning goods and funds as contained in the contents of the provisions of the fatwa of the MUI National Sharia Council Number 05/DSN-MUI/IV/2000 regarding the sale and purchase of salam.

ksplorasi femona terhadap sistem pengemblian barang dan dana pada marketplace Shopee. Study penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yaitu penelitian lapangan (field research. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  bahwa sistem pengembalian barang dan dana dalam transaksi jual beli online pada marketplace Shopee ini jika dikaitkan dengan akad as-salam  oleh fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 maka jual beli ini merupakan jual beli yang fasid (rusak) dan merugikan salah satu pihak terutama pihak konsumen sebagai pembeli. Dalam hal proses ketentuan dan syarat yang dicantumkan dalam aplikasi Shopee terkait pengembalian barang dan dana yang dilaksanakan tidak sesuai, serta tidak terwujudnya syarat sah jual beli as-salam, karena tidak adanya unsur kerelaan konsumen dalam menerima barang yang cacat maupun rusak atau tidak lengkap serta adanya ketidakkejujuran dari pihak seller dalam berjualan maka akad as-salam tersebut tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli terutama mengenai kasus pengembalian barang dan dana sebagaimana yang ada di dalam isi dari ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli salam.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis dalam perspektif Maslahah
Authors: Lutviana Via , Hasan Wahid Soleh
Published: March 2024

The purpose of this study is to determine the understanding of business actors about the free halal certification program and to determine the consistency of business actors in maintaining the halalness of their products after registering for free halal certification. This research uses a field research method with a qualitative approach, which means that researchers make direct observations about the phenomena that occur in the field—at the same time, collecting data through interviews, documentation, and observation. Based on the study's results, Geger District, Madiun Regency's business actors have mostly taken good actions. Still, due to a lack of knowledge, some do not realize that essential rules must be obeyed. According to the Mas}lah}ah review, the actions of business actors who are already aware of the law in terms of their content are following Maslahah 'Ammah, while business actors who are not aware of the law in terms of their content are included in Maslahaha Khassah. And in maintaining consistency in terms of the level of importance, including Maslahah Dhoruriyah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha tentang program sertifikasi halal gratis dan untuk mengetahui konsistensi para pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya setelah mendaftar sertifikasi halal gratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang berarti peneliti melakukan pengamatan langsung  tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan  hasil penelitian, bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan Mas}lah}ah tindakan para pelaku usaha yang sudah sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya telah sesuai dengan Maslahah ‘Ammah, Sedangkan para pelaku usaha yang tidak sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya   termasuk   dalam Maslahaha Khassah. Dan dalam menjaga konsistensi ditinjau dari segi tingkat kepentingan termasuk Maslahah Dhoruriyah.
Fenomena Pernikahan Dini di Perkotaan dan Pedesaan dalam Kajian Sosiologi Hukum
Authors: Nur Wahyuni Siti , Hidayati Niswatul
Published: March 2024

This research is motivated by the many community stigmas that assume that rural communities are more prone to early marriage than urban communities and the rampant cases reported by various sources. The purpose of this study is to compare the factors and impacts of early marriage in Ngrayun District and Ponorogo District in the 2020-2022 timeframe in the study of legal sociology. This research uses a type of field research (field research), and the method used in this research is qualitative. Based on the results of the analysis that the researchers conducted, the similarities in the reasons for early marriage in Ngrayun District and Ponorogo District are due to individual factors such as personal factors, parents, pregnancy outside of marriage, and parents, and the different factors in Ngrayun District, namely due to economic and educational factors. At the same time, the similarities in the impacts caused are divorce, disconnection of access to education, and lack of independence in building a household. The difference in impact is also found in the Ngrayun Subdistrict, namely increasing parental dependents and increasing poverty.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya stigma masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat pedesaan lebih rentan melakukan pernikahan dini daripada masyarakat perkotaan serta maraknya kasus pernikahan dini yang diberitakan oleh berbagai macam sumber. Tujuan pada penelitian ini untuk membandingkan bagaimana faktor dan dampak fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada rentang waktu tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, persamaan alasan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo adalah karena faktor individu sendiri karena faktor pribadi, orang tua, hamil diluar nikah, serta orang tua, dan untuk pembeda faktornya terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni karena faktor ekonomi dan pendidikan. Sedangkan persamaan dampak yang ditimbulkan adalah perceraian, putusnya akses pendidikan dan kurangnya kemandirian dalam membangun rumah tangga. Sedangkan pembeda dampaknya juga terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni bertambahnya tanggungan orang tua serta menambah angka kemiskinan.
Hak Ex Officio Hakim dan Permasalahan Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak
Authors: Amzad Muhammad , Safudin Endrik
Published: March 2024

This research discusses one of the decisions of the religious court in Kediri district regarding the ex officio rights of judges. This is because, in this case, one of the parties, namely the wife, committed nusyuz, and the primary charges and the final decision were different. This research explores how judges view ex officio nusyuz cases and the application of judges in making this decision. The research method used is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques used are interview techniques and documentation. From this research, it can be concluded that the judge uses his ex officio right to determine iddah maintenance, mut'ah, or children's rights, even though it is not demanded in the primary lawsuit. Secondly, even though the wife is acting nusyuz because, in the trial, no evidence corroborates that the wife is nusyuz, be it testimony from witnesses or other evidence. This can also be caused by a husband not wanting to provide maintenance. Third, the judge applies this ex officio decision following Article 41 letter c of Marriage Law number 1 of 1974 because judges can get out of rigid legal provisions to protect the rights of wives after divorce.

Penelitian ini membahas salah satu putusan pengadilan agama di kabupaten kediri mengenai hak ex officio hakim. Sebab dalam perkara ini salah satu pihak yaitu istri berbuat nusyuz dan dalam tuntutan primer dan pututsan akhir berbeda. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana pandangan hakim mengenai ex officio, perkara nusyuz dan penerapan hakim dalam pengambilan putusan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penekatan deskriptif-analisis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan teknik wawncara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama bahwasannya hakim menggunakan hak ex officionya untuk menentukan nafkah iddah, mut’ah, ataupun hak anak walau tidak dituntut dalam primer gugatan, kedua walaupun istri berbuat nusyuz karena dalam persidangannya tidak ada bukti yang menguatkan bahwa istri tersebut nusyuz baik itu keterangan dari para saksi-saksi maupun bukti lainnya. Hal ini juga bisa disebabkan karena seorang suami tidak ingin memberikan nafkah, dan yang ketiga hakim menerapkan putusan secara ex officio ini sesuai degam pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, karena hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku demi melindungi hak-hak istri pasca perceraian.
Keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam mewujudkan Family Resilience prespektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda
Authors: Sagita Insharie Amarylis , Khaidarulloh Khaidarulloh
Published: March 2024

The rise of civilisation represents many women who are career and financially independent. Jobs in the homegrown area (inside the house) are generally not normalised, considering the development of women's freedom has urged them to fortify their own reality. As in Karanglo-lor Village, many wives are also active in the world of work. On the other hand, the objectives of maqasid shari'ah can be realised. In this study took ten informants. The purpose of this research is the existence of a dual role carried out by the wife as a career woman, there is a need for household management to create family quality and resilience. The focus of the research is related to the form of career women's involvement with Jasser Auda's maqasid shariah perspective to find out the form of involvement of wives as career women in household management whether or not the main objectives of Jasser Auda's maqasid shariah are fulfilled. This research was conducted qualitatively with the type of field research with a normative approach. The result of the research is that wives as career women in Karanglo-lor Village are involved in maintaining the quality and resilience of the family through carrying out their responsibilities as wives, managing households, realising family functions, understanding boundaries when working, and creating family resilience by communicating well to equalise perceptions and maintain emotional stability.

Munculnya representasi peradaban banyak wanita yang berkarir dan mandiri secara finansial. Pekerjaan-pekerjaan di wilayah homegrown (di dalam rumah) umumnya tidak dinormalisasi, mengingat perkembangan kebebasan perempuan telah mendesak mereka untuk membentengi realitasnya sendiri. Seperti halnya di Desa Karanglo-lor banyak istri yang juga berkiprah di dunia kerja. Di sisi lain tujuan maqasid syari’ah dapat direalisasikan. Dalam penelitian ini mengambil sepuluh informan. Tujuan penelitian ini adalah adanya peran ganda yang dilakukan Istri sebagai Wanita Karier perlu adanya suatu memanajemen rumah tangga untuk menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga. Fokus penelitian terkait bentuk keterlibatan wanita karir dengan perspektif  maqasid syari’ah Jasser Auda untuk mengetahui bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga terpenuhi atau tidak tujuan utama maqasid syari’ah Jasser Auda. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian yakni Istri sebagai Wanita Karier masyarakat Desa Karanglo-lor terlibat dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga melalui melaksanakan tanggungjawab sebagai istri, memanajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, memahami batasan-batasan saat bekerja, dan menciptakan ketahanan keluarga dengan melakukan komunikasi dengan baik untuk menyamakan persepsi dan tetap menjaga kestabilan emosi.
Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi Halal
Authors: Cahyani Yunita
Published: March 2024

The purpose of this study is to discuss, first, how the sociology of Islamic law reviews the factors behind home industry food products without halal certification in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency and how the sociology of Islamic law analyses of community legal compliance with Article 29 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency. This research is qualitative with field research with a juridical-sociological approach-data collection techniques by conducting observations and interviews. The analysis used in this research is descriptive. From this research, it can be concluded that the legal awareness of the Tajug Village community is not entirely said to be aware of the law because the indicators of legal awareness level have not been fully fulfilled. While the legal sociology analysis of community compliance regarding Article 29 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in Tajug Village, Siman Subdistrict, Ponorogo Regency is still classified at the Compliance stage, namely, some people who comply with the rule of law are based on avoiding problems in the future.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang; pertama, bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan hukum  masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug belum seluruhnya dikatakan sadar hukum karena berdasarkan indikator tingkatan kesadaran hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Sedangkan analisis sosiologi hukum atas kepatuhan masyarakat mengenai Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih digolongkan pada tahap Compliance, yakni sebagian masyarakat yang mematuhi aturan hukum tersebut didasari untuk menghindarkan masalah di kemudian hari.
Problem Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee: An Islamic Law Perspective
Authors: Ilma Eka Fadhilatul , Tanzilulloh M. Ilham
Published: March 2024

This research aims to determine the Islamic law review of using the Shopee affiliate program and leader commissions obtained from Shopee affiliate program members in the Shopee application. The research method used is qualitative, with a type of field research using a normative approach that uses legal theories. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The analytical method used in this research is the inductive method. The results of this research can conclude that 1) The use of the Shopee Affiliates program is far from MLM business, which is not permitted. In contrast, in the Shopee Affiliates program, there is precise work and an element of hard work to get wages or commissions, which is relevant to the job requirements at Rukun Ju. 'ālah. Using the Shopee Affiliates program fulfills the terms and conditions of the ju'ālah agreement. 2) The leader's commission from the member commission is valid if viewed from the ju'ālah contract in Islamic law because the leader has completed his work. This is following the wage requirements in the pillars of ju'ālah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan shopee affiliates program dan komisi leader yang didapatkan dari member shopee affiliate program di aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui pendekatan normatif, yang mana menggunakan teori-teori hukum didalamnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Penggunaan shopee affiliates program ini jauh dari bisnis MLM yang tidak diperbolehkan, dimana dalam shopee affiliates program ada pekerjaan yang jelas serta ada unsur jerih payahnya untuk mendapatkan upah atau komisi dan hal tersebut relevan dengan syarat pekerjaan di rukun ju’ālah. Penggunaan shopee affiliates program ini sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad ju’ālah. 2) Komisi yang didapatkan leader dari komisi member adalah sah jika ditinjau dari akad ju’ālah dalam hukum Islam, karena leader sudah menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat upah pada rukun ju’ālah.
Perlindungan Hak Waris Anak Adopsi
Authors: Astuti Widya Nurreni , Nofitasari Khotifatul Defi
Published: March 2024

The purpose of this study is to explain and analyse the concept of inheritance of adopted children according to Fikih Mawaris and KHI. This research will use the method of library research, namely research that takes and processes data sourced from research studies, Fikih Mawaris and KHI sources, as well as sources of adopted children theory using a normative description approach.  The results showed the concept of inheritance of adopted children according to Fikih Mawaris, namely the status of adopted children cannot be linked to adoptive parents and are only entitled to grants or wills. According to KHI the status of adopted children can not be dinasabkan to adoptive parents Regarding the inheritance of adopted children, KHI provides inheritance with an alternative way, namely mandatory wills as much as 1/3 part. KHI against adopted children is very protective because adopted children can get the inheritance of adoptive parents by way of wills wajibah as much as 1/3 part. While fikih mawaris only gives grants or wills if done in writing or orally and desired by adoptive parents.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis konsep kewarisan anak adopsi menutut Fikih mawaris dan KHI. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari kajian penelitian, sumber-sumber Fikih Mawaris dan KHI, serta sumber-sumber teori anak adopsi menggunakan pendekatan deskripsi normatif.  Hasil penelitian menunjukan konsep waris anak adopsi menurut Fikih Mawaris yaitu status anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkat dan hanya berhak mendapatkan hibah atau wasiat. Menurut KHI status anak adopsi tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya Mengenai waris anak adopsi, KHI memberikan warisan dengan jalan alternatif yaitu wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian. KHI terhadap anak adopsi sangat memberikan perlindungan karena anak adopsi dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian. Sedangkan fikih mawaris hanya memberikan hibah atau wasiat jikalau dilakukan secara tertulis atau lisan dan dikehendaki oleh orang tua angkat.
Pengembangan Dana Iuran Arisan dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Lathifah Laila Hanun , Maulidia Rohmah
Published: March 2024

This research began with the arisan phenomenon in Dolog Hamlet, Cermo Village, Kare District, Madiun Regency, where the people participating in the arisan made arisan debts, and then there was an addition in returning the funds owed. What are the provisions for adding funds to the artisan's debts and receivables? For this reason, this research is essential to research. According to the type of research, this thesis includes field research, while the approach used is qualitative. The data collection techniques were interviews with managers and several members, observation, and documentation. The analytical method used in this research is the inductive method. From the research carried out during the thesis, it can be concluded that this arisan is not entirely following the qarḍh principle because, in this arisan contribution, there are debts and receivables. And when it is returned, there will be an additional 5%. Still, this addition is used as environmental cash to be repaid to members for environmental needs so that it can benefit all members of the social gathering and the community. The development of funds in arisan contributions is a benefit because it is for community needs, not personal interests, and the addition of these contributions has been agreed upon by all arisan groups.

Penelitian ini berawal dari fenomena arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dimana masyarakat peserta arisan melakukan hutang piutang arisan kemudian ada penambahan dalam pengembalian dana yang dihutang, bagaimana ketentuan penambahan dana dalam hutang piutang arisan tersebut? Untuk itulah maka penelitian ini penting untuk diteliti. Adapun menurut jenis penelitiannya, skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pengelola dan beberapa anggota, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa arisan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip qarḍh karena didalam iuran arisan ini terdapat hutang piutang. dan ketika pengembalian akan ada penambahan sebanyak 5%, tapi penambahan tersebut dijadikan kas lingkungan, untuk di hutangkan kembali kepada anggota, dan untuk kebutuhan lingkungan sehingga mampu bermanfaat bagi seluruh anggota arisan dan juga masyarakat. Pengembangan dana dalam iuran arisan merupakan suatu kemaslahatan karena untuk keperluan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi, dan adanya penambahan iuran tersebut telah disepakati oleh seluruh kelompok arisan
Pandangan Akademisi terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira’ah Mubadalah
Authors: Kholifatul Muawwanah Ririn , Saifullah Saifullah
Published: March 2024

Knowing the rights and obligations of husband and wife is a principle thing that must be known by couples who are married. An understanding of the rights and obligations of husband and wife must be implemented in married life. But the reality is that many couples do not understand the rights and obligations as they should. The author uses the views of academics with the aim of understanding these rights and obligations can be used as a reference to be applied in domestic life. This research uses a type of qualitative research (field research). While data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data collected was then analyzed using the sociology of knowledge approach. Based on the research that has been done, it can be concluded that the views of academics regarding the flexibility of the rights and obligations of husband and wife referring to the five principles of mub is very relevant if applied to couples who understand the meaning of mutuality and justice.

Mengetahui hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Namun realitanya banyak pasangan yang belum memahami hak dan kewajiban seperti seharusnya. Penulis menggunakan pandangan akademisi dengan tujuan pemahaman mengenai hak dan kewajiban tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan dapat di simpulkan Pandangan para akademisi mengenai fleksiblenya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah tersebut sangat relevan jika di terapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan.
Improving the transport system and the perspective for tourism development in the Altai Republic
Authors:   Altai State  University, MAMENOV Sergey , KUREPINA Nadezhda ,   Siberian  Branch of the Russian Academy of Sciences, KOBYZEV Nikolay ,   Altai State Humanitarian Pedagogical University named after V. M. Shukshin, DUNETS Aleksander ,   Altai State University
Published: March 2024

Introduction. The Altai Republic is a mountainous region of the Russian Federation with a unique nature and a large number of attractions. Here, in recent years, the tourism sector has been actively developing; the annually increasing tourist flow (2021 - about 2.2 million people, 2022 - 2.5 million people) requires studying the relationship of the transport system with the tourism infrastructure and scientific substantiation of the prospects development of tourism activities in general. Materials and methods. The research is based on a combination of frame and route approaches to identify the territorial features of tourism development. The framework approach forms the basis of spatial planning methodology. The supporting framework of the region, as a linear-nodal structure of the territorial and functional relationship between its elements, gives the most complete picture of the organization of tourism in the region. Results. Transport accessibility largely determines the localization of the main tourist complexes and the prospects for implementing projects to create tourist infrastructure. In the region, a large volume of road construction was implemented within the framework of the regional program “Increasing the volume of construction and reconstruction of highways of the Altai Republic in the period 2015 - 2022.” However, most of the roads are adjacent to the federal highway R-256 (Chuysky tract); therefore the republic is characterized by a predominance of linear-radial routes. The use of the frame approach as a methodological basis for the study made it possible to identify the main linear objects and centers of tourism development on the territory of the Altai Republic. In combination with the route approach, an analysis of the distribution of the spatial configuration of the main route network was carried out across the region. This made it possible to identify opportunities for the development of ring structures, which will become a prospect for the development of the tourist network. Conclusion. Based on differences in natural resources, intensity of traffic flows, and features of tourist infrastructure, three sections of the Chuisky tract were identified. At each of these sites, key attractors have been identified that are places of disparagement for tourists and investors. Resume. We have identified prospects for circular routes that will contribute to the development of tourism infrastructure.
Influence of sanctions restrictions on the North Caucasus economy structure and dynamics
Authors:   Financial University under the Government  of the Russian Federation, SILVESTROV Sergey , KUZNETSOV Nikolay ,   Financial University under the Government  of the Russian Federation, POBYVAEV Sergey ,   Financial University under the Government  of the Russian Federation, KOTOVA Natalya ,   Financial University under the Government  of the Russian Federation
Published: March 2024

Growing geopolitical tensions and sanctions imposed against our country have determined the need for structural changes in the domestic economy. In this regard, the task of ensuring sustainable development of regional economic systems begins to play a special role. The article analyzes the impact of sanctions restrictions on the structure and dynamics of the economy of the North Caucasus Federal District (NCFD) in order to assess the potential and prospects for the development of the region’s economy in the current conditions, as well as to identify possible directions for adjusting regional strategic planning documents. The work focuses on the analysis of the gross regional product (GRP), whose sectoral composition and dynamics characterize the structure and dynamics of the regional economy, as well as the level of regional investment in fixed capital, as an indicator that determines the potential for financing projects for the development of the regional economic system. The study identified the most significant industries for the economy of the North Caucasus Federal District, assessed their current state and made a forecast of their development under sanctions. It is concluded that the current economic dynamics of the North Caucasus Federal District are insufficient to bring the region to the level of sustainable economic development. A study of the region’s financial condition was conducted and its potential for financing economic development projects was assessed. It is shown that the region is subsidized, while the level of debt in the region for both business and the population is constantly growing. Key ways to solve the existing problems of insufficient funding have been outlined. In particular, it was proposed to create a special regional development fund that would finance the most promising projects in priority sectors of the economy, as well as expand the existing practice of public-private partnerships. The forecast for the volume of investments in fixed assets showed their expected growth in the near future (if current trends continue).
Salinization of irrigated agricultural lands in the Altai Territory
Authors:   Moscow  State University of Civil Engineering, SNEZHKO Vera
Published: March 2024

Introduction. The Altai Territory is the leader among the subjects of the Siberian Federal District in terms of the area of arable land, of which more than 80% is located in the zone of unstable moisture. Irrigation predominates among agricultural hydrotechnical land reclamation in the region. The area of irrigated land is 69 thousand hectares, of which almost 10 % have varying degrees of salinity in the root layer. Prolonged irrigation of land and non-compliance with irrigation technologies can lead to salinization of lands in irrigation systems. The purpose of the research: spatio-temporal assessment and clustering of salinization of irrigated lands in the context of municipal districts and agrochemical zones: steppe, forest-steppe and foothills. Material and methods. In Russia, all irrigation systems have uniform rules for collecting data on the state of land, conducting soil-salt surveys and laboratory processing of their results. The research material was observational data on the salt regime of lands in irrigation systems of the Altai Territory for 2013-2022, data from annual state monitoring of lands, information on irrigated lands and the technical condition of reclamation systems from the reclamation cadastre. The research methods were general scientific methods (analysis and synthesis), applied mathematical methods (regression and cluster analysis), scientific methods of hydraulic engineering agricultural reclamation. Results and discussion. Based on the reclamation cadastre data, an analysis of the state of irrigated agricultural land was carried out according to the degree of salinization. A model of the dynamics of the area of highly and very highly saline lands was constructed, statistical assessments of the quality of the model were checked, and the average rate of annual increase in the area of lands subject to salinity was determined. An analysis has been made of the most possible causes of salinization on irrigated lands, which include high levels and salinity of groundwater, high salinity of water used for irrigation. Calculations were carried out, among other things, for agrochemical zones: steppe, forest-steppe and foothills. The dynamics of areas with different groundwater levels, groundwater salinity and irrigation water were assessed. Based on data for the beginning of 2015 and 2022, a cluster analysis of the regions of the Altai Territory was carried out according to the degree of salinization of irrigated agricultural lands. The dynamics of changes in the number of regions and the area of irrigated land in clusters is analyzed. In conclusion, the calculation results are summarized and general conclusions are drawn about the dynamics and possible reasons for changes in the studied indicators. The results can be directly used by government authorities and organizations of the reclamation complex of the Altai Territory.