bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi: Sudah Saatnya Ahli Hukum Lebih Berperan
Authors: Djarab Hendarmin
Published: July 2017

Pembangunan nasional yang sedang giat dilakukan oleh bangsa Indonesia banyakmenunjukkan tingkat kemajuan yang menggembirakan. Sejalan dengaa kemajuan tersebut, mau tidak mau akao terkalt pula berbagai persoalan didalamnya. Persiapan-persiapanyang malang perlu dilakukan sedini mungkin menghadapi persoalan yang timbul.Para ahli hukum dituntut untuk lebih banyak berperan dalam era pembangunan dewasa ini.Selain mempermasalahkan mengenal bagaimana peranan ahli hukum yang diharapkansesuai dengan perkembangan jaman, maka tulisan berikut secara khusus juga menguraikankaitan anlara ahli hukum dengan dunia usaha. Para pengusaha memerlukan bantuan ahli hukum untuk menafsirkan peraturan-peraturan yang ada dan izin-izin yang diperlukan. Dengan demikian diharapkan para ahli hukum dapat lebih berperan mengikuti perkembangan.
Mahkamah Agung dalam Sorotan dan Harapan
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Belakangan banyak disorot perihal salah satu lembaga tinggl negara di Indonesia, yakni Mahkamah Agung. Misalnya menyangkut adanya pemalsuan putusan lembaga tersebut serta gagasan mengenal perlunya kontrol terhadap MA. Hal tersebut cukup menjadikan bahanrenungan oleh berbagai pihak, termasuk dalam tulisan berikut. Tapi hal yang amatpenting yang hendak di las dalam tulisan dibawah ini adalah mengenai kaitannyadengan masalah SIUPP yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat MA diharapkan dapat mengambil prakarsa pengujian terhadap keabsahan Permen no. 01/1984 dengan Undang-undang Pokok Pers. Sebagai seorang Hakim Agung, penulis memiliki pandangan tersendiri yang amat bermanfaat bagi kalangan hukum melalui tulisan berikut.
Efektivitas Pelayanan Zakat merupakan Salah Satu Sektor Penunjang Lajunya Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Authors: Ramulyo M. Idris
Published: July 2017

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Tuhan, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, dlantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezekl. Zakat adalah salah satu rukun Islam danmerupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat Syahadat. Banyak hal yang dapat diambil manfaatnya dengan adanya lembaga zakat ini. Tulisan dibawah lni mencobamemberikan tinjauan terhadap masalah pelaksanaan zakat, dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang.
Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Multinasional
Authors: Saleh Gazalba
Published: July 2017

Dewasa inl peranan perusahaanmultinasional dalam perekonomianamatlah menonjol. Hal Ini dapat dilihatdari kemampuannya dalam menguasaiproduksi dan distribusi keseluruh dunia.Akibat dari pacuan untuk mencarikeuntungan yang sebesar-besarnya olehperusahaan multinasional, maka timbullahkecenderungan untuk merusak tempatberoperasinya, yang khususnyaadalah di negara-negara berkembangberupa masalah pencemaran lingkungan.Menyadari bahwa masalah ini merupakanmasalah kompleks dan memerlukanpenyelesaian yang terarah, maka tulisaninl mengangkat pentingnya kepastian danefektlfitas hukum dalam menanggulangimasalah pencemaran lingkungan olehperusahaan multinasional
Pentingnya Pengakuan/Pelaksanaan Atas Putusan Arbitrase Asing dalam Menciptakan Iklim Penanaman Modal Asing yang Lebih Sehat
Authors: Simanjuntak Rospitasony R.
Published: July 2017

Dalam rangka menggalakan penanaman modal Asing di Indonesia, pemerintah merasa perlu untuk menciptakan suatu aturan main bagi para Investor asing maupun peraturan hukum agar apabila timbul perselisihan maka akan dapat diselesaikan dengan baik. Untuk Itulahmaka pemerintah merasa perlu untuk meratifikasi konvensi Arbitrase Internasional yang mengatur masalah perselisihan penanaman modal asing. Lahirnya UU No. S 1968 LN No. 32 sebagai Ratifikasi dari Konvensi Washington dirasa sangat perlu karena dengan meratifikasi Konvensi tersebut Indonesia telah menyatakan diri tunduk pada Konvensi tersebut.
Prosedur Konvensi Arbitrase Internasional mengenai Perselisihan Penanaman Modal Asing
Authors: Alif Rizal
Published: July 2017

Pada dasarnya Badan Arbitrase Internasional menerima pengajuan suatu sengketa apabila benar-benar terjadi suatu legal dispute seara langsung antar pihak, dan sebelumnya harus ada consent untuk menyelesaikan segala perselisihan yang akan timbul, disini dikenal denganistilah clause arbitrase. Demikian hal-hal yang harus diperhatikan dalam prosedur pengajuan sengketa melalui Arbitrase yang diatur dalam pasal 2S Konvensi Washington tahun 1968. Untuk Itu dalam tulisan Ini penulis mencoba memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Prosedurdari Konvensi Arbitrase Internasional mengenai Perselisihan Penanaman Modal Asing.
Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum
Authors: Himawan Charles
Published: July 2017

Seorang Guru Besar Filsafat Hukum dari Berkeley pernah mengamati bahwa sudah sejak abad ke-17 ahli-ahli ilmu sosial berusaha mencapai apa yang telah dicapai oleh Newton dalam ilmu alam2. Salah satu ilmu sosial tersebut adalah ilmu ekonomi. Dimulai pada tabun 1880-an, para ahli ekonomi telab berusaha menerapkan matematika Newton dan konon usaha ini baru rampung pada tahun 1942.
Demokratisasi Kehidupan Politik di Indonesia
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Banyak hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam rangka mendemokratisasi kehidupan politik di Indonesia di era tahun 90- an. Adanya pergeseran pemahaman dan berbagai dinamika politik yang terus berkembang dalam masyarakat dan perlu mendapatperhatian dalam menyambut Pemilu 1992 dan Sidang Umum MPR 1993. Dalam tulisan ini Penulis mencoba memaparkan tiga hal, yakni Telaah penyelenggaraan Pemilu, Kebebasan Akademik dan Kebebasan Pers dalam rangka menciptakan kehidupan demokratis kehidupanpolitik di Indonesia.
Mengkaji Gejala-gejala Non-Hukum terhadap Wanita
Authors: Irianto Sulistyowati
Published: July 2017

Dalam membahas masalah-masalah perlindungan hukum terhadap kaum wanita tidak dilihat dari satu aspek saja tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang lebih luas. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kontrol sosial dalam masyarakat dan ketidaktahuan untukmendapatkan perlindungan hukum bagi dirinya turut mempengaruhi status dan kedudukan kaum wanita di depan hukum dan masyarakat. Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan sampai sejauh manakah perlindungan hukum terhadap wanita.
Wanita menjadi Korban Tindak Pidana
Authors: Sumiyanto Sumiyanto
Published: July 2017

Dalam membicarakan masalah wanita yang cenderung menjadi korban tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana, terdapat tiga segi tipologi wanita menjadi korban dalam tindak pidanaperkosaan yakni unrealited victims, provocative victims dan biologically victims. Dan adanya penyebab terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan ini dipengaruhi adanya gambar-gambar,tulisan-tulisan, alau patung-patung yang porno, baik disiarkan oleh mass media penerbitan maupun media elektronik.
Pernyataan Hak Asasi Amerika
Authors: Henkin Louis
Published: July 2017

Bentuk pengungkapan yang paling terkenal dan anggun gagasan ini adalah Deklarasi Kemerdekaan Koloni-Koloni Amerika pada 1776:Kami percaya bahwa semua kebenaran ini adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta mereka Hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa diantaranya adalah Hidup, Kebebasan dan Pengejaran Kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, dibentuk Pemerintah diantara orang-orang, yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan izin dari yang diperintah ....
Pemantauan Pelaksanaan Hukum
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Pada dasarnya konsep Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Universal Declaration of Human Right tidak semata-mata sebagai suatu 'statement objective' tetapi sebagai suatu ikrarnegara anggota PBB untuk mewujudkan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni menghormati hak-hak asasi dan kebebasan fundamental untuk semua. Dimana disini PBB telah membentukKomite Hak Asasi maupun Komisi Hak Asasi Manusia dalam upaya mendukung usaha tersebut, dalam mendukung usaha pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia oleh PBB.
Aspek Hukum Pidana terhadap Informed Consent
Authors: Loqman Loebby
Published: July 2017

Meskipun di dalam praktek hak memberikan informasi kepada pasien tentang apa yang akan dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien, dan juga persetujuan pasien atas apa yangdilakukan oleh seorang dokter sudah dilaksanakan, namun perselisihan pendapat sering terjadi apabila timbul peristiwa yang tidak diharapkan. Disini jelas hukum pidana menjadi pentingartinya, demikian diungkapkan penulis dalam tulisan ini, yang mencoba memaparkan Aspek Hukum Pidana terhadap Informed Consent.
PENGAJARAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Authors: Suraputra Sidik
Published: July 2017

Apabila dibandingkan dengan hukum Nasional memang diakui sifat hukum Internasional merupkana hukum yang lemah dan mempunyai keterbatasan, namun hal itu bukanlah hukum Internasional tidak berlaku bagi masyarakat Internasional, bagaimanapun juga hukum Internasional merupakan materi yang penting dalam menunjang hubungan suatu negara dengan negara lain terutama dalam hukum nasional suatu ncgara.Dalam kesempatan ini penulis mencoba memaparkan keterkaitan hukum Internasionaldalam pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional diwujudkan melalui program -programPembangunan sebagaimana dimuat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan tidak saja merupakan pembangunan materiil akan tetapi juga pembangunan non-materiil. Salah satu program non-materiil adalah program di bidang hukum
MERJER DAN AKUISISI: PRAKTEK DAN KEBUTUHAN AKAN PENGATURAN
Authors: Purba Zen Umar
Published: July 2017

Meskipun belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengatur merjer, namun hal tersebut tidak menghambat dunia usaha, yang sifatnya bergerak cepat dan berinteraksi denganpeluang dan kesempatan. Sebenarnya merjer dan akuisisi adalah dua sejoli yang selalu bersama-sama muncul dalam literatur, dengan inisial "M & A", dimana merjer itu sendiri berarti penggabungan atau lebih perusahaan ke dalam salah satu dari mereka dan perusahaan yangbergabung membubarkan diri.
EUTHANASIA
Authors: Termorshuizen Marjanne
Published: July 2017

Dalarn pengertian yang sempit, Euthanasia adalah tindakan rnengakhiri hidup dengan sengaja oleh orang lain, daripada yang bersangkutan narnun atas perrnohonannya, dan Euthanasia itu sendiri dapat dibedakan antara Euthanasia aktif, pasif dan tidak langsung. Dernikian diungkapkan penulis dalarn tulisan ini, yang memaparkan sejarah dan perkernbangan ataualam plkiran rnengenai Euthanasia di negeri Belanda, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perrnasalahan Euthanasia, seiring dengan pesatnya teknologi dan perkembangan medis dewasa ini
PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA DALAM PRAKTEK
Authors: Yunus Patimah
Published: July 2017

Dalam perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan di Indonesia, kita menganut azas nondiskriminasi yang berarti tidak membeda-bedakan antara tenaga kerja pria ataupun wanita, namun dari pengamatan terdapat kecenderungan kurang tercerminnya kesamaan hak serta kewajiban antara tenaga kerja pria dan wanita dalam praktek sehari-hari, dimana perlindungan terhadap tenaga kerja wanita sering diabaikan padahal kita mengetahuipembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada penghormatan harkat dan martabat manusia.
AZAS PEMISAHAN (HORIZONTALE SCHEIDING) DALAM HUKUM TANAH DI INDONESIA DAN PERMASALAHNNYA
Authors: Hasbullah Husni
Published: July 2017

Sebagaimana kita mengetahui bahwa dalam sistem hukum tanah kita menganut asas pemisahan horisontal, sebagaimana telah dikenal dalam Hukum Adat Indonesia, UUPA, Bataviasche Grondhuur, dan Undang-undang Rumah Susun, namun apabila kita berbicaramengenai asas pemisahan horizontal tidak dapat dilepaskan dari masalah asas pelekatan atau dikenal asas accessie, yang masih mempunyai pengaruh terhadap hukum tanah kita bahkan secara diam-diam kita telah menganutnya.
Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-Persoalan Hukum yang Timbul
Authors: Radjagukguk Erman
Published: July 2017

Sebagaimana diketahui Pasar Modal adalah pasar tempat diperjualbelikannya efek-efek atau saham-saham bagi perusahaan yang go publik. Di Indonesia, mekanisme jual beli di Pasar Modal diatur dengan ketentuan melalui Keputusan Menteri Keuangan dan Badan PengawasPasar Modal (Bapepam). Bagi perusahaan dalam rangka menjual emisinya ke pasar modal,perusahaan tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan baik dari segi administratif ekonomi, maupun aspek hukum. Sering kali dijumpai persoalan- persoalan hukum berkaitan dengan perusahaan yang go publik tadi.
Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara dan Pelaksanaan UU Perkawinan yang Berlaku
Authors: Ali H. Mohammad Daud
Published: July 2017

Sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi negara memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganegaranya sesuai cita hukum dan kaidah fundamental negara. Berkaitan dengansinyalemen beberapa pendapat mengenai perkawinan antar agama, menurut pandanganpenulis, sebenarnya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, dan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam negara Republik Indonesia.
The Legal Professionals, The Para Professionals, dan The Para Legals di Indonesia (Sebuah Tinjauan Sosio-Historik)
Authors: Wignyosoebroto Soetandyo
Published: July 2017

Secara historis sebelum munculnya para legal pada khasanah hukum, kita mengenal pula para profesional dan the para legals. Dimana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda mencobamemordernisasikan hukum yang berakibat timbulnya dualisme hukum dan peradilan di Indonesia, dalam suasana tersebut tak ayal Legal Profesional hanya berfungsi di badan-badan yang diberi yurisdiksi khusus melayani para pencari keadilan. Menurut penulis, Para Legal dan Para Profesional adalah fenomena yang nampak dalam institusi hukum dari tradisi Barat yang hendak ditransplantasikan kedalam tradisi hukum non Barat.
Negara Hukum, Peradilan TUN, dan Peranan Hakimnya
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Suatu pengadilan yang bebas adalah merupakan suatu syarat yang indispensable yang tidak dapat dihindari bagi negara hukum. Kebebasan ini mengandung pengertian, tidak ada campurtangan dari kekuasaan lain, baik oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Namun dalam praktek kekuasaan hakim sebenarnya belum sesuai dengan kehendak tersebut diatas. Hal ini dapatdilihat dengan adanya "dualisme" pertanggungjawaban hakim. Untuk itu dengan dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1986 hakim dituntut untuk dapat memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa meskipun masih ada saja kendala-kendala yang dihadapi.
Penggunaan Upaya Administratif dalam Sengketa TUN
Authors: Marzuki H.M. Laica
Published: July 2017

Pada dasarnya penggunaan upaya administratif dalam sengketa Tata Usaha Negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara. Aspek positif yang didapat dari upaya Ini adalah penilaian perbuatan tata usaha yang dimohonkan tldak hanya dinilai darisegi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya keputusan lain yang menggantikan keputusan tata usaha negara terdahulu, demikian dipaparkan penulis dalam tulisan Ini.
Aspek Lain dalam Treatment of Offenders
Authors: Tanya Bernad L.
Published: July 2017

Secara teknis penalogis "Treatment Offenders" bermakna perlakuan yang baik atau perlakuan yang diarahkan ke arah perbaikan. Di Indonesia Istlilah Ini dikenal dengan "pembinaan ". Menurut penulis dalam rangka pembinaan terhadap Napi harus memperhatikan aspeknilai- nilai sosial, budaya dan faktor struktural masyarakat, selain daripada penekanan sub-cultur penjara. Mengabaikan aspek tersebut dapat menimbulkan kerancuan pembinaan yang membuahkan ekses krimonegen dalam diri si Napi.
Perjanjian Indonesia - Australia di Celah Timor
Authors: Kusumaatmadja Mochtar
Published: July 2017

Dengan ditandatangani perjanjian (Treaty) Indonesia - Australia mengenai zona kerjasama di Celah Timor pada tanggal 11 Desember 1989 yang lalu merupakan suatu peristiwa yang menariksebab setidak-tidaknya perjanjian tersebut mempunyai aspek politis, ekonomis, aspek hukum, dan persahabatan yang erat diantara kedua negara dengan kerjasama yang menguntungkan mengelola celah Timor. Dalam kesempatan ini penulis mencoba. memaparkan hal tersebut secara mendalam.
HAM di Indonesia
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Pada dasarnya UUD 1945 mengakui dan melindungi hak asasi manusia, kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri bagi kita sebagai negara yang menganut dasar negara Pancasila.Perjuangan kearah perlindungan hak asasi manusia itu sejak Orde Baru tidakhanya mengusahakan Piagam HAM, tetapi juga dengan mengusahakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam perundang-undangan. Dalam tulisan ini penulis mencobamembicarakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Masalah Penafsiran terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: July 2017

Semenjak tahuln 1946, setelah ditaklukkan oleh Amerika Serikat, Jepang memberlakukan Konstitusi Baru. Dimana dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa Jepang menjadikan dirinya sebagai negara damai dan menolak penggunaan kekerasan (perang) dalam penyelesaian sengketa.Namun dalam perkembangan selanjutnya bunyi pasal 9 tersebut dapat ditafsirkan menjadi acuan bagi Jepang (pasukan beladirinya) untuk berpartisipasi dalam operasi militer di luar wilayah Jepang sehingga timbul kekhatawatiran remiliterisme Jepang bangkit kembali.
Beberapa Permasalahan Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara
Authors: Nugraha Safry
Published: July 2017

Apabila kita berbicara mengenai keuangan negara maka titik tolak tetap berpijak pada konstitusi negara, yakni UUD 1945. Sebenamya dasar hukum tersebut dapat kita lihat pada pasal 23, sedang mengenai pengelolaan keuangan negara memakai ICW 1925. Mengenai definisi keuangan negara tidak ada definisi yang tepat mengenai hal ini. Pada kesempatan ini penulis mencoba memaparkan aspek yuridis keuangan negara Republik Indonesia.
Tinjauan Yuridis Non Legistis atas Kegiatan Ekonomi Sektor Informal
Authors: Brotosusilo Agus
Published: July 2017

Dalam sistem ekonomi di negara negara dunia ketiga atau negara berkembang peran usaha sektor informal semakin penting dalam sistem ekonomi suatu negara dan ia dianggap sebagaiusaha negara yang mempnnyai andil besar dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Di Indonesia kegiatan usaha yang dikatagorikan sebagai "informal sektor" telah dikenal bahkan telah berusia hampir setua peradaban manusia. Dalam kesempatan ini penulis hanya mencoba menelaah secara lebih mendalam sifat hakekat tenaga kerja yang terlibat dalam sektor informal, dengan studi kasus "tukang becak" .
Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia dalam Teori dan Praktek
Authors: Fuady Munir
Published: July 2017

Fiducia sebagai lembaga jaminan hutang temyata cukup gencar dipraktekkan dalam dunia bisnis, kenyataannya belum mendapat kedudukan yang wajar dalam perundang-undangan maupun jurisprudensi di Indonesia. Posisi kreditur dengan jaminan fidusia ini sangat lemah, prosedur eksekusi cepat semakin dipersulit dan diperlambat, sementara objek fidusia semakin menyempit. Sebaliknya debitur yang nakal dapat semakin leluasa bergerak, dengan berlindung di belakang tembok-tembok hukum yang kaku dan tidak reasonable. Hal demikian tidak perlu terjadi, seandainya saja pengaturan dan yurisprudensi tentang fidusia dapat ditata secara lebih baik.
Undang-Undang Perkawinan Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum pada Dewasa Ini
Authors: Sidharta P.H.
Published: July 2017

Unifikasi hukum mempunyai tujuan untuk melenyapkan pluralisme hukum yang berlaku. Dengan adanya unifikasi hukum itu berarti akan mengurangi pula peranan dan ruang lingkup Hukum Antar Tata Hukum. Salah satu tujuan dari kehadiran Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku saat ini adalah unifikasi nasional hukum di bidang perkawinan. Tulisan ini penulis mengkaji kedudukan hukum antar tata hukum dengan mengambil paradigma Undang-undangPerkawinan itu.
Upaya Administratif pada Majelis Pertimbangan Pajak dalam Kaitannya dengan Peradilan TUN
Authors: Syafrin Anna E.
Published: July 2017

Upaya administratif merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu putusan tata usaha negara. Upaya inimemang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang  dilaksanakan dalam lingkungan pemerintah sendiri. Tulisan ini menyoroti prosedur kebertan di bidang perpajakan, yang merupakan manifestasi nyata hubungan penguasa - warganegara.
Kesejahteraan Sosial dan Pluralisme Hukum, Suatu Tinjauan Sosial terhadap Masalah Hukum
Authors: Irianto Sulistyowati
Published: July 2017

Dalam fase perkembangannya yang terakhir, yang dimulai pada awal tahun 1970-an, ketika perhatian para antropolog hukum tidak lagi pada proses penyelesaian sengketa semata-mata, masalah hukum atau pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa mulai mendapatperhatian. Masalah penyelesaian sengketa hanya menjadi salah satu aspek dalam kehidupan sehari - hari yang menyediakan lapangan yang kaya sebagai lapangan penelitian mengenai masalah - masalah hukum dan pluralisme hukum.
Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan
Authors: Purba A. Zen Umar
Published: July 2017

Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru. Di mana awalnya konsep tersebut dimulai di negara maju, yang kemudian merebak ke bagian dunia lainnya. Di Indonesia kita melihat belum ada perangkat peraturanperundang-undangan khusus mengenai perlindungan konsumen, meski usaha kearah itu sudah dilakukan 11 tahun yang lalu. Menurut penulis salah satu kunci pokok perlindungan konsumenadalah adanya saling membutuhkan antara pengusaha dan konsumen, dengan prinsip kesederajatan, adanya hak & kewajiban masing-masing pihak, kontrak tidak merupakan syarat dan sebagainya.
Koperasi dan KUD Masa Depan
Authors: W. Andjar Pachta
Published: July 2017

Pembentukan suatu Koperasi/KUD, dimana sebelumnya diawali dengan pembentukan KUD/BUUD (sesuai Inpres No. 2 Tahun 1978), yang mengikut sertakan aparat teknis pemerintah, secara hukum menempatkan kedudukan koperasi berada di luar jalur UU No. 12 Tahun 1967. Sehingga dirasakan perundangan-undangan Koperasi dewasa ini sangat tidak efisien dan timbul kesantumpang tindih. Dalam tulisan ini penulis mencoba menggambarkan suatu Koperasi dan KUD Masa Depan, dengan beberapa pemikiran menyangkut penyempurnaan Prosedur Status Hukum, Permodalan, dan Struktur Manejemen Koperasi.
Pengaruh European Community dan United States terhadap GATT
Authors: Purba Victor
Published: July 2017

Dalam Perdagangan Internasional kita melihat peran kelompok Masyarakat Ekonomi Eropadan Amerika Serikat yang ingin menciptakan aturan dalam suatu perdagangan Internasionalkhususnya dalam Perjanjian GATT, yang mengutamakan prinsip Perdagangan Bebas (Free Trade). Padahal dalam mencapai perdagangan yang bebas ternyata tidak mudah pengaturannya. Dalam tulisan ini penulis mencoba melihat pendekatan dengan dua kriteria yakni Prinsip Pareto dan Prinsip Kumpensasi. Disimpulkan bahwa policy pemerintah sangat ditentukan akan kebutuhan kepastian hukum, sehingga terlihat maju mundurnya GATT ditentukan oleh hukum para pesertanya dan kepentingan ekonominya.
Mengkaji Efektivitas Mahkamah Internasional melalui Studi Kasus Sengketa Nikaragua - AS
Authors: Samekto FX Adji
Published: July 2017

Penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional merupakan salah satu alterlnatf yang dapat dipilih oleh negara-negara dalam menyelesaikan perkaranya. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Statutanya tidak memuat aturan-aturan yangdapat dipaksakan terhadap pihak-pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan dariMahkamah Internasional. Didalam tulisan ini penulis mencoba mengungkapkan beberapa permasalahan di sekitar proses pemeriksaan perlu dan pelaksanaan putusan MahkamahInternasional melalui rujukan kasus sengketa Nikaragua - Amerika Serikat yang pemah diajukanperkaranya pada tahun 1984.
Deklarasi Nasional HAM terhadap Pengembangan Hak-Hak Asasi
Authors: Wayarabi Hadi
Published: July 2017

Permasalahan HAM dewasa ini cukup banyak mendapal "sorotan" dari berbagai kalangan. Meski Deklarasi HAM telah dihasilkan namun penerapan HAM berbeda diantara masing-masing negara. Dewasa ini banyak diantara negara maju cenderung mengkaitkan masalah HAM sebagai persyaratan dalam kerjasama ekonomi dan Pembangunan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut pandangan penulis sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat suatu "DeklarasiNasional Hak Asasi Manusia", yang berpedoman pada konsepsi dan paham hak asasi yang berdasarkan falsafah Pancasila.
Studi Awal tentang Perjanjian Internasional yang Bertentangan
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: July 2017

Di dalam Hukum Internasonal kita mengenal pula objek hukum yang saling bertentangan atau tidak sesuai antara satu dengan lainnya, sebagaimana dikenal dalam hukum Nasional. Apabila dilihat dari sifatnya pertentangan ini dibagi dua, yakni bersifat vertikal dan horizontal. Berbeda halnya dengan hukum nasional dalam hukum internasional sulit sekali menentukan mana yang  berlaku apabila ada dua perjanjian saling bertentangan, meskipun telah ada pengaturannya dalam Konvensi Wina. Dalam kesempatan ini penulis mencoba menguraikan beberapa hal tentang perjanjian internasional yang bertentangan pada Piagam PBS, specific obligationscreated by other treaties dan ditambah dengan pembahasan jus cogens.
Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Baru
Authors: Djatmika Prija
Published: July 2017

Penundaan diberlakukannya Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dengan Perpu No. 1/1992 itu pada dasarnya tidak akan berubah "substansi"dari hal yang telah diatur dalam UULLAJ. Secara garis besar undang-undang tersebutmengandung unsur-unsur "represif, yang cenderung mengedepankan unsur punitif dalammenerapkan suatu hukum. Dan UU ini juga bersifat "fasilitatif', melahirkan hak-hak barubagi subjek hukum. Dengan demikian dapat dikatakan UU ini dinilai tidak konstektualdengan kultur dan kurang partisipatif dengan kondisi sosial masyarakat.
Dampak Kenaikan Harga Akibat Adanya Pengenaan PPN atas Penyerahan Barang yang Tak Kena Pajak
Authors: Andiani Jenny
Published: July 2017

Bidang perpajakan dewasa ini merupakan salah satu "sumber" penerimaan keuangan negara.Dalam upaya meningkatkan penerimaaan pajak pemerintah melakukan berbagai upaya baikkepada Objek pajak, Subjek pajak maupun meningkatkan tarif pajak. Kebijakan pemerintahdi sektor Pedagang Eceran Besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai alas penyerahan barang kena pajak bagi PEB dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara. Bukan berarti melindungi pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional.
RESTRUKTURISASI USAHA: PERLINDUNGAN BAGI KREDITUR
Authors: Soebagjo Felix Oentoeng
Published: July 2017

Penyelenggaran perusahaan secara tidak efisien, dengan struktur manajemen yang kurang baik, dapat membawa perusahaan itu ke arah kehancuran. Praktek seperti itu pada perusahaan-perusahaan dalam satu grup, juga dapat mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Bila ini terjadi, selain perusahaan yang bersangkutan, krediturnya juga dapat dirugikan. Tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan pada kreditur tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Untuk mencegah hal itu, diadakanlah kebijaksanaan restrukturisasiperusahaan. Dengan restrukturisasi, kepentingan kreditur jadi lebih terlindungi. Sebab bila keadaan keuangan debitur berkembang, ia dapat lebih mampu memenuhi kewajibannya terhadap kreditur
PANDANGAN TENTANG HAK HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI ASPEK HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK DENGAN PERHATIAN KHUSUS PADA HAK-HAK SIPIL DALAM KUHAP
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Apabila kita mengkaitkan persolan Hak Asasi Manusia dengan kondisi di Indonesia sebenarnya telah diantisipasi dalam perundang-undangan kita. Selain perumusan tersebut dalam UUD 45, juga dengan dikeluarkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP perumusan civil rights digunakan istilah hak dan kewajiban, warga negara. Dimana kedua hal tersebut dinilai simetris. Didalam penjelasan KUHAP kita dapat menemukan sepuluh asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia
TINJAUAN JURIDIS TENTANG AKUISISI PERUSAHAAN SATU GROUP DALAM KAITANNYA DENGAN PASAR MODAL
Authors: Fuady Munir
Published: July 2017

Umumnya para pakar dan praktisi berpendapat bahwa perangkat hukum yang ada sekarangtidak berdaya mengatur praktek trick-trick bisnis yang berkaitan dengan akuisisi satu group.Padahal diketahui berbagai cacat atau aspek negatif akuisisi satu group untuk itu peran hukum seyogyanya mengatur hal dan mengawasi secara ketat, dalam upaya melindungi pihak yang potensial untuk dirugikan, seperti pemegang saham minoritas. Pengembangan teori dan pranata hukum hendaknya lebih imaginatif dan partisipatip, tidak hanya bersandar pada KUHD dan KUH Perdata. Hal tersebut juga harus didukung para penegak dan otoritas hukum perlu ditingkatkan peranannya.
PENINJAUAN KEMBALI PEMANFAATAN SELAT MALAKA
Authors: Usmahadi Usmahadi
Published: July 2017

Selat Malaka yang merupakan selat yang menghubungkan jalur pelayaran antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kawasan ini dikenal merupakan perairan yang terpadat, karena banyak dilalui berbagai kapal baik nasional maupun internasional. Sehingga jalur ini dinilai "rawan" kecelakaan serta hal-hal lainnya. Adanya limbah-limbah hasil industri dari kawasan sekitarnya mengakibatkan wilayah selat malaka harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Menurut pandangan penulis ada tiga hal yang menjadi bahan pemikiran pemanfaatan Selat Malaka, yakni dengan Sistem TSS, UKC dan mengurangi pelayaran tanker
DARI GROSSE AKTA HIPOTIK KE SERTIPIKAT HIPOTIK
Authors: Sukanti Ari , Hutagalung Mura P
Published: July 2017

Pembicaraan mengenai materi hukum di bidang Pertanahan akhir-akhir ini makin marak terutama menyangkut hukum jaminan yang bersangkutan dengan tanah. Hal ini nampak pada perdebatan mengenai lembaga ''grosse akta", dimana semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo Peraturan Menteri Agraria No.15 Tahun 1961 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 sebenamya hukum agraria kita tidak mengenal lagi lembaga grosse akta hipotik, akan tetapi dalam praktek, hukum acara perdata kita masih mempertahankan lembaga tersebut, yang betpedoman pada HIR/RBG
RESTRUKTURISASI LANDASAN HUKUM UNTUK MENYONGSONG ERA TINGGAL LANDAS EKONOMI
Authors: Himawan Himawan
Published: July 2017

Indonesia yang kini memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II membutuhkan suaturestrukturisasi landasan hukum untuk memberikan dasar-dasar dan pedoman dalam mengantisipasi segala perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam lapangan perekonomian. Penulis mencoba meneropong landasan hukum yang dibutuhkan Indonesia untuk menyongsong era tinggal landas, antara lain dengan mengajukan tiga hal restrukturisasi landasan hukum. Pertama, restrukturisasi dalam hukum Arbitrase Perdagangan, kedua, restrukturisasi dalam hukum Perjanjian Hutang Piutang dan, ketiga, restrukturisasi dalamhukum agunan. Tulisan ini mengedepankan pula telaah peran hukum di negara-negara kawasan Asia Pasiflk, Laut Tengah dan Laut Atlantik
ASAS TIADA KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PENYIMPANGANNYA
Authors: Sriyanto Ignatius
Published: July 2017

SebagaimalUl diketahui tidak semua negara didunia merumuskan secara jelas dan tegas asas"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", yang dikenal sebagai prinsip umum hukum pidana. Hakekatasas ini adalah mencari hukum dan menghukum orang yang memang benar-benar dapat dipersalahkan atas suatu delik. Jika kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana [KUHPJ, asas ini dirumuskan sebagai pertanggungjawaban berdasarkan adanya kesalahan. Namun perumusan asas tersebut oleh Undang-undang Pokok . Pers Tahun 1982 disimpangi, dimana asas pidana tanpa kesalahan tersebut dirumuskan secara fiktif dan suksesif.
Demokrasi Berdasarkan Konstitusi: Mungkinkah Terjelma di dalam Realita?
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Tahun 1993 ini, Republik Indonesia akan mendekati usia "setengah abad", tepatnya 48 tahun. Prasyarat bagi suatu negara "modern", secara garis besar, dapat dilihat dari penerapan konsep negara hukum, yang didalamnya tereakup konsep demokrasi. Pemahaman arti demokrasi dan negara hukum itu sendiri tentunya diwarnai berbagai pendapat dan pemikiran, khususnya bila hal itu dihubungkan dengan konstitusi negara kita. Sementara itu, bila kita merujuk pada pendapat A. V. Dicey, paham "Rule of Law· yang dikemukakannya sebenarnya tidak sama dengan yang dianut dalam UUD 1945.
Kebutuhan akan Perangkat Hukum Perjanjian di Bidang Alih Teknologi
Authors: Purwadi Ari
Published: July 2017

Proses alih teknologi sebagai perangkat kebijaksanaan pembangunan sulit berjalan dengan baik. Pihak pemilik teknologi lebih suka menjadikan penerima teknologi sebagai konsumen belaka. Adakalanya pemilik teknologi bersedia membuka rahasia teknologinya, tetapi dengan tarif royalty yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat mengetahui secara pasti, apakah benar telah terjadi pengalihan teknologi. Kenyataan ini menunjukkan, kebutuhan pengusaaan teknologi akan sulit terpenuhi bila tidak ada pengaturan yang memadai berkenaan dengan proses alih teknologi.
Legal Education in Malaysia
Authors: Yusoff Khalid
Published: July 2017

Legal education in Malaysia, though it is still relatively new, has developed quite rapidly and we have seen many trends and changes especially during the last twenty years. The setting up of law schools locally made it cheaper for Malaysians to study law and they have also provided for more places at which to do so. As a result, law study has become popular and there has been a tremendous increase in the number of people seeking places to study law. Even with the present four local law schools they do not seem to provide enough places. As a result, many private colleges and institutions started to provide courses in law; either through external degreeprogrammed or as a linkage programmed with foreign universities. Still, we have Malaysians going abroad to study law and who are coming home with law degrees.
Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia
Authors: Makarim Nono Anwar
Published: July 2017

8elakangan ini, praktek perdagangan commercial paper (CP) semakin meluas di Indonesia.Melalui aktivitas di "pasar" CP, para investor dan depositor melakukan diversifikasi kebijaksanaan penanaman modal mereka. Tujuannya untuk mengurangi proporsi resiko bank dalam portofolio dana investasi. Namun, ramainya pasar CP tampaknya tidak diimbangi denganperaturan hukum yang memadai. Ini terlihat dari berbagai masalah hukum yang terjadi diseputar CP. Tulisan berikut ini mencoba menerangkan aspek-aspek hukum dari Commercialpaper yang sedang berkembang di Indonesia.
Contract Law Of Malaysia and Indonesia: Some Basic Comparison
Authors: Hussain Shaik Mohd Noor Alam S.M.
Published: July 2017

Malaysia dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum. Keduanegara mengenal Hukum Islam dan Hukum Adat. Namun berkenaan dengan hukum Baratmaka Malaysia menganut "Common Law System ", sedangkan Indonesia negeri yangdimasukkan dalam "Civil Law System ". Karangan berikut ini mencoba memperbandingkansahnya suatu perjanjian menurut hukum "Common Law" Malaysia dan "Civil Law" Indonesia. Terlihat adanya perbedaan dalam unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian di kedua negara tersebut.
Aspek-Aspek Hukum Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten: Perspektif Negara-Negara ASEAN
Authors: Kamil Melda
Published: July 2017

Lemahnya kedudukan pengusaha negara-negara berkembang dalam perjanjian lisensi dibidang alih teknologi seringkali dikarenakan lemahnya hukum yang berlaku dalam pengaturan paten, atau juga kurang kuatnya posisi pengusaha dari negara berkembang dalam negosiasi lisensi paten. Keadaan tersebut dapat membuat ketergantungan teknologi yang semakin besar kepada negara maju yang menguasai teknologi maju. Dalam kesempatan ini, penulis mencoba membahas jalan keluar yang dapat dilakukan oleh negara berkembang dalam menghadapi masalah ketidakseimbangan tersebut.
Paket Deregulasi Pasar Modal Tahun 1988: Suatu Tinjauan Terhadap Peran dan Penyempurnaannya
Authors: Trihayati Trihayati
Published: July 2017

Deregulasi tidak semata-mata berarti menghapuskan peraturan yang ada. lstilah ini dapatpula diartikan mengurangi sejumlah peraturan, merubah atau memperbaiki peraturan, bahkanmenguji isi rancangan suatu peraturan. Tujuan antara lain mengurangi beban ekonomi yangditimbulkan oleh peraturan dan penerapannya. Konsekwensinya bisa berbentuk berkurangnyacampur tangan negara dalam beberapa hal. Salah satu deregulasi yang dilakukan adalahberkenaan dengan tugas-tugas BAPEPAM, yaitu badan pelaksana pasar modal menjadisuatu badan pengawas saja. Penyelenggaraan Bursa Efek diserahkan kepada swasta.
DOKTOR ILMU HUKUM UNTUK H. ICHTIJANTO
Authors: Ichtijanto Ichtijanto
Published: July 2017

Pelaksanaan dan kelangsungan perkawinan campuran (akibat perbedaan agama - Red.) sebaiknya menurut satu hukum agama saja, yaitu hukum agama suami. Ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum. Dan dalam perkawinan campuran sebagai suatu bentuk conflict of laws, hendaknya dua hukum yang berhadapan berada dalam kedudukan yang setara (asaspersamarataan). Sebab kita harus konsekuen dan menyadari bahwa negara ini dibangun bersama-sama penganut agama lain
Masalah Pengadaan Tanah bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan dan Kondominium
Authors: Hendratno Edi Toet
Published: July 2017

Semakin sempitnya lahan yang tersedia di kota-kota besar di Indonesia menjadikan masalahperumahan semakin pelik. Dalam keadaan penduduk yang terus bertambah sedangkan luas lahan yang tersedia relatif tetap, pengadaan tanah bagi perumahan bukanlah masalah yang sederhana. Karangan ini mengetengahkan masalah penyediaan tanah bagi perumahan dan kondominium, termasuk masalah ganti rugi. Besarnya ganti rugi kepada pemilik tanah atau orang yang berhak atas tanah hampir selalu menimbulkan kontroversi.
Kendala dan Peluang Implementasi Pasal 27 dan 28 UUD 1945 di Era Mendatang
Authors: Nasution Adnan Buyung
Published: July 2017

Pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 amatlah sedikit. Pengimplementasian UUD 1945, khususnya pasal 27 dan 28, sebagai dasar pembangunan yang bersifat demokratis semakin dirasa perlu. Oleh karena sifat UUD '45 yang singkat dan supel maka penuangan ketentuan konstitusi dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus benar-benar sedemikian rupa menjamin kehidupan demokrasi. Penulis mencoba membandingkan kedua pasal UUD tersebut dengan deklarasi HAM yang ada.
Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan
Authors: Sani Arsul
Published: July 2017

Beberapa masalah hukum muncul, berkaitan dengan jaminan pribadi dan jaminan perusahaan. Sebenamya jaminan jenis ini termasuk jaminan yang rawan bagi kepentingan kreditur karena tidak ada benda yang pasti untuk dieksekusi bila Debitur cidera janji. Karena itulah kreditur pemegang jaminan ini digolongkan ke dalam unsecured creditor, sebagai lawan dari secured creditor pemegang jaminan kebendaan. Karangan ini mencoba mengupas jaminan pribadi danperusahaan serta masalah-masalah hukum yang ada di sekitamya.
Pelatihan Kerja sebagai Salah Satu Sarana untuk Pemenuhan Tenaga Kerja di Bidang Industri
Authors: Soelaiman T.
Published: July 2017

Indonesia di samping menghadapi masalah pertambahan penduduk, mempunyai juga persoalan bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang semakin hari semakin meningkat. Di samping itu, persoalan lain adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia tetapi tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja yang tepat untuk macam pekerjaan yang bersangkutan. Karangan Ini mencoba menggambarkan keadaan di atas tersebut secara lebih terperinci dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah serius ini.
Pranata Hukum Ganti Rugi pada Pencemaran Lingkungan
Authors: Mulyati Lily
Published: July 2017

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masalah pencemaran tingkungan telah menjadi suatupermasalahan hukum yang pelik dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Terkadang hukum tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pencemaran lingkungan. Salah satu tindakan hukum dalam menghadapi masalah pencemaran lingkungan adalah dengan mengajukan tuntutan ganti rugi. Penulis mencoba menguraikan aspek-aspek hukum berkenaan dengan tuntutan ganti rugi dalam masalah pencemaran lingkungan dengan mengkedepankan Undang-undang No. 4 tahun 1982.
Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua dalam Era Globalisasi
Authors: Radjagukguk Erman
Published: July 2017

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pertama kali menempatkan hukum sebagai bidang tersendiri berdampingan dengan bidang-bidang lainnya dalam rencana pembangunan lima tahun. Pembangunan ekonomi dengan tidak melupakan pembangunan di bidang-bidang lainnya tetap merupakan titik sentral pembangunan jangka panjang tahap kedua. Karangan berikut ini mencoba mengetengahkan pemikiran pembangunan bidang hukum, yang antara lainmenciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.
Eksekusi Putusan Serta Merta, Suatu Dilemma
Authors: Soebyakto Soebyakto
Published: July 2017

Hampir pasti setiap gugatan dalam perkara perdata pemohon meminta agar putusan dapatdijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi (uitvoerbaar bij vooraad). Didalam kenyataannya pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu itu tidak selalu sederhana. Dengan perkataan lain, dalam menjatuhkan putusan semacam itu harus mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan. Karangan berikut ini mengupas kapan putusan "uitvoerbaar bijvooraad'' dapat dijatuhkan dan berbagai masalah dalam pelaksanaan putusan tersebut.
Ambivalensi dalam Tugas Polisi
Authors: Sekartadji Kartini
Published: July 2017

Tugas polisi, jaksa, hakim, pengacara dalam rangka penegakan hukum adalah sama, yaitumengusahakan agar masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, menurut pengarang ada perbedaan mendasar didalam pelaksanaan tugas polisi dengan penegak hukum lainnya yaitu polisi bertugas juga sebagai penjaga ketertiban. Untuk tugas yang terakhir ini, polisi harus bersikap ramah, mengayomi dan membimbing. Disamping itu polisi adalah bagian dari aparat pertahanan keamanan negara yang tergabung didalam Angkatan Bersenjata Republik lndonesia.
Masalah Yuridis Pelaksanaan BIPIK dalam Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Authors: Syafrin Anna E.
Published: July 2017

Pencemaran lingkungan tidak hanya dilakukan oleh industri besar, tetapi juga oleh industri kecil. Salah satu tugas dari proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BIPIK) adalah memberikan pendidikan dan latihan pengelolaan lingkungan kepada pengusaha agar mampu mengatasi pencemaran yang terjadi karena kegiatan usaha mereka. Karangan berikut ini mencoba menggambarkan keadaan wilayah kelurahan Sukabumi Udik, yang ditetapkan sebagai wilayah khusus pengembangan industri koneksi, dnlam hubungannya dengan perlindungan lingkungan hidup.
Peranan Penyidik POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana
Authors: Sitompul D.P.M.
Published: July 2017

Peranan Polisi dalam sistim peradilan pidana berada dibagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi berlugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Setelah itu menyerahkan Berkas Perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan polisi memegang peranan penting sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan.
Pemerintahan dan Masalah Pelaksanaan atau Penerapan Peraturan Perundang-Undangan
Authors: Pringgodigdo R.M. Girindro
Published: July 2017

UUD, TAP MPR, UU, Peperpu, PP, Keppres, Permen, Kepmen hingga peraturan-peraturandibawahnya secara keseluruhan merupakan materi Hukum Administrasi Negara. Dalamlima tahun terakhir ini Keppres yang berbentuk pengaturan dan mandiri merupakan produkyang menonjol dibandingkan dengan produk hukum lain seperti UU dan PP. Adanya kekuasaan yang relatif amat besar pada jabatan eksekutif memerlukan ''pemberat'' untuk menjaga keseimbangan, antara lain berupa 13 ranbu-rambu, agar tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.
Membangun Condominium atau Rumah Susun: Masalah-Masalah Yuridis, Praktis dalam Penjualan, Pemilikan, Pembebanan, dan Pengelolaaannya
Authors: Hutagalung Arie S.
Published: July 2017

Penjualan unit-unit kondominium dalam bentuk "strata title" mulai diperkenalkan di Indonesia. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, namun dalam kenyataannya masih terdapat masalah-masalah berkenaan dengan penjualan "strata title" yang belum jelas benar pengaturannya. Karangan berikut ini mencoba menguraikan sebagian dari masaLah tersebut, yaitu berkenaan dengan kemungkinan pemilikan oleh warga negara asing, penggunaannya sebagai jaminan kredit dan pengelolaan Rumah Susun.
Wanita dalam Kungkungan Terali Besi (Suatu Catatan tentang Upaya Pemahaman Kehidupan di Lembaga Permasyarakatan)
Authors: Harkrisnowo Harkristuti
Published: July 2017

Napi wanita mempunyai hak yang sama dengan napi pria dalam mendapatkan bimbingan dan pendidikan sebagai bekal mereka bila kembali ke dalam masyarakat. Pembinaan napi wanita tersebut tidak saja selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga setelah mereka kembali menjadi anggota masyarakat biasa. Tugas tersebut bukan saja menjadi beban pemerintah tetapi juga perlu partisipasi swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Penelitian perlu terus dilakukan untuk memodifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembinaan napi wanita.
The Analysis of Section 301's of the US Trade Policy in International Trade and The Impact to GATT Rules (What Can be learned as an Indonesian Trader)
Authors: Purba Victor
Published: July 2017

"Section 301" memberikan wewenang luas kepada Presiden AS untuk mengambil tindakanpembalasan terhadap praktek-praktek perdagangan negara asing yang dianggap merugikan AS. Keampuhan Section 301 ini antara lain berhasil membuka pasar bagi barang-barang Amerika di luar negeri. Umpamanya Jepang, yang akhirnya bersedia menerima penjualan alat-alat telekomunikasi, jeruk dan daging asal AS. Namun, ancaman Section 301 tidak selalu berhasil membuka pasar luar negeri. Sengketa kemudian diselesaikan dalam pertemuan-pertemuan GATT.
Aspek-Aspek Hukum Rekam Medis Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan
Authors: Sujadi Soeparjo
Published: July 2017

Medical Records antara lain berisi pengungkapan pasien tentang rasa sakit yang dideritanyakepada dokter dan langkah langkah yang dilakukan oleh dokter bagi penyembuhannya.Dari sudut etika kedokteran Medical Records tersebut perlu dirahasiakan terhadap pihakketiga. Artinya pengungkapannya tidak diperkenankan tanpa izin pasien yang bersangkutan.Namun dalam keadaan-keadaan yang khusus dokter wajib mengungkapkannya, misalnyauntuk keperluan sidang Pengadilan. Penyimpanan Medical Records atau menyerahkannyakepada pasien adalah perlu untuk kepentingan pasien itu sendiri.
Pembangunan HUKENAS dalam Menyongsong Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
Authors: Hartono C.F.G. Sunaryati
Published: July 2017

Lahimya Asean Free Trade Area (AFTA) dan di tandatanganinya General Agreement on Trade and Tariff (GAIT) di Marrakesh baru-baru ini bagi Indonesia, antara lain, menyebabkan perlunya pembangunan hukum ekonomi nasional. Demikian pula perlu di perhatikan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan perjanjian-perjanjian hukum intemasional dan regional dalam rangka GATT, AFTA dan MEC. Sudah tiba waktunya menyusun kerangka sistim hukum nasional serta peraturan-peraturan yang langsung mengatur kegiatan bisnis dan ekonomi.