bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Eksploitasi Perempuan di Media Massa
Authors: Athirah binti Muhamad Suhaili Hafizah , Zehan binti Jehan Sher Nur , Norhidayat Norhidayat , Fadillah Rahmat
Published: August 2024

Abstract
Exploitation in the mass media can carry the meaning of the utilization of the female-quarantined group carried out on official channels that are used as a means of communication for everyone for the benefit of the market. The exploitation of women's bodies in the mass media is a common phenomenon in this contemporary era. Then, this research will involve a process in which there is a process of simplifying words in order to explain the data obtained while practicing a conceptual approach. This research was conducted with a literature study. The result of the research is also that the Women's group is created with extraordinary attractiveness from various aspects as previously presented. As for the attractiveness if it falls into the wrong hands, it will apply the name of exploitation of women in the mass media. This is not something that should be accepted but everyone needs to be aware that this is wrong in terms of religion because women seem to be made tools whereas in Islam, women are created beautiful to be glorified and not to be exploited.
Keywords: Attractiveness, Exploitation, Mass Media, Women
 
Abstrak
Eksploitasi di media massa bisa membawa arti pemanfaatan ke atas golongan yang berjantina Perempuan yang dilakukan pada saluran resmi yang dijadikan alat komunikasi bagi setiap orang demi bagi kepentingan pasar. Eksploitasi tubuh perempuan dalam media massa merupakan fenomena yang umum terjadi di era kontemporer ini. Lalu, penelitian ini bakal melibatkan sebuah proses di mana ada berlakunya proses penyederhanaan kata dalam rangka menjelaskan data yang didapat sekaligus mempraktik pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya pula adalah, golongan Perempuan tercipta dengan daya tarik yang luar biasa dari berbagai aspek seperti yang telah tersajikan sebelumnya. Adapun daya Tarik tersebut jika jatuh pada tangan yang salah maka akan berlakulah yang namanya eksploitasi Perempuan di media massa. Hal ini bukanlah hal yang seharusnya diterima baik melainkan setiap orang perlu ada kesadaran bahwa hal tersebut adalah salah di sisi agama karena golongan Perempuan seakan-akan dibuat alat padahal dalam Islam, Perempuan diciptakan indah untuk dimuliakan dan bukan untuk dieksploitasi.
Kata Kunci : Daya Tarik, Eksploitasi, Media Massa, Perempuan
Menggagas Wisata Olahraga Halal Tanpa Ikhtilat dengan Konsep Syirkah di Banjarmasin
Authors: Magfur Achmad , Azhar Basyir Achmad , Jamaluddin Fikri Akhmad , Husna Khotimatul
Published: August 2024

Sarana berwisata dan bersantai sambil berlolahraga, telah menjamur di Banjarmasin, terutama di kota-kota besar. Antara lain ada berupa gedung serbaguna yang bisa bermain bulu tangkis, voli, maupun kolam renang yang juga ada arena panah serta fasilitas kebugaran lainnya. Namun, sarana-sarana ini diterapkan terbuka atau bercampur untuk umum, yang kadang membuat enggan para muslimah untuk memanfaatkannya karena untuk menghindari ikhtilat maupun godaan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggagas dan mengembangkan potensi tempat wisata olahraga halal di Banjarmasin dengan prinsip kerjasama (syirkah). Tulian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menjaring masukan-masukan penting dari ulama wanita muslimah maupun pengusaha yang ada di Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukan bahwa Banjarmasin memiliki potensi untuk mengembangkan wisata olahraga halal dengan prinsip kerjasama (syirkah) hal ini dilhat dari banyak nya para muslimah yang menginginkan adanya pemisahan tempat olahrga antara perempuan dan laki-laki. Konsep tempat wisata olahraga halal itu bisa dilakukan, seiring banyaknya pengusaha yang memiliki lahan atau rumah yang menganggur tidak digunakan, untuk bisa dimanfaatkan dan dikelola bagi berdirinya sarana olahraga halal tanpa ikhtilat, menyehatkan untuk para muslimah, agar menjadi tempat merilekskan diri, guna tetap bugar menjalani kehidupan maupun membangun rumah tangga cemerlang.
Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional
Authors: Rizani Rasyid , Sukarni Sukarni , Hanafiah M. , Muhajir Ahmad
Published: August 2024

Abstract
This paper discusses the legal system in Indonesia consisting of three systems, namely customary law, Islamic law, and western law. Islamic law was once applied in the Banjar Sultanate with the Sultan Adam Law which contains rules on social, criminal, and civil life. Criminal law during the Banjar Kingdom was based on Islamic law and local customs. Adat Badamai is still used today, allowing communities to resolve disputes locally. The integration of customary law with national criminal law can lead to conflicts between unwritten customary law and statutory-based criminal law. The type of research used in this research is normative legal research. While the research approach that the author uses in this paper is a legal approach, historical approach, and comparative approach.
Keywords: law, criminal, adat, integration
Abstrak
Tulisan ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia terdiri dari tiga sistem yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Hukum Islam pernah diterapkan di Kesultanan Banjar dengan Undang-Undang Sultan Adam yang berisi aturan tentang kehidupan sosial, pidana, dan perdata. Hukum pidana di masa Kerajaan Banjar berbasis hukum Islam dan adat setempat. Adat Badamai masih digunakan hingga sekarang, memungkinkan masyarakat menyelesaikan sengketa secara lokal. Integrasi hukum adat dengan hukum pidana nasional dapat menimbulkan konflik antara hukum adat yang tidak tertulis dengan hukum pidana berbasis perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan Sejarah, dan pendekatan perbandingan.
Kata kunci: hukum, pidana, adat, integrasi
Penyelesaian Kasus Sengketa Trasnsaksi Bisnis Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Syariah
Authors: Panjaitan Rayner Aktatrinitius , Usnan Amar , Holten Vriyan Marpaung , Putra Abil Arya , Dr. Mahipal, S.H., M.H.
Published: August 2024

Abstract
In the business world, disputes in land transactions are complex issues that often require precise and fair resolution. This journal critically explores the strategies and approaches used in addressing such disputes, with a focus on the framework of Islamic law. The research presents a thorough analysis of the issues arising in the dispute resolution process, including the underlying factors and their impacts on the involved parties. By considering aspects of Islamic law such as principles, objectives, and its principles, this journal aims to provide critical insights into the effectiveness of the Sharia legal system in addressing disputes in the context of land transactions in business. The conclusions drawn from this journal call for reflection and reform, highlighting the importance of continuously developing and updating Sharia law approaches in addressing contemporary business challenges.
Keywords: Sharia Law, Transaction Disputes, Dispute Resolution, Legal Effectiveness
 
Abstrak
Dalam dunia bisnis, sengketa dalam transaksi jual beli tanah adalah masalah yang kompleks dan sering kali memerlukan penyelesaian yang tepat dan adil. Jurnal ini secara kritis mengeksplorasi strategi dan pendekatan yang digunakan dalam menangani sengketa tersebut, dengan fokus pada kerangka hukum syariah. Penelitian ini menghadirkan analisis mendalam terhadap permasalahan yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum syariah seperti asas-asas, tujuan, dan prinsip-prinsipnya, jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang kritis terhadap efektivitas sistem hukum syariah dalam menangani sengketa dalam konteks transaksi bisnis jual beli tanah. Kesimpulan dari jurnal ini memberikan panggilan untuk refleksi dan reformasi, serta menyoroti pentingnya terus-menerus mengembangkan dan memperbarui pendekatan hukum syariah dalam menangani tantangan bisnis kontemporer.
Kata Kunci: Hukum Syariah, Sengketa Transaksi, Penyelesaian Sengketa, Efektivitas Hukum
Persepsi Masyarakat Gambut Dalam Melaksanakan Perjanjian Perkawinan
Authors: Noor Muhammad Rifki Alfian
Published: August 2024

Abstract
A marriage agreement is an agreement made by a prospective husband or wife regarding marital ties and the position of assets after marriage. This agreement must be made in writing with the consent of both parties as approved by the marriage registration. This research aims to determine the Perceptions of the Peat Community in implementing Marriage Agreements regarding this marriage agreement as well as what perceptions or reasons cause married couples to use marriage agreements. This research is empirical research, namely a legal research method that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society, so that to obtain data in the Gambut sub-district, research was carried out on three married couples who then used the approach research, type of qualitative approach. The results of the research explain that a marriage agreement arises because of feelings of anxiety and worry. When it has been agreed upon by both of them, the feelings of anxiety and worry will disappear even though when they are married there is a problem that occurs in the future with the aim of forming a happy and eternal family based on Islamic law and law.
 
Keywords: Agreement, Marriage, Perception
 
Abstrak
Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami atau istri mengenai ikatan perkawinan dan kedudukan harta setelah melakukan pernikahan. Perjanjian ini dibuat harus secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan oleh pencatat perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Gambut dalam melaksanakan Perjanjian Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan ini serta persepsi atau alasan apa saja yang menyebabkan pasangan suami istri menggunakan perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga untuk memperoleh data dikecamatan Gambut, dilakukan penelitian kepada tiga pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perjanjian perkawinan timbul karena adanya rasa cemas dan khawatir, Ketika sudah disepakati oleh keduanya maka rasa cemas dan khawatir akan hilang walaupun ketika sudah menikah ada suatu masalah yang terjadi dikemudian hari dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan UU dan hukum islam.
 
Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Persepsi
Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional
Authors: Arif Fitria Rizal , Hasan Ahmadi , Umar Masyitah , Khasyi'in Nuril
Published: August 2024

Abstract
This paper discusses legal politics in the drafting of regional regulations, which is a crucial element in the formation of local policies in Indonesia. Legal politics is defined as the interaction between political power and law in the legislative process, where regional regulations (Perda) become strategic instruments to implement public policies that align with local needs and conditions. In drafting Perda, various factors such as political interests, social dynamics, and pressures from various community groups play important roles. The approach used in this research is a normative approach focusing on secondary data, including books, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of leading scholars. This paper analyzes how legal politics influences the process of drafting Perda, focusing on the drafting mechanisms, public participation, and common obstacles. Case studies from several regions in Indonesia are used to illustrate the various challenges and best practices in drafting effective and responsive Perda that meet community needs. The analysis shows that the success of Perda drafting highly depends on the balance between political interests and equitable legal principles.
Keywords: legal politics, regional regulations, public policy, public participation, Indonesia
 
Abstrak
Tulisan ini membahas tentang politik hukum dalam perancangan peraturan daerah, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan kebijakan lokal di Indonesia. Politik hukum diartikan sebagai interaksi antara kekuasaan politik dan hukum dalam proses legislasi, di mana peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam perancangan Perda, berbagai faktor seperti kepentingan politik, dinamika sosial, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat berperan penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berfokus pada data sekunder, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana utama. Tulisan ini menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi proses penyusunan Perda, dengan fokus pada mekanisme penyusunan, partisipasi publik, dan hambatan yang sering muncul. Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia digunakan untuk menggambarkan berbagai tantangan dan praktik terbaik dalam perancangan Perda yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan perancangan Perda sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
Kata Kunci: politik hukum, peraturan daerah, kebijakan publik, partisipasi publik, Indonesia
Pendekatan Filosofis, Sosiologis, Dan Antropologis Dalam Penetapan Hukum Islam (Sebuah Pendekatan Sosial-Humanities)
Authors: Syahir Ahmad , Jalaluddin Jalaluddin , Azhari Fathurrahman , Hamdi Fahmi
Published: August 2024

Abstract
A classic issue that still raises debate is the adaptability of Islamic law. Scholars of Islamic law are required to broaden the approach in responding to problems in the community. Philosophy, sociology, and anthropology are considered appropriate to be used as an approach in determining the law. This research uses a library research method that aims to describe the determination of Islamic law through philosophical, sociological, and anthropological approaches. From this research, it is found that in the context of determining the law, the disciplines of sociology, philosophy, and anthropology are a tool to approach in determining the law, not a methodology. The methodology of Islamic law istinbath is considered sufficient by using methods that have been developed by fuqaha scholars both salaf and contemporary.
Keywords: Ijtihad, Taklid, Istinbath,
 
Abstrak
Persoalan klasik yang masih menimbulkan perdebatan adalah kemampuan adaptasi hukum Islam. Para sarjana hukum Islam dituntut untuk melakukan perluasan pendekatan dalam merespon permasalahan di umat. Filsafat, sosiologi, dan antropologi dipandang tepat untuk dijadikan alat pendekatan dalam menetapkan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yang bertujuan untuk mendeskripsikan penetapan hukum Islam melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan antropologis. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam kontkes penetapan hukum, disiplin sosiologi, filsafat, dan antropologi adalah sebuah alat untuk melakukan pendekatan dalam penetapan hukum, bukan merupakan metodologi. Metodologi istinbath hukum Islam dipandang telah mencukupi dengan menggunakan metode yang telah dikembangkan oleh para ulama fuqaha baik salaf maupun kontemporer.
Kata Kunci: Ijtihad, Taklid, Istinbath
Analisis Perbandingan Kinerja Investasi Pada Reksa Dana Konvensional Dan Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia
Authors: Islami Syafiq Ijlal , Giosefi Muhamad , Mahipal, SH.,MH
Published: August 2024

Abstract
The Indonesian capital market plays an important role in driving national economic growth, with conventional and sharia mutual funds as significant investment options. This study examines the investment performance comparison between conventional and sharia mutual funds in the Indonesian capital market using the Sharpe, Treynor, and Jensen methods. The main objective is to understand the differences in fund management efficiency as well as the returns generated by these two types of mutual funds. Using historical data, the study found that while there were variations in performance outcomes, the differences were not statistically significant. Islamic mutual funds tend to exhibit lower risk and more favorable returns than conventional mutual funds. Factors such as different investment policies and portfolio management may affect the performance outcomes of both. The findings provide an in-depth view of the investment dynamics in the Indonesian capital market, as well as provide a solid basis for investors in making more informed and measured investment decisions. As such, this study confirms the importance of using analytical methods such as Sharpe, Treynor, and Jensen in supporting effective and strategic investment decisions in the stock market.
Keywords: Conventional Mutual Fund, Sharia Mutual Fund, Investment Performance.
 
Abstrak
Pasar modal Indonesia berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan reksa dana konvensional dan syariah sebagai pilihan investasi yang signifikan Penelitian ini mengkaji perbandingan kinerja investasi antara reksa dana berprinsip konvensional dan syariah di pasar modal Indonesia menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perbedaan dalam efisiensi pengelolaan dana serta tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh kedua jenis reksa dana ini. Dengan menggunakan data historis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat variasi dalam hasil kinerja, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Reksa dana syariah cenderung menunjukkan risiko yang lebih rendah dan pengembalian yang lebih menguntungkan dibandingkan reksa dana konvensional. Faktor seperti kebijakan investasi dan pengelolaan portofolio berbeda dapat memengaruhi hasil kinerja keduanya. Temuan ini memberikan pandangan mendalam tentang dinamika investasi di pasar modal Indonesia, serta memberikan dasar yang kuat bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih terinformasi dan terukur. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan metode analisis seperti Sharpe, Treynor, dan Jensen dalam mendukung keputusan investasi yang efektif dan strategis di pasar saham.
Kata Kunci: Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Syariah, Kinerja Investasi
Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suami
Authors: Juwairiah  , Gina Miftahul , Azkiya Muhammad Rifqi
Published: August 2024

Abstract
            ‘Iddah is intended as a calculation or something that is counted. Calculating ‘iddah can be done either by counting the menstrual cycles or by counting the period of purity for a woman. ‘Iddah is the waiting period for a woman to remarry after the dissolution of a marriage, whether due to divorce or the death of the spouse. The purpose is to determine the condition of her womb and to reconsider reconciliation with her husband. The method used in this research is a literature study, primarily sourced from the book written by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjary titled “Kitabun Nikah”. The results of this study indicate that the ‘iddah for a woman who is not pregnant is four months and ten days.
Keywords: 'Iddah Period, Women, Husband's Death
Abstrak
‘Iddah dimaksudkan sebagai perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Menghitung ‘iddah baik dengan menghitung dari haid ataupun menghitung dari sucinya seorang perempuan. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perkawinan, dan terjadi perpisahan yang disebabkan cerai hidup atau cerai mati. Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya dan untuk memikirkan ulang untuk bisa rujuk dengan suaminya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang bersumber utama dari kitab karangan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjary yang berjudul “Kitabun Nikah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ‘iddah bagi perempuan yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari.
Kata kunci : Masa ‘Iddah, Perempuan, Mati Suami
Implementation Of Article 38 Point M Of Paser District Regulation Number 7 Of 2016 Concerning Village Head Elections Case Study Of Pulau Rantau Village Head Elections
Authors: Sari Husna , Faralita Ergina
Published: August 2024

Abstract
The legal product on the election of village heads in Paser Regency is Regional Regulation No. 07/2016 on the Election of Village Heads. This regulation stipulates that each village head must fulfill the requirement of being willing to reside in the village where he/she serves from the time of inauguration. This Regional Regulation also states that the village head can be dismissed because he no longer meets the requirements as a village head. in this dismissal mechanism, the Village Consultative Body proposes to the regent through the sub-district head.
In Pulau Rantau Village, there is an assumption that the elected village head does not live in a permanent house in Pulau Rantau Village during his/her term of office as stipulated in Regional Regulation No. 07/2016 on Village Head Elections. This has happened for a long time before the village head who served for 2 periods with an interval of 12 years also did not live in the village during his tenure. The Village Consultative Body as the legislative body at the village level also did not conduct deliberations to propose the dismissal of the village head as stipulated in Regional Regulation of Paser Regency Number 07 of 2016 concerning Village Head Elections.
Keywords: implementation, local regulation, village head election
 
Abstrak
Produk hukum tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Paser yakni Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. peraturan ini mengatur bahwa setiap kepala desa wajib memenuhi persyaratan yakni bersedia bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat terhitung sejak dilantik. Di dalam Peraturan Daerah ini juga menyebutkan kepala desa dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala desa. dalam mekanisme pemberhentian ini Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada bupati melalui camat.
Di desa Pulau Rantau terdapat asumsi bahwa kepala desa selama menjabat, kepala desa yang terpilih tidak bertempat tinggal menetap dengan rumah permanen di Desa Pulau Rantau sebagaimana diatur di  dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini sudah terjadi sejak lama sebelumnya kepala desa yang menjabat selama 2 periode dengan selang waktu 12 tahun juga tidak bertempat tinggal di desa selama menjabat. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga legislatif di tingkat desa juga tidak melakukan musyawarah usul pemberhentian kepala desa sebagaimana Peraturan Daerah Kebupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
kata Kunci: Implementasi, peraturan daerah, kepala desa
Mekanisme Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang Dimiliki oleh Ahli Waris Yang Belum Dewasa di Kabupaten Ngawi
Authors: Ikhsandar Hanif , Susilowardani Susilowardani , Alfiani Novita
Published: August 2024

Abstract
The purpose of this study is to find out the legal mechanism of transfer of land ownership by minor heirs in Ngawi Regency and identify problems that hinder the transfer of land ownership.This study uses a qualitative approach through the method of primary data collection with field research and interviews, as well as through the secondary data collection method with literature study by reading relevant regulations and literature books.The results of this study are (1). In carrying out legal acts of transfer of ownership of land owned by minor heirs in Ngawi Regency, the existence of guardians and court determinations to strengthen the legal validity of the guardianship to ensure that the rights and interests of the minor heirs can be fulfilled properly. The importance of the guardian and the determination of the court is as a condition for making a deed made by the Land Deed Making Official, where in making the deed as proof of legality and legal validity of the transactions carried out which are then used for the registration process.
Keywords: Transfer of Land Ownership, Immature Heirs
 
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui mekanisme hukum peralihan hak milik atas tanah oleh ahli waris yang belum dewasa di Kabupaten Ngawi serta mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peralihan hak milik atas tanah tersebut.Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data primer dengan penelitian dilapangan dan wawancara, serta melalui metode pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dengan membaca peraturan serta buku-buku literatur yang relevan.Hasil penelitian ini yaitu (1). Dalam melakukan perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh ahli waris yang belum dewasa di Kabupaten Ngawi adanya wali dan penetapan pengadilan untuk memperkuat keabsahan hukum dari perwalian guna memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan ahli waris yang belum dewasa tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Pentingnya wali dan penetapan pengadilan tersebut adalah sebagai syarat pembuatan akta yang dibuat oleh PPAT, dimana dalam pembuatan akta tersebut sebagai bukti legalitas dan keabsahan hukum atas transaksi yang dilakukan yang selanjutnya digunakan untuk proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2). Kurangnya keterbatasan akses layanan hukum dan minimnya pengetahuan tentang proses hukum menjadi hambatan utama dalam proses peralihan hak milik atas tanah tersebut.
Kata Kunci : Peralihan Hak Milik Atas Tanah, Ahli Waris Yang Belum Dewasa
HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS DALAM BERMAIN ESTAFET BOLA DENGAN KECERDASAN KINESTETIK ANAK
Authors: Amaliah Oktaviah , Hayati Tuti , Nursihah Arif
Published: August 2024

Abstract
 
Penelitian ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa aktivitas bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Bermain estafet bola merupakan permainan yang mempengaruhi berbagai faktor diantaranya yaitu kecerdasan kinestetik, karena permainan ini menggunakan gerak tubuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara tingginya aktivitas bermain estafet bola dengan rendahnya kecerdasan kinestetik. Terlihat dari respon anak senang mengikuti permainan dan kemampuan anak masih belum optimal dalam mengolah tubuh secara bersamaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Aktivitas anak dalam bermain estafet bola; (2) Kecerdasan kinestetik anak usia dini; dan (3) Hubungan antara aktivitas anak dalam bermain estafet bola dengan kecerdasan kinestetik di kelompok B RA Al-Hasanah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan kuantitatif metode korelasi, subjek yang digunakan berjumlah 22 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 10 perempuan, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Hasil yang diperoleh aktivitas bermain estafet bola dengan nilai rata-rata 77 berinterpretasi baik sedangkan kecerdasan kinestetik dengan nilai rata-rata 75 juga berinterpretasi baik. Selanjutnya, hubungan antara aktivitas dalam bermain estafet bola dengan kecerdasan kinestetik anak usia dini memperoleh koefisien korelasi 0,51 korelasi sedang. Selain itu, terdapat 26% kontribusi yang diberikan oleh aktivitas bermain estafet bola terhadap kecerdasan kinestetik.  
 
Kata Kunci: Bermain, Estafet Bola, Kecerdasan Kinestetik, Anak.
 
This research is based on the idea that play activities are a necessity for children. Playing ball relay is a game that affects various factors including kinesthetic intelligence, because this game uses gestures. This research was motivated by the gap between the high activity of playing ball relay and the low kinesthetic intelligence. It can be seen from the response of children who like to follow the game and the child's ability is still not optimal in processing the body simultaneously. This study aims to determine: (1) Children's activities in playing ball relay; (2) Early childhood kinesthetic intelligence; and (3) The relationship between children's activities in playing ball relay with kinesthetic intelligence in group B RA Al-Hasanah, Bandung Regency. This study used quantitative correlation method, the subjects used were 22 people consisting of 12 men and 10 women, data collection techniques using observation. The results obtained by playing ball relay with an average score of 77 are well interpreted while kinesthetic intelligence with an average score of 75 is also well interpreted. Furthermore, the relationship between activity in ball relay play and early childhood kinesthetic intelligence obtained a correlation coefficient of 0.51 moderate correlation. In addition, there is a 26% contribution made by football relay activities to kinesthetic intelligence.
 
Keywords: Play, Relay Ball, Kinesthetic Intelligence, Child.
INTERPRETATION OF SADAQAH VERSES AND HADITH IN AN ISLAMIC PERSPECTIVE
Authors: Soleman Riky
Published: August 2024

Alms is a form of sunnah practice that is highly recommended for Muslims. The practice of alms is highly recommended by Islam as evidence of concern for others. For those who give alms will be promised a reward by Allah SWT and those who receive alms will get ease in life. The results of this study state that the results of the interpretation of the Qur'an and Hadith, where the interpretation cannot be separated from the context of the times. The interpretation of the verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet SAW, alms has a broader meaning than just helping others with money or goods. Alms also means that every Muslim carries out several practices that are directly related to social behavior and good deeds, both in the form of wealth, energy and thoughts. engage in several practices that are directly related to social behavior. For those who give alms will be promised a reward by Allah SWT and those who receive alms will get ease in life.
UPAYA FINTECH SYARIAH DALAM MEMBIAYAI PENDANAAN UMKM SKEMA PEER TO PEER LENDING
Authors: Prastika Yeni
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Fintech Syariah dalam membiayai pendanaan pada UMKM serta untuk mengetahui bagaimana konsep fintech peer to peer lending yang dijalankan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang membahas atau mencari referensi teori serta referensi yang relevan dengan topik yang diangkat dengan objek penelitiannya adalah Fintech Ammana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Fintech peer-to-peer lending dalam membiayai UMKM yaitu dengan memposisikan dirinya sebagai market yang mempertemukan atau menghubungkan antara pemberi pinjaman (Lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.Kata Kunci: Fintech syariah, UMKM, P2P Lending
PENGARUH LITERASI EKONOMI DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF
Authors: Rohman Abdur
Published: August 2024

Abstract
This means that students majoring in economics have a good level of economic literacy. This study aims to determine the effect of economic literacy and lifestyle on the consumptive behavior of students majoring in Islamic economics at FEBI UIN STS Jambi batch 2018. In this study, quantitative methods were used, and the data analysis methods used were instrument test, classical assumption test, and hypothesis testing. The sample in this study amounted to 74 students calculated using the Slovin formula and the data obtained through the distribution of questionnaires using a Likert scale. The results of this study indicate that Economic Literacy (X1) does not have a positive effect on Consumptive Behavior (Y). This can be seen from the t-count value of 0.917, which is smaller than the t-table of 1.667 with a significance value of 0.362, which is greater than 0.05. Lifestyle (X2) has a positive effect on consumptive behavior (Y). It can be seen from the nose t value of 4.224, which is greater than the t table of 1.667 and the significance value of 0.000 is less than 0.05. Economic literacy (X1) and Lifestyle (X2) have a joint effect on Consumptive Behavior (Y) can be seen from the calculated F value of 8.939 which is greater than F table which is 3.12 and the significance value is 0.000 less than 0.05 . while the results of the calculation of the Coefficient of Determination are 0.201 or 20.1%, meaning that the Economic Literacy variable (X1) and the Lifestyle variable (X2) have a significant effect on the Consumptive Behavior of the Students of the Islamic Economics Study Program, Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi State Islamic University, Class of 2018 with a level of influence of 20.1%.
INTERACTIVE METHODS AS AN INFLUENCING FACTOR TO THE OPTIMIZATION OF EDUCATION
Authors: Süleymanova Aytən
Published: August 2024

The article emphasizes the importance of using new learning technologies and interactive learning methods to optimize education. The role and importance of interactive methods in the development of the quality and effectiveness of education, creative thinking, worldview, and cooperation skills of students have been explained.
Estudio y análisis del proceso testamentario de Don Francisco Fernández Blanco y Sierra Pambley (1915-1923)
Authors: Balado Insunza Francisco M.
Published: August 2024

El 26 de enero de 1915 fallecía en Madrid Don Francisco Fernández Blanco y Sierra Pambley. Su proceso testamentario produjo un conflicto motivado por la modificación de las últimas voluntades de Don Francisco, en los momentos finales de su vida, con divergentes disposiciones y herederos. La batalla legal y económica entre los distintos beneficiarios de la importante herencia tardó casi nueve años en resolverse y fue todo un reto para la supervivencia del gran proyecto personal de Don Francisco, La Fundación Sierra Pambley. Además, el caso concitó la atención de los más prestigiosos juristas del momento a los que acompañaba su condición de ilustres políticos de diversa tendencia poniendo de manifiesto las relaciones entre las elites en la España de comienzos del siglo XX.
La disruptiva regencia de María Cristina de Borbón
Authors: Casado Sánchez María Ángeles
Published: August 2024

Durante la regencia de María Cristina de Borbón se suscitó un serio conflicto en torno al carácter católico de la monarquía española. Los liberales, principales sustentadores de la Regente, llevaron a cabo importantes reformas en materia religiosa, en especial la nacionalización y venta de las propiedades de las órdenes religiosas. Esta política fue contestada por la Iglesia española, la Curia papal y un importante sector de la sociedad española –el carlismo- que negó la legitimidad de la hija de María Cristina para ocupar el trono. Todos ellos consideraban que la política de los liberales, corroborada por la Regente, atentaba contra la Iglesia y, en consecuencia, distorsionaba el carácter católico de la monarquía española. El conflicto, que condujo a la ruptura diplomática, se agravó a causa del comportamiento personal de la Regente, acusada de no guardar las virtudes católicas.
Marxismo y nacionalismo: una relación compleja
Authors: Guerra Sesma Daniel
Published: August 2024

El presente trabajo trata de matizar la consolidada afirmación de que Marx y Engels no tuvieron una teoría definida sobre el nacionalismo, provocando con ello una disparidad de consideraciones desde el campo marxista, en ocasiones incoherentes e incluso contradictorias. Si bien es cierto que desde la izquierda en general se ha tratado el tema desde planteamientos diversos y sin un patrón fijo, lo que el trabajo pone en cuestión es la necesidad de que el marxismo, como método analítico, determine un único criterio para intentar objetivar un fenómeno tan variado y casuístico. Para ello, se analiza el tratamiento de la cuestión por parte de ambos pensadores a lo largo de su obra, su consideración del Estado nacional como categoría histórica, y se repasa el desarrollo del marxismo posterior a través, dentro del marco de la Segunda Internacional, de aportaciones tales como las de Kautsky, Lenin, Rosa Luxemburgo, Stalin y los austromarxistas, entre otros.
El análisis de la Transición Democrática en una pequeña localidad. El caso de Astorga
Authors: Álvarez García Manuel Jesús
Published: August 2024

El presente estudio pretende reflejar cómo se vivió en una pequeña localidad leonesa –Astorga– el acceso al sistema democrático. Será la conformación de los distintos proyectos políticos surgidos al final del franquismo, y la pugna que se estableció entre ellos, el hilo conductor que vertebré nuestra exposición. De este modo, en las páginas que siguen intentaremos imbricar el relato de lo que ocurrió a nivel nacional con la percepción que de ello se tuvo en la ciudad, nos ocuparemos de los acontecimientos específicos que ocuparon a sus habitantes y, por último, de las distintas construcciones ideológicas que la prensa local construyó para que el proyecto político por ella auspiciado, el reformismo continuista, resultase, pese a no alcanzar su objetivo, el triunfador.
Visiones enfrentadas de colosos enfrentados: EL PAÍS, ABC y la Guerra Fría (1983)
Authors: Morera Hernández Coral
Published: August 2024

Este trabajo analiza las operaciones de encuadre puestas en marcha por dos diarios de referencia de la prensa española, EL PAÍS y ABC, a través del análisis de contenido cuantitativo y cualitativo. Coincidiendo con una etapa clave de la Guerra Fría, y centrándonos en dos atentados ocurridos en el semestre crítico de 1983, identificamos las actitudes y encuadres de dos cabeceras enfrentadas, que ilustran la capacidad de interpretación y alteración de los hechos por parte de la prensa, y la habilidad para formar y modificar las interpretaciones de las audiencias.
El anticlericalismo de la cerilla y la gasolina: la quema de conventos de mayo de 1931 en Madrid
Authors: Según Alonso Manuel
Published: August 2024

El presente artículo analiza y reconstruye a través de fuentes hemerográficas y archivistas los episodios violentos conocidos como Quema de Conventos, producidos el 10 y 11 de mayo de 1931 en Madrid, a menos de un mes de proclamarse la República y que supuso el primer conflicto serio al que tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno. Para ello, examinaremos de forma crítica las interpretaciones a las que se ha visto sometido. Asimismo, se tratará de establecer un marco de análisis novedoso de estos hechos históricos y la importancia de figuras como el cardenal Segura, el cardenal Vidal y Barraquer, los obispos Eijo y Múgica, Maura, Alcalá Zamora, Azaña, Ramón Franco, Pablo Rada, etc., tuvieron en los hechos.
El "milagro" de la electricidad y las elites locales: La Sociedad Eléctrica Castellana (Valladolid, 1887-1907)
Authors: Amigo Román Pedro , Serrano García Rafael
Published: August 2024

En este artículo abordamos los comienzos de la producción de energía eléctrica en la ciudad de Valladolid (España), en 1887. Un proceso empresarial que podría ser enfocado como un modelo para otras ciudades españolas de mediano tamaño a finales del siglo XIX. En nuestro estudio nos ocupamos tanto de la historia de la empresa que asumió este reto en Valladolid, la Sociedad Electricista Castellana, como de la elite burguesa que invirtió su capital en ella. Un grupo minoritario del que destacamos sus vínculos con la industria harinera y sus compromisos con el, entonces, principal político castellano, Germán Gamazo. Su sustitución por otra elite aparentemente nueva, dirigida por el joven y ambicioso político y empresario Santiago Alba explica el declive de la Electricista y su absorción por una empresa mucho más dinámica, la Electra Popular Vallisoletana, en 1907.
La democratización de la Democracia
Authors: Herrera González de Molina Antonio
Published: August 2024

Se analiza el proceso de democratización que tuvo lugar en los municipios andaluces entre 1977 y 1983, haciendo hincapié en la consecución de derechos de igualdad social. En primer lugar se hace una clara distinción entre democracia formal y democracia sustantiva. En segundo lugar se muestra el contexto sociolaboral en el que se produjo dicho proceso. En tercer lugar se describe parte de la movilización social y del proceso de aprendizaje político desarrollado por diferentes actores sociales. En cuarto lugar se utilizan dos casos concretos de estudio: Osuna (Sevilla) y Montefrío (Granada) para ilustrar la forma en que se consiguió el acceso igualitario a bienes y servicios públicos tras cuarenta años de privación o exclusión. Finalmente se apuntan unas conclusiones provisionales.
Ciudadanía y democracia en el mundo rural manchego (1977-1979)
Authors: González Madrid Damián A.
Published: August 2024

El concepto de ciudadanía adquiere pleno significado cuando el conjunto de obligaciones y derechos reconocidos a los individuos se sustancian en su dimensión práctica. En este artículo se intenta demostrar cómo la iniciativa reformista sobre la transición estuvo unida a un debilitamiento de la movilización que pudieran articular ciudadanos u organizaciones de la oposición. Actitudes que pretendían situar la intervención de la ciudadanía en el proceso en su dimensión pasiva. Posteriormente, el nuevo marco institucional nacido del proceso transicional favoreció un modelo representativo que redujo la dimensión activa de la ciudadanía al sufragio periódico casi como única base de representatividad. Un proceso en el que los partidos y sindicatos de izquierda cumplieron una función importante.
Nuevos estudios sobre la historia de la conflictividad laboral en Andalucía (1750‑1982)
Authors: Garrido González Luis
Published: August 2024

La historia de la conflictividad obrera en Andalucía ha experimentado un considerable avance. Se conocen bien los mecanismos de actuación, sus motivaciones y gracias a la historia comparada su relación con lo ocurrido en España y la Europa occidental. En contra del tradicional primitivismo o atraso, las nuevas interpretaciones son más complejas, superan la visión de la lucha de clases y demuestran su normalización en el proceso de democratización y modernización interrumpido con el franquismo. El estudio de los conflictos laborales andaluces en los años sesenta y setenta y en la Transición de la dictadura a la democracia ha permitido corroborar su homologación al modelo español y europeo de conflicto laboral. Tras la introducción se presenta el planteamiento teórico de los conflictos laborales andaluces, su evolución hasta la Guerra Civil tanto en las zonas rurales como mineras o urbanas, y se cierra con los conflictos laborales en el franquismo y la Transición a la democracia y las conclusiones.
Medios propagandísticos en la Guerra Civil española: Zamora, julio-octubre de 1936
Authors: Hernández Luis José Luis
Published: August 2024

Este artículo aborda las formas de propaganda que aparecieron en la prensa de Zamora entre el comienzo de la Guerra Civil y el ascenso al poder de Franco. Supone, por un lado, el análisis de un periódico concreto, Heraldo de Zamora, en su faceta de instrumento propagandístico y, al mismo tiempo, su manejo como fuente para la investigación de otros medios. En este sentido, se examinan los diferentes géneros periodísticos, el importante empleo de la radio y el recurso a otros medios de propaganda, entre los que destacan las manifestaciones patriótico-religiosas.
Armando cuerpos armados: ideario médico de la masculinidad en los cuarteles a principios del siglo XX
Authors: Simón Alegre Ana Isabel
Published: August 2024

El ejército español finisecular se aprovechó de la paulatina universalización del servicio militar entre los hombres de 18 años. Gracias a esta afluencia de soldados, los mandos podrían poner en práctica un sistema paternalista, de premios y castigos, que les permitiría transformar las características individuales de cada candidato en unas que estuvieran adaptadas al estereotipo del hombre ciudadano. En este proceso, la rama de Sanidad Militar colaboró estudiando y catalogando a todos los quintos que debían entrar en los cuarteles. Además los sanitarios del ejército incluyeron en el sistema de premios y castigos castrenses el modelo de los preceptos burgueses higiénicos que los soldados debían seguir. Su cumplimiento mediría la adecuación de cada soldado al estereotipo del ciudadano militar que el ejército estaba manejando en ese momento.
Mujer y lenguaje: de la liberación al erotismo
Authors: Pastor Pastor Brígida M.
Published: August 2024

Este estudio pretende demostrar la relación entre género, sexo y escritura a través de dos escritoras en el contexto literario latinoamericano: Alejandra Pizarnik (1936-1972) y Zoé Valdés (1959). Estas dos mujeres, pertenecientes a diferentes contextos socio-históricos del siglo XX, compartieron la experiencia del exilio y la marginación por ser mujeres y escritoras. Ambas autoras recurren a diferenciadas estrategias femeninas/ feministas como resistencia ante cualquier tipo de represión y que les sirven para explorar la identidad genérico-sexual y denunciar el sistema patriarcal y restaurar su identidad femenina. Alejandra Pizarnik lo hace desde el lenguaje de la liberación y Zoé Valdés desde el discurso erótico.
Stanley G. Payne y la historia de España
Authors: González Cuevas Pedro Carlos
Published: August 2024

A partir de los años sesenta del pasado siglo, tuvo lugar en España una auténtica revolución historiográfica a nivel metodológico y temático. En este proceso, hay que destacar igualmente la influencia del hispanismo británico y norteamericano. La obra de Stanley G. Payne formó parte esencial de este proceso sobre todo en el ámbito del estudio y definición de de la trayectoria histórica de las derechas y del fascismo.
La modernización de la política republicana durante el Sexenio Democrático (1868-1874): el modelo jiennense
Authors: Jaén Milla Santiago
Published: August 2024

El texto analiza la participación de los republicanos de Jaén en las elecciones municipales que se celebraron durante el Sexenio Democrático. Éxitos electorales, programas y propuestas políticas, intereses, obstáculos y dificultades a la participación electoral y a la gestión municipal republicana, aparecen recogidos en el trabajo. Asimismo, subrayamos los logros que aportó el movimiento republicano de Jaén a la construcción de la democracia y la ciudadanía moderna y a la modernización del sistema político.
El asalto falangista a los gobiernos civiles. La política de unión de los cargos de gobernador y jefe provincial de FET-JONS (1938-1945)
Authors: Sanz Hoya Julián
Published: August 2024

La unión entre los cargos de gobernador civil y jefe provincial del FET-JONS, puesta en marcha en los primeros años de la dictadura franquista como respuesta a los múltiples conflictos entre ambas instancias, ha sido considerada un ejemplo de la derrota del falangismo y de su subordinación al Estado. Este texto pretende ofrecer algunas claves sobre la gestación, el desarrollo y la significación de esta unión de cargos, a través del análisis de su proceso de puesta en marcha y del perfil de los nuevos gobernadores. Los resultados muestran que fue una medida reclamada e impulsada por el falangismo, que dio lugar a la designación casi sistemática de falangistas convencidos al frente de los gobiernos civiles y que abrió el camino a que FET-JONS ocupase en adelante un lugar central en el control de la vida política en las provincias.