bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Authors: Hasan Sudirman
Published: November 2015

This article discusses money wakaf that can be used as religious investment, education and social services. To socialize this notion, it is necessary to understand comprehensively and integratively the legal status of this kind of wakaf both in fiqh perspective and common law, as well as its implementation especially in Indonesia. In general, wakaf is well known as property of permanent by Muslim with purely spiritual goal. Nevertheless, money wakaf gets serious attention due to its long historical root in Islam. As a matter of fact, Indonesian society’s understanding on this wakaf which is merely the traditional wakaf meaning on land wakaf is the challenge. Artikel  ini  mendiskusikan  tentang  wakaf  uang  yang  dapat  digunakan  sebagai  investasi keagamaan,  pendidikan  dan  pelayanan  sosial.  Dalam  upaya  mensosialiasikan  hal  tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam  sejarah  Islam.  Namun  kurangnya  pemahaman  masyarakat  Indonesia  terhadap  wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.
EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN
Authors: Huda Alamul
Published: November 2015

The  episthemology  of  Islamic  fundamentalism  and  liberalism  movement  in  modern  era  has significant  meaning.  These  two  movements  influence  significantly  on  Muslim’s  value  and behavior as well as their religiosity. As it has been known that each movement has its own main principle. On the onehand fundamentalism empahasizes qur’an and sunnah movement with its litaralist movement, muslim thinkers try to reinterprete those islamic sources islamic values with modern thinking as the requirement to face and to solve contemporary problems, on the other.Therefore, it should be acknowledged that muslim restore religious concept and start to reanalyze tafsir and sunnah based on human situation, social law, gender justice. Finally, it is undisputable that each religious movement has its own character. Epistemologi dari gerakan Islam fundamentalis dan Islam liberalis di era modern memiliki arti penting. Dua gerakan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai dan perilaku serta paradigma  keberagamaan  umat  Islam.  Sebagaimana  di  ketahui,  bahwa  dari  masing-masing gerakan yang ada memiliki prisip utama, sebagamana dalam Gerakan Islam Fundamentalis menyeru untuk kembali pada al-Qur’an dan Sunnah dengan pendekatan literal tekstual pada tafsir ayat-ayatnya, di sisi yang lain, para pemikir Islam menyeru untuk melakukan pemaknaan ulang  nilai-nilai  keislaman  dengan  menggunakan  pemikiran  modern  sebagai  syarat  untuk menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan terkini, oleh sebab itu, nampak bahwa masyarakat muslim seharusnya merestorasi konsep keagamaan di semua bidang dan memulai analisis ulang terhadap tafsir dan as-Sunnah berdasar situasi kemanusiaan, hukum
AKAD MUDLARABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
Authors: Arifah Risma Nur
Published: November 2015

Bank syariah start initiated in Indonesia in the early period of the 1980s. But as an institution in the international sphere has begun to bloom, the emergence of Islamic banking institutions would have been preceded by intensive study of Islamic economic experts on the application of Islamic teachings in the formation of these institutions. The author examines how the concept of capital development based on mudlarabah financing practices and the implementation of the financing products in the system of Islamic banking operation in Indonesia.Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an. Namun sebagai sebuah lembaga yang dalam lingkup internasional sudah mulai marak, kemunculan lembaga perbankan Islam tentu sudah didahului dengan kajian intensif dari para pakar ekonomi Islam tentang aplikasi ajaran Islam dalam pembentukan lembaga tersebut. Penulis meneliti bagaimana konsep pengembangan modal berdasarkan praktek pembiayaan mudlarabah serta penerapannya dalam produk pembiayaan dalam sistem operasional bank Islam di Indonesia.
PERSPEKTIF GLOBAL PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DI INDONESIA
Authors: Syaifuddin Muhammad
Published: November 2015

UUPM No.25/2007 is a yuridical consequence from World Trade Organization agreement (WTO) ratification. TRIMSs, aims to make investation law, including law on nvestation conflict solution hich is accordance with foreign investor tendency in global perspective namely; firts, the content has law characters which are definite, just, efficient; second, law spirit based directing the goverment and foreign investor to solve the investation conflict through national and international agreement  rather than court. The crisis of court institution in Indonesia must be solved by building court law system refering to pancasila as Indonesian investation law goal. That has been a requirement to form formal regulation for ideal investation conflict solution in local and international perspectivePembentukan UUPM No. 25/2007 adalah konsekwensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian WTO. TRIMs, yang bertujuan menciptakan hukum investasi, termasuk hukum penyelesaian sengketa investasi, yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global, yaitu: pertama, mengandung karakter hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berefisiensi; dan kedua, berlandaskan spirit hukum yang mengarahkan pemerintah dan penanaman modal asing menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase internasional daripada pengadilan bahkan arbitrase nasional di Indonesia. Krisis lembaga peradilan di Indonesia harus diselesaikan dengan cara membangun sistem hukum peradilan dengan mengacu pada Pancasila sebagai cita hukum investasi Indonesia. Hal tersebut adalah  suatu syarat bagi terbentuknya aturan hukum penyelesaian sengketa investasi yang serasi dalam perspektif global dan lokal (Indonesia).
SENGKETA TANAH WAKAF DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA
Authors: Fadhilah Nur
Published: November 2015

People have less attention to the administrative regulations in implenting Wakaf in particularly those who are practicing the wakaf. As a result, most of wakaf statuses are unclear juridically as well as administratively. The condition may lead to unappropriate usage of the wakaf itself in term of its law substance and the aim of the practice. In order to anticipate and to minimize the undesirable impact of wakaf land conflict which is commonly happended, it is necessary to point out the triggering factors of the conflict and its solving strategies. This paper will discuss several factors contributing the wakaf conflict based on conflict resolution theory of Ralf Dahrendorf and its solving strategies based on wakaf regulations poiont of views. The discussion concludes that resources, interest or need, values, relationship and information including structure are among the triggereing factors of the conflict. While, bringing the case to the court is the last strategy to solve the conflict. Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan wakaf dari aspek subtansi hukum maupun tujuan dari wakaf itu sendiri.Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak-dampak yang tidak baik dari konflik wakaf tanah yang sering terjadi, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor pemicu serta strategi penyelasaian dari konflik tersebut. Tulisan ini akan mendiskusikan bebrapa faktor yang menyebabkan konflik wakaf berdasarkan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf serta strategi penyelesainnya berdasarkan sudut pandang  peraturan-peraturan  wakaf. Kajian dari tulisan ini menyimpulkan bahwa resourses, kepentingan atau kebutuhan, nilai, hubungan dan informasi termasuk struktur adalah beberapa faktor pemicu dari konflik wakaf. Membawa permasalahan atau konflik wakaf ke pengadilan adalah strategi terakhir dari penyelesaian konflik tersebut.
PENGARUH JENIS KELAMIN DAN LATAR BELAKANG SEKOLAH TERHADAP TOLERANSI PERBEDAAN MAZHAB FIQH
Authors: Fariz Zul Fahmi Abbas Arfan,
Published: November 2015

This  quantitative  research  is  to  measure  the  quantity  of  tolerance  attitude value  in responding the difference tendency in affiliating school of thoughts (madzhab) among youths especially university students. This research is quantitative research which applies survey method, probability sampling-simple random sampling data collection technique, skala likert instrument and theta formula analysis technique. The result shows two main findings; 1) there is no significant relationship between sex and tolerance attitude toward school of thought affiliation among university students. However, female students are more tolerant than male students.2) there is no significant relationship between school background and tolerant attitude towards school of  thought affiliation among students. by contrast, non–islamic senior high school graduates are more tolerant than those Islamic senior high school graduates.   Penelitian ini berusaha mengukur secara kuantitas nilai sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan mazhab fiqh terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survey, teknik pengambilan datanya dengan probability sampling-simple random sampling, instrumen penelitiannya dengan model skala Likert dan teknik analisis datanya dengan rumus theta yang diuji dengan uji hipotesis chi-square. Hasil penelitian ini adalah (1) Tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan jenis kelamin dengan sikap toleransi bermazhab fiqh mahasiswa. namun mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan lebih toleran daripada laki-laki, (2) Tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan latar belakang sekolah dengan sikap toleransi bermazhab fiqh mahasiswa. Namun mahasiswa dari latar belakang sekolah non Madrasah Aliyah (MA) lebih toleran dari yang MA.
DINAMIKA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM BIDANG PERDATA ISLAM
Authors: Hasan Hasbi
Published: November 2015

This article discussed the dynamics of the Supreme Court jurisprudence in the legal setting, the problems that want revealed is how the dynamics of the Supreme Court ruling in Islamic law and what the aspects of philosophical and sociological background is. The results obtained indicates that the decisions of the Supreme Court in the civil law of islam have experienced a shift from the traditional framework of islamic law (conventional fiqh) into the framework of positive law (legislation fiqh). The shift was marked by a strong legislative paradigm both at the level of the law application (rechtshandhaving) and the discovery of the law (rechtsvinding). The issue of of justice, gender equality, and human rights is assumed as the background factor of the dynamics thought of Islamic law in the Supreme Court.   Artikel ini mendiskusikan Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri dalam menetapkan hukum, permasalahan yang ingin diungkap adalah  bagaimana dinamika putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum islam dan apakah aspek-aspek filosofis dan sosiologis yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung dalam hukum perdata islam telah mengalami pergeseran dari kerangka hukum islam tradisional (fiqh konvensional) ke  kerangka  hukum  positif  (fiqh perundang-undangan).  Pergeseran  tersebut  ditandai oleh kuatnya paradigma legisme baik pada level penerapan hukum (rechtshandhaving) maupun penemuan hukum (rechtsvinding). Isu keadilan, kesetaraan gender, dan hAM diasumsikan sebagai faktor yang melatar belakangi dinamika pemikiran hukum Islam di Mahkamah Agung.
METODE USHUL FIQIH HASAN HANAFI
Authors: Sholehuddin Moh.
Published: November 2015

Ushul Fiqh reconstruction is one of Hassan Hanafi renewal projects branch. To him, ushul Fiqh is ‘revealed’ science that means ‘something’ which is revealed from Allah to human beings. it is a science which is sent down-oriented for human beings’ goodness. Ushul fiqh which is constructed by Hasan Hanafi is different from the previous works on ushul fiqh in four aspects. First, object of discussion is put systematically from mashadir arba’an to adillah syariyyah the ahkam syar’iyah. Second, there are orientation and tendency to give wider space for human being’s duty and potential in understanding and implementing God’s revelation in real life. Third, hasan hanafi’s work gives idioms articulating humanbeing’s potential as the practice of second conclusion. Fourth, the work is also deductive explaining general theories and free from mentioning law examples as description for understanding theories towards text content.   Rekonstruksi ushul fiqih adalah salah satu cabang dari proyek pembaruan tradisi Hasan Hanafi. Baginya, ushul fiqih adalah ilmu ‘tanzil’ yaitu ‘sesuatu’ yang berasal dari Allah untuk manusia. ilmu yang berorientasi ke bawah, kepada mashlahah manusia. Ushul fiqih yang dicoba oleh Hasan Hanafi   untuk  direkonstruksi  minimal  tampak perbedaannya dengan ushul fiqih karya para ushuli terdahulu pada empat aspek. Pertama, resistematisasi objek  pembahasan.  Dimulai  dari  mashadir  arba’an,  lalu  adillah  syariyyah  kemudian ahkam syar’iyah.  kedua, adanya orientasi dan kecenderungan memberi ruang lebar bagi pentransparanan bagi tugas dan potensi manusia dalam menjemput misi wahyu dan pengimplementasiannya dalam kehidupan manusia yang riil.  Ketiga, memberikan idiom- idiom (redaksi, ta’bir) yang mengartikulasikan potensi kemanusiaan sebagai tindak lanjut dari  kesimpulan nomor dua di atas. Keempat, bersifat deduktif, menjelaskan teori-teori yang bersifat general dan sepi dari penyebutan contoh-contoh hukum  sebagai deskripsi bagi teori-teori pemahaman terhadap isi teks
ASBÂB AL-WURÛD AL-HADÎTS DALAM MEMAHAMI HADITS AHKAM
Authors: Arifin Zainul
Published: November 2015

This research purposes to describe the urgence and implementation of asbâb al-wurûd al-hadîtsin understanding of the text of the prophetic tradition. The urgence of asbâb al-wurûd al-hadîs seems in the understanding of the tradition with many component; that are communicator, audince, context (place and time). While the implementation of asbâb al-wurûd al-hadîtsshows in a sample of the tradition about aqiqah, whith background of it. Base on that understanding, we have the polarization meaning of this tradition in its context for the future. The pointers of this development meaning of hadits with asbâb al-wurûd al-hadîts is moral ideal of this traditions as thanksgiving to God for His blessing and the salvation of the baby.   karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kerangka pengembangan pemahaman terhadap makna teks suatu hadis dari sisi urgensi dan ilmplementasi asbâb al-wurûd al-hadîs. Urgensi asbâb al-wurûd al-hadîts nampak pada pemahaman yang menyertakan empat komponen al-bu’du al- mukhatibi (komunikator), al-bu’du al-mukhatabi(audien), al-bu’du al-zamani (waktu) dan al-bu’du al-makani (tempat). implementasi asbâb al-wurûd al-hadis nampak pada sampel hadis tentang aqiqah difahami melalui asbâb al-wurûd yang menyertai hadis tersebut, sehingga diperoleh pemahaman terhadap makna hadis secara beragam, sesuai dengan konteks dan upaya kontekstualisasi makna hadis di masa yang akan datang. oleh karenanya, jumlah atau jenis hewan yang dijadikan aqiqah, bukan persoalan yang harus dipahami secara kaku. Poin penting atau semangat yang ditekankan dalam hadis-hadis tersebut adalah ideal moral yang terkandung di dalamnya, yaitu ungkapan rasa syukur atas keselamatan bayi yang dianugerahkan oleh Allah swt.
MENJEMBATANI KRISIS ADVOKASI TERHADAP TKW INDONESIA DILUAR NEGERI
Authors: Jannah Hasanatul
Published: November 2015

Sebagai salah satu penghasil devisa negara dan mendapat julukan yang begitu tehormat dari negara sebagai Pahlawan Devisa, TKW Indonesia seharusnya mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah maupun pihak yang terkait, sehingga terkirimnya para TKW keluar negeri memiliki jaminan keselamatan. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara pihak pengirim dengan penerima TKW agar kehadiran TKW bisa memperoleh perlindungan di Negara tempat mereka bekerja. Seharusnya berbagai kasus yang banyak menimpa para TKW selama ini seperti penganiaaan, pelecehan seksual dan tindak kekerasan lainnya baik yang di ketahui publik maupun tidak, menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.   As one of state foreign exchange producer and the hero of foreign exchange, Indonesian migrant workers should get sufficient attention from the government and all parts which are related to their process of being migrant workers in order they get safety guarantee in the countries they work. Therefore, it is a need to have an agreement between internal agent (that sends the workers) and external agent (that accept and manage the workers) to make sure that the migrant workers will get protection. What have been experienced, so far, by migrant workers such as mistreatment, sexual harassment and  violence which are publicly known or ice versa should be an important lesson for Indonesia.
URGENSI PENYUSUNAN MODEL BIMBINGAN KESEHATAN MENTAL (MENTAL HYGIENE) SELAMA MENUNGGU EKSEKUSI MATI
Authors: Wiwik Utami Amir Hasan Ramli,
Published: November 2015

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan urgensi penyusunan model pembimbingan kesehatan mental terpidana mati.   Penelitian ini merupakan penelitian hukum-empiris dengan pendekatan yuridis-psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, materi dan metode pembimbingan kesehatan mental terpidana mati dilakukan berdasarkan interpretasi masing-masing petugas pemasyarakatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.     Hal ini semata-mata dilakukan agar terpidana mati tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum di LAPAS/RUTAN, dan agar lebih siap dalam menghadapi eksekusi mati.   Pembimbing berasal dari dalam maupun luar LAPAS. Prosesnya diintegrasikan melalui kegiatan pembinaan bidang keagamaan dengan metode caramah secara massal dan konsultasi individual. Konseling individual merupakan langkah positif untuk membimbing terpidana mati sesuai dengan kebutuhannya. Sayangnya, pembimbingan tersebut belum didasarkan pada hasil pemeriksanaan psikologis, prosesnya juga belum menggunakan prinsip-prinsip konseling sehingga hasilnya belum optimal. Jika pedoman tersebut ada, petugas pemasyarakatan dapat menyusun langkah-langkah pembimbingan secara sah, efisien dan efektif dalam bimbingan dan konseling, sehingga terpidana mati siap dieksekusi.This research aims at describing the urgence of designing model of sentenced-death prisoner health mental supervision. This research is empiric-law research with psychological- juridical approaches. Based on research result, the supervision is conducted based on the interpretation of each officers as long as it does not violate the rule. The aim of this sort of supervision is that the sentenced-death prisoner does not violate the rule and prepare for the death sentence. Supervisors may come from inside or outside the prison. The process is integrated through religious supervision activity with massive sermon and individual consultation. Individual counceling is a positive step to supervise sentenced-death prisoners based on their needs. Unfortunately, the supervision has been based on psychological test, the process has not implement counceling principles that the result can be optimal. If the prison has the guidence, the officers can make legitimate, effective and effficient supervison steps in supervising and counceling in order the prisoners are ready to be executed.
RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA
Authors: Zoelva Hamdan
Published: November 2015

There aredifferences of opinion in looking at the relationship between religion and state. Some proposed that the state should be based on religion (Islam) and others have argued the opposite, the state should be separated from the religion (secular nationalism). The debate is considered complete after the Jakarta Charter formula was agreed, although it was annulled after the legalization of the Constitution on August 18, 1945. History shows that Muslims sacrifice for this country is invaluable both in terms of physical struggle (body and soul) and ideological (Islamic values). So that, returning authority to the Muslim community to determine the direction of development of the country has become a necessity. Through this article, the author would like to express a new form of moral calling on Muslims to contribute to this country, some of them with sincerity impose Islamic lawinto national law. Terdapat perbedaan pendapat dalam memandang hubungan agama dan negara. Ada yang berpendapat negara  harus  berdasarkan  pada  agama  (Islam)  dan  ada  yang  berpendapat sebaliknya,  bahwa negara  harus  dipisah  dari  agama  (nasionalisme  sekuler).  Perdebatan dianggap selesai setelah disepakati rumusan Piagam Jakarta, meskipun kemudian dianulir setelah  disahkannya  UUD  tanggal  18  Agustus  1945.  Sejarah  ini  menunjukkan  bahwa pengorbanan umat Islam untuk negeri ini tidak ternilai harganya baik ditinjau dari segi perjuangan fisik (jiwa raga) maupun ideologis (nilai-nilai keislaman). Dari pengorbanan tersebut,  mengembalikan  kewenangan  kepada  umat Islam  untuk  menentukan  arah pembangunan negara ini menjadi keniscayaan. Karena itu melalui tema ini, penulis ingin mengungkapkan bentuk baru panggilan moral umat Islam untuk memberikan konstribusi terhadap negeri ini, yaitu diantaranya melalui keikhlasan memberlakukan hukum Islam ke dalam hukum nasional.
ANALISIS MUATAN MATERI BAB XIV KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 100 TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NOMOR 46/PUU-VIII/2010
Authors: Zuhriah Erfaniah , Mayasari Lutfiana Dwi
Published: November 2015

Constitutional Court’s decision on the rights of children who were born out of wedlock causes various controversies. On the one hand, it is considered as a positive decision for children’s benefit and their future. On the other hand, it is considered also as a negative decision by legalizing unregistered marriage. Using a field research and qualitative approach, this research produces a conclusion that four of respondents from  different  background  of  organizations  agree  with  this  constitutional  court decision if the intended object is the children from Sirri (unregistered) marriage. Furthermore, one respondent agrees if this decision becomes a guideline and no longer a phenomenon. The most important message from informants is a recommendation that Constitutional Court not to issue another ambiguous fatwa and this institution is capable to make a humanist decision and remains in the corridors of the religious demands that have been rooted in the community. Keputusan  mahkamah  konstitusi  tentang  hak  anak  diluar  nikah  menimbulkan  berbagai macam kontroversi. disatu pihak keputusan tersebut dianggap positif untuk kemaslahatan anak  dan  masa  depan  mereka,  dan  di  lain  pihak  keputusan  tersebut  dianggap  negative karena melegalkan pernikahan dibawah tangan. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa empat responden dengan latar belakang organisasi yang berbeda menyatakan setuju dengan keputusan MK tersebut jika yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan sirri. Dan satu responden menyatakan setuju jika keputusan tersebut menjadi sebuah pedoman bukan lagi fenomenal. Pesan terpenting dari para informan adalah himbauan agar MK tak  lagi  mengeluarkan  suatu  fatwa  yang  ambigu  dan  mampu  menciptakan  keputusan yang  humanis  dan  tetap  dalam  koridor  tuntutan  keagamaan  yang  telah  mengakar  di masyarakat.
KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT
Authors: Ramadhita Ramadhita
Published: November 2015

The  existence  of  a  religion  in  the  modern  era,  is  determined  by  its  velocity  to  respond and resolve the problems of life creatively, by means of ijtihad, with a wide range of its methodology.  A  progressive  steps  have  been  carried  out  by  Indonesian’s  scholars  by giving rights to the relics of a foster child by testament wajibah, regulated in article 209 compilation of Islamic law. Though it is never cached prearranged classical fiqh. Thus, even though in its development of article 209 hasn’t been able to reflect justice. Therefore, the part that was accepted by the adopted child may be smaller than the other heirs, regardless of contributions or services that have been given a foster child to adoptive parents Eksistensi suatu agama di era modern, ditentukan bagaimana merespon dan menyelesaikan problem kehidupan secara kreatif dengan cara ijtihad, dengan berbagai macam metodologinya. Langkah  progresif  telah  dilakukan  oleh  ulama  Indonesia  dengan  memberikan  hak  dari harta peninggalan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Padahal hal ini tidak pernah diatur sebelumnya di dalam khazanah  fiqh  klasik.  Meskipun  dimikian,  dalam  perkembangannya  Pasal  209 belum mampu mencerminkan keadilan. Sebab, bagian yang diterima oleh anak angkat bisa jadi lebih kecil dari bagian ahli waris lain, tanpa mempertimbangkan kontribusi atau jasa yang telah diberikan anak angkat kepada orang tua angkatnya.
INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
Authors: Yasin Mohamad Nur , Subkhi M. Yusuf
Published: November 2015

This research reveals three causes of authority intersection in section 55 regulation Number 21, year 2008 on sharia banking. First, the transition of Religious Court after regulation Number 33 year 2006 on the changing of regulation Number 7 year 1989 on Religious Court  is  legalized.  Second,  there  is  an  image  that  General  Court  is  more  popular  than Religious Court. Third, there is socio-political influence and particular interests within the process of formulating the regulation. Judges in Religious Court of Malang are divided into two groups in interpreting section 55 regulation Number 21 year 2008 on Sharia Banking. Firstly, those who apply historical interpretation method argue that the section gives option towards dispute resolution forum. Secondly, those who apply grammatical method stated that section 55 is a historic, because the content has been included in section 49 Regulation Number 3 Year 2006 on the changing of Regulation Number 7 year 1989 on Religious Court which has implication towards the authority reduction of Religious Court on sharia banking. Hasil penelitian menunjukkan kan tiga sebab persinggungan kewenangan dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertama, adanya masa transisi bagi Peradilan Agama setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kedua, adanya image bahwa Peradilan Umum lebih populer dari Peradilan Agama. Ketiga, adanya pengaruh sosial politik dan berbagai kepentingan dalam proses perumusan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hakim Pengadilan Agama Malang terbagi dalam dua kelompok dalam menginterpretasikan pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertama,  kelompok  yang  menggunakan  metode  interpretasi  sejarah  berpendapat  bahwa pasal  55  muncul  untuk  memberikan  opsi  terhadap  forum  penyelesai  sengketa.  Kedua, kelompok yang menggunakan metode gramatikal menyatakan, bahwa Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah ahistoris, karena keberadaannya telah ditampung dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berimplikasi pada tereduksinya kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah.
MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah)
Authors: Arfan Abbas
Published: November 2015

Definition of al - mashlahah according to al - Bûthî is : “ Something useful accoding to al - Shâri ‘ (Allah and His Messenger ) for the benefit of his servants , in keeping religion , life , intellect , lineage and their property , in accordance with the specific sequences contained in the maintenance category . “ Furthermore al - Bûthî asserts that al - mashlahah can be used as a source of law if it meets the five criteria that he called al -mashlahah Dlawâbith.  These  five  criteria  are  ;  (  a)  maslahah  should  be included in the scope of al - maqashid al - Syar’iyyah the five , ( b ) maslahah does not contradict with the Qur’an , ( c ) maslahah does not contradict with al - Sunnah , ( d ) maslahah does not contradict with al - Qiyas and ( e ) maslahah does not contradict with another benefit that is higher / stronger / more important . That’s more or less the gist of the book Dlawâbith mashlahah fi al - Shari’ah al - Islamiyya , beside that in this paper , the authors tried to analyze critic al - Bûthî against al - Thûfî on maslahah concept , in addition also critical analysis of the author to distribution and limitations of maslahah in al - Bûthî’s version. Definisi  al-Mashlahah  menurut  al-Bûthî  adalah:  “Sesuatu  yang  bermanfaat yang dimaksudkan  oleh  al-Syari’  (Allah  dan  Rasul-Nya)  untuk  kepentingan hamba-Nya,  baik  dalam  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta mereka,  sesuai  dengan  urutan  tertentu  yang  terdapat  di  dalam  kategori pemeliharaan tersebut.” Namun al-Bûthî menegaskan bahwa al-Mashlahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan Dlawâbith  al-Mashlahah.  Kelima  kriteria  tersebut  adalah;   maslahah tersebut haruslah: (a) termasuk ke dalam cakupan al-Maqâshid al-Syar’iyyah yang lima, (b) tidak bertentangan dengan al-Qur’an, (c) tidak bertentangan dengan alSunnah, (d) tidak bertentangan dengan al-Qiyas dan (e) tidak bertentangan dengan kemaslahatan  lain  yang  lebih  tinggi/  lebih  kuat/lebih  penting.  Itulah lebih kurang intisari  dari  kitab   Dlawâbith  al-Mashlahah fi  Syarî’ah  al-Islâmiyyah,  namun dalam makalah ini, penulis berusaha menganalisis kritik al-Bûthî terhadap konsep maslahah al-Thûfî, disamping analisis kritis penulis terhadap pembagian maslahah dan batasannya versi al-Bûthî.
TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Authors: Hidayah Khoirul
Published: November 2015

The research background is the fenomena of infringement (copyright) in the Univercity. This research will analizes about The knowledge of UIN Maulana Malik Ibrahim student about the protection of copyright. The purpose of this research is to describe the influence of student knowledge about copyright with infringement (copyright). The research method is empirical research (sociological yurisprudence) with kwalitatif analyzes. The result of the research is the law attitude of students don’t show the positive of law attitude in protection the copyrights. Although the students respect with the creation of mine (literary), but they have not the law attitude to obey the law of copyright. Fenomena  adanya  pelanggaran  hak  cipta  di  lingkungan  kampus  telah  melatarbelakangi penulis  untuk  mengadakan  penelitian  tentang  tingkat  pemahaman  mahasiswa  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai perlindungan hak cipta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum mahasiswa tentang hak cipta dengan tingkat pelanggaran hukum hak cipta atas karya tulis. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  pemahaman  mahasiswa  masih  kurang.  Sikap  hukum mahasiswa belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis.  Meskipun  mahasiswa  mempunyai  kehendak  menghargai  hasil  karya  orang  lain, namun belum nampak sikap menerima undang-undang dalam perilaku sehari hari
PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)
Authors: Ratomi Achmad
Published: November 2015

The  fact  that  there  are  some  data  that  indicate  the  involvement  of  children  in  criminal acts. Criminal acts of children in society have forced the child “in conflict with the law”. The settlement of child problem conflicting with the law in the context of society can be done with out of court by the principles of togetherness and openness. This method is much more beneficial for children’s development, both physically and psychologically when compared to the punishment. Formal law enforcement should be avoided as far as possible to children who commit a crimes as long as there is no guarantee for their benefit. Because of this article, the author tries to find a solution how it should be to resolve the issue of children in conflict with the law.. Kenyataan  bahwa  ada  beberapa  data  yang  menunjukkan  keterlibatan  anak-anak  yang dalam  tindak  pidana  kriminal.  Tindak  pidana  anak  di  masyarakat  telah  memaksa  diri anak “berkonflik dengan hukum”. Penyelesaian persoalan anak yang berkonflik dengan hukum  dalam  konteks  sosial  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  upaya  damai   di  luar pengadilan  dengan  prinsip  kebersamaan  dan  keterbukaan.  Penyelesaian  cara  ini  jauh lebih menguntungkan bagi perkembangan anak baik secara fisik maupun secara psikologis jika dibandingkan dengan pemidanaan. Penegak hukum secara formal hendaknya sejauh mungkin  dihindari  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  kriminal  selama  tidak  ada jaminan kemaslahatan bagi mereka. Karena itu melalui artikel ini penulis mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)
Authors: Sugianto Sugianto
Published: November 2015

Number of street children in Indonesia has increased rapidly in recent years. An increasing number  of  street  children  is  a  growing  social  phenomenon  that  needs  serious  attention from various parties. Islam as a universal religion, it wants the children can live and grow properly. The goals of this papers is to elaboration the implementation of legal protection of street children in Foundation Madinatunnajjah Cirebon. The method used in this study are a normative juridical approach to determine the extent of law protect street children, and sociological juridical approach to see the protection effort not only in law but also in its implementation. Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Islam sebagai agama yang universal, sangatlah  menghendaki  agar  anak-anak  itu  dapat  hidup  dan  tumbuh  berkembang secara baik. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menentukan bagaimana bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  di  Yayasan Madinatunnajjah  Cirebon. Metode  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  normative  yudisial  untuk  mengetahui sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada anak jalanan, dan sosiologi yuridis untuk melihat perlindungan bukan hanya dari aspek hukum tetapi juga aspek sosialnya.
REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT
Authors: Munir Zainal Arifin
Published: November 2015

Mobilize sectors of the society economy with waqf instrument is very rasional. According data compiled by the Ministry of Religious Affairs, the number of waqf land in Indonesia reached 2,686,536,656, 68 square meters or 268,653.67 acres 366 595 locations spread across an area Indonesia. With a large area, it will contribute to socio-economic empowerment if it is managed with proper and professional management. This is the most urgent matter to be addressed in the management of waqf is nadzir professionalism, because they are the key to successful management of endowments to be more focused, productive and strategic. As one of the sharia instruments, the management of waqf should be rightfully optimized for development the welfare of society. Menggerakkan  sektor  ekonomi  masyarakat  dengan  instrument  wakaf  adalah  sangat rasional.Menurut data  yang  dihimpun  Departemen  Agama  RI,  jumlah tanah  wakaf  di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan lahan seluas itu, tentunya akan sangat berkonstribusi dalam pemberdayaan social ekonomi jika dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Inilah hal yang paling urgen untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nadzir, karena mereka merupakan kunci keberhasilan pengelolaan wakaf  agar  lebih  focus,  produktif  dan  strategic.  Sebagai  salah  satu  instrument syariah, manajemen  wakaf  sudah  seharusnya dioptimalkan  pengelolaannya  untuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
التحليل عن مفهوم الوسطية في الفقه الإسلامي
Authors: Midoun Mohamed
Published: November 2015

Konsep wasathiyah merupakan bagian dari konsep Islam yang membedakan dengan agama-agama lainnya baik dari aspek aqidah maupun syariah, umat muslim maupun peradabannya. Keberadaan konsep wasathiyah dalam fiqh  Islam dapat dilihat dari berbagai pendapat ulama salaf. Banyak keutamaan yang terkandung dalam konsep wasathiyah seperti: kebaikan, keadilan, kemudahan untuk menghilangkan kesulitan,  hikmah, istiqamah, dan moderasi. Begitupula sebaliknya, konsep wasathiyah menolak segala macam penyimpangan seperti sikap ghulû, tafrīti, ifrâti dan lain-lain dalam setiap perbuatan, terutama dari aspek ibadah. Karenanya pembahasan tema ini masih relevan, termasuk pada abad kontemporer ini. أصبحت الوسطية جزء من المفهوم الإسلامي الذي يميزه عن غيره من الأديان  سواء فيما يتعلق العقيدة والشريعة و المسلمين وحضارتهم . وجود  مفهوم الوسطية في الفقه الأسلامي يمكن أن ينظر إليه من  مختلفة الآراء عمد  علماء السلف. العديد من ملامح مفهوم الوسطية أي:    الخيرية,    العدل,      اليسر ورفع الحرج,    الحكمة,   الاستقامة,     البينية.  وخلاف ذلك مفهوم الوسطية رفض كل أنواع الخاطئة  أي  الغلو و التفريط والإفراط وغيرها في كل أعمالنا وخصوصا من وجهة العبادة. و بذلك تفسير هذا الموضوع تزال مهمة  بما في  القرن المعاصر.
Al-Quran Menjawab Tantangan Pluralisme terhadap Kerukunan Ummat Beragama
Authors: Firdausia Nury
Published: November 2015

Pluralism is a challenge which must be dealt by lofty and wise action. Actually,
peace culture had an accurate base dealing with pluralism, then become solution
to keep sturdy coalescence and nation. The challenge of pluralism should be
an opportunity to exhibit Islamic existence through al Quran and Hadits as a
manual and guide in Inonesian sociail life. The plurailsm in Indonesia could
be solved by having Al Quran and Hadits as a references to think globally and
inclusively, not exclusively. People with government should cooperate each other
to face a challenge of pluralism, until no more conflict on behalf a religion.
Pluralisme adalah kemajemukan yang harus dihadapi dengan sikap arif dan
bijaksana. Budaya perdamaian sebenarnya telah memiliki landasan yang kuat
untuk menghadapi pluralisme, sehingga menjadi solusi untuk tetap menjaga
kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan pluralisme seharusnya
menjadi peluang untuk menunjukkan eksistensi Islam, dengan menjadikan al
Quran dan Hadits sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan sosial
masyarakat Indonesia. Solusi untuk menghadapi pluralisme di Indonesia adalah
dengan menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai rujukan untuk berpikir global
dan inklusif bukan eklusif. Sudah seharusnya masyarakat bersama seluruh
elemen pemerintah menjalin kerjasama yang serius untuk menghadapi tantangan
pluralisme, agar tidak terjadi lagi konflik yang mengatasnamakan agama.
MEMBANGUN KONSEP ENTERPRENEURSHIP ISLAM
Authors: Baladina Nur
Published: November 2015

Islam is a religion that emphasizes work or charity. Islam doesn’t  want, or even hates the people who laze around. In the history, business ethos of Muslim society surpasses than any nation in the world. Therefore, Arabic traders are recognized as acontroller of the business in many countries around the world. Prophet Muhammad  SAW and most of the companions are also known as the traders and entrepreneurs abroad. To show how important the work or charity, al Quran often link the ”faith” word with the “charity” word. Therefore, to achieve quality of life in the world and in the hereafter, Islam does not only teach his followers to “mahdah” worship (formal ritual such as prayer, zakat, hajj), but also greatly encouraged the people to work hard, of course under control. Faith and charity should interact each other. It means no matter how hard the work done, should always be within the framework of Islamic law. One of the hard work that is encouraged by Islam is entrepreneurship. The motivation of Muslim entrepreneur must be horizontal and vertical characteristic. The horizontal is viewed in its driving to develop the potential and desire which always look for many benefits to others, while the vertical is intended to devote to Allah SWT.
UNIVERSITASISASI STAIN MALANG: Analisis Kebijakan Publik Perubahan Kelembagaan Dalam Perspektif Filsafat Nilai
Authors: Esha Muhammad In’am
Published: November 2015

This paper examines to study institutional change of the State Islamic University (SIU), Malang. This study gets some summaries: First, that institutional change of SIU indicates that social sphere of higher education coloured with struggle for implementation of Islamic universality in education field.   Struggle in social sphere of higher education cannot be discharged from spirit of Islam people to make a "more active" social sphere in Indonesia society. Spirit of universalization of Islamic values cannot be discharged from event pushing universitization of SIHE in the early 21 C. Second, successness of institutional change in SIU, Malang because: (a) its elite actors able to mobilize its modalities both economic, social, culture, symbolic, spiritual, political, and leadership capitals; (b) there is braveness from elit actors to put a window of opportunity as institutional actor for implementation of MoU between Minitry of Religious Affairs, Indonesia and Ministry of Education, Sudan by transform State of Islamic College of Malang (SICM) become Indonesia-Sudan Islamic University (ISIU).  This Institutional change from SICM to ISIU, actually as an opportunity transformation from institutional problem toward international problem.
Kontribusi Karya Tulis Kiai Basori Alwi Terhadap Pengembangan Wawasan Keagamaan Masyarakat
Authors: Amrullah Abdul Malik Karim
Published: November 2015

The community is the big institution in the kiai’s perception that must be educated base on good values which are suitable for their life. The syari’ah and tasawuf are studied and needed by moslem community, because both of the subject contribute to sove when the moslem community have problem that ussualy happen in the daily of social life. Kiai Basori Alwi is one of kiai’s who gives solution to the moslem community with his own manuscript that has been writen when moslem people has problems. Kiai Basori Alwi has a motif to develop student achievement, transform religion knowledge to social community and develop curriculum of pesantren, and keep islamic tradition through his manuscript.
LOKALITAS TARJAMAH HADITS BAHASA BETAWI: Respon Guru Mughni Terhadap Nilai Religius dalam Kitab Taudhih al Dalail fi Tarjamah Hadits al Syamail
Authors: Syarifah Umaiyatus
Published: November 2015

Taudhih al-Dalail fi Tarjamah Hadits al-Syamail is the manuscript hadith of Betawi’s clerical work. The book is a translation of Muhammadiyah Syamail written by al-Tirmidhi which teaches about the person and the attitude of the Prophet both in worship and social. It is translated by Guru Mughni of Kuningan, using the Arabic alphabet in Betawi Malay in 1926 AD.  Guru Mughni categorized on the most popular one of the clergy late 19th and early 20th century in Batavia. With his compatriot friend, he was able to widen the intellectual influences that reach almost all parts of Batavia at the time.  Social conditions of the religious community in Betawi during the Dutch colonial inspire Guru Mughni to build strong personal and character of Betawi community by making the Holy Prophet as a role model in life. Family background and education also makes his work has its own uniqueness over the works of Indonesian scholars at that time.
Ideologi Madzhab Fiqih dan Sosial Politik dalam Kaidah Nahwu (Ibnu Madha dalam ar Rad ala al Nuhat)
Authors: Rosyidah Inayatur
Published: November 2015

Language can not be separated from socio-cultural elements, and political science, including Arabic and other languages ​​. This study will attempt to link the issue of language with the language issue, whether the pattern outside the political and ideological jurisprudence Ibn Madha an impact on the formulation of rules nahwu and how the relation of language, jurisprudence and politics in the present context. This study includes the type of library research, which uses the resources in the literature discussing the main issues and sub​​-sub-problems that have been formulated. Ibn Madha’s thought influenced the ideology of fiqh al Dhaheri stream which he embraced in addition to political and social dynamics. Likewise Shiite ideology Nushairiyah an impact on the political complexion Hafiz al Assad and his son in the form of dictatorship in Syria. Thus, language is a symbol of thought and the things of men can be symbolized by language and language as a system of symbols are sometimes used in a wider sense, namely the transformation of language into a tool of ideology, social setting and political upheaval that occurred.
GERAKAN REVIVALISME ISLAM DAN WACANA PENERAPAN SYARIAH DI INDONESIA: Telaah Pengalaman PKS dan Salafi
Authors: Nurhakim Moh.
Published: November 2015

This essay tries to critically evaluate a way of thinking developed among Salafi leader dan PKS as a movement of Islamic revivalism which related to the implementation of Islamic law (syari’ah) into the Indonesian democracy context. There are a number of critical notes was discovered from literary researches and interviews with several leader of the movement. Firstly, basicly both PKS and Salafi leader longing for the implementation of Islamic law in the Indonesian democracy context. Despite the fact that PKS tend to act disparagingly toward democracy, while Salafi clearly repudiate democracy system, however, both of this group agree to “manipulate” this system to strugle for the embodiment of Islamic law with different strategies and substance. Secondly, PKS enters this system while trying to “objectify” Islamic values through preaching dan politics (structurally and culturally). In the same vein, Salafi manipulates democracy to strenghthen their ideological basis and their Islamic puritans awareness through preaching. Regarding politics, Salafi tends to be “pasive”.  Lastly, there are indications that the idea of the Islamic law implementation among PKS leader has dynamically changed following the politics dynamics. This often percieved as an inconsistency by the society. Meanwhile, the idea and efforts to implement Islamic law among Salafi leader is limited to the area of family rule and rarely about public rules. The result of this critical evaluation upon the implementation of Islamic law done by PKS and Salafi leaders, up to this point, have not provide a viable  recomendation as an ideal model of strengthening democracy system and implementing Islamic law in Indonesia.