bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
HASIL CSI DAN IPA PELANGGAN PT AGRICON PUTRA CITRA OPTIMA
Authors: Alamsyah Nanang , Tena Andrianus , Yasra Refdilzon
Published: February 2020

Dalam usaha melayani kebutuhan pelanggan dan memenangkan persaingan pasar, PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Batam selalu ingin meningkatkan kualitasnya. Dengan banyaknya kompetitor yang bergerak dibidang yang sama dan mematok harga yang lebih rendah, membuat PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Batam harus dapat mempertahankan pelanggan, serta mengurangi keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan, terutama pelayanan yang diberikan oleh teknisi pengendalian hama. Olehnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan secara keseluruhan pelanggan PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Batam saat ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Importance and Performance Analisys (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). Dimana dari hasil analisa IPA terdapat beberapa atribut berada pada kuadran II (Pertahankan Prestasi) dan analisa CSI berada pada angka 81,25 % yang berarti secara keseluruhan Customer merasa puas dengan pelayanan yang diberikan saat ini, hanya perlu peningkatan perlayanan demi mendapatkan customer loyality dan CSI mencapai 100%.
Resident perceptions of Competency-Based Medical Education
Authors: Mann Steve , Hastings Truelove Amber , Beesley Theresa , Howden Stella , Egan Rylan
Published: February 2020

Background: Residency training programs in Canada are undergoing a mandated transition to competency-based medical education (CBME).  There is limited literature regarding resident perspectives on CBME.  As upper year residents act as mentors and assessors for incoming cohorts, and are themselves key stakeholders in this educational transition, it is important to understand how they view CBME.  We examined how residents who are not currently enrolled in a competency-based program view that method of training, and what they perceive as potential advantages, disadvantages, and considerations regarding its implementation.

Methods: Sixteen residents volunteered to participate in individual semi-structured interviews, with questions focussing on participants’ knowledge of CBME and its implementation.  We used a grounded theory approach to develop explanations of how residents perceive CBME.

Results: Residents anticipated improved assessment and feedback, earlier identification of residents experiencing difficulties in training, and greater flexibility to pursue self-identified educational needs.  Disadvantages included logistical issues surrounding CBME implementation, ability of attending physicians to deliver CBME-appropriate feedback, and the possibility of assessment fatigue.  Clear, detailed communication and channels for resident feedback were key considerations regarding implementation.

Conclusions: Resident views align with educational experts regarding the practical challenges of implementation.  Expectations of improved assessment and feedback highlight the need for both residents and attending physicians to be equipped in these domains.  Consequently, faculty development and clear communication will be crucial aspects of successful transitioning to CBME.
Genome sequence of Novosphingobium malaysiense strain MUSC 273T, novel alpha-proteobacterium isolated from intertidal soil
Authors: Ser Hooi-Leng , Yin Wai-Fong , Chan Kok-Gan , Ab Mutalib Nurul-Syakima , Lee Learn-Han
Published: February 2020

Novosphingobium malaysiense strain MUSC 273T is a recently identified Gram-negative, aerobic alpha-proteobacterium. The strain was isolated from intertidal soil with strong catalase activity. The genome sequence comprises 5,027,021 bp, with 50 tRNA and 3 rRNA genes. Further analysis identified presence of secondary metabolite gene clusters within genome of MUSC 273T. Knowledge of the genomic features of the strain may allow further biotechnological exploitation, particularly for production of secondary metabolites as well as production of industrially important enzymes
Decoding the mystery of how bacteria “talk”: Among Gram-negative microorganisms
Authors: Tan Wen-Si , Law Jodi Woan-Fei , Letchumanan Vengadesh , Chan Kok-Gan
Published: February 2020

To date, microbial diversity is still the least well understood component of biodiversity. Bacteria are the most abundant microorganisms where most species are often found ubiquitous. Microorganisms such as bacteria are diverse in their impacts such as in spreading of infectious diseases or play a valuable role in biotechnological purposes. Hence, it is interesting to gain a look upon the ways where bacteria regulate their daily processes in the environment. Bacteria communicate with each other through extracellular signalling molecules or also known as autoinducers (AIs) that are produced, detected and show response. This process is termed as quorum sensing (QS) which indicates that bacteria do communicate in order to perform various physiological activities. QS enable bacteria to have the advantages that are unattainable as individual bacterial cell. This review emphases on the characteristics of quorum sensing (QS) and its benefits in understanding different kind of bacterial QS-dependent activities. This fundamental insight from QS system will enable us to manage bacterial activities by targeting their communication circuit.
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MELAKSANAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMP NEGERI 4 BILAH HULU DUSUN TALUN MANOMBUK KABUPATEN LABUHANBATU KECAMATAN BILAH HULU PROVINSI SUMATERA UTARA
Authors: Zega Natalia , Siregar Marlina , Toni Toni
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara bapak kepala sekolah dalam memanajemen baik sarana prasarana sekolah, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum serta kemitraan sekolah dengan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yaitu dengan bapak kepala sekolah SMP Negeri 4 Bilah Hulu dan juga dengan cara penyebaran angket kepada responden yaitu para guru SMP Negeri 4 Bilah Hulu dengan jumlah angket sebanyak 18 angket. Dengan teknik wawancara dan juga penyebaran angket dapat menghasilkan nilai dari pada cara bapak kepala sekolah mengolah dan memanajemen SMP Negeri 4 Bilah Hulu. Hasil presentase tersebut terbukti dari hasil penyebaran angket dimana diperoleh nilai dari hasil pembahasan dengan penyebaran angket dapat disimpulkan bahwa penilaian Peran Kepala  Sekolah dalam Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 4 Bilah Hulu, berada pada opstion Baik berjumlah 236 Frekuensi dengan keterangan paling tingginya presentase dalam tabel, sedangkan opstion Cukup Baik berjumlah 72 Frekuensi dengan keterangan sedang dalam presentase dalam tabel, sedangkan opstion Sangat Baik berjumlah 37 Frekuensi, dan opstion Kurang Baik berjumlah 3 Frekuensi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian Peran Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 4 Bilah Hulu berada pada kategori Baik. Berdasarkan penjabaran diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa presentase dari peran kepala sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 4 Bilah Hulu sudah Baik secara menyeluruh, dan peneliti memberikan saran kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan lagi sekolah yang dipimpinnya dengan cara mengontrol dan mengawasi. Selain kepala sekolah, ada guru yang dipandang sebagai faktor kunci yang berhadapan langsung dengan para peserta didik dan faktor lain seperti lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Namun Kepala Sekolah memiliki peran yang berpengaruh terhadap jalannya sistem yang ada di sekolah. Kata kunci : Peran, Kepala Sekolah, Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah
PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 9 DESEMBER 2015 DI KABUPATEN LABUHANBATU
Authors: Susanti Rini
Published: February 2020

Penelitian ini menerangkan bahwa partai politik mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai wadah untuk berorganisasi ataupun untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk memenangkan dalam momen Pemilu atau Pilkada. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu serta hal-hal yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang memberikan informasi/keterangan (Informan) adalah KPUD Kab.Labuhanbatu, Ketua Partai PDI-PERJUANGAN, Ketua Partai Golkar dan GERINDRA. Labuhanbatu, Panwasli Kecamatan dan Tokoh Masyarakat. Tekhnik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang harus diketahui yaitu : Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu termasuk kategori tinggi. Dibuktikan dengan data dari KPUD Kab. Labuhanbatu dengan jumlah total pemilih yang hadir pada hari pemungutan suara adalah 63,52%. Tingginya angka partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari penyelenggara yang mensosialisasikan tentang Pilkada dan peran para partai politik dalam mensosialisasikan pasangan calon yang diusungnya. Dari penelitian yang sudah dilakukan diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa partai politik berperan penting dalam meningkatkan pasrtispasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu.Kata Kunci :Peranan Partai Politik, Partisipasi Politik Masyarakat, Pilkada
MAHASISWA DAN ENTREPRENEURSHIP(Sebuah Wacana Pembangkit Minat Dan Pembuka Wawasan Bagi Mahasiswa)
Authors: Wijaya Hadi
Published: February 2020

Indonesia kekurangan pengusaha (entrepreneur). Suatu Negara akan mengalami kemakmuranapabila persentase penduduk yang menjadi pengusaha mencapai tingkat tertentu dari total jumlahpenduduknya. Dibandingkan dengan beberapa Negara yang dikatakan maju Indonesia tertinggal jauhdalam jumlah penduduknya yang menjadi wirausahawan. Misalnya dengan Singapura yang 3,5%penduduknya yang menjadi pengusaha, Amerika Serikat yang 11% dari jumlah penduduknya adalahwirausahawan. Indonesia kurang dari 2% dari jumlah penduduknya yang menjadi wirausahawan.Jumlah pengusaha di Indonesia pada 2012 mengalami peningkatan signifikan menjadi 1,55persen dari jumlah penduduk. Sebelumnya, persentase pengusaha hanya sebesar 0,36 persen(mediaIndonesia.com). Ini berarti masih ada 0,45% lagi (sampai taraf ideal bagi Negara yang maju),terbuka kesempatan bagi kita orang Indonesia untuk menjadi pengusaha terkhususnya mahasiswasebagai agen perubahan (agen of change) untuk memanfaatkan peluang ini guna menciptakan lapangankerja baru dan meningkatkan perekonomian. Artinya Indonesia membutuhkan 1.069.386 orang lagipengusaha (Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 237.641.326 sumber BPS), inimerupakan suatu kesempatan yang sangat luas guna menciptakan Indonesia yang maju, adil dansejahtera
PENERAPAN PHISICAL SECURITY
Authors: Irmayani Deci
Published: February 2020

Ranah persoalan (domain) kamanan fisik (physical security) dalam keamanan system informasiamatlah jelas dan ringkas. Domain keamanan fisik menguji elemen-elemen lingkungan fisik daninfrastruktur pendukung yang menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), danketersediaan (availability) sebuah sistem informasi. Di sini tidak di bahas mengenai logical control, akantetapi beberapa physical control yang dideskripsikan di sini dalam beebrapa domain lainnya, sepertioperation control, dan access control. Bencana alam adalah conto ancaman fisik pada keamanan.Control fasilitas terhadap akses yang tidak berwenang atau pencurian adalah elemen dari keamananfisik. Area yang dikenal sebagai industrial security banyak mengenal hal-hal demikian, seperti CCTV(Closed-Circuit Television), penjagaan, pemagaran, pencahayaan, dan sebagainya.UKM mengelola sistem pemrosesan transaksi dan data center yang standalone atau terkoneksidalam sebuah jaringan local, kamtor UKM harus memiliki keamanan fisik yang baik untukperlindungan terhadap sistem computer maupun asset berharga lain yang dimiliki organisasiBeberapa elemen yang cocok bagi UKM untuk memelihara keamanan fisik atas kontrol fasilitassistem computer adalah : penjaga, pagar, pencahayan dan kunci. Semua kontrol diatas cocok untukdigunakan oleh UKM karena harganya yang tidak mahal, namun tidak perlu diterapkan semuanya tapibergantung pada kebutuhannya.
PERANGKAT LUNAK PEMBELAJARAN OPERASI ARITMATIKA PADA MIKROPROSESOR INTEL 8088/8086 DENGAN METODE CBT (Computer Based Training)
Authors: Mustawa Siti
Published: February 2020

Dewasa ini kecerdasan buatan berkembang pesat melaju bersama kecepatanperkembangan teknologi computer yang dari hari ke hari semakin berkembang. Manusia selaluberupaya untuk memudahkan dalam memecahan setiap permasalahan yang di hadapi. Salahsatu aplikasi untuk memecahkan setiap masalah adalah perunak lunak pembelajaran medepengalamatan dan operasi aritmatika pada mikroprosesor intel 8086/8088, prosesor Intel8088/8086 merupakan mikroprosesor yang menjadi mesin bagi mikrokomputer IBM PC/XTdan paling banyak digunakan pada saat ini.Prosesor ini sering disebut dengan singkat sebagai “8088” atau “8086”. Walaupunperangkat keras 8088 sedikit berbeda dengan 8086, tetapi keduanya dapat dipandang sama darisisi pemrograman Intel 8088/8086 adalah prosesor 16 bit, artinya lintasan data dan registernya berukuran 16 bit. 8086 merupakan mikroprosesor 16-bit dengan bus data 16-bit dan 8088merupakan mikroprosesor 16-bit dengan bus data 8-bit. Mode pengalamatan dan operasiaritmatika pada bahasa Assembly ini dapat mengamati perubahan isi register yang terjadidalam pembelajaaran proses instruksinya.Perangkat Lunak ini dapat digunakan untuk memahami mode pengalamatan registerdan pengalamatan segera serta beberapa operasi aritmatika pada mikroprosesor intel8088/8086. Perangkat Lunak dijadikan sebagai media pendukung dalam proses pembelajaranmikroprosesor dasar.
ANALISIS PENGARUH HARGA, MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI MIE INSTAN INDOMIE DI KECAMATAN RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU
Authors: Rambe Syafril
Published: February 2020

This research is intended to analize the influence of prices, trademarks and product quality tosample in the research were taken from 98 indomie selling modest stall spreading in the district statedabove. The data collecting method in this research buy using questionnaire. While the data in theanalyzing method to answer the hypothesis is by making use of multiplied regressive analysis.The result of this research show that the prices, the trademarks, and the product quality, at thesame time positively and significantly affect the customer`s decision to buy instan noodle indomie inRantau Selatan district, Labuhanbatu regency. Mean while the prices, and the trademarks partiallybring more dominan influence than the product quality to the comsumer`s decision to buy indomie inRantau Selatan disctrict, Labuhanbatu regency.
PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN BARANG BERBASIS DESKTOP PADA CV. METRO RANTAUPRAPAT
Authors: Ananta Deffri
Published: February 2020

CV. metro rantau prapat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kabel.CV. Metro rantau prapat dalam meningkatkan pendapatnya menggunakan system penjualan yangmenggunakan komputerisasi. System pada CV. Metro prapat prapat belum menggunakanpengkodean barang yang terstruktur sehingga pencarian harga dan nama barang pada saatpembuatan faktur penjualan sangat lama. Disamping itu,system perhitungan sehinggamengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam hal penjualan barang kepada pelanggan.System penjualan yang dirancang dengan menggunakan Microsoft Visual basic 6.0, formatdatabase Microsoft Access, dan laporan dengan Crystal Report 8.5 dapat mengolah data penjualandengan cepat sehingga dapat meningkatkan efisisensi kerja CV. Metro rantau prapat . laporandapat langsung ditampilkan dan dicetak kapan saja diperlukan . pembuatan aplikasi ini bertujuanmemberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu Visual Basic 6.0 sehinggalebih menarik dan mudah mengerti.Hasil yang diperoleh dari system tersebut adalah berupa laporan data pelanggan, fakturpenjualan, dan laporan penjualan yang dapat disajikan secara cepat dan tepat .
IMPLEMENTASI DATA MINING ROUGH SET DALAM MENENTUKAN TINGKAT KERUSAKAN ALAT DAN BAHAN KIMIA (STUDI KASUS DI LABORATORIUM RESEP SMK S-16 FARMASI BENGKULU)
Authors: Nasution Marnis
Published: February 2020

Data mining is one of the methods used in extracting the data in generating new knowledge fromstored data. The extent of damage to the equipment and chemicals that affect the cost of school often donot know how much it cost the school. With data mining that generates knowledge in the form of somerules and help the school to predict the extent of damage and the cost of chemicals that can be in.
THE EFFECTIVENESS OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Authors: Sumitro Sumitro
Published: February 2020

Free trade agreement of ASEAN Economic Community (AEC) immediately will be implementedin the region. The four pillars of the AEC concept is a reference in the enforcement process. All memberstates have made preparations including Indonesia. Small and Medium-sized Enterprises also makepreparations. The preparation of the Indonesian government in the deal and how the measures taken toprotect Small and Medium-sized Enterprises is a discussion in the review of this article. Policies madeby the government, including the measures taken for businesses Small and Medium-sized Enterprises,still found some difficulties in implementation.Because entirely not going well then the nomination acceleration trade policies comprehensivelyneeds to be activated immediately so that the various policy papers that the government made will be ableto work together with entreperenurs. This study also found unrediness of national products, especiallySmall and Medium-sized Enterprises in competing due to human resources, inadequate infrastructureand the investment climate.
PELAKSANAAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH ”ABSENTEE”
Authors: Surata I Gede
Published: February 2020

Penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang berstatus absentee, masih adanya kendala-kendala dilapangan, meski regulasinya sudah jelas. Hal ini disebabkan karena masih adanya keraguraguan dari pemerintah untuk menindak tegas terhadap pemilik tanah-tanah pertanian yang ada di luar kecamatan. Disamping itu juga terlalu kecilnya ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah-tanah yang ada di luar kecamatan. Permasalahannya adalah: Bagaimana menciptakan pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah ? Apa yang menjadi kendala dalam mengupayakan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah-tanah pertanian ? Untuk menciptakan pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, perlu diadakan sosialisasi dan ketegasan para pemegang kewenangan dalam mengaplikasikan peraturan perundang-undangan, agar masyarakat pemegang hak atas tanah yang berada diluar kecamatan mengetahui landasan yuridisnya mengapa mereka tidak boleh memiliki hak atas tanah diluar kecamatan. Yang menjadi kendala dalam mengupayakan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah-tanah pertanian adalah kurang sadarnya masyarakat pemegang hak atas tanah diluar kecamatan, untuk melaporkan tanah-tanahnya, karena takut pemberian ganti kerugiannya sangat kecil dibandingkan harga tanah yang sebenarnya, sehingga sampai sekarang masih banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh pemegang hak yang berada diluar kecamatan bahkan diluar daerah kabupaten dimana pemegang hak atas tanah itu berada.
PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DIJAMIN OLEH NEGARA
Authors: Remaja I Nyoman Gede
Published: February 2020

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memvonis orang lain telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, padahal belum ada atau belum selesai proses hukum yang dijalani oleh orang bersangkutan. Ketika orang ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan suatu pencurian, kita sudah memvonis orang tersebut sebagai pencuri. Cap sebagai penjahat yang diberikan kepada yang bersangkutan tentu akan berpengaruh negatif pada diri orang tersebut. Bagaimana jika yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, siapa yang bisa mengembalikan cap sebagai penjahat terhadap yang bersangkutan. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini sering kali terjadi di masyarakat, padahal hukum di Indonesia menganut asas Praduga tak Bersalah (presumption of innocent). Dalam penyelenggaraan peradilan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan Hak-hak Asasi dari tersangka. Artinya para pejabat peradilan pada tingkatnya masing-masing tidak boleh berlaku sewenang-wenang di dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun penerapan asas praduga tak bersalah sebagai sebuah hak dari tersangka di dalam praktik hukum di masyarakat masih belum optimal. Masyarakat sering kali memberikan vonis duluan sebelum adanya putusan pengadilan, yang seolah-olah orang bersangkutan sudah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Diaturnya Asas Praduga tak Bersalah dalam beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia maka Hak Atas Praduga tak Bersalah merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin pelaksanaannya oleh Negara, karena itu setiap orang baik penegak hukum maupun masyarakat wajib menghormati dan melaksanakan asas tersebut di dalam praktik hukum di Indonesia.
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGATASI TIMBULNYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA
Authors: Pratiwi Sri Adyanti , Lemes I Nyoman
Published: February 2020

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indo Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.Dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi jumlah residivis dan hambatan yang ditemui dengan memberikan pembinanbagi narapidana.Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dalam mengatasi timbulnya narapidana residivis sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan secara pribadi maupun mayarakat.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SABUNGAN AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Authors: Ardiana Ketut , Remaja I Nyoman Gede
Published: February 2020

Judi sabungan ayam tidak hanya berdampak pada pelakunya saja, tetapi secara tidak langsung masyarakat sekitar juga terpengaruh oleh kegiatan perjudian. Sehubungan dengan penanggulangan tindak pidana perjudian sabungan ayam di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng diteliti permasalahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana sabungan ayam dan upaya penanggulangan perjudian sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah: hubungannya yang erat dengan budaya tabuh rah, menyebabkan adanya anggapan bahwa tajen bukan merupakan perbuatan yang menyimpang. Pelaksanaan tajen melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan, sehingga upaya penanggulangannya akan berhadapan dengan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Upaya penanggulangan perjudian sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng berupa upaya preventif atau pencegahan dan upaya penindakan (represif). Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang perjudian sabungan ayam yang melanggar hukum dengan segala akibat negatifnya. Upaya represif dilakukan dengan menindak secara tegas pelaku perjudian sabungan ayam bekerjasama dengan penegak hukum lainnya.
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGAR KETENTUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA
Authors: Sugama I Gede Weda , Remaja I Nyoman Gede
Published: February 2020

Untuk mendukung pengembangan kepariwisataan, Pemerintah membuat kebijakan bebas visa kunjungan bagi pengunjung dari 169 negara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Dampak negatif dari kebijakan ini, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan  bebas visa kunjungan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing  oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan  bebas visa kunjungan didukung Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah: keterbatasan dalam pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), dan belum optimalnya sistem e-office yang dikembangkan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).
PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERAMPILAN KERJA NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA
Authors: Saniastini Luh , Surata I Nyoman
Published: February 2020

Pemidanaan tidak hanya membuat jera tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social, sistem pemasyarakatan. yaitu sistem pembinaan narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan keterampilan kerja. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja melaksanakan keterampilan umum berupa kegiatan olahraga seperti senam kesegaran jasmani, catur dan tennis meja dan keterampilan khusus yaitu dibidang pertukangan kayu, percetakan batako, dan kegiatan keterampilan membuat kerajinan tangan menggunakan koran bekas. Faktor kendalanya adalah petugas pemasyarakatan yang belum menguasai keterampilan, belum adanya instruktur kegiatan kerja, sarana dan prasarana, belum adanya pelaksanaan pemasaran hasil keterampilan dengan baik, dan belum adanya minat warga binaan. Upaya penanggulangannya adalah dengan mengadakan pelatihan untuk pegawai, mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat membantu adanya instruktur dan membantu kegiatan pemasaran hasil keterampilan, serta mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana dan untuk minat dari warga binaan itu sendiri dapat dengan menambah program kegiatan keterampilan kerja serta menambah upah/premi yang diberikan.
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II SINGARAJA
Authors: Adnyana I Gede Santi , Lemes I Nyoman
Published: February 2020

Asimilasi merupakan hak dari seorang narapidana dalam menjalani masa pidananya pada Lembaga Pemasyarakatan. Suatu hak harus diketahui dan dipahami oleh narapidana pada khususnya sehingga diterimanya hak tersebut dengan baik. Berlatar belakang hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana sistem pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja?, apa kendala-kendala dalam sistem pembinaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja? dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala- kendala yang muncul dalam sistem pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B singaraja, selain itu pengumpulan data didapatkan dari literatur, dokumen-dokumen, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya minat narapidana untuk memperoleh asimilasi. Faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja antara lain lamanya proses pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, serta kurangnya kerjasama yang dijalin dengan pihak ke tiga dan masyarakat masih sulit menerima kehadiran narapidana dilingkungannya dan tidak adanya lapas terbuka. Adapun upaya yang dilakukan mengatasi kendala tersebut yaitu menjalin kerjasama, mencarikan solusi pengurusan berkas,sosialisasi dan kegiatan sosial.
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961TENTANG PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DI KECAMATAN DAN KABUPATEN BULELENG
Authors: Mariadi Ni Ny. , Surata I Gede
Published: February 2020

Kebutuhan akan tanah semakin meningkat, seiring dengan perkembangan penduduk, sedangkan luas wilayah Negara kita tidak akan bertambah luasnya, hal ini sebagai pemicu sering terjadinya konflik pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris,yaitu dengan membandingkan antara ketentuan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Pada kesimpulannya bahwa keberadaan masyarakat khususnya petani belum mendapatkan pembagian tanah secara merata, bahkan yang ada kepincangan terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah pertanian.
Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng
Authors: Arnawan Gede Edi , Surata I Gede
Published: February 2020

Penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan pengolahan data kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Penelitian ini meneliti peranan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng dan kendala- yang dihadapi oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng bertkaitan dengan Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Kabupaten Buleleng belum meniliki Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang perencanaan, penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), padahal  penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.  Sosialisasi (LP2B) di Kabupaten Buleleng belum optimal. Kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif antar instansi yang menjadi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga belum optimal.
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Authors: Sastrawan Gede , Mandala Saptala
Published: February 2020

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini meneliti kesesuaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, berlokasi di Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secar kualitatif. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 belum berjalan secara maksimal, sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegerasi serta terbatasnya cakupan pelaporan yang terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan. Faktor–faktor yang menjadi kendala antara lain: masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Buleleng tentang pentingnya administrasi kependudukan., belum sempurnanya program SIAK, yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, belum terlaksananya jaringan SIAK online antara Kecamatan dengan Kabupaten, petugas pelaksanaan SIAK atau disebut dengan operator belum disesuaikan dengan aturan yang ada.
Penyelesaian Masalah Melalui Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Buleleng
Authors: Sumarjaya I Gede , Ardana Putu Sugi
Published: February 2020

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan anak dan perkembangan fisik anak, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, juga seimbang. Oleh karena itu, setiap hak anak harus di jungjung tinggi demi pencapaian suatu tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup berbangsa. Sehingga anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap masalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dapat diselesaikan melalui Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan  terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Reso Buleleng, dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh, disajikan dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan tindak pidana dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui Diversi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan, maka disampaikan  terhadap penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, aparat penegak hukum  dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 belum optimal menerapkan pelaksanaan Diversi dan juga aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.
Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak-Hak Atas Tanah Karena Rusak di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Authors: Saputra I Putu Wahyu , Surata I Gede
Published: February 2020

Sertipikat hak atas tanah dapat rusak karena bencana alam, atau kejadian lain, sehingga tidak dapat dengan jelas menyatakan hak-hak yang terkandung di dalamnya. Dalam keadaan demikian dimungkinkan diterbitkan sertipikat pengganti. Penelitian ini meneliti tentang konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan penggantian sertipikat hak atas tanah yang rusak, pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan  kekuatan hukum sertipikat pengganti  hak-hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan penggantian sertipikat hak atas tanah yang rusak adalah sertipat tersebut tidak dapat lagi membuktikan secara kuat hal-hal yang tidak dapat terbaca dari sertipikat tersebut.  Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat dilakukan sesuai ketentuan. Kekuatan hukum sertipikat pengganti  hak-hak atas tanah tidak berbeda dengan sertipikat hak atas tanah, karena pengertian dan fungsi sertipikat pengganti pada dasarnya tidak berbeda dengan sertipikat hak atas tanah.
Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Authors: Pradita I Gede Mas Saka Putra , Surata I Nyoman
Published: February 2020

Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah kebut-kebutan secara liar di jalanan. Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnnya pengguna jalan yang lain. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Data diperoleh dari sumber kepustakaan dan lapangan, sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah: faktor hobi, faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bulelen antara lain: antisipasi balapan liar pada malam minggu, kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal, patroli dilakukan oleh satuan lalu lintas kepolisian resor buleleng dan petugas dari kepolisian sektor,  pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak muda, penindakan dengan melakukan pemidanaan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain: kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait masih perlu ditingkatkan, ketiadaan sirkuit resmi, masyarakat yang cenderung menyenangi perjudian juga menjadi kendala.
SISTEM PENGUPAHAN, MASA KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA TENAGA KONTRAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
Authors: Yasa I Gede Merta , Gunawan Ketut , Arnawa Gede
Published: February 2020

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bergerak dalam bidang pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah sistem pengupahan dan masa kerja. Berdasarkan uraian tersebut sangat menarik untuk diteliti mengenai “Sistem Pengupahan, Masa Kerja dan Produktivitas Kerja Tenaga Administrasi Kontrak Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan secara simultan dan parsial antara sistem pengupahan, masa kerja dan produktivitas kerja tenaga administrasi kontrak pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan dengan mempergunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 77 orang. Data dianalisis secara kuantitatif yaitu analisis asumsi klasik, T-test, F-test, analisis regresi berganda, analisis determinasi dan analisis kualitatif. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Hasil analisis regresi berganda diperoleh model persamaan garis Y=6,215+0,351X1+0,735X2. Nilai determinasi 66,3%, yaitu 66,3% perubahan yang terjadi pada produktivitas kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dapat dijelaskan oleh sistem pengupahan dan masa kerja. Uji T-test dan F-test diperoleh hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial dan simultan antara sistem pengupahan, masa kerja dan produktivitas kerja tenaga administrasi kontrak pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan kepada pimpinan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kualitas dan memperhatikan masa kerja, sehingga pekerjaan dapat terlesesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA PAKRAMAN TAJUN, BULELENG
Authors: Suliasa I Made , Suandana I Nyoman , Kurnaiwan I Made Gede A.
Published: February 2020

Lembaga Perkreditan Desa sebagai salah satu wadah kekayaan Desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup Krama Desa. Kegiatan mengambil kredit, nasabah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dan dominan memengaruhi keputusan nasabah kredit di Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Tajun, Buleleng. Data dikumpulkan dengan mempergunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis kuantitatif yaitu; uji instrumen penelitian, analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, analisis T-test, F-test, uji pengaruh dominan, uji asumsi klasik, dan teknik analisis kualitatif. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh model persamaan regresi Ŷ = -0,521 + 0,332X1 + 0,211X2 + 0,296X3 + 0,191X4 + 0,355X5. Koefisien determinasi 96,63%,. Hal ini menunjukkan 96,63% perubahan keputusan nasabah kredit LPD Desa Pakraman Tajun dijelaskan oleh perubahan tingkat suku bunga, pelayanan, prosedur penyaluran kredit, jangka waktu pengembalian, jaminan. Hasil t-test semua variabel bebas memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel maka Ho ditolak. Hasil f-test diperoleh nilai fhitung lebih besar dari ftabel, maka Ho ditolak. yaitu jaminan mempunyai koefisien regresi paling besar. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan ada pengaruh signifikan secara parsial dan simultan tingkat suku bunga, pelayanan, prosedur penyaluran kredit, jangka waktu pengembalian, dan jaminan terhadap variabel keputusan nasabah kredit LPD Desa Pakraman Tajun, Buleleng. Jaminan berpengaruh paling dominan. Saran untuk meningkatkan pelayanan kredit, meningkatkan kulitas pelayanan melalui bimtek atau pelatihan sejenis.
GAYA KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
Authors: Rupini Made Dian , Wati Ni Putu Sri , Gunawan Ketut
Published: February 2020

Kinerja organisasi tidak hanya tergantung pada sistem kerja, metode kerja, modal dan teknologi, tetapi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Guna menghasilkan kinerja pegawai yang optimal tentunya tidak terlepas dari peran manajeman untuk memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai, diantaranya adalah gaya kepemimpinan dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui pengaruh secara simultan gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai , untuk mengetahui variabel yang dominan memengaruhi kinerja pegawai. Data dikumpulkan dengan mempergunakan teknik observasi, interview atau wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan : analisis korelasi berganda, analisis regresi berganda, analisis determinasi, .uji t, uji f, dan uji dominan. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh model persamaan regresi, Ŷ = 0,913 + 0,567X1 + 0,479X2Hasil penelitian secara parsial menunjukkan ada pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai serta ada pengaruh yang signifikan komunikasi terhadap kinerja pegawai. Hasil uji secara simultan menunjukkan ada pengaruh secara bersama-sama gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uji dominan dari Standardized Coefficient Beta dapat diketahui variabel gaya kepemimpinan (X1) mempunyai koefisien paling besar yaitu 0,480, atau dapat dilihat dari nilai t hitung, dimana nilai t hitung yang paling besar yaitu 3,377, sehingga variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh lebih dominan terhadap kinerja pegawai, berarti hipotesis 3 dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : ada pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai, serta gaya kepemimpinan lebih dominan memengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Disarankan : agar gaya kepemimpinan lebih efektif hendaknya pimpinan bisa mengarahkan pegawai untuk bekerja sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, dan untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan hendaknya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik dan mudah diterima.