KEBERADAAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH [EXISTENCE OF ELECTRONIC MORTGAGE IN LAND REGISTRATION PROCESS]
Authors: Tampubolon Fedri C. Pratama , Susetyo Ari Budi 
Published: May 2022

<p>The existence of Electronic Mortgage is currently regulated in the Minister of ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronic Mortgage Services. Since the promulgation of the regulation, Mortgage Rights which were previously carried out conventionally have shifted to electronic mortgages. This causes various obstacles that lead to the question of the effectiveness of the electronic mortgage. The purpose of this research is to identify and analyze related to the benefits, the role of PPAT and the advantages for PPAT in the Electronic Mortgage Rights system. This research is a normative juridical research using the approach of legislation, concepts, and comparisons. This study uses primary, secondary, tertiary legal materials with literature study tracing techniques and uses qualitative descriptive techniques. From the results of the study, it can be concluded that the benefits of electronically integrated Mortgage services are timeliness of Mortgage registration, Economical, Roya and credit overtake can be done quickly, ease of access management, reporting and monitoring of the number and value of Mortgage in all branches. The main task of PPAT in terms of electronic mortgage services is to make APHT. Prior to making APHT, PPAT is obliged to carry out certificate checks both online and manually according to the readiness of the respective Land Office data. PPAT registers APHT with the Land Office through an online system. Through the Partner Application, PPAT uploads several required documents into the system until the issuance of the Introduction to the Deed (SPA). Electronic Mortgage Rights make it easy for users, especially for PPATs because Electronic Mortgage Rights aim to provide timeliness, speed, convenience, and affordability with the principle of openness in the context of public services.</p><p> </p><p><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRACT</strong></p><p>Adanya Pembebanan Hak Tanggungan Elektronik saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik. Semenjak diundangkannya peraturan tersebut Pembebanan Hak Tanggungan yang dulunya dijalankan secara konvensional beralih ke hak tanggungan elektronik. Hal tersebut menyebabkan berbagai kendala yang menyebabkan dipertanyakannya efektifitas adanya hak tanggungan elektronik tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan manfaat, peranan PPAT dan keuntungan bagi PPAT dalam sistem Hak Tanggungan Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan teknik penelusuran studi kepustakaan dan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa manfaat pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik adalah ketepatan waktu pendaftaran Hak Tanggungan, Ekonomis, Roya dan <em>overtake</em> kredit bisa dilakukan dengan cepat, kemudahan manajeman akses, reporting dan monitoring jumlah dan nilai Hak Tanggungan di seluruh cabang. Tugas utama PPAT dalam hal pelayanan hak tanggungan elektronik adalah membuat APHT. Sebelum pembuatan APHT, PPAT wajib melaksanakan pengecekan Sertipikat baik secara <em>online</em> maupun manual menyesuaikan dengan kesiapan data Kantor Pertanahan masing-masing. PPAT mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan melalui sistem <em>online</em>. Melalui Aplikasi Mitra Kerja, PPAT mengunggah beberapa dokumen yang dipersyaratkan ke dalam sistem sampai dengan terbitnya Surat Pengantar Akta (SPA). Hak Tanggungan elektronik memudahkan para penggunanya terutama bagi PPAT karena Hak Tanggungan Elektronik bertujuan untuk memberi ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dengan asas keterbukaan dalam rangka pelayanan publik.</p>