bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKA! TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS)
Authors: Hardjito Yohanes R. Sri Agoeng
Published: November 2017

Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11  tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai
KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL
Authors: Wulandari Laely
Published: November 2017

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yangmemiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalahanggota kelurga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikanKDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, prosesperadilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidakefesien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, kalaupun diadukan banyakyang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melaluipengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunkan UU PKDRT. Untuk itumuncul pemikiran menggunkan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yangwin-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilanpidana.Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimanapenanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasipenanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang.Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakandalam penangagan KDRT karena penangannya menggunakan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP).Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upayadamai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakanformulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum darimediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jeniskekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal.
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)
Authors: Rositawati Rona
Published: November 2017

Latar belakang penelitian adalah perlunya dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat, dalam era otonomi daerah maka pajak sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Adanya peraturan-peraturan daerah yang mengatur pajak daerah apakah sudah konsisten dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dalam penelitian mi untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Penelitian mi merupakan penelitian diskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau disebut dengan analisis data kualitatif normatif.Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) sistem yang dianut dalam pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, yaitu melalui penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, belum ada konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.Perlunya revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal lebih efektif.Kata kunci : Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Otonomi Daerah.
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Jambi)
Authors: Evirayanti Nuri
Published: November 2017

AbstrakBadan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan DPRDadalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan parawakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalamkeberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasiyang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangatpenting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya gunamewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance).Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitubagaimanakah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjagamartabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badankehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalampenyelesaian pelanggaran kode etik. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalammenjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahuikendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alatkelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRDProvinsi Jambi.Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normatifdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yangmeliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukumtertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitataif, artinyatanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dankonsep.Hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatandalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakanberdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dankedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan PenyusunanPeraturan Tata Tertib DPRD kemudian untuk lebih efektif dalampelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala badan kehormatandalam menjalankan tugas dan fungsinnya memiliki dua hambatan yaitu2hambatan internal dan externalsedangkan upaya badan kehormatandalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasanyang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadapanggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapatdibertanggungjawabkan dan tidak melakuan intervensi proses peradilankarena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas.Kata Kunci: Badan Kehormatan DPRD, Tugas dan wewenang, Kode etik
PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENUJU OPTIMALISASI KERJA
Authors: Prihartono, SH Eko
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaanpengawasan fungsional dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasanuntuk menuju optimalisasi kenerja auditor di Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelitipersoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yangmerupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitianpustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitianlapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara.Hasil penelitian ini adalah : (1). Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian sebagai sub sistem pemerintahan, keberadaannya mempunyai andilbesar dalam terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bebas daripraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good Governance and CleanGovernance). .(2). Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsipengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikanberbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik,ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkandalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh. (3) DepartemenPertanian berkepentingan dengan terwujudnya system pengawasan yangmemadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatansecara efektif, efisien dan ekonomis.. (4.) Tindak lanjut hasil pengawasanAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam rangkamemperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksaan danSumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar peniliaiankinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulangkembali. (5). Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusipengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntutadanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan.Kata kunci : Pengawasan fungsional, Optimalisasi kerja.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI KONSEKUENSI JAMINAN KREDIT UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN KREDITUR DI MUNGKID
Authors: . Ngadenan
Published: November 2017

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti Fidusia, Gadai. Secara umum undang-undang telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada Kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata, yaitu : “Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnya”. Jaminan yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata tersebut bersifat umum, sehingga apabila jaminan tersebut dijual maka hasilnya dibagi secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing Kreditur (konkurent). Dalam praktek perbankan, jaminan yang bersifat umum ini belum memberikan perlindungan hukum (kurang menimbulkan rasa aman) untuk menjamin kredit yang telah diberikan. Bank memerlukan jaminan yang ditunjuk dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya berlaku bagi bank tersebut. Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara Kreditur dan debitur. Biasanya dengan jaminan berupa tanah yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya kepada bank perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dan upaya pemecahannya dalam eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur? Tujuan penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi hak tanggungansebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur dan upaya pemecahannya.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DAN PENANGGULANGANYA DI KALANGAN REMAJA DI JAMBI.
Authors: Ariwibowo Ahmad
Published: November 2017

Penyalahgunaan Psikotropika saat ini sudah merambah ke dunia remaja, siswa mulai dari bangku SMP dan bahkan SD sudah terkena dampak penyalahgunaan Psikotropika. Sehingga perlu adanya usaha secara serius dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika.            Maka dari pada itu perlu dicari kejelasan-kejelasan permasalahan : (1) bagaimana gambaran terjadinya penyalahgunaan Psikotropika dikalangan remaja di Jambi (2) faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika dikalangan remaja di Jambi (3) bagaiman langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jambi.            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, yang tujuan utamanya adalah menganalisis data primer.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jambi cukup memperihatinkan.            Faktor yang melatarbelakanginya pun beragam misalnya : (1) manajemen keluarga yang buruk (2) teman sebaya yang mengunakan narkoba (3) mencari sensasi.            Penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja di Jambi melalui dua sarana, yaitu : Saran Penal dan Saranan Non Penal. Kata Kunci : Penyalahgunaan Psikotropika, Kalangan Remaja.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996
Authors: Ali Moch
Published: November 2017

Pemberian kredit oleh bank senantiasa memberikan kemungkinan tidak dapat dilunasinya kredit tersebut pada saat jatuh tempo. Kemacetan kredit seperti ini secara tidak langsung juga akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, Untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan oleh kredit macet tersebut, lazimnya pihak bank akan meminta kepada pihak debiturnya untuk memberikan jaminan bagi pengembalian kredit tersebut.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI E - COMMERCE DI INDONESIA
Authors: Fitriono Rizka Andi
Published: November 2017

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet.Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan bagi para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha karena Akses ke pasar global secara langsung dan banyak pilihan yang didapat dengan mudah, di sisi lain menimbulkan kejahatan baru karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi terhadap transaksi e commerce saat ini dan kedua bagaimanakah Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi e-commerce yang akan datang. Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Serta ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif. Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi e commerce saat ini  belum tercantumnya secara jelas dan terpadu dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP. Akan tetapi, terdapat ketentuan dalam KUHP dan dalam perundang-undangan di luar KUHP yang dapat diterapkan terhadap transaksi e-commerce. Kebijakan formulasi perlindungan hukum pidana dalam transaksi e-commerce  yang akan datang adalah Konsep KUHP 2008 namun kebijakan formulasi ini dirasa masih kurang karena tidak mengatur secara khusus terhadap tindak pidana transaksi e-commerce. Oleh karena itu, menurut penulis Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi  terhadap transaksi e-commerce seyogyanya adanya hubungan dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa dikatakan cyberlaw Indonesia dengan undang-undang induk yaitu KUHP dan undang-undang khusus lainnya maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan transaksi e-commerce.  Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Transaksi E-Commerce, Hukum Pidana
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS DUA KELINCI DAN GARUDA FOOD)
Authors: Susilo Andhi Budi
Published: November 2017

Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang dibidang merek akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi keuntungan (profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya
INTEGRASI NILAI LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong Dan Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Uundang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)
Authors: Wahanu Hendra
Published: November 2017

Pada tahun 2006, perajin Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong. Substansi peraturannya berasal dari nilai-nilai yang dipraktekkan sehari-hari oleh masyarakat. Peraturan tersebut berlaku secara efektif karena sejak ditetapkan hanya terjadi dua kali pelanggaran. Kondisi Desa Bejijong yang menjalankan hukum secara berbeda dengan pola hukum hak cipta nasional tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk melengkapi kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimanakah kronologis kelahiran Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Desa Bejijong, bagaimanakah proses integrasi nilai-nilai lokal dalam Undang-Undang tersebut dan bagaimanakah fungsionalisasinya; serta kontribusi apakah yang diberikan Desa Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan memaparkan kronologis pembuatan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong; mengetahui proses integrasi nilai lokal dalam undang-undang tersebut dan fungsionalisasinya; serta menjelaskan kontribusi Desa Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Pendekatan penelitian ini adalah socio-legal research yang masuk dalam tradisi penelitian empiris non doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan dan wawancara. Analisis datanya menggunakan model analisis interaktif.Kronologis pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong melalui tahap identifikasi permasalahan; konsolidasi dan perencanaan; perancangan; penyusunan dan pembahasan; pemilihan judul; dan pengesahan. Proses integrasi nilai lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong diidentifikasi menjadi dua proses yaitu integrasi dalam proses legislasi dan integrasi dalam substansi. Dari sisi fungsionalisai terungkap bahwa efektivitas penegakan hukumnya didukung oleh loyalitas masyarakat terhadap kelompok tertentu serta bekerjanya faktor budaya. Sedangkan kontribusi yang diberikan secara internal adalah Desa Bejijong telah berkontribusi dalam penguatan organisasi masyarakat dalam proses pecapaian tujuan hukum hak cipta. Sedangkan kontribusi eksternalnya adalah telah secara aktif menyebarkan nilai yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak cipta dan berperan dalam penyebarluasan informasi untuk menguatkan komitmen pelaksanaan nilai hak cipta kepada wilayah lain.Kata Kunci: Integrasi, Fungsionalisasi, Nilai Lokal
DAMPAK YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA
Authors: Izzati Ratih Mannul
Published: November 2017

Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (gerechtelijk plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, dimaksudkan untuk mencari solusi hukum dari dampak kekosongan hukum (recht vacuum) yang timbul mengenai penerapan pemeriksaan setempat. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur secara normatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai aplikasi pemeriksaan setempat.Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: Bagaimana kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana pada saat ini, Apa fungsi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana, Bagaimana dampak yuridis pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana, serta Bagaimana formulasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang.Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter dengan menggunakan metode sistimatis yang dianalisis secara kualitatif normatif.Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa yang menjadi kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berasal dari penemuan hukum oleh hakim dengan metode konstruksi hukum, yang mengedepankan keadilan substansial dan asas peradilan cepat. Selanjutnya, fungsi pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana digunakan untuk keyakinan hakim, pertimbangan untuk menetapkan penyerahan barang bukti serta menambah keterangan bagi hakim. Kemudian dampak yuridis pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana adalah, tidak adanya unifikasi (keseragaman) aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana pada saat ini, yang meliputi: ketidakseragaman mengenai para pihak yang mengikuti pemeriksaan setempat dalam perkara pidana dan ketidakseragaman mengenai uraian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana yang tidak jelas dan lengkap. Oleh karena masih terjadi ketidakseragaman terkait pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini, maka perlu formulasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas tentang aturan ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana untuk menciptakan kepastian hukum.Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat, Hukum Acara Pidana, Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: . Ridwan
Published: November 2017

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak pidana pada unsur”merugikan negara”. Mengingat perkembangan korupsi semakin cepat dari tahun ke tahun, maka Konsep KUHP dirasakan sebagai kebijakan hukum pidana yang tepat bagi penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang.Kata kunci : kebijakan formulasi, Penanggulangan, tindak pidana korupsi
KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Authors: Chilmiati Nofika
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan. Tujuan lainnya adalah kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama,Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan yaitu The Prosedural Rights Model dan Sevice Model.Kata Kunci:Advokasi, Perempuan, anak, korban kekerasan.
The structure of spaces with Bakry–Émery Ricci curvature bounded below
Authors: Wang Feng , Zhu Xiaohua
Published: November 2017

We explore the structure of limit spaces of sequences of Riemannian manifolds with Bakry–Émery Ricci curvature bounded below in the Gromov–Hausdorff topology. By extending the techniques established by Cheeger and Cloding for Riemannian manifolds with Ricci curvature bounded below, we prove that each tangent space at a point of the limit space is a metric cone. We also analyze the singular structure of
the limit space as in a paper of Cheeger, Colding and Tian. Our results will be applied to study the limit spaces for a sequence of Kähler
metrics arising from solutions of certain complex Monge–Ampère equations for the existence problem of Kähler–Ricci solitons
on a Fano manifold via the continuity method.
Identifiability of homogeneous polynomials and Cremona transformations
Authors: Galuppi Francesco , Mella Massimiliano
Published: November 2017

A homogeneous polynomial of degree d in

n
+
1

{n+1}

variables is
identifiable if it admits a unique additive
decomposition in powers of linear forms. Identifiability is expected
to be very rare. In this paper we conclude a work started more than
a century ago and we describe all values of d and n for which a
general polynomial of degree d in

n
+
1

{n+1}

variables is
identifiable. This is done by classifying a special class
of Cremona transformations of projective spaces.
Tailor-made mucoadhesive lipid nanogel improves oromucosal antimycotic activity of encapsulated miconazole nitrate
Authors: Kenechukwu Franklin C. , Attama Anthony A. , Ibezim Emmanuel C. , Nnamani Petra O. , Umeyor Chukwuebuka E. , Uronnachi Emmanuel M. , Momoh Mumuni A. , Akpa Paul A.
Published: November 2017

The use of miconazole nitrate (MN) in the treatment of oropharyngeal candidiasis (OPC) is limited by low drug bioavailability, frequent administration, fungal resistance and toxicity concerns. Lipid nanogel comprising solid lipid nanoparticles (SLNs) incorporated into a gel base could be employed to prolong and target MN to the oromucosal layers, minimizing its associated side effects while enhancing its lethality against resistant
Bootstrap Lower Confidence Limits of Superstructure Process Capability Indices for Esscher-Transformed Laplace Distribution
Authors: George Sebastian , Sasi Ajitha
Published: November 2017

This article is a comparative study between the parametric asymptotic lower confidence limits and bootstrap lower confidence limits for the basic quantile based process capability indices based on the unified super-structure
Lefschetz property and powers of linear forms in 𝕂[x,y,z]
Authors: Almeida Charles , Andrade Aline V.
Published: November 2017

In [9], Migliore, Miró-Roig and Nagel proved that if

R
=

𝕂
⁢

[
x
,
y
,
z
]

{R=\mathbb{K}[x,y,z]}

, where

𝕂

{\mathbb{K}}

is a field of characteristic zero, and

I
=

(

L
1

a
1

,
…
,

L
4

a
4

)

{I=(L_{1}^{a_{1}},\dots,L_{4}^{a_{4}})}

is an ideal generated by powers of four general linear forms, then the multiplication by the square

L
2

{L^{2}}

of a general linear form L induces a homomorphism of maximal rank in any graded component of

R
/
I

{R/I}

. More recently, Migliore and Miró-Roig proved in [7] that the same is true for any number of general linear forms, as long the powers are uniform. In addition, they conjectured that the same holds for arbitrary powers. In this paper, we will prove that this conjecture is true, that is, we will show that if

I
=

(

L
1

a
1

,
…
,

L
r

a
r

)

{I=(L_{1}^{a_{1}},\dots,L_{r}^{a_{r}})}

is an ideal of R generated by arbitrary powers of any set of general linear forms, then the multiplication by the square

L
2

{L^{2}}

of a general linear form L induces a homomorphism of maximal rank in any graded component of

R
/
I

{R/I}

.
Probabilistic quality estimations for combinatorial optimization problems
Authors: Vakhania Nodari
Published: November 2017

The computational complexity of an algorithm is traditionally measured for the worst and the average case.
The worst-case estimation guarantees a certain worst-case behavior of a given algorithm, although it might be rough, since in “most instances” the algorithm may have a significantly better performance.
The probabilistic average-case analysis claims to derive an average performance of an algorithm, say, for an “average instance” of the problem in question.
That instance may be far away from the average of the problem instances arising in a given real-life application, and so the average case analysis would also provide a non-realistic estimation.
We suggest that, in general, a wider use of probabilistic models for a more accurate estimation of the algorithm efficiency could be possible.
For instance, the quality of the solutions delivered by an approximation algorithm may also be estimated in the “average” probabilistic case.
Such an approach would deal with the estimation of the quality of the solutions delivered by the algorithm for the most common (for a given application) problem instances.
As we illustrate, the probabilistic modeling can also be used to derive an accurate time complexity performance measure, distinct from the traditional probabilistic average-case time complexity measure.
Such an approach could, in particular, be useful when the traditional average-case estimation is still rough or is not possible at all.
An improved and scalable synthesis of zolpidem via a CuI/BINOL-mediated tandem reaction of imine and alkyne
Authors: Zhang Bingbing , Shan Guangsheng , Ma Qiaoning , Xu Qianqian , Lei Xinsheng
Published: November 2017

An improved and scalable method for the synthesis of zolpidem (1), a hypnotic drug, was developed. A two-step sequence involving imine formation and subsequent tandem reaction between an imine and propiolamide in the presence of CuI/BINOL, an efficient promoter for the tandem reaction, is described. Zolpidem was efficiently prepared in a 54% isolated yield and the hemitartrate salt of zolpidem was produced in 37% yield by simple crystallization, without tedious column chromatography. The procedure can be scaled up to >10 g. The yield of 1 increased to 83% following isolation of the intermediate imine 5.
The Giant Tree Rat, Toromys grandis (Wagner, 1845): new record with range extension and comments on its morphology, biology and conservation
Authors: Abreu-Júnior Edson Fiedler de , Charters Jacob Daniel , Percequillo Alexandre Reis
Published: November 2017

We present data on a new record of Toromys grandis, a species not sampled for almost 60 years. The species is known from the newly-collected specimen and 206 specimens housed in museums worldwide. The gut morphology, consisting of very long intestines and well-developed caecum, suggest that T. grandis is a potential herbivore also adapted to omnivory. Our record at the Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu-Purus extends the range of T. grandis approximately 150 km southwestward and represents the second record of the species within a protected area.
κ-strong sequences and the existence of generalized independent families
Authors: Jureczko Joanna
Published: November 2017

In this paper we will show some relations between generalized versions of strong sequences introduced by Efimov in 1965 and independent families. We also show some inequalities between cardinal invariants associated with these both notions.
New analytical solutions for conformable fractional PDEs arising in mathematical physics by exp-function method
Authors: Tasbozan Orkun , Çenesiz Yücel , Kurt Ali , Baleanu Dumitru
Published: November 2017

Modelling of physical systems mathematically, produces nonlinear evolution equations. Most of the physical systems in nature are intrinsically nonlinear, therefore modelling such systems mathematically leads us to nonlinear evolution equations. The analysis of the wave solutions corresponding to the nonlinear partial differential equations (NPDEs), has a vital role for studying the nonlinear physical events. This article is written with the intention of finding the wave solutions of Nizhnik-Novikov-Veselov and Klein-Gordon equations. For this purpose, the exp-function method, which is based on a series of exponential functions, is employed as a tool. This method is an useful and suitable tool to obtain the analytical solutions of a considerable number of nonlinear FDEs within a conformable derivative.
CO2 capture by polymeric membranes composed of hyper-branched polymers with dense poly(oxyethylene) comb and poly(amidoamine)
Authors: Taniguchi Ikuo , Wada Norihisa , Kinugasa Kae , Higa Mitsuru
Published: November 2017

Due to CO2-philic nature of polyoxyethylene (POE), a dense POE comb structure was tethered onto PMMA backbone to develop CO2 separation membranes over N2. The resulting hyper-branched polymers displayed preferential CO2 permeation. When the polymer thin layer was formed on a high gas permeable polydimethylsiloxane (PDMS) support by a spray-coating manner, the resulting thin film composite (TFC) membranes displayed very high CO2 permeability. However, the CO2 selectivity, which was the permeability ratio of CO2 over N2, was moderate and lower than 50. To enhance the selectivity, poly(amidoamine) (PAMAM) was introduced to the hyper-branched polymers in the CO2-selective layer of the TFC membranes. The CO2 selectivity increased from 47 to 90 with increasing PAMAM content to 40 wt%, and it was drastically enhanced to 350 with PAMAM content of 50 wt%. Differential scanning calorimetry (DSC) and laser microscope revealed formation of PAMAM-rich domain at the higher amine content, where CO2 could readily migrate in comparison to the other polymeric fractions.
Chain on a cone
Authors: Zubelevich Oleg
Published: November 2017

We consider a loop of a chain thrown like a lasso on a fixed right circular cone. The system is in the standard homogeneous gravity field. The axis of the cone is vertical. It is shown that under certain vertex angles chain’s loop has an oblique equilibrium.
Multi-task feature learning by using trace norm regularization
Authors: Jiangmei Zhang , Binfeng Yu , Haibo Ji , Wang Kunpeng
Published: November 2017

Multi-task learning can extract the correlation of multiple related machine learning problems to improve performance. This paper considers applying the multi-task learning method to learn a single task. We propose a new learning approach, which employs the mixture of expert model to divide a learning task into several related sub-tasks, and then uses the trace norm regularization to extract common feature representation of these sub-tasks. A nonlinear extension of this approach by using kernel is also provided. Experiments conducted on both simulated and real data sets demonstrate the advantage of the proposed approach.
Neutrosophic triplet normed space
Authors: Şahin Mehmet , Kargın Abdullah
Published: November 2017

In this paper; new properties for neutrosophic triplet groups are introduced. A notion of neutrosophic triplet metric space is given and properties of neutrosophic triplet metric spaces are studied. Neutrosophic triplet vector space and neutrosophic triplet normed space are also studied and some of their properties are given. Furthermore, we also show that these neutrosophic triplet notionsare different from the classical notions.
Lie algebraic discussion for affinity based information diffusion in social networks
Authors: Shang Yilun
Published: November 2017

In this paper we develop a dynamical information diffusion model which features the affinity of people with information disseminated in social networks. Four types of agents, i.e., susceptible, informed, known, and refractory ones, are involved in the system, and the affinity mechanism composing of an affinity threshold which represents the fitness of information to be propagated is incorporated. The model can be generally described by a time-inhomogeneous Markov chain, which is governed by its master (Kolmogorov) equation. Based on the Wei-Norman method, we derive analytical solutions of the model by constructing a low-dimensional Lie algebra. Numerical examples are provided to illustrate the obtained theoretical results. This study provides useful insights into the closed-form solutions of complex social dynamics models through the Lie algebra method.
Methode zur Erfassung periodischer
Sub-Wellenlängen-Nanostrukturen für den
In-Prozess-Einsatz
Authors: Stöbener Dirk , Alexe Gabriela , Tausendfreund Andreas , Fischer Andreas
Published: November 2017

Das Verfahren der Scatterometrie bietet das Potenzial periodische
Nanostrukturen wie z. B. Gitter prozessintern zu
prüfen. Allerdings liefert es keine Topografiedatensätze,
sondern nur Oberflächenparameter wie z. B. die Stegbreite einer
Nanostruktur und dies auch nur, sofern der Zusammenhang zwischen
Streulichtverteilung und Oberflächenparametern durch
Untersuchungen bekannt ist. Dieser Beitrag beschreibt einen
Scatterometrie-Ansatz zur nanometergenauen In-Prozess-Erfassung der
lokalen Höhen eines sinusförmigen Nanogitters. Da der
Zusammenhang zwischen der Gitterhöhe und der resultierenden
Streulichtverteilung nicht bekannt war, wurde der Streuprozess mit
einem numerischen Modell für unterschiedliche Oberflächen und
Messparameter simuliert. Im Ergebnis ergaben sich ein Messaufbau und
eine Messmethodik, mit denen eine eineindeutige Messung der
Gitterhöhe bis 500 nm erreicht wurde. Zusätzlich
wurde die Unsicherheit des Messansatzes basierend auf den
Simulationsergebnissen für unterschiedliche Mess- und
Simulationsparameter, wie z. B. den Einfallswinkel und die
Laserwellenlänge, untersucht. Die resultierende Messunsicherheit
der Gitterhöhe ist gegenwärtig durch unbekannte systematische
Messabweichungen limitiert und beträgt bei der Verwendung von
Laserlicht im sichtbaren Wellenlängenbereich ≤ 8 nm. Eine experimentelle Überprüfung des
Messansatzes mit einem Laboraufbau konnte die Sensitivität für
die Identifizierung von lokalen Abweichungen der Gitterhöhe
belegen. Bei der Verwendung eines angepassten Detektionssystems
für die Streulichtverteilung sind prinzipiell Messraten bis in den
MHz-Bereich erreichbar, so dass der Ansatz für
In-Prozess-Anwendungen geeignet ist.
The Ethics and Politics of Diet: Tolstoy, Pilnyak, and the Modern Slaughterhouse
Authors: LeBlanc Ronald D.
Published: November 2017

The modern slaughterhouse has figured as an important ethical and political issue in many developed countries. In late imperial and early Soviet Russia, the ethics and politics of industrialized slaughterhouses are illustrated in sharply contrasting ways in the fates of two prominent writers. Lev Tolstoy wrote an essay in 1892 describing the gruesome slaughter of terrified oxen at a local abattoir that was lauded as a “bible of vegetarianism” for the way it presented what many readers viewed as a highly cogent ethical argument against the use of meat in the human diet. A few decades later, Boris Pilnyak was commissioned by the Soviet Food Commissar to write a Socialist Realist novel that would glorify the achievements of his country's newly modernized meat industry. Meat: A Novel (1936), however, failed to please Party officials and led to the writer's execution during Stalin's Great Terror of 1937–38.
A canalis mandibulae lefutásának vizsgálata különböző vertikális arctípusokban
Authors: Mártha I. Krisztina , Bica Cristina , Kész Blanka , Kerekes Máthé Bernadette
Published: November 2017

Abstract:

Introduction: The precise knowledge of the position of canalis mandibulae and foramen mandibulae is important for surgical and endodontic interventions on the mandible. Aim: The aim of the study is to examine the position of these anatomical landmarks in different vertical facial types. Method: In the panorama radiograph of 26 normodivergent, 26 hypodivergent and 28 hyperdivergent arthritis (total of 1360 measurements) we measured the distance between the canalis mandibulae and interdental septums, the apex of the lateral teeth, the mandibular base, the goniac angle, and the steepness of the canal and the distance the foramen mandibulae to the anterior and posterior margin of the ramus. Results: ANOVA and t-test statistical analysis showed that the foramen mandibulae is farer from the posterior margin of the ramus in hipodivergent facial types, in hyperdivergent facial types the canalis mandibulae was closer to the root apex of posterior teeth and in hypodivergent types to the base of the mandible. In normal and hyperdivergent individuals, the canalis mandibulae runs steeper and in the course of running it is increasingly distanced from the tangent to the base of the mandible. Conclusion: The position of the canalis mandibulae and the foramen mandibulae showed significant differences in the different vertical facial types. Orv Hetil. 2017; 158(46): 1841–1847.
Mit kell tudnunk a cardialis amyloidosisról? A tünettantól a kezelésig
Authors: Földeák Dóra , Nemes Attila , Kalapos Anita , Domsik Péter , Kormányos Árpád , Krenács László , Bagdi Enikő , Borbényi Zita
Published: November 2017

Abstract:

Systemic amyloidosis is a rare disease, in which the heart involvement is rather frequent and determines survival remarkably. Regarding the disease and organ involvement, new diagnostic procedures help to establish the diagnosis and to start the adequate treatment as soon as possible. Cardiac involvement is more likely to be characterised by monoclonal immunglobulin free light chain (AL amyloidosis) type and transthyretin type. In case of AL amyloidosis, heart involvement can lead to serious consequences. Biomarker assessments for cardiac function are important to determine disease severity at the beginning and to measure response to the treatment. In case of amyloidosis, the incidence of the heart involvement grows with age. The prevalence is not known exactly, but probably there are more cases than recognised. The authors present the clinical signs and diagnostic methods, emphasizing the importance of the cardiac examination methods. Orv Hetil. 2017; 158(46): 1811–1818.
School Environment in Use for Geography Education / Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus
Authors: Gerulaitis Šarūnas
Published: November 2017

The article analyses how to use school environment to integrate theoretical and practical teaching. This article presents various ways of teaching geography in different environment of school. Establishment of physical educational environment in schools is well known and is used for a long time, but lately digitalization is taking over interest in physical educational environment. Physical educational environment is one of the key components to ensure successful educational process, as well as creating conducive conditions to learn, gain knowledge and share it to one another according to the latest learning paradigm and scientist insights. Well established physical educational environment empowers students to inquiry, have rest, communicate and gain knowledge.
Educational Leader versus Innovative Methods of Teaching / Švietimo lyderiai ir inovatyvūs mokymo metodai
Authors: Ucieklak - Jeż Paulina
Published: November 2017

The objective of this article is an assessment of the influence of an educational leader on introducing innovations to school. Following presentation of the issues concerning educational leadership, knowledge management, innovative form of managing a pupil’s potential called tutoring, sample studies verifying occurrence of the problem in school environment, the authoress put forward the following hypothesis: An educational leader, who is not of changes and innovations plays the most important role in implementing innovative methods of teaching.
The conducted research made it possible to collect the research material, analyse and present results, which will provide a kind of answer to the questions concerning the role of a school headmaster and teachers in implementation of innovative methods of teaching – school tutoring.
Estudo empírico da federalização de graves violações de direitos humanos: análise jurisprudêncial
Authors: Emerique Lilian Balmant
Published: November 2017

O presente trabalho busca analisar a federalização do processamento e julgamento das ações que envolvam graves violações de direitos humanos por meio de um estudo empírico dos casos onde foram promovidos o Incidente de Deslocamento de Competência (IDC). Federalização é a transferência da competência que era, originalmente, estadual para a esfera federal, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. A metodologia de abordagem consistiu na análise empírica de todos os casos federalizados, identificando o desenho teórico e jurisprudencial que o instituto vem tomando desde a sua criação em 2004.