bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Induksi Akar dan Tunas Setek Batang Tanaman Pohpohan (Pilea trinervia Wight) dalam Media Air dengan Perlakuan IBA dan Aerasi
Authors: Ninariyani Katerin , Efendi Darda , Gunawan E.
Published: June 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penggunaan aerasi dan hormon pertumbuhan tanaman Indol -3-butiryc acid (IBA) pada induksi tunas dan akar setek Pohpohan (Pilea trinervia Wight.) dalam media air. Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Kebun Percobaan Pasir Kuda, Pusat Kajian Holtikultura Tropika (PKHT) IPB pada bulan Juni-Oktober 2016. Penelitian menggunakan rancangan split-plot dua faktor dengan empat ulangan. Faktor pertama sebagai petak utama adalah aerasi terdiri dari dua taraf yaitu aerasi dan tanpa aerasi. Faktor kedua sebagai anak petak adalah IBA dengan empat taraf konsentrasi yaitu 0.0, 0.5, 1.0, dan 2.0 mg L-1. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan aerasi dan IBA berpengaruh terhadap persentase setek bertunas, jumlah akar, panjang akar, jumlah tunas, dan panjang tunas, namun tidak berpengaruh pada persentase setek hidup dan setek berakar. Kombinasi perlakuan tanpa aerasi dan IBA 0.5, 1.0, dan 2.0 mgL-1 menghasilkan jumlah akar paling banyak.
Pertumbuhan dan Pembungaan Tanaman Koro Pedang (Canavalia ensiformis) pada Kondisi Ternaungi dan Kombinasi Pemupukan Berbeda
Authors: Saragih Mutthiah Putri , Suharsi Tatiek Kartika , Qadir Abdul
Published: June 2018

Kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap kedelai, sedangkan produktivitas kedelai di Indonesia yang rendah, mengharuskan Indonesia mengimpor kedelai dalam jumlah besar. Beberapa komoditi yang berpotensi  menjadi  pendamping  kedelai,  diantaranya  koro  pedang.  Kandungan  protein  yang tinggi  dan kemampuan tumbuh pada kondisi ternaungi menjadi segi positif dari koro pedang. Penelitian tentang tingkat naungan  yang  dapat  ditolerir  tanaman  koro  pedang  didukung  kombinasi  pempukan  yang  baik,  perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik pertumbuhan dan pembungaan tanaman koro pedang pada kondisi ternaungai dan mendapatkan informasi mengenai pemupukan terbaik. Penelitian dilaksanakan di Desa Purwasari, Dramaga, Bogor pada bulan Mei hingga November 2016. Penelitian ini menggunakan rancangan petak terbagi dengan tiga ulangan. Naungan sebagai petak utama yang terdiri dari tanpa naungan, naungan 10% dan naungan 20%. Kombinasi pemupukan sebagai anak petak terdiri dari urea 50 kg ha-1+SP-36 100 kg ha-1+KCl 75 kg ha-1, pupuk organik dan urea 25 kg ha-1+SP-36 50 kg ha-1 +KCl 37,5 kg ha-1+ pupuk organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naungan 10% menghasilkan tanaman dengan tinggi tanaman 18,35 cm dan 94,80 cm, jumlah daun trifoliate 11,75 helai, jumlah cabang 2,47 cabang, jumlah infloresen per tanaman 21,54 infloresen dan jumlah kuncup bunga per infloresen 1 kuncup bunga.  Pemupukan terbaik untuk tanaman koro pedang adalah 25 kg ha-1 urea + 50 kg ha-1 SP-36 + 37,5 kg ha-1 KCl + pupuk organik.
Analisis Keragaan Cabai Rawit Merah (Capsicum frutescens ) Lokal Asal Kediri dan Jember
Authors: Chesaria Nadia , Sobir . , Syukur Muhamad
Published: June 2018

Keberagaman hasil produksi cabai selain disebabkan oleh pengaruh lingkungan, juga karena pengaruh genotipe yang beragam. Penggunaan benih hibrida (sifat seragam) oleh petani masih rendah dan mengharuskan pemulia tanaman untuk memanfaatkan genotipe lokal yang relatif sergam dan tahan pada lingkungan tertentu. Eksplorasi perlu dilakukan untuk memperluas pemanfaatan plasma nutfah lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi lima belas aksesi lokal asal Kediri dan Jember dan memperoleh setidaknya satu karakter unggul yang sama atau lebih baik dari galur dan varietas cabai rawit pembandingnya. Penelitian dilaksanakan dari November 2016 hingga Mei 2017 di Kebun Percobaan IPB Pasir Kuda dan Laboratorium Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Teracak Lengkap (RKLT) dan diuji lanjut dengan Tukey Beda Nyata Jujur (TABEL). Bahan genertik yang diuji terdiri atas 15 aksesi (CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CR6, CR7, CR8, CR9, CR10, CR11, CR12, CR13, CR14, dan CR15), 3 galur cabai koleksi Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB (Bonita, F4321295285, F3321290), dan 1 varietas hibrida komersial sebagai pembanding (Varietas Taruna). Hasil penelitian menunjukkan bahwa genotipe berpengaruh nyata pada hampir seluruh parameter yang diamati, kecuali bobot 100 butir. Hasil analisis korelasi menunjukkan umur berbunga dan umur panen bernilai positif, umur panen dengan jumlah buah dan bobot buah per tanaman bernilai positif, dan bobot per buah dengan bobot buah per tanaman bernilai positif. Berdasarkan nilai analisis ragam, Bonita, Taruna, CR14, CR3, dan CR8 memiliki keunggulan potensi hasil yang cukup baik dibanding genotipe lain.
PEMODELAN FISIK 3-D PADA FLOATING – TYPE BREAKWATER
Authors: Ajiwibowo Harman
Published: June 2018

BP Tangguh memiliki fasilitas pelabuhan di Teluk Bintuni, Papua Barat dengan kedalaman perairan 6 m hingga 9 m. Pada kasus ini direncanakan suatu breakwater terapung untuk melindungi aktivitas dan fasilitas pelabuhan. Pengujian model fisik 3-D dilakukan di kolam gelombang untuk menentukan efektivitas terhadap kondisi lingkungan perairan Teluk Bintuni dengan mengukur koefisien transmisi (KT). Kolam gelombang dilengkapi dengan piston pembangkit gelombang monokromatik, 4 wave gauge dan DAS (Data Acquisition System) 8 kanal. Data tinggi (H) dan periode gelombang (T) diperoleh dari rekaman sensor gelombang dan divalidasi dengan pengamatan pada peilschaal. Tinggi gelombang datang di depan breakwater (Hi) dan tinggi gelombang transmisi di belakang breakwater (Ht) diukur dan diproses untuk mendapatkan KT. Selanjutnya, hubungan antara KT dan bilangan tak berdimensi lainnya dianalisis. Hasil dari model fisik ini adalah breakwater terapung yang diajukan efektif untuk gelombang pendek dan menengah, dan tidak efektif untuk gelombang panjang. Selain itu, konfigurasi breakwater pada satu sisi bagian utara saja (konfigurasi 1) dipilih karena perbandingan dengan konfigurasi breakwater di dua sisi (utara dan barat, konfigurasi 2) dihasilkan gelombang transmisi yang tidak jauh berbeda. Bahkan konfigurasi 2 (breakwater di dua sisi) menghasilkan gelombang berdiri pada kolam pelabuhan dengan tinggi lebih dari tinggi gelombang datang. Pada gelombang pendek, breakwater terapung menghasilkan koefisien transmisi sebesar 0,5 hingga 0,7. Koefisien transmisi mengecil apabila gelombang datang dengan periode yang lebih kecil lagi.
STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH DI PELABUHAN ARAR KABUPATEN SORONG YANG BERKELANJUTAN
Authors: Sitepu Sehtawarta Br , Riani Etty , Anwar Syaiful
Published: June 2018

Pelabuhan Arar merupakan pelabuhan yang sedang berkembang dan terletak di kawasan ekonomi khusus, sehingga menghasilkan limbah dan sampah yang semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi strategi pengelolaan limbah di Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong yang berkelanjutan. Pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap lima pakar ahli yang dipilih secara purposive dengan bantuan kuesioner khusus untuk keperluan analisis AHP. Data yang diperoleh dianalisis dengan analytical hierarchy process (AHP) menggunakan perangkat lunak expert choice 2000. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada tiga strategi utama yang perlu dilakukan agar pengelolaan limbah di Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong menjadi berkelanjutan, yakni membuat pengolahan limbah dan sampah menjadi satu kebiasaan dan budaya keseharian (habituasi) dari masyarakat, mencari dan menerapkan teknologi zerowaste serta melakukan penegakan hukum.
THE EFFECT OF ORGANIC SEDIMENT CONTENT ON CORAL DIVERSITY IN KARIMUNJAWA ISLAND, INDONESIA
Authors: Nugroho Fajar , Zamani Neviaty P. , Madduppa Hawis
Published: June 2018

Coral reef now are under threats due to sedimentation. Fatal effect of organic rich sediment, leading corals mortality. Therefore, the study was conducted to investigate effect of organic sediment content to the coral diversity in Karimunjawa Island, Central Java, Indonesia. Field data was conducted at 6 locations.  Three sediment traps were deployed at each sites to measure organic sediment content. Twenty replicated quadrant transects were used to estimate coral density and coral diversity. Analysis of variance (ANOVA) was used to examine the differences of organic sediment content in each station. The linear regression was used to assess the relationship between organic sediment content and coral diversity. Our field result demonstrated that sediment content significantly different between sites with value range from 0.42 mg/800 ml - 1.32 mg/800 ml. Based on the Simson’s Diversity Index, the highest coral diversity found at Alang-alang as site with low sedimentation while the lowest coral diversity was found at Legon Lele as site with high sedimentation. The study shown significant negative correlation between organic sediment content and coral diversity with the coefficient of regression 0.68. This study convinces that disturbance on coral reefs might affect coral diversity in Karimunjawa Island, in addition to other factors such as the influence of human activities, natural disruption and climate change. Keywords: sedimentation, organic, coral, diversity, Karimunjawa
PENGELOLAAN PERIKANAN LOBSTER DENGAN PENDEKATAN EAFM DI TELUK PALABUHANRATU
Authors: Rombe Katarina Hesty , Wardiatno Yusli , Adrianto Luky
Published: June 2018

Penelitian ini dilakukan di Teluk Palabuhanratu-Sukabumi pada bulan Maret 2016. Tujuan penelitian ini adalah mendiagnosis perikanan lobster Palabuhanratu dengan menggunakan faktor-faktor Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). Pengambilan sampel air dilakukan di dua titik lokasi tangkap. Pengukuran serta penimbangan morfologi lobster dilakukan di rumah pengumpul. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas air Teluk Palabuhanratu masih dalam batas toleransi lobster untuk hidup. Panulirus homarus (lobster pasir) merupakan lobster yang paling banyak tertangkap dibawah ukuran layak tangkap, mencapai 2528,9 Kg. CPUE lobster yang turun menandakan penurunan stok lobster di lokasi tangkap. Pendapatan nelayan masih sangat jauh dari rata-rata UMR dan partisipasi stakeholder masih kurang dalam pengelolaan perikanan lobster.
ALGILANAN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE İŞGÖREN SESSİZLİĞİ DAVRANIŞININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİNİN ANALİZİ
Authors: YALÇINSOY Ayhan
Published: June 2018

Araştırma sağlık sektöründeki çalışanların
algıladıkları örgütsel sessizlik ortamı ve sessizlik davranışlarının iş
performansları üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır.
Araştırma kapsamında ortaya konulan modeli test etmek amacıyla demografik
değişkenler dışında 50 ifadeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma
Diyarbakır ili sağlık sektörü çalışanı 327 çalışana yönelik olarak yapılmıştır.
Araştırma sonunda örgütsel sessizlik, çalışan sessizlik davranışı ve çalışan
performansı arasında pozitif doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel
sessizliğin alt boyutlarından tamamı ile çalışan performansı arasında pozitif
yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca, çalışan sessizlik
davranışının alt boyutlarından sadece prososyal sessizlik davranışı ile çalışan
performansı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
PERAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM TANAMAN AREN (SAGERU) TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI MURNATEN KECAMATAN TANIWEL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Authors: Titabano Herlin M , Pattinama Marcus J , Thenu Stephen F.W
Published: June 2018

Keberhasilan suatu usaha dibidang produksi pada akhirnya akan dinilai dengan besarnya penerimaan dan pendapatan yang diperoleh oleh para petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar jumlah pendapatan yang diterima petani pengelolah aren. Penelitian ini dilakukan dinegeri Murnaten, kecamatan taniwel kabupaten sera bagian barat pada bulan agustus – September 2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus untuk 30 responden. Besar jumlah pendapatan yang diterima petani dan kelayakan uaha dapat dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan. Hasil  penelitian  menunjukan bahwa rata-rata pendapatan pengelolahan aren untuk pengolahan sageru sebesar Rp. 3.099.284,- dan pengolahan sopi sebesar  Rp. 17.331.333,- bulan,  analisis BCR untuk pengolahan sageru  sebesar 1,60 dan pengolahan sopi sebesar 1,43 yang artinya bahwa usaha aren tersebut layak untuk diusahakan.
DAMPAK KEBERADAAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT PT. NUSA INA GROUP TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA KOBI MUKTI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBI)
Authors: Nasurur Uti , Tahitu Meilvis E , Kakisina Leunard O
Published: June 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di DesaKobi Mukti.Data yang dikumpulkanberupa data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan observasi lapangan.Besarnyasampelyang dipilih yaitu 30 rumahtangga petani dari 300 populasi yang ditentukan secara acak sederhana (simple random sampling). Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit PT. Nusa Ina Group terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya perusahaan yaitu adanya perbedaan sarana dan prasarana sosial seperti fasilitas pendidikan maupun peribadatan (masjid dan gereja) dan infrastruktur yang lebih lengkap dari  sebelumnya. Dampak terhadap keadaan ekonomi masyarakat terlihat dari adanya peningkatan mata pencaharian dan nilai jual tanah.
Población indígena en contexto urbano: análisis de los determinantes sociales de la salud, a partir de la información censal
Authors: Ponce Blanca Elizabeth , Fantín María Alejandra
Published: June 2018

El estudio está centrado en dos Áreas Programáticas del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR): Mapic y Toba. De acuerdo con la información censal del año 2001, albergan un 45% y 11% respectivamente de hogares constituidos por una o más personas indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios. En los últimos años incrementaron su demanda, como consecuencia del crecimiento natural y de las políticas habitacionales que beneficiaron al área de influencias. Por este motivo, resulta indispensable, a la hora de desarrollas las acciones de salud, conocer: ¿cuáles son las características demográficas y socioeconómicas de su población? Dentro de este marco, la presente investigación tiene por objetivo caracterizar demográfica y socioeconómicamente las Áreas Programáticas Mapic y Toba, contextualizándolas con el AMGR; teniendo como principal fuente de información al Censo Nacional del Población, Hogar y Vivienda de la República Argentina del año 2010.
El desarrollo rural en la Provincia del Chaco: fundamentos y variables de análisis
Authors: Pertile Viviana C.
Published: June 2018

Las políticas públicas de desarrollo rural impulsadas desde hace varias décadas en el territorio provincial tuvieron poca efectividad, ello es evidente, por cuanto los datos recopilados muestran una creciente desigualdad y despoblamiento de amplias zonas rurales de nuestra provincia. En relación a dichas políticas de desarrollo rural, se pudo advertir, que se ha tratado de una serie de propósitos discursivos, por cuanto no fueron diseñadas ni definidas desde los ámbitos locales, prueba de ello son las transformaciones territoriales como así también los contrastes sociales y económicos que se han producido tanto en ámbitos rurales nacionales como provinciales. Nuestro espacio de estudio es el resultado de procesos y de transformaciones históricas que involucran diferentes aspectos tanto demográficos como productivos. Esta situación la podemos explicar mediante el análisis de distintas variables demográficas y socio-económicas que dan cuenta de las necesidades que se deben cubrir en la provincia del Chaco.

 
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN USUL FIQIH)
Authors: Rahmawati Rahmawati
Published: June 2018

Good governance adalah istiah yang digunakan ditentukan dalam literatur pembangunan untuk menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya publik untuk menjamin realisasi hak asasi manusia. Pemerintahan menggambarkan "proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan (atau tulak diimplementasikan)'. Good Governance Ini dapat berlaku untuk perusahaan, internasional, nasional, pemerintahan lokal atau interaksi antara sektor-sektor lain dari masyarakat. Konsep "good governance' sering muncul sebagai model untuk membandingkan ekonomi (yang) tidak efektif atau lembaga politik dengan ekonomi yang layak dan juga lembaga politik. Karena pemerintah yang paling "sukses" dalam dunia kontemporer adalah negara demokrasi liberal yang terkonsentrasi di Eropa dan Amerika negara-negara 'lembaga senng menetapkan standar yang digunakan untuk membandingkan negara-negara lain institusi Karena pemerintahan yang baik panjang dapat difokuskan pada suatu bentuk pemerintahan, organisasi bantuan dan otoritas negara-negara maju sering akan fokus arti pemerintahan yang baik untuk satu sel persyaratan yang sesuai dengan agemla organisasi, membuat "good governance" menyiratkan banyak hal yang berbeda dalam konteks yang berbeda
MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKIIM ISLAM
Authors: Salma Salma
Published: June 2018

Kata maslahah berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas Metode maslahah mursalah muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syari at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Para ulama ushul fikih membagi maslahah ke dalam tiga kategori yaitu: I maslahah berdasarkan segi perubahan maslahax, terdiri dari al-maslahah as-sabitah dan al-mastahah al-muiagayyirah 2. Maslahah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara', terdiri dari : al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulgah, dan al-maslahah al-mursalah. 3. Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepent'ngan kemaslahatan, terdiri dari: al-maslahah al-dharuriyyah, al-maslahah al-hajiyyah dan al-maslahah  al-tahsiniyah.
Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)
Authors: Zakaria Siska
Published: June 2018

Tulisan ini berkenaan dengan pemahaman muzakki mengenai zakat maal masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Oleh karenanya zakat merupakan salah satu syari’at Islam yang harus dijalankan, maka zakat sangat ditekankankan kepada orang-orang yang beriman sebagai upaya peningkatan iman dan takwa kepada Allah swt. Banyak polemik yang terjadi dalam permasalahan zakat ini. Salah satunya adalah ketidak pahaman muzakki akan pentingnya zakat dalam meningkatkan taraf hidup orang muslim yang berada dalam kefakiran dan kemiskinan. Hasil penelitian ini ketidak pahaman muzakki akan zakat maal yang, mengakibatkan pengumpulan dan penerimaan zakat maal tidak maksimal. Akibat akhirnya adalah tujuan zakat maal yang diamanahkan oleh ajaran Islam tidak tercapai. Akhirnya jumlah fakir dan miskin akan semakin bertambah dari tahun ke tahun dan mustahik akan berkurang. Maka penulis menyimpulkan bahwa, jama’ah masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame belum memahami apa yang disebut zakat maal. Karena dari 8 orang yang wajib mengeluarkan zakat hanya 2 Orang mengeluarkan zakat maal itupun tidak sesuai dengan jenis harta apa yang dikeluarkan.
Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado
Authors: Sunarto Sunarto
Published: June 2018

Penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan proses pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Sario, dan apakah proses penerapannya telah sesuai dengan Konsep Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif studi kasus. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan sewa menyewa mobil rental. Sedangkan penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini ditujukan pada  Rental Mobil di Kecamatan Sario Kota Manado. Dari hasil penelitian mengenai penerapan pelaksanaan sewa-menyewa mobil  yang di lakukan oleh Rental Mobil di Kecamatan Sario di lihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, ada mobil yang di sewakan, dan ada uang sewa yang di berikan penyewa mobil kepada pemilik rental  yang penjelasan dari awal sampai berakhirnya sewa menyewa hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara kedua belah pihak yaitu pemilik rental dan penyewa mobil,  akan tetapi juga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena berdasarkan temuan di lapangan dua diantara tiga rental mobil tempat penelitian tidak memiliki badan hukum sehingga keberadaan rental tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak memiliki aturan secara jelas dan tertulis sebagai acuan antara pihak-pihak yang terkait dalam sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Sario kota Manado.
PIAGAM MADINAH DAN UUD RI 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik)
Authors: Mursyid Salma
Published: June 2018

Dalam satu wilayah yang dihuni banyak orang, kemajemukan atau plural-itas merupakan sebuah realitas. Demikian halnya wilayah Madinah, ketika Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus menjadi kepala negaranya, selama kurang lebih 13 tahun. Beliau menghadapi warga Madinah yang majemuk atau pluralik, termasuk dalam keyakinan keagamaan. Ada yang muslim, yang musyrik dan Yahudi. Dalam kondisi kemajemukan atau pluralitas ini, Nabi Muhammad SAW memprakarsai sebuah piagam perjanjian yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah antara kaum muslim, kaum musyrik dan kaum Yahudi, guna membina persatuan, kesatuan, kerukunan, dan keamanan seluruh warga Madinah. Sejalan dengan prakarsa nabi Muhammad SAW tersebut, pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemer­dekaan tahun 1945 yang melihat warganya relatif lebih majemuk atau pluralik ada yang muslim, yang Katholik, yang protestan, yang hindu, yang budha dan yang aliran kepercayaan. Dirumuskanlah UUD 1945 sedemikian rupa y an g dapat mengakomodasi semua penganut keyakin­an agama tersebut, terciptanya persatuan, kesatuan, kerukunan dan keamanan seluruh warga negara Republik Indonesia. Antara Piagam Madinah dan UUD 1945 terlihat adanya kesamaan yang me­nonjol, baik ide maupun rumusannya. Baik Piagam Madinah maupun UUD 1945, ma­sing-masing menghendaki terbangunnya negara kesatuan yang kokoh dan dengan warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, yang anatara lain diwujudkan dalam bentuk prilaku yang berkemanusiaan. Tulisan ini akan menelusuri titik singgung antara Piagam Madinah dan UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi Negara.
IBRAHIM HUSEN FIQIH INDONESIA
Authors: Jamal Ridwan
Published: June 2018

Ibrahim Husen sesosok ulama terkemuka Indonesia yang mendapat tempat terhormat di ruang hati umat Islam Indonesia, teristimewa kalangan terpelajar Islam. Ia seorang Profesor fiqih yang cukup raj in dan cerdas mere spons fenomena kefiqihan di Indonesia. Dari dirinya (melalui keduduk-annya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat pada masa kepemimpinan K. H. Hasan Basri) lahir banyak fatwa kefiqihan. Ibrahim Husen sangat concern terhadap pengassimilasian antara hukum nasional dengan hukum syar'i. Menurut Ibrahim Husen, hukum nasional Produk pemerintah berupa peraturan perudang-undangan yang tidak bertentangan atau sejiwa dengan hukum syar'i dapat dinilai sebagai hukum Islam. Tulisan ini akan melacak pokok pikiran Ibrahim Husen tentang upaya pendinamisasian hukum Islam agar selalu dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala tempat dan masa ke depan.
INDONESIA BARU DALAM PERSPEKTIF AGAMA
Authors: Santalia Indo
Published: June 2018

Selama 32 tahun, mulai 1966 sampai 1998, Indonesia diperintah sebuah rezim yang bernama orde baru dengan one manusia show, Soeharto. Orde mana star awal dengan komit-men dan kinerja akan membangun demokrasi dan kesejahteraan rakyat, tetapi kemudian berkembang menjadi otoriter (dictator konstitusional, istilah Prof. Dr. Ismail Sunny, SH. LLM) dan berbudaya KKN yang menyengsara-kan rakyat pinggiran. Akibat dari performance orde baru tersebut, akhir paru 1998 muncul gerakan reformasi yang dipelopori kala-ngan Perguruan Tinggi, yang akhirnya hanya dalam waktu empat pekan berhasil ditumbangnya, seraya melahirkan orde reformasi. Orde ini hingga kini telah dipresideni tiga orang, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari rentang ketiga presiden ini, mengawali esensi orde reformasi itu. Yang mencolok malah aksi unjuk rasa yang berstandar ganda. Tulisan ini akan menyorot bagai-mana Kontribusi perspektif agama (baca Islam) dengan melalui pemahaman refor-masi yang benar dapat mengantar Indonesia ke suatu wajah Indonesia baru. Kata Kunci : Refonnasi, Hak Asasi dan al-Qur'an.
PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDIA
Authors: Alkatiri Djafar
Published: June 2018

India sebagai salah satu negaraasia yang memiliki pluralitas Agama (Hindu, Budha, Kristen, Islam dan lain-lain) mengakibatkan pula pluralitas di hidang hukum. Di Anak Benua ini, sebesar umat Islam bermazhab sunni, yaitu bermazhab Hanati dan Syafi'i. Adat istiadat India yang relative sangat kuat mengalahkan pengaruh hukum negara dalam kehidupan keluarga di India. Akibamya hanyak hal-hal yang berten­tangan dengan ajaran Islam yang diabsah­kan 1Jlama dipraktekkan masyarakat muslim India. Artinya penunjangan adat istiadat lebih dominan daripada penjun­jungan dan pengamalan ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong pemikir-pemikir muslim India seperti Ahmad Khan. Muh lqbal dan lain-lain untuk melahirkan gagasan-gagasan baru yang lebih dapat memajukan masyarakat muslim India. Digagasnyalah beberapa aspek hukum Islam antara lain hukum publik terutama hukum keluarga. Gagasan ini kemudian diterima oleh masyarakat muslim India karena is terpadukan antara jiss a hukum Islam dengan esensi adat istiadat mass arakat India.
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM (KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA)
Authors: Mauluddin Sya'ban
Published: June 2018

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak, ia mempunyai karakter­istik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya, Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu dimana hukum Islam bersifat takamul (sempurna), wasatiyah (seimbang, harmonis), harakah (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). AI-Qur'an memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integra1, Di dalamnya terpadu antara Sunatullah dengan Sunnah. Sebagaimana terpadu antara aqidah dan moral, terpadu­nya dengan hukum dalam rumus­an yang diajarkan al-Qur'an. Dengan sifatnya yang demikian, maka hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang tidak tergantung pada adanya sesuatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut.
KONSEP AL-QUR'AN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Telaah dengan pendekatan tefsir temantik)
Authors: Yusuf Nasruddin
Published: June 2018

Kata korupsi bukanlah berasal dari istilah bahasa Indonesia, kata korupsi berasal dari terjemahkan kata Inggris corruption. Kata ini dalam bahasa Arab tidak ditemukan secara khusus makna terjemahannya. Hanya saja yang agak bersentuhan arti adalah kata al-fasad yang berarti kerusakan, tetapi secara subtantif, arti tersebut tidak mencakup arti yang diinginkan dari terminologi korupsi, yaitu pengelapan uang negara karena jabatan yang dimiliki seseorang. Karena korupsi dalam pemahaman bahasa Indonsia adalah pengrusakan pada keuangan negara dengan praktek penyelewengan atau pengelapan uang negara, perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Kata korupsi dalam arti terminologi melalui penelusuran ayat­ayat Al-Quran tidak dapat ditemukan substansinya melalui terjemahan kata­kata, seperti misalnya kata sabar, ikhlas yang juga terdapat kata itu dalam penyebutan Al-Quran berupa kata al-shabr dan al-ikhlas. Akan tetapi itu tidak berarti, substansi korupsi dapat diartikan dengan memakan harta orang lain secara batil (aklmal hi al-hathil ) dan memakan harta orang lain dengan dosa (akl al-mal bi al-itsm ), Ugkapan pertama, antara lain terdapat di dalam QS. Al-Nisa (4): 24. sedangkan ungkapan kedua, antara lain, terdapat di dalam QS. Al-Baqarah (2): 188. Dari penelusuran kedua terminologi itulah dibahas penelitian ini berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu juga dengan tidak mengabaikan ayat-ayat lain yang mungkin secara jelas memuat pokok-pokok pikiran tentang tindak pidana korupsi.
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA DI INDONESIA
Authors: Mathar Mudassir
Published: June 2018

Hakikatnya kegiatan usaha bisnis dapat dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk dan cara sepanjang kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus bisnis waralaba di Indonesia telah diatur dengan perundang-undangan yang khusus mengatur bisnis waralaba baik dari segi perjanjiannya maupun etika bisnis yang lazim di dalam bisnis ini. Peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan lain yang mengaturnya ada didalam undang ketenagakerjaan. Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan Undang-Undang pajak penghasilan serta Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan. Selain itu perjanjian (Perikatan) waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang­Undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak. Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya. Pada tulisan ini kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kegiatan usaha waralaba belakangan ini yang menjadi kecendrungan para pengusaha untuk memilih alternative usaha yang am an dari resiko kegagalan usaha dikarenakan kebingungan untuk memulai suatu usaha dan menghadapi persaingan usaha itu sendiri. Lebih jauh tulisan ini ingin mengetatahui peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang perjanjian waralaba selain yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata).
KEWARlSAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT
Authors: Jamal Ridwan
Published: June 2018

Tulisan ini merupakan karangan ilmiah tentang kewarisan anak sangat  dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan  Hukum Adat. Melalui penelitian dan  pengkajian terhadap literatur-literatur  yang berkaitan dengan judul ini penulis  ingin mengungkapkan pokok  permasalahan yaitu bagaiman kewarisan  anak angkat dalam hukum Islam, Hukum  Perdata dan Hukum Adat, serta  bagaimana hukum Islam merespon  kewarisan anak angkat dalam Hukum  Perdata dan Hukum Adat. Bertitik tolak dari hasil  pengkajian dengan menelaah secara  cermat, ternyata kewarisan anak angkat  dalam hukum Islam dan Hukum  Perdata berdasarkan Staatblad 1917  nornor 129 pasal 5 sampai 15 maupun  yang dirumuskan oleh hukum Adat,  pada dasarnya ketiga hukum tersebut  terdapat perbedaan pandangan dan  persamaan serta perbedaan hukum. Untuk mencari penjelasan  secara kongkrit tentang kewarisan anak  angkat dalam hukum Islam, Hukum  Perdata dan hukum Adat. penulis telah  melakukan pengkajian dan rnenelaah kemudian membanding-bandingkan  antara ketiga hukum tersebut sehingga  dapat diketahui di mana letak  kekurangan maupun kebaikan dari  masing-masing hukum tersebut. Adapun kekurangannya adalah ketiga  hukum tersebut masing-masing  bervariasi dalam mem berikan  pandangan maupun status terhadap  anak angkat, sedangkan kebaikannya adalah ketiga hukum tersebut sama­sarna membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara anak tersebut sebagai usia yang merupakan bagian yang berbeda . dalam lingkungan keluarganya
DIKOTOMI GENDER (Sebuah Tinjauan Sosiologis)
Authors: Bukido Rosdalina
Published: June 2018

Perempuan di arena publik maupun domestik, secara umum mengalami subordinasi, marginalisasi, dan  kliminasi dalam berbagai variasi. Hal ini an tara lain inflasi bahkan nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dibandingkan laki­laki. Dikotomi gender mengakibatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rekonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki merupakan hal penting yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, laki-Iaki dan perempuan. Persoalan subordinasi       marginalisasi    dan perempuan adalah persoalan masyarakat, persoalan bersama laki-Iaki dan perempuan. Mendiamkan ketidakadilan struktural dan penindasan perempuan berarti melanggengkan dehumanisasi laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan ketidakadilan dan penindasan perempuan, sementara perempuan mengalami dehumanisasi  karena terus-rnenerus tertindas.
AHL AL-HADIS DAN AHL RA’Y (Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat ke Masa Para Imam Madzhab)
Authors: Yusuf Nasruddin
Published: June 2018

Perbedaan pendapat dikalangan ulama di bidang-bidang hukum Islam sesungguhnya telah teradi pada masa Sahabat Nabi. Namun perbedaan-perbedaan tersebut masih daapat diatasi dengan kebijakan politik dan legalitas ijmak. Namun selesainya masa sahabat, yang dikenal dengan masa tabi’in (kira-kira dimulai pada tahun 41 H.) perbedaan pendapat tidak bisa diselesaikan seperti penyelesaian pada masa sahabat. Disinilah awal mula terjadinya proses peralihan hukum islam dari bentuk ijtihad yang bertumpuk pada keagungan sahabat kepada proses yang ilmiah dan terukur sampai lahirnya para imam-imam mazhab yang mengkodifikasikan hasil-hasil pemikiran hukumnya dalam bentuk kitab-kitab fiqh. Ahl al-Hadis dan Ahl al-ra’y adalah dua bentuk pemikiran hukum yang mengantar terjadinya prose peralihan itu. Masa itu adalah masa dimulainya usaha-usaha membentuk hukum islam agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan rasionalitas.
PERIODESASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM (Suatu Telaah Historis-Kultural)
Authors: Usup Djamila
Published: June 2018

The article discusses the development of thought in the field of Islamic jurisprudence emphasizing on its historis-cultural aspects.The writer mainly argues that the Islamic law that rooted from the Holly Qur’an and Hadits has been ackowledged to be always compatible untill the end of the world.In practice and implementation,however,adjusments are often made to suit the current situation whilst maintaining the universal principle from which they are originated.The thought/contemplation of Islamic law is establised to investigate how Islamic law could cope with the sociocultural feature of the surounding community.
URGENSI PERJANJIAN DALAM LALU LINTAS HUBUNGAN HUKUM PERDATA
Authors: Bukido Rosdalina
Published: June 2018

An agreement is an event of where a promising to another of where two the means is each promise to execute a thing. Execution of this agreement become purpose of people whe make an agreement, because of exactly with execution of the agreement, the party making it will be able to fulfill it’s the king be able to fulfill it’s requirement. Agreement is deed of real important law done by the parties in civil contractual terms before executing law deed. This thing is important is done for shake of creation of peacefulness and the parties justice. Agreement loads rights and obligations any kind of that must be done by the parties, so that if it is then day one them is default hance young referred to contents of agreement. Agreement gives protection of law the parties.
STATUS HUKUM DAN PRODUKTIFITAS TANAH-TANAH WAKAF DI KOTA MANADO
Authors: Lahilote Hasyim Sofyan
Published: June 2018

Dengan disahkannya UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, telah menggairahkan penerapan Wakaf di tanah air terutama Wakaf yang sifatnya produktif. Karena dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan pelaksanaan Wakaf akan lebih terorganisir dan mempunyai visi yang jelas tentang pemanfaatannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aspek hukum terhadap tanah-tanah dan wakaf dan penerapan wakaf produktif di Kota Manado.
TEORI KEBENARAN DALAM (HUKUM) ISLAM Studi Kritis Filsafat, Agama dan Ilmu Pengetahuan
Authors: Yasin Yasin
Published: June 2018

Kebenaran dalam hokum islam dapat dilihat pada tiga sisi yaitu kebenaran yang dilandasi dengan filsafat yakni dengan menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama adalah menuntut pengetahuan untuk beribadah. Selanjutnya, filsafat kebenarannya adalah relative dan ridak ada satupun yang mutlak sempurna. Jika satu masalah tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, maka filsafat pun terdiam atau memberikan jawaban dugaan, spekulasi, terkaan, sangkaan dan perkiraan, maka manusia berada dalam kebingungan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan metodis, pendekatan yang digunakan adalah empiris, terikat dimensi ruang dan waktu serta berdasarkan kemampuan panca indera manusia, rasional dan umum dan para ahlinya dapat mempergunakan proposisi. Agama adalah kumpulan aturan tentang cara-cara mengabdi kepada tuhan dan harus dibaca serta memiliki sifat mengikat. Aturan yang datangnya lebih tinggi dari Tuhan, manusia sebagai pelaksana aturan tersebut. Karena dengan aturan tersebut seseorang akan mendapatkan sangsi apabila ia tidak melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan agama menjadi persoalan sarat emosi, subjektifitas, kecenderungan dan kadang sifat untuk mengenal tawar menawar. Kesimpulannya agama kebenarannya adalah mutlak sedangkan filsafat dan ilmu pengetahuan kebenarannya relafif.
KONSEP ETIKA KOMUNIKASI DALAM AL QUR’AN (Telaah Kritis Dalam Makna Qawlan Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)
Authors: Ikrar Ikrar
Published: June 2018

Din Al-Islam merupakan satu system yang di dalamnya terhimpun aspek-aspek yang mengatur manusia, baik hubungan manusia denga Tuhannya (vertical), maupun hubungan antar manusia dengan alam atau makhluk lainnya (horizontal). Aspek-aspek itu tergambar dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatnkan oleh Musalimdari Umar R.A sebagai berikut yang mengandung makna: (a). Iman, (b) Islam, (c) Ihsan. Aspek Iman merupakan landasan yang utama, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang akidah, aspek ini juga disebut dengan Ahkam I’tiqadiyah. Aspek yang kedua adalah Islam, yang disebut juga aspek Syari’ah dalam arti sempit. Aspek kedua ini berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan (amaliyah) manusia, yang berlandaskan pada aspek pertama. Aspek ketiga adalah Ihsan, yang berisi ajaran atau etika atau akhlak. Aspek ketiga ini juga disebut dengan Ahkam Khuluqiyah.
AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
Authors: Naskur Naskur
Published: June 2018

Islam mengatur pembagian warisan secara adil lewat aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur’an. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Olehnya dalam pembahasan ini penulis akan mencoba melihat seta membahas bagaimana pengaturan kembali ahli waris dan kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Tanggung Jawab Developer Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Authors: Lahilote Hasyim Sofyan
Published: June 2018

Dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan, konsumen sering ditempatkan dalam posisi marginal sehingga kesepakatan yang berlaku sering merugikan pihak konsumen. Tanggung jawab developer dalam perjanjian tersebut habis setelah dirampungkannya pembuatan rumah yang dimaksud. Akan tetapi masalah mulai timbul bila spesifikasi rumah yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hukum perlindungan konsumen memberikan celah yang luas bagi konsumen untuk melindungi hak-hak hukumnya dalam perjanjian tersebut.
Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Authors: AM Mufti
Published: June 2018

Hampir pada kebanyakan negara muslim, pembaharuan hukum yang pertama dan utama terjadi pada hukum keluarganya. Tindakan ini dilakukan dalam rangka menata sistem hukum yang bersifat nasional yang menyeluruh dan terpadu. Sebab, syari’ah belum berupa peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis, dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi juridis dengan Inpres No.1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik hukum Islam Indonesia. Apa yang terdapat dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana hukum Islam (fiqh) yang ada dalam masyarakat diramu guna dijadikan hukum nasional yang tertuang dalam KHI
Organisasi Islam dan Pengarunya Pada Hukum Islam di Indonesia
Authors: Kasim Muhammad
Published: June 2018

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti SI (syarikat Islam) yang berorientasi politik dengan cikal bakal dari syarikat Dagang Islam yang berorientasi bisnis yang tidak lepas dari motivasi kuat untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, kemudian Muhammadiyah yang bergerak pada sosial keagamaan dan dakwah, dan Nahdatul Ulama (NU) yang sering dikatakan sebagai organisasi masa Islam tradisional yang mengembangkan ajaran empat mazhab. Dari beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, penulis mengambil ormas Islam yang sangat kuat pengaruhnya yaitu : N.U (Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah), dalam pengembangan Hukum Islam di Indonesia.
PERINTISAN USHUL FIQH DAN KATEGORISASINYA
Authors: Usman Ismail K
Published: June 2018

Kebolehan berijtihad yang dilakukan para sahabat atas petunjuk Rasulullah melalui beberapa riwayat, menunjukkan bahwa metodologi penetapan hukum Islam tersebut telah tumbuh sejak masa Rasulullah, dan hal ini dilakukan juga oleh para sahabat yang sangat memahami benar bagaimana Rasulullah menetapkan suatu keputusan hukum yang diajukan pada beliau. Akan tetapi metodologi ini tidak tersusun selayaknya susunan suatu ilmu. Kedekatan para sahabat dengan Rasulullah sangat memungkinkan mudahnya para sahabat dalam berijtihad, sehingga metodologi bukanlah suatu keharusan pada masa tersebut. Walaupun sebenarnya dalam tataran praktisnya metodologi ini telah dipraktekkan pada masa sahabat.Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia Barat dan Timur, dari daratan Spanyol sampai perbatasan Cina, dan berkembangnya berbagai bidang ilmu pada masa Tabi’in, tidak hanya berdampak pada beragamnya persoalan hukum yang terjadi di masing-masing wilayah tersebut, tapi juga sering terjadi perbedaan antara ulama disetiap wilayah dalam memutuskan persoalan hukum yang dihadapinya, walaupun persoalan hukum yang dihadapi ulama saat itu memiliki kesamaan kasus. Atas dasar ini lahirlah beberapa aliran dalam menetapkan metodologi hukum Islam, yang dijadikan acuan masing-masing kelompoknya. Terdapat aliran Jumhur ulama ushul fiqh yang membangun metodenya secara teoritis, tanpa terpengaruh pada masalah furu’. Aliran Fuqaha yang justru banyak dipengaruhi oleh masalah furu’ dalam mazhab mereka, dan terdapat pula aliran yang mengkompromikan keduanya.
ISTIHSAN (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)
Authors: Otta Yusno Abdullah
Published: June 2018

Abu Hanifah dikenal dikalangan ulama sebagai Imam kaum rasionalis, karena lebih banyak menggunakan ijtihad berdasarkan rasio dalam menetapkan suatu hukum. Kenyataan ini adalah karena faktor ekstern dan intern yang dialami dan dijalaninya. Beliau adalah Imam al-A’zham dan Imam kaum rasionalis dengan ide-ide dan fatwa-fatwa yang mengedapankan rasio dalam ijtihad untuk mengistinbath hukum dari nash, hadis dan qaul shahabah. Dan dikenal sangat berhati-hati dan menyeleksi dengan ketat dalam menerima hadis yang belum terkenal, walaupun hadis tersebut masuk dalam katagori shahih. Ini karena letak geografi antara Hijaz, tempat turunnya wahyu dan tumbuhnya hadis, serta tinggalnya para muhaddisin, sangat jauh dari Kufah, kota kelahiran Abu Hanifah.
PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)
Authors: Ma'u Dahlia Halia , Nur Muliadi
Published: June 2018

Hukum hanyalah bagian dari perkembangan dinamika masyarakat. Bahkan dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu pula akan tercipta hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya perkembangan dinamika masyarakat tersebut mempengaruhi cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Pandangan sosiologis terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sendiri sebagai refleksi dari apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Atas dasar ini, penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif (seperti yang termuat dalam undang-undang), tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.
PENETAPAN SYARI’AT UNTUK KEMASLAHATAN HAMBA DI DUNIA & AKHIRAT
Authors: Suleman Frangky
Published: June 2018

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang dilegetimasi oleh Allah Swt sebagai sumber hukum Islam dan barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ia lakukan. Hukum Islam merupakan  suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu maka hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Keharmonisan hubungan tersebut ditentukan oleh harmonisasi hubungan manusia baik itu secara individu  maupun secara kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya…di atas semua tersebut harus ditentukan oleh hubungan yang harmonisasi antara manusia sebagai makhluk dan Allah swt sebagai Khaliq).
JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN EKSISTENSI YURIDISNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Lahilote Hasyim Sofyan
Published: June 2018

Dalam dunia kedokteran terdapat dua penerapan aturan hukum yang mempunyai kekuatan yang sama dalam bentuk perundang-undangan  untuk menyelesaikan sengketa antara pasien dan dokter, jika terjadi wanprestasi antara salah satu pihak. Yaitu uu no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini dimungkinkan karena timbulnya berbagai penafsiran tentang hubungan antara pasien dan dokter itu sendiri apakah termasuk dalam hubungan bersifat untung rugi atau bersifat sosial.