bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
The Role of Land Management Paradigm Towards Certainty and Justice
Authors: Setiabudhi Donna Okthalia , Yunus Ahsan , Irwansyah Irwansyah , Rifky Andi
Published: May 2023

To achieve land order, Indonesia implements the Sustainable Agrarian Regulation System (SPAB). The crucial issue, however, is whether the management of activities at this point has been conducted sustainably in order to establish justice and legal certainty in the community.   The purpose of this study is to examine a variety of issues concerning the Role of Land Management Paradigm Towards Certainty and Justice. This research is empirical with a qualitative approach. The results indicate that as the Dynamics of Population Growth and Rapid Progress was being constructed, soil quality began to deteriorate. For the exploitation and utilization of soil, therefore, effective, efficient, and sustainable land management is necessary.  It is widely acknowledged that sustainable land management is essential for halting land degradation, preventing desertification, and regenerating degraded areas. Given the complex options available to communities and landowners, Japan's policy is shifting its emphasis to policies pertaining to sustainable land use management by means of consensus building.
PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Authors: Kuswantoro Agung , Anggraeni Ira
Published: May 2023

Bagi instansi arsip kartografi juga memiliki nilai kegunaan sejarah, berguna untuk menilik peristiwa masa lampau berkaitan dengan konsep bangunan, gambar peta sebuah instansi ataupun sejarah berdirinya sebuah wilayah tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pengelolaan arsip kartografi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian kualitatif. Sumber penelitian ini terdapat 7 narsumber utama. Metode penelitian data ini melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengolahan arsip kartografi terdiri dari beberapa tahapan yaitu identifikasi arsip, deskripsi arsip, daftar arsip, pelabelan, dan penempatan fisik arsip. Pengolahan arsip ditujukan untuk menggali informasi selengkap mungkin untuk selanjutnya dibuat dalam daftar arsip guna memudahkan dalam proses penemuan kembali arsip. Tahap pengolahan arsip membutuhkan SDM yang mumpuni dan teliti dalam membaca dan menghimpun informasi yang terkandung dalam arsip. Tetapi dalam hal ini sumber daya manusia yang paham mengolah arsip kartografi sangat minim sehingga menjadi kendala dalam pengolahan arsip kartografi. Pengelolaan arsip kartografi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu pengolahan, akuisisi, preservasi, dan akses layanan arsip telah memenuhi standar dan peraturan yang ada. Prosedur yang tepat dan penggunaan alat yang sesuai standar telah diaplikasikan pada objek penelitian ini, sehingga dapat tersaji arsip kartografi yang telah dirawat bentuk fisiknya dan isi informasinya bagi pengguna yang membutuhkan baik secara langsung maupun digital.
INFOGRAFIK KONTEN ILMIAH MELAWAN PANDEMI COVID-19
Authors: Mahelingga Dhevi Enlivena Irene Restia
Published: May 2023

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat berhadapan dengan penyakit menular yang muncul dan menyerang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya penanggulangan yang salah satunya meliputi komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Salah satu langkah percepatan informasi dan edukasi adalah maraknya infografik Covid-19 pada media sosial berbagai instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap infografik yang yang dimuat dalam tweet akun @kemkominfo. Konten infografik yang dianalisis dibatasi hanya yang berkaitan dengan Covid-19. Penelitian bertujuan untuk menilai apakah konten infografik sudah didesain dengan baik sebagai bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif kepada publik. Teori analisis menggunakan teori tiga kelompok infografik dari Justin Beegel dan teori infografik yang baik berbasis Prinsip Vitruvian dari Jason Lankow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini bentuk penyampaian informasi melalui infografik masih relevan dan menjadi salah satu bentuk yang paling efektif di masa pandemi Covid-19. Infografik digunakan untuk ketiga kategori fungsinya. Infografik mendemonstrasikan suatu proses, misalnya melalui infografik mengenai panduan memakai masker; membuka dan membuang masker medis; dan mencuci masker kain. Infografik dapat berupa data statistik, misalnya melalui data persentase efisiensi filtrasi awal bahan kain untuk masker. Infografik mampu memotivasi seseorang, misalnya infografik persuasif agar masyarakat tetap berada di rumah.
KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA
Authors: Wijanarko Anggito , Ginting Rehnalemken
Published: May 2023

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak predikat, seperti kota pelajar dan  kota wisata.  Predikat kota pelajar  diberikan kepada Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan jalanan klitih di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisan  dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penilisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan klitih merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan klitih   terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam social learning theory. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam encegahan kejahatan jalanan klitih adalah upaya pre-emtiv, Preventif dan represif.
Kata Kunci : klitih, kejahatan jalanan,  juvenile delinquency,  kriminologi.

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta has many titles, such as a student city and a tourist city. The student city predicate given to the City of Yogyakarta. Yogyakarta is not free from crime, but there are crimes that cannot be found in other cities. The crimes referred to are street crimes where most of these crimes are minors. The aims of this research is to find out about the definition and factors that affect the street crime called “klitih” by children in Yogyakarta and to know the efforts made by Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta and  Balai Perlindungan and Rehabilitasi Sosial Remaja related to the prevention of street crime “klitih”. This research is descriptive empirical legal research. Object of legal research is Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitas Sosial Remaja. The results showed that street crime “klitih” consider as one of crime, the factors that affect street crime “klitih” consists of internal factors which mentioned in the sub-culture theory and external factors in childern which mentioned in the social learning theory. The efforts made by Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja in the prevention of street crime “klitih” is a pre-emtiv, preventive dan represive.
keywords : klitih, street crime , juvenile delinquency, criminology.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ETIOLOGI KRIMINAL
Authors: Wirastuti Weka , Sulistyanta ' , Budyatmojo Winarno
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etiologi kriminal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul dan upaya-upaya untuk mengurangi kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul meliputi ketidakadilan gender, ekonomi, perselingkuhan dan kecemburuan, lingkungan keluarga dan pengalaman masa kecil, pengonsumsi miras atau alkoholisme, rendahnya kecerdasan intelektual dan emosional, dan perkawinan dini. Teori Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri, serta The Dominance atau Radical Feminism Theory telah sesuai untuk menganalisis fakor-faktor tersebut. Upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi upaya preventif dan upaya represif yang bersifat persuasif maupun koersif.
Kata Kunci: Etiologi kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, istri.

Abstract
This research aims to determine criminal etiology of domestic violence against wives in Bantul Regency and efforts to minimize the cases. This research is a descriptive empirical legal research. This study uses a qualitative approach with primary data and secondary data. Data collection techniques, namely through interviews and literature study. The data analysis technique used an interactive analysis model. The results of this research indicate the factors that cause domestic violence against wives in the Bantul Regency include gender inequality, low socio-economy,  affair  and  jealousy,  family environment  and  childhood  experiences, alcoholism, low intellectual and emotional intelligence, and early marriage. The theory of Cesare Lombroso and Enrico Ferri, as well as The Dominance or Radical Feminism Theory are suitable for analyzing these factors. There are efforts to reduce domestic violence against wives in Bantul Regency which include preventive and repressive which are persuasive and coercive.
Keywords: Criminal etiology, domestic violence, wives.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
Authors: Fakih M. Hufron , Subekti '
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini bertujuan membahas pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan perlindungan secara hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pedekatan perundangundangan dan konsepsual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan dari bentuk pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di sosial media atau di website aparat penegak hukum serta penegakan hukum atas pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum yang belum dilakukan dalam praktik hukumnya, sehingga Anak tidak mendapat perlindungan.
Kata Kunci:  Anak,Pengungkapan Identitas Anak, Aparat Penegak Hukum.

Abstract
This research aimed to discuss the disclosure of children’s identity by law enforcement officials and law enforcement against the actions taken. The research method used is normative with prescriptive properties. This research approach is a statutory and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses deductive logic. The results of this study indicate the form of disclosure of children’s identities carried out by law enforcement officials both on social media or on websites of law enforcement officials as well as law enforcement on disclosure of children’s identities by law enforcement officials that have not been carried out in legal practice, so that children are not protected.
Keywords: Children, Identity Disclosure Children, Law Enforcement Official.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3
Authors: Maulana Akbar Ario Mulia , Sulistyanta ,
Published: May 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengidentifikasi pertimbangan hukum yang dilakukan dari berbagai kasus-kasus pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif metode penelitian normatif dengan sumber hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa penafsiran norma hukum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus ditafsirkan dengan norma hukum pada pasal 310 dan 311 KUHP sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008. Pemberatan sanksi pidana pada pasal 45 ayat (1) lebih berat dari pasal 310 KUHP adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. Pertimbangan hakim pada kasus-kasus pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat (3) telah menafsirkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP, walaupun masih terdapat kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana, KUHP

 

ABSTRACT

This legal writing aims to examine the criminal act of defamation in Article 27 paragraph (3) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and identify legal considerations made from various defamation cases. This research is a type of normative legal research that is prescriptive in a normative research method with legal sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the research conducted, it was found that the interpretation of legal norms in Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions must be interpreted in accordance with the legal norms in articles 310 and 311 of the Criminal Code in accordance with the decision of the Constitutional Court no. 50/PUU-VI/2008. The weighting of criminal sanctions in Article 45 paragraph (1) which is heavier than Article 310 of the Criminal Code is reasonable because the distribution and dissemination of information through electronic media is relatively faster, has a wide reach, and has a massive impact. Judges' considerations in defamation cases in Article 27 paragraph (3) have interpreted them with Articles 310 and 311 of the Criminal Code, although there are still judges' mistakes in their legal considerations

Keywords: Defamation, Criminal Act, Criminal Code
PENYELESAIAN PERKARA ANAK DALAM BENTUK RECIDIVE (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA)
Authors: Rifqi M. Asadur , Subekti ,
Published: May 2023

Abstrak

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian  perkara  Anak dalam bentuk recidive dengan cara membandingankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Republic Act 9344 sebagai Undang-Undang anak di  Filipina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif. Pendekatan  yang digunakan  penulis adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, serta konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum adalah analisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan penyelesaian perkara Anak dalam bentuk recidive antara Indonesia dengan Filipina. Peraturan diversi di Indonesia tidak dapat mengupayakan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive) yang mana hal tersebut mencederai  prinsip  nondiskriminasi,  sementara  dalam  peraturan  diversis  di Filipina mempunyai cara tersendiri dalam menangani Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive). Indonesia dapat mengadopsi dan mereformulasi ulang peraturan mengenai recidive anak agar keadilan restoratif dalam proses diversi di Indonesia dapat terwujudkan.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Recidive, Keadilan Restoratif.

Abtract
This research aims to determine the settlement of juvenile cases in the form of recidive by comparing Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System with Republic Act 9344 as the Juvenile Law in the Philippines. This is a normative law research that is prescriptive. The approach used by the author  is  a  legal,  comparative,  and  conceptual approach.  Techniques  of collecting legal materials performed with literature study. The technique of analysis of legal materials is the analysis of research results and discussion using the theories contained in the literature review. The results of this study show a comparison of the settlement of Anak cases in the form of recidive between Indonesia  and  the Philippines.  Diversion  regulations  in  Indonesia  do  not prosecute children who commit repeat offenses which violates the principle of nondiscrimination, while diversification regulations in the Philippines have their own way of dealing with children who commit repeat offenses. Indonesia can adopt and reformulate regulations on child recidivism so that restorative justice in the diversion process in Indonesia can be realized.

Keywords: Diversion, Children, Recidive, Restorative Justice.
HAMBATAN PELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES KARANGANYAR
Authors: Septiana Erlyta Azizka , Subekti ,
Published: May 2023

Abstract

This study aims to determine the obstacles to the implementation of legal protection at the investigation stage given to children who commit crimes of sexual abuse at the Karanganyar resort police. This research is a descriptive empirical legal research. Data collection techniques used are through observation, interviews and library research. Data analysis used qualitative data analysis. Based on the results of the study, in carrying out legal protection for children who are perpetrators of sexual abuse, Child Investigators still find several obstacles, namely the limited number of Child Investigators personnel, lack of evidence, the provision of legal aid does not work effectively and the limited space for detention at the Karanganyar resort police.

Keywords : Investigation Barriers, Legal Protection, Children, Obscenity, Karanganyar Resort Police

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap penyidikan yang diberikan terhadap Anak  yang  melakukan tindak pidana pencabulan di Polres Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian,  dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan, Penyidik Anak masih mendapati beberapa hambatan yaitu keterbatasan jumlah personel Penyidik Anak, kurangnya alat bukti, pemberian bantuan hukum tidak berjalan secara efektif dan terbatasnya ruang tahanan di Polres Karanganyar.

Kata Kunci : Hambatan Penyidikan, Perlindungan Hukum, Anak, Pencabulan, Kepolisian Resor Karanganyar
PENGATURAN MENGENAI EUTHANASIA PASIF DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
Authors: Dwidya Muzadi Muchammad Iqbal , Hartiwiningsih '
Published: May 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai euthanasia pasif di Indonesia Ditinjau dari Hukum Positif. Metode atau jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang bersumber pada bahan pustaka, serta terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada dengan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat.  Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Pengaturan mengenai euthanasia pasif dalam tatanan hukum positif di Indonesia belum berkeadilan karena belum ada Undang-Undang maupun KUHP yang mengatur secara khusus mengenai euthanasia.

Kata Kunci: Euthanasia, Hak untuk mati, Hukum Positif

Abstract: This study aims to find out the regulation of passive euthanasia in Indonesia in terms of positive law. The method or type of research used is normative legal research. Normative legal research itself is legal research carried out by examining materials sourced from library materials, and consists of primary legal materials and existing secondary legal materials based on law as a prevailing norm in society. Based on the results of this study, it can be concluded that, the regulation passive euthanasia in the positive legal order in Indonesia is not fair because there is no Constitution or KUHP that specifically regulates euthanasia.

Keywords: Euthanasia, Right to Die, Positive Law
PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PENYIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER-TERRORISM
Authors: Argastya Alfendo Yefta , Supanto '
Published: May 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dalam mengakomodasi kejahatan cyber-terrorism di Indonesia serta penerapan hukum pidana yang dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan untuk menangani kejahatan cyber-terrorism. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum, dilakukan wawancara dengan pihak Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh bahwa tindak pidana cyber-terrorism belum dirumuskan ke dalam peraturan perundang- undangan. Dalam mengantisipasi tindak pidana cyber-terrorism penyidik menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme. Dalam penelitian ini juga dilakukan inventarisasi instrumen hukum yakni KUHP, UU Pendanaan Terorisme, dan UU Telekomunikasi. Tetapi instrumen tersebut tidak bisa diterapkan pada tindak pidana cyber-terrorism. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cyber-terrorism menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme dalam jangka waktu sementara.

Kata Kunci: Cyber-terrorism, Penyidikan, Pengaturan Hukum Pidana, Penerapan Hukum Pidana oleh Penyidik.

Abstract: This research aims to determine the regulation of criminal law in accommodating cyber-terrorism crimes in Indonesia and the application of criminal law by the police in the investigation process to deal with cyber-terrorism crimes. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is literature study. To support legal material, interviews were conducted with the SubDirectorate V/Siber of the Directorate of Special Criminal Investigation at the Central Java Police. The results showed that the crime of cyber-terrorism has not been formulated into legislation. In anticipating criminal acts of cyber-terrorism, investigators use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law. In this study, an inventory of legal instruments was also carried out, namely the Criminal Code, the Terrorism Financing Act, and the Telecommunications Law. However, this instrument cannot be applied to criminal acts of cyber-terrorism.  Investigators in conducting investigations into criminal acts of cyber-terrorism use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law for a temporary period.
Keywords: Cyber-terrorism, Investigation, Criminal Law Regulation, Application of Criminal Law by Investigators
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR SECARA ILLEGAL (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn)
Authors: Rahmawati Julieta Sonia Pradilla , Ginting Rehnalemken
Published: May 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal dengan menganalisis mengenai  Pengaturan  Hukum  Pidana  dan  Pertimbangan  Hukum dalam putusan perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bojonegoro  terhadap  Pelaku  Penambang  Pasir secara illegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai tinjauan putusan berkaitan dengan Pengaturan Hukum Pidana dan tinjauan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara berdasarkan unsur-unsur Pasal yang ada. Putusan perkara tindak pidana penambangan pasir secara illegal ditinjau menggunakan beberapa peraturan yang relevan dengan perkara tersebut seperti Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu karena penulis meneliti perkara yang ada di Daerah Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah No.1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan. Dalam melakukan pertimbangan hukum, Majelis hakim mempertimbangkan dengan asas penafsiran hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori menimbang perkara tersebut dengan Peraturan hukum terbaru.

Kata Kunci: putusan hakim; pertambangan pasir illegal; hukum pidana administratif

Abstract: This research aims to analyze the Criminal Investigation of Illegal Sand Mining by analizing in advance the Criminal Law Regulation and The Judge Consideration of Bojonegoro District Court against Illegal Sand Mining with prescriptive normative legal research. The data achieved from primary and secondary data. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict related to the Regulation of Criminal Law and the review of Legal Considerations by the Judge obeserve based on elements of Criminal Law. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict relating to the Criminal Law Regulation and the review of Legal Considerations by the Judge in deciding the case based on the elements of the existing Article. The verdict of the illegal sand mining criminal case was reviewed using several regulations relevant to the case such as Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. In addition, because the author examined the case in East Java, there is Regional Regulation No.1 of 2005 on Mining Business Control. In conducting legal considerations, the judge uses principle of legal interpretation Lex Posterior derogate Legi Priori who weighs the case with the latest law.
Keywords: law judgements; illegal sand mining; administrative criminal law
PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN SINGAPURA
Authors: Mikhael Lefri , Ginting Rehnalemken
Published: May 2023

Abstrak: Salah satu upaya memberantas kejahatan perdagangan orang adalah melalui kerangka hukum pidana. Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki aturan hukum pidana dalam menangani perdagangan orang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan Singapura diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hukum terhadap pengaturan di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode silogisme yang bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura memiliki persamaan diantaranya diatur dalam lex specialis, dan memiliki pengaturan delik pemanfaatan korban maupun delik penyertaan sedangkan perbedaannya adalah bentuk subjek pelaku, bentuk pemidanaan, serta beda dalam menentukan batas anak sebagai korban. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang dapat dijadikan bahan pembaharuan hukum di masa mendatang.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Indonesia; Singapura.

Abstract: One of the efforts to overcome the crime of trafficking in persons is through the criminal law framework.. Indonesia and Singapore both have criminal law that deals with human trafficking, namely in Law Number 21 of 2007 on Eradication of the Crime of Human Trafficking, while Singapore regulated in the Prevention of Human Trafficking Act 2014. This study aims to conduct a legal comparison of the regulations in the two countries. This research is normative legal research with prescriptive characteristics, using comparative and statutory approaches. The author used secondary data types, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and then analyzed using a deductive syllogism method. The study indicates that the regulation of criminal acts of human trafficking in Indonesia and Singapore has similarities as regulated in lex specialis, has the regulation of offenses for the use of victims and offenses for participation, while the difference is the form of the perpetrator’s subject, the form of punishment, and in determining the child as a victim. The difference in the regulation of the two laws can be used as material for future legal reforms.
Keywords: Law Comparison; Criminal Act of Human Trafficking; Indonesia; Singapore
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN
Authors: Auliasari Anisa , Lukitasari Diana
Published: May 2023

Abstrak: Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor  yang  dilakukan  tanpa  izin  resmi  dan  diselenggarakan  di  jalan  raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap liar dan efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Magetan, pelaku balap liar dan masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulanagan pelanganggaran lalu lintas dalam hal balap liar di nilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Balap Liar; Patroli Lalu Lintas.

 

Abstract: Illegal racing is a vehicle speed competition, especially motorized vehicles which is carried out without official permission and is held on the highway. This study aims to determine the criminal provisions regarding violations related to illegal racing and the effectiveness of the implementation of traffic patrols as an effort to overcome illegal racing traffic violations in Magetan Regency. The method used in this research is empirical juridical research. The legal materials used are primary and secondary legal materials, the primary legal materials in this study were obtained through interviews with Magetan Resort Police officers, illegal racing players and the public, while the secondary legal materials were library materials. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the study stated that the action of illegal racing has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of traffic patrols as an effort to overcome traffic violations in terms of illegal racing is considered to be still ineffective because illegal racing is still common and the timing of traffic patrols is already known by the perpetrators of illegal racing.
Keywords: Traffic Violations; Illegal Street Racing; Traffic Patrol.
PENERAPAN ATURAN PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
Authors: Mulyana Alif Oksaryan , Lukitasari Diana
Published: May 2023

Abstract: The application of the concursus is not an easy thing because one formulation and the other Concursus formulations have similarities, so in its application, it is necessary to be careful and thorough with judges in deciding and applying which concursus rules will be used, therefore This article purpose of examining and answering the problem of how to apply the provisions of Article 64 of the Criminal Code regarding continuing actions in criminal case decisions. This legal research is prescriptive normative legal research. The approach used is statutory. The data collection technique used is a literature study. The data analysis technique uses the syllogism method with a deductive mindset. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that in continuing actions there is a "relationship in such a way" between every action that is carried out, which between one action and another must be linked and considered as one act only, and for these actions only arise. For one, this element is an essential element of Article 64 of the Criminal Code, this is what distinguishes it from other Concursus, especially from the Realist Concursus which is almost similar to continuing cctions yet these elements.

Keywords: Application; Action continues; Criminal Case Judgment

 

ABSTRAK: Penerpan concursus bukanlah suatu hal yang mudah karena antar satu rumusan dengan rumusan Concursus yang lainnya mempunyai kemiripan maka dalam penerpannya diperlukan kehati- hatian dan ketelitian Hakim dalam memutuskan dan menerapkan aturan concursus mana yang nantikanya akan digunakann oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana. penelitian hukum ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah   pendekatan   perundang-undangan.   Teknik   pengumpulan   data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis  maka  dapat  disimpulkan bahwa penerapan dari aturan perbuatan berlanjut saat terdapat suatu unsur atau sayarat “hubungan sedemikian rupa” antara setiap perbuatan yang dilakukan, kemudian diantara satu perbuatan dengan perbuatan lain harus dikaitkan dan dianggap sebagai satu perbuatan saja, serta atas perbuatan- perbuatan tersebut timbul hanya dari satu kehendak saja, dimana unsur tersebut merupakan unsur yang paling esensial dari Pasal 64 KUHP hal inilah yang membedakan dengan Concursus yang lain khususnya dengan Concursus Realis yang hampir serupa dengan Perbuatan Berlanjut.

Kata Kunci: Penerapan; Perbuatan berlanjut; Putusan Perkara Pidana
Tindak Pidana Materiil dan Penyertaan (studi putusan nomor 242/pid.b/2020/pn.smn
Authors: Putri Elma Veranita
Published: May 2023

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum dilakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan penerapan tindak pidana materiil pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn sebagai tindak pidana kealpaan yang dilakukan bersama-sama karena dalam mewujudkan tindak pidana kealpaan terdakwa Isfan Yoppy Andrian dilakukan bersama-sama dengan saksi Riyanto dan saksi Danang Dewo Subroto (dalam berkas terpisah). Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada beberapa indikator kelalaian pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn yaitu terdakwa tidak mempertimbangkan faktor cuaca, terdakwa tidak mempertimbangkan faktor SDM, tidak adanya pemberitahuan kepada orang tua murid, tidak adanya ijin dari kepala sekolah,  dan tidak adanya musyawarah antar pembina pramuka. Sedangkan dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pdp perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan SOP pemasangan rigging stage yaitu tidak mensterilkan tempat pemasangan.
LEGALITAS DAN EFEKTIVITAS OPERASI TANGKAP TANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
Authors: Faris Afif Naufal , Ginting Rehnalemken
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan KPK dengan  berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis dengan Ibu Mia Suryani Siregar,S.H.,M.H. Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB. Serta meliputi data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dan dengan mengkaji hasil wawancara dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya teknis analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OTT merupakan tindakan yang legal dan terjadi penambahan syarat OTT serta penambahan pengawasan terhadap KPK yang berimplikasi terhadap berkurangnya efektivitas OTT.
Kata Kunci : Efektifitas OTT ; KPK; Legalitas;

Abstract
This study aims to find out about implementation of Hand Arrest Operation after the changes of Regulation  Number 30 of 2002 with Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Korupsi. This research is a descriptic empiritical research. The primary data is obtained by doing interview with mrs. Mia Suryani Siregar,S.H., M.H., member of law field specialist in the Komisi Pemberantasan Korupsi office on Tuesday, 25 February 2020 at 11 o’clock until done, Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of field, by reviewing Regulation Number 20 of 2001 which contain Corruption Crime Eradication, and Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. The technical analysis used is qualitative method. The results show that Hand Arrest Operation is legal and there is additional terms to legally doing Hand Arrest Operation which makes effectivity reduction on Hand Arrest Operation.
Keywords: Effectivity; Legality; KPK; OTT
KAJIAN HUKUM PIDANA PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DALAM PUTUSAN NOMOR. 319/PID.SUS/2018/PN PKL
Authors: Cahya Pratiwi Alya Citra , Ginting Rehnalemken
Published: May 2023

Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang  Dilakukan Dengan Sengaja Memproduksi Dan Mengedarkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/Pn Pkl). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undang, dan bahan hukum sekunder yakni dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan teknik analisisi bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penulis menemukan jerat hukum lain yang mestinya harus disangkakan terhadap terdakwa.  Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pemalsuan air zam-zam yang tidak memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengaturan hukum yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  Tahun 2014 tentang Perindustrian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut  membutuhkan pertimbangan hukum secara rinci terkait unsur-unsur delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar dapat menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera.
Kata Kunci : Pidana, Konsumen, Putusan, Pertimbangan Hukum.

Abstract
This article aims to find out about the Criminal Law Review of Criminal Acts Accidentally Producing and  Circulating Goods That Do Not Meet Indonesian National Standards (Study of Court Judgement Number 319 / Pid.Sus / 2018 / PN Pkl). The research method used in this article is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, namely provisions of statutory regulations, and secondary legal materials namely documents and literature. The technique of collecting legal material in this article uses library research or document studies. The data is processed using material analysis techniques with syllogism methods that use deductive thinking patterns. The results of the study stated that, the authors found other legal penalty that should have been alleged against the defendant. This research disscuss about criminal acts zam-zam water forgery which does not meet the standards according to consumer needs. The legal regulation applied in this case is article 120 Paragraph (1) of the Law of The Republic of Indonesia Number 3/2014 about industry. Judges in issuing decisions on such cases requires detailed legal considerations related to elements of offense committed by criminal offenders in order to impose sanctions that have a deterrent effect.
Kaywords : Criminal, Customer, Decisions, Legal Considerations.
KENDALA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DALAM MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
Authors: Putri Tsarazien Nurwahab , Supanto ' , Lukitasari Diana
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Magetan  dalam menangani pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Magetan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan tepatnya di Polres Magetan dan Sub Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Magetan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa di lapangan banyak kendala yang menghambat Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menindak tegas pelaku penambangan pasir ilegal. Faktor ekonomi dan juga kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab munculnya penambangan pasir ilegal. Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan  telah bekerjasama dengan Polres Magetan dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana penambangan  pasir ilegal dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kata Kunci : Pertambangan pasir; Pertambangan tanpa izin; Tindak Pidana.

Abstract
This research aims to know the obstacles experienced by the government of Magetan District in  handling illegal sand mining criminal acts. This research includes a type of empirical research that is descriptive and using a qualitative approach. The location of this research is conducted in Magetan District precisely in the police station of Magetan and the natural resources subsection of the Magetan District government. The types of data used include primary data and secondary data. The data collecting techniques used include interviews, and literature studies of books, statutory regulations, and documents. Based on the results of the research by the author, it acquired results that there are many obstacles in the field that prevent the government of Magetan District from taking firm action against illegal sand mining perpetrators. Economic factors and also lack of employment becomes the cause of illegal sand mining. Magetan District government has been conducting socialization efforts to the public on the importance of having an IUP (Mining Business License) and has collaborated with the police station of Magetan in following up on illegal sand mining criminal acts based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining.
Keywords: Sand mining; Unlicensed mining; Criminal acts.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK HELM SEBAGAI TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Authors: Hanuka Kelvin , Supanto '
Published: May 2023

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang mendorong  produsen, pedagang dan konsumen untuk memproduksi atau menjual atau menggunakan helm dengan merek palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modus operandi para pelaku kejahatan pemalsuan merek helm di Surakarta dilakukan dari produsen helm dengan merek palsu dan dari pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya dengan cara menjual produk merek helm palsu dengan perbuatan yang berbeda-beda, menjual merek helm palsu dengan tidak mengetahui bahwa adanya barang yang dijualnya palsu, barang yang dijualnya merupakan barang asli namun pada kenyataanya pada helm “INK” palsu ini jika tidak suka dengan mereknya dapat diberi merek lain ataupun dijual tanpa merek namun dengan harga tetap sama dengan alasan karena memang harga dia belinya sama baik yang polos tanpa merek ataupun dengan stiker terpisah yang belum ditempel.

Kata kunci : Merek; Helm; dan Modus Operandi.

 

Abstract

The research aims to know, review, and analyse factors that encourage manufacturers, merchants  and consumers to produce or sell or use helmets with counterfeit brands. The research methods used are empirical, legal research, which is descriptive analytical. The results of this study stated that the method of procedure perpetrators of counterfeiting helmets brand in Surakarta is carried out from helmet manufacturers with a fake brand and from traders who falsify the helmet brand sold by selling counterfeit helmet brand products With different deeds, sell a counterfeit helmet brand by not knowing that the existence of goods sold counterfeit, goods sold are genuine goods but in fact in the helmet “INK” this fake if you do not like the brand can be given another brand or sold without a brand but with the price remains the same as the reason because it is the price he bought is either a plain without a brand or with a separate sticker that has not been pasted.

Keywords : Brand; Helmet; and Method of Procedure.