bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MITRA YANG MERUGIKAN PASIEN
Authors: Ricardo Goncalves Klau  , Muhammad Saiful Fahmi  , Gusti Ayu Utami
Published: March 2023

Rumah sakit tidak saja bersifat kuratif tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif), promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Dalam hal sumber daya manusia Pasal 12 di atas, berarti sebuah rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap seperti halnya tenaga medis atau dokter dari luar rumah sakit. Dokter tidak tetap atau dokter out (dokter tamu). Tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter mitra tersebut masih perlu mendapat perhatian. Timbul pertanyaan bagaimana andai kata dalam melakukan tindakan medis ada tenaga kesehatan organik yang terlibat dalam pelayanan dokter mitra. Misalnya dokter bedah dalam melakukan tindakan bedah akan melibatkan perawat operator dan sebagainya. Apakah dokter mitra secara serta merta juga dapat bertanggung jawab atas kelelaian yang dilakukan perawat operator tersebut atau rumah sakit yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah. Penelitian in merupakan penelitiaan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang digunakan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang undangan yang lain dengan menggunakan analisis kualitatif. Tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien dalam kaitannya pertanggungjawaban rumah sakit  apabila terjadi tindakan medis yang merugikan pasien baik itu secara fisik maupun materi yang dilakukan dokter mitra maka, rumah  sakit bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pelayanan pada aspek preventif,kuratif maupun reabilitatif. Pola hubungan kerja dan terapeutik dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit  menjadi tanggung jawab penuh pihak rumah sakit. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit baik dokter tetap maupun dokter mitra.  Dalam pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
PENGELOLAAN LIMBAH COVID-19 DI RUMAH SAKIT PARU ROTINSULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
Authors: Ramadhan Riangga Ferbi , Subekti Rahayu
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hukum lingkungan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah COVID-19 serta upaya dalam mengatasi hambatan nya di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu. Penelitian ini memakai metode penelitian fakta-fakta empiris bersifat deskriptif dengan mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara dan observasi serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil observasi pengelolaan limbah COVID-19 telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 Tentang, akan tetapi dalam implementasi nya masih belum optimal dilaksanakan, seperti upaya pemilahan, dumping dan pengelolaan lainnya. Hambatan dalam pengelolaan limbah di rumah sakit masih belum gencarnya upaya pemilahan dari penghasil limbah yakni pasien diperlukan edukasi untuk mendukung pengelolaan limbah infeksius COVID-19 yang benar secara hukum.
MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION?
Authors: Jonkarlo Edson , Sudirman Lu , Disemadi Hari Sutra
Published: March 2023

Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.
PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DAN KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM
Authors: Suriadiredja Shalahuddin , Putra Mohamad Fajri Mekka
Published: March 2023

Penelitian ini berjudul Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris ditunjuk sebagai Pihak Pelapor. Selain ditunjuk sebagai Pihak Pelapor, Notaris juga diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor sudah sesuai dengan UUJN ataukah tidak. Serta penelitian ini juga akan melihat apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh Notaris atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.  Kesimpulan yang didapat ialah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak sesuai dengan UUJN dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
LEGAL IMPLICATIONS OF MSME REGULATION ON THE CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL JOB CREATION LAW
Authors: Hadiyati Nur
Published: March 2023

Beberapa ketentuan UU UMKM ini pernah dirubah melalui UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini menciptakan suatu kegiatan UMKM yang kompetitif dan memajukan. Seluruh pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tidak hanya mengarah pada kepentingan elit atau kapitalis melainkan, adanya suatu hal positif dalam pengaturan UMKM. Khususnya, izin usaha bagi UMKM di Indonesia. UU Cipta Kerja disebut memiliki beberapa manfaat yang membantu mempermudah akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan dan akses pasar. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. Dalam konteks teori hukum progresif, metode pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tidak mempermasalahkan nilai baik atau pun buruk. Karena omnibus law adalah suatu metode yang bebas nilai. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip- prinsip yang termuat dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal. Penelitian ini dinilai urgensi dan memiliki kebaharuan. Selain belum adanya penelitian terkait ini, penelitian mengenai implikasi hukum pegaturan UMKM terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat berkontribusi baik secara praktis dan teoritis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, berdasarakan Putusan Mahkamah Konstitusi pengaturan UMKM yang terdapat pada UU Cipta Kerja mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Maka UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Begitupula dengan pengaturan kriteria UMKM yang terdapat di dalamnya.
PENCURIAN DATA PRIBADI DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
Authors: Anugerah Fiqqih , Tantimin Tantimin
Published: March 2023

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya, ekonomi dan sosial.  Kerahasiaan data pribadi penting karena berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi. Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip, serta norma hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.
ANALISIS PENYEBAB KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG
Authors: Buyung Abdul Rachman
Published: March 2023

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penyebab terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Berbagai permasalahan yang tidak terduga-duga seringkali terjadi di unit pelaksana teknis di Indonesia. Berita di awal september tahun 2021 ini, Lapas Kelas 1 Tangerang terbakar, dengan menewaskan sejumlah 44 warga binaan dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan yang dilayangkan sementara adalah karena adanya hubungan arus pendek pada listrik. Dengan kebakaran yang melalap salah satu blok hunian, kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar. Tidak hanya karena konsleting listrik, namun overcrowded dan kelalaian petugas diduga menjadi beberapa penyebab terjadinya kebakaran.
PROGRESSIVE AND DIVERSION PROCESS: PROTECTION RULE AND ENFORCEMENT OF THE JUVENILLE JUSTICE
Authors: Junimart Girsang  , Ninne Zahara Silviani
Published: March 2023

The implementation of juvenile justice with a progressive legal approach deserves to be used in child law enforcement because it prioritizes the interests of child protection. The relevance of progressive law enforcement to the juvenile justice system in Indonesia rests on the objectives of the juvenile justice system and the existence of rules for arrest, detention, and sentencing of crimes as an effort and form of sanctions against children, which can be in the form of treatment placed in the juvenile justice constitution. This research uses the juridical-normative method, namely legal analysis conducted by reviewing library materials or secondary data, and the data will be analysed through qualitative methods. This study aims to make law enforcers apply progressive law maximally in law enforcement of juvenile justice. The results of this study indicate that law enforcement for juvenile criminal justice in Indonesia is generally still far from the will of law enforcement with a progressive legal approach, and diversion is the right way to decide child criminal cases.
TANTANGAN DAN KESEMPATAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Authors: Endah Rantau Itasari
Published: March 2023

Increasing access to education cannot be separated from the spatial use and utilization plan of the border area itself. Oftentimes, the Regional Spatial Planning (RTRW) which is intended for the opening and construction of schools at the village and sub-district levels becomes an obstacle to the program because it must be reviewed and changed, or simply violated. In fact, almost all of the licensing processes for the establishment of primary and secondary schools for private primary and secondary schools established by non-state entities are very difficult to obtain due to the unclear use and utilization of regional space. The number of permits issued has begun to be targeted by the DPRD for the fulfillment of PAD, so that issues that do not match the existing spatial plan are not taken seriously. In the end, sustainability as a principle and good governance as a practice which are two twin aspects of good spatial planning only exist in the concept because they only serve as tools to legitimize public sector malpractice in the use of space and exploitation of resources, especially in border areas. Permits to use space for the establishment of primary and secondary schools by the private sector should be adjusted to the state's alignment with increasing access to education.
PENGATURAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN
Authors: Komang Febrinayanti Dantes
Published: March 2023

This study aims to determine and analyze the rules in the event of the General Meeting of Shareholders conducted electronically. Events in the General Meeting of Shareholders which are conducted using an electronic system where the shareholders cannot meet face-to-face directly, but face-to-face with the media provided by the institution providing the electronic GMS. This incident created a gap for shareholders to deny the results of the decision of the General Meeting of Shareholders electronically, because the electronic GMS was included in the category of a mere fact (circumstances) which was temporary. So it is very necessary to have strict rules regarding its implementation. The Financial Services Authority then issued the Financial Services Authority regulations POJK 15 and POJK 16 which can bridge and make the implementation of the GMS electronically based on law and are not easy to be denied as a legal act from the shareholders on the statement of their will. The shareholders in the electronic implementation of the GMS make a separate statement, fingerprint, and electronic signature which have been clearly regulated in the Information and Electronic Transaction Law Number 16 of 2019 on the amendments to Law Number 11 of 2008 and also refer to in Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
KOREAN WAVE'S ROLE IN STRENGTHENING SOUTH KOREA-INDONESIA DIPLOMATIC RELATIONS
Authors: Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Nyoman Larasari
Published: March 2023

As members of ASEAN, Indonesia and South Korea officially started diplomatic relations on September 17, 1973. Relations between Indonesia and South Korea are foreign bilateral relations between Indonesia and South Korea. Both countries share the vision, values and desire to contribute to the international community as a common middle power. This study aims to determine the extent of South Korean cultural diplomacy and how the role of the Korean Wave or Hallyu in the bilateral relations between South Korea and Indonesia. Relations between Indonesia and South Korea are getting closer because they are facilitated by cooperation in the field of culture. The entry of Hallyu phenomenon or Korean Wave in Indonesia is increasingly widespread and the interest of the Indonesian people towards Hallyu invites the response of the South Korean government to use Hallyu as a means to achieve closer cooperation in various fields; political, economic, social and culture.
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Authors: Erika Ayu Oktaviani  , Sapto Hermawan  , Waluyo
Published: March 2023

This study aims to find out how the government's control policy is on accountability of state financial management in handling the Covid-19 pandemic. This writing uses a normative or doctrinal legal method, using a statutory and conceptual approach that is perspective. The data collection technique was carried out by literature study techniques and the data analysis technique used was the deductive method. Based on the results of the study, it was found that the impact of the Covid-19 pandemic on the economic sector triggered a spike in the poverty rate. The government provides a number of aids to increase people's purchasing power. The allocation of funds for handling Covid-19 is a sector prone to corruption. Therefore, it is necessary to have an internal control policy of the Government in preventing corrupt practices by irresponsible parties for the realization of a professional, reliable and competent state administration. One of the policies issued is the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2020 at the sixth diktu. In the instruction, the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is mandated to carry out guidance and supervision of the implementation of Domestic Instructions by identifying risk points in the process of handling the Covid-19 pandemic disaster and ensuring the effectiveness of existing controls, carrying out monitoring activities related to compliance and effectiveness, improve governance, risk, control, and use of technology to support the implementation of effective internal control.
URGENSI PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENERIMAAN TAHANAN RUTAN KOTA BATAM PADA MASA ENDEMI COVID-19
Authors: Karya So Immanuel Gort  , Rufinus Hotmaulana Hutauruk  , F. Yudi Priyo Amboro
Published: March 2023

The high impact of COVID-19 requires the Government to issue a policy on limiting the number of prisoners. This study aims to find out the rules regarding the mechanism for accepting new prisoners by the Batam Detention Center due to the Covid-19 Pandemic, the impact of delays in accepting new prisoners by the Detention Center due to the Covid-19 Pandemic, the extent of readiness of law enforcement officers and policy concepts and solutions for accepting prisoners during endemic times. covid-19 by the Batam Rutan. This research method is normative juridical, with the results of receiving prisoners during the covid pandemic referring to the Decree of the Minister of Law and Human Rights, there have been restrictions on movement of prisoners, there has been a buildup of prisoners and during endemic times, Batam Detention Center only accepts registration and administration from the prosecutor's office and the police and started to enforce normal policies.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENJUAL BUKU BAJAKAN MELALUI E-MARKETPLACE
Authors: Ni Nyoman Muryatini  , I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja
Published: March 2023

Nowadays, activities of offering, selling, purchasing goods and services have changed along with the rapid development of information technology. These also encourage the changes in people’s behavior and lifestyle. Buying and selling goods and services were previously carried out through conventional markets, but now can be done through online markets, namely through e-marketplaces. Pirated books were widely sold at roadside stalls, but now they are sold through online sites, namely e-marketplaces. Based on the research conducted by the Indonesian Publishers Association (IKAPI), 54.2% of publishers found that pirated books of their work were sold through online markets during the pandemic of COVID-19. The problem studied in this study is the effectiveness of law enforcement against the sale of pirated books through e-marketplace. The research method used in this research is empirical juridical. Empirical juridical research refers to the research that analyzes and examines the workings of law in society. The results of the study indicate that the Copyright Act uses complaint offenses. The law enforcement officers cannot act proactively against copyright infringement. It often happens that the copyright holder does not know his copyrighted work has been pirated. The effectiveness of law enforcement against the sale of pirated books through e-marketplaces in Indonesia is currently not effective. This is shown by the number of cases of selling pirated books on e-marketplaces at this time.
POLLUTER PAYS PRINCIPLE DALAM KETENTUAN PERUNDANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KECAMATAN CIRACAS JAKARTA TIMUR
Authors: Wisnu Anindito Wiraatmaja  , Sapto Hermawan  , Asianto Nugroho
Published: March 2023

People's daily activities for cooking, bathing, washing, latrines, produce household domestic wastewater which has the potential to cause water pollution, both well water and river water. This is exacerbated by the lack of public awareness of the environment and low public understanding of the Polluter Pays Principle. This research was conducted to identify the understanding of the people of Ciracas District, the provisions and implementation, the alignment of the provisions of the legislation related to the management of domestic wastewater, as well as the obstacles faced in its implementation. It is concluded that the public's understanding of the Polluter Pays Principle is still low. The construction of a domestic wastewater management installation in the Kampung Rambutan Reservoir can be a real step in an effort to increase public awareness in managing domestic wastewater. The alignment of the provisions of laws and regulations regarding the application of the Polluter Pays Principle in domestic household wastewater management still needs to be improved. The obstacle in its implementation is the lack of formal and informal education for the community about domestic wastewater management. The role of the government which is felt to be less than optimal is also an obstacle in growing public awareness in managing domestic wastewater. In addition, plans for the development of a domestic wastewater management system are generally also constrained by the low participation and resistance of the community.
PENGATURAN LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTRI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INONESIA
Authors: I Komang Trisna Adi Putra
Published: March 2023

Article 23 of the Law on State Ministries, ministers are prohibited from holding concurrent positions. However, at the Ministry of Defense, which is held by Prabowo Subianto, there was a dual position carried out by Prabowo Subianto where he served as Minister of Defense and general chairman of a political party. Judging from Article 23 of the Law on the Ministry of State, there is ambiguity in letter C, because Prabowo Subianto, apart from being the Minister of Defense, is also the general chairman of a political party. Article 35 paragraph (1) letter c of Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties also regulates the existence of financial sources for political parties, namely in the form of financial assistance from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN)/Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Assistance sourced in this case (APBN/APBD) is assistance from the central government and local governments which of course already have arrangements that are in accordance with the needs of the party. Of course, each party does not get the same assistance because the provision of assistance from the central and regional governments sourced from the APBN/APBD is based on or based on the votes obtained by each party in the current Minister of Defense election where he is still the general chairman of a political party when viewed One of the sources of income for political parties in Indonesia is the APBN or APBD. Therefore, concurrent positions carried out by a minister who is also the general chairman of a political party have violated Article 23 letter C of the State Ministerial Law which can interfere with the performance of a minister in carrying out his duties so that the resulting performance cannot be optimal because it is divided by his activities as a general chairman of a political party.
TINDAKAN NOTARIS-PPAT DALAM MENANGANI PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERPOTENSI KONFLIK
Authors: Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani
Published: March 2023

The making of a deed of sale and purchase of land by a Notary / Land Deed Making Officer (PPAT) is not in accordance with the procedures for making a Land Deed Deed (PPAT). This is caused by the existence of situations and conditions in the sale and purchase which causes the discrepancy seems to be done so that the transaction or process of buying and selling land can take place. In accordance with the above bachground, the authors are interested in conducting further research with the little Notary-PPAT Action in Handling Land Rights Transfer Agreements that Have The Potential to Conflict : 1. The formulation of the problem is what are the factors that cause an agreement to transfer land rights to potential conflict. 2. What are the forms of action of a notary-PPAT in dealing with land rights transfer agreements that have the potential for conflict. This type of research is empirical legal research, namely research based on facts in the field and collected by processing certain data. The problem approach used is empirical-juridical, namely by examining the reality in the form of the case of the transfer of land rights agreement and then linking it with juridical facts which then tries to find solutions to the gaps. The conclusion of this study is the factors causing the occurrence of potentially conflicting agreements include: 1) There is a situation that requires the Land Deed Maker Official (PPAT) to make a deed of sale and purchase that is not in accordance with the procedures for making a PPAT deed, which is needed in order to save a sale and purchase transaction; 2) There is a very high mutual trust between fellow Land Deed Making Officials (PPAT) and between the parties and the PPAT; 3) The time and busyness factor of the parties; 4) Reasons for time efficiency for the parties due to the making of the deed of sale and purchase; 5) The factor of the value of the sale and purchase transaction; 6) Relationship and friendship factors; 7) Factors caused by a request from the parties. The forms of action of the Notary-PPAT in dealing with land rights transfer agreements that have the potential to conflict are a process in the context of motivational orientation and value orientation. On the principle of motivational orientation which refers to individual desires (Notary-PPAT) which acts to increase satisfaction and reduce losses, four basic considerations are found as follows: 1) Basic considerations of success; 2) Value considerations; 3) The basis for consideration of experience; 4) Rare opportunity considerations.
URGENSI PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2022 PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Authors: Satrya Surya Pratama
Published: March 2023

The Covid-19 pandemic that has hit the world since 2019 has had many impacts on various sectors, one of which is on the world economic growth and development sector, including in Indonesia. Various efforts to overcome the pandemic have been carried out to prevent the spread of Covid-19, one of which is the recommendation to stay at home which has an impact on the number of public places that are closed and has resulted in many local business actors experiencing a decrease in income and even closing their businesses. Due to these conditions, the government issued Presidential Instruction Number 2 of 2022.  The purpose of this study is to find out and analyze the urgency of implementing Presidential Instruction Number 2 of 2022 on the implementation of Government Goods/Services Procurement.  Primary Data is obtained through field studies, while Secondary Data is obtained through literature studies. The analysis method used is the Empirical Juridical Data Analysis Method. The results of this study show that if the presidential instruction is carried out properly by all parties, it can certainly make a positive contribution to the decline in the income of local business actors, and can increase the competitiveness of local domestic products. This implementation can bring the country's economic development in a better direction after being affected by the prolonged Covid-19 pandemic.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN UNJUK RASA OLEH MAJELIS DESA ADAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI NOMOR: 08/SK/MDA-PBali/X/2020)
Authors: A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Published: March 2023

The purpose of writing this thesis is for these matters: (1) to find out and analyze the legal force of Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 against traditional villages in Bali in relation to restrictions on demonstrations at the traditional village of Wewidangan; (2) to find out and analyze the existence of Kep. MDA. 08/SK/MDA-PBali/X/2020 which is viewed from the perspective of human rights. This thesis is classified as a normative research which uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials in this thesis were collected using document study techniques and then analyzed qualitatively. Based on the research results, it is known that Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 has binding legal force against traditional villages in Bali. This opinion is based on 3 considerations, namely: (1) the arrangement of Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 is in accordance with the theory of Catur Praja and in line with the concept of the rule of law; (2) according to the considerations from Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020, it is known that the a quo decree was born after the traditional village in Bali stipulates and enforces Pararem for the Prevention and Control of Gering Agung Covid-19; and (3) Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 is an implementation of the Bali Mawacara principle as referred to in Regional Regulation Number 4 of 2019. Furthermore, Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 could not be qualified as a violation of human rights. Based on the principle of siracausa, the International Covenant On Civil And Political Rights 1966, and the provisions of Article 28 J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the a quo decision can actually be used as a means to respect, protect, and fulfill human rights for every Balinese citizen, especially karma desa, krama tamiu, and guests who are in the traditional village of wewidangan.
KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Authors: Ni Kadek Srimasih Ristiyani  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

International trade is trade carried out between countries or state governments with other countries undergoing a trade relationship in accordance with the agreement between  the two parties conducting international trade. Trading international trade is trade carried out by residents of a country with residents of other countries by mutual agreement. The population in questions can be between individuals (individuals with individuals), between individuals and the government of a country, or the government of one country with the government  of another country. By conducting international trade, it will provide benefits and make the country’s economic growth directly in the form of an influence on the allocation of resources or directly such as the number of investors entering. Intrernational is also important because it can help create jobs.
BERLAKUNYA KESETARAAN HAM, GENDER, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Putu Tya Diliana  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Putu Rai Yuliartini
Published: March 2023

This study aims to find out and also examine the equality of human rights. Gender and women's empowerment in the perspective of International Law, as well as reviewing solutions in cases of gender equality, human rights, and women's empowerment which will be discussed sequentially. The type of research used by the author in this study is normative legal research, a research method which in this case combines elements of normative law which is then supported by additional data or empirical elements. and case approach. This writing uses materials in doing writing with primary, secondary and tertiary legal materials which can show that this research is based on international law in general. A legal and normative concept which states that humans have rights that are very inherent in themselves because they are human beings who have full rights and these rights apply anytime and anywhere, differences that often occur make humans lose their rights such as inequality. Gander, which makes humans different from other humans, occurs very often, giving rise to the feeling that differences are a mistake. The progress achieved by a woman and the achievement of equality between women and men is one of the issues of human rights and a necessary condition for the welfare of society.
UPAYA PELESTARIAN TARI TRADISIONAL BANGSA INDONESIA DARI SEGI HUKUM YANG BERSUMBER DARI HUKUM INTERNSIONAL
Authors: I Putu Rio Wijaya  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2023

The purpose of this article is to (1) inform the extent of legal protection efforts in preserving traditional dances, (2) and solutions that will be carried out in resolving international conflicts that occur due to cases of copyright claims for traditional dances which are the original cultural heritage of Indonesia by other countries. In making this article the type of research used is normative legal research. The approaches used in assisting the writing of this article are (1) the case approach (2) the analytical approach (3) the statute approach (4) and the conceptual approach. As well as in making this article using primary, secondary, and tertiary legal source materials. The results that can be concluded from the making of this article are (1) the National Regulation on the copyright of a dance is contained in Article 38 of Law no. 28 of 2014. In addition, from an international perspective, soft law is a form of law that has the power to bind it voluntarily, for example, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 and United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007. And Hard Law which has similarities with soft law with both having binding power and also having legal sanctions if violated, for example Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2003. (2) Efforts to resolve conflicts legally can be resolved by litigation or non-litigation with the following explanation: Litigation is a form of solving problems involving the law through a court process, both in the form of criminal and civil cases. Which can be achieved by a juridical path, ” The method uses the Pacific Settlement of Disputes, with this method providing accountability for each country in tackling the emergence of disputes, which can disrupt peace and regional harmony, and Non-Litigation is a process of resolving legal problems outside the court, which generally refers to civil cases only. because it tends to be closed. The settlement can be done by: Mediation, and Negotiation.
The Analysis of the Implementation of RBL-STEM in Improving Students Creative Thinking Skills in Solving the Use of Chitosan as an Antibacterial for Processed Meat
Authors: Gita Rina S. D. , Waluyo Joko , Dafik  , Indrawati
Published: March 2023

This study aims to identify students’ creative thinking skills in solving the problem of using chitosan as a natural preservative in processed meat. This research uses mixed methods, namely a combination of quantitative and qualitative research methods. We used quantitative research methods to analyze the results of student’s creative thinking skills in the application of RBL-STEM, while qualitative research methods were used to analyze the learning activities and portrait phases of students’ creative thinking skills. The research respondents consisted of two classes, namely the control class and the experimental class. The control class has 25 students, and the experimental class has 30 students. We used tests, interviews, and questionnaires to collect data in this study. The results showed that the independent sample t-test on the post-test scores of the control class and the experimental class showed significant differences. This is due to the value of sig (2-tailed) is 0.000 (p=<0.05). It can be concluded that the application of the RBL learning model with the STEM approach can improve students' creative thinking skills in solving the problem of using chitosan as a natural preservative for processed meat. The rest, based on the results of observations on student learning activities, 98.25% of students in the experimental class lies in the “very active” category.
Pengaruh Karakteristik Good Corporate Covernance (GCG) terhadap Audit Delay pada Perbankan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan
Authors: Riswan Wahyu , Serly Vanica
Published: March 2023

This research aims to examine the characteristics of good corporate governance sharia to audit delay. The population of this research is in the Islamic banking sector which is registered with the financial services authority (OJK) for the 2016-2020 period. The sample using the purpose sampling method with a total of 11 samples of Islamic banking companies. The data used is secondary data from the company's annual report. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this analysis show that the audit committee has a positive effect on audit delay. The Board of Commissioners has a negative effect on audit delay. ownership has a positive managerial influence on audit delay. The sharia supervisory board has no effect on audit delay.
Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report dan Intensitas Modal terhadap Profitabilitas: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020
Authors: Aurelya Radinkha Tiara , Syofyan Efrizal
Published: March 2023

This study aims to determine the effect of sustainability report disclosure and capital intensity on profitability. The population on this research is several manufacturing company listed on Indonesian Stock Exchange start from 2016-2020. This study used secondary data. The sampling technique used purposive sampling method with 105 firm as the sample during 5 years period. Using panel data regression analysis as data analysis technique on this research. The result showed that capital intensity had an effect on firm profitability. Meanwhile, sustainability report disclosure has no effect on firm profitability.
Pengaruh Covid-19, Kualitas Auditor, dan Manajemen Laba terhadap Opini Audit: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Authors: Lubis Rifqi Aulia , Cheisviyanny Charoline
Published: March 2023

This research aimed to examine the effect of covid-19, auditor quality, and earning management on audit opinion. The population in this research are all property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The sampling technique used the purposive sampling. Total sample are 176 companies. The statistical method used logistic regression analysis. The result showed that covid-19 and earning management had no significant effect on audit opinion in property and real estate, and auditor quality had a positive effect on audit opinion in property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021.
Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa
Authors: Wulan Diah Dewi Nawang , Helmy Herlina
Published: March 2023

The purpose of this study was to find out how the accountability of village fund management which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability in Sari Mulya and Kuamang Villages, Jambi Province. The research method used is an interpretive qualitative research method. Data sources have primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The survey results show that: (1) Although planning applies the principles of participation and transparency, the preparation of village fund plans and village budgets has not been in accordance with the time specified in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 Article 43 (2) The implementation of village funds has not implemented the principle of transparency and participation and accountability. the village government has implemented the principle of accountability related to income and expenditure in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Finance Article 63 (3) The village government applies the principle of accountability in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Finance. at the administrative stage (4) Reporting and accountability applies the principles of accountability and transparency, but reporting and accountability. The implementation of the APBD is not in accordance with the stipulated time limit and is not in line with Permendagri Number 20 of 2018.
Pengaruh Financial Distress, Audit Report Lag dan Audit Tenure terhadap Integritas Laporan Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Authors: Mahendra Corry Anastasia , Syofyan Efrizal
Published: March 2023

This research aims to find out the effect of  financial distress, audit report lag and audit tenure on the integrity of financial statements in state owned companies listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  in  2016-2020.This research is a quantitative research. The sample collected was 85 data based on purposive sampling technique. The data used is secondary data obtained from www.idx.co.id or company  website  and  other  sites  related  to this research. The research data was analyzed using multiple linear regression analysis. Based on statistical analysis, it can be concluded that financial distress and audit report lag has a negative effect on the integrity of financial statements. Audit tenure has no effect on the integrity of financial statements.
Minat Mahasiswa Berkarir Sebagai Auditor Pemerintah: Pengaruh Norma Subjektif, Marketability, dan Penghargaan Finansial
Authors: Putri Aziza Ananta , Fitra Halkadri
Published: March 2023

This study aims to examine the effect of subjective norms, marketability, and financial rewards on career choice as external government auditors. The method used in this sampling is using purposive sampling technique. In this study, 166 UNP accounting students class 2018 and 2019. This study uses multiple regression analysis with the help of the SPSS application. The results of this study partially prove that subjective norms, marketability, and financial rewards have a positive effect on students' interest in a career as external government auditors. The limitations of this study are that there is only one object of this research, This study uses a survey method in the form of a questionnaire which allows respondents to fill in the questionnaire not seriously so that it can lead to misleading results, and his research is only limited to 3 factors this allows the neglect of other factors that have a greater influence on career choice as an external government auditor.
The Pattern of Biblical Synodality in The Acts of The Apostles and Its Relevance to The Asian Catholic Families Today
Authors:   Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Paulus Raden Edi Widiasta
Published: March 2023

Synodality is defined as the way of life and act of the Church. The question is whether this way of life and act has only begun recently, especially when the synod for synodality was echoed throughout the universal Church or it has been existed since the early Church. This article aims to trace the theme of synodality as the way of life and act of the early Church in the Acts of the Apostles. The Lukan sequel was chosen because it recorded many stories about the early Church. Narrative analysis focusing on the formal structure of the plot is used to explore the synodality theme presented in the texts. The goal is to find a biblical synodality pattern that could be duplicated step by step by the Asian Catholic Families today. This is the relevance of synodality as the way of life and act of the early Church for the Asian Catholic Family today as the most basic level of the Church.
ENGLISH MATERIALS DEVELOPMENT FOR AN UNDERGRADUATE COMMUNICATION STUDY PROGRAM: A NEED ANALYSIS IN INDONESIAN CONTEXT
Authors: Dewi Henda Harmantia , Hidayatulloh Sibakhul Milad Malik , Sukarno Sukarno , Lestari Aryanti Eka , Dewi Ifti Luthviana , Ciptaningrum Dyah Setyowati
Published: March 2023

Need analysis (NA) is one of the initial steps in developing learning materials. In the English for Specific Purposes (ESP) context, it is an essential asset to identify learners’ needs and determine the areas they are lacking. Thus far, NA particularly in Communication Science Program (CSP) in Indonesia has not been widely explored. In University Y, the CSP students are lacking English language learning materials. Therefore, this mixed-method study aims to explore the results of NA for developing such materials. The data were gathered through document analysis, lecturer and alumna interviews, along with student surveys. The results revealed that students' learning needs focus on the desire to improve their English proficiency, particularly in speaking and grammar, for career orientation. Moreover, the materials should be compiled with text types that support the achievement of the goals e.g., advertisements, reports, narrative and argumentative texts that are preferable to be taught through a BL delivery method. These materials should also be actualized in activities that can accommodate three learning styles, namely visual, audio, and kinesthetic, with more emphasis on the first. The implication of these findings will be helpful to create a more effective English class based on the current demands.
Evaluasi pembelajaran daring untuk mengurangi potensi kecurangan akademik: A case study
Authors: Caroline Angela , Sugiarti Yenny
Published: March 2023

The Covid-19 has had an impact on all fields, especially in education. Higher education changes its learning methods from face-to-face to distance learning. The teaching assistant class at PTS ”X” must also turn into distance learning. The online learning process has some limitations so that it increase the academic fraud by students. The purpose of this study is to explain the types of events that occur during online learning in the assistance class, the causal factors and efforts to prevent them. This research is a case study in the teaching assistant class at University X. The data was obtained by inteviewing, observing, and analyzing the assistance documents which were then analyzed by qualitative method. The results of this study indicate that online learning process at University X has not been effective to prevent academic fraud so plagiarism, data manipulation, cheating, and collusion occur. Some recommendations to improve the online learning system should be carried out, such as enforcement of  rules and strong punishment related to fraud, modification of the assessment system, increased supervision and good communication between assistants and assistant class participants. The results of this study are expected to be adopted by universities to increase the effectiveness of the online learning system used.