bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Reclaiming Jakarta's North Coast: Perspectives from the Defense, Security, and Constitutional Aspects
Authors: Setijawati Vera Wheni
Published: July 2017

Indonesia’s sea territory is particularly important in uniting the country, as the sea is a medium for interconnectivity; a medium for national integrity; a medium for resources; a medium for diplomacy; and a medium for national defense and security. This paper will focus on the sea’s significance to Indonesia’s national unity in its role as a medium for interconnecting the country’s many islands, and the implications thereof to Indonesia’s national security and defense. This paper will within this context discuss in particular the reclamation of Jakarta’s north coast. This research applies a normative empirical methodology, and intends to provide a scientific basis for the argument that as Jakarta’s coastline is crucial in terms of national defense and security matters, the coastline should therefore be managed by a state agency and remain publicly accessible.
Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)
Authors: Wibisana Andri Gunawan
Published: July 2017

Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari pendekatan CAC dan merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di dalam praktik. Meskipun merupakan yang secara tradisional paling dikenal dan banyak diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, instrumen CAC seringkali dikritik karena dianggap melahirkan terlalu banyak campur tangan pemerintah. Tulisan ini memperlihatkan bahwa campur tangan pemerintah dapat dibenarkan sebagai upaya mengoreksi kegagalan pasar. Campur tangan pemerintah juga dapat dibenarkan berdasarkan perspektif keadilan distributif.  Selain itu, campur tangan pemerintah dapat pula dijelaskan dari teori pilihan publik, yang menjelaskan campur tangan terjadi karena regulatory capture, karena keinginan untuk melayani kepentingan birokrat, dan keinginan untuk membuat sumber pendapatan. Hukum lingkungan Indonesia masih banyak menggunakan instrumen CAC sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.
Penggunaan Prinsip De minimis Pada Ciptaan Program Komputer Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Authors: Wardhana Kesuma
Published: July 2017

Dalam peraturan hukum Indonesia, program komputer dianggap sebagai suatu Ciptaan yang dilindungi dengan Hukum Hak Cipta. Pengaturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah mengakomodasi program komputer sebagai Ciptaan unik yang membutuhkan bentuk perlindungan tersendiri. Undang-undang tersebut sayangnya tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang pada akhirnya menyebabkan perlindungan yang kurang sempurna karena tidak dinyatakan dengan jelas elemen-elemen apa yang sebenarnya dilindungi dari Ciptaan program komputer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan prinsip de minimis sebagai tolak ukur pembatasan dan pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta program komputer serta membangun peraturan yang lebih baik untuk perlindungan terhadap program komputer.
BEBERAPA CATATAN MENGENAI SEWA-BELI
Authors: Tumbuan Fred B.G
Published: July 2017

Kertas kerja ini sekedar merupakan beberapa catatan guna menggairahkan diskusi dan pemikiran lebih lanjut mengenai salah satu bentuk jual-beli yang dikenal dengan nama sewa-beli atau “huurkoop” Kendatipun sewa-beli tidak diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi praktek perdagangan sehari-hari menunjukkan bahwa perjanjian sewa-beli merupakan suatu kenyataan yang bersumber pada kebiasaan dan kebutuhan perdagangan
PEMILIHAN UMUM 1977 DAN HARAPAN-HARAPAN
Authors: Ibrahim Harmaily
Published: July 2017

Sebagai pelaksanaan dari azas kedaulatan rakyat, maka pemilihan umum yang pertama di bawah UUD 1945 telah dilaksanakan lima tahun yang lalu. Dan untuk pertama kalinya pula sejak berlaku kembali UUD 1945, pengisian lembaga perwakilan tidak lagi seluruhnya ditentukan oleh penguasa, karena dengan pemilihan umum itu rakyat telah ikut menentukan wakilnya. Pertanyaan yang timbul adalah apakah dengan ikut sertanya rakyat menentukan wakilnya sendiri, sudah berarti bahwa pengisian lembaga perwakilan itu telah dilakukan secara demokratis?. Jawabannya tergantung dari jawaban pertanyaan apakah pemilihan umum tahun 1971 telah berjalan secara demokratis?. Baik para peninjau mau pun Pemerintah sendiri telah mengakui bahwa pemilihan umum tahun 1971 telah berjalan secara kurang demokratis
PEMBAHARUAN PENDIDIKAN HUKUM
Authors: Asesmen Team
Published: July 2017

Penyusunan kebijaksanaan dasar Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, memerlukan peninjauan yang seksama terhadap beberapa masalah yang memegang peranan didalam perumusan kebijaksanaan dasar tersebut. Beberapa bidang masalah yang memegang peranan itu ialah kehidupan hukum dimasyarakat Indonesia pada masa pembangunan dewasa ini dimana tercermin pula politik hukum pemerintah, dan peranan pendidikan hukum yang diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, serta keadaan pendidikan hukum dewasa ini
PENELITIAN HUKUM DAN PENDIDIKAN HUKUM
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Apabila judul yang diberikan oleh Redaksi dikaji dengan seksama, maka mungkin timbul suatu kesan bahwa sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, dibesar-besarkan sehingga menjadi masalah. Kemungkinan besar keadaan semacam itu (yaitu bahwa hal itu bukan merupakan masalah) dijumpai di negara-negara lain, dimana pendidikan hukum secara implisit mencakup penelitian hukum, oleh karena pendidikan hukum didukung oleh penelitian hukum yaitu dimana hasil-hasil penelitian hukum secara nyata disebar-luaskan sebagai bahan-bahan kuliah, diskusi dan seminar. Namun keadaan semacam itu untuk sementara belum sepenuhnya terwujud didalam sistim pendidikan hukum di Indonesia, khususnya pada Fakultas-fakultas hukum negeri. Data mengenai masalah ini tidak ada pada penulis sepanjang mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas-fakultas hukum swasta maupun sekolah-sekolah tinggi hukum lainnya
KLINIK HUKUM: SEBUAH PENDEKATAN PRAKTIS
Authors: Rahardjo Satjipto
Published: July 2017

Sekalipun redaksi majalah ini dengan memberikan judul tersebut tentunya bermaksud agar penulis mengemukakan hal-hal yang praktis, namun perkenankan kiranya saya memulai dengan sekedar pembicaraan dari sudut filsafat maupun moralitas cara pendidikan ini. Ancang-ancang dari landasan yang fundamental sedemikian ini sekiranya dapat dipertanggung-jawabkan, mengingat bahwa pendidikan klinis ini untuk Indonesia masih cukup baru, bahkan untuk negara seperti Amerika Serikat sekalipun. Konsep-konsep pendidikan yang kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum pastilah bersumber pada suatu penglihatan tertentu mengenai apa yang hendak dicapai oleh usaha pendidikan itu. Singkatnya saja untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan: Pendidikan untuk apa?
PENDIDIKAN HUKUM DI AMERIKA SERIKAT
Authors: Churchill Gregory
Published: July 2017

Tulisan ini bermaksud menggambarkan beberapa ciri pendidikan hukum seperti dilakukan di Amerika Serikat pada umumnya, dan tidak bermaksud meneliti pendidikan itu secara mendetail. Diharapkan dengan melihat sifat sifat serta kecenderungan sistim pendidikan hukum lain itu dapat diperoleh bahan perbandingan yang berguna dalam proses penilaian pendidikan hukum di Indonesia
PENDIDIKAN HUKUM DIMATA MAHASISWA
Authors: Taruna Arief
Published: July 2017

Membicarakan dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum memerlukan banyak pendekatan-pendekatan yang mendalam. Sesuai dengan judulnya maka paper ini hanya akan mendekati masalah pendidikan hukum dilihat dari mata mahasiswa, dalam arti segala sesuatunya akan diukur dari hal-hal yang menyangkut langsung kepentingan mahasiswa. Jadi bagaimana menurut ukuran mahasiswa idealnya suatu pendidikan hukum yang diberikan oleh suatu lembaga Universitas, baik yang menyangkut pengarahan profesi maupun pembentukan sikap mental mahasiswa hukum
Masalah Paten Ditinjau dari Segi Hukum
Authors: Wibawa Handaya Surya
Published: July 2017

Sebagaimana kita ketahui bersama maka undang-undang paten yang ada yaitu Octrooiwet 19 JO S No. 33 yis S 11 - 136, S 22 - 54 mulai berlaku I Juli 1912 telah dinyatakan tidak berlaku oleh pihak yang berwajib karena ketentuan-ketentuan serta jiwa pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dirasakan tidak serasi dengan suasana Negara yang merdeka,karena adanya ketentuan menurut peraturan tersebut bahwa permintaan octrooi diwilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke Octrooiraad di Negeri Belanda. Terang keadaan ini tidak dapat diterima/dipertahankan karena bertentangan dengan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang merdeka. Telapi sementara itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan pengumumannya tanggal 12 Agustus 1953 No. J .S.5/41 /4 B.N.55 memberikan suatu upaya yang bersifat sementara yaitu berupa permohonan sementara pendaftaran Octrooi mulai tanggal 1 November 1953.
Hukum dan Kenyataan-Kenyataan Masyarakat di Indonesia
Authors: Bachtiar Harsja W.
Published: July 2017

Ketika lebih dari 50 tahun yang lalu Fakultas Hukum yang pertama di Indonesia (Rechtshoogeschool) didirikan oi Jakarta, seorang dari keenam Gurubesar Biasa yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai pengajar pada fakultas tersebut adalah Gurubesar dalam bidang Sosiologi dan llmu Bangsa-Bangsa (Volkenkunde), atau antropologi dalam peristilahan sekarang. Pengangkatan ini, yang telah diadakan pada permulaan pengadaanpendidikan tinggi dalam bidang hukum di Indonesia, telah mencerminkan keyakinan para akhli dan pejabat yang merencanakan, membentuk dan meletakkan dasar-dasar pertumbuhan pendidikan tinggi dalam bidang hukum di kepulauan kita bahwa hukum berhubungan erat dengan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan masyarakat dan bahwa oleh sebab itu pengetahuan hukum berhubungan erat atau setidak-tidaknya seharusnya berhubungan erat, dengan pengetahuan sosiologi yang memusatkan perhatian pada usaha mempelajari kenyataan-kenyataan kehidupan sosial para anggauta masyarakat.
HAM dalam Helsinki Declaration
Authors: Ruru Bacelius
Published: July 2017

Pada tanggal 1 Agustus 1975 bertempat di ibukota negara Finlandia, diadakan suatu konferensi antara negara-negara anggota Pakta Warsawa dan negara-negara anggota NATO, yang dinamakan ''Conference on the Security and Cooperation in Europe''. Konferensi ini sangat terkenal karena dua blok yang saling berhadap-hadapan dan sering mengadakan konfrontasi bertemu dalam suatu forum untuk mengadakan pembicaraan atau mencari jalan bagaimana caranya mengadakan perbaikan atas situasi yang ada di Eropa. Konferensi ini melahirkan suatu deklarasi yang terkenal dengan nama ''Helsinki Declaration'' yang memuat beberapa prinsip yang berlaku bagi seluruh negara-negara peserta.
Beberapa Masalah Hukum Perdata Internasional Timbul dari Bank Asing di Indonesia
Authors: Soebagjo Felix Oentoeng
Published: July 2017

Dengan dikeluarkannya "Undang Undang Tentang Penanaman Modal Asing" (UUPMA), yang kemudian diterapkan lebih lanjut dengan "Undang-Undang Tentang Pokok Pokok Perbankan, muncullah angin baru dan merupakan kehidupan baru bagi bank-bank Asing di Indonesia.Dengan munculnya Bank-bank Asing itu jelas akan mengakibatkan persoalan persoalan Hukum Perdata Internasional (disingkat dengan HPI) Indonesia lebih berkembang.
Apa Saja yang Termasuk Hukum Perdata Internasional
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Dalam bidang Hukum Perdata Internasional dikenal berbagai konsepsi tentang luas bidangnya. Seperti diketahui, tiap negara mempunyai sistim Hukum Perdata Internasionalnya sendiri. Ada Seorang sarjana yang mengatakan bahwa demikian banyak negara yang berdaulat, demikianbanyak pula sistim-sistim hukum perdata Internasional (HPI). Kami menyetujui pendapat ini karena kami memilih pihak mereka yang menganut prinsip nasionalistis ten ang HPI. Berlainan adalah pendapat yang sebaliknya mengatakan bahwa "diatas" negara-negara didunia ini terdapat satu macam sistim HPI yang mengaturnya.
Memahami Desentralisasi dan Kontribusinya dalam Pembangunan
Authors: Hoessein B.
Published: July 2017

Sejak jaman Aristoteles ilmu politik banyak membahas mengenai pembagian kekuasaan pemerintahan. Penulis buku kenamaan tentang pemerintahan konstitusionil dan demokrasi pernah menyatakan bahwa pembagian kekuasaan merupakan dasar bagi pemerintahan beradab. Pembagian kekuasaan dimaksud dapat merupakan pembagian kekuasaan yang pokok (capital division of powers) antara legislatif. eksekutif dan yudikatif dan pembagian kekuasaan atas dasar wilayah (areal division of powers). Pada kesempatan ini saya ingin membahas pembagian kekuasaan yang terakhir, baik desentralisasi khususnya maupun dekonsentrasi.
Pengaruh Pemilu 1971 dan 1977 terhadap MPR, DPR, dan Presiden
Authors: Ibrahim Har
Published: July 2017

Tulisan pendek ini bermaksud untuk membahas sejauh mana pengaruh pemilihan umum 1971 dan 1977 terhadap DPR dan MPR, serta pengaruh pemilihan umum tersebut terhadap hubungan DPR dan Presiden. Pengaruh pemilihan umum 1971 terhadap ketiga lembaga tersebut akan dibahas berdasarkan kenyataan yang ada tentang susunan DPR dan MPR, pelaksanaan tugas DPR, serta hubungan DPR dan Presiden. Sedangkan pengaruh pemilihan umum 1977 terhadap ketiga lembaga tersebut, akan didasarkan kepada hasil sementara pemilihan umum yang diumumkan oleh Lembaga Pemilihan Umum dan bersifat kemungkinan-kemungkinan saja.
Masalah Pembagian Kursi DPR kepada Dapil
Authors: Alrasid Harun
Published: July 2017

Secara teoretis terdapat dua kemungkinan untuk menetapkan banyaknya kursi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu sesudah atau sebelum dilakukan perhitungan jumlah penduduk. Pada pemilihan umum 1955 para "political decision-makers" memilih kemungkinan pertama. Anggota DPR sebanyak 260 orang baru diketahui setelah ada data/ketentuan bahwa:(a) jumlah penduduk warganegara Indonesia ialah 77.987.879 jiwa:1(b) perbandingan (verhouding) antara seorang wakil rakyat danrakyat yang diwakilinya ialah 1:300.000;(c) dalam melaksanakan perhitungan dilakukan pembulatan keatas.(a) dan (b) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1950 sedangkan(c) diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum 1953.
Meninjau Pelaksanaan UUD 1945
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Sudah pada tempatnya bila setelah satu dasawarsa, dari 1966 - 1976 dilaksanakan UUD. '45 oleh orde baru, diadakan peninjauan atas pelaksanaan itu. Hal yang sama telah dilakukan antara lain oleh Saudara-saudara Mashoeri S.H., Dr. Deliar Noer, Dr. Emil Salim, Mayjen Soecipto S.H., dan pembicara sendiri dalam Seminar Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia pada tanggal 30 Nopember - 2 Desember 1966 terhadap pelaksanaan U.U.D. '45 oleh orde lama. Dengan judul "Kepastian Hukum Menjamin Stabilisasi Politik dan Ekonomi.'' Pada waktu itu sayadiminta untuk memberi prasaran dalam Seminar Persahi itu, dimana keempat Saudara-saudara tadi sebagai pembahasnya. Dimana telah didiskusikan penyelewengan-penyelewengan oleh orde lama dari 1959-1966; kultus individu, pelanggaran hak-hak azasi manusia, pemusatan kekuasaan, monopoli dibidang ekonomi dan lain-lain.
Masalah Namibia dalam Hukum Internasional
Authors: Suraputra D. Sidik
Published: July 2017

Masalah Namibia atau Afrika Barat Daya di luar negeri sudah banyak dipublikasikan. Sepanjang pengetahuan penulis, tinjauan terhadap masalah tersebut dari segi hukum Internasional belum dipublikasikan di Indonesia. Maksud dari tulisan ini tidak lain hanya menguraikan secara singkat sejak timbulnya masalah Namibia dalam Hukum Internasional.
Wanita dan Kedudukannya menurut UU Perkawinan
Authors: Sardjono R.
Published: July 2017

Karangan ini merupakan hasil pengolahan kembali daripada ceramah yang kami adakan dihadapan para ibu-ibu yang tergabung dalam berbagai-bagai organisasi wanita atas permintaan Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dengansendirinya karena merupakan pengolahan kembali, isinya maupun teksnya pada garis besarnya adalah sama dengan apa yang kami uraikan dalam ceramah itu, hanya disana-sini terdapat perobahan yang tidak prinsipiil sebagai hasil pemikiran kembali berbagai-bagai masalah yang menyangkut pokok permasalahan ceramah.
Penggunaan Hukum sebagai Sarana untuk Merubah Peri Kelakuan Manusia dan Kelompoknya
Authors: Rahardjo Satjipto
Published: July 2017

Masalah-Masalah yang disodorkan untuk dikaji oleh ilmu hukum pada abad ke-20 ini tidak dapat dilepaskan dari ciri-ciri yang melekat pada kehidupan masyarakat abad itu sendiri. Ciri-ciri umum yang terdapat di sini adalah meningkatnya tempo kehidupan yang disebabkan terutama oleh penggunaan teknologi modern serta perkaitan dan saling ketergantungan yang semakin intensif di antara bidang-bidang kehidupan di dalam masyarakat. Keadaan yang demikian ini telah melontarkan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang berbeda dari yang lazim dihadapi oleh hukum dan ilmu hukum pada masa-masa yang lampau.
Gambaran Situasi Perkembangan Hukum di Indonesia
Authors: Radhie Teuku Mohammad
Published: July 2017

Apabila kita berbicara tentang situasi perkembangan hukum dinegara kita pada dewasa ini. kita akan dihadapkan kepada tiga pertanyaan pokok yakni: (a) bagaimanakah sistim hukum dan hukum yang berlaku dewasa ini. (b) bagaimanakah organisasi daripada pelaksanaan dari penegakan hukum dan (c) bagaimana usaha pembinaan hukum untuk menggantikan hukumwarisan di masa lampau. Melalui ketiga pertanyaan ini hendak kami coba menelusuri perkembangan hukum ditanah air kita. Oleh karena ketiga hal tersebut secara kait berkait memberikan pencerminan tentang keadaan hukum yang ingin diketahui itu.
PERLUASAN BANTUAN HUKUM UNTUK SI MISKIN DAN PERANAN SARJANA HUKUM DI NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG
Authors: Nasution Adnan Buyung
Published: July 2017

Paper ini tidak mempunyai pretensi ilmiah. Dia tidak pula berambisi hendak mencakup gambaran tentang “legal services to the poor” ataupun peranan para lawyers disemua negara-negara berkembang. Apa yang diuraikan disini hanyalah sekedar gambaran tentang pengalaman dan pemikiran-pemikiran yang hidup mengenai “the ex tension of legal services to the poor” di Indonesia. Juga sedikit banyak akan dikaitkan dengan peranan “the lawyer” di negara berkembang
BEBERAPA ASPEK JURIDIS SUATU PERJANJIAN
Authors: Atmadja Arifin Soeria
Published: July 2017

Bahasa Hukum yang mengatakan “You make the contract, the courts enforce it” acap kali digambarkan sebagai suatu peringatan terhadap para fihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian agar aspek juridis formil maupun meteriil perlu mendapat perhatian sebelumnya dikukuhkan dalam bentuk kontrak, dan para fihak yakin bahwa isi kontrak tersebut telah mewakili kehendak mereka, guna menghindarkan kemungkinan timbulnya ucapan “That is not what I meant at all” dikemudian hari
PASAL 44 KUHP DAN GANGGUAN JIWA
Authors: Sitompul Hotma
Published: July 2017

Perbuatan yang melanggar hukum akan mengakibatkan pelakunya dipidana. Dijatuhkannya pidana terhadap pelaku yang melanggar hukum merupakan tanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi tidak setiap pelaku yang melanggar hukum dapat dipidana. Pengurangan penambahan dan pengecualian hukuman ini diatur dalam pasal-pasal: 44 sampai pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karangan ini berkisar pada pembahasan pasal 44 KUHP saja
IN MEMORIAM PROF. R SOEKARDONO. SH (12 MEI-30 SEPTEMBER 1977)
Authors: Soekardono Soekardono
Published: July 2017

Pada tanggal 30 September 1977, tepatnya jam 15.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta telah meninggal dunia Prof. R. Soekardono, SH., seorang Guru Besar dalam Hukum Dagang. Mangkatnya beliau telah memperoleh perhatian dan penghormatan dari kalangan sipil dan militer, baik di Jakarta maupun di Yogyakarta. Jenazahnya setelah tiba di Yogyakarta telah memperoleh kehormatan untuk disemayamkan di gedung Fakultas Hukum kemudian di Balairung Universitas Gajah Mada, untuk kemudian dengan penghormatan militer dikebumikan di pemakaman Kuncen, Yogyakarta
AZAS PERSAMARATAAN SEBAGAI SENDI ASAS HUKUM ANTAR TATA HUKUM
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Professor Meester Doctor Hazairin almarhum, untuk peringatan siapa karangan ini ditulis, adalah seorang sarjana hukum yang terkenal ahli baik dalam Hukum Adat maupun Hukum Islam. Semasa hidupnya beliau memberi kuliah-kuliah dalam kedua bidang ini, baik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun berbagai Fakultas dan Perguruan Tinggi lainnya. Beliau selalu menjunjung tinggi apa yang dinamakan prinsip persamarataan dari semua stelsel hukum. Hukum Adat tidak melebihi Hukum Islam dan sebetulnya juga Hukum Islam tidak lebih tinggi dari Hukum Adat.
SEKEDAR MENGENAI HUKUM OKTROI
Authors: Soekardono Soekardono
Published: July 2017

Sebab apakah saya memilih judul diatas itu? Yalah karena kita boleh merasa bersyukur diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup (masih hidup) dalam masa pembangunan dan peningkatannya bagi keunggulan Negara Republik Indonesia yang baru-baru saja ini merayakan usia 30 tahun itu, dan semoga setiap warga-negara Indonesia menyetujui saya bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan tersebut bidang-bidang industri dan pertanian menempati kedudukan yang penting. Justru dibidang-bidang itu (tanpa sedikitpun mengurangi pentingnya bidang-bidang pembangunan lainnya) ada erat hubungannya dengan hukum oktroi atau hukum patent, bagian dari ilmu hukum mana mengenai pemikiran seseorang atau lebih (bersama-sama) yang menghasilkan pendapatan (uitvinding, invention) dalam ujud atau bentuk benda baru (dalam pengertian obyektip karena sungguh-sungguh diteliti oleh Ahli-ahli spesial) yang dapat dimohonkan pengakuan resmi (oktroi atau patent) dari penguasa tertentu dari Negara (macam-macam dibeberapa negara perihal namanya, seperti Oktroi Raad di Nederland atau lain Instansi Pemerintah).
MEMBUDAYAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Kemungkinan besar timbul pelbagai pertanyaan, apabila judul tulisan ini dikaji kembali. Mengapa perlu membudayakan hukum dalam masyarakat? Bukankah hukum merupakan bagian dari kebudayaan, khususnya kebudayaan immateriil? Memang pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah aneh, oleh karena demikianlah menurut logika manusia. Akan tetapi apabila judul tersebut diatas dikaji secara lebih mendalam lagi, maka sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu timbul, oleh karena kebudayaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan demikian pula halnya dengan hukum
PROSEDUR DEPORTASI Dl INDONESIA
Authors: Suardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu negara berhak untuk mendeportasikan orang asing yang beradanya di dalam wilayah negara tersebut dianggap membahayakan atau merugikan negara tersebut. Alasan apakah serta badan/lembaga manakah yang berhak untuk mendeportasikan orang asing dari wilayah suatu negara, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Di dalam tulisan ini penulis hendak menelaah masalah deportasi dan membatasi penelaahnya dari segi bagaimana masalah deportasi diatur dalam peraturan perundang-undangan kita
ARBITRASE DI INDONESIA
Authors: Kusumaatmadja Asikin
Published: July 2017

Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970) menentukan bahwa pada azasnya segala sengketa perdata diterima diperiksa dan diadili oleh Badan-badan Peradilan Negara yang ditetapkan dengan UU (Perhatikan pasal 1, 2 dan 3 UU No. 14 tahun 1970). Seseorang yang merasa telah dirugikan haknya, berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas harus mengajukan gugatan kedepan Pengadilan yang telah ditetapkan dengan undang-undang baginya. Tetapi penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Setiap orang yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatannya, berarti bahwa tiada seorang juapun dapat dipaksakan untuk tidak mengajukan gugatan kedepan Pengadilan yang telah ditentukan baginya oleh undang-undang
MODERNISASI DAN PERKEMBANGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Tanpa mengurangi pengertian yang akan dibahas dalam Topik I Sub.a: Proses modernisasi nasional, kami ingin menyampaikan sekedar pengertian yang dikutip dari perkamusan bahasa Belanda Koenen Ehdepals Bezoen, modern diartikan : “tot de nieuwere tijd behorend, heden-daags niuwer-wets, nieuwmodisch”. Patutlah difahami karenanya modernisasi dalam pembicaraan ini tidak lain ialah perobahan dari hari kemarin atau waktu yang lewat kepada keadaan sekarang atau mendatang, dalam rangka mewujudkan apa yang disebut “Baldatun tajjibatun wa rabbun ghafur”
KALENDER KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Authors: Ibrahim Harmaili
Published: July 2017

MPR, DPR dan Presiden adalah lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan, DPR dan Presiden harus bekerja sama dalam pembuatan UU, dan juga berkewajiban mengawasi segala kebijaksanaan pemerintah. Pengawasan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan DPR mengundang Sidang Istimewa MPR — karena anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR — untuk meminta pertanggung jawaban Presiden atas pelanggaran yang dilakukan Presiden terhadap GBHN dan UUD 1945. Hal dapat berakibat lebih lanjut Presiden dipecat sebelum habis masa tugasnya, karena pertanggung jawabannya dinyatakan tidak diterima oleh MPR, Disamping itu, Presiden harus pula memberikan pertanggung jawaban kepada MPR diakhir masa jabatannya. Pertanggung jawaban ini dapat pula berakibat Presiden yang sama tidak dipilih untuk kedua kalinya, apabila menurut MPR pertanggung jawaban Presiden tersebut tidak dapat diterima. Yang berarti Presiden telah gagal menjalankan amanat MPR.
HUKUM ADAT SUATU KEBANGGAAN YANG PERLU DIPERTANYAKAN LAGI
Authors: Firdaus Kamal
Published: July 2017

Seperti diketahui yang mula pertama sekali mempergunakan istilah Hukum Adat adalah Dr. Snouck Hurgronje (1893) yang mengajukan konsepnya bahwa Hukum Adat adalah bagian dari adat istiadat dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Sedangkan ahli hukum yang buat, pertama kalinya mempelajari dan mengumumkan adanya dan sifatnya Hukum Adat itu secara luas adalah seorang ahli hukum bangsa Belanda Prof Mr C. Van Vollenhoven (1905) menurut ahli hukum mana untuk menetapkan bagian mana dari pada “adat” yang dapat disebut “hukum” ialah dengan menggunakan syarat tentang adanya sanksi dalam arti yang luas. Jadi pokoknya menurut Prof. Mr. C van Vollenhoven, Hukum Adat itu adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : “Hukum”) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu: “Adat”).
PENGARUH HUKUM BAGI PERKAWINAN ANTAR KASTA DI BALI
Authors: Putra Putu
Published: July 2017

Salah satu syarat agar perkawinan dapat berlangsung, menurut UU. No 1 tahun 1974, ialah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Tapi di Bali syarat ini belum cukup. Sepasang calon mempelai tidak begitu saja dapat melangsungkan perkawinan, sekalipun mereka saling mencintai dan sekalipun umur mereka telah cukup untuk itu. Ada satu syarat tambahan, yang sekalipun tidak tertulis dalam undang-undang manapun, tetapi sangat  menentukan, yaitu antara kedua calon mempelai harus sederajat. Bagi masyarakat Bali yang mengenal sistem kasta, yaitu pengolongan masyarakat berdasarkan atas keturunannya, sederajat diartikan sebagai, bahwa kedua calon mempelai harus berasal dari kasta yang sama
POKOK-POKOK PENGERTIAN PASAR MODAL DI INDONESIA
Authors: Soemantoro Soemantoro
Published: July 2017

Pasar Uang dan Modal merupakan pasar dimana dipertemukan antara permintaan akan dana dengan penawaran akan dana. Didalam Pasar Uang dana yang diperdagangkan adalah instrument dana jangka pendek seperti promese, wesel dst. Realisasinya diselenggarakan dalam bentuk inter bank call money, discount house dst. Di Indonesia pasar uang telah dilaksanakan dalam bentuk inter bank call money. Pengembangannya lebih lanjut dapat diselenggarakan melalui perluasan instrument. Didalam Pasar Modal instrument yang diperdagangkan adalah berjangka panjang, berupa saham dan obligasi. Dua instrument tersebut mempunyai variasi dan macam sesuai dengan perkembangan keadaan perekonomian.
KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Pembangunan di Indonesia pada dewasa ini diusahakan mencakup aspek materiil dan spirituil kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa pembangunan meliputi bidang-bidang karya, cipta dan rasa. Dengan demikian maka pembangunan juga mencakup dan berkaitan langsung dengan bidang hukum yang merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharuan masyarakat. Ketertiban dan integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensiil bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir oleh karena negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita tersebut. Dibidang filsafat hukum hal itu terutama berarti suatu cita-cita untuk mencapai keserasian yang lebih mantap antara nilai-nilai ketertiban dengan ketentraman, pembaharuan dengan kelanggengan, dan kebendaan dengan keakhlakan.
“ZEKERHEIDSOVERDRACHT & ZEKERHEIDSCESSIE”
Authors: Suselo Ridwan
Published: July 2017

PENGIKATAN JAMINAN berupa :pemindahan dan penyerahan hak dan milik untuk jaminan (zekerheidsoverdracht) mengenai benda (lichamelijk);pemindahan dan penyerahan hak (cessie) untuk jaminan (zekerheidscessie) mengenai hak (conlichamelijk);di konstruir secara juridis sedemikian rupa, hingga dapat menghindarkan hal-hal dan atau akibat hukum yang tidak diinginkan, satu dan lain berhubung dengan Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 September 1971, Reg. No. 372/K/SIP/1970
ASPEK HUKUM PASAR MODAL (Bagian Kedua)
Authors: Soemantoro Soemantoro
Published: July 2017

Pembahasan mengenai Pasar Modal sudah banyak dilakukan. Pendekatan pembahasannya dilakukan menurut segi ekonomi, segi historis, segi kebijaksanaan pembangunan Pemerintah, segi fasilitas perpajakan yang mendorong masyarakat membeli saham dan perusahaan menjual sahamnya dipasar modal; dan beberapa pendekatan-pendekatan lainnya. Pada kesempatan saat ini dimana pengembangan hukum sedang digalakkan, dirasakan perlu membahas aspek hukum dari pasar modal tersebut, untuk memberi gambaran apakah pendekatan pembentukan pasar modal tersebut didukung oleh sistim hukum yang mantap. Untuk sistimatisnya, penyajian karangan ini akan dikemukakan dengan: pertama membahas aspek tinjauan historis pembentukan Pasar Modal dilihat dari segi hukum/peraturan perundangannya; kedua membahas bagaimana aspek hukum/pengaturan dapat menunjang pengembangan pasar modal untuk masa-masa yang akan datang; dan ketiga membahas mengenai saran dan kesimpulan perangkat pengaturan hukum yang berkaitan dengan program pengembangan pasar modal secara menyeluruh
PENEGAKAN PERATURAN LALU LINTAS DAN KEPATUHAN TERHADAPNYA
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Apabila dibicarakan mengenai masalah penegakan hukum secara umum, maka mau tidak mau persoalan kepatuhan atau ketaatan hukum merupakan salah satu unsur pokoknya. Hal ini disebabkan, oleh karena derajat efektivitas hukum, antara lain, ditentukan oleh taraf kepatuhan hukum dari warga-warga masyarakat, termasuk para penegaknya. Dengan demikian dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi, merupakan suatu indikator dari berfungsinya suatu sistim hukum. Dan berfungsinya hukum, merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya, yaitu mengusahakan atau mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Oleh sebab itu, masalah kepatuhan hukum menjadi salah satu pokok dari acara pembicaraan didalam tulisan ini.
PERTANGGUNGAN JAWABAN HUKUM MENGENAI MASALAH “TANAH OLORAN” “TANAH BANTARAN” PADA ALIRAN BENGAWAN SOLO
Authors: Susanto Wisnu
Published: July 2017

Bahwa persoalan hukum tanah di Indonesia, setelah lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai suatu Undang-Undang Nasional, tidak diragukan lagi bahwa masih adanya dualisme pengaturan hukum, yaitu perundangan-undangan dan hukum adat. Tidak benarlah suatu pandangan bahwa hukum adat tidak lagi berperanan dalam pengaturan mengenai masalah tanah. Hal itu dapat dibuktikan dari 2 hal :Landasan berdasar undang Undang No. 5 tahun 1960 (Undang Undang Pokok Agraria)Kenyataan bahwa ada beberapa masalah yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 atau setidak-tidaknya masih meragukan dari segi hukumnya
KASUS VIAVIAN BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM
Authors: Nasution Adnan Buyung
Published: July 2017

Kasus Vivian menjadi terkenal dimasyarakat karena dia merupakan perkara yang pertama dimana seorang-laki-laki yang semula bernama IWAN ROBYANTO ISKANDAR telah mengalami operasi kelamin menjadi wanita dan mengganti namanya menjadi VIVIAN RUBIYANTI ISKANDAR. Memang sebelum Iwan sudah ada operasi penggantian kelamin yang dilakukan oleh orang lainnya, namun tidak dikenal karena orang yang bersangkutan tidak menempuh upaya hukum untuk memperoleh pengesahan status hukumnya dari laki-laki menjadi wanita.
PERUSAHAAN DAERAH DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA
Authors: Soebagjo Felix Oentoeng
Published: July 2017

Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluh bila pendapatan daerah berkurang karena banyak retribusi ataupun pungutan daerah tidak syah yang dilarang oleh opstib. Jalan lain untuk mendapatkan/meningkatkan pendapatan daerah masih banyak, karena memang sebagian potensi perekonomian daerah belum digali. Salah satunya ialah dengan menghidupkan Perusahaan Perusahaan Daerah yang sekarang ini banyak mati karena tidak diurus
MENGHUKUMKAN LINGKUNGAN HIDUP ADALAH MUTLAK
Authors: Shahab Halim
Published: July 2017

Semua orang percaya bahwa kerusakan ekologi adalah ciptaan manusia sendiri, tetapi berbeda pendapat didalam tingkatan daya cemarnya, penyebab atau cara mencegahnya. Spektrum pandangan terhadap ketiga diatas mempunyai sifat universil dan timbul karena faktor-faktor lingkungan yang berbeda dari satu negara kenegara yang lain. Tapi secara umum orang harus mengakui persamaan didalam satu hal, yaitu keterlambatan atau ketidak-mampuan selama ini didalam menata kembali ketidak-seimbangan yang timbul akibat kerusakan ekologi tersebut. Peranan hukum disini adalah protektif dan restoratif. Memahami hal ini perlu pendekatan sistimatis terhadap besaran-besaran (Magnitude) ancaman keseimbangan lingkungan hidup sekarang dan masa datang
ARBITRASE (PERWASITAN)
Authors: Subekti Subekti
Published: July 2017

Dimana-mana diakui dan dibenarkan, bahwa orang-orang yang mempunyai suatu sengketa berhak menyerahkan pemutusan sengketa mereka itu kepada seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai wasit atau arbiter. Orang-orang yang hendak menyerahkan pemutusan suatu sengketa kepada wasit atau arbiter itu harus bersepakat untuk mentaati apa yang akan diputuskan oleh wasit atau arbiter tersebut. Banyak terjadi, terutama dalam kontrak-kontrak bisnis, bahwa dalam kontrak-kontrak itu dicantumkan suatu ketentuan bahwa, apabila timbul perselisihan berkenaan dengan kontrak-kontrak itu, perselisihan tersebut akan diputus oleh wasit atau arbiter. Ketentuan yang demikian dinamakan “klausula arbitrase”
MENYONGSONG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI YANG TIDAK MAMPU DALAM PELITA III
Authors: Suganda Tatang
Published: July 2017

Didalam pidato Presiden Suharto pada tanggal 1 Oktober 1977, yaitu ketika upacara pengambilan sumpah/janji anggota DPR/MPR hasil Pemilu 1977. Beliau telah menyinggung tentang “masalah bantuan hukum bagi yang tidak mampu” dalam Pola Umum Pelita ketiga nanti. Selain itupun didalam Rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV pada bagian tentang “Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Pers, Hubungan Luar Negri” pada sub no. 3. Hukum bagian b no. 4 yang menyebutkan tentang membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.
PELAKSANAAN PUTUSAN LEBIH DAHULU DALAM PRAKTEK PENGADILAN
Authors: Afandi Wahyu
Published: July 2017

Suatu putusan Pengadilar. Negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu dalam putusan diterima oleh kedua belah pihak, atau dikuatkan dalam tingkat banding dan atau Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya. Tetapi dalam hal yang diperbolahkan oleh Undang-Undang, Hakim dapat menentukan bahwa putusannya dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada diajukan banding, kasasi, atau perlawanan.
PENYEDIAAN DAN PENGUASAAN TANAH TRANSMIGRASI DI PROYEK SITIUNG SERTA MASALAH-MASALAHNYA
Authors: Sukanti Arie
Published: July 2017

Tanah merupakan suatu unsur yang vital untuk menunjang program transmigrasi, apalagi bila mengingat bahwa provek-proyek transmigrasi memerlukan areal tanah yang sangat luas. Pada umumnya, tanah yang dicadangkan bagi proyek transmigrasi berupa hutan-hutan primer, sekunder, hutan alang-alang dan rawa-rawa yang menurut kenyataannya terlihat seperti tanah-tanah yang belum dibuka. Namun ini tidaklah berarti bahwa tanah-tanah tersebut seluruhnya adalah tanah-tanah yang belum ada hak-hak atas tanah seluruhnya adalah tanah-tanah yang langsung dikuasai negara (tanah negara) atau tanah-tanah yang belum ada hak-hak atas tanah diatasnya. Tidak boleh dilupakan bahwa pada wilayah-wilayah tertentu, tanahnya masih diliputi oleh hak ulayat dan hak-hak atas tanah adat lainnya seperti hak usaha, hak pakai dan hak milik. Adanya hak-hak atas tanah adat tersebut dapat atau bahkan seringkali menimbulkan masalah-masalah dalam rangka penyediaan dan penguasaan tanah lokasi transmigrasi.
SIFAT HUKUM DARI UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Authors: Atmadja Arifin Soeria
Published: July 2017

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai suatu bentuk Peraturan Perundang-undangan tidak banyak dipersoalkan orang. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bonney Rust, bahwa “Budget day is a day of great drama in the financial life at the nation”, orang akan lebih banyak tertarik kepada jumlah dan atau komposisi angka-angka yang tercantum didalamnya dari pada sifat hukumnya (rechtskarakter) sendiri dari Undang-undang APBN. Memang tidak dapat disangkal bahwa angka-angka yang tercantum dalam undang-undang APBN lebih banyak memegang peranan dalam kehidupan sesuatu Bangsa atau Negara, dari pada mempersoalkan masalah yang mungkin hanya bermanfaat dalam teori dari pada praktek hukum.
KAPASITAS MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL DARI ASEAN
Authors: Aminoedin Augusdin
Published: July 2017

Dalam praktek hukum internasional dewasa ini, maka perjanjian internasional dapat dilaksanakan antara: negara dan negara, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional pula yang tidak sejenis. Adalah lazim bahwa antara negara dengan negara dibuat perjanjian internasional sejak zaman dahulu, yang menyangkut kepentingan bilateral dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Bidang militer dan pertahanan penulis golongkan dalam genus bidang politik. Subjek hukum internasional tidak hanya terbatas kepada negara, individu tetapi sudah mencakup berbagai organisasi internasional, seperti PBB dan specialised agenciesnya (UNESCO, FAO, ILO dsb).
BEBERAPA PERBANDINGAN KETETAPAN-KETETAPAN MPR & PERMASALAHANNYA
Authors: Sagala Budiman B
Published: July 2017

Tak seorangpun yang dapat menyangkal bahwa kita menaruh persetujuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat), mempunyai lembaga-lembaga politik. Lembaga-lembaga itu ialah antara lain MPR, DPR, Presiden dan sebagainya yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menentukan kearah mana hidup dari pada ratusan juta jiwa dari bangsa Indonesia tercinta ini. Tentunya untuk menciptakan terwujudnya suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Namun kesemua lembaga-lembaga politik diatas saling berhubungan satu sama lain, akan tetapi sebagai penyelenggara Negara yang tertinggi hanyalah MPR. Karena ia melakukan sepenuhnya Kedaulatan Rakyat, maka kekuasaannya pun tak terbatas.
YURISDIKSI NEGARA PADA INSTALASI-INSTALASI DI LANDAS KONTINEN
Authors: Suraputra Sidik
Published: July 2017

Adalah lumrah suatu kemajuan dalam bidang teknologi menimbulkan masalah praktis dalam bidang hukum. Sesuai dengan judul dari tulisan ini, masalah hukum yang meminta penyelesaian praktis, adalah apakah negara mempunyai yurisdiksi atau kewenangan hukum terhadap instalasi-instalasi yang terletak diluar batas laut wilayah di Landas Kontinen. Yang dimaksudkan dengan yurisdiksi dalam tulisan ini adalah kewenangan negara untuk melaksanakan segala peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatip, eksekutip maupun putusan-putusan pengadilannya
BEBERAPA MASALAH DALAM HUKUM TANAH INDONESIA
Authors: Radjagukguk Erman
Published: July 2017

Kritik F.D. Holleman kepada perumusan Ter Haar, bahwa Hukum Adat itu adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam keputusan-keputusan yang mempunyai kewibawaan dan hanya dapat diketahui dari keputusan-keputusan pejabat yang berkuasa, dianggap sebagai perumusan yang/dibuat-buat. Holleman mengatakan, bahwa Ter Haar mengenyampingkan dengan kurang tepat, norma-norma kehidupan yang sangat banyak, yang harus diperhatikan pula oleh para sarjana hukum sebagai norma-norma hukum, yang berlakunya ternyata dengan cara lain daripada mengamati keputusan-keputusan para pejabat hukum. Keputusan-keputusan dalam arti yang dimaksud oleh Ter Haar tidak merupakan satu-satunya sumber pengenal, apalagi sumber timbulnya Hukum Adat. Holleman tidak selalu percaya pula terhadap keputusan-keputusan peradilan pribumi sebagai suatu rumusan yang pasti dari kaidah Hukum Adat dan dengan demikian tidak mungkin dapat memenuhi fungsi, yaitu merupakan bangunan utama dari Hukum Adat yang berlaku dan menjadi pegangan para hakim
PERANAN DEMOGRAFI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN (FUNGSI ASPEK DEMOGRAFI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
Authors: Oscar Martina
Published: July 2017

Bila kita lihat judul dari prasaran ini, tentunya akan mengejutkan para yurist, dimana penampilan istilah yang baru ini dalam ilmu hukum dengan bunyi: Demografi Hukum. Memang penulis akui bahwa penampilan istilah ini adalah terlampau dini. Oleh karena itu izinkanlah penulis untuk kesempatan pertama ini menampilkan subtitle sebagai tertera diatas dengan judul: “Fungsi Aspek Demografi dalam Hukum Administrasi Negara” yang merupakan hasil perkembangan dari ledakan penduduk di Indonesia akhir-akhir ini. Jadi penampilan subtitle ini merupakan langkah kearah penjajagan bagi pembentukan Demografi Hukum sebagai cabang baru dari Hukum Administrasi Negara
OPERASI PENGGANTIAN KELAMIN BEBERAPA MASALAH DILIHAT DARI SEGI HUKUM ISLAM
Authors: Ali Mohammad Daud
Published: July 2017

Sesudah perang dunia kita melihat perkembangan ilmu kedokteran yang sangat pesat dalam segala bidang, termasuk didalamnya bidang operasi. Itu semua oleh agama Islam diterima dengan baik, karena dasar agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah (tradisi Nabi Muhammad s.a.w.) menghargai perkembangan ilmu, memuji orang yang berilmu dan menganjurkan orang untuk mencari ilmu pengetahuan. Anjuran untuk mencari ilmu pengetahuan itu, dalam konteks ayat dan hadith yang berkenaan bukan hanya mengenai ilmu agama saja sebagaimana sering disalah fahamkan, tetapi juga segala bidang ilmu pengetahuan, sejauh kesanggupan akal manusia mampu menyelidiki rahasia alam semesta termasuk diri manusia itu sendiri didalamnya. Hanya dalam penggunaannya seyogianyalah ilmu pengetahuan itu dimanfaatkan untuk kebahagiaan ummat manusia dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Pencipta alam semesta itu
PENENTUAN BATAS-BATAS WILAYAH ADMINISTRASI/DAERAH OTONOM : SUATU PEMIKIRAN BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN
Authors: Hoessein Hoessein
Published: July 2017

Desentralisasi dan dekonsentrasi tampaknya merupakan istilah istilah yang sederhana, tetapi dalam diskusi-diskusi ilmiah sering kali mengundang banyak reaksi yang sangat berarti dan mendasar sifatnya. Kedua istilah itu tidak saja kaya akan konseptual dan pengertian empiris, tetapi mengandung konotasi-konotasi nilai. Pada umumnya keduanya dipandang sebagai sesuatu yang baik karena itu menjadi tumpuan harapan dan tuntutan rakyat, sedangkan sentralisasi dipandang sebagai sesuatu yang buruk karena itu ditolak, Dengan desentralisasi dan dekonsentrasi dapat berarti : formulasi kebijaksanaan dan aplikasinya lebih realistis, pembuatan hukum tertulis lebih mencerminkan pada kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi timbulnya formalisme, pelaksanaan hukum lebih efektif, pengambilan keputusan lebih cepat, beban pemerintah pusat lebih ringan, partisipasi rakyat diharapkan lebih meningkat, memunculkan kepemimpinan yang lebih banyak, melihat rakyat setempat lebih mahir dalam berpemerintahan dan demokrasi dan penarikan sumber-sumber dana lebih intensif dan efektif. Idealisme itulah mungkin juga ada pada benak pembentuk UUD 1945 sekalipun dalam horizon yang tidak sama sehingga mereka meletakkan pasal 18 sebagai landasan hukum tertinggi bagi kedua sistem itu
MENYEMPURNAKAN DAN MELENGKAPI PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN PERTANAHAN
Authors: Harsono Boedi
Published: July 2017

Dengan tidak mengabaikan timbul dan tumbuhnya serta berkembangnya hukum kebiasaan dan peranan Pengadilan dalam pembangunan hukum serta pengembangannya melalui yurisprudensi, pembangunan Hukum Tanah Nasional kita, yang dimaksudkan sebagai hukumnya Negara dan masyarakat modern, terutama dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundangan atau yang sekarang ini lazim disebut “kodifikasi”.Perundang -undangan pertanahan, sebagai produk pembangunan Nasional, sekaligus harus dapat berfungsi sebagai salah satu alat yang berguna dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Oleh karena itu maka azas-azas serta arah Pembangunan Nasional, sebagai yang sekarang ini diramuskan didalam GBHN-1978 (TAP MPR No. IV/MPR/1978), harus mendapat penjabaran didalam peraturan-peraturan perundangan pertanahan itu.
PERSETUJUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND MENGENAI KERJASAMA DIBIDANG PERADILAN DALAM RANGKA ASEAN
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Dengan tidak diketahui oleh banyak orang, pada tanggal 8 Maret 1978 telah ditandatangani di Bangkok, suatu persetujuan bilateral mengenai kerjasama dibidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Persetujuan ini merupakan suatu hasil yang nyata dari pada usaha Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja yang menjabat Menteri Kehakiman pada waktu itu. Dapat dikatakan bahwa Persetujuan dibidang Hukum Perdata Internasional ini merupakan suatu “last act” dalam bidang perjanjian-perjanjian dengan negara-negara tetangga dari beliau selama menjabat' Menteri Kehakiman. Persetujuan bilateral ini menggembirakan dan terutama bagi kami yang memperhatikan perkembangan Hukum Perdata Internasional merupakan suatu hal yang menarik perhatian sekali.
BEBERAPA PERMASALAHAN PADA PENGAJARAN DAN PENELITIAN HUKUM ADAT DI FAKULTAS HUKUM
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Tulisan yang akan disajikan ini sebetulnya merupakan suatu harapan, oleh karena hal-hal yang akan dikemukakan memang belum sepenuhnya terwujud. Apakah harapan yang akan dituangkan memang baik atau kurang baik didalam kerangka pendidikan hukum tingkat sarjana, diserahkan kepada para ahli untuk menilainya. Maksudnya tidak lain daripada untuk mengusulkan beberapa perbaikan terhadap sistim yang ada, baik di bidang pengajaran maupun penelitian, yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi.
DISERTASI HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI INFORMASI HUKUM
Authors: Basuki Sulistyo
Published: July 2017

Dalam dunia hukum, dikenal berbagai sumber informasi yang berguna bagi para pemakai informasi hukum. Secara garis besar, sumber informasi hukum yang formil dapat dibagi atas 2 golongan besar. Golongan pertama ialah sumber informasi primer ialah sumber yang langsung memberikan informasi pada si pemakai. Kedalam golongan ini dapat dimasukkan karya perundang-undangan, artikel majalah, buku, paten, kumpulan kertas kerja berbagai lokakarya dan pertemuan sejenis, surat kabar, laporan penelitian, perjanjian dan disertasi. Sumber sekunder ialah sumber informasi yang tidak langsung memberikan informasi yang dibutuhkan, melainkan menyebutkan dimana sumber itu dapat diketemukan.