membangun model perlindungan saksi tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia
Authors: Purwanti Yuli 
Published: July 2018

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, pada tindak pidana korupsi masyarakat dapat berperan sebagai pengungkap terjadinya suatu perbuatan korupsi dan dapat berperan aktif dalam proses hukum sebagai saksi. Pelapor kasus pidana korupsi semestinya menjadi saksi, untuk mengantisipasi rekayasa dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Banyak pelapor baik individu dan lembaga Independen menarik kembali laporannya ketika diminta menjadi saksi. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana korupsi jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dan ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya, begitu juga dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri. Permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah konsep dasar pemberian perlindungan saksi tindan pidana korupsi di Indonesia?, Bagaimanakah model ideal perlindungan saksi di Indonesia?Permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah konsep dasar pemberian perlindungan saksi tindan pidana korupsi di Indonesia?, Bagaimanakah model ideal perlindungan saksi di Indonesia?Masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, pada tindak pidana korupsi masyarakat dapat berperan sebagai pengungkap terjadinya suatu perbuatan korupsi dan dapat berperan aktif dalam proses hukum sebagai saksi. Pelapor kasus pidana korupsi semestinya menjadi saksi, untuk mengantisipasi rekayasa dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Banyak pelapor baik individu dan lembaga Independen menarik kembali laporannya ketika diminta menjadi saksi. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana korupsi jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dan ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya, begitu juga dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri. Permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah konsep dasar pemberian perlindungan saksi tindan pidana korupsi di Indonesia?, Bagaimanakah model ideal perlindungan saksi di Indonesia?Masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, pada tindak pidana korupsi masyarakat dapat berperan sebagai pengungkap terjadinya suatu perbuatan korupsi dan dapat berperan aktif dalam proses hukum sebagai saksi. Pelapor kasus pidana korupsi semestinya menjadi saksi, untuk mengantisipasi rekayasa dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Banyak pelapor baik individu dan lembaga Independen menarik kembali laporannya ketika diminta menjadi saksi. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana korupsi jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dan ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya, begitu juga dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri. Permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah konsep dasar pemberian perlindungan saksi tindan pidana korupsi di Indonesia?, Bagaimanakah model ideal perlindungan saksi di Indonesia?Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan dengan melalui penelahanan-penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini juga didikung dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelahan dilokasi penelitian, dilakukan untuk mengetagui hukum dalam kenyataan baik berupa penelitian, pendapat, siakp, yang berkaitan dengan upaya dan pelaksanaan perlindungan saksi tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nonor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Responden dalam penelitiuan ini adalah lembaga yang berwenang dalam permasalahan penelitian ini. Dalam pemperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah anta lain studi kepustakaan dan studi lapangan Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah, sebagai berikut, pemeriksaan data, klasifikasi data serta sistematisasi dat Setelah mengumpulkan dan pengolahan selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.