bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Legal Aspects of ''Going International''
Authors: Linnan David K.
Published: July 2017

Dalam usaha mendapatkan dana, Pemerintah merencanakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) untuk "go international". Karangan ini mencoba untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan bagi BUMN Indonesia menjual saham melalui Bursa Efek di luar negeri.Salah satu contoh adalah kemungkinan bagi Indosat untuk menjual sahamnya di New YorkStock Exchange atau London Stock Exchange. Hal yang sama untuk swastanisasi padaumumnya dan telah lebih dulu dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi Mexico, Chile danArgentina yang menjual sahamnya di New York Stock Exchange dan bursa efek lainnya.
Eksistensi Pemogokan Ditinjau dari Pandangan Liberal, Marxis, serta Ensiklik Sisial Rerum Novarum dan Quadragesimo Anno
Authors: Uwiyono A
Published: July 2017

Masalah kaum buruh dapat terselesaikan apabila semua pihak menjalankan tugas dankewajibannya menurut perjanjian kerja. Para majikan tidak memperlakukan buruh sebagaibudak dengan tidak memberikan upah yang layak. Sebaliknya buruh tidak merusak dalammemperjuangkan perbaikan nasibnya. Negara bertanggungjawab terhadap kepentingan umumdalam percaturan sosial untuk melindungi kaum buruh. Konflik sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat induslri karena adanya perbedaan kepentingan antara buruhdan majikan tidak boleh diselesaikan berdasarkan pertentangan kelas.
Ketentuan Anti Dumping: Pedang Bermata Ganda dalam Pencegahan Praktek Bisnis Curang
Authors: Brotosusilo Agus
Published: July 2017

Ketentuan-ketentuan mengenai anti dumping telah disepakati pada Tokyo Round kemudiandituangkan dalam "Anti Dumping Code af 1979" yang merupakan bagian dan GATT. Ketentuan "anti dumping" ini adakalanya dipakai untuk mematahkan persaingan dagang oleh perusahaan-perusahaan negara maju terhadap perusahaan-perusahaan negara berkembang. Didalam kenyataannya kerapkali tuduhan dumping tersebut tidak terbukti, namun prosesnya telah merugikan perusahaan-perusahaan yang terkena tuduhan, tanpa dapat menuntut ganti rugi.
Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan
Authors: Balfas Hamud M.
Published: July 2017

Salah satu prinsip dalam pasar modal adalah keterbukaan (disclosure). Prinsip ini bertujuanuntuk melindungi masyarakat pembeli saham (investor). Penyimpangan dari prinsip keterbukaan tersebut, misalnya jual beli saham berdasarkan informasi orang dalam (insider trading). Pelanggaran prinsip keterbukaan lainnya dapat berupa penyimpangan penggunaandana dari yang tercantum dalam prospectus, melakukan "window dressing" atas laporankeuangan, dan sebagainya. Untuk menegakkan prinsip keterbukaan tersebut, Bapepam tampaknya perlu diberikan wewenang yang lebih luas.
Hukum Perjanjian: Antara Norma dan Pelaksanaannya
Authors: Sardjono Agus
Published: July 2017

Kontrak menurut masyarakat Barat merupakan suatu dokumen hukum dimana semua hak dankewajiban dituangkan kedalamnya. Bila perselisihan timbul para pihak akan kembali kepada kontrak yang mereka buat. Masyarakat Timur tradisionil menganggap kontrak sebagai simbol dari kerjasama, bukan merupakan dokumen hukum. Bila terjadi perselisihan mereka tidak kembali kepada kontrak tetapi berupaya menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Oleh karenanya kepercayaan dan itikad baik memegang peranan penting. "Trust the people rather than the paper".
Human Rights, Cultural Relativism, and Non-Aligned Countries Perspective
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Pandangan terhadap hak-hak azasi manusia terbagi dua. Pertama, mereka yang menganggapbahwa hak-hak azasi manusia bersifat universal, oleh karena itu harus diterapkan dimana saja dan kapan saja. Pandangan ini dikedepankan oleh negara-negara Barat. Sebaliknya ada yang menganggap bahwa hak-hak azasi manusia itu bersumber pada kebudayaan suatu bangsa. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilainya sendiri berbeda dengan masyarakat lain, dan nilai-nilai tersebutlah yang menjadi patokan kehidupan mereka. Penerapan hak-hak azasi manusia menjadi berbeda-beda.
KUHAP Tidak Membenarkan Splitsing pada Satu Perkara Tindak Pidana
Authors: Tjondroputranto Handoko
Published: July 2017

Pemecahan satu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa menjadibeberapa perkara dapat menjadi hambatan adanya peradilan yang sederhana, cepat danbiaya ringan. Disamping sebagai terdakwa, mereka harus saling menjadi saksi terhadap satu dan lainnya, dalam beberapa kali persidangan yang berbeda. Bahkan splitsing tersebutbertentangan dengan The International Convenant on Civil and Political Rights yang menyangkut hak-hak terdakwa dimana para terdakwa saling menjadi saksi alas tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka.
Penggarapan Rakyat atas Perkebunan Terlantar
Authors: Kuswahyono Imam
Published: July 2017

Bila sumber-sumber non-pertanian belum dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka sektorpertanian tetap merupakan tumpuan harapan masyarakat pedesaan. Dengan demikiankebutuhan akan tanah pertanian semakin meningkat. Penggarapan azas lahan-lahanyang terlantar atau diterlantarkan tidak bisa dihindarkan. Dalam pada itu Hukum Adat diIndonesia mengakui hak untuk menggarap tanah yang terlantar atau diterlantarkan pemiliksebelumnya. Suatu peraturan mengenai tanah terlantar perlu segera dikeluarkan.sehingga pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.
Arti Penting Informasi Hukum dalam Transaksi Bisnis
Authors: Pakpahan Normin S.
Published: July 2017

Di dalam Ilmu Hukum dikenal adanya suatu persangkaan hukum Presumptio Lures et de lure yang jika diartikan secara bebas adalah anggapan bahwa setiap orang tahu hukum. Berdasarkan prasangkaan itu, setiap peraturan perundangan agar mengikat semua orang diseluruh negara perlu ditempatkan di dalam Lembaran Negara. Tradisi demikian dikembangkan di negara-negara Eropa kontinental. Oleh karena sistim hukum Indonesia mengikuti sistim Eropa kontinental, tradisi demikian jugaa diwarisi oleh Indonesia. Itulab sebabnya di bagian akhir perundang-undangan Indonesia terdapat kalimat yang kurang lebih berbunyi: "Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia" .
Beberapa Catatan Hukum dari Kegiatan Representative Office di Indonesia
Authors: Achtar Mohamad Zacky
Published: July 2017

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global di hampir seluruh negara di dunia, maka sejumlah besar perusahaan multinasional melakukan ekspansi usahanya. Ekspansi usaha yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya sebagai berikut:1. Ruang lingkup pasar yang terbatas di negara asal mereka;2. Biaya produksi yang cenderung semakin besar akibat komponen biaya yang relatif semakin mahal seperti upah tenaga kerja yang semakin tinggi di negara asal, yang berakibat produk mereka kurang mempunyai daya saing yang tinggi; serta terutama dorongan ekspansi usaha yang dipicu isu "Go International" yang merebak diseluruh belahan dunia.
Hambatan-Hambatan di Sekitar Upaya Pencegahan Kejahatan Internasional
Authors: Meliala Adrianus
Published: July 2017

Dewasa ini, kesadaran tentang betapa seriusnya masalah kejahatan internasional makin bertambah di banyak negara. Sebagai ilustrasi, semakin banyak kita dengar pernyataan-pernyataan resmi dari berbagai pemerintahan mengenai perlunya peningkatan kerja sama guna mengatasi kejahatan multi batas, khususnya dalam bentuk perdagangan narkotika (drug trafficking), kejahatan terorganisasi (organized crime) dan terorisme.
Latar Belakang Hukum dari Pelaksanaan GATT di AS dan Hubungannya dengan Penerapan Sanksi Super 301
Authors: Kusumadara Afifah
Published: July 2017

Menyusul gagalnya perundingan perdagangan antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Jepang, maka pada tanggal 4 Maret 1994 yang lalu, Pemerintah Amerika Serikat, (AS) mengambil reaksi keras berupa penerapan klausul "Super 30 1". Klausul Super 301 dari Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 ini memberikan wewenang kepada Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi perdagangan kepada negara-negara partner dagangnya yang dinilai melakukan praktek perdagangan curang. Tuduhan praktek perdagangan curang terhadap pasar Jepang terhadap produk-produk AS, khususnya produk telekomunikasi yang diproduksi oleh Motorola Inc. Sedangkan surplus perdagangan Jepang terhadap Amerika telah mencapai lebih dari 60 milyar doll ar AS. Saat ini Pemerintah AS telah mengancam akan menaikkan tarif impor telepon genggam buatan Jepang serta membatalkan perjanjian penurunan tarif impor telepon genggam buatan Jepang serta membatalkan perjanjian penurunan tarif impor produk elektronik Jepang yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay-GATT di bulan Desember 1993 yang lalu.
Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia
Authors: Sjawie Hasbullah F.
Published: July 2017

Istilah "contempt of Court" berasal dari bahasa Inggris, yang kadang kala dipadankan dengan istilah pelecehan terhadap pengadilan, yang mana dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran, penghinaan atau sikap memandang rendah pengadilan. Lebih lanjut secara umum "Contempt of Court" dapat diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang sungguh secara sengaja dilakukan, yang dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pengadilan didalam menjalankan peradilan, yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yang berperkara maupun oleh orang lain yang bukan pihak dalam berperkara.
Prinsip Kebebasan di Ruang Angkasa Menurut ''Outer Space Treaty 1967'' dan Perkembangannya
Authors: Omba Marthinus
Published: July 2017

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa ditandai dengan peluncuran satelit Sputnik I, milik Uni Sovyet, tahun 1957. Sejak itu, ruang angkasa yang dulunya kosong, mulai diisi dengan berbagai benda-benda angkasa ("space objects "), yang semakin hari semakin banyak memenuhi ruang angkasa dengan fungsi, tujuan yang beraneka ragam serta "life time" yang bervariasi oleh negara-negara berteknologi tinggi, terutama Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet.
Hukum Pidana di Bidang Ekonomi
Authors: Loqman Loebby
Published: July 2017

Penerapan Hukum Pidana di Bidang Perekonomian selalu menjadi sorotan baik dari pihakyang setuju maupun yang tidak. Deregulasi beberapa bidang perekonomian memerlukanpemikiran terhadap pengamanan, karena proses kriminalisasi dan deskriminalisasi. Ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi. Dalam hubungan ini perlu dipikirkan suatu proses penalisasi dan dipenalisasi. Oleh karena itu perlu diupayakan suatu pembaharuan Hukum Pidana yang berkaitan erat dengan bidang perekonomian.
Al-Qur'an and Human Rights
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948 telah melakukanDeklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Sebetulnya masalah ini dalam konteks pemikiranIslam, telah terkandung dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu. Hak Asasi Manusia dafam Al-Qur'antersebut pada tanggal 5 Agustus 1990 dituangkan ke dalam Deklarasi Kairo. Karangan berikut ini mencoba membandingkan Hak Asasi Manusia daam kedua Deklarasi tersebut. Di samping banyak persamaan antara kedua deklarasi tersebut, terdapat juga beberapa perbedaan.
HAM dalam UUD 1945
Authors: Azhary H.
Published: July 2017

Hak Asasi Manusia selalu dikaitkan dengan Piagam Magna Charta, Bill of Right, dan "Declaration of Human Rights" PBB. Sebetulnya Al-Qur'an telah mengatur masalah HAM 600 tahun sebelum lahirnya piagam Magna Charta, kemudian hal itu dipertegas oleh konstitusi Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. UUD 1945 meskipun hanya pokok-pokoknya saja, juga menjamin masalah HAM ini baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya. Pelaksanaannya lebih lanjut diserahkan pada undang-undang.
Laboratorium Hukum sebagai Wadah Pendidikan dan Penulisan Hukum
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Pendidikan dan latihan kemahiran hukum merupakan bidang perkuliahan baru dalam kurikulum nasional tahun 1993 (Keputusan Mendikbud No. 17/1993). Dalam kurikulum nasional ini juga terdapat ketentuan yang menyatakan perlu dan pentingnya pendidikan hukum terapan melalui pengenalan ketentuan-ketentuan hukum positif dan kasus-kasus atau bahan dokumentasi lainnya bagi para mahasiswa hukum. Dengan demikian mereka tidak hanya mempunyai "wawasan" ilmu pengetahuan hukum akan tetapi juga dapat menerapkannya secara profesional analitis dalam masyarakat.
Pendidikan Hukum di Indonesia
Authors: Kusumaatmadja Mochtar
Published: July 2017

Pembaharuan pendidikan hukum telah mengalami perjalanan panjang sejak berdirinyaRechthoeschool tahun 1924 sampai lahirnya kurikulum nasional yang baru tahun 1993(Kepulusan Mendikbud No. 17/D/0/1993). Kurikulum baru ini mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pembaharuan pendidikan hukum di masa permulaan tahun 70-an. Ciri-ciri khusus dari kurikulum baru itu antara lain meliputi sifat dan tujuan pendidikan hukum, cara mengajar dan belajar, adanya pembagian mata kuliah nasional dan lokal, pendekatan multidisipliner dan adanya pelajaran keterampilan atau kemahiran hukum.
The Indonesian Perspective on Law Reform
Authors: Pakpahan Normin S.
Published: July 2017

Pembaharuan hukum ekonomi merupakan syarat mutlak bagi Indonesia dalam mengantisipasikawasan perdagangan bebas APEC dan dalam rangka menghadapi perdagangan bebas dunia (GATT). Pembaharuan hukum, termasuk hukum ekonomi saat ini menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Dalam perkembangan ekonomi Indonesia 25 tahun mendatang (PembangunanJangka Panjang Tahap I) Indonesia memerlukan suatu sistem hukum yang memungkinkan negara ini dapat bersaing secara Internasional dan memberikan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi swasta.
The Current Status of Company Law in Indonesia
Authors: Purba A. Zen Umar
Published: July 2017

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia lelah melalui perjalanan sejarah cukup panjang. Meskipun demikian, sebagai dasar kegiatan ekonomi dan perdagangan, ketentuan tentang PT dalam KUHD dan Undang-Undang perubahannya (Undang-Undang No. 4 Tahun 1971) belum dapat mengakomodir kegiatan bisnis modem dewasa ini yang berkembang pesat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi ekonomi Indonesia yang semakin berkembang cepat diperlukan suatu kerangka hukum khusus yang mengatur kegiatan ekonomi-bisnis, yaitu hukum perusahaan modern.
Masalah Suksesi Presiden
Authors: Alrasid Harun
Published: July 2017

Di negara yang berbentuk monarki, raja atau ratu mempunyai masa jabatan yang tidak terbatas.Suksesi terjadi jika ia wafat, turun tahta atau sebab lainnya. Masa jabatan Presiden di negara yang berbentuk Republik sudah tertentu jangka waktunya. Dalam sistem ketatanegaraanRepublik Indonesia tidak ada pembatasan mengenai pemilihan kembali Presiden sehinggatidak tertutup kemungkinan Presiden yang mengakhiri masa jabatannya akan terpilih kembali. Pasal 8 UUD 1945 junctis Tap MPR No. IV/MPR/1973 junctis Tap MPR No. III/MPR/1978 mengatur masalah suksesi Presiden.
Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha
Authors: Purba A. Zen Umar
Published: July 2017

Masalah persaingan usaha dewasa ini mulai kerap dibicarakan orang, baik oleh kalanganahli, tokoh-tokoh dunia usaha, dan pemerintah. Bahkan satu kekuatan politik terbesardi tanah air menyatakan perlunya Indonesia mempunyai satu perangkat Undang-undangyang mencegah tindakan monopoli yang merugikan rakyat banyak. Tulisan ini dimaksudkanuntuk menerangkan aspek hukum mengenai masalah persaingan sehat sekaligus menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk Rancangan Undang-undang Persaingan Sehat.
Ganti Rugi dan Tanggung Gugat Produk
Authors: Idham Ibrahim
Published: July 2017

Tanggung jawab produk (product liability) adalah suatu gugat ganti rugi tanpa "kesalahan"(schuld, fault). Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tanggung jawab pada umumnya, yaitu baik karena kesalahan (schuld) atau kelalaian dalam hal tidak ada suatu kontrak. Dalam hal tanggung gugat produk perlu dibedakan antara tanggung jawab mutlak (strict liability) dengan tanggung jawab dengan pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Perundang- undangan RI telah mengatur mengenai tanggung gugat mutlak yaitu dalam Undang-Undang lingkungan hidup. Karangan ini mencoba menguraikan tanggung gugat produk baik dari tinjauan hukum perdata maupun pidana.
Perjanjian Baku Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank
Authors: Purwadi Ari
Published: July 2017

UU No. 7/1992 tentang perbankan telah memberikan pengaturan tentang hal-hal yang harusdiperhatikan dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang perbankan1992 mencerminkan bahwa bank dalam memberikan kredit harus mengingat kepentingannasabah yang menyimpan dananya di bank dan untuk keamanan bank itu sendiri. Dalamprakteknya, setiap bank telah menyediakan perjanjian kredit baku yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Pihak bank adakalanya berat sebelah.
Tanggungjawab Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia
Authors: Purba A. Zen Umar
Published: July 2017

Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangatpenting dalam proses "go public ". Pemeriksaan hukum oleh konsultan hukum mengungkapkansecara jelas dan terbuka (disclosure) dokumen-dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum. Sehubungan dengan profesinya itu konsultan hukum tidak terlepas dari tanggung jawab. Dalam menjalankan profesinya konsultan hukum memiliki tanggung jawabyang terus menerus tidak saja kepada emiten atau penjamin akan tetapi juga kepada masyarakat penanam modal (investor).
Pengertian Keuangan Negara
Authors: Alrasid Harun
Published: July 2017

Pemakaian istilah "keuangan negara" untuk pertama kali terdapat dalam UUD 1945. Untukmemahami pengertian istilah "keuangan negara" dapat diberikan beberapa penafsiran yaitupenafsiran menurut tata bahasa (gramaticale interpretatie), menurut sejarah (historischeinterpretatie), menurut sistematika (systematische interpretatie) dan menurut tujuan kaidahhukum (teleologische interpretatie). Dari berbagai penafsiran tersebut istilah "keuangannegara" harus diartikan secara resriktif yaitu hanya mengenai pelaksanaan APBN yang sudahdisetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Kedudukan dan Peranan Hukum Tata Negara dalam Pembangunan
Authors: Asshiddiqie Jimly
Published: July 2017

Undang-Undang Dasar 1945 disamping menjadi hukum dasar di bidang politik, juga menjadihukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Hal ini berbeda dengantradisi penulisan konstitusi negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang hanya memuatmateri-materi bersifat politik dalam konstitusinya. Perbedaan ini disebabkan pengaruh corakpenulisan konstitusi negara-negara sosialis terhadap UUD 1945. Kedudukan dan perananIlmu Hukum Tata Negara dalam pembangunan Indonesia dapat dilihat dari berbagai konteks:perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan struktur kehidupan kemasyarakatan.
Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini
Authors: Santoso Topo
Published: July 2017

Masalah delik kesusilaan tampaknya tetap menjadi sorotan banyak pihak, terutama kalangan hukum pidana dan kriminolog. Khusus mengenai delik perzinahan (overspel) permasalahan berkisar pada cakupan ada atau tidaknya unsur telah menikah serta masalah lainnya seperti perlu tidaknya mempertahankan delik aduan. Hal ini sering memberikan gambaran seolah-olah kepentingan individu pelaku zinah lebih ditonjolkan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Karangan ini mencoba membahas permasalahan delik perzinahan dalam Rancangan KUHP nasional.
Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Pembinaan pendidikan tinggi hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang II tidak dapatdilepaskan dari pendidikan tinggi hukum saat ini (1970-1995) dan masa lalu (1945-1970).Dari pengalaman sejarah kita mengetahui apa yang masih dapat kita pertahankan dari pendidikan tinggi hukum yang lama dan mana yang sudah perlu disempurnakan ataupun diganti. Melalui UUD 1945 kita menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negaraberdasarkan hukum. Keinginan untuk mewujudkan negara berdasarkan hukum (rechtstaat) inilah yang harus selalu mendasari pendidikan tinggi hukum Indonesia.
Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995
Authors: Yara Muchyar
Published: July 2017

Perkembangan pesat tata kehidupan perekonomian internasional sejak pasca Perang Dunia II telah mendorong terjadinya perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip sistem perseroansebagai pelaku penting dalam kegiatan ekonomi nasional maupun antar negara. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah pula memiliki prinsip-prinsipsistem perseroan moderen yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutanperkembangan zaman. Tulisan ini berusaha menelaah secara singkat prinsip-prinsip barusistem perseroan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
Memahami Tindakan Anti Dumping Masyarakat Eropa
Authors: Ashri Muhammad
Published: July 2017

"Dumping" adalah suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga yaitu suatuproduk yang ditawarkan di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dibandingkandengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ketiga. Untuk mengantisipasi masalah"dumping" sejumlah negara telah memberlakukan perangkat hukum "anti-dumping". Masyarakat Eropa (ME) melalui perangkat hukum "anti-dumping" telah menetapkan komisi.Khusus yang menangani masalah "dumping". Pembuktian "dumping" oleh komisi khusus inimeliputi "dumping" itu sendiri, kerugian (injury), dan kepentigan masyarakat (community interest).
Tahap-Tahap Pembinaan Sistem Pendidikan Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2, dan S-3 telah dapat menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual mampu menghadapi tantangan kebutuhantenaga-tenaga ahli hukum dalam PJP II. Di lain pihak, pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis (Sp) dan pendidikan hukum berlanjut masih memerlukan pemikiran dan pengembangan. Dalam membina sistem pendidikan tinggi hukum tidak dapat dilihat lepas atau terpisah dari kegiatan kajian hukum dan kerja sarna dengan kalangan profesi hukum.
Mempopulerkan Kembali Gagasan Republik di Antara Cita-Cita Demokrasi dan Nomokrasi
Authors: Asshiddiqie Jimly
Published: July 2017

ldealisasi konsep demokrasi dalmn kehidupan kenegaraan telah mengakibatkan ilusi yangmendorong pengabaian pentingnya konsep republik. Banyak ahli berpendapat bahwa issuedemokrasi dewasa ini hanyalah komoditi politik semata. Oleh karena itu gagasan demokrasiharuslah ditempatkan dalam kerangka konsep republik yang mengikuti asas-asas berpikir institusional mengenai kehidupan bernegara. Gagasan republik, yang mencakup ide kerakyatandan cita negara hukum, layak dipopulerkan kembali dalam situasi keraguan terhadap keampuhan cita demokrasi.
Proteksi bagi Dunia Industri Nasional dalam Perspektif HUKENAS Indonesia
Authors: Achtar Mohamad Zacky
Published: July 2017

Pengaturan proteksi dalam perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini masih belum jelas dan sangat terbatas. Dalam praktek proteksi berupa penentuan besarnya tarif ditetapkan secara sepihak oleh eksekutif (Presiden). Oleh karena itu untuk mempermudah pengawasan, pemberian proteksi berupa penetapan tarif harus mendapat persetujuan dari DPR. Akibat ketidakjelasan kebijakan penetapan tarif dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi iklim dunia usaha, pemerintah, masyarakat sebagai konsumen dan citra kebijakan industri Indonesia di mata internasional.
Putaran Uruguay dan Perdagangan Jasa
Authors: Sitompul Zulkarnain
Published: July 2017

General Agreement on Trade in Services (GATS), meletakan aturan-aturan dasar bagi perdagangan internasional di bidang jasa. GATS berisikan dua kumpulan kewajiban utama yaitu kumpulan tentang konsep, prinsip dan aturan yang menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh "measures" yang mempengaruhi perdagangan jasa dan kumpulan kewajiban khusus hasil negosiasi yang merupakan komitmen yang berlaku untuk sektor jasa dan sub sektor jasa yang terdaftar pada "Schedule of Commitment". Karangan ini mencoba menelaah perjanjian perdagangan jasa yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay.
Menerapkan Temuan Ilmiah untuk Mengikis Kemiskinan Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi
Authors: Himawan Charles
Published: July 2017

Hubungan antara temuan ilmiah dalam bidang hukum dengan pembangunan ekonomi baruada apabila terbukti hukum memang berperan dalam proses pembangunan ekonomi. Hal inimerupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum. Untuk menjawab tantangan ini pranatahukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (law-in-book),melainkan harus diteropong dalam bentuk operasinya (law-in-action). Hal ini penting mengingatberperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "law-in-action" dari hukum itu sendiri.
Pembahasan Pasal 23 UUD 1945
Authors: Alrasid Harun
Published: July 2017

Landasan konstitusional keuangan negara sejak berlakunya kembali UUD 1945 tanggal 5Juli 1959 sampai saat ini adalah Bab VII, pasal 23 UUD 1945. Dalam hal keuangan negara,Pemerintah mengemban tanggungjawab yang besar atas penggunaan uang dalam AnggaranPendapatan Belanja Negara yang telah disetujui Dewan Penvakilan Rakyat. Dari penafsiran pasal 23 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa pembuat UUD 1945 tidak memberikan kemungkinan penyusunan anggaran untuk masa lebih dari satu tahun. Uraian ini berusaha memberikan penafsiran terhadap pasal 23 tersebut di atas.
Lembaga Swadaya sebagai Suatu Model Pengelolaan Keuangan
Authors: Soeriaatmadja Arifin P.
Published: July 2017

Indische Comptabiliteitswet dan Keppres No. 16/1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan kelembagaan dan sistem keuangan negara. Di pihak lain pembangunan di berbagai bidang telah membawa dampak positif dan mempengaruhi bidang-bidang lain yang terkait. Untuk keberhasilan pembangunan bidang-bidang tersebut sudah barang tentu memerlukan pendanaanyang tidak sedikit. Oleh karena itu Lembaga Swadana merupakan suatu alternatif yang perludiberikan otonomi dan secara khusus diatur dalam undang-undang.
Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional
Authors: Kusumadara Afifah
Published: July 2017

Isu lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari perdagangan intemasional. Dalam sejarahpembentukan GATT pada tahun 1947 isu lingkungan hidup telah dimuat dalam artikel XX tentang "General Exception ". Aturan dasar ini kemudian disepakati dalam "Tokyo Round"menjadi "Agreement on Technical Barrier to Trade" dan disempumakan dalam "Uruguay Round". Melalui perjanjian ini GATT/WTO kemudian mengakui keberadaan "International Organization for Standarization (ISO)". Dengan demikian melahirkan pengakuan keterkaitan antara perdagangan intemasional dengan isu lingkungan hidup.
Tugas dan Kedudukan PPAT
Authors: Harsono Boedi
Published: July 2017

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, ditugasi membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah, adalah Pejabat Tata Usaha Negara. PPAT mengambil keputusan TUN, berupa mengabulkan atau pun menolak permintaan orang-orang atau badan-badan hukum yang datang kepadanya untuk dibuatkan akta. Jika diambilnya keputusan menolak, padahal seharusnya dikabulkan atau sebaliknya mengabulkan permintaan para pihak, padahal seharusnya menolaknya, maka ini menghadapi kemungkinan digugat pada Pengadilan TUN.
Studi Kejahatan Politik
Authors: Meliala Adrianus
Published: July 2017

Studi kejahatan politik pada dasarnya merupakan bagian dari studi perubahan politik, khususnya yang melihat realitas perilaku di seputar upaya tarik menarik kekuasaan, dan yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai standar formal perilaku. Kejahatan politiksulit didefinisikan mengingat setiap upaya pendefinisiannya selalu menuntut keluasan sekaligus asumsi-asumsi teorlitik terlentu. Keluasan dalam arti multi interpretatifnya kejahatan politik menjadikannya lebih tepat disebut kajian daripada kecabangan ilmu, baik itu ilmu kejahatan maupun ilmu politik.
Tinjauan Yuridis terhadap Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum
Authors: Indrawati Yuli
Published: July 2017

Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya, pasal 2 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum telah membuat pergeseran terhadap ketentuan pasal 37 tersebut. Dengan demikian pengaturan materi perubahan Undang-Undang Dasar yang diatur dalam Tap MPR tersebut tidak sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 baik ditinjau dari kedudukan, wewenang dan fungsi MPR, maupun ditinjau dari tata susunan norma ketetapan MPR dan sistem norma hukum.
Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau dari Sudut Politik Kriminal
Authors: Hamdan M.
Published: July 2017

Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan, termasuk premanisme, adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Politik kriminal ini lebih lanjut dijabarkan baik melalui sarana penal maupun non-penal. Sarana penal adalah penggunaan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil maupun formil. Sementara sarana non-penal meliputi usaha-usaha yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Dalam penanggulangan masalah preman, selama ini terkesan cenderung lebih banyak digunakan sarana non-penal.
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan Penyesuaiannya dengan TRIPs
Authors: Idham Ibrahim
Published: July 2017

Ibrahim Idham mengulas UU Paten yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan kemudianmencoba membandingkan dengan TRIPs Agreement. Penulis mengulas persamaan maupunperbedaan di antara kedua peraturan tersebut. Di bagian akhir artikelnya, Penulis mengajukanbeberapa rekomendasi, mulai dari perubahan nama bagian peraturan dari UU Paten sampai kepada usulan materi peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Paten. Penyesuaian UU Paten dengan TRIPs Agreement tidak lain dimaksudkan agar pelaksanaankebijaksanaan perdagangan Indonesia tidak mendapat kecaman dari luar negeri.
Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam UU Perkawinan
Authors: Darmabrata Wahyono
Published: July 2017

Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kebakuan istilah.Wahyono membedakan antara "janji kawin'' dengan ''perjanjian perkawinan''. Dengan menjadikan UU 1/1974 tentang Perkawinan sebagai acuannya, dan berpendapat bahwa keduaistilah tersbut memiliki arti yang berbeda. Penulis mengusulkan agar janji perkawinan sebaiknyadimungkinkan hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan perkawinan, yakni dalam hal calon suami isteri bermaksud mengatur mengenai akibat perkawinan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.
Delik Perzinahan menurut KUHP dan Perkembangannya
Authors: Sjawie Hasbullah F.
Published: July 2017

Penulis artkel ini, mengulas masalah delik perzinahan dalam tinjauan KUHP serta perkembangannya. Hasbullah sangat mencemaskan maraknya prostitusi di Indonesia, terutamadi kota-kota besar. Prostitusi sekarang ini bisa berkembang demikian pesat karena prostitusitelah dianggap sebagai suatu "ladang bisnis" yang menguntungkan. Penulis berpendapatbahwa ketentuan hukum tentang perzinahan harus diperbaharui dan harus benar-benarmencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, dia mengusulkan agar aturan hukum pidana tentang perzinahan lebih diperketat lagi dalam KUHPNasional yang akan datang.
Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis, dan Cakrawala Sosiologis dari WTO
Authors: Brotosusilo Agus
Published: July 2017

Pemerintah Indonesia telah menjadi anggota The World Trade Organization (OrganisasiPerdagangan Dunia) dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentangRatifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Ratifikasi ini menimbulkanakibat hukum eksternal dan internal. Akibat hukum eksternal itulah bahwa Indonesia menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internal tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasional. Penulis artikel ini membahas dampak yuridis, pertimbangan ekonomis dan cakrawala sosiologis atas ratifikasi perjanjian WTO.
Keberadaan Badan Peradilan Pajak Suatu Tinjauan Yuridis-Konstitusional
Authors: Erliyana Anna
Published: July 2017

Pajak sebagai suatu sumber penghasilan negara semakin penting perannya sejalan dengan menipisnya sumber daya alam sebagai sumber devisa. Sehubungan dengan sinyalemen tersebut, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya terhadap perpajakan berpengaruh terhadap pemungutan pajak oleh aparat negara. Makin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, dan makin besarnya volume hutang luar negeri, maka tiada alternatif lain selain peningkatan penghasilan negara dari sektor pajak. Penulis artikel ini membahas aspek hukum dan kelembagaan terhadap masalah perpajakan.
Pendekatan Kualitas Hidup Penduduk Kotamadya Padang, Sumatera Barat
Authors: Hendratno Edi Toet
Published: July 2017

Menurut penulis artikel ini, salah satu aspek dari pembangunan kota adalah masalah kualitashidup dari masyarakatnya. Sehingga untuk melihat seberapa jauh keberhasilan pembangunansuatu kota harus dilihat melalui kualitas hidup masyarakat kota tersebut dalam kurun waktu tenentu. Dalam membahas artikel ini, Edie Toet Hendratno mengambil masalah kualitas hidup masyarakat Kotamadya Padang, Sumatera Barat, antara rentang waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 1994. Kajian masalah ini merupakan hasil dari studi literatur yang telah dilakukan.
Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim
Authors: Basuki Zulfa Djoko
Published: July 2017

Penulis artikel ini membahas teori-teori umum Hukum Perdata Internasional yang dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing dengan memberlakukan hukum nasional. Penulismembahas faktor-faktor yang dapat mengenyampingkan berlakunya hukum asing di Indonesia,yang antara lain adalah berlentangan dengan "ketertiban umum ", dilakukannya kualifikasiberdasarkan "lex fori", pemakaian hukum asing sebagai "penyelundupan hukum", dan penggunaan asas "lex rei sitae". Penulis juga mengajukan contoh-contoh kasus sebagai ilustrasi pembahasan masalah.
Aspek Hukum Administrasi dari P.T.
Authors: Marzuki H.M. Laica
Published: July 2017

Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No. 1 Tahun 1995 tidak dengan sendirinya berstatusbadan hukum (rechtspersoon). PT baru mendapatkan status badan hukum pada saat aktapendirian (anggaran dasarnya) disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini, menurut LaicaMarzuki, dimaksudkan sejalan dengan persyaratan status rechtspersoon bagi naamloze vennootschap. Status badan hukum bagi perseroan terbatas menjadikan perseroan sebagai subyek yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, disertai kewenangan bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi para pengurus persero.
Perluasan Wilayah Negara menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut di Tahun 1982
Authors: Omba Marthinus
Published: July 2017

Hukum Internasional mengajarkan beberapa cara perluasan wilayah negara, yaitu pendudukan,aneksasi, sesi, akresi dan preskripsi. Perluasan wilayah negara dengan cara-cara klasik ini sering menimbulkan konflik antar negara yang penyelesaiannya pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan dan atau damai yang proses penyelesaiannya biasanya berlarut-larut, kecuali akresi. Sebenarnya sejaktahun 1982, masyarakat internasional telah menyetujui suatu cara perluasan wilayah negara, yaitu melalui "United Nations Convention on the Law of the Sea". Perluasan wilayah negara ini lebih sebagai wilayah perluasan wilayah laut.
KERANGKA TEORITIS DAN YURIDIS OTONOMI DAERAH
Authors: Nugraha Safri
Published: July 2017

Pembahasan masalah ini dikaitkan dengan kerangka teoritis dan yuridis. Pembahasan otonomi daerah dilihat dalam konteks teori modern dan klasik. Sedangkan kajian otonomi daerah dari segi yuridis dapat dilihat terutama pada UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahandi Daerah. Masalah otonomi daerah ini berkaitan dengan hal-hal keuangan negara, pajak negara, dan juga pembagian hasil sumber daya alam yang tersedia di suatu negara. Selain diatur dalam UU No. 5/1974, otonomi daerah juga diatur dalam UUD 1945.
HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT INTERNASIONAL
Authors: Suwardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

munculnya negara-negara baru merdeka dan timbulnya organisasi-organisasi pasca Perang Dunia 11 telah memberi pengaruh pada konsep-konsep hukum internasional. Perubahan-perubahan yang mendasar itu mengakibatkan perubahan struktur hukum internasional, yangpada akhirnya mendesak perlunya pengaturan-pengaturan internasional yang merupakan harmonisasi pelbagai kepentingan dalam masyarakat internasional. Dan pengaturan-pengaturanyang demikian dituangkan dalam perjanjian internasional.
USIA DEWASA DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Authors: Darmabrata Wahyono
Published: July 2017

Pembahasan masalah usia dewasa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,dimaksudkan sebagai suatu penelitian awal, yang masih perlu ditindaklanjuti. Artikel ini menjumpai bahwa UU No. 1/1974 tidak mengatur batasan pengertian tentang usia dewasa dan pengertian dewasa. Istilah dewasa memang dijumpai dalam pasal 46 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1), tetapi tidak dijumpai penjelasan tentang arti dewasa. Penulis menyarankan agar batas usia dewasa dipatok pada usia 21 tahun sebagaimana telah diusulkan oleh Prof. Dr. Hamirin, SH.
APA DAN BAGAIMANA TABEL PENUNJUK INTI SARI SEBAGAI SARANA DOKUMENTASI HUKUM
Authors: Zulmiati Yetty
Published: July 2017

Mengulas fungsi Tabel Penunjuk Inti Sari Hukum (TAPIS). TAPIS merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Pusat Dokumentasi Hukum FHUI untuk meningkatkan sarana dan prasarana hukum sejak pertengahan tahun 1980-an. TAPIS, adalah suatu alat dokumentasi hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan yaitu pelaksanaan serta status suatu ketentuan hukum. Cara kerja TAPIS ini antara lain, yaitu dengan mengetahui sejauh mana hubungan atau kaitanantara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya .
Keabsahan Kebijakan Mobil Nasional menurut WTO
Authors: Maarif Syam
Published: July 2017

Kebijakan baru pemerintah RI yang berkaitan dengan "mobnas" telah menimbulkan protesbeberapa negara asing yang menganggapnya bertentangan dengan hukum perdngangan internasional. Prinsip "non-diskriminasi" dalam GATT (most favoured nations and national treatment) memang tidak dipenuhi kebijakan ini. Ketentuan pengecualian GATT pun yang berkaitan dengan "industri baru" serta "perdagangan dan pembangunan", ternyata tidak relevandijadikan sebagai alasan pembenaran. Satu-satunya potensi keabsahan yang tersisa adalah membuktikan bahwa fasilitas mobnas sesungguhnya adalah suatu "subsidi".
Beberapa Catatan mengenai Matkul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
Authors: Harkrisnowo Harkristuti
Published: July 2017

Reorientasi pendidikan tinggi hukum ditandai dengan mendekatnya pendidikan akademis dengan dunia profesi. "Laboratorium hukum" mempunyai peran yang cukup strategis daiam memblna applied approach, termasuk mata-mata kullah PLKH. Catatan penulis, (I) Faktor pertimbangan diterapkannya PLKH dalam kurikulum; (ii) materi perkuliahan PLKH yang menitikberatkan pada segi praktis; (iii) beberapa contoh mata kuliah PLKH yang berkaitan dengan perkembangan ilmu dan praktek hukiun dan (iv) kendala yang perlu diantisipasi seperti SDM, materi, dana dan sarana. Tentunya, pengajaran PLKH pada akhirnya ditentukan oleh kondisi setiap fakultas hukum.
Penerapan Hak Inisiatif DPR dalam Praktek Penyelenggaraan NKRI
Authors: Soemarsono Maleha
Published: July 2017

Eksistensi DPR sering dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi legislatifnya. Penulis menelitifungsi legislatif dalam lintasan sejarah (masa 1 UUD 1945, masa Konstitusi RIS, masa UUDS1950 dan masa 1/ UUD 1945), yakni mengenai porsi kewenangan masing-masing lembaga (DPRdan Presiden) dalam penetapan UU, kinerja DPR secara kuantitatif dalam pembentukan UU danpenerapan hak inisiatif DPR untuk mengajukan suatu rancangan UU. Terbukti bahwa sebagianbesar UU, bukan berasal dari hak inisiatif DPR. Faktor penyebabnya adalah peraturan tata tertibDPR sendiri, sistem politik yang sedang berjalan dan perkembangan modern.
Banjir, Akibat dari Penyimpangan Perizinan Lingkungan
Authors: Oscar Martina
Published: July 2017

Sebagai suatu peristiwa alam, sesungguhnya banjir memiliki tiga faktor penyebab yakni pemanasan global, penyalahgunaan penataan regional dan kelalaian perawatan irigasi dan sungai. Penulis melakukan analisis atas arti perijinan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif berdasarkan "diskresi" yang cenderung melakukan power abuse, meskipun tidak selalu berupa putusan yang ultra vires. Penyalahgunaan ini dapat dibatalkan oleh PTUN, dan dapat juga dipaksakan kepada instansi yang bersangkutan untuk dicabut kembali. Setiap perijinan (HPH, ijin lokasi, IMB, dll.) harus mengacu kepada RUTR, agar selanjutnya tidak terjadi penyimpangan dalam penerbitan dan pelaksanaan ijinnya.
Penataan Ruang Ditinjau dari Hukum
Authors: Hardjasoemantri Koesnadi
Published: July 2017

Penataan ruang yang baik merupakan aspek penting bagi upaya penegakan hukum lingkungan.UU Hukum lingkungan mengharapkan agar sistem pengaturan ruang dapat juga mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dan fungsi mencapai keserasian dan keseimbangan.Ketentuan pasal ayat (3) UULH telah dijabarkan secara lebih rinci di dalam UU 24/1992 tentang Penataan Ruang. UU tersebut diadakan dengan maksud untuk mengatur pengelolaansumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan dan di udara. Pengelolaansumber daya alam ini harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengansumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan.
Asuransi Islam Takaful dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Authors: Hamid M. Arfin
Published: July 2017

Asuransi Islam menjadi salah satu pilihan bagi Umat Islam untuk menjalankan kegiatan perekonomian dalam semangat ajaran Islam. Konsep asuransi ini berada dalam jalur pemikiranSistem Ekonomi Islam. Praktek asuransi Islam telah lama diselenggarakan di negara-negaraIslam, misalnya Sudan. Model asuransi Islam diperkenalkan di Indonesia melalui AsuransiIslam Takaful (AIT). Pembentukan AIT diprakarsai oleh Yayasan Abdi Bangsa bersamaBank Muamalat Indonesia dibantu oleh Departemen Keuangan, Asuransi Tugu Mandiri dansejumlah perorangan. Munculnya asuransi Islam ini dilatarbelakangi adanya keragu-raguanterhadap mekanisme asuransi yang berkembang disebut sebagai asuransi konvensional.
Perbuatan Curang di Bidang Ketenagakerjaan dalam Kaitan dengan KKB
Authors: Hoesin Siti Hajati
Published: July 2017

Persaingan curang dapat dijumpai dalam setiap bidang dan bentuk kegiatan perekonomian, termasuk hubungan pengusaha dan pekerja. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) merupakan salah satu instrumen untuk mencegah praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dan curang. Praktek yang tidak adil dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat dihindari karena secara teoritis penyusunan KKB melibatkan kedua belah pihak. Hanya saja, pengusaha lebih sering lebih kuat posisi tawarnya daripada pihak pekerja. Selama proses perundingan KKB. Untuk menghindari semakin berlanjutnya ketidakadilan ini, maka serikat pekerja harus lebih aktif dalam melindungi kepentingan anggota dalam penyusunan KKB.
Krisis Panjang dalam Pendidikan Tinggi Hukum Kita
Authors: Rahardjo Satjipto
Published: July 2017

Kritik terhadap mutu lulusan pendidikan tinggi hukum lahir karena terjadinya distorsi antarafakultas hukum sebagai tempat pendidikan dan pengumpan tenaga kerja bidang hukum dengantuntutan masyarakat. lstilah yang sering dipakai untuk menggambarkan keadaan itu adalah "tidak siap kerja". Konsep "link and match" ditawarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi masalah tersebut. Fakultas hukum sebenarnya sedang menghadapi krisis panjang. Krisis ini juga lahir dari kondisi masyarakat kita sekarang ini. Upaya yang serius yang berkelanjutan kiranya dapat mengatasi krisis ini.
Pemutusan Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Franchise
Authors: Suharnoko Suharnoko
Published: July 2017

Masalah perlindungan hukum franchise mulai sehubungan adanya kekhawatiran franchisormemutuskan perjanjian atau menolak memperbaharui perjanjian dan mendistrubusikan sendiriproduknya di wilayah franchise. Di Amerika, 15 negara bagian telah memberlakukan apa yang disebut good Muse requirement sebagai syarat pemutusan franchise agreement. Artinya,franchisor tidak dapat memutuskan perjanjian atau menolak memperbaharui perjanjiankecuali dia menunjukkan alasan-alasan yang cukup kuat untuk mengakhiri perjanjian itu.
Pornografi dan Hukum Pidana
Authors: Santoso Topo
Published: July 2017

Upaya memberantas pornografi tampaknya tidak sejalan dengan makin meluasnya bahayapornografi, yang terutama dikaitkan dengan keterlibatan remaja dalam pergaulan bebas.Tindakan preventif untuk memberantas pornografi memang gencar dilakukan aparat, antaralain, penggerebegan dan razia terhadap pelakunya. Masalahnya, sangat sedikit pelakunyadiajukan ke pengadilan, apalagi dijatuhi hukuman yang berat. Misalnya, sepanjang tahun 1980 sampai 1993, hanya 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan pun tidak mampu membuat jera pelakunya.
Tentang Masa Peralihan
Authors: Alrasid Harun
Published: July 2017

Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia ialah tentang masaperalihan (transisi). Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesiayang terbagi dalam empat periode, ada beberapa pengertian yang dapat diberikan tentang halmasa peralihan tersebut. Penulis sebagai seorang pakar tata negara, memberikan pengertiantentang masa peralihan tersebut dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi dan politik negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku sampai saat ini.
Negara Orde Baru dan Hak-Hak Rakyat
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Suatu arus perubahan besar yang terjadi sejak awal dekade 1990-an telah meninggalkan otokrasi politik dan mengisolasinya bagaikan para pelaut yang berada pada bagian bawah dari gelombang air pasang. Walaupun tidak begitu kencang, angin perubahan itu juga sempat bertiup di Indonesia. Hal ini tercermin dalam isi Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto padatanggal 6 Januari 1990. Diskursus mengenai bertiupnya angin perubahan kemudian mengarahkepada masalah keterbukaan. Adanya keterbukaan ini kemudian memberikan petunjuk, bahwa hak-hak rakyat belum sepenuhnya dilaksanakan pada era Orde Baru ini. Padahal, perlindungan hak-hak rakyat tersebut merupakan salah satu indikator penting bagi suatu negara untuk tetap eksis di era keterbukaan ini.
Kejahatan Politik di Indonesia
Authors: Hendardi Hendardi
Published: July 2017

Apa yang dapat kita saksikan sekarang Orde Baru telah memanfaatkan produk-produk hukumyang dihasilkan dari keadaan darurat. Mereka telah menempuh jalur hukum berdasarkanprinsip-prinsip yang masih disesuaikan dengan keadaan darurat atau zaman kolonial. Dengan begitulah Orde Baru mempertahankan delik-delik politik di Indonesia. Selama ini tak ada upaya mereka untuk menyempurnakan atau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masih sebagai warisan kolonial. Artikel ini membahas dan menyoroti berbagai segi dari kejahatan politik di Indonesia, baik segi yuridis maupun segi-segi non yuridis.
Landasan Teoritis dan Yuridis Prosedur Perizinan di Lingkungan Dephub
Authors: Nugraha Safry
Published: July 2017

Kegiatan-kegiatan pemerintahan pada salah satu seginya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Public service tersebut sebenarnya juga mempunyai beberapa bidang layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat luas, salah satu diantaranya adalah pemberian atau penolakan perizinan terhadap pengajuan perizinan yang disampaikanoleh masyarakat, baik untuk kegiatan berusaha, Untuk melakukan hal-hal tertentu lainnyayang diperlukan dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Artikel ini membahasbeberapa teori dan landasan teoritis perizinan di lingkungan Departemen Perhubungan.