bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Peranan Rumah Sakit untuk Tatalaksana Rehabilitasi Long-COVID pada Penyintas COVID-19 : Kajian Sistematik
Authors: Dhini Sari Sembiluh  , Pujiyanto Pujiyanto , Apriyanti Hana
Published: June 2022

Setelah fase akut, penyintas COVID-19 masih merasakan gejala baru atau persisten selama 1–6 bulan dari infeksi, kadang disertai komplikasi berbagai organ yang disebut Long-COVID. WHO mengidentifikasinya sebagai prioritas karena mempertimbangkan komplikasi serta melemahnya fungsi berbagai organ,  maka tatalaksana rehabilitasi berperan penting dalam pemulihan penyintas COVID-19. Kajian ini bertujuan menggambarkan tatalaksana rehabilitasi Long-COVID di RS berbagai negara agar menjadi pembelajaran RS di Indonesia. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan dengan kata kunci dari basis data Pubmed, Medscape, Springerlink, Proquest, Googlescholar, ScienceDirect untuk mengidentifikasi studi penatalaksanan rehabilitasi penyintas dengan Long-COVID. Kemudian penilaian kualitas studi dan ekstraksi data. Dari 6 studi membahas rehabilitasi penyintas COVID-19 oleh tim multidispiliner, satu studi membahas strategi peningkatan luaran Long-COVID dengan tele-rehabilitasi dini dan model tele-rehabilitasi rumah tanpa membahas tim rehabilitasinya. Variasi layanan rehabilitasi yaitu tele-rehabilitasi disertai kunjungan nakes kerumah, pelayanan rehabilitasi di rumah sakit, tele-rehabilitasi dengan tele-monitoring nakes dari RS, serta penilaian awal di RS kemudian rehabilitasi oleh terapis klinik di rumah. Disimpulkan bahwa penatalaksanan rehabilitasi Long-COVID telah dilakukan di China, Italia, Inggris, AS   dan Austria dengan pendekatan rehabilitasi multidisipliner agar perawatan komprehensif untuk memperbaiki kualitas hidup penyintas COVID-19. Dengan ini diharapkan menjadi gambaran bagi RS di Indonesia membuat pelayanan rehabilitasi bagi para penyintas dengan Long-COVID.
Faktor Sosial Budaya yang Berhubungan dengan Anemia pada Ibu Hamil (A Systematic Review)
Authors: Oktrina Gustanela  , Hadi Pratomo
Published: June 2022

Latar belakang: Diperkirakan di Indonesia 5 dari 10 ibu hamil di Indonesia menderita anemia. Angka kematian ibu (AKI) tahun 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Anemia pada ibu hamil dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya diantaranya adalah pendidikan, umur, ekonomi, dukungan keluarga, pola makan, serta budaya atau kepercayaan.

Metode: Penulis melakukan systematic review terhadap artikel penelitian tentang faktor sosial budaya yang menyebabkan anemia pada ibu hamil di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Artikel penelitian didapatkan dari Google Scholar dan PubMed Journal, dengan kata kunci “Anemia” “Ibu Hamil” “Sosial” “Budaya” “Indonesia. Artikel yang digunakan berada dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 (5 tahun terakhir) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Hasil: Penelusuran artikel penelitian menggunakan kata kunci pada database (n = 1620). Dari artikel-artikel penelitian tersebut, dilakukan proses screening berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Sehingga pada akhir proses, terdapat 13 artikel penelitian yang layak dan sesuai kriteria untuk dilakukan systematic review. Artikel yang sesuai yaitu adanya pengaruh kejadian anemia pada ibu hamil dengan pendidikan, umur, ekonomi, dukungan keluarga, dan budaya atau kepercayaan.

Kesimpulan: Systematic review ini menjelaskan multifaktor sosial budaya yang terkait dengan kejadian anemia di Indonesia. Faktor-faktor dalam penelitian ini adalah Pendidikan, umur, ekonomi, dukungan keluarga, pola makan, serta budaya atau kepercayaan.
Dampak Aktivitas Peternakan Ayam Terhadap Gangguan Psikosomatis Warga Masyarakat di Desa Mario Kecamatan Kulo
Authors: Mutmainnah  , Andi Nuddin  , Henni Kumaladewi Hengky
Published: June 2022

Adanya bau yang kurang sedap akibat limbah peternakan ayam dapat menimbulkan dampak sosial bagi warga yang berada di sekitar peternakan. Selain dapat mengganggu aktivitas warga, bau yang kurang sedap juga dapat menjadi salah satu faktor munculnya gejala gangguan psikosomatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala psikosomatis yang dirasakan masyarakat, serta untuk mengetahui pengaruh bau limbah peternakan ayam terhadap gangguan psikosomatis dan aktivitas masyarakat di Desa Mario Kecamatan Kulo.Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik kuantatif, teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling sebanyak 97 orang dengan menggunakan angket berupa kuesioner. Analisis Bivariat dengan uji Chi square dengan nilai derajat (α = 0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 gejala psikosomatis dengan kategori sedang dan 7 gejala psikosomatis dengan kategori ringan yang dirasakan masyarakat sekitar peternakan. Bau limbah peternakan ayam tidak berpengaruh terhadap gangguan psikosomatis masyarakat dengan nilai p value = 0,984 sedangkan bau limbah peternakan ayam mempunyai pengaruh signifikan terhadap aktivitas masyarakat dengan nilai p value = 0,000. Disarankan kepada peternak agar memperhatikan kondisi sanitasi kandang ayam supaya bau yang dihasilkan tidak terlalu menyengat.
Determinan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut oleh Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok
Authors: Adriani Miranda , Sugiarto Danang Wahansa , Ayubi Dian , Martha Evi
Published: June 2022

Latar Belakang: Penyakit gigi dan mulut memiliki hubungan dengan kondisi kehamilan dan risiko kelahiran yang merugikan, seperti BBLR dan kelahiran prematur. Pemeriksaan gigi dan mulut saat kehamilan memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayinya, tetapi angka pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dari beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia masih rendah.

Tujuan: Penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut oleh ibu hamil di wilayah Puskesmas Pancoran Mas, Kota Depok.

Metode: Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan jumlah sampel minimal 162 responden dari Mei-Juni 2018. Penarikan sampel menggunakan teknik multistage random sampling yang terdiri dari ibu hamil dan ibu yang memiliki anak berusia sampai dengan satu tahun yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pancoran Mas, Kota Depok. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner dan dianalisis secara univariat, bivariat dengan chi-square, dan multivariat dengan uji regresi logistik ganda.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat 25,9% responden yang melakukan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Berdasarkan hasil analisis multivariat, perceived need merupakan variabel yang paling dominan berhubungan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan (nilai p=0,013; OR=3,295), setelah dikontrol oleh variabel kepemilikan asuransi dan keterpaparan informasi.

Kesimpulan: Proporsi ibu hamil yang memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan masih sangat rendah dan perceived need merupakan faktor yang paling berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan.
Analisis Kebencanaan dan Komitmen Manajemen Rumah Sakit di Indonesia : Literature Review
Authors: Nurul Fajriah  , Sutopo Patria Jati  , Yuliani Setyaningsih
Published: June 2022

Latar Belakang: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kejadian bencana, utamanya bencana alam dengan frekuensi kejadian bencana alam yang meningkat dari 3814 bencana alam pada 2019 menjadi sebesar 4650 bencana alam pada tahun 2020. Hal tersebut menjadikan rumah sakit sebagai bagian dari sistem dalam pencegahan dan penanggulangan bencana memainkan peran penting terutama dalam aspek pelayanan kesehatan yang komprehensif.

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan sebagai bentuk komitmen manajemen rumah sakit dalam menghadapi bencana di Indonesia yang disusun melalui metode studi pustaka.

Metode: Artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan kata kunci melalui database Google Scholar, Pubmed, Science Direct, dan ProQuest, dan didapat sebanyak 14 artikel utama yang akan ditelaah.

Hasil: Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum komitmen rumah sakit di Indonesia terhadap kesiapsiagaan bencana ditunjukkan dengan pembentukan tim manajemen kebencanaan, namun tidak semua rumah sakit memanfaatkan keberadaan tim kebencanaan dengan maksimal dengan keterbatasan pada penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan kebijakan dan regulasi, koordinasi dan kerjasama lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi yang tidak dilakukan secara rutin.
Efektivitas Penggunaan Media Edukasi Gizi terhadap Pengetahuan Overweight dan Obesitas pada Remaja Sekolah: Literatur Review
Authors: Kardi Tribita Fajarini , Ratih Kurniasari
Published: June 2022

Latar Belakang: Kejadian status gizi berlebih pada usia remaja meningkat dan dapat memicu masalah kesehatan pada usia dewasa jika tidak ditangani sejak dini. Pemicu kejadian overweight dan obesitas pada remaja disebabkan beberapa faktor antara lain pengetahuan kurang mengenai gizi dan perilaku makan yang kurang baik. Overweight dan obesitas merupakan kondisi dimana tubuh seseorang mengalami zat gizi yang berlebih.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat pengetahuan remaja mengenai overweight dan obesitas menggunakan media edukasi yang dapat memberi manfaat bagi pengetahuan remaja.

Metode: literatur review dengan cara mencari artikel jurnal melalui Google Scholar dan database Science and Technology Index (SINTA) yang sudah diseleksi sesuai dengan tema overweight dan obesitas.

Hasil: Hasil literatur didapatkan bahwa adanya pengaruh penggunaan media edukasi gizi terhadap pengetahuan remaja mengenai overweight dan obesitas.

Pembahasan: Media cetak maupun media audio visual memberikan sarana informatif bagi remaja saat ini. Adanya media sebagai sarana dalam pembelajaran sangat dibutuhkan guna kualitas yang baik dalam pembelajaran.

Kesimpulan: Dari hasil analisis yang di dapat terkait media cetak maupun media audio visual dapat meningkatkan pengetahuan remaja.
Karakteristik Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan Masalah Gizi Ganda pada Penduduk Dewasa Tahun 2018
Authors: Rindu Inayatullah Karizma , Djokosujono Kusharisupeni , Prayogo Ramadhan Rizky
Published: June 2022

Economic transitions, industrialization, urbanization, and technological shifts in developing countries have led to nutrition transitions, which has impact on the incidence of double burden malnutrition. This study aims to identify districts/cities with adult double burden malnutrition (DBM) as well as to analyze the characteristics of the region. The design of this research is an ecological study. Samples are 371 districts/cities with adult nutritional problems based on Riskesdas 2018, which categorized into undernutrition, overnutrition, and DBM region. Regional characteristics are classified based on the national figures. Samples were analyzed by spatial and bivariate analysis. There were 38 districts/cities (10.2%) in Indonesia that experienced adult DBM, with the highest number on Java island. The PPH score (87.01), protein intake (63.92 grams/cap/day), proportion of population with sufficient physical activity (62.93%), percentage of poor population (7.95 %), population density (2968 people/km2) and average length of schooling (9.35%) were not significantly different between DBM and overnutrition region (p>0.05). Harvested area (26 890.58 Ha), rice production (152.899.76 Tons/GKG), and rice productivity (152.899.76 Ku/Ha) were not significantly different between DBM and undernutrition region (p>0.05). The DBM region is a districts/cities that has undergone agricultural and economic transformation, resulting in changes in food consumption patterns and physical activity of the population. The incidence of adult DBM in districts/cities is more related to regional characteristics that increase the prevalence of overnutrition.

Keywords: adult double burden malnutrition, nutrition transition, ecological study
Analisis Evaluasi Sistem Informasi P-Care dengan Metode Hot-Fit Model pada Puskesmas di Indonesia : Literature Review
Authors: Fitriani  , Cahya Tri Purnami  , Agung Budi Prasetjo
Published: June 2022

Latar Belakang: Kerangka evaluasi sistem informasi kesehatan harus mempertimbangkan manusia dan organisasi. Selain itu, sistem informasi kesehatan juga perlu didukung dan dilengkapi dengan teknologi. Organisasi di bidang kesehatan harus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan pekerja atau staf untuk beradaptasi dengan teknologi baru atau perubahan yang mungkin terjadi. HOT-Fit memiliki tiga aspek dan dimensi yang berbeda di setiap aspeknya. Dalam aspek teknologi, ada tiga dimensi: (1) kualitas sistem; (2) kualitas informasi; (3) kualitas layanan. Dalam aspek manusia, ada dua dimensi: (1) penggunaan sistem; dan (2) kepuasan pengguna. Dalam aspek organisasi, ada dua dimensi: (1) struktur; dan (2) lingkungan.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai analisis evaluasi system informasi dengan metode Hot-Fit di puskesmas Indonesia.

Metode: Untuk menyusun informasi dalam artikel ini yakni dengan melakukan pencarian dan penyaringan sumber artikel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni referensi merupakan jurnal yang bersumber dari Google Scholar dan atau Sinta dengan maksimal tahun penerbitan yaitu 10 tahun terakhir dengan topik serupa yakni Analisis Evaluasi Sistem Informasi P-Care dengan Metode Hot-Fit Model pada Puskesmas di Indonesia

Hasil: Review dari berbagai artikel penelitian sebelumnya terkait dengan evaluasi system informasi dengan metode Hot-Fit di Puskesmas di Indonesia menghasilkan berbagai informasi, diantaranya yaitu bahwa penerapan dari sistem manajemen informasi pelayanan kesehatan yang menggunakan human organization fit model (Hot-Fit model) di berbagai pusat kesehatan di Indonesia memiliki berbagai tantangan, hambatan, kesulitan dan kendalanya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berusaha untuk memberikan perbaikan rekomendasi terhadap sistem manajemen informasi pelayanan kesehatan agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan diantaranya: merekomendasikan upaya perbaikan sistem, pelatihan terhadap staff yang bekerja dengan system, mengembangkan fitur aplikasi agar sistem lebih menarik dan memudahkan rekapitulasi data, modifikasi dan peningkatan terbaru dalam kualitas system, pemantauan dan evaluasi penggunaan rutin, membuat kebijakan tentang proses penulisan dan keakuratan input data, membuat buku petunjuk yang mudah dipahami serta berbagai upaya-upaya perbaikan lainnya.

Kesimpulan: Penerapan dari sistem manajemen informasi pelayanan kesehatan yang menggunakan human organization fit model (Hot-Fit model) di berbagai tempat pusat kesehatan memiliki berbagai tantangan, hambatan, kesulitan dan kendalanya masing-masing.
Evaluasi Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas di Indonesia: Literature Review
Authors: Yulia Elesta Nitbani  , Sutopo Patria Jati  , Zahroh Shaluhiyah
Published: June 2022

Latar Belakang: Program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga merupakan program unggulan dari Kementerian Kesehatan yang harus dan wajib untuk dilaksanakan oleh semua puskesmas di Indonesia. Program ini merupakan salah satu program pembangunan jangka panjang yang tujuannya untuk meningkatkan gizi dan juga mutu dari masyarakat. Pada penelitian ini dijelaskan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga berguna sebagai sebuah sarana pendekatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas guna meningkatkan capaian IKS wilayah.

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang selama ini diterapkan di Indonesia yang disusun melalui metode studi pustaka.

Metode: Artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan kata kunci melalui database Google Scholar dan Sinta dengan topik serupa Evaluasi Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Pada Puskesmas di Indonesia dan didapat sebanyak 12 artikel utama yang akan ditelaah.

Hasil: Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa secara umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga telah dijalankan namun terlihat adanya keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan dana yang kurang mencukupi, kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan intervensi kurang maksimal, dan edukasi yang diberikan pada keluarga juga belum maksimal.

Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bagaimana implementasi puskesmas dalam melaksanakan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dilihat dari sisi input yang mana kurangnya SDM, ketersediaan dana belum mencukupi dan juga sarana prasarana yang masih terbatas.
Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana
Authors: Alfedo Juan Maulana
Published: June 2022

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern telah memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, di satu sisi juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat dan negara. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan ialah adanya penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong (Hoaks). Berita bohong (Hoaks) merupakan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai suatu berita palsu. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang April 2019 terdapat 486 kasus Hoaks di Indonesia. Salah satu kasus berita bohong (Hoaks) yang pernah terjadi ialah penyebaran berita bohong (Hoaks) terkait Covid-19 di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Puskesmas melalui postingan di media sosial. Akibat penyebaran berita bohong (Hoaks) tersebut menyebabkan masyarakat sekitar khawatir dan ketakutan, mengingat Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat menular dan berbahaya. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, penyebaran berita bohong (Hoaks) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dimana pelakunya dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia
Authors: Ambarwati Sinta Devi , Saifulloh M. Roziq , Aritonang Stella M.S.
Published: June 2022

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi yang didasarkan pada doktrin “power of the people”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada tahun 2019, Pemilu tersebut akan dilaksanakan secara serentak. Adanya Pemilu serentak ini lahir setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, muncul beberapa persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut yaitu adanya penerapan konsep Presidential Threshold atau ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan kebijakan Presidential Threshold ini memberikan dampak positif, salah satunya yakni penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Akan tetapi dengan adanya penerapan Presidential Threshold ini juga dapat menimbulkan adanya politik transaksional antar partai politik. Selain itu, Presidential Threshold juga dianggap menghilangkan hak warga negara untuk memilih (right to vote). Seiring dengan beberapa kelemahan penerapan Presidential Threshold tersebut maka diperlukan adanya sebuah gagasan untuk mengatur kebijakan Presidential Threshold agar dalam penerapannya nanti pada Pemilu 2019 tidak ada lagi kontradiksi yang terjadi di masyarakat terkait adanya kebijakan Presidential Threshold. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan adanya konsep Pemilihan Umum menggunakan sistem Presidential Threshold secara Serentak, namun dalam pelaksanaanya nanti menggunakan sistem Pemilu Tertutup. Adapun alternatif yang kedua guna mengoptimalakan Pemilu serentak 2019, yakni menggunakan sistem Presidential Threshold dan sistem Pemilu Terbuka, namun dilaksanakan secara Bertahap. Yang ketiga menggunakan sistem Presidential Threshold 0%.
Ketatanegaraan Klasik Hukum Adat Tengger Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum sebagai Produk Budaya
Authors: Damanik Yanels Garsione , Musyarri Fazal Akmal , Nursasmita Muhammad Akbar , Assari Elsa , Candori Dea
Published: June 2022

Penelitian ini mengambil objek berupa hukum adat yang tumbuh, berkembang dan ditaati oleh Masyarakat Hukum Adat Tengger ini. Sudut pandang yang diambil dalam memahami hukum yang berkembang di Masyarakat Hukum Adat Tengger sebagai hukum tidak tertulis dalam konteks hukum sebagai produk budaya. Hukum pada esensinya adalah bentuk dari ekspresi kebudayaan masyarakat yang terpancar dari hasil cipta, rasa dan karya masyarakat. Sehingga hukum pada dasarnya memiliki karakteristik yang bersifat sosial dan lokalistik. Walaupun tidak lebih tegas daripada hukum tertulis yang dilengkapi dengan mekanisme sanksi yang pasti, akan tetapi hukum adat berhasil membuat masyarakat berjalan dengan mengikuti tertib sosial sesuai yang diharapkan oleh pembuat hukum, yang membuat penulis dapat menggali nilai hukum ketatanegaraan Tengger ini.
Analysis Of Inclusion Of Foreign Diplomatic Representatives In The Pakistan Exit Control List To Protection Of Diplomatic Immune Rights
Authors: Loijens Tasya Ester
Published: June 2022

A diplomatic representative is a person who carries the task of officially connecting the tongues of two countries, namely between the sending country and the receiving country. As a representation of a country, diplomatic representatives are given the privilege of immunity to be able to perform the duties and missions charged to it. Such privilege arrangements are legally regulated under the Vienna Convention of 1961 and supported by other sources of international law including international customary law. However, there are some obstacles in its application such as in the case of Colonel Hall in Islamabad, Pakistan. The accident caused by Colonel Hall's negligence in violation of traffic markings has left the victim dead and seriously injured. However, due to legal immunity, the authorities have not yet completed an investigation into the case. The Pakistani government then listed Colonel Hall's name on the Blacklist and recommended putting his name on the Exit Control List. How the incident is reviewed from the perspective of international law will be discussed by the author in this paper.
Supervision Mining System : Rekonstruksi Pengawasan Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan Sosial di Indonesia
Authors: Rahma Nabila Aulia , Alfedo Juan Maulana , Rahmawati Liavita
Published: June 2022

Prinsip kesejahteraan rakyat tersirat dalam sila kelima pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila merupakan falsafah negara (Philosofische Gronslag) dan dasar negara yang mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar demi tercapainya cita negara Indonesia. Cita negara yang terkandung dalam preambul UUD NRI 1945 menunjukkan ciri negara kesejahteraan (Welfare State) yang mengamanatkan Negara untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut kemudian menjadi landasan konstitusional sekaligus arah pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan keadilan sosial guna memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Seperti halnya Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang merupakan sumber daya alam strategis sekaligus komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolanya harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu kegiatan usaha hulu Migas yang memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian nasional adalah sektor hulu Migas. Sektor hulu Migas akan memberikan manfaat yang signifikan apabila dikelola dan diawasi dengan dengan baik. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, pemerintah membentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sebagai pemegang kuasa sektor hulu Migas. Namun pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, BP Migas dibubarkan karena dianggap inkonstitusional. Sebagai akibat hukumnya pada tahun 2013 Pemerintah membentuk SKK Migas untuk melaksanakan pengelolaan hulu Migas. Namun keberadaan SKK Migas dalam praktiknya tidak menjamin terciptanya pengawasan hulu Migas yang lebih efektif. Melambungnya Cost Recovery yang tidak proporsional menunjukkan kelemahan SKK Migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sektor hulu Migas. Oleh karena itu sistem pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas sektor hulu Migas dan kesejahteraan nasional. Berdasarkan problematika tersebut penulis menggagas Supervision Mining System yang merupakan model baru pengawasan yang ideal guna mengakomodasi pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas yang berlandaskan nilai keadilan sosial.
Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia
Authors: Yusro Mochammad Abizar , Sayyaf Muhammad Aliefuddin , Rozaan Thufail
Published: June 2022

Dari 32 Juta peserta BPJS Kesehatan, hanya 16 Juta yang patuh untuk membayar. Kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus menerus mengalami defisit yang salah satunya disebabkan karena rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat faktor yang mempegaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu Hukum dan aturannya sendiri, Fasilitas penegakan hukum yang memadai, Kesadaran dan Kepastian Hukum serta perilaku masyarakat, dan Mental aparat penegak hukum. Meninjau indikator yang ada, maka permasalahan mendasar yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran adalah rendahnya kesadaran hukum peserta.
Kerja Sama Indonesia dengan ASEAN Mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience dalam Mengatasi Cyber Crime
Authors: Putri Kristiani Virgi Kusuma
Published: June 2022

Dibalik kelebihannya, cyber space juga memiliki sisi gelap tertentu yang mendukung adanya kejahatan-kejahatan, seperti penipuan, informasi teroris, pedofilia, dan lain-lain. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian upaya yang salah satunya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, berdasaran hasil penelitian, dari keenam negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, hanya Indonesia yang tidak memiliki undang-undang keamanan siber secara khusus. Tetapi disamping itu, dalam menangani keamanan dan ketahanan siber, Indonesia masih secara aktif melakukan kerjasama internasional seperti bergabung ASEAN.
Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19
Authors: Ilyasa Raden Muhammad Arvy , Nadiyya Ahsana , Indraswara Dede
Published: June 2022

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek penegakan hukum terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online. Pelaksanaan persidangan online sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksaan persidangan secara online menimbulkan permasalahan yuridis-prosedural yaitu perihal payung hukum. Penegasan PERMA dalam hierarki perundang-undangan masih menimbulkan permasalahan, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih mapan dalam bentuk Peraturan Pengganti UndangUndang (Perppu) melalui kebijakan hukum pidana (Penal Policy) untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.
Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional
Authors: Willis Regyna Putri , Jayakusuma Zulfikar , Tiaraputri Aditya Wahyu
Published: June 2022

Penciptaan ciptaan musik memiliki hak penampilan ciptaannya di muka umum termasuk dengan cara dan proses apapun pengomunikasian dari penampilannya tersebut. Sebagai contoh, hak cipta atas lagu dapat melahirkan hak terkait berupa performer's rights apabila pencipta memberikan izin kepada artis untuk menampilkan (to perform) lagu yang bersangkutan, baik dalam suatu live show maupun dalam bentuk karya rekaman. Hingga 2021, Performing Rights masih menjadi persoalan yang pelik di industri musik Indonesia sehingga salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa
Authors: Ramadhani Syafira Agata
Published: June 2022

Konstruksi regulasi terkait perlindungan privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia. Nomenklatur tentang privasi setidaknya dapat ditemui KUHP yang memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat-surat  dan larangan memasuki tanah/properti pribadi.  Memaknai privasi sebagai suatu hak yang melekat dan dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia.  Sehingga urgensi atas perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan. Hal demikian tidak hanya posisi Indonesia sebagai negara hukum , namun juga persepsi atas Perlindungan data pribadi yang berhubungan dengan konsep privasi, yang mana konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi, karena hak privasi mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Hal demikian tidak lepas dari penanaman nilai ekonomi terhadap sebuah data, sehingga data pribadi sering pula dikatakan sebagai suatu aset atau komoditi. Data pribadi merupakan data yang bernilai ekonomis karena di zaman digitalisasi dalam konsep Revolusi Industri 4.0, data merupakan tambang yang lebih berharga dibandingkan emas ataupun minyak.  Tapi yang menjadi permasalahan, apakah pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sudah matang? Dalam tulisan ini, penulis akan membandingkan dengan Uni Eropa.
Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence
Authors: Apriani Nabilah , Hanafiah Nur Shofa
Published: June 2022

Sociological Jurisprudence berupaya menghasilkan suatu sinkronisasi antara kepastian antara hukum positif dengan living law. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif aliran Sociological Jurisprudence terhadap eksistensi Hukum Adat di Indonesia dan sejauh mana Hukum Adat telah berkontribusi dan diadopsi menjadi hukum positif indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dijabarkan secara kualitatif dan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Hukum Adat di Indonesia sejalan dengan aliran Sociological Jurisprudence. Selain itu, UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan telah mengakomodasinya di dalam Hukum Positif.
Identification of Traffic and Roadway Variables Affecting Safe Motorcycling Along Urban Roads
Authors: Hamid H. , Tan A.P. , Law T.H. , Wong S.V.
Published: June 2022

In Malaysia, motorcycles represented 45% of all registered vehicles. Alarmingly, motorcyclists comprise 65% of total road deaths. One major reason being that these vulnerable road users get entangled with other mixed vehicles. It is appreciated that roadway design guidelines are based on the characteristics of drivers/automobiles and not riders/motorcycles. Thus, motorcyclists are expected to occupy the dynamically changing space that is available along the roadway. An effective engineering measure to tackle motorcycle safety problems in mixed traffic conditions would be to segregate the motorcycles exclusively. However, this measure is not appropriate for urban roads. One practical approach to address motorcycling safety along urban roads is to identify the traffic and road environment variables that affects safe motorcycling. This list of variables can be used to check the safe motorcycling status along segments of urban roads. The variables relating to bicyclist's perception on the roadway segments were adopted for the variables affecting motorcycling safety along urban roads. To corroborate the adopted variables factors with the actual perception of motorcyclist, the questionnaires related to the variables affecting safe motorcycling were responded by 137 motorcyclists. The variables were identified to be pavement condition, on-street parking, traffic volume, divided/undivided roadway, left-side kerb clearance, lane width, and travelling speed. To further understand these seven variables from the aspect of motorcyclist perceptions, 14 short clips were presented to 483 motorcyclists who rated each clip based on their perception of safe motorcycling. Results found that the odds of feeling unsafe riding on bad pavement is 61.5 times greater than the odds of riding on good pavement. The odds of unsafe motorcycling along roads with on-street parking is 43.2 times higher than without on- street parking. Overall, it infers that the maintenance of road pavement conditions must be of high priority to the local authorities followed by issues of on-street parking along urban links.
Strategic Indicators for Targeted Road Safety Index
Authors: Mohd Razelan I.S. , Abdul Rahman A.R. , Ismail A.
Published: June 2022

Road safety has become one of the most hazardous threats to human kinds since 1.25 million road traffic deaths occur every year, with young people between the age of 15-29 mostly died from road traffic death. As this figure continues to increase steadily each passing year, concerns on developing strategic road safety planning have been taken into the picture. Governments, including Malaysia, refer to outputs from road safety indexes to assess their performance and improve local conditions. Several road safety indexes have included Malaysia in their list, which is stratified according to income status, continents, and the number of populations, to name a few. However, the competitions were seen to be unfairly played as each and every country are unique and different from each other thus ideal comparisons are very challenging. This paper aims to shed light on this issue by suggesting suitable and strategic indicators to be used in a targeted road safety index to allow a fair comparison between countries. Any related articles available on the internet were scoured so that the fundamentals of a targeted road safety index could be developed. The results show that the development of a road safety index requires careful and distinctive works as the road safety index was meant to compare countries and work as planning and monitoring tools. Also, other road safety indexes are showing different outputs between countries. To overcome this, new and targeted road safety indicators were proposed according to each pillar in the United Nations Decade of Action 2015- 2020. Developing the proposed road safety index can provide an alternative road safety index and a tool to encourage and motivate countries to improve their local road safety conditions.
An Overview of the Ambulance Safety: Towards the Improvement in ASEAN Countries
Authors: Roslin E.N. , Zakaria M.Z. , Mohd Nur N. , Sukadarin E.H. , Widia M. , Hamzah A.
Published: June 2022

Ambulances have been utilized as one of the important vehicles in operating the Emergency Medical Services (EMS) system. As safety is the utmost priority for an EMS crashes involving ambulances would not only delay patient transfers but would also endanger its occupants and other road users. Although the numbers of accidents involving ambulances are considered to be low as compared to other types of vehicles, preventive measures need to be taken in order to eliminate the high risk of accidents occurring as ambulances should be able to provide reliable and safe emergency transport services for the benefit of the public. An overview of ambulance accidents is highlighted in this paper. Based on the literature reviews, four main factors have been identified as the contributor to the causes of the accidents involving ambulances – driver-related factor, vehicle-related factor, task-related factor, and environment-related factor. From the findings, future research should be focused on creating mitigation plans on a structured preventive measure that could be implemented particularly in reducing fatal accidents involving the ambulance in ASEAN countries.
PAŠKUWATTİ RİTÜELİ (CTH 406)
Authors: BOZCA Sebahat
Published: June 2022

Büyü eskiçağ toplumlarında doğaüstü güçleri etkileyerek belli bir amaca ulaşmak için yapılan bir takım eylemlerden oluşmuştur. Hititler de doğaüstü güçlerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak veya bu etkileri kendi yararlarına ba kalarının zararlarına çevirmek amacıyla büyü ritüelleri düzenlemişlerdir. Onlar, başlarına gelen hastalıkları doğaüstü güçlerin zararlı etkilerinden biri olarak görmüş ve bu hastalıkların tanrı tarafından verildiğine inandıkları için hastalıklardan kurtulmanın yolunun da tanrılara yalvarmak ve hastalığın iyileşmesi için tanrıya kurbanlar sunup bazı majik işlemler uygulayarak onları ikna etmeye çalışmak olduğunu düşünmüşlerdir. Bu yüzden Hititlerde din ve tıp arasında sıkı bir bağlantı kurulmuştur. Tedavi amaçlı büyü ritüelleri yapan büyücüler hekim olarak da görülmüş ve Hititler tarafından onlara saygı duyulmuştur. Hititlerde büyü ‘ak büyü’ ve ‘kara büyü’ olarak iki  şekilde yapılmış, ‘kara büyü’ yasaklanmış ve hatta cezası ölüm olmu ken, ‘ak büyü’ Hititler tarafından yoğun ilgi görmüş bu nedenle de Kizzuwatna ve Arzawa gibi ülkenin farklı yerlerinden büyücüler Hattuşa’ya akın etmiştir. Hitit büyü ritüellerinden birisi olan Paškuwatti ritüelinde tıbbi uygulama amaçlanmış, iktidarsızlık şikayeti ile büyücüye başvuran kurban sahibine büyücü kadın tarafından üç gün sürecek olan bir ritüel yapılmış, tanrıya bir takım adaklar sunulmuş ve bazı büyü metodları da kullanılarak tanrının hastalığın iyileşmesi için yardım etmesi beklenmiştir. İktidarsızlık şikâyetinin hastayı
yaşadığı toplum içerisinde psikolojik olarak da etkileyebileceği düşünüldüğünde, bu ritüelin ve ritüeli yapan Paškuwatti’nin hastaya ve toplum psikolojisine de fayda sağladığı ve toplumsal hizmet sunduğu düşünülmektedir.
Evaluating the Efficacy of Relay Interpreters: A Case Study about Interpreting for a Development-Aid Project in Sierra Leone
Authors: Zhang Yize , Eugeni Carlo
Published: June 2022

The importance of communication to a successful humanitarian-development-peace process is self-evident. Yet, the role of interpreters in those settings is often neglected despite the fact that effective communication has gained more and more attention from both governmental and non-governmental organisations. This is all the truer for the role of relay interpreters, who are peculiar to the investigated field. This paper reviews the aforementioned shift of the role of interpreters from being invisible to a little more visible before focusing on the current status of interpreters, specifically relay interpreters, working in protracted humanitarian contexts. To further establish the research niche of interpreters in development-aid contexts, Bourdieu’s field theory is adopted to conceptualise what constitutes the field and habitus of their activity (1990). This paper aims to shed light on the importance of relay interpreters in particular and discuss the efficacy of their work. To do this, a case study of a China-aid project in Sierra Leone is evaluated and qualitative data are gathered by interviewing eight interpreters working in protracted humanitarian contexts and analysing results utilising Tomaševski’s 4-A approach (2001) adapted to interpreting. With a focus on relay interpreting, this paper is an empirical investigation that coincides with Bourdieu’s opinion of the ideal way to objectify Translation Studies (TS) using a sociological viewpoint.
Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Desa Kolam Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya
Authors: Dino Eri Berli , Hadi Kisno , Rukiah Rukiah
Published: June 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan mendeskripsikan berbagai persoalan yang muncul dalam Peran Bhabinkamtibmas Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Desa Kolam Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya dan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua proses kegiatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bhabinkamtibmas di Desa Kolam Kabupaten Murung Raya menunjukan peran yang baik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat Desa Kolam, hal ini dengan cara mediasi dan solusi penyelesaian secara kekeluargaan. Ketika ada masalah yang terjadi yang dilaporkan oleh masyarakat maka Bhabinkamtibmas dengan segera menyambang atau mendatangi tempat kejadian perkara dan menyelesaikan persoalan tersebut secara maksimal dengan musyawarah serta dengan ketentuan adat dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat di Desa Kolam tersebut. Selain itu sesuai tugas dan fungsinya Bhabinkamtibmas juga secara berkala memberikan penyuluhan atau sosialisasi menyangkut keamanan dan ketertiban Desa Kolam. Faktor faktor yang mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan adalah komunikasi yang baik dengan masyarakat desa, perhatian masyarakat desa yang memiliki kesetiaan kepentingan yang diusahakan pencapaiannya melalui partisipasi masyarakat desanya yang cukup baik. Selain itu faktor yang mempengaruhi juga adalah tidak adanya pos atau kantor Bhabinkamtibmas yang bersifat privasi, karena selama ini Bhabinkamtibmas masih ikut berkantor di kantor Desa Kolam, serta kurangnya personil yang hanya satu menyebabkan semua tugas yang dibebankan terlalu banyak. Dikatakan demikian karena faktor-faktor tersebut sangat berhubungan dengan peran yang dilakukan dalam melaksnakan tugas dan fungsi dari Bhabinkamtibmas
Gebelik Sürecinde Manevi Bakım: Hastanede Nicel Bir Uygulama
Authors: BAŞAR Serpil
Published: June 2022

Bu araştırmada, gebelere yönelik manevi bakım çalışmaları kapsamında, hastane nicel uygulaması yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bunun için de din psikolojisinin bakış açısıyla, maneviyat ve insan alanına yeni bir katkı sunma hedeflenmiştir. Kadınlar için gebelik hem manevi ihtiyaçların ortaya çıktığı hem de manevi gelişimin bir aşama olarak yaşandığı bir dönemdir. Kadın bu süreçte dokuz ay boyunca bebeği ile kurduğu bağ ile bir annelik kimliği inşa eder. Bu doğal bir süreçtir ancak yine de yaşanılan değişimler ve uyum becerisi ile etkilenecek şekilde bir stres hatta depresyon dönemi de olabilir, psikolojik sağlık etkilenebilir. Bu nedenle gebe, sadece fiziksel açıdan değil psikolojik sağlık açısından da takip edilmeli ve bütüncül bakımı sağlanıp, yaşanacak risklerden korunmalıdır. Ancak aynı zamanda gebelik bir gelişim krizi olarak da görülmektedir. Bu kriz dönemi ile ve değişimler ile baş etmede maneviyattan yararlanılabilir ve gebelere hastane ortamında gebe okulunda manevi bakım uzmanı tarafından manevi bakım hizmeti verilebilir. Bu amaçla yapılan araştırmada manevi bakım uzmanları için bir müdahale programı hazırlanmıştır. Bu programla amaç, gebenin manevi güçlenmesine destek olmak ve sağlıklı bir gebelik geçirmesini sağlamaktır. Çünkü anne karnı sürecinin sağlıklı olması sayesinde gebenin iyi olması ile gelecek neslin sağlıklı olmasına yönelik bir kazanım elde edilecektir. Bu araştırma gebelere yönelik olarak program uygulamada din psikolojisi alanında ilk olma özelliğindedir. Çalışmamız uygulamalı olup, deneysel desendedir. Bu araştırmada öncelikle hastanede gebeler ile görüşülmüş, Tanrı algısı ve dini başa çıkma ölçeği kullanılarak çalışma ve kontrol grubu, nicel olarak analiz edilmiştir. Daha sonra değer odaklı manevi bakım programı oluşturularak katılımcılara uygulanmış, Tanrı algısı ve dini başa çıkma testleri tekrar edilerek anlamlı fark elde edilmiştir. Ayrıca çalışma ve kontrol grubunun doğum sonrası takip edilerek lohusa dönemleri için Edinburgh doğum sonu depresyon ölçeği uygulanmış, çalışma grubunda anlamlı fark elde edilmiştir. Bu farklar; sevgi yönelimli Tanrı algısında pozitif olarak, doğum sonrası depresyon testinde ise kontrol grubuna nazaran, depresyon puanlarının düşük olarak bulgulanmıştır.
Dokuz Yüz Katlı İnsan: Tasavvuf ve Ben Ötesi Psikolojisi
Authors: ÖNTAN Gülçin
Published: June 2022

Bu çalışma, psikiyatr Mustafa Merter’in ben-ötesi psikolojisi ekseninde yazdığı “Dokuz Yüz Katlı İnsan” adlı kitabın incelenmesini amaçlamaktadır. Merter, psikoloji ile maneviyatı harmanladığı söz konusu bu eserinde, transpersonel psikoloji perspektifinden modern insanın içinde bulunduğu varoluşsal sıkıntılara ilişkin İslam tasavvuf öğretisinin zengin kaynaklarından yararlanarak Batı ve Doğu düşüncesinin buluştuğu ortak bir zeminde okuyucuya farklı bir insan betimlemesi sunmaktadır.
Manevi Danışmanlıkta İhsan Modeli
Authors: TAŞKIN Halime Hilal
Published: June 2022

Manevi danışmanlık, Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde sık kullanılan ve üzerinde birçok araştırmalar yapılan bir disiplindir. Ülkemizde de bu alanda uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Günümüz danışmanlık modellerinde, bütüncül yaklaşımlara doğru bir yönelme vardır. İhsan Modeli, bilişsel davranışçı psikoterapi yaklaşımı ile bütünleştirilmiş özgün bir dini danışma modelidir. Manevi Danışmanlıkta İhsan Modeli isimli eser, manevi danışmanlara uygulamaya yönelik bir model önerisi sunmaktadır.
ForestEyes Project - Citizen Science and Machine Learning to detect deforested areas in tropical forests
Authors: Dallaqua Fernanda B. J. R. , Faria Fabio A. , Fazenda Álvaro L.
Published: June 2022

The conservation of tropical forests is urgent and necessary due to the important role they play in the global ecosystem. Several governmental and private initiatives were created to detect deforestation in tropical forests through analyses of remote sensing images, which demands skilled labor and different ways to deal with a great amount of data. Citizen Science could be used to mitigate these challenges, as it consists of nonspecialized volunteers collecting, analyzing, and classifying data to solve technical and scientific problems. In this sense, this work proposes the ForestEyes Project 1, which aims to combine citizen science and machine learning for deforestation detection. The volunteers classify remote sensing images, and these data are used as the training set for classification algorithms. The volunteers classified more than 5, 000 tasks from remote sensing images of the Brazilian Legal Amazon, and the results were compared to a groundtruth from the Amazon Deforestation Monitoring Project PRODES. The volunteers achieved good labeling of the remote sensing data, even for recent deforestation tasks, building high-confidence labeled collections as they selected the most relevant samples and discarded noisy segments that might disrupt machine learning techniques. Finally, the proposed methodology is promising, and with improvements, it could be able to generate complementary information to official monitoring programs or even generate information for areas not yet monitored.