bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
La lectura y la escritura como herramientas pedagógicas para la enseñanza de Ingeniería de Software
Authors: Estrada-Esponda Royer David
Published: August 2017

El presente artículo expone los resultados de la intervención del curso de Desarrollo de Software II en la Universidad del Valle sede Tuluá, que consistió en la incorporación de instrumentos pedagógicos relacionados con la lectura y la escritura, tales como lectura modelada, elaboración de resúmenes, revisión entre pares y exposiciones orales. Esto con el fin de facilitar la adquisición y creación de conocimientos alrededor de la Ingeniería de Software, con la consigna de generar espacios con enfoques constructivistas y orientados al aprendizaje colaborativo. Lo anterior en el marco de un enfoque metodológico de investigación-acción, que posibilitó la interacción entre el grupo de estudiantes del curso objeto de intervención y el profesor a cargo. En consecuencia, se generó una realimentación continua en pro del mejoramiento en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, en la calidad académica.
Lastnosti bukovine in njena raba
Authors: Čufar Katarina , Gorišek Željko , Merela Maks , Kropivšek Jože , Gornik Bučar Dominika , Straže Aleš
Published: August 2017

We present the structure as well as biological, physical and mechanical properties of European beech (Fagus sylvatica L.) wood in comparison with that of Norway spruce and selected hardwoods. Fine grain, high homogeneity, low anisotropy, medium to high density, favourable mechanical properties, machining, bonding, and finishing, as well as suitability for bending, are among the main advantages which enable wide use of beechwood. Large amounts of beechwood are currently used as fuel. However, for its optimal use, we should revitalize and increase the production of traditional and new semi-finished products like sawn timber, structural and decorative veneer, composite boards and products of chemical processing. In contrast, for energy purposes we should mainly use the residues from these wood-working procedures. According to the numerous favourable properties of beechwood and fairly good possibilities of increasing its durability, we should focus on the development of innovative products to increase its use for construction purposes in buildings.
Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto
Authors: Mustari Nuryanti
Published: August 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Kebijakan Peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu program untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jeneponto. Sampel penelitian adalah implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto dan Objek Kebijakan yaitu guru-guru IPA, IPS dan Bahasa SMA se Kabupaten Jeneponto yaitu 7 Sekolah Menengah Atas. Dan Informan dari institusi Dinas Pendidikan yaitu Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas pendidikan, Kepala Bidang Ketenagaan, dan Kepala Bidang Kejuruan dan SLTA. Responden dipilih melalui teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi langsung. Teknik analisas data adalah teknik analisa siklus yang meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto belum berjalan efektif sehingga masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan oleh Pemerintah.
Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal
Authors: Usman Jaelan
Published: August 2017

Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”. Beberapa pertanyaan kritis dimaksud, timbul dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: Sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang kokoh dan beradab? Bagaimana nasib perkembangan demokrasi lokal pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009? Desentralisasi, secara teoretis, merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal serta mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Dengan kata lain, tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, desentralisasi dan otonomi daerah tidak lebih hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Tata pemerintahan lokal yang demokratis, mengedepankan prinsip pemerintahan “dari” masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” masyarakat dan dimanfaatkan secara responsive “untuk” kepentingan masyarakat luas.
Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare
Authors: Hardi Rudi
Published: August 2017

Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.
Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru)
Authors: Malik Ihyani
Published: August 2017

Issu sertifikasi guru dan dosen telah lama digulirkan. Sertifikasi sebagai upayalegal dan pengakuan negara terhadap status profesional bagi guru. UndangundangRI No.14 tahun 2005 dan PP No.74 tahun 2008 memberikan batasanbahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen.Pengakuan sebagai seorang profesional dikuatkan dengan terbitnya lembaran negara yang bernama “sertifikat pendidik”. Sebuah impian yang dinantikan oleh kaum “Umar Bakri” di Tanah Air. Namun menjadi sebuah tanda tanya, “apakah menjadi guru profesional cukup dengan sertifikasi?” Menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan analisis lebih jauh.
Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
Authors: Usman Jaelan
Published: August 2017

Professional management of public services should be more goal-oriented paradigm of governance that is based on a new management approach, both theoretically and practically. Simultaneously, a paradigm of governance goal is expected to eliminate practices that Weberian bureaucracy is negative as hierarkhikal bureaucratic structures that result in operating cost is more expensive (high cost economy) than the benefits gained, the prevalence of red tape, lack of initiative and creativity of the apparatus, the growth of culture mediokratis (as opposed to meritocratic culture) and in-efficiency. Therefore, institutions of public service can be done by government and non-governmental organizations. If the government, the organization of government bureaucracy is the forefront of the organization (street level bureaucracy) related to public service. If the non-government, then shaped the organization of political parties, religious organizations, nongovernmental organizations and civil society organizations to another. Anyone pelayanananya institutional forms, the most important thing is how to provide assistance and facilities to the community in order to meet the needs and interests.Manajemen profesional pelayanan publik harus lebih berorientasi pada tujuan paradigma pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan manajemen baru, baik secara teori maupun praktis. Secara bersamaan, paradigma dari tujuan pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan praktek bahwa birokrasi Weberian adalah negatif seperti struktur birokrasi hierarkhikal yang menghasilkan biaya operasional lebih mahal (ekonomi biaya tinggi) daripada manfaat yang diperoleh, prevalensi birokrasi, kurangnya inisiatif dan kreativitas aparatur, pertumbuhan mediokratis budaya (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan in-efisiensi. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jika pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah adalah garis depan organisasi (jalan birokrasi tingkat) terkait dengan pelayanan publik. Jika non-pemerintah, kemudian membentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang lain. Siapapun pelayanananya bentuk kelembagaan, hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.
Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance
Authors: Muhammadiah Muhammadiah
Published: August 2017

System of government with good governance paradigm is intended to further promote the involvement of all stakeholders in governance. In practical terms, the challenge of good governance paradigm will be faced with the demands of society in improving the quality of public services. Public service practices that are conducive to stimulating real and public participation to further improve the implementation of good governance. so many public service activities that feel a lack of good public service, so that all parties are less optimistic about the realization of good governance in Indonesia. A country with a high heterogeneity conditions in a variety of things such as ethnic, cultural, geographical, religious, and socio-economic development level, is a considerable potential as a source of conflict, and can lead to national disintegration. Development of civil society requires a public space (public sphere) in which every citizen could freely and independently express opinions about various social problems. Transparency of information and public service is fundamental in the governance demands that the principle of good governance, in which required the disclosure of information as one of the implementation requirements of public accountability.Sistem pemerintahan dengan paradigma pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk lebih mempromosikan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dalam istilah praktis, tantangan paradigma pemerintahan yang baik akan dihadapkan dengan tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik praktek-praktek yang kondusif untuk merangsang partisipasi yang nyata dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. begitu banyak kegiatan pelayanan publik yang merasa kurangnya layanan publik yang baik, sehingga semua pihak yang kurang optimis tentang realisasi pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebuah negara dengan kondisi heterogenitas yang tinggi dalam berbagai hal seperti tingkat perkembangan etnis, budaya, geografis, agama, dan sosial-ekonomi, adalah potensi besar sebagai sumber konflik, dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Pengembangan masyarakat sipil membutuhkan ruang publik (ruang publik) di mana setiap warga negara bisa secara bebas dan mandiri mengekspresikan pendapat tentang berbagai masalah sosial. Transparansi informasi dan pelayanan publik adalah fundamental dalam tuntutan pemerintahan yang prinsip pemerintahan yang baik, di mana diperlukan keterbukaan informasi sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan akuntabilitas publik.
Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance : Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik ?
Authors: Mustapa Zainuddin
Published: August 2017

The government will continue to strive to make efforts to reform the bureaucracy, as an integral part of improving government management and enhance the dignity of the government in the eyes of the international community and the world. However, increasingly based on that, the reform is not easy, because he did not take place in a vacuum chamber. Bureaucratic reforms face cultural constraints, structural and even mental constraints of bureaucracy, in addition to technical constraints. The problems are now required is a renewed commitment of the leaders or officials at central and local levels to continue to push reforms through e-government bureaucracy. Important conclusions can be drawn from this study is that e-government is implemented seriously and consistently will greatly support the transparency of public services. What also must be understood by government officials is that the use of e-government still requires consistent monitoring systems. In addition to extensive knowledge of information technology, e-government must also be supported by good integrity among policy makers and pelaksannya. Teknoogi information does make many things easier and more efficient.Pemerintah akan terus berusaha melakukan upaya untuk mereformasi birokrasi, sebagai bagian integral untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan meningkatkan martabat pemerintah di mata masyarakat internasional dan dunia. Namun, semakin berdasarkan itu, reformasi tidak mudah, karena ia tidak terjadi dalam ruang vakum. Reformasi birokrasi menghadapi kendala budaya, hambatan struktural dan bahkan mental birokrasi, di samping kendala teknis. Masalah sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen baru dari para pemimpin atau pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk terus mendorong reformasi melalui e-government birokrasi. Kesimpulan penting yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa e-government dilaksanakan dengan serius dan konsisten akan sangat mendukung transparansi pelayanan publik. Yang juga harus dipahami oleh pejabat pemerintah adalah bahwa penggunaan e-government masih memerlukan sistem monitoring rutin. Selain pengetahuan luas tentang teknologi informasi, e-government juga harus didukung oleh integritas yang baik di antara pembuat kebijakan dan pelaksannya. Informasi teknoogi tidak membuat banyak hal lebih mudah dan lebih efisien.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR AGRIBISNIS DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG
Authors: Syukur Muhammad , Tahir Muhlas M , Nahruddin Zulfan
Published: August 2017

The purpose of this study is to determine the Local Government Strategy for the Development of Agribusiness Market in the Simillan Village District of Allla, Regency of Enrekang. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely: data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that counseling and assistance to agricultural and plantation actors government acting through the provision of guidance and direction that intensive and effective to the community as an effort to develop business systems in marketing promotion of agricultural products, the government plays as an agent that accelerates the development of regional potential strategies local governments in the development of the excellent potential in this case of vegetables and fruits by using SWOT analysis so far has been the maximum in the running srtategi maximum for use on the public especially in agriculture andplantations.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Agribisnis di Desa Sumillan Kecamatan Allla Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku pertanian dan perkebunan pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat sebagai upaya pengembangan sistem bisnis dalam pemasaran promosi hasil pertanian, pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi unggulan dalam hal ini sayur dan buah-buahan dengan menggunakan analisis SWOT yang sejauh ini telah maksimal dalam menjalankan srtategi yang m maksimal untuk digunakan pada masyarakat apalagi dalam bidang pertanian dan perkebunaan.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Authors: Razak Andi Rosdianti
Published: August 2017

Public participation in development have emerged since the enactment of the Act of 1945 and is

constitutionally have a clear reference and is a must for anyone involved in the management of natural resources in Indonesia. However, community participation in development in the reform era is still showing a tendency not run perfectly. How is the condition of public participation from the beginning until now not received the proper position in the form of authority and obligation and the right to participate as a community run development, researched. The approach taken is to study literature, using secondary data from the literature, mass media, legislative provisions, also performed a comparative study of the various opinions and understanding of the role of the community. A number of variables that were examined include: statutory provisions, the role of government, forms of interaction and implementation of public participation efforts by the government in the role of the community so that the development can be improved. From the results of the study the implementation of legislation relating to public participation from the old order to the regional autonomy era still can not be run effectively and efficiently.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan, diteliti. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi pustaka, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur, media masa, ketentuan perundangundangan, juga dilakukan studi komperatif dari berbagai pendapat dan pemahaman tentang peran serta masyarakat. Sejumlah variabel yang dikaji antara lain : ketentuan perundang-undangan, peran pemerintah, bentuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam peran serta masyarakat agar pembangunan dapat ditingkatkan. Dari hasil kajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran serta masyarakat sejak orde lama hingga era otonomi daerah masih belum dapat berjalan secara efektif dan efisien.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA) DI DESA PANNYANGKALANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
Authors: Kaharuddin Kaharuddin , Adys Abdul Kadir , Samma Mappigau
Published: August 2017

Pannyangkalang Village is one of villages in the district of Bajeng in Gowa regency who have one source of income gravel mining village. Researcher aims to look at the role of government in improving revenue villages and factors supporting and inhibiting increased revenue villages, the village Pannyangkalang Bajeng district. research used in this research is descriptive. Sampling village officials concerned. The study used a technique that is purely qualitative analysis to determine the general description of the role of village government in improving village revenue (PADesa). This study used data collection techniques the researchers used the

interview (interview). The results showed that the original source of rural income in the form of rural enterprises where there is no village finances are still dependent on government. While the factors supporting increased revenue villages namely the resources or the potential available and sufficient village while limiting factor in increasing revenue villages namely the rural less solid due to disagreements, lack of firmness of the village government to make policy, financial administration that has not been well , village infrastructure incomplete, resource capacity of the village officials are not qualified

Pannyangkalang Village is one of villages in the district of Bajeng in Gowa regency who have one source of income gravel mining village. Researcher aims to look at the role of government in improving revenue villages and factors supporting and inhibiting increased revenue villages, the village Pannyangkalang Bajeng district. research used in this research is descriptive. Sampling village officials concerned. The study used a technique that is purely qualitative analysis to determine the general description of the role of village government in improving village revenue (PADesa). This study used data collection techniques the researchers used the interview (interview). The results showed that the original source of rural income in the form of rural enterprises where there is no village finances are still dependent on government. While the factors supporting increased revenue villages namely the resources or the potential available and sufficient village while limiting factor in increasing revenue villages namely the rural less solid due to disagreements, lack of firmness of the village government to make policy, financial administration that has not been well , village infrastructure incomplete, resource capacity of the village officials are not qualified
TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KOTA MAKASSAR
Authors: Fadli Fadli , Madani Muhlis , Idris Muhammad
Published: August 2017

This study aims to identify the process of land services in serving the people in charge of land titles in Makassar, the proliferation of land without a certificate becomes a problem for society. This type of research is qualitative deskriftip which give an idea or an exact explanation objectively related to the actual state of the object that diteliti.Jenis data used consist of primary data, interviews and direct observation in the field and secondary data sourced from books, documents / notes / reports and legislation relating to issues diteliti.Dari research result shows the implementation of the People for Land Certification Service (Larasita) in Makassar been transparent or open but less effective. This is caused because the indicator execution and settlement services in terms of time, where the completion of the certifiPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pelayanan pertanahan dalam melayani masyarakat mengurusi sertifikat tanah di Makassar, menjamurnya tanah-tanah tanpa sertifikat menjadi permasalahan bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftip yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kota Makassar sudah Transparan atau terbuka namun kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan dari segi waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.cation and implementation Larasita not in accordance with the provisions that have been made previously.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
Authors: Fahril Fahril , Mappamiring Mappamiring , Hardi Rudi
Published: August 2017

The purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological. The results showed that there is a supply of information with clarity indicator procedures, clarity of costs are not transparent. There is easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly. There are complaints mechanism for complaints to the service users. publication activities on mass media activity has been carried out but not optimal in non-governmental institutions. Efforts made in the Makassar Health Agency financial liability in accordance with applicable regulations. To ensure internal and external transparency Makassar Health Agency has been building websites as a medium of socialization and dissemination of financial accountability. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan yaitu fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya belum transparan. Ada kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung. Tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan . kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin trasparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggungjawaban keuangan.
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR
Authors: Irmayanti Irmayanti , Mahsyar Abdul
Published: August 2017

This study aims to determine the policy administration hopes the family program (PKH) in the Village Mangala Mangala District of the city of Makassar and explain about transparency in the hope family program (PKH) in the Village District of Mangala Mangala City Makassar.Jenis research used in this research is descriptive and analytical the data used are data reduction (Reduction Data), data display (Data Presentation), conclusion drawing / Verification (Conclusions and Verification). While data collection techniques used by researchers is the observation, interviews and dokumen.Sementara informants identified in this study is a sub-district government officials, village government officials, health workers, health workers, assistants and people in the village PKH Manggala. Result this study showed that administration of information on the implementation of the CCT program to the community in the village of Mangala less optimality is caused because there are many people who complain about information not previously socialized tend to be closed. the lack of provision of relevant information is made public PKH aid must independently looking for information on the requirements they must satisfy before getting help PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dan menjelaskan tentang transparansi penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisa data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen.Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah kecamatan, aparat pemerintah kelurahan, petugas kesehatan, petugas kesehatan, pendamping PKH dan masyarakat di Kelurahan Manggala.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian informasi tentang pelaksanaan program PKH kepada masyarakat di Kelurahan Manggala kurang optimal.Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tentang informasi yang tidak disosialisasikan sebelumnya atau cenderung ditutup-tutupi. Selain itu, kurangnya pemberian informasi terkait bantuan PKH ini membuat masyarakat harus berusaha sendiri dalam mencari informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebelum mendapatkan bantuan PKH.
TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA
Authors: Rusmiati Rusmiati , Nurmaeta Sitti , Tahir Muchlas M
Published: August 2017

This study aimed to describe the process of the motor vehicle tax services in Gowa. This research uses quantitative and qualitative descriptive approach and collection techniques by observation, interviews and questionnaires. The results showed indicators of motor vehicle tax transparency of services such as: Disclosure of the service process is not done transparently; information service procedures have not done well; Ease of obtaining information through cooperation with mass media have not done well. As a result the quality of service of the Motor Vehicle Tax (PKB) is evidenced by: reliability SAMSAT employees in serving the community is enough to satisfy the public; SAMSAT employee responsiveness in serving the public still lacks respond; Warranty SAMSAT employees in serving the community is pretty good; and Empathy SAMSAT employees to serve the public good enough Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan indikator transparansi pelayanan pajak kendaraaan bermotor antara lain: keterbukaan proses pelayanan yaitu belum dilakukan dengan transparan; prosedur pelayanan informasi belum dilakukan dengan baik; kemudahan memperoleh informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan dengan baik. Alhasil kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu tercermin dari: kehandalan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup memuaskan masyarakat; daya tanggap pegawai Samsat dalam melayani masyarakat masih kurang merespon; Jaminan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup bagus; dan empati pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup baik.
PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PANGKEP
Authors: Nasaruddin Nasaruddin , Mone Ansyari , Hamrun Hamrun
Published: August 2017

The purpose of this study was to determine the supervision by the public to the legislative elections in 2014 in Pangkep. This type of research that is qualitative, as well as data collection was performed using observation and interview techniques. The results showed: public scrutiny of legislative elections in 2014, through direct supervision is done by visiting and performing in locations where objects are monitored as: DPT, campaigning, voting and counting; and Direct supervision is not done without visiting the place of work or object of the supervision is to access the documents of the election by the executive committee elections. This is done to create a fair election, clean, honest and democratic.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yakni kualitatif, serta pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pengawasan masyarakat terhadap pemilu legislatif 2014, melalui pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terdapat objek yang diawasi seperti: DPT, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara; dan pengawasan tidak Langsung yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi yaitu mengakses dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu melalui panitia pelaksana pemilu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemilu yang adil, bersih, jujur dan demokratis.
PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP
Authors: Nur Raoda , Taufik Ahmad , Tahir Muhammad
Published: August 2017

The purpose of this study to determine the political behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 and to determine the factors influencing the political behavior of voters in the election of President and Vice President in the village of the District Kanaungan Labakkang Pangkep. This type of research is descriptive qualitative and types of case studies with the number of informants 10 people consisting of 1 Village Head, 1 KPPS, 3 KPPS, and 5-time voters. Data on the political behavior of voters gathered using instruments such as observation, interviews and documentation. The data were analyzed through a phase of data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that voters in the vote in the election of the president and vice president are still lacking because of their awareness of the importance in conducting the elections, following the selection of the parents was the main reason in choosing, awe held on the candidate to be the reason in choosing and irrational the use of voting rights held.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014 serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian adalah deskriftif kualitatif dan tipe penelitian studi kasus dengan jumlah informan 10 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang anggota KPPS, 3 orang anggota KPPS, dan 5 orang pemilih pemula. Data perilaku politik pemilih pemula di kumpul dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden masih kurang karena kesadaran mereka akan pentingnya dalam melakukan pemilihan, mengikuti pilihan orang tua menjadi alasan utama dalam memilih, rasa kagum yang dimiliki pada kandidat menjadi alasan dalam memilih dan tidak rasional dalam menggunakan hak suara yang dimiliki.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG
Authors: Nasyiruddin Nasyiruddin , Muhammadiah Muhammadiah , Badjido Muhammad Yusuf
Published: August 2017

This study reviewsthe strategyDisaster ManagementAgency(BPBD) inresponse to floodsinBantaeng. The method usedin this research isqualitative descriptive approach. Data collection techniques inthis research is observation, interview, anddocumentationarecarried out directlyby the researchers. The results showed that:the construction of reservoirscarried out bythe Local GovernmentBantaengbeen implemented; greeningperformedas absorptionof waterfrom upstream areas(mountains) toreducethe amount ofdischarge flowof watertodownstream areas; the construction ofthe walls ofthe coastasa breakwaterin coastal areashas not done well; the provision offacilities and infrastructureto support the establishmentof programs such asdam construction, reforestationandcoastalbuilding walls; raising community awarenessof flood preventionis still not good.Penelitian ini mengkaji tentang strategi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana; penghijauan yang dilakukan sebagai resapan air dari daerah hulu (pegunungan) untuk mengurangi banyaknya aliran debit air kedaerah hilir;  pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik; penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti pembangunan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai; peningkatan kesadaran  masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
Authors: Awalia Vidia Reski , Mappamiring Mappamiring , Aksa Andi Nuraeni
Published: August 2017

Cope with disasters is an obligation for local governments as stakeholders in the Region. In anticipation of a disaster in order not to cause any material damage early anticipation of course required of local governments and communities in addition to the government setempat. Because community also has an important role taking part in the face of future disasters, so as to create a sense of security even though the area is categorized as prone to risk disaster. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the role of the government and society in tackling the risk of disaster in the village Tahibua. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that the government's role in disaster relief in the Village Tahibua can be considered very good, because, based on the narrative of the people in the village Tahibua itself felt the programs that the government has carried out as well as the preparedness of intensified done well before they occur and when disaster.Menanggulangi bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders di Daerah. Dalam mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materiil tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan penting ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga mampu tercipta rasa aman meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana di Desa Tahibua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua bisa dikategorikan sangat baik, karena berdasar dari penuturan masyarakat di Desa Tahibua itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana.
Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo
Authors: Dewi Dian Suluh Kusuma
Published: August 2017

Tunagrahita an integral part of the social process in Indonesia. Tunagrahita problems are social problems, because it is a situation that leads to the violation of values, norms, and lead to people being emotional. As a manifestation of the community's efforts to increase social welfare for Tunagrahita, then the various activities of the empowerment-based community resources is necessary, one of them in Kampung Idiot, Ponorogo Regency. The purpose of this study is to look at the model of Tunagrahita community empowerment in the place. The method used is descriptive method with qualitative approach. Data was collected through interviews and documentation. The result Showed model of Tunagrahita Community Empowerment in Kampung Idiot is community empowerment based on a economy strengthening. Tunagrahita merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sosial kemasyarakatan di  Indonesia. Permasalahan Tunagrahita merupakan permasalahan sosial, karena merupakan keadaan yang mengarah kepda pelanggaran nilai-nilai, norma, serta mengakibatkan penderita menjadi emosional. Sebagai wujud dari upaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi Tunagrahita, maka berbagai kegiatan pemberdayaan yang berbasis sumber daya masyarakat memang perlu dilakukan, salah satunya di Kampung Idiot, Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat model pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di tempat tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.  Hasil Penelitian menunjukkan Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot adalah pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan.
Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013
Authors: Nehrun Irfin
Published: August 2017

The aims of the study were to analyze the causes of elite conflict and the process of elite conflict in the election of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo 2013. The research method was a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation. Data and interviews results were processed with qualitative analysis. The Results of research and discussion indicated that there was a conflict of elites in the elections of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo in 2013, which were caused by political elite feud accured prior to and during the election. The conflict before elections happened between Rusli Habibie, the Chairman of DPD Golkar Gorontalo nd Adhan Dambea. Adhan Dambea was fired from his membership of Golkar Party because he was considered of structurally rebellious against the party’s and decision. Elite conflict during the elections happened between party elite and elite candidate and elite organizers. The conflict caused all the elections phases did not run normally.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik elit dan proses terjadinya konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwatelah terjadi konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 yang  disebabkan oleh adanya perseteruan elit politik yang terjadi sebelum Pilkada dan saat Pilkada. Konflik sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Dambea selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Gorontalo. Adhan Dambea dipecat dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementarakonflik elit saat Pilkada berlangsungterjadi antara elit partai dengan elit calon, calon dengan calon, serta elit calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif.
Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah
Authors: Seftyono Cahyo , Arumsari Nugraheni , Arditama Erisandi , Lutfi Muhammad
Published: August 2017

The interaction between the village leader or Lurah and citizens can be regarded as a fundamental process. Because, in this level leaders and the led will be interact intensively. This is in contrast to the higher levels of government, for example, at the district level, the city, even at the national level. At this lowest level, interaction and relations, social control, policies, support, and the rejection of the program will often occur. In the context of the wider innovation, village leaders are also required to develop social capital in managing human resource potential that exists. Therefore, the development of village- based management of village, hence, the development effort is the development that relies on strength, characteristics, and independent initiative of the village.Interaksi antara kepala desa atau lurah dan warga di aras lokal dapat dikatakan sebagai proses yang fundamental. Sebab, pada level inilah pemimpin dan yang dipimpin akan bertemudan saling berinteraksi dan berrelasi secara intensif. Hal ini berbeda dengan level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan pada level nasional. Pada level terendah inilah, interaksi dan relasi, kontrol sosial, kebijakan, dukungan, maupun penolakan pro-gram akan sering terjadi. Dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga di-tuntut untuk mengembangkan modal sosial dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab, pembangunan desa yang dilakukan berbasis pengelolaan sumber daya desa, maka, pem-bangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteris-tik, dan inisiatif mandiri desa.