bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Pedulilindungi Pasca Covid-19
Authors: Victoria Bellanique Solang  , I Nyoman Putu Budiartha  , Ni Made Puspasutari Ujianti
Published: September 2024

Di Indonesia banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi, beberapa kebocoran data pribadi terjadi di aplikasi Peduli Lindung. Keterangan suntikan vaksin dari presiden bisa dibilang sudah menjadi perbincangan umum, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan sistem aplikasi agar data tersebut tidak disalahgunakan. Terbentuknya masalah ini, 1) Apa saja ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi? dan 2) Bagaimana pencegahan dan penanggulangan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi? Dalam penelitian ini digunakan metode normative legal research serta menggunakan hukum doktrinal, peraturan serta pengkonsepan ahli. Pada proses meneliti hasil yang di dapat adalah ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi yang didasarkan oleh pasal ke 36 Permen Kominfo 20/2016 dan penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan. agar data pribadi tidak disalahgunakan berdasarkan Pasal 40 UU ITE. Usulan dalam penelitian ini adalah untuk lebih menyempurnakan sistem aplikasi PeduliLindungi agar para pelaku tidak dapat menyalahgunakan data pribadi seseorang.
Perlindungan Karya Digitalisasi Lontar dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Authors: Anak Agung Gede Bagastatha Dalem  , I Nyoman Putu Budiartha  , I Nyoman Subamia
Published: September 2024

Digitalisasi lontar merupakan sebuah karya seni lontar yang ditempatkan pada data digital yang berhak memperoleh perlindungan khususnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun, dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan karya cipta digitalisasi lontar tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas perlindungan hukum hak cipta atas karya digital Lontar dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan yang mendigitalkan Lontar tanpa izin dari pemegang hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya lontar digital dalam Pasal 40(1) UUHC tidak menyatakan atau mengkomunikasikan bahwa ada karya digital yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, digitalisasi dapat diartikan sebagai hasil transformasi, karena digitasi lonte pertama kali dicetak lonter kemudian diubah ke dalam bentuk digital. Sanksi hukum bagi pelanggar yang mendigitalkan lontar tanpa izin pemilik hak cipta adalah hingga tiga tahun penjara dan denda, hal ini termuat dalam Pasal 113 ayat 2 UUHC serta sanksi perdata berupa ganti rugi.
Penerapan Awig-Awig Terhadap Krama Tamiu di Desa Adat Peladung, Karangasem.
Authors: I Made Agus Widiana  , Diah Gayatri Sudibya  , I Ketut Sukadana
Published: September 2024

Keberadaan krama tamiu di Desa Adat Peladung diatur di dalam Awig-awig untuk menjaga kenyamanan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan hak krama tamiu di desa adat peladung, karangasem terkait dengan pungutan iuran bagi krama tamiu dan hambatan dalam penerapan awig-awig terhadap krama tamiu di desa adat peladung, Karangasem. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan krama tamiu mengontrak tanah dikenakan 5 kg beras, yang memiliki tanah/rumah dikenakan 10 kg beras, yang mencari pekerjaan di Desa Adat Peladung dikenakan 10 kg beras. Sedangkan Hak krama tamiu, boleh menggunakan Kuburan, boleh memakai bendesa adat sebagai saksi pernikahan, boleh meminta penjagaan pecalang jika berlangsung acara adat. Hambatan internal berasal dari Desa Adat Peladung, krama desa yang menerima krama tamiu tidak melapor dalam waktu 2 x 24 jam. Hambatan eksternal saat pemungutan uang iuran krama tamiu sulitnya bertemu krama tamiu saat pembayaran iuran.
Kedudukan dan Hierarki Peraturan Desa Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan
Authors: Ni Made Faniasih  , I Gusti Bagus Suryawan  , Ida Ayu Putu Widiati
Published: September 2024

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan BPD, tetapi bukan bagian dari hierarki sistem hukum, tetapi tetap mengikat secara hukum karena ditetapkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibuat melalui pemberdayaan. Penyelidikan ini terkait dengan keadaan hukum desa dan isi undang-undang desa dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tentang letak perdes dan pembahasan substantif ketentuan hukumnya dapat menjadi sumber teori bagi pengetahuan hukum di bidang hukum administrasi. Signifikansi penelitian ini adalah penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, hal ini terlihat pada pemeriksaan dokumen hukum. Status Perdes bukan bagian dari hirarki hukum melainkan diantara satu peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang diakui dan mengikat secara hukum, terkait dengan perdes, isinya mungkin tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi. Pengaturan benturan kepentingan umum juga menerapkan aturan yang serupa. Pengakuan yang tegas dan langsung dari pemerintah diperlukan untuk memudahkan pelaporan kepada masyarakat.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Authors: Ni Putu Widari Yasaputri  , I Made Minggu Widyantara  , Ni Made Sukaryati Karma
Published: September 2024

Penganiayaan yang mengakibatkan Pembunuhan ialah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak menentang hukum. Bermacam motif  bisa menjadi latar belakang pembunuhan, seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, serta yang lain. Seorang psikopat bisa bersikap gegabah, merusak, dan kasar pada orang lain tanpa merasa bersalah. Dalam penelitian ini seorang Psikopat dapat melakukan penganiayaan berujung kematian/pembunuh hantu.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diduga memiliki gangguan kepribadian (PSIKOPAT) dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT). Metode penelitian memakai metode penelitian hukum normatif lewat mengumpulkan data. Studi ini tujuannya guna mengetahui pengaturan hukum dan sanksi pidana penyelesaian pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi pelaku dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya sanksi yang dikenakan kepada pelaku dengan gangguan kepribadian jika sudah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Simpulan penelitian adalah faktor penghambat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pengidap gangguan kepribadian (psikopat) adalah perlindungan dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terdapat kekaburan norma. Saran yang disampaikan diperlukan adanya batasan yang jelas dalam sanksi yang ada untuk mengakomodir tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan kepribadian (PSIKOPAT).
Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)
Authors: Salsabillah Nilam Zahra  , I Nyoman Sujana  , Ni Made Puspasutari Ujianti
Published: September 2024

Artikel ini membahas "Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam." Fokus utamanya adalah mengevaluasi dampak perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak, dilihat dari perspektif Hukum Islam, serta tindakan hukum yang dapat diambil jika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi dalam kerangka hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi objek penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yang diambil mencakup aspek perundang-undangan dan sosiologis untuk memahami secara komprehensif implikasi perceraian terhadap hak-hak anak. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui observasi serta wawancara, lalu dianalisis dan dirangkum dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tua sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun kedua orang tua tersebut telah bercerai. Namun, terdapat perdebatan di kalangan ahli hukum terkait eksekusi hak asuh anak, karena anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan martabatnya sendiri, bukan sebagai objek. Akibatnya, belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur proses eksekusi hak asuh anak dan nafkah anak dalam konteks perceraian. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum, sehingga Hakim perlu melakukan penemuan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya demi kepentingan anak. Dengan demikian, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan terkompilasi mengenai prosedur eksekusi "hadhanah" serta penguatan peran dan tanggung jawab jurusita dalam menjalankan perintah eksekusi "hadhanah". Selain itu, para mantan suami dan istri seharusnya melakukan musyawarah lebih awal demi kepentingan terbaik anak di masa depan.
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu
Authors: Kadek Yogie Adi Pramata  , Ida Ayu Putu Widiati  , Luh Putu Suryati
Published: September 2024

Hak asasi manusia dan demokrasi mirip dengan dua bagian logam yang saling mendukung satu sama lain. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam. Salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi adalah kesepakatan dan keselarasan martabat dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, serta memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, bagaimana pengaturan hak politik penyandang disabilitas? Dan bagaimana pengaturan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dengan adanya ketetapan kebijakan tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan kesetaraan hak, terutama dalam hak politik di mana mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kedudukan umum. Bagaimana pemenuhan hak politik ini tercermin dalam kerangka hukum Indonesia yang didasarkan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945? Selain itu, Undang-Undang Pemilihan Umum tidak hanya menjelaskan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga mengatur bahwa mereka berhak mendapatkan akses yang lebih terbuka untuk menyampaikan suara mereka.
Penyidikan Penjualan Video Porno oleh Pasangan Suami Istri (Pasutri)
Authors: I Wayan Dedi Arta  , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi  , I Made Minggu Widyantara
Published: September 2024

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus penjualan konten pornografi selama periode pemulihan dari pandemi Covid-19. Pornografi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih telah dimanfaatkan oleh para pelaku penjualan konten pornografi melalui media sosial sebagai alat untuk melaksanakan tindakan mereka. Saat ini, kasus penjualan konten pornografi menjadi tindak pidana yang sering terjadi. Namun, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sifat ilegal pornografi, pelaku oknum seringkali dapat melakukan tindakan pornografi tanpa rasa khawatir, dan kegiatan penjualan konten pornografi semakin marak. Dalam menghadapi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan konten pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 dan 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Bawaan Wisatawan yang Menginap di Villa Subak Tabola, Sidemen, Karangasem
Authors: Ni Kadek Mirayati  , I Nyoman Putu Budiartha  , Luh Putu Suryani
Published: September 2024

Villa Subak Tabola yang terletak di Desa Sidemen Kabupaten Karangasem merupakan salah satu akomodasipariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan sebagai tempat menginap karena tempat ini memilikipemandangan yang indah. Namun dalam kegiatan operasionalnya, pernah terjadi kehilangan barang bawaanwisatawan saat menginap di villa ini. Padahal pemilik Villa Subak Tabola sudah memberikan petunjukpenyimpanan barang berharga da menyediakan brankas di setiap kamar. Penelitian ini membahas mengenaibagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap danbagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yangmenginap di Villa Subak Tabola Sidemen Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukumempiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta.Penelitian ini menyimpulkan apabila kejadian kehilangan barang bawaan tamu tersebut merupakan kelalaian daripihak villa, maka pihak villa bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang dialami oleh wisatawan danupaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap di VillaSubak Tabola Sidemen adalah melalui upaya non litigasi (di luar Pengadilan) dengan jalan musyawarah,negosiasi, maupun mediasi.
Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal
Authors: Komang Anik Sudarnita  , I Nyoman Sukandia  , I Made Minggu Widyantara
Published: September 2024

Perkembangan zaman saat ini membawa banyak sekali dampak negatif terutama manusia dalam memenuhihasratnya serta kebutuhannya seringkali melakukan bermacam cara dalam memenuhi hal tersebut seperti halnyamelaksanakan tindakan korupsi. Perbuatan semacam ini di Indonesia sudah menjadi seperti budaya yangdilakukan oleh oknum â€“ oknum yang ingin memperkaya dirinya sendiri walaupun perbuatan nya tersebut nyatanyamerugikan banyak pihak terutama masyarakat kecil. Perbuatan korupsi pada umumnya dilaksanakan oleh oknumyang memegang kekuasaan terhadap jabatan atau kedudukan sehingga memunculkan suatu peluang dalammelakukan korupsi, seperti halnya tindak korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD kapal serta beberapaanggotanya, hal ini menunjukan bahwa pemimpin tidak bisa menjaga kepercayaan masyarakatnya. Rumusanmasalah yang angkat adalah Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketuadesa adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Bagaimana sanksi pidanaterhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Adat Kapal dalam putusan Nomor22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019. Berdasarkan rumusan masalah maka disimpukan tujuan penelitian:Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Menganalisis sanksi pidana yang diberikan kepada ketua LPD Desa AdatKapal dalam Putusan Nomor 22/Pid. Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 sebagai akibat dari tindak pidanakorupsi yang dilakukan. Serta pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penerapan sanksipidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Kapaldinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Authors: Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono  , I Nyoman Putu Budiartha  , Ni Made Puspasutari Ujianti
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagimana Pengaturan Perlindungan Hukum bagi para pekerja untuk mendaptkan perlindungan haknya khususnya mengenai Upah Minimum yang seharusnya pekerja terima. Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Para Pekerja mendapatkan perlindungan hukum untuk hak nya sebagai pekerja dalam pengupahan, tertulis dalam PERPPU Cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Pasal 88 yang merupakan pembahuruan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana para pemilik usaha di wajibkan membayar Upah Minimum sesuai dengan yang telah pemerintah tetapkan. Apabila pemilik usaha membayar di bawah Upah Minimum di daerahnya maka pekerja dapat menuntut haknya dan apabila tidak di temui kesepakat bersama, maka pemilik usaha dapat dikenakan denda atau sanksi. Undang-Undang merubah kebijakan mengenai pengupahan pekerja yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Peralihan Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia
Authors: Cok Gde Agung Santika Putra  , I Nyoman Sukandia  , Desak Gde Dwi Arini
Published: September 2024

Dalam konteks perbankan dan pembiayaan, perjanjian kredit pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang sedemikian rupa disiapkan oleh pihak bank. Selain itu perjanjian kredit tidak berdiri sendiri melainkan biasanya dibarengi perjanjian asuransi serta perjanjian agunan. Permasalahan nantinya dapat timbul ketika debitur tidak dapat melunasi sisa kreditnya misal karena meninggal dunia. Maka nantinya ini menjadi dasar dari peralihan tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan sisa kredit tersebut. Segala kemungkinan yang dapat terjadi seperti adanya peralihan kepada ahli waris hingga tanggungan dari asuransi, tergantung dari beberapa kondisi yang dihadapi. Maka dari itu masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah pengaturan konsep klausula baku yang mengikat para pihak dalam perjanjian kredit bank yang bersifat standar, dan Bagaimanakah peralihan tanggung jawab hukum perjanjian kredit bank oleh karena debitur yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam rangka penyusunan abstrak ini.
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Di Luar Pengadilan
Authors: I Gde Ardi Suarbawa  , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi  , Ni Made Puspasutari Ujianti
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan hak cipta terkait dengan cover version musik dan mengeksplorasi proses penyelesaian sengketa yang berkaitan. Suatu karya dalam mendapatkan suatu legalitas atas kepemilikan ciptaan perlu suatu tindakan pencatatan pada lembaga terkait terhada hasil karya yang diciptakan sehingga dengan itu bisa memperoleh hak cipta. Pada saat ini permasalah yang sering muncul yakni pada hakcipta kepemilikan musik yang sering dilakukan cover pada musik tersebut. Dari hal ini munculah beberapa rumusan masalah antara lain bagaimana bentuk pelanggaran cover version atas musik dan bagaimana proses penyelesaian sengketa hak cipta terkait cover version atas musik. Penulisan menerapkan penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang berkonsentrasi pada dokumen hukum, aturan, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode normatif dapat digunakan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur hak cipta dalam hal cover version dan hak cipta musik. Ini terutama berlaku untuk interpretasi dan perlindungan hak cipta terhadap karya musik yang diaransemen ulang. Dalam hal melakukan cover pada karya cipta yang dapat kita kategorikan setidaknya memerlukan izin daripada pencipta musik atau lagu tersebut, sehingga cover version yang dilakukan dalam hal ini tentu saja melanggar keberadaan hak cipta musik. Dikarenakan dalam hal ini sudah bertentangan dengan keberadaan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan adanya unsur pelanggaran terhadap hak cipta tentu saja dapat disangkakan terkait atas pelanggaran hak cipta, dimana hak cipta tersebut saat ini menjadi bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Memperjualbelikan Konten Pornografi Pribadinya melalui Media Sosial Twitter
Authors: I Gede Sathya Narayana Andrade  , I Nyoman Gede Sugiartha  , I Made Minggu Widyantara
Published: September 2024

Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif tetapi juga dampak negative, Banyak akun penyebar konten pornografi di media sosial, salah satunya platform Twitter yang menjadi sarang bagi pelaku untuk menyebarkan memperjual belikan konten pornografi pribadinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku konten pornografi di media sosial dan sanksi pidana terhadap pelaku yang memerjual belikan konten pornografi di media sosial. membahas permasalahan ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, adanya suatu bentuk dari norma dan kaidah hukum mengenai pengaturan hukum dalam tindak pidana dalam pornografi ini yang ada diatur dalam aturan perundang-undangan. Akan dijatuhkannya sanksi hukuman dari pelaku-pelaku yang memperjual belikan konten berbau pornografi sesuai aturan hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pornografi sendiri mempunyai lex specialis-nya, yaitu Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai pornografi dan ancaman hukumannya. Pengguna Twitter, Diharapkan lebih bijak menggunakan sosial media, jangan malah ikut terjerumus dan menyebarkan video/konten pornografi, sara atau hoax yang bisa menimbulkan efek yang berbahaya bagi Masyarakat.
Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu
Authors: I Gusti Ngurah Ananta Wardana  , I Nyoman Gede Sugiartha  , I Wayan Arthanaya
Published: September 2024

Berdasarkan data Kinerja Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, menyatakan, dari 376 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebanyak 51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi. Kecilnya prosentase penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diputuskan melalui proses mediasi, mengindikasikan tidak efektifnya proses mediasi yang dilaksanakan, dimana salah satu faktornya adalah pengaturan norma terkait dengan mediasi yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. menggunakan sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan komparatif, sebagai pendekatan permasalahannya.
Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya
Authors: I Made Agus Surya Adi Putra  , I Nyoman Alit Puspadma  , I Made Aditya Mantara Putra
Published: September 2024

Koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktinya, di Koperasi Putra Dana Jaya diketahui pula telah terjadi permasalahan tersebut, yang salah satu permasalahan dihadapi adalah masalah kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan pada koperasi simpan pinjam putra dana jaya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam putra dana jaya dalam penyelesaian kredit macet. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber informasi sah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyatakan didalam koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya Dalam pemberian kredit koperasi mengenal prinsip kehati-hatian yang tidak berlandaskan dengan kepercayaan saja namun juga dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan dari usaha anggota. anggunan diperlukan jika pinjaman yang dipinjam oleh debitur cukup besar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya dalam penyelesaian kredit macet dikarenakan pihak debitur kurang beritikad baik dan biasanya meminta untuk menunda pembayaran serta kurangnya pengetahuan dari pihak debitur tentang perjanjian kredit.
Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel
Authors: I Made Ananda Hardiantha  , I Nyoman Gede Sugiartha  , I.B Gede Agustya Mahaputra
Published: September 2024

Perzinahan dan Kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Perzinahan dirasa sebagai tindakan tidak terpuji yang bisa diperbuat oleh pria maupun wanita dan dirasa sebagai suatu penistaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Yang mana perbuatan perzianahan dan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik aduan pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pelaku pasangan diluar nikah yang melakukan check-in hotel setelah di undangkan KUHP. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan yang dihasilkan yaitu Pengaturan pada Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perzinahan dalam RKUHP baru dianggap terlalu ikut campur kedalam privasi masyarakat Indonesia, akan tetapi dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.
Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Denpasar
Authors: I Made Sathya DhananJaya  , I Nyoman Putu Budhiarta  , I.B Gede Agustya Mahaputra
Published: September 2024

Di Indonesia jamu atau obat tradisional merupakan warisan budaya. Tetapi banyak dari produsen memakai obat kimia yang kadarnya tak sesuai. ada tiga jamu tradisional memiliki komposisi bahan kimia yaitu Pronojiwo, Montalin, Tricajus. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui pengaturan dan pengawasan BPOM terhadap obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar dan kedudukan fungsi BPOM terkait dengan peredaran obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar. membahas permasalah ini, menggunakan penelitian empiris. hasil penelitian BPOM yang bertanggung jawab menjalankan SOP,sertifikasi makanan dan obat semua aspek prosesnya, penjualan, pemakaian, keamanan produk. BPOM menjalankan hukum pada pedagang obat tradisional illegal, ini dilakukan bila ditemukan obat ilegal saat operasi, saran yang dapat diberikan untuk BPOM agar bisa, mengantisipasi dan mengawasi obat tradisional yang berisi bahan kimia.  Untuk pedagang obat Diharapkan memahami apa yang dijual. untuk masyarakat harus lebih teliti dengan apa yang akan dikosumsi demi kesehatan.
Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha Ritel kepada Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan
Authors: I Putu Gede Agus Wirayasa  , I Nyoman Sujana  , Ni Made Puspasutari Ujianti
Published: September 2024

Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab pelaku usaha retail kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan. Pada era saat ini banyak sekali perilaku-prilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan sehari-hari yang merugikan banyak orang, tindakan itu dilakukan atas dasar memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu hal itu ialah terjadinya tindak pengembalian uang kembalian pada pelaku usaha yang diganti alasan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yuridis pelaku usaha terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha. Pada pemecahan masalah ini menggunakan metode hukum normatif.Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap atas pengalihan uang kembalian  dalam bentuk sumbangan dapat dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif serta represif.
Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri (Studi Kasus di Dinas Ketenagakerjaan Denpasar)
Authors: Ketut Shanti Widyasari  , Ni Made Jaya Senastri  , I.B Gede Agustya Mahaputra
Published: September 2024

Indonesia merupakan negara yang sejak lahir masyarakatnya sudah terikat oleh hukum dan bukan hanya masyarakatnya saja namun warga negara asing yang masuk secara langsung sudah terikat oleh hukum di negara Indonesia. Hak asasi manusia sendiri sudah ada sejak mereka lahir dan akhir hayatpun masih terikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis memperoleh data melalui buku literatur dan mengkaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan dan sanksi terhadap pelatihan tenaga kerja yang beroperasi tidak menggunakan ijin dan bahkan melakukan penipuan terhadap para calon pekerjanya. Dalam hukum positif segala perusahaan yang berdiri harus memiliki izin dan terdaftar di dinas ketenagakerjaan dan segalanya terawasi dan memberikan laporan terkait bidang perusahaan tanpa melakukan pelanggaran.  Terkait perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai calon pekerja keluar negeri dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar para pemilik perusahaan bodong yang bergerak dibidang lembaga pelatihan keluar negeri dapat ditindak lebih lanjut.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal â€œNetflixâ€ melalui Media Internet
Authors: Ni Luh Putu Ayu Cahyani  , I Nyoman Putu Budiartha  , Ni Made Puspasutari Ujianti
Published: September 2024

Teknologi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti Internet memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun Netflix. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, sebab maraknya penjualan akun ilegal Netflix membuat konsumen resah dalam membeli akun Netflix.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa akun Netflix agar tidak terjadi pemakaian akun Netflix ilegal.
Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Arisan Online Bermodus Investasi Yang Menimbulkan Akibat Hukum
Authors: Kemalasari Ni Putu Yuliana , Effendi Irwan
Published: September 2024

Online lottery is an activity carried out by several people by utilizing the development of technological advances and information by using smartphones in its implementation. Recently, online lottery has been highlighted because it has caused legal consequences, including losses suffered by members, promises of attractive investments and used as a basis for committing criminal acts. The problem that becomes a case in relation to online lottery is the form of responsibility and legal efforts in overcoming it. This research aims to find out the criminal and civil responsibilities of the perpetrators of online lottery who use the argument of investment in deceiving their victims so that the best legal efforts can be found in overcoming this problem. To discuss the related problems, the author formulates them into two problem formulations: first, how is the regulation of online lottery according to positive law in Indonesia and second, how is the legal responsibility of online lottery managers with the investment mode that causes legal consequences. This research uses normative legal research. This normative legal research collects legal materials from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then collected and analysed and then described through a statute approach and case approach. The result of this research is that there is no specific regulation of online lottery according to positive law in Indonesia. However, it can be interpreted that online lottery is an agreement made based on Articles 1330 and 1338 of the Civil Code and is related to the principles and objectives regulated in Articles 3 and 4 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Kebijakan Hukum Pengaturan Penggunaan Kendaraan Listrik Dalam Penguatan Ketahanan Energi Nasional
Authors: Nuarta I Nengah , Sukedi Mochamad
Published: September 2024

A number of government policies to accelerate the use of electric vehicles are outlined in a number of statutory provisions. The legal umbrella for the use of electric vehicles was first outlined in Presidential Regulation Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Program. Based on the background above, researchers are very interested in studying: 1) How are electric vehicles currently regulated in Indonesia? and 2) What is the ideal arrangement for electric vehicles to strengthen sustainable energy security in Indonesia? The type of research used in this research is normative legal research. The legal material analysis technique applied in this research involves describing what is the problem, explaining the problem (explanation), examining the problem (evaluation) and providing arguments from the results of the evaluation. The regulation of electric vehicles in Indonesia is currently regulated in Presidential Decree No. 55 of 2019, which is the initial regulation that became the legal umbrella for Indonesian electric vehicles, then derivatives such as PP No. 73 of 2019 which regulates the imposition of Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM). Regulation of electric vehicles is ideal in strengthening sustainable energy security in Indonesia by advancing and regulating the biofuel industry, lithium battery industry and electric vehicles. In the future, the government can target public transportation vehicles to switch to using electric power with batteries.
Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Authors: Sukedi Mochamad , Nuarta I Nengah
Published: September 2024

The justice that has been taking place in the criminal justice system in Indonesia is retributive justice, while what is expected is restorative justice, namely a process where all parties involved in a particular criminal act work together to solve the problem, how to deal with the consequences in the future, not yet regulated by strict norms that prevent criminal cases from having to be resolved outside of court using restorative justice. Based on the background above, researchers are very interested in studying: 1) How is the development of restorative justice in the Indonesian legal system? and 2) What are the principles of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia? The type of research used in this research is normative legal research. The development of restorative justice in the Indonesian legal system is based on the lack of satisfaction from the existing criminal justice system process, where it is felt that it does not meet the needs of the community, because in a criminal justice system process the parties in conflict are not involved but only involve between perpetrators and the state. Victims and the community are not involved in conflict resolution, in contrast to the principle of restorative justice where victims and the community are also involved in conflict resolution. The principle of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia is not something relatively new in Indonesia because it is a dispute resolution model which is one type of alternative punishment in the criminal law system in line with the aim of criminal sanctions according to the concept of customary law, namely restoring cosmic balance, balance between The world was born with the supernatural world, to bring a sense of peace between fellow citizens or between members of society and their community.
Prosedur Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Pinjam Uang Yang Dilakukan Oleh Debitur Koperasi
Authors: I Komang Eka Adi Putra  , I Nyoman Sukandia  , I Wayan Kartika Jaya Utama
Published: September 2024

Cooperatives which regulate the movement of business fields in the formation of capital from the savings of its members regularly and continuously and can also be lent to its members in a practical, easy and fast way are called Savings and Loans Cooperatives for welfare purposes. That way the aim of establishing it is to make it easier for the community to make financial transactions easier, with the existence of a savings and loan cooperative that provides small interest but opportunities in capital can be cheap. With normative law implemented in the method used in this study, allowances from sources such as principles, principles, and legal literature are used in resolving cases of default on borrowing money in cooperatives. The results of this study are the results of evidence in court proceedings, evidence can be submitted by the plaintiff and the truth of the lawsuit and the defendant does not deny it. The proof of the case made the judge declare that it was legal to have defaulted on borrowing money within the scope of the cooperative.
FORMULATION DEVELOPMENT AND EVALUATION OF GASTRO RETENTIVE FLOATING TABLET OF ATORVASTATIN USING STATISTICAL DESIGN (JMP SOFTWARE)
Authors: Patil Nilesh Sureshrao , Salunkhe Kishor
Published: September 2024

More complications and cost of promoting of imaginative drugs are more prominent consideration to the improvement of controlled release (CR) drug delivery systems. Sustained release or controlled release drug delivery system helps to reduced toxicity of drug and more patient compliant drug delivery system.
The aim of this study is to have efficient means of manufacturirng of Gastro retentive floating tablet of Atorvastatin Calcium. Atorvastatin is used in the treatment of hyperlipidaemia. Oral bioavailability of atorvastatin calcium is less than 12% due to instability and in complete absorption. It also undergoes high first pass metabolism. It is absorbed more in the upper part of the GIT. Gastro retentive drug delivery system of Atorvastatin enhanced the bioavailability by retaining the drug in upper part of GIT and by preventing the first pass metabolism of the drug. The objective of present work was to create and assessed oral extended release gastro retentive tablet dosage form of Atorvastatin by using direct compression method using Methocel K4MDC2, Methocel K100MDC2 and Glyceryl behenate using Statistical design (JMP software). Sodium bicarbonate and Citric Acid is used as gas generating agent which helps to float the tablet.
Antioxidant and Antinociceptive Activity of Methanol Extract of Leaves of Malus Pumila Mill in Mice
Authors: Sable Mangesh , Chourasiya Yashu , Goswami R.B.
Published: September 2024

Conventional medications are expensive and arguably associated with various severe adverse effects, hence the need to develop herbal agents that are effective as alternative. Apple (Malus pumila Mill) is the fruit of malus plant. It belongs to the family rosaceae and has been widely cultivated in various parts of the world for centuries. It has a beneficial effect on cardiovascular disease, cancer, pulmonary function and age-related cognitive decline. The leaves of is M. pumila rich in resources, but lack of medicinal value research. Chemical constituents of the same family of M. pumila have many activities. This study evaluated the antioxidant and antinociceptive effect of the methanolic extract of M. pumila leaves in mice. Qualitative phytochemical screening of methanolic extract was carried out to identify the phytoconstituents. The In vitro antioxidant activity of methanolic extracts of M. pumila leaves was assessed against hydrogen peroxide scavenging assay using standard protocols. The antinociceptive activity of methanolic extracts was investigated in thermal-induced (tail immersion) and chemical-induced (formalin) nociception models in mice at two different doses (200 and 400 mg/kg; p.o.). Morphine sulphate (10mg/kg, i.p.) was used as reference analgesic agents. M. pumila extract demonstrated potent and dose-dependent antinociceptive activity in the chemical and heat induced mice models (p < 0.001). The findings of this study indicate that the involvement of both peripheral and central antinociceptive mechanisms. Further, the phytochemical screening results showed that the extract had flavonoids, steroids, saponins, phenolics and terpenoids which have been associated with anti-nociceptive activities. Therefore, the study has established that the methanolic extracts of M. pumila are effective in the management of pain and support the traditional use of this plant in different painful conditions.
Keywords: Malus pumila Mill, Rosaceae, Antioxidant activity, Phytochemical screening, Anti-nociceptive activity
Antioxidant and Antinociceptive Activity of Methanol Extract of Rhizomes of Iris Kashmairrania in Heat and Chemical-Induced Pain
Authors: Singh Mrityunjay , Chourasiya Yashu , Goswami R.B.
Published: September 2024

Pain is a sensation which in many cases represents the only symptom for the diagnosis of several disorders. Throughout ages man has used many different remedies for pain relief, among which medicinal herbs are most common due to their efficacy and relative safety due to their natural origin. Iris kashmiriana Baker (I. kashmiriana) is an important member of the family Iridaceae, locally known as Mazarmund in Kashmir valley. The plant owes its significance because of its endemic nature to the region and its use in alternative medicine as emetic, cathartic, diuretic and expectorant since long time. This study evaluated the antioxidant and antinociceptive effect of the methanolic extract of I. kashmiriana rhizomes in mice. Qualitative phytochemical screening of methanolic extract was carried out to identify the phytoconstituents. The In vitro antioxidant activity of methanolic extracts of I. kashmiriana rhizomes (IKME) was assessed against reducing power assay using standard protocols. The methanolic extract was assessed for antinociceptive activity using chemical and heat induced pain models such as hot plate and acetic acid-induced writhing test models in mice at the doses of 100 and 200 mg/kg (p.o.). Morphine sulphate (5mg/kg, i.p.) was used as reference analgesic drugs. The phytochemical screening results showed that the extract had flavonoids, steroids, saponins, phenolics and terpenoids which have been associated with anti-nociceptive activities. IKME demonstrated potent and dose-dependent antinociceptive activity in the chemical and heat induced mice models (p <0.001). Above findings suggest that I. kashmiriana rhizomes extract possesses significant antinociceptive activity in albino mice with reference to positive and negative control groups; however further studies on a large number of animals with clinical trials are required to confirm safe and effective use of this rhizomes extract in humans for pain purpose.
Keywords: Iris kashmiriana, Iridaceae, Morphine sulphate, Phytochemical screening, Antinociceptive.
Phytochemical Screening and Evaluation of Antiulcer Activity of Hydroalcoholic Extract of Lilium Candidum Flowers
Authors: Balmik Mithun , Dubey Gaurav , Ghauary Sailesh Kumar , Jain Prabhat Kumar
Published: September 2024

Peptic disorders like gastro esophageal reflux disease, gastritis, peptic ulcer, duodenal ulcer etc., are the common in today’s life style. This may be due to stressful life style or improper balance diet. The pathology behind these disorders may be discrepancy between offensive and defensive mechanisms either by excess secretion of acid and pepsin or diminished ability of the gastro-duodenal mucosal barrier to protect against stomach acid-pepsin secretion. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are a class of the most commonly used medicines and proven to be effective for certain disorders. Some people use NSAIDs on daily basis for preventive purpose. But a variety of severe side effects can be induced by NSAIDs. Studies have shown that edible natural ingredients exhibit preventive benefit of gastric ulcer. Therefore present study was designed to evaluate antiulcer activity of hydroalcoholic extract of Lilium candidum flowers in rats. Qualitative analysis of various phytochemical constituents and quantitative analysis of total phenolics and flavonoids were determined by the well-known test protocol available in the literature. The in vivo anti-ulcer activity of hydroalcoholic extract was assessed against Aspirin-induced gastric ulcer in rats. Depending on the model, outcome measures were pH of gastric fluid and ulcer index as well as percent inhibition of ulcer index. Preliminary phytochemical screening revealed the presence of flavonoids, carbohydrates, saponins, polyphenols and amino acids. The total phenolics content of L. candidum extract was (1.039mg/100mg), followed by flavonoids (0.941mg/100mg) respectively. Further hydroalcoholic extract of 100 and 200mg/kg/p.o significantly (p˂0.01) reduced the gastric pH, ulcer index in aspirin induced ulcer models in rats. The findings of this study confirmed that L. candidum extract has anti-ulcer pharmacologic activity due to one or more of the secondary metabolites present in it. Therefore, this study validates its anti-ulcer use in Indian folk medicine. Further investigations on isolation of specific phytochemicals and elucidating mechanisms of action are needed.
Keywords: Lilium candidum, Phytochemical constituents, Antiulcer, Non-steroidal anti-inflammatory drugs, Aspirin-induced gastric ulcer.