bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Integrated Proteomics and Metabolomics reveal altered metabolic regulation of Xanthobacter autotrophicus under electrochemical water-splitting conditions
Authors: SCHUMAN ZACHARY , Xie Yongchao , O'Keeffe Samantha , Guan Xun , Sha Jihui , Sun Jingwen , Wohlschlegel James , Park Junyoung , Liu Chong
Published: March 2024

Biological-inorganic hybrid systems are a growing class of technologies that combine microorganisms with materials for many purposes including chemical synthesis, environmental remediation, and energy generation. Recently, hybrid systems have been developed toward the sustainable generation of value-added chemicals from the plentiful and potentially renewable resources of electricity, water, and air. These hybrid systems typically consider microorganisms as catalysts that essentially perform only the reaction of interest, however other metabolic activity may influence that reaction and thus the output of the entire system. This possibility renders the investigation of biological responses to the hybrid environment critical to future system development and optimization. The present study investigates this phenomenon in a recently reported hybrid system that uses electrochemical water-splitting to provide reducing equivalents to the nitrogen-fixing bacteria Xanthobacter autotrophicus for efficient reduction of N2 to biomass that may be used as fertilizer. Using integrated proteomic and metabolomic methods, we find a pattern of differentiated metabolic regulation under electrochemical water-splitting (hybrid) conditions. We further report an increased expression of proteins of interest, namely those responsible for nitrogen fixation and assimilation, which indicate increased rates of nitrogen fixation and support previous observations of faster biomass accumulation in the hybrid system compared to typical planktonic growth conditions. This work complicates the inert catalyst view of biological-inorganic hybrids while demonstrating the power of multi-omics analysis as a tool for deeper understanding of those systems.
Effect of Cations on Monolayer-protected Nanoclusters Aggregation
Authors: Tiwari Vikas , Bhattacharyya Anushna , Karmakar Tarak
Published: March 2024

We studied the effect of metal and molecular cations in the aggregation of atomically precise monolayer-protected nanoclusters (MPCs) in explicit solvent using atomistic molecular dynamics simulations. While divalent cations such as Zn$^{2+}$ and Cd$^{2+}$ promote aggregation by forming ligand-cation-ligand bridges between the MPCs, the molecular cations such as tetraethylammonium and cholinium inhibit their aggregation by getting adsorbed into the MPC's ligand shell and reducing the ligands motion. Here we studied the aggregation of Au$_{25}$(SR)$_{18}$ nanoclusters with two types of ligands - para-amino benzoic Acid and d-penicillamine as prototypical examples.
Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud
Authors: Qusyairi Amiruddin Akhmad , Syamsuddin Syamsuddin , Indrijawati Aini
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh fraud risk assessment, tekanan waktu, red flags, dan skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada auditor di kantor akuntan publik. Sampel dalam penelitian ini adalah 62 auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Kota Makassar. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fraud risk assessment, red flags, dan skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Sedangkan tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.
BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA
Authors: Bawono Yudho , Setyaningsih Setyaningsih , Hanim Lailatul Muarofah , Masrifah Masrifah , Astuti Jayaning Sila
Published: March 2024

Kajian Pernikahan dini cukup banyak terjadi di Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan karena faktor budaya yang sangat kuat di beberapa wilayah di Indonesia yang masih memegang tradisi pernikahan dini. Beberapa wilayah di Indonesia itu misalnya di Tana Toraja, di mana masyarakatnya memiliki budaya yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah bekerja untuk menikah karena dianggap sudah dewasa. Jika orang tua tidak segera menikahkan anaknya maka dianggap sebagai aib keluarga. Di Madura bahkan masyarakatnya menganggap jika pernikahan pada usia muda (nikah ngodheh) adalah tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang. Tulisan ini akan menguraikan tentang faktor budaya sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan terkait masih terjadinya pernikahan dini di Indonesia.
Analisis Komunitas Online Tenoon.id: Dinamika dan Pemberdayaan Terhadap Kaum Disabilitas dan Perempuan di Indonesia
Authors: Oktaviana Jesica , Setiadi Devina Karsten , Furnando Riko
Published: March 2024

Abstract: Human and communication are inseparable, because basically humans have to communicate and also have shared motivations that become a community. Due to the rapid development of the times and technology, community systems and ecosystems have transformed into virtual communities such as virtual Tenoon.id communities. But how they can maintain and improve these crucial social relationships to support the Tenoon.id in the future. In general, there are social relationship-breaking conflicts between internal members of the community that trigger the division of a community. Therefore, this study discusses how Tenoon.id maintains the kontan and unity in existing social relations to carry out a work plan that is a mandatory activity and daily dynamics of Tenoon.id. The results of this study are in Tenoon.id social relationships that are well established and effective, especially when Tenoon.id utilize existing technology to be able to adapt to the situation during the Covid-19 pandemic, and all of these things also do not close the possibility of small problems such as errors in receiving information, late meetings, and so forth.

  
ANALISIS KOMUNITAS ONLINE THE PRECIOUS OIL
Authors: Darmawan Jason Putra , Paramesti Theodora Grace , Paramesti Theodora Grace , Lumaris Stephanie Lintang , Lumaris Stephanie Lintang
Published: March 2024

Dalam tulisan ini membahas mengenai sebuah komunitas online bernama The Precious Oil yang merupakan salah satu komunitas online yang bergerak dibidang kesehatan. Penulis mengamati bagaimana dinamika dan hubungan sosial yang terjadi dalam komunitas ini. The Precious Oil merupakan percabangan komunitas dari sebuah merk essential oil yang terkenal yaitu Young Living. Komunitas The Precious Oil memiliki anggota yang sangat beragam yang membuat komunitas ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui lebih dalam mengenai komunitas berbasis online The Precious Oil dan mencoba menganalisisnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh.
Pengaruh Covid-19 Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Usia "Remaja Akhir' di Kelurahan Bukit Duri, Manggarai
Authors: Martha Jenet
Published: March 2024

Pandemi covid-19 ini tentunya membuat masyarakat di belahan bumi menjadi khawatir.   Sehingga, pemerintah di berbagai negara membuat peraturan yang beragam dan mengajak masyarakat untuk turut bekerjasama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19.   Pandemi ini membuat situasi tidak menentu dan mengharuskan masyarakat untuk memulai gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang lebih sehat.   Jurnal ini menuliskan tentang bagaimana dampak protokol kesehatan yang diberikan kepada masyarkat Indonesia.   Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknologi Google Form sebagai kuisioner, dan penelitian ini dikhususkan untuk masyarakat usia remaja akhir di kelurahan Bukit Duri, Manggarai Jakarta Selatan.   Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode cross sectional study dan menghasilkan sebanyak 33 responden.  
PENGARUH BUDAYA POPULER KOREA SELATAN TERHADAP BUDAYA KONSUMTIF PADA GENERASI MILENIAL DI JAKARTA
Authors: Pradnya Rifqi Setiyawan
Published: March 2024

artikel ini memfokuskan kepada perkembangan pengaruh budaya korea terhadap budaya konsumtif pada generasi milenial yang ada di Jakarta akibat pengaruh globalisasi. perkembangan budaya korea melalui berbagai media seperti televisi maupun media sosial sangat memperngaruhi generasi milenial di Jakarta sehingga budaya Korea semakin populer di Jakarta. pada tahun 2000 dengan cara film Korea dibarengi oleh, fashion, musik serta makanan. Artikel ini mencoba mengulas hal tersebut dengan penelitiannya melalui cara mensurvei yaitu menyebar angket. instumen penelitian yang disebar kepada generasi milenial di Jakarta. atrikel ini menunjukan budaya kpop Korea yang ada di Jakarta menjadi budaya baru bagi generasi milenial. didalam budaya kpop Korea tersebut memiliki nilai kebaharuan bagi mereka. mereka mendapatkan budaya kpop dengan cara internet ataupun televisi. Globalisasi media membuat budaya kpop semakin populer dari segi film, music, fashion makanan sehingga membuat negara Korea tersebut semakin dikenal dimata dunia serta identitasnya berhasil disebarkan dengan melalu cara budaya populer.

kata kunci : budaya kpop korea, globalisasi media.
Eksistensi Pemukiman Kelompok Pedagang Bakso Malang Di Kampung Duku Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Authors: Pratama Aditya Yudha , Suswandari Suswandari
Published: March 2024

Diawali dari salah satu wilayah di kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, tepatnya di salah satu tempat tepatnya di Kampung duku, berdirilah sebuah pemukiman yang ditempati oleh perkumpulan pedagang bakso asli Malang. eksistensi Mereka awalnya datang di tahun 2019 lalu, hingga saat ini banyak dari mereka dating ke tempat yang sama dan membentuk sebuah komunitas baru yang berpusat kepada penjualan bakso malang. Yang menarik dari hal tersebut adalah kekuatan mereka yang mampu bekerja sama dan juga etos kerja yang signifikan kemudian menarik penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perjalanan urbanisasi para pedagang bakso tersebut dan bagaimana strategi mereka dalam penjualan sehingga mampu bertahan hidup di keramaian ibu kota Jakarta.   Penelitian akan dilakukan secara kualitatif, studi pustaka jika diperlukan, serta melakukan proses wawancara untuk menggali sumber. Sehingga hasil yang di dapatkan sesuai dengan pendahuluan tentang bagaimana pola kehidupan dan cara menjalani hidup sebagai pedagang bakso di ibukota Jakarta.
Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar
Authors: Rizqi Miftakhul
Published: March 2024

Perkembangan modernisasi dan teknologi telah merevolusi proses belajar. Tujuan dari kajian ini adalah mendeskripsikan perubahan sosial budaya yang ada di lembaga pendidikan serta bagaimana proses pembelajaran dan penerapan literasi digital. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan kajian literatur. Hasil menunjukkan bahwa ada perubahan sosial budaya dalam lembaga pendidikan ditengah modernisasi teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi metode pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Teknologi juga mengubah bagaimana seorang pengajar dan peserta didik mencari sumber belajar. Teknologi juga menciptakan proses pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dengan penggunaan platform daring. Dampak teknologi dan modernisasi telah mengubah cara siswa berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan juga berusaha menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat modern. Dari proses pembelajaran berbasis literasi digital juga berdampak ketika teknologi informasi internet, pengetahuan global menjadi lebih mudah diakses melui dimensi nasional dan internasional. Peran media sosial dan platform digital dalam proses pembelajaran memengaruhi cara orang menciptakan dan mempertahankan identitas digitalnya.
 
Perbedaan Status Sosial Di Tengah Masyarakat: Studi Kasus Tradisi Alek Bajawek Di Kabupaten Dharmasraya 1960-2005
Authors: Nurfalina Yuliana , Nengsih Fitria , Alhuzaini Muhammad , Darmawan Budi , Anggraini Riri
Published: March 2024

As a tradition that has long existed in the lives of the people of Dharmasraya Regency, the Alek Bajawek Tradition is always held only on certain days. This research aims to reveal the Alek Bajawek Tradition in Kenagarian Koto Baru Dharmasraya. In contrast to the implementation of other traditions which involve all people in every procession, the Alek Bajawek tradition can only be carried out by certain people, such as Urang Nan Ampek Jinih. The research method used in this writing is the historical research method, with data collection carried out directly in the field through interviews and observation as primary sources. Meanwhile, researchers obtain secondary sources through the library. Then in the historical method there are several stages that must be carried out, such as heuristics, source criticism, analysis and writing. The results of this research explain the beginning of the emergence of the Alek Bajawek tradition at the same time as the Koto Besar Kingdom in Koto Baru Dharmasraya District, the existence of the Alek Bajawek tradition as a special tradition in the form of respect from the community for Urang Nan Ampek Jinih and is usually called Alek Gadang or Alek Rajo . However, this phenomenon indirectly makes a difference in the social status between a king or other leading figure and ordinary people.
Pengaruh Internet Dalam Perkembangan Pekerja Seks Komersial PSK Studi Kasus Pada Masyarakat Ngawi
Authors: Pratama Lukman Nugraha
Published: March 2024

Pekerja seks komersial (PSK) telah menjadi masalah sosial yang meresahkan sejak bertahun-tahun. Dampaknya terasa dalam penurunan nilai-nilai moral dan agama, menciptakan ketegangan sosial, dan meningkatkan risiko penularan penyakit. Penyebab utama prostitusi adalah ketimpangan ekonomi, mendorong individu dengan ekonomi rendah untuk mencari cara memenuhi kebutuhan primer mereka. Pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, memicu terputusnya hubungan kerja (PHK), inflasi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di era Revolusi 4.0 internet memberikan dampak negatif seperti melenturkan budaya, mengganggu kesehatan mental dan menciptakan jurang sosial yang dalam. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan teknik observasi partisipatif serta wawancara tidak terstruktur untuk mengumpulkan data di Kabupaten Ngawi. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow digunakan sebagai kerangka teori untuk memahami motivasi individu dalam situasi sulit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internet melemahkan masalah prostitusi dengan memicu pencitraan sosial dan memperluas prostitusi bisnis melalui inovasi digital, seperti video call seks (VCS). Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan meningkatkan risiko sosial di Kabupaten Ngawi, memperparah masalah kemiskinan dan isolasi sosial
Modern principles of diagnosis and treatment of post–pancreatic resection bleeding
Authors: Kopchak V. M. , Pererva L. O. , Kondratiuk V. A. , Mazanovych I. A. , Azadov P. A. , Khanenko V. V. , Trachuk V. I.
Published: March 2024

Objective. To improve the results of treatment of patients with post–pancreatic resection bleeding.
Materials and methods. The results of treatment of 827 patients who underwent radical resection of the pancreas for malignant tumours in the period from 2010 to 2021 were analysed. The patients were divided into two groups: the main group – 449 patients who were treated at the clinic from 2016 to 2021, and the control group – 378 patients who were treated in the clinic from 2010 to 2015. Postpancreatectomy bleeding occurred in 27 (6.0%) patients in the main group who were treated according to the developed diagnostic and therapeutic algorithm with the maximum use of endovascular techniques, and in 20 (5.3%) patients in the control group who received standard treatment.
Results. X–ray endovascular bleeding control was performed in 14 (51.9%) of 27 patients in the main group: X–ray endovascular occlusion – in 9, by means of stent graft placement – in 5. In 3 (11.1%) patients of the main group, the source of bleeding was not detected during angiography, and they underwent laparotomy with subsequent bleeding control. Complications after X–ray endovascular occlusion occurred in 1 (11.1%) patient, and there were no complications after stent graft placement. Open surgical interventions were performed in 13 (48.1%) patients. One (3.7%) patient died after laparotomy with bleeding control due to the development of further purulent–septic complications. In the control group, X–ray endovascular bleeding control was performed in 3 (15%) patients, and relaparotomy with bleeding control in 17 (85%) patients. 6 (30%) patients died after open reoperative interventions.
Conclusions. Endovascular techniques for stopping post–pancreatic transplantation bleeding are highly effective and safe with favourable technical and clinical results. They are advisable as the first step in the treatment of postpancreatic surgery bleeding with stent grafts in case of bleeding from the great vessels.
A new approach to the treatment of large and giant hiatal hernia
Authors: Grubnik V. V. , Ilyashenko V. V. , Grubnik V. V. , Korchovyi D. V. , Parfentiev R. S.
Published: March 2024

Objective. To retrospectively analyse the results of a new technique of laparoscopic surgery for large and giant hiatal hernias of the esophageal orifice of the diaphragm, which consists in the use of diaphragmatic incisions and mesh implants to reduce the incidence of recurrence and complications.

Materials and methods. During the period from 2010 to 2023, laparoscopic interventions were performed in 62 patients, 43 (69.4%) women and 19 (30.6%) men, with large and giant hiatal hernias of the esophageal orifice of the diaphragm. The average age of the patients was 62.8 years. The diagnostic criteria used to select patients were the size of the hiatal opening and clinical symptoms. Fibroesophagogastroduodenoscopy, abdominal computed tomography, and contrast radiography were used to assess the size of the hernia and plan surgical intervention. During the operation, we performed loosening incisions of the diaphragm to reduce the tension during suturing of hiatus defects. Progrip self–locking meshes were also used to close the diaphragmatic defects, which allowed them to be securely fixed without tension and reduce the risk of recurrence.

Results. Most patients had comorbidities that required a special approach during surgery. The average duration of the operations was 132 minutes, which indicates their technical complexity. The postoperative course in most patients was uncomplicated with a minimal recovery period. The average hospital stay was 5.2 days. Recurrence of hernia was detected in 2 (3.2%) of 62 patients, which indicates the effectiveness of the new technique.

Conclusions. The use of a new concept of laparoscopic surgery for large and giant hernias of the esophageal orifice of the diaphragm, which involves the performance of laxative incisions of the diaphragm and the use of self–locking mesh, significantly reduces the incidence of recurrence and complications, which ensures high treatment efficiency and improves the quality of life of patients. The results of the study confirm the importance of an individual approach to the treatment of hiatal hernias and the possibility of optimising laparoscopic techniques to improve their effectiveness.
Retrospective analysis of hand and foot function after application of cellular technologies in patients with post–traumatic ischemic and denervation–reinervation injuries of limb muscles
Authors: Polyachenko Y. V. , Kostrub O. O. , Dolgopolov O. V. , Blonsky R. I. , Zasadnyuk I. A.
Published: March 2024

Objective. To determine the effect of cell therapy on the function of the hand and foot in patients with ischemic and denervation–reinervation injuries of the limb muscles.

Materials and methods. Over 9 years (2014 – early 2023), 47 patients with posttraumatic ischaemia and/or peripheral nerve damage were treated at the Institute of Traumatology and Orthopedics. Cell therapy, namely the injection of bone marrow aspirate and adipose tissue suspension (cell substrates) into the target muscles, was used in 32 (68.1%) patients (main group), while 15 (31.9%) patients did not undergo cell therapy (control group). In 16 (50%) patients, cell therapy was applied to the upper limb, and in 16 (50%) – to the lower limb. Patients in the control and intervention groups were divided into three subgroups: with ischaemic contracture, peripheral nerve damage, and a combination of these pathologies.

Results. The treatment with the use of cellular technology in patients with ischaemic and denervation–reinervation injuries of the muscles of the hand and foot had a statistically significant positive effect. In patients with ischaemic contracture of the hand 12 months after the introduction of cell substrates, the loss of its function decreased to less than 30%.

Conclusions. Cell therapy helps to restore hand and foot function in patients with ischemic and/or denervation–reinervation injury of the limb muscles.
Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Berbantuan Media Animasi Berbasis Canva Terhadap Hasil Belajar Fisika Di SMA
Authors: Meylinda Mifta , Putri Desy Hanisa , Risdianto Eko
Published: March 2024

Problem Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media animasi berbasis Canva terhadap hasil belajar fisika SMA. Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperiment dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan Design Nonequivalent Control Group Design. Sampel dipilih dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket respon. Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh kesimpulan adanya pengaruh penerapan model Problem Based Learning (PBL) dengan bantuan media animasi berbasis Canva terhadap hasil belajar fisika di SMA dengan kategori sedang dengan dibuktikan nilai effect size sebesar 0,80 dan respon siswa terhadap pembelajaran fisika model  Problem Based Learning (PBL) berbantuan media animasi berbasis canva berada pada kategori baik dengan persentase 74% .
Pengembangan Media Pembelajaran Game Edukasi Fisika (GEMIKA) Berbantuan Wordwall Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMA
Authors: Amalia Sabila Henfi , Purwanto Andik , Risdianto Eko
Published: March 2024

Media pembelajaran yang interaktif dapat mengatasi kurangnya motivasi belajar siswa, game edukasi adalah salah satu produk dari multimedia pembelajaran interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pengembangan game edukasi fisika (GEMIKA) berbantuan wordwall, respon siswa terhadap game edukasi fisika, dan mengetahui seberapa besar peningkatan motivasi belajar siswa pada materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dalam proses pengembangannya menggunakan model ADDIE terdiri dari 5 tahapan (Analyze, Desain, Devlopment, Implementation, dan Evaluation). Data hasil penelitian didapat dari analisis kebutuhan, hasil angket validasi ahli media dan materi, angket respon siswa dan angket motivasi belajar. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan 83% siswa menyatakan sangat setuju dan membutuhkan game edukasi fisika sebgai media pembelajaran. Analisis data validasi ahli media mendapatkan presentase sebesar 87,5% , ahli materi 77,8%, respon siswa 84,36% dan N-gain sebesar 0,67 yang menunjukkan peningkatan motivasi siswa. Berdasarkan Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa game edukasi fisika layak digunakan sebgai media pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Common Fixed Point Theorems for Mappings Satisfying (E.A)-Property on Cone Normed B-Metric Spaces
Authors: Maheshwaran K. , Hussain R. Jahir , Khan Mohammad Saeed , Sessa Salvatore
Published: March 2024

In this article, we demonstrate the conditions for the existence of common fixed points (CFP)theorems for four self-maps satisfying the common limit range (E.A)-property on cone normed B-metric spaces (CNBMS). Furthermore, we have an unique common fixed point for two weakly compatible (WC) pairings.
On KU-Modules Over KU-Algebras
Authors: Ansari Moin A. , Koam Ali N. A.
Published: March 2024

The paper introduces the concept of modules for KU-algebras, named as KU-modules. It presents basic isomorphism theorems for KU-modules and explores their applications, particularly concerning chains of KU-modules. Additionally, it defines and examines exact sequences of KU-modules. The paper discusses various properties of chains of KU-modules and establishes the butterfly lemma in the context of KU-modules.
DUALISME KEWENANGAN DALAM EKSEKUSI DENDA BUKTI PELANGGARAN (TILANG) SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Authors: Alfiana Nina , Nashriana Nashriana , Rumesten Iza
Published: March 2024

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan disidang pengadilan sampai putusan pengadilan tersebut dilaksanakan, kewenangan Kejaksaan sendiri diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Mencermati isi pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 ini,Jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu, i. Sebagai Penuntut Umum, ii. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (kewenangan eksekusi), serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 30 Undang-undang tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor mengenai hal tersebut. Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara telah diatur didalam ketentuan mengenai kewenangan hal tersebut, walaupun didalam pelaksanaan dilapangan ternyata terdapat dualisme kewenangan dalam eksekusi denda tilang yaitu antara kewenangan kejaksaan dan kewenangan kepolisian. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut : 1) Apakah kepolisian berwenang dalam melakukan eksekusi uang denda tilang sebagai PNBP ?, 2)Apa yang menjadi kendala dalam melakukan eksekusi uang denda tilang perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagai PNBP ?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk melihat hukum secara nyata dan bagaimana hukum bekerja dimasyarakat, dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Kejaksaan mempunyai wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (fungsi eksekutorial). Termasuk di dalamnya kewenangan eksekusi denda tilang sebagai salah satu penerimaan negara yang di golongkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 2) Kendala internal yang dihadapi dalam eksekusi denda tilang adalah mengenai identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas, sehingga menyulitkan pihak Kejaksaan apabila terdakwa tidak hadir di dalam persidangan, sedangkan kendala eksternal berupa PP No. 50 Tahun 2010 tentang PNBP Kepolisian yang telah melampaui ketentuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan lampiran ke-2 PP No. 22 Tahun 1997 tentang PNBP Kejaksaan
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KEPEMILIKANNYA MASIH DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Authors: Andrianto Rico , Pettanasse Syarifuddin , Gofar Abdullah
Published: March 2024

Penelitian mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang kepemilikannya masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan difokuskan pada pertanyaan mengenai kewenangan penyidik melakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba yang kepemilikannya masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan, bagaimana pertanggung jawaban penyidik kepolisian terhadap pengembalian aset sepeda motor kepada perusahaan pembiayaan, dan bagaimana hak dari perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan kembali sepeda motor yang sedang disita oleh penyidik kepolisian untuk dijadikan alat bukti. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian adalah dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang patut diduga sudah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Dalam pengambilan sepeda motor yang disita oleh penyidik pihak perwakilan perusahaan pembiayaan harus membawa surat surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tempat orang tersebut bekerja, harus menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pribadi, BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), dan print out history pembayaran konsumen yang motornya disita tersebut. Setelah perusahaan pembiayaan berhasil mendapatkan kembali sepeda motor dari konsumen (lessee) atau dari institusi kejaksaan apabila sepeda motor tersebut disita untuk dijadikan alat bukti, perusahaan pembiayaan biasanya akan segera menjual kembali sepeda motor tersebut dalam proses lelang untuk menutupi sisa hutang dari konsumen (lessee) tersebut.
MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI
Authors: Mahmud Ade
Published: March 2024

Abstrak: Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang wajib dibayarkan terpidana sesuai dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan . Pidana uang pengganti semestinya dibayar untuk mengembalikan kerugian negara secara utuh, tetapi eksekusi uang pengganti terbentur persoalan yuridis yang memberi ruang terpidana mengganti dengan menjalani pidana subsider. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti meliputi pertama, Undang-Undang c.q Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua,  penegak hukum tidak segera melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan uang/aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga, modus operandi pelaku melalui pencucian uang. Model penegakan hukum progresif mengembalikan kerugian negara adalah mengubah paradigma penegak hukum bahwa sanksi pidana yang tepat adalah sanksi yang berorientasi pada uang/aset hasil korupsi (follow the money and asset recovery) dengan melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan diikuti dengan putusan kewajiban membayar uang pengganti tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara sehingga tetap membebankan tanggung jawab hukum kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara. Kata Kunci : Penegakan Hukum Progresif, Pidana Uang Pengganti.
KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI/ JOINT OPERATION
Authors: Sari Dwi Novita
Published: March 2024

Salah satu bentuk badan usaha adalah dalam bentuk Operasi Bersama / Operasi Bersama, dasar hukumnya adalah Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian kerja sama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdata. Badan usaha yang akan dibahas di sini adalah kolaborasi dua badan hukum domestik untuk membentuk kemitraan operasi bersama antara PT. Citra Mitra Properti dengan PT Cipta ArsiGriya. Permasalahan Karakteristik perjanjian Operasi Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Tanah No. 47 tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Citra Property Partners dan PT. Cipta ArsiGriya dan tanggung jawab hukum dan penyelesaian perselisihan dalam Operasi Kerjasama / Operasi Bersama baik perjanjian internal maupun perjanjian eksternal berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Tanah No. 47 tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Citra Property Partners dan PT. Cipta ArsiGriya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh data empiris. Dalam penelitian hukum normatif hanya diperiksa bahan pustaka atau bahan sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Karakteristik dari Perjanjian Operasi Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Tanah No. 47 tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Citra Property Partners dan PT. Cipta ArsiGriya adalah sebagai berikut: 1. Membentuk badan usaha atau badan manajemen; 2. Dalam bentuk Aliansi Masyarakat Sipil (Maatschap); 3. Badan usaha atau badan manajemen dapat melakukan tindakan hukum; 4. Penggunaan nama bersama; 5. Para pihak bertanggung jawab; 6. Memiliki elemen Perusahaan. Tanggung jawab hukum dan penyelesaian perselisihan dalam Operasi Bersama / Operasi Bersama pada perjanjian disepakati untuk menyelesaikan masalah dalam musyawarah terkait dengan tindakan yang dilarang dalam kontrak atau perjanjian (default). Tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa perjanjian eksternal, yaitu pihak ketiga jika terjadi wanprestasi, maka pihak kedua yang harus bertanggung jawab adalah PT. Citra Mitra Properti. Karena tindakan hukum yang dilakukan oleh badan usaha atau badan manajemen, otoritas penuh PT. Citra Mitra Properti.
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Authors: Amelia Desi , Yuningsih Henny
Published: March 2024

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pemberatan ancaman dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Salah satunya dengan penerapan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Tetapi, hingga saat ini belum terdapat norma mengenai tata cara pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dasar pengaturan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah ketentuan Pasal 82 ayat (5) UUPA Perubahan II juncto Pasal 76E UUPA-Perubahan I, dan Pasal 81 ayat (6) UUPA-Perubahan II juncto Pasal 76D UUPA-Perubahan I. Di sisi lain, tidak terdapat peraturan pelaksana tentang tata cara pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan terdapat putusan yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan sebagaimana dimaksud. Dalam penerapannya, terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana, karena pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp terpidana hanya dijatuhi sanksi pidana pokok, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son terpidana selain dijatuhi sanksi pidana pokok tetapi juga dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Walaupun demikian, demi keadilan bagi korban, keluarga korban, dan perlindungan bagi anak-anak lain di masa mendatang, seyogyanya terhadap para pelaku tindak pidaa yang serupa haruslah dijatuhi pula sanksi pidana tambahan
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU PUTUSAN NOMOR: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY
Authors: Junaidi Junaidi , Nashriana Nashriana , Sofyan KN
Published: March 2024

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak, dalam perkara Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky yaitu Seseorang tenaga pendidik atau guru hendaknya memberi contoh dan wibawa yang baik kepada muridnya, sebaliknya yang dilakukan Al (58) warga masyarakat Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin yang berprofesi sebagai guru SD, melakukan perbuatan tidak pantas dengan melakukan pelecehan seksual. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Penelitian Normatif atau penelitian mengkaji studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY, Hakim mengunakan dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yudiris. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu fakta -fakta yang terbukti di dalam persidangan sedangkan Pertimbangan non yuridis yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa telah berusia lanjut dan mengidap komplikasi penyakit. Pertanggung jawaban tindak pidananya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan menjalankan hukumam kurungan badan selama 5 (lima) Tahun lebih. perlindungan ideal bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum atau tanggungjawab pidana pada pelaku dengan cara memberikan hak-hak anak seperti bantuan hokum, rehabilitasi, serta pencegahan dengan peran bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan anak. Tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dilaksanakan secara terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual demi untuk melindungi hak-hak anak.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Authors: Suharto Hari , Parulian Saut , Achmad Ruben
Published: March 2024

Penelitian  ini dilatar belakangi Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pasal yang mengatur tentang melanggar kesusilaan, yang dianggap sebagai Pasal yang multitafsir Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini di Indonesia, Bagaimana perumusan kebijakan formulasi hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang Metodei yangi digunakani dalam ipenelitiani ini adalahi penelitiani hukum inormatif Dari hasil penelitian yang dilakukan penyebarluasan pornografi sebagai salah satu jenis kejahatan cybercrime di internet yang luar biasa banyak dan bermacam-macam jenis yang sangat sulit diatasi maka dibentuklah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1), Perumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) pada saat yang akan datang yaitu berdasarkan unsur objeknya , subyek hukumnya,dan berdasarkan perbuatan hukum.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK
Authors: Hutasuhut Lehavre Abeto , Zuhir Mada Apriandi
Published: March 2024

Abstrak : Meningkatnya pengaduan korban kejahatan cyber bullying terhadap anak pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tentunya membutuhkan suatu penegakan hukum untuk penanggulangannya, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan penelitian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak berjalan optimal karena hanya mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban. Terlebih, berdasarkan laporan  KPAI, dari periode tahun 2015 hingga tahun 2018 pengaduan korban cyber bullying meningkat signifikan dari nol menjadi 245 pengaduan. Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yaitu, dari faktor hukum : tidak terdapat pengaturan spesifik megenai cyber bullying yang melibatkan anak sebagai korban; dan tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam UU ITE dan UU ITE-Perubahan apabila korban cyber bullying adalah anak. Dari faktor penegak hukum yaitu minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan terhadap cyber crime pada umumnya dan minimnya peralatan canggih untuk melacak pelaku. Kebijakan kriminal di masa datang secara penal yaitu pengaturan norma tindak pidana cyber bullying terhadap anak dalam UU ITE-Perubahan dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak. Upaya non penal yaitu : pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua; kerjasama internasional dengan negara lain dalam menanggulangi cyber bullying melalui perjanjian bilateral maupun multilateral; pembentukan lembaga penanggulangan cyber bullying, termasuk membuat situs-situs anti cyber bullying untuk edukasi. Kata Kunci : Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, Cyber Bullying, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Cyber Bullying
PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERBASIS ASAS PROPORSIONAL TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18)
Authors: Sepalia Weni
Published: March 2024

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK Nomor 18), kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri objek jaminan fidusia melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan hingga dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ssyarat tidak ada kesepakatan penentuan cidera janji debitur dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Hasil penelitian ini adalah, potensi implikasi penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18 secara yuridis adalah : penumpukan norma tentang tittle eksekutorial setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; kekosongan norma kelengkapan syarat putusan eksekusi pengadilan dalam dokumen permohonan lelang eksekusi; kekosongan norma kategori lelang eksekusi; jaminan fidusia kehilangan kekhususan perihal kemudahan pelaksanaan eksekusi; dan kerancuan pemaknaan pencantuman klausul kesepakatan tentang cideran janji dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Implikasi secara non yuridis adalah : jenjang waktu proses eksekusi melalui pengadilan yang memakan waktu dan biaya yang berpotensi menimbulkan itikad tidak baik debitur atau calon debitur; lonjakan permohonan eksekusi melalui pengadilan; sulitnya masyarakat mendapat kredit jika objek jaminan bernilai relatif rendah; stigma perusahaan pembiayaan tidak lagi dapat melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan; dan terganggunya tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan.Kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi pemberi dan penerima jaminan fidusia di masa mendatang adalah : pembacaan secara menyeluruh dan detail atas klausul kesepakatan cidera janji dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia sebelum ditandatangani para pihak; penggunaan jasa hukum Advokat untuk mengedepankan upaya non litigasi; kesepakatan kreditur dan debitur untuk mengedepankan alternatif eksekusi melalui penjualan di bawah tangan; dan penerbitan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis eksekusi melalui pengadilan.
MITIGASI RISIKO TANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG DEWAN KOMISARIS ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
Authors: Reza Muammar Syah
Published: March 2024

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Sebagai pelaku ekonomi, BUMN juga menghadapi ketidakpastian dan risiko yang menjadi kendala bagi mereka dalam usaha mencapai visi dan misi mereka. Salah satu jenis risiko tersebut adalah risiko hukum. Oleh karena itu maka dalam tulisan ini diteliti mengenai Bagaimana penerapan mitigasi risiko Dewan Komisaris untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kerugian perusahaan BUMN. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan futuristis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh ditafsirkan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Beban tanggung jawab kerugian yang diderita perseroan menjadi dapat tanggung jawab tanggung renteng bagi semua anggota Dewan Komisaris. Kesalahan yang dilakukan oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris juga menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Dewan Komisaris juga dibebankan kepada Dewan Direksi secara bersama-sama karena sumber kesalahan berasal dari Dewan Direksi. Mitigasi risiko yang dilakukan Dewan Komisaris yaitu penerapan GCG, efektifitas komisaris Independen, menambah kompetensi anggota Dewan Komisaris melalui pendidikan berkelanjutan serta pelaksanaan pemantauan mitigasi risiko perusahaan oleh komite manajemen risiko sebagai salah satu fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI DI KOTA PRABUMULIH)
Authors: Damhudi Juni
Published: March 2024

Abstrak: Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Perlu langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan masa depan anak agar proses pertumbuhannya menjadi manusia yang unggul dengan terhindar dari segala gangguan seperti ketika anak harus berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam menanggulangi tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian, terdapat sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan sebagai “kebijakan kriminal”. Di Kota Prabumulih pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak memiliki banyak kendala seperti belum adanya penyidik yang memenuhi ketentuan serta belum terbentuknya lembaga-lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh UUSPPA yang berpotensi membuat pelaksanaan kebijakan kriminal tidak berjalan optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih tidak berjalan secara optimal. Kendala dalam pelaksanaan melalui pendekatan penal disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kendala melalui pendekatan non penal disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kebijakan kriminal yang ideal dapat dicapai dengan mengintegralkan pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal dan non penal serta melakukan perbaikan dan pemenuhan atas ketentuan yang telah ditetapkan. Kata Kunci:Kebijakan Kriminal, Upaya Penal, Upaya Non Penal, Tindak Pidana Pencurian, Anak.