bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERAN BELA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI CYBERCRIME DALAM ERA DIGITAL
Authors: Azra Heriana Kamiliya Muthia , Prawita Audithya , Cakra Dewa Monica Malva , Satino Satino , Navael Lovenka Diva
Published: October 2022

Perkembangan era digital membawa “beragam implikasi baik dampak yang sifatnya membangun maupun dampak yang sifatnya merusak. Salah satu dampak yang merusak dari perubahan era kepada era digital adalah munculnya kejahatan siber atau cybercrime”. Untuk menanggulangi cybercrime, maka diperlukan dasar hukum yang kuat serta upaya-upaya konkrit dan kesadaran berbagai pihak sebagai perwujudan bela negara serta sikap bela negara dari setiap individu yang ada di masyarakat yang merupakan mandat dari konstitusi terhadap seluruh warga negara Indonesia. Pengaturan cybercrime di Indonesia sendiri diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU ITE. Jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian” yuridis-“normatif” dengan cara memperoleh sumber melalui bahan hukum primer, antara lain: peraturan perundang-undangan, teori hukum serta melalui hukum sekunder, yaitu buku teks dan doktrin para sarjana. Penelitian ini membahas persoalan mengenai bentuk pengaturan cybercrime dan bela negara di Indonesia, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menangani cybercrime sebagai wujud dari bela negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE sebagai hukum positif yang mengatur permasalahan cybercrime mempunyai korelasi yang kuat dengan sikap bela negara, dikarenakan apabila ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE tidak dibarengi dengan sikap bela negara dari setiap individu yang memegang kewarganegaraan Indonesia akan menimbulkan pengimplementasian yang tidak efektif.

The development of the digital era has various impacts, both positive and negative impacts. One of the negative impacts of the development of the digital era is cybercrime. To tackle cybercrime, a strong legal basis is needed and concrete efforts and awareness of various parties as the embodiment of state defense. The writing of this study uses normative juridical methods, which uses primary legal materials such as laws and regulations, legal theory and also secondary legal materials such as textbooks and scholars' doctrines.” This study discusses the forms of regulation of cybercrime and state defense in Indonesia, as well as the efforts that can be made to deal with cybercrime as a form of defending the country. The results of the study indicate that the arrangements in ITE Law could not be fully implemented optimally without the efforts made by the community and the government as a form of state defense.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS (PRELOVED) MELALUI E-COMMERCE
Authors: Pradnyaning Putri Ni Made Nita , Mayasari I Dewa Ayu Dwi
Published: October 2022

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji terkait perlindungan hukum dan proses penyelesaian sengketa bagi konsumen dalam melakukan jual beli barang bekas (preloved) melalui pasar elektronik atau yang biasa disebut e-commerce. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai objek kajian. Hasil studi menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum bagi konsumen pembeli barang bekas secara garis besar terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi peraturan tersebut belum dapat sepenuhnya melindungi konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce. Hal ini dikarenakan hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana didasari UUPK hanya terbatas untuk tramsaksi yang sifatnya konvensional saja. Dalam hal konsumen dirugikan pada jualbeli barang bekas melaluii e-commerce dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Sengketa secara litigasi dapat dilakukan dengan cara konsumen mengajukan gugatan ke pengadilan di bawah lingkup peradilan umum, dan penyelesaian non-litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase atau dengan cara perdamaian kedua belah pihak.

The purpose of this study is to analyze the legal protection and dispute resolution process for consumers related to transaction of second-hand or preloved through e-commerce. This study uses a normative legal method and focuses on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.  This study shows that Legal protection for consumers who make transactions of secondhand or preloved is broadly contained in Consumer Protection’s Law, but the regulation has not been able to fully cover consumers in transactions through e-commerce. Because consumer's rights that regulated in Consumer Protection’s Law are limited to conventional transactions only. In terms that consumers are harmed in the sale and purchase of second-hand or preloved through e-commerce, it can be resolved through litigation and non-litigation. Regarding the settlement of consumer disputes who are harmed through e-commerce, it can be resolved through litigation and non-litigation. Litigation dispute resolution can be carried out by means of consumers submitting a lawsuit to the court under the scope of the general court, and non-litigation settlement is carried out by filing a lawsuit or complaint to the Consumer Dispute Settlement Agency by negotiation, mediation, conciliation, and arbitration or by way of peace on both sides.
PENGHAPUSAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA
Authors: Airlangga Rendy , Suwandi Veronica Rahma
Published: October 2022

Pancasila merupakan sebuah nilai yang menjadi dasar negara serta merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman tatanan kehidupan bangsa dan negara, tidak dapat diubah atau digantikan dengan apapun. Dengan adanya nilai Panacasila sebagai corak khusus bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat serta keadilan pemidanaan mati di Indonesia relevan untuk dihapuskan dengan ditinjau persepektif nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila menjadi pondasi dasar untuk membentuk sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang hasilnya adalah pada dasarnya hukum pidana bukan hanya sekedar untuk memberikan kesengsaraan pada seseorang yang melakukan kejahatan, melainkan dalam makna sesungguhnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh individu yang diperlakukan tidak baik, oleh sebab itu dalam hal ini negara memiliki peran untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat. Negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan pengaturan hukum sudah semestinya menghapuskan pemidanaan mati karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga filosofi pada hukum pidana yakni tentang memanusiakan manusia, oleh karena itu pada pemaknaan penjatuhan pemidanaan mati tidak seharusnya di dasarkan hanya pada pembalasan pribadi dalam pemaknaan hukum pidana. Dengan demikian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini perlu untuk menghapuskan pidana mati di Indonesia.

Pancasila is a value that forms the basis of the state and is the ideology of the Indonesian nation that guides the life of the nation and state, it cannot be changed or replaced with anything. The application of Pancasila in the process of life in the state order and the Indonesian nation order can be formed through the form of community assimilation which is in line with the meaning contained in Pancasila itself and making Pancasila as the foundation in forming a legal system. This study uses a normative legal research method whose results are basically criminal law is not just to give misery to someone who commits a crime, but in a real sense is a form of protection of human rights owned by individuals who are treated badly, therefore in this case The state has a role to enforce order in society. The Indonesian state which has Pancasila as the basis for establishing legal arrangements should have abolished the death penalty because it is not in accordance with the values ??contained in Pancasila and also the philosophy of criminal law, which is about humanizing humans, therefore the meaning of the imposition of the death penalty should not be interpreted based only on personal revenge in the meaning of criminal law. Thus, the current Draft Criminal Code (RKUHP) is necessary to abolish the death penalty in Indonesia.
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS YANG MENDAPAT KEWENANGAN DARI NEGARA MEMBUAT ALAT BUKTI AUTENTIK
Authors: Annisa Rangkuti Desela Sahra , Handayani Ridwan Fully
Published: October 2022

Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Akta Notaris tersebut dibuat sesuai/memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata maka dianggap sebagai alat bukti otentik. Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Notary is a public official in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2014 concerning Notary Position Article 1 number 1. Notaries are authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by laws and regulations and/or what is desired by the interested party to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keeping the deed, providing grosse, copies and excerpts of the deed, all of this as long as the making of the deeds is not assigned or excluded to other officials or other people. determined by law. The Notary Deed is made in accordance with/fulfills the cumulative requirements as required in Article 1868 of the Civil Code, it is considered as authentic evidence. Notaries in carrying out their duties in addition to being given authority, are also required to comply with the obligations stipulated by UUJN and the Notary Code of Ethics and are required to avoid prohibitions in carrying out their positions.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TERKAIT MORATORIUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Authors: Lafentia Agatha , R.G Azzahra Natazia , Pratiwi Tasya Bella
Published: October 2022

Lahirnya Surat Keputusan (SK) No.359/KEP/HK/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengevaluasi kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Pasalnya, kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur seringkali menimbulkan konflik masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak menyetujui adanya kegiatan pertambangan karena faktor kerusakan lingkungan dan kegiatan pertambangan juga mengambil sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dari Surat Keputusan Gubernur tersebut dan dampak yuridis yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penulis menggunakan literatur perundang- undangan dan literatur buku-buku yang berkaitan untuk membahas penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan Moratorium Izin Usaha Pertambangan memiliki kelemahan, yakni dasar hukumnya hanya berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mana tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan sehingga dampak yuridis yang ditimbulkanpun hanya penghentian sementara kegiatan pertambangan.

The issuance of Decree No.359/KEP/HK/2018 dated November 14, 2018 concerning the Temporary Suspension of the Granting of Mineral and Coal Mining Business Permits by the Governor of East Lesser Sundas is one of the efforts of the Governor of East Lesser Sundas in evaluating mining activities in the area. This is because of mining activities often lead to community conflicts. Most of the community does not approve of mining activities because of environmental damage and mining activities also take the source of the livelihoods of the surrounding community. The purpose of this research is to analyze how the legal strength of the Governor's Decree and the juridical impact caused by the issuance of the issuance of Decree. The research method used is normative legal research, the author uses the statutory literature and books to discuss the research. The results show that the Mining Business Permit Moratorium Decree has weaknesses, which has no legal consequences if its not implemented. So, the juridical impact is only a temporary suspension of mining activities.
FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN LAKI-LAKI
Authors: Gayatri Putu Ayu , Purwani Sagung Putri M.E. , Yudiantara I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Published: October 2022

Tindak pidana dapat terjadi terhadap siapa saja tidak memandang jenis kelamin seseorang, hal tersebut berlaku pula terhadap tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan yang selama ini identik dengan perbuatan persetubuhan dengan pemaksaan terhadap perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban pemerkosaan. Guna melindungi hak asasi manusia dari ancaman kekerasan seksual, tindak pidana pemerkosaan harus diatur secara umum yakni berlaku korban laki-laki dan perempuan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana formulasi kebijakan hukum pemerkosaan terhadap laki-laki yang berlaku saat ini dan formulasi kebijakan hukum pemerkosaan laki-laki di masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yakni pemerkosaan terhadap laki-laki belum diatur dalam KUHP maupun aturan manapun. Pasal yang sering dijatuhkan dalam tindak pidana kesusilaan terhadap laki-laki yakni pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. Pemerkosaan terhadap anak laki-laki tidak diatur pula dalam KUHP namun yang diatur adalah perbuatan cabul. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan rumusan larangan terhadap pemerkosaan terhadap anak. Formulasi kebijakan hukum pemerkosaan laki-laki di masa mendatang di Indonesia dapat dilihat pada rumusan KUHP. Pemerkosaan dalam RKUHP tidak memandang gender pelaku atau korban sehingga dalam Rancangan KUHP memberikan perlindungan bagi laki-laki sebagai korban pemerkosaan.

Crime can happen to everyone regardless someone’s gender, including rape crime. Rape has been known as crime that the victim is a woman, but it is possible that men can be victims in rape crime too. In order, to protect human rights from sexual violence, The crime of rape, both men and women who are victims, must be considered. The problems in this study are : what are the legal arrangements regarding the crime of rape that currently apply in Indonesia and how are the formulation of the male rape law policy in the future (ius constituendum) in Indonesia. This research used normative legal research method. The result of this study is that rape of men has not been.  The article that is often imposed in criminal acts of decency against men is Article 289 of the Criminal Code of Indonesia concerning obscene acts. Against boys, there is not regulated in Criminal Code of Indonesia, but the regulation about it found in Act Number 23 of 2002 juncto Act Number 35 of 2014 about Child Protection. The future legal policies about male rape legal policies can be seen in the Criminal Code Layout (RKUHP). Rape in Criminal Code Layout (RKUHP)does not look at the gender of the criminals or victims, so Criminal Code Layout (RKUHP) provides protection for men as victims of rape.
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ONLINE PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Authors: Wicaksono Muhammad Arvin , Febrian Dwiyudanta Andre , Oedoyo Wibisono
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) transaksi online perdagangan internasional melalui Online Dispute Resolution (ODR). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga mengatur tentang transaksi elektronik. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki keputusan terakhir tentang apakah teknik Arbitrase Online dapat digunakan dalam arbitrase Indonesia atau tidak.

The goal of this research is to examine Alternative Dispute Resolution (ADR) for international commerce transactions conducted online through Online Dispute Resolution (ODR). The research method adopted is qualitative with a normative judicial orientation. According to the findings, Alternative Dispute Resolution (ADR) is governed by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Electronic transactions are likewise regulated by the Republic of Indonesia's Law on Electronic Information and Transactions, as amended by Law No. 11 of 2008. The Indonesian National Arbitration Board has the final decision on whether or not to allow Online Arbitration in Indonesian arbitration.
KEKUATAN MENGIKAT AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI WAARMERKING
Authors: Rajib Rayi Kharisma , Anita Velentina Rouli
Published: October 2022

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu waarmerking, terutama terkait dengan kekuatan mengikat akta dibawah tangan yang di waarmerking oleh notaris. Kedudukan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebagai perjanjian awalan proses jual beli bukan merupakan hal yang salah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, waarmerking adalah suatu proses pendaftaran akta di bawah tangan ke dalam suatu buku yang khusus dibuat oleh notaris.Akta di bawah tangan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmerking. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatih dengan menggunakan data sekunder. Simpulan penelitian ini adalah bahwa walaupun di waarmerking oleh notaris, akta yang dibuat di bawah tangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Many people do not know what waarmerking is, especially related to the power of binding an underhand deed that is waarmerking by a notary. The position of the PPJB (Sales and Purchase Binding Agreement) as a pre-sale agreement is not a wrong thing as long as it is carried out in accordance with applicable regulations. Broadly speaking, waarmerking is a process of registering a private deed into a book specially made by a notary. The private deed is made and signed by the interested parties. This study aims to analyze the legal position of the waarmarked deed under the hand. The research method used is the juridical normatih method using secondary data. The conclusion of this research is that even though it is waarmarked by a notary, the actions made under the hand cannot be used as perfect evidence.
KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PENGUPAHAN KARYAWAN INDUSTRI PERHOTELAN BERDASARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Surianto Gusti Ngurah , Rudy Dewa Gede
Published: October 2022

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kepastian hukum kebijakan pengupahan berkaitan dengan kebijakan upah minimum pada karyawan industry perhotelan selama pandemic covid-19 dan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait pengupahan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undngan dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan upah minimum merupakan suatu keharusan meskipun adanya ketentuan perubahan besaran dan cara pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh pada ‘Surat Edararan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19’. Hasil penelitian juga menunjukan jika terjadi penrselisihan hubungan industrial terkait pengupahan harus diselesaikan melalui perundingan bipatrit, jika tidak berhasil dapat dilakukan mediasi, konsoliasi atau arbitrase, dalam hal hain dapat juga ditempuh jalur litigasi dengan melayangkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

This research aims to review the legal certainty of wage policies related to minimum wage policies on hospitality industry employees during the covid-19 pandemic and efforts to resolve industrial relations disputes related to wages. This research uses normative research methods with a statutory approach and a legal concept approach. The results showed that the implementation of the minimum wage is a must despite the provisions of changes in the amount and way of payment is made in accordance with the agreement between employers and workers / workers in ‘the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number M / 3 / HK.04 / III / 2020 year 2020 on Protection of Workers / Workers and Business Continuity in the Framework of Prevention and Countermeasures of Covid-19’. The results also showed that if there is an industrial relations dispute related to wages must be resolved through bipatrit negotiations, if it is not successful can be done mediation and console or pursue litigation by filing a lawsuit to the industrial relations court.
PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN DI PERSIDANGAN ATAS SUATU AKTA NOTARIS
Authors: Nabilah Ananda Priyanka , Putra Mohamad Fajri Mekka
Published: October 2022

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan hukum saksi instrumenter dalam memberikan kesaksian di persidangan atas suatu akta notaris. Penulisan penelitian ini menggunakan metode berupa penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil studi menunjukan bahwa peran saksi instrumenter adalah untuk melihat/menghadiri langsung setiap proses pembacaan maupun penandatangan akta notaris. Kedudukan saksi instrumenter hanyalah melihat fakta formil yang disajikan oleh para pihak dalam kepentingannya untuk pembuatan akta notaris. Hingga saat ini tidak terdapat aturan yang jelas mengatur perlindungan hukum saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait isi akta notaris dalam UU jabatan notaris. Hingga saat ini saksi instrumenter memiiki kedudukan yang sama dengan saksi pada umumnya dan tidak terikat jabatannya. Peraturan terkait perlindungan saksi selama ini hanya diatur oleh UU Tentang Perlidungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Kata Kunci: Saksi Instrumenter, Akta Notaris, Jabatan Notaris, Perlidungan Hukum
URGENSI TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN KOPERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI NASABAH
Authors: Sihombing Efrath Mulya Julianus , Dimas Mahendrayana I Made Dwi
Published: October 2022

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui urgensi dalam pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mengenai kepastian hukum bagi nasabah yang memiliki simpanan pada koperasi yang dinyatakan bermasalah. Mengenai penulisan dalam artikel ini, penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta komparatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan yang menjelaskan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan bagi koperasi. Sehingga perlu adanya pembentukan Lembaga baru beserta dengan pengaturannya. Jika di bandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan, LPS Perbankan disini merupakan badan hukum yang pembentukkannya berdasarkan pada UU no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Simpan Pinjam, dan LPS disini memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian serta menangani bank gagal dan berfokus pada bidang perbankan saja. Pentingnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada koperasi ini adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat dilakukan terhadap nasabah koperasi. Pemerintah dapat membandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam guna melindungi nasabah koperasi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

The purpose of writing this article is to find out the urgency in establishing the Cooperative Deposit Insurance Corporation regarding legal certainty for customers who have deposits in cooperatives that are declared problematic. Regarding the writing in this article, the author here uses a statutory and comparative approach to normative legal research methods. The results of the study concluded that until now there is still no regulation explaining the Deposit Insurance Corporation for cooperatives. So it is necessary to form a new institution along with its arrangements. When compared with the Deposit Insurance Corporation in Banking, the Banking LPS here is a legal entity whose formation is based on Law no. 24 of 2004 concerning Lembaga Simpan Pinjam, and the IDIC here has a function to settle and deal with failed banks and focuses on the banking sector only. The importance of establishing a Deposit Insurance Corporation in this cooperative is a form of protection that can be carried out against cooperative customers. The government can compare with the Banking Deposit Insurance Corporation to immediately establish a Deposit Insurance Corporation for Savings and Loan Cooperatives in order to protect cooperative customers from unwanted things.
IMPLIKASI PENERAPAN PRINSIP EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DALAM PERJANJIAN TERHADAP AKTA YANG DIBUAT
Authors: Al-Madrusi Ray Irawan , Ridwan Fully Handayani
Published: October 2022

Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam perjanjian timbal balik merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip ini dalam pembuktian di persidangan akan berimplikasi kepada akta perjanjian yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam hukum perjanjian, dan untuk mengidentifikasi implikasi penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus terhadap akta perjanjian yang dibuat para pihak. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Prinsip exceptio non adimpleti contractus hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik, prinsip ini menekankan pada kaseimbangan hak para pihak dalam menjalankan suatu kontrak, dan keberadaannya diakui dalam hukum keperdataan nasional; (2) Penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam pembuktian di persidangan dapat berimplikasi kepada status akta yang dibuat, yakni akta perjanjian dapat dibatalkan, akta perjanjian batal demi hukum, atau akta perjanjian hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.

Exceptio Non Adimpleti Contractus in a reciprocal agreement is a rebuttal which states that one party cannot carry out the agreement as it should, because the other party did not carry out the agreement properly first. The application of this principle in the evidence in court will have implications for the deed of agreement made. This study aims to analyze the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus in contract law, and to analyze the implications of the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus to the agreement deed made by the parties. This research was conducted using a normative juridical approach. The results of the study show that: (1) The principle of exceptio non adimpleti contractus only applies in the implementation of reciprocal agreements, this principle emphasizes the balance of the rights of the parties in carrying out a contract, and its existence is recognized in national civil law; (2) The application of the principle of exceptio non adimpleti contractus in the evidence at trial may have implications for the status of the deed made, namely the deed of agreement can be canceled, the deed of agreement is null and void, or the deed of agreement only has the power of proof under the hand.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HILANGNYA SALDO GO-PAY DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PADA APLIKASI GOJEK
Authors: Pramayanti Putu Shinta Dewi , Utami Putu Devi Yustisia
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen dalam penggunaan layanan jasa pada aplikasi tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek atas transaksi elektronik dengan metode pembayaran Go-Pay dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan gugatan atas wanprestasi dengan alasan hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian elektronik yang telah disepakati sebelumnya dan bentuk tanggung jawab hukum pihak Gojek atas kerugian yang dialami konsumen karena hilangnya saldo Go-Pay pada akun pribadinya merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Upaya tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen adalah berupa pengembalian saldo maupun sejumlah uang yang nilainya setara dengan saldo yang hilang pada akun milik konsumen.

This study aims to determine the form of legal protection for consumers as service users on the Gojek application and to determine the legal liability efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances in using services on the application. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that legal protection for consumers as service users on the Gojek application for electronic transactions with the Go-Pay payment method can be done by filing a lawsuit for default because the law does not fulfill the obligations of business actors in the previously agreed electronic agreement and the form of Gojek's legal responsibility for the losses suffered by consumers due to the loss of Go-Pay balances on their accounts is a form of responsibility based on elements of error. Legal responsibility efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances are in the form of returning the balance or an amount of money whose value is equivalent to the lost balance in the consumer's account.
PERIZINAN USAHA PENANAMAN MODAL: BENTUK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Authors: Pertiwi Darmayanti Ni Putu Dian Putri , Sumerta Yasa Putu Gede Arya
Published: October 2022

Pemerintah telah melakukan berbagai cara agar investor tertarik untuk berinvestasi dengan tujuan agar perekonomian negara. Undang-Undang Penanaman Modal merupakan landasan bagi calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan, peraturan daerah juga memiliki peran penting ketika penanaman modal didirikan pada salah satu daerah di Indonesia. Perizinan penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pemerintah daerah seolah-olah tidak memiliki wewenang untuk memberikan perizinan penanaman modal meskipun sebagai tempat pendirian usaha. Hal tersebut secara tidak langsung pemberian izin mendirikan usaha hanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai perizinan usaha penanaman modal atau melibatkan pemerintah daerah mengenai syarat dan ketentuan pemberian izin usaha penanaman modal karena pemerintah daerah mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dan kebudayaan masyarakatanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Meskipun perizinan usaha penanaman modal telah diperbaharui dalam UU Cipta Kerja namun belum ada pembagian yang pasti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diperlukan kejelasan pembagian mengenai perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM RITEL SKALA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN WARALABA RITEL
Authors: Yudia Aristika Dewa Ayu Dinda , Sarjana I Made
Published: October 2022

Ritel skala kecil merupakan usaha yang menjual barang-barang kebutuhan pokok secara eceran didirikan oleh orang perseorangan dengan modal dan dilaksanakan pula oleh orang perseorangan. Ritel modern saat ini berkembang dan menjadi usaha waralaba, yang perkembangannya dengan pangsa pasar mencapai hampir 70%. Perkembangan waralaba ritel yang semakin berkembang ini memiliki banyak dampak positif dan juga negative bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk legalitas dari waralaba ritel dan juga perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan (the statue approach) digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Bahan sekunder Jurnal Ilmiah ini menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta buku-buku hukum. Pembuatan perjanjian atau persetujuan antara franchise dengan franchisor menggunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel, yaitu pelaku usaha ritel skala kecil dikecualikan dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Small-scale retail is a business that sells basic necessities in retail, established by individuals with capital and also carried out by individuals. Modern retail is currently developing and becoming a franchise business, which is growing with a market share of almost 70%. The development of this growing retail franchise has many positive and negative impacts on the local community. This study aims at the legality of retail franchises and also legal protection for small-scale retail businesses. In writing this scientific journal using normative research methods. The statue approach was used in the preparation of this scientific article. This Scientific Journal secondary material uses Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law no. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, and Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchise and law books. Making an agreement or agreement between the franchise and the franchisor using the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Civil Code. Legal protection for small-scale retail businesses with the existence of retail franchises, namely small-scale retail business actors are excluded from the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.
KAJIAN UNDANG-UNDANG MINERBA TERKAIT PERIZINAN USAHA DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Authors: Puri Ayu Putri Miranda , Astariyani Ni Luh Gede
Published: October 2022

Perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan ataupun mengubah beberapa pasal terkait hak penguasaaan dan kewenangan permberian izin tersebut, hal ini dievaluasi sudah melukai penyelenggaraan prinsip otonomi wilayah yang telah diberi amanat pada UUD 1945, karena adanya wujud sentralisasi kewenangan dalam pemberian izin. Persoalan yang dikaji yakni sentralisasi kewenangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba dan arah politik hukum setelah perubahan Undang-Undang Minerba. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sentralisasi perizinan pertambangan dalam perspektif otonomi daerah serta arah politik hukum perubahan Undang-Undang Minerba. Penulisan ini sebagai kegiatan meneliti hukum normatif mempergunakan pendekatannya perundang-undangan, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual. Hasil pembahasan penulisan ini yakni pertama, ditetapkannya sistem sentralisasi dalam perizinan pertambangan mengakibatkan adanya pertentangan terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedua, arah politik hukum pasca perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan atau mengubah beberapa pasal di dalamnya merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat, seperti perubahan kewenangan desentralisasi menjadi sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan.

Amendments to the Minerba Law which abolish or amend several articles related to the ownership rights and authority to issue permits, this is considered to have injured the implementation of the principle of regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution, due to the form of centralization of authority in granting permits. The issues studied are the centralization of authority after the amendment to the Minerba Law and the direction of legal politics after the amendment to the Minerba Law. The purpose of this paper is to find out the centralization of mining permitting in the perspective of regional autonomy and the legal political direction of changing the Minerba Law. This writing is a normative legal research using a statute approach a historical approach and a conceptual approach. The results of the discussion of this paper are, first, the establishment of a centralized system in mining permitting resulting in a conflict with the 1945 Constitution and the Regional Government Law. Second, the direction of legal politics after the amendment to the Minerba Law which abolishes or changes several articles in it is a priority for the central government's authority, such as the change in authority from decentralization to centralization in mining management.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DEMONSTRAN KAZAKHSTAN DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Authors: Lestari Mellynia Feby Hadi Putri , Puspita Shara Made Cinthya
Published: October 2022

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan hak kebebasan dalam berpendapat yang ditinjau dari sudut pandang ICCPR serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kazakhstan dalam aksi demonstrasi dan bagaimana pertanggungjawaban dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, instrument hukum, dan kasus. yang dianalisa menggunakan metode deskriptif dan argumentasi dengan memberikan penjabaran terkait permasalahan yang diteliti berlandaskan bahan hukum yang berkaitan dan selanjutnya peneliti memberikan argumentasi hukum yang logis berdasarkan penilaian penalaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah mendapat perlindungan pada ICCPR yang telah ditentukan pula batasan-batasan dari pelaksanaan hak ini.  Selain itu, hasil penelitian yaitu mengetahui pelanggaran HAM yang dilakukan apparat penegak hukum Kazakhstan berdasarkan UDHR dan ICCPR serta pertanggungjawabannya berdasarkan Draft Article of Law Comission.

This study aims to analyze and examine the protection of the right to freedom of expression from the perspective of the ICCPR as well as human rights violations committed by Kazakh law enforcement officers in demonstrations and how to be held accountable for these violations. The research method used in this study is a normative legal research method using a conceptual approach, legislation, and a case approach which is analyzed using descriptive and argumentative methods by providing an explanation of the problems studied based on related legal materials and then the researchers provide legal arguments that logically based on the judgment of reasoning. The results of this study indicate that freedom of expression has been protected by the ICCPR which has also determined the limitations of the exercise of this right. In addition, the results of the study are to find out human rights violations committed by Kazakh law enforcement officials based on the UDHR and ICCPR and their accountability based on the Draft Article of Law Commission.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PESEPEDA DI JALAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
Authors: Janitri Ni Putu , Sumerta Yasa Putu Gede Arya
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami perlindungan hukum bagi keselamatan pesepeda di jalan dan memahami tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas rasa aman pesepeda di jalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yang penulis temukan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Indonesia telah menyediakan peraturan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut pesepeda diberikan fasilitas pendukung salah satunya tersedianya lajur sepeda. Untuk pengendara kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pesepeda sesuai Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang tersebut. Namun pesepeda tetap harus mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan lajur yang disediakan dan jika tidak ada lajur yang disediakan maka tetap harus hati-hati bersepeda di sebelah kiri jalan. Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan keselamatan pesepeda karena pesepeda merupakan pengguna jalan yang paling rentan mengalami cidera, yang mana  dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara yang terdiri dari yaitu kewajiban menghormati, melindungi, serta memenuhi.

The purpose of this study is to understand the legal protection for the safety of cyclists on the road and to understand the responsibility of the state in fulfilling the right to the safety of cyclists on the road. This research is a normative research using a statutory approach. What the authors found in this study is that the Indonesian government has provided matters relating to road traffic and transportation, namely Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In Article 45 paragraph (1) b of the Law, cyclists are provided with supporting facilities, one of which is the availability of bicycle lanes. Motorists must prioritize the safety of cyclists in accordance with Article 106 paragraph 2 of the Law. However, cyclists must obey traffic signs, use the provided lane and if there is no provided lane then be careful cycling on the left side of the road. It is the responsibility of the state to pay attention to the safety of cyclists because cyclists are road users who are most vulnerable to injury, which is carried out by the government in accordance with state responsibilities which consist of the obligation to respect, protect, and fulfill.
IMPLEMENTASI PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP ACCSESS REFORM
Authors: Wibowo Ferdian Setyo , Hendro Wibowo Gatot Dwi , Dwi Putro Widodo
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan access reform dan penerapan asas keadilan dalam access reform yang merupakan amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan access reform di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tidak semua berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD tahun 1945, UUPA dan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001, dari semua pemangku kepentingan di daerah merespon dengan sangat lambat bahkan terkadang tidak merespon dengan alasan terkait anggaran dari program masing-masing instansi (satker) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta dari pihak perbankan dengan berbagai alasan. Dan asas keadilan dalam pembaruan agraria melalui access reform sejatinya belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana yang sudah diupayakan pemerintah melalui kementerian ATR/BPN melaksanakan pembaruan agraria melalui access reform untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan pasar) yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan.

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of access reform and the application of the principle of justice in access reform which is a mandate from the Decree of the MPR RI Number IX/MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management at the Land Office of East Lombok Regency. The research method used is empirical normative legal research. Based on the results of the study, it was found that the implementation of access reform in the working area of ??the Land Office of East Lombok Regency, did not all run as mandated by the 1945 Constitution, UUPA and MPR Decree No. IX/MPR/2001, from all stakeholders in the region responded very slowly and sometimes even not responding with reasons related to the budget of each agency's program (satker) and Regional Government Organizations (OPD), as well as from the banking side for various reasons. And the principle of justice in agrarian reform through access reform has actually not been fully fulfilled, as the government has attempted through the ATR/BPN ministry to implement agrarian reform through access reform to provide the widest opportunity for the community to manage and utilize natural resources so that they can become basic capital for the community to improve their welfare by providing access to economic resources (capital, business, production, and markets) with the principles of participation, independence, entrepreneurship, justice, prosperity, and sustainability.
DUALISME PENERAPAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TERHADAP RUMAH TOKO
Authors: Alivian Bodhi , Dewi R. Ismala , Koeswarni Enny
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalsis pengaturan dan realita yang ada dalam masyarakat mengenai kepemilikan hak atas tanah terhadap rumah toko serta prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan proses peningkatan hak atas tanah terhadap rumah toko sebagai hak turun menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki subjek hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 20 UUPA. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menunjang penelitian dengan data sekunder berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hak atas rumah toko menjadi Hak Milik sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 94 PP 18/2021 sebagai peraturan baru yang mengesampingkan peraturan lama serta dibutuhkannya harmonisasi peraturan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjang pemberlakuan PP 18/2021.

The purpose of this study is to analyze the existing arrangements and realities in the community regarding the ownership of land rights to shop houses as well as the procedures and documents needed to propose the process of increasing land rights to shop houses as hereditary, strongest and fulfilled rights that can be owned by the subject. Indonesian law in accordance with Article 20 of the LoGA. The normative juridical research method is used to support research with secondary data in the form of document studies. The results of the study indicate that increasing the rights to shop houses to become Ownership Rights should be carried out in accordance with Article 94 of PP 18/2021 as a new regulation that overrides the old regulations and the need for harmonization of regulations and documents required to support the implementation of PP 18/2021.