bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Kajian Yuridis Akta Akad Hawalah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia
Authors: Fanny Ray
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai prinsip dan pengaturan tentang akta akad Hawalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan untuk menganalisis Bentuk dan Subtansi akta akad Hawalah antara Nasabah (Debitur) dengan Bank pada Perbankan Syariah Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari pertentangan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama :Terkait dengan Prinsip yang di gunakan dalam membuat akad hawalah adalah prinsip yang harus didasari dengan prinsip syariah dan aturan yang berdasarkan Al-Qurâ€™an dan Hadist. Kedua:  substansi hukumnya berkaitan dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris berupa akad hawalah merupakan produk hukum akad hawalah.
Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah
Authors: Salam Jafar
Published: March 2024

The principle of good faith in land sale agreement, especially in disputes between the seller and buyer is still limited to the execution of the contract. In court view the existence of good faith principle is not to correct the contents of the agreement, but the means to assess whether the parties have been good in fulfilling their performance or not. The court did not apply the principle of good faith to judge whether the contents of the sale agreement were fair and fair or not.

Whereas in the context of the protection of a third party who obtains a good goodwill, the principle of good faith is applied selectively. A third party is deemed to have acquired a good good will if he or she does not know that it belongs to the seller.

The Buyer-party benchmark is considered really do not know is not know even though it has been worthy of examination both the land letters and the physical land of the object of sale. In addition, buyers also have to find out by multiplying information from the parties who berwenag like village head, head of the hamlet, the BPN or to the court.
Penerapan Sanksi Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana
Authors: Dolu Kletus
Published: March 2024

Pelaksanaan pemberian hukuman bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana oleh anggota Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat yaitu melalui Proses peradilan umum setelah diputus oleh pengadilan dan menjalankan hukuman sesuai putusan pengadilan yang menjadi persoalan adalah setelah melaksanakan putusan pengadilan anggota Polri yang melakukan perbuatan pidana juga akan diprosesm lagi oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia melalui Sidang Komisi kode Polri yang putusannya tidak sama dengan Amar putusan dari hakim yang mengadili perkara tersebut.yang seharusnya apabila anggota Polri sudah diproses dan menjalani pidana  maka tidak perlu lagi ada proses  hukum baru yang dilakukan oleh Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesi terkecuali dalam Amar putusan  hakim pengadilan yang memerintahkannya . Pada kenyataan yang terjadi di Polda NTB bagi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan pidana akan diproses secara hukum sebanyak 2 (dua) kali proses pertama peradilan umum dan proses hukum internal kepolisian, jika dilihat secara harfiah lembaga kepolisian bukan lembaga peradilan yang akan memberikan sanksi bagi anggota polri yang melakukan perbuatan pidana
Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana
Authors: Satriawan Nathania Permata
Published: March 2024

This research aims to examine and analyze the position of PPATâ€™s deed that used as evidence in criminal cases and the power of proof of PPATâ€™s deed which serve as evidence in criminal case. This research is a normative legal research by using the legislation approach, concept approach and case approach. The results is that the position of the deedâ€™s of PPAT as evidence in a criminal case is the same as other evidence as a proof of letter and its unbound as regulated in Article 187 of KUHAP. The judge does not have believe that the content of the deed is true because in examining the case findtruth material, and other evidence is needed to meet the minimum evidentiary as regulated in Article 183 of KUHAP.
Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah
Authors: Ikhwansyah Isis , . Djumardin
Published: March 2024

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : 1). Indikator apakah yang menjadi syarat adanya cacat yuridis dan cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)?   2). Bagaimanakah  implikasi yuridis  legalitas sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang mengandung cacad yuridis dan cacad administrasi?

       Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif Dengan menggunakan pedekatan, perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tekhnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan analisis secara kualitatif dengan pola berpikir menggunakan metode kajian induktif.

           Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1).  Bahwa dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 64 ayat (3) Perkaban No. 3 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa pembatalan hak berdasarkan putusan pengadilan umum baik perdata maupun pidana dikategorikan sebagai pembatalan hak karena cacat administrasi dan hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya Putusan PTUN yang secara tegas memerintahkan pembatalan sertipikat hak atas. 2). Adanya Keputusan PTUN tidak secara otomatis merubah legalitas kepemilikan Hak atas tanah seseorang, melainkan dengan keputusan PTUN tersebut oleh para pihak dapat dijadikan alat bukti ketika mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan adanya cacad yuridis dalam proses penerbitan sertifikat dapat menjadi dasar bagi pemilik hak atas tanah untuk menindaklanjuti ke BPN untuk proses penerbitan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Authors: . Syachdin , Jumadi Joko
Published: March 2024

Masa penahanan anak dalam tahapan penyidikan dengan perpanjangan maksimal adalah 15 hari, sementara penahanan untuk anak dalam tahapan penuntutan adalah 10 hari, artinya masa dimana bisa diajukan praperadilan adalah total 25 hari dari mulai dilakukan penahanan.   Melihat persesuaian antara waktu dapat diajukannya parperadilan dalam UU SPPA, dilihat dari masa penahanan, dengan fakta empiris waktu acara praperadilan, maka bisa dipastikan akan terjadi kendala serius dalam pengajuan praperadilan dalam kasus-kasus anak. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa dengan menelisik proses pengajuan permohonan praperadilan, keberadaan advokat rupanya berpengaruh besar pada penggunaan mekanisme praperadilan. Situasi ini dapat dilihat dalam komposisi pengajuan permohonan praperadilan antara yang diwakili advokat dengan yang tidak. kedudukan lembaga praperadilan dengan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis memiliki kedudukan hukum umum karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA mengenai lembaga praperadilan, maka hubungan antara SPPA dengan KUHAP merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari KUHAP. Dalam mengadili perkara anak penggunaan pengaturan Undang Undang SPPA didahulukan dari pengaturan yang diatur dalam KUHAP. Namun jika tidak diatur di dalam Undang Undang SPPA, baru digunakan pengaturan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan ketentuan hukum umumnya. Jadi, Lembaga Praperadilan berlaku juga pada proses penyelesaian perkara tindak pidana anak karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA.
Aspek Hukum Merger dan Akuisisi Pada Lembaga Keuangan Koperasi
Authors: Permadi I Gusti Agung Didit Eka , Wisudawan I Gusti Agung
Published: March 2024

Mergers and Acquisitions is a legal phenomenon that occurs in companies incorporated as legal entities including financial institutions. Mergers and Acquisitions aim to strengthen institutional structures and strengthen cooperative capital in the hope of improving member welfare. The legal aspects of Mergers and Acquisitions on cooperatives emphasize the legality aspect, the reasons for Mergers and Acquisitions, the processes and their legal consequences. It's just that the Acquisition in the future must be calculated and regulated in legislation because not many cooperatives are doing it Acquisition is needed as one business strategy to develop cooperatives to exist in the middle of society.
Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB
Authors: BF Ari Rahmad Hakim , Kaharudin Kaharudin
Published: March 2024

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang  menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).
Pengelolaan Tanah Timbul (AANSLIBBING) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat
Authors: Liem Desember Lie
Published: March 2024

Tanah Timbul (aanslibbing) merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis potensial untuk pertanian dan usaha pertanian tambak bahkan kegiatan industri yang dapat menimbulkan penguasaan dan pemilikan atas Tanah Timbul. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan dasar, hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap penguasaan atas Tanah Timbul oleh masyarakat adat dalam perspektif hukum agraria nasional. Hasil Penelitian tesis ini adalah yang berwenang untuk menguasai tanah timbul (aanslibbing) yaitu tanah tersebut dimiliki oleh masyaratak adat setempat. Dan bentuk penyelesaian sengketa atas tanah timbul (aanslibbing) adalah Kesepakatan dengan Pemerintah bersama dewan adat untuk diterbitkan SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat kalau tanah adat tersebut benar milik masyarakat adat maka masyarakat adat harus mengurus Sertifikat tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan setifikat hak ulayat.
Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta
Authors: Yuliani Rani
Published: March 2024

Magang merupakan syarat mutlak bagi calon notaris untuk menjadi seorang Notaris, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk ketentuan magang diperpanjang menjadi 24 (duapuluh empat) bulan yang semula hanya 12 (dua belas) bulan demikian berdasarkan Pasal 3 huruf f, proses magang sangat erat kaitannya dengan tempat dimana calon notaris melakukan magang yaitu di kantor Notaris, bagi kantor Notaris yang menerima magang tentu sedikit banyak rahasia aktanya akan diketahui oleh calon notaris yang sedang magang. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang tanggung jawab calon notaris yang sedang magang dalam merahasiakan akta dan bentuk-bentuk sanksi bagi calon notaris yang sedang magang yang membocorkan rahasia akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon notaris yang melaksanakan magang dalam suatu kantor Notaris berkewajiban menjaga rahasia akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 A ayat 2 UUJN, pelaksanaan atas isi pasal tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab calon notaris kepada negara, dalam hal calon notaris membocorkan rahasia akta, maka dapat dikenai sanksi secara pidana yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan juncto Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sanksi secara perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.
Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Titipan Sertifikat Hak Atas Tanah Setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/2013)
Authors: Parningotan Malau Justin , Sesung Rusdiyanto
Published: March 2024

Penelitian yang berjudul tanggungjawab Notaris sebagai penerima titipan Sertifikat hak atas tanah setelah perjanjian pengikatan jual beli dibatalkan pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/2013), berfokus pada permasalahan apakah Notaris sebagai penerima titipan Sertifikat hak atas tanah akan menyerahkan Sertifikat tersebut ketika perjanjian ikatan jual beli dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bagaimana akibat hukum apabila Notaris menyerahkan atau tidak menyerahkan Sertifikat yang ada padanya setelah ada putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari  hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1694-1739 KUHPerdata dan UUJN beserta peraturan pelaksanaannya, Notaris berkewajiban secara hukum dan berdasarkan kode etik untuk menyerahkan Sertifikat hak atas tanah kepada Pemiliknya apabila akta pengikatan jual beli yang dilakukan kedua belah pihak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Akibat hukum apabila Notaris tidak menyerahkan Sertifikat hak atas tanah yang dititipkan kepadanya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah Notaris yang bersangkutan dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan baik secara perdata, pidana maupun administrasi.
Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
Authors: Khairi Mawardi , Akim Inggit
Published: March 2024

Ownership residence documents are very important to all communities as proof of recognition by the state. The residence documents such as birth certificate is one of the rights of children that must be met by the government as a form of legal protection or recognition of citizenship. Based on the results of research shows that fulfilling the children's right to document a birth certificate in cabs Nunukan to do the service, the act of the scope of the public directly entered by local governments through measures in the form of direct services birth certificate in the office The Department of Population and Civil Registration, generally carried out (deed scope), held a collection directly children who have no birth certificates with the help of local authorities under the district, village, neighborhood / village up to the neighborhood and have signed a cooperation agreement (MOU ) to establish with competent authorities such as the Ministry of Education and Culture of Nunukan, Nunukan Nunukan hospitals and IBI Branch since 2016 as an attempt to optimize the fulfillment of the child's rights to legal documents such as birth certificate that all benefits are free. The results of this study are expected to contribute to training in specific areas of law and human rights as well as to refer both central and local governments into making future policy, especially in the area of population administration.
Legalitas Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT. Daerah Maju Bersaing)
Authors: Djumardin Djumardin
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi PT.DMB pasca penjualan saham oleh PT. MDB dan mekasime pembubaran Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT.DMB). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach); pendekatan konseptual (conseptual approach); dan pendekatan  Kasus (casse approach). Bahwa  Penjualan saham oleh MDB tidak secara otomatis menyebabkan bubarnya  PT.DMB. Pembubaran PT. DMB tetap mengacu pada UU Perseroan Terbatas (UU Nomor 10 Tahun 2007)
Kewajiban Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Bersamaan Konvensi Jenewa 1949
Authors: S. Nurbani Erlies
Published: March 2024

As a part of international community, which had ratify various of international agreements, Indonesia obliged to create national laws which compatible with international agreements. Since ratification of international agreements is not a final process which must comply by a state to abide the international agreements. The adjusment of national law whether with establish the new law or amendment the existed law, is repercussions of ratifications phase which state have to fulfill. One of Indonesia obligations, based on Geneva Conventions 1949 for the Protection of Victims of War, i.e common articles of Article 49 Geneva Convention I, Article 50 Geneva Convention II, Article 129 Geneva Convention III and Article 146 Geneva Convention IV is to establish national law on grave breaches of the convention and to prosecute the perpetrators. This article try to examine further on the Indonesia obligations based on th common articles and its implementaion in Indonesia, after 60 years of Indonesia accesion to the Geneva Conventions 1949 with the Law Number 59 Year 1958 on  Indonesia Participation on all of Geneva Conventions 1949.
Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Amin Idi
Published: March 2024

Penelitian ini berjudul penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang, masalah yang ingin di kaji adalah bagaimana penerapan hukum sanksi pidana pelaku pasif terhadap tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diterima oleh pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, seorang pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan hukuman penjara ataupun denda.
Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD
Authors: Basniwati AD
Published: March 2024

Demokrasi menekankan pada pentingnya check and balance di seluruh institusi negara. Di Indonesia berjalannya check and balance bisa dilihat dari tidak adanya monopoli wewenang dari sebuah institusi. Namun revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (selanjutnya disebut dengan UU MD3) justru kembali meletakkan seluruh kuasa pada tangan eksekutif dan legislatif. Pemanggilan anggota dewan harus seijin presiden dan revisi pada pasal 72 ayat (3) dan (4) mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan yang harus dilakukan atas permintaan DPR tidak mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih. Pejabat seakan mendapatkan imunitas dari upaya penegakan hukum. Terlepas dari saratnya kepentingan partai politik untuk menguasai DPR, revisi UU MD3 memang sudah selayaknya ditinjau ulang.
Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Authors: Samsaimun Samsaimun
Published: March 2024

Akibat adanya ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA, maka WNI yang telah beralih kewarganegaraan wajib melepaskan haknya selama kurun waktu 1 tahun. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya : bagaimanakah status hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang beralih kewarganegaraan, bagaimanakah mekanisme penyelesaian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang beralih kewarganegaraan dan bagaimanakah kebijakan hukum secara imperatif yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian normatif. Salah satu asas yang melekat dalam perolehan hak atas tanah terutama hak milik atas tanah adalah asas nasionalitas yang dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat dilakukan WNI yang telah berpindah kewarganegaraannya untuk tetap memperoleh hak atas tanahnya adalah dengan melakukan mekanisme hukum yang disebut kuasa menjual. Sementara itu, kebijakan hukum secara imperatif yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang telah pindah kewarganegaraan menjadi WNA dan tanahnya telah menjadi penguasaan negara sebagaimana akibat dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA adalah dengan mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara yang dapat dimohonkan oleh keluarga yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya WNA maupun WNI yang telah berpindah kewarganegaraan sama-sama diperlakukan sama sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA sehingga untuk mempertahankan hak-haknya tersebut dapat melalui beberapa mekanisme yakni dengan melakukan mekanisme kuasa menjual maupun permohonan hak milik atas tanah Negara. Dalam hal ini penulis menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi antara instansi kependudukan, keimigrasian dan Badan Pertanahan Nasional dalam hal memberikan informasi terkait dengan status kewarganegaraan seseorang yang berimplikasi pada hak-hak warga Negara tersebut.
Komitmen Terkait Deforestasi Dan Perubahan Iklim: Perspektif Dari Doktrin Parens Patriae
Authors: Hermanto Sirait Yohanes
Published: March 2024

Deforestasi adalah salah satu pemicu dampak besar dari perubahan iklim. Untuk itu, penting bagi negara menjalankan tugasnya selaku pengurus atau penguasa (parens patriae) lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan amanat sebagai pengurus dan penguasa tersebut dikaitkan dengan deforestasi yang terus bertambah tiap tahun dan berdampak pada perubahan iklim. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi pustaka. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa doktrin parens patriae tidak dikenal secara tegas di Indonesia. Lebih lanjut, peran negara sebagai pelindung (guardian) masih dipertanyakan karena deforestasi yang berdampak pada perubahan iklim terus terjadi. Lebih lanjut, meskipun negara sukses menggugat pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan, tidak jarang eksekusi masih sangat minim sehingga kerugian belum diperoleh secara optimal.
Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris
Authors: Hartono Michael
Published: March 2024

Ketidakpastian hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang dasar hukumnya masih menerapkan konsep penggolongan penduduk. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metodek pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan atau menguraikan bahan hukum yang diperoleh, kemudian menggambarkan permasalahan hukum yang ada secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan bagi pemecahan masalah dalam penelitian hukum ini.Semenjak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk Indonesia, menurut hukum Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak berlaku lagi pada saat ini.
Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia
Authors: Fatahullah Fatahullah
Published: March 2024

Wakaf termasuk kategori amal jariyah yang pahalanya akan mengalir terus kepada si wakif atau orang yang mewakafkan. Selama ini objek wakaf diidentikan dengan benda yang tidak bergerak berupa tanah, bangunan, pohon-pohonan dan sumber air. Sedangkan wakaf uang atau surat berharga lain dianggap tidak sah. Wakaf dengan uang merupakan suatu instrument wakaf baru di Indonesia walaupun bukan suatu yang baru di dunia Muslim. Wakaf dengan uang menimbulkan pro dan kontra disebabkan karena wujud/fisik uang itu sendiri akan hilang ketika dimanfaatkan atau digunakan. Hal ini akan bertentangan dengan arti wakaf itu sendiri yaitu menahan pokoknya dan menyalurkan hasilnya. Sehingga untuk menahan pokok tersebut haruslah berupa benda atau barang yang tahan lama. Di Indonesia saat ini wakaf dengan uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2008. Sebelumnya Wakaf uang dibolehkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tangga 11 Mei 2002. Pengaturan secara yuridis formal tersebut bukan hanya menyangkut konsepsi terhadap wakaf dan wakaf uang tetapi juga menyangkut mekanisme administratif terhadap wakaf uang Pendayagunaan wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yakni Perbankan Syariah dengan menggunakan system bagi hasil melalui akad Mudharabah. Hasil yang diperoleh dari akad tersebut akan digunakan sesuai ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.
Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Sengketa Kartel
Authors: Kurniawan Kurniawan
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan bukti tidak langsung dalam penyelesaian Perkara Kartel di Indonesia. Bukti tidak langsung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penyelesaian sengketa Kartel adalah sebagai bukti tambahan dan bukan merupakan bukti utama. Untuk memecahkan dan menyelesaikan kasus-kasus kartel di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak bisa hanya mengandalkan bukti tidak langsung saja. Hal ini karena bukti tidak langsung dalam Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan bagian dari bukti petunjuk saja, sehingga yang termasuk dalam alat bukti adalah bukti petunjuk, sedangkan bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi atau hasil analisis ekonomi digunakan sebagai bukti tambahan untuk memperkuat alat bukti yang lain.
Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia
Authors: Sutrisno Budi
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan penganalisis terkait tanggungjawab dalam perusahaan kelompok menurut sistem hukum perusahaan indonesia dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok terhadap utang yang dimiliki anak perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwaSecara yuridis induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan anak perusahaannya, demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya, namun jika hutang-hutang anak-anak perusahaan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUPT maka induk perusahaan bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya pada anak perusahaan tersebut.
Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit
Authors: Kusuma Rahmawati
Published: March 2024

Pemberian pinjaman kepada nasabah atau yang sering dikenal dengan istilah kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, hal ini dikarenakan pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yang dapat berupa bunga, provisi dan jasa bank lainnya. Namun pada sisi tertentu tidak jarang juga sering terjadi apa yang di sebut dengan istilah kredit macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melakukan peluncuran kredit dengan didasari pada upaya mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank mewajibkan nasabah untuk mengasuransikan barang jaminan yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit untuk kepentingan pihak bank .
Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum
Authors: Priscyllia Fanny
Published: March 2024

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya internet (interconnection networking). Informasi berupa data pribadi menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi merupakan hal penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan privasi data pribadi jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya informasi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan hak privasi merupakan hak penuh seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan sosial. Ketiadaan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi atas data pribadi di Indonesia dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan privasi data pribadi.
Hukum Kodrat Dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Berintegritas
Authors: Alexander Wewo Jeremia
Published: March 2024

Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif Tahun 2019  menjadi pengalaman dalam tulisan ini yang bertujuan untuk menemukan cara dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 yang berintegritas. Permasalahan yang diangkat dalam  tulisan ini adalah pandangan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Terdapat 2 (dua) grand theory yang digunakan sebagai pisau analisis yakni hukum kodrat dan hukum positif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penerapan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berintegritas harus dilihat dari 2 (dua) aspek yakni aspek hukum dan aspek manusia. Kedua aspek ini harus membentuk satu kesatuan dan fungsi yang mengedepankan prinsip hukum kodrat dan akal budi agar mampu berjalan dan seiring dalam setiap konstelasi Pemilihan Umum. Saran yang diberikan dalam tulisan ini ialah titik persinggungan pokok antara hukum kodrat dan hukum positif yakni moral harus terus dimanifestasikan dalam kehidupan manusia terutama dalam setiap proses Pemilihan Umum.
Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Authors: M.J Takalapeta Iriantini , Pello Jimmy , Yohanes Saryono
Published: March 2024

Pengelolaan tambang di Kabupaten Alor harus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ditemukan, pertama; pemberian izin pertambangan di Kabupaten Alor pada umumnya belum berjalan  sesuai dengan peraturan perundang â€“undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan khususnya pada izin eksplorasi, kedua; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk penegakan hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi teknis terkait kepada pengusaha tambang belum dilakukan secara efektif sehingga belum mampu membanguan kesadaran hukum secara utuh. Saran yang diberikan, pertama; pemberian izin pengelolaan tambang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di kabupaten alor harus melibatkan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dan sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan usaha tambang, kedua; harus dibuat Peraturan daerah khusus tentang pemberian Lingkungan Hidup.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika
Authors: Dharmaningtyas Luh Putu Gita
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan Diversi Dan Rehablitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narkotika pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai crime without victim. Batasan antara pelaku dan korban penyalahguna narkotika tidak terlihat jelas, dengan adanya ketentuan tentang penyalahguna narkotika yang dikategorikan sebagai pelaku dan ancaman pidana yang diberikan pada penyalahguna narkotika sebagai korban dapat dilihat dari kewajiban menjalankan rehabilitasi dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pengenaan rehabilitasi tidak terlepas dari kualifikasi yang diatur dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversi dan keadilan restoratif, ketentuan ini dirasa belum cukup memberikan perlindungan hukum berupa diversi khususnya terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika karena menyebabkan anak melalui sistem peradilan pidana biasa. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi dapat dilakukan oleh Hakim. Anak penyalahguna narkotika yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun penjara mendapatkan perlindungan hukum berupa diversi pada tingkat pemeriksaan anak di pengadilan. Terkait perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dapat berlaku secara mutlak dikarenakan harus melalui kualifikasi dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Herera Yosifany Hutagalung Daniella
Published: March 2024

Tujuan  penelitian ini adalah: Pertama, untuk menganalisis rasio legis ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 terkait pelaporan indikasi tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan rahasia jabatan Notaris. Kedua, ratio legis Pasal 16 ayat (1) huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris terkait wewajiban Notaris/PPAT merahasiakan akta dengan pengecualian. Ketiga, perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT sebagai pihak pelapor yang mengindikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, rasio legis pengaturan Notaris dan PPAT tidak disertai dengan ketentuan perlindungan hukum sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang dirasa dirasa kurang tepat, karena demi menjamin perlindungan hukum bagi pihak pelapor maka diperlukan kepastian hukum demi menjaga keamanan dan kelancaran ketika menyampaikan pelaporan, pun juga demikian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris, bahwa sesungguhnya Notaris tidak berkewajiban untuk menggali kebenaran materiil kepada para pengguna jasa, namun yang berwenang untuk hal tersebut adalah hakim di pengadilan. Upaya perlindungan hukum bagi Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris berupa pengawasan dan pemberian sanksi serta sebagai gerda depan Notaris ketika berurusan dengan pihak berwenang baik kepolisian maupun kejaksaan, Notaris tidak dapat sewenang wenang dipanggil oleh penyidik karena penyidik harus melalui beberapa tahapan untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi untuk dimintai keterangan, adapun prosedur yang wajib dilakukan oleh pihak berwenang dengan cara mengirimkan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris.
Penerapan Prinsip Responsibility To Protect (RtoP) Sebagai Bentuk Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata
Authors: Guna Nugraha Lalu
Published: March 2024

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yaitu: pertama, apakah pertimbangan faktual yang relevan bagi penerapan prinsip Responsibility to Protect (RtoP) di Suriah; kedua, bagaimana kedudukan prinsip Responsibility to Protect (RtoP) di dalam hukum internasional dan legitimasinya untuk diterapkan di dalam konflik bersenjata di Suriah; serta institusi apakah yang relevan untuk mengimplementasikan prinsip Responsibility to Protect (RtoP) di Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, bahwa telah terjadi kejahatan internasional selama terjadinya konflik bersenjata di Suriah; kedua, RtoP merupakan norma yang diterima oleh hampir seluruh negara di dunia, dan di dalam penerapannya harus memenuhi kriteria-kriteria yang jelas serta mengutamakan cara-cara damai, dan apabila dengan cara-cara damai belum berhasil, maka masyarakat internasional harus mempersiapkan langkah yang lebih kuat, termasuk penggunaan langkah terakhir (last resort), berupa intervensi militer melalui DK PBB; ketiga, aktor intervensi yang relevan perlu juga dilihat dengan pendekatan bottom-up, antara lain: Liga Arab, yang juga harus didukung oleh aktor-aktor pendukung; Negara-negara Berkembang; Organisasi Independen; Komunitas HAM; Media; Institusi Swasta Kemanusiaan serta Institusi Swasta lainnya.
Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi
Authors: Winoto Elfan
Published: March 2024

Aborsi adalah penyebab tertinggi kelima angka kematian ibu. Aborsi dibenarkan atau legal disebut abortus provokatus medisinalis dan yang kriminal atau ilegal disebut abortus provokatus kriminalis. Hukum Indonesia melarang melakukan aborsi kecuali indikasi kegawatdaruratan medis dan akibat pemerkosaan.Tujuan penelitian, mengetahui akibat hukum seseorang yang gagalmelakukan aborsi dan perlindungan hukum dokter yang merawatnya. Jenis penelitian,yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundangan. Hasil penelitian, kegawatdaruratan medis setelah kegagalan usaha aborsi, pelaku danyang membantu diancam Pasal 53 KUHP, termasuk percobaan melakukan kejahatan. Jika aborsi menyebabkan bayi meninggal diancam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Tindak pidana dapat dilakukan sendiri atau bersama, sehingga dapat dihukum sebagai pelaku atau pembantu kejahatan. Perlindungan hukum dokter yang merawat pasien gawat darurat akibat kegagalan usaha aborsi, tidak dapat dihukum jika sesuai standar profesional dan standar operasional prosedur menyelamatkan ibu dan atau janin sesuai UU No 29 Tahun 2004pasal 50 dan UU No 36 Tahun 2014 Pasal 57. Permenkes No 290 / MENKES / PER / III / 2008 Pasal 4, tindakan medis darurat tidak memerlukan izin. Hal ini tidak berlaku untuk aborsi karena dengan indikasi darurat medis, dilakukan setelah konseling sebelum dan sesudah tindakan aborsi sesuai UU No 36 Tahun 2009 Pasal 75.
Keabsahan Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi Oleh Dewan Komisaris Untuk Mengisi Jabatan Anggota Direksi Yang Lowong Pada BUMN (PERSERO)
Authors: Mira Sari Lutria
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penunjukan pelaksana tugas Direksi oleh Dewan Komisaris untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong pada BUMN seperti yang terjadi dalam PT. Angkasa Pura (Persero) dimana dalam Anggaran Dasar mengatur hal yang sepertinya berbeda dengan ketentuan Undang-Undang terkait, dan apakah ada pertentangan antara aturan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian Perseroan Terbatas yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selanjutnya disebut Persero, dalam kegiatannya selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Namun dalam anggaran dasar PT. Angkasar Pura mengatur hal yang berbeda yaitu dapat diangkat oleh Direksi dalam hal jika RUPS belum dilaksanakan.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak
Authors: Dewi Navisa Fitria
Published: March 2024

Perceraian merupakan pilihan terakhir untuk menentukan jalannya rumah tangga setiap pasangan. Dampak dari perceraian tidak selama membawa dampak negatif, tergantung dari alasan bercerai pada pasangan. Terutama dampak tersebut dapat menimbulkan anak menjadi terluka secara psikologis. Lalu timbul masalah mengenai hak asuh anak, dari hak asuh anak itulah sering terjadi perbeutan anak sehingga mengambil paksa anak di bawah kekuasaan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang diambil secara paksa oleh orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori hukum tertentu yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisanya. Teori tersebut meliputi ; Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan. Metode pendekatan yang digunakan ialah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach ) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak di bawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya, sedangkan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuhnya di antara ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu dapat ikut andil dalam biaya tanggungan anaknya. Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh masih berhak bertemu dengan anaknya, namun tidak bisa membawanya tanpa ijin orang tua yang mendapatkan hak asuh anak walau hanya untuk sekedar pergi untuk mengunjungi suatu tempat. Mengenai bisa atau tidak membawa anak tanpa izin dari pemegang kuasa anak, terdapat ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet
Authors: Solehoddin Solehoddin
Published: March 2024

Karya fotografi yakni sebuah  kegiatan atau  proses  menghasilkan suatu seni gambar/foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera dengan maksud dan tujuan tertentu. Fotografi merupakan salah satu bentuk karya seni dari seorang yang bernama fotografer, karya fotografi telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran mengenai Hak Cipta yang salah satunya merupakan pelanggaran terkait karya seni fotografi. Dengan demikian kami mengkaji apa-apa saja upaya yang dapat dilakukan jika karya fotografi dipublikasikan tanpa seizin pemilik hak cipta (fotografer) dan sejauh mana perlindungan hukum yang dapat diterapkan mengenai hak cipta karya seni fotografi. Guna menjawab permasalahan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian ini bertujuan mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Perlindungan hukum atas Hak Cipta karya seni fotografi tidak diperlukan upaya pendaftaran terlebih dahulu, karena saat suatu karya seni fotografi dipublikasikan maka secara otomatis telah timbul suatu Hak Cipta yang meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi.
Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan
Authors: Irwan Suryadi Lalu , Sood Muhammad
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perubahan akta angaran dasar yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 25/PDT. G/2017/PN. Pya tentang perubahan anggaran dasar yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konspetual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan akta pendirian Yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimaksudkan agar Yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya UU Yayasan supaya memiliki status sebagai badan hukum yang sama dengan Yayasan yang didirikan setelah keluarnya UU Yayasan tersebut. Adapun dasar pertimbangan hakim bahwa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas terbitnya Akta Yayasan No. 16 tertanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Tergugat XII dan pengesahan yayasan dari Tergugat XIII Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu pada tanggal 11 Desember 2015 dengan No. Surat Keputusan AHU-0030613.AH.01.04. tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren al Ma-Arif Uswatu Hasanah, sementara  akta tersebut adalah sudah dibatalkan oleh Notaris Natatmadja dan Akta Sah atas Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah dan kepengurusannya tertuang dalam akta No. 26 tanggal 10 Desember 2015 yang terdapat Lampiran Surat Keputusan nama Yayasan Pondok Pesantren Al- MAâ€™ARIF Uswatu Hasanah, dengan  hal ini menyebabkan gugatan para Penggugat kabur maka dengan demikian  eksepsi Tergugat I  s/d Tergugat XI  yang menyakatan gugatan para Penggugat kabur adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;