bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Authors: Saragih R.F.
Published: July 2017

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit telap diperbolehkan. Berdasarkan hal ini apabila timbul persoalan di antara masyarakat maka dapatdiselesaikan melalui mekanisme yang nonligitasi. Dalam dunia bisnis sering terjadi persengketaan di antara pihak-pihak dan mereka menginginkan agar sengketa ini dapatdiselesaikan di luar pengadilan dengan alasan bahwa banyak hal yang lebih menguntungkanapabila sengkela ini diselesaikan oleh lembaga yang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mahkamah Agung dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman yang Ideal
Authors: Suparman Eman
Published: July 2017

Penulis artikel membahas keberadaan Mahkamah Agung dan segenap permasalahannya.Penulis juga mengangkat perdebatan akademis tentang sumber legalistis kekuasaan kehakiman. Kriteria kekuasaan kehakiman yang ideal Juga menjadi pembahasan dalam artikelini. Lebih rinci lagi, penulis juga mengangkat persoalan klasik, yaitu bagaimana mewujudkankekuasaan kehakiman yang merdeka.
Jeda Kemanusiaan, Implementasi Hukum Humaniter Internasional
Authors: Sulaiman Sulaiman
Published: July 2017

Jeda Kemanusiaan seharusnya dilihat sebagai keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik Aceh, yailu antara Pemerintah dan orang Aceh. Untuk menyelesaikan kasus konflik Aceh tentu harus dicarikan jalan keluarnya, karena kita harus realistis bahwaGAM itu ada. Sesuai dengan judul persetujuan khusus (special agreement), memang pasal 3 ini semata-mata bermaksud memberikan jaminan-jaminan perlakuan korban pertikaianbersenjara intern berdasarkan azas-azas perikemanusiaan. Di dalam masa jeda kemanusiaaninilah kedua belah pihak melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah disetujui bersama.
Hubungan Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak
Authors: Mansyuri R.
Published: July 2017

Karya tulis ini menguraikan hubungan antaratiga unsur pokok dari sistem perpajakan ataspenghasilan, yaitu kebijakan pajak, hukumpajak dan administrasi pajak. Pada saatdilakukan "tax policy options" telah harusdikaji efektifitas dari perlakuan pajak yangdipilih untuk mencapai tujuan sistem perpajakan.Hukum pajak menciptakan kepastianhukum dan menjamin keadilan dalam pemungutanpajak, sambil menyediakan saranayuridis yang menggiring pelaksanaan pemungutanpajak ke tujuan sistem perpajakan yangbersangkutan.
Masalah-Masalah Kewarganegaraan dalam Konteks Perubahan UU tentang Kewarganegaraan RI
Authors: Azed Abdul Bari
Published: July 2017

Perkembangan masyarakat dan dunia telah membawa pengaruh pada efektifitas berlakunyaUndang-undang tentang Kewarganegaraan. Gagasan perubahan peraturan perundangundanganitu sejalan dengan perubahan atas rumusan Pasal 26 UUD 1945 dan pasal-pasal terkait dengan hak asasi manusia. Perubahan harus dilakukan atas segenap peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada keputusan menteri kehakiman yang terkait dengan masalah kewarganegaraan.
TINJAUAN YURIDIS MASALAH SECONDARY MORTGAGE FACILITY ("SMF") DI INDONESIA
Authors: Hutagalung Arie S
Published: July 2017

mengulas fenomena secondary mortgage facility di Indonesia. dengan beberapa variasi permasalahan yang berkembang dalam bidang praktek hukum. Dalam kerangka praktek, kendala leknis penerapan secondary mortgage facility muncul, setidaknya karena lembaga itu datang dari common law system, sementara Indonesia menganut civil law. Namun, penerapan lembaga tersebut dapat diterima atas prinsip freedom of contract.
YURISDIKSI DAN "ADMINISSIBILITY" PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL
Authors: Muladi Muladi
Published: July 2017

Artikel ini mengulas yurisdiksi dan administrasi Pengadilan Pidana Internasional(International Criminal Court). Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional tersebutdidasarkan atas Statuta Rorna tentang Pidana lnternasional 1998. Pembahasan yurisdiksiICC dikaitkan dengan pokok perkara, waktu, teritorial dan personal. Pembahasanadministrasi ICC, misalnya, dikaitkan dengan apakah suatu kasus dapat diterirna atau tidak.
PETA MUTAKHIR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA
Authors: Purba Achmad Zen Umar
Published: July 2017

Pengembangan sistem hak kekayaan intelektual pada hakekatnya adalah pengembangan sumber daya manusia ("SDM"). Sebab hak kekayaan intelektual berurusan dengan produk dan proses yang berkaitan dengan olah pikir manusia. Dengan pengembangan sistem hak kekayaanintelektual diharapkan akan berkembang pula SDM kita terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif. Kekayaan Intelektual dengan VISI mengembangkan sistem HaKI yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional.
PENGEMBANGAN SUMBER PAJAK-PAJAK DAERAH
Authors: Erliyana Anna
Published: July 2017

Ketidak stabilan keuangan pemerintah daerah akan menimbulkan dua pilihan. Pilihan pertama adalah pemerintah daerah harus memperkuat pajak-pajak daerah. Kedua, pemerintah daerah tetap akan bergantung kepada pemerintah pusat karena sulitnya meningkatkan kewenanganperpajakan di daerah. Perubahan mekanisme administrasi perpajakan menuntut kerja keras dari sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan pemerintah daerah. Dalam praktiknya kelak perubahan tersebut akan meminta penerapan kewenangan diskresi. Aparatur pemerintah daerah yang menangani keuangan harus siap melaksanakan sistem audit dan akuntabilitas agar tidak terjerat pada phase judicial review di pengadilan.
PERSPEKTIF HUKUM SEKITAR RUU TENTANG RAHASIA NEGARA
Authors: Nurtjahjo Hendra
Published: July 2017

perlunya pengaturan yang seimbang antara hak publik dan hak negara dalampenyelenggaraan rezim kerabasiaan informasi tersebut. Bahwa aparatur negara juga memerlukan jaminan hukum yang pasti dan adanya informasi yang perlu ditutup untuk kepentingan eksistensi negara, adalah kenyataan yang tak dapat dibantah. Pembahasan dan keluarnya kedua UU yang saling mengisi ini hendaknya dilakukan secara paralel (bersama-sama). Diperlukan kesadaran dari kedua belah pihak yang merancang dan memberi masukan bagi kedua RUU tersebut untuk saling berkomunikasi untuk mengargumentasikan hal-hal yang sekiranya menjadi momok bagi yang satu terhadap yang lain. Sebuah etika diskursus yang sehat harus melibatkan partisipan yang bebas berpikir dan tanpa tekanan dari pihakmanapun. Demi terciptanya perangkat hukum kerabasiaan negara yang efektif.
"PENETAPAN ALUR-ALUR LAUT KEPULAUAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982"
Authors: Sudini Luh Putu
Published: July 2017

Konvensi Hukum Laut 1982, mengenai tiga macam hak lintas kapal asing antara lain Hak lintas damai (right of innocent passage) Pasal 52 (I). hak lintas transit (right of transit passage) Pasal 3~ 92) . hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea lanes passage) Pasal 53. Pasal 53 (I) Konvensi Hukum laut 1982, Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atas nya umuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Sedangkan Pasal 53 (12). kalau Negara Kepulauan tidak menetapkan alur-alur laut kepulauan. maka kapal-kapal dan pesawat udara asing dapat melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hak-hak lintas bagi kapal-kapal asing diatur melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia. Hak-hak lintas tersebutantara lain : hak lintas damai pasal 11 (I), hak lintas alur laut kepulauan Pasal I ~ (l), dan hak lintas transit Pasal 20 (I). Dengan demikian, berarti pengaturan hak-hak lintas bagi kapal-kapal asing dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (hukum positif Indonesia) telah sesuai dengan peraturan Konvensi Hukum laut 1982.
LIGITAN DAN SIPADAN: BUKAN SOAL 2 DIANTARA 17.000
Authors: Purba Zen Umar , Djalal Hasjim
Published: July 2017

"Ligitan" dan "Sipadan" menjadi buah bibir di Indonesia. Bukan karena pulau-pulau itu menyumbang bagi kocek negara, tapi justru karena keduanya "Iepas" dari haribaan pertiwi. Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) 17 Desemberlalu menetapkan Malaysialah pemilik Ligitan dan Sipadan, dua pulau nun di kanan atas Kalimantan sana.
PERAN TNI AL DALAM PENGAMANAN DAN PEMBERDAYAAN PULAU TERLUAR RI
Authors: Sondakh Bernard Kent
Published: July 2017

Indonesia memiliki laut yang sangat luas sekaligus mengandung sumberdaya yang tak terkira. Hal ini menjadi semacam magnet yang menarik banyak pihak untuk sekedar datang mengail ikan atau bahkan keinginan menguasai. Dari keseluruhan pulau yang menjadi bagian NKRI,terdapat 67 pulau yang sekaligus menjadi titik terluar batas wilayah negara dan 10 diantaranya memiliki kerawanan atau berpotensi untuk berkembang menjadi konflik perbatasan dengan negara tetangga. Oleh sebab itu kesepuluh pulau tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah. TNI AL sebagai institusi negara yang bertugas untuk melaksanakan"law enforcement" di laut, telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengamankan pulau-pulau terluar Indonesia, antara lain melalui kegiatan patroli keamanan laut, show of flag , operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya dan lain-lain. Namun untuk melaksanakan kegiatan "enforcement" terhadap wilayah negara , perlu adanya "law" yang dapat dijadikan sebagaipedoman pelaksanaan tugas TNI AL, yaitu Undang-Undang tentang Wilayah Negara RI.
PENGESAHAN NORMA TRANSNASIONAL SEBAGAI UPAYA HARMONISASI MASYARAKAT GLOBAL
Authors: Suparman Eman
Published: July 2017

Proses akseptasi kaidah hukum transnasional terjadi di Indonesia pada umumnya melalui tindakan ratifikasi atau pengesahan atas sejumlah konvensi internasional multilateral menjadi bagian dari kaidah hukum nasional. Di samping upaya tersebut. Pembuatan perjanjian internasional bilateral dengan negara-negara sahabat di kawasan ASEAN selama ini juga telah dirintis oleh Indonesia. Hal itu dilakukan antara lain dalam rangka melakukan harmonisasi kaidah-kaidah hukum di antara negara-negara dengan sistem hukum yang berlainan menuju upaya mewujudkan suatu konvensi ASEAN dalam rangka menanggulangi masalah-masalah hukum bersama sehubungan dengan efektifnya kesepakatan AFTA mendatang.
KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 1998
Authors: Ria Wati Rahmi
Published: July 2017

Konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang termaktub dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum. Bank umum konvensional dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Direksi Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat(2) UU No. 10 Tahun 1988 Tentang Perbankan menyatakan bahwa setiap permohonan izin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan yang menyangkut susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian dan kelayakan rencana kerja.
KRISIS MULTI DIMENSI DAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA
Authors: Lukman Arsin
Published: July 2017

Berkaitan dengan sengketa tanah, kiranya lebih tepat mengkaitkannya dengan segi yang kedua, dengan menganalisis kondisikondisi sosial, konteks kultural kita melalui refleksi epistemologis. Mungkin memang sudah waktunya paradigma sosial dikedepankan dibandingkan dengan paradigma lainnya yang telah mendapatkan gilirannya terlebih dahulu. Dengan mengedepankan paradigma sosial, maka kita mendudukkan manusia pada harkat sebenarnya sebagai manusia yang patut dimanusiawikan.
MASALAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (SDI) DI TELUK TOMINI-SULAWESI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
Authors: Priambodo Bono Budi
Published: July 2017

Dalam kaitannya dengan aspek geografis sebagai wilayah laut yang tertutup (enclosed sea) serta perluasan jurisdiksi atas wilayah laut daerah otonom sesuai UU No. 22 Tahun 1999, pengaturan tentang pemanfaatan SDI di Teluk Tomini kelihatannya tidak mungkin dilakukansendiri-sendiri oleh masing-masing daerah. Pengaturan secara parsial dan sektoral telah terbukti hanya menimbulkan konflik baik antar pemerintah daerah maupun antar nelayan yang mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan SDl. Di samping itu, kebijakan yang diterapkan belum dapat memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut.
KEDUDUKAN HUKUM EKONOMI DALAM STRUKTUR ILMU HUKUM
Authors: Suraputra D Didik
Published: July 2017

Realitas perekonomian suatu negara pada dewasa ini merupakan pencerminan dari sistem ekonomi campuran, di mana badan-badan usaha beserta individu dan pemerintah bersama-sama ikut terlibat dan mengendalikan perekonomian negara. Badan-badan, usaha swasta danindividu ikut melibatkan diri dalam perekonomian negara melalui mekanisme pasar tanpa cam pur tangan pemerintah, dan lembaga-lembaga pemerintah ikut mengendalikan perekonomian dengan mengeluarkan berbagai peraturan untuk menstabilkan pasar dan mengeluarkan insentifpajak. Sistem perekonomian campuran ini mempengaruhi bentuk maupun materi dari batasan Hukum Ekonomi.
ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PRA DAN PASCA PERUBAHAN, SERTA PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN
Authors: Fatmawati Fatmawati
Published: July 2017

Terjadi pergeseran sistem pemerintahan pada UUD Negara R.I Tahun 1945, yaitu bahwa UUD Negara R.I Tahun 1945 pra perubahan menganut sistem pemerintahan semi presidensil, yang berubah menjadi sistem pemerintahan presidensil setelah perubahan UUD Negara R.I Tahun 1945. Pergeseran sistem pemerintahan juga terjadi baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek ketatanegaraan. pembentuk UU lebih memahami konsep-konsep penting yang dianut dalam UUD Negara R.I Tahun 1945 pasca perubahan, termasuk konsep tentang sistem pemerintahan presidensil, agar UU yang mereka hasilkan bersumber pada UUD dan tidak bertentangan dengan UUD. Dengan pemahaman tersebut, selain peraturan perundang-undangan di bawah UUD sesuai dengan UUD, juga agar hubungan antara eksekutif dan legislatif (termasuk hubungan dengan menteri-menteri dan organ-organ independen eksekutif) dapat terlaksana sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut dalam UUDNegara R.I Tahun 1945 pasca perubahan.
UPAYA-UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN
Authors: Elmiyah Nurul , Sujadi Suparjo
Published: July 2017

Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam permasalahan perdata. Istilah permohonan atau gugatan voluntair ini dapat dilihat dahulu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU No.14/1970"), yang meskipun tidak di atur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU No.14/1970. Ketentuan tersebut masih dianggap relevan dan merupakan penegasan, disamping kewenangan badanperadilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan Yurisdiksi contentioso yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat). selain itu ketentuan tersebut juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka hakim akan memberi suatu penetapan.
URGENSI PENGATURAN TERRITORIAL PENJUALAN GAS UNTUK MENGATASI KELANGKAAN GAS
Authors: Degesya Lona
Published: July 2017

AbstrakThis article explain the urgency toward natural gas regulation's that relfected out From scarcity was happened in many times, It has became repeatedly tends because here the goverment has no control to natural gas distribution under the recent law concerning oil and gas business ·s. Theauthor suggested that goverment 's action is to take control through natural gas distribution and not only concerning price and selling precentage. Goverment authority has been given under article 33 of Indonesian Constitution (UUD 1945). Regulation towards natural gas distribution meant here is concerning territory limitation (domestic and foreign market orientation) that keep the mission to social welfare.
PERUBAHAN POKOK DALAM PERATURAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Authors: Noviana Nina
Published: July 2017

AbstrakThis article does analyse under historical approaches regarding bankruptcylaw revision in Indonesia. The author's scrutinizes two approaches concerning how the basic revision conducted and what are the government considerations to carry out the revision aim's. Many reasons elaborated here from the common that embark on the practical needs and to also under thelast IMF's pressure after the siginificant 's case such as 'Manulife ' and wider affects at post' monetary crisis in 1997. The common portrait was happened in many cases also consireded is on many corporations case which solvent and have much more assets than their debt 's were got bancruptcy suit's
RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI INTEGRASI KEBUDAYAAN SOSIAL YANG DlPAKSAKAN
Authors: Sjartina Ridha
Published: July 2017

Wujud kebudayaan sebagai kompleks gagasan, ide-ide, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sifat dari wujud pertama ini abstrak, letaknya dalam alam pikiran dan memberi jiwa bagi masyarakat pemiliknya. Ide dan gagasan tersebut tidak lepas satu sarna lain, saling berkaitan menjadi suatu sistem yang berupa cultural system (sistem budaya).
KAJIAN HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PEDOMAN PANDUAN RANCANG KOTA DI PROVINSI DKI JAKARTA
Authors: Kusyono Untung
Published: July 2017

Pedoman disain perkotaan menjadi lebih penting untuk diterapkan dan diketahui lebih baikBanyak disiplin termasuk hukum. Artikel ini menguraikan pendekatan spesifik alam aspek hukum pertanahan sebagai faktor berangkat untuk menyelesaikan penjelasan. Dari sisi hukum pertanahan maka akan juga berkaitan dengan tata ruang, lingkungan Substansi Di wilayah Daerah Istimewa (DKI) Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu Kota. Disini juga dijelaskan mengenai kewenangan provinsi Pemerintah berdasarkan undang-undang desentralisasi baru-baru ini dan juga UU eksklusif Nomor 34 tahun 1999 yang efektif di DKI Jakarta. Faktor terakhir itu Menjadi delegasi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah untuk Menghasilkan otoritas yang jelas dan efektif mengenai desain perkotaan, Pedoman legislasi dan proses implikasi.
STATUS UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA DITINJAU DARI HUKUM KEUANGAN PUBLIK
Authors: Mizamil Mizamil
Published: July 2017

Didalam pengelolaan Badan Hukum Milik Negara kemungkinan akan timbul kendala yang dihadapi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BHMN, terutama dalam bidang keuangan bagi pengembangan dan pengoperasian BHMN tersebut. Dalam bidang keuangan di perlukan suatu ketentuan yang berlaku bagi Badan Hukum Milik Negara dalam hal penerimaan uang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Peraturan yang ada sa at ini menyatakanbahwa hanya instansi pemerintah yang dapat menerima subsidi dari pemerintah dan hanya ada 3 (tiga) bentuk badan hukum milik pemerintah yang dikenal di Indonesia yaitu Perusahaan Jawatan, Badan Usaha Milik Negara dan Persero (yang tidak memperoleh dana rutin dari pemerintah).
KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Ka'bah Rifyal
Published: July 2017

AbstrakThis article explains on corruption phenomenon in many approaches tosolve and also here be initiated elaborations regarding the definitions ofcorruption as the systematic descriptions. Two recent's cases are bothtactical funds of General Election Comission (KPU) and Dana Abadi Umat(people's escrow funds) at Department of Religious Affairs. The authorsuggested that law enforcement is as way out to eliminate through corruptionpractice in Indonesia. It does embark on law enforcement's thought whichrecognizes reward and punishment methods on both sides behaviour applied.Alerted also here on the generol principle of presume innocence which oughtto apply in corruption case's
PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MENGATUR TANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTlF HUKUM ISLAM: ANALISIS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
Authors: Nazla Nazla
Published: July 2017

AbstrakThe children whom born outside of marriage can become trustworthiness ofhis /her mother's husband only if it has his consent and be noticed at maritalagreement. It has abided by one of contract on Islamic law principles that'srecognized as voluntary. In the marital agreement might to be acquiescedthat the children whom born outside of marriage will receive funds forhis/her education and living costs. But in that agreement does not mentionthe name of the children to be clearer to who will get the funds giving for.More over the agreement does not say regarding else gifts to be father'sresponsibility. To anlicipate under Islamic law principles which said that thechildren have no patrimony portions Ihen can be created escrow grant bylast will or gift method's from his/her father.
ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUTOR DAN KEAGENAN (SUATU ANALISIS KEPERDATAAN)
Authors: Hertanto Ari Wahyudi
Published: July 2017

AbstrakDistributor is formed on individual, partnership, company. association oranother legal which have, Handing position between producer and retailers.They have roles on purchasing, delivering or contracts of sale towardconsumption goods. Under Indonesian Civil Code system that contract iscategorized as innominat contract by that kind that has not been regulatedunder the system. But also under principal of Civil Code it might to be signedunder restrictions has not by act. sealed by not violence public order andethics. By respect through those principles then any signed contract becomeeffective as act for signed parties. The author here also indicates on practicetrends of applying standard contract thaI printed forms collectively. Inpractice it still giving any freedom beside that standard contract and for thedistributor's respect and bound himself to the whole of contract's structure
PENGATURAN KANAL FREKUENSI RADIO BAGI MEDIA TELEVISI DALAM PERSPEKTIF VNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002, TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLl DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Authors: Hasbiansyah Rahmadan
Published: July 2017

AbstrakThe canal of broadcasting frequency is a scarce natural resource that hasbeen public interests for specific broadcasting and communication needs. Itstrategic's function needs regulation to awarding wealhtness throughIndonesian people. On the author 's thought the existing regulation isdeemed had not given just for wider interests party. The continuing facts isshown domination toward broadcasting frequency control through 10 of 14of frequency canals by private television stations. The author here elaborateshow the canal of broadcasting frequency ought to govern to preserve just inpratice and in the right way to ensure people prosperity
NOTIFIKASI HUKUM KONSTITUSI MELALUI PENDIDIKAN
Authors: Riyanto Astim
Published: July 2017

AbstractIn fulfil law fiction principle "all of man to be of the opinion know law" andlegal principle "regulations that already made must be announced", so allregulations must be promulgated/announced. That is did for insurance legalexactly of existence a regulation. With promulgation/announcement aregulation have binded force. This is related with legal promulgation theory.Further, for support the law fiction principle and the legal principle, lawunderstanding spread, and law effectiveness; then can did notificationunderstanding of regulations. This is related with legal notification theory.Notification understanding of The Law of the Constitution can by education,by means of formal education, non formal education, and informaleducation.
KONTRAK KARYA (SUATU KAJIAN HUKUM KEPERDATAAN)
Authors: Hertanto Ari Wahyudi
Published: July 2017

AbstrakThe contract of work (Kontrak Karya Pertambangan) is a contract betweengovernment and mining company which becomes legal consideration to thecompany to conducting mining business in Indonesia. In the structure ofcooperation the government being the principal and the mining companybecomes the contractor. Based on the contract have arranged stipulationsthat govern right and obligation of the contractor also such incentives that'sgiven by the government to perform their business. From the perspectives ofMining Law (Law Number 11 year 1967) basically entire minerals aresupervised by the state and under the law has stipulated that the Minister (ofMining and Mineral Resources) authorized to invite third party becomescontractor for cannot any exclusively exploration works.
PERLUNYA MENGKAJI KEMBALI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MEDIASI PERBANKAN
Authors: Hoiri Syamsul
Published: July 2017

AbstrakUnder the Bank Indonesia regulation in year 2006 (PBI No.8/5/PBI/2006)has introduced the alternative dispute resolution in banking business. Themain purpose of institution is aimed to giving more facility for simple andfaster resolution through banking and lower customer dispute 's. The 2006regulation itself opens resolution methods by negotiation, conciliation,mediation, arbitration and litigation. The option to apply those methodswould tend to mediation procedure. More over for middle lower bankingcustomers and micro scale business will get more handicaps to choicelitigation or arbitration. It's by considering on length and spent more cashare needed. The resolution system also offers banking mediation institute(LMP) is the competence agent to conduct mediation process but then untilthe end of year 2007 the LMP have not taken shape. Then under regulationof year 2008 (PBI No. 10/ I/PBI/2008) temporary the resolution be handledby Directorate investigation and Banking Mediation of Bank Indonesia.
ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELl T ANAH BERIKUT BANGUNAN (KASUS DI PT. X)
Authors: S R. Afiantho Afiantho
Published: July 2017

AbstrakThe author does analysis from his research concerning real estate 'housing'transaction case. The main focus of research is embarked on the developerfailed to delivery land and built housing to their customer during agreementperiods. Normatively the author thought that the developer has committed abreach the contract and broken the law by their fall short to delivery fulfil. Atthe case detail the developer duty to delivery land and built housing isagreed in the contract of sale and its annex. Analysis offered here also fallinto common contractual law issues such as standard contract violence, andgood faith principle which have regulated in laws and regulations. The scopeof the effective laws and regulations are from Indonesian Civil Code to thespecific land, housing law norms are exercised in this research analysis
MODEL INTEGRASI LEMBAGA PERWAKILAN UNTUK PENDAFTARAN SEBAGAI ALTERNATIF PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS UBI CILEMBU
Authors: Ramli Tatty A , Sumiyati Yeti
Published: July 2017

AbstrakGeographical Indication functioning like a trademark, such particular namesof locations as Geographical Indication are legally protected. Adopting thefirst to file system in Indonesia the right for Geographical Indication aregiven by the state to the first registrant that has passed administrative andsubstantive. The first registered is protected. Untill today there is still noregistration that has been submitted for Cilembu as Geographical Indication.This is mainly due to the fact that the logbook is a principal requirement forregistration should describe a comprehensive description of the product UbiCilembu. I t would not possible to be filled by only one of representative bodythat indicated in Presidential Decree No. 5112007 on GeographicalIndication. The stakeholders of Cilembu should strongly convinced that it isnecessary to developed a model of body which integrated all stakeholdersconcern, so the Log Book could be completed and the registration isproposed immediately.
PENYALAHGUNAAN LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR UNTUK MELAKUKAN TRADE BASED MONEY LAUNDERING STUDI TERHADAP KASUS L/C FIKTIF BNI
Authors: Karbela Karbela
Published: July 2017

AbstrakThis article gives elaboration by analysis onfake letter of credit issuance atEN!. The letter of credit in false issued is categorized as trade based moneylaundering. The false is done by mark up method for export-import invoicesas conditioned document of letter of credit why resulted increased goodsprice become more expensive. More of misuse of letter of credit that is aimedto money laundering practice known as predicate offences by countelfeitdocuments like truly international business transaction has been executed.The author does analysis to prove the using of false letter of credit washappened in EN!. The author opinion in EN! case can be regarded as tradebased money laundering on letter of credit misused by made false of leller ofcredit documents and more the export import transaction itself
HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS LINGKUNGAN HIDUP1 (Suatu Rekfleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)
Authors: Gregorius Junior B
Published: July 2017

Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dalam UUD 1945, memang belum dirasakan dampaknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa lingkungan, namun jiwa dan semangat Konstitusi tersebut mewajibkan Negara untuk memberi, menjaga dan melindungi hak asasi masnusia dalam lingkungan hidup tersebut dengan mempercepat perbaikan peraturan yang ada dan meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum lingkungan, termasuk perbaikanmekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang ada, demi tercapainya keadilan lingkungan bagi masyarakat banyak. Dengan pembentukan suatu Komisi khusus yang menangani keseluruhan masalah lingkungan hidup, didasari oleh nuansa Konstitusi yang hijau, dapat sungguh-sungguh menata lingkungan hidup Indonesia yang baru, Indonesia yang hijau danbermartabat, dan berkeadilan.
ANALISA LAW AND ECONOMICS ATAS KOMPENSASI DAN ASURANSI LINGKUNGAN DI INDONESIA: SEBUAH KRITIK ATAS KOMPENSASI TANPA SISTEM
Authors: Wibisana Andri G , Putri Pramita K
Published: July 2017

AbstractCompensation mechanisms and liability are an important part in environmental management. Compensation, through liability or other mechanisms, provides not only protection for the victims of environmental damage, but also incentives for the potential polluters 10 lake an ex anteoptimal level of care. ideally, compensation should be first provided through liability (combined with liability insurance). If this system does not work properly, alternatives to liability insurance, i.e. risk-sharing agreement,first-party insurance, and environmental damage insurance, should be developed. Finally, the system of compensation funds should also be promoted wheneverliability system, liability insurance, and alternatives to liability insurance are likely to fail to provide enough protection for the victims and incentives to take care for the potential polluters. Unfortunately, compensation in Indonesian is ill-structured, leaving the victims with tort law as the only way to get compensated. The Sidoarjo mudjlow case clearly illustrates the impacts of such an ill-structured compensation system. Theoretically, this situation will be improved, as the new environmental act has acknowledged several alternatives for compensation mechanism.
NORMA KESUSILAAN SEBAGAI BATASAN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008
Authors: Christianto Hwian
Published: July 2017

AbstractThe launching of UU No.44 Tahun 2008 about pornography in one side isproviding a standard of law for a pornography-taking measurescomprehensively. But in another side, this pornography law actually does notformulate clearly and firmly about how they will decide if it is categorized aspornography or not. In verse 1 of 1 UU No. 44 Tahun 2008, just provides alabeling some materials of moral act-breaking, categorized as pornographycriminal act. The interpretation about what and how the moral normconsidered as, can play its role as an examiner of pornography's judgment.In order to handle it, a judge and a lawyer need to know what is the moralnorm about, and how it is considered as a law historically or normatively.
THE NECESSITY OF CAPACITY BUILDING FOR INDONESIA'S EFFECTIVE UTILIZATION OF WTO DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM: IMPLEMENTATION OF GATT ARTICLE XX FOR TRADE AND ENVIRONMENT ISSUES
Authors: Kisworo Windu
Published: July 2017

AbstrakThe World Trade Organization Agreement, aimed to also protect theenvironment, provides a special provision on environment under article xx.Any dispute arose between parties in respect to the article should be settledtrough the WTO Dispute Settlement Mechanism. Although environmentalprotection should be sought in trade, it is often problematic for developingcountries. They generally lack an adequate domestic environmentallegislation and its enforcement because they place greater priority oneconomic development. Indeed, there have been a number of cases foughtbetween developing countries and developed countries on this very issuewithin the WTO Dispute Settlement Mechanism. In addition, there areseveral conditions that might prevent them of using the mechanism effectivelywhich includes: lack of understanding of WTO law and its jurisprudences,lack of institutional capacity, and the fear of retaliation from developedcountries when bringing the claim against developed countries to DisputeSettlement Mechanism. Indonesia, as one of developing countries also facesthe above three problems. This paper will discuss what Indonesia need toprepare so that they can use the Dispute Settlement Mechanism effectively toresolve any dispute (if any) with other country, particularly in respect to theviolation of the article XX under the WTO Agreement
KETERKAITAN PERJANJIAN LISENSI MERK DENGAN PERJANJIAN WARALABA DAN DISTRIBUSI
Authors: Sujatmiko Agung
Published: July 2017

AbstrakThe exclusive rights of trademark, consisting of the right to use and tolicense to other people to use the trademark, must be protected. The licensingof trademark is one way to protect the rights. The trademark licensing existsas the result of an contractual agreement between a licensor and a licensee.The agreement consists of, for instance, the duration; the rights andobligation of the parties; and dispute resolution. The agreement must beregistered to the trademarks office as well as the trademark. The agreementis based on contract law which parties can stablish their right andobligation. The party must obey the contract regarding with the duration,payment of royalty, termination of contract and so on. The utility ofagreement is not only to give benefit to the owner of the marks as licensor,but also to the licensee and state. The license agreement is related to afranchising and distributions hip agreement. All of the agreement give anexclusive right.
TANGAN TUHAN DI PENGADILAN: DALIH BENCANA ALAM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM KASUS LINGKUNGAN
Authors: Wibisana Andri Gunawan
Published: July 2017

AbstrakArtikel ini menganalisis putusan pengadilan pada penggunaan bencana alam sebagaipembelaan dalam kasus perbuatan melawan hukum. Memang ada setidaknya tiga kasuslingkungan di Indonesia, di mana terdakwa terpaksa melakukan pembelaan bencana alamsebagai pembelaan mereka. Artikel ini berfokus pada satu kasus, yaitu Walhi v Lapindo, dkk.Artikel ini bertujuan mengukur perbedaan antara kasus Indonesia dengan kasus gugatan ASmelibatkan apa yang disebut "Kuasa Tuhan". Secara khusus, artikel ini mencoha untuk membahas pertanyaan tentang apakah bukti harus ditetapkan oleh pihak yang mengklaimbahwa yang menderita kerusakkan disebabkan oleh bencana alam. Dengan demikian, artikelini akan mencari aturan-aturan yang mendasari dalam definisi bencana alam, hubungan antara tindakan pembelaan Tuhan dan aturan kewajiban, dan kemampuan meramalkan kebutuhan dalam hukum ganti-rugi. Sebagai kesimpulan, artikel ini menerangkan bahwa dibandingkan dengan rekan-rekan AS, pengadilan Indonesia tidak memiliki konsistensi dan penalaran logis dalam keputusan mereka pada pembelaan bencana alam. Menyusul keputusan tentang penggunaan tindakan pembelaan Tuhan di pengadilan AS, artikel ini berpendapat bahwa untuk menciptakan konsistensi dalam pengambilan keputusan pengadilan, pembelaan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti menjadi luar biasa, tak terduga, dan bebas dari campur tangan manusia.
ANALISIS PENGUATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI LEMBAGA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Authors: Fatmawati Fatmawati
Published: July 2017

AbstrakApa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen). Setelah perubahan UUD 1945, sesuai dengan apa yang disepakati oleh PAH I MPR, maka sistem pemerintahan presidensildipertegas dengan mengatur antara lain mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan pelanggaran hukum. Diantara berbagai hal yang mengalami perubahan adalah mengenai kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Walaupun kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 menjadi setara dengan lembaga negara lainnya, akan tetapi dalam hal pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil Presiden memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).
URGENSI FATWA DAN LEMBAGA FATWA DALAM EKONOMI SYARIAH
Authors: Barlinti Yeni Salma
Published: July 2017

AbstrakPerdebatan mengenai status hukum dari fatwa ekonomi Islam harus dihentikan. Ini tidak berarti fatwa harus berubah menjadi bentuk undang-undang. Fatwa dalam jasa keuangan Islam harus ada karena ajaran Islam, yang menjadi tradisi dalam masyarakat Islam, perintah muslim untuk bertanya mufti tentang pertanyaan Islam atau masalah, Islamic ekonomi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan kepentingan lembaga keuangan Islam dalam produk inovasi dari ekonomi Islam. Fatwa institusi harus menjadi bagian dari pemerintah dalam rangka memberikan kejelasan ke posisi mufti dan fatwa. Ini tidak akan membawa Indonesia menjadi ada negara Islam, tetapi merupakan respon posit~[ dan wujud kepedulian pemerintah untuk kesejahteraan semua orang, dalam setiap agama, melalui ekonomi Islam.
PENEMPATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI ORGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945
Authors: Monteiro Josef M
Published: July 2017

AbstrakKomisi Pemberantasan Korupsi sebagai sebuah organ tambahan bersifat independen dan berperan sebagai mekanisme pemicu ketidakpercayaan khayalak terhadap lemahnya aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. KPK, karena itu, memiliki infrastruktur dan struktur hukum dengan kekuasaan yang luar biasa atau kompetensi untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, penyadapan dan penuntutan. Pada kenyataannya, KPK yang lahir berdasarkan hukum menghadapi banyak rintangan dalam usahanya memberantas korupsidalam organ-organ negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Akibatnya, institusi yang lebih rendah menghadapi kesulitan dalam mengontrol institusiinstitusi yang lebih tinggi. Di samping itu, keberadaan KPK sebagai sebuah produk hukum menghadapi situasi yang problematik, karena Undang-undang yang mengatur KPK secara formal (wet in formeele gezin) dibuat dan ditentukan oleh badan legislatif dan badan kepresidenan, sehingga Undang-Undang KPK dapat dengan mudah dibatalkan oleh kedua institusi tersebut. Terlebih lagi, Undang-Undang KPK secara material (wet in materieele gezin) yakni kandungan atau isi dari Undang-Undang tersebut, dapat dengan mudah diubah oleh Pemerintah dan DPR untuk menyusupkan kepentingan politiknya, sehingga Undang-Undang KPK yang baru lebih mencerminkan visi politik yang bersangkutan. Produk dari undang-undang yang demikian cenderung menjadi konservatif atau ortodoks, mencerminkan kepentingan politik elit di pusatkekuasaan eksekutif dan legislati[. Untuk menghindari dilumpuhkannya keberadaan KPK, maka pengaturannya dalam batang tubuh UUD 1945 mendesak untuk dilakukan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGATURAN USAHA PERIKANAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI TELUK JAKARTA YANG MENGACU PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN TRADISIONAL
Authors: Afdol Afdol , Pulungan Sofyan , Priambodo Bono Budi
Published: July 2017

AbstrakKebijakan dan regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dewasa ini ditengarai berpengaruh baik positif maupun negatif pada kehidupan dan mata pencaharian komunitas-komunitas nelayan tradisional disepanjang pesisir Teluk Jakarta. Di lain pihak, komunitas-komunitas itu memiliki persepsi, pengetahuan, dan aspirasinya sendiri mengenai lingkungan tempat tinggal dan lingkungan hidup mereka, yang diperkirakan telah membentuk suatu sistem pengetahuan tersendiri yang khas berupa kearifan lokal. Terkait dengan ketentuan hukum mengenai kearifan lokal masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun harus diakui, dihormati, dan dilindungi, bahkan dijadikan acuan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Penelitian ini berupaya mengusulkan kebijakan dan regulasi pemerintah terkait sumberdaya alam dan lingkungan di pesisir Teluk Jakarta dengan menjadikan kearifan lokal komunitas-komunitas nelayan yang tinggal dan mencari hidup di sana sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan utama
MASYARAKAT SIPIL DAN MEKANISME ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMANG RIGHTS: STUDI KASUS INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS TREATY BODIES
Authors: Purnama Hadi Rahmat
Published: July 2017

AbstrakSejak awal inisiatif pembentukan AICHR dimulai dengan peran masyarakat sipil di ASEAN yang mendorong ASEAN atas komitmentnya untuk membentuk mekanisme HAM di kawasan ASEAN dan membentuk Badan HAM ASEAN Komitmen ASEAN terhadap HAM mengendur setelah tahun 1995 karena bertambahnya keanggotaan ASEAN dengan bergabungnya Vietnam, Cambodia, Laos dan Myanmar, sehingga menyebabkan kemajukan politik di ASEAN Terkait dengan perkembangan baru ini, fokus dari masyarakat sipil telah berkembang dari tingkat nasional ke tingkat internasional yang bertujuan meberikan pengaruh yang lebih luas. Masyarakat sipil telahmemberikan kontribusi terhadap perkembangan dalam hukum internasional melalui interpretasi perjanjian internasional, penerapan hukum internasional dan penegakan hukum internasional. Dalam masalah HAM, masyarakat sipil telah memainkan peranan yang penting terkait dengan badan yang telah dibentuk berdasarkan perjanjian internasional HAM
KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
Authors: Wiriadinata Wahyu
Published: July 2017

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui efektivitas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan penyebab hal tersebut. Kasuskasus penindakan hakim yang melanggar kode etik hakim maupun melanggar hukum sudah menjadi fenomena saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah “penelitian hukum normatif/yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data primer berupa undang-undang, kemudian dihubungkan dengan teoriteori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Komisi Yudisial,sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dari hasil penelitian dimaksud ditemukan jawaban bahwa peran Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap para hakim belum efektif. Hal ini disebabkan oleh karena diantaranya tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi sendiri terhadap hakim dan tidak mempunyaikewenangan penyidikan terhadap para hakim yang terbukti di dalam pemeriksaan melanggar aturan pidana.
Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu
Authors: Nafi Tien Handayani , Nurtjahyo Lidwina Inge , Kasuma Iva , Parikesit Tirtawening , Putra Gratianus Prikasetya
Published: July 2017

Tulisan ini menggambarkan intervensi hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak – secara khusus yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan korban. Penyelesaian kasus yang dipilih oleh keluarga korban pada masyarakat adat tidak terbatas pada forum peradilan formal saja. Mekanisme non formal (melalui tetua adat) juga kerap menjadi forum penyelesaian. Dari sekian banyak komunitas adat di Indonesia, masyarakat adat di NTT, yaitu di Kupang, Atambua, dan Waingapu menjadi salah satu komunitas yang hingga kini masih memilih lembaga adat dalam menyelesaikan kasus, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Angka kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut juga cukup tinggi (tahun 2012 tercatat 478 kasus berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan dan Anak). Penelitian ini berada dalam genre socio-legal studies, khususnya antropologi hukum, yaitu studi hukum dengan pendekatan interdisipliner, sebagai suatu pengayaan terhadap studi hukum arus utama.
STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN DI KABUPATEN SIDOARJO
Authors: Nalle Victor Imanuel W.
Published: July 2017

Ketentraman dan ketertiban merupakan sebuah kebutuhan kota. Pencapaian kebutuhan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instrumen pengaturan yaitu Peraturan Daerah. Kabupaten Sidoarjo mengaturnya melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Penelitian ini melalui pendekatan sosio-legal telah mengkaji kondisi aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut maupun hambatan-hambatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemahaman warga terhadap urgensi substansi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 bagi kepentingan publik. Selain itu kondisi struktur penegak hukum dan kultur masyarakat tidak mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Kondisi ini mengakibatkan munculnya hambatan-hambatan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di Kabupatan Sidoarjo.