bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTERI DAN ANAK
Authors: Prihatini Farida
Published: July 2017

AbstrakThis article gives enlightenment conecerning nikah siri (unregisteredmarriage), in Indonesia. The purpose of this nikah siri is a marriageconducted in accordance with the provisions of religious harmony and fulfillthe requirements of marriage as prospective bridegroom and women,guardians, consent granted, witnesses and consent of both prospective brideand the dowry, but not executed before the Marriage registration office. Sirimarriage is usually performed before the local (moslem) clergy. Nikah sirireasons this done many things, among others, to avoid fornication, stillbound by employment contracts that prohibit she was married to a specifiedperiod or to be polygamous because they do not obtain consent from his wifeor his wives, and can also be due to lack offees to pay marriage registrationfees. This siri marriage because marriage is not done then the recording hasno legal force, because no country legally valid marriage even be consideredthis never happened. The impact of this siri marriage are felt on the wife andchildren. Both the wife and children have no legal relationship with herhusband/father. So the wife does not have rights that should be owned by thewife of a valid marriage. So also with the child, the child status is not lawfulbecause the child is born not from a legitimate marriage, and children havehad only a civil relationship with his mother, as a result he/she can notobtain the rights that they should get if he/she was born of a valid marriageaccording to both valid under islamic and country law. Based on thosereasons the author conclude that siri marriage is very harmful and does notprovide legal protection to the wife and children.
PERKEMBANGAN DELIK KHUSUS DALAM MASYARAKAT YANG MENGALAMI MODERNISASI
Authors: Adji Oemar Seno
Published: July 2017

Delik Khusus diartikan dan mendapat pembicaraan di sini Tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP maupun diluar kodifikasi. Tidak dimasukkan dalam pembicaraan disini, adalah vermogensdelicten" dalam KUHP, sedangkan termasuk ruang lingkup pembicaraan di sini adalah "delik-delik susila, delik Agama, delik terhadap keamanan Negara dan beberapa delik terhadap kekuasaan umum. Undang-undang.Pemberantasan Kegiatan subversi, Tindak Pidana Ekonomi, Pemberantasan Korupsi disinggung dalam pembicaraan di sini, sedangkan tidak tercakup dalam pembicaraan adalah Hukum Pidana Lalu Lintas
PEMILIHAN UMUM 1982
Authors: Ibrahim Harmaili
Published: July 2017

Kurang lebih dua bulan menjelang Sidang Umum MPR 1978 Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia melaksanakan diskusi hukum tata negara. Diskusi ini telah membahas tiga paper, yaitu (1) Sistem penilaian normatif oleh MPR terhadap laporan pertanggungan jawab Presiden RI., oleh Krishnayanda Wiryowerdoyo, S.H., (2) Pemilihan Umum di Indonesia 1982 oleh Harmaili Ibrahim, S.H., dan (3) Di sekitar pemilihan presiden baru, oleh Mr S.M. Amin. Kesimpulan diskusi itu antara lain disampaikan kepada Ketua MPR hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelang Sidang Umum MPR 1973. Dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 tersebut sebenarnya terbuka kemungkinan bagi anggota DPR untuk mengajukan suatu RUU usul inisiatif tentang perobahan UU 16/1969 jo UU 5/1975 tentang susunan DPR, DPRD dan MPR, karena dalam ketetapan tersebut sama sekali tidak disebutkan tentang susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD, seperti halnya dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973, yang umpamanya menyebutkan susunan MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan Utusan Golongan bukan ABRI
MASALAH PENAHANAN DAN HUKUMAN TERHADAP KEJAHATAN ANAK
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Tidak diragukan lagi apa sebab dipercayakan kepada kami menulis artikel ini tentu tidak terlepas dari kedudukan sebagai praktisi hukum disebut Hakim, bertugas sehari-hari menangani perkara yang berbagai jenis dan corak, ditinjau dari manusia pelakunya, laki-lakikah ia atau wanita, dewasakan atau belum, demikian pula tentang sifat kejahatan, beratlah atau enteng serta menuntut korban jiwakah atau hanya harta benda dan sebagainya. Harapan tersebut ada ketepatannya. Oleh karena itu kami berusaha menyajikan ungkapan permasalahan seperti tercantum dalam judul di atas. Ungkapan seorang theoritisi tentang jauh berbeda dengan seorang praktisi. Tinjauan seorang theoritisi berawal tolak dari panca theorie, dibahas secara ilmiah sedemikian rupa, sehingga tidak jarang sampai pada keraguan kebenaran hasil theorie tersebut. Berlainan halnya dengan seorang praktisi yang sebelumnya telah dibekali dengan theorie tanpa mengurangi arti dan peranan theorie menyangkut masalahnya lebih menitik beratkan peninjauan dari sudut kenyataan. Berpijak pada kenyataan itulah si praktisi berusaha menarik hikmah pelajaran, yang mungkin lebih tepat dan sesuai dibanding hasil kesimpulan berdasarkan theorie itu.
MEMBENAHI WARISAN MAJAPAHIT DENGAN UU BAGI HASIL PERIKANAN (Beberapa Studi Kasus di Pesisir Utara P. Jawa)
Authors: Adicondro Adicondro
Published: July 2017

BUDIDAYA perikanan tambak di Indonesia, belum setua budidaya pertanian padi sawah atau perikanan laut. Tambak, atau kolam ikan berisi air payau di pesisir laut, konon berasal dari zaman Hindu-Jawa, antara tahun 1200 - 1400 (S.M.). Ada yang mengatakan budidaya pertambakan itu berasal dari zaman Majapahit. Ada yang mengatakan sejarah pertambakan di Jawa mulainya lebih awal yakni di masa pemerintahan Raja Airlangga. Yang dimaksud dengan "hasil bersih" ikan peliharaan dalam tambak ialah peliharaan yang diperoleh dari usaha pertambakan yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak. "Ikan peliharaan" ialah ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli. Sedang "ikan liar" ialah ikan yang terdapat dengan sendirinya di dalam tambak, dan tak tergolong ikan peliharaan. Udang termasuk ikan liar, kecuali jika udang itu memang sengaja dipelihara dan benihnya dibeli.dewasa ini, fungsi-fungsi Menteri Perburuhan, Menteri Perikanan serta "organisasi-organisasi" tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional" masing-masing telah diambil-oper oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq Dirjen Perawatan Tenaga Kerja, Menteri Pertanian cq Dirjen Perikanan, serta organisasi-organisasi profesi HKTI, HNSI dan FBSI.
BEBERAPA PERMASALAHAN POKOK SEKITAR PENGUMUMAN PEMERINTAH RI TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Authors: Kusumaatmadja Mochtar
Published: July 2017

Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah RI telah mengeluarkan Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil, yang dari garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia. Pengumuman Pemerintah ini jelas mempunyai akibat yang sangat luas, baik bagi Indonesia maupun bagi Negara-negara lain yang berkepentingan. Bagi Indonesia, Pengumuman Pemerintah tersebut akan menambah luas laut yang berada di bawah jurisdiksi nasional Indonesia dengan lebih dari dua kali luas laut berdasarkan Wawasan Nusantara meniirut Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (764.000 mil persegi). Bagi Negara-negara lain yang berkepentingan, Pengumuman Pemerintah tersebut akan membatasi ruang gerak kapal-kapal ikannya dan juga akan menimbulkan masalah penentuan batas maritim dengan Negara-negara tetangga. Mengingat implikasinya yang luas tersebut, pada tempatnya saya menjelaskan beberapa aspek penting dari Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
HAK-HAK ASASI MANUSIA (Suatu Tinjauan Ringkas dari segi Hukum Islam)
Authors: Azhary Mohammad Tahir
Published: July 2017

Pada hakekatnya deklarasi itu adalah merupakan penjabaran dari ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sekaligus pula merupakan implementasi dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu saja, kadar implementasi hak-hak asasi manusia di suatu negara apabila dibandingkan dengan negara lainnya berbeda dan bervariasi. Tulisan ini tidaklah bermaksud untuk melukiskan perbedaan-perbedaan dalam kadar implementasi hak-hak asasi manusia, namun bertujuan memberikan suatu tinjauan ringkas tentang hak-hak asasi manusia dari segi hukum Islam. Ada tiga permasalahan yang disoroti dalam tulisan ini, yaitu : Pertama, bagaimanakah kaitan antara hak-hak asasi manusia dengan hukum Islam ? Kedua, di manakah letak (kedudukan, posisi) hak-hak asasi ditinjau dari segi hukum Islam ?. Ketiga, bagaimanakah praktek atau implementasi hak-hak asasi manusia pada zaman Nabi Muhammad s.a.w, di negara Madinah sebagai suatu city state ketika itu ?
STUDI KEBUTUHAN HUKUM, BANTUAN STRUKTURAL DAN PENEGAKAN HAK-HAK AZASI MANUSIA
Authors: Kusumah Mulyana W
Published: July 2017

Dalam kenyataan, apa yang berlangsung pada tahap ini membangkitkan arus-arus pemikiran-pemikiran alternatip tentang pembangunan. Telah timbul pemikiran-pemikiran dialektis atas realitas obyektip yang mempertahankan struktur yang berlawanan dengan tujuan-tujuan dasar pembangunan. Pemahaman lebih jernih atas pengalaman-pengalaman pembangunan selama ini diperoleh dengan menegasikan tatanan mapan di atas, telah menggerakkan pemikiran ke arah perumusan kembali pengertian pembangunan yakni pembebasan dari struktur ketidakadilan yang artinya mutlak mengharuskan rekonstruksi mendasar atas pola-pola hubungan yang melandasi keadaan tidak manusiawi dalam masyarakat
STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Authors: Nasution Abdul Karim
Published: July 2017

Dalam Hukum Acara Pidana ada istilah yang disebut kepolisian preventif (preventive police) dan kepolisian repressif (repressive police). Berhubung dalam istilah kepolisian preventif dalam bahasa Inggeris ada kara preventive, sedang dalam istilah pencegahan kejahatan (bahasa Inggeris) kata prevention, rasanya perlu diberi penjelasan hubungan antara kedua istilah tersebut. Memang antara kepolisian preventif dan pencegahan kejahatan ada hubungan erat. Kepolisian preventif termasuk pencegahan kejahatan, tapi pencegahan kejahatan adalah lebih luas dari kepolisian preventif. Tugas kepolisian preventif, adalah tugas Polisi yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan, seperti diatur dalam Bab I HIR., sedang tugas kepolisian repressif adalah tugas Polisi Kehakiman yang menindak setiap petindak pidana jika kejahatan telah terjadi (diatur dalam Bab II HIR). Pasal-pasal tentang kepolisian preventif dalam HIR, diadakan untuk mencegah terjadinya kejahatan, dengan jalan mengadakan tindakan-tindakan tertentu, sehingga dapat dipelihara ketertiban dan keamanan dalam desa, umpamanya mengadakan ronda malam, mencegah orang-orang membawa senjata diwaktu malam, tidak memberi penginapan terhadap orang-orang desa lain sebelum mendapat izin dari Kepala Desa, menyimpan barang-barang orang yang menginap dalam desa dan Iain-lain.
TINDAKAN-TINDAKAN REPUBLIK INDONESIA DIUJI OLEH BADAN-BADAN PERADILAN LUAR NEGERI
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Tanpa diketahui orang banyak, seringkali tindakan-tindakan dari negara kita menjadi persoalan di muka Badan-badan Peradilan di luar negeri. Bukan saja pada waktu dalam tahun-tahun akhir 1950-an negara kita telah mengambil berbagai tindakan-tindakan terhadap harta benda milik orang asing yang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan dihadapan forum Pengadilan-pengadilan diluar negeri. Dalam hubungan itu dapat kita menunjuk pada perkara-perkara yang menyangkut soal nasionalisasi daripada perusahaan-perusahaan Belanda, terutama perkebunan-perkebunan yang telah dinasionalisasi. Sebagai akibat dari tindakan ini dan Undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengalami gugatan-gugatan diforum hakim luar negeri. Antara lain dapat disebut perkara-perkara mengenai tembakau Indonesia yang hendak dilelang dipasaran Bremen. Pihak pemihk-pemilik Belanda yang mengakui masih merupakan pemilik sah atas tembakau bersangkutan, telah mencoba menghalang-halanginya dengan mengajukan perkara yang sampai diadili oleh Landesgericht dan Oberlandesgericht Bremen. Hasil dari perkara-perkara tersebut telah diketahui. Yaitu bahwa oleh pengadilan-pengadilan di Jerman telah dibenarkan tindakan-tindakan yang telah diadakan oleh pemerintah kita. Bahwa tindakan-tindakan tersebut memang secara juridis telah mengalihkan hak milik, hingga permintaan sitaan dari pemilik-pemilik yang lama, ternyata tidak berhasil. Salah satu pembelaan yang pada waktu itu diajukan adalah Act of State Doctrine. Menurut doctrine ini, yang terutama diterima dalam negara-negara Anglo Saxon, maka tindakann suatu pemerintah yang diakui oleh negara sang Hakim sebagai pemerintah yang sah, tidak dapat diuji oleh Hakim tersebut.
HUKUM PERHUBUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KERJASAMA ASEAN
Authors: Hartono Sunarjati
Published: July 2017

dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan Hukum Perhubungan, dan bagaimana sifat dan corak Hukum Perhubungan itu. Pertama-tama diperlukan pembatasan tentang kata “Perhubungan”. Kata asalnya adalah menghubungi atau menghubungkan, yang terjemahan bahasa Inggrisnya adalah “to connext”, “to transmit”, atau “to transfer”. Seringkali pula kata “menghubungi” itu diperluas artinya menjadi “to communicate”, yaitu “berkomunikasi”. Atau dengan lain perkataan: memberikan atau mempertukarkan informasi (to give or exchange information). Pemberian atau pertukaran informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan kurir dengan isyarat (misalnya telegraf dan radar), melalui surat (pos) melalui telepon, gambar (foto slidee film dan televisi), tetapi juga melalui mass-media lain seperti surat kabar, majalah, dan melalui buku-buku.
UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH PENCARI KEADILAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
Authors: Oeripkartawinata Iskandar
Published: July 2017

Upaya hukum atau rechtsmiddel itu adalah upaya yang diberikan oleh hukum (dalam arti sempit undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim. Kita kenal dalam Hukum Acara Perdata perihal upaya-upaya hukum ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang dinamakan : upaya hukum biasa, dan — upaya hukum luar biasa.Sering dilupakan orang atau para pencari keadilan bahwa dalam hal putusan hakim telah dijatuhkan de ngan perstek untuk kedua kalinya, maka upaya hukum yang tepat untuk dipergunakan adalah mengajukan permohonan banding, dan jangan sekali-kali mengajukan hak perlawanan sekali lagi karena akibatnya fatal yaitu permohonan banding yang akan diajukannya menjadi terlambat atau lewat tenggang waktunya sehingga tidak dapat diterima (periksa pasal 129 (5) H.I.R. juncties pasal 8 (2), pasal 7 (4) Undang undang No. 20 Tahun 1947). Pada umumnya perlawanan yang diajukan oleh pelawan, semula tergugat akan menangguhkan pelaksanaan putusan hakim yang telah dijatuhkan dengan perstek, kecuali apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan ketentuan pasal 180 (1) H.I.R.
PERANAN ADVOKAT DALAM DUNIA USAHA
Authors: Nugroho Nugroho
Published: July 2017

Kita dapat memandang para akhli hukum dari berbagai sudut. Para akhli hukum dapat kita lihat sebagai penjaga perdamaian dalam masyarakat, dan karena itu mereka mengejar cita-cita yang tinggi dalam masyarakat. Adalah seorang advokat ulung yang kemudian mencapai piincak kehidupannya sebagai presiden Amerika Serikat, ABRAHAM LINCOLN yang menandaskan cita-cita professinya yang tinggi ketika dia berkata: "It is as the peacemaker that the lawyer has the superior opportunity to be a great man".Kita dapat pula melihat hukum sebagai wahana bagi para anggota profesi kami, untuk mempertahankan kemerdekaan dalam masyarakat, terutama kemerdekaan individu, sebagai yang diucapkan oleh seorang presiden lain, JOHN F. KENNEDY, pada Law Day Proclamation tanggal 1 May 1961, bahwa "law is the strongest link between man and freedom".Tetapi sebaliknya kita juga bisa jengkel melihat ahli hukum sebagai unsur konservatip yang selalu tampak terlalu lamban dan ragu-ragu dalam masyarakat, seperti yang berulangkali dikatakan oleh almarhum Presiden SOEKARNO dengan mengutip seorang pehulis yang mengatakan: "Met juristen kun je geen revolutie bedrijven". Ahli hukum dapat. kita lihat sebagai orang yang tidak tegas pendiriannya, selalu terlampau hati-hati dalam menunjukkan keyakinannya yang tegas, karena takut digugat kalau pendiriannya salah dan selalu berjaga-jaga dengan suatu escape clause.
AZAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DI NEGARA HUKUM INDONESIA (SUATU PEMAHAMAN EMPIRIK)
Authors: Nurjaya I Nyoman
Published: July 2017

Didalam Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal suatu azas yang erat relevansinya dengan hak-hak azasi manusia in casu hale azasi tertuduh yaitu azas Praduga tak bersalah atau lebih dikenal dengan azas presumption of Innocence. Dalam kaitan inilah tulisan summir ini disajikan, sebagai suatu pemahaman empirik terhadap azas presumption of innocence didalam negara hukum Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. sampai sejauh mana eksistensi azas presumtion of innocence ini telah dilaksanakan, baik oleh para pelaksana hukum, media massa, maupun kalangan the man in the street, dalam kerangka pelaksanaan hukum (law enforcement) di dalam negara rule of law Indonesia.
SUATU PERBANDINGAN ANTARA AJARAN SYAFI’I, HAZAIRIN DAN WASIAT WAJIB DI MESIR, TENTANG PEMBAGIAN WARISAN UNTUK CUCU MENURUT ISLAM
Authors: Ramulyo Mohammad Idris
Published: July 2017

ajaran kewarisan ahlul's sunnah, di Indonesia lebih dikenal dengan ajaran Syafi'i telah diterima umum secara praktis, walaupun teoritis masih di kenal ajaran kewarisan dari madzhab Hanafi. Sejak masuk Islam ke Indonesia, menurut catatan sejarah sejak abad ke tujuh, yang dianut dan berkembang adalah madzhab ahlul's sunnah baik madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, tetapi yang dominan adalah madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i dianggap seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan hati-hati dalam mengeluarkan fatwanya, oleh karena itu Syafi'i dengan ajarannya sangat dihormati dan disegani, jadi ada perasaan malu mengemukakan perasaan ketidak adilan terhadap ajaran Syafi'i tentang hukum kewarisan ini
HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
Authors: Azhary Muhammad Tahir
Published: July 2017

Hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama sejak tahun 1882 sampai sekarang sudah ada dan tersebar diberbagai peraturan-perundang-undangan. Di dalam praktek, terutama sejak berlakunya undang-undang Perkawinan, Peradilan Agama menggunakan pula Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara Islam yang bersumber dari kitab-kitab Fikih. Sekarang ini RUU tentang Acara Peradilan Agama sedang "digodok" dan diharapkan tidak lama lagi akan menjelma sebagai Undang-Undang. Pada hakekatnya RUU tentang Acara Peradilan Agama yang tersebut di atas, selain memuat ketentuan-ketentuan yang sudah ada tentang hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, memuat pula ketentuan-ketentuan yang baru sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan produk hukum setelah Indonesia merdeka.
HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK
Authors: Suraputra Didik
Published: July 2017

Gagasan hak untuk menentukan nasib sendiri ini telah disebarluaskan melalui media pers sehingga telah diketahui oleh banyak orang. Akan tetapi menurut hemat penulis meskipun banyak yang mengetahuinya belum tentu tahu bagaimana posisi sebenarnya dari hak untuk menentukan nasib sendiri dalam Hukum Internasional Publik. Apakah hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut adalah hak dalam arti hukum yang didukung dengan kewajiban hukum atau hanya merupakan hak moral positip saja. Sebelum diadakan pembahasan dari pertanyaan tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada umumnya hak untuk menentukan nasib sendiri itu dapat dijelaskan dalam dua arti; yang pertama dapat diartikan sebagai hak dari suatu bangsa dari suatu negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri.
PERANAN KOMITE HUKUM ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DALAM PENGEMBANGAN HUKUM UDARA
Authors: Martono Martono
Published: July 2017

Tulisan ini adalah menguraikan peranan Komite Hukum didalam pengembangkan hukum udara, khususnya hukum udara internasional. Untuk maksud tersebut, terlebih dahulu dikemukakan asal mula Komite Hukum agar dapat mengerti dengan baik fungsi dan tugasnya secara jelas. Kemudian berturut-turut diuraikan dasar hukum pembentukan Komite Hukum, tugas dan fungsinya, komposisi anggotanya, program kerja, sidang, tata cara pengesahan serta hasil kerja Komite Hukum.
BAGAIMANA HAK ASASI TERDAKWA MENURUT HAP?
Authors: Yusuf Kasirin
Published: July 2017

TAP MPR No. IV/MPR/1978 meng-hendaki diadakannya pembaharuan hukum nasional. Salah satu hasil usaha tersebut adalah rumusan hukum acara pidana nasional sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76) dan yang pada hekekatnya meru-pakan asaha pengadaan pembaharuan kodifikasi hukum acara pidana nasional. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka secara resmi telah mencabut berlakunya HIR. KUHAP disahkan dan diundang-kan pada tanggal 31 Desember 1981. Oleh karena telah dimuat dalam LN Tahun 1981 No. 76, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Di dalam KUHAP tampak perkembangan baru yang menggembirakan dipandang dari segi kepentingan terdakwa atau tersangka. Tidak lain adalah mengenai bantuan hukum bagi mereka semenjak diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana. Asas bantuan hukum tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
BAHASA HUKUM ADAT DALAM PETA BUMI BAHASA-HUKUM NASIONAL
Authors: Mahadi Mahadi
Published: July 2017

Komisi satu dalam Simposium Bahasa dan Hukum di Parapat (1974) merumuskan, bahwa Bahasa-Hukum Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Kekhususannya terletak pada istilahnya, komposisinya serta gayanya. Seterusnya Simposium membuat konstatasi, bahwa bahasa-hukum Indonesia sebagai bahagian Bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap, terang, mono-semantik dan harus pula memenuhi syarat estetika.
PENDIDIKAN HUKUM DAN BAHASA HUKUM
Authors: Purbacaraka Purnadi , Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di beberapa lembaga pendidikan tingi tersebut ternyata beraneka ragam, baik dari sudut kurikulum maupun penerapannya, oleh karena mungkin didasarkan pada ruang lingkup tujuan yang berbeda. Hal itu dapat dimengerti, oleh karena memang dimungkinkan adanya variasi di dalam penerapan, sepanjang hal itu tidak menyeleweng dari sendi-sendinya, dan dalam hal ini tidak mengganggu keluaran yang diharapkan masyarakat. Tujuan untuk mengidentifikasikan maupun menguraikan beberapa sendi pendidikan tinggi hukum dan bahasa hukum. Di satu pihak, yang di identifikasikan adalah apa yang ada selama ini, dan di lain pihak dicoba untuk memberikan suatu proyeksi ke masa depan. Bahan-bahan dasar yang dipergunakan adalah bahan kepustakaan (data sekunder), maupun hasil pengamatan-pengamatan terhadap penyelengaraan pendidikan hukum tinggi di beberapa lembaga pendidikan tinggi hukum, baik negeri maupun swasta.
PERMAINAN BAHASA
Authors: Sjah Soetan Mohamad
Published: July 2017

Ada suatu masa sebelum van Vollen hoven dan murid-muridnya memulai kegiatan mereka di bidang studi hukum adat, di waktu mana ahli-ahli hukum Belanda, yang bertindak sebagai hakim misalnya, dan berurusan dengan hukum tersebut, tiada melihat sesuatu yang khas membedakan hukum adat dari hukum yang mereka kenal demikian mendalam berdasarkan studi sewaktu di universitas, yaitu hukum Eropa. Segalanya bagi mereka adalah "tout comme chez nous" — sama sekali sama saja dengan apa yang terdapat pada diri sendiri. Apabila seseorang yang tunduk kepada hukum adat menggadaikan tanahnya, maka menurut ahli-ahli hukum tersebut, orang itu telah melakukan jual-beli dengan ketentuan bahwa apa yang dijual itu dalam waktu tertentu bisa dibeli kembali — "koop en verkoop met beding van weder inkoop" — yang umum demikian terkenal tagal itu diatur panjang lebar dalam Burgerlijk Wetboek, buku ketiga. Pandangan se-rupa itu adalah erosentris.
BEBERAPA UPAYA DAN PERHATIAN DALAM PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
Authors: Siahaan Siahaan
Published: July 2017

Lingkungan, sering disebut juga dengan lingkungan hidup ialah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atas tempat di mana kita berada dan yang mempengaruhi hidup kita. Setiap lingkungan selalu didasarkan pada sistim Ungkungannya masing-masing, yaitu adanya hubungan timbal balik antara makhluk-makhluk hidup dengan Lingkungannya. Setiap interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk-makhluk hidup dengan Lingkungannya disebut dengan ekoisistim. Semua satuan (komponen) atau sub-sistim yang menjalin interaksi satu sama lainnya terdiri atas lingkungan biotis dan lingkungan abiotis. Lingkungan biotis terdiri dari makhluk-makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sel-sel. Sedangkan Lingkungan abiotis ialah semua benda-benda mati seperti tanah, udara, air, gaya tarik bumi, cahaya, cuaca, dan Iain-lain.
PUTUSAN PROVISIONIL DAN PENGETRAPANNYA DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI
Authors: Abikusno Rahyono
Published: July 2017

Dalam praktek, putusan provisi sekalipun belum putusan akhir, oleh Hakim dibuat dalam putusan tersendiri. Dan meskipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 185 HIR/196 RBg yang mengatur bahwa putusan-putusan yang bukan keputusan akhir tidak dibuat tersendiri, melainkan dimasukkan dalam berita acara persidangan. Ternyata dalam praktek putusan provisi setelah ada putusan akhir, dengan sendirinya dimasukkan menjadi satu dengan putusan akhir dengan jalan menguatkannya atau mencabutnya. Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provivisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ex. pasal 180 HIR). Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan salah satu pihak (umumnya pihak Penggugat) agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Meskipun putusan provisionil adalah juga salah satu macam putusan sela, namun kalau ditinjau dari kenyataan hukum, putusan provisionil ini sebenarnya sudah dapat dikatakan putusan yang mendekati keputusan akhir.
ABORTUS PROVOCATUS DILIHAT DARI SUDUT HUKUM ISLAM
Authors: Thalib Sajuti
Published: July 2017

Abortus Provocatus Dilihat Dari Sirdut Fikih. Judul ini di anjak kata-katanya tapi tidak berubah artinya menjadi Abortus Provocatus dilihat Dari Sudut Hukum Islam.
EUTHANASIE DAN TRANSPLANTASI ORGAN (Suatu tinjauan dari sudut Hukum-Pidana)
Authors: Salim Bachtiar Agus
Published: July 2017

Euthanasie ini telah dikenal sejak dahulu kala dan istilahnya itu mengandung arti: Mati dengan tenang, mati tanpa banyak rasa penderitaan, penggunaan alat-alat/bahan agar perjuangan kematian tersebut diperingan. Suatu komisi dari Gezondheidsraad Belanda mengenai euthanasie mendefinisikan adalah perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup demi kepentingan si pasien oleh seorang dokter atau bawahan yang bertanggung jawab padanya. Bagaimana eratnya hubungannya delik ini dengan kebebasan perbuatan medis para dokter yang di dalam tangan mereka itulah terletak penentuan "demi kepentingan si pasien itu". Commissie membedakan apa yang disebut sebagai vrijwillige euthanasie yang maksudnya euthanasie yang dilaksanakan dengan adanya permintaan yang nyata dan sungguh-sungguh dari si pasien, dengan apa yang disebut sebagai lawannya onvrijwillige euthanasie (tidak adanya permintaan yang nyata dan sungguh-sungguh dari si pasien).
HAK BUDGET DPR-RI
Authors: Atmadja Arifin Soeria
Published: July 2017

"kedaulatan merupakan sumber hak budget. Berdasarkan konstruksi tersebut maka hak budget secara derevatif dimiliki oleh DPR dari MPR, oleh karena secarj konstitusional kedaulatan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat (2) UUD I945). Adanya kaitan erat hak budget DPR dengan kedaulatan yang dilaksanakan MPR, tidak memungkinkan penggunaan hak budget baik secara kualitatif maupun kuantitatif oleh DPR secara kontroversial. Demikian pula penggunaan anggaran tahun yang lalu, apabila usul anggaran yang diajukan oleh Pemerintah ditolak sebagian atau seluruhnya, hanya merupakan "grondslag" bagi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, oleh karena kegiatan pemerintahan tidak mungkin terhenti karenanya.
HAK BUDGET
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

Persoalan hak budget dirasakan menjadi semakin penting pada saat Pemerintah Republik Indonesia sedang sibuk menggalakkan semangat seluruh lapisan masyarakat untuk membangun sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Namun supaya semangat pembangunan dapat diarahkan kepada sasarannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan cita-cita masyarakat Pancasila, tata-tertib dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh semua pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Salah satu sarana yang penting dalam rangka pembangunan negara yaitu tata-tertib dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh semua pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Salah satu sarana yang penting dalam rangka pembangunan negara yaitu tata-tertib pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu (pasal 23 ayat 1). Menurut penjelasannya, ayat 1 dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak begrooting (hak budget Penulis) Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja dengan undang-undang mengandung arti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus menyetujui terlebih dahulu rancangan anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Pemerintah. Cara seperti ini lazim dilakukan dalam suatu negara demokrasi seperti Negara Republik Indonesia.
SUATU TINJAUAN TENTANG PEMINDAHAN TEKNOLOGI DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MULTINASIONAL KE NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
Authors: Sucipto Sucipto
Published: July 2017

Multinational Enterprises (perusahaan-perusahaan multinasional) dalam hal ini memainkan peranan luas dalam membawa teknologi dan modal ke negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang dapat menjamin stabilitas politik dan ekonomi, lingkungan yang menyenangkan, termasuk perangsang pajak, pasaran yang luas, tenaga kerja murah dan mudah mendapatkan minyak bumi atau sumber alam lainnya. Operasi "Multinational Enterprises" (MNE) bisa mengambil berbagai bentuk dari "direct investment", "contract" atau "licenses", hinggake "production sharing", "technical assistance" atau "portfolio capital" adalah "range" penanaman modal asing yang sangat luas dan berliku-liku variasinya. Mengenai investasi langsung ("direct investment") yang dilakukan MNE di berbagai negara berkembang telah menjadi kenyataan.
PERSEPSI ISLAM TENTANG KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM DAN MASYARAKAT
Authors: Hutagalung Mura P
Published: July 2017

Kedudukan wanita dalam masyarakat sudah tentu dapat ditelaah dari berbagai sudut pandangan. Akan tetapi tinjauan dari segi hukum belum begitu banyak dikembangkan sehingga seringkali terjadi kekeliruan dari para pengamat atau penulis apabila mereka telah mulai membicarakan tentang kedudukan wanita dalam masyarakat terutama di lihat dari sudut pandangan hukum Islam. Kekeliruan persepsi tersebut pada dasarnya terletak pada dua segi peninjauan yang saling berbeda satu sama lain. Kekeliruan pertama karena dianutnya pendapat yang menyatakan bahwa Hukum Islam dalam segala aspek dan seginya telah mempertahankan kesamaan penuh antara wanita dengan pria. Bahkan kadang kala ada sikap yang terlalu berlebihan dengan memberikan segala predikat yang memuaskan bagi wanita tak obahnya seperti dewi dalam kayangan. Kekeliruan kedua justru sebaliknya karena kekurangan pendalamannya terhadap hukum Islam atau karena sikap yang terlalu a priori terhadap Islam dan hukumnya, dengan semena-mena menuduh bahwa hukum Islam tidak memberikan kedudukan yang layak bagi para wanita. Alasannya adalah karena Islam mengurangi hak-hak wanita serta menempatkan mereka dalam suatu posisi yang begitu rendah dan lemah dan menyamakan mereka dalam suatu posisi yang begitu rendah dan lemah dan menyamakan mereka sebagai makhluk-makhluk yang lemah dan hampir menyerupai kedudukan yang diberikan pada hewan atau objek hukum semata-mata. Peranan wanita pun sering diciutkan sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari sekedar alat pemuas nafsu kaum lelaki atau sebagai alat reproduksi manusia semata-mata. Demikianlah persepsi mereka tentang kedudukan wanita dibandingkan dengan pria dalam konteks hukum Islam, yang membawa akibat bahwa kedudukan lelaki jauh lebih tinggi di atas dan selalu menguasai kaum wanita serta melebihinya di dalam segala hal
PERANAN BIRO-BIRO HUKUM DALAM MEMBENTUK KERANGKA LANDASAN HUKUM UNTUK TINGGAL LANDAS PEMBANGUNAN
Authors: Wahjono Padmo
Published: July 2017

Di dalam membentuk kerangka landasan hukum maka kita tidak boleh tenggelam dalam pemikiran permulaan, yaitu pada apa yang merupakan definisi dari Kerangka Landasan Hukum. Usaha mencari definisi hukum dalam teori ilmu hukum, menunjukkan pengalaman yang kurang menguntungkan, sehingga akan lebih bermanfaat apabila kita memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan yang akan membawa kita pada usaha mencari Kerangka Landasan Hukum tersebut. Sistem Pendukung Kerangka Tata Hukum Nasional, yang akan membentuk Sistem Hukum Nasional secara luas yang terbentuk dari pelbagai sub-sistem sesuai dengan penjabaran Pancasila atau sesuai dan konsisten pada Pancasila sebagai sumber hukum.
IKHWAL FILSAFAT HUKUM
Authors: Purbacaraka Purnadi , Sardjito Sardjito
Published: July 2017

Kata ‘filsafat’ berasal dari bahasa Yunani ‘philosophia’ yang merupakan gabungan kata, yaitu ‘philo’ dan “sophia”. ‘Philo’ berarti berhasrat, sedangkan ‘sophia’ berarti kebijaksanaan. Dengan demikian dilihat dari sudut arti kata, maka filsafat berarti berhasrat akan kebijaksanaan. Berdasarkan arti kata sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup fisafat itu sendiri. Mengenai ruang lingkup filsafat, terdapat banyak batasan yang dikemukakan oleh para sarjana. Berdasarkan batasan yang diberikan mengenai ilmu, maka di satu pihak ada yang berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu. Alasannya ialah bahwa filsafat merupakan suatu pengetahuan yang disusun berdasarkan metoda di dalam suatu sistem dan berlaku umum. Sedangkan metoda dan sistem merupakan tulang punggung filsafat, seperti halnya bagi ilmu-ilmu lainnya.Namun demikian, penganut pandangan ini di lain pihak memberikan suatu penekanan bahwa filsafat sebagai ilmu bukanlah seperti halnya ilmu-ilmu lainnya, tetapi filsafat merupakan ilmu yang “istimewa”. Yang dimaksud dengan “istimewa” di sini adalah bila ilmu membatasi diri pada pengalaman, maka filsafat hendak mencari keterangan yang sedalam-dalamnya, sehingga filsafat mempunyai sudut pandang yang khusus bukan pandangan ilmu.
REFERENDUM ADALAH PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK LAIN
Authors: Ibrahim Harmaily
Published: July 2017

Referendum hingga tahun 1987, tidak akan mungkin dilaksanakan, dan untuk tahun-tahun berikut-nya tergantung kepada Golkar. Pembahas tetap berpendapat, bahwa betapapun sukarnya untuk mengubah suatu konstitusi/UUD, apabila kekuatan politik yang berkuasa menghendaki adanya perubahan, maka perubahan itu dapat terjadi. Pembahasan RUU tentang Referendum saat ini di DPR suatu hal yang mubazir, karena tidak saja dalam masa jabatan anggota DPR yang sekarang referendum tidak mungkin dilaksanakan, tetapi juga mengharuskan anggota DPR yang akan datang menerima Undang-Undang tentang Referendum, kalau sudah disahkan, juga tidak konstitusional. Namun demikian, satu hal yang perlu dicatat, bahwa dengan adanya Tap MPR tentang referendum ini, maka pandangan bahwa UUD 1945 tidak boleh diubah sudah ditinggalkan. Dengan demikian sudah tidak mungkin UUD 1945 itu menjadi benda keramat.
PEMIDANAAN YANG BAGAIMANA
Authors: Loqman Loebby
Published: July 2017

Masalah Pemidanaan, terutama di Indonesia, jarang ditemui pembahasannya dalam kepustakaan berbahasa Indonesia, bahkan masalah pemidanaan ini seolah-olah dianggap suatu yang berjalan dengan sendirinya, yakni suatu tugas Hakim dalam menjalankan sebahagian dari tugas keseluruhannya, yang di dalam hal ini adalah diberikan pula suatu wewenang khusus yang disebut Judex Factie. Masalah lain yang berhubungan dengan pemidanaan ini adalah suatu masalah pemidanaan yang dihubungkan dengan tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Sejauh mana seorang Hakim mendapatkan masukan tentang terdakwa sehingga dia dapat menjatuhkan suatu hukuman yang sesuai dengan keadaan terdakwa tersebut, baik dilihat dari kesalahan atas perbuatan terdakwa maupun tujuan dari pemidanaan bagi diri terdakwa di samping juga memperhatikan pengaruhnya terhadap masyarakat di mana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Permasalahan tersebut di atas akan membawa kita kepada suatu persoalan lain yakni apakah memang benar suatu putusan tentang berat ringannya pidana — karena Judex Factie tersebut di atas — tidak dimintakan suatu kasasi ke Mahkamah Agung.
UNIFIKASI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL OLEH ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Apa yang diartikan dengan "hukum Dagang Internasional" (International Trade Law)? Menurut laporan daripada Sekjen PBB, yang telah diajukan untuk memenuhi Resolusi Sidang Umum No. 2102/XX/ttgl. 20 Desember 1965 dengan istilah dimaksudkan: "Keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang bersifat Hukum Perdata dan mencakup berbagai Negara" (The body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different countries).
PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI DI DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Setelah adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 1981 Nomor 34, sesungguhnya Keputusan-keputusan Arbitrase Luar Negeri dapat dilaksanakan di dalam wilayah Indonesia. Bukankah dengan Keppres No. 34 tahun 1981 ini telah disahkan Konvensi PBB tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Arbitrase Luar Negeri (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Abitral Awards)? Konvensi ini telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku untuk negara-negara yang telah menandatangani pada 7 Juni 1959. Negara kita baru turut serta pada Konvensi ini secara Accession mulai tanggal 5 Agustus 1981, yaitu dengan Keppres No. 34 tahun 1981, Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 40, yang telah di beritahukan dengan surat Presiden Soeharto tanggal 5 Agustus 1981 No. R.7/Prd./PU/PU/XIII/1981 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurut Pasal 3 daripada New York Convention tahun 1958 yang telah dinyatakan berlaku dengan Keppres 1981 No. 34 maka tiap negara peserta dari Konvensi ini akan mengakui keputusan arbitrase luar negeri dan menganggapnya sebagai mengikat serta melaksanakan keputusan arbitrase itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang berlaku di dalam wilayah di mana keputusan itu diminta untuk dilaksanakan.
Seperempat abad Undang-Undang Pokok Agraria. LANDREFORM: SUATU TINJAUAN KEBELAKANG DAN PANDANGAN KEDEPAN.
Authors: Radjagukguk Erman
Published: July 2017

Duapuluh empat September 1960 merupakan salah satu tanggal bersejarah dalam perkembangan hukum nasional Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bagian yang cukup penting dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut antara lain ialah yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan landreform, seperti ketentuan mengenai luas maksimum-minimum hak milik atas tanah dan pembagian tanah kepada petani tak bertanah. Dalam kerangka di atas karangan ini mencoba melihat ketentuan-ketentuan landreform dan pelaksanaannya pada tahun 1961-1965 sekaligus memperbandingkannya dengan land-reform di Jepang (1946-1950). Korea Selatan (1949-1951), dan Taiwan (1953-1956). Ketiga negara ini dipilih sebagai bahan perbandingan atas dasar sedikitnya tiga alasan. Pertama, dari sudut idiologi, landreform di negara-negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan yang anti Komunis, bahkan landreform di Korea Selatan dan Taiwan terutama bertujuan membendung infiltrasi Komunis yang berada disebelah pagar. Adalah penting bagi kita untuk membedakan landreform yang anti-Komunis dan program serupa yang dilaksanakan oleh rezim Komunis.
LEMBAGA DOKUMENTASI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
Authors: Mulyadi Kuneng
Published: July 2017

Lembaga Dokumentasi Hukum perlu ditumbuhkan di daerah-daerah, guna melengkapi dan penyediaan literatur-literatur hukum, terutama bahan-bahan hukum dari daerahnya masing-masing dan kemudian dilengkapi dengan peraturan hukum dari tingkat pusat. Lembaga Dokumentasi Hukum belum banyak dikenal oleh masyarakat oleh karena itu masih dirasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para peneliti untuk memperoleh data yanglengkap. Peneliti masih sering terbentur kurang lengkapnya data yang dicari yang berarti belum dapat menemukan kemudahan-kemudahan memperoleh informasi hukum dengan cepat dan tepat yang dapat dipakai untuk mendukung karya ilmiahnya. Tulisan ini hendak mengungkapkan kemanfaatan daripada Lembaga Dokumentasi Hukum bagi para peneliti. Penya jian tulisan ini tidak menunjuk pada pelaksanaan teknis kepustakaan tetap ditekankan kepada kemanfaatan secara menyeluruh.
PELAKSANAAN PASAL-PASAL 3 AYAT (2) SAMPAI PASAL 5 DAN PASAL 7 AYAT (2) PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 1980 - 1982
Authors: Nuraja Siti Hawa
Published: July 2017

Negara kita Republik Indonesia telah kurang lebih 9 tahun melaksanakan undang-undangperkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975. Dalam menerapkan pasal-pasal dari undang-undang ini kami yakin pasti timbul berbagai permasalahan. Dengan adanya dugaan tersebut maka dalam rangka pelaksanaan penelitian, kami sebagai salah seorang anggota tim peneliti, khusus akan membahas bagaimana Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diterapkandalam memutuskan perkara-perkara di Pengadilan Agama selama periode tahun 1980-1982.
BEBERAPA PANDANGAN DI SEKITAR KREDIT LUAR NEGERI SEBAGAI ALAT PEMBIAYAAN
Authors: Bochari Bochari
Published: July 2017

Sejak Pemerintah Republik Indonesia mencanangkan Rencana Pembangunan Lima Tahun di bidang ekonomi, maka Pemerintah menyadari bahwa jalan yang paling tepat dalam memacu pembangunan adalah bahwa pinjaman luar negeri mutlak dijadikan sebagai faktor pelengkap dalam pembangunan ekonomi Indonesia, karena tabungan dalam negeri (saving) belum memungkinkan untuk digunakan sebagai kebutuhan investasi dalam mencapai laju pertumbuhan. Pinjaman atau kredit luar negeri hanya merupakan penjembatanansementara daripada kekurangan akan alat-alat keuangan. Pun apabila mengenai pinjaman berjangka panjang, pinjaman tersebut akan dibayar kembali dengan pelunasan secara mencicil. Di sini letaknya perbedaan dengan perpajakan, yang membawa akibat pemindahan hak penguasaan dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan ke kas negara. Dengan perkataan lain pembiayaan dengan perpajakan adalah tetap, sedangkan pembiayaan dengan pinjaman adalah sementara, walaupun pinjaman luar juga akan dibayar dengan pembayaran pajak yang masih tertunda. Patut untuk kita catat pandangan yang diajukan oleh para penganut model ekonomi Internasional Neo-Marxis, yang juga dikenal sebagai model Dependencia. Menurut kerangka pemikiran ini, perkaitan negara-negara dalam suatu sistem ekonomi International bukannya mengarah pada suatu kerja sama, melainkan akan menciptakan suatu pola ekonomi dimana negara-negara kaya menguras kekayaan negara-negara miskin.
Tradisi Hukum Cina
Authors: Radjagukguk Erman
Published: July 2017

Untuk periode yang cukup panjang di zaman Cina kuno terdapat kontroversi antara kaum Confucius dan Legalist mengenai bagaimana mengatur masyarakat. Disatu pihak, kaum confucius menekankan pentingnya ditegakkan prinsip-prinsip berdasarkan modal. Sebaliknya kaum legalist memandang perlunya aturan-aturan hukum tertulis yang pasti. Namun kemudian, terjadi perkawinan antara kedua aliran ini dalam hukum Cina tradisional. Uraian berikut ini mencoba mengetengahkan bagaimana perkembangannya dalam Cina modern dan masyarakat Cina di seberang lautan.
Masalah Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Authors: Suryaatmadja Oscar
Published: July 2017

Semua fungsi pemerintahan dapat dipusatkan pada satu tingkat pemerintahan saja, yaitu di tangan Pemerintah Pusat. Sentralisasi fungsi pemerintahan tampaknya memadai apabila diterapkan di negara dengan luas wilayah yang kecil. Namun yang lebih umum terjadi adalah fungsi pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi fungsi pemerintahan ini terutama diperlukan untuk negara yang memiliki wilayah yang luas
Pemilu di Indonesia dalam 15 Tahun Terakhir
Authors: Ghazali Zulfikar
Published: July 2017

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971, berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1 968 tanggal 27 Maret 1968 yang penjabarannya diwujudkan dalam UU No. 15/1969 dan UU No. 16/1969. Untuk diketahui bahwa UU No. 15/1969 berisi tentang maksud tujuan dan tata cara pelaksanaan pemilihan, sedangkan UU No. 16/ 1969 berisi tentang susunan MPR, DPR, dan DPRD. Kedua undang-undang ini berkaitan karena pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintahan bertujuan (a) menciptakan kemantapan dan stabilitas politik, (b) perombakan struktur politik dengan pengakuan bagi Golongan Karya, (e) menciptakan mekanisme dan infrastruktur politik yang dapat bekerja sarna dengan pemerintah dalam usaha-usaha pembangunan, dan (d) membangkitkan kesadaran demokrasi rakyat banyak.
Penetapan Jalur Perikanan Eksklusif
Authors: Adolf Huala
Published: July 2017

Masalah perikanan ini juga sempat mendapat perhatian Hukum Laut Internasional, Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 secara khusus membuat konvensi mengenai perikanan ini yaituKonvensi ketiga mengenai Perikanan dan (sekaligus) Perlindungan Kekayaan Hayati di Laut Lepas. Namun sayang Konvensi ini tidak dapat memecahkan masalah luas jalur perikanan yangdibolehkan. Karena kevakuman hukum inilah yang menyebabkan banyak negara yang melebarkan jalur perikanannya untuk tujuan-tujuan disebut di atas.
ASPEK HUKUM DONOR ORGAN TUBUH MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN REMISI BAGI NARAPIDANA
Authors: Achmad Azhar
Published: July 2017

Menjadi donor organ tubuh manusia sehingga meringankan beban penderitaan manusia lainnya dan bahkan dapat pula bertindak sebagai juru selamat/menyelamatkan nyawa manusiaadalah sungguh merupakan perbuatan mulia yang terpuji oleh agama manapun, dan sama sekali bukan merupakan perbuatan melanggar Hukum menurut Undang-undang negara manapun di dunia ini. Dan di Indonesia hal ini telah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1981 Pasal16 yang menegaskan bahwa donor atau keluarga yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatukompensasi material apa pun sebagai imbalan transplantasi. Masalah kompensasi material inimasih bisa dipertanyakan apakah remisi termasuk pengertian kompensasi material, karena jelas yang termasuk pengertian material ini adalah pengertian kebendaan. Mengenai hal ini akan kami bahas tersendiri nanti dalam pembahasan tentang aspek hukumnya.
Pembatalan Keputusan Dewan Arbitrase Bank Dunia mengenai Pencabutan Penanaman Modal di Indonesia
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Pada tanggal 16 Mei 1986 Panitia Arbitrase Ad Hoc dari ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) yang berkedudukan di Washington, Lembaga Arbitraseyang diciptakan oleh Bank Dunia, telah mengambil suatu keputusan yang penting. Keputusan ini menggembirakan bagi kita karena telah membatalkan keputusan Dewan Arbitrase ICSID tertanggal 20 November 1984 mengenai sengketa Hotel Kartika Plaza, Jakarta, yang merugikan pihak kita.