bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI No40/DSN-MUI/X/2003
Authors: Mohammad Shamsiyah
Published: September 2019

Seperti diketahui, prinsip syariah begitu luas dan ﬂeksibel, termasuk dalam mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi ummat yang berkeadilan, baik sebagai investor maupun pengelolah. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan ekonomi tersebut telah membuat aturan-aturan untuk menghindari risiko penyalahgunaan Hukum Islam. Salah satunya, Fatwa DSN-MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal. Namun, sebagai suatu kajian akademis, penulis ingin menganalisis tentang metodologi pengambilan hukum apa yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut. Dan setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penetapan Fatwa DSN-MUI tersebut menggunakan gabungan tiga metode, yaitu: bayani, qiyasi dan taqriri
Studi Komperatif Tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia
Authors: B. Termiji Mohd Quzaid al Fitry
Published: September 2019

Tujuan di makalah ini adalah untuk menjawab dan menganalisa isu posisi wanita di Mahkamah Syariah, terutama posisinya sebagai hakim. Hal ini tidak terlepas dari pro dan kontra mengenai posisi tersebut, di mana masing-masing pihak bergantung pada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi. Untuk menjawab masalah ini, dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan antara dua pandangan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam teori dan dan praktek. Dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi memang wanita dilarang untuk menjadi pemimpin (hakim). Namun, dalam prakteknya, pada masa kenabian, sahabat dan setelah itu pernah diberikan wanita untuk menjadi pemimpin. Selain itu, Islam juga memberikan suatu kehormatan bagi wanita, sehingga posisinya sama dengan pria. Dan perbedaan ini juga yang terjadi pada mahkamah syariah dan mahkamah sipil di Malaysia. Mahkamah Syariah tidak membolehkan wanita sebagai hakim, sedangkan di Mahkamah Sipil memberikan kesempatan yang sama kepada wanita dan pria untuk menjadi hakim
Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia
Authors: Ramlah Ramlah
Published: September 2019

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap Pengadilan Agama. Pada dasarnya, Pengadilan Agama telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara ini. Namun, ketika Belanda menjajah Indonesia, Pengadilan Agama mulai dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang mengakibatkan: peresmian Pengadilan Sipil, pembagian yurisdiksi lembaga Pengadilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu, di luar Jawa-Madura dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.
Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)
Authors: Kadaryanto Bagio
Published: September 2019

Pembahasan hukum negara telah memiliki rute yang panjang di tingkat yang ideal, mulai dari Yunani Kuno ke zaman modern. Namun, implementasinya di setiap negara berbeda, meskipun pada umumnya telah dikelompokkan dalam kelas Anglo-Saxon dan Benua Eropa. Khususnya di Indonesia, menurut pandangan Azhari, hukum negara (rechtsstaat), meskipun tidak banyak berbeda dari dua kelompok, tetapi hukum Indonesia, lebih khusus, negara hukum yang berdasarkan Pancasila, di mana nilai-nilai yang ditemukan di a sila Pancasila ditempatkan sebagai landasan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum
Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah
Authors: Sayuti Sayuti
Published: September 2019

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut  perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dari sekian banyak pembatalan tersebut, ternyata Perda dibatalkan melalui Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perda hanya bisa dibatalkan oleh hukum yang sama atau di atasnya, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Konsep Mudarabah Menurut Syeikh Daud Al-Fatani
Authors: Tupek Hadenan Bin
Published: September 2019

Makalah ini membahas pandangan Syeikh Daud Al-Fatani (1131-1265H/ 1718-1847M) sehubungan dengan konsep mudarabah seperti yang dibahas dalam bukunya Furu 'al-Masa'il (1254-1257H/ 1838-1841M) dan secara khusus disebut dalam judul Kitab al-Qirad. Makalah ini berbicara tentang definisi dan pemahaman tentang konsep mudarabah, selain untuk berbicara tentang kondisi enam prinsip mudarabah terdiri pemodal, pengusaha atau pekerja, kekayaan atau modal, usaha atau bekerja, sighat ijab qabul dan dan bagi hasil. Selain itu, topik yang berkaitan dengan pembatalan kontrak mudarabah dan mengklaim kembali aset modal mudarabah juga dibahas. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis data. Pada saat yang sama, analisis komparatif dengan pandangan otentik Mazhab Syafi'i juga diterapkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Syeikh Daud Al-Fatani berkaitan dengan konsep mudarabah adalah dalam lingkup pembahasan fiqh alSyafi'i. Selain itu, konsep mudarabah yang disebutkan dalam buku al-Masa'il Furu' juga masih relevan dan berlaku di perbankan dan keuangan Islam dari masa lalu, sekarang dan masa depan.
Hermeneutika dan Teks Ushul Fiqh
Authors: Rasyid Amhar
Published: September 2019

Titik persimpangan antara pemikiran Imam Syaﬁ’i sebagai pengarang dengan apa yang dipahami dari Gadamer dari segi hermeneutika ﬁlosoﬁs. Pertama, bagi imam Syaﬁ’i, teks diobjektivasi dan cara-cara seperti tetap berlaku hingga sekarang: teks ushul dipengaruhi oleh teks hegemonik al-Qur’an. Pengikut Syaﬁ’iyah banyak yang meyakini bahwa penggalan kalimat dalam al-Risalah adalah penggalan kebenaran. Sementara bagi Gadamer, bukan penggalan kalimat yang diyakini sebagai kebenaran, karena ‘kata’ adalah milik situasi. Berubah situasi, berubah kata. Maka kebenaran adalah sesuatu yang harus disingkap terus dari balik teks. Di dalam teks terdapat “mutiara hikmah” yang harus terus diasah. Tidak ada kebenaran ﬁnal, dan “sumur kebenaran” tak pernah kering. Kedua, arti penting “sejarah berdampak’ untuk aktualisasi diri kontemporer nampaknya masih sangat asing dalam tradisi Syaﬁ’iyah khususnya.
Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)
Authors: Zaki M
Published: September 2019

Maslahah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan Hukum Islam. Namun ketika sesuatu yang dianggap maslahat itu menyangkut persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya di dalam nas, baik bersifat sejalan atau bertentangan, para ulama berbeda pendapat atas kelegalannya. Salah satu contoh yang menarik adalah di dalam kitab “al-Mustashfa” karya al-Ghazali. Menurutnya, maslahah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi standar ketentuan sebagai berikut: Pertama, ia sejalan dengan tindakan-tindakan syara’. Kedua, ia harus berkategori maslahah dharurat atau hajat yang menempati kedudukan dharurat. Ketiga, memenuhi kriteria dharurah, kulliyyah (universal) dan qath‘iyyah (pasti), minimal pada kasus-kasus yang dikemukakan al-Ghazali atau seumpamanya.
Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru Dalam Persfektif Tujuan Hukum Acara Pidana
Authors: Effendi Erdianto
Published: September 2019

Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Berkenaan dengan kasus pengesahan revisi Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2010 yang melibatkan anggota DPRD yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru, maka keberadaan pengadilan tersebut sudah sah, karena sudah dianggap sesuai yurisdiksinya berdasarkan putusan MK tersebut. Penanganan kasus tersebut juga dianggap telah menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan, karena kasus tersebut juga telah memenuhi prinsip-prinsip kriminalisasi.
Eksistentensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama di Indonesia Pada Era Reformasi
Authors: Al Husni Al Husni
Published: September 2019

Antara konsep Risalah al-Qadha Umar bin Khattab dengan konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia sekarang ini terdapat beberapa kesesuaiannya. Antara lain masalah perdamaian (ishlah), menyamakan pihakpihak yang berperkara, kedudukan peradilan, mempelajari kasus yang masuk ke pengadilan baru memutuskannya. Namun terdapat juga perbedaan dimana dalam konsep Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana terdapat dalam tek Risalah al-Qadha tersebut. Kedudukan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini, sudah sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia, ini terlihat adanya pemisahan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam pengelolaan badan Peradilan Agama, hal ini sama dengan apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya yaitu memisahkan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan.
Penyelesaian Sangketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama
Authors: Hasibuan M Lohot
Published: September 2019

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, wewenang Peradilan Agama menjadi bertambah yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah (perbankan syariah) di Pengadilan Agama melaui dua jalur, yaitu: Pertama, jalur perdamaian; dan Kedua, jalur mediasi. Dalam proses persidangan, hakim terlebih dahulu mengkaji bahwa perkara perbankan syariah itu tidak termasuk klausul arbitrase dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian acuan sumber hukum dalam proses penyelesaiannya harus mengacu kepada hukum acara perdata (KUHPerdata), dan sumber hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan perbankan syariah, kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah, fatwa-fatwa DSN, yurisprudensi, dan doktrin
Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini
Authors: Abdul Rahman Noor Naemah , Ramli Mohd Anwar , Syeikh Mohd Salleh Syeikh Mohd Syaifuddeen Bin , Rosale Muhammad Ikhlas
Published: September 2019

Penelitian ini berfokus pada pengambilan ke bagian teori al-maslahah (manfaat) menurut al-Syatibi dalam penerapannya dalam isu-isu medis kontemporer terutama dalam penggunaan mayat untuk tujuan pendidikan kedokteran. Dalam mencapai tujuan ini, peneliti telah mengidentiﬁkasi kondisi untuk penggunaan maslahah al-Syatibi dalam tulisannya “al-I`tisam”. Penelitian ini menemukan bahwa al-Syatibi adalah seorang ulama dari mazhab Maliki yang memperhitungkan al-maslahah tanpa dibatasi dengan kondisi yang ketat. Oleh karena itu, pandangan al-Syatibi adalah relevan untuk diterapkan dalam menangani masalah medis kontemporer terutama dalam penggunaan mayat manusia dalam pendidikan kedokteran.
Syariah Antara Dibenci dan Dirindu
Authors: Suma Muhammad Amin
Published: September 2019

Muslim adalah orang-orang yang berprestasi di masa lalu dibandingkan dengan orang lain. Tapi orang-orang ini secara bertahap menurun baik dalam ilmu pengetahuan, penegakan hukum dan bahkan demoralisasi. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menyebabkan krisis dan bagaimana mengatasinya. Krisis atau kemunduran yang terjadi adalah karena tidak efektifnya hukum Islam dengan benar. Meskipun substansi hukum mengandung nilai keadilan bukan hanya tentang kehidupan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan bahkan dalam penegakan hukum dan politik. Dengan substansi yang tinggi itu, orang-orang di masa lalu berhasil mengungguli orang lain karena mereka menjalankan syariat tanpa cacat. Dalam dunia Islam saat ini, ada dua tantangan utama yang harus dihadapi oleh umat Islam yang merupakan tantangan teoritis terkait terutama terkait dengan sosialisasi metodologi pembelajaran termasuk ilmiah dan kebijakan yang berkaitan dengan badan hukum dari dunia itu sendiri dalam berurusan dengan hukum Islam sistem baik secara ideologis maupun geografis. Jika tantangan ini dapat disahkan dan hukum Islam ditegakkan, maka umat Islam akan mampu mengungguli orang lain.
Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer
Authors: M Fauzi
Published: September 2019

Artikel ini akan membicarakan tentang rasional urgensinya melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab persoalan hukum transaksi kontemporer dan juga landasan melakukan ijtihad saintifik tersebut, serta contoh ijtihad saintifik dalam menjawab persoalan hukum transaksi kontemporer. Jawabannya, memang, betapa urgennya dilakukan ijtihad saintifik untuk menjawab problematika transaksi kontemporer pada era global. Al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam telah menyediakan instrumen-instrumen hukum yang sangat fleksibel dengan segala perubahan zaman, sehingga Islam adalah agama yang senantiasa sesuai untuk segala zaman dan tempat, termasuk di era globalisasi. Sehingga bukanlah hal yang berlebihan jika umat Islam selalu optimis bahwa betapa pun hebat perkembangan transaksi kontemporer di era globalisasi akan selalu dapat diikuti oleh hukum Islam, yakni dengan melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab segala problematika transaksi kontemporer yang muncul tersebut
Aplikasi Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Global di Malaysia
Authors: Mohd nor Mohd Raden
Published: September 2019

Tatanan dunia global yang dihadapi di Malaysia tidak boleh dipandang ringan. Jika ia tidak ditangani dengan betul, dikuatirkan generasi akan datang tidak akan memerlukan hukum Islam, dan bahkan akan melupakannya sama sekali. Pelaksanaan hukum Islam dalam dunia modern sekarang penuh dengan tantangantantangan tersendiri, perlu dihadapi dengan penuh hikmah agar Islam tidak dituduh sebagai agama yang kolot, jumud serta anti perubahan. Dalam era globalisasi, berbagai pemberitaan dapat diperoleh dengan cepat, sehingga apa yang berlaku di dunia luar, akan segera diketahui di negara sendiri. Golongan yang mementingkan kehidupan beragama sudah pasti ingin mempertahankan tradisi agama mereka dari upaya pencemaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu, pejuang hak asasi manusia di Barat juga tidak berhasil untuk memahami hak asasi manusia dari perspektif agama. Inilah tantangan sikap standar ganda yang harus dihadapi. Oleh karena itu, jangan dibiarkan golongan asing mencampuri urusan agama Islam, sehingga—seolah-olah—mereka ingin mengajarkan kepada kita, Islam mana yang betul dan mana yang salah. Inilah perkara yang memerlukan pemberdayaan bagi masa depan peradaban Islam di Malaysia dan dunia umumnya
Kontribusi Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam
Authors: Haji Muhammad Haji Johar Bin
Published: September 2019

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis posisi dalam sistem hukum syariah di Brunei. Studi ini penting untuk mengenal hukum yang dilaksanakan di Brunei, dimana sebagiannya berasal daripada Inggris. Sebelum kedatangan Inggris, Brunei pada prinsipnya memiliki hukum Islam sendiri yang tertulis dalam Qanun Brunei, Hukum Adat Brunei dan juga memiliki pengadilan syariah sendiri. Tetapi ketika Inggris datang, sedikit demi sedikit mereka diperkenalkan hukum Islam ke dalam hukum mereka sendiri. Kadi Pengadilan diwujudkan pada tahun 1906 ditiadakan, ketika hukum mereka terus mengalami perubahan. Walaupun demikian, upaya untuk menjaga hukum Islam terus dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek hukum Islam di Brunei tidak hanya masyarakat tetapi juga keinginan dari Raja Brunei. Dengan keinginan kuat antara pemerintah dan masyarakat, hukum Islam bisa ditegakkan.
Internasional Law As A Political Instrument (A Case Study Of Indonesia)
Authors: Juwana Hikmahanto
Published: September 2019

Hukum internasional dapat dilihat sebagai alat politik dalam arti Mengubah Konsep dan Norma, untuk intervensi dalam Negeri dan Justify dan Mengerahkan Tekanan. Dalam konteks ini, negara-negara maju dapat menggunakan UU ini untuk campur tangan di negara-negara berkembang untuk mengubah konsep atau norma-norma yang demikian sejalan dengan keinginan negara maju. Penggunaan konsep hak asasi manusia, misalnya memiliki arti yang luas. Dengan kata-kata ini, negara-negara besar dan maju dapat digunakan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri di negara tersebut. Dalam kasus Indonesia, negaranegara seperti Amerika, Eropa dan mendesak Indonesia untuk berpartisipasi dalam kontrak internasional akan membuka akses ke pasar Indonesia dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penggunaan kata misalnya Hak Asasi Manusia telah memaksa Indonesia untuk meratifikasi perjanjian tentang Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Oleh karena itu, hukum internasional sebagai alat politik telah dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang dapat memberikan keuntungan terutama untuk negaranegara maju.
Spirit Hukum Islam Dalam Reformasi Tata Kepemerintahan di Era Globalisasi
Authors: Kabulah Johsan
Published: September 2019

Dengan euforianya perpolitikan Indonesia pasca reformasi sesungguhnya secara jeli telah dijadikan momentum untuk semakin memperkuat pengaruh global yang tanpa disadari telah menunjukkan pengaruhnya yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam upaya reformasi tata pemerintahan. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi Islam sendiri untuk turut berpartipasi dalam reformasi birokrasi tentulah tidak mudah. Sangat rentan membawa Islam kedalam pendekatan legal formal secara nasional karena akan memunculkan penolakan yang banyak. Penolakan itu sendiri lebih nyata disebabkan paham yang dibawa hanya dimiliki oleh satu golongan dan tidak dimiliki golongan lain, meskipun paham tersebut mungkin juga membawa kearah yang baik. Oleh karena itu, kita jangan terjebak dengan isu membawa hukum Islam itu untuk tegak secara legal formal sesegera mungkin. Sebaiknya terelebih dahulu adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu tercermin sebagai spirit hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentu saja spirit ke-Islaman ini perlu didorong dengan langkah-langkah teknis reformasi ketatapemerintahan melalui perbaikan proses rekruitmen, restrukturisasi kelembagaan, optimalisasi kerja birokrasi, mempertahankan sistem remunerasi, penguatan fungsi pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang nyata-nyata merugikan masyarakat luas.
Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia
Authors: Maksum Muhammad
Published: September 2019

Umat Islam berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia sejak negara ini berdiri hingga sekarang. Peran tersebut termasuk dalam hal memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Hubungan Islam-negara terjadi secara pasang surut, ada kalanya Islam diakomodasi dan ada kalanya dipinggirkan. Bidangbidang yang menonjol sebagai pertanda hubungan dua entitas tersebut adalah bidang politik, ekonomi, hukum, agama, dan sosial. Bidang ekonomi, terutama dalam wujudnya lembaga keuangan syariah menjadi bukti paling relevan hubungan harmonis antara Islam dan negara. Islam dan negara sama-sama mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai agama
Pemikiran Ekonomi Wakaf Imam Syafi'i (Analisis Wakaf Dirham dan Dinar Isyarat Wakaf Produktif)
Authors: Maani Bahrul
Published: September 2019

Mayoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Syaﬁ’i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Syaﬁ’i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Namun disisi lain ketika Imam Syaﬁ’i membolehkan wakaf dirham dan dinar, hal ini adalah salah bentuk pemikiran agar wakaf dikelola secara ekonomi karena berkaitan dengan ekonomi fund. Tulisan ini sebagai jawaban atas kontroversial tersebut. Oleh karena, ternyata, Imam Syaﬁ’i menghidupkan wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif. Dengan demikian, anggapan bahwa pemikiran Imam Syaﬁ’i bertentangan dengan wakaf produktif kurang beralasan.
Dasar Penetapan Hukum dan Penghalang Penerima Zakat Bagi Asnap Gharimin di MAI Johor Bahru Malaysia
Authors: Mohd Rafi' Muhammad hafiz bin
Published: September 2019

Artikel ini ingin tahu dasar hukum untuk menentukan penyebab penghalang dan zakat untuk asnap gharimin digunakan oleh Majlis Agama Islam (MAI) Johor. Dengan melihat data yang tersedia, dapat dipahami bahwa di mana penentuan dasar hukum untuk mendistribusikan sedekah atau menghalangi penerimaan adalah al-Qur'an, Hadits dan peraturan. Adapun penyebab hambatan menerima uang untuk kelompok zakat ketika dinilai gharimin tidak persyaratan pelengkap untuk asnap gharim, juga berdasarkan masukan dari Majelis Ulama Johor dan Eksekutif Agama Johor Corporation.
Peran Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat (Studi Kasus di Bazda Kabupaten Kerinci Jambi)
Authors: Abdullah Yusuf
Published: September 2019

Zakat merupakan elemen yang penting dalam masyarakat, kerana dengan zakatlah masalah sosial dapat diatasi. Untuk merealisasikan tujuan ini zakat membutuhkan satu sistem penyelenggaraan yang efektif. Zakat harus diselenggarakan oleh satu lembaga yang mengelola urusan pungutan dan pendistribusiannya. Tanpa satu lembaga yang terorganisir pelaksanaan zakat tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya mewujudkan perbedaan taraf hidup yang nyata dikalangan orang-orang miskin dan kaya. Penelitian ini mencoba membahas peran lembaga zakat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) sebagai lembaga yang dipertanggung jawabkan bagi melaksanakan pungutan zakat di Kabupaten Kerinci. Dalam tempo 7 tahun BAZDA beroperasi berbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan pelayanan yang diberikan adalah yang terbaik terutama dalam aspek pungutan dengan berbagai metode pembayaran. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengamatan, wawancara dan studi literatur. Beberapa implikasi penting dalam kajian turut dibahas bagi memastikan potensi zakat di BAZDA terus meningkat dari tahun-ketahun.
Pembagian Harta Warisan Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
Authors: Sasnita Pidayan
Published: September 2019

Kenyataannya, selama ini, harta kekayaan selama masa perkawinan selalu tercampur antara milik suami dan milik isteri, sehingga tidak diketahui dengan jelas batas kepemilikannya antara keduanya. Selama perkawinan masih berlangsung hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika perkawinan itu berakhir atau terjadinya perceraian. Apakah  harta tersebut kembali kepada pihak pemilik atas nama, atau kepada pihak yang membiayai pembelian tersebut. Sering terjadi seluruh harta kekayaan yang mereka miliki hingga masa terjadi perceraian, termasuk didalamnya harta bawaan ikut disengketakan. Dalam hal ini, proses pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan musyawarah dengan menggunakan Hukum Adat. Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan bila terjadi perceraian harta tersebut dibagi sama rata. Pembagian tersebut dengan menghadirkan wali dari kedua belah pihak suami dan isteri. Kemudian didengar pendapat masing-masing, dan setelah ditemukan kata sepakat, kemudian harta tersebut di bagi berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan musyawarah
Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun
Authors: Hasibuan Muhammad Lohot
Published: September 2019

Hukum tidak lagi catatan perilaku yang membentuk hidup masyarakat; bukan hukum diharapkan untuk mengungkapkan kekuatan baru yang mengharapkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, hampir semua aspek kehidupan yang terikat oleh hukum. Undang-undang juga harus menyadari bahwa ada faktor-faktor eksternal berpengaruh hukum dan dalam aplikasi dalam realitas yang. Dengan cara itu, ketika merancang kebijakan hukum, perancang harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti psikologi, sosiologi, dan geograﬁ. Mengenai pada pengembangan ekonomi nasional, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sistem hukum harus didasarkan pada aturan agama dengan alasan bahwa hukum akan mengatur sistem ekonomi baik untuk keseimbangan dan mengembangkan produktivitas ekonomi.
Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah
Authors: Prayoga Youdhi
Published: September 2019

Pada prinsipnya yang menjadikan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, dimana kegiatan pembiayaan pada bank syariah dilakukan berdasarkan ketentuan syariah sementara pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Pada sistem bunga, balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase tertentu dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, resiko sepenuhmya berada di tangan peminjam. Sedangkan pada sistem syariah ditetapkan suatu margin keuntungan diperoleh yang berdasarkan “akad murabahah”. Pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif.
Perbedaaan Pemakaian Urf Zakat Emas Perhiasan (Kajian di Selangor dan Malaka)
Authors: Md Arifin Nor Muhammad Faisal Bin
Published: September 2019

Pembahasan didasarkan pada banyak pendapat Ulama tentang hukum nyata menggunakan emas sebagai perhiasan dari pandangan zakat itu. Fokus dan penekanan akan diberikan untuk melakukan penelitian tentang tingkat bunga tetap urf untuk Malaka dan Selangor pada saat saat ini menjadi. Apa yang paling menarik perhatian adalah zakat pada perhiasan yang berbeda dari jenis lain dari emas karena salah satu harus mereka illah sendiri. Analisis menunjukkan bahwa mayoritas Ulama 'al-Syaﬁ'i termasuk yang diikuti oleh mayoritas Malaysia telah memutuskan hukum bahwa tidak wajib membayar zakat pada perhiasan yang dipakai oleh wanita untuk merayakan hak-hak mereka seperti yang tertulis dalam al-Hadits. Tapi, kebolehan diberikan oleh Ulama 'adalah ketat pada tingkat tertentu yang telah ditentukan oleh Urf mengikuti dia menilai dibuat oleh Ulama saat ini. Penelitian juga membuktikan bahwa ada banyak perbedaan dalam tingkat Urf berdasarkan praktek negara terutama di Selangor dan Malaka yang perlu memperhatikan dengan orang tertentu untuk menghindari rasa ingin tahu masyarakat. Masalah ini tampaknya akan dibahas lebih lanjut di keragaman ﬁqh dibuat dan dipicu oleh Ulama sebagai acuan hukum oleh umat, menuju timbul masalah saat ini dan tidak pernah berakhir. Metode yang digunakan oleh MAIS dan PZM bertindak sebagai indikator untuk tingkat menggunakan emas saat ini dan akan diberikan prioritas sebagai hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara kedua negara.
Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indoneisa Dengan PT Freeport Indonesia)
Authors: Abidin Ratnasari Fajriyah
Published: September 2019

Peninjauan kembali yang berupa Renegosiasi kontrak karya merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang  No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bahwa pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan berkesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Hal itu mengandung arti bahwa masyarakat harus bisa sejahtera dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di wilayah mereka. Tidak mungkin kontrak karya yang sudah berjalan selama berpuluh tahun akan tetap dipertahankan isinya seperti semula. Hal ini akan merugikan salah satu pihak. Apalagi pembuatan kontrak karya tersebut penuh dengan nuansa politis, kepentingan asing yang lebih diutamakan. Apabila renegosiasi tidak berjalan lancar, dimana perusahaan asing tidak mau melakukan renegosiasi, maka pemerintah bisa melakukan upaya, yaitu meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan membekan bukti-bukti akurat bahwa pelaksanaan kontrak karya tidak berjalan sesuai dengan isi kontrak. Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang  No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Implementasi Sistem Perizinan Usaha Tambang Pasir di Sungai Batanghari Kabupaten Batanghari Dalam Perspektif Hukum
Authors: Hartono Rudi
Published: September 2019

Di satu sisi, pembangunan dapat memberikan nilai positif bagi kemajuan bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Namun di sisi lain, pembangunan juga dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan masyarakat. Kedua sisi yang berlawanan tersebut tidak dapat dihindari begitu saja, melainkan diperlukan suatu keinginan kuat untuk meningkatkan sisi positif pembangunan dengan menekan efek negatif yang sekecil-kecilnya. Berkenaan dengan sistem perizinan usaha tambang pasir dalam Sungai Batang Hari, secara implementasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari mulai dari penentuan prosedur sampai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Akan tetapi, jika ditinjau dalam perspektif hukum, kenyataannya, implementasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam isi SIPD juga tidak dicantumkan dengan jelas mengenai luas wilayah dan batas-batasnya, serta tidak ditetapkan adanya landasan hukum yang secara khusus mengatur masalah perizinan tersebut. Prosedur dan isi SIPD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditambah pula dengan ketiadaan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan sistem perizinan tersebut, pada gilirannya akan memberi kemungkinan lemahnya penegakan hukum.
Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Pradigma Baru Fiqh Kontemporer)
Authors: Abdul Rahim Rahimin Affandi
Published: September 2019

Pengembangan paradigma ilmiah modern memiliki dampak signiﬁkan pada pengembangan yurisprudensi. Kasus di titik adalah pengaruh postmodernisme yang telah menyebabkan pikiran bahwa hukum tidak bisa lagi dianggap sebagai hanya realitas social. Sebaliknya, hukum juga adalah realitas metaﬁsik. Pergeseran paradigma yurisprudensi dari positivisme ke postmodernisme dianggap sesuai dengan pemikiran Islam tentang syariat. Hal ini karena: Pertama, Islam yurisprudensi memerlukan kombinasi dari pikiran dan hati. Kedua, kekurangan bayani, 'irfani dan burhani epistemologi memerlukan epistemologi yang lebih berkualitas yaitu kombinasi semuanya. Ketiga, agama moralitas memainkan peran penting yang menginformasikan tatanan sosial.
Tafsir Ayat Sifat Melawan Hukum Materil Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Kaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Effendi Erdianto
Published: September 2019

Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dalam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi. Salah satunya karena berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak jelas tentang deﬁnisi melawan hukum (wederrechtelijke). Ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsirkan istilah melawan hukum berdasarkan subjektivitasnya sendiri khususnya terkait unsur melawan hukum materiil (materiele wederretelijkheid). Penerapan sifat melawan hukum materil senyatanya menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena subjektiﬁtas penafsiran sifat melawan hukum materil bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Untuk menhindari potensi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 menghapuskan dapat dipidananya pelaku tindak pidana korupsi atas tuduhan perbuatan melawan hukum materiil.
Hukum Pernikahan Islam Dalam Konteks Indonesia
Authors: Yuliatin Yuliatin
Published: September 2019

Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, kehadirannya sebagai penyempurna untuk agama sebelumnya, tentunya pula ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya meliputi semua aspek kehidupan manusia di dunia. Salah satunya tentang hukum pernikahan. Islam membawa konsep pernikahan yang sangat elegan, sehingga mampu diterima dan dijalankan oleh manusia. Di Indonesia merupakan satu di antara wilayah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tentulah berusaha tunduk dan taat melaksanakan aturan-aturan yang termaktub di dalam dua sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan Hadits. Tetapi ajaran tersebut akan menjadi kuat dan kokoh bila penjabarannya ditopang dengan interpretasi melalui pendapat-pendapat ulama (ﬁqh). Untuk menjembatani hal itu dibentuklah satu sandaran atau pedoman dalam sebuah kompilasi yaitu Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya hanya untuk kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia. Agar pernikahan yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tidak saja di pandang sah dari aspek agama tetapi juga sah dari aspek hukum negara.
Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Authors: Wahyuni Sri
Published: September 2019

Secara umum, perkawinan beda agama sulit untuk dilakukan di Indonesia setelah penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, karena ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang tersebut, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Sementara itu, berdasarkan Pasal 66, ahli hukum menyatakan adanya kekosongan hukum, sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil. Kemungkinan tersebut dapat terjadi, karena ketentuan mengenai istilah perkawinan campur dalam Pasal 66 berbeda dengan beberapa peraturan sebelumnya. Terlepas dari kontroversi tersebut, memang realitasnya, masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas pernikahan beda agama.
Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern
Authors: Zaki M
Published: September 2019

Artikel ini bertujuan mengungkap dinamika reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim modern, khususnya dinamika dan dasar pemikiran introduksi sanksi hukum terhadap praktik  poligami di Turki, Malaysia, dan Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa: Pertama, masuknya komponen pemberlakuan sanski hukum dalam masalah poligami menjadi bagian tak terpisahkan dalam reformasi Hukum Keluarga di negeri-negeri Muslim modern yang, antara lain, didasari semangat melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Kedua, dalam perspektif analisa komparatif, secara vertikal langkah kriminalisasi poligami ketiga negara Muslim di atas telah menunjukkan suatu keberanjakan Hukum Keluarga dari aturan doktrin hukum Islam konvensional. Keberanjakan tersebut bersifat variatif, Turki lebih cenderung memakai metode extra-doctrinal reform yang menghasilkan kesimpulan larangan mutlak terhadap poligami, sementara Malaysia dan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum keluarganya, khususnya dalam persoalan poligami, telah menggunakan metode intra-doctrinal dan extra-doctrinal sekaligus. Secara horizontal, kecuali Turki, baik Malaysia maupun Indonesia memiliki kesamaan dalam hal bentuk sanksi hukum terhadap pelaku poligami, yakni hukuman penjara dan atau denda. Secara diagonal, Turki beranjak paling jauh dan radikal dengan menegasi keabsahan perkawinan poligami. Sedangkan Malaysia dan Indonesia pada prinsipnya hampir sama, namun secara hirarki ketat-longgar aturan, Malaysia sedikit di atas Indonesia.
Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi
Authors: Maryani Maryani
Published: September 2019

Keluarga sakinah menurut konsep syariah Islam merupakan sebuah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Secara faktanya, masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi telah mengimplementasikan upaya pembentukan keluarga sakinah melalui perwujudan adanya rasa saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian, mempupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan, berperan serta untuk kemajuan bersama (saling menunjang), memimpin keluarga harus berilmu dan terdidik, membina hubungan antara anggota keluarga dan antar tetangga dan masyarakat, membina kehidupan beragama dalam keluarga, adanya kesatuan aqidah. Dengan demikian, masyarakat tersebut dapat dikategorikan “Keluarga Sakinah I”, yaitu sebuah keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat, mempelajari dasar agama, mampu membaca al-Qur’an, memiliki pendidikan agama, dan memiliki tempat tinggal.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)
Authors: Ramlah Ramlah
Published: September 2019

Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus menurut hukum Islam seperti perceraian melalui cerai talak, alasan zina dan sebagainya. Bagi umat Islam Indonesia proses penyelesaian perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses persidangan perkara perceraian selalu diadakan mediasi atau perdamaian dengan tujuan agar tidak terjadinya perceraian. Tapi hal ini kadangkala tidak berhasil didamaikan, sehingga terjadi perceraian. Dari tahunke tahun perceraian selalu meningkat, pada hal pihak Pengadilan Agama telah berusaha untuk menguranginya, namun kenyataannya terus meningkat. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor suami tidak mampu memberi nafkah, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor intervensi pihak ke tiga, dan faktor teknologi media komunikasi yang transparan, sehingga perceraian menjadi tradisi yang membudaya di tengah masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya terdapatnya pengaruh dari belum terwujudnya hukum materiil (RUU-PA) sebagai hukum yang tertulis, dimana selama ini hukum materil merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang status hukumnya kurang mengikat
Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)
Authors: Abdi Fathuddin
Published: September 2019

Selalu mengemuka sebagian pendapat bahwa Hukum Pidana Islam itu sadis dan kejam dalam penetapan sanksi terhadap beberapa tindak pidana dalam jarimah hudud, khususnya jarimah hudud pencurian yang dihukum dengan hukuman potong tangan. Sementara itu dalam jarimah hudud hakim hanya sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan syari’, karena baik norma maupun sanksi padajarimah hudud sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, serta tidak memiliki hukum terendah dan tertinggi. Tetapi sebenarnya pendapat tersebut tidak tepat, karena jarimah hudud itu mengandung tujuan untuk melindungi kehidupan manusia dan sesuai dengan ﬁtrah keimanan dan keagamaan manusia. Hal itu merupakan tindakan preventif untuk kesalamatan manusia secara individu dan kolektif. Misalnya hukuman potong tangan, sebenarnya hukuman ini tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukuman itu harus dilihat nilai pencurian tersebut, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin), karena keadaan pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam melaksanakan hukum tersebut
Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Authors: Gani Ruslan Abdul
Published: September 2019

Fokus penelitian tentang bagaimana ketentuan sanksi pornografi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/ atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya. Sedangkan di dalam hukum positip dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dilihat dari Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008, sanksinya dikategorikan pada perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Dalam hukum Islam, sanksi/hukum kegiatan tersebut adalah haram.
Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi Terhadap Khilafah, Demokrasi, dan Monarki (Satu Tinjauan di Jambi)
Authors: Mubarak Haris , Razak Abdul
Published: September 2019

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi terhadap sistem politik baik itu sistem politik Islam (khilafah), demokrasi maupun monarki. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melihat bahwa ada persamaan pandangan mengenai sistem khilafah antara Jamaah Tabligh dan Salafi, namun berbeda pandangan mengenai sistem politik demokrasi dan monarki. Jamaah Tabligh dan Salafi adalah dua gerakan dakwah yang menyatakan diri mereka adalah pengikut Sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in. Namun dari segi praktiknya, keduanya mempunyai pandangan berbeda, salah satunya dari aspek politik. Menurut keduanya, terbentuknya khilafah adalah anugerah dari Allah SWT dan ini sulit untuk terlaksana saat ini, untuk membangunnya harus dimulai dari bawah khususnya dari diri sendiri, keluarga dan seterusya. Sedangkan dalam memandang demokrasi dan monarki, Jamaah Tabligh menerima setiap sistem politik, karena Jamaah Tabligh memang menghindari pembicaraan mengenai sistem politik tersebut, karena dianggap dapat menimbulkan perpecahan. Namun berbeda dengan Salafi yang menolak sistem demokrasi walaupun dalam sistem tersebut ada partai politik Islam, karena demokrasi bukan lahir dari Islam dan memiliki banyak kelemahan, tetapi Salafi tidak menolak sistem monarki karena sistem tersebut pernah dipraktikkan pada masa sahabat
Impact of Miscarriages and Stillbirths on the Women: Role of the Health Sector
Authors: SHRİVASTAVA Saurabh , SHRİVASTAVA Prateek
Published: September 2019

Miscarriage (spontaneous abortion) and stillbirths have been regarded as one of the most common reasons for losing a baby during the period of pregnancy. From the societal perspective, losing a baby in pregnancy either through miscarriage or stillbirth has been acknowledged as a taboo and usually associated with stigma and shame. Acknowledging the magnitude of the problem and the impact on the quality of life of the pregnant women, a number of interventions have been recommended comprising of enhancing access to the available care and services, ensuring continuity of care through midwives and exploring the scope of delivery of community care as well. In conclusion, miscarriages and stillbirths are preventable to a significant extent and the need of the hour is to offer socio-culturally relevant, respectful and dignified care of the pregnant women, regardless of the settings to ensure that it no more continues to remain a social stigma.
Pediatrik Hasta Popülasyonundaki Düşme Riskine Yönelik Refakatçi Ebeveynlerin Farkındalık ve Uygulamaları
Authors: GÜRLEK KISACIK Öznur , FIRIN Sultan
Published: September 2019

Amaç: Bu çalışma refakatçi ebeveynlerin, pediatrik popülasyondaki düşmeler ve alınması gereken önlemler konusundaki farkındalık ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapıldı.Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma 01.01.2019-01.04.2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar'daki bir kamu hastanesinin pediatri kliniklerinde refakatçi olarak bulunan 350 ebeveyn ile yürütülmüştür. Araştırma verileri, üç bölümden oluşan veri toplama formu ve Harizmi Düşme Riski Ölçeği ile elde edilmiştir.Bulgular: Refakatçi ebeveynlerin çoğunluğunun kadın (%92,8) ve rekafat ettiği çocuğun annesi (%82,6) olduğu saptanmıştır. Refakat eden ebeveynlerin sadece %61,4'ünün hastaneye yattığında kliniğe ve hasta odasına uyuma yönelik klinik hemşireleri tarafından bilgilendirildiği,%42,3'ünün refakat ettiği çocukta düşme riskinin önlenmesine yönelik bilgilendirilmediği belirlenmiştir. Refakat edilen çocuk hastaların %58,9'unun yüksek düşme risk grubunda bulunduğu, düşme riski puan ortalamalarının 22,43±5,07 olduğu belirlenmiştir. Refakatçi ebeveynlerin, hastane ortamından kaynaklanabilecek risk faktörlerine ilişkin farkındalıklarının ve uygulamalarının daha yüksek olduğu, çocuk ile ilişkili bireysel düşme risk faktörlerine ve ebeveyn ile ilişkili önleyici davranışlara yönelik uygulamalarının yeterli olmadığı saptanmıştır.Sonuç: Pediatrik yaş grubundaki hastalara refakat eden ebeveynlerin çocuklarda düşmeye neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık ve uygulamalarının istendik düzeyde olmadığı ve eğitim gereksinimlerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.