bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Park (Uyana): Conceptualization
Authors: Jayantha K. , Ariyawansa RG. , Kumara U. Anura
Published: February 2022

Historical evidence proves that 'parks' have been used as a reconciliation tool between humans and the environment since prehistoric times. With the emergence of various forms of gardening, the basic meaning of park took different forms. This led to complications of understanding what it means by a park. Thus, this paper aims to realize the exact definition of Uyana, which is the Sinhala language term for park how the park is used as a term. The authors used Hela Nirukthi Shasthraya or Hela Niyyukthastra as the method to understand the basic definition of park. We used the equation A = 100/An, B = A/Bn, C = B/Cn, D = C/Dn where A = Base word, B = Level 2, C = Level 3, D = Level 4 and n = number of pure synonyms, to measure definition power of park. We further investigated how many terms are used synonymously with park, and which were gradually distancing away from the basic meaning of park. Further investigations revealed that the identified meanings given to park were indicating a weak power in terms of the power of those definitions. In addition, the term taxonomy of the term park illustrates that the meaning of the park has differentiated with the global development from its original/ basic meaning.
Oral Findings in Institutionalized COVID-19 Patients- A Preliminary Survey
Authors: Havewala Dr. Hera A. , Dhusia Dr. Hemant , Dewalwar Dr. Vishal P. , Das Dr. Suroopa
Published: February 2022

Introduction: Since its discovery in December 2019 in Wuhan, China, the SARS-CoV-2 virus has rapidly spread the world over. Much research involving the virus, disease and its pathogenesis is now published. However, apart from some case studies, there is no large scale reporting done of the oral findings in patients infected by the virus. Aims: To record the oral soft tissue findings, report significant or peculiar findings, if any, and correlate laboratory and clinical findings, in patients suffering from Covid-19 disease. Methods and material: 101 COVID -19 patients admitted at a tertiary healthcare and medical teaching institute were clinically examined by a trained single investigator (House officer from the department of Dentistry of LTMMC & LTMGH, Sion Mumbai) in September 2020. Results: Thirty-nine patients had oral findings. A majority (twenty-two) had ulcers, seven showed signs of inflammation of their oral mucosa, five had white oral mucosal patches, three had bald tongues, four had angular cheilitis, and two patients had spontaneous bleeding due to oral lesions. Eight patients also had atypical ulcers, mostly on their tongue. These ulcers have, to the best of our knowledge, not yet been reported elsewhere. They could be a manifestation of COVID -19 infections, and the topic of further research. Discussion: COVID-19 patients do exhibit certain oral signs and symptoms, with majority on the tongue.
Oral Pathologies in Subjects Living with HIV (PLHIV) At Campus University Hospital of Lomé
Authors: Agoda Palakina , Kouame Attogbain Patrice , Foma Winga , Adam Saliou , Kao Abiré , Betenora Bina , Amana Bathokedeou , Dagnra Yaotsè Anoumou , Kpemissi Eyawèlohn
Published: February 2022

Objective: To assess the dental care needs of people living with HIV who are regularly monitored at Campus University Hospital of Lomé. Method: This was a descriptive prospective survey conducted on patients followed regularly, from January 1 to December 31, 2016. Results: Our study involved 111 patients, 76.58% of whom were female. The most represented age group was between 30 and 39 years old. Fourteen percent of the patients had a CD4˃500cell / mm3 count and 37.5% of the lesions were seen in patients with WHO stage III HIV infection. Mucosal lesions were more common in subjects with low CD4 counts. Periodontitis represented 59.03%, candidiasis 3.47%. Seventy-six percent of the subjects required oral care. Conclusion: People living with HIV have a real need for oral health care. Systematic management of oral health care in in these subjects should improve their well-being and ensure them a life that is more balanced with their serological status.
Analisis Faktor Penyebab Dan Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah: Studi Kasus Pada Bmt Gunungjati, Cirebon
Authors: Farizki Rafi , Komarudin Komarudin
Published: February 2022

Transaksi murabahah yang dilakukan di BMT, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Di dalam akad pembiayaan murabahah di BMT berdasarkan pada asas jual-beli, BMT bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli atau nasabah. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan mitra usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Pelitian ini menerapkan metode kajian pustaka pada kualiatatif deskriptif. Dan menggunakan analisis isi pada data yang diambil dari dokumen atau catatan. Faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Gunungjati dikarenakan pihak BMT (faktor insternal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal) seperti: Penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), penyusunan kembali (restructuring), offset pinjaman (penjualan jaminan) dan penghapusan pembiayaan.
Pengaruh Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak E-Commerce dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Authors: Juwita Ratih , Natasya Alma , Antoni Antoni
Published: February 2022

Latar belakang: Perkembangan e-commerce di Indonesia beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Indonesia termasuk dalam 10 Negara dengan Presentase Penggunaan E-commerce Tertinggi di Dunia. Peningkatan jumlah pengguna e-commerce menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi e-commerce.

Tujuan penelitian: This study aims to determine the effect of the level of knowledge of e-commerce tax regulations and awareness of taxpayers on taxpayer compliance on online shop business owners in Jabodetabek partially and simultaneously.

Metode penelitian: Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda, koefisien determinasi R^2, uji t dan uji F.

Hasil penelitian: menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peraturan pajak e-commerce berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa t Hitung > t Tabel = 2,445 > 1,664 dan untuk variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa t Hitung > t Tabel = 2,814 > 1,664. Secara simultan variabel tingkat pengetahuan peraturan pajak e-commerce dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dari nilai F hitung > F tabel = 14,690 > 3,09.

Kesimpulan: Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak E-commerce berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bahwa t Hitung > t Tabel = 2,445 > 1,664
Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Pt Smartfren Telecom, Tbk Menggunakan Metode Du Pont
Authors: Damayanti Amalia Rizky , Usman Susanti , Juwita Ratih
Published: February 2022

Latar belakang: PT Smartfren Telecom, Tbk adalah operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki lisensi selular dan mobilitas terbatas (Fixed Wireless Access), serta memiliki cakupan jaringan CDMA EV-DO (jaringan mobile broadband yang setara dengan 3G) yang terluas di Indonesia.

Tujuan penelitian: untuk menganalisis kinerja keuangan yang diukur dengan metode Du Pont pada PT Smartfren Telecom, Tbk periode 2018-2020.

Metode penelitian: Metode Penelitian menggunakan metode  Du Pont dengan variabel Net Profit Margin (NPM), Total Assets Turnover (TATO), Return On Investment (ROI), Equity Multiplier (EM), Return On Equity (ROE). Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan data sekunder, data yang diperoleh dari situs perusahaan Smartfren Telecom, Tbk yang bisa diakses pada https://www.smartfren.com dan situs Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) yang bisa diakses pada https://www.idx.co.id. Data yang digunakan berupa laporan keuangan PT Smartfren Telecom, Tbk periode tahun 2018-2020.

Hasil penelitian: Net Profit Margin merupakan presentase dari rasio profitabilitas yang berfungsi untuk mengukur berapa besar laba bersih setelah pajak terhadap penjualan yang diperoleh perusahaan. NPM pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 33,4%, Hal ini terjadi karena  adanya peningkatan pada penjualan dan laba bersih

Kesimpulan: bahwa dengan menggunakan metode Du Pont yang menggabungkan NPM, TATO, ROI, EM dan ROE, PT Smartfren Telecom, Tbk berada pada kinerja yang tidak baik
Analisis Sistem Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai
Authors: Fauziyah Fa’iqotul , Renaldi Rio
Published: February 2022

Latar belakang: Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang menerapkan sistem syariah dalam operasioanalnya termasuk penerapan reward dan punishment, namun tidak semua perusahaan bisa mengaplikasikan reward dan punishment yang benar-benar telah disesuaikan.

Tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis sistem reward dan punishment yang ada di Bank Muamalat Cirebon serta bagaimana sistem reward dan punishment terhadap kinerja karyawan Bank Muamalat Cirebon.

Metode penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa studi kasus. Tempat penelitian ini adalah di Bank Muamalat Cirebon. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan validitas data menggunakan triangulasi. Analisis data dengan menggunakan data collection, data reduction, data display, dan conlussion drawing/verification.

Hasil penelitian: Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sistem reward dan punishment ini perlu diberlakukan karena semakin mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan semakin bertanggung jawab dalam bekerja sesuai job description, memiliki tugas atau target yang harus dicapai masing-masing, baik secara pribadi maupum team. Minimalnya, karyawan mampu mencapai setengah dari total keseluruhan target KPI. Adanya reward berupa insentif dan kenaikan jenjang karir, semakin mempengaruhi kinerja karyawan.

Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa karyawan Bank Muamalat Cirebon dengan adanya sistem reward yang disiapkan oleh manajemen makin termotivasi untuk bekerja, diawali niatan Lillahi taála, mereka semakin memiliki target atau tujuan yang terarah dan jelas. Sedangkan punishment dalam praktiknya hampir tidak ditemukan di lokasi penelitian, hal ini selain manajemen sudah menerapkan regulasi punishment, juga karena karyawan Bank Muamalat Cirebon menyadari bahwa bekerja merupakan ibadah
Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang pada KPRI Kokardan
Authors: Diana Adrin Nuradha
Published: February 2022

Latar belakang: Pancasila dan UUD 1945 menyebutkan bahwa tiga pelaku ekonomi yang mendasari sistem perekonomian Indonesia yaitu BUMN, BUMS, dan Koperasi. Terdapat banyak jenis koperasi yang ada di Indonesia yang terbagi dari jenis koperasi berdasarkan tingkatannya dan jenis usahanya. Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam di dalamnya pasti terdapat piutang yang besar.
Tujuan penelitian: Mengetahui keberadaan sistem pengendalian internal, prosedur sistem pengendalian internal piutang, penilaian sistem pengendalian internal piutang dan mengetahui upaya perbaikan sistem pengendalian internal piutang.
Metode penelitian: Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka..
Hasil penelitian: Keadaan sistem pengendalian internal piutang kurang efektif hal ini dapat dilihat dari belum semua terlaksananya komponen COSO. Prosedur sistem pengendalian internal sudah cukup baik hal ini dilihat dari adanya pengajuan dari anggota sampai tahap monitoring ke anggota. Penilaian sistem pengendalian internal kurang efektif hal ini dilihat dari tidak adanya pemisahan fungsi piutang dan tidak dilakukannya rotasi jabatan, laporan potongan Tukin tidak disampaikan kepada anggota dan piutang ragu-ragu tidak diperiksa.
Kesimpulan: Keberadaan sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokardan yaitu jika dilihat dari komponen COSO. Prosedur sistem pengendalian internal piutang berjalan dengan cukup baik hal ini ditandai dengan adanya prosedur awal tahap pemberian pinjaman dengan mengajukan formulir permohonan pinjaman di bagian kartu. Penilaian sistem internal pengendalian internal piutang kurang efektif meskipun ada yang telah dilakukan. Upaya perbaikan sistem pengendalian piutang dengan sistem pengendalian internal yaitu KPRI Kokardan harus memperbaiki komponen yang belum terlaksana.
EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DAN KEBERADAAN HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Authors: Johansyah Johansyah
Published: February 2022

The judge commissioner has a supervisory function at the initial examination stage which includes arrest; search; confiscation and examination of documents has been carried out legally or not. Judge Commissioner is to better protect human rights guarantees in the criminal process and avoid traffic jams by the arising of discrepancies between investigating officers from different agencies. The existence of a commissioner judge in the Indonesian criminal justice system which has very broad authority can make it difficult / hinder the operation of the criminal justice system. So that the existence of pretrial institutions is considered to be able to accommodate the protection of human rights of suspects in criminal offenses, as mandated by the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
IMPLIKASI PRODUK KEMASAN KADALUARSA PADA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
Authors: Fitriah Fitriah
Published: February 2022

This study aims to examine the legal protection of consumers against expired packaged food products. Consumer is every person or business entity that is either a legal entity or not that can use a product and / or service that is obtained through the buying and selling process, gift or gift, and the product can be consumed directly. Consumers can not be separated from the rights and obligations of producers. In this case the manufacturer is the party that produces the product. In fact there are still many business actors who deliberately sell their food products that have expired, and this is not realized by consumers, because consumers just take it for granted without paying attention. And this is very detrimental to the rights of consumers and can endanger their health and safety. The Consumer Protection Act No. 8 of 1999 aims to protect consumers against their rights as well as the prohibition of producers in producing dangerous products. The government is authorized and responsible for regulating and overseeing the production, processing, distribution of food and beverages.
PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Authors: Marsidah Marsidah
Published: February 2022

Marriage agreements between husband and wife can be done before the marriage is carried out. Many marriage agreements are carried out in relation to assets included in shared assets. Marriage agreements in Indonesia are not very popular, therefore, many husbands and wives do not carry out these marriage agreements. This is because many do not know that Law Number 16 Year 2019 regulates marriage agreements. The problem in this paper is how the legal strength of a marriage agreement according to Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This type of research used in this study is a type of normative written legal research that examines the legal strength of marriage agreements according to Law Number 16 of 2019. Data collection techniques used are secondary data by taking data obtained from books and legislation called literature review. Then it can be concluded that the marriage agreement arrangement is contained in Law Number 16 of 2019 and compilation of Islamic law. If husband and wife do not obey the marriage agreement that has been contained in the Marriage Certificate, then the marriage can be requested for cancellation and can be used as a basis for filing for divorce in the Religious Court.
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SUDUT PANDANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Authors: Yanuarsi Susi
Published: February 2022

Each member of the Board of Directors must also be of good faith and full responsibility in carrying out his duties for the benefit of the company. If in carrying out their duties there is an indication that a director misused the power given to him for personal gain and caused financial losses that led to the bankruptcy of the company, then a director can be held personally accountable or his personal assets can be used as collateral for repayment of the company's debts that are in the company bankruptcy.
PRO KONTRA RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2017
Authors: Dahwir Ali
Published: February 2022

This paper discusses the pros and cons of ratification of the 2017 Draft Criminal Code. The purpose of this research is to find out and analyze what is the basis of the conflict so that the 2017 Draft Law Book will not be ratified in 2019. Discussions on the problems that have been determined are discussed using normative legal research methods, explanatory with primary, secondary and implied legal material. The approach used is a concept approach, history and approach to the law. The rejection from the public for the ratification of the 2017 Draft Criminal Code is due to a lack of understanding of the substance of the articles which are considered controversial. In addition, according to some experts in the Draft Book of the Criminal Law, it is regulated again about what actually has been regulated in a special criminal law. This makes it possible for the law to be vulnerable to misuse in its application. Actually, if you read more carefully the Draft Book of the Criminal Law, new rules will be found that have been adapted to the values ​​contained in the Pancasila principles. In the end it would be better if the Draft Book of the Criminal Law was passed into law.
PENGATURAN HUKUM INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN LINGKUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Authors: Dahwir Ali , Barhamudin Barhamudin
Published: February 2022

One of the failures of countries in the world, including Indonesia in actualizing sustainable development is the inability of policy makers to integrate the three pillars of sustainable development (ecological, economic, social, cultural) and third pillars with good governance into decision-making processes of the country. As a result of a policy often can not dispel the environmental damages. Environmental quality and declining threatens the continuity of life of humans and other living creatures, as well as increasing global warming resulting in climate change and this will exacerbate environmental degradation. It is necessary for the protection and management of the environment seriously and consistently by all stakeholders. Law is an instrument of social control, and a means of social change or the means of development, the rule of law is necessary to prevent and mitigate the negative impacts of development.
PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA
Authors: Dani Akhmad
Published: February 2022

The implementation of the immigration function is very important in maintaining the sovereignty of the Indonesian state. Supervision of foreigners in Indonesia is carried out by the Immigration Office based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. One of the main activities of immigration is immigration control as contained in Articles 38, 39, 40, and 41 of the Immigration Law. Immigration control is carried out on Indonesian citizens and foreigners, in terms of: granting permits for Indonesian citizens and foreigners; entering and leaving the territory of Indonesia, both Indonesian citizens and foreigners; the presence of foreigners and the activities of foreigners. Problems that arise and are related to the political, economic, social and cultural aspects of society will greatly affect the stability of State security. The immigration function which regulates and supervises the presence of foreigners in Indonesia has a significant role. Obstacles in the supervision of foreigners in Indonesia include: institutional factors, namely the organization of the surveillance activities is not yet independent, immigration control is integrated with immigration investigations and immigration actions. There are also factors in the lack of regulations for administrative and operational supervision, human resources who are not able to apply an efficient and effective approach in each implementation of their main duties and functions, and the lack of facilities and infrastructure.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS
Authors: Aspani Budi , Yusmanda Riza
Published: February 2022

The problem of street children is a complex social problem related to other social problems such as poverty, neglect, victims of violence, due to natural disasters and so on. In the last decade, the problem of street children, homeless people and beggars has become one of the crucial problems both in terms of the complexity of the problem and the increasing quantity of neglected children. This study aims to look at how the Implementation of Palembang City Regulation Number 12 of 2013 concerning the Development of Street Children, Homeless and Beggars and determine the factors that are driving and inhibiting the Implementation of this Regional Regulation. This research is a qualitative descriptive study that is a study that is describing how the implementation and conditions in the field and data collection techniques in the form of field studies by conducting direct interviews with relevant parties. The results showed that the Implementation of Palembang City Regulation Number 12 of 2013 was good enough, it can be seen from the decreasing number of street children, homeless people and beggars in Palembang City. In addition, it is expected that a review of this regional regulation is expected to be needed, this is in line with conditions and conditions in the environment that may no longer be the same so that this Regional Regulation needs to be revised.
AKUISISI BANK ASING TERHADAP PERBANKAN NASIONAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA
Authors: Yanuarsi Susi
Published: February 2022

A bank acquisition is carried out by taking over all or part of the shares which results in the transfer of control of the bank to the acquirer. Bank acquisitions can be carried out directly or through the stock exchange. Bank acquisitions can be carried out by Indonesian citizens and / or Indonesian legal entities, as well as by foreign citizens and / or foreign legal entities. The national banking liberalization system has resulted in the acquisition of many Indonesian national private banks by foreign banks which can cause unfair business competition in the world of Indonesian national banking. The positive impact of the acquisition of national private banks by foreign banks, foreign investors provide added value to the national banking system. Banks that acquire national private banks have a competitive advantage in the form of a strong source of funds in foreign exchange, the implementation of sophisticated technology, extensive knowledge of structured finance products, and strong risk management. Meanwhile, the negative impact is the emergence of a gap between the process of accumulating third party funds and the process of channeling them for the benefit of the local and national economy. The lack of participation of foreign banks in funding large-scale business activities in the country, such as funding infrastructure development programs, is due to the very strict risk management calculations they carry out.
KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM RANGKA KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STABILITAS KEAMANAN PERAIRAN SELAT BANGKA
Authors: Hendrawan Arry
Published: February 2022

Law enforcement and maintaining security in the maritime region of ​​Indonesia's national jurisdiction in accordance with the provisions of national law and international law are carried out in independent maritime security operations by the Navy and Maritime Security Operations in an integrated manner by the Navy along with other maritime agencies that have law enforcement authority in the region Indonesian national jurisdiction, namely the Maritime Security Agency, Directorate General of Sea Transportation and Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesian Police, Customs, Ministry of Forestry, Ministry of National Education, Ministry of Environment, Directorate General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry Health and the National Narcotics Agency. The waters of the Bangka Strait are one of the quite dense national shipping traffic lanes, with the violations that occur in these waters, it is necessary to coordinate with other stakeholders in the framework of law enforcement cooperation in order to maintain the stability of the security of the waters of the Bangka Strait. The purpose of this study is to analyze the effect of coordination with other stakeholders in the framework of law enforcement cooperation on the stability of the waters of the Bangka Strait. The method used in this research is quantitative method. The result of the research reveals the significant influence of coordination with other stakeholders in the framework of law enforcement cooperation on the stability of the waters of the Bangka Strait.
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
Authors: Asuan Asuan
Published: February 2022

Power of Attorney Charging Mortgage Rights (SKMHT) the provision of credit / credit agreement (principal agreement) in a written agreement and the debtor with the creditor's approval, which guarantees the form of land rights and power of attorney to impose Mortgage Rights (SKMHT) and Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) ). The power of attorney is special and authentic which must be made before a Notary or PPAT based on the provisions in Article 15 paragraph (1) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. Barriers to the issuance of Power of Attorney to impose Mortgage Rights (SKMHT) and Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) are very expensive / high costs and the land of the SKMHT object is not yet a land title certificate / has not been registered at the National Land Agency office.
PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Authors: Martini Martini
Published: February 2022

The regulation of pornography in the legal system in Indonesia begins with regulating criminal acts, followed by criminal acts of pornography, and ends with the essence of regulating pornography crimes. The criminal act of pornography in the Indonesian criminal law system, among others, is regulated in the Criminal Code (KUHP) as a crime against decency as regulated in Article 281 and Article 282. In particular, pornography is regulated in the Pornography Law Number 44 of 2008 which regulates about pornography which is a criminal act. Law Number 19 Year 2016 Amendments to Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Transactions (UU ITE), particularly in the use of the internet, alludes to the issue of pornography but is related to content that violates decency. There are sanctions against pornography, both the main and additional crimes in accordance with the applicable provisions
INFLUENCE OF THE SELF-HEATING TEMPERATUREON THE CYCLIC DURABILITY OF COMPOSITE MATERIALS
Authors: Bondarev B. A. , Komarov P. V. , Erofeev A. V. , Bayazov V. A.
Published: February 2022

Statement of the problem. Various methods of accelerated testing are used to determine the endurance of polymer composite materials. One of these methods is the temperature method which has its own limitations. Thus the possibility of its application for epoxy polymer materials should be established.Results. The article suggests a formula for identifying the value of the fatigue life of an epoxy composite material. The reliability of the values calculated using this formula is experimentally established. It is proved that the intensity of the temperature increase depends on the loading speed. Conclusions. The reliability of the calculations according to the suggested formula for calculating the fatigue life indicators is confirmed by comparing the results with the experimental data, the values are quite closely correlated allowing the formula to be used while calculating the endurance for samples made of epoxy composite.
INFLUENCE OF THE LOAD ON THE MODULUS OF ELASTICITYOF THE ASPHALT GRANULATE LAYER DURING THE RESTORATIONSURFACE OF THE ROAD CONSTRUCTION PAVEMENT
Authors: Zubkov A. F. , Zarapina L. S. , Andrianov K. A.
Published: February 2022

Statement of the problem. The effect of the size of fractions, layer thickness during compaction and the percentage of bitumen emulsion of asphalt granulate obtained during the destruction of an old non-rigid pavement by cold milling on the elastic modulus of the pavement is investigated. Results. It has been experimentally proven that taking into account the size of the fractions, the introduction of a bitumen emulsion into the mixture of asphalt granulate has a different effect on the strength characteristics of the asphalt granular concrete mixture. The greatest effect when the emulsion is introduced into asphalt granulate is achieved at 2 %. For a mixture of a fraction of5--20 mm, an increase in the bitumen emulsion from 2 to 4 % has no significant effect on the strength characteristics. For an asphalt-granular concrete mixture with fractions of 20--40 mm, with an increase in the emulsion content above 2 %, a decrease in the strength characteristics of the pavement layer occurs, which is explained by the structure of the compacted layer.Conclusion. Dependences for determining the modulus of elasticity of an asphalt granulate layer are presented taking into account its thickness, particle size and the percentage of bitumen emulsion in the mixture.
La Comunagogía: subjetividades alternativas en prácticas educativas de la acción colectiva de las redes magisteriales
Authors: Jaime Fajardo Juan Carlos
Published: February 2022

La tesis que se desarrolla en la investigación es la siguiente: en la acción colectiva latente propia de las redes magisteriales, la subjetividad instituyente se va configurando producto de las prácticas educativas donde la comunagogía se constituye en alternativa al contexto escolar actual. En esa dirección, algunos colectivos de maestros de la ciudad de Bogotá, que confluyen en el espacio del “Circulo Pedagógico” al interior de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), dan cuenta de estas reconfiguraciones. Entre estos colectivos se pueden mencionar los siguientes: la Red de Emisoras Alternativas del Territorio Sur (REATS), la Red Tejiendo Sueños y Realidades, el Colectivo Nuevos Maestros por la Educación (NME), la Tulpa Educativa, Sinapsis, la Expedición Pedagógica de Bogotá. Fuera de este espacio existen otros colectivos como: Libremente, Alternativa Popular Educativa, Contracorriente, Especie Umañista y algunos colectivos que sin tener nombre que los identifique constituyen proyectos pedagógicos alternativos como sucede en la institución José Celestino Mutis (Mochuelo Bajo) en la localidad de Ciudad Bolívar.
Importância dos Estudos Etnobotânicos em Áreas Protegidas: um Estudo de Caso no Brasil
Authors: Silveira Junior Wanderley , Da Fonseca Melo Mariane , de Souza Cléber Rodrigo , Mariano Ravi Fernandes , Yaguinuma Renata Vichi , Noronha Fernanda	Magriotis Bellot , Leite Fontes Marco Aurélio
Published: February 2022

Estudos etnobotânicos no Brasil indicam uma forte relação entre comunidades locais detentoras de conhecimento ecológico tradicional e as plantas utilizadas. As áreas protegidas (AP) brasileiras podem funcionar como refúgios para essas populações, através do fornecimento de produtos florestais não-madeireiros de subsistência. Nosso objetivo foi explorar o estado atual das pesquisas etnobotânicas nas APs brasileiras para explorar seu escopo geográfico (regiões e biomas), as populações envolvidas e a ocorrência em diferentes categorias de AP. Para isso, realizamos um levantamento dos estudos publicados entre 2006 e 2019, totalizando 67 estudos. A Mata Atlântica é o bioma mais estudado, e a região nordeste é a principal região estudada. As populações tradicionais mais pesquisadas são agricultores artesanais e comunidades rurais. As APs de uso sustentável contêm a maioria dos estudos, mas a categoria Parque foi a mais pesquisada. O conhecimento sobre uso de plantas medicinais é o principal tema pesquisado nos estudos.
The Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model for Predicting Jakarta Composite Index
Authors: Gunawan Didik , Astika Weni
Published: February 2022

The purpose of this study is to test the ability of the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model to predict the value of the Jakarta Composite Index (JKSE) which fluctuates greatly due to the Covid-19 pandemic. The population in this study is JKSE daily closing price data for the period January 2020 to April 2021, so the sample in this study is 324 time series data. The results showed that the best ARIMA model for predicting the value of the Jakarta Composite Index was ARIMA (3,1,9). ARIMA (3,1,9) can predict the JKSE value very well because the value of the forecasting results is not much different from the actual value. This is also evidenced by the results of the accuracy test using MAPE which has a result of 1,729 which means the accuracy of forecasting is 98,27%.
The sociological craft through the lens of theatre
Authors: Holgersson Helena
Published: February 2022

Since its inception as an academic discipline in the 19th century, sociology has carried an internal tension between the “scientific” and the “hermeneutic” orientations. In response to this tension, the present article reviews important sociological publications that address the art-science dichotomy and explores the relationship between academic sociology and artistic work on society. It takes its departure point from a collaboration between the author and the dramatist Mattias Andersson in the documentary theatre project The mental states of Gothenburg (2006, Angered Theatre). To a large extent, the play’s script consisted of extracts of interviews with young people from different parts of the city of Gothenburg. Both “the sociologist”, who carried out the interviews, and “the dramatist” ended up as characters on stage. The article especially emphasises the relevance of The sociological imagination by C. Wright Mills (1967[1959]), arguing that through collaborative work with artists, the sociological craft can be further cultivated and thus realise its potential in terms of making well-founded interventions, both in academic discussions and in public conversations.
Social relations and challenges to consuming less in a mass consumption society
Authors: Boström Magnus
Published: February 2022

Increasing numbers of people in welfare societies express worries about their ecological footprint. Some make efforts to significantly reduce their consumption. Because people have been socialized into a society of mass/excess consumption, there are great challenges. How can someone learn to downsize when society incessantly compels her to continue with mass consumption habits? This article demonstrates, theoretically and empirically, how social relations, within a societal context of mass consumption, shape the conditions for transforming lifestyles to reduce consumption. It contributes to sociology as well as a growing interdisciplinary literature on reduced consumption by focusing specifically on challenges related to social relations. The study uses a qualitative approach and an interview study of 24 people in Sweden making significant efforts to reduce their consumption. Findings – both perceived challenges and creative ways of coping with them – are related to four analytical themes: (1) the intersection of everyday rituals and consumption; (2) the norms and normality of mass consumption; (3) social comparison and status consumption; and (4) social and community support for reducing consumption.
Livspolitik och existentiell mening i ett alternativsamhälle på landsbygden
Authors: Flisbäck Marita , Carlén Margareta
Published: February 2022

Artikeln handlar om den betydelse existentiell mening har för utvecklingen av ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart alternativsamhälle på landsbygden. I artikeln analyseras 15 individers berättelser om konkreta praktiker och gemensamma insatser i formandet av en existentiellt meningsfull vardag på en plats med cirkulär ekonomi, självförsörjning och arbetskritiska attityder. Analysen inramas av ett existenssociologiskt perspektiv och Becks tanke om ”frihetens barn”, som i en andra modernitet försöker att ta vara på de möjligheter som kan uppstå i ett samhälle som i övrigt mest erbjuder risker och osäkerhet. Genom att utveckla ett ”livspolitiskt” förhållningssätt, bortom konsumtionssamhällets överflöd och arbetssamhällets plikter, vill intervjupersonerna både uppnå ett meningsfullt liv i nuet och bygga ett hållbart lokalsamhälle där resurser tillvaratas för kommande generationer. Målet är att till skillnad från upplevelsen av meningslöshet i det kapitalistiska arbetssamhället skapa existentiell mening på en plats där de kan bestämma över sin egen tid och finna kollektiva lösningar på individuella problem. Strävan efter att etablera ett sådant postkapitalistiskt samhälle medför dock även dilemman och interna konflikter kring organiserings- och finansieringsmöjligheter.
Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning
Authors: Edlund Jonas , Eldén Sara , Wästerfors David , Sohl Lena
Published: February 2022

Sverige är ett få länder i världen som reglerar forskningsetik i lag. Men vad händer när en enhetlig lagstiftning inte har hänsyn till olika forskningsdiscipliners särart, och forskningsetiken formaliseras i ämnesövergripande förordningar? Den formella process som etikprövning av forskning har utvecklats till kan innebära en utmaning för möjligheten att bedriva sociologisk forskning, både vad gäller anpassning till en byråkratisk diskurs och i kontakten med respondenter.
 
Det här samtalet baseras på ett seminariesamtal som organiserades av sociologiämnet på Södertörns högskola den 17 november 2021, där Jonas Edlund, professor i sociologi vid Umeå universitet, Sara Eldén docent och lektor i sociologi vid Lunds universitet och David Wästerfors, professor i sociologi vid Lunds universitet deltog. En av tidskriftens redaktörer, Lena Sohl, var moderator.
Long Covid Incidence and Influencing Factors of Covid-19 Survivors in the Working Area of Lubuk Begalung Health Center, Padang
Authors: Khairsyaf Oea , Masrul Basyar  , R.A Ananda Nuriman  , Khairudin Hamdani  , Hadya Gorga
Published: February 2022

Background. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is an acute respiratory infection caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 (SARS-CoV-2). Clinical symptoms depending on the clinical severity of the patient which consists of mild, moderate, severe and critical. In COVID-19 patients who recover, pulmonary fibrosis can occur, which can lead to impaired lung function. In addition, there are also long covid complaints such as shortness of breath, nausea, coughing.

Methods. The research design is an observational study. The study was conducted at the Lubuk Begalung Padang Health Center from January 2021 to March 2021. The study population was all mild, moderate to severe COVID-19 patients in the working area of the Lubuk Begalung Padang Health Center and experienced long covid symptoms.

Results. The average age of COVID-19 survivors in this study was 46 years with a higher prevalence of women than men. The results of the pulmonary vap examination of most of the respondents were within normal limits. The most common distribution of clinical severity in this study was mild. The most common symptoms of long covid are weakness and muscle aches.

Conclusion. No correlation was found between the clinical complaints of survivors with the clinical severity and lung function.
Penetrating Facial Injury by Motorcycle Gear Shifter Lever: A Case Report
Authors: Zulfikar Welli , Arip Heru Tripana
Published: February 2022

Background: Penetrating facial injury can cause injury to the bone and soft tissue surrounding. Penetrating facial injury caused by organic foreign bodies or metal material increases the risk of infection in the wound. Identification of the location of the entry of foreign bodies, whether the vital organs, the presence of injury to the nerves, vascular, visual, and other muscle damage is very important to do. For that immediate and optimal treatment can be applied to reduce morbidity and mortality.

Case presentation: A 13 years old boy arrived in ER admission with penetrating facial injuries. A corpus alienum penetrated the patient’s face at the medial meatus of the right eye along with bleeding from the nose and around the wound. Evaluation and management of the penetrating facial injury were performed in accordance with the ATLS protocol. The aim of management in penetrating facial injuries is to remove the foreign body with minimal trauma to surrounding structures and to maintain normal function and optimal appearance. The patient underwent emergency surgery the remove corpus alienum and wound exploration under general anesthesia. Postoperative evaluation shows no bleeding or signs of infection, no visual impairment, and tear flow were found.

Conclusion: Penetrating facial injury due to motorcycle gear shifter lever is rare. Good Management of penetrating facial injury will give satisfactory results.
Assessing the Impact of Risk Management Structure on Financial Firm Performance: Evidence from Nigerian Services Sector Listed Firms
Authors: Abu Martins Mustapha , Ibrahim Abbas Umar
Published: February 2022

With the advancement in the global economy, corporate risk management has been more impactfully implemented by firms and equally become a topic of scholarly studies. However, most of these studies are from different contexts. The purpose of this study is to assess the relationship between enterprise risk management (ERM) structure and the financial performance of Nigerian listed Services Sector firms from 2010 to 2019. The study relates risk governance structure to firms financial performance. The ex post facto research design was adopted, and data were collected from the annual reports and accounts of selected firms with a complete set of data for the study. From the study population of 25 firms, a final sample of 21 Services Sector firms. Descriptive and inferential statistics of regression analysis stacked as panel data was employed for data analysis. The study results revealed that risk management committee had a negative and insignificant relationship with ROA but significant with Tobin-Q. The size of the audit committee, however, exhibited a positive and insignificant relationship with ROA but a significant relationship with Tobin-Q. Furthermore, the study revealed an insignificant negative relationship between board finance experts with all financial performance (both ROA & Tobin-Q). However, chief risk officer exhibited a positive and significant relationship with firm performance (both ROA & Tobin-Q). It was, therefore, concluded that although the firms have structures of ERM governance in place to meet the legal requirement, the innovations aimed at improving market evaluation are yet to be deeply rooted in the listed services firms in Nigeria. It contributed through evidence of mixed relationship between risk management structure and firm performance in an under-investigated context such as Nigeria. It was recommended that the firms should adopt effective risk management structural practices as a strategy for enduring growth and survival in the face of environmental complexity. Also, further research is suggested to extend the study by widening the scope and context of the research.
Rasionalitas Penggunaan Obat Pada Kasus Diare Balita Pasien BPJS Rawat Jalan RSUD Praya
Authors: Hardiansah Yayan , Arianti Baiq Ika , Jufriadi Lalu , Yulandasari Vera
Published: February 2022

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan pemakai jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayana yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sejauh mana tingkat rasionalitas penggunaan obat pada kasus diare akut balita pasien BPJS Rawat Jalan RSUD Praya periode Januari-Juni 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah diare akut balita umur 0-5 tahun pasien BPJS Rawat Jalan periode januari-juni 2015 sejumlah 47 kasus. Dari data tersebut diteliti berdasarkan tepat indikasi, tepat obat dan tepat dosis. Data hasil penelitian yang diperoleh dari masing-masing unsur dianalisis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penggunaan obat pada kasus diare akut balita umur 0-5 tahun pasien BPJS Rawat Jalan periode Januari-Juni 2015 sudah rasional dengan melihat persentase yang memenuhi kriteria tepat indikasi 100%,  tepat obat 100% dan tepat dosis 87%.
Pengaruh Terapi Bermain (Berdongeng) Terhadap Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Prasekolah (3 - <6 Tahun) Di PAUD Ukuwah Islamiah Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
Authors: Hotimah Husnul , Sunarto Muhamad , Pratama Edy A Surya
Published: February 2022

Bahasa adalah suatu system komunikasi yang digunakan secara sukarela dan secara sosial disetujui bersama, dengan menggunakan simbol–simbol tertentu untuk menyampaikan dan menerima pesan dari satu orang ke orang lain. Salah satu keterlambatan yang bisa terjadi pada anak adalah keterlambatan perkembangan bahasa. Salah satu stimulus yang dapat diberikan orang tua untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak adalah dengan berdongeng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi bermain (berdongeng) terhadap perkembangan bahasa pada anak usia prasekolah (3-<6 tahun).

Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen pre test dan post test dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok control. sampelnya adalah semua anak usia prasekolah yang terdaftar di PAUD Ukuwah Islamiah Desa Penujak yang mengalami gangguan bahasa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling dengan jumlah 40 responden.

Hasil uji statistik berdasarkan tabel 4.11 didapatkan nilai t 2.137 dengan t tabel sebesar 1.684 dan nilai p = 0.039 yang artinya nilai t > nilai t tabel atau nilai p < ? sehingga dapat disimpulkan adanya perubahan secara signifikan perkembangan bahasa pada anak usia prasekolah setelah diberikan terapi bermain (berdongeng).

Kata kunci : perkembangan bahasa, terapi mendongeng