bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK Negeri 6 Surakarta
Authors: Putri Aqilah Salsabila  , Khoirunnisa  , Adiliya Mustika Rahayu
Published: August 2024

Abstract
Evaluation in education is an action or process to determine the value of an entity, especially in the context of learning. Evaluation is also an assessment of the achievement of learner goals in a program. The purpose of this research is to find out the methods and results of learning evaluation of Islamic Religious Education subjects at SMK Negeri 6 Surakarta. This research uses a qualitative method of field study by collecting data directly from teachers and students at SMK Negeri 6 Surakarta. The result of this research is that teachers not only evaluate students in the cognitive domain, but also in the affective domain and the psikomotor domain. The conclusion of the research shows that the learning approach at SMK Negeri 6 Surakarta includes various methods and aspects of evaluation that pay attention to the diversity of students' abilities. 
Keywords:  Evaluation, Learning, Religious Education, SMK, Surakarta
Abstrak
Evaluasi dalam pendidikan merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai suatu entitas, khususnya dalam konteks pembelajaran. Evaluasi juga merupakan penilaian terhadap pencapaian tujuan peserta didik dalam suatu program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode dan hasil evaluasi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 6 Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari guru dan siswa di SMK Negeri 6 Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah guru tidak hanya mengevaluasi peserta didik pada ranah kognitif saja, akan tetapi juga pada ranah afektif dan ranah prikomotorik. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran di SMK Negeri 6 Surakarta mencakup berbagai metode dan aspek evaluasi yang memperhatikan keberagaman kemampuan siswa.
Katakunci: Evaluasi, Pembelajaran, Pendidikan Agama, SMK, Surakarta
Integration Of Educational Games, Art And Technology In Early Childhood Learning
Authors: Siti Khadijah  , Wulan Agustina Ningrum  , Elwana Setita Kinanti  , Noor Annisa
Published: August 2024

ABSTRACT
In this journal, we will discuss the importance of integrating various concepts in Islamic early childhood education (PIAUD). First, we will discuss how educational games can be used to integrate math and language skills for foreign-born children. In addition, we will explain how to include storytelling and science into the education of PID children about the environment and wildlife. Apart from that, we will discuss how social skills can be integrated with game-based learning to foster teamwork and empathy among PIAUD children. We will also discuss the benefits of integrating music and art into the teaching of concepts to young early scholars. In addition, we will explore how knowledge about water and the environment may be integrated into daily activities for PIAUD children. In the next section, we will discuss how technology use in a limited way can be integrated into education.
Keywords:  Education, Integrasi, Curriculum, Learning and Teachers.
 
ABSTRAK
Dalam jurnal ini, kami akan membahas pentingnya mengintegrasikan berbagai konsep dalam pendidikan anak usia dini Islam (PIAUD). Pertama, kami akan membahas bagaimana permainan edukatif dapat digunakan untuk mengintegrasikan keterampilan matematika dan bahasa untuk anak-anak kelahiran asing. Selain itu, kami akan menjelaskan bagaimana memasukkan dongeng dan sains ke dalam pendidikan anak-anak PID tentang lingkungan dan satwa liar. Selain itu, kami akan membahas bagaimana keterampilan sosial dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis permainan untuk menumbuhkan kerja sama dan empati di antara anak-anak PIAUD. Kami juga akan membahas manfaat mengintegrasikan musik dan seni ke dalam pengajaran konsep kepada anak-anak usia dini. Selain itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana pengetahuan tentang air dan lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari untuk anak-anak PIAUD. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penggunaan teknologi secara terbatas dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan.
Kata kunci:  Pendidikan, Integrasi, Kurikulum, Pembelajaran dan Guru.
Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)
Authors: M. Sanusi Helmi  , Amelia Rahmaniah  , Muhammad Noor Ridani  , Muhammad Rafly  , Syahrani
Published: August 2024

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah merubah secara perlahan proses persidangan di Indonesia menggunakan sistem elektronik. Berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi bisa memudahkan bagi siapa saja yang mau beracara di Pengadilan. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sering beracara di pengadilan sebagai bagian dari profesinya, sangat terikat kepada peraturan tersebut. Bahkan diwajibkan bagi seorang advokat apabila menjadi pihak Penggugat di dalam persidangan harus menggunakan e-court untuk mendaftarkan perkaranya. Melalui metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di beberapa kantor Advokat yang terdapat di Kota Banjarmasin. Dari semua kantor advokat yang diwawancarai penulis, menemukan hasil dari 7 (Tujuh) advokat yang berdomisili di Kota Banjarmasin berpendapat dan menyatakan bahwa melalui persidangan elektronik efektivitas dan efesiensi waktu di persidangan sudah dirasa efektif terutama di dalam mencapai asas, cepat, mudah dan sederhana. Akan tetapi mereka juga menyatakan bahwa persidangan melalui media elektronik yang diharapkan bisa memudahkan, justru jadi bomerang karena lebih ribet untuk mendaftarkan perkara. Yang mana kedua perspektif tersebut akan lebih rinci dijelaskan di dalam tulisan ini.
Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan
Authors: Hakim Budi Rahmat , Wafi Akhmad , Wijaya Almejiem Aditya , Fitriani Nida , Ridani Muhammad Noor
Published: August 2024

Abstract
Baznas is a non-governmental organization that is tasked with collecting and distributing zakat to those who are entitled to receive it. In order to maximize the impact of zakat distribution, Baznas makes programs that are divided into several distribution targets consisting of humanitarian programs, syiar and advocacy, education, and health. Of these programs, the humanitarian program receives the most funding, followed by syiar and advocacy, then education and health.
In Islam, there is the concept of fiqh awlawiyat or fiqh of priorities. Priority jurisprudence discusses the procedure for choosing priorities between several benefits that require one to take precedence. Seeing in the distribution of zakat by Baznas there is a priority scale, it is interesting to examine it from the perspective of fikih awlawiyat. This research uses normative legal research method with fikih awlawiyat paradigm as the analysis knife. The purpose of this study is to determine the suitability of the priority scale in the distribution of zakat by Baznas with the theory of fikih awlawiyat. In the end, the conclusion of this research found the suitability between the priority scale of zakat distribution by Baznas with the theory of fikih awlawiyat.
Keywords:  zakat, baznas, awlawiyah fiqh
Abstrak
Baznas merupakan lembaga non pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada para pihak yang berhak menerimanya. Demi memaksimalkan dampak penyaluran zakat, maka Baznas membuat program-program yang terbagi pada beberapa target pendistribusian yang terdiri dari program kemanusiaan, syiar dan advokasi, pendidikan, dan kesehatan. Dari beberapa program tersebut, program kemanusiaan mendapat kucuran dana yang paling besar, lalu disusul syiar dan advokasi, kemudian pendidikan dan kesehatan.
Dalam Islam, terdapat konsep fikih awlawiyat atau fikih prioritas. Fikih prioritas membahas tentang tata cara memilih prioritas antara beberapa kemaslahatan yang menuntut ada yang didahulukan. Melihat dalam penyaluran zakat oleh Baznas terdapat skala prioritas, maka menarik untuk menelaahnya dari sudut pandang fikih awlawiyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan paradigma fikih awlawiyat sebagai pisau analisisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian skala prioritas pada penyaluran zakat oleh Baznas dengan teori fikih awlawiyat. Pada akhirnya, kesimpulan dari penelitian ini menemukan kesesuaian antara skala prioritas penyaluran zakat oleh Baznas dengan teori fikih awlawiyat.
Kata Kunci : Zakat, Baznas, Fikih Awlawiyah
Analysis The Element of the Gharar in The All You Can Eat System From The Perspective of Sharia Economic Law
Authors: Adelia Nisa , MS Habibah Lestari , Maulana Akhmad , Rusdiyah  , Rahmat Fadillah
Published: August 2024

Transactions in restaurants with the All You Can Eat system have attracted public attention because it gives customers freedom to take portions of food with a predetermined time limit and price. This study aims to analyse the element of gharar in the All You Can Eat system and provide insight into the legal issues and solutions related to this system. The research uses a qualitative method. The result is that there is an aspect of gharar in the All You Can Eat transaction system, and it reduces the validity of the transaction from the perspective of sharia economic law. To overcome this problem, the solutions that can be taken are improving the transparency aspect of menu presentation, determining reasonable consumption limits, implementing clear rules and regulations, and educating customers about the All You Can Eat concept and the responsibilities of using the system. In addition, restaurants can also consider a pre-set menu or meal plan system. This can  reduce ambiguity in transactions and provide a more structured dining experience.
Keywords: All You Can Eat, Sharia Economic Law, Gharar.
Kesetaraan Perempuan dalam Islam
Authors: Muhammad Ihsan  , M. Romdani
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif dengan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dan perbedaan antara satu dan lainnya. Tidak semua hal disamakan atau dibedakan bagi Wanita dan pria. Ada yang hanya menjadi hak dan kewajiban laki-laki tapi tidak menjadi hak dan kewajiban bagi perempuan begitu pula sebaliknya. Perkara tersebut penting diketahui mengingat timbulnya problematika masyarakat berupa timbulnya tokoh kontroversial akibat gagal paham dalam memahami kesetaraan laki-laki dan Wanita. Sehingga penulis perlu meneliti terkait kesetaraan dalam islam.
Sistem Ketatanegaraan Ideal Menurut Ibnu Abi Rabi’
Authors: Gafur Abdul , Hasan Ahmadi , Umar Masyithah , Khasyi'in Nuril
Published: August 2024

Abstract
Ibn Abi Rabi's perspective on the concept of the state fundamentally differs from the thoughts of Greek philosophers like Plato and Aristotle, primarily due to the strong integration of the Islamic worldview in his thinking. While Ibn Abi Rabi’ agrees with Plato that a leader should be someone respected in society, he prefers monarchy as the best system of governance. He argues that leadership by a single king or ruler can maintain political stability and unity better than other forms of government such as aristocracy, oligarchy, democracy, and demagoguery, which can lead to chaos if citizens irresponsibly exercise their political rights. According to Ibn Abi Rabi’, the basis of a king's authority stems from religious teachings, particularly the Qur’an (QS. al-An’am: 165), which states that a king's power and authority are a mandate from God. He sets forth six criteria for an ideal king: paternalistic ties to the previous king, noble aspirations, precise and strong vision, resilience in facing challenges, substantial wealth, and loyal assistants, without emphasizing Quraysh lineage. Ibn Abi Rabi’ also identifies four main pillars in the formation of a state: the head of state, justice, the people, and management. By fulfilling these four pillars, he believes that the state will achieve political stability and strength.
Keywords:   system, constitutional, ideal, ibnu Abi Rabi'
 
Abstrak
Pandangan Ibn Abi Rabi’ mengenai konsep negara memiliki perbedaan mendasar dengan pemikiran para filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles, terutama karena integrasi kuat dari worldview Islam dalam pemikirannya. Ibn Abi Rabi’ sependapat dengan Plato bahwa pemimpin haruslah seseorang yang dihormati di masyarakat, namun ia lebih memilih bentuk pemerintahan monarki sebagai sistem yang terbaik. Menurutnya, kepemimpinan oleh satu orang raja atau penguasa tunggal mampu menjaga kestabilan dan persatuan politik negara, dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya seperti aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan demagogi yang dapat menyebabkan kekacauan jika warga negara menyalahgunakan hak politiknya. Dasar otoritas raja menurut Ibn Abi Rabi’ bersumber dari ajaran agama, khususnya Al-Qur’an QS. al-An’am: 165, yang menyatakan bahwa kekuasaan dan otoritas raja adalah mandat dari Tuhan. Ia menetapkan enam syarat bagi calon raja yang ideal, yaitu hubungan paternalistik dengan raja sebelumnya, aspirasi luhur, pandangan yang tepat dan kuat, ketahanan dalam menghadapi tantangan, kekayaan besar, dan pembantu setia, tanpa menekankan keturunan Quraisy. Ibn Abi Rabi’ juga mengemukakan empat pilar utama dalam pembentukan negara: kepala negara, keadilan, rakyat, dan pengelolaan. Dengan terpenuhinya keempat pilar tersebut, ia meyakini bahwa negara akan menjadi stabil dan kuat secara politis.
Kata kunci : sistem, ketatanegaraan, ideal, ibnu Abi Rabi’
Analisis Akad As-Sharf Pada Layanan Remittance PT. Wise Payments Indonesia
Authors: Anugerah Muhammad Hendy
Published: August 2024

Abstract
The rapid current of globalization makes more and more people who then look for work abroad, this then makes a need for a system of remittance mechanism that is easy, cheap and also fast. Which was later born a digital service that answered these needs called Wise Payments. This study uses normative legal research in analyzing the law as the object of its research. The data is then collected with library research and analysis is descriptive. The legal material used in this study consists of primary legal materials namely Al-Quran, Hadith, Fatwa of the Indonesia National Sharia Council. This study focuses on two aspects: first, in the remittance mechanism in the Wise Bank application there are two remittance transaction systems, namely the In House System with the maximum time completion of the transaction is 2 x 24 hours and the SWIFT System with a maximum time of completion of the transaction is 5 x 24 hours, Second, according to the Fatwa of the Indonesia National Sharia Council regarding Al-Sharf contract, may send money using Wise in House System, but there is an Prohibition using the SWIFT transfer method due to the transaction period for more than 2 x 24 hours. Second, according to the Fatwa of the Indonesia Sharia Council regarding the Wakalah Bi Al-Ujrah contract, there is a permissible ability in the authority of the bank to impose the fee of transaction transactions in the Wise Payments application.
Keywords:   Wise Payments Indonesia, Akad Al-Sharf, Akad Wakalah Bi Al-Ujrah
Abstrak
Pesatnya arus globalisasi membuat semakin banyak orang yang kemudian mencari kerja di luar negeri, hal ini kemudian membuat sebuah kebutuhan akan perlu nya sebuah sistem mekanisme remitansi yang mudah, murah dan juga cepat. Yang kemudian lahirlah sebuah layanan digital yang menjawab kebutuhan tersebut yang dinamakan Wise Payments. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam menganalisis hukum sebagai objek penelitianya. Data kemudian dikumpulkan dengan studi kepustakaan (library research) dan analisisnya bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Al-Quran, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional. Studi ini berfokus pada dua aspek: Pertama, didalam mekanisme remitansi di Aplikasi Wise Bank terdapat dua sistem transaksi remitansi, yaitu In House System degan maksimal waktu penyelesaian transaksi adalah 2 x 24 Jam dan SWIFT System dengan waktu maksimal penyelesaian transaksi adalah 5 x 24 jam, Kedua menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad Al-Sharf, boleh melakukan pengiriman uang menggunakan Wise In House System, namun terdapat ketidakbolehan menggunakan metode transfer SWIFT dikarenakan jangka penyelesaian transkasi lebih dari 2 x 24 jam. Kedua, menurut Fatwa Dewan Syariah Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, ada kebolehan dalam wewenang bank membebankan biaya transaksi pengiriman uang dalam aplikasi Wise Payments.
Kata Kunci:   Wise Payments Indonesia, Akad Al-Sharf, Akad Wakalah Bi Al-Ujrah
Hukum Adat Banjar Dalam Legislasi Lokal (Analisis Adat Masyarakat Banjar Dalam Pemanfaatan Sempadan Sungai Perspektif Fikih Dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin)
Authors: Ahmad Syahir  , Hanafiah M. , Sukarni Sukarni , Muhajir Ahmad
Published: August 2024

Abstract
 
The city of Banjarmasin will always be identified with the river as the center of culture and civilization. Since ancient times, residents of Banjarmasin City have lived side by side with rivers. Many community activities are carried out on the river, such as trading, bathing, washing and other activities. The river in Banjarmasin City is also used by residents as a water transportation route. This research aims to analyze the use of river borders by the people of Banjarmasin City from the perspective of jurisprudence and regional regulations of Banjarmasin City. The significance of this research is to enrich the literature, especially the use of river borders from the perspective of jurisprudence and regional regulations. This research uses library research. The results of the study show that the use of river borders is regulated by the fiqh and regional regulations of the City of Banjarmasin. In fiqh, border is defined as harim an-nahar which cannot be owned according to Sharia. Likewise, regional regulations also regulate the use of borders.
Keywords: Riparian Zone, Local Legislation, Banjar Custom
 
Abstrak
 
Kota Banjarmasin tidak lepas dari keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Sejak jaman dahulu, warga Kota Banjarmasin telah hidup berdampingan dengan Sungai. Banyak aktivitas masyarakat dilakukan di atas sungai, seperti berdagang, mandi, mencuci, dan aktifitas lainnya. Sungai di Kota Banjarmasin juga dimanfaatkan warga sebagai jalur transportasi air. Penelitian ini menganalisis pemanfaatan sempadan sungai oleh masyarakat Kota Banjarmasin dari perspektif fikih dan peraturan daerah Kota Banjarmasin. Tujuan peneilitian ini adalah untuk menambah kahazanah kepustakaan khususnya dalam pemanfaatan sempadan sungai dipandang dari sudut fikih dan peraturan daerah. Penelitian menggunakan studi pustaka atau library research. Dari hasil kajian menunjukkan pemanfaatan sempadan sungai telah diatur oleh fikih dan juga peraturan daerah Kota Banjarmasin. Dalam fkhazanah fikih, sempadan diartikan harim an-nahar yang secara syar’i tidak dapat dimiliki. Demikian halnya dengan peraturan daerah juga telah mengatur pemanfaatan sempadan.
Kata Kunci: Sempadan, Legislasi Lokal, Adat Banjar.
Penganiayaan Yang Dilakukan Ayah Tiri Hingga Menyebabkan Kematian Pada Anak Berumur 4 Tahun di Bandung
Authors: Dapurahayu Sella , Jauharah Sri Adisty , Hosnah,SH,.MH Dr.Hj.Asmak Ul
Published: August 2024

Abstract
This research concerns the abuse perpetrated by a stepfather on a 4 year old child which resulted in death which occurred in Bandung in 2024. By using a qualitative research method which uses in-depth observation, it can produce a more comprehensive study of a phenomenon. This research describes how domestic violence can occur, the factors that influence the occurrence of domestic violence.
Keywords: Persecution, Murder, Domestic Violence
 
Abstrak
Penelitian ini mengenai penganiayaan yang di lakukan oleh ayah tiri kepada anak berusi a4 tahun hingga menyebabkan kematian yang terjadi di Bandung pada tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang penggunaanya pada pengamatan yang mendalam, sehingga dapat menghasilkan kajian suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana KDRT itu dapat terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT.
Kata Kunci: Penganiayaan, Pembunuhan, KDRT
Konsep Iddah Bermasuk Masukan Menurut Kitabun Nikah Dan Mugni Al-Muhtaaj
Authors: Pambudi Bagus , Riah Juai , Hafizah Nurul , Hafidzi Anwar
Published: August 2024

Abstract
This research analyzes the concept of iddah entry in the work of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari Kitabun Nikah, Rujuk is an alternative in Islamic law as a solution for couples who have divorced. Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari believes that husband reconciliation is invalid without words, which is classified as one of the conditions for reconciliation in the "Wedding Book". This requirement causes the wife's iddah period to be repeated, thereby giving the impression of increasing the iddah period which must be completed by three months. Therefore, this research aims to review and analyze more deeply the overlapping concepts of iddah and legal istinbat used by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in this regard. This research is normative research, carried out by analyzing library materials using a conceptual and analytical approach, as well as Islamic legal theory as an analytical tool. The research results show that Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari has the same legal views as the mugni manhaaj book.
 
Keywords: Iddah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, The Book Of An-Marriage
 
Abstrak
Penelitian ini menganalisis konsep iddah bermasuk-masukan dalam karya syekh Muhammad arsyad al-banjari kitabun nikah, Rujuk merupakan salah satu alternatif dalam hukum Islam sebagai solusi bagi pasangan yang pernah bercerai. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat bahwa rujuk suami tidak sah tanpa ucapan, yang digolongkan sebagai salah satu syarat rujuk dalam "Kitabun Nikah". Syarat ini menyebabkan pengulangan masa iddah istri, sehingga terkesan menambah masa iddah yang harus disempurnakan selama tiga bulan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis lebih dalam tentang konsep iddah yang tumpang tindih dan istinbat hukum yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terkait hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka menggunakan pendekatan konsep dan analisis, serta teori hukum Islam sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki pandangan hukum yang sama dengan kitab mugni manhaaj.
 
Kata Kunci: Iddah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitabun Nikah
Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)
Authors: Muhammad Parhan Fathullah , Abdul Hamid  , Lutfi Annisa
Published: August 2024

Abstract
This study examines the rights, conditions, and order of marriage guardianship according to the Imams of the schools of thought and jurists, with a review of the books "Fiqh Islam Wa Adillatuh" and "Kitabun Nikah" by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Marriage guardianship is a crucial aspect of Islamic marriage law that ensures compliance with Sharia and protects the rights of the involved parties. This study discusses the views of various schools regarding the rights and duties of guardians, as well as the conditions required for valid guardianship. By analyzing these classical literatures, this research provides a deep understanding of the guardian's role in the context of Islamic marriage and its relevance in contemporary practice.
Abstrak
Penelitian ini mengkaji hak, syarat, dan urutan perwalian nikah menurut para imam madzhab dan fuqaha, dengan tela'ah pada kitab "Fiqih Islam Wa Adillatuh" dan "Kitabun Nikah" karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Perwalian nikah adalah aspek penting dalam hukum pernikahan Islam yang memastikan kepatuhan terhadap syariah dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Studi ini membahas pandangan berbagai madzhab mengenai hak dan kewajiban wali, serta kondisi yang harus dipenuhi untuk sahnya perwalian. Dengan menganalisis literatur klasik ini, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran wali dalam konteks pernikahan Islam dan relevansinya dalam praktik kontemporer.
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola Arisan Online
Authors: Widiatun Sulis , Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn.
Published: August 2024

Abstract
This research aims to analyze the regulation of online arisan in Indonesian legislation, using a conceptual approach. The main focus of this research is to find legal protection for online arisan members who experience defaults from online arisan managers. This research uses a normative legal approach, including an inventory of legal principles, legal systematics, and research on law enforcement both by institutions and in the process of legal settlement in practice. In addition, this research also examines the level of vertical and horizontal synchronization, legal comparison, and legal history.The research identifies that online arisan, as a modern form of traditional arisan, often experiences default problems that can cause significant losses to its members. This research proposes that legal protection for online arisan members can be strengthened through clearer arrangements in legislation. In addition, this study emphasizes the importance of judicial and non-judicial mechanisms in dispute resolution due to default. The conclusion of this research is that there is a need for stronger and clearer regulations to protect the rights of online arisan members. This study also suggests that the government and related parties improve their understanding and application of legal protection in online arisan default cases.
Keywords: protection, law, arisan, online
 
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan arisan online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menggunakan pendekatan konseptual. Fokus utama penelitian ini adalah menemukan perlindungan hukum bagi anggota arisan online yang mengalami wanprestasi dari pengelola arisan online. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, meliputi inventarisasi asas-asas hukum, sistematika hukum, serta penelitian terhadap penegakan hukum baik oleh institusi maupun dalam proses penyelesaian hukum dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa arisan online, sebagai bentuk modern dari arisan tradisional, sering mengalami masalah wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi anggotanya. Penelitian ini mengusulkan bahwa perlindungan hukum bagi anggota arisan online dapat diperkuat melalui pengaturan yang lebih jelas dalam perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme yudisial dan non-yudisial dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan peraturan yang lebih tegas dan jelas untuk melindungi hak-hak anggota arisan online. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait meningkatkan pemahaman dan penerapan perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi arisan online.
Kata kunci: perlindungan, hukum, arisan, online
Evaluación de la vulnerabilidad del Sistema Acuífero Guaraní (SAG) en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó, Uruguay: Aplicación de los métodos GOD y DRASTIC
Authors: Carrión Roberto , Gastmans Didier , Veroslavsky Gerardo
Published: August 2024

La sostenibilidad del recurso agua es de suma importancia sea superficial o subterráneo. Este trabajo encara la protección del Acuífero Guaraní en el área de la ciudad de Tacuarembó, capital del departamento homónimo. La evaluación de la vulnerabilidad intrínseca y del riesgo de contaminación del acuífero aportaron el conocimiento necesario para la planificación de su uso, aspecto que debería ser considerado en los planes de ordenamiento del territorio en esa ciudad. Se aplicaron dos métodos para la determinación de la vulnerabilidad, GOD y DRASTIC. La aplicación de estos métodos mostró diferencias en las determinaciones de la vulnerabilidad, ya que el primero toma menos parámetros para su evaluación que los considerados por el segundo. No obstante, la aplicación de uno u otro depende principalmente de los datos e información que se tengan disponibles del área en estudio. Se observó que el método GOD resulta más restrictivo que DRASTIC: en el primero considera que el 24.3% del área presenta alta vulnerabilidad, mientras que DRASTIC la considera 16.8%, en el caso de moderada GOD clasifica el 56.2% como tal, mientras que DRASTIC la clasifica en un 76.3%. En cuanto al área que ocupa la vulnerabilidad baja del área, DRASTIC es algo menos restricto que GOD ya que el primero abarca un área 6.8% mayor, mientras que GOD la restringe a un 19.6%.
The Effect of Baby-Led Weaning and Traditional Complementary Feeding Trainings on Baby Development: Study Protocol
Authors: Arslan Nurten , Kürtüncü Meltem , Menderes Turhan Pınar
Published: August 2024

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the risks of self-feeding, transition to early solids and home meals, choking, anemia and obesity in 6-and 12-month-old infants who were introduced to complementary feeding with the trainings of traditional complementary feeding (TCF) and baby-led weaning (BLW) methods.
Material and Method: This study is an experimental and randomized controlled study conducted to examine the effect of the trainings of the TCF and BLW methods on the transition to complementary feeding. The population of the study consisted of 73 infants aged 4 and 5 months who 62 were assigned to intervention groups by stratified randomization method. The study was conducted according to the CONSORT-2010 checklist. Five complementary feeding modular trainings with 8 sessions, appropriate for the age of the baby in months, were carried out in both intervention groups. In both groups, the trainings were maintained until the baby was 4 months to 12 months old. The outcomes consisted of height, weight gain, LAZ (Length for age z-score), WAZ (Weight for age z-score), and WLZ (Weight for length z-score) scores at 12 months, iron intake, hemoglobin, hematocrit, and ferritin levels, micronutrients, choking risk, growth retardation, transition time to solid foods, family meals and self-feeding, behaviors of transition to complementary feeding and developmental assessment parameters.
Practice Implications: This study, the trainings given are expected to give an idea about the extent to which they affect the infant's body weight, growth and development, iron and micronutrient intake, obesity, choking and growth retardation risks..
(STUDI KEPUSTAKAAN) IMPLEMENTASI ETHNOPARENTING TERHADAP ANAK USIA DINI SUKU BADUY
Authors: Halilah Dinah , Widjayatri RR. Deni
Published: August 2024

This research on the implementation of ethnoparenting has a crucial urgency in the uniqueness that exists in the archipelago. This study raises an interesting issue regarding the upbringing applied by the Baduy culture to children with the customary belief system adopted. Cultural values ​​that are in the area of ​​the Baduy-Lebak Banten tribe have become a hereditary tradition that is realized by parents to children with local customs. The purpose of this study was to determine the application or application of parenting culture in the Baduy tribe. The research method uses a literature study with a qualitative descriptive approach that is studied based on a description of the state of the nature or nature of the value of an object and certain symptoms. The results of the literature study reviewed by researchers describe the parenting applied by Baduy tribal parents implementing local cultural values ​​that have been carried out from generation to generation. This study illustrates that the application of parenting for early childhood in the Baduy Tribe still maintains the ancestral mandate, although the Outer Baduy has begun to adapt to the world of developments, the ancestral mandate is still maintained and preserved.
Keywords : Early chilhood, etnoparenting, Baduy tribe
IMPLEMENTASI MEDIA LOTTO ANGKA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MENGENAL BILANGAN PADA ANAK KELOMPOK A1 DI RA KHADIJAH 50 SUMBERASRI
Authors: Mufidah Zahrotul , Wahyono Imam , Andini Yuli Tri , Ramiati Eka
Published: August 2024

The purpose of this study was to determine the implementation of number lotto media to develop the ability to recognize numbers in children in group A1 at RA Khadijah 50 Sumberasri for the academic year 2021/2022, supporting factors and inhibiting factors for implementing number lotto media to develop ability to recognize numbers in children in group A1 in RA. Khadijah 50 Sumberasri for the academic year 2021/2022. This type of research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used Miles and Huberman. As for the validity of the data using Source Triangulation. The results showed that the number lotto media was very effective in developing the ability to recognize numbers in children in indicator 1) the child was able to say/mention a sequence of numbers 1-10. 2) the child is able to number by pointing to objects (recognize the concept of numbers with objects 1-10). 3) the child is able to show the order of objects for numbers 1-10. 4) the child is able to connect/pair number symbols with objects 1-10. The stages carried out by the teacher include: 1) Planning. 2) Implementation. 3) Evaluation. Of the 17 students of class A1 RA Khadijah 50 Sumberasri overall everything has improved, 14 children are developing very well in each indicator, 2 children are developing as expected in almost every indicator, 1 child is starting to develop in almost all indicators.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL KOPERASI GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DI MASYARAKAT
Authors: Deo Pradana Bagas , Ahmad Ghani Fikri
Published: August 2024

Penelitian ini didasari oleh adaya berbagai risiko dalam koperasi khususnya risiko operasional yang bisa menyebabkan kerugian terhadap koperasi dan juga berpotensi menurunnya tingkat kepercayaan koperasi di masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni melalui pengumpulan data referensi maupun landasan teori dari jurnal maupun buku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana koperasi harus menjalankan manaajemen resiko untuk meminimalisir dampak yang ditimbulan dengan adaya risiko. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana koperasi bisa menerapkan manajemen risionya yaitu dengan cara : 1. Menerapkan prinsip kehati-hatian 2. Memiliki pekerja yang profesionalitas dan berintegritas 3. Menerapkan Manajemen Operasional 4. Melaksanakan semua prinsip-prinsip koperasi yang telah tertuang dalam Undang – Undang.
This research is based on the existence of various risks in cooperatives, especially operational risks that can cause losses to cooperatives and also have the potential to decrease the level of trust in cooperatives in the community. The methodology used is a qualitative approach, namely through the collection of reference data and theoretical foundations from journals and books. This study aims to explain how cooperatives must carry out risk management to minimize the impact caused by risk. The results of this study are how cooperatives can implement risk management, namely by: 1. Applying the precautionary principle 2. Having professional and integrity workers 3. Implementing Operational Management 4. Implementing all cooperative principles that have been stated in the Act .
Restauración monárquica y restauración religiosa en la Francia de Luis XVIII
Authors: Dufour Gérard
Published: August 2024

En política interior, el objetivo de Luis XVIII fue poner la religión a la cabeza de todas las instituciones (principalmente del ejército), mediante la multiplicación de ceremonias religiosas, actos de desagravios a las víctimas de la Revolución y misiones. Se trataba de dar una justificación divina a una restauración impuesta por las armas extranjeras. Logró en parte su propósito (no sin dificultades, dado su deseo de mantener las libertades de la Iglesia galicana) pero provocó, dentro de la sociedad francesa, una escisión entre una derecha que se reclamaba católica y una izquierda anticlerical, escisión que se prolongó como mínimo hasta el final de la segunda guerra mundial.
Hacia una definición del eurocomunismo, entre el mito y la realidad
Authors: Donofrio Andrea
Published: August 2024

En los años setenta, el eurocomunismo se postuló como una interesante novedad política, aunque su definición no resultaba tarea fácil. Algunos lo veían como una nueva esperanza para la izquierda, otros como una "trampa del comunismo de siempre", y los menos como "el verdadero marxismo para la sociedad actual en Europa". A tantos años de distancia cabe preguntarse qué fue en realidad. Aunque resulta difícil ofrecer una respuesta unívocamente aceptada, este artículo se propone dar una definición satisfactoria y completa del eurocomunismo, considerando necesario reflexionar sobre lo que realmente fue, y no sobre lo que pudo haber sido.
Evolución comparada de los modelos sindicales español e italiano en la década de los setenta
Authors: Constantini Luca
Published: August 2024

La potencia del sindicalismo italiano en su contexto europeo y sus intentos de unidad convirtieron el modelo de ese país en un referente a tener en cuenta por el sindicalismo democrático español. La dictadura franquista había desarticulado las organizaciones obreras y, durante sus últimas fases, los sindicatos democráticos se encontraban con la doble necesidad de reconstruir sus propias organizaciones y, al mismo tiempo, contribuir al establecimiento de las normas generales de funcionamiento en el ámbito sindical.
El sindicalismo socialista español entabló diversas y fructíferas relaciones con los sindicatos italianos, aspecto que será objeto de análisis detallado en este artículo, así como la influencia general que estos contactos tuvieron en la configuración de un modelo en España.
El Compromiso de Caspe como símbolo de unidad en la historiografía del primer franquismo.
Authors: Manjón Esteban Alfonso
Published: August 2024

En 1412 tuvo lugar el Compromiso de Caspe, por el cual la dinastía castellana de los Trastámara subió al trono de la Corona de Aragón. Caspe ha sido juzgado como uno de los acontecimientos más singulares de toda la Edad Media, si bien la valoración e interpretación que se ha hecho del mismo no ha seguido siempre una misma dirección. En este artículo trataremos de observar la forma en que las obras generales de España y Cataluña de las dos primeras décadas del franquismo se refieren a este suceso histórico, y si en ellas predomina una visión mayoritariamente castellanista.
Los historiadores y la política: presente y pasado, tensiones y conflictos
Authors: Forcadell Álvarez Carlos , Peiró Martín Ignacio
Published: August 2024

Los relatos del pasado, la historia escrita, han sido construidos tradicionalmente en estrecha dependencia del poder político y el orden social. Tras la profesionalización de los historiadores y la normativización epistemológica de la investigación histórica, el escenario ha cambiado profundamente, pero siguen existiendo mediaciones, más complejas, de usos públicos o políticos de la historia. Este artículo parte de la descripción de la primera historia erudita y crítica del siglo XIX y de sus implicaciones con las culturas nacionales y nacionalistas de la época, analiza la profesión de historiador en el marco de la cultura nacional española del siglo XX, y propone observar cómo las transformaciones estructurales de la vida pública reformulan la función del historiador en el siglo XX, atento, especialmente desde su segunda mitad, a considerar esos usos públicos de la historia como objeto específico de investigación, contribuyendo a una autorreflexión del historiador necesaria para defender la responsabilidad de los profesionales y la función social de la historia.
La historia oculta del Atlántico anarquista: Errico Malatesta en América, 1899-1900
Authors: Turcato Davide
Published: August 2024

En este artículo llevo a cabo un nuevo relato de un episodio de la vida del anarquista italiano Errico Malatesta, un viaje a Norteamérica emprendido entre 1899 y 1900. A diferencia de relatos que presentan dichos episodios como andanzas de quijotescos caballeros andantes a merced de los acontecimientos, concedo a su viaje el carácter de acción motivada por un objetivo, incorporando un complejo trasfondo a mi nueva descripción del hecho. La tarea requiere dar cuenta de dos componentes interrelacionados en la naturaleza de los movimientos anarquistas europeos: su transnacionalismo, es decir, su propagación más allá de las fronteras nacionales, y su cross-nacionalismo, o implicación recíproca de unos en las luchas nacionales de los otros. Al igual que “la historia oculta del Atlántico revolucionario”, descrita en La hidra de la revolución de Linebaugh y Rediker, la historia del anarquismo ha permanecido en gran medida invisible en los estudios de ámbito nacional. Por el contrario, el viaje de Malatesta solo cobra sentido dentro de un marco de estudio trasatlántico. Pongo el viaje de Malatesta en perspectiva, al mostrar que asuntos de ámbito aparentemente local, como la dirección de un periódico anarquista en Paterson (New Jersey), tuvieron relevancia para el movimiento en Italia; que los anarquistas españoles fueron fundamentales para traer a Malatesta a Norteamérica; y que la implicación de Malatesta con los anarquistas españoles formó parte de un tejido de contactos personales e iniciativas comunes que podían darse tanto en Milán o Barcelona como en Buenos Aires, Londres, Nueva York o La Habana. Llego a la conclusión de que el viaje de Malatesta no le desvió de su compromiso en Europa, sino que fue parte de una serie prolongada de actividades que no conoció ninguna ruptura, ni espacial ni temporal. Únicamente puede entenderse en el contexto de una vasta red de militantes que no se ceñía a un territorio y una lengua determinados, sino que dependía de la movilidad transnacional y la cooperación cross-nacional de sus miembros.
De la República a Europa: la búsqueda de la democracia en los "años de plomo" de la oposición exterior al franquismo (1946-1957)
Authors: Grandío Seoane Emilio
Published: August 2024

La idea de Europa representó el necesario punto de convergencia de intereses entre la oposición democrática liberal y los grupos moderados de la dictadura franquista. Se inicia tras las frustradas intenciones de la llegada de la III Republica en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y continúa en los años cincuenta con movimientos en el exterior pero también en el interior. Esta actividad se traduce en la oposición democrática en una paulatina sustitución de la idea de "República" por la de "Europa". Fue un viraje ideológico fundamental para entender lo que ocurre en los años sesenta. Este proceso estuvo bajo el férreo control del aparato franquista, y los grupos europeístas del interior jugaron un rol básico canalizando a la oposición. La reunión de Munich significó pocos años más tarde la consecuencia lógica de este proceso.
Cuerpos patológicos: fotografía y medicina en el siglo XIX
Authors: Pichel Beatriz
Published: August 2024

Este artículo examina distintas aproximaciones a la fotografía médica del siglo XIX, y argumenta que, más allá del análisis visual, debemos examinar las condiciones materiales en las que las fotografías fueron tomadas y reproducidas. Para ello, toma como caso de estudio las revistas ilustradas Iconographie photographique de la Salpêtrière (1875- 1880) y Nouvelle iconographie de la Salpêtrière (1888-1918). Un análisis minucioso demuestra que las distintas prácticas fotográficas que constituyeron cada publicación construyeron el cuerpo de la histeria de manera diferente, tanto a nivel visual como médico.
Músculo colonial: el imaginario del cuerpo masculino franquista en la literatura sobre, y desde, Guinea Ecuatorial en los años cuarenta del siglo XX
Authors: Castro Mayka de
Published: August 2024

Se propone abordar desde la perspectiva de análisis interseccional el imaginario textual del cuerpo masculino a través de una muestra de la literatura producida sobre y desde Guinea Ecuatorial en los años cuarenta. Asumimos que los cuerpos no son neutros, sino que están conectados a estructuras sexistas, coloniales y clasistas que los definen y reproducen mediante discursos en contextos históricos determinados; en este caso, el espacio colonial franquista de la posguerra en Guinea Ecuatorial. Mary VINCENT (2006) abrió un debate sobre los modelos de masculinidad -falangista o carlista- antes y después de la Guerra Civil; el artículo propuesto contribuirá a dicho debate sobre los modelos de masculinidad franquista en intersección con la categoría racial de la blanquitud (ECHEVERRÍA, 2010) significada en el contexto colonial español.
El régimen al final del régimen. Cambio social y último franquismo desde la Delegación Nacional de Provincias.
Authors: Ponce Alberca Julio
Published: August 2024

Este trabajo es el resultado de la consulta del archivo privado de Fernando Azancot Fuentes, quien fuera Secretario Nacional de Provincias entre el 14 de febrero de 1974 y el 27 de septiembre de 1976. Con anterioridad había desempeñado los cargos de Delegado Provincial de Juventudes en Zamora (1967-1969), Subjefe Provincial del Movimiento en aquella provincia (1969-1972) y Jefe del Departamento Nacional de Formación de la Delegación Nacional de la Juventud (1972-1974). Entre sus documentos se encuentra un fichero –por provincias- sobre miembros de las Cortes o del Consejo Nacional del Movimiento y cómo eran valorados éstos desde la Delegación Nacional de Provincias. Igualmente, en las fichas se recogen una serie de comentarios acerca de los posibles aspirantes a esos cargos. En este artículo pretendemos dilucidar si las estructuras organizativas del Movimiento a escala provincial eran aún ideológicamente coherentes o si, por el contrario, la heterogeneidad estaba presente considerándose muchos de sus miembros cargos públicos al servicio de un Estado más que partidarios de un Movimiento cada vez menos definido.
La construcción de la República desde el Ayuntamiento: Bilbao, 1931-1937
Authors: Penche Jon
Published: August 2024

El objetivo de este artículo es analizar la política llevada a cabo por la corporación republicana en el seno del Ayuntamiento de Bilbao entre el 14 de abril de 1931 y la caída de la capital vizcaína ante las tropas franquistas, el 19 de junio de 1937. Durante este tiempo, la mayoría republicano-socialista que gobernaba el consistorio articuló medidas para llevar a la vida municipal los grandes objetivos de la República: la educación, la lucha contra el paro, la separación entre Iglesia y Estado o la cuestión autonómica.
La Guerra de la Independencia española y la cuestión americana
Authors: Moliner Prada Antonio
Published: August 2024

El artículo analiza las relaciones establecidas entre España y las provincias de América durante la Guerra de la Independencia y la imagen creada entre ambos territorios. La realidad social y política de las provincias americanas se refleja en el Memorial de Agravios de 1809 del Cabildo de Santa Fe y en la Representación de la Diputación Americana de 1811. Las Cortes obviaron debatir los temas clave, como la representación política, libertad de comercio y la reforma del sistema fiscal, frustrándose la esperanza puesta en la Constitución de 1812 como solución pacífica a la insurrección americana.
On graded co-multiplication-like modules over commutative graded rings
Authors: Al-Qderat Rajaa , Al-Qderat Amani , Al-Zoubi Khaldoun
Published: August 2024

Let G be a group with identity e. Let wp be a G-graded commutative ring and Im a graded wp-module. In this paper, we will introduce the notion of graded co-multiplication-like modules over commutative graded rings and we obtain some related results. We say that a graded wp-module Im is a graded co-multiplication-like module if for each proper graded submodule U of Im, Ann_{wp}(Im)\subset Ann_{wp}(U).