Tanggung Jawab Notaris Akibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang dibuat Di Luar Provinsi
Authors: Rinaldi Ridho , Ausiandra Yusuf , Nasseri Jelly 
Published: October 2022

In performing his duties, the notary must maintain impartiality between the parties. In this instance, the notary has the ability to enter into any agreement so long as it does not contradict existing laws and standards, but only within the confines of his office. In accordance with the Law on Notary Positions Article 17 paragraph (1) letter a, a notary can no longer be termed a notary if he or she is outside of his or her jurisdiction. This violation will result in losses for the parties to an agreement utilizing the services of a notary. This article has a normative legal perspective. The findings of the study indicate that a notary is subject to civil liability if it is demonstrated that he or she violated the regulations regarding the ban of notaries following the passage of the statute governing the post of notary. The implementation of civil sanctions against notaries stipulates explicitly that the notary shall pay the parties for monetary, interest, and other types of losses. In addition, administrative consequences may take the form of a warning, temporary termination, respectful termination, or dishonorable discharge. Associating yourself with illegal conduct might also subject notaries to criminal consequences. The notary position legislation specifies kinds of legal protection for notaries so long as the notary does not violate the Notary Position Act's rules for making a deed.Keywords: Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB); Notary Public; Outside the Province AbstrakDalam menjalankan tugasnya notaris harus netral kepada para pihak, dalam hal ini notaris mempunyai wewenang membuat perjanijian apapun selama tidak menyalahi undang-undang dan norma-norma yang berlaku, tetapi hal itu hanya sebatas di dalam wilayah jabatannya. Notaris yang berada di luar wilayah jabatannya tidak bisa disebut notaris lagi karena notaris tidak memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan UU Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf a. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris untuk perjanjian mereka. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanggung jawab perdata dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan tentang larangan notaris dan setelah berlakunya undang-undang tentang jabatan notaris. Penjatuhan sanksi perdata bagi notaris langsung dengan tegas bahwa notaris harus mengganti kerugian para pihak dari segi uang, bunga dan kerugian lainnya. Selain dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris juga dapat terkena hukuman pidana dengan dikaitkan perbuatan melawan hukum. Undang-undang jabatan notaris mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi notaris selama notaris tidak melanggar tata cara pembuatan akta yang telah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB); Notaris; Di Luar Wilayah Provinsi