bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pewarnaan Pelangi Antiajaib pada Amalgamasi Graf
Authors: Wahidah Riniatul Nur , Dafik Dafik , Albirri Ermita Rizki
Published: August 2022

Let $G$ is a connected graph with vertex set $V(G)$ and edge set $E(G)$. The side weights for $uv\in E(G) $ bijective function $f:V(G)\rightarrow\{1,2,\dots, |V(G)|\}$ and $ w(uv)= f(u)+f(v) $ . If each edge has a different weight, the function $f$ is called an antimagic edge point labeling.  Is said to be a rainbow path, if a path $P$ on the graph labeled vertex $G$ with every two edges $ ,u'v'\in E(P) $ fulfill  $ w(uv)\neq w(u'v') $. If for every two vertices $u,v \in V(G)$, their path $uv$ rainbow, $f$ is called the rainbow antimagic labeling of the graph $G$. Graph G is an antimagic coloring of the rainbow if we for each edge $uv$ weight color side  $w(uv)$. The smallest number of colors induced from all sides is the rainbow antimagic connection number $G$, denoted by $rac(G)$. This study shows the results of the rainbow antimagic connection number from amalgamation graph.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOPHILIA
Authors: Mulyadi Dudung , Hermana Anda , Lubis Fahmi Zulkipli
Published: August 2022

Negara Republik Indonesia telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangai konvensi tentang anak hak-hak anak (Convention On The Right of The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan baik secara langsung maupun virtual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana Pedofhilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di paham tentang arti Pedophilia sendiri yang di mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan bagi pelaku tindak Pidana Pedophilia dapat dikenai Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM
Authors: Iskandar Taopik , Budiaman Hendi
Published: August 2022

Negara Kesatuan Republuk Indonesia merupakan negara yang menganut supremasi konstitusi, dimana kostitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan perangkat hukum daerah atau peraturan daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenagan kepada kepala daerah untuk membentuk peraturan daerah, akan tetapi pada saat ini banyak peraturan daerah yang ditertibkan oleh pemerintah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana pengawasan (executive review) dan (judicative review) tehadap peraturan daerah sebagai implementasi unsur-unsur negara hukum?Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep negara hukum Pancasila. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undag-undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan mengenai hirarki perundang-undangan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Berkaitan dengan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan kepentingan umum dapat diuji oleh Mahkamah Agung dengan model Judicial review dan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan model executive review sebagai unsur-unsur negara hukum. Kata Kunci : Supremasi Konstitusi, Peraturan daerah, Pengawasan, unsur-unsur negara hukum
MODEL PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERRBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN PANGANDARAN
Authors: Komariah Mamay , Noviawati Evi
Published: August 2022

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi: a. pelayanan identifikasi; b. rehabilitasi kesehatan; c. rehabilitasi sosial; d. pemulangan; e. bantuan hukum; dan f. reintegrasi social. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada aspek psikologis maupun perkembangan lainnya dari anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak berupa trauma berkepanjangan yang dapat menimbulkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, dan gangguan perkembangan jiwa yang berujung pada keterbelakangan mental. Data menunjukan jumlah korban pelecehan seksual anak di Kabupaten Pangandaran 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 tercatat 14 korban, sedangkan tahun 2017 tercatat 28 korban, dan data awal tahun 2018 hingga pertengahan 2018 di kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 5 kasus dimana rata-rata korbannya 2-3 orang dalam setiap kasus.Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diterapkan di Kabupaten Pangandaran, (2) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran, (3) mengetahui kendala-kendala dalam penerapan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran, dan (4) merumuskan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifal lokal di Kabupaten Pangandaran.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap responden, yaitu Anggota PPA Polres Ciamis dan orang tua anak korban kekerasan seksual. Data sekunder diperoleh dari publikasi jurnal dan data dari dinas/instansi yang terkait dengan penelitian.
Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum
Authors: Fadilla Muhamad Irfan , Muttaqin Zainal , Astriani Nadia
Published: August 2022

Daerah Aliran Sungai Citarum merupakan salah satu DAS terbesar di Jawa Barat yang menjadi sumber air bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta, ironisnya DAS Citarum memiliki tingkat pencemaran dan kerusakan yang tinggi, oleh karena itu dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Dalam pengendalian pencemaran di DAS Citarum salah satu instrumen yang digunakan adalah penegakan hukum administrasi yang meliputi pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Namun dalam implementasinya terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikanKata kunci: Daerah Aliran Sungai, Izin Lingkungan, Pengawasan
Interaksi Politik dan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis
Authors: Budiaman Hendi
Published: August 2022

Menganalisis dan mengkaji interaksi politik dan hukum dalam penyusunan legislasi daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis konseptualisasi yang lazim diterima bahwa ada interaksi antara hukum dan politik dalam proses legislasi, sehingga perspektif yang digunakan adalah hukum tidaklah sekedar pengertian normatif, akan tetapi merupakan resultan yang dipengaruhi oleh tata interaksi dengan faktor-faktor lain. Sebagai obyek pengamatan, maka dilakukan kajian dan analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang dihasilkan pada periode tahun 2014-2019, dilakukan pemilahan ke dalam 3 rumpun yaitu Peraturan Daerah yang terkait dengan Pemungutan dan Perizinan, Aktivitas Pemerintahan, dan Sosial Kemasyarakatan. Peraturan Daerah dalam rumpun aktivitas pemerintahan mempunyai pola yang sama terhadap masalah interaksi politik dan hukumnya dibandingkan Peraturan Daerah dalam rumpun pemungutan dan perizinan. Kesamaan itu nampak pada saat rapat kerja dengan Perangkat Daerah inilah interaksi sistem politik yang sebenarnya terjadi. Dalam interaksi tersebut akan terjadi proses tawar-menawar dan adu argumentasi dalam rangka memperoleh kesamaan persepsi antara Panitia Khusus dengan Perangkat Daerah terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, Peraturan Daerah dalam rumpun aktivitas sosial kemasyarakatan yang khususnya dijadikan obyek menunjukkan variasi fakta. Bilamana substansi aturan itu dianggap mencakup kepentingan masyarakat luas dan dapat dijadikan alasan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tertentu maka seperti Peraturan Daerah Penataan dan Pemberdayaan PKL, akan memakan waktu untuk pembahasan yang menunjukkan adanya tarik menarik antara politik dan hukum dalam proses pembahasannya. Kemudian, dalam kasus Peraturan Daerah Pengentasan Kemiskinan, di samping masalahnya diakui luas dan penting, namun karena sasaran pembahasannya hanya elit tertentu, dalam hal ini Perangkat Daerah, maka tidak menunjukkan interaksi yang mempersulit proses pembahasannya. Kata Kunci: Hukum dan Politik, Legislasi.
Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum
Authors: Supriyatin Ukilah , Herlina Nina
Published: August 2022

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dan tanggung jawab perdata perseroan terbatas dan bagaimana tanggung jawab perseroan terbatas. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1. Kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dan sejak itu perseroan terbatas menjadi  subjek  hukum  yang mampu mendukung  hak  dan  kewajiban  dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala   akibat   yang   timbul   atas   perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan demikian perbuatan hukum perseroan dan kedudukan pendiri beralih menjadi pemegang saham dan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh perseroan sebab pemegang saham bukanlah pihak yang mewakili bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan yang dianggap mewalan hukum dan merugikan pihak ketiga. 2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas ada dua yaitu tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. korporasi yang berbentuk perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum berbadan hukum yang sering digunakan dalam dunia bisnis, pada prinsipnya pemegang saham (pemodal/owners) pada perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi melebihi nilai saham yang ia masukkan dalam perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan  yang  bermanfaat  baik  bagi perseroan  terbatas  sendiri,  komunitas setempat, dan masyarakat; 3. Terdapat  empat pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan; pertama, pemegang   saham   yang   bertanggung   jawab   secara   terbatas sebatas nilai saham yang ditanamkan pada perseroan tersebut; kedua, direksi yang hanya bertanggung jawab apabila ia bersalah atau lalai dam menjalankan tugasnya; ketiga, dewan komisaris yang juga hanya bertanggung jawab bila terbukti bersalah atau lalai  dalam  menjalankan  tugas  pengawasannya;  keempat, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri sebagai subyek hukum. Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Perseroan Terbatas, Badan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHALANG OLEH GUGATAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
Authors: Sukmaya Mohammad Algifarri , Abubakar Lastuti , Handayani Tri
Published: August 2022

Salah satu cara penyelesaian kredit macet adalah eksekusi objek hak tanggungan melalaui pelelangan umum. Namun, dalam praktik seringkali eksekusi jaminan hak tanggungan tidak selalu memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang objek hak tanggungan, salah satunya pemenang lelang tidak dapat menikmati haknya atas objek lelang karena adanya gugatan atas eksekusi objek hak tanggungan, sehingga eksekusi objek lelang hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan objek jaminan hak tanggungan yang telah di lelang eksekusi dalam hal ada gugatan dari pihak ketiga dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemenang lelang atas kerugian tidak dapat menikmati objek lelang hak tanggungan karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yaitu: Pertama, kedudukan objek jaminan hak tanggungan yang di lelang eksekusi dalam hal ada gugatan dari pihak ketiga, secara yuridis merupakan hak pemenang lelang beritikad baik. Kedua, perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik atas kerugian tidak dapat menikmati objek lelang hak tanggungan karena adanya gugatan dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Gugatan litigasi dilakukan dengan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum terhadap penjual lelang.Kata Kunci: Pemenang Lelang, Hak Tanggungan, Parate Eksekusi.
KEMITRAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
Authors: Zulkarnaen Zulkarnaen
Published: August 2022

Pada beberapa negara, sistem pemerintahan yang diimplementasikan menganut ajaran distribution of power, termasuk Indonesia. Namun demikian, ajaran distribution of power ini tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan dengan adanya irisan antara satu lembaga kekuasaan dengan lembaga kekuasaan lainnya. Pada bidang tertentu, lembaga eksekutif memerankan fungsi dan tugas sebagai lembaga legislatif. Demikian pula sebliknya, pada bidang yang lain, lembaga legislatif memerankan fungsi dan tugas sebagai lembaga eksekutif.Irisan antara tugas dan fungsi lembaga eksekutif dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif ini kemudian membentuk kemitraan di antara keduanya. Kemitraan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif di Indonesia terwujud dalam tiga bentuk kemitraan, yaitu kemitraan dalam membentuk undang-undang, menyusun rencana anggaran dan pendapatan negara, serta kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan.
URGENSI PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
Authors: Putri Novalinda Nadya , Katimin R. Herman
Published: August 2022

Salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dikarenakan upaya penegakkan hukum melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maupun upaya memiskinkan koruptor melalui pengembalian aset dinilai belum terlaksana secara maksimal, maka diperlukan upaya lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu ketidakmaksimalan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memulihkan uang negara yang telah dikorupsi disebabkan karena belum adanya aturan mengenai illicit enrichment. Padahal, didalam United Nation Convention Againts Corruption, 2003 (selanjutnya disebut UNCAC) aturan mengenai illicit enrichment sudah diatur didalam beberapa pasal dalam konvensi tersebut. Indonesia merupakan negara pihak ke 57 yang telah menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Againts Corruption 2003, namun delik illicit enrichment belum menjadi delik pidana dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah urgensi pengaturan illicit enrichment dalam hukum Indonesia sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta implementasi konsep illicit enrichment dalam Hukum Indonesia. Pengaturan mengenai illicit enrichment dapat menutupi kelemahan yang terdapat didalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan. Untuk dapat diterapkan illicit enrichment dengan baik diperlukan beberapa prasyarat, yaitu harus dilakukannya perbaikan pada administrasi LHKPN dan perpajakan dengan sistem administrasi kependudukan, administrasi pertanahan serta administrasi kendaraan bermotor. Diperlukan pengaturan mengenai illicit enrichment  dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai illicit enrichment sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri agar lebih optimal.
DEGRADASI KEADILAN AGRARIA DALAM OMNIBUS-LAW
Authors: Sukarman Hendra , Prasetiya Wildan Sany
Published: August 2022

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA menyebutkan: seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Lahirnya UU cipta kerja baru baru ini, menimbulkan berbagai ekpektasi dari berbagai kalangan. Baik akademisi, organisasi pekerja dan profesi, mahasiswa bahkan kalangan awam sekalipun. omnibus berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Berdasarkan Pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin – poin sebagai berikut: 1) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;2) Peningkatan ekosistem investasi; 3) Kemudahan berusaha; 4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan; 5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas: 1) konsep keadilan diterapkan dalam pengaturan agraria di Indonesia; 2)  keadilan yang terjadi pasca di sahkannya Undang-undang Omnibus-lawKata Kunci: Degradasi keadilan, Agraria, Omnibus law
Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)
Authors: Arya Agung Hasbi Pratama
Published: August 2022

Pertumbuhan pembangunan ditandai dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia dengan kemajuan teknologi yang menuntut setiap perusahaan harus mengikuti perkembangan Zaman. Hal ini harus didasarkan pada legalitas sebuah perusahaan dengan membuat izin untuk mempermudah proses kegiatan perusahaan. Dalam upaya mengikuti perkembangan teknologi tersebut, Pemerintah mengeluarkan sistem perizinan berbasis elektronik untuk mempermudah proses pengurusan perizinan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini berdeskriptif analitis untuk mendapatkan deskripsi hukum dan peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana penulis memeriksa materi hukum primer, sekunder dan tersier.  Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi atas Penyampaian Single Online belum secara jelas menetapkan mengenai jaminan perlindungan hukum atas data pribadi dan non-individu serta konsekuensi hukum yang timbul dengan tidak adanya jaminan perlindungan data tersebut bahwa hari kebocoran data pribadi atau non-individu akan terjadi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BERMENTAl RETRADASI DIFABEL JENIS SLOW LEARNER DAN TUNA RUNGU DALAM KEDUDUKANYA SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS PERKOSAAN
Authors: Tuahuns Irsyad Zamhier , Sulistiani Lies , Takariawan Agus
Published: August 2022

Perlindungan hukum terhadap anak korban difabel dalam kedudukanya sebagai saksi dalam proses pembuktian hukum kasus perkosaan seringkali menjadi suatu perhatian khusus baik masyarakat dan aparatur penegak hukum. Dalam tahap proses melalui kepolisian ,kejaksaan hingga tahap putusan seringkali menjadi suatu persoalan bahwa anak yang memiliki berkebutuhan khusus dalam proses pembuktian seringkali mengalami hambatan hingga di tahap penyidikan. faktanya dengan dalam beberapa penelitian seringkali ditemukan bahwa faktor sehingga proses pembuktian itu tidak lanjutkan di tahap proses awal yaitu ketidaktersediaanya ahli (penerjemah) ,ketidaksesuaian keterangan yang di sampaikan korban.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dengan mengakaji dan menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan perkara  perlindungan hukum terhadap anak korban bermental retradasi difabel jenis slow learner/tuna rungu dalam kedudukanya sebagai saksi dalam proses pembuktian kasus perkosaan.
MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA
Authors: Kumalawati Hendri Sita Ambar , Amirulloh Muhamad , Afriana Anita
Published: August 2022

ABSTRAK    Penyelesaian kasus pembajakan hak cipta saat ini lebih banyak diselesaikan secara pidana, sedangkan disisi lain kerugian korban pembajakan hak cipta merupakan hal penting untuk diperhatikan. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi larangan mediasi untuk pembajakan menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketanya. Tulisan ini mengkaji penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengaturan mediasi untuk pembajakan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan teori yang tepat digunakan untuk menentukan kewajiban mediasi terhadap penyelesaian kasus pembajakan hak cipta di Indonesia.     Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan data sekunder yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan mengedepankan asas dan teori hukum.     Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan belum diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa pembajakan pada UU Hak Cipta. Larangan mediasi sebelum pengajuan tuntutan pidana terhadap pembajakan hak cipta membuat hak ekonomi korban belum tentu terpulihkan. Berdasarkan teori Economic Analysis of Law, mediasi tepat diterapkan dalam rangka memulihkan dan melindungi hak ekonomi, selain tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban pembajakan, juga memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa secara litigasi, baik melalui ranah perdata maupun pidana hendaknya menjadi ultimum remedium dalam hal penyelesaian kasus pembajakan hak cipta.Kata kunci: economic analysis of law, hak cipta, mediasi, pembajakan,                                 ultimum remedium.
ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL
Authors: Muslim Ikhwanul , Prasetyo Bayu , Pratama Rio Arif
Published: August 2022

Pencalonan kepala daerah merupakan suatu tahapan awal dalam proses kontestasi politik untuk memperebutkan kekuasaan yang demokratis dan konstitusional di Indonesia. Kebebasan setiap orang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada akhirnya dapat juga memberikan ekses negatif terhadap nilai-nilai keadilan dan demokrasi itu sendiri, meskipun kepala daerah yang nantinya terpilih merupakan hasil dari pemilihan yang mengandung nilai-nilai demokrasi seperti, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu contoh adanya degradasi nilai demokrasi dan keadilan yang dihasilkan dari kebebasan pencalonan kepala daerah adalah adanya monopoli kekuasaan kepemimpinan daerah pada segelintir elit-elit tertentu saja. Secara hukum hal tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada aturan yang melarangnya, namun secara moral dan etik yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena potensi untuk adanya penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi semakin besar. Melihat pada kondisi tersebut, nampaknya dibutuhkan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi hal itu sehingga nilai demokrasi dan rasa keadilan masyarakat dapat terjaga. Sudut pandang itu ialah konsep hukum yang bersifat transendental, dimana untuk menentukan kebenaran dan keadilan di masyarakat bukan hanya mengacu terhadap kebenaran materil yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, namun juga harus berlandaskan nilai moral, etika dan agama.
URBAN LIMOLOGY IN THE SYSTEM OF RELATED SCIENCES
Authors: Мазаев Григорий Васильевич
Published: August 2022

В статье дается объемная и разносторонняя картина научных исследований в области лимологии т.е. междисциплинарной науки о границах и приграничных территориях. Показано место и роль лимологии в системе смежных наук и в теории градостроительства. Указаны основные формы взаимодействия лимологии со смежными научными дисциплинами. На этом фоне показаны роль, место и значение градостроительной лимологии, как особого раздела этой науки, связанного с градостроительством. Сформулированы основные цели и задачи градостроительной лимологии, в частности теоретическое решение проблемы дальнейшего развития систем расселения, которые внезапно стали приграничными по своему характеру. Как основной научный результат в статье дана Матрица типов границ, влияющих на организацию систем расселения.

The article provides a voluminous and versatile picture of scientific research in the field of limology, i.e. interdisciplinary science of borders and border areas. The place and role of limology in the system of related sciences and in the theory of urban planning are shown. The main forms of interaction of limology with related scientific disciplines are indicated. Against this background, the role, place and significance of urban planning limology are shown as a special section of this science associated with urban planning. The main goals and objectives of urban planning limology are formulated, in particular, a theoretical solution to the problem of further development of settlement systems, which suddenly became borderline in nature. As the main scientific result, the article presents the Matrix of the types of boundaries that affect the organization of settlement systems.
GLOSSARY OF INDUSTRIAL HERITAGE TERMS: ELABORATING METHODOLOGY
Authors: Алексеева Елена Вениаминовна , Быстрова Татьяна Юрьевна
Published: August 2022

Статья объясняет методологию составления и структурирования глоссария терминов, связанных с сохранением и актуализацией объектов индустриального наследия. Постановка вопроса обусловлена отсутствием точного, системно выстроенного категориального аппарата в этой, междисциплинарной и относительно молодой, сфере прикладного научного знания. Выделены и охарактеризованы основные противоречия работы с объектами индустриального наследия. Обоснованы авторские ходы при написании глоссария.

The article explains the methodology for compiling and structuring a glossary of terms related to the preservation and actualization of industrial heritage sites. The formulation of the question is due to the lack of an accurate, systemically built categorical apparatus in this, interdisciplinary and relatively young, sphere of applied scientific knowledge. The main contradictions in the work with industrial heritage objects are highlighted and characterized. The author‘s stages by elaborating of the glossary are substantiated.
Exclusive Solution Discharge in Li-O2 Batteries?
Authors: Prehal Christian , Mondal Soumyadip , Lovicar Ludek , Freunberger Stefan
Published: August 2022

Capacity, rate performance, and cycle life of aprotic Li-O2 batteries critically depend on reversible electrodeposition of Li2O2. Current understanding states surface adsorbed versus solvated LiO2 to control Li2O2 growth as surface film or as large particles. Here we show that Li2O2 forms across a wide range of electrolytes, carbons, and current densities as particles via solution mediated LiO2 disproportionation, questioning the prevalence of any surface growth under practical conditions. We describe a unified O2 reduction mechanism, which can explain all found capacity relations and Li2O2 morphologies with exclusive solution discharge. Deciding for particle morphology and achievable capacities are species mobilities, true areal rate and the degree of LiO2 association in solution. Capacity is conclusively limited by mass transport through the tortuous Li2O2 rather than electron transport through a passivating Li2O2 film. Provided that species mobilities and surface are high, high capacities are also achieved with weakly solvating electrolytes, previously considered prototypical for low capacity via surface growth.
Terminal Repeats in Collagen Triple-Helices
Authors: Qi Yingying , Zhou Daoning , Kessler Julian , Qiu Rongmao , Yu S. Michael , Li Gang , Qin Zhao , Li Yang
Published: August 2022

Nearly 30% of human proteins have tandem repeating sequences. Structural understanding of the terminal repeats is well-established for many repeat proteins with the common α-helix and β-sheet foldings. By contrast, the sequence-structure interplay of the terminal repeats of the collagen triple-helix remains unexplored to date. As the most abundant human repeat protein and the most prevalent structural component of the extracellular matrix, collagen features a hallmark triple-helix formed by three supercoiled polypeptide chains of long repeating sequences of the Gly-X-Y triplets. Here, with CD characterization of 28 collagen-mimetic peptides (CMPs) featuring various terminal motifs, as well as DSC measurements, crystal structure analysis, and computational simulations, we show that CMPs only differing in terminal repeat may have distinct end structures and stabilities. We reveal that the cross-chain hydrogen bonding mediated by the terminal repeat is key to maintaining the triple-helix’s end structure, and that disruption of it with a single amide to carboxylate substitution can lead to destabilization as drastic as 19 °C. We further demonstrate that the terminal repeat also impacts how strong the CMP strands form hybrid triple-helices with unfolded natural collagen chains in tissue. Our findings provide a fresh spatial profile of hydrogen bonding within the CMP triple-helix, marking a critical guideline for future crystallographic or NMR studies of collagen, and algorithms for predicting triple-helix stability, as well as peptide-based collagen assemblies and materials. This study will also inspire new understandings of the sequence-structure relationship of many other complex structural proteins with repeating sequences.
A Unified and Bio-inspired Total Syntheses of Cochlearol B and Ganocins A-C via a Cyclobutane as Overbred Intermedi-ate
Authors: Gao Zhiyu , Yu Lu , Ren Li , Wang Huachao , Wang Ruizhi , Gao Jin-Ming , Xue Xiao-Song , hao hongdong
Published: August 2022

Cochlearol B and Ganocins A-C are polycyclic meroterpenoids isolated from Ganoderma cochlear with renoprotective effect and as AChE inhibitor, respectively. Using a strained cyclobutane as overbred intermediate, a unified synthesis of the four natural products is reported, including a scalable eight-step synthesis of cochlearol B. The synthesis of cochle-arol B features a [2+2] photocycloaddition to forge a highly substituted cyclobutane, and the first-generation synthesis of ganocin A features a complex carbocation rearrangement sequence initiated by an epoxide-opening. Moreover, a bio-inspired unprecedent oxidative cleavage of cyclobutane ring enables the second-generation synthesis of ganocin A ac-complished concisely in 10 steps. Furthermore, ganocins B and C were obtained after decarboxylation and a one pot re-action of -elimination, dehydration and deprotection. Our synthesis adds insight to the plausible non-enzymatic biogen-esis of these natural products.
African International Teaching Assistants’ Experience of Racial Microaggressions in a Canadian Higher Education Institution
Authors: Ankomah William Sarfo
Published: August 2022

Pervasive racial microaggressions (subtle and everyday racist acts) continue to challenge African international teaching assistants (AITAs) who strive to create conducive learning environments for students in a Canadian university. This qualitative study drew from racial microaggression theory and gathered data through semi-structured individual interviews to examine seven former AITAs’ experiences of racism in their teaching assistant (TA) duties. Findings indicated that non-Black students doubted AITAs’ subject-matter expertise, undermined their English communication skills, and often exhibited aggressive behaviours. Suggestions were made for current and future AITAs, course instructors, and universities that hire them to help improve the quality of AITAs’ duties and their students’ learning experiences. As previous studies largely overlook AITAs’ experiences with racial microaggressions, this study makes significant contributions to the literature that, in turn, can inform policy.
How Users of British Media Websites Make a Bogeyman of George Soros
Authors: Becker Matthias J. , Troschke Hagen
Published: August 2022

In this article we present the results of a qualitative content analysis of online reader comments in British traditional mainstream media. Our aim was to determine the extent to which users respond with antisemitic attributions in the comments under newspaper articles that discuss George Soros. To this end, we selected three events in the year 2020 where reporting on Soros in The Guardian, The Independent, and the Daily Mail triggered discussion. For these events, we examined comments sections on the news websites and the media’s Facebook profiles for antisemitic attributions. With the linguistic form of the attributions as our focus, we used a pragmalinguistic toolbox to analyse implicit, contextual language use. The comments included classic stereotypes, conspiracy theories, victimperpetrator reversal and death wishes. The results reveal the relevance of using an investigative design capable of capturing implicit language use in the analysis of hate speech.
Surging, Stable, or Subdued: The Jewish Perception of Antisemitism in Canada’s Southernmost Region
Authors: Cappucci John
Published: August 2022

This article explores the Jewish perception of antisemitism in Windsor-Essex by surveying forty-nine Jews living in the area. Those surveyed were asked about their level of concern with the state of antisemitism, possible causes, and how Windsor-Essex compares to other Canadian regions. The researcher found that respondents are moderately concerned with the state of antisemitism. They also identified several dissimilar causes for antisemitism. A majority believe there are similar levels of antisemitism found across Canada. The researcher hypothesizes that demographic factors will impact the respondents’ perception of antisemitism. After a comparative analysis, the researcher finds that there is no such discernable relationship. The researcher believes that future studies need to incorporate factors that go beyond the basic ones to better understand how antisemitism is perceived by Jewish Canadian communities.
Pengaruh Jenis Kelamin, Usia Dan Tenure Ceo (Chief Executive Officers) Terhadap Praktik Manajemen Laba
Authors: Saputri Madha Sugeng
Published: August 2022

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh jenis kelamin, usia, dan tenure CEO terhadap manajemen laba. Populasi yang digunakan yakni perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 35 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama periode 2016-2018, berdasar metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan usia CEO dan tenure CEO berpengaruh pada manajemen laba, sedangkan jenis kelamin CEO tidak berpengaruh pada manajemen laba.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Non-Debt Tax Shield, Operating Leverage, Cash Holding dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur
Authors: Erwan Henarani Claudia , Dewi Kartika Titis Puspaningrum
Published: August 2022

The purpose of this study was to determine the effect of managerial ownership, non-debt tax shield, operating leverage, cash holding, and business risk on capital structure. In this study, managerial ownership is proxied by the calculation of managerial shares divided by outstanding shares, non-debt tax shield is proxied by depreciation divided by total assets, operating leverage is proxied by Degree Of Leverage (DOL), cash holding is proxied by the calculation of cash and cash equivalents, and business risk. proxied by EBIT divided by total assets. While the capital structure is proxied by the Debt Equity Ratio (DER). The population of this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The research sample was obtained from 193 manufacturing companies and the research period was for three consecutive years (2018-2020). The data analysis technique in this study used descriptive analysis, classical assumption test, and multiple regression analysis. The results showed that managerial ownership, non-debt tax shield, cash holding had a significant effect on capital structure. Meanwhile, operating leverage and business risk have no Significant Effect On Capital Structur.
Managerial Ability dan Earnings Quality (Studi pada Perussahaan Manufaktur di BEI)
Authors: Lukita Carolyn
Published: August 2022

This study aimed to identify factors that can improve earnings quality. Earnings Quality has been measured by three measurements such as; sustainable earnings, earnings persistence and quality accruals. The results showed that managerial ability had a positive effect on earnings quality, managerial abilities were proven to improve earnings quality. Specifically, managers that have better understanding abaout the company's opportunities and risks so that they can generate persistence profits, have better predictive values ​​and accrual estimates. This study contributes to finding one variable that can significantly affect earnings quality, namely managerial ability, besides that this research also contributes to members of the company's board of commissioners to pay attention to managers in managing company efficiency in choosing CEOs.
Strategic Management of The Faculty of Social Sciences and Law, State University of Surabaya, in Improving The Quality of Education during The Covid-19 Pandemic
Authors: Fanida Eva Hany , Meirinawati Meirinawati
Published: August 2022

This study aims to describe the efforts of the Faculty of Social Sciences and Law (FISH) of the State University of Surabaya (Unesa) in improving the quality of education during the Covid-19 pandemic within the framework of strategic management theory. This research was motivated by the fact that during the pandemic, lectures at universities switched to online and required students and lecturers to make quick adaptations that have the potential to impact the quality of education. This study uses a qualitative descriptive method. The focus of the research covers the strategic management process, which includes the phases of environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation. The research subjects were determined purposively by involving the heads of faculties, departments, and study programs within the FISH Unesa environment. The data analysis technique flow through data collection, data display, data reduction, and concluding. The results showed that the SWOT method was used in the environmental observation phase, specifically identifying the strengths and weaknesses of the institution's internal environment and identifying opportunities and threats to the institution's external factors. At the strategy formulation stage, a lecture strategy was set with the name Limited and Gradual Face-to-Face Lectures (PTMTB). This stage is carried out by preparing the room and health protocols. The implementation of this strategy was carried out starting with a survey via Google Form to students. Not all study programs hold PTMTB depending on the number of students who fill out the Google Form. The faculty carry out the evaluation stage with the Covid-19 Task Force. Based on the findings, several points can be suggested. The institution should make training plans for educational staff to increase competence, increase awareness of education staff to prioritize providing services for the community and increase lecturers number so that the ideal ratio between lecturers and students is met.
Interrelasi Kualitas Website dengan Keputusan Pembelian dan Fungsi Pemediasi Brand Ambassador
Authors: Arliansyah Rafli , Sugito Pudjo
Published: August 2022

Dinamika perkembangan e-commerce di Indonesia didukung pesatnya perkembangan teknologi informasi berupa internet. Keberada e-commerce semakin memudahkan dalam kegiatan berbelanja yang tidak terbatas tempat dan waktu. e-commerce membutuhkan tempat yang dinamakan website yang kemudian website tersebut dapat diukur menggunakan Webqual 4.0. Tidak hanya mengandalkan kualitas web semata, peran brand ambassador juga dibutuhkan dalam menarik konsumen dan mempengaruhi keputusan pembeliannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung kualitas website terhadap keputusan pembelian, peran brand ambassador pada kualitas website terhadap keputusan pembelian, dan pengaruh langsung brand ambassador terhadap keputusan pembelian pada customer Shopee di Kota Malang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan populasi masyarakat Kota Malang yang tidak diketahui jumlahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental random sampling. Pengumpulan data dilakukan secara online menggunakan google form yang berisikan kuesioner, yang kemudian disebarkan melalui chat pribadi dan grup chat. Analisis data yang digunakan adalah Structure Equation Model (SEM) menggunakan Smart PLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas website berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian, kualitas website berpengaruh melalui brand ambassador terhadap keputusan pembelian, dan brand ambassador berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian
Accountability and Spirituality at Work Consequences on Organizational Citizenship Behavior
Authors: Mennita Ria , Priyanto Indra Awal
Published: August 2022

The value of Organizational Citizenship Behavior (OCB) is an interesting topic in the focus of researchers and practitioners. This study aims to examine the effect of accountability and spirituality at work on OCB. This type of research is explanatory research through quantitative approach. The research population are accountants in East Java. Data collection was obtained through the distribution of online questionnaires. The Questionnaire collected were 110 questionnaires. The analytical method used is multiple linear regression analysis to test the hypothesis by using SPSS 26 software. The result of this research found that Accountability and spirituality at work affect to OCB.
Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada Department Store Kota Malang
Authors: Safira Angelina Intan , Widiawati Diah
Published: August 2022

Cosmetics are never separated from one's efforts to beautify oneself and improve the quality of one's appearance. One of the cosmetic brands currently circulating in the market is Wardah brand cosmetics. This study is intended to (1) describe product quality, price and purchasing decisions (2) analyze the extent to which the influence of product quality and price on purchasing decisions, both simultaneous and partial analysis (3) analyze the variables that have the greatest influence on purchasing decisions with a sample of a number of 80 respondents through accidental sampling technique. The analysis technique used is descriptive analysis, multiple linear regression, and also hypothesis testing (F and t test). Based on the results of the analysis simultaneously or partially, the two independent variables, namely product quality and price, have a significant influence on purchasing decisions. Meanwhile, price is the most influential variable in Wardah's cosmetic purchasing decisions.
Prospects for the Use of Cetylpyridinium Chloride in Modern Medical Practice (Literature Review)
Authors:   South-Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation, Nozhkina N. N. , Abdukadyrova A. R. ,   South-Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation, Nozhkina Е. А. ,   South-Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation, Dvorskaya O. N. ,   South-Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation
Published: August 2022

Currently, the search for antiseptic agents is being actively conducted, including in connection with the spread of the SARS-CoV-2 virus. One of the promising antiseptics is cetylpyridinium chloride (CPC). The published analysis of the Pubmed database provides a general idea of the use of CPC in modern medical practice as an antibacterial, antifungal and antiviral agent in the composition of various medicines and products for dentistry.
Covid-19 y desafíos para la salud mental: experiencia de atención a distancia desde un centro de psicología universitario
Authors: Cancino Letelier Natalia , Ramos Alvarado Nadia , Mendoza Nuñez Carla , García Zerene María del Pilar , Schott Gaete María Soledad
Published: August 2022

Antecedentes: Habiendo transcurrido más de un año desde que la OMS declarara a la covid-19 como una pandemia, el deterioro de la salud de la población y las medidas que los Estados han implementado para mitigarlo han derivado en una serie de consecuencias directas e indirectas para la salud mental de las personas en todo su ciclo vital. Durante este periodo de confinamiento y restricciones a la movilidad, esto ha significado grandes desafíos para los profesionales de la salud mental, quienes no solo han debido idear estrategias para continuar atendiendo a las personas que ya estaban recibiendo prestaciones antes de la pandemia, sino también para proporcionar contención a quienes, producto de la pandemia y las medidas sanitarias que ésta exige, han sufrido la aparición de síntomas ansiosos y depresivos. Objetivos: En este artículo damos a conocer a la comunidad psicológica las estrategias implementadas por un centro de atención universitario, tendientes a resolver los desafíos antes mencionados. Resultados y conclusiones: Analizamos críticamente los aprendizajes conseguidos y entregamos recomendaciones preliminares acerca del trabajo psicoterapéutico a distancia.