The Conflict of National Elites and Local Elites of PDI-P in the Candidacy Process of Regional Heads Eri Cahyadi and Gibran Rakabuming Raka in the 2020 Pilkada
Authors: Mutaqien Abdul Khalid , Mar'iyah Chusnul 
Published: October 2024

Studi ini membahas tentang konflik yang terjadi antara Elit Nasional Dan Elit Lokal PDI-P dalam Proses Kandidasi Kepala Daerah Eri Cahyadi Dan Gibran Rakabuming Raka Pada Pilkada Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi akar konflik yang menjadi penyebab dari konflik tersebut. Studi ini dilakukan di Kota Solo dan Surabaya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan teori konflik diperkuat dengan teori patron-klien, rekrutmen politik dan pragmatism politik. Pencalonan kandidat eksternal sebagai calon kepala daerah di pilkada yang dilakukan oleh partai politik dapat dikatakan merupakan cerminan dari adanya pragmatisme politik yangmembuat konflik kepentingan diantara elit politik pengurus partai. Hal itu dikarenakan partai politik umumnya akan menempuh berbagai upaya atau cara untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya, seperti dalam hal manfaat (utility), kemenangan (glory), hingga kekuasaan (power). Kecenderungan ini yang kemudian terlihat dalam realitas yang berlaku di pilkada kota Surabaya tahun 2020 dan pilkada kota Solo tahun 2020 dimana di saat partai politik telah memiliki kandidat potensial yang dapat dicalonkan dalam pilkada yang berasal dari internalnya, namun justru lebih memilih untuk mendukung kandidat eksternal yang dianggap lebih populer karena dianggap memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan kontestasi. Hal ini setidaknya terlihat dalam realitas di pilkada Surabaya tahun 2020 dimana kedua paslon yang berkompetisi tercatat merupakan kandidat eksternal non-partai dengan pengecualian pada sosok Armudji. Padahal, sejumlah partai politik tercatat memiliki kandidat-kandidat potensial yang dapat dicalonkan. Sedangkan di pilkada Solo, hal serupa juga terjadi demikian. Meskipun sosok Gibran Rakabuming Raka tercatat telah mendaftarkan diri sebagai kader PDI-P, namun keterpilihannya sebagai calon walikota Solo dari PDI-P justru mencerminkan adanya kecenderungan pragmatisme politik, mengingat DPC PDI-P Kota Solo telah memutuskan untuk mendukung paslon Achmad Purnomo-Teguh Prakosa sebagai calon walikota dan wakil walikota Solo periode 2021-2024. Akan tetapi, sekalipun realitas di kedua pilkada tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pragmatisme politik, respon pengurus partai di daerah (DPC Solo dan DPC Surabaya) terhadap keputusan yang telah diambil oleh DPP justru mengalami perbedaan. Hal ini merujuk pada adanya penolakan dari sejumlah kader di lingkup DPC PDI-P Kota Surabayaterhadap keputusan DPP yang merekomendasikan dukungan kepada paslon Eri Cahyadi- Armudji. Sedangkan di sisi lain, sekalipun keputusan yang diambil oleh DPP berbeda dengan yang direkomendasikan oleh DPC PDI-P Kota Solo, para pengurus DPC tersebut nyatanya tetap memilih untuk mendukung paslon yang telah direkomendasikan oleh DPP. Alhasil, hal ini mencerminkan bahwa terdapat perbedaan preferensi politik di kalangan pengurus partai di daerah terhadap keputusan DPP dimana hal itu dapat dikatakan dipengaruhi oleh adanya rasionalisasi politik. Rasionalisasi politik yang dimaksud dalam konteks ini kemudian berkaitan dengan sejauh mana manfaat yang diperoleh dari tindakan politik yang diambil oleh masing-masing elit politik di daerah dalam merespon apa yang telah diputuskan oleh DPP khususnya mengenai dukungan terhadap kandidat eksternal sebagai calon kepala daerah di pemilukada tahun 2020 yang merupakan rekrutment dari kader eksternal. Pasalnya, dalam konteks pilkada Surabaya tahun 2020, beberapa kader partai di daerah merasa bahwa mereka tidak memperoleh manfaat dengan mendukung paslon Eri Cahyadi-Armudji karena sosok Eri Cahyadi yang dianggap sebagai kandidat eksternal (meskipun belakangan Eri Cahyadi telah mendaftarkan diri sebagai kader PDI-P). Sedangkan dalam konteks pilkada Solo tahun 2020, para pengurus partai di daerah tetap mendukung paslon yang direkomendasikan oleh DPP karena melihat masih adanya manfaat yang diperoleh dari tindakan politik tersebut. Apalagi, sosok Gibran Rakabuming Raka sendiri tercatat telah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai kader PDI-P. Meskipun di sisi lain, hal tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari status yang melekat dalam diri Gibran yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo.