bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
BUILDING A POLICY FOR COMBATING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM THROUGH THE DEATH PENALTY
Authors: Purwawidada Fajar
Published: November 2022

Terrorism is an extraordinary crime that can cause an atmosphere of terror, widespread fear, and mass casualties for the community. The government makes policies to counter terrorism through Law no. 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, amended by Law no. 5 of 2018. The law provides for the death penalty for perpetrators of terrorism crimes. Nevertheless, the reality is that acts of terror in Indonesia are still happening and are increasing. The problem raised in this study is how to reconstruct the policy of countering terrorism through the death penalty. This legal research is normative juridical research with an empirical juridical approach. The types of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques using documentary studies as secondary data and supported by primary data using the interview method. The analysis used is qualitative normative data analysis. Based on this research, the results show that terrorism crimes are committed by groups that are generally political victims; injustice, inequality, poverty, discrimination. The goal is to fight a mighty force that is impossible to fight openly. Implementing the death penalty for terrorism crimes does not provide a deterrent effect for perpetrators of terror acts in Indonesia. This happens because the lack of understanding of the characteristics of terrorism crimes and harsh actions actually lead to new, greater violence. The solution to this problem is to change the legal approach towards a sociological, persuasive and deradicalization approach
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 MELALUI JOGO TONGGO BERDASARKAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR I TAHUN 2020
Authors: Triyanti Mimin
Published: November 2022

perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid 19 ini  melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020, ialah menjamin dalam penanggulangan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah Kota Magelang berperan aktif dalam mencegah penularan Covid-19
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI KOTA SEMARANG
Authors: Utami Tri Sari
Published: November 2022

Pasca reformasi, arah pembangunan Indonesia sudah berubah, yg mulanya sentralistik sekarang sebagai desentralistik. Perubahan ini berdampak secara pribadi pada tatakelola birokrasi. Hal ini bisa ditinjau menggunakan lahirnya Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah. Kebijakan ini menciptakan pemerintah wilayah sebagai lebih mandiri, selain itu tatakelola birokrasi mempunyai wewenang penuh pada manajerial operasional khususnya pada pelayanan publik.Berkaitan menggunakan layanan publik, pelayanan dalam dasarnya adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan pelayanan sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik merupakan anugerah layanan (melayani) keperluan orang atau warga yg memiliki kepentingan dalam organisasi itu sinkron menggunakan anggaran utama & rapikan cara yg sudah ditetapkan. Talcott pada kitab Soetendyo Wignjosoebroto, mengemukakan bahwa pada penyelenggaraan pelayanan publik, setiap warga selalu adalah suatu kesatuan politik, adalah warga senantiasa berusaha buat mencapai aneka macam tujuan yg dianggapnya baik. Masyarakat akan berkecimpung.menjadi suatu kesatuan pada rangka pencapaian tadi. Semakin baik sifat kesatuan buat berkecimpung. mencapai tujuan itu, maka meningkat jadinya sifat warga itu menjadi suatu kesatuan politik. Pelayanan publik adalah unsur yg sangat krusial pada penyelenggaraan pemerintahan lantaran menyangkut aspek kehidupan yg sangat luas. Kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi menaruh aneka macam pelayanan publik yg diharapkan sang warga terutama buat memenuhi kebutuhan warga pada aneka macam bidang aspek kehidupan.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR KERAMAIAN MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19
Authors: Firdaus Miftakul
Published: November 2022

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini, termasuk Indonesia yang kini kondisinya semakin memprihatinkan. Telah banyak korban yang terinfeksi virus ini, bahkan terdapat puluhan ribu orang korban meninggal. Banyaknya kasus yang terjadi membuat pasien tidak ditangani dengan maksimal karena rumah sakit dan tim medis kewalahan menanganinya. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19. Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19. Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh Peraturan Pemerintah  Nomor 21 tahun 2020. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus Covid 19. Penyebaran virus corona harus ditanggulangi secara cepat, karena diperkirakan 70% masyarakat Indonesia dapat tertular, dan 1,5 juta lebih penduduk Indonesia akan meninggal apabila tidak ada respon, serta penanganan daripemerintah.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN BERITA HOAKS COVID-19 DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Santa Ilona Edria
Published: November 2022

Teknologi komunikasi dan informasi medsos atau melalui media sosial memang berkembang pesat dengan luar biasa saat ini. Internet adalah awal dari apa yang dirasakan orang saat ini. Dapat dikatakan bahwa internet sebagai salah satu rintisan penemuan terbesar perangkat komunikasi dan teknologi informasi yang memiliki dampak terbesar pada kehidupan manusia. Namun, perspektif tentang perkembangan dalam teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat komunikasi. semakin kompleks, tetapi juga berdampak pada budaya yang muncul di tengah masyarakat. Selain merubah kebudayaan di masyarakat, kehadiran media sosial ini membuat masyarakat menjadi lebih banyak mengakses sebuah informasi melalui media online jika dibandingkan informasi di media cetak. Sekarang sangat mudah bagi orang untuk mengakses berita dan informasi. Fenomena yang umum terjadi pada saat ini yaitu banyaknya berita hoaks (palsu) yang mulai beredar luas di media sosial (media sosial). Scam atau hoax adalah salah satu topik terkini dan populer yang membutuhkan perhatian serius. Munculnya berbagai media sosial berkontribusi pada cepatnya penyebaran penipuan di seluruh komunitas pengguna, bahkan jika ada berita yang menyebar dengan mudah dan cepat setelah sampai ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung
Asas Kejelasan Rumusan Dalam Norma Kunjungan Online Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Authors: Aprilianti Herni Davita
Published: November 2022

Tumpang tindih dalam kebijakan kunjungan online bagi Narapidana merupakan domain legal substance kebijakan revitalisasi pemasyarakatan yang bermuara pada asas kejelasan rumusannya.

Norma hukum yang jelas dalam pengaturan kunjungan online merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimanakah kejelasan rumusan norma kunjungan online yang sesuai dengan Permenkumham No 40 Tahun 2018 mengenai tahapan revitalisasi pemasyarakatan.Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normative, melalui data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kunjungan online bagi narapidana. Data tersebut dianalisis menggunakan orientasi berpikir konsep dan peraturan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa norma kunjungan online dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018 berupa norma perintah kepada penyelenggara pemasyarakatan guna menyediakan sistem kunjungan online bagi Narapidana. Rumusan dalam norma perintah tersebut sangat jelas karena mengandung kejelasan kepada siapa norma ditujukan (Subjek Norma), kejelasan objek norma berupa frasa “menyediakan” dan kondisi normanya “diakses” dengan mudah oleh masyarakat. Disarankan setiap peraturan internal tentang kunjungan online bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berbasis Permenkumham No 40 Tahun 2018 guna menghindari ambiguitas peraturan.
PENGUATAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Authors: Yasminingrum Yasminingrum
Published: November 2022

Pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dilakukan secara rasional dan bijaksana untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan generasi yang akan datang. Administrasi lingkungan hidup merupakan bagian dari hukum tata negara yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada legitimasi, perangkat yuridis, norma hukum administrasi dan akumulasi sanksi. Penguatan hukum administrasi lingkungan adalah dengan penegakan hukum administrasi yaitu pengawasan yang merupakan tindakan preventif untuk melaksanakan kepatuhan dan penegakan sanksi merupakan tindakan represif untuk melaksanakan kepatuhan.
SANKSI BAGI MANTAN TERPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK
Authors: Lestari Herminiastuti
Published: November 2022

Reaksi masyarakat terhadap sambutan meriah dari mantan terpidana kejahatan seksual pada anak berinisial SJ menjadi banyak perhatian. Kejahatan seksual pada anak yang merupakan tindak pidana khusus memiliki perlakukan yang khusus pula baik itu sebagai korban maupun pelakunya. Karena kekhususannya itu ada perlakuan tersendiri mulai dari penyidikan, peradilan, sanksi, pemidanaan, juga pasca pemidanaan. Pasca pemidanaan, pelaku tidak secara serta merta dapat bergerak bebas di muka publik, sehingga saat mantan terpidana tampil dimuka publik menimbulkan reaksi dari masyarakat. Secara norma ataupun sosial adanya suatu pembatasan bagi mantan terpidana kejahatan seksual. Hal tersebut dikaitkan dengan etika yang berlaku dimasyarakat dimana kejahatan seksual merupakan tindakan amoral terhadap anak yang seharusnya harus dilindungi oleh semua pihak baik itu masyarakat, lembaga maupun pemerintah. Karena berkaitan dengan moral akan tindakan asusila tersebut secara beban yang ditanggung korban secara psikologi akan mempengaruhi masa depan anak, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat diterima dengan serta merta untuk tampil dimuka publik, maka yang demikian menimbulkan adanya sanksi setelah selesai pemidanaan.
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI PROSES MEDIASI
Authors: Purnomo Heri , Janni W Agnes Maria
Published: November 2022

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mncapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar. Keharusan melaksanakan mediasi berlaku dalam proses perkara di pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Salah satu ketentuan menarik dari pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ketentuan yang tidak boleh diabaikan adalah putusan batal demi hukum, jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 3 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut mediatornya. Tulisan ini akan mengulas tentang mediasi dalam perkara perdata. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diharapkan dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara perdata sehingga akan mengurangi penumpukan jumlah perkara perdata di pengadilan, serta akan lebih menguntungkan para pihak.
KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR KESEHATAN DI INDONESIA
Authors: Aulia Wijayanti Conita
Published: November 2022

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kebijakan hukum perlindungan yang diberikan kepada masyarakat terhadap pemberian vaksisnasi covid-19 di Indonesia guna memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan masyarakat. Pendekaan yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan hukum yuridis normative. Maksudnya adalah penelitian ini  akan melakukan analisis terhadap beberapa literatur primer seperti perundang undangan, teori hukum hingga pandangan ulama. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu negara yang merasakan dampak pandemi covid-19, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi hal ini salah satunya adalah melalui vaksinasi. Pemberian vaksin kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dalam menghadapi varian virus Covid yang mewabah sehingga angka kematian bisa dicegah. Tidak hanya itu, melalui vaksinasi ini pemerintah berharap dapat memulihkan kembali berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berbagai kebijakan hukum telah dikeluaran pemerintah untuk memberikan dukungan dan memperkuat tindaan yang dilakukan. Peraturan ini diawali dengan penetapan PERMEN no 10 Tahun 2020 tentang pemberian vaksinasi untuk memberantas covid-19. Peraturan ini ditopang oleh berbagai peraturan seperti UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.
REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MENGOPTIMALKAN PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA
Authors: Paras Etika Bagus
Published: November 2022

Isu substansial pemasyarakatan menempatkan kategori kelompok isu penegakan hukum dalam Lapas sebagai kebutuhan dalam sistem peradilan pidana. Urgensi revitalisasi Lapas merupakan kebutuhan utama dalam pembinaan Narapidana. Permasalahan utama dalam tulisan ini  adalah bagaimanakah revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai upaya mengoptimalkan perlakuan terhadap Narapidana berdasarkan Permenkumham No 35 Tahun 2018? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan orientasi analisis berbasis kepada pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Hasil yang diperoleh format optimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang memaksimalkan proses rehabilitasi Narapidana pada proses pembinaan di Lapas. Disisi lain, meminimalkan tingkat resiko keamanan bagi Narapidana maupun masyarakat ketika terjadi proses reintegrasi sosial di masyarakat setelah bebas dari Lapas. Hal tersebut merupakan imperatif dari Permenkumham No 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Saran yang diusulkan adalah formulasi yuridis dalam batang tubuh 
Resilient Gateway-Based N-N Cross-Chain Asset Transfers
Authors: Augusto André , Belchior Rafael , Vasconcelos André , Hardjono Thomas
Published: November 2022

New applications and solutions are emerging as blockchain technology continues to prosper in different industries. However, blockchain systems are considered isolated silos, especially when it comes to interoperability on systems putting restrictions on handling private data. 

We propose ODAP-AS, a resilient N-N cross-chain asset transfer protocol that enables the execution of N transfers of assets in permissioned environments, leveraging the concept of gateways. Gateways act as the devices through which a blockchain network can be accessed. We build our protocol on top of the Open Digital Asset Protocol (ODAP), and its crash recovery mechanism, ODAP-2PC, a crash fault-tolerant protocol.

ODAP-AS also defines how one gateway is replaced by a backup in case of a crash. We implement a cross-chain asset transfer across Hyperledger Fabric and Hyperledger Besu using Hyperledger Cactus, which takes approximately 20 seconds. Additionally, we can conduct a sequential execution of ODAP-AS achieving 0.15 transactions/second throughput.
Hacerse educador: El caso de las exfiguras educativas del CONAFE
Authors: Herrera Figueroa David
Published: November 2022

En 1971 el estado mexicano crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para ampliar la cobertura de educación básica en pequeñas localidades rurales dispersas y de escasa población infantil. Desde sus inicios su esquema de operación se ha apoyado en jóvenes, generalmente egresados de bachillerato, quienes prestan su servicio social como figuras educativas en dichas localidades a cambio de apoyo económico para continuar sus estudios. El presente trabajo expone los resultados parciales de una investigación más amplia; en él se analizan la experiencia de participar en CONAFE y sus aportes en la construcción de las trayectorias e identidades personales y profesionales de ex figuras educativas del CONAFE vinculadas al ámbito educativo. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo a través de una encuesta de preguntas abiertas realizada a 75 ex figuras educativas del CONAFE. Los hallazgos obtenidos señalan que el CONAFE represento un fundamento y medio para construir una trayectoria e identidad como docente a partir de ser una experiencia que propicio en ellos el desarrollo de capacidades personales de autonomía, responsabilidad, adaptación y valoración de la vida en las localidades rurales, así como el desarrollo de habilidades docentes para dichos contextos bajo un sentido de correspondencia social de su labor educativa. Lo anterior sugiere que el servicio social educativo en CONAFE a la par de otorgar el apoyo económico para la continuidad de estudios constituye una formación sociopersonal y semiprofesional, con énfasis en la práctica, en el ámbito de la educación rural a quienes en el participan.
O DESENVOLVIMENTO MORAL DE MRS. DALLOWAY À LUZ DA TEORIA DE CAROL GILLIGAN
Authors: Bonfim Isa Rocha , Dagnoni Janine Marinho
Published: November 2022

Mrs. Dalloway é uma das obras mais conhecidas da escritora britânica Virginia Woolf. O livro foi escrito em 1920 e publicado em 1925, tendo como personagem principal Clarissa Dalloway, uma mulher conhecida por oferecer festas, para a elite da sociedade de Londres, do séc. XX. O presente estudo pretende discutir sobre o desenvolvimento moral da personagem Mrs. Dalloway, à luz da teoria de Carol Gilligan (1982), no livro Uma Voz Diferente. Nesta obra, a autora afirma que existe um conflito entre o eu e o outro, a partir do qual é constituído o problema moral decisivo para as mulheres, que suscita um dilema, cuja solução exige a conciliação entre feminilidade e idade adulta. No processo de construção do trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas, baseadas em autores (as) que auxiliaram com a análise literária da obra, que teve foco na personagem principal Clarissa Dalloway. Dentre esses (as) autores (as), encontra-se Oliveira (1979), analisando a obra tecnicamente e pontuando os conteúdos mais relevantes dela. Ademais, cita-se Woolf (1929), retratando a mulher na ficção, no século XX. O resultado da pesquisa enfatiza o conflito interno vivenciado pela personagem principal, que foi causado por influências sociais e a fizeram questionar sua existência.
The Impact of Hyponatremia on Severity of Decompensated Chronic Liver Disease
Authors: Mobin Dr. AQM , Masud Dr. Md. Hasan , Hasan Dr. Mohammed Kamrul , Bosunia Dr. Zia Hayder
Published: November 2022

Introduction: Hyponatremia in cirrhosis is low sodium concentration in the blood. It has been additionally reported that hyponatremia occurs when serum sodium concentration in the blood is less than 135mmol/L, with severe hyponatremia being below 120 mmol/L. In general, two kinds of hyponatremia may be found in patients with cirrhosis, such as hypovolemic and hypervolemic hyponatremia. Complications may arise in case of correcting hyponatremia too quickly. The study aims to investigate the impact of hyponatremia on the severity of decompensated chronic liver disease. Methods: A Prospective cross-sectional study was carried out Department of Gastroenterology and Hepatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU), Shabagh, Dhaka, from March 2014 to February 2015. A total of 100 patients (N=100) for one year were enrolled in this study following the inclusive criteria. Data were collected using the predesigned semi-structured questionnaire. Verbal consent was taken before recruiting the study population. Completed data forms were reviewed, edited, and processed for computer data entry. Result: Among hundred patients (N=100) with decompensated chronic liver disease observe the impact of hyponatremia with the severity of complications. Of them, it was observed that more than one-third of the patients (37, 37.0%) belonged to age 31-40 years. The mean age was found 42.2±SD years. It was observed that almost two-thirds of the patients (63, 63.0%) were male and thirty-seven (37,37.0%) patients were female. Among the study population, the majority of the patients (90, 90.0%) belonged to serum sodium ≤135 mmol/l (Hyponatremia). The mean serum sodium was found 124.7±SD mmol/l. The majority of patients (57,57.0%) had moderate ascites, nineteen patients (19,19.0%) had mild and about one-fourth of the patients (24,24.0%) had severe ascites. Conclusion: Hyponatraemia should be accomplished by dipping diuretics and increasing the plasma volume with fluid resuscitation.
Effect of Financial Management Strategy on Sustainable Performance of Community-Based Organizations in Ainabkoi Sub County
Authors: Chepkuto Emily , Kwasira Dr. Josphat
Published: November 2022

The recognition of the importance of strategic management of resources in organization’s performance has been influenced by the intensification of competition and relative success of organizations where there’s need to put emphasis in finance, technology, people and assets. Therefore, this study sought to determine the financial management strategy and sustainable performance of community-based organizations in Ainabkoi Sub County. The study was informed by model building approach for financial forecasting. A descriptive research design was applied in this study. The target population for this study was all approximately 40 CBOs operating in different parts of Ainabkoi Sub-County. The study used stratified random sampling to select the respondents. Primary data was collected using self-administered semi-structured questionnaires. A pilot test was done before embarking on actual data collection activity in Kesses Sub- County to determine the validity and reliability of research instruments. The collected data using questionnaires was edited, coded and cleaned in case of any inconsistencies and entered into the computer with the help of excel spreadsheets software before being uploaded into a statistical package known as Statistical Package for Social Science (SPSS) version 25. Data analysis was done using descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics included frequency tables, percentages and measures mean and standard deviation. Inferential statistics included correlation analysis and multiple linear regression analysis. The study findings revealed that there was effect of financial management strategy on sustainable performance of community-based organizations (β1=.114, p=0.000). The study concluded that there exists a strong, positive and statistically correlation between financial management strategy and sustainable performance of community-based organizations in Ainabkoi sub-county, Uasin Gishu County. This implies that annual .......
Impacts of Pressure Training Intervention with Yogic Practices on Ability of Kicking and Self-Confidence among Football Players
Authors: Kodeeswaran N. , Kumaran S. Senthil , Ooraniyan K. , Rajesh S. , Princy S.
Published: November 2022

The purpose of the study was to investigate the impacts of pressure training with yogic practices on ability of kicking and self-confidence among football players. Forty out of handball players were randomly selected from Coimbatore district, selected players were divided into two groups consisting of 20 football players. No attempt was made equate the groups. The age of the subjects ranged between 18 to 23 years. The influence of the pressure training with yogic practice was assessed on fitness. The training load was increased from the maximum working capacity of the subject doing pilot study. The study was formulated as pre and post-test random group design, in which forty were divided into two equal groups. The experimental group-1(n=20) underwent Pressure training and group -2 served as control group (n=20). In this study, only one training program were adopted as independent variables and ability of kicking and self-confidence was selected as dependent variable and it was tested by warner soccer skill test, performance was recorded in points and self-confidence was tested by CSAI-II Inventory was recorded in scoring. The training period of this intervention 6 days in a week for twelve weeks. The collected pre and post data was critically analyzed with dependent‘t’ test. The level of significance was fixed at 0.05 levels for all the cases in order to find out the significance. The result clearly proved that the pressure training demonstrated better improvement on ability of kicking and self-confidence and self-confidence.
Effects of Socio-Economic Determinants on Educational Outcomes in Nigeria
Authors: Anakudo Obumneme , Okafor Amaka , Ezenekwe Uju
Published: November 2022

The study examined the effects of socioeconomic determinants on educational outcomes in Nigeria. This study was done against the backdrop that the education sector of Nigeria has failed to produce quality educational outcomes needed for the growth of the nation’s economy despite enormous works on the topic by most scholars who failed to account for the combination and extent of the effect of infrastructure, ICT, per capita income, and corruption on education outcome in Nigeria. The study was carried out to investigate the effect of infrastructure, ICT, per capita income, and corruption on educational outcomes in Nigeria using time series data covering a period of 21 years (2000- 2020). The study employed the Autoregressive Distributed lag (ARDL) bounds testing approach to ascertain the relevant relationship while the ECM captured the speed of short-run adjustment to long-run equilibrium. The findings reveal that infrastructure and per capita income have a positive effect on education outcomes (with literacy rate as a proxy) in Nigeria with only infrastructure being statistically significant. The study also found that ICT and corruption negatively and insignificantly affect education outcomes in Nigeria. The study, therefore, recommends that emphasis should be shifted from education for all to learning for all, improvement in infrastructure, and incorporation of ICT in education to aid teaching and learning.
Perioperative Management of Anemia in Emergency Abdominal Surgery at the National Hospital of Niamey
Authors: M Gagara, , H Daddy, , S Chaïbou, M. , B Danlélé,
Published: November 2022

Aim of the study: To describe the perioperative care of anemia in emergency abdominal surgery in the National Hospital of Niamey. Patients and methods: This was a prospective and descriptive study that lasted 6months, from June 6th to December 9th, 2020. Were inclueded in the study, all the patients admitted in the department of surgical emergencies who presented acute surgical abdomen associated with anemia. The main studied variables were: age, gender, history, CBC results, American Society of Anesthesiologists score (ASA), indications, etiological diagnosis, incidents and intraoperative accidents, post operative complications, treatment of the anemia, evolution and duration of hospitalization. Statistical analysis of the data was done using SPSS version 25, graphics and data entry were done with Word and Excel 2016 softaware. The average values were calculated for each variable for each patient and examinated by the chi² test for qualitative variables. P value < 0,05 was considered as significant. Results: Our study involved 147 patients out of 581 admissions, i.e a frequency of 25.30%. the average age of the patients was 16.27 years with extremes of 2 and 70 years, the male gender predominated with 64.63% (n=95) and a sex ratio of 1.83. The main preoperative diagnosis was acute peritonitis in 78.91% f cases (n=120) and peritonitis by ileal perforation was the first etiology with 63.94% (n=94). The majority of our patients had moderate preoperative anemia in 73.47% (n=108) and severe anemia in 21.09% (n=31) of cases. The management of anemia was based on blood transfusion which was performed in 10.20% of cases (n=15) preoperatively and 32.65% of cases (n=48) intraoperatively. In the postoperative period, the treatment of anemia was essentially based on oral iron supplementation. Intra operative incidents and accidents were significantly associated with the severity of anemia preoperatively. Parietal suppuration was the main postoperative complication, ie 70.6% ..
Cardiotoxic Effect of Aqueous Extract of Dialium guineense Stem Bark in Wistar Rats
Authors: D Abu O. , B. Umar A , E. Adekanle
Published: November 2022

Aim: To investigate the cardiotoxic effect of aqueous extract of D. guineense stem bark in Wistar rats. Materials and Methods: Wistar rats (n = 35) weighing 160 to 180 g were randomly assigned to seven groups (5 rats per group). One group served as control, while rats in the remaining groups received varied doses of extract (200 - 5000 mg/kg body weight, bwt) for 28 days. Indices of cardiac function were measured. Results: Percentage increases in body weights of rats treated with aqueous extract of D. guineense stem bark were significantly reduced, relative to the control group (p < 0.05), but there were no significant differences in the relative heart weights among the groups (p > 0.05). Treatment with the extract did not elicit any significant differences in the activities of lactate dehydrogenase (LDH), creatine kinase (CK) and aspartate aminotransferase (AST) as well as cardiac malondialdehyde (MDA) level among the groups (p > 0.05). In all instances, the basal activities of the measured indices of cardiac function were not significantly different from the values after treatment (p > 0.05). Moreover, the extract did not significantly alter the normal architecture of rat heart. Conclusion: Aqueous extract of D. guineense stem bark is not toxic to the heart and could be included in herbal medicine for the treatment of diseases.
Collaborative Governance and Project Community Stakeholding in Developing Countries’ Infrastructural Governance
Authors:   Lagos State University, Ashade Oladimeji Abiodun , Mutereko Sybert ,   University of KwaZulu Natal
Published: November 2022

This study exhibits a departure from the existing “traditional” collaborative research agenda which emphasises rationalisation and efficiency by looking at the dynamics of collaborative governance hinged on shared governance, public accountability and stakeholders’ interests. Participants were drawn from different groups and sub-groups in communities where PPP infrastructural projects are located using both probabilistic and non-probabilistic techniques. Data were gathered and analysed through a blend of qualitative and quantitative methods. Based on the analysis, there were theoretical propositions that emerged from this study: (1) Community engagement is sacrosanct to the survival of any project located within the territorial space of the local community (2.) There was no evidence to suggest that the conventional public participation mechanisms had any positive impact on community groups’ suspicions and lack of trust in the handlers of a project. Hence, the study found a parasitic relationship between the host communities, project owners and project handlers. The study, therefore, recommends that policymakers in developing countries should entrench an endearing stakeholders’ policy that recognises and empowers the host communities for effective engagement in government’s collaborative arrangements with the private sector for infrastructural development in line with what is obtainable in the developed nations. Keywords: Collaborative Governance, Community Stake-holding, Community Exclusion, Public-private Partnership (PPP)
Analisis Return on Asset (ROA) , Return on Equity (ROE) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur
Authors: Shenurti Elloni , Erawati Desyi , Nur Kholifah Sutanti
Published: November 2022

This study aims to determine and analyze the effect of Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) and Corporate Social Responsibility (CSR) on firm value. This research was conducted at manufacturing companies by taking a sample of 20 companies listed on the Indonesia Stock Exchange with the period 2013-2017. The sampling technique was carried out by using purposive sampling method. The results of this study indicate, based on the analysis found that Return On Assets and Return On Equity are not significant to company performance, but CSR has an effect on firm value.
Sistem Manajemen Talenta terhadap Organisasi Pembelajar dan Keterikatan Karyawan pada PT Hipernet Indodata Kantor Pusat
Authors: Maronrong Ridwan , Arina Adeline Amara , Ramaditya Muhammad , Faruqi Faris
Published: November 2022

This study aims to determine the effect of talent management on the formation of a learning organization and employee engagement at PT Hipernet Indodata head office. There were 60 employees participated as the samples. which data was collected using a questionnaire. The statistical analysis technique used is Path Analysis with smartPLS 3.0 program. The results showed that Talent Attraction has a significant positive effect on Learning Organization, Talent Development has an insignificant negative effect on Learning Organization, Talent Retention has a significant positive effect on Learning Organization, Talent Attraction has no significant positive effect on Employee Engagement, Talent Development has insignificant negative effect on Employee Engagement, Talent Retention has a significant positive effect on Employee Engagement, Talent Attraction has no significant positive effect on Employee Engagement through Learning Organization, Talent Development has no negative effect significant impact on Employee Engagement through Learning Organization, Talent Retention has no significant positive effect on Employee Engagement through Learning Organization.
Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Auditor dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit dengan Fee Audit sebagai Variabel Moderasi
Authors: Edastami Mayang Sari
Published: November 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh fee audit dan audit tenure terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 sebagai sampel. Sampel penelitian ini sebanyak 114 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling, dengan periode observasi selama 3 tahun. Model penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, jenis penelitian berupa penjelasan, penelitian ini untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Penjelasan penelitian yang dipilih untuk jenis penelitian ini adalah dengan menjelaskan terdapat hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel ini adalah metode regresi logistik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Reliability of E-learning at University meanwhile Corona Virus
Authors: Nouari Wafa
Published: November 2022

This paper aims to show the effective role of ‘e-learning’ in teaching and learning as well. So, the research problem is based on how the e-learning could contribute to the learning process and develop the learner’s level without a real teacher.  Methodologically, this study is working through descriptive and analytical methods since this work is mainly based on descriptions and analyzes of case study that requires defining, explaining, comparing, describing, and interpreting. In addition, the methodological theory we intend to work through is the analytical approach since we will be focusing on e-learning as a global phenomena is multiply increasing due to certain circumstances.
Aproximación a una Descripción del Perfil Profesional del Profesor en Educación a Distancia
Authors: Rivera Gutiérrez Erika , Higuera Zimbrón Alejandro , Rubio Toledo Miguel Ángel
Published: November 2022

La investigación que se presenta tiene como propósito exponer un marco teórico conceptual referencial que se enfoca en describir una aproximación al perfil profesional para un profesor de educación a distancia de estudios profesionales. Por lo que, se plantea un estudio con un enfoque cualitativo-descriptivo, una revisión de literatura, apoyado también de estudios empíricos. Para ello, se presenta una descripción del campo en el mercado laboral actual. También, se especifican las funciones más comunes. Además, se determinará la aproximación hacia el campo de trabajo. Por último, se exponen las conclusiones finales del estudio.
Role of Academies in the 21st Century: Knowledge in the Age of Relativism
Authors: Von Feigenblatt Otto F.
Published: November 2022

The present paper presents a brief overview of the development of academies and how their role has evolved during the centuries. At the core of the mission of academies one can find the concept of “knowledge” and its “diffusion”. A brief discussion about the importance of knowledge in the age of data and information is provided so as to explain the pivotal function of Academies vis a vis universities, the media, and governments. A final section discusses the challenges and opportunities faced by academies in an age characterized by extreme relativism and virulent populism.
Hacia una comprensión de los métodos mixtos en la práctica efectiva del aula
Authors: Baquen Carolina A.
Published: November 2022

Al igual que otros paradigmas de investigación sometidos a un examen detallado, los métodos mixtos deben reconocer y exhibir sus propias inconsistencias. A saber, que todas las que le son propias dan cuenta de una multiplicidad, ya sea de factores (cómo relacionar lo cuantitativo y cualitativo) o de propósitos (pretensiones de los investigadores para hacer uso de la investigación mixta) e incluso de maneras (de hacer uso de la epistemología) que son producto de líneas difusas al momento de la práctica investigativa. Es importante tener presente de que del hecho de que el enfoque no logre una consistencia completa no se sigue que se descalifique su estado. La existencia de variaciones e inconsistencias dentro del enfoque nos alerta de la necesidad de reconceptualizar la noción de paradigma para que se acojan esas inconsistencias dentro de la noción. Por esta razón, la propuesta de las comunidades de práctica logra vislumbrar una afable respuesta.
Increased Medical Comorbidities in Essential Tremor—A Wake-up Call?
Authors: Louis Elon
Published: November 2022

I read with great interest the article by Dai et al1 and was intrigued by data that demonstrated significant increases in the prevalence of numerous medical comorbidities in patients with essential tremor (ET). The authors reported that patients with ET had a higher number of comorbidities than non-ET patients (5.3 [3.2] vs 4.0 [3.3]).
Konseptualisering van Kommunikasiebestuursopleiding
Authors: JM Groenewald JM Groenewald
Published: November 2022

Communication Management Training is an unfamiliar concept to somecommunication scholars. Although there seems to be general agreementon the pragmatic justification and viability of communication training in themanagement sciences, questions are being asked about the academiclegitimacy of Communication Management as educational model. Thisarticle sets out to explain communication management training through ananalysis of the four communication-focused subject areas that may belegitimately taught in the management sciences. This analysis will bebased on a conceptual analytical framework, derived from prior attemptsto differentiate communication-related subject fields. To conduct theanalysis, the author made use of an exploratory qualitative approach bystudying contributions in The Joumal of Business Communication,Management Communication Quarterly, ABC Bulletin, CommunicationMonographs and Public Relations Review.
The functional structure of the academic year at higher education institutions in the United States of America and at South African technikons, with particular reference to the communication sciences
Authors: Rhoodie Denys
Published: November 2022

The decision to undertake this study was based on the belief that both time managementand the time-allocation framework of the academic year of South African technikons,specifically as regards journalism, public relations and mass communications programmes,needs substantial organisational and functional restructuring to come to terms withradically changed societal, economical, political and educational realities. Legitimacy,quality assurance and resources are the three main components of an educationalsystem. Time is a vital resource as well. The major thrust of the study was to ascertainat first-hand how the American academic calendar works in practice and whether itoffers distinct advantages that could practically and in accordance with currentlegislation and policy be introduced in the academic calendar of South Africantechnikons in general, and communications programmes in particular. This includedlooking at continuous student assessment and summative final examinations insofaras they impact on the use of academic time for teaching. In conclusion, the studyproposes the creation of a new time mould which will result in a more effective use ofexisting academic time and also provides a number of additional benefits andadvantages to both student and teacher/instructor
The Last Word
Authors: Verwey Sonja
Published: November 2022

none
Editorial
Authors: Verwey Sonja
Published: November 2022

none
new age and conventional communication
Authors: Roodt Marco
Published: November 2022

kspite 14 joint years of working for two large Parastatal corporations and the largestFinancial Services institution on the African continent, and of late three years as anindependent communication consultant, I still have no clear-cut answer to the questionof what the future holds for conventional communication. Note that I am steeringclear of the word communications.Communications would in my view be referring to those information-technology-trainedexperts driving luxury cars at an age when they had barely qualified for a legal driver'slicence, or to the richest person in the world who has, by starting a dot.com business,surpassed in stock wealth the software wunderkid of the eighties. They are indeed alsopart and parcel of communication. The only thing is that they seem to be successfulon a large scale where people electing to qualify and practise in the field of conventionalcommunication appear to have much less to be happy about.This statement would probably further demoralise current students of communication,academia, starter-up practitioners, those who are in fact making it and let us notforget communication advisers. The question is are we making it professionally or arewe practising an unnecessary art and science? Let us, explore this issue by lookingobjectively at some pertinent communication industry (not IT) mind teasers, turningthem into statements and then arguing the realities surrounding them.
Game, set and message
Authors: Charl Durand Charl Durand
Published: November 2022

Sport is just not cricket any more. Seems like just yesterday the only way weJohannesburg folk could follow a nail-biting international rugby test happening atNewlands in Cape Town was by listening to Gerhard Viviers' commentary on Afrikaansradio. I remember my grandfather sitting on the stoep, a map of the playing fielddrawn on a large sheet of paper on his lap, plotting team moves, attacks, defences andscores, as Gerhard's staccato commentary poured through the speakers of an old Grundigmedium wave receiver next to him; definitely a case of what Marshall Mcluhan wouldcall 'a very cool medium'.In the days before mass media, the sports message sent to those absent from theaction on the field contained little else of fact other than a score, and a winner, andthe message reached the receiver a day, a week or a month later. Messages then graduallyexpanded to include match details and perhaps a grainy photograph or two as newspapersstarted reporting on sport. Radio revolutionised sport in that it provided the impetusfor the massification of sport as teams and individuals developed followings, and theconcept of 'the fan' was born. Radio truly took sports matches beyond the stadiumgates for the first time.
Political rhetoric used by the main parties in the final debate before the 1999 election
Authors: Schutte Paul
Published: November 2022

In order to identify the rhetorical characteristics of the participants, this study aimedto describe, interpret and evaluate the verbal strategies and tactics used by the fivedebaters who participated. The Eclectic Approach within the experiential perspectivewas used.Pahad revealed an idiosyncratic rhetorical style. Leon lived up to his party's overallstrategy: "To Fight Back". He mostly used the strategy of attack and pinpointed thecauses of identified problems in no uncertain terms. Van Schalkwyk appeared to be theman with the facts. Of all the debaters, he made the most use of substantial evidenceand proof. Ngobane interacted very Little with his fellow debaters. This is in Line withhis view that opposition parties should rather "move towards consensus politics, ... butnot come and attack the government". Viljoen did not once identify himself with hisparty. He created the image of the political advisor who stands above party politics.Despite identified negative aspects of the debaters' style and the imperfect format,debate should always be on the political agenda. Rigorous inquiry towards politicaland moral truth should be at the core of the rhetoric of a democracy to improve thequality of debating and argumentation, in order to enrich democracy and to allowcitizens to make well-informed decisions.
Freedoms of intimacy and the Internet
Authors: Chalaby Jean
Published: November 2022

This article argues that new media often get involved in struggles for new rights. Thenascent book was involved in the struggle for religious freedom, the press has beenengaged in the struggle for fairer political regimes and the Internet is used today asan instrument for the advocacy of new liberties: the freedoms of intimacy. Communitiesand individuals seek to gain rights related to the needs and preferences derived fromtheir self-identity. This article shows that the Internet is best suited to dealing withissues associated with the self and intimacy than are other media. Taking the exampleof sexual minorities who use cyberspace as an alternative public sphere, it argues thatit is particularly well adapted to two key practices that are essential to communitybuildingand that can only take place in the public sphere: self-definition and politicalmobilization. The article also shows how public authorities have always tried to censor new mediawhen used by minorities to demand new rights. It argues that censorship has becomeincreasingly efficient and that today's new media face a new means of censorship intechnology. The article illustrates the case with the rating and filtering software usedto censor cyberspace. Finally, it claims that the fight for new rights is part of theprocess of individualization inherent to modernity.