Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Authors: Bachmid Fahri 
Published: May 2024

<p><em>The purpose of the research is to analyze the legal implications of Jakarta State Court Judgment No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. The PRIMA Party, as one of the future political party candidates for the 2024 elections, filed a lawsuit with the Jakarta Central State Court over the issue of the KPU Decision regarding the establishment of the political party of the Election Participants 2024, thus giving rise to Judgement No. The research method used is normative legal research with a case-approach approach. The results of his research showed that Judgment No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. is beyond authority (ultra vires) and is considered void by law (van rechtswege nietig/null end void). If the decision of the Central Government of Jakarta is implemented, it could potentially lead to state chaos. Nevertheless, the 2024 elections can only be postponed, either constitutionally or unconstitutionally. Constitutionally, the 2024 elections can only be postponed if articles 7 and 22E of the 1945 NRI Rules are passed, and the option for such amendments is wide open with reference to Article 37 of the 1945. It is unconstitutional to issue a presidential decree or to hold a state convention. However, his tendency led to a change in the 1945 NRI UUD. (konstitusi). That is, the ruling of the Central Court of Jakarta cannot affect the course of the 2024 elections or, in other words, cannot postpone the way of the elections of 2024</em><em>.</em></p><p align="center"> </p><p>Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai PRIMA sebagai salah satu partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terbitnya Keputusan KPU terkait Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, sehingga melahirkan putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan TUN yang secara substansi berkaitan dengan Penundaan Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan kasus (<em>case approach</em>). Hasil Penelitiannya menunjukan bahwa Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., bersifat melampaui kewenangan <em>(ultra vires)</em> sehingga dianggap batal demi hukum (<em>van rechtswege nietig/null end void</em>). Jika Putusan PN Jakarta Pusat tersebut diterapkan maka berpotensi menyebabkan terjadi kekacauan ketatanegaraan. Meskipun demikian, Pemilu 2024 dapatlah saja ditunda, baik secara konstitusional ataupun nonkonstitusional. Secara konstitusional, Pemilu 2024 hanya dapat ditunda jika Pasal 7 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 diamandemen, dan opsi amandemen tersebut terbuka lebar dengan mengacu pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Secara nonkonstitusional adalah dengan mengeluarkan dekrit Presiden atau membuat suatu konvensi ketatanegaraan. Namun, kecendrungannya mengarah pada perubahan UUD NRI 1945 (konstitusi). Artinya, Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tidak dapat memengaruhi jalannya tahapan Pemilu 2024 atau dengan kata lain tidak dapat menunda jalan Pemilu 2024.</p><p><strong> </strong></p><p> </p><p><em> </em></p>