bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT)
Authors: Widhi Antoro Bibianus Hengky
Published: March 2019

ABSTRACTPolitical party plays an important role in the democratic process of a country due to its role as a political infrastructure in an attempt to print a cadre of state leaders in the executive and legislative branches, which is a political suprastructure. Te correlationof both branches arevery important in the realization of the rule of law, which is based on democratic principles. In order to strengthen democracy and the implementation of an eﬀective party system, strengthening the institutions and improving the function and the role of political party are needed.Tus, public funds (public fnancing) is nedeed by the political party to support operational activities of political education and political party secretariat. In relation with that issue, the fnancial disclosure at the level of internal party democracy is nedeed. Tis paper analyzes the fnancial support of political parties, in particular on the party funding arrangements system sourced from public funds, as referred to in the regulations governing the fnancial aid of the party with regard to the principles of good fnancial management and international standards that are built on people’s interests.Keywords : political party, democracy, political party fnance.INTISARIPartai Politik memegang peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Mengingat perannya sebagai infrastruktur politik dalam upaya mencetak kaderkader pemimpin negara di eksekutif maupun legislatif yang merupakan suatu suprastruktur politik. Korelasi keduanya sangatlah penting di dalam perwujudan prinsip negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Guna penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya pemberian bantuan keuangan partai yang bersumber dari dana publik (public fnancing) yang digunakan sebagai penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya demokrasi pada tataran internal partai untuk mewujudkan keterbukaan keuangan partai. Tulisan ini menganalisis tentang bantuan keuangan partai politik, secara spesifk pada sistem pengaturan pendanaan partai yang bersumber dari dana publik sebagaimana dimaksud dalam regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan standar internasional yang dibangun di atas kepentingan rakyat.Kata Kunci : Partai Politik, Demokrasi, bantuan keuangan partai.
KIPRAH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BAGI PENCIPTA DAN PELAKU MUSIK DI INDONESIA
Authors: Rafianti Laina , Suryamah Aam , Tobing Jeremia Lumban
Published: March 2019

ABSTRACTRevision on Copyright Law Year 2014 established the National Collective Management Societies. The previous Law did not provide Collective Management Societies (CMO) thus, collecting royalties became problems between CMO and users. On the other side of the coin, users such as restaurant, hotel, karaoke, was unconvinient because of the collect of royalty by more than one CMO. Through this new legislation, the CMOregulation becomes more clearly but it is still having problem, such as, first, the position of National CMO in its relationship with CMO in collecting and distribute royalty. And, second, how royalty collecting meet user’s fairness.Keywords: Collective Society, Copyright, Neighboring Right.INTISARIPerubahan dalam UUHC Tahun 2014 salah satunya adalah amanat pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sebelum berlakunya undang-undang ini, peran LMK sebagai lembaga dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Di sisi lain, Pengguna seperti restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Melalui UUHC Tahun 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas namun tidak luput dari masalah yang dihadapi, antara lain mengenai kedudukan LMKN sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik; dan mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna.Kata Kunci: LMK, Hak Cipta, Hak Terkait
PROBLEMATIKA INDEPENDENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH
Authors: Pasha Zahlul
Published: March 2019

ABSTRACTAfter signing the MoU between the Indonesian government and the Free Aceh Movement, a lot of interesting dynamics going on in Aceh, which is the Qanun KKR Aceh. As an independent agency, the Aceh TRC duty to disclose the truth on the alleged past human rights violations in Aceh. This paper examines the nature of the independence of Aceh TRC is based on theoretical characteristics of an independent institution. Based on the results of the study found that the Aceh TRC has a number of independent properties include: an odd number of members, the independent election commission members, the election and dismissal of members of the commission are closely regulated and has the authority to regulate themselves (self-regulated bodies). However, on the other hand also found two other things that escape is set regarding the nature of the independence of Aceh TRC is concerning institutional decision-making procedures and functions of the commission as well as regarding filling positions that are not members of the commission be gradual (staggered terms) but simultaneously. Keywords: Independency, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. INTISARIPasca penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GerakanAceh Merdeka, banyak dinamika menarik yang terjadi di Aceh, salah satunyaadalah pengesahan Qanun KKR Aceh. Sebagai lembaga independen, KKR Aceh bertugas mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Tulisan ini berusaha mengkaji sifat independensi KKR Aceh berdasarkan ciri teroritik suatu lembaga independen. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa KKR Aceh memiliki sejumlah sifat independenmeliputi: jumlah anggota yang ganjil, proses pemilihan anggota komisi yang independen, pemilihan dan pemberhentian anggota komisi diatur jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (self regulated bodies). Namun, di sisi lain juga ditemukan dua hal lain yang luput diatur berkenaan sifat independensi KKR Aceh, yaitu menyangkut prosedur pengambilan keputusan kelembagaan dan fungsi komisi serta perihal pengisian jabatan anggota komisi yang tidak dilakukan secara bertahap(staggered terms) melainkan bersamaan. Kata Kunci: Independensi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
URGENSI PERUBAHAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA KONTEMPORER
Authors: Bartama Primus Adiodatus Abi , Wisnubroto Aloysius
Published: March 2019

Contemporary era with a dynamic information society presents new challenges in various fields of human life, one of them is law enforcement. The failure of law enforcement system in realizing substantial justice in a dynamic society is caused by paradigmatic legal issues. The problems which are going to be studied and answered are how the law enforcement paradigm shift urgency in facing the challenges of contemporary era. Through methods that are doctrinaire (normative-philosophical), it is found the limitations of law enforcement system that resulted in the law, particularly in the settlement through the judiciary, are not able to bring about justice because they are still hampered due to the paradigm of positivistic. Thus the paradigm shift becomes very urgent to overcome the limitations of the legal system is positivistic. The paradigm that is deemed in accordance with the needs of society that is dynamic  information society is a legal paradigm that is non-positivistic.Keyword: Law enforcement, Paradigm, Contemporary era, Justice system.INTISARIEra kontemporer dengan masyarakat informasinya yang dinamis menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Kegagalan sistem penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan yang substansial dalam masyarakat yang dinamis disebabkan karena permasalahan hukum yang bersifat paradgmatis. Permasalahan yang hendak dikaji dan dijawab adalah bagaimana urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer. Melalui metode yang bersifat doktriner (normatis-filosofis), diperoleh temuan bahwa keterbatasan sistem penegakan hukum yang mengakibatkan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, tidak mampu mewujudkan keadilan dikarenakan masih terbelenggun dengan paradigma hukum positif. Demikian perubahan paradigma menjadi sangat urgen untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum positif. Paradigma yang dipandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat informasi yang bersifat dinamis adalah paradigma hukum yang bersifat nonpositivistik.Kata Kunci: Penegakan hukum, Paradigma,Era kontemporer, sistem peradilan.
PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA
Authors: Widiartana Gregorius
Published: March 2019

ABSTRACTThe criminal law that has been used as one of the means to eridicate crime is built on a retributive paradigm, so its repressive and coercive nature dominates. Based on the retributive paradigm, crime prevention is the sole authority of the law enforcement apparatus. Crime prevention based on the retributive paradigm is also offender oriented. Unlike the retributive paradigm, the paradigm of restorative justice offers another way of dealing with crime. In the retributive paradigm of justice, the sanction imposed does not aim to take revenge on the perpetrators of crime but rather sanctions that can arouse the perpetrator's responsibility for the suffering of the victim or sanction aimed at restoring the suffering of the victim. According to the paradigm of restorative justice, the process of solving crimes is done by involving perpetrators, victims and the community. Keywords: crime prevention, criminal law, retributive, restorative justice. INTISARIHukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menangulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif, sehingga sifatnya yang represif dan koersif begitu mendominasi. Berdasar paradigma retributif, penanggulangan kejahatan merupakan kewenangan tunggal aparat penegak hukum. Penanggulangan kejahatan berdasar paradigma retributif juga bersifat offender oriented. Berbeda dengan paradigma retributif, paradigma keadilan restoratif menawarkan cara lain dalam menanggulangi kejahatan. Dalam paradigma keadilan retributif, sanksi yang dijatuhkan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan sanksi yang dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban. Menurut paradigma keadilan restoratif, proses penyelesaian kejahatan dilakukan dengan cara melibatkan  pelaku, korban dan masyarakat. Kata kunci: Penanggulangan kejahatan, hukum pidana, retributif, keadilan restoratif.
REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AGRARIA DI INDONESIA
Authors: Alan Muhammad Fikri
Published: March 2019

AbstractPancasila has been placed as the “philosophical foundation” of Indonesia. That conditions, make Pancasila should be implemented and become the basis in formulating any policies related to the life of nation and state. Instead, the values of Pancasila are in fact not yet realized, especially in the field of natural resource management. This paper will identify many of these aberrations, as well as discuss the conception of the management of theideal agrarian resources according to the values contained in Pancasila.Keywords: Pancasila, Natural Resources Management, RevitalizationIntisariPancasila telah dijadikan “landasan filosofis” Indonesia. Kondisi tersebut, membuat Pancasila harus diimplementasikan dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan apapun yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, nilai-nilai Pancasila sebenarnya belum terealisasi, terutama di bidang pengelolaan sumber daya agraria. Makalah ini akan mengidentifikasi banyak penyimpangan tersebut, serta membahas konsep pengelolaan sumber agraria yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Kata Kunci: Pancasila, Sumber Daya Agraria, Revitalisasi
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA
Authors: Amalia Sulfi
Published: March 2019

Legal Aid Organization is an organization that provides legal aid to the seeker of justice without accepting honorarium, to protect the people from the oppression of laws that often befall them. In real life, there are still plenty of LBH , not verified at Kemenkumham yet, including LKBH FH UP45. Nevertheless, LKBH FH UP45 as an institution that has not been verified, had been accompanying clients in court. Legal aid given by LKBH FH UP45 done until things get verdicts magnitude. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016  tentang Bantuan Hukum is quite effective and quite helpful in the implementation of the grant of legal aid and consultancy in LKBH FH UP45.Key Words : Effective, Legal Aid, LBH, Verification AbstrakLembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima honorarium, guna melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Dalam kehidupan nyata, masih banyak LBH sebagai pemberi bantuan hukum, belum terverifikasi di Kemenkumham, termasuk LKBH FH UP45. Namun demikian, LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 dilakukan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum cukup efektif dan cukup membantu dalam  pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan konsultasi di LKBH FH UP45. Kata Kunci : Efektifitas, bantuan hukum, LBH, dan verifikasi
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012)
Authors: Sibarani Sabungan
Published: March 2019

AbstractThe number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim's legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approach  The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state government  The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation .Keywords: Law Analysis, Error in Persona, Court Decision. AbstrakBanyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.Kata kunci: Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.
Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan
Authors: Sida Noer
Published: March 2019

AbstractThe general election is a means of implementing the people's sovereignty to elect people who will occupy the seat of government. This general election was held to realize a democratic country, where the leaders were chosen based on the majority of votes. Countries that adhere to democracy generally accommodate the political rights of their citizens in an election, whether they are direct or indirect. Basically everyone has the right to participate in government in other words everyone has the right to be elected or elected. Regarding to Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regarding the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional, there is one requirement for legislative candidate became controversial because there is a prohibition on ex-prisoners of corruption, drugs (as a dealer), and sexual crimes against children to be the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional. Some ex-convicts already did judicial review, therefore we need to understand the legality of the regulation for ex-convicts regarding to election.Key Words: Human Rights, Right to Participate in Government, Ex-convictAbstrakPemilihan umum adalah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan kata lain setiap orang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan batasan satu syarat bagi calon anggota legislatif yang menjadi kontroversi karena adanya larangan bagi mantan narapidana  korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut mengajukan judicial review, oleh karena itu, patut dikaji bagaimana legalitas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilihan umum.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan, Mantan Narapidana.
PROSTITUTION, GENDER JUSTICE, AND LAW ENFORCEMENT
Authors: Sudiono Linda
Published: March 2019

AbstractThe purpose of this research is to investigate the implementation of law enforcement against the criminalization of women commercial sex workers in Parangtritis after enactment of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution and the problem of regulation enforcement of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution. This research is an empirical legal research with a descriptive approach. The results were analyzed with qualitative methods which further draw conclusions with inductive thinking method. The results showed that the application of Bantul District Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution is not successful in reducing the number of prostitution in Parangkusumo, Bantul. In addition, the negative impacts were appeared such as the impact of economic, the impact of law certainty, and the impact of the Social Politics on gender mainstreaming in form of inferiority inaugural women’s position in society. The Failure of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution to identify the root of prostitution’s problem is another implementation obstacle.Keywords: District Regulation, Law Enforcement, Prostitution.IntisariTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap kriminalisasi perempuan pekerja seks komersial di Parangtritis setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi tidak berhasil menurunkan angka prostitusi di Parangtritis, Kabupaten Bantul. Di samping itu, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu dampak ekonomi, dampak kepastian hukum dan dampak sosial politik pengarusutamaan gender dalam bentuk inferioritas posisi perempuan dalam masyarakat. Kegagalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi dalam mengidentifikasi akar kemunculan prostitusi menjadi salah satu penghalang pelaksanaan hukum. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penegakan Hukum, Prostitusi.
KEWAJIBAN NEGARA SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PELANGGARAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH PEJABAT DIPLOMAT
Authors: Setyardi Heribertus Untung
Published: March 2019

AbstractIn order to carry out the duties of representatives abroad, diplomatic representatives are given privileges and immunity. However, in practice there have been several cases where diplomatic officials violated the provisions of the 1961 Vienna Convention, especially the abuse of privileges and immunities they had. This violation has a certain effect in the form of an obligation for the state, both the recipient country and the sender to overcome this violation. In this regard, this paper intends to discuss what obligations should be carried out by the state in connection with the violation of diplomatic privileges and immunities by diplomatic officials themselves. The results of this paper show that there are several things that can be done by the state to respond to violations committed by diplomatic officials in the recipient country. The recipient country can declare a persona non-grataor expel a diplomatic representative back to the country of origin. In addition, the recipient country may also request the sending country to remove immunity held by the diplomatic officer concerned. As for the recipient country, the country can consider removing the immunity of its diplomatic officials, as well as calling back to the country of mission. Keywords: state’s obligation, violation, diplomatic privilege and immunityIntisari Dalam rangka menjalankan tugas perwakilan di luar negeri, perwakilan diplomatik diberikan keistimewaan dan kekebalan. Kendati demikian, dalam praktek ditemukan beberapa kasus di mana pejabat diplomatik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961, terkhusus penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimilikinya. Pelanggaran ini tentu menimbulkan akibat tertentu berupa kewajiban bagi negara, baik negera penerima maupun pengirim untuk menanggulangi pelanggaran ini. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak membahas kewajiban seperti apa yang perlu dilakukan negara sehubungan dengan terjadinya pelanggaran hak keisitimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik itu sendiri. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima. Untuk negara penerima dapat menyatakan persona non-grata maupun mengusir perwakilan diplomatik kembali ke negara asal. Selain itu, negara penerima dapat juga meminta negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sedangkan bagi negara penerima, negara tersebut dapat mempertimbangkan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatiknya, maupun melakukan pemanggilan kembali ke negara perutusan. Kata kunci:Kewajiban Negara, Pelanggaran, Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
Developing Mathematics Learning Strategy Module Based on Journal Review
Authors: Kusumawati Ratih , Nayazik Akhmad
Published: March 2019

Pre-service teachers need to know the variety of learning methods and they should have the ability to plan learning strategies as well. This study aims to develop a module of mathematics learning strategy based on the review of articles published from 2014–2018. This study was conducted using Borg & Gall development model and the quality criteria used referred to Nieveen (valid, practical, and effective). The result shows that the module has met the validity criteria of 3.4, practical criteria of 82%, and it also has fulfilled the criteria of effectiveness. This module is recommended as a reference to study about recent mathematics learning strategy. A further study is needed to develop such a module based on international journals.
WHAT IS INDIGENEITY?
Authors: Walker Daena
Published: March 2019

This paper aims to explore and understand the definition of indigeneity from a Māori world view. Presented is a selection of narratives by authors and scholars that provide their knowledge and experience of Māoritanga. In this way, indigeneity is described by the indigenous themselves, which often contrasts to the non-indigenous definitions.

The following sections will also include the effects of post-colonial assimilation on Māori culture, beliefs, philosophies, and way of life, which negatively impacted on the identity of Māori.

I also include my personal views on the terms "indigenous" and "indigeneity" from the perspective of a wāhine Māori that was born and raised in an urbanised environment in the 1970s. Religion also contributed to the misinterpretation of my indigeneity and indigenous background. As a consequence of this, I have personally experienced what’s known as an identity crisis that has led me to search and discover my inherent identity as wāhine Māori.

Therefore, I present a culmination of knowledge that I have learned through a personal journey of identity, which has evolved into my desire to reclaim my indigeneity. With this said, the need to reclaim one’s indigenous identity implies that an indigenous born person can lose their indigeneity. For many Māori this is true, and I include the effects that colonisation has had on the loss of indigenous knowledge throughout Aotearoa.

Despite this, the knowledge which tūpuna passed down from one generation to the next has always been available if there is enough desire to seek it out and learn from it. This essay attempts to disentangle the fabrication of indigenous Māori from a colonised viewpoint, and present the authenticity of tradition, belief, and philosophy from a Māori worldview.
Indigeneity and Me
Authors: Freeman Jane
Published: March 2019

The purpose of this paper is to present my views on the notion of indigeneity, I will undertake this journey utilising the writing technique of self-interview (Dicky, 1984) and reflective writing to philosophically discuss my own definition of indigeneity whereas I will ask myself questions and reflectively respond to these, exploring similarities and differences within relevant literature aligned with the notion of indigeneity and examining my observations in practice regarding the term indigeneity concluding with an exploration of the relevance of my positioning in an Aotearoa New Zealand context and how this classifies my practice as indigenous.
Explorations of the term ‘Indigenous’
Authors: Milne Kane
Published: March 2019

I am an Indigenous Practitioner, but I am still on a journey to discover what that truly means. Our struggle as Māori in Aotearoa, as a colonised people, has created a raft of inter-generational issues that we are still feeling and dealing with. For me growing up, it has been hard to fully embrace my “taha Māori”. Although I went to a Māori high-school, and my whanau identified strongly with our Māori heritage, outside these spaces, “being pakeha” offered advantages I would never have received had I looked Māori. It is only in the past 15 or so years that I have truly come to understand the power, resilience, love and grace of te ao Māori. And here I find myself, challenged to position myself in this world, and therefor to be able to define what it means to be Indigenous.

On the surface the word Indigenous seems self-evident, but I actually need to understand its significance, its use in both local and global contexts, and how it impacts how we do what we do. It appears to me as if we go through decades where a particular set of words become the every-day buzzwords. Over the past couple of years, I have often said to people that I work with, that while innovation is the buzzword of this decade, indigenous will be the buzzword of the next decade. What I mean by this is that I can see the word indigenous being used and commercialised by western organisations and systems, with little or no regard to the true understanding of what it means to be indigenous. We only need to google “cultural appropriation” to see examples of this in practice. While I only have anecdotal evidence of this trend, living in a world that straddles both digital innovation and kaupapa Māori, I believe this to be true. In this position paper, I will explore the meanings of the words indigenous and indigeneity, and look at how they are used by various organisations around the world. I will define what indigenous means in my practice, and why I believe it is important for us, as Māori, to own the use of Indigenous and Indigeneity in Aotearoa.
I am Ngaitai – Ko Ahau te Uri: A discovery of Indigeneity
Authors: Hotereni Vania
Published: March 2019

The terms Indigenous and indigeneity are used to position groups of people who are classed with the same ideology. What is indigeneity and what is not indigeneity? What are the boundaries needed to belong and to utilise this framework? Do we as Māori or do I as a Ngaitai Women need to align and belong to an indigenous world for the pure intent to validate my own identity? Where does Te Tiriti o Waitangi fit in this space and how do I align my practice?

I am Ngaitai – Ko Ahau te Uri is a positioning perspective on the notion of indigeneity and also looks at the roller coaster ride through whakapapa and social work practice when utilising terms that have a political agenda.
The Significance of Stories
Authors: Cuthers William
Published: March 2019

In my view, indigeneity can be defined as the identity of indigenous people which embodies land, ocean, culture, language, spirituality, knowledge and history. In this article, I will discuss how storytelling enhances and maintains the understanding of this definition of indigeneity, and I will compare other views of indigeneity with my own. My mother-in-law Elisapeta Tano (Peta) has gifted me numerous stories about Tonga and her Tongan identity, which Taungapeau (2010) calls “Tongan-ness”. As the mother of my wife, I consider Peta to be like another mother to me. She has become a part of my personal knowledge development. Therefore, I will utilise autoethnography and tell my story of discovery and learning with Peta and demonstrate the significance of stories to strengthening the understanding of indigeneity.
Wānanga habits: The Academical dress of Te Wānanga o Aotearoa – notes and images
Authors: Rangiwai Byron
Published: March 2019

This article contains notes and images of the academical dress of Te Wānanga o Aotearoa which is unique in Aotearoa New Zealand, and the world, in that it is embellished with a bold Māori design. This article will briefly explain the origins of academical dress and describe the academical dress of Te Wānanga o Aotearoa.
The Tradition of Recycling Identity in Native Culture: The Re-Traditioning of Tradition
Authors: Moncada Sara , Madril Eddie
Published: March 2019

Our tribe is Yaqui, or Yoeme, or Hiaki Yoeme. Our traditional language is known as Yoemem; it is connected to the Uto-Aztecan language families that encompasses, among others, the O’odham, Tarahumara, Pima, Mayo and Huichol peoples of the Sonoran Desert regions of North and Central America. There are songs and dances that are shared between some of these language families that frequently contain images of the natural world, such as moths, flowers, deer, or mountains – elements that evoke connection in order to encourage the restoration of wellness and healing through telling stories of cycles of life. For our tribe, these are the songs and dances that one hears most often at ceremony. Repeating and rhythmic, growing up from the landscape, these songs and dances are the ones that call us home.
MOTIVASI GURU DAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK
Authors: Assyauqi Yasid , Suarga Suarga
Published: March 2019

Abstract:This type of research is to study the description of teacher motivation in SMA Negeri 1 Mamasa Kab. Mamasa Prov, Sul-Bar; To find out how to learn student achievement in SMA Negeri 1 Mamasa Kab. Mamasa Prov, Sul-Bar; To find out the motivation to learn teachers about student learning achievement in SMA Negeri 1 Mamasa Kab. Mamasa Prov, Sul-Bar. The population of the study consisted of all teachers in the field of 40 succession studies in SMA Negeri 1 Mamasa Kab. Mamasa Prov, Sul-Bar. The entire population was used as the total sampling in this study. Data were analyzed using simple regression. Research Results encourage (1) An overview of teacher motivation in SMA Negeri 1 Mamasa Kab. Mamasa Prov, Sul-bar shows that the teacher motivation index scores obtained were 87.46% or included in the category of excellent teacher motivation (2) An overview of students' learning achievements in SMA Negeri 1 Mamasa, Kab. Mamasa Prov, Sul-bar shows that the value of students' learning achievement of 88.63% is included in the category of good student learning achievement (3) Motivation of teachers against student achievement in SMA Negeri 1 Mamasa, Kab. Mamasa Prov, Sul-Bar, this is evidenced by the significance value of 0.08 smaller when compared to α at the 0.05 significance level. The implications of research research that contains suggestions in this study are based on research findings that produce a R Square value of 0, 17 shows the ability of the independent variable in explaining the devendent variable of 17.0% is accepted at 83.0% requested by other variables not discussed in this study. This means that the teacher's motivation variable has little effect on students' learning achievement. Based on this, it is suggested in this study: (1) To the school that suggests doing a business that can increase teacher motivation, this motivation can be in the form of giving awards or awards to outstanding teachers; (2) To further research to add other variable variables that have not been revealed in this study.
On residuated skew lattices
Authors: Saeid Arsham Borumand , Koohnavard Roghayeh
Published: March 2019

In this paper, we define residuated skew lattice as non-commutative generalization of residuated lattice and investigate its properties. We show that Green’s relation 𝔻 is a congruence relation on residuated skew lattice and its quotient algebra is a residuated lattice. Deductive system and skew deductive system in residuated skew lattices are defined and relationships between them are given and proved. We define branchwise residuated skew lattice and show that a conormal distributive residuated skew lattice is equivalent with a branchwise residuated skew lattice under a condition.
Synneusis: does its preservation imply magma mixing?
Authors: Gogoi Bibhuti , Saikia Ashima
Published: March 2019

The Ghansura Felsic Dome (GFD) occurring in the Bathani volcano-sedimentary sequence was intruded by mafic magma during its evolution leading to magma mixing. In addition to the mafic and felsic rocks, a porphyritic intermediate rock occurs in the GFD. The study of this rock may significantly contribute toward understanding the magmatic evolution of the Ghansura dome. The porphyritic rock preserves several textures indicating its hybrid nature, i.e. that it is a product of mafic-felsic magma mixing. Here, we aim to explain the origin of the intermediate rock with the help of textural features and mineral compositions. Monomineralic aggregates or glomerocrysts of plagioclase give the rock its characteristic porphyritic appearance. The fact that the plagioclase crystals constituting the glomerocrysts are joined along prominent euhedral crystal faces suggests the role of synneusis in the formation of the glomerocrysts. The compositions of the glomerocryst plagioclases are similar to those of plagioclases in the mafic rocks. The results from this study indicate that the porphyritic intermediate rock formed by the mixing of a crystal-rich mafic magma and a crystal-poor felsic melt.
Biochar changes in soil based on quantitative and qualitative humus compounds parameters
Authors: Mierzwa-Hersztek Monika , Gondek Krzysztof , Kopeć Michał , Ukalska-Jaruga Aleksandra
Published: March 2019

Due to the indisputable significance of humus in many biochemical processes as well as its increasing deficit particularly in light soils, alternative sources of substrates for the reproduction of this constituent should be sought. The aim of this study was to evaluate the effect of the addition of wheat straw and wheat straw biochar (in four rates) on quantitative and qualitative humus parameters. The following properties were determined in soil: pH, organic carbon, total nitrogen, humic and fulvic acids, carbon in the extract, non-hydrolysing carbon and spectrophotometric indexes for solution of humic acids including A2/6, A2/4, A4/6. After applying 1% and 2% additions of biochar to the soil, the Corg soil content significantly increased compared to the same doses of thermally unconverted straw. After 254 days of incubation, the addition of biochar to soil at higher doses, decreased the share of humic acid carbon (CHA, CFA) in the Corg content compared to treatments without organic additions and WS treatment. The nonhydrolysing carbon soil content was significantly increased by treatments with 1% and 2% additions of WSB, which indicates greater stabilisation of humus compounds and, at the same time, lower CO2 emission. Soil humic acids amended by treatment with biochar, especially at 1% and 2% doses, were characterised by lower A2/6 and A2/4 ratios. Recognition of changes that may occur in the quantitative and qualitative composition of soil humus after the application of biochar may in the future be helpful information for determining appropriate biochar dose.
Conficts In Condon’s Movie “Beauty and the Beast 2017”
Authors: Jesa Putri Yasari Putu , Wandia I Ketut , Isnu Maharani Sang Ayu
Published: March 2019

The title of this paper is Conflicts in Condon’s Movie “Beauty and the Beast 2017”. It is aimed at finding out kinds of conflict faced by the main character and the sources of the main character’s conflict, and analyzing the way the main characters solve the conflict.  The data of this study were taken from a movie entitled “Beauty and the Beast 2017”. This study focuses on describing external and internal conflicts. The conflict is analyzed based on the theory of conflict proposed by Kenney who divides conflicts into two types, external and internal conflicts. The description of the presentation of the characters is analyzed based on the theory proposed by Deetz & Stevenson who divides it into two, those are the source of conflict and resolution of conflict. The result of this study shows that the main character faces two conflicts; external and internal conflict. The sources of the main character’s conflict are incompatible goals, and different opinions. In managing the conflict, the main character uses avoidance strategy, competition strategy and pacification.
Figurative Language in Westlife Album “Coast to Coast” and My Chemical Romance Album "Welcome To Black Parade"
Authors: Gayatri Manuaba I.A Intan , Sudana I Gede Putu , Tika I Ketut
Published: March 2019

This study is entitled “Figurative Language in Westlife Album “Coast to Coast” and My Chemical Romance Album ‘Welcome to Black Parade”. The problems formulated in this study are the types of figurative language employed in Westlife’s and My Chemical Romance’s song lyrics and to find out how is the meaning of figurative language contrasted with its lexical meaning. There were five songs of Westlife chosen to be the source of first data, namely; Againts All Odds, I Lay My Love on You, My Love, What Makes a Man, and When You’re Looking Like That and five songs of My Chemical Romance also chosen to be the source of second data, namely; I Don’t Love You, The Sharpest Live, This How I Disappear, MAMA, and Welcome to Black Parade. The data were collected using documentation method then they were analyzed through qualitative method. After the data were analyzed and discussed, it was found that there were seven kinds of figure of speech employed in all the ten song lyrics; they were Simile, Personification, Hyperbole, Metonymy, Irony, Metaphor and Paradox. And then we find out the meaning of figurative language contrasted with its lexical meaning
Verbal and Visual Signs of the Greenpeace Advertisements
Authors: Hartadi Jaya Nugraha I Made , Sukarini Ni Wayan , Weddha Savitri Putu
Published: March 2019

This study entitled “Verbal and Visual Sign of the Greenpeace Advertisement” is intended to identify the verbal and visual sign presented in Greenpeace advertisement, to find out the messages conveyed in Greenpeace advertisement, and to analyze the relations between verbal and visual signs in Greenpeace advertisement. The data in this study were taken from three Greenpeace advertisements inadso ftheworld.com. This study was using documenting method to collect the data and qualitative method to analyze the data. The data were analyzed based on the theory proposed by Barthes as cited in MacEachren (1995), in the two systems of signification which formulates that a sign is a system consisting of expression (E) which relates (relation –R-) to the content (C), the theory proposed by Leech (1972) which focuses on the standard component of press advertisement, and the theory proposed by Halliday and Hassan (1985) in the three features of context of situation. The result of analysis shows that the verbal signs appear as the texts, words, or sentences in the advertisement. On the other hand, visual signs appear as a picture on the advertisement for the message conveyed can be seen from the denotative and connotative meaning of the advertisements. Therefore, verbal and visual advertisements support one another in presenting the message of the advertisement itself.
Semiotic Analysis of ??Samsung Galaxy S8: The Travel Guide’’ Video Advertisement
Authors: Siska Dwi Apriliani Setya , Sosiowati I Gst. Ayu Gede , Alit Ida Setianingsih Ni Ketut
Published: March 2019

This study is entitled ?? Semiotic Analysis of Samsung S8: The Travel Guide Video Advertisement.’’ the discussion of this study focuses on the verbal and visual signs. This study aimed at identifying the meaning of verbal sign and analyzing the visual sign contained in the Samsung S8: The Travel Guide Video Advertisement. The method of conducting data in the study was documentation method. The collected data were analyzed by using descriptive qualitative method according the theory of meaning by Leech (1983) to analyze the meanings of verbal signs and the theory of visual sign communication proposed by Dyer (1993) which is aimed to analyze the elements of visual sign. The result of the analysis shows verbal signs in the spoken implied meanings that want to be conveyed by the narrator. And the visual sign in the video advertisement has the elements which included some categories such appearance, manner, activity, props, setting, and analyzing photograph or images.
The Morphological Analysis of Derivational Suffixes in the Novel the Fault in Our Stars
Authors: Yuniar Putri Indriasari , Aryawibawa I Nyoman , Qomariana Yana
Published: March 2019

The title of this undergraduate thesis is The Morphological Process of Derivational Suffixes in the novel “The Fault in Our Stars”. This study focuses on words with derivational suffixes; the use of derivational suffixes causes a change in the meaning of word. The data of this study were taken from the novel “The Fault in Our Stars”. This novel has an interesting story and contains words with derivational suffixes. The data were collected by observing and reading the novel intensively. The data were grouped based on word classes and were analyzed for any change in meaning. This thesis applies the theory of Morphology proposed by Plag (2002). This theory is used to analyze words with suffixes and to know about change in meaning of the word using derivational suffixes. The result of this analysis shows that 226 words contain nominal suffixes, 171 words contain adjectival suffixes, 170 words contain adverbial suffixes and 2 words contain verbal suffixes.
Purana Pura Suniantara Analisis Struktur dan Fungsi
Authors: Yunita Kazi Wiguna Ni Luh Gede , Nala Antara I Gde , Sulibra I Ketut Ngurah
Published: March 2019

This research analyzes traditional Balinese literature works in the form of narrative text. The analyzed text is Purana Pura Suniantara Analysis of Structure and Function. It tells the story about Dalem Suniantara Temple during the reign of I Gusti Agung Jambe Tangkeban along with a faithful servant, I Gede Batan Nyuh. This research used structural theory by Teeuw and Nurgiyantoro. Method and technique used is falls into three stages, which are data obtained by using observation method, supported by reading and note taking technique. Data analyzed stage uses qualitative method and analytic descriptive technique, while result provision of data analysis used informal method and supported by deductive as well as inductive method. The result obtained from this research is structure and function of test, including to structure format which are consist of Purana Pura Suniantara teks, as well as its text’s form and language variety. Based on its language variety, Purana Pura Suniantara teks used Kawi – Bali language which is a mixture of Sanskrit, Old Javanese, Middle Javanesse, and Balinese. Narrative text structure consists of plot, background, characterization, theme, and moral value. Further, function analysis consists of historical, social, and religious function.
The Workers’ Attitudes in Using Tourism English in Ubud
Authors: Nita Wulandari Ni Kadek , Sudipa I Nengah , Budiasa I Gede
Published: March 2019

This research aims at describing the attitude of Tourism English usage shown by the tourism workers in their work seen from three components of attitude namely, (1) cognitive, (2) affective and (3) conative. Futhermore, the factors influencing the use of Tourism English include (1) situation and background, (2) participants in the interaction, (3) topic of conversation and the last is (4) interaction function.The subjects in this study are the tourism workers in Ubud area with the total of respondents 25 people. The data were collected using questionnaire, then descriptively analyzed and statistic patterns in frequency and percentage form (tabulation) were calculated. The research findings show that the workers have a positive attitude towards Tourism English, because it is very useful and necessary language to work in the world of tourism and it is very helpful in the work while doing and providing services to the tourists.