bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Islamic Religion and Death Metal Music in Indonesia
Authors: James Kierlan , Walsh Rex John
Published: September 2019

The Bandung (Indonesia) Death Metal scene is known for its secular orientation whereby religion and religious belief are viewed as personal matters that should be restricted to the private realm. Metalheads may freely go the mosque or church but in their capacities as private citizens only; religious identification and activity is not permitted to infringe upon the scene’s discourses and practices. We look at the differences in discourses and practices between the Jakarta-based One Finger Movement (Islamic) bands and the Bandung secular Death Metal scene. We also study Bandung band Saffar, which was known for its Islamic lyrics on its debut album but which has been for a few years in limbo due to the departure of vocalist and lyricist Parjo. We also look at Saffar’s positioning of itself as a “secular” band with Islamic and anti-Zionist lyrical themes rather than as an Islamic band per se. The secular Bandung scene context is a significant explanatory factor.
Sampling Lisbon
Authors: La Barre Jorge de
Published: September 2019

Beside Portugal’s iconic fado genre, recognized as Intangible Cultural Heritage by UNESCO in 2011, music scenes in Lisbon have diversified throughout the 2000s along with the affirmation of Portugal’s capital city on the stage of global attractiveness. This paper examines some music scenes in Lisbon in the late 2000s and early 2010s—especially hip-hop and Angolan kuduro played by the Luso-Angolan bands Buraka Som Sistema, and Batida, based in Lisbon. It discusses the ways in which the sampling technique has allowed for diverse forms of musical cosmopolitanism, performing connections with Africa, and the tentative affirmation by some Portuguese media in the late 2000s, of a musical Lusofonia.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW
Authors: Tobing Donny W
Published: September 2019

Tulisan ini menguraikan prinsip due process of law dalam hukum beracara diKomisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”), dan menggunakan teori hukumprogresif untuk menganalisis dan memberikan saran terhadap Peraturan KomisiNomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Kesimpulan daritulisan ini adalah pengaturan mengenai prosedur beracara di Komisi baik dalamPeraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 maupun peraturan Komisi sebelumnyayakni Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006, telah mendasarkan pada prinsipdue process of law. Adapun saran dalam tulisan ini adalah dilakukan perubahanterhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 mengenai batas waktupemeriksaan, dimana perlu dibedakan antara pemeriksaan yang melibatkan pelakuusaha asing dengan pemeriksaan yang hanya melibatkan pelaku usaha dalamnegeri. Terhadap perkara yang melibatkan para terlapor dari luar wilayah NegaraIndonesia dan memperhatikan sifat keadaan perkara yang permasalahannya cukupsulit atau kompleks untuk diputuskan, maka ada baiknya, peraturan mengenai tatacara penanganan perkara di Komisi merujuk pada SEMA RI No 6/1992.
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)
Authors: Kamal Ubaidillah
Published: September 2019

Semakin berkembangnya jenis penyakit, penyembuhan secara medis yang tidakselalu menjanjikan kesembuhan dan mengandung resiko, serta keinginanmasyarakat untuk dapat sembuh dari penyakitnya secara instan mendorongsemakin menjamurnya praktek-praktek jasa pengobatan alternatif di masyarakattermasuk di Kota Semarang. Cara pengobatan dan obat yang digunakan dalamjasa pengobatan alternatif sangat berfariasi dan sering tidak bisa diukurberdasarkan standar-standar medis bahkan banyak yang bersifat “klenik”. Banyakkasus menunjukkan jaminan kesembuhan dan garansi bila terjadi hal-hal yanglebih parah bahkan kematian masih jarang diberikan atau ditemukan dalampraktek jasa pengobatan alternatif, bahkan beberapa muncul sebagai kasus pidanapenipuan. Tulisan membahas tentang pengaturan Jasa Pengobatan Alternatif diKota Semarang dan bentuk perlindungan konsumen jasa pengobatan alternatif diKota Semarang serta tanggung jawab pelaku usaha jasa pengobatan alternatifterhadap konsumennya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe yuridis-sosiologis.maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasusTeknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara, (2) observasi,(3)dokumentasi dan (4) tinjauan pustaka. Analisis menggunakan analisiskualitatif.Pengaturan pengobatan alternatif di Kota Semarang didasarkan kepadaperaturan perundangan yang ada, tetapi belum diterapkan secara komprehensif.Bentuk perlindungan kepada konsumen dilakukan secara preventif dan represifbekerjasama antara Dinkes Kota Semarang dengan IKNI, LSM, dan penegakhukum. Ada tiga pola tanggungjawab yang muncul dari pelaku usaha pengobatanalternatif terhadap konsumen, yaitu tanggungjawab etis, tidak bisa memberikanganti kerugian, dan sengaja tidak mau bertanggungjawab. (4)KontruksiPerlindungan Konsumen berbasis pembinaan dan pengawasan kepada pelakuusaha agar menjadi dapat diukur, jelas, profesional dan dapatdipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagimasyarakat sebagai konsumen dengan pelayanan kesehatan yang aman,bermanfaat dan ilmiah.
PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
Authors: Ulinnuha Lutfi
Published: September 2019

Perkembangan ekonomi dan hukum Hak Cipta dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengaturan barumengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prinsip Hak Ciptasebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta? Bagaimana kesesuaian antara Hak Cipta sebagai objekJaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia?Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yangmenghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat Nreward teory, Recoverytheory, Incentive theory, Risk theory dan teori kepentingan makro sehingga PasalHak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dicantumkan dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada prinsipnya Hak Cipta dapatdijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan bendabergerak yang tidak berwujud dan hak ekonomi yang dapat dijaminkan.Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuaidengan ketentuan pembebanan, pendaftaran dan pengalihan Jaminan Fidusia padaUndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Urgency of Licensing Restriction in Joint Venture Companies Related to TKDN
Authors: Pratama Toebagus Galang Windi
Published: September 2019

Most companies that market their products in Indonesia in order to pass TKDN using the concept of Joint Venture agreements (PMA) often the parties working together are unbalanced in real terms the shares of foreign owners are greater than domestic shareholders. In such conditions the strong parties tend to impose their will on the weaker party. Therefore, according to the principle of freedom of contact in relation to the free market, in fully contracting is an affair of the parties, however legal protection and public interest are therefore required from government interference in the form of regulation or restrictions. The restrictions in regulating technology transfer from developed countries to developing countries aim to protect the interests of countries that divert technology because the inventor of the technology is considered to have made maximum efforts to find related technology but on the other hand the state is also obliged to protect and improve the welfare of its citizens from that, restrictions on patent licenses are needed so that the TKD is truly "real" and does not reduce the incoming FDI.Based on this, the authors formulated a number of issues namely: Why are restrictions on patent licenses needed and What are the legal consequences of limiting patent licenses . The results of the discussion show that the transfer of technology is needed for developing countries needed to advance their products in the era of globalization so that arrangements for it are needed so that in case of cooperation there is no inequality. And, the role of law in the policy of technology transfer to transform agrarian societies into industrialist societies. Here there is a dilemmatic situation on the one hand the acceleration of mastery of technology including the acceleration of development needs to be done by being open to the owners of capital and technology (which generally comes from developed countries), while on the other hand we still have to maintain national interests. Here is related to the authority of the state to regulate the process of technology transfer. In this global era, after the WTO agreement was reached, which was linked to 2 (two) technology transfer agendas, namely TRIMS and TRIPS. Foreign technology protection was very much needed in the context of foreign investment.
Perlindungan Hukum Kelompok Teisme dalam Sistem Negara Hukum Pancasila
Authors: Michael Tomy
Published: September 2019

Di era global saat ini, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kurang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum UU No. 23 tahun 2016 dengan keberadaan Pancasila dan SARA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan dalam UU No. 12Tahun 2011. In the global era, a nation supposedly able to compete with other countries. In order not to be separated from the typical elements of Indonesia, the strengthening of Pancasila as an ideology is a must. Pancasila surrounding ethnic, religious, racial and sectarian (SARA) less diversity reflected in Law No. 23 of 2006. The problems that arise, namely the loss of the typical elements of Indonesia namely traditional religious beliefs or because of their discrimination by emptying the religion column in Family Card (KK) and Identity Card (KTP) (Article 61 and Article 64 of Law No. 23-2006). This study aims to analyze the correlation on Law No. 23of 2016 with the existence of Pancasila and SARA in Indonesia. The method used is a normative legal research. The result of this study reveals that the Law No. 23 of 2006 not in line with the spirit of Pancasila that recognizes the diversity of SARA and incompatible with the principles of justice on Law No. 12 of 2011.
Self-Rescpect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan
Authors: Untoro Untoro
Published: September 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana self respect dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara serta pengaruhnya terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif (doctrinal approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: regulasi eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, kualitas putusan Peradilan Tata Usaha Negara, budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu, self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berpengaruh dalam mewujudkan keadilan.This study aims to analyze how the self respect and legal awareness of the State Administrative Officers as well as its influence on the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force. The research method used with normative juridical approach (doctrinal approach). The results of this study indicate that there are three factors that cause the not yet optimal self respect and legal awareness of the State Administrative Officer against the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force, namely: the execution of the decision of the State Administrative Court, the quality of the decision of the State Administrative Court, legal culture of the State Administrative Officer. In addition, the self respect and legal awareness of the State Administrative Officer of the State Administrative Court ruling which has the legal power remains influential in realizing justice.
The rete testis harbors Sertoli-like cells capable of expressing DMRT1
Authors: Malolina Ekaterina A , Kulibin Andrey Yu
Published: September 2019

Sertoli cells (SCs) are supporting cells in the mammalian testis that proliferate throughout fetal and postnatal development but exit the cell cycle and differentiate at puberty. In our previous study, we isolated a population of highly proliferative Sertoli-like cells (SLCs) from the region of the adult mouse testis containing the rete testis and adjacent seminiferous tubules. Here RNA-seq of the adult SLC culture as well as qPCR analysis and immunofluorescence of the adult and immature (6 dpp) SLC cultures were performed that allowed us to identify SLC-specific genes, including Pax8, Cdh1, and Krt8. Using these, we found that SLCs are mostly localized in the rete testis epithelium; however, some contribution of transitional zones of seminiferous tubules could not be excluded. The main feature of SLCs indicating their relationship to SCs is DMRT1 expression. More than 40% of both adult and immature SLCs expressed DMRT1 at different levels in culture. Only rare DMRT1+ cells were detected in the adult rete testis, whereas more than 40% of cells were positively stained for DMRT1 in the immature rete testis. One more SC protein, AMH, was found in some rete cells of the immature testis. It was also demonstrated that SLCs expressed such SC genes as Nr5a1, Dhh, Gdnf, and Kitl and interacted with germ cells in 3D co-culture with immature testicular cells. All these similarities between SLCs and rete cells on one the hand and SCs on the other, suggest that rete cells could share a common origin with SCs.
A Conserved PP2A Regulatory Subunit Enforces Proportional Relationships Between Cell Size and Growth Rate
Authors: Leitao Ricardo M , Jasani Akshi , Talavera Rafael A , Pham Annie , Okobi Quincy J , Kellogg Douglas R
Published: September 2019

Cell size is proportional to growth rate. Thus, cells growing rapidly in rich nutrients can be nearly twice the size of cells growing slowly in poor nutrients. This proportional relationship appears to hold across all orders of life, yet the underlying mechanisms are unknown. In budding yeast, most growth occurs during mitosis, and the proportional relationship between cell size and growth rate is therefore enforced primarily by modulating growth in mitosis. When growth is slow, the duration of mitosis is increased to allow more time for growth, yet the amount of growth required to complete mitosis is reduced, which leads to the birth of small daughter cells. Previous studies have found that Rts1, a member of the conserved B56 family of protein phosphatase 2A regulatory subunits, works in a TORC2 signaling network that influences cell size and growth rate. However, it was unclear whether Rts1 influences cell growth and size in mitosis. Here, we show that Rts1 is required for the proportional relationship between cell size and growth rate during mitosis. Moreover, nutrients and Rts1 influence the duration and extent of growth in mitosis via Wee1 and Pds1/securin, two conserved regulators of mitotic progression. Together, the data are consistent with a model in which global signals that set growth rate also set the critical amount of growth required for cell cycle progression, which would provide a simple mechanistic explanation for the proportional relationship between cell size and growth rate.
Comparison of the Full Distribution of Fitness Effects of New Amino Acid Mutations Across Great Apes
Authors: Castellano David , Macià Moisès Coll , Tataru Paula , Bataillon Thomas , Munch Kasper
Published: September 2019

Castellano et al. provide the first comparison of the full distribution of fitness effects (including deleterious, neutral but also beneficial mutations) in the great apes. The authors investigate which aspects of the full DFE are likely...

The distribution of fitness effects (DFE) is central to many questions in evolutionary biology. However, little is known about the differences in DFE between closely related species. We use >9000 coding genes orthologous one-to-one across great apes, gibbons, and macaques to assess the stability of the DFE across great apes. We use the unfolded site frequency spectrum of polymorphic mutations (n = 8 haploid chromosomes per population) to estimate the DFE. We find that the shape of the deleterious DFE is strikingly similar across great apes. We confirm that effective population size (Ne) is a strong predictor of the strength of negative selection, consistent with the nearly neutral theory. However, we also find that the strength of negative selection varies more than expected given the differences in Ne between species. Across species, mean fitness effects of new deleterious mutations covaries with Ne, consistent with positive epistasis among deleterious mutations. We find that the strength of negative selection for the smallest populations, bonobos and western chimpanzees, is higher than expected given their Ne. This may result from a more efficient purging of strongly deleterious recessive variants in these populations. Forward simulations confirm that these findings are not artifacts of the way we are inferring Ne and DFE parameters. All findings are replicated using only GC-conservative mutations, thereby confirming that GC-biased gene conversion is not affecting our conclusions.
The development of participatory democracy is an important factor in improving governance in the united territorial communities
Authors: Журавель я. В. , Кравченко В. В.
Published: September 2019

The article analyzes the problems that exist at the final stage of the decentralization reform, which, in particular, are related to the need, firstly, to stimulate the process of consolidation of territorial communities through the possible application of appropriate administrative methods, and, second, to eliminate competition between executive authorities and local authorities self-government in solving local development issues; thirdly, the application in municipal practice of such a management scheme that would ensure conditions for the participation of all members of the community in solving issues that are covered by the legislation to the sphere of local self-government. The purpose of the article is to highlight some of the issues that need to be addressed at the final stage of decentralization reform and to formulate a recommendation on improving the mechanisms of municipal governance in OTG using participative democracy tools. The authors separately stop at highlighting the factors constraining the use of different forms of participatory democracy as important tools that ensure the participation of members of the united territorial communities in the mechanism of municipal governance. Attention is drawn to the need for organizational and legal support for the implementation of the requirements of the Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in matters of local government in the process of functioning of the united territorial communities. Taking into account the experience of European countries, proposals are made to improve the system of local self-government, and the role of statutory law for the development of such a system is indicated. It is concluded that the decisive role in creating legal mechanisms for the provision of local partisipative democracy is, as it seems, statutory law - the statutes of territorial communities that are of particular importance for the OTG. Such assertion is due to the peculiarities of the territorial organization of the OTG, which usually includes a significant number of settlements, and sometimes also all of them within the limits of the corresponding area.
The process of implementation of European legislation in the sphere of environmental protection of Ukraine
Authors: Прокопенко Л. Л. , Тішкова Н. Л.
Published: September 2019

The article analyzes the process of adaptation of the national legislation to the European standards in accordance with the Association Agreement between Ukraine and the EU. In particular, in the sector “Environmental management and integration of environmental policy in other sectoral policies”, the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programs for the environment and Directive 2011/92/EC on the assessment of the impact of certain public and private projects on the environment was considered. The influence of environmental management tools and the integration of environmental policy on other sectoral policies have been determined and their interrelation with the rest of the sectors in the field of environmental protection has been established. It has been established that environmental assessment is the main instrument for ensuring environmental considerations in the development of plans and programs and contributes to sustainable development through the promotion of environmental protection issues in economic and social development.The procedures of strategic environmental assessment and environmental impact assessment have been characterized; their subjects and objects have been clarified. The peculiarities of these procedures, stages and advantages of their application in the national practice of public environmental management are presented. The way of implementation of strategic environmental assessment and environmental impact assessment at the level of the European community is considered, and examples of their practical application at the level of the EU member states are presented.It is indicated that strategic environmental assessment and environmental impact assessment are procedural tools used to prevent any possible negative effects of economic activity on the environment and public health. A comparative analysis of these procedures was carried out and links and differences were identified. It has been proved that the effectiveness of strategic environmental assessment in preventing environmental hazards is significantly higher than environmental impact assessments. The problem aspects and perspectives in the field of practical implementation of legislation in the field of environmental assessment in Ukraine are highlighted.
Brexit: signs of disintegration of the EU customs union under the conditions of globalization
Authors: Квеліашвілі І. М.
Published: September 2019

The processes of changing the world's space, turning it into a single zone, the unimpeded movement of goods, services, information, capital are aspects of the globalization of world economies. In this space, ideas that contribute to the development of relevant institutional formations and form their communicative connections are more freely distributed. Ukraine is on the way to solving the European integration tasks defined in the Association Agreement with the EU, the implementation of customs legislation, the purpose of which is not only the establishment and existence of a free trade zone, but also a more in-depth integration. The purpose of the article is to review possible scenarios concerning the conditions of movement of goods across the customs border, in the event of a final decision on the withdrawal of Great Britain from the EU Customs Unio  Today, it has already been recognized that the integration persistence of the EU Customs Union was threatened by the name Brexit. This phenomenon, as a challenge to integration in a globalized world, gives impetus to a moderate choice of concept and form of integration for the future perspective of economic development of the member countries and candidate -countries for membership in the Community. The European integration policy of Ukraine's economic policy, along with urgent issues requiring a priority solution and fulfillment of obligations, should also be considered under the criterion of probable risks and threats to national interests. The article gives moderate arguments from UK analysts regarding the UK's exit from the EU, the urgent issues regarding the varied prospects of customs relations between the European Union and the UK, as well as the EU Customs Union. Influence of possible scenarios of "soft Brexit", "hard Brexit" on foreign economic activity of the country and its activity.
Kodály's Works for Piano: Comments on Technical Features and Historical Contexts
Authors: Kabisch Thomas
Published: September 2019

There is a gap separating Kodály's Seven Pieces for Piano, op. 11 from his Nine Pieces for Piano, op. 3. The differences of style, structure, and texture cannot be explained in terms of development, let alone progress in any sense. With op. 11, Kodály undertakes a shift of paradigms from instrumental principles to a kind of vocal orientation within instrumental music. Op. 3 stands in the tradition of autonomous instrumental music, of Liszt and French music in particular, and displays similarities to early piano works by Bartók. In op. 11, that instrumental paradigm and its core principle of indirect expression are called into question. Instead Kodály aims at direct expression, vocality on the piano. Since a piano cannot sing, the pieces op. 11 can be seen as failing in terms of Classical-Romantic composing standards. This paper argues that in dealing with the distinction between instrumental and vocal music, Kodály takes up a major topic of Musical Modernism (Carl Dahlhaus) and exposes himself deliberately to the risky question of “When is Art?” (Nelson Goodman).
George Enescu, Posthumously Reviewed
Authors: Sandu-Dediu Valentina
Published: September 2019

This essay tackles some aspects related to the attitude of the Romanian officials after George Enescu left his country definitively (in 1946). For example, recent research through the archives of the former secret police shows that Enescu was under the close supervision of Securitate during his last years in Paris. Enescu did not generate a compositional school during his lifetime, like for instance Arnold Schoenberg did. His contemporaries admired him, but each followed their own path and had to adapt differently to an inter-war, then to a post-war, Communist Romania. I will therefore sketch the approach of younger composers in relation to Enescu (after 1955): some of them attempted to complete unfinished manuscripts; others were influenced by ideas of Enescu's music. The posthumous reception of Enescu means also an intense debate in the Romanian milieu about his “national” and “universal” output.
Hungarian Ethnomusicologist Oszkár Dincsér (1911–1977) as a Pioneer of Musical Anthropology
Authors: Lipták Dániel
Published: September 2019

There are marked differences between Hungarian and American ethnomusicology in incentives, aims, interests, and methods. Hungarian research was based in the early twentieth century on study of musical form, while the Americans approached music in terms of social context and functions. However, Hungarians from the mid-1930s onward moved toward an increasing interest in the social aspects of folk music. Oszkár Dincsér, a lesser known researcher of Kodály's school, exemplifies this trend in his 1943 study of chordophone instruments in the Csík (in Romanian: Ciuc) County region of Transylvania Két csíki hangszer. Mozsika és gardon (Two instruments from Csík. Fiddle and gardon). A comparison with Alan P. Merriam's fundamental work The Anthropology of Music (1964) reveals that Dincsér's study includes almost every topic and approach set out by Merriam twenty years later. Although Dincsér's scholarly career ended with his emigration in 1944, he remains an important forerunner of musical anthropology.
Improved Knowledge Graph Embedding Using Background Taxonomic Information
Authors: Fatemi Bahare , Ravanbakhsh Siamak , Poole David
Published: September 2019

Knowledge graphs are used to represent relational information in terms of triples. To enable learning about domains, embedding models, such as tensor factorization models, can be used to make predictions of new triples. Often there is background taxonomic information (in terms of subclasses and subproperties) that should also be taken into account. We show that existing fully expressive (a.k.a. universal) models cannot provably respect subclass and subproperty information. We show that minimal modifications to an existing knowledge graph completion method enables injection of taxonomic information. Moreover, we prove that our model is fully expressive, assuming a lower-bound on the size of the embeddings. Experimental results on public knowledge graphs show that despite its simplicity our approach is surprisingly effective.
Unsupervised Feature Selection by Pareto Optimization
Authors: Feng Chao , Qian Chao , Tang Ke
Published: September 2019

Dimensionality reduction is often employed to deal with the data with a huge number of features, which can be generally divided into two categories: feature transformation and feature selection. Due to the interpretability, the efficiency during inference and the abundance of unlabeled data, unsupervised feature selection has attracted much attention. In this paper, we consider its natural formulation, column subset selection (CSS), which is to minimize the reconstruction error of a data matrix by selecting a subset of features. We propose an anytime randomized iterative approach POCSS, which minimizes the reconstruction error and the number of selected features simultaneously. Its approximation guarantee is well bounded. Empirical results exhibit the superior performance of POCSS over the state-of-the-art algorithms.
Hypergraph Neural Networks
Authors: Feng Yifan , You Haoxuan , Zhang Zizhao , Ji Rongrong , Gao Yue
Published: September 2019

In this paper, we present a hypergraph neural networks (HGNN) framework for data representation learning, which can encode high-order data correlation in a hypergraph structure. Confronting the challenges of learning representation for complex data in real practice, we propose to incorporate such data structure in a hypergraph, which is more flexible on data modeling, especially when dealing with complex data. In this method, a hyperedge convolution operation is designed to handle the data correlation during representation learning. In this way, traditional hypergraph learning procedure can be conducted using hyperedge convolution operations efficiently. HGNN is able to learn the hidden layer representation considering the high-order data structure, which is a general framework considering the complex data correlations. We have conducted experiments on citation network classification and visual object recognition tasks and compared HGNN with graph convolutional networks and other traditional methods. Experimental results demonstrate that the proposed HGNN method outperforms recent state-of-theart methods. We can also reveal from the results that the proposed HGNN is superior when dealing with multi-modal data compared with existing methods.
Fully Convolutional Network with Multi-Step Reinforcement Learning for Image Processing
Authors: Furuta Ryosuke , Inoue Naoto , Yamasaki Toshihiko
Published: September 2019

This paper tackles a new problem setting: reinforcement learning with pixel-wise rewards (pixelRL) for image processing. After the introduction of the deep Q-network, deep RL has been achieving great success. However, the applications of deep RL for image processing are still limited. Therefore, we extend deep RL to pixelRL for various image processing applications. In pixelRL, each pixel has an agent, and the agent changes the pixel value by taking an action. We also propose an effective learning method for pixelRL that significantly improves the performance by considering not only the future states of the own pixel but also those of the neighbor pixels. The proposed method can be applied to some image processing tasks that require pixel-wise manipulations, where deep RL has never been applied.We apply the proposed method to three image processing tasks: image denoising, image restoration, and local color enhancement. Our experimental results demonstrate that the proposed method achieves comparable or better performance, compared with the state-of-the-art methods based on supervised learning.
Spatiotemporal Multi-Graph Convolution Network for Ride-Hailing Demand Forecasting
Authors: Geng Xu , Li Yaguang , Wang Leye , Zhang Lingyu , Yang Qiang , Ye Jieping , Liu Yan
Published: September 2019

Region-level demand forecasting is an essential task in ridehailing services. Accurate ride-hailing demand forecasting can guide vehicle dispatching, improve vehicle utilization, reduce the wait-time, and mitigate traffic congestion. This task is challenging due to the complicated spatiotemporal dependencies among regions. Existing approaches mainly focus on modeling the Euclidean correlations among spatially adjacent regions while we observe that non-Euclidean pair-wise correlations among possibly distant regions are also critical for accurate forecasting. In this paper, we propose the spatiotemporal multi-graph convolution network (ST-MGCN), a novel deep learning model for ride-hailing demand forecasting. We first encode the non-Euclidean pair-wise correlations among regions into multiple graphs and then explicitly model these correlations using multi-graph convolution. To utilize the global contextual information in modeling the temporal correlation, we further propose contextual gated recurrent neural network which augments recurrent neural network with a contextual-aware gating mechanism to re-weights different historical observations. We evaluate the proposed model on two real-world large scale ride-hailing demand datasets and observe consistent improvement of more than 10% over stateof-the-art baselines.
Using Benson’s Algorithm for Regularization Parameter Tracking
Authors: Giesen Joachim , Laue Sӧren , Lӧhne Andreas , Schneider Christopher
Published: September 2019

Regularized loss minimization, where a statistical model is obtained from minimizing the sum of a loss function and weighted regularization terms, is still in widespread use in machine learning. The statistical performance of the resulting models depends on the choice of weights (regularization parameters) that are typically tuned by cross-validation. For finding the best regularization parameters, the regularized minimization problem needs to be solved for the whole parameter domain. A practically more feasible approach is covering the parameter domain with approximate solutions of the loss minimization problem for some prescribed approximation accuracy. The problem of computing such a covering is known as the approximate solution gamut problem. Existing algorithms for the solution gamut problem suffer from several problems. For instance, they require a grid on the parameter domain whose spacing is difficult to determine in practice, and they are not generic in the sense that they rely on problem specific plug-in functions. Here, we show that a well-known algorithm from vector optimization, namely the Benson algorithm, can be used directly for computing approximate solution gamuts while avoiding the problems of existing algorithms. Experiments for the Elastic Net on real world data sets demonstrate the effectiveness of Benson’s algorithm for regularization parameter tracking.
The SpectACl of Nonconvex Clustering: A Spectral Approach to Density-Based Clustering
Authors: Hess Sibylle , Duivesteijn Wouter , Honysz Philipp , Morik Katharina
Published: September 2019

When it comes to clustering nonconvex shapes, two paradigms are used to find the most suitable clustering: minimum cut and maximum density. The most popular algorithms incorporating these paradigms are Spectral Clustering and DBSCAN. Both paradigms have their pros and cons. While minimum cut clusterings are sensitive to noise, density-based clusterings have trouble handling clusters with varying densities. In this paper, we propose SPECTACL: a method combining the advantages of both approaches, while solving the two mentioned drawbacks. Our method is easy to implement, such as Spectral Clustering, and theoretically founded to optimize a proposed density criterion of clusterings. Through experiments on synthetic and real-world data, we demonstrate that our approach provides robust and reliable clusterings.
A Randomized Controlled Trial of Epidermal Growth Factor Ointment for Treating Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitor-Induced Skin Toxicities
Authors: Kim Young Saing , Ji Jun Ho , Oh Sung Yong , Lee Suee , Huh Seok Jae , Lee Ji Hyun , Song Ki-Hoon , Son Choon Hee , Roh Mee Sook , Lee Gyeong Won , Lee Jeeyun , Kim Seung Tae , Kim Chan Kyu , Jang Joung Soon , Hwang In Gyu , Ahn Hee Kyung , Park Lee Chun , Oh So Yeon , Kim Seong-Geun , Lee Sang-Cheol , Lim Do-Hyoung , Lee Soon Il , Kang Jung Hun
Published: September 2019

Background

The efficacy of epidermal growth factor (EGF) receptor (EGFR) inhibitors in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC), pancreatic cancer (PC), or colorectal cancer (CRC) has been demonstrated. However, dermatological reactions to these inhibitors can cause significant physical and psychosocial discomfort. The objective of the present study was to evaluate the efficacy of EGF ointment for EGFR inhibitor-related skin adverse events (ERSEs).

Materials and Methods

This placebo-controlled, double-blind, multicenter, pilot phase III trial enrolled patients with NSCLC, PC, or CRC treated with EGFR inhibitors. Patients with grade ≥2 ERSEs were included. Patients were randomized to three treatment arms: arm 1, placebo; arm 2, 1 ppm of EGF ointment; and arm 3, 20 ppm of EGF ointment. Patients applied ointment to their skin lesions twice daily.

Results

Efficacy evaluation was available for 80 patients (9 for PC, 28 for NSCLC, and 43 for CRC). Responses were 44.4% in arm 1, 61.5% in arm 2, and 77.8% in arm 3. There was a linear correlation between EGF concentrations and responses (p = .012). Quality of life (QoL) was assessed for 74 patients. Maximum changes in composite scores by Skindex-16 after treatment were significantly different among arms (mean ± SD: −5.2 ± 8.6 for arm 1, −11.7 ± 14.2 for arm 2, and − 18.6 ± 17.7 for arm 3; p = .008). EGF arms showed significant improvement in emotions (p = .005) and functioning (p = .044) scores over the placebo arm.

Conclusion

EGF ointment is effective for managing ERSEs. It can also improve patients’ QoL compared with placebo. Clinical trial identification number. NCT02284139
Thermal activation mechanism and pozzolanic activity characteristics of coal flotation tailing
Authors: Liu Dongxue , Huang Yang , Hu Junyang , Feng Qiming , Xiao Junhui
Published: September 2019

Coal flotation tailings (CFT) was calcined to be used as a supplementary cementing material. CFT and its calcined products were characterised by thermogravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy. The pozzolanic activity of the calcined products was analysed by the strength activity index. The hydration products of blended cement were characterised by TGA, XRD and scanning electron microscopy to explain the influence of calcined products on cement hydration. The results showed that calcination treatment destroyed the structure of illite–kaolinite mixed-layer clays from CFT and enhance pozzolanic activity. Moreover, the highest pozzolanic reactivity was obtained at 850°C because the recrystallisation effect increased chemical stability above 900°C. The impact of calcined CFT on the hydration of cement in a blended system was the combination of micro-aggregate effects and the pozzolanic reaction. The experimental results indicated that calcined products of CFT had good pozzolanic activity, which provided the feasibility of large-scale recycling utilisation of CFT.
Replacing the deck slab on a post-tensioned, prestressed-concrete composite girder bridge in Japan
Authors: Nagatani Toshihiko , Tajiri Takeharu
Published: September 2019

Repairs were required to a corroded post-tensioned prestressed-concrete continuous-girder bridge that had been in service for over 35 years in the Chuo Expressway in Japan. The work included reinforcing the bridge girders with external cables and partially replacing the bridge deck slab at intermediate piers. The load-carrying capacity of the existing bridge and reinforcement design for the replacement slab sections were based on a soundness assessment following detailed investigations. This paper describes the considerations for examining, planning and designing the replacement of large sections of slab on a post-tensioned, prestressed-concrete, continuous-girder bridge.
The design of railway overhead line equipment mast foundations
Authors: Powrie William , Richards David J. , Mootoosamy Vaneshen K. S.
Published: September 2019

Railway electrification offers significant benefits in terms of decarbonisation at the point of use and reduced traction costs. However, to realise these benefits, the fixed infrastructure must be provided at an affordable cost. Recent schemes in the UK have seen the cost of railway electrification soar: one of a number of reasons for this has been the substantial increase in mast foundation pile lengths compared with historic practice. The paper explores this through a comparative review of traditional and modern pile design methods. In addressing the ultimate limit state, the various approaches are shown to give broadly consistent results in terms of pile length. However, increased pile lengths will be calculated if three-dimensional effects are not allowed for in limit equilibrium (ultimate limit state) calculations, or if a serviceability limit state calculation is carried out using unrealistically low soil stiffness. The results of the comparative analyses should give designers the confidence to use the traditional empirical approach, or a limit equilibrium calculation without the need for an explicit serviceability limit state check (as permitted by Eurocode 7) using potentially inappropriate soil stiffness parameters.
Geogrid installation damage caused by recycled construction and demolition waste
Authors: Fleury M. P. , Santos E. C. G. , Lins da Silva J. , Palmeira E. M.
Published: September 2019

Using recycled construction and demolition waste (RCDW) in geosynthetic reinforced soil (GRS) structures presents attractive environmental and economic aspects. However, bearing in mind installation damage can be responsible for significant changes in geosynthetic tensile-strain behavior, the damage caused by the RCDW must be assessed and quantified. This study aims to investigate the occurrence of mechanical damage during the installation of geogrids with RCDW backfill material using an in-field test facility. In order to understand the mechanisms related to the damage, the influences of the dropping height and compaction method were investigated. Statistical analysis using the Student's t-distribution was carried out to validate the occurrence of damage and calculate reduction factors for geogrids’ tensile strengths. Results revealed that dropping processes reduced the geogrid ultimate tensile strengths, but the compaction methods caused the highest reductions. The reduction factor values encourage the design of GRS structures with RCDW, an interesting option to satisfy the technical and economic aspects required for these structures in agreement with the environmental concerns.
Globalization and the Geography of Capital Flows
Authors: Bertaut Carol C. , Bressler Beau , Curcuru Stephanie
Published: September 2019

In this note, we document the large and growing distortions in official capital flows and investment statistics as a result of globalization. We provide a series of stylized facts about the extent and causes of these distortions, and also include data files containing U.S. portfolio holdings restated on a nationality basis to reflect the true exposures of U.S. investors.
Improving the Accuracy of Economic Measurement with Multiple Data Sources: The Case of Payroll Employment Data
Authors: Cajner Tomaz , Crane Leland D. , Decker Ryan A. , Hamins-Puertolas Adrian , Kurz Christopher
Published: September 2019

This paper combines information from two sources of U.S. private payroll employment to increase the accuracy of real-time measurement of the labor market. The sources are the Current Employment Statistics (CES) from BLS and microdata from the payroll processing firm ADP. We briefly describe the ADP-derived data series, compare it to the BLS data, and describe an exercise that benchmarks the data series to an employment census. The CES and the ADP employment data are each derived from roughly equal-sized samples. We argue that combining CES and ADP data series reduces the measurement error inherent in both data sources. In particular, we infer &quot;true&quot; unobserved payroll employment growth using a state-space model and find that the optimal predictor of the unobserved state puts approximately equal weight on the CES and ADP-derived series. Moreover, the estimated state contains information about future readings of payroll employment.
Policy Uncertainty and Bank Mortgage Credit
Authors: Yook Youngsuk , Kara Gazi I.
Published: September 2019

We document that banks reduce supply of jumbo mortgage loans when policy uncertainty increases as measured by the timing of US gubernatorial elections in banks&#x27; headquarter states. The reduction is larger for more uncertain elections. We utilize high-frequency, geographically granular loan data to address an identification problem arising from changing demand for loans: (1) the microeconomic data allow for state/time (quarter) fixed effects; (2) we observe banks reduce lending not just in their home states but also outside their home states when their home states hold elections; (3) we observe important cross-sectional differences in the way banks with different characteristics respond to policy uncertainty. Overall, the findings suggest that policy uncertainty has a real effect on residential housing markets through banks&#x27; credit supply decisions and that it can spill over across states through lending by banks serving multiple states.
UC Davis - Intravenous Glucose Tolerance Test v2
Authors: Lloyd Kent , Grimsrud Kristin
Published: September 2019

Summary: The intravenous glucose tolerance test is used to assess insulin sensitivity, glucose disposal and islet function in vivo by measuring glucose and insulin responses following intravenous glucose administration.