Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana
Authors: Hasman Erlin , Supriaddin Nofal , Asraf Asraf 
Published: May 2024

<div><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td style="padding-top: 0cm; padding-right: 9.0pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 9.0pt;" align="left" valign="top"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 8.45pt; mso-height-rule: exactly;"><span style="font-family: 'Cambria',serif;" lang="EN-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bombana dilihat dari dimensi Pencapaian tujuan secara keseluruhan telah melakukan pentahapan terkait pelaksanaan SAKIP namun belum optimal dikarenakan masih terfokus dalam memperbaiki tahap dalam aspek perencanaan kinerja terkait pelaksanaan SAKIP dikarenakan masih kurangnya pemahaman OPD dalam menentukan Indikator Kinerja Utamanya. (2) Dilihat dari dimensi Integrasi pada Pemerintah Kabupaten Bombana masih melakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dikarenakan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah belum seluruhnya dapat digunakan sebagai tolak ukur setiap pencapaian tujuan atau sasaran kinerja. (3) Dilihat dari dimensi Adaptasi terkait aspek Evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan SAKIP menyatakan bahwa evaluasi antar setiap OPD belum dilakukan dengan optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana berbasis IT koneksi belum memadai meskipun peralatan dan perlengkapan kantor sudah memadai. Dan juga masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya manusia yang disebabkan terbatasnya anggaran.</span></p></td></tr></tbody></table></div><div style="mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 8.45pt; mso-height-rule: exactly;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td style="padding-top: 0cm; padding-right: 9.0pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 9.0pt;" align="left" valign="top"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify; line-height: normal; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 8.45pt; mso-height-rule: exactly;"><span style="font-family: 'Cambria',serif;" lang="EN-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bombana dilihat dari dimensi Pencapaian tujuan secara keseluruhan telah melakukan pentahapan terkait pelaksanaan SAKIP namun belum optimal dikarenakan masih terfokus dalam memperbaiki tahap dalam aspek perencanaan kinerja terkait pelaksanaan SAKIP dikarenakan masih kurangnya pemahaman OPD dalam menentukan Indikator Kinerja Utamanya. (2) Dilihat dari dimensi Integrasi pada Pemerintah Kabupaten Bombana masih melakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dikarenakan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah belum seluruhnya dapat digunakan sebagai tolak ukur setiap pencapaian tujuan atau sasaran kinerja. (3) Dilihat dari dimensi Adaptasi terkait aspek Evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan SAKIP menyatakan bahwa evaluasi antar setiap OPD belum dilakukan dengan optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana berbasis IT koneksi belum memadai meskipun peralatan dan perlengkapan kantor sudah memadai. Dan juga masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya manusia yang disebabkan terbatasnya anggaran </span></p></td></tr></tbody></table></div>