bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
MELACAK INVESTASI SYARIAH: STUDI PERKEMBANGAN SUKUK BAGI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA
Authors: Munawiroh Afifatul , Rumawi Rumawi
Published: July 2021

Sukuk (Obligasi syariah) merupakan investasi yang ada dalam lingkup pasar modal syariah yang sangat menguntungkan. Oleh Karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan supaya sukuk bisa meluas ke seluruh penjuru negeri. Paper ini adalah penelitian yang berbasis pada kajian pustaka, tema yang diambil dalam penelitian ini adalah Sukuk dalam Pasar Modal Syariah. Ada tiga pertanyaan penting: pertama, bagaimana kondisi pasar modal syariah di Indonesia? Kedua, bagaimana investasi syariah dalam mengelola perkembangan sukuk di Indonesia? Ketiga, bagaimana impact adanya sukuk bagi pasar modal syariah di Indonesia? Dengan pendekatan historis untuk mengkaji kondisi pasar modal syariah di Indonesia. Sedangkan, investasi syariah dalam mengelola perkembangan sukuk dan impact adanya sukuk bagi pasar modal syariah di Indonesia dijelaskan melalui pendekatan content analysis. Hasil dari pembahasan ini adalah penurunan dan peningkatan suku di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dalam pengembangan Indonesia, terlebih negara ini dihuni oleh mayoritas penduduk muslim. Sehingga, dalam penyebarannya akan semakin cepat dan mudah.

Sukuk (Islamic bonds) are investments that exist within the scope of the Islamic capital market which is very profitable. Therefore, further research is needed so that Sukuk can be spread throughout the country. This paper is a research-based on a literature review, the theme taken in this study is Sukuk in the Islamic Capital Market. There are three important questions: first, what is the condition of the Islamic capital market in Indonesia? Second, how is Islamic investment in managing the development of Sukuk in Indonesia? Third, what is the impact of the existence of Sukuk for the Islamic capital market in Indonesia? With a historical approach to assessing the condition of Islamic capital markets in Indonesia. Meanwhile, Islamic investment in managing the development of Sukuk and the impact of the existence of Sukuk for the Islamic capital market in Indonesia is explained through a content analysis approach. The result of this discussion is the decline and increase in ethnic groups in Indonesia is very influential on the needs in the development of Indonesia, moreover, the country is inhabited by a majority of the Muslim population. Thus, the spread will be faster and easier.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA DALAM PERJANJIAN WARALABA ACK FRIED CHICKEN
Authors: Mariana Ni Putu , Subawa Made
Published: July 2021

Secara konsep waralaba dari ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken memfokuskan bisnis waralabanya pada kios Fried Chicken. Pihak ACK Fried Chicken sebagai franchisor mempunyai standar yang harus dipenuhi pihak franchisee namun pada kenyataan das sollen dan das sein tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab sehingga pihak franchisee dikatakan wanprestasi dan untuk mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan apabila franchisee melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried Chicken. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil studi menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada ACK Fried Chicken adalah harga bahan baku dari ACK Fried Chicken lebih mahal dari harga produk di pasar swalayan dan pihak franchisee yang tidak mau membayar royalty sebesar sepuluh persen kepada pihak franchisor. Upaya penyelesaian yang dilakukan pada franchise melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba adalah dengan upaya kekeluargaan berupa diskusi bersama antara kedua belah pihak. Dan pihak ACK Fried Chicken dapat mencabut izin waralaba dari pihak franchisee apabila permasalahan tidak dapat terselesaikan melalui upaya kekeluargaan.

In a franchise concept from ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken focuses its franchise business on Fried Chicken kiosks. ACK Fried Chicken as a franchisor has a standard that must be met by the franchisee, but in reality das sollen and das sein do not go as they should. The purpose of this research is to find out the causal factors so that the franchisee is said to be in default and to review the remedies that are carried out if the franchisee does an ACK Fried Chicken franchise agreement. This research method is empirical legal research. The results of the study show that the factors causing the default in ACK Fried Chicken is the price of raw materials from ACK Fried Chicken is more expensive than the price of the product in the supermarket and the franchisee does not want to pay a royalty of ten percent to the franchisor. Settlement efforts carried out on the franchisee defaulting on the franchise agreement are through family efforts between the two parties. And the ACK Fried Chicken can revoke the franchise license from the franchisee if the problem cannot be resolved through family efforts.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA
Authors: Nareswari Manuaba Ida Ayu Lidya , Sukihana Ida Ayu
Published: July 2021

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai buku elektronik (e-book) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan UUHC, dan mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada buku elektronik (E-book). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada UUHC. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan dari Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC secara implisit mengakui bahwa buku elektronik (E-book) merupakan salah satu ciptaan adaptasi yang dilindungi. Maka dari itu buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Bagi orang lain yang ingin mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik (E-book) harus mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku elektronik tanpa seizin Pencipta maka berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang hak cipta.

This study aims to find out the law of e-book or e-book copyright based on Copyright Law Number 28 Year 2014 which known as UUHC and the forms of how to settled any cases that is used if the e-book copyright occurs. This study use normative law methods and focusing to UUHC as the object of study. The study results show that the explanation from Article 40 Paragraph (1) letter n of the UUHC implicity admit that e-book is one of protected adaptation creation. Therefore e-book can be interpreted as a form of aadaption or transformation of printed book so that e-book need to be protected. For those who want to convert a printed book into an e-book need the author permission through license agreement that made by each side and need to fulfill the legal terms of the agreement which regulated in Article 1320 BW. If there is a copyright infringement in duplicating books without the author permission, based on Article 95 Paragraph (1) UUHC this case can be settled by courts or without trial can be solved by arbitration, mediation, negotiation, and conciliation. Specifically for the case which can be settled by court, the court who own the authorization to settle the cases is Commercial Court.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WINE SALAK DESA ADAT SIBETAN KABUPATEN KARANGASEM
Authors: Sudirga I Made
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk wine salak desa sibetan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geogerafis. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap wine salak produksi desa Sibetan, kecamatan Bebandem kabupaten karangasem ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat terbukti belum terdaftarnya sebagai indikasi geografis dan hal ini berdampak pada nilai jual wine tersebut yang terbilang murah seukuran produksi wine serta pemasarannya belum luas hanya sebatas wisatawan yang berkunjung saja.

The purpose of this study was to analyze the legal protection of salak wine products in the Sibetan village based on Government Regulation No. 51 of 2007 concerning Geographical Indications. This paper uses an empirical legal research method. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results showed that the legal protection of salak wine produced in Sibetan village, Bebandem sub-district, Karangasem district in terms of Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications has not been able to improve the local economy, it is proven that it has not been registered as a geographical indication and this has an impact on the selling value of the wine. which is relatively inexpensive about the size of wine production and its marketing is not extensive, only limited to visiting tourists.
PERTANGGUNGJAWABAN DAN UPAYA HUKUM PEMBAYARAN UTANG KLAIM ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI
Authors: Syahran M. Alifadhil , Marwanto Marwanto
Published: July 2021

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap pemegang polis adalah dengan membayarkan utang klaim asuransi yang pengurusan terhadap pembayaran tersebut dilaksanakan oleh kurator sebagai pengurus dari harta kekayaan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis adalah memohonkan permohonan pailit yang diwakilkan oleh otoritas jasa keuangan ke pengadilan niaga. Metode penelitian yang dilakukan dari penulisan ini adalah hukum normatif dengan mengacu kepada berbagai bahan pustaka atau data sekunder serta melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi terhadap penulisan ini menunjukkan bahwasanya perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga memiliki bentuk pertanggungjawaban untuk membayarkan utang klaim asuransi terhadap pemegang polis dan pemegang polis dapat menempuh upaya hukum untuk memohonkan pailitnya perusahaan asuransi.

The responsibility for the insurance company that is declared bankrupt to the policyholder is to pay the insurance claim debt, which the management of the payment is carried out by the curator as the manager of the debtor’s assets and legal effort that can be taken by the policyholder is to apply for bankruptcy represented by the service authority finance to the commercial court. The research method used from this writing is normative law by referring to various library materials or secondary data as well as taking a staturoy approach and conceptual approach. The result of the study on this writing show that insurance companies that have been declared bankrupt by commercial court have a form of responsibility to pay insurance claims debts against policyholders and policyholder also can take a legal effort to petition the insurance company for bankruptcy.
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA PHENON EVENT DENPASAR
Authors: Adnyana Geraldine Thirdaswari , Wiryawan I Wayan
Published: July 2021

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja harian lepas serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian lepas pada Perusahaan Phenon Event di Denpasar. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan dari peraturan perundang-undangan (the statue approach) dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Phenon Event Denpasar belum melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pada Perusahaan Phenon Event Denpasar adalah ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

This journal writing aims to determine the implementation of occupational safety and health for casual daily workers and to find out the factors that become obstacles in the implementation of legal protection for occupational health and safety for casual daily workers at the Phenon Event Company in Denpasar. The research method used is the empirical legal research method, using the approach of statutory regulations (the statue approach) and the fact approach. The results showed that the Phenon Event Denpasar Company had not implemented occupational health and safety in accordance with the standards stipulated in the Minister of Health Regulation No. 48 of 2016 concerning Office Work Safety and Health Standards. The factors that become obstacles in the implementation of occupational health and safety protection at the Phenon Event Denpasar Company are the company's inability to meet occupational health and safety standards as regulated in the Minister of Health Regulation No. 48 of 2016 concerning Office Work Safety and Health Standards.
PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA PADA YAYASAN DI BALI
Authors: Smara Raditia Tjokorda Gde Agung , Pradnya Yustiawan Dewa Gede
Published: July 2021

Penyandang disabilitas sering sekali kurang mendapat perhatian, seperti mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Kurangnya akses juga menjadi penghambat kehidupan seharihari para penyandang disabilitas. Harapan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan bisa dikatakan kecil dibanding mereka yang tidak memiliki cacat fisik. Yayasan atau organisasi nirlaba dapat dikatakan memiliki peran kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang tengah terjadi. Ketimpangan antara perkembangan pesat pariwisata Bali dengan pemenuhan hak-hak dasar dari kaum disabilitas telah mulai dijembatani melalui keberadaan yayasan atau organisasi nirlaba. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu objek penelitian dengan cara meneliti data sekunder terhadap data primer yang ada dilapangan. Hasil studi menunjukkan perlakuan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam Yayasan di Bali telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pihak Yayasan sudah melindungi dan mengakomodasi hak-hak pekerja penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan, seluruh peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan dengan baik oleh pihak yayasan guna memenuhi  kebutuhan para pekerja penyandang disabilitas terutama pada dunia kerja.

People with disabilities often receive less attention, different treatment, or discrimination. Limited access also becomes a barrier to their daily lives. They get smaller chances to get a job compared to those non-disabled. Foundations or non-profit organizations have a strong role in dealing with current issues. The organization has bridged the disparity between the rapid development of Bali tourism and the fulfillment of the basic rights of people with disabilities. The purpose of writing this journal is to determine the rights of workers with disabilities based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and to find out the forms of treatment for workers with disabilities who work at foundations in Bali. This type of research is a type of empirical legal research, namely the approach method used to solve an object of research by examining secondary data against primary data in the field. The study results show the treatment received by workers with disabilities in a non-profit organization in Bali has been appropriate with the applicable regulations with the protection and accommodation of workers with disabilities without discrimination and differences. All laws and regulations have been implemented well by the foundation to meet the needs of workers with disabilities particularly in the world of work.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NIKOTIN CAIR YANG KEMASANNYA TIDAK TERCANTUM PERINGATAN KESEHATAN
Authors: Khristian Khrisna , Sukihana Ida Ayu
Published: July 2021

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum label informasi dan peringatan kesehatan serta tanggung jawab pelaku usaha akibat dari bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi rokok elektrik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah nikotin cair dapat dikategorikan sebagai produk tembakau atau HPTL sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cair sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai denga pasal 7 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

The purpose of writing is to determine the protection of e-cigarette consumers who do not include information labels and health warnings as well as the responsibility of business actors due to the dangers posed by the consumption of e-cigarettes. This research uses normative legal research method. The result of this research is that liquid nicotine can be categorized as a tobacco product or HPTL as stated in article 1 number 18 Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 67 / PMK.04 / 2018 concerning the trade of excisable goods whose excise is paid off by attaching an excise tape or affixing other signs of payment of excise. For this reason, the information contained in the liquid nicotine packaging is very necessary with the aim of completing consumer rights and is a form of obligation of business actors in accordance with article 7 letter b of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE
Authors: Fithrah Fithrah
Published: July 2021

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pengaturan terkait kepemilikan tanah di Indonesia oleh orang asing melalui perjanjian nominee dan upaya penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini ialah penegakan hukum terhadap praktek kepemilikan tanah oleh orang asing melalui perjanjian nominee dapat dilakukan oleh kejaksaan selaku organ negara yang mewakili kepentingan publik, baik melalui sarana perdata maupun pidana. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi tanah Indonesia dimiliki oleh orang asing dan guna mendukung upaya negara mewujudkan tugas konstitusionalnya, yakni menguasai tanah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat tanpa harus memberikan ketidakadilan bagi Warga Negara Asing.

The purpose of writing this scientific paper is to examine regulations related to land ownership in Indonesia by foreigners through nominee agreements and law enforcement efforts. The research method used is normative legal research methods using statute and conceptual approaches. The result of writing this scientific paper is that law enforcement against the practice of land ownership by foreigners through nominee agreements can be carried out by the prosecutor as the state organ representing the public interest, both through civil and criminal means. This needs to be done in order to protect Indonesian land owned by foreigners and to support the state's efforts to realize its constitutional duties, namely to control the land for the maximum welfare of the people without having to give injustice to foreign citizens.
ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ADAT DI TENGAH PLURALISME HUKUM INDONESIA
Authors: Sunantara I Gede Hady
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ara pembaharuan hukum pidana Indonesia di tengah pluralisme hukum Indonesia; dan kontribusi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Pembaharuan hukum Indonesia saat ini diarahkan kepada upaya re-orientasi substansi aturan-aturan hukum pidana yang dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia karena banyak perbuatan jahat dalam optik masyarakat tidak termasuk sebagai perbuatan jahat dan dilarang dalam optik hukum positif; dan Kontribusi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia tercermin dari adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dikenal dengan istilah mediasi penal, berdasarkan Hukum Pidana Adat mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah sejak dulu menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan di luar pengadilan (mediasi penal) telah membuktikan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

The objective of this research to reveal direction of reforming Indonesian criminal law in the midst of Indonesian legal pluralism; and the contribution of customary criminal law in reforming criminal law in Indonesia. The result of this research indicates that The reform of Indonesian law is currently directed at efforts to re-orient the substance of criminal law rules which are considered no longer relevant to the life of the Indonesian people because many evil acts in society's optics are not considered evil and are prohibited in the optics of positive law; and The contribution of customary criminal law to reforming criminal law in Indonesia is reflected in the settlement of cases outside the court or known as penal mediation. Penal mediation is actually not something new for the Indonesian nation, the provisions regarding penal mediation, based on the Customary Criminal Law regarding the habits of the Indonesian people who have long since resolved criminal acts or disputes outside the court (mediation penal) has proven that the contribution of Customary Criminal Law is relevant to the reform of Criminal Law in Indonesia.
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT)
Authors: Pratama Bagus Yoga , R Ibrahim , Dewi Kasih Desak Putu
Published: July 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perkembangan hukum mengenai build operat and transfer (BOT) terkait tahapan dalam proses pembuatan perjanjiannya dan peranan Notaris dalam pembuatan Akta BOT. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sukunder. Mengenai tehnik penggumpulan bahan hukum menggunakan tehnik bola salju dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian BOT antara pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak swasta harus melalui beberapa tahap, yakni tahap awal kontrak (prakontrak), tahap kontrak dan tahap selesai kontrak (pasca kontrak). Adapun peranan Notaris pada pembuatan perjanjian BOT adalah sebagai pihak yang ditengah atau netral untuk memberikan saran kepada pihak untuk menuangkan keinginannya dalam bentuk perjanjian.

This study aims to analyze the legal developments regarding the making of build operat and transfer (BOT) in the stages of making the agreement and the notary business in making it. This type of research is a normative juridical research using a statutory approach. The resource of legal material is used consists of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using snowball techniques and the analytical method used is descriptive analysis. The results of this research are: first, in making BOT agreements between State-Owned Enterprises (BUMN) and the private sector, it must go through several stages, the initial stage of the contract (pre-contract), the contract stage and the contract completion stage (post-contract). The role of the notary in making the BOT agreement is as a middle or neutral party to provide suggestions to parties to express their wishes in the form of an agreement.
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH PECATU DESA LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Authors: Arzhi Jiwantara Firzhal , Indomora Erwin
Published: July 2021

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman yang konstruktif normatif atas permasalahan atau isu hukum hak atas tanah pecatu. Penelaahan pemahaman berorientasi pada konstruksi dialektik idealisme positifisme dalam pendekatan fungsional imperatif, yang menyoroti perihal struktur dan aksi berkenaan dengan hak atas tanah pecatu. Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan pemahaman yang berguna bagi upaya perwujudan harmonisasi hukum pada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,  bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach) sebagai dasar dalam penelitian dalam mengacu dasar-dasar hukum pertimbangan hakim berdasarkan peraturan-perundang-undangan, Pendekatan Konsep (conceptual approach) sebagai acuan dalam menganilis status tanah pecatu berdasarkan kepustakaan, serta Pendekatan Kasus (case approach) dalam hal ini kasus tanah pecatu desa lenek Pecatu Desa Desa Lenek Kecamatan Aikmel, (sekarang Kecamatan Lenek), Kabupaten Lombok Timur.

The research objective in this study is to find a constructive, normative understanding of the problem or legal issue of land rights in Pecatu. The study of understanding is oriented to the dialectical construction of positivist idealism in the imperative functional approach, which focuses on the structure and actions regarding the land rights in Pecatu. It is hoped that through this research, we can find an understanding that is useful for the realization of legal harmonization in society. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. Based on the needs of this research, this study uses several approaches, namely statute approach as the basis for research in referring to the legal basics of judges' considerations based on statutory regulations, conceptual approach as a reference in analyzing Pecatu land status is based on literature, as well as the Case Approach, in this case the land of Pecatu, Lenek Pecatu Village, Lenek Village, Aikmel District, (now Lenek District), East Lombok Regency.
PENERAPAN PRINSIP GREEN CONSTITUTION PADA PRODUK HUKUM DAERAH: PENDEKATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Authors: Julyatmikha I Komang Ferdyan , Sudiarawan Kadek Agus
Published: July 2021

Tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat bila suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) telah memiliki, mengadopsi karakter/konsep Green Constitution dan untuk mengetahui bagaimana bentuk/karakteristik suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) dapat dikatakan telah menerapkan atau mengadopsi prinsip Green Constitution. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan digunakannya pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Teknik studi literatur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa manfaat prinsip Green constitution jika di implementasikan kedalam produk hukum daerah (peraturan daerah) dapat menjadikan lingkungan hidup tetap lestari dan terjaga, karena dianggap memiliki kedaulatan lingkungan dan hak asasinya tersendiri sehingga meningkatkan derajat dari lingkungan hidup serta dapat mewujudkan pemerintah daerah yang ecocracy dan dapat mencapai tujuan nasional dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Karakteristik jika suatu peraturan daerah telah menerapkan prinsip Green Gonstitution dapat dilihat pada saat penyusunan peraturan tersebut dengan menggali aspek-aspek lingkungan hidup dalam naskah akademik usulan suatu peraturan daerah dan setiap pasal yang menghormati aspek kedaulatan lingkungan seperti halnya hak asasi manusia.

The purpose of writing this article is to provide an understanding of the benefits if a regional legal product (Regional Regulation) already has, adopts the character / concept of the Green Constitution and to find out how the form / characteristics of a regional legal product (Regional Regulation) can be said to have implemented or adopted the Green principle. Constitution. This writing uses a normative legal research method with the use of a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The technique of collecting legal materials uses literature study techniques. The results of this study show that the benefits of the Green constitution principle if implemented into regional legal products (regional regulations) can make the environment sustainable and preserved, because it is considered to have environmental sovereignty and its own human rights so as to increase the degree of the environment and can create a regional government that is ecocracy and can achieve national goals in environmentally sustainable development. The characteristics if a regional regulation has applied the principle of Green Gonstitution can be seen when drafting the regulation by exploring environmental aspects in the academic text of the proposed regional regulation and each article that respects aspects of environmental sovereignty such as human rights.
Effect of Virgin Coconut Oil in The Treatment of Leucorrhea Caused by Candida Albicans Infection on Pregnant Women at Hospitals in Padang
Authors: Zen Putri Zelfitri , Desmiwarti Desmiwarti , Syukur Sumaryati
Published: July 2021

Introduction : According to WHO, the prevalence of reproductive health problems in women has reached 33% from all types of diseases. One of the most frequent reproductive health problems is fluor albus. The incidence of candidiasis in pregnant women has doubly increased, especially at third trimester, compared to women who were not pregnant. Candida should be considered a dangerous pathogen in early pregnancy.Objective : This study compared the number of colonies before and after the administration of virgin coconut oil (VCO) to address vaginal discharge caused by C. albicans infection in pregnant women.Material and methods : This is an experimental study on 36 pregnant women. Examination of fluor albus is done by applying vaginal swab before and after administration of 1 tablespoon of VCO orally three times a day dan 5cc of VCO was applied on the vagina and vulva for intervention group, meanwhile the control group was not given anything. Statistical analysis to test the significance is done by using T-test.Results : There was a difference on average number of colonies with higher number of colonies prior to administration (137.17 ± 16.35 vs 122.17 ± 14.42). The average number of colonies at the first examination was 96.06 ± 8.85 colonies and increased at the second examination to 112.89 ± 12.49 colonies.Conclusion : There was an effect of VCO administration on decreasing the number of colonies in the intervention group (p=0.000), while in control group, there was increasing average number of colonies in the second examination (p=0.000).Keywords: Candida albicans, fluor albus, pregnant women, virgin coconut oil
Hygroma Colli
Authors: Basyir Vaulinne , Utama Try Genta
Published: July 2021

Background : Hygroma coli is a malformation of the lymphatic system in the form of a membrane cyst filled with fluid, limited by the epithelium that is located in the anterolateral or occipito-cervical region. The prenatal diagnosis of cystic hygroma coli by ultrasound is based on an apparently bilateral, mostly symmetrical, and sometimes unilateral cystic structure located in the occipitocervical region. Large hygroma coli can cause pressure on the respiratory tract and digestion, so it requires management as soon as possible.The main treatment modality is surgical excision to remove the cystic lesion. The prognosis of a hygroma coli cyst depends on its size and the action taken because it is rare for cases to experience spontaneous regression.Destination : Reported a case of hygroma colliMethods : Case ReportCase Report : Case 24 years old women with preterm G1P0A0L0 26-27 weeks + Hygroma colli + IUFD + Suspected COVID-19. On ultrasound examination, it was found that BPD =4,71; AC = 15,91; FL = 2,89; EFW = 330 gr; FHR = (-); Cyst = 5,06 x 3,26. The presence of head presentation, IUFD, hygroma colli was found. The patient was planned for labor induction and the progress of labor was followed. Patient provided inform consent that baby was death during pregnancy and need to be labored. The baby was born, weight 300 gr, body length 14 cm and A/S 0/0. Postmortem physical examination revealed findings of hygroma colli infants such membrane cyst filled with fluid that located in the occipito-cervical region. Conclusion: Hygroma colli is a malformation of the lymphatic system and the prognosis or complications depends on the size of cyst. Careful prenatal examination is required in diagnosis and termination of pregnancyKeywords: Hygroma Colli, prenatal diagnosis
Clinical Appearance Of Tinea Corporis Resembles With Tinea Imbricata And Condyloma Acuminata Genital In A Reproductive Woman With HIV : A Case Report
Authors: Kencana Indah , Ariani Tutty , Anum Qaira , Rizal Yosse
Published: July 2021

Background: HIV (human immunodeficiency virus) is a virus that attacks the body’s immune system that can cause immunodeficiency. Immunodeficiency results in increased susceptibility to fungal infections. The other opportunistic infection, condyloma acuminate is prevalent in groups at high risk for HIV acquisition and in HIV-infected individuals. Case: There were ring-shaped reddish patches with scaly and itchy on the right back since 3 weeks ago. Patients often scratch it especially when sweating and hot weather. The itchy reddish patches with scaly were increased in number and size on the right back then spreading over the edge to form ring-like patches. Patient complained ring-shaped reddish patches getting more red, scaly, itchy, and wider. 6 months ago, there was a lump that sometime felt itchy in below part of vulva. Patient in reproductive age and not married yet, but sexually active. Patient had a sexual relation with male who HIV 2 years ago. Patient also suffered HIV and got ARV since 6 month ago. There was no protection (condom) during the sexual intercourse. Dermatologic state in right back with efflorescence is plaque erythema with annular concentric ring forms, scale, and blackish crust. Venereologycal state show vegetation in vulva with size 0,2 - 1,5 x 1 x 0,5 cm with verrucous surface. Acetowhite test is positive result. KOH 10% of skin scrapping show fungal element and fungal culture result is tricophyton rubrum. Patient was diagnosed tinea corporis (TC) and condyloma acuminata (CA) genital griseovulfin 900 mg, cetirizin 10 mg, ketokonazol 2% cream twice a day, tricholoroacetat 90% and showed good improvement.Discussion: Diagnosis tinea corporis and CA genital based on clinical findings and mycological examination. Early diagnosis and proper treatment are important in HIV patients in order to prevent severe infection. After 4 weeks treatment, show improvement on TC however CA lesion no reduced. Keywords: tinea corporis,condyloma acuminate, tinea imbricata, HIV, Reproductive age
Transportation of Chromium (VI) to Bombyx mori L. from mulberry Plant (Morus alba L.) grown at soil irrigated with Chromium (VI) containing effluents
Authors: Ali Majid , Alamgeer Muhammad , Qayyum Mirza Abdul , Zia Khuram , Ashfaq Muhammad , Saleem Muhammad Asad
Published: July 2021

The research was conducted to determine Chromium (VI) toxicity in population Bombyx mori. The synthetic wastewater used to irrigate soil to evaluate the impact of pH (4 to 8) at 100 mg/L and initial Chromium (VI) concentrations (25 mg/L to 300 mg/L) at 5 pH in its bioaccumulation in B. mori foodchain.  By using atomic absorption spectrophotometer (AAS) analysis the amount of Chromium (VI) determined in soil, mulberry plants, B. mori larvae, silk glands and silkworm feces. The results showed that local cobalt pollution can be indicated by using B. mori as a template as its body length, body weight and the mortality rate were found to be strongly related to Chromium (VI) concentration. Higher the Chromium (VI) amount in mulberry leaves causes more toxicity to B. mori population. At 300 mg/L Cr (VI) concentration and pH 4 there was maximum deposition of Chromium (VI) in soil, mulberry plants, B. mori larvae, faeces and silk glands from the synthetic effluent. The maximum deposition was 123.5±0.03 mg/kg, 89.76±.031 mg/kg, 23.31±0.019 mg/kg, 41.32±0.069 mg/kg and 35.67±0.04 mg/kg observed respectively.
De los espejos, el fénix y la mujer seráfica: imágenes platónicas del alma en las obras de Marguerite Porete, Hadewijch van Brabant y Mechthild von Magdeburg
Authors:   Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Alemania), Acosta-García Pablo
Published: July 2021

The main focus of this essay is the study of the image of the mirror in the works of religious women from the 13th and 14th centuries (Mechthild von Magdeburg, Hadewijch van Brabant and Marguerite Porete), especially regarding the Platonic tradition which links this image with the soul. I will examine fragments of their literary work in order to discuss some physiological, anthropological and theological preconceptions implied in the use of the mirror-image, especially those developments concerning self-knowledge and deification (theosis). Additionally, I analyze the relationships between the mirror and the “mystique courtoise,” particularly with the theme of the Fountain of Narcissus
Blastomycosis Infection in the Setting of Immunosuppression with Concurrent Methotrexate and Adalimumab for Treatment of Psoriasis
Authors: Otto-meyer Sebastian , Nahi Skylar , Amin Ahmad
Published: July 2021

Blastomycosis is a dimorphic fungi endemic to the Ohio/Mississippi Rivers and the Great Lakes that can infect immunocompetent and immunosuppressed individuals. Systemic fungal infections, such as histoplasmosis or blastomycosis, have often been reported in patients taking TNF-α inhibitors such as adalimumab. However, blastomycosis is significantly less common than histoplasmosis and no cases have been described in the literature. We report a case of systemic blastomycosis associated with adalimumab and methotrexate use for psoriasis and psoriatic arthritis treatment that required extensive treatment and discontinuation of both medications. To our knowledge, this is the first case of systemic blastomycosis associated with adalimumab and methotrexate treatment for psoriasis to be described in the literature.
Medium-Sized Congenital Melanocytic Nevus with Halo Phenomenon: A Report of Two Cases
Authors: Afrin Antara , Kim Lori , Ashack Kurt , Klis Thomas , Bain Michelle
Published: July 2021

Congenital melanocytic nevi with halo phenomenon in children is a rare clinical finding. We report two cases of children who developed depigmentation within medium-size congenital melanocytic nevi. Clinicians should be suspicious when confronted with this phenomenon due to the risk of development into malignant melanoma. Herein, we review these rare cases of medium-sized halo congenital melanocytic nevi with and without associated vitiligo, with emphasis that depigmentation does not necessarily indicate malignant growth.
Road to becoming Y-90 authorized user as an integrated vascular and interventional radiology resident (NRC alternate pathway)
Authors: Ahuja Rakesh , Desai Akash , Yun Jung Hyun , Soltycki Eric , Khanna Vinit , Natarajan Balasubramani
Published: July 2021

Yttrium-90 (Y-90) radioembolization, also called transarterial radioembolization (TARE), is a catheter-directed therapy for direct delivery of internal radiation to tumors in the form of microspheres. It is currently available in two forms, either as a constituent of glass microspheres called TheraSphere® (BTG Ltd., London, UK [now Boston Scientific, Marlborough, MA, USA]) or as a biocompatible resin-based microsphere called SIR-Spheres® (Sirtex Medical Ltd., Woburn, MA, USA). Once these microspheres are delivered to the tumor through an arterial pathway, they are embedded within the tumor microcirculation and emit β-radiation at therapeutic levels. TARE is a commonly used treatment for unresectable primary or secondary hepatic malignancies and has led to improved survival rates and increased success rates in downstaging patients before liver resection or transplantation. Immediately following the pre-treatment angiogram, each patient undergoes a nuclear medicine study, otherwise known as technetium (99mTc) macroaggregated albumin scan, to determine the amount of radiotracer that has accumulated in the lungs (lung shunt fraction). Finally, after several calculations, the appropriate radiation dose to be delivered to the tumor is determined. While the technical aspects of radioembolization are quite complex, the collective clinical experience presented in the literature supports the use of Y-90 radioembolization for unresectable hepatic malignancies. Those ordering and administering radioembolization particles must be deemed an authorized user (AU) by the Nuclear Regulatory Commission (NRC). The NRC defines an AU as the individual responsible for ensuring that radioactive materials are handled and used safely and following NRC regulations and the terms and conditions of the NRC license. The NRC has published licensing guidance on Y-90 brachytherapy with the 10th revision released on November 8, 2019. This guidance has outlined specific requirements for obtaining a license for the use of TheraSphere and SIR-Spheres. Following the revised licensure guidelines from the NRC on Y-90 usage, a conditional authorization has been obtained at our institution by the PGY-6 interventional radiology/diagnostic radiology (IR/DR) resident. While the full guidelines and extensive alternative requirements can be found online, we will highlight the specific guidelines applicable to and fulfilled by IR/DR residents. The traditional ABR pathway takes approximately 18 months after graduation, including passing the ABR certification examination to become an AU. With the proposed alternate pathway, trainees will potentially become AU immediately after graduation. The primary aim of this submission is to describe the process for obtaining conditional authorization for Y-90 microspheres for PGY-6 IR/DR residents.
Multislice computed tomography assessment of airway patency changes in the supine position following mandibular setback surgery for mandibular prognathism: A prospective 1-year follow-up study
Authors: Iwai Koji , Ueda Hiroshi , Nagasaki Toshikazu , Medina Cynthia Concepcion , Matsumura Yu , Tanimoto Kotaro
Published: July 2021

Objectives:

The purpose of this study was to perform a three-dimensional analysis on the pharyngeal airway of supine patients who have undergone mandibular setback surgery, using multislice computed tomography (MSCT). We also measured the respiratory disturbance index pre- and post-surgery, using a portable sleep monitor.

Materials and Methods:

The subjects included two males and nine females who were diagnosed with mandibular prognathism at Hiroshima University Hospital and were scheduled to undergo the bilateral sagittal split osteotomy. Using a CT scanner, baseline MSCT images were obtained from the subjects before surgery for morphological analysis, and then the two further scans were obtained after mandibular setback surgery. All patients were provided with at-hoeme sleep monitor to use it both at baseline and approximately 1 year after surgery.

Results:

Middle and epiglottis pharyngeal space and cross-sectional area were significantly decreased immediately after setback surgery, but did not change further over the 1-year period. Mandibular setback was not associated with the development of sleep breathing disorder (SBD) during the 1-year follow-up period.

Conclusion:

We found no evidence that the reduction in the pharyngeal airway space immediately after mandibular setback surgery recovered significantly during the follow-up period, although mandibular setback was not associated with development of SBD.
Relationship of skeletal malocclusion with eye and hair color in Turkish adolescent patients
Authors: Ozturk Taner , Ozsaygili Cemal , Topsakal Ugur
Published: July 2021

Objectives:

The aim of this study was to establish whether a relationship exists between eye and hair color and orthodontic anomalies; an association has never been evaluated previously.

Materials and Methods:

The records of 406 adolescent patients to the Erciyes University Faculty of Dentistry for orthodontic treatment were included in this retrospective cohort study. Participants were divided into sagittal (Class I, Class II, and Class III) and vertical (low angle, normal angle, and high angle) skeletal malocclusion classes. Moreover, participants were also divided by their eye (brown, green, or blue) and hair (black, brown, or blonde) color. Collated data were statistically evaluated using the SPSS software by applying the one-way analysis of variance, Kruskal–Wallis, the Pearson Chi-square, and Fisher’s exact tests. Statistical significance was accepted at P < 0.05.

Results:

No statistically significant relationships were identified between sagittal and skeletal malocclusion and eye color (P > 0.05). However, the sella-nasion-b and CoGn parameters of brown-eyed individuals were significantly smaller than individuals with other eye colors (P < 0.05). Moreover, a statistically significant difference was established for the CoA, CoGn, and ANS-Me parameters between the different hair groups (P < 0.05). All three parameters were significantly lower in brown-haired individuals compared to individuals with black haired (P < 0.05).

Conclusion:

This study identified no significant association between the eye and hair color variable, with similarly formed craniofacial structures, and with the sagittal and vertical skeletal malocclusion. Therefore, any malocclusion estimation assumption formed based on either the hair or eye color of an individual will be incorrect.