bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS HUMAN TRAFICKING
Authors: Fardian Andi , Putriaksa Gerralda Chintyaarizma
Published: February 2020

Human traficking atau perdagangan orang telah menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir sekaligus menangani kasus tindak pidana perdagangan orang adalah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A di Indonesia menangani kasus human traficking. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.  P2TP2A di Indonesia, dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), telah melakukan beberapa hal, antara lain:pencegahan,menerima pengaduan, penyelidikan, rehabilitasi,penanganan, reintegrasi (pemulangan), pelatihan kemandirian. Masalah dan kendala yang dihadapi oleh P2TP2A, antara lain sebagai berikut:: pendanaan, masyarakat enggan untuk melapor adanya masalah,proses penyesuaian kelembagaan yang baru, tidak semua instansi pemerintah yang menangani TPPO mehamami prosedur, belum jelasnya kebijakan restitusi, belum adanya SOP pelayanan korban sehingga pelayanannya berjalan sendiri-sendiri, adanya tumpang-tindih tupoksi antar-stakeholder, dan tidak semua orang bekerja dengan empati.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
Authors: Mahereta Nurindah , Ozi Muhammad Fatchur
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Walikota nomor 79 Tahun 2010 dalam upaya melindungi keberadaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Penelitian ini adalah berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah para pedagang di pasar tradisional yang tersebar di Kota Yogyakarta dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 79 Tahun 2010 belum diketahui oleh seluruh pedagang di pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Kebijakan Peraturan ini dinilai efektif dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradsional di wilayah Kota Yogyakarta. dan didukung pelaksanannya oleh sebagian besar pedagang di pasar Tradisional di wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, harus diterapkan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta agar melindungi pedagang dengan usaha kecil. Peraturan ini tidak perlu direvisi.
REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM SIMPANAN NASABAH JASA PERBANKAN SYARIAH
Authors: Nurjannah St
Published: February 2020

AbstrakPerbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana dari masyarakat dan menjamin kemanannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjaminKata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum AbstrakPerbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana dari masyarakat dan menjamin kemanannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjaminKata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum
PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Authors: Wasiati Cunduk
Published: February 2020

AbstractToday we can see how not running properly protection in Indonesia, it is equally damaging the future of the Indonesian state. We are actually aware of the child is as the future generation and also sebaga regeneration of society. Very sad to see parents do not provide child protection to their children. Children are beaten, raped, neglected and so forth. What parents do not realize if it violates human rights? This paper attempts to discuss it with the formulation of the problem is the protection of children as part of human rights? How's participation of parents of child protection? as well as offering the concept of sustainable child protection. This paper uses normative juridical research. The author tries to answer the question: Child Protection is part of the  of Human Rights. Participation of parents about child protection can be found in Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 1 of 1974 About Marriage. The concept of sustainable child protection very need to escorting the protection of children, the concept is made clear that child protection must be optimized.AbstrakHari ini kita bisa melihat bagaimana tidak berjalan dengan baik perlindungan di Indonesia, hal ini sama saja merusak masa depan negara Indonesia. Kita sebenarnya sadar anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebaga regenerasi dari masyarakat. Sangat sedih melihat orang tua tidak memberikan perlindungan anak kepada anak-anaknya. Anak-anak dipukuli, diperkosa, ditelantarkan dan lain sebagainya. Apakah orang tua tidak sadar jika itu melanggar hak asasi manusia? Tulisan ini mencoba membahas hal itu dengan rumusan masalah apakah perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia? Bagaimana partsipasi orang tua terhadap perlindungan anak? serta menawarkan konsep perlindungan anak berkelanjutan. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut: Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Partispasi orang tua terhadap perlindungan anak dapat ditemui dalam Undang-Undag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Konsep perlindungan anak yang berkelanjutan sangat dibuthkan didalam mengawal pelindungan anak, konsep ini memberikan ketegasan bahwa perlindungan anak harus dioptimalkan.
Tinjauan Perlakuan Aset Tetap Sesuai SAK ETAP No. 15
Authors: Suryadi Erni , Putri Wulan Wahyuni Rossa
Published: February 2020

Companies which value and number of fixed assets are sufficiently material, errors in determining and classifying acquisition prices, expenditures during the use and termination of fixed assets will affect the overall financial statements. Therefore, the accuracy in recording fixed assets greatly influences the reliability of the presentation in financial statements. This study aims to determine how the recognition and measurement of fixed assets applied in PT Suryakabel Cemerlang, as well as the presentation of fixed assets in financial statements at PT Suryakabel Cemerlang. Data collection is done through observation, interviews and documents to the parties concerned. This research is descriptive qualitative. The results showed that the accounting treatment of fixed assets at PT. Suryakabel Cemerlang has not fully complied with SAK ETAP No. 15. But the recognition and measurement of fixed assets is in accordance with SAK ETAP No. 15, but no record of the termination of fixed assets has yet been made. This causes the acquisition price and accumulated depreciation of fixed assets presented in the balance sheet to be greater. Based on the results of the study it can be concluded that the accounting treatment of fixed assets must be based on SAK ETAP No. 15 in order to present accurate financial reports so that they can be used as one of the basis for future decision making.

 

Keywords : treatment of fixed assets, SAK ETAP No. 15
Relationship of Head Circumference and Age in the Prediction of the Real-Ear-to-Coupler Difference (RECD)
Authors: Watts Kelli M. , Bagatto Marlene , Clark-Lewis Sandra , Henderson Samantha , Scollie Susan , Blumsack Judith
Published: February 2020

Background: Pediatric hearing instrument fitting is optimally performed with individually obtained realear-to-coupler difference (RECD) measurements. If these measurements cannot be obtained, predictedvalues based on age are used. Recent evidence obtained from children aged 3–11 years suggests thathead circumference (HC) may be a viable alternative or addition to age for use in RECD prediction.Purpose: The purpose of the present study was to determine if HC can be used to predict RECDs ininfants, children, and adults.Research Design: A correlational design was used. HC and RECD values were measured in allparticipants.Study Sample: Participants were 278 North American infants and children (136 males and 142 females)aged 1.6 months to 11 years and 109 adults (42 males and 67 females) aged 18 years to 83 years.Data Collection and Analysis: After otoscopic inspection and immittance measurements were performedto assess candidacy for inclusion in the study, HC was measured twice for all participantsand a single RECD measure was obtained for each participant at twelve frequencies (250 through12500 Hz). The reliability of HC measurements was assessed with an intraclass correlation analysis.Linear regression analyses were performed with age and HC as predictor variables and RECDs asthe dependent variable.Results: Analysis indicated good reliability of the HC measurement. The relationships between RECDand HC were comparable with the relationships between RECD and age. Combining HC and age did notimprove predictive accuracy.Conclusions: HC can be used in children and adults as an alternative metric in the prediction of RECDswhen individual RECDs cannot be obtained.
Effect of Microphone Location and Beamforming Technology on Speech Recognition in Pediatric Cochlear Implant Recipients
Authors: Holder Jourdan T. , Taylor Adrian L. , Sunderhaus Linsey W. , Gifford Rene H.
Published: February 2020

Background: Despite improvements in cochlear implant (CI) technology, pediatric CI recipients continueto have more difficulty understanding speech than their typically hearing peers in background noise. Avariety of strategies have been evaluated to help mitigate this disparity, such as signal processing, remotemicrophone technology, and microphone placement. Previous studies regarding microphoneplacement used speech processors that are now dated, and most studies investigating the improvementof speech recognition in background noise included adult listeners only.Purpose: The purpose of the present study was to investigate the effects of microphone location andbeamforming technology on speech understanding for pediatric CI recipients in noise.Research Design: A prospective, repeated-measures, within-participant design was used to compareperformance across listening conditions.Study Sample: A total of nine children (aged 6.6 to 15.3 years) with at least one Advanced Bionics CIwere recruited for this study.Data Collection and Analysis: The Basic English Lexicon Sentences and AzBio Sentences were presentedat 0° azimuth at 65-dB SPL in +5 signal-to-noise ratio noise presented from seven speakers usingthe R-SPACE system (Advanced Bionics, Valencia, CA). Performance was compared across three omnidirectionalmicrophone configurations (processor microphone, T-Mic 2, and processor + T-Mic 2) andtwo directional microphone configurations (UltraZoom and auto UltraZoom). The two youngest participantswere not tested in the directional microphone configurations.Results: No significant differences were found between the various omnidirectional microphone configurations.UltraZoom provided significant benefit over all omnidirectional microphone configurations(T-Mic 2, p = 0.004, processor microphone, p < 0.001, and processor microphone + T-Mic 2, p = 0.018)but was not significantly different from auto UltraZoom (p = 0.176).Conclusions: All omnidirectional microphone configurations yielded similar performance, suggesting thata child’s listening performance in noise will not be compromised by choosing the microphone configurationbest suited for the child. UltraZoom (adaptive beamformer) yielded higher performance than all omnidirectional microphonesin moderate background noise for adolescents aged 9 to 15 years. The implicationsof these data suggest that for older children who are able to reliably use manual controls, UltraZoom willyield significantly higher performance in background noise when the target is in front of the listener.
Improving Acceptance of Background Noise with Sound Enrichment
Authors: Gordon-Hickey Susan , Davis Shelby , Lewis Leah , Van Haneghan James
Published: February 2020

Background: Acceptance of background noise serves as a means to predict likelihood of hearing aidsuccess. Individuals that are able to accept background noise are more likely to be successful with hearingaids.Purpose: The aim of the study was to assess the impact of sound enrichment on the acceptable noiselevel (ANL).Study Sample: Nineteen young adult participants served as listeners. Participants were randomlyassigned to the experimental or control group.Research Design: An experimental design with random assignment to experimental or control groupwas used.Data Collection and Analysis: One group used sound enrichment procedures for 2 weeks, whereas theother group served as a control group. Sound enrichment procedures required that participants add lowlevelbackground sound to any quiet environment encountered during the study. Most comfortable listeninglevel (MCL) and background noise level (BNL) were measured at three sessions, each 1 weekapart (baseline, after 1 week of treatment, and after 2 weeks of treatment).Results: Analytical statistics revealed that ANL improved for the sound enrichment group but remainedthe same for the control group. For both groups, there was no significant change in MCL across sessions.However, for the experimental group, BNL improved (increased) over the 2-week period while usingsound enrichment.Conclusions: Results of this study indicate that ANL can be improved with the use of sound enrichmentprocedures over a 2-week period. Future work should examine the use of sound enrichment proceduresfor older adults with hearing loss.
Effect of Competition, Signal-to-Noise Ratio, Race, and Sex on Southern American English Dialect Talkers’ Sentence Recognition
Authors: Stuart Andrew , Holt Yolanda F. , Kerls Alyssa N. , Smith Madeline R.
Published: February 2020

Background: Although numerous studies have examined regional and racial–ethnic labeling of talkeridentity, few have evaluated speech perception skills of listeners from the southern United States.Purpose: The objective of the study was to examine the effect of competition, signal-to-noise ratio(SNR), race, and sex on sentence recognition performance in talkers from the Southern American Englishdialect region.Research Design: A four-factor mixed-measures design was used.Study Sample: Forty-eight normal-hearing young African American and White adults participated.Data Collection and Analyses: The Perceptually Robust English Sentence Test Open-set was used inquiet and in continuous and interrupted noise and multitalker babble at SNRs of -10, -5, 0, and 5 dB.Results: Significant main effects of competition (p < 0.001) and SNR (p < 0.001) and a competition bySNR interaction were found (p < 0.001). Performance improved with increasing SNRs. Performance wasalso greater in the interrupted broadband noise at poorer SNRs, relative to the other competitors. Multitalkerbabble performance was significantly poorer than the continuous noise at the poorer SNRs. Therewas no effect of race or sex on performance in quiet or competition.Conclusions: Although African American English and White American English talkers living in the samegeographic region demonstrate differences in speech production, their speech perception in noise doesnot appear to differ under the conditions examined in this study.
Are ‘‘Dichotic’’ Deficits Uniquely Dichotic? Investigating Dichotic Performance with the Dichotic Digits Difference Test (DDdT) in a Large Clinical Population of Children Referred for an Auditory Processing Assessment
Authors: Cameron Sharon , Dillon Harvey
Published: February 2020

Background: Previous studies in a large population of typically developing (TD) children and a smallclinical group showed high correlations between the dichotic and diotic conditions of the Dichotic Digitsdifference Test (DDdT), as well as between DDdT performance and measures of memory and attention.Purpose: The purpose of the study was to investigate the performance on the DDdT in a large clinical sample.Research Design: Correlational analysis between the DDdT diotic condition and the dichotic free recall (FR)right-ear, left-ear, and total (ear-averaged) conditions, as well as between DDdT and memory performance.Study Sample: One hundred one children (6 years, 3 months to 15 years, 0 months, mean 9 years, 6 months)were referred for assessment to the Australian Hearing Central Auditory Processing Disorder (CAPD) service.Results were compared with data from 112 TD children collected from previously published studies.Data Collection and Analysis: Z-scores were used to account for the effect of age on performance.Mean differences between clinical and TD children were investigated using analysis of variance(ANOVA). Pearson product-moment correlations determined the strength of relationships between DDdTconditions and the number memory forward (NMF) and reversed (NMR) subtests of the Test of AuditoryProcessing Skills—Third Edition.Results: Performance by the clinical group on the DDdT dichotic FR (RE, LE, and total) conditions wassignificantly correlated with the diotic condition (r = 0.7; 0.7, 0.8; p < 0.001). Significant correlations werefound between the DDdT diotic and dichotic FR conditions and the NMF (r = 0.5–0.6, p < 0.001) andNMR (r = 0.2–0.5, p < 0.025–0.001). ANOVA revealed no significant difference between the TD andclinical groups (p = 1.0000) in respect to the advantage they got from dichotic listening (calculated asdichotic FR total minus diotic score). Multiple regression revealed that diotic performance and short-termmemory accounted for 68% of the variation in dichotic performance. Random measurement erroraccounted for a further 16%.Conclusions: Factors other than dichotic performance strongly impact a child’s ability to perform a dichoticdigit listening task. This result has widespread implications in respect to the interpretation of CAPDtest results.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) 2017 DI DESA POTO
Authors: Wawansyah Cendra
Published: February 2020

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan pendapatan dan belanja di desa Poto yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausaaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskritif kualitatif. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Akuntabilitas di Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa secara umum sudah baik. Hanya saja ada beberapa tahap yang tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No.2014. untuk tahap perencanaan Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tenang APBDes berdasarkan RKPDes kepada Kepala Desa. Kemudian dibahas dan disepakati Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri No.113 . untuk tahap pelaksanaan semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa Hal ini telah sesuai dengan Permendagri No.113 .dan tahap pertanggungjawaban Hasil yang diperoleh dari lapangan pertanggungjawaban keuangan Desa Poto, dimana dalam hal ini terjadi sedikit ketidaaksesuaian yaitu pertanggungjawaban belum diinformasikan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Desa Poto, berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 40 yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat karena
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR)
Authors: Nurjanah Nurjanah
Published: February 2020

Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak) adalah suatu penghapusan pajak yang sebenarnya terutang, tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Tujuan pemerintah membuat kebijakan Amnesti Pajak ini adalah untuk merepatriasi harta dari Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT sebelumnya serta untuk merestrukturisasi objek pajak. Dimana kebijakan Amnesti Pajak ini didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan Wajib Pajak untuk menyembunyikan kekayaannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan prosedur Amnesti Pajak dan analisis kualitatif untuk menunjukan tingkat efektivitas penerapan Amnesti Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar berada pada tingkat efektif.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2018
Authors: Siti Aisyah
Published: February 2020

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
Sistem Informasi Keuangan Masjid (Si Kang Mas) Berbasis Web di Sumbawa
Authors: Martadinata Sudrajat , Mulyanto Yudi , Adhitya Ananda Nova
Published: February 2020

Program Kemitraan Masyarakat ini dilaksanakan di Masjid Jami Nurul Islam yang beralamatkan di Jalan Gurami RW 04 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Dengan kuantitas dan intensitas transaksi keuangan yang cukup tinggi, pengurus masjid dihadapkan kepada beberapa permasalahan berikut ini. 1) Keterampilan pengurus masjid dalam pencatatan dan pelaporan keuangan masih belum memadai, 2) Pencatatan dan pelaporan masih dikerjakan secara manual, 3) Durasi waktu yang dibutuhkan pengurus dalam menyusun pencatatan dan pelaporan keuangan relatif kurang efektif dan efisien, 4) Pertanggungjawaban pengurus kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuamgan masjid belum optimal. Dari beberapa masalah ini, kami mengusulkan untuk diadakan pelatihan sistem informasi “Si Kang Mas (Akuntansi Keuangan Masjid)” berbasis web.  Dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan dua bidang keilmuan yang berbeda yakni akuntansi dan teknik informatika. Peserta pelatihan adalah pengurus masjid dan jamaah masjid di lingkungan RW 04 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa. Tujuan pelaksanaan pelatihan ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam Akuntansi Keuangan Masjid. Agar pengelolaan keuangan masjid dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Luaran wajib dari kegiatan ini berupa : artikel ilmiah di jurnal nasional tidak terkreditasi, artikel ilmiah di media cetak lokal, video kegiatan. serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Luaran tambahan berupa Sistem Informasi “Si Kang Mas” Berbasis Web.
STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR EKOWISTA DI KABUPATEN SUMBAWA
Authors: Arsonariya  , Abdul Hadi Ilman  , Fitriah Permata Cita
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif strategi bagi pengembangan potensi ekowisata Batudulang Kabupaten Sumbawa. Proses penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai strategis, lingkungan internal dan eksternal serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Proses selanjutnya yaitu menetapkan isu-isu strategis menggunakan teknik analisis SWOT. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan juga diperoleh dengan teknik purposive sampling, seperti wawancara kepada (1).Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Sumbawa,(2). Sekretaris Desa Batudulang, (3)kelompok sadar wisata desa Batudulang, (4).Wisatawan dan (5).Masyarakat lokal. Strategi pengembangan ekowisata yang diperoleh dari hasil analisis SWOT yang disusun menggunakan matriks SWOT. Adapun strategi dari hasil analisis ini adalah yang pertama strategi yang bersumber dari srenghts dan opportunities yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata, kedua strategi yang bersumber dari strengths dan threats yaitu memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, ketiga strategi yang bersumber dari weakness dan opportunities yaitu peningkatan kualitas SDM, dan yang keempat strategi yang bersumber dari weakness dan threats yaitu peningkatan pemberdayaan dalam keterlibatan masyarakat.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANK SAMPAH DI KABUPATEN SUMBAWA
Authors: Fitri Arifa  , Fitriah Permata Cita  , Abdul Hadi Ilman
Published: February 2020

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam program bank sampah Desa Nijang serta apakah faktor tingkat pendidikan, pengetahuan dan pendapatan berpengaruh terhadap peluang partisipasi masyakat dalam program bank sampah Desa Nijang, Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan softwere Stata 11. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dalam program bank sampah Desa Nijang sebesar 58 persen, faktor pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program bank sampah Desa Nijang. Adapun variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama sebesar 64,92 persen.
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERTANIAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2003-2017
Authors: Lili Hartina  , Edi Irawan  , Fitriah Permata Cita
Published: February 2020

This thesis aims to determine the allocation of the use of female labor remittance toward the level of community welfare, and find out which types of allocation which have an impact on people's welfare. This study uses two analytical methods, namely qualitative analysis with descriptive approach and the process of hierarchy analysis by collecting data through interview. The research objects are 50 people who are former migrant workers or migrant workers' families selected by Convenience sampling method. The second object is 15 experts, namely academics who understand the concept of welfare, and are determined by purposive sampling. The research location is in Jorok Village, Utan District, Sumbawa Regency. Based on the analysis of data, the results of this research show that there are two types of remittance usage, namely consumptive and productive. For the productive use, female migrant workers allocate remittance funds for education, buying land, livestock and business. Meanwhile, the examples of consumptive use are fulfillment of daily necessities, vehicles, paying debts and renovating house. When comparing each criterion of productive use, buying land has the biggest influence on migrant workers in spending their remittance and it is long-term. For consumptive use, daily necessities have the biggest impact on the welfare of migrant workers in the short-term.
REVIEW TERHADAP GAGASAN REFORMA AGRARIA INDONESIA: ANTARA WACANA, KEPENTINGAN DAN KONFLIK IDIOLOGI EKONOMI
Authors: Muhammad Nurjihadi
Published: February 2020

Reforma agraria merupakan sebuah konsep redistribusi sumber daya agraria kepada rakyat untuk dikelola guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gagasan reforma agraria berkembang dari masa ke masa dengan konsep dan bentuk yang berbeda, sesuai dengan idiologi umum yang berkembang di masyarakat pada setiap masa. Artikel ini berupaya untuk membangun narasi berfikir mengenai implementasi reforma agraria di Indonesia berdasarkan tinjauan literatur-literatur yang relevan. Hasil review menunjukkan bahwa gagasan reforma agraria di Indonesia telah berkembang sejak zaman kerajaan hingga era modern saat ini. Adapun konsep dan rumusan reforma agraria berbeda-beda antara satu idiologi dengan idiologi lainnya yang menyebabkan terjadinya benturan atau konflik kepentingan. Upaya reforma agraria pada masa orde lama yang sangat didorong oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebabkan terjadinya konflik berdarah dan perang saudara. Akibatnya, setelah PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai dan idiologi terlarang di Indonesia, terdapat sebuah trauma di masyarakat Indonesia dimana reforma agraria diidentikkan dengan gagasan PKI sehingga setiap upaya reforma agraria selalu dianggap sebagai menghidupkan kembali komunisme. Kondisi ini menyebabkan gagasan reforma agraria di Indonesia tidak pernah bisa diimplementasikan dan hanya berakhir menjadi wacana semata.
EMPLOYMENT OF MICRO SMALL-BUSINESS ENTERPRISES (SMEs) THROUGH THE FINANCING OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS
Authors: Muhammad Rafi’i Sanjani
Published: February 2020

Micro, small and medium enterprises (UMKM) in absorbing labor is large enough. But the role of MSMEs in reality is constrained by several things, including capital problems. This is where the role of Shariah Financial Institutions with principal-sharing financing is desirable. Observing such phenomena needs to be examined on several issues; first, the implementation of financing at Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa which is considered ideal for micro, small and medium enterprises (UMKM). Secondly, some of the obstacles to the implementation of financing at Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa pertain to the principle of profit sharing, and thirdly, the solution to overcome the impediments of financing implementation at Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa w This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques that is by combining three methods or the so-called triangulation, among others, interviews, observation and documentation. Data processing will be analyzed and processed descriptively qualitative.ith respect. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques that is by combining three methods or the so-called triangulation, among others, interviews, observation and documentation. Data processing will be analyzed and processed descriptively qualitative. Research Results Micro, small and medium enterprises (UMKM) are able to absorb a large enough labor. But the role is in fact constrained by several things, including capital problems. This is where the role of Shariah Financial Institutions with principal-sharing financing is desirable. Observing such phenomena needs to be examined on several issues; first, the implementation of financing at Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa which is considered ideal for micro, small and medium enterprises (MSMEs). Second, the impediments to the implementation of financing of the Shariah Financial Institutions in Sumbawa with respect to the principle of profit sharing, and thirdly, the solution to overcome the impediments of the financing of the Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa with respect to the ideal profit-sharing principle.
ISLAM, KOPERASI, DAN JATI DIRI EKONOMI POLITIK INDONESIA: SEBUAH REVIEW KOMPREHENSIF
Authors: Muhammad Nurjihadi
Published: February 2020

Dalam konstitusi  Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Pernyataan ini merupakan perwujudan dari falsafah dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal religius dengan pengaruh kuat doktrin Islam. Artikel ini berusaha untuk menggali jati diri ekonomi politik Indonesia guna menemukan harmonisasi antara doktrin keislaman dengan amanah konstitusi. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan ilmiah tersebut adalah dengan menggunakan teknik systematic Literature Review (SLR). Hasil kajian menunjukkan bahwa secara defacto, praktek ekonomi politik Indonesia sejak zaman Hindia Belanda cenderung berkarakter kapitalistik. Hal ini tidak sesuai dengan amanah konstitusi dan doktrin ekonomi dalam Islam yang mengedepankan konsep keadilan sosial dan keseimbangan (tawazun). Oleh karenanya, sebagai terjemahan atas konstitusi ekonomi Indonesia, telah dikembangkan konsep ekonomi Koperasi. Namun gagasan mengenai koperasi ini gagal untuk berkembang karena tidak mendapat dukungan serius dari pemerintah dan tidak dijiwai secara baik oleh masyarakat. Dengan penekanan yang kuat pada gagasan keadilan sosial, konsep koperasi harusnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Islam Indonesia karena sesuai dengan doktrin keislaman dalam ekonomi yang menganut prinsip egalitarian yang proporsional. Dengan demikian, pengembangan Koperasi harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi Indonesia karena ia merupakan jati diri ekonomi politik negara yang dimandatkan konstitusi sekaligus merupakan jiwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam
Médecine génomique du XXI e siècle : jusqu’où prédire ?
Authors: Houdayer-Robert Françoise , Rossi Massimiliano , Chassagne Aline , Gargiulo Marcela
Published: February 2020

Les progrès vertigineux des biotechnologies font émerger la promesse d’une médecine génomique personnalisée du XXI e siècle dont nous décrirons les enjeux sociétaux, éthiques et psychologiques. À partir d’un cas clinique, nous montrerons que l’information génétique prédictive issue de l’analyse de l’exome est à l’origine de réactions imprédictibles chez les sujets. Nous concluons que, quelles que soient les avancées scientifiques, la vulnérabilité ontologique de l’être humain et la radicale contingence de l’avenir peuvent toujours laisser une place à l’inattendu, permettant au sujet de rester acteur de sa destinée.
La consultation d’oncogénétique en pédiatrie : questionnements autour de la temporalité
Authors: Claret Béatrice
Published: February 2020

Les familles confrontées au cancer de leur enfant se voient parfois proposer une consultation d’oncogénétique, interrogeant l’origine de la maladie, réalisée par un médecin en binôme avec une psychologue. Cet article évoque les questionnements émergeant autour de la problématique de la temporalité lors de cette consultation, sa fonction pour l’enfant et ses parents et sa prise en compte dans l’élaboration des dispositifs de consultation proposés aux familles.
Clinique de l’incertitude en prénatal : à propos des couples confrontés au diagnostic prénatal d’une agénésie du corps calleux
Authors: Maisonneuve Laurène , Staraci Stéphanie , Foulon Capucine , Missonnier Sylvain , Moutier Sylvain , Jouannic Jean-Marie , Héron Delphine , Herson Ariane
Published: February 2020

À l’heure des progrès techniques en génétique et en imagerie, être confrontés à un diagnostic prénatal au pronostic incertain tend à devenir une situation de plus en plus courante pour les couples. L’agénésie du corps calleux, notamment lorsqu’elle est isolée, constitue une situation paradigmatique de ces situations d’incertitude. Les couples choisissent alors de poursuivre ou d’interrompre la grossesse dans ce contexte spécifique. À partir de leur expérience clinique en diagnostic prénatal et la littérature existante, les auteurs se proposent dans une perspective psychodynamique de rendre compte des enjeux de ce processus décisionnel particulier.
Enjeux psychologiques de la prédiction des maladies cardiaques Bouleversement du temps passé
Authors: Hébert Mélanie , Staraci Stéphanie , Bordet Céline , Charron Philippe , Gargiulo Marcela
Published: February 2020

Cette recherche se propose d’étudier l’impact du test génétique prédictif dans le cadre de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH). Ancré dans un référentiel psychanalytique, cet article met en évidence le bouleversement de la temporalité psychique des sujets suite au résultat du test génétique prédictif. Nous nous intéressons en particulier à leur façon d’appréhender l’avenir et de construire des projets après la révélation du résultat génétique. Nous avons utilisé une méthodologie qualitative à partir du recueil des données des 12 entretiens cliniques semi-directifs de recherche auprès de personnes ayant fait le test génétique prédictif pour la CMH. Tandis que nous nous attendions à un impact majeur sur la temporalité psychique du futur, les résultats montrent que c’est le passé qui est particulièrement bouleversé par le résultat du test génétique prédictif.
D’une rive à l’autre du fleuve : changements d’occupation du sol et dires d’acteurs en Basse-Casamance
Authors: Diedhiou Ibrahima , Mering Catherine
Published: February 2020

Au Sénégal, les changements climatiques ont des incidences socio-économiques marquées, mais sont présentés, par les agriculteurs, de manière différente selon les contextes culturels, politiques et religieux. En Basse Casamance, le recul du couvert ligneux dû aux sécheresses a été partiellement compensé par sa progression depuis les années 2000, alors qu’au cours de la même période, d’autres dynamiques d’occupation du sol sont apparues, inattendues parce qu’elles diffèrent d’une rive à l’autre du fleuve, dans une région qui revendique hautement son unité.
Utilisation et gestion de la savane arborée par les sociétés rurales au Sahel. Le cas de la forêt classée de Nianing (Sénégal)
Authors: Toulouse Benoît
Published: February 2020

Sur la base d’enquêtes menées dans des villages auprès des acteurs locaux et les observations de leurs pratiques, cet article analyse la façon dont ces acteurs utilisent et gèrent les arbres au sein des terroirs villageois et de la savane sahélienne arborée environnante. Notre enquête a permis de confirmer que si l’utilisation du bois reste quotidienne et centrale pour les populations rurales sahéliennes, la diffusion de stratégies agro-forestières efficaces permet actuellement une amélioration du couvert ligneux.
Histoire et émotions. La mise en scène de la Maison des esclaves à Gorée au Sénégal
Authors: Mourre Martin
Published: February 2020

Cet article s’intéresse à un lieu célèbre de la mémoire de l’esclavage, la Maison des esclaves sur l’île de Gorée au Sénégal. Il existe plusieurs travaux sur une représentation globalisée de la traite atlantique mais se concentrer sur un tel espace permet de comprendre comment cette mémoire historique est liée à certaines émotions. Dans une première partie, grâce à plusieurs observations ethnographiques, l’article souligne comment certains dispositifs architecturaux de la Maison sont mis en scène. Dans une seconde partie, on montre que la mise en récit d’une telle mémoire de l’esclavage doit se comprendre à travers une histoire de ces représentations à une autre échelle : UNESCO, politiques nationales sénégalaises de patrimonialisation, visites de personnalités. Finalement, l’hypothèse principale développée est que le discours qui se déploie dans la Maison des esclaves peut fonctionner car il met l’accent sur les souffrances des populations africaines réduites en esclavage bien plus que sur la responsabilité des esclavagistes.
La gestion du passé de l’esclavage depuis le vieux port de Rio de Janeiro (2010-2019). Politiques publiques, réappropriations locales, paysage de mémoire
Authors: Souty Jérôme
Published: February 2020

Dans les vieux quartiers portuaires de Rio de Janeiro, certains sites historiques et vestiges archéologiques de la traite des esclaves ont bénéficié durant ces dernières années de mesures officielles de reconnaissance et de valorisation patrimoniale. Ceux-ci font par ailleurs l’objet de nombreuses interventions et réappropriations populaires. À défaut d’une politique de mémoire à l’échelle du pays, émerge localement un paysage de mémoire de l’esclavage.
Muséifier la traite et l’esclavage à Zanzibar. Vérité, contre-vérité et incertitude au marché aux esclaves
Authors: Fouéré Marie-Aude
Published: February 2020

Cet article s’intéresse au marché aux esclaves à Zanzibar, un site du patrimoine de la traite et de l’esclavage en Afrique et dans l’océan Indien qui ne fait pas consensus au sein de la population. Il met à jour d’importants écarts entre les efforts de revalorisation du site en 2016 – grâce à une exposition en meilleure adéquation avec la réalité historique qu’auparavant – et les représentations locales de l’esclavage, transmises aux visiteurs par les guides touristiques. À partir d’entretiens avec les guides et de l’observation participante des visites, l’article montre que le marché aux esclaves reste une zone de friction où se rejouent les constructions identitaires racialisées issues du passé.
Instituer le souvenir de l’esclavage en Guadeloupe et à Nantes : les contentieux du don commémoratif
Authors: Ciarcia Gaetano
Published: February 2020

Depuis leurs conceptions récentes, le Mémorial ACTe de Guadeloupe et le Mémorial de l’Abolition de l’esclavage de Nantes catalysent des polémiques autour des usages publics du passé de la traite négrière transatlantique qu’ils suscitent. Conjointement à l’analyse de leurs mises en scène et effets de réception, l’article interroge des situations marquées à la fois par l’institution d’une mémoire officielle de l’esclavage et par ses diverses variations ou ripostes locales.
L’opaque éclat du passé de l’esclavage Entretien avec Nicola Lo Calzo autour du projet Cham
Authors: Ciarcia Gaetano , Combreau Lucile
Published: February 2020

Dans cet entretien, le photographe Nicola Lo Calzo présente son projet Cham, toujours en cours, centré sur diverses mémoires contemporaines issues des traites négrières. En revenant sur sa formation et ses séjours dans des sociétés affectées par le passé de l’esclavage ainsi que sur son rapport aux images, Lo Calzo analyse sa perspective documentaire et créative.
The Nucleolus, the Kernel, and the Bargaining Set: An Update
Authors: Iñarra Elena , Serrano Roberto , Shimomura Ken-Ichi
Published: February 2020

L’un des apports majeurs de David Schmeidler, dont la carrière abonde en contributions importantes, est l’introduction du concept de nucleolus . Cet article est une mise à jour de ce concept et de ses deux super-solutions associées : le kernel et le bargaining set .
Case-Based Decision Theory: From the Choice of Actions to Reasoning about Theories
Authors: Eichberger Jürgen , Guerdjikova Ani
Published: February 2020

Dans les années 1990, David Schmeidler et Itzhak Gilboa ont introduit un nouveau cadre d’analyse des décisions sous incertitude : les bases des données se substituent aux états du monde comme concept primitif du modèle et informent le choix du décideur. Au début, la théorie de la décision au cas par cas était orientée principalement vers des applications économiques, mais ses méthodes se sont avérées également pertinentes pour l’analyse des croyances et des prédictions statistiques. Cela a ouvert de nouvelles perspectives sur des questions classiques en statistique et en intelligence artificielle. Dans cet article, nous passons en revue ces développements et mettons en avant le caractère extrêmement novateur des travaux académiques de David Schmeidler.
Observational Implications of Non-Exponential Discounting
Authors: Morris Stephen , Postlewaite Andrew
Published: February 2020

Dans cette note, nous donnons un exemple élémentaire avec une fonction d’utilité concave où la règle d’épargne essentiellement unique et consistante est discontinue ; une telle règle d’épargne ne peut pas survenir avec une fonction d’escompte exponentielle.
Calibration Results for Incomplete Preferences
Authors: Safra Zvi , Segal Uzi
Published: February 2020

Dans cet article, nous démontrons que, dans le modèle d’utilité espérée, les préférences incomplètes sont sujettes à une critique similaire à celle adressée à leurs analogues complètes : même un degré modeste d’aversion à de petits risques suffit à impliquer un degré extrême et déraisonnable d’aversion à de grands risques. Nos résultats mettent ainsi en doute la pertinence théorique et pratique des préférences incomplètes dans le modèle d’utilité espérée.
A Simple Characterization of the Hurwicz Criterium under Uncertainty
Authors: Chateauneuf Alain , Ventura Caroline , Vergopoulos Vassili
Published: February 2020

Schmeidler [1986], [1989] a utilisé son célèbre modèle de probabilité non additive pour décrire l’aversion ou l’attraction d’un décideur pour l’incertain. Cette note montre comment les probabilités non additives peuvent aussi permettre d’obtenir une caractérisation simple du critère de Hurwicz, lorsque le décideur a une attitude intermédiaire vis-à-vis de l’incertitude, entre aversion et attraction totales.
Independence and Variational Bewley Preferences: A Note
Authors: Bastianello Lorenzo , Faro José Heleno , Teles Flávia
Published: February 2020

Dans cet article nous étudions l’axiome d’indépendance dans un contexte de prise de décision dans l’incertain. Nous proposons une caractérisation de cet axiome qui utilise une propriété que nous appelons Weight Independence . De plus, nous étudions la relation entre l’axiome d’indépendance et le modèle de préférences variationnelles à la Bewley de Faro [2015]. Nous montrons que ces préférences satisfont une forme faible d’indépendance que nous appelons Independence for Constant Weights . Ce sujet nous donne l’opportunité d’examiner les contributions exceptionnelles de David Schmeidler en théorie de la décision pour ce qui concerne l’affaiblissement de l’axiome d’indépendance.
Evidence Collection and Inductive Inference
Authors: Qu Xiangyu
Published: February 2020

Nous étudions un modèle à deux périodes où la décision de la seconde période se fonde sur le choix ex ante d’un test. Les individus doivent classer des paires formées d’une « option » et d’un « essai », où une « option » consiste en un sous-ensemble fini d’alternatives qui représente les choix possibles de la seconde période, et où un « essai » est un sous-ensemble fini de tests délivrant des informations sur les alternatives. Plusieurs axiomes sont introduits qui permettent une représentation numérique au moyen d’une fonction de credence (crédibilité) décrite de la façon suivante. La fonction de credence attribue des nombres aux paires alternative-test. Le nombre de credence rattaché à chaque paire peut être interprété comme le degré de validation que le test apporte à la plausibilité de l’alternative. À chaque essai, chaque alternative est évaluée par la somme des nombres de credence obtenus lors de tous les tests de l’essai. Chaque paire option-essai est alors classée selon la somme maximale des nombres de credence obtenus pour l’option relativement à l’essai.