bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah
Authors: Hermawan Moudy
Published: July 2022

Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam hal Industri TPT yang sempat dipersepsikan sebagai sunset industry, terutama setelah banyaknya kredit macet pasca krisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi problem lemahnya daya saing akibat rendahnya efisiensi produksi layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat.
OVERVIEW ATAS TRANSPARANSI FISKAL DALAM PERSPEKTIF RISIKO: SUATU KOMPARATIF DAN STUDI LITERATUR
Authors: Makhlani Makhlani
Published: July 2022

Untuk pertama kalinya, Pernyataan Risiko Fiskal (Statement ofFiscal Risks) diungkap dalam Nota Keuangan APBN 2008, sebagai praktek baru di bidang keuangan negara untuk menyatakan adanya risiko fiskal. Pengungkapan (disclosure) risiko fiskal sangat penting dilakukan, karena awareness terhadap bahaya ada risiko tersembunyi akan meningkat sehingga diharapkan otoritas fiskal akan mampu merespons dengan baik kemungkinan adanya ancaman terhadap ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko fiskal, maka studi banding dan literatur merupakan suatu yang perlu dilakukan. Membandingkan praktek pengungkapan risiko fiskal dengan Australia, New Zealand, dan Brazil, dan mendalami literatur yang terkait dengan pengelolaan risiko fiskal akan memperoleh gambaran sejauh mana Indonesia telah melaksanakan best practices and codes. Terdapat 2 (dua) temuan penting yang patut dipelajari lebih lanjut yaitu Pernyataan Risiko Fiskal harus didasari peraturan perundangan yang kuat dan dapat mengikat semua pihak pencetus risiko (contracting agencies), dan ketiga negara tersebut di atas semakin mampu membagi dan memecah (unbundling) risiko.
ANALISIS KEBIJAKAN PENDANAAN PENJAMINAN SIMPANAN INDONESIA
Authors: Setiawan Sigit
Published: July 2022

Sistem penjaminan simpanan merupakan bagian tak terpisahkan dari jaring pengaman keuangan (financial safety nef) suatu negara. Sistem ini dibentuk oleh berbagai kebijakan kunci yang salah satunya adalah kebijakan pendanaan penjaminan simpanan. Dalam tulisan ini dikaji kebijakan pendanaan yang berlaku saat ini, alternatif kebijakan lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan, serta rekomendasi guna menutup kelemahan kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang digunakan saat ini. Dari sisi kebijakan tingkat premi, tingkat premi yang diterapkan oleh sistem penjaminan simpanan Indonesia saat ini tergolong moderat (tingkat premi saat ini 0,1 persen per semester atau 0,2 persen per tahun), karena berada di tengah-tengah rentang premi penjaminan kelompok negara-negara di dunia dalam kelas pendapatan yang sama dengan Indonesia. Tingkat premi tersebut cukup kondusif bagi perbankan Indonesia karena turut andil dalam memberikan cukup ruang bagi perbankan untuk memperbaiki tingkat kesehatan pasca krisis (NPL) dan memupuk modal dari laba (pendapatan bunga bersih) yang diperoleh untuk pengembangan usahanya. Guna memenuhi kepastian hukum dan sebagai antisipasi bila di masa depan cadangan penjaminan kurang dari target 2,5 persen atau tidak mencukupi, LPS perlu segera mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan di bawah UU yang mengatur mekanisme penyediaan bantuan pinjaman pemerintah dalam kondisi tidak memadainya atau tidak mencukupinya cadangan penjaminan.
TULISAN LEPAS : STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Authors: Putra Muslimin B.
Published: July 2022

Sejak 2007 ketika terjadi kasus subprime mortgage di Amerika Serikat dan melambungnya harga minyak dunia, otoritas moneter Indonesia optimis bahwa sistem kuangan pada masa depan memiliki prospek yang stabil dan terkendali. Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas sistem keuangan optimis bahwa perbankan Indonesia memiliki ketahanan yang memadai terhadap berbagai goncangan akibat perubahan variabel makroekonomi seperti nilai tukar dan suku bunga akibat pengaruh eksternal. Pembentukan cadangan dan kuatnya permodalan perbankan diperkirakan dapat mencegah terjadinya instabilitas sistem keuangan. BI juga melihat korporasi besar yang mendapatkan pinjaman dalam bentuk valuta asing (dollar AS) memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap perubahan nilai tukar. Kemungkinan (probability of default) sekitar 75-an perusahaan yang memiliki rasio utang atas modal (debt equity ratio) diatas 100 persen dan utang valuta asong ditas 50 persen diperkirakan mengalami peningkatan.Impian menuju negara kesejahteraan adalah impian akan terwujudnyakesejahterteraan rakyat secara umum melalui kebijakan pembangunan nasional yang didesaign secara inkremental dengan target komprehensif. Stabilitas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah salah satu parameter yang paling strategis mencapai impian tersebut. Sebagaimana disebut Espin Andersen, Negara Kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. BI sebagai pemegang otoritas keuangan dapat menggunakan peran strategis tersebut demi kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia.Sebagai rekomendasi kebijakan diharapkan adanya regulasi yang menciptakan lingkungan kondusif untuk sektor swasta yang berkorelasi pada peningkatan ketenagakeijaan, regulasi yang membuka peluang menghasilkan pendapatan untuk kaum perempuan dan kelompok-kelompok marjinal (difable) yang seringkali tidak menjadi target kebijakan ekonomi secara umum, regulasi yang dapat membuka peluang-peluang dibidang enterpreneurship, dan regulasi yang menghindari peluang penghilangan segala intervensi yang dapat merusak pasar.
Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability an Alternative to Inflation Targeting
Authors: Eka Budiyanti Telisa Aulia Falianty
Published: July 2022

Price Stability is one of the important macroeconomic policy goals. In recent years, price stability has become an important issue for society, especially since oil and global food price increase continually. This phenomenon motivates this study to know, wheter Inflation Targeting (IT) or Price Level Targeting that more appropriate to apply in Indonesia's monetary framework.IT is ignoring the deviation from past target. The average inflation rate will be convergent to the long term target. Other alternative that has been studied scientifically is Price Level Targeting (PLT). PLT is a policy that has the effect of systematically responding to deviations of the price level from the price level target to preclude long term price level drift.This study will discuss possibility to apply PLT over IT in Indonesia from welfare gain side. The result from theoretical modeling, generally indicate that PLT isbetter to apply than IT. But empirical result using Dittmar, Gavin, and Kydland model (1999) shows that IT is gap hypothesis in indonesia during period of study (1983-2008). The result with secondary data also show that IT has been quite successfully applied consistently. It can be seen by stationary inflation during period of study.
Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Properti Pada Bursa Efek Indonesia
Authors: Nurhidayat R
Published: July 2022

The purpose of this paper is to provide an analysis of the long-run equilibrium relationships between the four macroeconomic variables and property stock index return of Jakarta Stock Exchange. In addition, a dummy variable is included to capture the impact of crisis. The macroeconomic variables analyzed are interest rate, inflation rate, exchange rate, and market return of Jakarta Stock Exchange using monthly observations from January 2003 through December 2008. Ordinary leased square is used to test these relationships. Signal approach is also employed to identify crisis happened during last five years in Indonesia. Econometric result finds long- run equilibrium and significant relationship between Property stock index return and the macroeconomic variables. Finally, there are two crisis periods during last five years in Indonesia. The crises have negative effect on the stock return
ANALISIS IMPLEMENTASI CHECKAND BALANCE SYSTEM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Authors: Rumbia Moh Firdaus , Junanto Deny
Published: July 2022

Check and balance system is exceptionally relevant in public finance management. It can assure that every institutionsâ€”legislative, executive, and auditiveâ€”whose involve in public finance management perform appropriately based on its role and function. This paper analyzes and compares the implementation of check and balances system in public finance management in Australia, Philippines and including Indonesia. The findings are employed to develop the system in Indonesia. Once it has been implemented, none of the institutions will abuse their power. Consequently the public budget will be more accountable and transparent for the benefit of the people.
ANALISIS INVESTASI CHINA KE INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH ACFTA
Authors: Ragimun Ragimun
Published: July 2022

Economic growth of China's stunning last decade to provide a map of this new world economic power. While in some parts of the world is experiencing stagnant growth, but this country is experiencing economic growth is high enough. This means to give new hope for many regions and countries that have economic relations with this country, not the exception of Indonesia. But this is also a concern our country and other countries, such as Asean. Therefore, the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), which is one of the regional agreement, have an important role in bridging the interests of Asean with China's economy, including Indonesia.For Indonesia, ACFTA has a positive effect because the Chinese clearly requires the supply of raw materials and auxiliary materials for industry, as well as market share and a quite promising partner. However, on the other hand, our country is ready to fight the flood of products from that country. There is no other way that can be adopted to avoid the economy unless they increase the can be obtained that the competitiveness products still need to be improved, especially competitiveness of our products.By using the SWOT analysis approach, the results through product manufacturing efficiency, while products such as pre-eminent natural resources still can be improved with the increase in value added. From the results of the analysis is also known that after ACFTA the investment of China is still relatively small.
Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010
Authors: Nurhidayat R
Published: July 2022

This is a paper aiming to capture Indonesia's position with regard implementation of Vientiane Action Programme (VAP) mainly in services sector. According to the programe, there are four services sector that will be applied in 2010 which are air travel, information and comunication technology, healthcare, and tourism. A description analysis is used to describe the services sector in both ASEAN and domestic scope.The findings suggest that tourism is one of the sectors which need more atention. Compared with the others, This sector has the bigest share of GDP and national employment. Finally, services liberalization should be applied gardually to minimised negative impact of liberalization
DAMPAK PEREKONOMIAN GLOBAL TERHADAP KONDISI MAKROEKONOMI INDONESIA
Authors: Nurhidajat R.
Published: July 2022

The purpose of this paper is to provide an analysis of relationship between global economy represented by US economy and Indonesia's economy by quarterly data. In this paper, domestic variables are Gross Domestic product (GDP), intersest rate, composite price index and exchange rate. Meanwhile, The global variables used are Gross Domestic product (GDP), intersest rate, and composite price index. Struktural VAR is employed to test these relationship. The quarterly data are between 1999 through 2008. The result of this reseach is Indonesia as a small open economy is influenced by global economy. The Government of Indonesia should give more attention to US GDP as the most influent variable of international variables.
Analisis Kesinambungan Transaksi Berjalan Indonesia: 1980 - 2010
Authors: Handoko Rudi
Published: July 2022

This paper attempt to analyze the sustainability of current account in Indonesia. Sustainability analysis of current account is conducted by analysing factors affecting the sustainability of current account for some particular periods. The factors affecting current account sustainability include external debt, debt service ratio, export, real exchange rate, domestic saving and investment, fiscal surplus deficit, economy growth, and capital inflow. The result shows that during period of 1980-2010 current account sustainability facing some disturbances indicated by some factors affecting current account sustainability are lying above the warning level.
ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
Authors: Wahyudi Noeroso Loeloes
Published: July 2022

Tulisan Ilniiah ini menyajikan kerangka analisis untuk menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan peran Hutan Tanaman Rakyat atau HTR dalam mengembangkan kapasitas domestik, Kerangka Analisis ini menyajikan analisis SWOT berasarkan data kwalitatif dan kwantitatif yang mengekplorasi perkembangan kebijakan, sumber pembiayaan dan perkembangan HTRTujuan utama penelitian ini adalah menformulasikan konsep kebijakan pembiayaan yang inovatif dengan menganalis posisi strategi pengembangan kebijakan. Konsep ini merupakan pilihan kebijakan berdasarkan implikasi strategi antara lain: ij menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam memanfatkankan peluang, dan ii] strategi menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi ancaman.Peluang yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan HTR adalah kelangkaan pasokan kayu dari hutan primer,dan komitmen pemerintah untuk mendukung HTR. Sementara identikasi faktor eksternal kekuatan antara lain-lainya kawasan hutan yang terdegradasi untuk menjadi areal HTR, banyaknya UMKM yang berdomisili disekitarnya. Sedangkan strategi yang harus dilaksanakan antara lain: i) mempercepat pembangunan HTR dengan membuka kendala yakni perijinan dan pembiayaan HTR.
Analisis Model Makro Ekonomi Regional Bali Pendekatan Solow Neclassical Growth
Authors: Budhiasa Gede Sudjana
Published: July 2022

Bali Island is the most popular tourist destination in Indonesia, therfore the growth for international tourist destionation to Bali island could be impact and supporting generating income of people of Bali island. However, the policy design of one for all that was design by BTDC projects were concentrated tourist destionation at Kabupaten Badung and Kota Denpasar as main region activities.This research have been found that using econometrics two stages regression methods indicated that tourist growth center policy of BTDC is failures to distribute income and other benefits to the suburb area of 7 Kabupaten outside from center growth Kabupaten Badung and Kota Denpasar. The failure of beneficial of 7 Kabupaten to take participation is that because of the economic structure of 7 Kabupaten become dominated of primary sector and less power of industrial sectors
Dampak Moratorium Hutan Terhadap Ekonomi Indonesia : Analisis Menggunakan Model IRSA-Indonesia 5
Authors: Rakhmindyarto Rakhmindyarto
Published: July 2022

This paper discusses the economic effects of the forest moratorium policy which has been launched by the government through the Presidential Decree no. 10 of 2011 dated 20th of May 2011. The issues addressed in the paper are the impacts on: land uses and natural forest area, carbon emissions, domestic prices, export-import, GDP, and poverty rate. Using the quantitative method of IRSA-Indonesia 5 - an inter-regional CGE model, the results show that the forest moratorium policy has both positive and negative impacts on Indonesia's economy.
KETAHANAN SEKTOR KEUANGAN DAN SHADOWBANKING: ANALISA TERHADAP INDUSTRI PEMBIAYAAN DI INDONESIA
Authors: Adriyanto Adriyanto
Published: July 2022

The failure of supervision instrument on shadow banking practice in the US has triggered financial collapse and spread accross sovereignities. The G20 has asked FSB to undertake in depth analysis of shadow banking progress along with needed recommendations to overcome the weaknesses. This paper attempts to analyze the shadow banking practice in Indonesia particularly in the consumer finance industry by using the flow of fund analysis recommended by FSB and several relevant financial ratios. The size of credit intermediation in this industry only accounts for 3% of GDP compared to bank credit accounting for 30% of GDP in 2011, however the credit growth in finance industry has superseded banking sector. The consumer finance industry are dominantly reliant on bank lending and bond which reduces the susceptibility of market shock. The asset securitization is not common in this industry. The financial sector authority has imposed strick regulation on this industry to ensure industry's financial health. Despite industry's ability to meet those requirements, the high dependency on debt for operation has raised concern for stronger equity increase. Further, the expansive credit intermediation in this industry can bring liquidity problem which requires further regulation.
ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Authors: Rahayu Sri Lestari
Published: July 2022

Anggaran Program Kemiskinan melalui Kementerian/Lembaga dalam kurun waktu tahun 2006 - 2011 (sekitar 5 tahun] mencapai sebesar Rp351,5 triliun, hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 9,3 juta orang sehingga dalam tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 30,024 juta atau sebesar 11,5-12,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Agar Indonesia terbebas dari kemiskinan tanpa perbaikan anggaran Program Kemiskinan maka dibutuhkan waktu sekitar 15 tahun, dan biaya sekitar Rpl.054,5 triliun. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan pengurangan penduduk miskin, perlu dirumuskan alternatif skenario anggaran versi baru melalui pendekatan bantuan langsung bersyarat (wajib menabung) setara dengan UMR nasional sebesar Rp908.800 per bulan diberikan kepada 17.488,007 kepala keluarga (KK) miskin, dalam waktu tiga tahun sebesar Rp572,151 triliun, diharapkan penduduk miskin sudah menjadi sejahtera, sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar Rp482,35 triliun, dan penghematan waktu sekitar 12 tahun akan direkomendasikan dalam artikel ini.
ANALISIS PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM DTP) TAHUN 20101
Authors: Samosir Agunan
Published: July 2022

To augment people's purchasing power, to maintain business resilience and to raise business and industry's competitiveness, Government with its fiscal policy provides BMDTP facility. The provision was initiated with the intention to lessen the crisis impact in the midst of 2008. The measure was expected to be able to provide sufficient public goods and services. Besides, the effected real sektor may survive and raise its competitiveness. The quick research by PKAPBN concluded that the realized facility utilization trough BMDTP by Government was not optimal. The causes of low realization of BMDTP were identified, among others : (1J the mismatch between BMDTP provision with the needed sektors or industries; [2] the delayed issuance of PMK and BMDTP technical guidance; (3) the lack of knowledge of Ministry/Institution Financial Disbursement Official (Pembina K/L and KPA) on the industries having the access to acquire BMDTP. Government needs to review the cost and benefit of BMDTP on industries. The cost may be reviewed from production, and contribution on tax payment and employment creation. The Ministry/Institution or Echelon 1 which can evaluate BMDTP is FPO, MOF as the coordinator or chair of the evaluation team, and well supported by each Ministry/Institution responsible for particular industry. The task has been conducted by FPO since August 2010 and is still ongoing. In accordance with article 9 in each PMK BMDTP 2010, the evaluation timeliness may be extended to the end of February 2011.
REVITALISASI INVESTASI PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA
Authors: Ragimun Ragimun
Published: July 2022

Premises as a country that is being build, requiring electrical energy very much. It is therefore necessary for the utilization of various sources of insufficiency. During this energy from fossil sources dominate the national energy needs. But this fossil energy sources will eventually run out. So that the necessary renewable energy, among other things of geothermal energy. This energy is in addition to friendly neighborhood also has a reserve that very much. Recorded 26 percent of world geothermal energy in Indonesia. However, until recently the development of new geothermal energy range from 4 percent The main obstacle is the issue of investment is still limited, as well as policy and institutional reforms to increase investment. It is therefore necessary to revitalize geothermal energy investments through several fiscal and non fiscal incentives in the form of investment attraction such as the selling price of electricity energy geothermal interest. Current selling price of geothermal electrical energy for U.S. $ 0.97. This needs to be re-evaluated, in order to attract investors in geothermal development in Indonesia.
Analysis of the Performance of SMEs Credit Program in the Stakeholders' Perspectives
Authors: Nasir Mohamad
Published: July 2022

SMEs have siginifcant role for Indonesian economic, such as employing many labors and significant contribution to GDP. To support them more productive, Government launched a KUR in 2007, a credit program for SMEs that is feasible but not bankable, and has credit guarantee facility. Government has cooporated with some Banks for credit and with PT Askrindo and Perum Jamkrindo for credit guarantee. Since 2007, KUR has been run over 5 years. The question is how the performance of KUR viewed by Government, Banks, and Credit Guarantee Enterprises perspectives. Bu using descriptive analysis methode, the research shows that for Government perspective, KUR has distributed credit around Rp.97.6 triliun for around 7.6 million debitors during 2007-2013. For perspective of Banks, KUR has given profit because its interest rate (13% for retail and 22% for mikro] above basic lending rate of banks. Credit guarantee facility also has supported banks to penetrate new market or new debiturs. For credit guarantee enterprises, KUR has been able to increase their income.
Distribusi Risiko Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur
Authors: Nasution Chairuddin Syah
Published: July 2022

Di dalam skema kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan pihak swasta, pemahaman tentang distribusi risiko terutama di dalam pendistribusian risiko diantara para pihak yang bekerjasama menjadi suatu hal yang krusial. Dala pendistribusian risiko tersebut sangat diperlukanÂ state of the art dalam mengidentifikasi risiko sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikelola dengn sebaik - baiknya. Dalam prinsip - prinsip manajemen risiko, ditegaskan bahwa sebaiknya pengelolaan risiko dilakukan oleh pihak yang paling memiliki kompetensi di dallm pengelolaan risiko. Ada kalanya risiko pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari tangungjawab pemerintah, dan ada pula risiko yang menjadi tanggunjawab swasta dan bahkan ada risiko yang menjadi risiko bersama utama bagi risiko yang bersifat tumpang tindih sehingga diperlukan keahlian dalam pendistribusiannya. Oleh sebab itu, pemahaman tentang manajemen risiko sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur dengan pola kerjasama antara pemerintah dan swasta.
Analisis Potensi Penerimaan PPH dan PPN Pada Pelaksanaan Program KUR
Authors: Sofia Arie Damayanty Abdul Aziz, Hadi Setiawan,
Published: July 2022

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, salah satunya dengan mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007, yang ditujukan bagi UMKM yang dianggap memiliki usaha yang feasible namum belum/tidak bankable. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) maupun dalam bentuk pemberin Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada perusahaan penjamin kredit yang ditunjuk, yaitu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Selam ini pemerintah hanya fokus pada pengendalian risiko fiskal yang mungkin terjad untuk menghindari default yang akan menggerus nilah IJP dan PMN yang telah ditanamkan. Pemerintah belum pernah mengkaji potensi penerimaan negara yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang dibiayai oleh program KUR itu sendiri. Artikel ini bertujuan mensimulasikan perhitungan potens Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penerima KUR Mikro dan KUR Ritel. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat total potensi peningkatan penerimaan PPh dan PPN sebesar Rp13,77 triliun untuk tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa program ini selain memiliki risiko fiskal berupa meningkatnya belanja pemerintah untuk pemberian PMN dan IJP, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkanÂ valueÂ dari aktivitas ekonomi UMKM yang akan menghasilkan peneriman negara dari PPh dan PPN.
The Development of Local Government Empowerment Model to Support Kredit Usaha Rakyat s Program (KUR) for Poverty Alleviation
Authors: Rifai Bachtiar
Published: July 2022

Indonesian government has been launched poverty alleviation framework which consists of Four Clusters such as: Direct Transfer (BLT'); National Program for Community Empowerment (PNPMJ; Kredit Usaha Rakyat (KUR); and energy, housing, transportation for poor. Unfortunately, KUR hasn't reached poor and reduce the poverty significantly. It is predicted that Local Government hasn't involved structurally and formally in KURâ€™s implementation. The study is developed from primary and secondary data which has been conducted since 2012 in Five Provinces (Central Java, East Java, Bengkulu, Yogyakarta and Mataram). Primary data were generated by three instruments such as questionnaire (600 units which was divided into two group- KUR and non KUR), in depth interview for key persons and Focus Group Discussion which was representing stakeholder. The result shows that the roles of Local Government in KUR implementation are still limited. It can be identified as follows: being administrator for Communication for KUR, socialization in SMEs, and facilitating for KUR assistant for SMEs. One of obstacles is Local Government hasn't engaged yet on KUR syndications.
Analisis Beban dan Konsumsi Listrik Rumah Tangga Indonesia : Menggunakan Indonesian Family Life Survey
Authors: Azmi Riza
Published: July 2022

Kajian ini ingin menganalisis dampak perubahan kesejahteraan rumah tangga terhadap konsumsi dan beban listrik rumah tangga Indonesia. Dengan menggunakan data dari Indonesian Family Life SurveyÂ tahun 1993, 1997, 2000 dan 2007, kajian ini menemukan bahwa keluarga kaya cenderung memiliki beban belanja listrik lebih rendah daripada rumah tangga miskin. Kenaikan kesejahteraan rumah tangga, diukur dengan belanja makanan rumah tangga dalam sebulan dan gaji setahun, terbukti meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga secara substansial. Sementara itu, tarif listrik mengurangi permintaan konsumsi listrik rumah tangga, meskipun tarif listrik bukanlah variabel pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini.
Religion and Cultural Factors in Bilateral Trade between Indonesia and ASEAN Member Countries
Authors: Waristi Fino Valico
Published: July 2022

This study focus on the roles of culture and religion in explaining the bilateral trade between Indonesia and the member of ASEAN countries. This research uses the theory of gravity (Gravity Model) by applying random effect and Pooled Regressions analysis in measuring the correlation between set variables. The tested variables are Indonesia's Real GDP, Real GDP of ASEAN countries, Distances, cost of trade, variable of Religion and Cultural factors, during the period of 2002 and 2011. We used secondary data from CEIC, CEPIl, and Hofstede index. The results show that religon does not significantly affect the bilateral trade, while culture similarity has tendencies to affect bilateral trade. Meanwhile, the result supports prior analysis that the distance variable has strong correlation to the bilateral trade. This study implies the need for further studies on the application of gravity models to explain bilateral trade within countries in the region.
The Effectiveness of Control Policy of Subsidized Fuel Consumption in Java-Bali
Authors: Djunedi Praptono
Published: July 2022

It has been more than three decades that the government provided subsidized fuel. The cheap fuel price leads to consumption of the fuel increase. Although the government has implemented some policies, subsidy on fuel remains hike in the budget. Therefore, by issuing MEMR Regulation on Control of Fuel Consumption, the government implement control policy of subsidized fuel consumption on official vehicles and others. The goals of the policy are to control of the subsidy through reducing the use of low-quality fuel (RON 88). Refer to the above illustration, this paper aims to describe the effectiveness of the policy and to propose policy recommendations to be effective. To measure effectiveness of the policy, this paper uses paired t test. The tool to know whether a significant difference on subsidized and non subsidized fuel sales between before and after the policy implemented. Based on the results, it can be concluded that the policy is not effective. To be effective, it is proposed as follows (1) there is adequate fuel cost allocation for each official vehicle, (2) optimization of the vehicleâ€™s benefit, (3) the policy needs strong monitoring system, and (4) there is sanction for those who violate the policy.
Evaluation of Indonesian Food Politics and Fiscal Politics Support
Authors: Ika Syahrir , Setiawan Hadi , Damayanty Sofia Arie
Published: July 2022

The Indonesian Constitution mandates the government to keep the food sovereignty in terms of availability, affordability, and the fulfillment of adequate food consumption with safety, quality, and nutritionally balanced. In food politics, the government has a number of policies and programs to achieve food self-sufficiency such as the provision of agricultural land, fertilizer, pesticides, seeds, irrigation, farmers' education, and financing supports. In terms of fiscal policy, the government annually allocates funds to support food self-sufficiency programs. Unfortunetaly, Indonesia still in the stage of below achieving a food self-sufficiency; the government still imports some strategic foodstuffs such as rice, corn, soybeans, sugar, and meat. Low production of foodstuffs bring about a decrease in agricultural sector contribution to GDP. This article aims to evaluate the effectiveness of government policy on food and fiscal policy support. Using secondary data, the study tries to describe using the approach of 'The Context, Links, and Evidence Framework". The study concludes that although the government has a strong commitment to have food sovereignty, but still difficult to achieve food selfsufficiency and food security. Therefore the authors recommend a policy package which includes nine priority programs to be considered by the government.
Analysis of National Health Insurance Towards A Universal Health Insurance
Authors: Andi Ferry Afi
Published: July 2022

As the implementation of Indonesian constitutional duty to provide the right for social security for all citizens, government of Republic of Indonesia provides the national health insurance program since January 1st 2014 which is operated by BPJS Kesehatan. The national insurance program is aimed to be a universal health insurance. There are some aspects that need to be analyzed to make this health insurance system to be a universal health insurance. Using meta analysis and to compare the implementation and the expected result of the program using secondary data obtained from previous iteratures, This research is trying to look at the prospect of national health insurance to be a universal health insurance. The reasearh found that the concept of National Health System has already met the criteria of a universal health insurance. However, the implementation of the concept still needs to be improved . The government needs to set a mechanism to accelerate and to ensure the participation of the people the program. Besides that the infrastructure of health service facilities need to be improved to ensure the provision of health care to the participants. The significance of this research is to bring some outlook that can be considered for improvement of the national health insurance program
Analisis Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Batas Defisit APBD
Authors: Mulyadi M. Syarif
Published: July 2022

Pengaturan batas defisit APBD yang merupakan pelaksanaan pasal 83 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah dilakukan sejak tahun 2007. Ketentuan tersebut diterbitkan setiap tahun. Ketentuan ini menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketentuan batas kumulatif defisit APBD cenderung terlampaui pada periode 2012-2013. Kecenderungan terlampauinya batas kumulatif defisit APBD 2012-2013 mungkin disebabkan adanya perubahan kriteria defisit yang digunakan. Pada periode 2012-2013, kriteria defisit yang digunakan adalah defisit murni. Pola APBD periode tersebut menunjukkan besarnya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya yang harus digunakan (dianggarkan) kembali pada tahun berikutnya. Sedangkan pada periode 2009-2011 kriteria defisit APBD yang digunakan adalah defisit pinjaman, dan pola APBD menunjukkan bahwa pinjaman daerah relatif sangat rendah. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah selama periode 2009-2011 secara berturut-turut adalah 60,6 persen, 70,5 persen, dan 78,6 persen. Sedangkan untuk periode 2012-2013 tingkat kepatuhan pemerintah daerah adalah 58,7 persen dan 62,4 persen. Tidak optimalnya pengaturan batas defisit ini mungkin terjadi disebabkan tidak optimalnya evaluasi APBD.
Determinan Neraca Transaksi Berjalan di Indonesia Pendekatan Vektor Autoregresif
Authors: Handoko Rudi
Published: July 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang dikategorikan sebagai determinan neraca transaksi berjalan di Indonesia.Dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregression(VAR), penelitian ini membangun sebuah sistem dinamis yang terdiri atas enam variabel yaitu neraca transaksi berjalan, indeks pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama (MTP), indeks harga komoditas (COMPI), nilai tukar efektif riil (REER), permintaan domestik (DOMD) dan suku bunga kebijakan bank sentral (BIR) sebagai determinan neraca transaksi berjalan. Analisa dengan menggunakan impulse response function menunjukkan bahwa neraca transaksi berjalan cenderung memberikan respons negatif terhadap shockyang terjadi pada variabel MTP, COMPI, REER dan DOMD.Di sisi lain, shock, neraca transaksi berjalan bereaksi positif terhadap shockdi variabel BIR. Analisa dengan menggunakan forecast error variance decomposition menunjukkan bahwa shock neraca transaksi berjalan menjelaskan sebagian besar fluktuasi neraca transaksi berjalan, yang diikuti oleh permintaan domestik, harga komoditas, dan suku bunga kebijakan moneter (BI rate). Adanya keterkaitan hubungan antaradeterminan neraca transaksi berjalan menunjukkan pentingnya sinkroninasi kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan.
Kelayakan Stimulus Modal Pada Bank Milik Negara
Authors: Nasir Mohamad
Published: July 2022

Kondisi akses kredit Indonesia kurang optimal dan saat ini membutuhkan dana pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Hal ini memunculkan gagasan untuk memberikan stimulus PMN pada bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) agar dapat mengumpulkan dana pihak ketiga dalam jumlah yang besar. Ditengah keterbatasan APBN, studi kelayakan perlu dilakukan untuk mengukur ketepatan stimulus tersebut. Dengan menggunakan analisi deskriptif, dan kinerja penyaluran kredit, kinerja keuangan, dan kinerja leverage, paper menunjukan bahwa gagasan PMN pada bank BUMN layak untuk dilakukan, khususnya pada Bank Mandiri dan BRI. Hal ini terlihat dari : 1) pencapaian penyaluran kredit yang besar secara nominal, serta tingkat LDR yang sehat dan kompetitif bila dibandingkan dengan BCA, 2) kinerja keuangan yang baik sebagaimana terlihat dari pencapaian keuntungan yang besar dan dukungan modal yang kuat, dan 3) kinerja leverage lebih baik dibandingkan dengan BCA. Dengan asumsi PMN Rp3 triliun, diperkirakan bank BUMN mampu mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp39,45 triliun dalam bentuk kewajiban dan Rp2,09 triliun dalam bentuk ekuitas baru. Selanjutnya, paper ini merekomendasikan 1) implementasi gagasan dengan mengalokasi PMN pada Bank Mandiri dan atau BRI, 2) mendorong bank BUMN untuk memperbaiki kinerja efisiensi, 3) menyusun indikator kinerja utama para manajemen bank BUMN, dan 3) mengarahkan penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko rendah.
Model Nilai Sewa Ruang Perkantoran Pada Kawasan Pusat Bisnis di Jakarta
Authors: H. Miyasto, FX Sugiyanto Edih Mulyadi
Published: July 2022

Nilai sewa merupakan komponen yang penting bagi calon penyewa, investor, pengembang dan pengelola gedung khususnya pada Kawasan Pusat Bisnis di Jakarta. Dalam memenuhi kepentingan tersebut masing-masing pihak melakukan penaksiran atau menggunakan jasa penilai properti untuk mengetahui nilai sewa ruang suatu gedung kantor. Penilai properti dan pengelola gedung-gedung milik negara telah mempunyai metodologi dan tool untuk menentukan besaran sewa. Namun nilaihasil penaksiran tersebut tidak bisa diukur akurasinya mengingat tidak adanya benchmark. Selain itu hasil penelitian sebelumnya tentang model nilai sewa ruang kantor belum bisa digunakan karena lokasi dan lingkup penelitian bukan pada kawasan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model nilai sewa ruang kantorpada kawasan pusat bisnis di Jakarta. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan supply dan demand secara simultan, dengan menggunakan konsep teori Marchallian. Sisi demand dianalisis melalui variabel pembentuk utilitas konsumen, yang berasal dari penelitian sebelumnya dan kebaruan penelitian, sementara supply dianalisis dari fungsi biaya dan keuntungan. Model penelitian dibangun melalui regresi yang melibatkan variabel sisi demand dan supply tersebut. Selain menghasilkan model nilai sewa, penelitian ini juga membuktikan bahwapenyewa gedung kantor pada kawasan pusat bisnis belum peduli dengan konsep green building bahkan berprilaku boros energi, sifat pasar sewa ruang kantor di Jakarta adalah pasar konsumen, height building theory terbukti tidak berlaku pada properti gedung kantor, dan variabel lokasi serta aksesibilitas menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap besarnya nilai sewa. Model ini diharapkan dapat digunakan sebagai benchmark oleh penilai properti dan pengelola gedung milik negara.
Financial Model Of Viability Gap Fund : Case Study on Palembang - Indralaya Toll Road Project
Authors: Eko Nur Surachman Hadi Setiawan,
Published: July 2022

Inadequate supply of infrastructure is number five of the most problematic factors for doing business in Indonesia. Therefore Government of Indonesia (GoI) continues to accelerate the development of infrastructure either in terms of financing, incentives, and especially through Public Private Partnership (PPP) scheme. One of the breakthroughs made by the government in the PPP scheme is by providing support in the form of cash funds for the construction cost of the project also called Viability Gap Fund (VGF), in order to make a project that was previously financially unviable to become financially viable. This study aims to describe about the possibility of VGF in accelerating infrastructure development through PPP scheme, as well as conduct a financial model to calculate whether VGF really can make a project financially viable with a case study on the Palembang - Indralaya Toll Road Project. Methodology used in this study is quantitative method with the financial analysis. IRR and NPV are used as main financial parameters to determine financial viability of the project. The research shows that VGF will make Palembang-Indralaya Toll Road Project become financially viable.
Menimbang Berbagai Alternatif Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak Premium dan Dampaknya Terhadap Perekonomian
Authors: Verina J. Wargadalam Anda Nugroho, Hidayat Amir,
Published: July 2022

Kajian ini menyimulasikan dampak berbagai alternatif penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis premium, dengan tujuan untuk mendapatkan pilihan alternatif yang paling baik bagi perekonomian. Dua set simulasi masing-masing dengan tujuh alternatif penyesuaian harga yang dianalisis dengan menggunakan Model INDOCEEC, sebuah model keseimbangan umum dinamik yang didesain dengan fokus untuk analisis dampak kebijakan energi. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga premium secara kuartalan melalui mekanisme subsidi tetap dengan penyesuaian harga dan dikombinasikan dengan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai bagi rumah tangga miskin dapat menjadi pilihan kebijakan yang paling layak untuk dipertimbangkan.
Deteksi Keterbatasan Likuiditas di Sektor Keuangan
Authors: Abimanyu Yoopi
Published: July 2022

Sejak tahun 2013 mata uang Rupiah terus terdepresiasi terhadap US dollar dan diharapkan bahwa tren ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Ekspektasi akan terjadinya depresiasi lanjutan akan mendorong adanya aliran Rupiah dari pasar uang ke pasar valuta asing, untuk selanjutnya di konversi ke mata uang US dollar. Hal ini akan menciptakan kontraksi dan keterbatasan likuiditas di pasar uang dan sektor keuangan. Untuk menghindari keterbatasan tersebut, maka harus ada kebijakan pengukuran yang dilakukan oleh regulator di sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeketeksi apakah terjadi keterbatasan likuiditas Rupiah pada sektor keuangan yang perlu dioffset dengan kebijakan uang ketat dari regulator atau otoritas sektor keuangan. Dengan menggunakan hipotesa bahwa tidak ada keterbatasan Rupiah di sektor keuangan, studi ini menggunakan metode visual inspection dan regresiterhadap variabel-variabelsektor keuangan, seperti base money, M1, M2, saving deposit, time deposit, dan net foreign assets serta net domestic assets. Hasil penelitian ini mendukung hipotesa bahwa tidak ada kontraksi di sektor keuangan.Â
Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA Yang Telah Dilakukan Indonesia : Studi Kasus Dengan Menggunakan FTA Preference Indicator
Authors: R. Nurhidayat Eddy Mayor Putra Sitepu
Published: July 2022

Hingga saat ini, Indonesia telah melakukan enam perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN. Disamping kuantitasnya, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas pemanfaatan fasilitas yang ada pada FTA itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemanfaatan fasilitas FTA tersebut (utilization rate) dari sisi impor atas seluruh FTA yang telah ditandatangani oleh Indonesia, kecuali AANZFTA dan AJCEP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi ekonomi ex-post. Metode kuantitatif digunakan untuk tujuan tersebut adalah FTA Preferential Indicators. Hasil perhitungan dengan menggunakan FTA Preferential Indicators menunjukkan bahwa utilization rate (tingkat daya tarik rezim preferensial relatif terhadap tarif MFN) secara umum masih rendah.
Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menarik Kunjungan Turis Mancanegara
Authors: Sujai Mahpud
Published: July 2022

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia. Sumbangan langsung sektor pariwisata terhadap PDB mencapai lebih dari 3,8% pada 2012 atau mencapai hingga 9% dari PDB jika mempertimbangkan multiplier effect dari PDB. Walaupun pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia tinggi, jika dibandingkan dengan negaranegara kompetitor lainnya di kawasan ASEAN maka Indonesia masih jauh tertinggal. Mengingat potensi sektor pariwisata Indonesia di masa depan, maka diperlukan berbagai strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan mengembangkan pariwisata Indonesia. Penelitian ini menganalisis berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT untuk menyiapkan strategi yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan berbagai strategi yang harus diambil dan diperbaiki Pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Apakah Perdagangan Menjadi Pertimbangan Investasi?
Authors: Muslim Azis
Published: July 2022

Investasi yang berasal dari investor Hong Kong ke Indonesia merupakan salah satu yang terkecil apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini juga diindikasikan terjadi karena faktor perdagangan. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi peranan perdagangan sebagai salah satu faktor pertimbangan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Metode yang digunakan studi ini adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL), untuk melihat pengaruh suatu variabel dan mendapatkan nilai pengaruhnya. Hasil kajian memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek, faktor perdagangan mempengaruhi keputusan investor asing untuk berinvestasi secara langsung (FDI). , Sedangkan dalam jangka panjang, hanya ekspor yang berpengaruh terhadap FDI. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik menjadi faktor yang secara relatif lebih dominan apabila dibandingkan perdagangan.
Measuring Efficiency of the Indonesian Islamic Banks
Authors: Effendi Yuventus
Published: July 2022

In recent years, the number of Islamic Commercial Bank and Business Unit increases significantly. Nevertheless, net profit of these banks decreased significantly in 2014. On the other hand, the Islamic Rural Banks which have slower growth of bank networks are able to manage insignificant profit reduction. Therefore, this study aims to estimate the level of inefficiency for both the Islamic Commercial banks and Islamic Rural Banks. Moreover, this study also estimates the determinants of inefficiency at the Islamic banks. There are two main contributions of this study: this study differentiates the Islamic banks into two categories and identifies causes of inefficiency. The methodology which is utilised in this study is the Stochastic Frontier Analysis based on monthly data in period 2009-2014. There are several main findings of this study. Firstly, the depositor's fund has an important role in determining the ability of financing for both types of bank. Secondly, regarding of inefficiency, the Islamic Rural Banks always efficient in the period of observation in this study, while the Islamic Commercial Banks have a lower level of efficiency relatively. Thirdly, increasing ROA which has negative and statistically significant estimated parameter is important to reduce inefficiency in the Islamic Commercial Banks.