ANALISIS HUKUM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERWALIAN ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR
Authors: Merchiano Rexy , Syafariansyah Mohd. , Effendi Erwan , Ichandri Irman , Sadli Sadli 
Published: March 2024

AbstrakPerkara Permohonan Perwalian Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Plg yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang, dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak kandungnya. Sementara, Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Sehingga, sebenarnya untuk menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, orang tua tidak membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan-pemohonya itu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan surat-surat berharga. Meskipun, Dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Komplikasi Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata. Dari penelitian ini prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan mengurus hak anak-anak atas bagian harta dari peninggalan ayah kandung nya.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Permohonan Penetapan, Perwalian.

AbstractThe case for Petition for Guardianship Number 227/Pdt.P/2022/PA.Plg which was submitted to the Palembang Religious Court, in its ruling granted the petitioner's request by designating the Petitioner as the guardian of his biological child. Meanwhile, Article 47 of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage explains that 1) Children who have not reached the age of 18 (eighteen) years or have never been married are under the authority of their parents as long as they are not deprived of their authority. 2) Parents represent the child regarding all legal actions inside and outside the Court. So, actually to become guardians for their biological children in carrying out legal actions, parents do not need a guardianship stipulation from the Religious Courts. The research method in this research is normative legal research. The Panel of Judges considered that the purpose of the petitions was for the benefit of their children, taking into consideration the management of securities. Although, and the legal basis used by the Panel of Judges in deciding this case includes Law Number 16 of 2019 jo. Article 107 Complications of Islamic Law and Article 389 of the Civil Code. From this study, the procedure and determination of guardianship are in accordance with civil law based on the provisions of Article 345 of the Civil Code. The reason for the Petitioners in submitting the application for the determination of guardianship to the Court is to fulfill the requirements for the interests of taking care of the children's rights to the share of the assets inherited from their biological father.

Keywords: Judge's Decision, Application for Determination, Guardianship.