bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengaruh Konvensi-Konvensi Kejahatan Internasional terhadap Kodifikasi Hukpidnas
Authors: Parthiana Wayan
Published: July 2017

Suasana saling ketergantungan dalam masyarakat dunia  saat ini adalah alasan mengapa Indonesia perlu mengintrodusir konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan berdimensi internasional ke dalam hukum nasionalnya. Tanpa menjadi peserta konvensipun, pengimplementasiannya tetap bisa dilakukan, misalnya dengan mengadaptasi isi dan jiwa konvensi. Hanya masalahnya sekarang, apakah hasil pengimplementasian akan diletakkan di dalam KUHP nasional atau diluarnya.
Asuransi Satelit sebagai Proteksi untuk Pemanfaatan Satelit Telekomunikasi Indonesia
Authors: Suherman E.
Published: July 2017

Melakukan asuransi bagi kegiatan persatelitan adalah tindakan yang sangat strategis, karena faktor risiko sangat besar. Pihak pemilik satelit bisa berbagi risiko tanggungjawab dengan lembaga asuransi bila terjadi suatu kerugian. Risiko pembuat satelit pun dapat dilimitasi bila ia mengasuransikan aktifitasnya. Kiranya, Indonesia juga perlu melakukan asuransi untuk satelit telekomunikasinya dan segenap kegiatan persatelitannya.
Relevansi Konsep The New International Economic Order terhadap Negara-Negara Pasifik Barat Daya dan Indonesia
Authors: Likadja Frans
Published: July 2017

Konsep "The New Intemational EconomicOrder" dibutuhkan oleh negara-negaraBarat Daya dan Indonesia menjelang abadagar tercipta hubungan ekonomi dan pedagang.dengan negara-negara maju yang lebihrasional dan adil. Kemerosotan ekonominegara berkembang akan memberi pengaruhyang sama sekali tidak menguntungkannegara maju pada akhirnya. Indonesia dannegara-negara Pasifik Barat Daya perlu lebih aktif dansatu sikap dalam Uruguay Round, agarperjuangan mereka lebih maksimal pula.
PENANGANAN PERKARA MASA DEPAN : KE ARAH PUBLIC INTEREST LITIGATION
Authors: Pangaribuan Luhut M.P
Published: July 2017

Adanya anggapan bahwa kekurangan-kekurangan dalam administrasi teknis peradilan adalah sesuatu yang "biasa" melatar belakangi proses penegakan hukum di pengadilan yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Petugas-petugas administrasi pengadilan yang tidak saja visi dan integritasnya rendah tetapi juga tanpa pengetahuan menejemen yang memadai, menambah parah keadaan. Suatu upaya baru perorangan maupun lembaga masyarakat yang konsisten untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penegakan hukum di pengadilan, amat dibutuhkan. pengadilan dengan keberadaannya sekarang mau tidak mau harus menjadi. pilihan yang terakhir. Sebelumnya dapat ditempuh prbsedur-prosedur yang mungkin ditempuh seperti: arbitrase, mediaasi dan suatu forum musyawarah di mana pihak-pihak dalam forum itu mempunyai kesempatan berbicara seluas-seluasnya untuk menyatakan pendapatnya. Dan penasehat hukum nya bertindak sebagai fasilitator. Dalam kasus yang kolektif kiranya penting pengorganisasian bersamaan dengan penanganan kasusnya dan sering disebut dengan 'community organization (CO)'. Pengorganisasian ini hanya merupakan satu metodologi agar dalam proses mediasi misalnya ada keseimbangan antar fihak.
Pidana Mati di Mata dan Hatiku
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Menurut penulis artikel ini, perdebatan mengenai pelaksanaan hukuman mati perlulah disandarkan kepada Pancasila dan ajaran Agama, bukan kepada pemikiran Barat yang sekuleristik, sebab disanalah muara pembenaran hukuman mati. Tuntutan hukuman mati memang disandarkan pada sikap keluarga korban terlebih dahulu, yaitu hak menuntut qisas. Tetapi kadar iman dan taqwa amat menentukan atas apresiasi seseorang terhadap hukuman mati. Bagi mereka yang memiliki iman dan taqwa, hukuman mati adalah jalan terbaik bagipenebusan atas perbuatan membunuh makhluk Tuhan lainnya.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengawasan Melekat
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

Pengertian korupsi telah meluas seiring dengan perkembangan kehidupan kemayarakatan kita.Dari segi subyeknya, pelaku korupsi tidak terbatas kepada mereka yang digolongkan sebagaipegawai negeri, tetapi juga terhadap pegawai swasta. Sedangkan dari segi tindakan korupsiitu sendiri tidak lagi terbatas pada tindakan mencuri uang negara, tetapi juga telah sampaipada penyalahgunaan kekuasaan seperti nespotisme. Menurut penulis artikel ini, kelemahanpengawasan dan tidak dimengertinya korupsi dari sisi hukum pidana telah ikut menyemarakkanpraktek korupsi.
Peranan Paten dalam Alih Teknologi
Authors: Idham Ibrahim
Published: July 2017

Paten memiliki peranan besar dalam proses alih teknologi di negara-negara berkembang.Meskipun masih terbilang sedikit, paten atas pengetahuan dan teknologi yang masuk ke negara-negara berkembang, tetapi pengaruh paten sangat besar, misalnya dalam hal dorongan untuk melakukan penelitian dan pengembangan atas teknologi yang telah tersedia. Masuknya teknologi negara-negara maju ke negara-negara berkembang dapat melalui penanaman modalasing, mendirikan perusahaan patungan dan lisensi teknologi. Bagi negara berkembang, masalah alih teknologi lebih banyak dikaitkan dengan kepentingan umum daripada kepentingansang penemu. Penulis artikel ini menyarankan agar di Indonesia didirikan Dewan Alih Teknologi, yang akan menetapkan kebijaksanaan dan menjadi pusat informasi teknologi.
Akibat Hukum Pengumuman Perseroan Terbatas
Authors: Mulyadi Kuneng
Published: July 2017

Pendirian perseroan terbatas harus dibuat dan dimuat dalam akta Notaris sebagai suatu aktaotentik dan diumumkan melalui lembaran negara. Dengan menempuh proses demikian,keberadaan perseroan terbatas tersebut adalah legal. Artinya, perseroan terbatas itu secara resmi berdiri, dapat melakukan kegiatan-kegiatannya secara sah, dan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai badan hukum. Menyadari pentingnya akibat yang ditimbulkandari pengumuman perseroan terbatas dalam lembaran negara, penulis artikel ini menyarankanagar Departemen Kehakiman mengeluarkan peraturan tegas mengenal prosedur pendirian perseroan terbatas.
Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan
Authors: Loqman Loebby
Published: July 2017

Tanggung jawab pidana korupsi bukanlah sesuatu yang baru, karena hal itu telah diintrodusirdi dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-undang No. 7/DRT/1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tak dipungkiri bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana, masih merupakan pengecualian. Perkembangan duniaperekonomian baik di dunia internasional maupun di Indonesia yang sedemikian maju telah menempatkan korporasi sebagai personifikasi dari sekelompok manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, misalnya pada direksi dari korporasi. Dalam konteks lingkungan hidup, sesungguhnya korporasi pun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, bila korporasi telah melakukan pencemaran lingkungan ketika melakukan aktivitasnya.
Sekitar Hukum Penanaman Modal Asing Kita
Authors: Simanjuntak Rospitasony
Published: July 2017

Sudah saatnya Indonesia membenahi peraturan-peraturan mengenai penanaman modal asing,bila ingin memperoleh keuntungan yang layak, tidak sekedar pemasukan dari pajak-pajak usaha patungan. Berbagai risiko dan keuntungan pemasukan dari pajak-pajak usaha patungan.Berbagi risiko dan keuntungan secara layak adalah langkah yang perlu ditempuh pemerintahdalam rangka perlindungan terhadap lokal partner. Langkah itu perlu dipertimbangkan mengingat bahwa posisi lokal partner umumnya lemah di satu pihak dan penanam modal asing adalah pengusaha-pengusaha yang sudah berpengalaman di bidangnya di lain pihak.
Koperasi sebagai Sistem Ekonomi
Authors: Swasono Sri-Edi
Published: July 2017

Memperkuat posisi koperasi adalah sesuai dengan tuntutan idiil sebagaimana diamanatkanpasal 33 UUD 1945 dan sekaligus memenuhi tuntutan strategis dalam rangka lepas landas.Koperasi sebagai sokoguru sistem ekonomi Indonesia perlu diperkuat eksistensi dan geraknya dalam kaitannya dengan upaya perluasan kesejahteraan rakyat banyak. Tantangan untuk memperkuat posisi koperasi tidak saja berasal dari kondisi obyektif dunia perekonomiankita yang bergerak dengan sistim kapitalis tetapi juga beranjak dari peraturan perundangankita yang mengatur masalah ekonomi juga masih dibawah naungan kodifikasi hukum warisan kolonial Belanda yang individualistik.
Sekilas tentang Berlakunya UU LH di Indonesia
Authors: Purwadi Ari
Published: July 2017

Penciptaan dan penerapan suatu hukum yang berwawasan pada lingkungan hidup dewasa inimendapat perhatian yang cukup besar.  Khususnya terhadap efektifitas Undang-Undang No. 4 tahun 1982 serta Peraturan Pelaksanaan No. 29 Tahun 1986, yang pemberlakuannya memerlukan pemahaman yang menuju pada proses sosialisasi yang dilakukan secara terusmenerus, agar hukum itu dapat diterima oleh masyarakat.
Hukum Manakah yang Dipakai untuk Arbitrase Dagang Internasional
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Sudah umum diakui bahwa pilihan hukum oleh para pihak merupakan sesuatu yang menentukan dalam perjanjian internasional. Prinsip itu terdapat pada pasal 33 UNCITRAL Arbitration Rules, dan juga dalam Model Law UNCITRAL padal 28 ayat 1. Dalam hukum positif Indonesia pun prinsip tersebut telah diadaptasi melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1968. Kiranya, prinsip diata sjuga perlu diintrodusir didalam Rancangan Undang-undang UPI Indonesia nasional yang sedang dipersiapkan.
Beberapa Catatan mengenai Perkuliahan Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum
Authors: Ihromi T.O.
Published: July 2017

Di dalam usaha menelaah hukum sebagai salah satu aspek budaya, maka pendekatan sosiologis antropologis terhadap gejala-gejala hukum perlu mendapat perhatian. Ditegaskan oleh penulis dengan mempelajari Antropologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu hukum, dapatmemperluas wawasan baik para calon sarjana hukum pada khususnya, serta bermanfaat bagipara peminat ilmu hukum pada umumnya.
Pengaruh Sistem Peradilan Pidana terhadap Sikap dan Cara Tindak Aparat Penegak Hukum
Authors: M. Rudy Satriyo
Published: July 2017

Perubahan pada undang-undang terkadang membawa pula perubahan pada sistem peradilannya. Hal ini terlihat pada perubahan dari HIR ke KUHAP. Dan tentu berakibatjuga padaperubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum yang melaksanakan undang-undang tersebut. Sehingga masalahnya sekarang, sikap tindak aparat penegak hukum yangbagaimana yang dikehendaki oleh UU no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sertaapakah telah terjadi perubahan sikap dan cara bertindak penegak hukum sesuai dengan sistim.peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP.
Aspek Yuridis PHK di Perusahaan Swasta
Authors: Azed Abdul Bari
Published: July 2017

Diantara beberapa kasus Perubahan yang dinilai amat penting bahkan yang terpenting bagi buruh adalah soal Pemutusan Hubungan Kerja. Bagi seorang Pengusaha/Majikan tidak bolehsewenang-wenang mengambil keputusan Mem-PHK-kan Buruhnya tanpa sebab. Oleh karenahal tersebut telah diatur dalam UU No. 12 tahun 1964 yang merupakan pedoman bagi Pengusaha dalam masalah Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
Pembangunan dan Pengembangan Industri dengan Dimensi Penataan Ruang
Authors: Soedarso Bambang Prabowo
Published: July 2017

Pembangunan tumbuh dan berkembang sejalan dengan segala permasalahannya. Perencanaan,pembangunan dan pengembangan industri dikaitkan dengan masalah tata ruang tidak lepasdari masalah-masalah hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu perlu suatu penelitianyang multi disiplin ataupun penelitian hukum yang murni.
Perjanjian Internasional dan Suksesi Negara
Authors: Situni F.A. Whisnu
Published: July 2017

Suksesi negara tidak banya memiliki pengaruh internal, tetapi juga mempunyai pengaruheksternal. Suksesi yang terjadi pada suatu negara akan memberi pengaruh terhadap hubungan negara itu dengan dunia internasional, karena akan mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban negara itu dalam organisasi internasional. Konvensi Wina memberikan jawabanatas masalah suksesi negara.
Perilaku Polisi
Authors: Djatmika Prija
Published: July 2017

Mengamati perilaku polisi sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,perlu disadari bahwa polisi bukan hanya menjadi robot mekanis yang telah diatur kerjanyaoleh prosedur formal yang ketat, tetapi juga kenyataan yang membutuhkan adanya kreativitas yang sering bersifat spontan. Karangan berikut ini berupaya untuk mengetahui apakah kreativitas pribadi polisi ini sedemikian bebasnya atau masih berada dalam pola-poladasar organisasi sosial dan kulturalnya, dan sejauh mana proporsi kreativitas pribadi polisidalam penegakan hukum.
Tanah sebagai Jaminan Kredit
Authors: Harsono Boedi
Published: July 2017

Hak Tanggungan merupakan lembaga hak jaminan atas tanah yang baru sejak lahirnyaUUPA. Sehubungan dengan itu maka timbul pula pengaturan tetang hak tanggungan ini. Penulis berusaha memaparkan bagaimana pengaturan tentang hak tanggungan tersebut, baik mengenai pemegang hak, obyeknya, hapusnya hak tersebut dan lain-lain.
Sekitar Pengajaran Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum
Authors: Rahardjo Satjipto
Published: July 2017

Kurikulum Fakultas Hukum pada saat ini lebih memberikan perhatian terhadap sektorkehidupan urban dan sangat mengabaikan sektor rural. Hukum seharusnya senantiasa diterjemahkan kedalam konteks wilayah setempat agar bisa berdaya guna tinggi. penganAntropologi Hukum diharapkan akan mempertajam pemahaman bahwa hukum itu berakar dan tercangkul ke dalam habibat masyarakatnya.
Pembatasan Konglomerasi Kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945
Authors: Nusantara Abdul Hakim G.
Published: July 2017

Gejala berkembangnya konglomerasi di Indonesia menimbulkan reaksi-reaksi di kalanganmasyarakat dan para ahli, baik reaksi yang pro maupun kontra. Menurut penulis, tidak dapatdipungkiri, perusahaan-perusahaan konglomerat telah menghasilkan dampak positif sepertipembukaan kesempatan kerja dan pemasukan pajak, namun juga menimbulkan dampak negatif. Maka perlu dibuat beberapa peraturan, seperti UU Anti Monopoli, UU Perlindungankonsumen dan lain-lain.
Patroli Polisi sebagai Tugas Preventif
Authors: Sitompul D.P.M.
Published: July 2017

Menurut penulis, dalam kenyataan sehari-hari tugas Polisi, umumnya bersifat preventif, yangberlandaskan pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Pada negara-negara yang telah maju,selalu berusaha dikembangkan sistem dan cara-cara patroli, karena tulang punggung organisasiKepolisian terletak pada satuan patroli polisi yang berseragam. Dan di berbagai negara, petugas-petugas patroli dibekali oleh kemampuan umum dan kemampuan khusus sesuai dengan daerah tugasnya masing-masing.
Larangan Penggunaan Senjata Kimia dalam Peperangan
Authors: Samekto FX Adji
Published: July 2017

Larangan penggunaan senjata kimia dalam peperangan telah dituangkan dalam perjanjian-perjanjian Internasional. Pada artikel ini penulis mencoba mengungkapkan secara yuridislatar belakang masih digunakannya senjata kimia dalam peperangan melalui penelusuranterhadap perjanjian-perjanjian Internasional yang mengatur larangan penggunaan senjatakimia. Namun kenyataannya, sampai saat ini belum ada larangan penggunaan senjata kimiadalam semua aspeknya.
Hukum Islam dan Pemhuknas
Authors: Ali Mohamad Daud
Published: July 2017

Dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam, di samping hukum-hukum yang lain,menjadi sumber, karena cukup banyak asas yang bersifat universal yang dapat digunakandan sedang dipertimbangkan penggunaannya dalam menyusun hukum nasional. Sehubungandengan hal tersebut peranan peradilan agama sangat penting. Dalam artikel ini penulis berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam dalam pembangunan hukum Nasional danRUU-PA.
Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan
Authors: Loqman Loebby
Published: July 2017

Pengaturan atas Contempt of court diperlukan sebagai upaya untuk kepentingan itu sendiri. Namun terlebih dahulu perlu batasan bahwa pemberian perlindungan kepada kepentingan hukum dari penyelenggaraan menyangkut kekuasaan kehakiman. Pengaturan Contempt of court, menurut penulis, seyogyanya menjadi bagian dari KUHP Nasional, tidak dalam suatu undang-undang yang khusus.
Pendidikan Hukum di Indonesia
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Gagasan pembaharuan hukum terasa urgensinya bila dihubungkan dengan situasi pendidikan hukum saat ini yang dirasakan kurang merespons kebutuhan dunia praktek. Substansi mata kuliah yang belum lagi lepas dari "trademark" kolonial, bahan bacaan hukum yang dangkal, dan kemampuan menguasai bahasa asing mahasiswa hukum yang kurang mendalam, adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi dunia pendidikan tinggi hukum yang memperihatinkan. Penulis artikel berikut ini, di antaranya, mengusulkan agar kurikulum pendidikan tinggi hukum lepas dari kurikulum "model RH", dan juga diperlukan orientasi ke luar.
Segi-Segi Hukum Pasar Modal
Authors: Radjagukguk Erman
Published: July 2017

Semua peraturan-peraturan dalam hubungannya dengan pasar modal adalah unluk mencegahmanipulasi pasar. Pengaturan-pengaturan tentang akuntansi, audit, laporan keuangan yangakurat, dan informasi-informasi perlu lebih disempurnakan. Memperketat izin untak pialang dan penasehat-penasehat investasi, merupakan bagian yang integral dari upaya untuk mencegah manipulasi.
Evaluasi terhadap UU Pemilu dan Peraturan Pelaksanaannya ke Arah Penyempurnaan Sistem Pemilu
Authors: Sihbudi Riza
Published: July 2017

Berdasarkan pengkajian dari presepsi organisasi kekuatan sosial-politik dan sejumlah pakartentang perundang-undangan pemilu dan pelaksanaannya, menurut penulis, terlihat sejumlahpasal dari UU No. 1 Tahun 1985 dan PP No. 35 (43) Tahun 1985 diusulkan untuk ditinjau kembali. Namun untuk pelaksanaannya, membutuhkan penelitian tersendiri dari lebih mendalam dan yang bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu, sebaiknya dilakukan penyempurnaan yang bersifat incremental.
Kreditur dan Lembaga Sandera
Authors: Hutapea Anthony LP
Published: July 2017

Penghapusan lembaga sandera (gijeling) oleh M.A. dengan SEMA No. 2/1964 dan SEMA No. 2/1975 menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Pendapat yang mendukung penghapusanlembaga sandera berdasarkan alasan, tidak berperikemanusiaan untuk menyandera seseorangyang jatuh miskin dan tidak memiliki uang sama sekali. Keinginan untuk menghindarkan dari upaya penyitaan, adalah argumen dari pihak yang setuju.
Peranan Polisi dalam Penyidikan Perkara Pidana Lingkungan
Authors: Kalau Abdul Rahman
Published: July 2017

Dewasa ini Polri sebagai penyidlk dituntut untuk mampu berperan secara profesional dalam perkara pidana pencemaran dan pengrusakan lingkungan bidup. Adanya koordinasi antar instansi terkait dalam penanggulangan dampak pencemaran dapat menghindari penyelesaianmasalah secara sepihak.
Hukum dan Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Authors: Napitupulu Manahan
Published: July 2017

Lingkungan hidup di Indonesia kini banyak mengalami kerusakan dan pencemaran. Pembantaian hutan, rusaknya kemampuan lingkungan hidup, dan pencemaran karena limbah industri adalah sejumlah masalah lingkungan hari ini. Hukum merupakan alat ampuh dalam pengamanan lingkungan hidup. UU. No. 4/ 1982 dan PP No. 29/ 1986 merupakan peraturan yang sangat berarti dalam melindungi lingkungan dari segala tindakan dan akibat yang merusak.
Hak dan Kewajiban Pasien Menurut Hukum Kesehatan
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Masih seringnya terjadi "medical malpractice" dibidang kesehatan karena kurang dipahaminyaperlindungan hukum yang mengatur keserasian antara kepentingan tenaga kesehatan denganpasien. Mengingat landasan hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah berdasarkan kepercayaan, maka perlu ditentukan batas-batas tertentu untuk adanya suatu keterbukaan. Melalui artikel ini penulis menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien secara garis besar, dengan melihat kenyataan pada porsi pasien yang belum sebagaimana mestinya diterima.
Perkembangan Bantuan Hukum
Authors: Kusumah Mulyana W.
Published: July 2017

Kegiatan bantuan hukum adalah sarana untuk mengedepankan peranan dalam konteks sosialyang tidak mungkin diwujudkan melalui organisasi sosial yang ada. Apalagi di Negara-negaraDunia Ketiga yang sedang berusaha mengejar ketinggalannya masih ditemui berbagai kendaladasar yang muncul dalam multi dimensi. Melalui karangan ini, penulis mengulas perkembanganbantuan hukum yang akhir-akhir ini marak dalam perkembangannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Bulan-Bulan Akhir Konstituante
Authors: Ghazali Zulfikar
Published: July 2017

Pada masa Orde Lama, fungsi dari Konstituante sangat fital dalam kehidupan politik bangsa Indonesia pada saat itu, karena dari badan inilah kita memperoleh Undang-undang Dasar.Akan tetapi perpecahan yang terjadi di antara anggota Konstituante itu sendiri tidak dapat dihindari hal inilah disebabkan adanya perbedaan secara tajam antara kepentingan masing-masing anggota. Perpecahan inilah yang menyebabkan Konstituante tidak dapat menjalankan fungsinya yang pada akhirnya menyebabkan pembubaran dari badan tersebut.
Ratifikasi Perjanjian Internasional menurut Tiga UUD Indonesia
Authors: Suraputra D. Sidik
Published: July 2017

Sejak tahun 1958 pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan pengesahan perjanjian internasional. Hal itu setidaknya diindikasikan dengan perbandingan relatif yang lebih besar pada bentuk ratifikasi perjanjian internasional dengan Keppres daripada bentuk UU. Fenomena tersebut menunjukkan DPR kita tidak terlibat secara penuh pada proses ratifikasi perjanjian internasional. Salah satu penyebabnya, menurut penulis artikel ini, dalam praktek perjanjian internasional yang seharusnya dituangkan dalam bentuk treaty, kadang-kadang hanya dimuat dalam bentuk agreement.
Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional
Authors: Likadja Frans
Published: July 2017

Hukum Lingkungan Internasional (modern) baru berkembang setelah perang dunia II, khususnya setelah Konferensi Stockholm tahun 1972. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pandangan masyarakat internasional dalam melihat lingkungan. Timbul kesadaran untuk melestarikan lingkungan Deklarasi Stockholm yang mengandung banyak asas kebijaksanaan tentang lingkungan, dapat dipakai sebagai acuan dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional.
Pembangunan Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Pembangunan pada periode jangka panjang ketiga, 1995 - 2020, menuntut pengetatan komitmen kita untuk memberi porsi lebih besar kepada program pembangunan hukum.Alasannya, untuk melaksanakan cita Negara Indonesia yang adil, maka ukuran dan nilai pembangunan perlu dilandasi ketentuan-ketentuan hukum. Penulis artikel ini berpendapat,perlu lebih dikembangkan paham Kenegaraan Negara Hukum Pancasila.
Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia
Authors: Purwadi Ari
Published: July 2017

Negara kita adalah negara berdasarkan hukum yang dalam mencapai tujuannya banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu seharusnyalah ilmu hukum harusmemberi perhatian yang seimbang. Tidak hanya di bidang peradilan dan pemerintahan melainkan juga di bidang perundang-undangan baik pada peraturan negara yang sudah jadimaupun peraturan negara yang belum jadi yaitu yang akan atau sedang dibentuk.
Yurisdiksi Negara dan Penguasaan Pesawat Udara secara Melawan Hukum
Authors: Djauhari R.A.Z. Kartini
Published: July 2017

Yurisdiksi negara yang berlaku terhadap pelaku penguasaan pesawat udara secara melawan hukum adalah yurisdiksi dari negara tempat pendaftaran pesawat, negara dimana pesawat mendarat dimana pelaku masih berada di atas pesawat, negara tempat kedudukan usaha atau tempat tinggal tetap si penyewa dalam hal pesawat udara disewa tanpa awak, dan negara dimana pelaku berada. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Konvensi The Hague mengarah kepada "universal jurisdiction".
Aspek-Aspek Hukum tentang Paten
Authors: Chandrawulan, Adolf A., Huala
Published: July 2017

Perundang-undangan nasional tentang Paten, antara satu negara dengan yang lain berbedapengaturannya, karena ia bergantung pada sistem hukum dan kebijaksanaan (policy) hukum di negara masing-masing. Namun demikian ruang lingkup perundang-undangan tersebut tetap sarna, yaitu bahwa perundang-undangan tersebut terbatas pada wilayah yuridiksi teritorial negara masing-masing. Motivasi utama pemberian paten ini adalah melindungi penemuan hasil ciptaan baru serta mendorong pengembangan penelitian yang mengarah ke industrial applicability. Sebaliknya ia dapat dicabut kembali, jika alasan-alasan permohonan pencabutan paten itu terpenuhi dan sebagai tindakan tambahan apabila pelaksanaan lisensi wajib, dinilai gagal.
Ajaran tentang Keputusan dalam Disiplin Hukum
Authors: Sardjito Th.
Published: July 2017

Hukum merupakan perwujudan nilai-nilai budaya. Keberlakuan suatu sistem hukum didukungoleh para pendukung kebudayaan yang bersangkutan, Namun demikian pengertian tentang hukum itu sendiri dapat dirumuskan dari berbagai konsep sudut pandang. Pengertian hukum dapat dipandang sebagai residu dari realitas yang kompleks. Jadi pengertian dan analisa dari realitas dari sudut tertentu. Pengertian hukum dari sudut ajaran tentang keputusan yang dikemukakan B. Ter Haar Bzn dan L. Pospisil mengundang kritik dari J.G. Holleman yang bertitik tolak bahwa norma hukum dan norma kehidupan sehari-hari tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Norma hukum hanyalah suatu aspek tertentu dari norma kehidupan.
Kultur Demokrasi dalam Kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Usaha pembentukan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia harns mengarahkepada kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak unsur-unsur baru darikebudayaan asing, asalkan ia dapat memperkaya dan mengembangkan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia harns terlibat di dalamnya. Pembahasan kultur atau budaya demokrasi dalam kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus berawal dari pasal 32 UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam GBHN. Karena pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum terdapat di dalam UUD 1945 yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
Sekitar Penerapan Klausula Arbitrase
Authors: Pangaribuan Rosa Agustina
Published: July 2017

Penyelesaian perkara perdata dengan mengajukan gugatan di pengadilan cenderung memakanwaktu yang lama, karena prosedurnya yang bertingkat. Sedangkan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu tindakan-tindakan yang cepat sehingga alternatif upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan gugat diperlukan. Lembaga arbitrase dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena sifatnya cepat, oleh ahli, tertutup dan merupakan upaya terakhir serta mengikat (final and binding). Namun dalam kenyataan terdapat masalah-masalah yang menghambat perkembangan arbitrase secara nasional terlebih internasional karena tidak tersedianyaperangkat hukum yang lengkap. Oleh karena itu adalah sangat mendesak untuk diundangkannya hukum secara perdata yang baru yang sekaligus mengatur lembaga arbitrase.
Perlindungan Hukum atas Bank sebagai Kreditur Menghadapi Debitur
Authors: Kaligis O.C.
Published: July 2017

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, menuntut kesiapan para sarjana hukum dan pembuat kebijaksanaan publik untuk dapat menyiapkan perangkat perundang-undangan yang dapat melindungi kedudukan Bank sebagai kreditur dalam menghadapi Debitur. Hal ini perlu karena posisi bank sebagai kreditor sangat strategis dalam roda perekonomian negara, tanpa perlindungan tsb kedudukan bank lemah terhadap para debitur.
Ketentuan Hukum Indonesia dalam Kontrak Perminyakan untuk Pemurnian dan Pengolahan
Authors: Purba A. Zen Umar
Published: July 2017

Sekarang ini kemampuan dana, pengalaman swasta dan kendali potensi pasar internasional telah mendorong pemerintah untuk menyerahkan kegiatan pemurnian dan pengolahan yang merupakan salah satu kegiatan pokok pertambangan minyak kepada pihak swasta. Ini tercermin dalam Keppres 42 dan UU-Migas, yang kendati "dilaksanakan Perusahaan Negara" tetapi Pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor bagi PERTAMINA. Persoalannya adalah bukan karena secara teknis PERTAMINA tidak dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, tetapi karena ia ingin terbebas dari beban biaya bagi pengoperasian maupun bagi partisipasi saham.
Meningkatkan Penguasaan dan Pemahaman mengenai Tata Ruang dan Pengaturan Hukumnya
Authors: Soedarso Bambang Prabowo
Published: July 2017

Pembangunan tidak saja sebagai suatu realitas secara fisik, akau tetapi juga sebagai state of mind dari masyarakat yang sedang membangunan tersebut, melalui beberapa kombinasi dari keadaan sosial, ekonomi dan proses yang bersifat institusional. Pembangunan yang sedang dilakukan sekarang ini harus dapat menopang pembangunan-pembangunan yang akan datang, maka pengembangan konsep penataan ruang harus telah ada sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan. Pentingnya penyusunan tata ruang dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan melahirkan gagasan menyusun Rancangan Undang-UndangTata Ruang Nasional. Dengan lahirnya gagasan tersebut maka pemahaman pembangunanhukum tata ruang nasional akau semakin penting.
Peraturan tentang Perkawinan Campuran dan Komentar
Authors: SA Ichtijanto
Published: July 2017

Peraturan tentang perkawinan campuran dapat dikatakan tersebar di berbagai peraturan. Ada diantaranya yang masih berlaku karena belum ada pengaturannya dalam undang-undang Perkawinan yang menjadi titik tolak. Perkawinan campuran ini meliputi perkawinan campuran antar agama dan perkawinan campuran Hatah ekstern. Diantaranya adalah dengan pasal 66 UU Perkawinan PPC di cabut berlakunya kecuali pasal-pasal tertentu yang belum mengatur atau menentukannya. Pasal-pasal mengenai Hatah ekstern dihapus, namun Hatah Intern masih berlaku.
Deregulasi, Kepastian Hukum, dan Usaha Memantapkan Iklim Investasi
Authors: Soebagjo Felix Oentoeng
Published: July 2017

Paket deregulasi dan berbagai kebijaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, menurut penulis, dimaksudkan sebagai upaya pemberian informasi tentang aturan main dan kondisi-kondisi yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis, lembaga-lembaga penunjang maupun aparat pemerintah yang terkait. Masalah kepastian hukum untuk memantapkan iklim investasi itulah dipandang tiltik sentral policy pemerintah. Bila di lihat dari aspek penanaman modal asing segar bagi perkembangan dunia di Indonesia, meski belum sepenuhnya memberidukungan bagi iklim dunia usaha dan dunia pengusaha dalam rangka menyehatkan dan mengembangkan diri.
Permasalahan Batas Laut Antarnegara ASEAN dan Saran Penyelesaian
Authors: Luhulima C.P.F.
Published: July 2017

Semus negara Asia Tenggara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, kecuali Laos, dan sebagai akibatnya timbulah berbagai macam masalah, seperti klaim terhadap pulau-pulau yang dipersengketakan dan masalah lalu-lintas di antara negara-negara yang berbatasan dengannya, baik di antara negara-negara ASEAN sendiri maupun antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara di luar wilayah Asia Tenggara. Perselisihan perbatasan laut antara negara ASEAN mempunyai implikasi politik yang luas, sehingga lebih mudah diselesaikan secara Bilateral daripada secara Multilateral.
Beberapa Persoalan Hukum Berkenaan dengan Perjanjian Joint Venture di Indonesia
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Kontradikasi pendapat mengenai persoalan pilihan hukum dalam perjanjian joint venture sampai kini masih berlangsung. Ada sebagian kalangan mengusulkan bahwo jika terjadi sengketa antara pihak dalam perjanjian perdagangan intemasional itu, hendaknya diselesaikan lewat hukum negaranya masing-masing atau memilih penyelesaian melalui badan hakim parti kelir atau arbitrase, seringkali berpedoman pada Rule of Consiliation and Arbitration dari ICC Paris.Akhirnya beberapa persoalan yuridis yang berkaitan dengan perjanjian Joint Venture, akan di bahas dalam tulisan ini.
Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana di Bidang Perbankan
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat dikejutkan oleh adanya tindak pidana, yaitu "Bank sebagai korban''. Kejahatan itu dilakukan dalam bidang lalu-lintas pembayaran giral dan peredaran uang, milyaran, melalui pemalsuan warkat bank atau dalam bidang perkreditan. Tetapi di lain pihak ada yang mengabaikan kemungkinan dimana bank sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Untuk Indonesia, dimana bank sebagai pelaku kejahatan,diartikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran terhadap UU Pokok perbankan 1967,yaitu menyangkut validitas pemberian keterangan bank kepada pihak nasabah. Bagaimana liku-liku kejahatan di bidang ini? Tulisan ini menyoroti beberapa persoalan tersebut.
Perbuatan yang Menjurus pada Tindak Pidana Perbankan
Authors: Saleh Roeslan
Published: July 2017

Dewasa ini perkembangan teknologi begitu pesat. Searah dengan itu, teknologi dibidang komputer dan komunikasi pun turut memacu perkembangan di bidang lainnya, seperti di bidang perbankan. Namun penulis mensinyalir bahwa dengan semakin luasnya penggunaan komputer, kemungkinan penyalahgunaan peralatan inipun semakin meluas dan kompleks. Orangmengelolah, menyimpan dan menerima data dari komputer, menimbulkan kemungkinan baru yaitu dilakukannya kejahatan dan penyalahgunaan seperti kekurangan, penggelapan dan sebagainya. Adapula kemungkinan lain yaitu pengambilan dana dari bank dengan saldo rekening yang lain. Beberapa aspek kejahatan dibidang perbankan, disoroti oleh penulis dalam tulisan ini.
Wanita dan Kejahatan
Authors: Nurjaya I Nyoman
Published: July 2017

Pembicaraan kejahatan sebagai fenomena sosial dewasa ini tak habis-habisnya diteliti bahkanmenarik di kaji seeara ilmiah. Khususnya, kejahatan yang dilakukan kaum hawa (wanita) - yangakhir-akhir ini cenderung meningkat, turut pula mendapat perhatian bagi kalangan kriminologi. Berbagai faktor, baik sosiologis, psikologis, maupun fisiologis ternyata mempengaruhi "wanita" untuk melakukan kejahatan. Dalam tulisan ini. penulis mencoba memaparkan masalah wanita dan kejahatan dari berbagai teori Causa Kejahatan dengan mengambil sumber dari berbagai kasus yang terjadi pada masyarakat, khususnya terhadap kasus yang terdapat di LP wanita Malang, Jawa Timur.
Harapan dan Kenyataan dari Pembangunan Hukum
Authors: Kriekhoff Valerine J.L.
Published: July 2017

Di dalam upaya menjadikan hukum benar-benar sebagai pengayom masyarakat, tinjauan kita akan permasalahan ini tidak lepas dari kenyataan yang dihadapi, yakni adanya kebhinekaandalam hubungan dengan upaya mendeskripsikan tatanan atau aturan-aturan yang masih berlaku (Living Law) serta menjabarkan bagaimanakah norma-norma ideal tersebut diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari maka antropologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu dapat dimanfaatkan. Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan adanya suatu "das Sein do das Sollen" dari pembangunan Hukum, serta dilengkapi studi kasus tentang status tanah adat di Maluku Tengah di tinjau dari kacamata Antropologi Hukum.
Eksekusi Hipotik dan Kepastian Hukumnya
Authors: Hutagalung Mura P.
Published: July 2017

Kreditur pemegang hipotik sebagai kreditur yang mempunyai hak-hak yang khusus atas dasar ketentuan pasal 1133 jo 1134 dan pasal 1163 jo 1198 KUH Perdata masih tetap berlaku berdasarkan pasal 57 UUPA, dalam kaitannya dengan eksekusi hipotik, masih mempunyaikemudahan-kemudahan untuk memperoleh pelunasan piutangnya dalam hal debitur melakukan cidera janji (pasal 1178 (2) KUH Perdata dan pasal 224 HIR/2S8 RBG.) Dalam praktek, kemudahan-kemudahan itu mengalami hambatan, karena pada umumnya Kepala KantorLelang Negara tidak berani lagi melaksanakan Jelang tanpa adanya fiat eksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri, yang merupakan konsekwensi dari fiat Mahkamah Agung. Dengan demikian peraturan dan keputusan mengenai eksekusi hipotik menjadi simpang siur, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi kreditur yang bersangkutan.
Ketentuan Hukum mengenai Eksekusi Hipotik
Authors: Harsono Boedi
Published: July 2017

Eksekusi Hipollk adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hipotik dalam hal terjadi ciderajanji pada pihak debitur, berupa penjualan tanah yang dijadikan jaminan, dalam rangka pelunasan piutangnya, yang dijamin dengan hipotik yang diberikan kepadanya. Sehubungan dengan masalah ini perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai prosedur dalam pembebanan hipotik serta penerbitan surat tanda buktinya menurul Overschrijving ordonantie 1834, PP No.10/1961 dan UU No.16/1985, serta sistem pendaftarannya. Berdasarkan hal tersebut, Fungsi grosse akta hipotik yang dibuat berdasarkan Overscbrijving Ordonantie 1834, fungsi dan kekuatan sertifikat hipotik dalam UU no, 16/ 1985 maka grosse akta hipotik sekarang dapat diganti dengan sertifikat hipotik, bukan akta pemberian hipotik maupun salinannya.
Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Bantuan Teknik
Authors: Gambiro Ita
Published: July 2017

Milik Industri (Industrial Property) terdiri terutama dari paten, utility model (Paten sederhana),merek dan desain produksi. Hak milik atas milik industri ini dapat dilisensikan kepada orang lain oleh si pemegang hak tersebut, dengan suatu perjanjian yang disebut perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat mengenai franchise, memberi kuasa kepada si penerima lisensi untuk mendistribusikan atau menjual produk yang dilisensikan atau hasil dari proses yang dilisensikan serta dapat juga bersama dengan itu dapat dilisensikan commercial and marketing know-how. Perjanjian lisensi juga perlu memuat sekaligus technical assistance dan jasa. Dalam tulisan ini penulis akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan perjanjian lisensi.
Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia
Authors: Satriyo Rudi
Published: July 2017

Menurut sistem hukum yang kita anut,yaitu sistem hukum Eropa Kontental, aparatkejaksaan berwenang untuk ikut dalam penyidikan.Hal ini berlaku pada masa hukumsecara pidana kita didasarkan pada HIR/-RIB.Setelah berlakunya Undang-undang nomor8 tahun 1981, aparat kejaksaan tidaklagi berwenang untuk ikut dalam bidang penyidikan,kecuali dalam hal tindak pidanakhusus. Dengan demikian sistem hukumyang kita anut telah berpindah dari sistemEropa Kontinental ke sistem Commonwealthatau Anglo Saxon. Sehingga hal ini kurangmenggambarkan cara kerja dari total sistemditinjau dari sudut kerja aparat kejaksaandilibatkan kembali dalam proses penyidikandan dengan ini diharapkan cara kerja yangtotal sistem akan tercapai.
Pembredelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan Pembatalan SIUPP
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

Semenjak dikeluarkan serangkaian Undang-undang Ketentuan Pokok Pers yakni, Undang-undang Nomor 11 tahun 1966, Undang- undang Nomor 4 tahun 1967, dan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 jo Peraturan Menteri Nomor OliPen/Menpen/1984keberadaan Pers di Indonesia hangat dibicarakan, khususnya konsep kebebasan persyang semakin dibatasi oleh karena masih adanya budaya telepon, pembatalan StuPP,pembredelan pers dan sebagainya. Padahal apabila merujuk pada konstitusi kita adanyakebebasan atau kemerdekaan mengemukakan pendapat itu amat dijunjung tinggi.Oleh sebagian kalangan adanya pembatasan "kebebasan pers" itu dianggap tidak sesuailagi dalam era keterbukaan dewasa ini dan di dalam negara yang menganut demokrasiPancasila. Di dalam tulisan ini, penulis mencoba memaparkan adanya hal-hal yangbersifat das Sein dan das Sollen dalam bidang kebebasan pers pada masa Orde Baru.Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. (Lord Acton)
Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam, dan Yurisprudensi
Authors: Saad Sudirman
Published: July 2017

Pada prinsipnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) kita mengenal suatu asasbahwa setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak atas tanah tidak dibenarkanmentelantarkannya, dan hak-hak atas tanah tersebut seperti Hak milik, Hak Guna Usaha,hak Guna Bangunan, dapat hapus apabila tanahnya ditelantarkan. Demikian pula prinsip tersebut juga dianut dalum Hukum Adat, Hukum Islam maupun dalum Yurisprudensi kita. Yang mana dalam tulisan ini, penulis hendak memaparkan telaah "tanah terlantar" itu dalam perspektif Hukum Adat, Hukum Islam, dan Yurisprudensi sehingga diharapkan dengan pemaparan tersebut tercipta suatu Peraturan khusus mengenai tanah terlantar.
Hukum dan Keadilan
Authors: Sahetapy J.E.
Published: July 2017

Walaupun telah cukup lama diperbincangkan, masalah Hukum dan Keadilan hingga dewasa ini tak henti-hentinya diperbincangkan kembali bahkan perlu suatu pengkajian yang mendalam sifatnya. Oleh karena kedua makna kata tersebut merupakan hal sangat terkait, saling isi mengisi, bahkan nilai yang terkandung di dalamnya amat diperlukan bagi umat manusiadalam suatu masyarakat alaupun negara. Dalam tulisan berikut, penulis mencoba memaparkan bahwa permasalahan "Hukum dan Keadilan" itu sebaiknya harus ditelaah dengan sebaik-baiknya, karena sangat relatif, relasional, dan kontekstual sifatnya.
Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB Sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia
Authors: Samekto FX Adji
Published: July 2017

Dalam rangka menjiamin terciptanya perdamaian dan keamanan internasional PBB sebagai lembaga tertinggi diantara bangsa-bangsa membentuk mekanisme pengamanan kolektif, yang pembentukannya didasarkan Piagam PBB pasal 141-42, namun usaha tersebut dirasakan "amat politis" sifatnya, khususnya semeniak pecahnya Perang Korea. Untuk itu, atas prakarsa DagHammarskoljd dibentuklah "Operasi Pemelibaraan Perdamaian PBB" untuk mengurangi resiko secara Politis tadi. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengungkapkan beberapa aspek baik teoritis maupun praktis mengenai Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB itu sehingga dapat diperoleh pandangan yang utuh tentang misi tersebut.
Tinjauan tentang Tanggung Gugat EX Pasal 1365 BW bagi Pencemar Lingkungan
Authors: Purwadi Ari
Published: July 2017

Dengan lahimya Undang-undangNomor. 4 Tabun 1982 tentang Ketentuanpokok pengelolaan Lingkungan hidupmerupakan tonggak pembangunan hukumdalam lingkungan nasional yangberorientasi pada lingkungan. Bagipencemar lingkungan yang melakukanperbuatan melanggar bukum menurutUULH menggunakan prinsip membayarganti kerugian, terkena pasal 1365 KOHPerdaflo yang mengandung konseptanggung gugat yang dipertajam. Selainitu pula UULH menganut Asas strictliability dan tortious liability,,, dimanakesemua aturan tersebut merupakandasar bagi pembuktian para pencemarlingkungan untuk dikenakan sanksi.Demikian diungkap penulis dalam tulisanini.
Pengelolaan Uang Negara dalam Era Tinggal Landas
Authors: Indradewa Jusuf L.
Published: July 2017

Dalam pembangunan hukum menuju era tinggal landas, kedudukan hukum harus memegang peranan penting, dimana selain memberi rasa keadilan dan kesejahteraan, hukum harus pulamemberi rasa aman dan terlindungi masyarakat sehingga tercipta kondisi yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat. Demikian pula peranan hukum di bidang keuangan negara, adanya peraturan perundangundangan mengenai pengurusan dan tanggung jawab keuangan perlu dibenahi dengan seksama, demikian diungkapkan penulis dalam tulisannya yang memaparkan keuangan negara dalam era tinggal landas.
Pembangunan Hukum dalam Perspektif Moral
Authors: SA Ichtijanto
Published: July 2017

Pembicaraan konsep pembangunanhukum bagi sualu negara yang berlandaskanhukum merupakan hal yangmenarik dibicarakan. Demikian pulapenulis dalam tulisan ini mencoba memaparkanIcnlaug politik pembangunanhukum. Dimana beliau mengungkapkanbahwa suatu konsep telaah pembangunanhukum adanya pandangan moral danajaran moral yang dianut dalam hukumsangat berpengaruh dalam lapanganhukum yang kita bangun, oleh karenakonsep pembangunan hukum yang tidakberpijak pada nilai titrah dan kebenaranhakiki dari Allah, sang pencipta alamhanya akan menciptakan kegoncangandalam kehidupan manusia.
Aspek-Aspek Hukum Pidana dari Pemalsuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit
Authors: Loqman Loebby
Published: July 2017

Penggunaan kartu kredit (credit card)sebagal alat pembayaran yang dinilaiaman dan praktis dibanding dengan uangtunai. Ternyata tidak lepas dari penyalahgunaan berupa pemalsuan, penipuan,ataupun penggelapan sebagaimana yangtelah diatur KUHP kita. Namun timbulpersoalan di sini apakah memang semuapermasalahan yang timbul dalam penggunaankartu kredit telah tertampung dalamhukum pidana? Kita harus membedakanserta memisahkan perbuatan-perbuatanapa yang termasuk dalam ruang lingkuphukum pidana, dan perbuatan apa yangtermasuk dalam bidang non hukumpidana. Dalam kesempatan ini penulismencoba memaparkan Aspek-aspekhukum pidana dari pemalsuan danpenyalah gunaan kartu kredit
Lembaga Swadana sebagai Model Pengelolaan Keuangan Negara
Authors: Soeriaatmadja Arifin P.
Published: July 2017

Dengan terjadinya perkembangan kelembagaan dan sistem keuangan negara sebagai akibat pembangunan nasional maka dirasakan bahwa landasan peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat mengantisipasi Anggaran Negara yang merupakan keuangan negara yang bersumber dari APBN saat ini masih dikelola berdasarkan Indische Comptabiliteitswet (lCW 1925) dan Keputusan Presiden no. 29/1984 tentang Pelaksanaan APBN serta berbagai peraturan lain yang secara fragmentaris dan tidak didukung landasan hukum yang kuat. Tulisan berikut selainmemberi ulasan mengenai perlunya segera diterbitkan undang-undang Perbendaharaan Negara yang baru sebagai pengganti ICW dan Keppres no. 29/1984, juga memberikan perhatian khusus terhadap Lembaga Swadana, yang juga diharapkan secara khusus diatur dalam UU Perbendaharaan Negara yang akan datang.
Kebijakan yang Diperjanjikan (Beleidosovereenkomst)
Authors: Marzuki H.M. Laica
Published: July 2017

Ditetapkannya Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN No_ 5/1986)dinilai positif oleh para ahli hukum, sebagai suatu keinginan bersama menuju tegaknya keadilan bagi warga negara. Kehadirannya menjadi lebih lengkap pada tahun ini karena sejak saat Ini UU PTUN mulai bekerja. Dalam rangka itulah perlu diketahui lebih banyak masalah-masalah yangberkaitan dengan PTUN tersebut. Tulisan berikut berbicara tentang Perjanjian Kebijakan,yakni perbuatan hukum yang menjadikan kebijakan publik selaku obyek perjanjian. Dan ini cukup menarik karena kebijakan yang dipeljanjikan adalah kebijakan TUN sehingga terkait pula badan atau pejabat TUN didalamnya. Masalah Ini termasuk hal baru dan aktual dalam kajianHukum Administrasi di negeri kita, namun telah acapkali dijadikan obyek gugatan di Nederland.
Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran bagi Pembentukan KUHP Nasional)
Authors: Sriyanto I.
Published: July 2017

Telah diketahui bahwa negara Indonesia memillki banyak suku bangsa, yang beranekaragam pula hukum adat yang dlmilikinya. Selain adanya perbedaan- perbedaan, makaterdapat pula penamaan pengaturan yang bersiftat universal didalam berbagai masyarakat hukum adat dl Indonesia. Dalam rangka usaha melakukan unifikasi dan kodifikasi sebagai jaminan untuk terdapatnya kepastian hukum didalam bidang hukum pidana di Indonesia, maka penting kiranya diperhatikan mengenai bagaimana kedudukan dan peranan 'hukum pidana adat' di dalam pelaksanaan 'hukum pidana nasional', baik yang berlaku sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dalam rangka pembentukan KUHP Nasional maka tulisan ini perlu mendapatkan perhatian karena dapat memberi sumbangan yang sangat berarti.
Perjanjian-perjanjian Internasional Indonesia mengenai Perlindungan Penanaman Modal
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Berbagai perjanjian Internasional yang dibuat Indonesia dengan negara-negara tertentu telah turut memperkaya ketentuan perundang-undangan yang menyangkut investasi di Indonesia, karena tujuan dari perjanjian tersebut dan termasuk juga UU PMA no_ 1/1967 unluk memberi perlindungan kepada para Investor dan memupuk iklim yang sehat untuk perkembangan dan bertambahnya investasi di Indonesia. Beberapa prinsip darl perjanjian-perjanjian internasional tersebut menyiratkan akan adanya perlindungan yang khusus diberikan kepada pihak Investor. Semua ini tidak lain bertujuan menciptakan iklim yang sehat demi pertumbuhan dan perkembangan penanaman modal asing di negara kita. Hal inilah yang diungkapkan oleh penulis mengenai perjanjian- perjanjian Internasional yang telah dilakukan Indonesia tentangperlindungan penanaman modal.