bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA
Authors: Yuliartha I Gede
Published: November 2017

ABSTRAKUpaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupunPenuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melaluiLembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-haktersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupunpenahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupunpenuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masihterdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalampenerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hakasasi manusia bagi tersangka.Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalahBagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembagaPraperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan HakAsasi Manusia ? Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilandikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ? dan Bagaimana kebijakan hukumpidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam persfektifHak Asasi Manusia di masa mendatang?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatifdengan meneliti data sekunder yang menitikberatkan pada studikepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolahsecara sistematis bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumen yangberkaitan dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan danpenerapannya secara analisis kualitatif, kemudian dibuat kesimpulan yangsecara menyeluruh diharapkan dapat menggambarkan peranan danfungsi lembaga praperadilan baik dari segi kebijakan formulasi maupundalam aplikasikan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia.Pengaturan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesiaterdapat dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenaigugurnya permohonan praperadilan yang disebabkan oleh mulainyapemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan alasantersebut, obyek permohonan praperadilan tidak diperiksa secara tuntas2melalui suatu putusan praperadilan yang mempertimbangkan sah atautidaknya permohonan dimaksud.Diperlukan adanya pembaharuan hukum (Kebijakan) terhadapaturan Lembaga Praperadilan secara ideal dengan menitik beratkanperlindungan terhadap hak asasi manusia baik terhadap tersangkamaupun korban. Pembaharuan hukum lembaga praperadilan dari segisubstansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukanmerupakan jalan terbaik, namun yang lebih terpenting adalahpembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmupendidikan hukum.Kata kunci : Kebijakan Formulasi Lembaga Praperadilan, HAM
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BANGUNAN KUNO/BERSEJARAH DI KOTA SEMARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA
Authors: Prasetyowati Ana
Published: November 2017

Beragam ciptaan bangunan dengan arsitektur kuno bernafaskan Belanda banyak dijumpai di Kota Semarang namun belakangan ini bangunan kuno/bersejarah yang berupa gedung maupun rumah tinggal tersebut perlahan tapi pasti mulai dibongkar sesuai dengan selera pemiliknya untuk dialihfungsikan dengan pembangunan fasilitas baru atau berbagai alasan tertentu sehingga dapat menghilangkan aspek orisinalitas suatu obyek ciptaan. Bangunan kuno bersejarah merupakan karya cipta bangunan di bidang arsitektur sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai seni dan historikal yang sangat tinggi sehingga perlu dilindungi kelestariannya.  Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, maka penulis berusaha menjelaskan mengenai kondisi pengaturan terhadap perlindungan bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang, apakah pengalihfungsian bangunan kuno bersejarah merupakan suatu tindakan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam UUHC 2002 dan bagaimanakah peran Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian bangunan kuno bersejarah sebagai warisan budaya. Hasil penelitian terakhir yang diperoleh bahwa pada Tahun 2006 Kota Semarang memiliki sebanyak 290 buah bangunan kuno/bersejarah. Adapun perlindungan terhadap bangunan kuno/bersejarah tersebut telah lebih dahulu diatur oleh Surat Keputusan Walikota Semarang No.646/50/Tahun 1992, sebelum UU Benda Cagar Budaya diterbitkan. Selama ini masyarakat mengetahui bahwa ciptaan bangunan kuno/bersejarah hanya dilindungi oleh UU Benda Cagar Budaya padahal karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya dalam bidang seni arsitektur pada bangunan kuno/bersejarah juga dilindungi oleh UUHC 2002.   Kesimpulan yang diperoleh bahwa minimnya pengetahuan akan prinsip-prinsip dan bentuk perlindungan bangunan kuno/ bersejarah menyebabkan kondisi pengaturan hukum terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan kuno tidak berjalan efektif. Pada dasarnya suatu konsep alih fungsi terhadap karya ciptaan bangunan kuno bersejarah tidak melanggar UUHC 2002 maupun UU Benda Cagar Budaya sepanjang dilakukan menurut kaidah-kaidah konservasi atau pelestarian. Adapun usaha pemerintah yang telah dilakukan belum berjalan maksimal dikarenakan faktor sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip perlindungan bangunan kuno/bersejarah serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penanganan bangunan kuno. Rekomendasi yang diberikan adalah penanganan permasalahan bangunan kuno per kasuistis, penyediaan dana pemeliharaan bangunan kuno atau pemberian kompensasi berupa keringanan pajak bagi pemilik bangunan, pembentukan lembaga pengawas atau pemerhati bangunan kuno maupun lembaga inventarisir bangunan kuno, sosialisasi perangkat peraturan, dan melengkapi UUHC 2002 dengan PP mengenai pertimbangan pelaksanaan teknis sebagai aplikasi 15 huruf f maupun Pasal 10 ayat (1) beserta ketentuan pidananya. Kata Kunci : bangunan kuno, warisan budaya, perlindungan hak cipta
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA UMUM
Authors: Soebagijo Hari
Published: November 2017

Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, dinyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, dalam hal ini akan mengubah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.
POLITIK HUKUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH LAUT YANG BERADA DIBAWAH KEDAULATAN INDONESIA
Authors: Lugisnto Adil
Published: November 2017

Indonesia merupakan negara maritim sekaligus negara kepulauan. Indonesia memiliki sekitar 13. 487 pulau yang tersebar diseluruh nusantara, dimana setiap pulau tersebut dikelilingi perairan/laut. Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan Australia serta berada diantara dua samudera, yaitu samudera hindia dan samudera pasifik. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari wilayah laut/perairan yang mencakupi enam puluh persen (60%) dari seluruh wilayah Indonesia dan sisanya sebesar empat puluh persen (40%) adalah wilayah daratanKondisi geografis Indonesia yang sangat strategis tersebut berpotensi mendatangkan pencemaran, khususnya pencemaran bahan berbahaya dan beracun sehingga lingkungan/wilayah laut Indonesia perlu mendapat perlindungan dari pencemaran.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana kebijakan (policy) yang terdapat dalam instrumen-instrumen hukum internasional dalam upaya pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut? (2) Bagaimana Politik Hukum dalam upaya pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia? (3) Bagaimana konsistensi dan harmonisasi secara vertikal maupun horizontal antar produk hukum yang mengatur tentang pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kebijakan (policy) dalam instrumen-instrumen hukum internasional mengatur upaya-upaya pencegahan terjadinya pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan, Politik hukum dalam perundang-undangan nasional mengatur pencegahan dan penanggulangan pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip44dari aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Politik hukum yang terdapat dalam produk-produk hukum, baik secara vertikal maupun horizontal mengatur pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan secara berbeda-beda, sehingga terjadi inkonsistensi dan disharmonisasi antar produk hukum tersebut.Kata kunci: politik hukum, pencemaran, bahan berbahaya dan beracun, dan wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia.
COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA
Authors: Alawiya Nayla
Published: November 2017

Perkembangan masyarakat dunia telah membuat sebagian masyarakat dunia menggunakan copyright untuk memonopoli hak eksklusif secara berlebihan. Sebagian masyarakat dunia yang lain mengajukan gerakan copyleft sebagai bentuk perlawanan. Terdapat gerakan sejenis yang dilakukan oleh kelompok gerakan Islam baru. Gerakan ini juga merambah ke wilayah Indonesia dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pergerakan menentang hak cipta. Sementara itu ada kelompok Islam moderat yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa perlindungan terhadap hak cipta. Penulisan hukum ini berjudul “COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA”.Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah: 1. Apa prinsip dasar copyright dan copyleft, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap copyright dan copyleft, 3. Apakah copyleft dapat menjadi alternatf solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.Metode pandekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode studi kepustakaan atau literature study. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.Kajian penulisan hukum ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran; Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan; Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip copyleft antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral, 2. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. 3. Copyleft dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.Kata kunci: copyright, masyarakat Islam Indonesia, copyleft
HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP3) DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ASAS KEADILAN DAN KEPATUTAN
Authors: Wijoyo Onggo
Published: November 2017

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir atau biasa disingkat dengan (HP3) merupakan suatu terobosan baru pemerintah dalam hal pengelolaan wilayah pesisir. Terobosan pemerintah ini merupakan sebuah bentuk privatisasi terhadap wilayah pesisir yang dimana bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam pesisir. Dalam perjalanannya HP3 begitu ditentang oleh masyarakat khususnya masyarakat adat dan nelayan tradisional karena dengan adanya HP3 maka akan merugikan dan tidak melindugi kepentingan masyarakat adat dan nelayan tradisional yang telah turun temurun mencari nafkah di wilayah pesisir.Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan suatu perumusan masalah apakah HP3 sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan didalam masyarakat Indonesia, serta bagaimana prospek kedepannya HP3 yang tercantum dalam undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.Permasalahan tersebut dicari penyelesaiannya dengan metode yuridis normatif, dengan jenis data yang dipakai adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumenter dan studi pustaka.Hasil Penelitian menunjukan bahwa (HP3) dilihat dari sudut pandang kepatutan adalah patut dikarenakan pada intinya aturan (HP3) bertujuan mulia untuk melindungi nelayan tradisional, pengusaha, masyarakat adat dan kelestarian sumber daya alam. Sedangkan dari sudut pandang keadilan adalah tidak adil dikarenakan tidak melindungi para nelayan dan masyarakat adat indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan perubahan pada aturan HP3 supaya bisa memberikan rasa keadilan didalam masyarakat indonesia dan perlu adanya aturan yang mendukung aturan HP3 ini.Kesimpulannya, bahwa aturan HP3 ini adalah Patut tetapi tidak adil. Oleh karena itu diperlukan perubahan dalam Pasal-Pasal HP3 tersebut.Perubahan Pasal-pasal HP3 tersebut adalah perlunya memakai kata nelayan tradisional, wilayah pesisir dibagi menjadi empat bagian, jangka waktu HP3 diukur berdasarkan teori daya pikul, persyaratan dipermudah, ditambahkan juga aturan tentang pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan pesisir, pelanggaran tata ruang pesisir bagi pemberi izin dan pemohon izin, insentif pajak, penghargaan, pencegahan dan pelatihan oleh ahli-ahli hukum ,ekonomi, lingkungan pesisir, dan lain-lain yang disediakan dinas atau departemen kelautan dan perikanan.Kata kunci : Keadilan, Kepatutan, Pesisir, Perubahan, Hak Pengusahaan perairan pesisir
STATUS UANG APBN YANG DIPISAHKAN DAN DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PADA BUMN PERSERO
Authors: Timbo David Putro
Published: November 2017

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau direksi PT BUMN (Persero) atas perbuatan mereka yang merugikan PT BUMN (Persero) sehingga dikategorikan merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan PT BUMN (Persero) berdasarkan teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan keuangan negara sehingga kerugian pada PT BUMN (Persero) bukan kerugian negara.Kata Kunci: Keuangan Negara.
IMPLEMENTASI PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN
Authors: Wijayanti Riska
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pengaturan jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara kepailitan, dan perlindungan hukum bagi kreditor yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan penelitian bahwa dalam praktik JPN telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Selain itu, JPN dapat meminta keterangan kurator terkait penempatan kreditor yang diwakili ke dalam suatu daftar serta menegaskan adanya hak untuk didahulukan. Mengingat Jaksa Pengacara Negara dalam kasus perdata termasuk kepailitan bertindak atas nama Negara atau pemerintah, maka Jaksa Pengacara harus mengupayakan agar kreditor yang diwakili, dalam hal ini Negara atau pemerintah mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan.Kata kunci: Implementasi Pengaturan, Jaksa Pengacara Negara, Penanganan Perkara Kepailitan1
Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan
Authors: . Kusnadi
Published: November 2017

Penelitian bertujuan untuk mengetahui audit hak kekayaan intelektual sebagai bagian pengelolaan resiko kerugian bisnis bagi perusahaan. Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaa. Data hasil penelitian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa konsep Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan dengan cara mengetahui terlebih dahulu peran dan posisinya dalam perusahaan, kemudian waktu yang tepat dan ruang lingkup identifikasi pelaksanaan audit Audit HKI berbasis risiko serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit HKI berbasis risiko kerugian bisnis. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Audit HKI, Aset Perusahaan, Risiko Bisnis1
STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Authors: Permata tami Nindya Dhisa
Published: November 2017

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam kedua ranah hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi Adanya ketidakpastian hukum dan ambivalensi terhadap delik pencemaran nama baik, untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini dan (2) kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam ranah hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 padaPasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedang penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban. Sedang pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.Kata Kunci: Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik
IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)
Authors: . Supono
Published: November 2017

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekusaan ekstra yudisial.. Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka, yang salah satunya melalui Asas Objektivitas yang menghendaki bahwa penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, jika dilakukan secara imparsial (tidak memihak), objektif dan adil. Harapan- harapan di atas, muncul dari adanya Asas Equality Before The Law yang merupakan salah satu dari tiga arti dari Rule of Law (Negara Hukium). Asas Equality Before The Law timbul dari sistem hukum modern yang diilhami oleh paradigma Positivisme yang beranggapan bahwa hukum itu harus objektif dan steril dari pengaruh apapun di luar hukum. Implementasi Asas Equality Before The Law dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena Pihak yang berselisih dalam hubungan industrial adalah pengusaha dan pekerja/buruh yang secara sosial maupun ekonomi jelaslah “tidak sederajat”. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosio-legal (Socio-legal approach), yaitu metode penelitian hukum yang disamping menganalisa implementasi asas Equality Before The Law dalam hukum normative yang diberlakukan yaitu UU.No. 2 tahun 2004. Melalui penelitian ini dapat menemukan konsep peradilan hubungan industrial yang mampu menerapkan asas Equality Before The Law yang ideal.Kata kunci: Hubungan industrial, Pengadlan Hubungan Industrial (PHI), asas Equality Before The Law.1 Mahasiswa
NASIONALISME PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Pemberdayaan BANI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing)
Authors: Dewi Ayu Atika
Published: November 2017

Penelitian ini bertujuan mengupayakan terwujudnya nasionalisme dalam penyelesaiansengketa penamanam modal asing dengan memberdayakan BANI sebagai alternatiflembaga penyelesaian sengketa, dan juga menemukan hambatan-hambatan apa sajayang dihadapi dalam mengupayakan terwujudnya nasionalisme penyelesaiansengketa penanaman modal asing. Metode pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yangdipergunakan penulis adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwaPertama,Upaya mewujudkan nasionalisme dengan menjadikan BANI lebih berdayasebagai lembaga penyelesaian sengketa penanaman modal asing dapat dilakukanmelalui perbaikan klausul penyelesaian sengketa penanaman modal asing yaitu pasal32 ayat (4) UU Penanaman Modal, meningkatkan kualitas arbiter BANI,Kedua,Hambatandalam mewujudkan nasionalisme penyelesaian sengketa dalampenanaman modal asing dengan memberdayakan BANI sebagai forum penyelesaiansengketa dibedakan dalam dua kelompok yaitu hambatan internal dan hambataneksternal. Hambatan internal berasal dari keadaan nasional berupa dasar hukum.Sedangkan hambatan eksternal berasal pihak luar negeri yang banyak mempengaruhipemerintah untuk menetapkan kebijakan dibanding kepentingan nasional.Kata kunci: Modal Asing, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Badan ArbitraseNasional Indonesia1
GEBRAUCHSMUSTERSCHUTZ- EIN TERMINOLOGISCHER VERGLEICH DEUTSCH-POLNISCH-INDONESISCH
Authors: GUMILAR Tejia
Published: November 2017

Industrial era requires legal protection of intellectual property. Idea and innovation become valuable inventions that must be protected from unauthorized use by unauthorized persons. For this purpose a reliable description of an invention is very important. Terminology must be specified enough to describe protected product in detail. In the globalized world of industry, properly translated terminology is necessary for translation of patents into another language. In this paper the author presents comparative studies on the technical terminology of a intellectual property right, called protection of the utility model, in German, Polish and Indonesian.
ANALYSE CONTRASTIVE DE LA TERMINOLOGIE DU DROIT CAMBIAIRE DANS LA LANGUE FRANÇAISE ET POLONAISE
Authors: PIEPRZYCA Piotr
Published: November 2017

The article presents the problem of equivalence between the main terms of the law on bills of exchange in Polish and French. First, the author presents the origins of the bill of exchange and the evolution of the law on bills of exchange from ancient times until the twentieth century when the rules concerning this branch of law were unified at the international level, in the convention concluded in Geneva on 7 June 1930. Afterwards, some terms related to bills of exchange in both language versions of the convention are analyzed in order to create the mini-dictionary of principal terms. Then these results are compared with the equivalents proposed in traditional dictionaries. The aim of this study is to check whether dictionaries are a valuable source for the translator of legal texts in relation to the corpus consisting of texts of international law, written in multiple languages.
LA NON-TRADUCTION DANS LA TRADUCTION JURIDIQUE. LE CAS DE L’UNION EUROPÉENNE
Authors: WALICKA Anna
Published: November 2017

The article describes the results of the corpus studies to determine the frequency and scope of the translation strategy involving the deliberate non-translation of selected elements of the source text in legislative and legal texts. The analysis was based on the multilingual official legislative and legal publications of the EU available at eur-lex.europa.eu. The examples quoted in the article come from equipollent versions in English, French and Polish.
Cuidado à criança com asma: o discurso de familiares
Authors: Silveira Andressa Da , Fávero Natalia Barrionuevo , Silva Júlia Heinz da , Nascimento Maribel Pereira do , Rodrigues Daisy Cristina , Neves Eliane Tatsch
Published: November 2017

Objetivo: descrever os cuidados desenvolvidos pelos familiares à criança com asma. Método: utilizou-se o método criativo sensível desenvolvendo-se a dinâmica de criatividade e sensibilidade mapa falante. Os participantes foram familiares/cuidadores de crianças com diagnóstico de asma. Os dados foram submetidos à análise de discurso Pechetiana. Resultados: o cuidado era cotidiano e desenvolvido prioritariamente por mulheres da família, com ênfase na prevenção das crises. As marcas discursivas nas falas das cuidadoras foram: a preocupação, a insegurança e os mitos sobre a doença. Considerações finais: o cotidiano de cuidados dessas crianças é permeado pelo medo de uma nova crise asmática. Como implicação para a prática clínica, sugere-se realizar atividades educativas com as famílias em uma perspectiva emancipatória, promovendo uma aliança de saberes.
A participação da família na reabilitação psicossocial do sujeito em sofrimento psíquico
Authors: Carvalho Andréia Dos Santos , Machado Viviane Medeiros , Maagh Samanta Bastos , Dos Santos Alessandro Marques , Guedes Ariane Da Cruz , Favero Fabrine Maria , Fávero Débora Cristina
Published: November 2017

Objetivo: conhecer a participação da família na reabilitação psicossocial do sujeito em sofrimento psíquico. Métodos: trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, realizada em 2012. Os sujeitos do estudo foram seis familiares de usuários de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Foi utilizada a análise temática conforme Minayo, que tem como foco encontrar núcleos de sentido na comunicação apresentada pelo material estudado. Resultados: emergiram desse estudo dois eixos temáticos: A inserção do sujeito em sofrimento psíquico na sociedade sob a ótica da família e A participação da família na reabilitação psicossocial do sujeito em sofrimento psíquico. Conclusão: há um certo isolamento do usuário no serviço substitutivo. É importante que os profissionais de saúde invistam na autonomia dos sujeitos, contribuindo para o conhecimento do usuário e sua família acerca dos seus direitos e da proposta da reforma psiquiátrica. Colaborando com o aumento do compromisso da família neste processo.
Attention Priority Map of Face Images in Human Early Visual Cortex
Authors: Mo Ce , He Dongjun , Fang Fang
Published: November 2017

Attention priority maps are topographic representations that are used for attention selection and guidance of task-related behavior during visual processing. Previous studies have identified attention priority maps of simple artificial stimuli in multiple cortical and subcortical areas, but investigating neural correlates of priority maps of natural stimuli is complicated by the complexity of their spatial structure and the difficulty of behaviorally characterizing their priority map. To overcome these challenges, we reconstructed the topographic representations of upright/inverted face images from fMRI BOLD signals in human early visual areas primary visual cortex (V1) and the extrastriate cortex (V2 and V3) based on a voxelwise population receptive field model. We characterized the priority map behaviorally as the first saccadic eye movement pattern when subjects performed a face-matching task relative to the condition in which subjects performed a phase-scrambled face-matching task. We found that the differential first saccadic eye movement pattern between upright/inverted and scrambled faces could be predicted from the reconstructed topographic representations in V1–V3 in humans of either sex. The coupling between the reconstructed representation and the eye movement pattern increased from V1 to V2/3 for the upright faces, whereas no such effect was found for the inverted faces. Moreover, face inversion modulated the coupling in V2/3, but not in V1. Our findings provide new evidence for priority maps of natural stimuli in early visual areas and extend traditional attention priority map theories by revealing another critical factor that affects priority maps in extrastriate cortex in addition to physical salience and task goal relevance: image configuration.

SIGNIFICANCE STATEMENTProminent theories of attention posit that attention sampling of visual information is mediated by a series of interacting topographic representations of visual space known as attention priority maps. Until now, neural evidence of attention priority maps has been limited to studies involving simple artificial stimuli and much remains unknown about the neural correlates of priority maps of natural stimuli. Here, we show that attention priority maps of face stimuli could be found in primary visual cortex (V1) and the extrastriate cortex (V2 and V3). Moreover, representations in extrastriate visual areas are strongly modulated by image configuration. These findings extend our understanding of attention priority maps significantly by showing that they are modulated, not only by physical salience and task–goal relevance, but also by the configuration of stimuli images.
Locus Coeruleus Ablation Exacerbates Cognitive Deficits, Neuropathology, and Lethality in P301S Tau Transgenic Mice
Authors: Chalermpalanupap Termpanit , Schroeder Jason P. , Rorabaugh Jacki M. , Liles L. Cameron , Lah James J. , Levey Allan I. , Weinshenker David
Published: November 2017

The brainstem locus coeruleus (LC) supplies norepinephrine to the forebrain and degenerates in Alzheimer's disease (AD). Loss of LC neurons is correlated with increased severity of other AD hallmarks, including β-amyloid (Aβ) plaques, tau neurofibrillary tangles, and cognitive deficits, suggesting that it contributes to the disease progression. Lesions of the LC in amyloid-based transgenic mouse models of AD exacerbate Aβ pathology, neuroinflammation, and cognitive deficits, but it is unknown how the loss of LC neurons affects tau-mediated pathology or behavioral abnormalities. Here we investigate the impact of LC degeneration in a mouse model of tauopathy by lesioning the LC of male and female P301S tau transgenic mice with the neurotoxin N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-bromobenzylamine (DSP-4) starting at 2 months of age. By 6 months, deficits in hippocampal-dependent spatial (Morris water maze) and associative (contextual fear conditioning) memory were observed in lesioned P301S mice while performance remained intact in all other genotype and treatment groups, indicating that tau and LC degeneration act synergistically to impair cognition. By 10 months, the hippocampal neuroinflammation and neurodegeneration typically observed in unlesioned P301S mice were exacerbated by DSP-4, and mortality was also accelerated. These DSP-4-induced changes were accompanied by only a mild aggravation of tau pathology, suggesting that increased tau burden cannot fully account for the effects of LC degeneration. Combined, these experiments demonstrate that loss of LC noradrenergic neurons exacerbates multiple phenotypes caused by pathogenic tau, and provides complementary data to highlight the dual role LC degeneration has on both tau and Aβ pathologies in AD.

SIGNIFICANCE STATEMENTElucidating the mechanisms underlying AD is crucial to developing effective diagnostics and therapeutics. The degeneration of the LC and loss of noradrenergic transmission have been recognized as ubiquitous events in AD pathology, and previous studies demonstrated that LC lesions exacerbate pathology and cognitive deficits in amyloid-based mouse models. Here, we reveal a complementary role of LC degeneration on tau-mediated aspects of the disease by using selective lesions of the LC and the noradrenergic system to demonstrate an exacerbation of cognitive deficits, neuroinflammation, neurodegeneration in a transgenic mouse model of tauopathy. Our data support an integral role for the LC in modulating the severity of both canonical AD-associated pathologies, as well as the detrimental consequences of LC degeneration during disease progression.
Ventral Midline Thalamus Is Necessary for Hippocampal Place Field Stability and Cell Firing Modulation
Authors: Cholvin Thibault , Hok Vincent , Giorgi Lisa , Chaillan Franck A. , Poucet Bruno
Published: November 2017

The reuniens (Re) and rhomboid (Rh) nuclei of the ventral midline thalamus are reciprocally connected with the hippocampus (Hip) and the medial prefrontal cortex (mPFC). Growing evidence suggests that these nuclei might play a crucial role in cognitive processes requiring Hip–mPFC interactions, including spatial navigation. Here, we tested the effect of ReRh lesions on the firing properties and spatial activity of dorsal hippocampal CA1 place cells as male rats explored a familiar or a novel environment. We found no change in the spatial characteristics of CA1 place cells in the familiar environment following ReRh lesions. Contrariwise, spatial coherence was decreased during the first session in a novel environment. We then investigated field stability of place cells recorded across 5 d both in the familiar and in a novel environment presented in a predefined sequence. While the remapping capacity of the place cells was not affected by the lesion, our results clearly demonstrated a disruption of the CA1 cellular representation of both environments in ReRh rats. More specifically, we found ReRh lesions to produce (1) a pronounced and long-lasting decrease of place field stability and (2) a strong alteration of overdispersion (i.e., firing variability). Thus, in ReRh rats, exploration of a novel environment appears to interfere with the representation of the familiar one, leading to decreased field stability in both environments. The present study shows the involvement of ReRh nuclei in the long-term spatial stability of CA1 place fields.

SIGNIFICANCE STATEMENTGrowing evidence suggest that the ventral midline thalamic nuclei (reuniens and rhomboid) might play a substantial role in various cognitive tasks including spatial memory. In the present article, we show that the lesions of these nuclei impair the spatial representations encoded by CA1 place cells of both familiar and novel environments. First, reduced variability of place cell firing appears to indicate an impairment of attentional processes. Second, impaired stability of place cell representations could explain the long-term memory deficits observed in previous behavioral studies.
Normal Topography and Binocularity of the Superior Colliculus in Strabismus
Authors: Economides John R. , Rapone Brittany C. , Adams Daniel L. , Horton Jonathan C.
Published: November 2017

In subjects with alternating strabismus, either eye can be used to saccade to visual targets. The brain must calculate the correct vector for each saccade, which will depend on the eye chosen to make it. The superior colliculus, a major midbrain center for saccade generation, was examined to determine whether the maps serving each eye were shifted to compensate for strabismus. Alternating exotropia was induced in two male macaques at age 1 month by sectioning the tendons of the medial recti. Once the animals grew to maturity, they were trained to fixate targets with either eye. Receptive fields were mapped in the superior colliculus using a sparse noise stimulus while the monkeys alternated fixation. For some neurons, sparse noise was presented dichoptically to probe for anomalous retinal correspondence. After recordings, microstimulation was applied to compare sensory and motor maps. The data showed that receptive fields were offset in position by the ocular deviation, but otherwise remained aligned. In one animal, the left eye's coordinates were rotated ∼20° clockwise with respect to those of the right eye. This was explained by a corresponding cyclorotation of the ocular fundi, which produced an A-pattern deviation. Microstimulation drove the eyes accurately to the site of receptive fields, as in normal animals. Single-cell recordings uncovered no evidence for anomalous retinal correspondence. Despite strabismus, neurons remained responsive to stimulation of either eye. Misalignment of the eyes early in life does not alter the organization of topographic maps or disrupt binocular convergence in the superior colliculus.

SIGNIFICANCE STATEMENTPatients with strabismus are able to make rapid eye movements, known as saccades, toward visual targets almost as gracefully as subjects with normal binocular alignment. They can even exercise the option of using the right eye or the left eye. It is unknown how the brain measures the degree of ocular misalignment and uses it to compute the appropriate saccade for either eye. The obvious place to investigate is the superior colliculus, a midbrain oculomotor center responsible for the generation of saccades. Here, we report the first experiments in the superior colliculus of awake primates with strabismus using a combination of single-cell recordings and microstimulation to explore the organization of its topographic maps.
Restoration of Dendritic Complexity, Functional Connectivity, and Diversity of Regenerated Retinal Bipolar Neurons in Adult Zebrafish
Authors: McGinn Timothy E. , Mitchell Diana M. , Meighan Peter C. , Partington Natalie , Leoni Dylan C. , Jenkins Christina E. , Varnum Michael D. , Stenkamp Deborah L.
Published: November 2017

Adult zebrafish (Danio rerio) are capable of regenerating retinal neurons that have been lost due to mechanical, chemical, or light damage. In the case of chemical damage, there is evidence that visually mediated behaviors are restored after regeneration, consistent with recovery of retinal function. However, the extent to which regenerated retinal neurons attain appropriate morphologies and circuitry after such tissue-disrupting lesions has not been investigated. Adult zebrafish of both sexes were subjected to intravitreal injections of ouabain, which destroys the inner retina. After retinal regeneration, cell-selective markers, confocal microscopy, morphometrics, and electrophysiology were used to examine dendritic and axonal morphologies, connectivities, and the diversities of each, as well as retinal function, for a subpopulation of regenerated bipolar neurons (BPs). Although regenerated BPs were reduced in numbers, BP dendritic spreads, dendritic tree morphologies, and cone–bipolar connectivity patterns were restored in regenerated retinas, suggesting that regenerated BPs recover accurate input pathways from surviving cone photoreceptors. Morphological measurements of bipolar axons found that numbers and types of stratifications were also restored; however, the thickness of the inner plexiform layer and one measure of axon branching were slightly reduced after regeneration, suggesting some minor differences in the recovery of output pathways to downstream partners. Furthermore, ERG traces from regenerated retinas displayed waveforms matching those of controls, but with reduced b-wave amplitudes. These results support the hypothesis that regenerated neurons of the adult zebrafish retina are capable of restoring complex morphologies and circuitry, suggesting that complex visual functions may also be restored.

SIGNIFICANCE STATEMENTAdult zebrafish generate new retinal neurons after a tissue-disrupting lesion. Existing research does not address whether regenerated neurons of adults successfully reconnect with surrounding neurons and establish complex morphologies and functions. We report that, after a chemical lesion that ablates inner retinal neurons, regenerated retinal bipolar neurons (BPs), although reduced in numbers, reconnected to undamaged cone photoreceptors with correct wiring patterns. Regenerated BPs had complex morphologies similar to those within undamaged retina and a physiological measure of photoreceptor–BP connectivity, the ERG, was restored to a normal waveform. This new understanding of neural connectivity, morphology, and physiology suggests that complex functional processing is possible within regenerated adult retina and offers a system for the future study of synaptogenesis during adult retinal regeneration.
Spillover Effects of Adult Medicaid Expansions on Children’s Use of Preventive Services
Authors: Venkataramani Maya , Pollack Craig Evan , Roberts Eric T.
Published: November 2017

BACKGROUND:

Since the passage of the Affordable Care Act, Medicaid enrollment has increased by ∼17 million adults, including many low-income parents. One potentially important, but little studied, consequence of expanding health insurance for parents is its effect on children’s receipt of preventive services.

METHODS:

By using state Medicaid eligibility thresholds linked to the 2001–2013 Medical Expenditure Panel Surveys, we assessed the relationship between changes in adult Medicaid eligibility and children’s likelihood of receiving annual well-child visits (WCVs). In instrumental variable analyses, we used these changes in Medicaid eligibility to estimate the relationship between parental enrollment in Medicaid and children’s receipt of WCVs.

RESULTS:

Our analytic sample consisted of 50 622 parent-child dyads in families with incomes <200% of the federal poverty level, surveyed from 2001 to 2013. On average, a 10-point increase in a state’s parental Medicaid eligibility (measured relative to the federal poverty level) was associated with a 0.27 percentage point higher probability that a child received an annual WCV (95% confidence interval: 0.058 to 0.48 percentage points, P = .012). Instrumental variable analyses revealed that parental enrollment in Medicaid was associated with a 29 percentage point higher probability that their child received an annual WCV (95% confidence interval: 11 to 47 percentage points, P = .002).

CONCLUSIONS:

In our study, we demonstrate that Medicaid expansions targeted at low-income adults are associated with increased receipt of recommended pediatric preventive care for their children. This finding reveals an important spillover effect of parental insurance coverage that should be considered in future policy decisions surrounding adult Medicaid eligibility.
Childhood Sports Participation and Adolescent Sport Profile
Authors: Gallant François , O’Loughlin Jennifer L. , Brunet Jennifer , Sabiston Catherine M. , Bélanger Mathieu
Published: November 2017

OBJECTIVES:

We aimed to increase understanding of the link between sport specialization during childhood and adolescent physical activity (PA). The objectives were as follows: (1) describe the natural course of sport participation over 5 years among children who are early sport samplers or early sport specializers and (2) determine if a sport participation profile in childhood predicts the sport profile in adolescence.

METHODS:

Participants (n = 756, ages 10–11 years at study inception) reported their participation in organized and unorganized PA during in-class questionnaires administered every 4 months over 5 years. They were categorized as early sport samplers, early sport specializers, or nonparticipants in year 1 and as recreational sport participants, performance sport participants, or nonparticipants in years 2 to 5. The likelihood that a childhood sport profile would predict the adolescent profile was computed as relative risks. Polynomial logistic regression was used to identify predictors of an adolescent sport profile.

RESULTS:

Compared with early sport specialization and nonparticipation, early sport sampling in childhood was associated with a higher likelihood of recreational participation (relative risk, 95% confidence interval: 1.55, 1.18–2.03) and a lower likelihood of nonparticipation (0.69, 0.51–0.93) in adolescence. Early sport specialization was associated with a higher likelihood of performance participation (1.65, 1.19–2.28) but not of nonparticipation (1.01, 0.70–1.47) in adolescence. Nonparticipation in childhood was associated with nearly doubling the likelihood of nonparticipation in adolescence (1.88, 1.36–2.62).

CONCLUSIONS:

Sport sampling should be promoted in childhood because it may be linked to higher PA levels during adolescence.
Igreja e Estado: a construção da concórdia
Authors: Marchi Euclides
Published: November 2017

-
Catolicismo e desenvolvimento varguista: nexos do apoio da arquidiocese de Porto Alegre ao Estado brasileiro no período pós-1930
Authors: Isaia Artur César
Published: November 2017

-
EL PRIMER DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
Authors: Lezama Astigarraga Antônio
Published: November 2017

-
RELAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTORIA DA PUCRS
Authors: Dissertações PUCRS Dissertações PUCRS
Published: November 2017

-
AS SOMBRAS DO LITTORIO. O FASCISMO NO RIO GRANDE DO SUL, de Loraine Slomp Giron
Authors: E. Gertz René
Published: November 2017

-
A Conceptual Review to Approach Traditional Homegardens as Fields of Social Practice
Authors: Lope-Alzina Diana Gabriela
Published: November 2017

Disciplines and approaches concerned with people­environment relations have contributed to legitimate traditional ecological knowledge, nowadays endorsed in the international scientificpolicy agenda as an important driver for management and conservation of biological resources. However, there is still a need to further understand how people internalize worldviews, knowledge, and practices regarding environmental management. In this sense, traditional homegardens are a suitable scenery to unravel such processes. Grounded on Bourdieu´s´theory of practice´, this paper unveils homegardens as fields of social practice. The homegarden field is embedded within the household field, further influenced by the community field. The three of them make up the ‘array of fields’ where homegardening develops by means of social interactions, informing and informed by the habitus (schemes of perception, appreciation, and action, produced by particular social environments that shape agent’s own sense of the world and his/her place in it). Both, inputs (e.g. land, plants, labor, and knowledge) and outputs (e.g. increased knowledge, homegarden produce, homegarden functions and derived benefits) are here approached as homegarden´s capitals. According to the theory of practice, such capitals are unequally distributed across agents, and it is such inequality that impulses them to generate, maintain, increase and/or transform homegarden capitals.