bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Análisis de los elementos del modelo canvas y su relación en el incremento de las ventas en las mypes de Mineral de la Reforma, Hidalgo
Authors: Ortiz Cordero Gabriela , Gómez Mohedano Gisela Yamin
Published: October 2023

La investigación tuvo como objetivo examinar la relación entre los elementos de un modelo de negocio y el incremento en el nivel de ventas que obtienen las mypes de Mineral de Reforma, Hidalgo. El método de investigación fue el enfoque cuantitativo, transversal, de alcance correlacional, basado en una encuesta dirigida a 350 directores de empresas, la cual estuvo compuesta por 114 ítems para realizar un análisis sistémico mediante las siguientes variables: recursos humanos, análisis de mercado, proveedores, dirección, finanzas, gestión de ventas, innovación, mercadotecnia, producción y operación, satisfacción con la empresa, ventaja competitiva, ámbito de ventas, ISO 26000 y valoración del entorno. Los resultados muestran los elementos del modelo de negocios que mejoran las ventas a partir de un análisis estadístico, el cual determina las estrategias que ayudan a tener una ventaja competitiva en las mypes de Mineral de Reforma. El estudio está limitado solo para la región de Mineral de la Reforma. Sin embargo, la propuesta establecida es fácil de reproducir en otros municipios de la región debido a la simplificación de la metodología para relacionar el potencial de ventas con los elementos de un modelo de negocios.
EKSEKUSI LELANG OLEH KREDITOR SEPARATIS PADA MASA PERDAMAIAN DALAM PKPU DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
Authors:   Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Akyas Mohamad
Published: October 2023

Salah satu alternatif penyelesaian utang piutang antara debitor dengan para kreditor adalah perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Secara normatif, perdamaian dalam PKPU mengikat semua kreditor, kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai agunan dan nilai utang yang dijamin dengan agunan tersebut. Apabila pemberian kompensasi tidak dapat dilakukan dan debitor terbukti telah wan prestasi maka kreditor separatis mengeksekusi agunan dengan melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban mengenai landasan yuridis atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren atas tindakan kreditor separatis tersebut dalam kajian UUKPKPU. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) dan penelitian lapangan pada instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, dan penarikan simpulannya dilakukan dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam UUKPKPU terdapat landasan yuridis atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dan perlindungan hukum yang cukup memadai bagi kreditor konkuren atas tindakan kreditor separatis tersebut.
INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK
Authors:   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mayana Ranti Fauza , Santika Tisni ,   Universitas Pasundan, Pratama Alvi ,   Universitas Pasundan, Wulandari Ayyu ,   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Published: October 2023

Artikel ini menganalisis Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital serta beberapa masalah hukum yang timbul terkait NFT terutama di bidang hukum kekayaan intelektual diantaranya pelindungan hak cipta serta konstruksi hukum kepemilikan hak cipta atas NFT dan korelasinya dengan pengembangan kekayaan intelektual (intellectual property development) dan komersialisasi NFT. Melalui penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun di Indonesia belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur Non-Fungible Tokens (NFT), hak dari creator karya secara umum dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun dari sudut pandang intellectual property development, NFT menghadirkan potensi pengembangan dan komersialisasi karya melalui media digital yang memiliki jangkauan luas serta memberikan peluang monetisasi yang lebih optimal. Terdapat beberapa tantangan misalnya terkait perlindungan hukum, digital theft dan konversi / minting karya tanpa izin dari pencipta / pemegang hak cipta yang asli. Dalam memformulasikan solusi dari permasalahan tersebut, penting untuk dipertimbangkan solusi dari aspek legal maupun aspek teknologi sebagai model perlindungan terhadap kekayaan intelektual dari ancaman pelanggaran yang diakibatkan oleh teknologi pula. Pendekatan teknologi misalnya melalui Technologies Protection Measures (TPM), Anti Copy Devices, Access Controlling Devices / Digital Envelope, Proprietary Viewer, Watermarking / Fingerprinting, Metering Systems maupun Electronic Copyright Management System (ECMS), sedangkan dari aspek legal dapat dilakukan formulasi regulasi pelindungan Hak Cipta dengan pendekatan teknologi seperti halnya Digital Millenium Copyrights Act 1998 (DMCA) yang diterapkan di AS, pendekatan kontraktual antar para pihak yang berkepentingan juga dapat diambil sebagai upaya memberikan pelindungan hukum dan kepastian hukum.
PERDAMAIAN ANTARA PEMERINTAH DAN AHLI WARIS DENGAN OBJEK TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO NOMOR 12/PDT.G/2020/PN.MKM)
Authors:   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Firdaus Riki Muhammad , Afriana Anita ,   Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Putri Sherly Ayuna ,   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Published: October 2023

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang menguasai atau memiliki objek tanah. Dalam tugas akhir ini, menjadi sebuah permasalahan ketika Pihak Pertama tidak terima atas pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagai Pihak Kedua sehingga memberikan uang tali asih kepada Pihak Pertama sebagai bentuk ganti kerugian setelah dilakukannya pengadaan tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam sebuah akta perdamaian. Pokok Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana kewajiban Pihak Kedua dalam putusan Pengadilan Negeri Mukomuko berupa Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2020/Pn.Mkm serta akibat hukumnya akta perdamaian tersebut bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan berupa metode pendekatan yuridis normatif diantaranya dengan memfokuskan pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang bersumber dari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan serta studi dokumentasi. Hasil penelitian disusun secara deskriptif analitis dan dianalisis secara yuridis kualitatif guna memberikan gambaran yang rinci dan sistematik terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan uang tali asih sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian pada prinsipnya bukan merupakan ganti kerugian melainkan sebagai pemberian bantuan untuk mempererat persaudaraan. Tanah yang belum bersertifikat apabila digunakan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) serta melekat juga kekuatan eksekutorial.
KEABSAHAN PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUM DARI ALIH DEBITUR ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH SECARA DI BAWAH TANGAN
Authors:   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Manurung Ester Natalia , Pujiwati Yani ,   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Afriana Anita ,   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Published: October 2023

Peralihan atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus dilakukan dengan persetujuan pihak bank selaku kreditur dan dengan akta otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian alih debitur atas Kredit Pemilikan Rumah yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan dan mengkaji akibat hukum terhadap kepemilikan atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian alih debitur atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah secara di bawah tangan merupakan perjanjian yang batal demi hukum atau tidak sah, serta akibat hukum terhadap kepemilikan atas sertipikat tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak dapat dilakukan balik nama, kecuali memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah hakim dalam jabatannya.
KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
Authors:   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Judiasih Sonny Dewi
Published: October 2023

Perkawinan bawah umur merupakan masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. PBB menghimbau semua negara anggota untuk menghapuskan praktik perkawinan anak di masing-masing negara dan tahun 2030 diharapkan zero perkawinan anak di seluruh dunia. Tingginya angka perkawinan bawah umur menyebabkan Indonesia menempati urutan ke-8 terbanyak di dunia dan urutan ke-2 di wilayah negara ASEAN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan diizinkan jika laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perbedaan usia perkawinan menimbulkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengubah syarat usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berubahnya syarat usia perkawinan berbasis kesetaraan gender ini, diharapkan dapat meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode pendekatan yuridis normatif, dengan dilengkapi data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran terkait materi perkawinan bawah umur yang berasal dari lembaga-lembaga terkait dan media sosial. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan bawah umur di Indonesia dan dampak perkawinan bawah umur terhadap pemenuhan hak atas pendidikan serta sanksi terhadap orang tua yang melakukan pemaksaan perkawinan bawah umur. Terdapat kontroversi dengan adanya perbedaan kebiasaan yang ada di masyarakat mengenai perkawinan dengan UU Perkawinan, guna mendukung pencegahan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, disarankan adanya perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan bawah umur, serta adanya penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.
KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN UMUM YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Authors:   Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Rubiati Betty
Published: October 2023

Pembangunan Rumah Susun merupakan upaya penyediaan rumah bagi masyarakat dalam kondisi keterbatasan lahan. Rumah Susun yang ada saat ini dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Karena keterbatasan tanah hak untuk dibangun rumah susun terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011, dikembangkan pembangunan rumah susun umum dengan memanfaatkan barang milik Negara/daerah berupa tanah dengan cara sewa. Namun banyak kendala yang dihadapi dalm pembangunan Rumah Susun di atas Tanah aset Pemerintah/Pemda, sehingga belum dapat terlaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan pelitian lapangan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah untuk pembangunan Rumah Susun umum merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam penyediaan Rumah Susun umum, baik yang di sewa maupun di miliki banyak kendala yang ditemukan dilapangan. Untuk mengatasi kendala kebutuhan rumah susun umum, Pemerintah mulai merencanakan pembangunan rumah susun di atas tanah Barang Milik Negara/Daerah dengan bukti Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Satuan Rumah Susun. Pembangunan rumah susun tersebut terletak di Kota Bandung sebagai Pilot Projek. Kepemilikan Rumah Susun di atas tanah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara sewa yang berjangka waktu 60 tahun. Saat ini peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan SKBG Sarusun baru diterbitkan, sehingga kepemilikan rumah susun umum di atas tanah aset pemerintah/pemda dengan bukti SKBG Sarusun belum dapat terwujud. Untuk itu perlu segera diterbitkan Petunjuk pelaksanaannya.
REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Authors:   Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Noor Aslan , Dwika Mohamad Bima ,   Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Rodiah Alviraisah ,   Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Hardian Ryan Aditya ,   Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Published: October 2023

Surat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUHT merupakan salah satu proses dalam pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris dan PPAT dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan jabatan yang dimilikinya, namun dalam praktik masih terdapat kebingungan karena Notaris menggunakan blanko/format berdasarkan PerKaban No. 8/2012, yang mana pengisian blanko/format tersebut seharusnya merupakan ketentuan yang menjadi pedoman bagi PPAT. Atas permasalahan tersebut diperlukan rekonseptualisasi atas kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat SKMHT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian rekonseptualisasi kewenangan Notaris dan PPAT membuat SKMHT yaitu bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, akan tetapi dalam kewenangannya tersebut harus dibatasi. Pembatasan pemberian kewenangan kepada notaris dalam hal pembuatan akta pertanahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan peran pemerintah untuk melakukan perubahan atas ketentuan UUJN dan UUHT, kemudian dilingkup Notaris dan PPAT hendaknya mengadakan pertemuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum serta tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
BATASAN MAKNA FRASA “PIHAK LAIN” PADA PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DAN AKIBAT HUKUMNYA
Authors:   Widjojanto, Darminto & Partners, Muhammad Fauzan
Published: October 2023

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 telah memutuskan untuk membatasi makna “pihak lain” dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebelumnya berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Sehingga menjadi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatasan makna tersebut telah tepat jika dikaji dengan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini membahas tentang perubahaan makna frasa pihak lain dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha serta bagaimana akibat hukumnya. Hasil menunjukkan bahwa pembatasan makna pada Pasal 22 ini juga tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjadi pondasi hukum demokrasi ekonomi di Indonesia dimana setiap pelaku usaha memiliki hak untuk berada dalam iklim persaingan yang sehat dan wajar, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam dunia usaha dan mengakibatkan persekongkolan tender yang melibatkan pihak penyelenggara tender tidak dapat dijerat dikarenakan pihak penyelenggara tender bukan lagi subjek hukum yang diatur dalam pasal a quo, sedangkan, dalam proses penyelenggaraan tender pihak penyelenggara memungkinkan bersekongkol dengan pihak pelaku usaha untuk mengatur pemenang tender.
Noética y educación en Averroes. Un acercamiento a partir del Gran Comentario al De Anima de Aristóteles
Authors: Paredes Sandro
Published: October 2023

La noética desarrollada por Averroes en su Gran comentario al De Anima contiene algunas referencias y argumentos relacionados con la educación. Nuestro artículo pone de manifiesto el uso, por parte de Averroes, de la relación maestro-estudiante como un argumento dentro del análisis del intelecto y las posibles implicancias para una filosofía de la educación. Para ello: i) exponemos, como antecedente, el problema sobre el intelecto uno y múltiple en Alejandro de Afrodisia y Temistio; ii) analizamos la recepción de este problema en algunos pasajes del Gran Comentario de Averroes que refieren a la educación y el uso que tienen dentro de su argumentación noética; iii) se proponen algunas consideraciones que permitirían reconstruir una filosofía de la educación en Averroes.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA SUKARAME BARU KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
Authors: Susanti Sani , Sari Putri
Published: October 2023

Penelitian ini dilatar belakangi dengan permasalahan peran pemerintah desa dalam pembinaan, pelayaan dan pengembangan pada kelompok tani desa Sukarame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Uatra.Tujuan dalam  penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembinaan, pelayaan dan pengembangan pada kelompok tani desa Sukarame. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam  penelitian ini berjumlah sebanyak 88 orang. Pengambilan sampel menggunakan tehnik random sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah desa dalam pemeberdayaan kelompok tani dengan  indikator pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan program-program dan pembinaan secara keseluruhan berada pada skor rata-rata 295 dengan kriteria yang tergolong tinggi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Gambaran peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani menunjukkan bahwa kelompok tani desa Sukarame Baru adalah sebuah kelompok yang dapat dibergunakan dalam memajukan masyarakat desa Sukarame Baru serta adanya peran dari pemerintah desa sehingga mampu memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan dalam membina, mengembangkan dan melayani kelompok tani
UPAYA PENDAMPING DESA DALAM PEMBENTUKAN DESA WISATA SOPOTINJAK KECAMATAN BATANG NATAL
Authors: Anggina Putri , Anifah Anifah , Irwan Mahfuzi
Published: October 2023

Pendamping desa memiliki peran penting dalam pembentukan desa wisata. Unsur penting desa wisata yang maju adalah keterlibatan pendamping desa. Pendamping desa tidak hanya mendampingi program ke desa, tetapi juga mengelola keuangan desa, dan juga berperan aktif dalam pertumbuhan dan pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pendamping desa dalam pembentukan desa wisata Sopotinjak Batang Natal. Metodologi penelitian adalah kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumetasi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa desa wisata tidak optimal dalam bertransformasi menjadi desa wisata, sehingga pentingnya upaya pendamping desa untuk membimbing pemerintah desa dan masyarakat desa menuju desa wisata Sopotinjak. Upaya yang dilakukan oleh pendamping desa adalah sebagai berikut: berkontribusi dalam pembentukan desa wisata, memberikan pendampingan dan pembinaan bagi pembentukan desa wisata, memberikan ide kepada pemerintah desa dan melaksanakan pembimbingan dana desa.
Who Me? An Inclusive Future for Health Systems Leadership
Authors: George Becky
Published: October 2023

Our future health and disability systems require leaders prepared to lead integrated, consumer focussed services. These leaders need to engage with current paradigm shifts occurring in global health care and focus on delivering interprofessional services (Marinelli-Poole et al., 2011; Markham, 2015). There is a legacy of medical and nursing professions dominating system leadership roles over Allied Health Professions (Gauld & Horsburgh, 2015). To foster an effective and equitable leadership culture, we need to equip our workforce to lead a health system fit for contemporary society. In this presentation I will report on a study which explored the experiences of Allied Health clinicians who have already stepped into health systems leadership roles. This study sought to understand what factors and experiences enabled them to progress into these leadership roles. By analysing the shared experiences, we hope to learn what change is required to support more Allied Health clinicians into health systems leadership. Three themes have emerged from the qualitative analysis of data shared during semi structured interviews. Reflexive thematic analysis, visual doodling, and the software, XMind and NVivo, were all used to organise and help with data analysis. The three emergent themes are, 1.) Where do I fit? 2.) Where do we fit? 3.) Where is there space at the table? I will discuss these themes within the context of our national health system and what their implications might be for the future of health leadership development.
A Study on New Zealand Television: Professional Perspectives on Industry Sustainability
Authors: Daniels Rachel
Published: October 2023

Fragmented by the plethora of internationalised television choices, audiences are now scattered across a multitude of programme options on a variety of global Subscription Video on Demand (SVoD) streaming platforms, broadcasters and television services. New Zealand audiences are predominantly choosing globalised services (Glasshouse Consulting, 2021). This research examines what the New Zealand television industry is doing to remain relevant and connected to its audiences. I seek to fill a gap in the current knowledge on the impact of international SVoD television services such as Netflix, Disney+, and Apple TV+ on the local industry as New Zealand domestic audiences appear to shift away from local services and storytelling. The research examines New Zealand television industry professional expert perspectives to identify and interpret the values, conflicts and challenges of protecting (while fostering the growth of) local culture through content, and the impact of public policy. Data has been collected via in-depth semi-structured interviews with industry experts. Open-ended questions have allowed for flexibility in the interview process, so that subjects can delve into their experiences, views and perspectives. The qualitative data has been analysed using thematic analysis, with patterns and themes that have emerged within the layers of data identified and discussed (Braun & Clarke, 2013; Braun et al., 2019). This presentation will address preliminary research findings which identify how the industry's need for economic sustainability has often compromised local productions and local cultural objectives, opening a debate on whether local stories are produced for local audiences or whether they should transcend national boundaries. The research reflects differing views on who should moderate and determine the cultural specificity of content, and where the sector should focus.
Reasoning Ways Scale: Validity and Reliability Study for Teachers
Authors: Yalın Uçar Meltem
Published: October 2023

This study investigated whether the Reasoning Ways Scale is a valid and reliable teacher measurement tool. The Reasoning Ways Scale was developed by Yalın Uçar et al. (2023). The data of this scale was obtained from 378 pre-service teachers, and the Reasoning Ways Scale consisting of seven sub-dimensions and 21 items, was developed. In this study, for the validity and reliability of the Reasoning Ways Scale for teachers, 520 teachers working in different cities and in different branches in the 2022-2023 academic year were reached by appropriate sampling method. The study data were analyzed using SPSS 25.0 (Statistical Package for Social Sciences). Exploratory and Confirmatory Factor Analyses were conducted for the construct validity of the measurement scale for teachers. As a result of these analyses, it was determined that the instrument had a structure consisting of seven (7) sub-dimensions and 21 items. The reliability coefficients of the sub-dimensions of the measurement tool were obtained as Verbal, 0.85; Historical, 0.81; Algebraic, 0.78; Intuitive, 0.77; Analogical, 0.72; Inductive, 0.67 and Deductive, 0.61. The statistical results also supported acceptable goodness-of-fit indices for the seven-dimensional factor structure of the instrument/ acceptable goodness-of-fit indices for the three-dimensional factor structure; (χ2(210) =3378.718; p
Diálogo de saberes para la construcción de un proyecto de crianza de gallinas en Yucatán, México
Authors: Castillo-Rocha Carmen , Quiroz-Carranza Roxana , Barrera-Hernández Sigrid Carolina , González-Tolentino Jaime
Published: October 2023

Objetivo: dar cuenta de las experiencias proyecto de traspatio, desarrollado entre un grupo de mujeres mayas de Canicab, Yucatán, México y un equipo integrado por participantes académicas no mayas. Metodología: En el marco de la investigación-acción-participativa y del diálogo de saberes, propusimos un proyecto productivo que favoreciera la sustentabilidad en esta localidad rural, identificada como de alta marginación. Resultados: el grupo conformado por las mujeres mayas optó por un proyecto de traspatio que hiciera posible tener alimentos sanos para sus familias propias y extensas mediante la crianza de gallinas y la producción de huevo, elección tomada a partir de sus lazos comunitarios y de parentesco. Limitaciones: Aunque se trabajó con mujeres, el texto carece de perspectiva de género o posicionamientos feministas. Conclusiones: observamos que lo que producen estas mujeres circula en dos lógicas, las prácticas culturales mayas relacionadas con solicitar, agradecer y compartir, y el mundo capitalista que convierte los bienes y el bienestar en dinero. Las decisiones tomadas por estas mujeres tienen tras de sí una historia relacionada con situaciones interculturales vinculadas con extensionistas gubernamentales y extorsionadores bancarios, que llevaron a Canicab la imposición de la ciencia occidental, por un lado, y el engaño y el despojo, por el otro.
The use of a combination of Diclofenac and Orphenadrine for analgesia in knee replacement
Authors: Kuzmina M. V. , Shlyk I. V. , Panafidina V. A. , Kozhevin A. A. , Polushin Yu. S. , Krivov V. O.
Published: October 2023

The objective was to assess the effectiveness and safety of the use of a fixed combination of Diclofenac and Orphenadrine (Neodolpasse) for analgesia  in patients who underwent knee replacement.

Materials and methods. 40 patients who underwent knee replacement in conditions of combined spinal-conduction analgesia (femoral nerve  block) were included into the study. In the main group(n = 20), Neodolpasse (a combination of Diclofenac 75mg and of Orphenadrine 30 mg in  250 ml of solution) was administered intravenously 30 minutes before surgery, and then in the postoperative period 2 times a day for 2 days. In the  comparison group (n = 20), Ketoprofen (intravenously,100 mg) was used instead of Neodolpasse 30 minutes before surgery, in the postoperative  period, it was continued 2 times a day for 2 days (intravenously, 100 mg). The severity of the pain was assessed with a visual analog scale (VAS) 6,  12, 24 and 48 hours after surgery. The assessment of the restoration of the supporting function of the operated leg and the ability of the patient to  perform active movements in the knee joint was carried out after 24 and 48 hours. The possible side effects was assessed throughout the entire period.

Results. The median value of VAS after 24 hours in the main group was 2.5 (2;3) points, which was significantly lower in compassion to VAS of the  control group 4(3;5) p = 0.006. A more pronounced analgesic effect while using Diclofenac and Orphenadrine persisted for 48 hours, the median  value of VAS in the main group after surgery was 2 (2;3), in the control group – 3 (2.8;4) p = 0.021. There were no significant differences in the  recovery time of restoration of the supporting ability of the operated leg and knee joint function, in the frequency of Tramadol use in the compared  groups. Side effects and complications were not identified.  

Conclusion. The use of the fixed dose of Neodolpasse as part of multimodal perioperative analgesia in patients, who underwent knee replacement,  contributed to a decrease in the severity of pain syndrome in the postoperative period.
Infusion-transfusion therapy and correction of water–electrolyte disorders in simultaneous liver fragment transplantation and kidney retransplantation (clinical case)
Authors: Novikov D. I. , Zaitsev A. Yu. , Kut’ina O. E. , Filin A. V. , Zokoev A. K. , Metelin A. V. , Shchkaturov S. V. , Khalimov M. Ya.
Published: October 2023

A clinical case of simultaneous surgery in the volume of transplantation of the left lateral sector of the liver and kidney retransplantation from one  living related donor to a 10-year-old girl with cirrhosis of the liver and after transplantectomy of the donor kidney is presented. The child born in  2013 was transferred to program hemodialysis in 2015 as a result of the development of end-stage chronic kidney disease (CKD) in the outcome of  congenital kidney dysplasia. In October 2022, renal replacement therapy was started as a result of a relapse of end-stage CKD. In January 2023, she  suffered purulent cystitis. 02.24.2023 – transplantectomy. 05.05.2023, simultaneous transplantation of the left lateral sector of the liver and kidney  allotransplantation from a living related donor were performed. Anesthesiologists faced a serious problem in the form of the selection of adequate  infusion therapy, taking into account the combination of two surgical interventions that radically differ in the tactics of anesthesiological support,  as well as the correction of water – electrolyte disorders in the complete absence of diuresis throughout the fifteen-hour surgical intervention
Critical illness polyneuromyopathy (literature review)
Authors: Plotnikov G. P. , Chuiko M. R. , Kudryavtsev A. N. , Hadzhiev I. B. , Kovrazhkina E. A.
Published: October 2023

Neuromuscular disorders are extremely common in critically ill patients; they significantly affect the recovery time and limit the quality of subsequent  life. Until now, it is difficult to assess the presence of such disorders in intensive care units. The presented literature analysis of the current state of  the issues of epidemiology, pathogenesis and pathophysiology of critical illness polyneuromyopathy (CIPNM) determines the current directions  in the diagnosis and treatment of this pathology
Historia, parodia e intertextualidad para narrar el fin de la utopía revolucionaria: Tierra roja. La novela de Lázaro Cárdenas de Pedro Ángel Palou
Authors: Sotelo Gutiérrez César Antonio
Published: October 2023

El fracaso del proyecto de nación, tras doscientos años de vida independiente, ha obligado a buscar en todos los ámbitos las causas del colapso social, económico y político que México está viviendo. De ahí la importancia que hoy en día reviste la novela histórica, que utiliza la ficción para estudiar el pasado, en un intento de presentar respuestas a los problemas del presente.
Con Tierra roja. La novela de Lázaro Cárdenas Pedro Ángel Palou lleva a cabo una revisión del momento histórico en que se intentó erigir a la nación mexicana, convirtiendo en proyecto político la utopía de la revolución: construir una sociedad más justa. La ficción desarrolla un proceso de humanización de Lázaro Cárdenas, el presidente que quiso cumplir con las metas revolucionarias instituyendo una serie de reformas que no logró consolidar de una manera firme, por lo que pocas de sus conquistas e ideales han pervivido en el presente siglo.
La novela no engrandece el mito del héroe, sino que presenta a un hombre con sus miedos, contradicciones, anhelos y sueños. Así, la ficción retrata un país en busca de rumbo, cuyo destino no dependía sólo de las decisiones de su presidente, sino de las numerosas acciones de los actantes de un constructo social efervescente: campesinos, obreros, empresarios, políticos, periodistas, artistas.
Para generar esa visión de conjunto, la estructura narrativa que establece Palou fusiona dos de los géneros más populares en la narrativa contemporánea, el histórico y el policiaco y sustenta ambos discursos en la parodia y la intertextualidad para crear una novela posmoderna que invita al lector a involucrarse en un ejercicio lúdico en donde historia y ficción se confunden, se contradicen y se complementan, una fábula que gira en torno a la figura de un caudillo, pero que da voz a los seres anónimos que también son parte de la historia, para mostrar que un solo hombre no puede cambiar a una sociedad que no participa activamente en la resolución de sus problemas.
“Benzulul”: huellas de la identidad y la realidad regional chiapaneca del siglo XX
Authors: Cruz Jiménez Diana Erika , Araujo González Rafael de Jesús
Published: October 2023

El presente artículo versa sobre “Benzulul”, cuento que da nombre a la primera obra del escritor chiapaneco Eraclio Zepeda Ramos. Esta y otras publicaciones del conocido “Ciclo de Chiapas” están vinculadas al entorno sociohistórico de los autores que participaron en los proyectos culturales y políticas públicas del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río con la intención de atender a la población indígena, delinear la identidad nacional y homogeneizar el idioma. Para poner en cuestión estas nociones, se presenta el análisis histórico del contexto del autor y de su trabajo; posteriormente se lleva a cabo una revisión literaria general de los elementos regionales de “Benzulul” (1959) a la par que se retoman valores que estudiosos han vertido en torno a la obra y se elaboran consideraciones propias a partir de los aportes teóricos emanados de la teoría de la literatura, de la historia y de los estudios culturales.
Se concluye que “Benzulul” es una obra producto del contexto en el que surge. En ella se articula la realidad regional con la visión y voz del autor que, como otros, se involucró en las acciones que el gobierno llevó a cabo para atender a la población indígena con un proyecto de aculturación. Valga decir que los objetivos de estas políticas se modificaron con la intervención de artistas e intelectuales, lo que dio como resultado una concepción de la identidad a partir de la diversidad y la resignificación de los personajes indígenas y mestizos, ya no percibidos como víctimas o seres exóticos, sino como sujetos universales, con vicios y virtudes.
بطاقة تقويمية للنمو الجسمي لتلاميذ المرحلة الابتدائية للصفوف (الرابع، الخامس، السادس) في مركز محافظة كركوك
Authors: علي عبدالله احمد , احمد جاسم عبد المنعم
Published: October 2023

أن مشكلة البحث الحالي تتمحور حول عدم وجود نظام تقويمي على درجة مقبولة يمكن ان يستخدم في التقويم الموضوعي للنمو الجسمي لتلاميذ المدارس الابتدائية في مركز محافظة كركوك بالاضافة الى عدم وجود دليل يمكن الاعتماد عليه في هذه العملية.

تهدف الدراسة إلى:

التوصل الى الوحدات المرشحة عن متغيرات القياسات الجسمية لتلاميذ المدارس الابتدائية للصفوف (الرابعة، الخامسة، السادسة) في محافظة كركوك.

بناء بطاقة تقويمية للنمو الجسمي لتلاميذ المدارس الابتدائية (الرابعة، الخامسة، السادسة).

استخدم الباحثان المنهج الوصفي بالأسلوبين  (المسحي والعلاقات الارتباطية المتبادلة)، وحدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية من تلاميذ المرحلة الابتدائية ( الذكور) في مركز محافظة كركوك للعام الدراس (2020-2021)، والذي أشتمل على (28) مدرسة للبنين في مركز محافظة كركوك بواقع (5310) تلميذ، وقد اعتمد الباحثان على(23) قياساً جسمياً لتلاميذ الصفوف (الرابع، الخامس، السادس)، وقام الباحثان بجمع البيانات الخام وتمت معالجتها بعدد من الوسائل الإحصائية.

وقد توصل الباحثان إلى:

تم التوصل الى الوحدات المرشحة لتلاميذ المدارس الابتدائية للصفوف ( الرابع، الخامس، السادس) عن متغيرات القياسات الجسمية تم التوصل إلى (9) وحدات تم قبول ستٍ منها فقط في ضوء الشروط الموضوعة لقبول الوحدات وهي: (الوحدة الأولى: سمك الثنايا الجلدية لسمانة الساق، الوحدة الثانية: محيط العضد، الوحدة الثالثة: الطول الكلي للجسم، الوحدة الرابعة: طول العضد، الوحدة الخامسة: طول الجذع مع الراس، الوحدة السادسة: عرض الصدر).

2- تم بناء بطاقة  تقويمية للنمو الجسمي لتلاميذ المدارس الابتدائية للصفوف (الرابعة ، الخامسة ، السادسة) من خلال:

تم التوصل إلى وضع الدرجات المعيارية للقياسات الجسمية المرشحة لتلاميذ المدارس الابتدائية (الرابعة والخامسة والسادسة) في محافظة كركوك وفقاً للوحدات المرشحة للمتغيرات.

تم التوصل إلى رسم شكل بياني ( بروفايل ) يمثل الاوساط الحسابية للقياسات الجسمية المرشحة لتلاميذ المدارس الابتدائية للصفوف (الرابعة والخامسة والسادسة) في محافظة كركوك وفقاً للوحدات المرشحة للمتغيرات.
تمرينات بدنية خاصة وفق جهاز الكتروني مصمم لزوايا ثني مختلفة على اساس الوضع الحركي التشريحي لمفصل الركبة وتأثيرها في القوة الانفجارية للأطراف السفلى للاعبين الشباب بكرة القدم
Authors: عبد الله خطاب ابراهيم , احمد خلف مثنى
Published: October 2023

أهداف البحث:

1.إعداد تمرينات بدنية خاصة  بزوايا مختلفة لثني الركبة على أساس الوضع الحركي التشريحي في القوة الانفجارية للأطراف السفلى للاعبي كرة القدم.

الكشف عن تأثير التمرينات البدنية الخاصة بزوايا مختلفة لثني الركبة على أساس الوضع الحركي التشريحي في القوة الانفجارية للأطراف السفلى للاعبي كرة القدم.

وتوصل الباحثان الى أهم الاستنتاجات الآتية:

لقدد حققت التمرينات البدنية الخاصة المستخدمة في المنهاج التجريبي تطوراً معنوياً في القوة الانفجارية للأطراف السفلى المستهدفة في منهج البحث.

     كما حققت التمرينات البدنية الخاصة المستخدمة في المنهاج التجريبي تطوراً معنوياً في القوة الانفجارية لصالح المجموعة التجريبية عند مقارنة نتائج الاختبارين القبلي والبعدي.

   كما حققت التمرينات البدنية الخاصة المستخدمة في المنهاج التجريبي تطوراً معنوياً في القوة الانفجارية في الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

    استعمل الباحثان المنهج التجريبي لملاءمته لطبيعة البحث و تم تحديد مجتمع البحث بلاعبي أندية الدرجة الأولى الشباب بكرة القدم في محافظة صلاح الدين والبالغ عددهم (250) للموسم الرياضي 2020-2021.
الذكاء الثقافي وعلاقته بالإبداع الإداري لدى أعضاء الهيئات الإدارية للأندية الرياضية في إقليم كوردستان- العراق
Authors: هوشيار كريم هيمن , احمد الخطاب عبد الودود
Published: October 2023

يهدف البحث الى :

- التعرف على الذكاء الثقافي  لدى اعضاء الهيئات الإدارية للأندية الرياضية في إقليم كوردستان العراق.

- التعرف على درجة التخطيط الاستراتيجي والذكاء الثقافي والإبداع الإداري لدى أعضاء الهيئات الإدارية للأندية الرياضية في إقليم كوردستان - العراق ..

- التعرف على درجة و اتجاه العلاقة بين الذكاء الثقافي و الإبداع الإداري لدى أعضاء الهيئات الإدارية للأندية الرياضية في إقليم كوردستان - العراق.

 افترض الباحثون:

- لا توجد علاقة بين الذكاء الثقافي  و الإبداع الإداري لدى اعضاء الهيئات الإدارية للأندية الرياضية في إقليم كوردستان العراق.

استخدم الباحثون المنهج ألوصفي بأسلوب العلاقات الارتباطية لملاءمته وطبيعة البحث اشتمل مجتمع البحث ( ٦٧٢) اعضاء الهيئات الادارية للاندية الرياضية في اقليم كوردستان العراق وعددها (٩٦ ) نادياً اذ شملت محافظات (السليمانية ، اربيل ، كركوك ، دهوك ) في اخر احصائيات لسنة (٢٠١٩ .٢٠٢٠)، اشتملت عينة البحث على (576) عضواً من أعضاء الهئيات الإدارية للأندية في أقليم كوردستان - العراق وبنسبة (٨٥،٧١٪) من المجتمع البحث الكلي ، وهي على التوالي عينة البناء (٢٨٨) وعينة الثبات (٣٠) والتجربة الاستطلاعية (30) عضوا و(١٩٢) عضوا للتطبيق و (٣٦) المستبعدون لأسباب المختلفة. واستخدم الباحثون الوسائل الاحصائية  ( الوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، المنوال ، اختبار التائي لعينتين المستقلتين ، معامل الارتباط بيرسون ، معامل سبيرمان براون )

واستنتج الباحثون ومنها :

1. يتمتع اعضاء الهيئات الإدارية للأندية الرياضية في اقليم كوردستان - العراق بقابيلة الذكاء الثقافي والإبداع الإداري وبمعدلات اعلى من المتوسطات الفرضية .
HUBUNGAN ANTARA RIWAYAT PENGGUNAAN ZAT DAN KUALITAS HIDUP PADA SISWA SMA DENGAN RISIKO GANGGUAN BIPOLAR DI KELURAHAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA
Authors: Sudirman Josephine Emerencia Stephanie , Hasan Surilena
Published: October 2023

Latar Belakang: Gangguan Bipolar merupakan gangguan jiwa yang bersifat persistent, dialami seumur hidup, dan memiliki risiko tinggi terjadinya penyalahgunaan zat yang berdampak pada kualitas hidup yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara riwayat pengunaan zat dan kualitas hidup pada siswa SMA dengan risiko Gangguan Bipolar di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.

Metode: Penelitian ini adalah penelitian potong lintang pada 203 siswa SMA di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner demografi, kuesioner World Health Organization Quality of Life - BREF (WHOQOL-BREF), dan Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) yang diisi langsung oleh responden. Analisis data secara deskriptif dan bivariat (chi-square).

Hasil: Sebanyak 96,6% responden didapatkan dengan risiko Gangguan Bipolar tipe I dan 3,4% tipe II. Terdapat (24.1%) responden dengan risiko Gangguan Bipolar memiliki riwayat penggunaan zat dengan zat terbanyak pada laki-laki adalah tembakau (84.6%) dan pada perempuan adalah alkohol (60%). Gambaran kualitas hidup buruk pada responden perempuan dijumpai pada domain hubungan sosial (38.9%), sedangkan gambaran kualitas hidup buruk pada laki-laki dijumpai pada domain hubungan sosial (27.1%) dan lingkungan (27.1%). Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan bermakna antara riwayat penggunaan zat dan kualitas hidup domain hubungan sosial pada responden dengan risiko Gangguan Bipolar (p=0.001; CI= 1505-5659; OR=2.918).

Kesimpulan: Penderita Gangguan Bipolar dengan riwayat penggunaan zat memiliki kualitas hidup buruk pada domain hubungan sosial.

Kata kunci: Gangguan Bipolar, kualitas hidup, remaja, riwayat penggunaan zat
Structural Dynamics of Network Frames in the Context of the Legitimacy Crisis in Libyan Jamahiriya (based on the Internet comments)
Authors: Devyatiyarov D. V. , Melnik N. V.
Published: October 2023

The article deals with the English Internet comments viewed as non-professional political discourse of everyday network communication. In these comments the videos on the legitimacy crisis in Libya in the early 2010s are discussed. Considering the array of commentary texts as a conceptual system, we study the non-professional political discourse related to the Libyan crisis in terms of frame analysis. Since the consequences of this crisis are felt in the world politics to this day, the users keep commenting on it regularly, it makes it possible to study the dynamics of the conceptual discursive structures. For the purpose we chose frames as mental models that allow us to study linguistic consciousness by dividing texts into fragments reflecting the accumulated knowledge and experience of a person about stereotypical situations. Frame modeling is carried out with the help of the FrameNet frame base. Variants of frame models constructed through the analysis of the network discursive material, are called network frames. The study of comments relating to different periods of time allows us to identify the dynamics of the changes in the structure and content of the key frames that describe the legitimacy crisis in Libya.
Divorce Proceedings in Muslim Family Law of the Early Middle Ages: Theoretical, Historical and Legal Aspects
Authors: Dadashev M. B.
Published: October 2023

This article will consider the procedure for giving a divorce in Muslim family law, the types of divorces, the author’s classification of divorces by type and category. A comparative legal analysis of divorce in Muslim family law and family law of other legal systems is given, such as pre-Islamic family law of the Arab tribes of the Arabian Peninsula, Jewish family law, canon law. The problem of husbands’ freedom of divorce in Muslim family law of the early Middle Ages will also be considered. The article will also pay attention to approaches to the procedure for determining the place of residence of children after a divorce and material and financial guarantees for women in the divorce process. In addition, the article shows the divorce prevention mechanism, which is expressed in the presence of an arbitration court.
Principles and Penalties Applicable to Persons below 18 Years in the New Vietnam Penal Code
Authors: Nguyen Nam Ha
Published: October 2023

The article researches and analyzes the provisions of the 2015 Vietnam Penal Code on the age of criminal responsibility, the principles of criminal handling, the types of penalties that can be applied to people under 18 age (juveniles) committing a crime, from the perspective of a legal researcher, in order to provide readers with a multi-dimensional perspective on the criminal law policy of the State of Vietnam - a member of the United Nations Convention on the Rights of the Child 1989, against people under the age of 18 who commit crimes. The Vietnam’ Government has also signed with the Government of the Russian Federation an Agreement on mutual legal and judicial assistance in civil and family matters, family and criminal on August 25, 1998.
On the moral status of the feat: towards the formulation of the problem
Authors:   State Fire Academy of EMERCOM of Russia, ELAGINA Galina V.
Published: October 2023

The article is devoted to the problem of clarifying the moral status of actions, which in everyday life are evaluated positively, but at the same time are not included in moral theories on the grounds that they diverge from the basic principles of classical morality: reciprocity, universality, and free will. The ultimate expression of such action is the feat as an act of self-sacrifice for the good of another without the motive of personal gain. The research focus of the article is on finding alternative approaches to analytic moral philosophy, within the framework of which this discussion originated, because, despite its significant contribution to the clarification of the language of morality, this direction remains descriptive rather than imperative.
Organization of work with professionally oriented texts at the intermediate and advanced stages of teaching Russian as a foreign language (RFL) at a fire-technical university
Authors:   State Fire Academy of EMERCOM of Russia, ALIULLINA Svetlana A.
Published: October 2023

This article deals with a professionally oriented text as the main methodological unit of training that serves the development of language skills and abilities. The author describes some aspects of working with professionally oriented texts at the intermediate and advanced stages of training foreign citizens at a fire-technical university, considers current methods of organizing educational activities in RFL classes.
Justification for the need of entrance test in “Fire tactics”
Authors:   State Fire Academy of EMERCOM of Russia, MZOKOVA Ekaterina A. , FROLOV Denis V. ,   State Fire Academy of EMERCOM of Russia, NOVIKOV Alexander M. ,   State Fire Academy of EMERCOM of Russia, EVTEEV Dmitry S. ,   State Fire Academy of EMERCOM of Russia
Published: October 2023

The mechanism of forming a person's mental experience has been analyzed. Various methods of assessing students' knowledge have been considered. The necessity of conducting entrance test in disciplines preceding the study of “Fire tactics” has been justified. A version of entrance test through solving a comprehensive task that synthesizes the entire block of necessary knowledge in these disciplines is proposed.