bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
UU Paten Berwawasan Nasional dan Internasional
Authors: Heliantoro Heliantoro
Published: July 2017

Jika kita telusuri kehidupan bangsa Indonesia di masa-masa lampau, maka kita mungkin akan mendapatkan suatu masukan bahwa perlindungan terhadap hak milik intelektual (intelectual property rights), tidak ada, jika tidak bisa dikatakan memang tidak dibutuhkan. Di masa itu masyarakat kita bersifat kolektif atau komunal, yang justru ditiru oleh orang lain. Penemu ataupencipta sendiri tidak akan keberatan bahkan dengan ikhlas mengizinkan pendapat atau temuannya ditiru orang, apalagi kalau hasil ciptaannya menjadi milik umum. Ia menjadi sangat bangga.
Beberapa Aspek Efektivitas Pemungutan Pajak
Authors: Purwadi Ari
Published: July 2017

Tiada negara tanpa pajak. Kehidupan suatu negara tanpa pajak tidak lebih dari "utopia". Negara tradisional ataupun modern, kolonial ataupun nasional, kapitalis ataupun sosialis, semuanyamemungut pajak. Pajak fenomena historis, demikian Onghokham. Sebagai fenomena historis selalu hadir baik pada masa lalu maupun pada masa kini, sebab pajak merupakan salah satu cara penting yang selalu ada dalam upaya menghimpun dana negara untuk pembiayaan semua tujuannya.
Analogi dan Ilmu Hukum Pendekatan Hukum Internasional
Authors: Effendi Masyhur
Published: July 2017

Pada prinsipnya, dalam ilmu hukum, penggunaan analogi diizinkan. Lebih-lebih dalam hukum internasional, karena the dissimilarity of the factual situations. Namun penggunaannya"only at certain points and as a stopgap".
Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pembuktian Anglo Saxon
Authors: Mukhtar Sofyan
Published: July 2017

Pada pengadilan Inggris secara umum berlaku suatu adagium yang berbunyi: Es qui affirmat et non es qui negate incumbit probatio. Adalah pihak yang asserting affirmative yang harus membuktikan, dan bukanlah pihak yang menidakkan. Pihak yang menyatakan sesuatu dianggap lebih mudah membuktikan daripada pihak yang menidakkan.
UU Lingkungan Hidup antara Rekayasa Sosial dan Kesiapan Masyarakat Indonesia
Authors: Hadi Soetrisno
Published: July 2017

Sejak dua dekade terakhir ini, pemerintah beserta masyarakat Indonesia telah lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mencakup berbagai segi kehidupan masyarakat. Pembangunan yang dimaksudkan sebagai upaya mengisi kemerdekaan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam jangka panjangnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1983 dan memuat ciri-ciri pokok keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan Maha Pencipta, keselarasan manusia dengan masyarakat dan keselarasan manusia dengan Lingkungan Alamnya.
Sengketa TUN
Authors: Setiadi Wicipto
Published: July 2017

Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus 1945, sampai di penghujung tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu wadah (lembaga) yang berdiri sendiri yang berwenang menyelesaikan dan memutus perkara di bidang administrasi negara (tata usaha negara).
Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan dengan Penghasilan Kena Pajak
Authors: Soemitro Rochmat
Published: July 2017

Keberhasilan pemungutan pajak, terutama di daerah perkotaan memberi pengaruh terhadap kelancaran kegiatan pembangunan. Dan penulis artikel ini, Rochmat Soemitro, mencoba melihat keterkaitan antara pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan masalah penghasilan kena pajak.
Kemungkinan Terjadinya Pencemaran Akibat Penambangan Dasar Laut Dalam di Laut Banda Ditinjau dari Segi Hukum Lingkungan
Authors: Ruhulessin Ruhulessin
Published: July 2017

Peluang untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya alam laut di Indonesia masih sangat luas terbentang. mengingat potensi wilayah lautnya. Sedemikian luas peluang itu namun sampai saat ini dirasakan masih minim sekali pemanfaatannya. Di masa depan yang tidak lama lagi ketika berbagai sumberdaya alam daratan makin terasa keterbatasannya, maka pengembangan perhatian yang lebih besar terhadap eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya alam laut menjadi bagian dari tantangan bagi peningkatan kesejahteraan hidup bangsa
Upaya Membendung Arus Perkara Kasasi
Authors: Syahrani Riduan
Published: July 2017

Bertumpuknya perkara kasasi adalah hambatan yang cukup serius bagi penegakan hukum. Tercatat, tunggakan perkara kasasi hingga bulan April 1987 10.704, yang terdiri dari 6.692 perkara perdata kasasi, 1.226 peninjauan kembali perdata, 2.778 perkara pidana kasasi, dan 58 peninjauan kembali pidana. Melimpahnya perkara kasasi itu juga dapat dikatakan bertambahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
Perjanjian Lisensi dalam Menunjang Pembangunan
Authors: Heliantoro Heliantoro
Published: July 2017

Menghadirkan peraturan lisensi dalam bentuk peraturan perundangan akan memberi efek balik yang positif bagi negara kita. Keuntungan yang secara jelas adalah, pengadaan lapangan kerja baru, menghasilkan barang-barang dengan mutu yang lebih tinggi, dan memanfaatkan barang yang kurang berguna menjadi lebih berguna. Dalam hal pengaturan lisensi, Undang-undang Merk 1961 belurn secara memadai masalah lisensi ini. Suatu pra-kondisi yang perlu dipersiapkan dalam hal penyajian perjanjian lisensi adalah, penyiapan staf ahli dalam bidang perlisensian. Heliantoro mencoba mengkaji masalah lisensi, yang diperkirakan akan memberi keuntungan ekonomis seeara ganda dalam kegiaran pembangunan.
Kaidah-Kaidah Hukum Islam yang Ditransformasikan ke dalam KUU Hukpidnas
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Mempertanyakan sejauh manakah Hukum Islam diperhitungkan dan diikutsertakan sebagai sumber yang memberi jiwa dan semangat hukum pidana nasional. Untuk menjawab pertanyaan, kecuali tidak termasuk di antara pakar-pakar perencana dan perancang hukum pidana nasional itu, sulit untuk memberi jawaban yang memuaskan. Sekiranya jawaban itu memadai dari pengamatan, bagaimana hukum dengan filsafatnya sampai sekarang ini dianut dan diterapkan masih jauh dari harapan, hukum Islam atau lebih luas Syariat Islam menjadi bagian yang menjiwai hukum pidana khususnya atau hukum apa pun pada umumnya disebut hukum apa pun pada umumnya, kecuali hukum yang masih warisan kolonial, telah ada hukum nasional. Sebutlah di antaranya hukum Acara Pidana yang dikitabkan disebut KUHAP.
Beberapa Catatan mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Laut Indonesia
Authors: Warow Adolf
Published: July 2017

Sejumlah ketentuan hukum telah dikeluarkan untuk mengimplementasikan konvensi PBB taltun1982 mengenai hukum laut. Konvensi itu berdiri telah diratifisir oleh Indonesia tanggal 31Desember 1985 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Namun demikian, beberapa ketentuan dari perundang-undangan nasional masih memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan konvensi hukum laut 1982. Landasan hukum telah diperoleh baik pada tingkat internasional maupun tingkat nasional untuk menggali kekayaan laut kita, baik dalam batas-batas teritorial maupun di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif ZEE}. Karangan berikut ini menguraikan masalah pemanfaatan sumberdaya laut yang kita hadapi.
Kejahatan Komputer
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Dunia komputer semakin hari semakin maju. Ia mulai memasuki banyak bidang dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Sebagaimana terjadi di negeri maju, teknologi canggih komputer telah menimbulkan pula masalah hukum. Masalah yang sama mulai kita hadapi juga di Indonesia. Karangan berikut ini menguraikan beberapa pemikiran akibat berkembangnya komputer di negara kita, dihubungkan dengan pembentukan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang akan datang.
Suatu Prospek tentang Kerjasama ASEAN dalam Bidang Pengembangan serta Alih IPTEK Kelautan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
Authors: Parthiana Wayan
Published: July 2017

Konvensi Hukum Laut 1982 mencantumkan pula pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar kerangka kerjasama negara-negara ASEAN. Umpamanya, pasal 270 sampai dengan pasal 274, bisa menjadi dasar hukum yang cukup kokoh untuk melakukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan alih teknologi kelautan bagi keenam negara ASEAN. Karangan berikut ini menguraikan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh ASEAN untuk mewujudkan tujuan kerjasama tersebut. Tidak dikesampingkan pula perlunya kerjasama negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju ilmu pengetahuan dan teknologi kelautannya. Akhimya, karangan ini mengusulkan pula langkah-langkah yang dapat diambil oleh lndonesia dalam kerangka kerjasama tersebut
Penindakan terhadap PNS yang Melanggar Peraturan
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

PP No. 30 tahun 1980 merupakan peraturan yang sangat penting dalam pembinaan PNS. Namun dalam perkembangannya penerapan ketentuan perundang-undangan ini menimbulkan berbagai masalah. Salah satu dari masalah tersebut adalah sulitnya menentukan hukum yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Masalah lainnya timbul bila Perpem ini dikaitkan dengan Perpu Pidana dan azas-azas hukum yang berlaku. Karangan berikut ini secara panjang lebar menguraikan masalah-masalah tersebut dan mengusulkan perlunya peraturan pelengkap untuk penyempurnaan PP No. 30 tahun 1980 tersebut.
Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia
Authors: Reksodiputro Mardjono
Published: July 2017

Meningkatnya aktifitas pembangunan ekonomi telah membuka peluang bagi meningkatnyakejahatan terhadsp harta benda baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangandunia kejahatan menjadi lebih mengkhawatirkan, karena modus kejahatan telah menyentuh cara dan peralatan canggih dengan komputer. Karangan berikut menyajikan tinjauan kriminologi atas kejahatan terhadap harta benda dan mengaitkannya dengan perangkat perundang-undangan.
UUD 1945 dalam Perspektif HAM
Authors: Nusantara Abdul Hakim G.
Published: July 2017

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada tiap diri manusia, namun sejarah umatmanusia menunjukkan bahwa hak asasi manusia diperoleh melalui jalan panjang perjuangan, seperti perjuangan rakyat Inggris melalui Magna Charta 1215, perjuangan revolusi Perancis1789 untuk mentlmbangkan rezim totaliter, ataupun perjuangan kemerdekaan Indonesia. Memang UUD 1945 tidak tercantumkan secara eksplisit kata hak asasi, tetapi butir-butir tentang hak asasi tersebar dalam pasal-pasalnya.
Peta Kejahatan di Indonesia
Authors: Kusumah Mulyana W.
Published: July 2017

Memperhatikan kecenderungan-kecenderungan kejahatan adalah tindak dini dan penting dilakukan dalam mempersempit laju kriminalitas. Di Indonesia angka laju kriminalitas tidaktetap, seperti tahun 1983 - 1987 menunjukkan penurunan angka kriminalitas. Penulis artikelini menghimbau agar dipahami secara lebih mendalam atas tipologi kejahatan dalam rangkamengantisipasi kejahatan di masa mendatang, selain harus mengaitkannya dengan aspek-aspek perubahan sosial-ekonomi yang mengkondisikan tumbuhnya faktor-faktor kriminogenik.
Lingkungan Sebagai Subyek Hukum dan Kewenangan Publik LSM Lingkungan
Authors: Silalahi M. Daud
Published: July 2017

Realitas lapangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep ekologis dalamtahap implementasi dan penegakkan hukum masih jauh dari memadai, karena penyajianinformasi dan kesaksian atas kerusakan lingkungan tidak tersajikan dalam dan rumusan hukum yang mudah dipahami. Sesungguhnya pengaturan mengenai lingkungan telah mengalami kemajuan pesat, yaitu dengan diadakannya Peraturan Pemerintah No 29 Tahun. 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Melalui peraturan pemerintah tersebut dapat memburuknya kerusakan lingkungan karena aktivitas pembangunan.
Hak Asasi Manusia
Authors: Pangaribuan Luhut M.P.
Published: July 2017

Peringatan hari Hak-hak Asasi Manusia sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara, bertujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakatdengan senantiasa mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasanitu. Menurut penulis ini, hak atas pembangunan yang meropakan hak asasi manusia pertanggungjawaban, pelaksanaannya memerlukan proses yang terus menerus.
Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan dan Pengembangan Pengajarannya di Fakultas Hukum
Authors: Attamimi A. Hamid S.
Published: July 2017

Pembicaraan tentang pembangunan hukum di Indonesia tak henti-hentinya di perbincangkan Bahkan dalam era menuju tinggal landas di rasakan pentingnya pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai Cita Hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia. Sudah selayaknyalah kita sebagai negara yang berdasarkan atas hukum ini menyiasati pola pembangunan tata hukum Nasional.
Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Keterbukaan Melalui Pendapat Hukum
Authors: Purba A. Zen Umar
Published: July 2017

Legal Opinion adalah dokumen yang dipersiapkan oleh seorang konsultan hukum untuk kliennya, yang berisi pemahamannya dari sudut hukum yang berlaku terhadap suatu fakta yang disampaikan kepadanya untuk itu. Legal Opinion ini dikeluarkan sebagai emit legal audit yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran dan dapat dilakukan. Dalam kaitan Legal Opinion untuk kegiatan pasar modal, kewajiban konsultan hukum untuk melaksanakan tugasnya adalah kode etiknya yang juga menjadi batas tanggung jawabnya.
UU Peradilan Agama
Authors: Ali Mohamad Daud
Published: July 2017

Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama menempatkan Peradilan Agama pada kedudukanyang semakin mantap sebagai peradilan mandiri yang kedudukannya benar-benar telahsejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata UsahaNegara. Dengan demikian terlaksanalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 mengenai kedudukanPeradilan Agama dan pasal 12 tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya.
Aspek Yuridis Penyediaan Tanah
Authors: Harsono Boedi
Published: July 2017

Dalam praktek, kegiatan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan, menimbulkan kesan seakan-akan hak dan kepentingan rakyat pemiliktanah yang bersangkutan kurang mendapat perlindungan hukum kita. Disamping itu jugatimbul kesulitan dalam usaha memperoleh dan menguasai tanah yang diperlukan. Karena ituperlu suatu pengaturan dan pengawasan dalam pelaksanaannya melalui peraturan-peraturanyang telah ada, seperti dalam acara pembebasan tanah dan acara pencabutan hak.
Validitas Perjanjian sebagai Parameter Sengketa Wilayah Jepang-Soviet
Authors: Asrun Andi Muhammad
Published: July 2017

Gugatan validitas suatu perjanjian menjadi basis argumentasi para pihak, dalam sengketa wilayah atas empat pulau utara Jepang, yaitu : Habomais, Shikotan, Etorofu, dan Kunashiri. Posisi hukum para pihak terpolar pad, sikap bertahan Soviet dan tetap konsistennya Jepangmenuntut pengembalian empat pulau utaranya. Penulis artikel berikut akan mengkaji posisi hukum pihak-pihak yang bersengketa dengan validitas perjanjian sebagai basis analisisnya.
Hakekat dan Tujuan Peratun dalam Perbandingan dengan Peradilan Administrasi Belanda
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Undang-undang No.5 Tabun 1986 yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebentarlagi akan diberlakukan secara efektif di seluruh wilayah Hukum Teritorial Indonesia. Ada beberapa hal yang masih dipersoalkan, antara lain kompetensi hakim yang menangani Peradilan Tata Usaha Negara ini. Menurut penulis artikel ini, tidak perlu pengerahan tenaga hakim dari "luar", kecuali karena keahliannya yang memang sangat dibutuhkan; selain itu hakim yang bertindak sebagai wasit antara penguasa dengan warga negara ini harus tegas, tegar, tangguh dan mempunyai komitmen kuat terhadap kebenaran dan keadilan. Melalui artikel ini, penulis ingin memberi masukan langkah-langkah konkrit dan strategi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Hubungan DPR dengan BPK
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

Dalam membicarakan masalah keuangan negara, ada dua lembaga tinggi negara yang mempunyai peranan penting yaitu : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK). Kedua badan ini merupakan partner, dimana hasil pemeriksaan tentang keuangan negara itu oleh BPK diberitahukan kepada DPR, dalam rangka tugasnya menetapkan Anggaran Belanja Negara dan tentunya untuk mengawasi tindakan pemerintah mengenai penggunaan keuangan negara itu. Apakah di sini pemerintah menyimpang atau tidak dalampenggunaan keuangan negara tersebut, mencakup pula Anggaran Belanja Negara/APBN yang ditetapkan tiap tahun. Di dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan bagaimana hubungan DPR dan BPK dalam penentuan dan penggunaan keuangan negara di lihat dari Undang-Undang Dasar 1945.
Gadai Menurut Hukum Adat
Authors: Sardjito, Sumantri Th., D.A.
Published: July 2017

Gadai sebagai suatu institusi hukum dalam hukum gadai tidak hanya berkenaan dengan tanah saja, melainkan juga meliputi benda-benda lainnya. Sehubungan dengan itu tulisan ini akan membahas objek gadai lainnya yaitu mengenai gadai pohon, dalam rangka menambah wawasan dibidang hukum adat khususnya mengenai masalah gadai. Gadai pohon masih sangat terbatas bahasanya dalam khasanah literatur hukum adat. Salah satu sebabnya bahwa keberadaan gadai pohon tidak banyak terdapat di masyarakat Indonesia. Dari penelitian penulis dapat di asumsikan babwa selama tingkat homogenitas penduduk desa cukup tinggi serta pola mata pencaharian relatif bertahan, maka ada kemungkinan institusi gadai pohon keberadaannya dapat bertahan.
Pemikiran-Pemikiran Mengenai Seleksi Bahan Ajaran Antropologi Hukum untuk Pengajaran Pada Fakultas Hukum
Authors: Ihromi T.O.
Published: July 2017

Bagi para mahasiswa khususnya pada fakultas hukum pengajaran Antropologi hukum merupakan suatu hal yang amat penting sekali oleh karena dengan diberikan pelajarantersebut, para mahasiswa hukum memperoleh gambaran yang mendalam, kaitan antara hukum sebagai suatu pedoman yang berlaku dengan aneka norma yang juga berlaku dalam masyarakat yang pluralistis/majemuk (khususnya di Indonesia). Namun persoalannya adalah bagaimana seharusnya pengajaran Antropologi hukum itu diberikan. Untuk itu, penulis dalam tulisan ini mencoba memaparkan berbagai pemikiran bagaimana selayaknya pengajaranAntropologi hukum itu diberikan kepada mahasiswa serta berbagai alternatif yang diberikan,sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan.
Pendekatan Socio-Yuridis terhadap Kasus Kecelakaan Kerja, Setelah 20 Tahun UU No. 1 Tahun 1970
Authors: Kasim, Nahar Aminudin, M. Yasin
Published: July 2017

Meski telah dua dasawarsa Undang-Undang No. 1 Tahun 1973tentang Keselamatan Kerja telah diberlakukan, namun ternyatamasih saja kita menemukan berbagai kasus-kasus kecelakaan kerjayang dilanggar suatu perusahaan. Berbagai faktor turut pulamempengaruhi resiko adanya kecelakaan kerja, yakni faktorlingkungan yang tidak aman, ketimpangan. manajemen, dansebagainya. Padahal upaya memberi perlindungan hukum bagi parapekerja merupakan hal yang penting sekali. Dalam kesempatan ini,penulis mencoba memaparkan efektifitas UU No.1 Tahun 1970 padaperusahaan Industri rotan di Donggala, ditinjau dari aspek socioyuridis.
Aspek Yuridis Pembebasan Tanah
Authors: Harsono Boedi
Published: July 2017

Pada prinsipnya pembebasan tanah Ituadalah salah satu memperoleh tanah yangdihaki pihak lain, dimana penguasaan danpenggunaan tanah yang dimiliki dilindungioleh hukum terhadap gangguandari pihak lain, sesama anggota masyarakatmaupun dari pihak pemerintahsekallpun. Dan dalam acara pembebasantanah pihak empu tanah berhak menolak/tidak menerima pemberian ganti rugiapabila dinilai bentuk dan jumlahnyakurang layak. Dalam tulisan ini penulismencoba memaparkan beberapa prinsipdasar Aspek-aspek yuridis pembebasantanah.
Penipisan Lapisan Ozon dan Hukum Lingkungan Internasional
Authors: Husin Sukanda
Published: July 2017

Upaya menciptakan lingkungan yang bersih yang terhindar dari segala polusi adalah telah menjadi masalah global yang sedang dihadapi secara serius oleh seluruh dunia. Hal ini disadari memang sebagai suatu kewajiban bagi penghuni dunia untuk bersama-sama berpartisipasidalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari pencemaran apapun. Diantara sekian banyak masalah yang dihadapi berkaitan dengan hal diatas, yang cukup serius diperbincangkan adalah masalah penipisan lapisan ozon di atmosfir bumi. Sumbangan pemikiran dan saran banyak diberikan oleh para ahli, termasuk. oleh ahli hukum. Tulisan berikut memperbincangkanmasalah penipisan lapisan ozon ditinjau menurut hukum lingkungan internasional.
Pentingnya Fungsionalisasi Pidana Tambahan
Authors: Tanya Bernad L.
Published: July 2017

Sanksi kejahatan ekonomi yang selama ini diganjar dengan pidana pokok yakni penjara dan denda, dianggap kurang efektif dan tidak memberikan pemecahan yang memuaskan. WalaupunUU No. 7/Drt/1955 telah meningkatkan jumlah hukuman pidana denda, namun hal tersebut tidak mengurangi niat para pelaku tindak pidana ekonomi. Dalam tulisan ini Penulis mencoba mengetengahkan sanksi pidana tambahan dan tindakan tata tertib yang memang secarategas diancamkan kepada pelaku kejahatan ekonomi.
Pembaharuan Hukum Usaha Jasa Konstitusi
Authors: Sugeng Sugeng
Published: July 2017

Sudah selayaknya pemerintah bersarna dewan perwakilan rakyat menciptakan undang-undang usaha jasa konstruksi, di mana peraturan yang ada dan digunakan saat ini tidak memenuhi dantidak memadai di era pembangunan yang semakin meningkat. Demikian dipaparkan penulis dalam tulisan ini, namun pemerintah juga harus dapat menciptakan peraturan pemerintah yang dapat melindungi dan mendorong perkembangan usaha jasa konstruksi.
Pemilu 1992 Ditinjau dari Hukum Tata Negara
Authors: Lubis T. Mulya
Published: July 2017

Bagi suatu negara yang bersifat demokratis, pelaksanaan pemilihan Umum haruslah dilaksanakan demi mewujudkan kedaulatan rakyat. Di Indonesia Pemilu yang menjadi saranademokratis itu diatur dalam undang-undang No. I Tahun 1985 haruslah melestarikan demokrasi Pancasila. Namun kenyataan masih ada aspek kekurangan dalam pelaksanaannya, dalam tulisan ini penulis menganalisa Pemilu Hukum Tata Negara.
Peradilan Tata Usaha Negara
Authors: Lotulung Paulus Effendi
Published: July 2017

Dalam kerangka pemikiran negara hukum adanya peradilan administrasi negara, pada hakekatnya merupakan konsekuensi logis dari asas pemerintah berdasarkan pada undang-undang (wetmatigheid van het bestuur). Bagi bangsa Indonesia adanya Peradilan administrasiini merupakan peradilan yang dinilai masih muda, serta mengandung ketentuan-ketentuan dan konsep prosedural yang bersifat universal, namun penerapannya haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, demikian diungkapkan penulis dalam tulisan ini.
PELAKSANAAN WEWENANG BEA DAN CUKAI DALAM PERAIRAN NASIONAL INDONESIA
Authors: Kusumaatmadja Mochtar
Published: July 2017

Wewenang hukum di bidang Bea dan cukai dimiliki oleh negara pantai dalam laut territorial, jalurtambahan instalasi-instalasi dalam zona laut ekslusif dan dalam laut Nusantara. Hal tersebut jelasnya terdapat dalam Konvensi Hukum Laut Intemasional pasal19 ayat g jo pasal 2 ayat 1 dan pasal 21. Namun hal tersebut masih memerlukan penetapan lebih lanjut dalam undang-undang nasional negara pantai yang bersangkutan untuk lebih menguatkan kewenangan hukum dalam pengaturannya,
Production Sharing Contract sebagai Sistem Pengaturan Bersama pada Penambangan di Kawasan Dasar Laut Internasional
Authors: Kamil Melda
Published: July 2017

Berdasarkan doktrin freedom of the seas, bahwa pemanfaatan sumber kekayaan negara yang terdapat didalamnya dimanfaatkan secara sama oleh setiap orang. Dalam perkembangan selanjutnya pengelolaan di kawasan dasar laut Internasional harus dilaksanakan atasnama otoritas dengan paralel sistem. Dalam tulisan ini menyoroti prinsip kerjasama dengan sistem pola bagi hasil (production sharing), yang tentunya lebih banyak memberikan keuntungan komparatif dibanding sistem lisensi/royalty.
Perceraian yang Diakibatkan Adanya Stigma
Authors: Lestarini Ratih
Published: July 2017

Pada prinsipnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam perjalanannya terkadang kita temui hambatan yang mengakibatkanbubarnya suatu perkawinan. Banyak hal suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan bubarnya suatu perkawinan, salah satu contoh dalam tulisan ini ialah perceraian diakibatkan adanya stigma, dimana salah satu pihak menderita kelainan sex.
Hak-Hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Authors: Brotosusilo Agus
Published: July 2017

Pembicaraan mengenai perlindungan konsumen dewasa ini semakin banyak dibahas oleh berbagai kalangan, khususnya para sarjana hukum, yang melihat pentingnya adanya perundangan mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena selama Ini banyak masyarakat, yang sebagian konsumen sangat terbatas pemahamannya mengenai hukum perlindungan konsumen. Datam tulisan ini penulis mencoba mengkaji beberapa masalah yang berkaitan erat dengan kepentingan konsumen disamping hak-hak produsen, dan dilengkapi studi perbandingan mengenai rejim hukum perlindungan konsumen di berbagai negara sebagai rujukan.
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dikaitkan dengan Pola Hubungan Perburuhan
Authors: Uwiyono A.
Published: July 2017

Pada prinsipnya setiap penyelesaian perselisihan perburuhan diselesalkan secara damai.Sebagaimana hal itu diatur dalam UU No. 22/1957. Demikian pula di Belanda ketentuantersebut diatur dalam Arbeidsgeschlilen Wet 1923, yang menghendaki penyelesaian secaradamai meskipun tidak menutup kemungkinan Industrial Active. Di sini tersirat ada persamaandalam pola perryelesaian perburuhan, namun dalam hal pelaksanaannya dipengaruhi modelhubungan perburuhan yang berbeda masing-masing negara. Dalam tulisan ini penuh mencoba memaparkan suatu perbandingan pola penyelesaian perselisihan perburuhan antara Indonesia - Belanda.
Hukum Ekonomi Transnasional dan Transaksi Pinjaman Luar Negeri
Authors: Suraputra D. Sidik
Published: July 2017

Bagi suatu negara, baik itu pemerintah ataupun swasta dalam melaksanakan hubungan ekonomi dengan negara lain tidak luput dari suatu transaksi pinjaman luar negeri dalam upayamendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Apabila hal tersebut tidak diatur akanberdampak "buruk" bagi neraca keuangan negara. Adanya Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri serta Kepres No.91 Tabun 1991 dan peraturanpelaksanaan lainnya menunjukan keterlibatan pemerintah untuk mengawasi kondisi keuangannegara. Menurut pandangan penulis berbagai perangkat hukum negara yang berdampak lintasbatas tersebut disebut Hukum Ekonomi Transnasional.
GATT (''Uruguay Round'' dan Kepentingan Indonesia)
Authors: Brotosusilo Agus
Published: July 2017

Perundingan "Uruguay Round" yang membahas mekanisme perdagangan diantara negara majudan berkembang hingga saat ini masih "alot" dibicarakan. Disamping membicarakan hal-halyang umum dibahas pula mekanisme perdagangan pertanian, hasil wilayah hukum serta adanya "issue-issue baru" ikut pula diangkat seperti perlindungan hak cipta, merk, "investment measure" dan sebagainya. Bagi Indonesia perundingan ini mempunyai arti penting dalam menentukan pola perdagangannya. Apabila pembicaraan tersebut ''final" maka ada aspek positif maupun negatif yang dapat diraihnya.
IDEOLOGI GENDER DI BALIK DEFINISI LEGAL-FORMAL: Analisis Sosioiogis Terhadap Definisi Perkosaan di Dalam Hukum
Authors: Hadiz Liza
Published: July 2017

Pembahasan masalah Gender dari sudut sosiologi jarang mendapat perhatian para sarjana, khususnya kalangan hukum. Apabila kita melakukan analisis sosiologi terhadap hukum perlu kita memperhatikan hirarki-hirarki yang bertumpu pada kelas dan gender. Hirarki gender inimemberi dampak pada kedudukan perempuan di dalam masyarakat hingga menyebabkan mitos-mitos, atau stereotype pada peran dan status perempuan. Apabila dihubungkan dalam hukum pidana kita, menurut pandangan penulis niiai-nilai yang melatarbelakangi definisi perkosaan dalam KUHP dilandasi pada norma persetubuhan yang heteroseksual dan konvensional. Upaya memahami ideologi gender dibalik definisi hukum ini merupakan salah satu upaya memahami bagaimana ketimpangan relasi gender bekerja salam masyarakat dan mencari strategi untuk mengubahnya
KASUS SABU : SEBUAH TINJAUAN ANTROPOLOGI DI BIDANG HUKUM
Authors: Tanya Bernard L
Published: July 2017

Peranan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial ataupun sebagai alat rekayasa untuk merubah masyarakat menuju kearah modem umuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, namun bagi masyarakat pedesaan dirasakan tidak menghasilkan pengaruh yang positif. Hal ini disebabkan isi dan jiwa peraturan yang dihadirkan tidak tumbuh sesuai dengan klasifikasi budaya yang berlaku, dimana ketentuan yang diatur hukum pidana merupakan unsur baru yang mungkin belum membudaya. Tambahan lagi dengan tingkat pengetahuan warga masyarakat sangat terbatas. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji permasalahan apakah norma-norma dan pranata hukum pidana sebagai sarana pengatur dapat diterima dalam masyarakat adat, khususnya pada masyarakat Sabu, NTT.
Mikrofis sebagai Sarana Dokumentasi Perundang-Undangan di Indonesia
Authors: Mulyadi Kuneng
Published: July 2017

Dalam GBHN. meTalui Tap MPR No. II/Tap11993, disyaratkan pembangunan sarana dan prasarana hukum sebagai pengatur kehidupan bermusyawarah. berbangsa dan bernegara. Agarupaya pembangunan hukum itu optimal. Sarana dan prasarana hukum itu harus ditingkatkan. baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karenanya, perlu dikembangkan sislem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Untuk mendukung upaya tersebut. Mikrofis merupakan perangkat alternatif demi pemanfaatan teknologi yang ada. Dengan demikian, kualitas penelitian dan pengembangan ilmu hukum nasional dapat ditingkatkan, sehingga penataan hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat diwujudkan.
Efektivitas Tugas dan Fungsi Lembaga Musyawarah Kota
Authors: Handoko Rukiah
Published: July 2017

DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dinilai memiliki kedudukan dan peranan yang sangat baik dalam mendukung dan menperlancar penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda dengan propinsi lainnya, DKl Jakarta tidak berstatus daerah otonom sehingga tidak dilengkapi DPRD Tingkat II. Tapi dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Kota [LMK] sebagaimana diaturpasal 6 UU No. II tahun 1990. Kedudukan LMK tersebut adalah sebagai badan konsultatifyang menampung aspirasi masyarakat. la juga merupakan wadah komunikasi timbal balikantara pemerintah Kotamadya dan masyarakat.
Peranan Hukum untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan di Sumatera Utara dalam Rangka Pembangunan Nasional
Authors: Radjagukguk Erman
Published: July 2017

Sumatera Utara dewasa ini berlainan keadaannya dengan Sumatera Utara di zaman tembakau Deli dan hasil perkebunan lainnya masih menjadi komoditi andalan ekspor Hindia Belanda 65 tahun yang lampau. Persaingan hasil pertanian di pasar internasional sekarang ini semakin tajam. Namun demikian Sumatera Utara bukan tanpa harapan sama sekali, karena agroindustri dan pariwisata akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini. Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan yang kondusif untuk menarik investasi guna mengembangkan kedua sektor tersebut.
Tinjauan dari Sudut Hukum Administrasi Desa dan Kota
Authors: Junus Siti Fatimah
Published: July 2017

Pembentukan suatu kota administratif mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namunpembentukan tersebut perlu mengacu kepada pemenuhan tuntutan kebutuhan suatu masyarakat perkotaan dan perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Pemanfaatan kota administratif Depok tidak terlepas dari pengaturan dan pemanfaatan tata ruang. Hal ini menjadipenting lagi karena Depok juga berfungsi sebagai daerah resapan air untuk ibukota Jakarta. Pembangunan yang tidak terkendalikan di Depok dapat berakibat fatal bagi wilayah- wilayah sekitarnya
Beberapa Pendekatan Kritis Analitis terhadap Bab VII Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945
Authors: Soeriaatmadja Arifin P.
Published: July 2017

Pasal 23 UUD 1945 merupakan suatu "Communis Opinio Doktorum" di bidang Keuangan Negara. Pasal tersebut tidak hanya mengatur keuangan negara yang bersumber dari APBN. Itu dapat dibuktikan dari bunyi Pasal 23 ayat (4) dan dari risalah pasal 23 yang disusun oleh M. Yamin. Untuk memberikan pengertian dan luas lingkup keuangan negara dalam pasal tersebut diperlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Karangan ini mencoba menjelaskan Bab VII hal keuangan pasal 23 UUD 1945 melalui pendekatan yuridis formal dan filosofis.
Beberapa Problematika Penegakan Hukum dalam Praktek Peradilan
Authors: Sardjono Agus
Published: July 2017

Petjalanan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telahmencapai usia 25 tahun. Dalam usia setua itu banyak hal-hal yang perlu ditelaah dan dikajiulang. "Equality before the law", peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakankajian yang menarik. Wajah lembaga peradilan kita ditentukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya: Hakim, jaksa, Pengacara, sampai pada Panitera. Adanya dualisme, yaitu hakim mempunyai pimpinan Ketua MA dan Menteri Kehakiman, dikhawatirkan akan mengganggu tugas hakim dalam menegakkan keadilan
Anak Luar Kawin
Authors: Hatta Sri Gambir Melati
Published: July 2017

Anak luar kawin banyak menimbulkan masalah dan sejauh ini hukum positif di Indonesiabelum mengatumya secara tuntas. Masalah yang timbul antara lain menyangkut perlindunganhukum bagi anak yang bersangkutan. UU No. 1/1974 tentang perkawinan juga mengaturmengenai anak luar kawin ini. Menurut Pasal 43 (2) UU No. 1/1974 masalah anak luar kawin ini akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada realisasinya tanpa alasan yang jelas.
Tugas Dokter dalam Soal Penahanan Tersangka/Terdakwa
Authors: Tjondroputranto Handoko
Published: July 2017

Penahanan seorang tersangka dalam perkara pidana dapat didasarkan pada persyaratandalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang sifatnya subjektif atau dalam pasal 21 ayat (4) yangsifatnya objektif. Dalam hal akan diadakan penahanan terhadap tersangka yang didugamelakukan tindak pidana terhadap tubuh manusia maka diperlukan keterangan ahli (visum et Reperlum) dari dokter mengenai korban. Karangan ini mencoba menjelaskan tugas dokter dalam hal penahanan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tugas dokter tersebut adalah memberikan Visum et Reperlum.
Penculikan Transnasional dan Kewenangan Pengadilan AS
Authors: Suraputra D. Sidik
Published: July 2017

Penculikan merupakan suatu tindak pidana. Meskipun demikian proses peradilan bagi tindakpidana penculikan mulai penangkapan sampai penghukuman harus mengikuti prosedur hukum acara pidana. Dalam hukum internasional, bagi tersangka yang berada di luar, wilayah negara yang berwenang mengadili penangkapannya harus melalui prosedur jalur  diplomatik atau melalui perjanjian ekstradisi.  Karangan ini mencoba membahas proses pengadilan seorang warga negara Meksiko yang diculik dari wilayah Meksiko karena dituduh turut membunuh warga Amerika Serikat.
Izin Kawin bagi Suami yang Akan Beristri Lebih dari Seorang
Authors: Darmabrata Wahyono
Published: July 2017

Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang suami hanya dapatmempunyai seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya dapat mempunyaiseorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami ini tidak bersifat mutlak. Berdasarkanalasan dan syarat tertentu dengan persetujuan istrinya seorang pria dapat mempunyai istri lebihdari seorang. Pengadilan dalam memberikan putusan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang selain harus memperhatikan undang-undang perkawinan yang berlaku juga harus memperhatikan agama yang dianut suami apakah mengijinkan atau tidak.
Perlukah UU tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar?
Authors: Mahendra Yusril Ihza
Published: July 2017

Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar olehnegara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pasal 33 yang mengatur dasar demokrasiekonomi negara. Dengan menggunakan penafsiran sistematik dari kedua pasal tersebut, penyelesaian masalah fakir miskin dan anakanak terlantar di Indonesia harus dikaitkan dengan asas demokrasi ekonomi. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugas pemerintah untuk "memelihara" fakir miskin dan anak-anak terlantar perlu segera dibuat.
Pelaksanaan Keringanan Beban serta Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai Kemampuan Wajib Pajak
Authors: Erliyana Anna
Published: July 2017

Penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pelaksanaan pemungutannya harusmemperhatikan kemampuan ekonomi dan daya pikul wajib pajak. Wajib pajak yang secara ekonomis tidak mampu melunasinya perlu memperoleh keringanan pembayaran pajaktersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengajuan keringanan atas beban PBB, wajib pajak harus mendapat pelayanan yang baik dan pengajuannya dipertimbangkan secara adil oleh aparat perpajakan. Wajib pajak yang merasa tidak puas atas putusan aparat perpajakan dapat mengajukan perselisihan perpajakannya kepada PTUN.
Freedom of Navigation and Archipelagic State: Indonesian Case
Authors: Kamil Melda
Published: July 2017

Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang lahir dari Konvensi Hukum Laut PBB telah menimbulkan konflik kepentingan dengan negara besar yang pada umumnya menganut doktrin "freedom of navigation". Konflik kepentingan tersebut telah menimbulkan berbagai masalah menyangkut pelaksanaan hak yang dinikmati kapal asing di dalam perairan teritorial negara kepulauan. Karangan ini mencoba membahas pangkal perselisihan antara "freedom of navigation" pada satu sisi dan "archipelagic state" pada sisi lain dan bagaimana hukum laut internasional mengkaji masalah tersebut.
Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia
Authors: Husin Sukanda
Published: July 2017

Upaya hukum pidana merupakan pilihan hukum terakhir di antara upaya hukum administratifdan hukum perdata. Upaya hukum pidana ini dianggap tidak menyelesaikan masalahkarena si pencemarnya akan dimasukkan ke penjara, sedangkan kerusakan yang ditimbulkannya tetap dalam keadaan semula. Meskipun demikian kehadirannya sangat diperlukan demi untuk memerangi pencemaran lingkungan. Sebab dengan adanya ancaman kurungan terhadap si pencemar, diharapkan akan membuat pencemar yang potensial merasa takut dan jera untuk berbuat hal yang sama.
Pengaruh Kultur terhadap Pengawasan Keuangan Negara
Authors: Bohari H.
Published: July 2017

H. Bohari berpendapat bahwa nilai-nilai budaya yang berkembang pada suatu masyarakatmemberi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Sebagai contoh, bahwa budayayang pada umumnya menaruh respek tinggi kepada pejabat/atasan dapat menyebabkan relatifsulit mengharapkan "sanksi sosial" terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Akibat lain dari budaya feodal-paternalistik adalah hadirnya rasa rikuh atau segan yang melekat dalam diri aparat pengawas untuk mengawasi pejabat dengan pangkat dan eselon yang lebih tinggi daripada petugas pengawasan.
Pembuktian dari Sudut Hukum Pidana atas Tindak Pencemaran Lingkungan
Authors: Asrun A. Muhammad
Published: July 2017

Penegakan hukum lingkungan menjadi isu yang sangat penting belakangan ini, karenalingkungan hidup telah menjadi suatu indikator keberhasilan pembangunan. Dan keberhasilanpenegakan hukum lingkungan, antara lain, tergantung pada kemampuan penegak hukumdalam membuktikan tindak pidana pencemaran lingkungan. Penulis artikel ini berpendapatperlu ditingkatkan kemampuan teknis penegak hukum dalam hal pembuktian tindakpencemaran lingkungan, yang antara lain, melalui pendidikan hukum lanjutan atau pelatihansingkat.
Apa Kegunaan Benda-Benda yang Disita dalam Hukum Acara Pidana Kita Sekarang?
Authors: Tjondroputranto Handoko
Published: July 2017

Benda-benda yang disita dalam suatu tindak pidana memegang peran penting dalam prosespembuktian di sidang pengadilan. Namun demikian, hakim perlu membuktikan keaslianbenda-benda sitaan tersebut. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana pembuktian benda-benda yang disita bila tidak diperlihatkan dalam proses pemeriksaan didepan majelis hakim? Penulis artikel ini mengkaji masalah kegunaan benda-benda yang disitadalam hukum acara pidana. Kajian masalah itu juga dilakukan dari sudut ilmu Kedokteran Forensik.
Sistem Tanggung Jawab dalam Periklanan
Authors: Shofie Yusuf
Published: July 2017

Dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa konsumen, iklan merupakan sarana mewujudkanhak-hak konsumen, khususnya hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memilih.Permasalahan yang kemudian muncul apabila hal-hal yang diiklankan bertentangan denganasas-asas umum kode etik periklanan. Misalnya, materi iklan tidak sesuai dengan kenyataan.Dalam kaitan ini, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumendisebabkan iklan yang bertentangan dengan asas-asas umum kode etik tersebut? Persoalan tersebut dikaji datam artikel berikut ini.
HAATZAI ARTIKELEN DAN FUNGSI KRITIK DARI PERS
Authors: Satriyo Rudi
Published: July 2017

"Haatzai Artikelen" senantiasa menjadi perdebatan yang kontroversial di kalangan praktisidan akademisi hukum. Dalam KUHP "Haatzai Artikelen" diatur dalam pasal 154, pasal 156dan pasal 156a. Ketentuan tersebut tidak terdapat di dalam Wetboek van Strafrecht yang berlaku di negara Belanda. Ketentuan "pasal karet ini" tetap dipertahankan di Indonesia dasarhukum UU No. 111945. Ketentuan tersebut banyak dipakai dalam peradilan kasus-kasus politik.Sejumlah advokat menilai "Haatzai Artikelen" sudah "tidak sesuai dengan alam kemerdekaan,yang menghendaki kepastian hukum dan keadilan".
RESIKO INVESTASI SAHAM DI PASAR MODAL
Authors: Setiowati Ati
Published: July 2017

Resiko merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan investasi, karena besar kecilnya resiko yang terkandung dalam suatu alternatif investasi akan mempengaruhi pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. Penilaian investor atau calon investor terhadap resiko investasi saham juga akan mempengaruhi hargasaham yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena resiko merupakan salah satu unsur dalampenetapan tingkat "discount" untuk menentukan nilai saham. Ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap resiko investasi saham di pasar modal.
MASALAH PROSTITUSI
Authors: Santoso Topo
Published: July 2017

Masalah prostitusi, senantiasa mengundang perdebatan. Dalam konteks kriminologi, prostitusi sering dipandang sebagai kejahatan tanpa korban, atau "victimless crime". Namun, senantiasamempertanyakan apakah memang benar pemahamannya demikian. Di Indonesia, masalahprostitusi diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 296). Penulis mengharapkan agar ancaman hukuman bagi pelaku prostitusi diperberat lagi di dalam KitabUndang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.
Constitutional Court in Indonesia
Authors: Arinanto Satya
Published: July 2017

This idea is a reflection of the aspiration of the lndonesian people to build up a democratic and justice society. The problem is where is the position of this institution in our state structure? The author express the alternative outlook that place "Pengadilan Tata Negara" (as the translation of Constitutional Court) under the Supreme Court and paralel with the four courts sub-system; not separate from the Supreme Court which is used the term "Mahkamah Konstitusi" as the other translation of the word Constitutional Court. To make this idea come true, the House of People's Representative (DPR) must use their right to amendment the Law No. 14/1970, especially the article on the structure of Indonesian court.
Privatization in Indonesia
Authors: Purba A. Zen Umar
Published: July 2017

Privatisasi merupakan issue yang hangat dalam dasawarsa terakhir di berbagai belahan duniaini, termasuk juga di Indonesia. Tulisan ini menyoroti aspek yuridis, ekonomis dan praktispelaksanaan privatisasi di Indonesia, terutama privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang semakin semarak pada saat ini. Selain itu, tulisan ini menyoroti pula masalahmanfaat dari peiaksanaan privatisasi BUMN itu sendiri.
KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL
Authors: Samekto Adji
Published: July 2017

Konvensi keanekaragaman hayati poda dasarnya berisi ketentuan yang meminta negara-negarauntuk melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan dan mengembangkan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya gen secara adil dan merata. Indonesia, yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, ternyata belurn memanfaatkannya secara maksimal, justru negara lain yang memanfaatkannya. Tulisan ini menyoroti hal tersebut dalam perspektif hubungan internasional.
Asas Kekeluargaan dalam UU P.T.
Authors: Sardjono Agus
Published: July 2017

Penetapan berlakunya UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu tonggak yang penting, karena negara RI kemudian memiliki kaidah-kaidah baru tentang Perseroan Terbalas, sebagai pengganti norma-norma yang terdapat dalm Wetboek van Koophandel/WVK). Karena melihat adanya perbedaan dasar falsafah antara UU Perseroan Terbatas dan Wetboek van Koophandel, penulis kemudian melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dalamsidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk meninjau latar belakang historis asas kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas.
Kebijakan Pertanahan Nasional
Authors: Muchsin H.
Published: July 2017

Perkembangan permasalahan di masyarakat telah membawa pengaruh pada konflik pertanahan, yaitu sekedar berdimensi hukum menjadi juga berdimensi ekonomi, politik, sosial dan pertahanan keamanan. Pertanyaan yang diajukan penulis artikel ini adalah masalah relevankah UUPA? Menurut penulis, UUPA secara substansi masih tetap relevan. Namun demikian, pemerintah perlu mengadakan peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal UUPA yang menghendakinya agar dapat memenuhi kebu tuhan praktik hukum pertanahan.
Haatzai Artikelen dan Fungsi Kritik dari Pers
Authors: Satriyo Rudy
Published: July 2017

Berkembangnya suatu bangsa, tergantung seberapa banyak dan cepatnya mereka memperolehdan menguasai informasi. Untuk itu diperlukan alat bantu, sarana atau media. Fungsi dari mediakomunikasi masa bukan saja untuk memperoleh informasi sebanyak dan secepat mungkin,tetapi juga menampung dan menyalurkan kebutuhan manusia mengeluarkan pikiran dan perasaan. Menurut penulis, persoalan yang sering muncul terutama menyangkut hubungan antara pers dengan pemerintah (regim yang berkuasa), dimana pers disangka melakukan 'tindak pidana pers'. Untuk itu diperlukan aturan-aturan tentang 'kehidupan komunikasi massa'.
Pemilu 1998 di Australia
Authors: Alrasid Harun
Published: July 2017

Berbeda dengan masa jabatan anggota DPR AS yang hanya dua tahun, masa jabatan anggotaDPR Australia adalah lebih lama. Namun jika dibandingkan dengan masa jabatan anggota DPR Indonesia yang lima tahun, masa jabatan anggota DPR Australia yang lamanya tiga tahun adalah lebih pendek. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan Indonesia - Australia lebih sering menyelenggarakan Pemilu. Jika dalam jangka waktu 30 tahun di AS berlangsung 15 kali pemilu, maka di Australia sekurang-kurangnya 10 kali, sedangkan di Indonesia hanya 6 kali. Berdasarkan pengalamannya meninjau pemilu di Australia pada bulan Oktober 1998 yang lalu, penulis memaparkan segi-segi Hukum Tata Negara Pemilu 1998 di Australia.
Konsep Negara Kepulauan pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 dan Tahun 1960
Authors: Sjawie Hasbullah F.
Published: July 2017

Pembahasan Konferensi Hukum Laut senantiasa dikaitkan dengan konsep negara kepulauan sebagaimana untuk pertama kali diperkenalkan melalui Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda menjadi modal dasar bagi delegasi Indonesia ke Konferensi Hukum Laut. Indonesia menganggap perjuangan untuk memasyarakatkan konsep negara kepulauan mulai mendapatkan tempat dengan diproklamirkannya Konvensi Hukum Laut 1982. Di dalam tulisannya, penulis artikel ini antam lain mengulas masalah lebar laut teritorial.
Pengangkatan Arbiter dalam Arbitrase Internasional
Authors: Wahid Abdul
Published: July 2017

Pengangkalan arbiter merupakan salah satu langkah awal yang penling dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Keberhasilan para pihak mengangkat arbiter yang tepat, mandiri dan tidak berpihak akan sangat menentukan penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak. Dalam tulisan ini secara deskriptif-komparatif dibahas mengenai ketentuan pengangkatan arbiter sebagaimana diatur dalam UNCITRAL, ICC, AAA, dan LCIA Rules, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembentukan perundang-undangan nasionaldi bidang arbitrase.