Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kota Bitung
Authors: Undap Imanuel Christian , Kalangi Lintje , Manossoh Hendrik 
Published: November 2019

Abstract. National Health Insurance (JKN) program in Indonesia was commenced in early 2014. JKN is organized by BPJS as regulated by law. To implement this, JKN Health Facilities role of First Instance (FKTP) belonging to the local government is, thus, very important. As compensation for this implementation, FKTP will then be paid by BPJS, known as capitation funds. Capitation Fund Financial Management in Bitung Municipality FKTP have encountered many problems implying  the provision of health services.The purpose of this study is to analyze the financial management of local revenue capitation funds of JKN FKTP Bitung Government Municipality, including to identify the problems  and solutions. JKN capitation funds are received from BPJS routinely and regularly received by FKTP. However, it is its management experiencing problems. This study is a qualitative exploratory research. The qualitative data were obtained by interviews, observation and documentation study, including a focus group discussion (FGD). Data validity and reliability were examined by triangulation. Data were then analysed by thematic analysis and interpreted to draw conclusions.The results show that the capitation fund management of JKN FKTP Bitung Government Municipality has not followed yet the regulation Therefore, the implications for the health service FKTP is not maximized for public. Other consequences that occur due to the condition of financial management according to regulations, has led to the very low capitation budget absorption of its programs and activities. Keywords:  National Insurance Health (JKN), FKTP , Capitation Fund Abstrak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014 dan sesuai amanat undang – undang penyelenggara JKN adalah BPJS. Dalam pelaksanaan JKN ini peran Fasitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah sangat penting. Sebagai kompensasi dari pelaksanaan ini maka FKTP akan mendapatakan pembayaran dari BPJS yang dikenal dengan dana kapitasi. Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi di FKTP Pemerintah Kota Bitung menemui banyak hambatan yang berimplikasi pada penyerapan anggaran kegiatan FKTP dan penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh FKTP.Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan keuangan pendapatan daerah dana kapitasi JKN FKTP Pemerintah Kota Bitung serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan solusi yang dapat diambil. Dana kapitasi JKN yang diterima dari BPJS secara rutin dan teratur diterima oleh FKTP akan tetapi dalam pengelolaannya ternyata mengalami kendala.Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Data kualitatif diperoleh dengan wawancara , observasi dan studi dokumentasi juga dengan focus group discussion (FGD) .Validitas dan reliabilitas data ditentukan dengan trianggulasi data untuk kemudian data yang diperoleh dilakukan analisa secara tematik serta intepretasi dalam rangka  penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan penganggaran dana kapitasi JKN oleh FKTP dilakukan dan tersentralisasi di Dinas Kesehatan sementara pelaksanaan pengelolaan  dana kapitasi JKN FKTP Pemerintah Kota Bitung belum mengikuti regulasi yang mengatur, sehingga berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan kesehatan FKTP pada masyarakat . Akibat lain yang terjadi karena kondisi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai regulasi menyebabkan program dan kegiatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN ini  penyerapan anggaran sangat rendah. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) , FKTP, Dana Kapitasi