KAJIAN PENINGKATAN STATUS BADAN HUKUM BUM DESA MELALUI PLATFORM KEMENDESA DI KABUPATEN BOJONEGORO
Authors: Puspita Ningrum Luci Fransiska , Pradana Galih Wahyu 
Published: August 2024

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja mengamatkan BUM Desa agar memiliki sertifikat badan hukum untuk melindungi BUM Desa di mata hukum (legal standing). Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 salah satu tupoksi DPMD Kabupaten Bojonegoro ialah melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan terhadap BUM Desa artinya DPMD memiliki urgensi dalam proses percepatan pendaftaran badan hukum BUM Desa melalui platform dari Kementrian Desa PDTT. Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang memiliki BUM Desa paling banyak di Jawa Timur sebesar 419 BUM Desa dari 419 desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan status badan hukum BUM Desa. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori peran yang di kemukakan oleh Jim Ife dan Tesoriero (2014) dengan empat indikator peran yakni peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi dan peran teknis. Hasil penelitian menunjukan aspek peran fasilitatif belum berjalan dengan optimal karena kekosongan jabatan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Peran edukasi sudah optimal dilihat dari pihak DPMD memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada BUM Desa. Peran representasi kurang optimal karena BKK desa kurang tepat sasaran. Sedangkan peran teknis, DPMD Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pendataan BUM Desa yang telah berbadan hukum sebanyak 90 BUM Desa serta memberikan pelatihan dan pembinaan bersinergi bersama pendamping BUM Desa dan TAPM.
Abstract
The enactment of Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation mandates that Village BUMs have a legal entity certificate to protect Village BUMs in the eyes of the law (legal standing). Based on Bojonegoro Regent's Regulation Number 79 of 2021, one of the duties of the Bojonegoro Regency DPMD is to provide guidance, facilitation and development of Village BUMs, meaning that the DPMD has urgency in the process of accelerating the registration of Village BUM legal entities through the platform of the PDTT Village Ministry. Bojonegoro Regency is the region that has the most Village BUMs in East Java at 419 Village BUMs from 419 villages. This research aims to analyze and describe the role of the Bojonegoro Regency DPMD in improving the legal entity status of Village BUMs. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The focus of this research uses the role theory put forward by Jim Ife and Tesoriero (2014) with four role indicators, namely the facilitative role, educational role, representational role and technical role. The research results show that aspects of the facilitative role have not been running optimally due to vacant positions and mediation not reaching an agreement. The role of education is optimal as seen from the DPMD providing outreach and training to Village BUMs. The role of representation is less than optimal because the village BKK is not well targeted. Meanwhile, in the technical role, the Bojonegoro Regency DPMD has carried out data collection on 90 Village BUMs that have legal entities and provided training and coaching in synergy with the Village BUM companions and TAPM.