bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERANAN KORPS KEWANG DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN DI KEPULAUAN LEASE
Authors: Ruhulessin H
Published: July 2017

Dalam hubungan dengan kegiatan melindungi kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup di Kepulauan Lease, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, bukanlah merupakan hal yang baru, sebab organisasi Kewang kurang aktif sejak dulu kala telah berfungsi melindungi hutan, lautan, tepi pantai, sungai/kali dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Korps Kewang (Polisi Hutan) sudah berada dan berjalan secara turun-temurun hingga kini; pelaksanaan tugas daripada Korps Kewang adalah berusaha untuk tetap menjaga keakraban manusia dengan alam serta kelestarian lingkungan hidup itu sendiri, seperti peraturan-peraturan sasi, melarang penebangan hutan secara sembarangan, pengambilan batu dan pasir di tepi pantai dan kali/sungai tanpa izin yang berhak, pengambilan karang-karang laut dan akar bahar secara sembarangan tanpa izin dan lain sebagainya. Di alam pembangunan dewasa ini dengan kemajuan teknologi, ada kecenderungan manusia untuk merusak alam, disamping Korps Kewang itu sendiri kurang berfungsi di seluruh Negeri (Desa) di Maluku Tengah, khususnya di Kepulauan Lease yang terdiri dari pulau Saparua, Haruku dan Nusalaut.
KEPUTUSAN ARBITRASE BANK DUNIA MENGENAI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Keputusan arbitrase internasional mengenai penanaman modal jarang terjadi. Perkara bersangkutan ini yang diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia oleh pihak investors asing Amco Asia Corporation, Pan American Development Limited dan P.T. Amco Indonesia merupakan perkara ke-10 pada waktu diajukan oleh pihak penggugat pada tanggal 15 Januari 1981. Kini setelah berperkara hampir 4 tahun lamanya, baru pada tanggal 21 November 1984 telah diberikan keputusan akhir mengenai pokok perkara (Award on the merits) yang setebal 140 halaman. Terlebih dahulu telah diberikan keputusan sela pada tanggal 25 September 1983 mengenai wewenang Dewan Arbitrase ICSID untuk mengadili perkara ini. Keputusan ini telah diumumkan dalam jilid XXIII International Legal Materials 1984 (hal 351—383). Kebanyakan perkara-perkara yang telah diajukan dihadapan ICSID itu, tidak dilanjutkan sampai mencapai keputusan. Hanya. berlangsung setengah jalan dan diselesaikan dengan perdamaian antara para pihak. Cuma ada 5 keputusan dalam pokok persoalan yang telah dijatuhkan melalui arbitrase ICSID ini sejak didirikannya pada pertengahan tahun tujuh puluhan. Setelah lebih dari 20 tahun berdiri hanya 5 perkara yang telah diputuskan. Hal mana berarti bahwa tidak banyak perkara yang telah diajukan untuk arbitrase ini. Oleh karena dalam perkara mengenai arbitrase Hotel Kartika Plaza ini terdapat banyak segi-segi hukum internasional, yang pasti menarik minat dari para sarjana hukum diseluruh dunia, adalah pada tempatnya untuk lebih memperhatikannya sekarang ini.
KEJAHATAN KOMPUTER: SUATU ANTISIPASI (sebuah tinjauan hukum)
Authors: Lubis T Mulya
Published: July 2017

Dewasa ini komputerisasi perusahaan sudah menjadi semacam hukum bisnis, karena komputerisasi ini membawa pada tingkat efisiensi yang optimal. Dan efisiensi ini tentu membuat angka keuntungan juga meningkat. Jadi tidaklah mengherankan jika semakin banyak perusahaan yang mengambil keuntungan dari mesin komputer ini. Akan tetapi pada sisi lain komputerisasi juga membawa persoalan tersendiri yaitu persoalan pengamanan (security measurement) dari efisiensi dan dari data-data yang tersimpan. Seorang yang menguasai “rahasia” penggunaan komputer akan sangat potensial untuk merusak efisiensi dan merampas data-data perusahaan yang disentralisir pada komputer. Orang tersebut juga sering disebut sebagai perpetrators adalah orang-orang yang bekerja sebagai programmer, customer, analyst, accountant, repairmen, cashier, directors, managers, operator malah juga orang luar (outsiders) yang mempunyai hubungan dengan kecakapan teknologi tinggi. Perpetrators ini bisa merugikan perusahaan, mengacaukan perusahaan, dan bukan tidak mustahil membangkrutkan perusahaan melalui serangkaian penyalahgunaan yang canggih yang sering juga dikategorikan sebagai white collar crime. Akan tetapi seperti dikemukaka dikemukakan di atas angka white collar crime dalam bidang komputer ini tidak pernah terungkap, padahal menurut spekulasi angka penyalahgunaan komputer yang menjadi “kejahatan komputer” (computer crime) ini sudah meningkat dengan pesat. Di bawah ini kami kutipkan jumlah angka kejahatan komputer di Amerika sampai tahun 1975 (reported cases)
MASALAH PERSELISIHAN PERBURUHAN
Authors: Uwiyono A
Published: July 2017

Perselisihan perburuhan akan merupakan suatu beban mental bagi buruh, yang bisa berkepanjangan bila tidak secepatnya mendapatkan penyelesaian seeara tuntas. Sedangkan bagi Pengusaha merupakan tambahan beban pekerjaan yang sedikit banyak dapat mengganggu konsentrasinya didalam memajukan perusahaannya. alternatif yang harus diambil oleh Pemerintah adalah cukup menghapuskan lembaga P-4 dan menyerahkan kembali perkara-perkara perselisihan perburuhan ke Pengadilan Negeri. Kebijaksanaanini cukup sederhana dan tidak memakan beaya yang mahal, karena tidak perlu membuat undang-undang yang baru. Bahkan manfaat lain yang dapat kita peroleh dari kebijaksanaan ini adalah tercapainya. penyelesaian perselisihan perburuhan secara tuntas, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek pidana. Disamping itu Departemen Tenaga Kerja tidak lagi dipusingkan oleh masalah-masalah perselisihan perburuhan, dan dapat mengkonsentrasikan dirinya pada masalah-masalah ketenagakerjaan khususnya masalah pendayagunaan tenaga kerja secara efektif/maksimal, guna menjawab dilema pengangguran yang terjadi demi sUksesnya pembangunan Nasional.
PELAKSANAAN PASAL-PASAL 39-41 (UU No.1 TAHUN 1974 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA (PASAL 14-36 P.P. 9 TAHUN 1975) PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 1980-1982
Authors: Rochijanto Herni Hendrarni
Published: July 2017

Guna memenuhi suatu kebutuhan yang telah lama dirasakan dalam masyarakat berkenaan dengan pengaturan segi-segi tertentu dibidang perkawinan maupun perceraian, maka pemerintah Republik Indonesia pada akhir tahun 1974 telah mengundangkan suatu jenis peraturan yang berlaku untuk semua golongan penduduk di lndonesia (disebut sebagai Undang-undang Perkawinan), yang mana undang-undang tersebut telah diberlakukan yaitu sejak tanggal 1 Oktober tahun 1975. Namun dalam usaha penerapan dari beberapa ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut khususnya ketentuan mengenai prosedur perceraian, diduga tidak tepas dari adanya sejumlah masalah. Sehubungan dengan dugaan adanya sejumlah masalah yang berkaitan dengan penerapan pasal-pasal mengenai prosedur perceraian (Pasal 39 - 41 Undang-undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya (pasa114 - 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), penelitian ini khusus dilakukan terhadap sejumlah kasus-kasusperceraian yang pemah diajukan dan telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama di Jakarta Utara antara tahun 1980-1982.
PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA SUATU RETROSPEKSI
Authors: Wahjono Padmo
Published: July 2017

Suatu permasalahan lain yang sangat dominan di dalam pendidikan tinggi hukum yang memerlukan peninjauan ialah apa yang sebenarnya diajarkan di dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Masalah materi pendidikan tinggi hukum ini memerlukan suatu peninjauan tersendiri, karena luasnya jangkauan permasalahannya. Dalam hubungan ini dapat kita katakan seberapa jauhkah Pohon Ilmiah Hukum berkembang di Indonesia. Bahwa pohon ilmiah hukum di Indonesia tidak akan sepenuhnya sama dengan yang di negara lain, tidak memerlukanpenjelasan lagi mengingat adanya aspek mata hukum, yang pada setiap negara ada dampaknya pada pendidikan hukumnya. mengajarkan tentang apa yang dikuasainya,sekalipun yang diketahui maupun yang diinginkannya adalah lebih dari itu. Masalah ini memegang peranan penting pula dalam pendidikan tinggi hukum yaitu masalah dosen.
Laporan Penelitian 10 tahun UU Perkawinan PENERAPAN PASAL 3, 4, 5 UU No.1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Authors: Poerbatin Poerbatin
Published: July 2017

Dalam rangka memperingati 10 tahun telah berlakunya UU No.1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan), beberapa staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dibawah bimbingan Prof Dr. T.O. Ihromi, S.H., M.A., telah mengadakan penelitian tentang pelaksanaan UU tersebut di beberapa pengadilan Negeri dan Agama di Jakarta. Penelitian itu dilakukan dengan menganalisa sejumlah keputusan. Dari situ diharapkan dapat diketahui sejauh mana UU Perkawinan telah berpengaruh di dalam masyarakat. Prosedur poligami tidak dapat dianggapgampang karena harus ada izin dari istri pertama, harus diselesaikan dalam suatu persidangan di Pengadilan Agama, dimana persyaratan yang tertera dalam undang-undang harus dibuktikan secara nyata/tertulis kepada hakim dan sebagainya. Toleransi istri pertama cukup besardalam keinginannya untuk membahagiakan suami mereka.
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Kedudukan dan peranan hukum adat, dalam pembangunan nasional di Indonesia, hingga kini masih menjadi permasalahan juga, walaupun sebenarnya hal itu seyogianya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sebenamya masalah kedudukan dan peranan hukum tersebut, justru ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang dengan gigihnya ingin mempertentangkan hukum adat, dengan, misalnya, hukum tertulis. Padahal, sesungguhnya hukum adat, kedudukan dan peranannya berdampingan dengan hukum tertulis, apalagi dalam suatu masyarakat, majemuk seperti Indonesia. Masalah·masalah yang harus ditanggulangi dalam pembangunan memerlukan keteraturan atau ketertiban dan ketenteraman. Penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman akan menghasilkan kedamaian yang menjadi tujuan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas untuk mencapai kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang dalam penyerasiannya akan menghasilkan keadilan hukum. hukum adat yang adil merupakan salah satu sendi kehidupan masyatakat. Hukum adat yang adil itu, sesuai dengan perkembangan masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih tinggi, biasanya diabstraksikan, sehingga menjadi perundang-undangan (hukum tertulis dalam arti sempit), hukum yurisprudensi, hukum traktat maupun hukum ilmuwan.
MENGABULKAN ATAU MENOLAK GUGATAN DIKAITKAN JENIS KELAMIN HAKIM YANG MEMUTUS PERKARANYA
Authors: Mukhtar Sofyan
Published: July 2017

Pada umumnya seliap putusan Hakim tentang suatu gugatan, apakah putusan itu mengabulkan gugatan atau menolak gugatan tersebut adalah tergantung kepada pembuktian dari gugatan tersebut. Jika gugatan itu dibuktikan dengan alat bukti yang menentukan, maka gugatan itu harus dikabulkan. Kemudian jika gugatan itu dibuktikan dengan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna, maka gugatan itu dikabulkan, jika pihak lawannya yaitu tergugat, tidak sanggup mengemukakan alat bukti yang berkekuatan sempurna pula sebagai melawan alat bukti penggugat tersebut. Tetapi jika alat bukti penggugat lemah, atau permulaan, makagugatan penggugat harus ditolak. Selanjutnya jjka gugatan itu mempunyai kekurangan-kekurangan formalitas, maka gugatan itu dinyatakan tidak diterima.
MENCARI POLA PENELITIAN HUKUM TIDAK TERTULIS
Authors: AK Syahmin
Published: July 2017

Dalam rangka penyusunan suatu pola penelitian hukum tak tertulis yang diperuntukkanbagi pengadilan urnum, masalahnya adalah dapatkah dipertanggung jawabkan jika para Hakim dibebani dengan penelitian, sedangkan tugas pokoknya; "menerima, memeriksa dan memutuskan perkara sudah cukup berat". Secara sepintas orang cenderung akan beranggapan bahwa, tugas tambahan bagi badan-bacian pengadilan kita itu dikhawatirkan akan menjadihambatan bagi peradilan yang lebih cepat. Tidak dapat disangkal bahwa, bagi pengadilan dikota-kota besar tugas penelitian akan merupakan beban tambahan terlalu memberatkan, karena jumlah perkara yang dihadapi sehari-hari sudah melebihi jumlah daya pikul para hakimnya. Namun disamping itu cukup banyak pengadilan, terutama yang terletak di daerah pedalaman, yang hakim-hakimnya mengeluh karena hampir tiadanya pekerjaan bagi mereka.
MASALAH PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA PAJAK
Authors: Idham Ibrahim
Published: July 2017

Mengenai ketentuan pidana pajak sudah ditetapkan secara khusus dengan undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU.KUP). Dalam UU.KUP Bab VIII Pasal 38,39, 40,41,42,43 telah ditetapkan secara tegas apa yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan dan dalam Bab IX, pasal 44 tentang penyidikan. Dalam sistem perundang-undangan pajak yang baru ditentukan pula cara pengenaan pajak dan sanksinya dengan menunjuk undang-undang No. 6 tahun 1983 tadi, kecuali diatur lain oleh perundang-undangan pajak itu sendiri. Jadi kalau dahulu ketentuan pidana ditetapkan dalam undang-undang pajak itu sendiri, sekarang telah diatur secara khusus dan secara terpisah dengan undang-undang formil yang mempertahankan berlakunya undang-undang pajak materiil tersebut. Masalah yang timbul dalam penyidikan dan penelitian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentu menjadi masalah pula dalam penyidikan dan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain seperti dalam istilah “untuk kepentingan penyelidikan” dalam Pasal 16 (1) KUHAP yang menurut sementara pendapat seharusnya “untuk kepentingan penyidikan”.
PBB DAN TATANAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL YANG BARU
Authors: Nisar M Said
Published: July 2017

Konsep keadilan adalah suatu hal yang sangat abstrak di dalam struktur hubungan dan hukum internasional. Keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan sosial adalah konsep murni yang tunduk pada hukum logika atau sifatnya empiris belaka. Sedangkan apa yang empiris itu tentu dapat dialami dan diterangkan dan hal-hal yang bersifat logis tentu dapat di tes kebenarannya dimana soal-soal keadilan. tidak berada di antara kedua hal ini. Yang jelas berlaku tidaknya keadilan di dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan yang dapat kita lakukan ialah mengutuk hal-hal yang dipandang tidak adil itu menurut perasaan masing-masing. Tetapi terlepas dari segala persoalan yang diuraikan di sini kita patut hormat kepada 4 (empat) negara di Asia yaitu Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Taiwan atas keberhasilan pembangunan yang mereka laksanakan sehingga dikategorikan sebagai negara industri yang baru.
BEBERAPA CATATAN ATAS RUU TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA MAHKAMAH AGUNG
Authors: Rosyidi Muchtar
Published: July 2017

Lazimnya di dalam bagian ini memuat tentang pengertian istilah-istilah, azas-azas atau singkatan-singkatan. Di dalam RUU ini tidak mencantumkan hal-hal tersebut, kecuali dalam pasal 1 menentukan, bahwa “Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan”. Dan pasal 2 menentukan kedudukan MA adalah di ibukota Negara RI. Disarankan untuk dicantumkan pengertian istilah-istilah agar kelak dapat dijadikan penafsiran otentik (penafsiran UU), yang dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi dan teoritisi hukum. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan (confuse) atau pengertian ganda di dalam praktek. Adapun yang sekiranya perlu diberikan pengertian dan yang sering dipergunakan dalam pasal demi pasal. Di dalam menyusun perundang-undangan diperlukan ketelitian dan kecermatan untuk mengetahui sejarah dan kaitan antar perundang-undangan RI khususnya dan seluruh peraturan perundang-undangan pada umumnya. Di samping itu, agar lebih menjamin kepastian hukum dan menjaga citra hukum di mata masyarakat, hendaklah penyusunan RUU diusahakan seobjektif dan sejujur-jujurnya. Dalam merumuskan pasal demi pasal tidak perlu bersifat bombastis, emotif maupun promotif. Tetapi hendaklah bersingkat, padat, jelas, informatif dan bersahaja. Mengingat Undang-undang bukanlah milik suatu departemen atau instansi tertentu saja, tetapi milik segenap Bangsa Indonesia. Disarankan agar tidak melupakan sama sekali: UU No. l Tahun 1950 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 56 Tahun 1958 dan UU No. 6 Tahun 1969.
BEBERAPA MASALAH TENTANG TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PERDATA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Siahaan NHT
Published: July 2017

Pencemaran adalah hasil suatu perbuatan yang merugikan orang/pihak lain yang secara hukum (perdata) harus dipertanggung jawabkan dengan sejumlah ganti rugi (compensation). Suatu proses tanggung jawab ganti rugi, lazimnya selalu dikaitkan dengan suatu hal tertentu yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian. Hal tersebut adalah terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan. Dalam sistem hukum perdata kita (termasuk yurisprudensi) yang untuk hal tersebut di atas banyak diwarnai oleh sistem Common Law. Dikenal dalam sistem ini, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada pihak lain, akan mewajibkan si pembuat kesalahan bertanggung jawab membayar ganti rugi atas perbuatan yang ditimbulkannya. Dalam Undang-undang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (UKPPLH No.4 Tahun 1982) ketentuan tentang pertanggungjawaban pencemaran lingkungan diatur dalam pasal 20 dan pasal 21.
PROSPEKTIF PENGATURAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Mohsin Yakob
Published: July 2017

Dalam hubungan dengan perizinan usaha industri itu sendiri yang secara fungsional dikeluarkan oleh Departeman Perindustrian, maka persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pengamanan dari segi teknis, seharusnya sudah merupakan bagian dari persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha dimaksud. Beberapa jenis usaha industri dapat digolongkan pollutif terhadap lingkungan hidup. Dalam hubungan ini, lembaga perizinan usaha industri dapat difungsikan sebagai upaya yang bersifat preventif terhadap kemungkinan timbulnya pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah industri maupun penggunaan bahan beracun dan berbahaya dalam proses produksi.Selain itu juga lembaga perizinan ini dapat pula berperan sebagai upaya yang bersifat represif terutama dalam bentuk tindakan administratif berupa pencabutan sementara izin usaha terhadap industri yang secara nyata telah menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Dalam kerangka memfungsikan lembaga perizinan usaha industri agar dapat berperanan sebagai upaya yang preventif dan represif dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perizinan usaha industri yang mengaitkan dengan aspek lingkungan baik dalam proses pengeluaran atau pencabutan izin tersebut, dapatlah dikatakan sebagai suatu “sistem perizinan usaha industri yang berdimensi lingkungan”.Dalam hubungan ini maka dapat disarankan agar prinsip-prinsip tersebut diatas, hendaknya dicantumkan dalam peraturan pemerintah yang mengatur perizinan usaha industri, yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai amanah atau tindak lanjut dari pasal 13 ayat (4) Undang-undang perindustrian dan jiwa pasal 7 undang-undang lingkungan hidup.
Perkosaan ..... Ditinjau dari Pandangan Hakim
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Mungkin tidak atau kurang menjadi perhatian, bahwa dalam perbendaharaan kata ada dua kata bila salah mengucapkan atau menyuratkan akan menimbulkan makna yang sangat bertentangan sekali. Kata itu ialah, topik simposium sekarang: ''Perkosa atau Perkosaaan'', dan kata yang bersamaan itu, ''Perkasa atau Perkasaan''. Tidak tahu sejarahnya, mengapa ada dua kata yang sedemikian hampir sama ucapannya, tetapi sungguh beda maknanya.
Doktrin Imunitas dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Arbitrasi ICSID di Indonesia
Authors: Lazarusli Budi
Published: July 2017

Dalam rangka mendorong dan membina Penanaman Modal Asing di Indonesia, Pemerintah RI telah mengundangkan UU No. 5 tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar Negara dan WNA mengenai penanaman modal.
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara pada Waktu Sekarang dan yang Akan Datang
Authors: Gandhi Gandhi
Published: July 2017

Secara umum telah diketahui bahwa pengertian tanggung jawab Keuangan Negara masihperlu disepakati. Ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab Keuangan Negara sepertiyang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 adalah tanggung jawab tentang pelaksanaan APBN, sedang ketentuan Pasal: ayat (1), (2) dan (3) Undang Undangnomor 5 tahun 1973 merupakan ruang lingkup pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Dwi Abad Konstitusi Amerika Serikat
Authors: Suny Ismail
Published: July 2017

Undang-undang Dasar tertulis yang sampai sekarang dianggap tertua adalah Konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah yang didirikan oleh Konstitusi mulai berfungsi 4 Maret 1789, karena itu mulai berlakunya Konstitusi itu dimulai pada tanggal itu, hampir 2 abad yang lalu. Sejak 2 tahun yang lalu Amerika Serikat telah menyelenggarakan konferensi dan kegiatan-kegiatan lain yangmenandai peristiwa penting itu. Konferensi mengenai The Making of Constitutions telah diadakan pada tahun 1983 dengan sukses. Peserta-peserta Konferensi itu, hampir tanpa kecuali memainkan peranan berarti dalam pembuatan konstitusi negeri mereka masing-masing. Kertas kerja dan acara kerja mengenai pembuatan konstitusi oleh perancang-perancang konstitusiitu akan diterbitkan akhir tahun 1985 ini.
Act of State Doctrine dan Teori Imunitas dalam Hubungannya dengan Hukum Perdata Internasional
Authors: AK Syahmin
Published: July 2017

Pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan tindakan menasionalisir perusahaan-perusahaan milik orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan milik warganegara Belanda itu telah beralih menjadi milik negara Indonesia. Kemudian perusahaan-perusahaan terse but beralih menjadi perusahaan-perusahaan negara Republik Indonesia. Dalam tulisan ini pembahasan terbatas pada uraian tentang perkembangan teori "Imunitas dan Act of State Doctrine" (imunitas sekunder) dalam hubungannya dengan Hukum Perdata Intemasional.
Vonis Interlokutor
Authors: Mukhtar Sofyan
Published: July 2017

Lebih kurang 25 tahun yang lewat Mr. Wirjono Prodjodikoro menulis dalam bukunya, bahwa vonis interlokutor tidak diperlukan pada acara pemeriksaan Pengadilan Negeri. Menurut beliau hal ini adalah menghambat atau mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa perkara. Pendapat ini seperti dikuatkan oleh Prof. DR. Soeporno yang terlihat seakan-akan tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap pendirian Mr. Wirjono tersebut. lni seperti jelas tertulis dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri."
Bagaimana Membangun dan Membina Hukum Nasional
Authors: Wahyono Padmo
Published: July 2017

Hukum dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan hal itu. Sehingga membangun hukum pun akan meliputi hukum tertulisdan hukum tidak tertulis, karena Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtstaat) dan bukan negara berdasarkan atas Undang-undang belaka (Wellenstaat ).
Perlindungan terhadap Merk Luar Negeri
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Dalam uraian Direktur Pemasaran Perusahaan International Nike disebut sebagai contoh mengenai kasus Tancho. Setelah mengeluh tentang kurangnya perlindungan terhadap merek Nike oleh Mahkamah Agung, maka telah disebut kasus perkara "Tancho". Dikemukakanbahwa kasus Tancho pada tahun 1970-an ini telah mengalami nasib yang serupa seperti "Nike" yaitu bahwa si pemilik merk Tancho dari Jepang tidak diberikan perlindungan dan dinyatakan kalah serta harus angkat kaki dari Indonesia.
Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka
Authors: Sagala Budiman B.
Published: July 2017

Kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan tertib. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menegakkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum yang mampu memberikan kepada masyarakat, di bawah UUD 1945 sebagai hukum dasar.
Aspek Hukum dari Wewenang dan Tanggung Jawab
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

Kaidah-kaidah yang mengatur susunan negara dan bekerjanya negara itu dalam ilmu hukum dinamakan Hukum Tata Negara. Selanjutnya Hukum Tata Negara menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tujuan negara itu dan hubungannya dengan pergaulan masyarakat. Di dalam pergaulan masyarakat itulah negara saling berhubungan dengan warganya. Tanpamengesampingkan kemungkinan peninjauan terhadap negara dari lain sudut pandangan, dapatlah dikatakan bahwa Hukum Tata Negara melibat negara sebagai sesuatu yang dikuasaioleh ketentuan-ketentuan organisasi.
Peranan Pendidik dalam PLH menurut UU No. 4 tahun 1982
Authors: Hadi Soetrisno
Published: July 2017

Permasalahan lingkungan hidup sebenarnya telah ada dan berkembang semenjak manusia ada di bumi ini. Akan tetapi perhatian terhadap dan kegiatan dalam bidang lingkungan hidup ini meningkat pada dasawarsa 1960-an, dan memuncak pada dasawarsa 1970-an, ketika  PBB pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm menyelenggarakan konferensi tentang Lingkungan Hidup, yang dihadiri oleh banyak  utusan dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.
Fungsi Administrasi Negara
Authors: Hoessein B.
Published: July 2017

Sekalipun UUD 1945 secara jelas merupakan pembatas bagi lingkup dan kedalaman fungsi Administrasi Negara, - agar tidak mengarah ke etatisme -, namun perilaku administrasi tertentutidak jarang menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat. Terlebih-lebih, disadari pula adanya kenyataan bahwa Administrasi Negara secara internal masih mengidap berbagai kelemahan, kendala dan hambatan tertentu. Bahkan secara politis perilaku administrasi yang merugikan masyarakat tersebut dapat berakar pada kekuasaan Administrasi Negara yang kurang tertandingi oleh kekuatan-kekuatan politik lain. Hal ini tidak dapat dipisahkandari peran kepolitikan Administrasi Negara dalam masyarakat.
Legislasi dan Sistem Kemasyarakatan
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Legislasi atau "legislation" pada hakikatnya merupakan (Henry Campbell Black 1968: 1045)"The act of giving or enacting laws ; the power to make laws; the act of legislating; preparationand enactment of laws; the making of laws by express decree". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa legislasi sebenarnya menyangkut perencanaan dan penyusunan hukum,misalnya, perundang-undangan (hukum positif tertulis). Oleh karena itu, maka fungsi legislatif adalah (Henry Campbell Black 1968: 1046).
Ruang Lingkup dalam PTUN
Authors: Nusantara Abdul Hakim G.
Published: July 2017

Undang-Undang Dasar 1945 nampaknya memang memberikan bahan pekerjaan yang begitu besar pada negara (lihat Pasal-pasal 27, 33 , 31 UUD 1945). Konsekuensi daripadanya adalah, bahwa dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 negara (pemerintah) mempunyai kedudukan yang sangat kuat, dan peranan yang sangat besar dalam mengatur berbagai aspekkehidupan manusia.
Apakah Talak dan Nikah yang Dilakukan dibawah Tangan Sah menurut Hukum Islam
Authors: Ramulyo Mohammad Idris
Published: July 2017

Dewasa ini sangat banyak sekali terjadi orang-orang Islam melakukan talak di bawah tangan walaupun penulis belum pernah melakukan penelitian yang mendalam dengan bukti angka-angka, tapi hanya dan suara-suara yang santer terdengar di kalangan The man in the street (public upinion). Sekarang timbul pertanyaan apakah sah menurut hukum Islam, talak yang dijatuhkan di bawah tangan (di luar sidang Pengadilan Agama) itu?
Masalah Pemeriksaan sebagai Tindak Lanjut Pengawasan Keuangan Negara
Authors: Bohari Bohari
Published: July 2017

Pengawasan sifatnya abstrak, sedangkan pemeriksaan adalah kongkrite sering dari pengawasan itu sendiri, dan merupakan tindak lanjut untuk memperoleh penyelesaian adalah dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Masalah pengawasan keuangan negara muncul kembali kesekian kalinya dipersoalkan dan nampaknya hal ini merupakan usaha atau langkah-langkah ke arah penataan kembali sistem kerja lembaga pengawas/pemeriksa di bidang keuangan negara.
Suatu Tinjauan Filosofis terhadap Pengangkatan Anak oleh WNI Keturunan Tionghoa
Authors: Tjandrasari Heri
Published: July 2017

Manusia di dalam hidupnya senantiasa mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan apa yang dinamakan perangkat patokan yang merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas. Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut dinamakan norma atau kaidah. Norma atau kaidah ini timbul dari apa yang disebut nilai, yaitu konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut sangat besar fungsinya bagi keteraturan kehidupan bersama. Norma atau kaidah mengatur baik diri pribadi manusia ataupun kehidupan antar pribadinya. Norma atau kaidah yang mengatur diri pribadi manusia terdapat di bidang kepercayaan dan kesusilaan, sedangkan yang mengatur kehidupan antar pribadi manusia adalah bidang kesopanan dan hukum. Tujuan norma hukum adalah agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama. Kedamaian adalah keserasian antara ketertiban dan ketenteraman.Hal ini adalah merupakan tujuan hukum, sedangkan yang menjadi tugas hukum adalah mencapai keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.
Realitas Hak-Hak untuk Mendapatkan Informasi dan Berkomunikasi di Indonesia
Authors: Lubis T. Mulya
Published: July 2017

Informasi bukan semata-mata kata kunci, tetapi lebih dari itu adalah suatu komoditi bisnis yang harganya bisa mahal sekali. Johan Galtung, seorang intelektual yang berpaham struktural,pernah menulis bahwa barang siapa yang menguasai informasi akan menguasai masa depan. Pendapat itu benar. Revolusi informasi ini sudah kita mulai lihat dengan menjamurnya penggunaan komputer dewasa ini. Ini semua berurusan dengan informasi.
Peranan Notaris dalam Pembangunan Hukum
Authors: Ramelan Soetomo
Published: July 2017

Untuk sekedar memberikan gambaran mengenai peranan notaris dalam pembangunan hukum nasional kiranya para notaris sebagai anggota masyarakat Indonesia terpanggil untuk mengetahui dan memahami ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai suatu lembaga tertinggi negara yang berwenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, termasuk dalam pembangunan hukum nasional, kebijaksanaan-kebijaksanaan mana dituangkan dalarn Ketetapan-ketetapan MPR. Dalarn salah satu ketetapannya, yakni TAP MPR/IV/1973 yang kemudian dirumuskan lebih lanjut di dalam Repelita II Bab 27 telah digariskan bahwa pembangunan hukum harus diarahkan pada tiga (3) sasaran pokok, yakni yang meliputi materi atau substansi hukum, pelaksana hukum dan masyarakat yang menjadisasaran pembangunan hukum.
Pranata-Pranata Hukum yang Baru dan Tinjauan terhadap UU Rumah Susun
Authors: Mohsin Yakob
Published: July 2017

Apabila kita tinjau dari segi asas-asas hukum yang selama Uni dikenal dalam hukum agraria dan hukum jaminan, maka dalam Undang-undang Rumah Susun, terdapat beberapa asashukum yang baru. Asas tersebut kemudian direfleksikan dalam bentuk kelembagaan hukum yang baru pula. Ini terlibat dengan adanya lembaga sertifikat atau tanda bukti hak atasbangunan satuan rumah susun (apartemen) berikut tanahnya dan lembaga Bouw hyphoteek.
Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia
Authors: Wahyono Padmo
Published: July 2017

Dari bahasa yang digunakan jelas bahwa contempt of court adalah suatu mekanisme hukum yang timbul dalam dunia Anglo-Saxon dengan case-law-nya (Foekema Andreae). Pada sistem hukum dengan pola case-law, di mana lebih diutamakan hukum yang tumbuh dari penyelesaian cases, masalah contempt of court tumbuh karena tiadanya atau lemahnya jaminan dalam hukum tertulis yang dibuat oleh negara dalam proses peradilan. Sehingga rumusannya puntumbuh daripada yang dalam lingkungan sistem hukum tertulis disebut dengan yurisprudensi.
Beberapa Sumbangan Antropologi dalam Usaha Pengembangan Hukum Nasional
Authors: Ihromi T.O.
Published: July 2017

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 telah dirumuskan suatu kerangka Pembangunan di bidang Hukum dan Pembangunan Hukum itu telah diperinci lebih jauhdalam Repelita IV. Dalam Repelita IV itu, pada buku III, Bab 27 (him. 440 dan seterusnya) dapat dibaca bahwa kurun waktu mendatang harus diusahakan mewujudkan kurun waktuwibawa hukum dalam arti hukum yang dibangun dan dibina akan ditaati karena benar-benar merupakan manifestasi aspirasi rakyat yang masyarakat, para penegak hukum, yang mampu menerapkan hukum dan mampu memberi pelayanan kepada pencari keadilan dan para sarjana hukum pada umumnya sebagai penyandang profesi yang mampu berperan sebagai pengembanaspirasi rakyat.
Hukum yang Harus Dipakai dalam Perkara Arbitrase Internasional
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Hal yang penting dalam suatu perkara Arbitrase Dagang Internasional adalah ketentuan mengenai hukum yang harus dipakai. Para pedagang Indonesia yang mengadakan kontrak-kontrak dagang dengan pihak luar negeri acapkali kurang memperhatikan hal ini. Berbeda daripada ketentuan dalam perkara dagang biasa yang diajukan di hadapan pengadilan, maka para arbiter mempergunakan ketentuan-ketentuan yang lain.
Permasalahan Hukum dalam Peradilan Administrasi Negara
Authors: Baramuli A.
Published: July 2017

Fungsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara terhadap rakyat telah banyak dijelaskan dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 1978 tentang kedudukan dan hubungan tatakerjalembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara. Dalam konsideran ketetapan ini dijelaskan hubungan tata kerja diatur dengan jelas demi penghayatan danpengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional beclandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok-Pokok Penyusunan Silabus Kurikulum Fakultas Hukum
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Dewasa ini kurikulum Fakultas Hukum diatur pokok-pokoknya dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 30/ DJ/KEP/1983. Dalam keputusan tersebut pada dasamya diatur perihal penggolongan mata kuliah. Berdasarkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) terdapat status mata kuliah, sehingga kurikulum Fakultas Hukum merupakan penyerasian antara penggolongan dan status mata kuliah.
DPA dalam Sejarah Konstitusi Republik
Authors: Ghazali Zulfikar
Published: July 2017

Perhatian pada studi sejarah yang membahas peran dan kedudukan lembaga negara masih perlu terus ditingkatkan. Usaha peningkatan dapat dalam berbagai bentuk dan cara. Mungkindapat dilakukan dengan memperbanyak tulisan yang sedikit banyaknya menghubungkan antara studi-studi dalam ilmu sejarah dengan studi-studi dalam ilmu politik. Sudah jelas pemahamandari dunia ilmu sejarah pada sumbangan "penalaran" sejarah dengan penulisannya yang mendekatkan diri pada "kenyataan" ilmiah menjadi begitu penting. Keperluan tersebutdapat dimanfaatkan untuk leblh mengerti pemahaman hidup bernegara dan berbangsa.
Orientasi Pendidikan Hukum Mencetak Sarjana Hukum ''Siap Pakai'' atau ''Siap Memakai''.
Authors: Hutagalung Mura P.
Published: July 2017

Menurut pengamatan berbagai pihak, baik dari kalangan hukum itu sendiri maupun kalangan non hukum - pendidikan hukum formal di negeri kita tidak menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan, Bahkan ada sindiran-sindiran sinisme yang terlalu pesimistis untuk menyatakan bahwa pendidikan hukum formal dewasa ini sedang mengalami proses kemunduran. Apabila keluhan tersebut kita tanggapi dengan pikiran yang lebih jemih dan objektif, maka suatu penilaian terhadap pendidikan hukum di Indonesia tidaklah terlalu mudah untuk dilakukan. Beberapa perubahan memang telah dilakukan oleh Pemerintah kita (terutama di bidang kurikulum), namun hasilnya belum memuaskan ,setidak-tidaknya dari sudut apayang diharapkan oleh masyarakat.
Meningkatkan Peranan dan Tanggung Jawab Profesi Hukum dalam Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila Menjelang Tahun 2000
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Adalah merupakan kebahagiaan tersendiri, ikut mengemukakan pendapat dalam forum, kecuali sifatnya yang terbuka juga terhormat, dihadiri tokoh terpelajar, diadakan oleh organisasi yang menaruh perhatian bagaimana mengupayakan tegaknya hukum dan keadilan dalam pembangunan negara dan bangsa menyongsong satu era berakhirnya abad ke-20. Menyinggung kurun waktu berakhirnya abad ke-20 bukan tidak bermakna apa-apa. Ada maksud dan tujuan paling tidak, tekan perhatian. Kebahagiaan itu akan lebih berganda maknanya, mengingat yang dibiearakan seperti tersebut di atas tekad dan keinginan mengupayakan peningkatan peranan dan tanggung jawab profesi hukum/dalam pembangunan, diamalkan berdasarkan Pancasila. Ada tiga titik laut yang paut menjadi catatan:a. Tekad dan kesadaran meningkatkan peran dan tanggung jawab profesi hukum.b. Hukum yang menunjang pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.c. Waktu yang dijangkau menjelang tahun 2000.
PERTANGGUNG-JAWABAN MEDIKUS ATAS KESALAHAN PROFESIONAL (MALPRACTISE) (Tinjauan Dari Sudut Hukum Perdata)
Authors: Sihaloho Kinsar
Published: July 2017

Manusia dalam perjalanan hidupnya tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan misalnya kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan akan kesehatan yang dalam pemenuhannya selain orang yang bersangkutan dapat merawat dirinya sendiri ataukeluarganya maka kehadiran seorang Medikus adalah sangat penting. Kebutuhanmanusia itu dapat terpenuhi apabila ada interaksi di an tara sesama warga masyarakat, maka dalam hal ini segala tindakan/perilaku dalam pemenuhan kebutuhannya tidak lepas dari adanya norma-norma, nilai-nilai atau kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian juga dalam hal pemenuhan kebutuhan akan kesehatan di mana antara seorang pasien/warga masyarakat dengan seorang Medikus dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan, misalnya tindakan pengobatan, danlain sebagainya tidak lepas dari norma hukum yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-hari apabila berbicara tentang arti hukum maka oleh warga masyarakat dapat mengartikanHukum itu bermacam-macam pengertian hal ini dirnungkinkan oleh karena luasnya ruang-lingkup hukum itu sendiri. Oleh karena itu, maka terhadap hukum dapat diberikan pelbagaipengertian hal mana senantiasa tergantung pada apa yang dilihat dan dirasakan orang terhadap hukum itu atau mungkin saja hal itu tidak lepas dari situasi dan kondisi baik yang menyangkut waktu, tempat dan latar belakang pendidikan atau profesi seseorang warga masyarakat.
Etika, Budaya, dan Hukum
Authors: Rahardjo Satjipto
Published: July 2017

Pembicaraan mengenai hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya yang lebih luas yang meliputi berbagai lingkup kehidupan, seperti budaya dan sosial. Hukum suatu bangsa senantiasa tercangkul ke dalam papan sosial, budaya, politik dan ekonomi sendiri. Hanya untuk keperluan akademis saja pada suatu ketika kita mengisolasikan sistem hukum untuk dipelajari, khususnya dalam hubungan dengan penerapannya dalam masyarakat. Pada saat itu kita mengandaikan hukum sebagai suatu lembaga otonom yang mampu untuk mengatur masyarakat.
Hukum Pembuktian Inggris
Authors: Mukhtar Sofyan
Published: July 2017

Hukum pembuktian yang akan diuraikan ini ialah hukum pembuktian dalam perkara perdata. Hampir semua literatur Inggris menulis dan menguraikan hukum pembuklian perdata inibersamaan dengan hukum pembuktian pidana. Oleh karenanya kadang-kadang dalam menjelaskan dan memberi contoh pembuktian perkara perdata sering digabungkan dengan pembuktian perkara pidana.
Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen
Authors: Nasution Az
Published: July 2017

Akan keliru kalau dengan menyebut Hukum Perlindungan Konsumen kita berharap akan menemukan suatu perangkat hukum seperti halnya kalau kita berhadapan dengan Hukum Perdata, Hukum dagang, Hukum Pidana dan lain-lain. Hukum Perlindungan Konsumen sebagai demikian, pada saat ini maupun di masa-masa depan yang dekat, tampaknya tidak akankita temui atau kita punyai. Bahkan sementara orang mempertanyakan, apakah memang diperlukan adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang khusus atau tersendiri. Kami tidak bermaksud untuk memperdebatkannya.
Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar ''Keinginan'' melainkan Sesuatu ''Kebutuhan''
Authors: Evianto Hady
Published: July 2017

Apa pun adanya kita dan apa pun jadinya kita, seluruh anggota masyarakat pada hakikatnya adalah konsumen dari barang dan jasa yang diberikan oleh pengusaha. Temyata para konsumen merupakan pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal yang diperlukan oleh pengusaha untuk memperkembangkan usahanya, yang pada gilirannya menggerakkan roda perekonomian.
Mengenal Organisasi Regional Lewat Kesepakatan Regional
Authors: Effendi A. Masyhur
Published: July 2017

Kalau dibaca Pasal 152/1 (Bab VIII), Piagam PBB: Nothing in the present Charter Precludes the existence of Regional arrangement or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations. Dari ketentuan tersebut di atas, PBB membuka lebar-lebar berkembangnya kesepakatan-kesepakatan Regional, asal kesepakatan tersebut merupakan"alat perdamaian dan kearnanan serta menjunjung tinggi asas dan tujuan PBB".
Model UU Arbitrase Dagang Internasional dari PBB
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), Panitia PBB tentang Hukum Dagang Internasional, pada tanggal 21 Juni 1985 telah menerima suatu Model Undang-undang tentang hukum Arbitrase Dagang lnternasional. Karya dari UNCITRAL ini dipandang sebagaipelengkap daripada UNCITRAL Arbitration Rules (Kaidah-kaidah Arbitrase dari UNCITRAL) dan UNCITRAL Conciliation Rules.
Berbagai Masalah Hukum Bersangkutan dengan Rumah Susun dan Pemilikan Satuan Rumah Susun
Authors: Harsono Boedi
Published: July 2017

Undang-undang Rumah Susun dan Berbagai Permasalahannya:Pada tanggal 31 Desember 1985 diundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dalam LN RI 75/1985. Penjelasannya dimuat dalam TLN RI Nomor 3317. Dalam kepustakaan hukum Undang-undang tersebut merupakan " undang-undang kondominium Indonesia" (dari co dan dominium, yang berarti: pemilikan bersama atau benda yang dimiliki bersama).
Status Indonesia dalam Space Treaty 1967
Authors: Usmawadi Usmawadi
Published: July 2017

Sejak berakhimya Perang Dunia ke II telah terjadi beberapa perkembangan yang melanda dunia dengan sangat progresif. Penyebab perkembangan tersebut diantaranya; perubahanpeta bumi politik, kemajuan teknologi dan perubahan struktur masyarakat Intemasional. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan telah membawa akibat terhadap kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di ruang angkasa.
Penemuan Hukum dalam Kasus Hukum dan Kedokteran
Authors: Ali Achmad
Published: July 2017

Salah satu masalah hukum yang aktual dewasa ini di tanah air, adalah persoalan yang menyangkut Hukum Kedokteran yaitu problem-problem hukum yang dapat menimpa dokterdi dalam menunaikan profesinya. Persoalan Hukum Kedokteran di Indonesia, tidak hanya menarik untuk menjadi bahan polemik di antara para ahli hukum di satu pihak dengan paradokter di lain pihak, tetapi juga menarik dari ilmuwan yang menyoroti masalah peradilan, khususnya bidang hukum acara.
PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI NEGERI DAN BENDAHARAWAN MENURUT PASAL 74 dan 77 ICW
Authors: Bohari Bohari
Published: July 2017

Fungsi Bendaharawan adalah fungsi kepercayaan dan pilihan, yang tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Sebelum seseorang ditunjuk untuk memangku jabatan Bendaharawan, syarat pendidikan dalam bidang itu, pengalaman kerja, khususnya di bidang keuangan negara perlu diperhatikan. Di samping itu sifat-sifat pribadinya, apakah ia memiliki sifat kesederhanaan, dapat dipercaya, merupakan bahan pertimbangan untuk pengusulannyadalam jabatan Bendaharawan. Pegawai yang ditunjuk untuk memangku fungsi Bendaharawan, harus dapat merasakan bahwa penunjukan itu sudah merupakan penghargaan dan kepercayaan terhadapnya dari pihak atasan, sehingga ia wajib berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang berwenang menunjuk seorang sebagai Bendaharawan harus memperhatikan faktor-faktor yang diuraikan di atas. Bila pejabat itu tidak mengindahkan faktor-faktor termaksud dan kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diingini, maka ia dapat dipersalahkan bahwa ia telah mengabaikan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menunjuk seseorang pegawai pemangku jabatan Bendaharawan.
BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Authors: Pangaribuan Luhut MP
Published: July 2017

Bantuan hukum dan peradilan pi-dana adalah satu nafas dalam praktek penegakan hukum, atau dapat juga disebut dua sisi dari mata uang (coin) yang sama. Artinya bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan apalagi ditiadakan sama sekali. Ini adalah salah satu norma dasar dari puncak perjuangan (struggle) penegakan hukum yang terus-menerus dari pejuang hak-hak asasi manusia yang secara simultan berlangsung dalam du-nia yang beradab. Sebab masalah peradilan pidana (termasuk bantuan hukum) adalah termasuk, sebagaimana juga disebut dalam UUD 1945, masalah "kemanusiaan yang adil dan beradab". Tuntutan akan perlindungan kemanusiaan yang lebih berhasil itu menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena masyarakat tidak berhenti hanya sampai pada, bahwa setiap orang mempunyai naluri untuk hidup saja. Jika hanya sekedar naluri maka tidak mustahil juga Bantuan hukum dan peradilan pidana adalah satu nafas dalam praktek penegakan hukum, atau dapat juga disebut dua sisi dari mata uang (coin) yang sama. Artinya bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan apalagi ditiadakan sama sekali. Ini adalah salah satu norma dasar dari puncak perjuangan (struggle) penegakan hukum yang terus-menerus dari pejuang hak-hak asasi manusia yang secara simultan berlangsung dalam dunia yang beradab.
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974
Authors: Azhary Muhammad Tahir
Published: July 2017

Sebagaimana diketahui UU No. 1 Tahun 1974 telah berusia hampir dua belas tahun (dihitung sejak tanggal diundangkannya 2 Januari 1975). Namun demikian, sampai saat ini pemahaman orang terhadap UU tersebut dalam hubungannya dengan hukum perkawinan Islam masih seringkali belum memperlihatkan suatu ketepatan atau kebenaran ilmiah. Akibatnya terjadi pemahaman yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih fatal lagi, akibat dari pemahaman yang keliru itu, ada kesan seolah-olah terdapat konflik atau pertentangan antara hukum perkawinan Islam dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Pandangan atau pendapat yang secara tegas menyatakan bahwa ada hubungan antara hukum perkawinan Islam dengan UU No. 1 Tahun 1974. Kiranya dapat dianggap sebagai pelopor pendapat ini adalah almarhum Prof. DR. Hazairin, S.H. yang dengan tegas menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 adalah merupakan suatu ijtihad. Sebagaimana diketahui ijtihad dalam hukum Islam merupakan urutan ketiga dari sumber-sumber hukum Islam yaitu setelah al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi, hubungan antara hukum perkawinan Islam dengan UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat dari sudut ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Dalam hukum Islam ada dua bidang yang harus diperhatikan yaitu ibadat dan mu'amalat. Termasuk ke dalam bidang yang pertama adalah pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Bidang mu'amalat adalah berkenaan dengan hubungan dan kehidupan kemasyarakatan yang mencakup aspek-aspek hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya dan Iain-lain, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Sehubungan dengan kedua macam bidang tersebut, perlu diketahui, bidang mana yang memungkinkan orang berijtihad dan bidang mana yang tidak.
BEBERAPA PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERSIFAT REVOLUSIONER
Authors: Rosyidi Muchtar
Published: July 2017

Indonesia tengah giat-giatnya mensukseskan program pembangunan nasional guna menuju masyarakat adil makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa RUU kodifikasi dimaksud sudah disiapkan oleh BABINKUMNAS dalam suatu timnya masing-masing, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama segera dapat dimajukan ke DPR guna mendapatkan pengesahannya. Sehingga kehidupan tata hukum nasional kita akan lebih mantap dan dapat mendampingi secara serasi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini dan di masa mendatang. Dalam rangka pembangunan dan pembinaan perundang-undangan nasional khususnya guna mencapai tata perundang-undangan nasional yang mantap dan dinamis, maka kiranya perlu penulis sampaikan beberapa contoh perundang-undangan kita yang bersifat revolusioner, yaitu mengadakan perubahan besar terhadap tata kehidupan perundang-undangan khususnya dan tata hukum nasional pada umumnya.