bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN DISKUSI DALAM PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PADA KOMPETENSI DASAR MENJELASKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Authors: Junita Junita , Siregar Marlina
Published: February 2020

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran PKn pada kompetensi dasar menjelaskan makna kedaulatan Rakyat pada siswa kelas VIII SMP NEGERI 2 Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun pelajaran 2014/2015. Metode Diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana Guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atau suatu masalah. Adapun lokasi peneliti ini akan dilaksanakan di SMP NEGERI 2 Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2014/2015 dan waktu pelaksanaan peneliti sesuai dengan jadwal pada bulan Mei s/d Juni 2015. Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah dari hasil keseluruhan dari Angket baik dari responden maupun pihak sekolah dapat dilihat persentasi yang mendukung hipotesa sebesar 75,18%. Hal ini menunjukkan penerapan metode diskusi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya siswa di SMP NEGERI 2 Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2014/2015. Kata kunci: Penerapan, metode, diskusi, prestasi belajar
PENERAPAN METODE BRAINSTORMING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKN SISWA VIII SPM NEGERI 2 SATU ATAP PANGKATAN LABUHANBATU TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Authors: Siregar Marlina
Published: February 2020

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan Metode Brainstorming Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Satu Atap Pangkatan Labuhanbatu Tahun Pelajaran 2013/2014. Alat pengumpul data penelitian yang digunakan adalah tes hasil belajar PKn dalam bentuk pilihan berganda sebanyak 10 soal, dan nilai kriteria ketuntasan minimal 1 (KKM) adalah 70. Pembelajaran dengan menggunakan metode curah pendapat (Brainstorming) dapat membuat siswa termotivasi dan semangat dalam mempelajari materi-materi kemerdekaan mengemukakan pendapat sehingga hasil belajar siswa meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata siswa pada pre-test adalah 53,43 dan siswa yang tuntas belajar hanya 10 orang (31,25%). Pada post-test siklus I nilai rata-rata siswa adalah 64,37 dan siswa yang tuntas belajar meningkat menjadi 20 orang siswa (62,5%). Pada Post-test siklus II nilai rata-rata siswa adalah 85,93% dan siswa yang tuntas belajar meningkat menjadi 29 orang siswa (90,62%). Siswa yang belum tuntas adalah 3 orang siswa (9,37%). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar tersebut dapat dibuktikan dari meningkatnya nilai siswa dari pre-test, pro-test I dan pro-test II. Hasil tes belajar inilah yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa  dalam belajar pada materi kemerdekaan mengemukakan pendapat mengalami peningkatan. Kata Kunci : hasil belajar, Brainstorming, Metode Belajar
ANALISIS NILAI MODERN DALAM NOVEL “NEGERI 5 MENARA” KARYA AHMAD FUADI
Authors: Hasibuan Mila Nirmala Sari , Hasibuan Elysa Rohayani , Hanum Fauziah
Published: February 2020

Adanya nilai modern dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi,terinspirasi dari kisah nyata menjadi latar belakang dalam penelitian ini.Fokus masalah penelitian yang berkaitan dengan novel Negeri 5 Menara di rumuskan ke dalam nilai – nilai modern yang di lakukan tokoh utama dalam novel Negeri 5 Menara .Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai modern yang di terapkan tokoh utama dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi.Desain penelitian mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data di lakukan dengan teknik pustaka dan teknik analisis dokumen yang di lakukan dengan cara membaca data dengan tujuan mengidentifikasikan data sesuai teori yang di gunakan . Teknik analisa data menggunakan teknik hermeneutika.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada konten nilai- nilai modern dalam novel Negeri 5 Menara yaitu netralitas, orientasi diri,universalisme,prestasi,spesifitas,menerima hal-hal baru dan percaya diri.    Kata Kunci : Analisis, Penerapan, Nilai – Nilai Modern, Novel Negeri 5 Menara, Tokoh
Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Berlangganan Air Bersih Antara Pdam Tirta Bina Labuhanbatu Rantauprapat Dengan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
Authors: Hironima Novita Sari , Ritonga Muhammad Khoirul
Published: February 2020

Penelitian ini dilakukan di PDAM Tirta Bina Rantauprapat, dengan waktu mulai dari bulan April s/dMei 2016. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) proses pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak (konsumen atau pelanggan pengguna jasa instalasi air, dan PDAM Tirta Bina Labuhanbatu) dalam perjanjian berlangganan air bersih; dan (2) kendala yang dihadapi konsumen dan PDAM Tirta Bina labuhanbatu dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif pada pendekatan normatif dengan sifat preskriptif atau terapan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah: dengan mengumpulkan data sekunder dari perjanjian berlangganan air bersih antara PDAM Tirta Bina Rantauprapat dengan pelanggan, serta data primer berupa wawancara dengan pimpinan PDAM Tirta Bina Rantauprapat. Sesuai dengan perjanjian berlangganan air bersih antara Konsumen dengan Perusahaan Daerah Air Minum berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diperoleh hasil penelitian, yakni: (1) proses pelaksanaan hak dan kewajiban, yakni: (a) pada proses pelaksanaan hak, konsumen memperoleh hak mendapatkan: (1) pelayanan yang baik dan transparan; (2) informasi tarif jasa penyaluran air; (3) informasi spesifikasi teknis, sifat-sifat dan karakteristik umum layanan penyaluran air; (4) jaminan tingkat layanan; (5) informasi besarnya tagihan pemakaian air; (6) mengajukan klaim tagihan; dan (7) menerima restribusi pembayaran tagihan. Sedangkan pada proses pelaksanaan kewajiban konsumen memberi kewajiban: (1) membayar biaya pemasangan sambungan instalasi air; (2) membayar rekening air minum tepat waktu; (3) bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan meteran air; (4) tidak mengambil air secara illegal; (5) tidak merubah posisi meter/jaringan pipa air  Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Perjanjian, PDAM Tirta Bina, UU Nomor 8 Tahun1999
PENINGKATAN KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN, DIAGNOSIS PADA PERUSAHAAN MABEL X DI KABUPATEN LABUHANBATU
Authors: Siregar Hamamuddin
Published: February 2020

n developed country is too many educational person and there is unemployee, so that whyentrepreneurship is important to solve it. Development will be succed if entrepreneur work for thembecause recource of goverments’s limited. Goverment will not able to do all developing factors becauseneed a big fun allocation, man-power, and inspection.In this era, the company has been expected to manage their company to be profesional base onavailable resources. The company will be called developed if they can use optimalization resources.
PERANAN JEJARING SOSIAL DALAM MENINGKATKAN CITRA POLITIK (STUDI KASUS: PILKADA)
Authors: Watrianthos Ronal
Published: February 2020

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih menyebabkanpenyebaran informasi serta akses telekomunikasi semakin cepat dan mudah. Pemanfaatan mediakomunikasi sudah bisa diakses oleh semua kalangan mulai dari orang tua sampai remaja. Akses internetmudah didapatkan dimana saja, bahkan didaerah-daerah pun sudah terknoneksi dengan internet. Melaluiinternet setiap individu manusia dapat saling berkomunikasi dengan individu lain dan saling mengenalsatu sama lain melalui media jejaring sosial seperti facebook, twitter, yahoo messenger, dan lain-lain.Pilkada yang dilakukan disetiap daerah setiap tahunnya, tentu membutuhkan media untukmembangun citra dari setiap individu yang terlibat dari pilkada tersebut. Jejaring sosial dipercaya dapatmembangun dan mempengaruhi opini publik apabila dikelola secara profesional. Selain itu, jejaringsosial mampu dengan cepat membangun branding politik dibandingkan cara konvensional yangmembutuhkan waktu bertahun-tahun.
MODUL PERCOBAAN INTERFACING PORT PARALLEL DENGAN LIQUID CRYSTALL DISPLAY 2 LINE X 16 CHARACTER YANG DIDUKUNG BAHASA PEMROGRAMAN BORLAND DELPHI 7.0
Authors: Suryadi Sudi
Published: February 2020

n principle computer can be used with various need, one of them can display aninformation to Liquid Crystall Display.In this research, displayed information amount to 2 line x 16 character which inputthrough computer by exploiting with paralell port, and also prosessed by computer program.Result of the process will be presented to Liquid Crystall Display panel, good for knowinginformation which input trough the keyboard.
PARADIGMA PELAJAR DAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN MANUSIA SEUTUHNYA DI KABUPATEN LABUHANBATU
Authors: Wardana Ali
Published: February 2020

Pendidikan adalah Usaha kebudayaan yang bermaksud memberi tuntutan didalam hiduptumbuhnya jiwa dan raga anak-anak, agar kelak dalam garis kodrat hidupnya dan pengaruhkeadaan yang mengelilingi dirinya, anak-anak dapat kemajuan dalam hidupnya lahir danbathin menuju kearah abad kemanusiaan. (oleh: Ki Hajar DeWantara).Dari pendahuluan diatas bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia umumnya masyarakatyang ada di Kabupaten Labuhanbatu pada khususnya harus benar-benar siap dalammenghadapi situasi dan zaman yang tiada batas persaingan hidup. Dalam hal ini tentu sebagaisenjata pamungkasnya adalah Sumber Daya Manusia yang baik. SDM yang baik itu tentu sajadidasari oleh pendidikan manusianya, tapi apakah kita dan anak-anak kita parapelajar danmahasiswa sudah merasakan pendidikan yang baik itu? dan apakah kita semua menghargaisebuah pendidikan? dan apakah setelah kita mendapatkan pendidikan itu bisa kita wujud danapresiasikan untuk dikehidupan keluarga dan Negara?Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu sudah ada peningkatan yang spesifik ditandai denganmunculnya beberapa lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah mulai dari tingkatPAUD, Bimbingan tes, SMK Swasta dan Perguruan Tinggi Swasta.Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya animo dan ansutias pelajar dan mahasiswakhususnya di Kabupaten Labuhanbatu salah satunya adalah pengaruh Narkoba. KetuaMahkamah Konstitusi Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa Narkoba lebih kejam dariKoruptor. Oleh karena itu barang haram itu harus dijauhi demi cita-cita dan harapan kitasemua khusunya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.Hormati Orang tua dan Guru serta tenaga-tenaga pengajar lainnya agar ilmu yangdiajarkan mereka itu bisa bermanfaat baik
TANTANGAN LIBERALISASI PERDAGANGAN
Authors: Sumitro Sumitro
Published: February 2020

Keunggulan suatu produk di masa datang akan sangat dipengaruhi oleh konsistensi kualitasyang prima dan terjaga,kontiunitas delivery yang tepat, serta harga yang relatif murah.kesemuanya inihanya akan bias dicapai apabila sisitim produksi dengan factor penunjangnya mempunyai penampilanyang baik dan mampu memanfaatkan derap dunia kea rah multi-sourcing untuk mencari sumber bahandan dana yang paling murah dan efesien.hal ini diterjemahkan kedalam bentuk dunia kerja masa depanyang menagarah kepada system pengembangan sumber daya manusia yang bersifatfleksibel,mempunyai keahlian beragam (multi-skills),dan terus mempersanjatai diri denganpengetahuan baruh (life long education).Sama halnya dengan sumber daya lainnya yang terbatas,maka keterbatasan sumber dayamanusia yang memiliki ketrampilan tertentu yang menguasai teknologi untuk sementara diatasi denganmengizinkan masuknya tenaga keraja asing (TKA) di Indonesia.ditengah-tengah sempitnya lahan kerjadan menumpuknya angkatan kerja,sampai dengan tahun 1995,Indonesia menampung TKA sebanyakkurang lebih 57.159 orang,dengan penempatan kerja di berbagai bidang dalam perusahaan,terutamauntuk swasta dan investor asing melalaui izin yang diberikan BKPM.Jelas bahwa peningkatan kompetensi profesi bukan hanya akan meningkatkan laju pertumbuhanekonomi suatu negara, akan tetapi juga akan memperbaiki pemeratan pendapatan sehinggamemungkinkan terciptanyasustainable development.
KONSEP MISWHO YANG BERDASARKAN SEMANTIC WEB DENGAN MENGGUNAKAN MODEL HYBRID ONTOLOGI
Authors: Irmayani Deci
Published: February 2020

Paradigma sistem produksi yang bergeser ke jaringan sistem produksi jelas memerlukanbeberapa sarana untuk mencapai efektifitas dan efesiensi dengan baik. Dan paradigma ini juga terjadipada model barat dan jepang seperti CIM dan Jit Yang dari model Intera-organisasi terbatas, menjadimodel organisasi yang terbuka.Sebagai ilustrasi di paper ini telah diuraikan contoh sebuah industri menengah yang bersifatcraft dalam bidang pembuatan / perakitan komputer. Dalam contoh kasus pencarian jenis prosesor yangsesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut telah dapat diperlihatkan bahwa dengankonsep MISWHO akan lebih karya dan dalam informasi yang bisa didapatkan dari sumberdibandingkan dengan metode keywords. Hal ini memujujkkan terjadinya peningkatan interoperabilitasdengan mengatasi keragaman semantik.Untuk rencana kedepan, kami akan mencari tool yang cocok untuk mengembangkan prototipekami dalam mendukung interoperabilitas informasi. Langkah pertma adalah bagaimana mengkonversidari sistem database tradisional yang ada untuk dapat dimiliki lokal ontologi. Langkah kedua adalahbagimana tool untuk mempermudah dalam membuat pemetaan MISWHO, tanpa banyak terlibat ekspertataupun operator. Jelas dalam paper kami ini masihlah hal yang primitif dibandingkan dengan apayang kami rencanakan , karena kegiatan penelitian kami baru pada tahap awal dan sedang terusberlanjut.
PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK RED EYE REDUCTION DENGAN TEKNIK INTENSITY COLOR CHECKING Oleh
Authors: Suryadi Sudi
Published: February 2020

Read eye merupakan permasalahan dalam fotografi. Penyebabnya adalahpencahayaan yangtinggi. Bentukn berupa titik merah pada bagian pupil mata , sehingga hasil foto dianggap tidak bagus.Terdapat teknik untuk menghilangkan red eye yaitu intensity color checking. Teknik inimenghilangkan red eye dengan cara penyesuaian intensitas warna berdasarkan warna pixel yangakan direduksi warna kemerahannya.Perangkat lunak yang dirancang dapat dipakai untuk menghilangkan red eye yang seringdihasilkan pada pemotretan gambar menggunakan kamera. Dengan menggunakan teknik intensitycolor checking maka proses penggantian warna merah pada bagian red eye gambar terlihat halus danbagus. Bagian red eye reduction ini hanya dapat diterapkan pada suatu region titik tertentu padacitra dengan menginput radius dari titik untuk menentukan daerah yang akan dihilangkan red eyenya
ANALISIS PENGARUH INOVASI , KUALITAS JASA DAN PROMOSI TERHADAP RETENSI PELANGGAN PADA USAHA GAME ONLINE INTERNET DI KECAMATAN MEDAN DENAI
Authors: Sitorus Sunday Ade
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis analisis pengaruh inovasi, kualitasjasa dan promosi terhadap retensi pelanggan pada usaha Game Online Internet di Kecamatan MedanDenai. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. sifat penelitian adalah penelitian menjelaskan(deskriptif explanatory). Penelitian ini menggunakan metode accidental sampling untuk mengambildata 220 responden. Metode analisis data mempergunakan analisis SEM untuk mengetahui pengaruhinovasi, kualitas jasa dan promosi terhadap retensi pelanggan pada Usaha Game Online Internet,yangdiolah dengan program software AMOS 18 .Hasil penelitian membuktikan yaitu: 1).Kualitas Jasa berpengaruh negatif tetapi siginifikanterhadap promosi pada Usaha Game Online Internet. 2). Inovasi berpengaruh positif dan siginifikanterhadap keunggulang bersaing berkelanjutan pada Usaha Game Online Internet. 3).Kualitas Jasaberpengaruh positif tetapi tidak siginifikan terhadap Retensi Pelanggan pada rumah makan dan cafe diKota Medan. 4).Inovasi berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Retensi Pelanggan pada rumahmakan dan cafe di Kota Medan. 5).Promosi berpengaruh positif dan siginifikan terhadap retensipelanggan pada Usaha Game Online Internet .Dalam Hal ini sesuai hasil analisis SEM didapat bahwa Kualitas Jasa tidak terlalu berpengaruhterhadap promosi, namun Inovasi secara terus menerus yang dapat meningkatkan retensi pelanggan.Oleh karena itu para pemilik usaha Game Online Internet agar dapat terus eksis harus menciptakaninovasi terhadap produk layanan jasa internet serta beberapa dimensi teknis yang mengikat dalamretensi pelanggan.
STRUKTUR BAHASA PEMROGRAMAN PASCAL ATAU BAHASA C
Authors: Watrianthos Ronal
Published: February 2020

Bahasa pemrograman procedural merupakan bahasa pemerograman yang melibatkan fungsifungsi atau proseedure-prosedur sebagai sub program untuk membentuk solusi dari suatupermasalahan. . Ada yang mengelompokanya menjadi 3 level bahasa yaitu: high level (Seperti pascaldan basic), middle Level (Seperti Bahasa C), dan low level (Seperti Bahasa Assembly). Ada juga yangmengelompokannya menjadi procedural/ functional programming, Object oriented programming, dansebagainya.Berbeda halnya dengan bahasa pemerograman yang berorientasi obyek, yang menggunakanpendekatan obyek dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dengan memahami element-elementbahasa, kita dapat dengan cepat dan muda untuk memepelajari berbagai macam bahasapemrograman
FILSAFAT ILMU EKONOMI DAN MANAJEMEN UMKM : PERAN ECO-INDUSTRIAL PARK (EIP) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH UNTUK MEWUJUDKAN GREEN INDUSTRY YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Authors: Sumitro Sumitro
Published: February 2020

Free trade agreement of ASEAN Economic Community (AEC) immediately will beimplemented in the region. The four pillars of the AEC concept is a reference in the enforcementprocess. All member-states have made preparations including Indonesia. Small and Medium-sizedEnterprises also make preparations. The preparation of the Indonesian government in the deal andhow the measures taken to protect Small and Medium-sized Enterprises is a discussion in the review ofthis article. Policies made by the government, including the measures taken for businesses Small andMedium-sized Enterprises, still found some difficulties in implementation. Because entirely not goingwell then the nomination acceleration trade policies comprehensively needs to be activated immediatelyso that the various policy papers that the government made will be able to work together withentreperenurs. This study also found unrediness of national products, especially Small and Mediumsized Enterprises in competing due to human resources, inadequate infrastructure and the investmentclimate
The H∞ Model Following Control: An LMI Approach
Authors: Akin Murat , Acarman Tankut
Published: February 2020

The aim of this paper is to develop a new approach for a solution of the model following control (MFC) problem with a dynamic compensator by using linear matrix inequalities (LMIs). TheH1 model following control problem is derived following LMI formulation. First, the H1 optimal control problem is revisited by referring to Lemmas assuring all admissible controllers minimizing the H1 norm of the transfer function between the exogenous inputs and the outputs. Then, the solvability condition and a design procedure for a two degrees of freedom (2 DOF) dynamic feedback control law is introduced. The existence of a 2 DOF dynamic output feedback controller for the model following control is proven and the stability of the closed-loop system is satisfied by assuring the Hurwitz condition. The benchmark thermal process (PT-326) as the first order process with timedelay is regulated by the presented 2 DOF dynamic output feedback controller. The simulation results illustrate that the presented controller regulates a system with dead-time as a large set of generic industrial systems and the H1 norm of the closed-loop system is assured less than the H1 norm of the desired model system.
Converting 2D-Medical Image Files “DICOM” into 3D- Models, Based on Image Processing, and Analysing Their Results with Python Programming
Authors: Mamdouh Rafeek , El-Bakry Hazem M. , Riad Alaa , El-Khamisy Nashaat
Published: February 2020

This paper presents the possibility of converting (2D) medical image data (Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) files) to 3D model. Medical data and image processing software’s, namely Seg3D2 and ImageVis3D, were used to analyze images, create 3D models of the liver and export them in OBJ images for performing a range of surgical procedures, and measure the accuracy of the size and weight of the liver, kidneys and arteries with their conformity to DICOM file. It is compared to the image processing before and after the conversion stage of medical image using the Python language program to ensure the integrity of the images after the conversion process is identical to the original pictures of DICOM without causing any distortions or changes to it. We reduce file size while maintaining the model’s highest quality, while employing mixed reality techniques, applied on Liver Surgical Operation [living donor liver Transplantation (LDLT)].
INHIBITORY EFFECT OF ASCORBIC ACID MICROEMULSION ON PHOTO-OXIDIZED VIRGIN COCONUT OIL
Authors: Rukmini Ambar
Published: February 2020

The effect of water-in-oil (w/o) microemulsion containing ascorbic acid on photo-oxidative stability of virgin coconut oil (VCO) was investigated. To optimize the formulation, w/o microemulsions were prepared using hydrophilic lipophilic balance (HLB) concept, consisted of ternary nonionic surfactants having low, medium, and high HLB values. From this optimum HLB number, the ratio of water, surfactant and oil was determined to obtain microemulsion areas. After optimization of the microemulsion system, the storage at room temperature, and the extreme condition were conducted for testing the microemulsion stability. Then, the stable formulas were used for delivering ascorbic acid. The solubility and photo-oxidative stability of ascorbic acid microemulsion were evaluated. The optimum formula of ascorbic acid microemulsion was applied into VCO at various concentrations (0, 1, 5, and 10% w/w). Samples were subjected to photo-oxidation under fluorescent light exposure of 4000 lux for up to 8 hours. Peroxide values (PVs) and p-anisidine values (p-AnVs) of the samples were measured at 1 hour interval. The results indicated that w/o microemulsion could be formed on the HLB number of 7. W/o microemulsion containing 75% oils need surfactant concentrations of ≥ 4.5 part of water, and if containing 77.78% oils, the surfactant concentration must ≥ 5.5 part of water. These microemulsions remained stable during storage at room temperature, even after centrifugation, but did not tolerate at high temperature. The maximum solubility of ascorbic acid in w/o microemulsion was 1%. Ascorbic acid microemulsion resistant to photo-oxidation and effective inhibits that reaction in VCO. This study confirmed that w/o microemulsion can act as ascorbic acid delivery system to disperse into VCO for inhibiting its’ quality deterioration due to photo-oxidation.
PERANAN SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Authors: Udayana Gede Agus , Surata I Nyoman
Published: February 2020

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, alat bukti saksi merupakan hal yang sangat penting, karena hanya dari kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi hakim dapat melakukan konstatering dan kualifisiring, sehingga dapat merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi yang menjadi alasan-alasan bahwa perceraian merupakan pilihan yang terbaik. Penelitian ini meneliti peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja dan  hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan saksi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: untuk membuktikan bahwa antara suami-istri terikat dalam perkawinan yang sah, khususnya dalam hal perkawinan tersebut tidak dicatat pada Kantor Catatan Sipil. Untuk membuktikan bahwa terdapat alasan untuk dilakukannya perceraian. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan saksi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain: keterbatasan pihak yang dapat menjadi saksi, keengganan menjadi saksi dan kesaksian yang subyekstif.
TINJAUAN TERHADAP SAHNYA DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
Authors: Hendrawan Kadek Andre , Ardana Putu Sugi
Published: February 2020

Desa Pedawa sebuah desa Bali Kuno atau Bali Aga yang masih memiliki beberapa masalah berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan di bawah umur. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti tentang sahnya perkawinan di bawah umur dan akibat hukumnya di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang dilakukan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan/pejabat yang berwenang dianggap sebagai perkawinan tidak sah. Perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang tidak sah mengakibatkan tidak sah pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut antara lain berkaitan hubungan antara suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, dan  hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
PERANAN LEMBAGA PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA NON LITIGASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
Authors: Kusuma Gede Arya , Surata I Gede
Published: February 2020

Penyelesaian konflik pertanahan secara non litigasi secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Penelitian ini meneliti peranan lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng,  kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kantor Pertanahan dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesain sengketa pertanahan secara non litigasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah kesadaran hukum masyarakat masih rendah, kurangnya bukti-bukti formal tentang sejarah tanah, terbatasnya jumlah petugas, terbatasnya kemampuan petugas untuk melakukan pendekatan non-litigasi, terbatasnya sarana-prasarana, dan kerja sama antar lembaga belum maksimal. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan adalah: secara berkala melakukan penyuluhan hukum, memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dukungan data atas tanah yang dimiliki, peningkatan jumlah sumber daya manusia (petugas), mengupayakan formasi bagi pegawai, pelibatan pegawai dalam pendidikan dan latihan (diklat), pengadaan sarana-prasarana kerja sama antar lembaga semakin ditingkatkan.
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA
Authors: Wirmyati Ni Luh Novi , Remaja I Nyoman Gede
Published: February 2020

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana agar menyadarkan dan mengembalikannya menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Terjaganya keamanan dan ketertiban menjadi faktor penentunya keberhasilan dari pembinaan. Bila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban maka proses pembinaan tidak akan berjalan. Salah satu gangguan tersebut yaitu peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang di atas, memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIB Singaraja?, dan hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran narkotika? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIB Singaraja ada 3 yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi sesuai dengan standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, serta hal-hal yang menghambat yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang mengalami over kapasitas, rumitnya birokrasi untuk pengadaaan sarana dan prasarana, kurangnya mutu SDM Petugas dan lemahnya pengawasan terhadap Petugas.
EFEKTIFITAS TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI PELANGGAR BERKENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)
Authors: Sastrini Komang , Surata I Nyoman
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektifitas pelaksanaan e-tilang di Kabupaten Buleleng dan (2) mengetahui pengaruh e-tilang terhadap pengendara di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang akan diteliti adalah data berupa hasil studi langsung di lokasi penelitian (penelitian lapangan) yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan data berupa bahan-bahan hukum (penelitian kepustakaan). Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini di analisis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan e-tilang di Kabupaten Buleleng dinilai belum berjalan dengan efektif, sebab masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem e-tilang sehingga masyarakat pelanggar tidak mengikuti prosedur dalam sistem e-tilang tersebut. Sistem e-tilang dianggap bersifat berbelit-belit dan memberatkan masyarakat karena harus membayar denda maksimal di Bank, sehingga masyarakat memilih untuk tidak melakukan penitipan pada Bank melainkan tetap datang ke persidangan. (2) Sistem e-tilang tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat di  Kabupaten Buleleng, hal ini dapat dilihat dari adanya banyak kelemahan yang dimiliki sistem ini, sehingga masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut. Dan sistem e-tilang dirasa belum mampu memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga tingkat pelanggaran lalu lintas masih tidak mengalami penurunan.
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA
Authors: Legawa Gede Agus Surya , Mandala Saptala
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja serta sanksi yang diterapkan dan hambatan dalam pelaksanaannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan studi dokumen.Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum terwujud secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, setiap tahunnya terdapat pegawai negeri sipil yang terkena hukuman disiplin karena tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar peraturan. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang telah diproses oleh kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja selama tahun 2015 sampai Maret 2018 sebanyak 7 orang. Hukuman disiplin yang diterima oleh pegawai tersebut terdiri atas hukuman disiplin ringan sebanyak 4 orang, hukuman disiplin sedang sebanyak 2 orang dan hukuman disiplin berat sebanyak 1 orang. Dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik.Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pelaksanaannya yaitu pada sumber daya manusianya.Masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.
Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Authors: Sanjaya Gusti Ketut , Remaja I Nyoman Gede
Published: February 2020

Kebutuhan akan jasa dan bantuan hukum Advokat, semakin hari semakin meningkat. Suatu kenyataan, dari segala urusan masyarakat yang bersentuhan dengan hukum memerlukan adanya jasa Advokat. Sebagai efeknya, para Advokat berlomba-lomba menunjukkan diri kepada public, bagi yang mampu menunjukkan kehebatannya, maka dapat dipastikan memiliki standar fee yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini tentu menimbulkan pengaruh pada tataran pelayanan jasa di masyarakat. Bagi klien/masyarakat yang mau dan mampu membayar honor sesuai yang ditetapkan oleh Advokat bersangkutan, dapat dipastikan mendapatkan pelayanan jasa yang sangat luar biasa dan bagi kalangan orang yang kurang mampu membayar sejumlah fee yang ditetapkan Advokat, sepertinya akan mendapatkan pelayanan jasa sesuai jumlah yang dibayarkan. Bila hal ini dibiarkan, tentu berdampak pada rasa keadilan yang seharusnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji terhadap: (1) Kedudukan Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum. (2) Dasar hukum penentuan Honorarium Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum. Peneliti dalam menjawab isu hukum, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan aspek pengkajiannya berdasarkan pendekatan perundang-undangan, sejarah, analisis konsep hukum dan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, “Profesi Advokat” memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan guna tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Dasar hukum penentuan honorarium Advokat ialah didasarkan pada kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 B.W (memenuhi syarat sahnya perjanjian). Perjanjian yang dibuat secara sah antara Advokat dan Klien, berlaku sebagai undang-undang, mengikat kedua belah pihak, dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.
Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Dibuat oleh Dinas Perhubungan (Studi di Polres Buleleng)
Authors: Utama Gede Dharma , Mariadi Ni Nyoman
Published: February 2020

Kota Singaraja kini mulai ramai serta  padat kehidupan kotanya berdampak pada ketertiban lalu lintas. Kota Singaraja, seperti kota lainnya menghadapi masalah pelanggaran rambu kendaraan roda 4 (empat) atapun kendaraan roda 2 (dua). Dalam hal ini tegaknya hukum tersebut merupakan jawaban dari jaminan ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan kepentingan bersama sebagai pengguna jalan raya. Penelitian ini meneliti upaya yang di lakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng dan  sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data adalah lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Upaya yang di lakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng meliputi upaya preventif dan upaya represif. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng berupa tilang (tindakan langsung).
Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng (Penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng)
Authors: Mahandari Dita , Remaja I Nyoman Gede
Published: February 2020

Sebagaimana pemerintah daerah yang lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng juga telah beberapa kali menghadapi permasalahan hukum perdata maupun tata usaha negara. Dalam menghadapai permasalahan hukum ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah beberapa kali memanfaatkan Kejaksaan Negeri Singaraja sebagai Jaksa pengacara Negara sebagai pengacara. Penelitian ini meneliti masalah: peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng ada 2, yaitu: sebagai anggota Tim Advokasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dan sebagai Pengacara Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dengan menerima Kuasa Khusus. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng antara lain: koordinasi yang kadang-kadang kurang baik, sehingga penunjukan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mendampingi Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng baru dilakukan setelah perkaranya berjalan penyiapan bahan dan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang kadang-kadang kurang lengkap dan keterbatasan personil yang ada pada Kejaksaan Negeri Buleleng.
Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010
Authors: Surata I Gede
Published: February 2020

Warisan merupakan salah satu peristiwa hukum, yang mengakibatkan adanya suatu peralihan terhadap hak kebendaan, terutama hak atas tanah. Menurut hukum adat bali, tanah yang diperoleh oleh orang tuanya dalam status perkawinan yang dikenal dengan istilah guna kaya, dapat diwariskan kepada semua ahli warisnya. Namun warisan yang mengandung magis religious dan/atau dari leluhurnya menurut hukum adat Bali hanya diwariskan kepada ahli waris laki-laki (kepurusa) saja. Namun dalam kenyataannya semua harta yang dimiliki oleh Pewaris, pada umumnya diwariskan kepada ahli waris laki-laki (kepurusa)  saja. Padahal menurut Pesamuan Agung III Tahun2010, menyatakan bahwa anak perempuan dapat bertindak sebagai ahli waris. Karena itu akan timbul permasalahan yaitu; bagaimana kedudukan seorang ahli waris predana dalam hal mewaris terhadap warisan yang berkaitan dengan hak atas tanah? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Bali menggunakan sistem  kekerabatan Patrilineal, yang artinya meguru laki, jadi kita hanya mengenal satu macam ahli waris yaitu ahli waris dari saudara laki-laki.
Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng
Authors: Santika I Gede , Surata I Nyoman
Published: February 2020

Penyebaran narkotika di Buleleng menjadi masalah yang sangat penting, karena jika tidak di tangani dengan baik penegakan hukumnya maka narkotika ini akan terus berkebang dan merusak generasi muda. Penelitian ini meneliti peranan  Satuan Narkoba Polres Buleleng  dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng, hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya  yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan  yang dialami  oleh Satuan  Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika. Hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng adalah: kurang lengkapnya sarana dan prasarana, partisipasi dan kontrol masyarakat masih sangat rendah, ketidak mengertian masyarakat tentang narkotika, ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, mengembangkan potensi atau sumber daya manusia dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung, melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA KARYAWAN BAGIAN PEKERJAAN DALAM KEADAAN BERTEGANGAN PT. PLN (Persero) AREA BALI UTARA
Authors: Mahayati Nyoman Adi , Resmi Ni Nyoman , Mekarsari Ni Ketut Adi
Published: February 2020

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Bali Utara merupakan salah satu unit di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Bali yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.359.K/DIR/2010, tanggal 23 Juni 2010, dengan tugas utama memberikan pelayanan tenaga listrik kepada pelanggan yang berlokasi di sekitar kota Singaraja, Tejakula, Seririt, Negara dan Gilimanuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasi karyawan bagian Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan pada PT.PLN (Persero) Area Bali Utara.Data dikumpulkan dengan mempergunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Data dianalisis secara kuantitatif yaitu analisis regresi berganda,determinasi,T-test,F-Test dan analisis kuantitatif. Hasil regresi berganda diperoleh model persamaan garis Y = 2,462 + 0,251X1 + 0,132X2. Nilai determinasi 73,3% menunjukkan 73.3% perubahan yang terjadi pada komitmen organisasi karyawan bagian Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara dapat dijelaskan oleh Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kepuasan kerja. Uji T-test dan F-test diperoleh hasil yang signifikan.Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa dari kedua variabel independen yang diuji secara individual yang lebih dominan dalam memengaruhi komitmen organisasi karyawan bagian Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan koefesien 0,644. Variabel kepuasan kerja memiliki peran yang lebih kecil dalam memengaruhi komitmen organisasi karyawan bagian Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara dengan koefesien 0,379. Disarankan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja hendaknya berdasarkan kebijakan nasional sehingga dapat meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit kerja Kepuasan kerja karyawan agar terus diperhatikan agar apa yang menjadi hak karyawan bisa terpenuhi sesuai dengan resiko pekerjaan yang dilakukan.
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA ADAT TAJUN KABUPATEN BULELENG
Authors: Merdana I Gede , Wati Ni Putu Sri , Arthaningsih Luh
Published: February 2020

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tajun pada Bulan Maret 2015 mengembangkan usaha dengan memberikan pelayanan berbagai jenis kebutuhan masyarakat dengan membuka Unit Pelayanan di Pasar Tajun. Pengembangan usaha diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan LPD secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pengembangan usaha, pengaruh strategi pengembangan usaha terhadap pendapatan dan strategi pengembangan usaha pada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Tajun – Buleleng. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis kuantitatif yaitu; uji t sampel berpasangan (paired-samples t test), analisis regresi, dan teknik kualitatif. Hasil analisis dengan bantuan program SPSS diperoleh selisih rata-rata sebelum dengan sesudah ada program pengembangan usaha Rp 16.023.100, dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,266 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi Ŷ = 34.058.579,545 + 5.825.791,608X, dengan nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti model persamaan regresi dengan koefisien yang signifikan. koefisien regresi bertanda positif menunjukkan omset penjualan untuk tahun semakin bertambah ada kecendrungan omset penjualan semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan ada perbedaan pendapatan sebelum dengan sesudah pengembangan usaha, ada pengaruh strategi pengembangan usaha terhadap pendapatan, dan strategi pengembangan usaha pada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Tajun – Buleleng sudah baik. Saran untuk meningkatkan promosi dan jenis layanan yang ditawarkan pada masyarakat.
REGULASI DAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BULELENG
Authors: Madiarsa I Made
Published: February 2020

Desa sebagai pemerintah terdepan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat serta dapat mengetahui secara langsung tingkat kehidupan masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal dan potensi desa, melalui bantuan modal dan menyempurnakan regulasi tentang BUM Desa. Perkembangan regulasi tersebut mempunyai pengaruh pada tata kelola BUM Desa. Tujuan tulisan ini untuk mengkaji perkembangan regulasi dan manajemen Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan dari dokumen peraturan yang relevan dan informasi yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa. Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 Badan Usaha Milik Desa dikenal dengan nama BUMDes adalah usaha desa. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa. Penerimaan bantuan modal tidak melalui APBDes. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai dikenal istilah BUM Desa dan badan usaha. Menurut Permendesa No. 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa dikenal dengan nama BUM Desa. Penerimaan bantuan modal tidak melalui APBDes. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pengelolaan BUM Desa seharusnya diawali dengan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyusunan laporan keuangan. Manajemen BUM Desa masih banyak yang harus disesuaikan dengan regulasi yang baru (Permendesa No. 5 Tahun 2015). Pengelolaan administrasi usaha khususnya untuk menghasilkan laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyesuaikan dengan peraturan tentang BUM Desa.