bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
BEBERAPA PERMASALAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
Authors: Purwanto Purwanto
Published: September 2020

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan replika dari pembiayaan perusahaan atau yang dikenal dengan leasing. Lembaga pembiayaan jenis ini berimplikasi pula dengan jenis jaminan. Jaminan merupakan hal pen Ɵ ng yang diperlukan dalam se Ɵ ap perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk jaminan, dikenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan atau fi dusia. Tulisan ini membahas praktek transaksi pembiayaan dengan jaminan fi dusia dan pelanggaran yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fi dusia. Dari hasil peneli Ɵ an terlihat bahwa untuk memberikan legi Ɵ masi bagi para pihak maka perjanjian dibuat dengan akta oten Ɵ k, dan dida Ō arkan pada kantor penda Ō aran fi dusia guna mendapatkan hak preference bagi kreditur. Eksekusi atas obyek jaminan dalam dalam perjanjian pembiayaan konsumen masih banyak mengalami masalah seper Ɵ Ɵ dak dilaksanaannya penda Ō aran jaminan fi dusia pada kantor penda Ō aran fi dusia sebagaimana diatur dalam undang-undang jaminan fi dusia dan peraturan pelaksanaannya. Disamping itu informasi dan pemahaman yang kurang dari debitur atas jaminan fi dusia juga mengakibatkan penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur Ɵ dak elegan.

Consumer fi nance is a fi nancing alterna Ɵ ve that can be given to the consumer of the goods with installment payments are made regularly. General fi nancing agreement with the main guarantee good collateral, guarantees principal and addi Ɵ onal collateral to an Ɵ cipate a default or conges Ɵ on in loan repayments. The growth of consumer fi nance agency is actually a replica of the fi nance company, known as leasing. The types of fi nancial ins Ɵ tu Ɵ ons also have implica Ɵ ons for the types of collateral. However warran Ɵ es are important and necessary in any agreement, especially with the lending and borrowing. Regarding the form of guarantees, commonly known personal guarantees and collateral material or fi duciary. In this paper will discuss the transac Ɵ on and viola Ɵ ons that o Ō en appear in consumer fi nancing agreement with the fi duciary. From research shows that to provide legi Ɵ macy to the par Ɵ es the agreement made with authen Ɵ c deed and registered at the registrar’s o ffi ce in order to get the right preference fi duciary for the creditors. The execu Ɵ on of the object of the agreement guarantees the consumer fi nance is s Ɵ ll a lot of problems such as no registra Ɵ on has fi duciary at the registra Ɵ on o ffi ce as s Ɵ pulated in fi duciary law and implemen Ɵ ng regula Ɵ ons. Besides the lack of informa Ɵ on and understanding of the fi duciary debtor also resulted in the se Ʃ lement of disputes between debtors and creditors are not elegant.
PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM
Authors: Hoesein Zainal Arifin
Published: September 2020

Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengan Ɵ sipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan poli Ɵ k di masa depan. Norma hukum pada dasarnya inheren dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, Ɵ dak dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum Ɵ dak sekedar dipahami sebagai norma yang menjamin kepasa Ɵ an dan keadilan tetapi juga harus dilihat dari perspek Ɵ f kemanfaatan. Oleh karena itu, maka pembentukan hukum dalam perspek Ɵ f pembaruan hukum harus difokuskan pada dua hal yaitu, sistem hukum dan budaya hukum. Tulisan ini akan membahas bagaimana idealisasi peraturan perundang-undangan; bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum; dan bagaimana pendekatan metodologis terhadap pembentukan hukum. Dari berbagai pembahasan tersebut disimpulkan bahwa pembentukan hukum dalam perspek Ɵ f pembaharuan hukum, di samping harus memperha Ɵ kan aspek metodologis, juga harus merujuk dan meletakkan norma hukum dalam kesatuan harmoni ver Ɵ kal dengan aspek teologis, ontologis, posi Ɵ vis Ɵ k dan aspek fungsional dari suatu norma hukum.

The substance of the law should be able to capture the aspira Ɵ ons of the people who grow and develop not only be present, but as a reference in an Ɵ cipa Ɵ on of the social, economic, cultural and poli Ɵ cal future. The rule of law is essen Ɵ ally inherent to the values that are believed by the public, but the validity of the power of the law, not to break away from the ins Ɵ tu Ɵ onal power, so the law, society and power is an element of a society. Therefore, the law does not merely understood as a norm that ensures certainty and jus Ɵ ce but also to be seen from the perspec Ɵ ve of expediency. Therefore, the legal establishment in the perspec Ɵ ve of legal reform should be focused on two things, namely, the legal system and legal culture. This paper will discuss how the idealiza Ɵ on of laws, how the laws func Ɵ on in the development of the law, and how the methodological approach to the legal establishment. It was concluded that the forma Ɵ on of the law in the perspec Ɵ ve of legal reform, in addi Ɵ on must pay a Ʃ en Ɵ on to methodological aspects, should also refer to and put the rule of law in the unity of ver Ɵ cal harmony with aspects of the theological, ontological, posi Ɵ vist and func Ɵ onal aspects of the rule of law.
PEMILIHAN GUBERNUR TAK LANGSUNG SEBAGAI PENEGASAN EKSISTENSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
Authors: Kristiyanto Eko Noer
Published: September 2020

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena Ɵ dak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Kedudukan provinsi menjadi unik karena melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi secara bersamaan. Hal ini berimbas kepada kedudukan gubernur yang menyandang dua status yaitu sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Peran yang perlu diop Ɵ malkan agar penyelenggaraan negara berjalan baik adalah gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah karena berkaitan dengan fungsi pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Sistem pemilihan gubernur secara langsung ternyata justru berimplikasi bahwa gubernur lebih dominan perannya sebagai kepala daerah. Tulisan ini menjelaskan seper Ɵ apa kedudukan gubernur sesungguhnya dan menawarkan solusi seper Ɵ apa mekanisme pemilihan gubernur yang dianggap tepat. Terlepas dari segala kri Ɵ knya, pemilihan gubernur harus dilakukan secara Ɵ dak langsung, mengingat terbatasnya wewenang gubernur serta kedudukan dan tanggung jawab gubernur yang mendapat pelimpahan kewenangan dari pusat serta mengemban mandat dari presiden. Pemilihan oleh DPRD dianggap paling sesuai karena memenuhi unsur pemilihan secara demokra Ɵ s yang diamanatkan oleh kons Ɵ tusi.

In the Regional Government deconcentra Ɵ on and assistance tasks organized because not all of the powers and du Ɵ es of government can be done by using the principle of decentraliza Ɵ on, the province is unique because decentraliza Ɵ on and deconcentra Ɵ on simultaneously. This impact to the posi Ɵ on of governor of the state that holds the two regions as well as head of government representa Ɵ ves of the central government in the region. The roles that need to be op Ɵ mized so as the governor of the state is running well as representa Ɵ ves of governments in the region as it relates to the func Ɵ ons of guidance, coordina Ɵ on and supervision. System of direct elec Ɵ on of governors proved to be implying that the governor is more dominant role as head of the region. This ar Ɵ cle explains what the real posi Ɵ on of the governor and o ff er solu Ɵ ons as to what mechanism gubernatorial deemed appropriate. Despite all the cri Ɵ cism, the gubernatorial elec Ɵ on must be done indirectly, given the limited authority of the governor and the status and responsibili Ɵ es of governors who received the delega Ɵ on of authority from the center as well as carry out the mandate of the president. The selec Ɵ on by the legislature considered the most appropriate because it meets substance democra Ɵ c elec Ɵ ons mandated by the cons Ɵ tu Ɵ on.
PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF
Authors: Ubbe Ahmad
Published: September 2020

Pemikiran mengenai akses kepada keadilan sejatinya tidak merujuk kepada keadilan yang merujuk pada pemidanaan melainkan merujuk pada kebersaman. Dengan demikian sengketa diselesaikan melalui kesepakatan semua pihak yang terkait sehingga dapat mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan upaya mengembalikan masyarakat kepada ketertiban dan ketenteraman sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. Indonesia memiliki khasanah kebudayaan berupa sistem sosial dan hukum tentang peradilan, hakim dan keadilan. Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana bentuk mediasi penal dan perlindungan korban dalam restorative justice sistem; bagaimana gambaran hukum adat dan peradilannya di Indonesia; bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan keadilan restoratif dalam hukum adat; serta bagaimana penanganan Pelanggaran Adat dan mediasi penal dalam hukum adat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional. Oleh karena itu dibutuhkan trasformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat tentang hukum, peradilan, hakim dan keadilan, menjadi bagian perangkat sistem hukum nasional. Upaya ini penting dilakukan guna mengahiri dikotomi antar pranata dan pemikiran ”hukum negara” dan lembaga dan pranata ”hukum rakyat”. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat, dalam distribusi keadilan.
The idea of access to justice should duly refer to the concept of harmony and not on punishment. Thereby the disputes were settled through agreement of all parties concerned in realizing peace, brotherhood and efforts to restore order and peace in accordance to the community awareness of law. Indonesia has various cultural repertoire of social and legal systems of courts, judges and justice. This paper raises the issue of how to form penal mediation and protection of victims in restorative justice system; overview on how customary law and justice in Indonesia; how alternative dispute resolution and restorative justice in customary law; as well as how to handle violations of Indigenous and penal mediation in customary law. By using normative methods can be concluded that the customary justice become important in the national law system. Therefore, it is necessary to transform the customary law values that live in the community, like the law, justice, judge, and equity, as a part of the national law system. This effort is important in order to end the dichotomy between the institutions and ideas of "state law" and "folk law". Implementation of restorative justice method is important to be the theoretical and philosophical bridge, to make the legal values that live in the community, as a basis for the development and the proper functioning of the legitimacy of customs law, justice and judges, in fairness distribution.
AKSES KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 006/PUU-IV/2006
Authors: P. Wiratraman R. Herlambang
Published: September 2020

Penyelesaian hukum untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tampaknya menghadapi cara yang kian rumit, terutama setelah pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tahun 2006. Pembatalan tersebut diyakini oleh korban sebagai hilangnya legitimasi hukum-politik untuk membangun mekanisme yang adil dan jelas bagi upaya akses keadilan. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini membahas tiga pertanyaan kunci, apa mekanisme hukum yang mungkin digunakan untuk mengatasi pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, apakah dimungkinkan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut melalui mekanisme peradilan, dan bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya untuk mengakhiri impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hasil penelitian ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa situasi yang sangat serius, berpengaruh dan lebih sulit untuk mendapatkan keadilan, terutama untuk korban- korban yang telah berjuang selama bertahun-tahun atas hak-hak mereka.
The legal solution for ending gross violation of human rights in Indonesia seems facing a more difficult way, especially after the annulment of Act No. 27 of 2004 on Truth and Reconciliation Commission in 2006. Such annulment is believed by the victim as the lose of legal-political legitimacy to build a just and clear mechanism for bringing justice. This article discusses three key questions, what possible legal mechanism is used to solve gros violation of human rights in the past, whether possible or not to solve such cases into judicial mechanism, and how are impacts fo Constitutional Court decision, especially to end impunity and human rights violation in Indonesia, by socio-legal method. Article argues such Constitutional Court decision has brought a very serious, influential and more difficult situation to access to justice, especially to those victims who had been struggling their rights for years.
MENUJU PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG FLEKSIBEL: KESEIMBANGAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM RESTORATIVE JUSTICE
Authors: Pramudya Kelik
Published: September 2020

Penyelesaian perkara pidana melalui lembaga peradilan sering tidak menjamin rasa keadilan di antara korban dan pelaku. Oleh karenanya diperlukan penyelesaian melalui restorative justice untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Selain itu agar penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel dan tidak bersifat kaku. Penelitian ini menjawab permasalahan sejauh mana restorative justice dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk mencapai keadilan dan bagaimana mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana guna menuju cara berhukum yang fleksibel. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa restorative justice di Indonesia sejauh ini dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan. Selain itu restorative justice terbukti mampu mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Oleh karena itu direkomendasikan agar aparat penegak hukum mempunyai standar operasional untuk menggunakan restorative justice pada setiap penanganan perkara pidana.
The completion of criminal cases often does not give the sense of justice between the victims and perpetrators. Based on that, citizens need a resolution in justice through restorative justice to create balance between the victims and perpetrators. Moreover, through the restorative justice, the vision is to have resolution of criminal case that can run flexible and is not rigid. This research answers the question of the application’s effect of the restorative justice can be done in the criminal justice system in Indonesia in creating justice and the question of the process to make balance justice between the victims and perpetrators in order to reach flexible ways in law. This research is included in the descriptive empirical law research by using case approach and the legislation. Based on the research’s result, the writer can conclude that the restorative justice in Indonesia nowadays can be applied in the criminal case solution to reach the justice.
RELASI HUKUM DAN POLITIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Authors: Hajiji Merdi
Published: September 2020

Berbicara tentang relasi antara hukum dan politik adalah bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu dan tentang hukum sebagai perwujudan dari keadilan. Tulisan ini membahas bagaimana relasi dua hal tersebut di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya hukum dari aktivitas politik dengan menitikberatkan dalam konteks hubungan antara politik dan hukum, termasuk di dalamnya mengkaji apa pengaruhnya politik terhadap hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis melalui studi kepustakaan, didapatkan kesimpulan bahwa hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme yang memandang hukum itu terbatas pada yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, bahkan aliran ini akan terus mengokohkan dirinya dalam perkembangan sistem hukum Indonesia ke depan. Nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial di masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.
Discussing about the relationship between law and politics is how the law works in a particular political situation and about the law as the embodiment of justice. This article discuss relationship of law and politics in Indonesia and the factors that influence the laws of political activity with emphasis in the context of the relationship between politics and law, including assessing what political influence against the law in the legal system in Indonesia. By using descriptive analysis through the study of literature, it was concluded that the law in Indonesia is influenced by the flow of legal positivism that sees it is limited to that contained in the legislation, it will continue to flow even establish itself in the development of the Indonesian legal system forward. Moral values and ethics and people’s interest in social realities in society just as the driving force for the formation of the new law through changes, corrections and drafting new legislation.
POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN : MEMPERTEGAS REFORMASI LEGISLASI YANG PROGRESIF
Authors: F. Putuhena M. Ilham
Published: September 2020

Sebagai negara yang berdasarkan hukum ( nomokracy ) dan demokrasi, Indonesia juga menerapkan peran negara sebagai negara kesejahteraan ( welfare states ), yang ternyata tidak mudah dalam pelaksanaannya. Undang-undang sebagai salah satu wajah hukum, ternyata tidak dapat berperan secara maksimal dalam ruang sosial, bahkan peraturan tertulis tersebut membawa masalah baru dalam penataan pembangunan nasional saat ini, sehingga perlu tindakan progresif dalam politik hukum perundang-undangan saat ini. Dengan pendekatan yuridis Normatif, penulis mencoba menempatkan politik hukum dengan cara mempertegas legislasi progresif, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah segera melaksanakan Program review perundang-undang sebagai alat evaluasi perundang-undangan saat ini, dan kemudian merubah mekanisme pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya dengan mengganti mekanisme Daftar Infentaris Masalah (DIM) untuk meningkatkan efektivitas pembahasan, begitupun dengan penetapkan pembatasan masa berlaku tiap undang-undang untuk mendorong Undang-undang yang progresif.
As a state based on law (nomocracy) and democracy, Indonesia also implementing role of the state’s as a welfare state (welfare states) , which it was not easy in implementation. As the one face of law act was not able to play a role that contribute maximally in the social space, The written rules even bring new problems in the structuring of national development at this time , so it needs a progressive action in the legal politics of legislation at this time. With normative juridical approach , authors tried to put in the legal politics by clarifying progressive legislation, the steps that must be done are to immediately implement the legislation review program as a tools of evaluating the current legislation, And then alter the mechanism of Bill discussion in the House of Representatives, Specialy by changing the mechanism of List of Issues (DIM) to increase the effectiveness of the discussion, as well as setting the limitations on the duration of each act, to encourage progressive legislation.
HARMONISASI HUKUM NASIONAL DI BIDANG KORUPSI DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION
Authors: Situmorang Mosgan
Published: September 2020

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Tindak pidana korupsi diatur antara lain dalam KUHP yang bersifat umum atau lex generalis dan undang- undang yang dibuat khusus untuk penanggulangan korupsi seperti undang-undang tindak pidana korupsi maupun undang-undang tindak pidana suap. Disamping itu masih terdapat konvensi Internasional seperti United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003. Seperti pemerintahan terdahulu, pemerintahan Jokowi juga mempunyai program tentang pemberantasan korupsi yang sudah dimuat dalam Rancangan Teknokrat Jokowi. Dalam rancangan itu dimuat strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui harmonisasi perundang-undangan korupsi dengan konvensi internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis untuk membahas peraturan apa saja yang terkait dengan pemberantasan korupsi serta bagaimanakah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dengan konvensi Internasional pemberantasan korupsi sehingga perlu segera dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan konvensi Internasional di bidang korupsi dan strategi yang lebih jitu dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi ke depan.

Various corruption eradication efforts have been done for a long time. Yet the result has not been as expected. Corruption is set in Criminal code as lex generalis and other laws made specifically for the prevention of corruption, such as Law of corruption and bribery laws. There are also International conventions such as the United Nations Convention Against Corruption in 2003. Just like the previous government, The President Jokowi’s governance also has programs in eradicating corruption which are already loaded in the draft of Jokowi’s Technocrats. Those draft consist of strategy to combat corruption through harmonization of Regulations on Corruption with international conventions on corruption. This research was conducted using normative juridis method by discussing any regulations that are associated with the eradication of corruption and how the harmonization of the laws and regulations in the field of corruption with the provisions of the United Nations Convention against Corruption. From this research, it can be concluded that there is disharmony between the legislation in the field of corruption and the International Conventions Against Corruption so that is why harmonization of national legislation with international conventions in the field of corruption should be made and accurately strategies and law enforcement in combating and prevent corruption in the future should be more strict.
STUDI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA DAN NEGARA LAINNYA SEBAGAI SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK
Authors: Hardjaloka Loura
Published: September 2020

Saat ini banyak Negara termasuk Indonesia fokus menggunakan e-government sebagai salah satu perangkat utama untuk melawan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas konsep e-government serta studi perbandingan implementasi e-government yang diterapkan di Indonesia dan Negara lainnya. Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa banyak Negara termasuk Indonesia menerapkan e-government dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan prinsip-prinsip good governance dalam rangka memberantas korupsi, diantaranya pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan juga perizinan. Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia dalam menerapkan e-government , antara lain percepatan pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk mendukung e-government di daerah; pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur untuk menciptakan akses komunikasi data yang handal; pemberdayaan sumber daya manusia; pengembangan perangkat lunak yang diperlukan; dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung e-government

Nowadays many countries including Indonesia focuses on using e-government as one of the main tools to fight corruption. Based on that, this article will discuss e-government concepts and comparative studies of e-government implementation in Indonesia and other countries. This research using normative legal research and qualitative analysis thus produced the descriptive study. This research found that many countries including Indonesia are implementing e-government in various forms to improve the good governance principles in order to eradicate corruption such as procurement process, taxation, and licensing. Nonetheless, there are many things need to be fixed by Indonesia in implementing e-government specifically the acceleration of making laws and policies to support e-government in the region; procurement of infrastructure development to create reliable data communications access; empowerment of human resources; adjustable software development; and development of the organization and working procedures that support e-government.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS UUD NRI TAHUN 1945
Authors: Sodikin Sodikin
Published: September 2020

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses politik yang dapat dikatakan proses yang sangat demokratis, sehingga pemilihan kepala daerah perlu terus diupayakan agar proses demokrasi itu menjadi bagian dalam sistem pemerintahan pada tingkat daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945 dilakukan secara melalui pemilihan umum. Akan tetapi, pelaksanaannya menimbulkan permasalahan,terutama adalah konflik sosial secara horizontal di masyarakat dan juga kepala daerah yang dipilih tidak menghasilkan kepala daerah apa yang diidealkan dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan menggunakan metode deskriptif normatif dapat disimpulkan Pemilihan kepala daerah yang sekarang dilaksanakan secara langsung dan akan terus dilaksanakan secara langsung dan serentak, tidaklah sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 18 ayat (4) khususnya dan umumnya UUD NRI 1945. Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam membuat undang-undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah disesuaikan dengan UUD NRI 1945, untuk menghindari kemungkinan diujimaterialkan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini termasuk undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang sekarang sudah diundangkan.
Local election for regional leaders is one of the political process that can be said to be a very democratic process, so that the local elections should be fostered so that it becomes part of the democratic process in the system of governance at the regional level. Implementation of local elections after the amendments of the 1945 Constitution is conducted through elections. However, its implementation has caused problems, particularly horizontally social conflict in the society and moreover the elected regional leaders are not what is idealized by the direct election of local leaders. By using descriptive- normative method, it can be concluded that the current implementation of local election for regional leaders which will be conducted directly and simultaneously, is not correspond with what the Article 18 paragraph (4) stipulates and generely with the 1945 Constitution. Therefore, legislators (House of Representatives and Government) in making laws- especially one that regulated the local elections for regional leaders, need to seek the conformity with the 1945 Constitution, to avoid the possibilty it being submitted to the Constitutional Court for judicial review. This includes the law on local election for regional leaders which has been enacted.
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA SEBAGAI STRATEGI MENUJU KETAHANAN ENERGI DI INDONESIA
Authors: Yurista Ananda Prima
Published: September 2020

Pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua terbagi dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua juga memiliki hambatan permasalahan, yaitu norma pengaturan dan praksis pengusahaan. Norma pengaturan tidak serta merta membuka pintu keterlibatan daerah melalui BUMD untuk dapat berpartisipasi dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur tua. Aspek praksis pengusahaan juga dibenturkan pada aspek ketersediaan modal, data sumur tua, hambatan teknis di lapangan, lahan lokasi sumur tua, dan pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adanya peluang yang diberikan kepada BUMD atau KUD untuk ikut mengusahakan sumur tua menjadi sebuah harapan baru untuk dapat mengoptimalisasi produksi minyak bumi pada sumur tua sebagai salah satu strategi menuju ketahanan energi di Indonesia. Diperlukan pembenahan yang holistik, baik dari aspek norma pengaturan, maupun dari aspek praksis pelaksanaan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua. Selain itu, pemerintah harus melaksanakan implementasi norma dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai pengembalian wilayah kerja, sebagai sebuah upaya agar pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dapat dilakukan BUMD dan KUD secara mandiri.

Management of oil mining in old wells are divided into three aspects, namely planning, implementation, and supervision. Management of oil mining in old wells also have a bottleneck problem, namely regulations and practices. Regulations do not necessarily open the door for local government enterprises (BUMD) to participate in the exploitation of oil in old wells. Practical aspects of exploitation are also collided with the aspect of availability of capital, old wells data, technical barriers in the field, old well locations, and supervision. This research is a normative juridical research. The opportunities given to BUMD or village unit cooperatives (KUD) to participate in exploitation of old wells become a new hope to optimize oil production in old wells as a strategy towards energy security in Indonesia. Holistic improvements are needed, both from the aspect of regulation, as well as the practical aspects of the implementation of the exploitation of oil in old wells. In addition, the government should implement norms set out in the Article 16 and Article 17 of Law Number 22 Year 2001 regarding the return of the working area, as an effort for the management of oil mining in old wells can be operated independently by BUMD and KUD.
PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN
Authors: Rumadan Ismail
Published: September 2020

Penegakan hukum di Indonesia tidak saling sinergi dalam mewujudkan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena posisi dan kedudukan lembaga hukum dimana fungsi penyidikan dan penuntutan berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara fungsi mengadili dan memutus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, menyebabkan adanya kecenderungan untuk melindungi kepentingan institusinya masing-masing dibanding upaya penegakan hukum demi kepentingan publik. Sehingga yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah apakah peran hakim dalam menjatuhkan putusan demi menegakkan hukum dan keadilan dapat mewujudkan kedamaian bagi masyarakat pencari keadilan. Kajian ini hendak dijawab dengan metode yuridis-filosofis melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian secara teoritis terhadap teori-teori keadilan dan dikaitkan dengan implementasi penegakan hukum pada institusi peradilan. Hasil kajian menunjukan institusi pengadilan sebagai lembaga yang dijamin indepensinya dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, terutama pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuatan politik, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan. Oleh karena itu perlu untuk diperkuat institusi pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan untuk menghadirkan suasana dan perasaan damai bagi pencari keadilan.
STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGUATAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
Authors: PRAMUDYA KELIK
Published: September 2020

Saat ini kegiatan ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan tersebut diikuti juga dengan bermunculannya sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah saat ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga fungsi Pengadilan Agama perlu diperkuat. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan bagaimana strategi penguatan fungsi Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun selain dukungan regulasi juga diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu penulis menyarankan perlu dilakukan sosialisasi fungsi dan mengubah stigma tentang Pengadilan Agama.
PERAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Authors: Djangaritu Abdul Aziz Billah
Published: September 2020

Sebagai suatu tindak lanjut dalam rangka menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, maka OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan. Namun perlu diketahui lebih lanjut sejauh mana peran LAPS dalam sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah normatif dan juga empiris dengan mengelolah data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar). Keberadaan LAPS diharapkan sebagai penunjang tugas OJK seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang yakni untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran LAPS dalam membantu pembangunan ekonomi nasional sangatlah penting, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 bahwa beban penyelenggaran pembangunan nasional bukan hanya berada di pundak pemerintah, melainkan juga ada pada masyarakat. Dengan penelitian ini diharapkan agar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang jasa keuangan mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dengan diberikan aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan sebelumnya.
Intergentiele Grondenregel dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Wilayah DIY
Authors: Putra Gratianus Prikasetya
Published: September 2020

Tanah memainkan perananan penting dalam pembagunan nasional baik secara yuridis, sosiologis, dan juga finansial di tengah masyarakat. Disamping pengaturan dan praktik unifikasi hukum pertanahan di Indonesia, fenomena pluralisme hukum pertanahan masih terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai sebuah daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, DIY wajib menjamin terlaksananya kepastian hukum dan penegakan hukum khususnya pertanahan. Pluralisme hukum pertanahan di Wilayah ini dapat dilihat dengan masih berlakunya Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 disamping UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Keberlakuan Instruksi tersebut menyebabkan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Wilayah DIY. Terkait fenomena tersebut, bidang Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) Intern memiliki sebuah asas yang dikenal sebagai Intergentiele Grondenregel. Asas tersebut memungkinkan tanah seolah-olah memiliki golongan masyarakatnya tersendiri dan membawa dampak secara yuridis. Pendekatan berdasarkan asas dalam HATAH Intern ini akan menjadi jembatan guna memfasilitasi pendekatan berdasarkan hukum pertanahan serta perundang-undangan dalam membahas fenomena pertanahan yang terjadi di Wilayah DIY tersebut.     

 
PROSPEK PRINSIP FIKTIF POSITIF DALAM MENUNJANG KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA
Authors: Simanjuntak Enrico
Published: September 2020

Prinsip fiktif positif merupakan suatu sarana hukum yang dapat mendukung upaya peningkatan kemudahan berusaha. Tulisan ini akan mendiskusikan lebih lanjut apa sebenarnya prinsip fiktif positif ditinjau dari sudut hukum administrasi, bagaimana peluang dan tantangannya dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia disamping dalam kerangka perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu kepada penelusuran bahan pustaka atau data sekunder. Dari pengalaman negara-negara lain, penerapan prinsip fiktif positif mampu meminimalisir maladministrasi pelayanan administrasi pemerintahan dan meringkas prosedur hukum yang harus ditempuh dalam pengurusan perizinan untuk memulai dan menjalankan usaha. Dalam konteks Indonesia, konsolidasi hukum dibutuhkan untuk menyesuaikan prinsip fiktif positif dengan berbagai struktur hukum perizinan yang ada, pemaknaan terhadap prinsip fiktif positif harus mampu lebih memperjelas ruang lingkup dan defenisi operasional-normatifnya untuk menghindari bias pemahaman dengan berbagai tindakan hukum administrasi lain yang dapat merugikan warga masyarakat.
URGENSI PENGATURAN MENGENAI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DI AREA DASAR LAUT INTERNASIONAL (INTERNATIONAL SEA BED AREA)
Authors: Putuhena Ilham
Published: September 2020

Potensi kekayaan yang terkandung di laut Indonesia bisa dijadikan modal dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain potensi laut yang terdapat di dalam wilayah kedaulatannya, Indonesia juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut di Area Dasar laut internasional berdasarkan United Nations Convention on the Law of theSea 1982 (UNCLOS 1982). Kegiatan di Area Dasar laut internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia (Common Heritage of Mankind) dan diatur oleh International Seabed Authority (ISA). Kegiatan tersebut berbentuk eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan dalam melakukan kegiatan tersebut perlu keberadaan negara sponsor. Saat ini belum ada pengaturan yang mengatur mengenai pertambangan yang dilakukan Indonesia di kawasan Area dasar laut tersebut, Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana urgensi pengaturan Indonesia mengenai haltersebut.
RESTRUKTURISASI KEWENANGAN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN RUANG LAUT YANG BERDAULAT DAN BERKELANJUTAN
Authors: Kasworo Yerrico -
Published: September 2020

Indonesia memiliki visi menjadi negara poros maritim dunia yang berdaulat, maju, mandiri, dan kuat, serta memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dunia. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 terkait dengan pengeloaan sumber daya kelautan dan kemaritiman menjadi program penting bagi bangsa Indonesia. Tulisan ini mencoba mengangkat permasalahan tumpang tindih kewenangan instansi terkait di dalam pengelolaan ruang laut, melalui metode penelitian yuridis normatif maka diperoleh kesimpulan bahwa tedapat tumpang tindih kewenangan antar instansi berdasarkan regulasi yang ada dalam hal penegakan hukum di laut Indonesia. Tidak hanya itu, koordinasi antar penegak hukum juga lemah sehingga seringkali terjad benturan kewenangan. Ada juga kebijakan masing-masing instansi yang menimbulkan konflik kepentingan. Oleh sebab itu maka koordinasi antar berbagai instansi akan sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum di laut Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM PERTANAHAN ADAT DI PAPUA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN
Authors: Suharyo Suharyo Suharyo
Published: September 2020

Perlindungan hukum setiap warga negara Republik Indonesia, telah ditegaskan dalam UUD 1945, utamanya setelah Perubahan Keempat pada Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28G, 28H, 28I dan 28J, khusus dalam mewujudkan perlindungan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B (2). Eksistensi masyarakat hukum adat di Papua berjumlah 200 suku, terbagi di dalam 7 (tujuh) wilayah adat, di antaranya wilayah adat I Mamta, wilayah adat II Sairei, wilayah adat III Bomberai, wilayah adat IV Bomberai, wilayah adat V Anim-Ha dan wilayah adat VII Mee Pago. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan berbagai produk Perdasi serta Perdasus, sesungguhnya merupakan upaya kebijakan negara untuk mensejahterakan, menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat di Papua. Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan negara dalam mewujudkan perlindungan pertanahan adat di Papua dan bagaimana menciptakan situasi dan kondisi terbaik di tengah kendala yang ada. Metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: perlindungan hukum pertanahan adat di Papua perlu dimaksimalkan. Sosialisasi Perdasus dan Perdasi serta konsistensi dalam pelaksanaannya, merupakan kebutuhan mendesak. Selain itu harmonisasi perundang- undangan terkait, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang tidak selaras dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua perlu dilakukan.
PARADIGMA UNDANG-UNDANG DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW BERKAITAN DENGAN NORMA HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA
Authors: Sodikin Sodikin Sodikin
Published: September 2020

Undang-undang dengan konsep omnibus law dalam dunia ilmu hukum di Indonesia merupakan paradigma baru di bidang hukum. Makna dan sifat hukum dalam konsep omnibus law berbeda dengan makna, sifat dan konsep norma hukum dalam undang-undang yang sudah ada. Konsep omnibus law dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam satu undang-undang dan konsekuensinya mencabut beberapa aturan hasil penggabungan yang dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Permasalahannya bahwa norma hukum dalam konsep omnibus lawtidak sejalan dengan norma hukum yang selama ini berlaku sesuai dengan sistem hukum Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Permasalahan ini diteliti dengan metode penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Pokok permasalahan ini dapat ditemukan dalam kesimpulan bahwa undang-undang dengan konsep omnibus law yang dibuat akan mengubah sistem peraturan perundang-undangan, karena konsep dan teorinya berbeda dengan model hukum dan norma hukum yang selama ini berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, apabila pemerintah bersama DPR memaksakan diri membuat undang-undang dengan konsep omnibus law, maka pembentukannya perlu mengikuti proses prolegnas yang normal, ada naskah akademisnya yang baik, tidak tergesa-gesa dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat.
URGENSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PENYEBARAN COVID-19
Authors: Benuf Kornelius
Published: September 2020

Penyebaran Covid-19 mengakibatkan masyarakat yang memiliki pinjaman di lembaga pemberi pinjaman, kesulitan membayar angsurannya. Pemerintah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional, namun kebijakan tersebut tidak men-cover konsumen Fintech Peer to Peer Lending, hal ini menimbulkan kekosongan hukum, karena konsumen Fintech Peer to Peer Lending tidak memiliki perlindungan hukum akibat penyebaran Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak penyebaran Covid-19 terhadap konsumen Fintech, dan bagaimana urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen Fintech akibat penyebaran Covid-19. Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan OJK tentang pencegahan Covid-19 dan literatur terkait, dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan konsumen Fintech Peer to Peer Lending terkena dampak penyebaran Covid-19, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, berupa stimulus yang diberikan kepada penerima dan pemberi pinjaman Fintech Peer to Peer Lending.
FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Authors: Sinaga Erlina Maria Christin , Putri Mery Christian
Published: September 2020

Era revolusi industri 4.0 berdampak dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Pertumbuhan pengguna internet yang signifikan dalam pasar digital di berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan komunikasi memicu problematika dalam aspek perlindungan data pribadi warga negara. Konstitusi telah memberikan perlindungan data pribadi yang dioperasionalkan dalam beberapa Undang-Undang di berbagai aspek. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perlindungan pribadi di Indonesia yang masih diatur secara parsial dalam berbagai perundangan serta menjawab bagaimana kesiapan Indonesia dan urgensi pengaturan regulasi perlidungan data pribadi serta memaparkan perbadingan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa berdasarkan General Data Protection Regulation. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah legislator perlu menyegerakan pengesahan Undang-Undang perlindungan data pribadi dengan melengkapi norma yang telah disusun dalam RUU yaitu terkait pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, regulator, dan pengendali (independent regulatory body) atau komisi pengawas perlindungan data pribadi.
PEMBARUAN HUKUM NASIONAL ERA 4.0
Authors: Riyanto H.R. Benny
Published: September 2020

Insan hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 ini. Pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi.Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik. Tulisan ini membahas pembaruan hukum yang berperspektif komunikasi dan informasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembaruan hukum nasional, serta membangun sistem pendidikan hukum untuk pembaruan hukum nasional era 4.0. Simpulan dari pembahasan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pertama, Jika komunikasi terselenggara dengan baik maka tujuan hukum tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adapatif, dan akuntabilitasnya menjadi terjaga dengan baik. Kedua, dalam konteks pembaruan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Pemerintah telah mengembangkan beberapa aplikasi di bidang pembangunan hukum. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat terwujudnya agenda pembangunan. Ketiga, pendidikan hukum harus mengarah pada pembentukan daya pikir kritis dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya dengan selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila, serta dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0.