bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
The Local Community Activities on the Formation of Civic Identity by Means of Memory Policy
Authors:   Сургутский государственный университет, Martynov Mikhail Yu. , Purtova Victoria S. ,   Сургутский государственный университет
Published: August 2024

The article investigates the experience of memory policy implemented by local communities in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The authors aim to demonstrate that assessing the effectiveness of forming civic identity should not be limited to analyzing the means and methods of federal, state symbolic politics while neglecting the efforts of local communities in this area. Content analysis identified the main actors of memory politics in the municipalities of the region, the symbolic politics tools they use, forms of collaborative work, their normative framework, and substantive content. The study confirmed the effectiveness of local communities’ efforts in forming a common civic identity. The results of a sociological survey conducted in the municipalities of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug revealed that the sense of civic identity directly correlates with historical memory. The more developed the historical consciousness of citizens, which is centered around historical memory, the stronger the sense of civic identity.
Un breve recorrido por las publicaciones del CEDUA
Authors: Salazar Clara
Published: August 2024

Una lectura atenta de la continuidad de nuestras publicaciones en un tema concreto a través de varios años encontrará pistas de cómo se producen los cambios históricos y detectará que las tesis de hoy no son completamente nuevas. La fusión de programas de investigación y la renovación de conceptos, como diría Khun, contribuyen al desarrollo de la ciencia normal.
Un lugar en la historia. Reseña crítica e historiográfica de La Sal de la tierra de Eduardo Sartelli
Authors: Leyes Rodolfo Matías
Published: August 2024

Reseña crítica e historiográfica de E. Sartelli La sal de la tierra, Clase obrera y lucha de clases en el agro pampeano, 1870-1950. Ediciones RyR, Buenos Aires, 2022.
ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DITINJAU DARI TEORI MAYSIR (Studi Kasus Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen)
Authors: Yazid Afthon
Published: August 2024

Abstrak
Memancing salah satu hiburan yang memiliki banyak peminat, hal ini terjadi di Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen. Pada praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan yaitu ikan ditabur ke dalam kolam sebelum perlombaan dimulai dan banyaknya  ikan yang telah ditentukan dan hasil tangkapan boleh diambil atau dibawa pulang. Kompetisi ini mendapatkan hadiah dengan mendaftar dan membayar Rp 50.000 pada setiap sesinya. Dalam perlombaan para peserta telah memahami peraturan dan tahapan perlombaan dari panitia mulai dari tahapan pendaftaran, tahap pelaksanaan perlombaan dan tahap pemberian hadiah. Namun dalam praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng mengandung unsur maysir di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada berasal dari observasi dan wawancara langsung dengan pemilik atau penyelenggara dan para peserta perlombaan memancing. Sumber kedua berasal dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen terdapat unsur maysir atau perjudian dalam pelaksanaannya jika ditinjau dengan kajian teori maysir. Karena di lapangan hadiah berasal dari uang pendaftaran para peserta sehingga terdapat harta yang dipertaruhkan di dalamnya dan hadiah bukan berasal dari pihak ketiga.
Kata Kunci: hadiah, maysir, perlombaan memancing.
 
Abstract
Fishing is one of the entertainment that has many enthusiasts, this happened in Geneng Fishing, Sragen Regency. In the practice of fishing competitions in Geneng Fishing using a sprinkling system, fish are sown into a pond before the race starts and the number of fish that has been determined and the fish which catched can be taken. This competition gets prizes by registering and paying IDR 50,000 in each session. In the competition, the participants have understood the rules and stages of the competition from the registration stage, the stage of competition implementation and the stage of awarding prizes. However, in practice, fishing competitions in Geneng Fishing contain elements of maysir in it. This type of research is field research and uses descriptive qualitative research methods. The source of data in this study came from direct observation and interviews with owners or organizers and participants of fishing competitions. The second source comes from the study of literature. The results showed that the practice of fishing competitions in Geneng Fishing, Sragen Regency had elements of maysir or gambling in its implementation when reviewed with maysir theory. Because in the field the prizes come from the registration money of the participants so that there are treasures at stake in it and prizes do not come from third parties.
Keywords:  fishing competition, maysir, prize.
PENYELESAIAN SENGKETA EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH MELALUI KELEMBAGAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERINTEGRASI
Authors: Pratama Herdifa
Published: August 2024

Abstrak
Menjamurnya kemunculan lembaga keuangan dan aktivitas ekonomi syariah menjadi indikator yang menunjukkan tren positif perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan perkembangan tersebut mulai berkolaborasi dengan teknologi hingga memunculkan inovasi baru dalam aktivitas ekonomi syariah. Satu diantaranya ialah equity crowdfunding syariah. Di sisi lain, pesatnya perkembangan tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah. Disinilah dibutuhkan peran aktif dari lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut diantaranya dapat diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kelembagaan Alternative dispute resolution di Indonesia saat ini melalui terbitnya POJK No. 61/POJK.07/2020. Fokus utama artikel ini adalah deskripsi mengenai mekanisme yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa crowdfunding syariah melalui kelembagaan ADR. Penulisan artikel diakhiri dengan analisis terhadap keunggulan dan kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah melalui kelembagaan ADR.
Kata Kunci: Alternative dispute resolution, Equity crowdfunding Syariah, POJK, Sengketa Ekonomi Syariah.
 
Abstract
The proliferation of Islamic financial institutions and economic activities is an indicator that shows a positive trend of sharia economic development in Indonesia. In fact, these developments began to collaborate with technology to create the innovations in Islamic economic activities. One of them is sharia equity crowdfunding. On the other hand, the rapid development also increases the potential for sharia economic disputes. This is where the active role of dispute resolution institutions is needed. Settlement of these disputes, among others, can be resolved at the alternative dispute resolution institution. The writing of this article aims to explain the institutions of Alternative dispute resolution in Indonesia today through the issuance of POJK No. 61/POJK.07/2020. The main focus of this article is a description of the mechanisms needed in resolving sharia crowdfunding disputes through ADR institutions. This writing ends with an analysis of the advantages and problems contained in the settlement of sharia crowdfunding disputes through ADR institutions.
Keywords: Alternative dispute resolution, Sharia Equity crowdfunding, POJK, Sharia Economic Dispute.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA FINTECH MENGGUNAKAN BPSK DAN LAPS DI INDONESIA
Authors: Wijaya Adi
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efesiensi antara (BPSK) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan (LAPS) Lembaga Alaternatif Penyelesaian Sengketa dan dalam proses penyelesaiannya apakah terdapat dualisme dalam penyelesaian sengketa pada bisnis fintech dengan jalur non-litigasi, metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan  pendekatan hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemiripan fungsi dan efesiensi antara BPSK dan LAPS dalam penyelesaian sengketa disektor bisnis fintech, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai badan penerima keluhan dan permohonan terkait dengan perselisihan antara pemilik usaha dan konsumen. Dengan kemiripan fungsi antara BPSK dan LAPS menimbulkan kebingungan oleh konsumen jika ingin melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, hal demikian dapat menimbulkan dualisme dalam peroses penyelesaian sengketa dan tidak adanya ketegasan Undang-Undang dalam mengatur hal tersebut.
Kata kunci : Sengketa, BPSK dan LAPS.
 
Abstract
This study aims to determine the efficiency between (BPSK) Consumer Dispute Resolution Agency and (LAPS) Alternative Dispute Resolution Institution and in the settlement process whether there is dualism in dispute resolution in the fintech business with non-litigation channels, this research method uses qualitative research with a normative legal approach, the results show that there are similarities in function and efficiency between BPSK and LAPS in dispute resolution in the fintech business sector, both institutions have a function as a receiving body for complaints and requests related to disputes between business owners and consumers. With the similarity of functions between BPSK and LAPS creates confusion by consumers if they want to file a lawsuit against business actors, this can lead to dualism in the dispute resolution process and the absence of firmness of the Law in regulating this matter.
Keywords : Dispute, BPSK and LAPS.
ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH
Authors: Maulida  , Novita  , Siti Femilivia Aisyah
Published: August 2024

Abstrak
Etika bisnis memiliki akar yang dalam dalam sejarah dan filosofi, merujuk pada nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dalam konteks bisnis. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip etika bisnis diatur oleh nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran. Studi ini bertujuan untuk meninjau prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem ekonomi syariah serta menganalisis tantangan dan peluang dalam menerapkan etika bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa etika bisnis Islam mendorong perilaku bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Kesimpulannya, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam bisnis, khususnya dalam ekonomi syariah, sangat penting untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, etika bisnis Islam menjadi landasan yang kuat dalam mengelola bisnis secara berkelanjutan dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.
Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Keadilan, Tanggung Jawab, Ekonomi Syariah.
 
Abstract
Business ethics has deep roots in history and philosophy, referring to the moral values that govern behavior in the business context. In the context of Islam, business ethics principles are governed by Sharia values that emphasize justice, responsibility, and honesty. This study aims to review the principles of justice and responsibility in the Sharia economic system and analyze the challenges and opportunities in implementing Islamic business ethics. The research method used is literature research, collecting and analyzing data from various sources such as journals, books, and related articles. The analysis results indicate that Islamic business ethics encourages fair, honest, and responsible business conduct, in accordance with Islamic teachings derived from the Qur’an and Hadith. In conclusion, understanding and applying the principles of justice and responsibility in business, especially in Sharia economics, are crucial for building sustainable and socially responsible businesses. This not only benefits companies in the long run but also has a positive impact on society and the surrounding environment. Thus, Islamic business ethics provides a strong foundation for managing businesses sustainably and building a just and prosperous society.
Keywords: Ethics Islamic Business, Justice, Responsibility, Sharia Economics.
ANALISIS ISLAMIC MARKETING MIX TERHADAP STRATEGI PEMASARAN PERUMAHAN SYARIAH HAMFARA PURWOKERTO
Authors: Aisyah  , Neng Cahya Komala  , Shodiq Kholidi
Published: August 2024

Abstrak
Perumahan Syariah Hamfara Purwokerto menerapkan Islamic Marketing Mix dalam strategi pemasarannya, namun menghadapi kendala. Produk sering terlambat, harga ditujukan untuk kelas menengah ke atas, dan strategi promosi terbatas. Penelitian ini menganalisis strategi mereka menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan lebih fokus pada nilai-nilai dalam memilih pembeli, harga ditentukan berdasarkan banyak pertimbangan, dan promosi ditargetkan pada generasi milenial. Lokasi perusahaan berada di tempat yang strategis. Namun, penelitian ini merekomendasikan peningkatan dalam penyerahan produk, pengembangan ide promosi yang inovatif, dan konsistensi dalam strategi lokasi. 
Kata Kunci: Islamic Marketing Mix, Strategi Pemasaran.
 
Abstract
Hamfara Syariah Housing in Purwokerto applies the Islamic Marketing Mix in its marketing strategy, but faces challenges. The product often arrives late, the price is aimed at the middle to upper class, and the promotion strategy is limited. This research analyzes their strategy using a qualitative approach and data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The research results show that the company focuses more on values when selecting buyers, the price is determined based on many considerations, and promotions are targeted at the millennial generation. The company’s location is in a strategic place. However, this research recommends improvements in product delivery, the development of innovative promotion ideas, and consistency in location strategy.
Keywords: Islamic Marketing Mix, Marketing Strategy.
STRATEGI PEMASARAN PADA BISNIS ARAKU FOOD BANK DALAM MEMANFAATKAN PERAN INFLUENCER MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Syifa Happy Januar  , Deden Heri
Published: August 2024

Abstrak
Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan era ekonomi digital yang menuntut semua pelaku bisnis untuk senantiasa menguasai dunia elektronik khususnya social media, dan tidak dapat dipungkiri hampir pelaku bisnis saat ini memasarkan produknya melalui jaringan internet atau secara online, hal ini tentulah akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis online. Perusahaan dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi pada usahanya dalam strategi bersaing. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam perihal peran dan manfaat Influencer pada strategi pemasaran bisnis. Dalam penelitian ini sumberinformasi lapangan diperoleh dari gambaran tentang situasi dan kondisidari obyek penelitian, melakukan wawancara dengan bapak Causan Gunawan selaku kepala Chef Araku Food bank,usaha frozen food Selain itu juga diperoleh dari data melalui dokumen yang,berupa buku, data tertulis Araku food bank.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Araku Food bank sudah menggunakan strategi pemasaran yang bagus.yang mana Strategi pemasaran yang digunakan Araku Food bank diantaranya dengan melakukan segmentasi pasar, target pasar, posisi pasar, serta bauran pemasaran. Hal ini bertujuan untuk melancarkan dan memudahkan kegiatan pemasaran dan tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain yang memiliki usaha yang sama.
Kata Kunci: Araku Food Bank, Media Sosial, Strategi Pemasaran.
 
Abstract
Indonesia is currently faced with a digital economy era that requires all business people to always master the electronic world, especially social media, and it cannot be denied that almost business people are currently marketing their products through the internet or online, this will certainly greatly affect the development of online businesses.  The type of research method used in this research is qualitative research method. The premise of this research is that researchers want to examine more deeply the role and benefits of Influencers in business marketing strategies. In this study, the source of field information was obtained from a description of the situation and condition of the object of research, conducting interviews with Mr.
Causan Gunawan as the head of the Chef of Araku Food bank, frozen food business. In addition, it was also obtained from data through documents, in the form of books, written data of Araku food bank.Based on the results of research and discussion, it can be concluded that in increasing the competitiveness of Small and Medium Enterprises (SMEs) at Araku Food bank has used a good marketing strategy. This aims to smooth and facilitate marketing activities and remain able to compete with other companies that have the same business.
Keywords: Araku Food Bank, Marketing Strategy, Social Media.
Perceptions and criteria of linguistic correctness in cuban migrants settled in Mexico City
Authors: Figueroa González Ailyn
Published: August 2024

"This study analyzes the perceptions and criteria of linguistic correction, as part
of the cognitive component of linguistic attitudes of Cuban migrants settled in Mexico
City. Through the application of semi-directed interviews, as results it was obtained that the informants perceive the linguistic features that differentiate them from the receiving community and their sociolinguistic significance. The correction criteria are focused on those traits that deviate from the prestigious norm considered by both groups in contact, and that must be adapted by the migrants to achieve satisfactory communication and be accepted in the receiving community.
Keywords:
linguistic attitudes; sociolinguistics; varieties in contact; interhispanic migrations;
linguistic varieties"
The discourse marker ¿no? in the speech of Havana: Values and sociolinguistic study
Authors: Perdomo Carmona Marialys
Published: August 2024

"The aim of this article is to describe the use of the discourse marker ¿no? in Havana speech, from a pragmatic and sociolinguistic perspective. Specifically, the phatic
and appellative functions of the appendix and its distribution according to linguistic,
social and stylistic factors are analyzed in the context of a semi-directed interview and
in a specific linguistic community. The frequent use of this sign is verified, especially in
middle-aged male speakers with medium and high levels of education. In contrast to the social variables, the discursive position –linguistic variable– and the type of sequence –stylistic variable– influence the use of ¿no? with phatic or appellative value.
Keywords:
Appendix of Evidence; Appellative; Phatic; Semi-Directed Interview; Discourse"
Pragmatic parameters for the study of variation in oral discourse
Authors: Pérez Álvarez Bernardo Enrique
Published: August 2024

"The purpose of this paper is to demonstrate the existence of linguistic variation
in oral discourse, originated from a set of pragmatic factors that can be systematized and related to the contextualization cues that appear in an oral text. A set of examples present these marks related to parameters such as dialogicity, emotionality, referential anchoring and textual planning, which operate within a variational scope that goes beyond the variation in the communication situation and are linked to linguistic resources proper of different oral genres.Keywords: Conversation Analysis; Michoacan Spanish Corpus; Linguistic Variation; Syntactic Complexity; Discourse Production"
Introducción a Building Information Modeling (BIM) en Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC)
Authors: Poó Rubio Aurora Minna , Audeves Pérez Selene Aimée
Published: August 2024

BIM, Building Information Modeling, is a methodology of design, construction and management of a building that integrates the information of its components in a virtual Model by means of diverse computer programs in a dynamic way for the modeling of buildings in three dimensions and in real time, valid during its complete life cycle of the property. It is a collaborative work of the different actors involved in the project, construction and operation, which looks forward speed in decision-making, optimization of resources, as well as improvement in project and construction times. This process produces the Building Information Model, which, at the project stage, can encompass the geometry of the building, spatial relationships, geographic information, as well as the quantities and properties of its components, from which the budgets and work programs are derived, which depends on the level of development of the project Since 1984 the company Graphisoft of Hungary, was one of the firms that initiated the application of the BIM concept with the name of Virtual Building (VirtualConstruction) in its ArchiCAD program and by 1985, in parallel with VectorWorks (formerlyMiniCAD by Diehl Graphsoft), they were the first firms to develop CAD programs for personal computers capable of creating both 2D and 3D drawings and also with the incorporation of attributes of the components, in a language capable of producing reports. The BIM methodology, in architecture engineering and construction (AEC, Architecture, Engineering and Construction),presents several alternatives in terms of platforms and programs for its implementation. It is currently offered by different suppliers such as: Autodesk, Bocad, Tekla, Nemetschek, Sigma Design, StruCad from AceCad Software, Bentley Systems, AVEVA Solutions, Graphisoft, ACCA software, sds/2 by Design Data (leader in detail engineering), CAD Details, Dlubal Software, Esri, among others.
An evaluation of the determinants affecting students’ satisfaction and intention to use e-learning tools: A study based on the technology acceptance model
Authors: Joudeh Jamal M. M. , Omeish Fandi , Haddad Najeeb Awni Issa , Badran Omar N. , Zamil Ahmad M. , AL-Gasawneh Jassim A.
Published: August 2024

The study’s goal was to investigate the impact of e-learning determinants on student satisfaction and intention to use e-learning tools. The dependent and independent variables in this study were based on the technological acceptance model. The study examines three determinants, including usefulness, ease of use, and facilitating conditions, as independent variables, while student satisfaction and intention to use were used as dependent variables. Additionally, this study is unique by adding student satisfaction as a dependent variable and a mediator to examine the relationship between e-learning determinants and intention to use. A questionnaire was prepared and distributed to 324 undergraduate students from Jordan’s private universities on the basis of a convenience sample. The proposed hypotheses were investigated using the quantitative techniques of regression in SPSS and SEM in AMOS. The findings of this study revealed that student satisfaction and intention to use e-learning were positively impacted by e-learning determinants. It found that intention to use was positively impacted by student satisfaction. Furthermore, e-learning intention to use was found to be positively impacted by e-learning determinants via student satisfaction. Universities and other educational institutions are advised to identify the appropriate e-learning determinants that satisfy students’ demands and motivate them to use e-learning tools in light of the study’s findings. Private universities can accomplish their goals, stay ahead of the competition, and obtain a competitive advantage by properly understanding e-learning determinants, student satisfaction, and the application of successful e-learning solutions.
Interstitialis tüdőbetegségek diagnosztikájában használt HRCT-protokollok
Authors: Kovács Anita , Kerpel-Fronius Anna
Published: August 2024

Bevezetés: Az interstitialis tüdőbetegségek közé ma már több mint 200 különféle ismeretlen és ismert etiológiájú kórképet sorolunk. Az utóbbi években az ismeretlen etiológiájú tüdőfibrosis diagnosztikájára kiemelten nagy figyelem irányult a bevezetésre került speciális gyógyszeres kezelési lehetőségek miatt. A diagnózis felállítására hazánkban – nemzetközi példa alapján – régiónként multidiszciplináris munkacsoportok alakultak, kizárólagos gyógyszerírási joggal. Módszerek: Hazánkban a multidiszciplináris munkacsoportokhoz beérkező HRCT-vizsgálatok protokollja visszajelzések alapján nem egységes. Ennek feltérképezésére a Magyar Radiológiai Társaság mellkasi radiológiai szekciója egy felmérést végzett, melynek során a HRCT-vizsgálatokat szolgáltató 49 intézményt egy kérdéssorral kerestük fel, melyben a készülékeik paramétereire és a vizsgálati protokollokra kérdeztünk rá. Eredmények: A megadott határidőig 28 szolgáltató (a megkérdezettek 57%-a) küldte vissza a kitöltött kérdőívet, melyben összesen 44 készülék paramétereiről és az azon végzett vizsgálati protokollokról tudtunk meg adatokat. Összegzésünk alapján a HRCT-t végző intézmények csaknem felénél ritkán végeznek ilyen típusú vizsgálatot és viszonylag keveseknél a napi rutin része. A vizsgálati protokollok nagy szórást mutattak, átlagosan 20– 30%-ban teljesítik vagy közelítik meg a hazai és nemzetközi ajánlásokat. Megbeszélés: A megfelelő vizsgálati protokollal készült komputertomográfiás vizsgálat eredménye elengedhetetlen feltétele a multidiszciplináris munkacsoport döntésének az interstitialis tüdőbetegség diagnózisában. A protokollra ma már pontosan meghatározott nemzetközi ajánlás áll rendelkezésre, melyet nagy nemzeti tüdőgyógyász-társaságok konszenzusa alkotott. Továbbiakban célul tűzzük ki a szabványos protokoll minél szélesebb körben való megismertetését a radiológiai szolgáltatókkal, ezáltal segítve az interstitialis tüdőbetegségek diagnosztikáját.
A fotonszámláló detektor CT szerepe a pancreas képalkotásában : Az első klinikai tapasztalatok Magyarországon
Authors: Lovász Borbála , Budai Bettina Katalin , Benke Márton , Szücs Ákos , Kaposi Novák Pál , Szijártó Attila , Maurovich Horvat Pál , Dudás Ibolyka
Published: August 2024

A komputertomográfia (CT) a hasnyálmirigy képalkotásában az egyik legszélesebb körben alkalmazott képalkotó diagnosztikai eljárás. A klinikumban elterjedten használt hagyományos energiaintegráló detektoros CT-készülékek (EID-CT-k) detektorainak jól ismert korlátozó tényezője, hogy azok a beérkező röntgenfotonokat két lépésben alakítják át elektronikus jellé. Ebből adódóan a hagyományos EID-CT-technológia számos klinikailag is jelentős limitációval bír, melyek leküzdése érdekében 2021-ben megjelent az első, mindennapi betegellátásra tervezett, fotonszámláló detektorral rendelkező CT (PCD-CT) a világpiacon. A PCD-CT előnyei közé tartozik, hogy speciális detektorrendszerének köszönhetően ultramagas felbontású felvételek készítésére képes, ugyanakkor még szubmilliméteres szeletvastagság esetén is optimálisabb jel/zaj arányt és kevesebb elektronikus zajterhelést mutatnak az általa készített felvételek a hagyományos EID-CT-készülékek vékonyszeletes felvételeihez képest. Mindemellett a detektortechnológia sajátja, hogy képes megőrizni a felvételek spektrális információját, aminek segítségével szoftveres utómunkálatok során lehetőséget teremt úgynevezett virtuális monoenergetikus képek rekonstrukciójára különböző keV fotonenergiaértékeken, valamint úgynevezett anyagszétbontás révén jódtérképek rekonstruálására és lokális jódkoncentrációk mérésére. A jelenlegi metodikai tanulmányunkban az intézetünkbe 2021-ben telepített PCD-CT-készülékkel szerzett tapasztalatainkat foglaljuk össze, és bemutatjuk ezen új típusú CT-készülék használatának előnyeit a pancreas képalkotásában különböző benignus és malignus elváltozásokat is figyelembe véve.
The Evolution of Teleworking in Portugal: Regional Disparities and Sectoral Variations During the COVID-19 Period and in the Post-Pandemic
Authors: Costa Eduarda Marques da , Franco Pedro , Morgado Paulo , Louro Ana , Costa Nuno Marques da
Published: August 2024

Objective: The objective of this study is to investigate the evolution of teleworking in Portugal during and immediately after the COVID-19 pandemic, aiming to analyze sectoral variations and identify regional disparities in teleworking adoption.
 
Theoretical Framework: The research builds on teleworking adoption rates and their variation across sectors and regions considering the differentiation of several factors, like higher education levels and knowledge-intensive sectors. Key concepts include the benefits and challenges of teleworking, the impact of COVID-19 on work practices, and regional disparities in teleworking adoption.
 
Method: This study uses data from the ad hoc module of the Employment Survey by the Instituto Nacional de Estatística (INE) for the years 2019 to 2023, on a quarterly basis, for the Portuguese territory. Data were stratified by NUTS II regions and economic activity classification.
 
Findings: The results indicate a substantial increase in teleworking during the pandemic, identifying significant regional and sectoral variations, with higher percentages of teleworking employees in the areas of Information and communication activities, Financial and insurance activities, Real estate activities, Consultancy, scientific, technical, and similar activities, and Administrative and support service activities. The Lisbon Metropolitan Area exhibited the highest percentage of workers in a teleworking model before, during, and after the pandemic period, particularly in knowledge-intensive sectors.
Social and Cultural Influence of a Mobile Application with Renewable Energy and Geolocation Technologies on the Tourist Routes of Malqui Machay, Canton la Maná
Authors: Arias Juan Pio Salazar , Osorio William Armando Hidalgo , Buñay Tatiana Carolina Gavilanez , Carrera Paco Jovanni Vasquez , Díaz Inés Amaya , Zajia Johnny Xavier Bajaña
Published: August 2024

Purpose: The study aims to show the rich culture of the canton of La Maná, Cotopax and the influence of technology in tourism for the social and cultural development of Malqui Machay.
 
Theoretical framework: The tourist routes and the transformation of tourist practices, make the tourism industry generates economic and social activity to improve the quality of life of people, also georeferencing allows sharing and consulting geographic information in real time. 
 
Design/methodology/approach: A qualitative approach is adopted, the experiences of tourists using this application to guide their visit to local sites are explored, and the social and cultural aspects of tourists' interaction with the application and its impact on the overall experience are examined.
 
Conclusions: The use of mobile geolocation technologies to add another option to learn about tourist sites in La Maná utilize current trends in mobile technologies to enable location and present user experiences in the tourism sector.  
 
Implications: The use of current technologies are implemented in a mobile application that generates information about tourist sites, improving the promotion of Malqui Machay.
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Balai Pengelonaa Sumberdaya Air Pemali Comal Kota Tegal
Authors: Suyono Djoko , Aniza Putri Deanada
Published: August 2024

Pokok permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai balai pengelolaan sumber daya air pemali comal kota tegal. Tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian Kuantitatif yaitu menganalisis yang menggunakan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Kota Tegal dengan menggunakan teknik data berupa kuisioner.Penelitian ini menggunakan analisi Produck Momen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan motivasi terhadap kinerja pegawai Balai pengelolaan sumber daya air pemali comal kota tegal. Hasil penelitian ini dapat disebutkan sebagai beriku : a). Adanya pengaruh yang nyata/sognifikan antara motivasi (x)bterhadap kinerja pegawai (y). Maka Hipotesis Nol ( Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif ( Ha) diterima atau dengan kata lain bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai.
Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017
Authors: Suy Djo , Eko Agung Prakoso Fajar
Published: August 2024

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa bagian Dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap Desa. Dengan adanya alokasi dana tersebut, sumber dana untuk pembangunan yang diterima oleh Pemerintah Desa untuk menunjang program-program pembangunan Desa cukup besar dan harus dikelola dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan Desa. Lantas penerapan tersebut di tuangkan dalam penelitian karena peneliti menemukan fenomena dalam kenyataan bahwa pengelolaan keuangan desa saat ini belumlah optimal dan belum terlaksana sesuai dengan kebutuhan desa dan tujuan dari otonomi daerah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa hasil observasi dan wawancara sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara berupa dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi sudah berjalan baik dengan adanya sosialisasi program siskeudes diharapkan sistem pelaporan bisa terkafer semua.
Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah
Authors: Sutjiatmi Sri , Merlina Mia
Published: August 2024

Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BPN R.I No. 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Bentuk pelayanan prima yang dimaksud berupa efektifitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Tetapi dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih kurang efektif karena kurangnya memberikan informasi tentang kejelasan proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan gambaran mengenai efektifiatas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kurang efektif. Belum sesuai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang berlaku. Faktor yang menghambat dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu masyarakat kurang memahanmi persyaratan atau prosedurnya, karena kurangnya sosialiasasi secara langsung dari pihak Kantor Pertanahan kepada masyarakat. Dari hambatan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pelayanan dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Maka seharusnya Kantor Pertanahan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai penerbitan sertifikat tanah.
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan WatukumpulKabupaten Pemalang
Authors: Suyono Djoko , Rismanto
Published: August 2024

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Tipe penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fenomena secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Hasil penelitian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja perangkat desa. Pelaksanaan Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul, didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun2015 tentang SOTK Desa dan Peraturan Bupati Nomor 38Tahun 2015 Tentang Juklak Perda No 3 Tahun 2015. Diawali dengan penjelasan dari Camat Watukumpul yang dapat dipahami oleh para aparat desa,dan jika terjadi kesulitan dapat langsung ditanyakan, sehingga Permendagri 84/2015 dapat dilaksanakan.
Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Menangani Pengangguran di Kabupaten Tegal
Authors: Sutjiatmi Sri , Puspita Novisari
Published: August 2024

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah namun masalah ini belum juga mampu untuk diselesaikan. Pengangguran ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para pengangguran, bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, lembaga pelatihan dan perusahaan-perusahaan dan mensosialisasikan langsung lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja. Terdapat beberapa kendala dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal yaitu masih kurangnya anggaran yang tersedia, masih rendahnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia pegawai, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterampilan dan keahlian. Adapun saran yang diberikan yaitu mereformasi pelatihan kerja, Pengembangan Informasi Pasar Kerja, Pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri, Penempatan tenaga kerja secara langsung di pasar kerja, memanfaatkan kondisi alam di Kabupaten Tegal.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Camat Terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
Authors: Sutjiatmi Sri , Al Assada Havid
Published: August 2024

Dalam sebuah birokrasi, kerjasama yang solid antara pimpinan dan bawahan sangat diperlukan demi terciptanya tujuan organisasi itu sendiri. Kerjasama yang apik antara pimpinan dan bawahan akan berimbas pada kemajuan organisasi itu sendiri yang juga akan berdampak pada bidang lain salah satunya yaitu tingginya tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan perlu untuk senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat agar tercipta pelayanan optimal. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kerjasama antara pimpinan dan bawahan dapat mencipatakan sebuah keuntungan bagi organisasi itu sendiri, maka pelayanan optimal juga merupakan dampak dari solidnya kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Camat sebagai pimpinan tertinggi di instansi Kecamatan mempunyai tanggung jawab untuk mampu mendorong bawahan agar dapat bekerja optimal. Seperti yang tertuang dalam uraian tugas Camat dalam Perbub No. 73 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja camat, sekretaris kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi kecamatan, lurah, sekretaris kelurahan, seksi pada kelurahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan kabupaten Tegal bahwa Camat mempunyai tugas untuk memotivasi bawahan. Namun fenomean yang terjadi tidak sesuai dengan Perbub diatas. Oleh karena itu penulis berusaha melakukan penelitian terkati dengan hal tersebut.
MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMANFAATAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon )
Authors: J. Tuhumury Yoana , Wance Marno
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemanfaatan Desa di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan desa Wayame dalam pengelolaan DD dan ADD sudah dapat dikatakan transparan. Sedangkan untuk Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban pemanfaatan dana desa di Desa Wayame sudah berjalan namun masih belum maksimal. Pemerintah desa wayame telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana. Sasaran pemanfaatan dana desa lebih dikhususkan untuk pemberdayaan dibandingkan dengan pembangunan fisik ternyata di desa wayame pemanfaatan dana desa lebih banyak diarahkan ke pembangunan fisik dengan demikian bahwa pemanfaatan dana desa di desa wayame diketahui belum sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang.
Spending Review: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018
Authors: Mutiarin Dyah , Setiawan Deni , Huda Nurul , Putri Pratiwi Vindhi , Eko Atmojo Muhammad
Published: August 2024

Penelitian ini berupaya memahami proses dari sistem penganggaran di Indonesia melalui perspektif teori New Institusional dan Spending Review. New Institusional adalah penjelasan yang populer dan tegas untuk menjelaskan tindakan individu dan organisasi. Spending Review adalah metode untuk mengukur kualitas pengeluaran pemerintah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini pelaksanaan APBA di Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2018 telah berjalan dengan baik. Tingginya penyerapan anggaran Dana Desa juga membuktikan bahwa sistem pelaporan sudah praktis dan mampu dipahami aparatur desa di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan perbaikan pola penyerapan pada Tahun Anggaran 2018 yang lebih matang dan terencana.
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik(E-procurement) di Nusa Tenggara Barat 2017-2020
Authors: Rifaid  , Zulkarnain
Published: August 2024

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi juga mendeskripsikantransparansi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik(e-procuremnet) di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untukmengetahui seberapa jelas informasi terkait proses e-procurement yangdisajikan LPSE NTB. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatanstudi lapangan, studi literatur dan pengolahan data skunder dan primer dariberbagai sumber yang ada. Pengambilan data juga dilakukan dengan carawawancara kepada semua pihak yang terlibat dan memahami prosespengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). Hasilpenelitian menunjukan secara prosedural proses e-procurement di LPSE NTBsudah baik, karena publik bisa mengakses informasi terkait pengadaanbarang/jasa Pemerintah Provinsi NTB di Laman website LPSE NTB. namun informasi yang disajikan belum utuh, ada ketidaktranparansi informasimengenai proses lelang yang dilaksanakan, seperti ditemukan 13 paketpengadaan yang tidak dicantumkan Nilai Penawaran Terkoreksinya (Rp. 0)selama Tahun 2017-2020 dengan Pagu Anggaran mencapai Rp.54.620.180.375. dan ada 76 paket lelang kategori Pengadan Barang yanggagal sehingga dilakukan tender ulang, namun tidak ada kejelasan informasimengapa lelang bisa gagal, juga ada 76 paket lelang yang tidak dicantumkannama perusahaan pemenangnya selama Tahun 2017-2018. Dalam sistem e-procurement salah satu syarat yang harus terpenuhi adanya kejelasaninformasi mengenai seluruh proses pengadaan barang/ jasa dari awal sampaiakhir, kejelasan informasi tersebut meliputi jenis pengadaan yang akandilelangkan, nilai pagu anggaran, nilai HPS, nilai penawaran terkoreksi,satuan kerja yang melakukan pengadaan, jumlah peserta lelang dan namaperusahaan pemenang lelang.
Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia
Authors: Rahman Khairul
Published: August 2024

Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan serius terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Negara-negara yang terdampak COVID-19 telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak (268,7 juta) di Asia Tenggara yang mengalami permasalahan COVID-19. Pemerintah Indoenesia dalam merespon COVID 19 telah mengeluarkan kebijakan strategis mengatasi penyebaran COVID-19, yakni Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). PSBB yang dilakukan dalam bentuk pembatasanaktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan. Namun fakta memperlihatkan kebijakan belum berjalan dengan efektif. Banyak unsur atau elemen yang tidak mematuhi kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, bakan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika pemerintahan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap. Hasil penelitian mendapati ada beberapa indikatoryang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni: karakteristik dari masalah; karakteristik kebijakan; pelaksanaan kebijakan; hubungan antar organisasi; dan lingkungan kebijakan.
Analisis Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Gamplong
Authors: Katon Mahendra Gerry , Amanatun Suryani Dewi
Published: August 2024

Konsep desa wisata di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan yang signifikan. Kabupaten Sleman, sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki kontur geografis beragam dan memiliki banyak destinasi desa wisata. Dinas Pariwisata Sleman mencatat pada tahun 2019 desa wisata yang terdapat di Kabupaten Sleman berjumlah 47 mulai dengan status rintisan, tumbuh, berkembang, dan mandiri. Desa Wisata Gamplong salah satunya, merupakan bagian dari 47 desa wisata yang terdapat di Kabupaten Sleman dan juga mampu menyandang status desa wisata mandiri. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa bahwa dalam aspek perencaaan, desa wisata Gamplong sudah memiliki langkah perencanaan yang baik dan matang dan strategis. Namun dalam pelaksanaan dan upaya pengembangan masih terdapat kendala yang cukup berarti. Mulai dari pandemi, penyamaan persepsi dengan stakeholder, hingga terkait dengan keberpihakan.