bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
#ProtectOurElders: Analysis of Tweets About Older Asian Americans and Anti-Asian Sentiments During the COVID-19 Pandemic
Authors: Ng Reuben , Indran Nicole
Published: March 2024

Background

A silver lining to the COVID-19 pandemic is that it cast a spotlight on a long-underserved group. The barrage of attacks against older Asian Americans during the crisis galvanized society into assisting them in various ways. On Twitter, now known as X, support for them coalesced around the hashtag #ProtectOurElders. To date, discourse surrounding older Asian Americans has escaped the attention of gerontologists—a gap we seek to fill. Our study serves as a reflection of the level of support that has been extended to older Asian Americans, even as it provides timely insights that will ultimately advance equity for them.

Objective

This study explores the kinds of discourse surrounding older Asian Americans during the COVID-19 crisis, specifically in relation to the surge in anti-Asian sentiments. The following questions guide this study: What types of discourse have emerged in relation to older adults in the Asian American community and the need to support them? How do age and race interact to shape these discourses? What are the implications of these discourses for older Asian Americans?

Methods

We retrieved tweets (N=6099) through 2 search queries. For the first query, we collated tweets with the hashtag #ProtectOurElders. For the second query, we collected tweets with an age-based term, for example, “elderly” or “old(er) adults(s)” and either the hashtag #StopAAPIHate or #StopAsianHate. Tweets were posted from January 1, 2020, to August 1, 2023. After applying the exclusion criteria, the final data set contained 994 tweets. Inductive and deductive approaches informed our qualitative content analysis.

Results

A total of 4 themes emerged, with 50.1% (498/994) of posts framing older Asian Americans as “vulnerable and in need of protection” (theme 1). Tweets in this theme either singled them out as a group in need of protection because of their vulnerable status or discussed initiatives aimed at safeguarding their well-being. Posts in theme 2 (309/994, 31%) positioned them as “heroic and resilient.” Relevant tweets celebrated older Asian Americans for displaying tremendous strength in the face of attack or described them as individuals not to be trifled with. Tweets in theme 3 (102/994, 10.2%) depicted them as “immigrants who have made selfless contributions and sacrifices.” Posts in this section referenced the immense sacrifices made by older Asian Americans as they migrated to the United States, as well as the systemic barriers they had to overcome. Posts in theme 4 (85/994, 8.5%) venerated older Asian Americans as “worthy of honor.”

Conclusions

The COVID-19 crisis had the unintended effect of garnering greater support for older Asian Americans. It is consequential that support be extended to this group not so much by virtue of their perceived vulnerability but more so in view of their boundless contributions and sacrifices.
PERANAN ORGANISASI PERHIMPUNAN INDONESIA TERHADAP PERGERAKAN NASIONAL DI INDONESIA
Authors: Putri Ameilia Ananda
Published: March 2024

Tulisan ini membahas mengenai Peranan Organisasi Perhimpunan Indonesia Terhadap Pergerakan Nasional di Indonesia, dimana perlu kita ketahui mengenai peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di dalam sejarah Indonesia. Dengan mengetahui peristiwa ini pula bisa kita terapkan ke dalam materi belajar di sekolah guna untuk menambah pemahan peserta didik terhadap Organisasi Perhimpunan Indonesia. Sejarah juga mengajarkan kita tentang rasa nasionalisme terhadap bangsa dan persaudaraan. Kita bisa mencontoh sikap-sikap pahlwan terdahulu di dalam memperjuangkan bangsa ini, dimana mereka rela mengorbanankan nyawa nya untuk bisa membuat bangsa Indonesia terbebas dari bangsa jajahan dan bisa menjadi bangsa yang merdeka. Penelitian ini yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Latar Belakang berdirinya Organisasi Perhimpunan Indonesia serta Peranan apa saja yang dilakukan oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah menggunakan metode sejarah atau historis yaitu dengan melalui tahapan: heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kajian Pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Organisasi Perhimpunan Indoesia awalnya dibentuk dengan menggunakan nama Indische Vereeniging yang dibentuk dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah serta Peranan Organisaisi Perhimpunan Indonesia terhadap Pergerakan Nasional di Indonesia sangat penting bagi kemerdekaan bangsa hingga saat ini.
MANGKUNEGARA VIII: SIKAP DALAM REVOLUSI SOSIAL TAHUN 1945-1946
Authors: Putri Lamia Rozianna
Published: March 2024

Tulisan Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kegigihan Mangkunegara VIII sebagai penguasa Praja Mangkunegaran dalam mempertahankan hak istimewa atau sistem pemerintahan feodal di wilayah Surakarta pada masa Revolusi Sosial Tahun 1945-1946. Rakyat yang tidak setuju dengan adanya sistem feodal kemudian marah hingga merencanakan penculikan terhadap penguasa swapraja. Subjek yang menjadi pembahasan pada penelitian ini berkaitan dengan masa lampau, sehingga dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat tahap, meliputi tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana sikap Mangkunegara VIII dalam menghadapi gejolak penolakan sistem swapraja di Surakarta, terutama di wilayah Praja Mangkunegaran atau yang dikenal dengan Revolusi Sosial. Pengalaman militer membuat Mangkunegara VIII lebih siap dalam menghadapi rencana penculikan terhadap dirinya dengan mengerahkan pasukannya untuk mengamankan wilayah Pura Mangkunegaran dari serangan Barisan Banteng. Meski demikian, berbagai upaya Mangkunegara VIII masih belum cukup untuk mempertahankan hak istimewa atau swapraja yang selama ini sudah dimiliki oleh Praja Mangkunegaran. Revolusi Sosial di Surakarta kemudian dapat terelesaikan melalui proses yang cukup panjang.
STATUS POSISI ORANG ARAB MASA KESULTANAN SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN SEJARAH BERUPA MEDIA BANNER DI SMA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG
Authors: Rusdiana Yusinta Tia , Heryati Heryati , Feby Feby
Published: March 2024

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui status posisi orang arab masa kesultanan Palembang yang menjadi materi pembelajaran sejarah menjadi media dalam pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan berbagai pendekatan yaitu geografis, ekonomi,poltik,agama dan budaya. Pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data mengunakan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:Â  (1) StatusÂ  orang Arab pada masa Kesultanan memiliki statusÂ  yang istimewa dimataÂ  Sultan sebab orang Arab dianggap sebagai ulama dan penyair, (2) Pengaruh status orang Arab bagi masyarakat palembang pada masa Kesultanan palembang berdampak dibidang agama, banyak masyarakat palembang yang masuk Islam, dibidang pendidikan setelah bangsa arab sampai di Palembang banyak didirikan pesantren-pesantren, di bidang sosial budaya terjadi pencampuran bahasa Melayu danÂ  Arab, di bidang arsitektur Kedatangan orang Arab membawa pengaruh pada bentuk bangunan diantaranyaÂ  rumah,Â  masjid danÂ  makam, dan dibidang perekonomian yaitu orang arab palembang mengenal mata uang resmi atau uang kepeng sebagai alat berdagang. Materi tersebut dijadikan media bener dalam pembelajaran dikelas.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN MENU GIZI SEIMBANG DI POSYANDU KHUSUS SAD DI DESA DWI KARYA BAKTI KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
Authors: Kalsum Ummi , Rahmad Rizki Ibnu , Adriani Adriani , Ridwan M. , Halim Rd. , Sitanggang Hendra Dhermawan , Suryani Nasution Helmi , Noerjoedianto Dwi
Published: March 2024

The Anak Dalam Tribe (SAD) is a remote traditional community in Jambi Province, spread across several districts, sub-districts and villages, one of which is at Dwi Karya Bhakti Village, Bungo Regency. Health is still a problem in the SAD community, especially nutritional problems such as stunting, malnutrition and anemia. Posyandu is an effective effort to improve community-based health. However, the SAD community needs assistance, through Posyandu which is specifically designed and adapted to the basic capabilities and limited conditions of this community. The aim of the activity was to provide educational assistance in preparing a balanced nutritional menu for the SAD community in Dwi Karya Bhakti Village, Bungo Regency. This activity was carried out through comprehensive assistance from the Matching Fund Program SAD CARE For Health Team and by placing 5 students to live in the SAD community with partners for 6 months (July to December 2023). The activity was carried out in several steps, namely approaching traditional leaders, interpersonal assistance for SAD Special Posyandu cadres, nutrition education, and monitoring the growth and development of toddlers and pregnant women. Posyandu cadres are provided with local language educational media prepared by the Team. This educational assistance activity for cadres at the special posyandu for SAD has been carried out well. There has been an increase in knowledge about nutrition and how to prepare a balanced nutritional menu by Posyandu cadres specifically for SAD and also the SAD community, especially mothers of toddlers who come to Posyandu. It is hoped that this activity can contribute to improving the public health of the Anak Dalam Tribe community in Dwi Karya Bhakti Village, Pelepat District, Bungo Regency, resulting in an increase in the nutritional status of toddlers and other family members
Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018
Authors: Husnawijaya Rafid , Zarkasi A
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan 1.) untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 2.) untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan perbandingan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Perbedaan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar. Persamaan a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif. 2.) (a) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan, (b) Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah.

 

Kata Kunci: Tinjauan, Komperatif, Pembentukan, Pemekaran, Kecamatan
PERANAN LURAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI
Authors: Gibral Fareza Muhammad , Radjab Dasril , Bustanuddin Bustanuddin
Published: March 2024

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengelolaan penanganan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi; untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi belum berperan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Lurah beserta jajaran aparat pemerintah kelurahan; upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, yaitu: peningkatan kapasitas jajaran aparat pemerintahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya terutama pada tugas dan fungsi Lurah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi  dan adanya mekanisme dialog jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam pengelolaan sampah.

Kata kunci:Pengelolaan, Penanganan Sampah, Kelurahan
Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Authors: Basyar Taufik Qul , Arfa'i Arfa'i , Iswandi Iswandi
Published: March 2024

Abstract
After the issuance of the Constitutional Court's decision Number 35/PUU-X/2012, it had an impact on forest regulation in Indonesia, especially customary forests. The regulation in question is that customary law communities are recognized and protected as legal subjects and their traditional rights. In fact, this form of recognition is found in various government activities, especially activities related to the existence of customary law communities, including the rights of indigenous peoples in the use of natural resources in terms of forest management to obtain optimal benefits from forests and forest areas for the welfare of the community. In the context of the management and utilization of natural resources by indigenous peoples, it is inseparable from the role of the state that regulates the management. Therefore, this study discusses the regulation of customary forest management by the state, especially after the decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012.
Keywords: Rights In Management, Customary Forest, Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012.
Abstrak
Pasca dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan dampak terhadap pengaturan hutan di Indonesia terkhusus hutan adat. Pengaturan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya. Secara faktual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengeloaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran negara yang mengatur pengelolaan tersebut. Maka dari itu, pada penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengelolaan hutan adat oleh negara, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
Kata kunci: Pengelolaan, Hutan Adat, Konsep Pengakuan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
RECURRENT PAPILLARY THYROID CARCINOMA POSTTOTAL THYROIDECTOMY WITH LUNG AND NECK LYMPH NODE METASTASES
Authors: Hadmoko Satrio Tri , Nirmawati Kiki , Pranoto Agung
Published: March 2024

Thyroid malignancy, although rare, serves as the most common type of all endocrine glandmalignancies and papillary thyroid carcinoma (PTC) represents approximately 70%-90% of thyroid malignancies with a low incidence of distant metastases. We reported a case of a patient with recurrent PTC post-total thyroidectomy with lung and colli dextra metastases. The patient presented to Dr. Soetomo Hospital with a chief complaint of recurrent enlarging non-tender lumps on the neck anterior and dextra since March 2018. The patient had a history of total thyroidectomy in 2016 and received levothyroxine therapy. Two years post-surgery, however, the patient stopped the medication due to boredom. Laboratory investigation showed low free thyroxine (FT4) and increased thyroid stimulating hormone (TSH). Ultrasound examination revealed the presence of multiple lesions in the left and right thyroid fossa, assumingly originating from recurrent residual masses. Multisite lymph node metastases were recorded. FNAB was performed and confirmed the recurrent PTC in the colli anterior and dextra. The patient was diagnosed with stage IVB (T2N1bM1) recurrent PTC post-total thyroidectomy with lung and colli dextra lymph node metastases and hypothyroidism. The patient was treated with levothyroxine 100 mg daily and radioactive iodine (I-131) ablation, and scheduled for thyroidectomy. This case highlights the critical continuous levothyroxine therapy in PTC patients with post- thyroidectomy. Adequate understanding of patients about the disease is therefore critical as well as to maintain their therapy adherence.
Service delivery and quality assurance in administrative units of higher education institutions during the pandemic
Authors: De Lara Maria Glenda O. , Santos Angelo R.
Published: March 2024

In the challenging backdrop of the pandemic, educational institutions, particularly teacher education entities, found themselves at a crossroads. Administrative services, traditionally seen as the backbone of these institutions, underwent significant shifts. Using a tool inspired by the Area X. Administration section of the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines (AACCUP) instrument and grounded in the principles of Kivistö and Pekkola (2017), this study adopts a mixed-method approach to dissect these transitions. Our research unveils a robust move towards digitization, emphasizing the growing role of online learning and communication platforms in the modern educational business model. However, this digital embrace brings forth challenges, especially in areas like resource allocation, supply chain management, and stakeholder communication, which demand innovative business solutions. The findings underscore the need for ongoing improvement, adaptability, and the integration of modern business practices in the educational sector. This research serves as a roadmap, offering actionable insights for institutions aiming to optimize their administrative functions amidst changing business landscapes. Furthermore, it sets the stage for future researchers, emphasizing the blend of traditional educational values with contemporary business strategies, and encourages a more profound exploration of how educational institutions can navigate and thrive in today’s dynamic business environment.
Intrinsic factors influence physiological stress in a forest bird community: Adults and females have higher H/L ratios than juveniles and males
Authors: Strehmann Finja , Vogelbacher Markus , Guckenbiehl Clara , Schumm Yvonne Ramona , Masello Juan , Quillfeldt Petra , Korfhage Nikolaus , Bellafkir Hicham , Mühling Markus , Freisleben Bernd , Farwig Nina , Schabo Dana , Rösner Sascha
Published: March 2024

Physiological stress parameters have the potential to serve as valuable
early warning indicators for the conservation of animal populations.
However, measuring stress in wildlife is often challenging, due to the
lack of knowledge about baseline levels, and intrinsic differences
between individuals across species. This study is aimed at filling this
gap by investigating the influence of intrinsic factors, including sex,
age, body condition, and reproductive status on the physiological stress
of a forest bird community. For measuring stress levels, we used the
heterophil to lymphocyte (H/L) ratio of the bird community which was
assessed using a novel deep learning approach based on Convolutional
Neural Networks applied to whole blood smear scans. Using
phylogenetically controlled analyses across the bird species, we found
higher H/L ratios in adult birds than in juveniles and observed higher
stress levels in females than in males. While body condition had no
effect on the H/L ratio, reproductive birds tended to have higher H/L
ratios than non-reproductive birds, regardless of their sex.
Furthermore, we found a robust phylogenetic signal of the H/L ratio in
the studied bird community. Our results emphasize the importance of
considering intrinsic factors when using stress physiology for assessing
the condition of bird populations and communities.
Safety and efficacy of FGF21 analogs in nonalcoholic steatohepatitis: a meta-analysis of randomized clinical trials
Authors: Sobral Milene , Faria Hilária , Bendaham Lucas , Masiero Barbara , Gouvêa Celine , Faria Giovana , Santos Maria , Peres Clara , Ovileira Lídia , Souto Eduardo
Published: March 2024

Introduction: The efficacy and safety of fibroblast growth factor 21
(FGF21) analogs in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH)
remains unclear. Therefore, we aimed to compare the use of FGF21 analogs
with placebo in patients with NASH. Methods: We searched Medline,
Embase, and Cochrane databases from inception to December 2023. The
primary outcomes were: triglycerides levels, high-density lipoprotein
(HDL) levels, low-density lipoprotein (LDL) levels, NASH resolution,
N-terminal type III collagen propeptide (PRO-C3) levels, and adverse
events. Subgroup analyses were performed according to drug dosages. We
used Review Manager 5.4 to pool the data, assessing heterogeneity with
I2. Results: Eight studies reporting data of 967 patients were included
in this review. Follow-up ranged from 16 to 121 weeks and dosage ranged
from 3 to 70mg a day. When compared to placebo, FGF21 analogs were
significantly associated with a reduction in triglycerides (MD -22.07;
95% CI -36.67 to -7.47) and PRO-C3 (MD -6.12; 95% CI -8.05 to -4.20).
There were no significant differences in the resolution of NASH (RR
3.57; 95% CI 0.91 to 13.94). Higher rates of adverse events (RR 1.08;
95% CI 1.01 to 1.14) were observed in patients who received the
intervention. Conclusion: Despite a higher incidence of adverse events
for FGF21 analogs, they showed positive effects on the lipid profile and
biomarker for the formation of fibrotic tissue. However, no improvement
in NASH resolution was observed. Keywords: FGF21 analog; pegozafermin;
efruxifermin; pegbelfermin; fibrosis; NASH.
Vegetation Spatial Distribution on Taean Duung Wetland Protect Area
Authors: Shin Haeseon , Lee Sanghun , Han Sangwook
Published: March 2024

In this study, we conduct for providing information on the status of vegetation space distribution in the Duung wetland protected area and to help manage the wetland protected area. To understand the spatial distribution of vegetation in Duung Wetland, used the results of surveys in 2019 and 2023. As a result of the study, the number of vegetation types increased by 4 from 20 to 24. Four communities were newly investigated, including the Utricularia tenuicaulis community, Pueraria montana var. lobata-Elymus tsukushiensis community, Spiraea prunifolia for. simpliciflora community, and Miscanthus sinensis var. purpurascens community. In accordance with the environment, the range of aquatic plant communities such as Trapa japonica community and Nymphaea tetragona var. angusta community increased, and the succession zone of cultivated land expanded dry grassland. The survey results can be used as basic data for systematic management of the Duung wetland protected area.
Soft Carathéodory extension theorem and soft outer measure
Authors: Lakovic Maja , Vucicevic Nemanja , Stojanovic Nenad
Published: March 2024

Molodsov defined the concept of a soft set, which is widely used when drawing
conclusionsif we have unclear, incomplete and imprecise information. Soft
set theory became an interest of many researchers who defined new concepts
such as soft measure, soft ?-algebra, soft premeasure, soft outer measure,
soft content, etc. In this paper, it was shown that with a certain
extension, we can construct a soft measure on the obtained soft ?-algebra
starting from a soft premeasure on a soft semiring.
Conformal vector fields on f-cosymplectic manifolds
Authors: Sardar Arpan , De Uday , Suh Young
Published: March 2024

In this paper, at first we characterize f-cosymplectic manifolds admitting
conformal vector fields. Next, we establish that if a 3-dimensional f
-cosymplectic manifold admits a homothetic vector field V, then either the
manifold is of constant sectional curvature ?f?r, V is an infinitesimal
contact transformation. Furthermore, we also investigate Ricci-Yamabe
solitons with conformal vector fields on f-cosymplectic manifolds. At last,
two examples are constructed to validate our outcomes
B−maximal operators, B−singular integral operators and B−Riesz potentials in variable exponent Lorentz spaces
Authors: Aykol Canay , Kaya Esra
Published: March 2024

In this paper, we prove the boundedness of B?maximal operator, B?singular
integral operator and B?Riesz potential in the variable exponent Lorentz
space Lp(?),q(?),?(Rn k,+). As a consequence of the boundedness of B?Riesz
potentials in variable exponent Lorentz spaces, we also obtain that
B?fractional maximal operators are bounded in Lp(?),q(?),?(Rn k,+).
On ore-Stirling numbers defined by normal ordering in the Ore algebra
Authors: Mansour Toufik , Schork Matthias
Published: March 2024

Normal ordering in the eyl algebra is related to the Stirling numbers of the
second kind, while normal ordering in the shift algebra is related to the
unsigned Stirling numbers of the first kind. The Ore algebra - this name was
introduced recently by Patrias and Pylyavskyy - is an algebra closely
related to the Weyl algebra and the shift algebra. We consider a
two-parameter family of generalized Ore algebras which comprises all
algebras mentioned by specializing the parameters suitably. Analogs of the
Stirling numbers - called Ore-Stirling numbers - are introduced as normal
ordering coefficients in the generalized Ore algebra. In the limit where one
parameter vanishes they reduce to the Stirling numbers of the second kind or
the unsigned Stirling numbers of the first kind. Choosing the parameters
appropriately, a oneparameter family of Ore-Stirling numbers interpolating
between Stirling numbers of the second kind and unsigned Stirling numbers of
the first kind is found. Several properties of the Ore-Stirling numbers as
well as the associated Ore-Bell numbers are discussed.
A novel criterion for unpredictable motions
Authors: Tokmak Fen , Fen Mehmet , Akhmet Marat
Published: March 2024

We demonstrate the extension of unpredictable motions in coupled autonomous
systems with skew product structure in the case that generalized
synchronization takes place. Sufficient conditions for the existence of
unpredictable motions in the dynamics of the response system are provided.
The theoretical results are exemplified for coupled autonomous systems in
which the drive is a hybrid dynamical system and the response is a Lorenz
system. The auxiliary system approach and conditional Lyapunov exponents are
utilized to detect the presence of generalized synchronization.
Deferred Cesàro means of fuzzy number-valued sequences with applications to Tauberian theorems
Authors: Sezer Sefa , Çanak İbrahim
Published: March 2024

In this paper, the deferred Ces?ro means of fuzzy number-valued sequences
are studied and their summability by the deferred Ces?ro method with
respect to the supremum metric is introduced. Also, Tauberian conditions to
retrieve the convergence of a fuzzy number-valued sequence from its deferred
Ces?ro summability are investigated.
Illuminating darkness through vacations
Authors: Micic Jasna , Denda Stefan , Jovanovic Radmila
Published: March 2024

Dark tourism is fascinating because it unifies cultural heritage, history, and travels with death. Travels usually refer to hedonism and relaxation, but this niche tourism brought to the stage new dimensions: death and morbidity. Knowing that death is one of the greatest human fears, the authors investigated the domestic tourists? perceptions of dark tourism and its development in Serbia. The research was conducted using an online survey. The questionnaire included three units: 1) sociodemographic characteristics, 2) familiarity and understanding of the dark tourism phenomenon, and 3) motivation for engaging in dark tourism. The results revealed that domestic tourists support dark tourism development, mainly due to its educational role. Tourists marked the acquisition of new knowledge, curiosity, and compassion as the primary motivators. Therefore, the older male population particularly expressed a dominant positive attitude toward the development of dark tourism. Once again, the important role of the local community in tourism development is confirmed, especially in ?sensitive? forms of alternative tourism. Finally, the research contributes significantly to the theoretical framework and provides valuable guidelines for the planning and further development of dark tourism in Serbia.
Model of effects of cultural capital and educational Habitus on Pisa competencies of pupils: An example of Serbia and Croatia
Authors: Strangaric Snezana , Rodic-Lukic Vesna
Published: March 2024

The results of a secondary analysis of the empirical data collected during PISA 2018 on the sample of pupils from Serbia and Croatia are presented in this paper. Based on the theoretical model established by Pierre Bourdieu, we examined the effects of cultural capital in all three forms (objectified, embodied and institutionalized) on reading, mathematical and science competencies of pupils, measured through PISA tests. As a mediator of given variables, we put certain indicators of habitus, which is also one of the key concepts of Bourdieu?s theory. The indicators which were included are adjustment to the educational system and education expectations, specifically marked as educational habitus. The results showed positive effect of all tree forms of cultural capital on a specific type of competence, while education expectations are confirmed as a mediator between cultural capital and competences. A comparative analysis of Serbia and Croatia showed that there are some differences regarding objectified cultural capital and education expectations which have stronger effect on pupil?s competences on the sample from Croatia. The results of this research can be used for creating implications for educational policies which would be focused on obtaining cultural capital among pupils, therefore improving their competencies and, consequently, reducing social inequalities in education by more equal distribution of this form of capital.
The use of psychoactive substances in the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (1918-1929) and the Kingdom of Yugoslavia (1929-1941)
Authors: Medarevic Aleksandar , Djordjic Kristina
Published: March 2024

nema
Exploring the Impact of Hand- Foot Syndrome on Fingerprint Persistence: A Comprehensive Review
Authors: Vinchurkar Kuldeep
Published: March 2024

The hand-foot syndrome, also known as Palmar-Plantar Erythrodysesthesia (PPE), is a dermatological condition associated with certain chemotherapeutic agents. From a forensic perspective, understanding the manifestations of PPE becomes crucial in cases involving drug-related exposures or poisoning. This abstract explores the dermatological aspects of handfoot syndrome, its potential forensic implications, and the importance of recognizing and documenting such findings in medicolegal investigations. Additionally, the abstract discusses the relevance of PPE in establishing a link between a specific chemotherapeutic drug and its adverse effects, aiding forensic experts in determining the cause of morbidity or mortality in relevant cases. Hand-Foot Syndrome (HFS), a dermatological condition commonly associated with chemotherapy, presents a unique avenue for forensic investigation. This study endeavors to unravel the forensic implications of HFS, shedding light on its potential significance in post-mortem examinations. Characterized by erythematous and desquamative changes on the palms and soles, HFS has distinct clinical manifestations that may serve as valuable markers in forensic pathology. Our research employs a comprehensive approach, integrating dermatological analysis with forensic perspectives. Through an extensive review of case studies and medical records, we aim to establish a nuanced understanding of HFS patterns and their correlation with diverse forensic scenarios. By identifying and documenting these distinctive dermatological features, forensic professionals can potentially utilize HFS as an additional tool in their investigative arsenal. Furthermore, this study explores the temporal aspects of HFS progression, seeking to determine the reliability of its manifestation timeline in forensic reconstructions. By elucidating the chronological patterns of HFS development, forensic experts may enhance their ability to establish a timeline of events in cases involving suspicious or unexplained deaths. In conclusion, this research contributes to bridging the gap between dermatology and forensic science, offering insights into the forensic relevance of Hand-Foot Syndrome. The findings presented here aim to empower forensic practitioners with an additional layer of diagnostic precision, ultimately aiding in the pursuit of justice and accurate cause-of-death determinations
Evaluation of Dietary Choices and Feeding Behaviour of Pseudotholithus elongatus (Bobo Croaker) from Jaja Creek, Niger Delta, Nigeria
Authors: E Asuquo Idopiseabasi
Published: March 2024

This study of the diets of the Bobo croaker (Pseudotholithus elongatus) in Jaja Creek, Ikot Abasi LGA Akwa Ibom State, Nigeria was conducted from November 2020 to April 2021. It was found that fed specimens accounted for approximately 60.55% and unfed specimens (empty stomach) accounted for approximately 39.44%. Crayfish was the most commonly consumed food with a frequency of 45.87% and a numerical frequency of 32.05%, while detritus was the food with a frequency of 2.75% and a numerical frequency of 1.92%. The total number of foods consumed by all fish was 156 and the number of specimens found with foods was approximately 109. P. elongatus has been identified as a vigorous omnivore based on a gut repletion index of approximately 70%, and this fish can be characterized as an active feeder.
An Unusual Presentation of Oil Granuloma in Neck: A Rare Case Report
Authors: N Prashanth
Published: March 2024

We introduce a male patient, age 51, with 20 years history of a left sided neck swelling, slowly progressive that was resistant to antibiotic treatment without any history of trauma. The results of the Ultrasound neck and the fine-needle aspiration biopsies were suggestive of epidermal cyst. Histological analysis of an excisional biopsy indicated a haemorrhagic granulation tissue seen with variable sized oil droplets and surrounding foreign body giant cell reactions. In the head and neck, oil granuloma is a fairly uncommon condition that often presents clinically with palpable, painless lymphadenopathy. The etiology of oil granuloma has been described by two mechanisms (1) exogenous foreign body reaction to a lipid or oil-like material and the more uncommon (2) endogenous degeneration related to an allergic/inflammatory mechanism as a result of extreme heat/cold and/or trauma. Oil granuloma has been referred to as lipogranuloma, lipid granuloma, oleogranuloma, paraffin granuloma. Conclusion: This case reports one of the rare clinical findings of primary oil granuloma of the neck without any antecedent cause.
Socioeconomic Status of Teachers and Its Impact on Teaching Quality
Authors: Lutfiu Besim , Lutfiu Hoxha Laura
Published: March 2024

This research highlights correlational variables derived from teachers’ attitudes regarding the impact of socioeconomic status on the quality of education and teaching in Kosovo. The research design is descriptive with a theoretical-empirical character. The population is determined numerically and includes around 23,200 teachers from seven regions of Kosovo working in pre-university education from grades 1 to 12. The research was conducted with a sample of 738 teachers from over 50 schools. The study’s results indicate that the socioeconomic status of teachers is correlated with the quality of teaching and education in general. Through teachers’ attitudes, the study enabled the understanding of a consistent correlation regardless of variables such as marital status, rural-urban residence, number of employed family members, qualifications, work experience, and professional development. The findings recommend that the socioeconomic status of teachers should be taken into account when formulating strategies and policies for enhancing the quality of education and teaching in pre-university education in Kosovo.
General characteristics of the contents of the stage of opening action proceedings in a civil proceeding
Authors: Kholmogorova L. V.
Published: March 2024

The article examines the general features of the content of the stage of opening a lawsuit in a civil process. Based on the analysis of the existing concepts of the nature of the civil process, the author concludes that the content of the procedural stages is formed by the procedural activity. The stages of the civil process show the development of the civil case in dynamics. The «source» of such dynamics is procedural behavior. With the help of this behavior, the rights, obligations and powers are realized, which ensures the movement of a civil case from the first to the last stage. In particular, at the stage of opening a lawsuit, its content covers the procedural activities of the court and the plaintiff (the person bringing the lawsuit).

The author examines the general features of the content of the stage of opening a lawsuit in a civil process. It is claimed that the multiplicity of procedural actions is a characteristic feature of all procedural stages in the civil process. However, the peculiarity of the stage of opening a lawsuit is the small number of procedural actions that shape its content. This is due to the limited number of subjects of civil procedural relations who participate in this stage, as well as the goal and tasks, the implementation of which is aimed at the procedural behavior of the court and the plaintiff (the person who brings the lawsuit).

It is indicated that all procedural actions at the stage of opening a lawsuit are accompanied by the preparation of procedural documents, which serve as written evidence of their execution. No other fixation, in particular a technical one, is provided for at this stage, which gives grounds to draw a conclusion about the implementation of written proceedings at the first stage of consideration of a civil case of a claim nature.

The temporality of procedural actions at the stage of opening a lawsuit is analyzed, it is pointed out that they are regulated not only by procedural, but also by material legislation. The ratio between the procedural terms and the statute of limitations is drawn, where a conclusion is made that it is impossible to consider the statute of limitations as a procedural term.

The object of procedural activity at the stage of opening a lawsuit and the peculiarity of the action at this stage of the principles of civil procedure are noted.
Peculiarities of the legal regulation of supervision and control over compliance with labor legislation
Authors: Andrushko A. V.
Published: March 2024

In the field of labor law, the peculiarities of legal regulation in the field of supervision and control over compliance with labor legislation are investigated. It is emphasized that regulation in the field of supervision and control of compliance with labor legislation is characterized by appropriate measures, which, in addition to measures to detect unregistered labor relations, are carried out in accordance with current legislation. Measures of state control over compliance with labor legislation on identifying undocumented labor relations are carried out in the form of inspection visits conducted by labor inspectors of the State Labor Service and its territorial bodies. Reasons for inspection visits are important.

The peculiarity of the legal regulation of labor relations is that the control measures or the decision of the labor inspector on control of the employer are subject to notification registration by the State Labor Service or its territorial body before the start of their implementation. It is emphasized that an act is drawn up as a result of the control, and in the case of violations of labor law requirements, the employer receives an order to eliminate them and a warning about liability for labor law violations.

Thus, the legal regulation of labor relations regarding the supervision and control of compliance with labor legislation must first of all meet European standards and reflect the requirements of current labor legislation. State bodies should strengthen measures to detect undocumented labor relations, illegal employment and be carried out in accordance with the requirements of the Law of Ukraine «On the Basic Principles of State Supervision (Control) in the Field of Economic Activity.» The legal regulation of labor relations in the field of supervision and control of compliance with labor legislation certifies that measures of state influence on the detection of informal labor relations and illegal employment are carried out in the form of inspection visits carried out by labor inspectors of the State Labor and its territorial bodies.
Legal nuances of implementation by members of military servicemen’s families the rights to housing and utility benefits
Authors: Lutsenko O. E.
Published: March 2024

The article notes that the legal aspects of providing housing and utility benefits for family members of military personnel are particularly relevant and sensitive at the same time since this category of persons needs special support from the state in connection with the fact that military personnel, standing on the guard of the security of Ukraine, often sacrifice their health and life, and therefore, as gratitude and compensation from the state of such victims, preferential housing and utility services should be provided both to the military personnel themselves and their family members.

The author of the article has proved that after the death of a person discharged from military service who received a disability during military service, the need for additional social protection for dependent family members does not disappear, but rather increases, and therefore the provision of such a benefit can- not be terminated after the death of a person released from military service. In order to maximally protect family members who have lost such a close person, discharged from military service, who became a person with a disability during military service, it should be provided that the provision of benefits provided for in Part 5 of Art. 12 of the Law of Ukraine “On Social and Legal Protection of Military Men and Members of Their Families” [5], family members after the death of a person discharged from military service, who received a disability during military service, are not terminated. This will contribute to legal certainty, which means that it will significantly reduce the likelihood of litigation regarding these issues.

The article states that in order to be recognized as having the status of “family member of a service- man”, it is sufficient to have at least one of three conditions: (1) blood (family) ties or marital relations with a serviceman; (2) permanent residence with a serviceman; (3) running a joint household with a serviceman, and not all three together.

It was established that the legal constructions “family member of a serviceman” and “family member dependent on a serviceman” are not identical categories. Establishing the circle of dependents of a ser- viceman is not used to provide housing, while housing is provided to a serviceman and members of his family. The content of the specified decision does not give grounds for the conclusion that, for example, an adult daughter who got married automatically ceases to be a member of the plaintiff’s family as a military serviceman. To resolve the issue of whether a child of a serviceman who has reached the age of majority and is married remains a member of his family, it is necessary to clarify the issue of joint residence and management of a joint household.
Violations of human environmental rights in Ukraine during the period of martial law (example of the Kaкhov disaster)
Authors: Korytko L. Ya. , Kuchera A. M.
Published: March 2024

The article is devoted to the analysis of the violation of environmental human rights in Ukraine during the period of martial law from February 24, 2022 (using the example of the blowing up of the Kakhovska HPP (Kakhovska Hydro Power Plant) dam on June 6, 2023). Environmental rights include human rights to a safe ecological environment, that is, the right to a clean environment, fresh air, unpolluted land, good-quality water, high-quality, safe and harmless food products, unpolluted household items. In Ukraine, environmental rights are recognized and enshrined in the 1996 Constitution.

It is noted that once a full-scale invasion begins, environmental hazards increase, and the damage done to Ukraine becomes much more obvious.

It has been investigated that on June 6, 2023, around 02:50, a global environmental disaster occurred in Ukraine - the explosion of the Kakhovska HPP dam. The Kakhov reservoir began to lose water rapidly. Downstream of the Dnieper, settlements began to be flooded, including Kherson. The Kakhov disaster has all the signs of an ecological disaster.

It has been proven that the consequences of the terrorist attack turned out to be worse than predicted. The undermining of the Kakhovska HPP dam caused serious environmental consequences, which have not fully manifested themselves yet. The rights to a safe ecological environment, guaranteed by the Constitution of Ukraine and the Principles of Environmental Protection during Armed Conflicts, developed by the UN International Law Commission in 2022, have been violated.

It has been established that environmental disasters of this scale usually cannot be limited territorially, they negatively affect changes in ecosystems, which causes climate changes in the region. Therefore, the consequences of the Kakhov disaster are felt by themselves and with a high probability will be felt by other states in the future. The international community should join forces to ensure compensation for the damage caused to the environment, and take all permissible legal measures aimed at stopping the violation of environmental rights, as well as restoring the violated rights.

The authors are of the opinion that the protection of environmental human rights in Ukraine will remain problematic for the next decades after the end of hostilities and the abolition of martial law.