PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
Authors: , Ananda Dwinanti Kinasih , , M. Hudi Asrori S 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure <br />of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and <br />number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is <br />a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi <br />and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are <br />consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library <br />study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction <br />mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory <br />damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on <br />the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because <br />the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the <br />court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or <br />the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the <br />dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.<br />Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas <br />tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/<br />Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah <br />berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian <br />yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis <br />dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui <br />wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode <br />silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas <br />tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban <br />sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak <br />dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. <br />Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan <br />musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran <br />ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih <br />tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.<br />Kata Kunci : Ganti Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan Hak Atas Tanah.</p>