bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Semester Enam Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton
Authors: Ardy Lestary Awaludin R Cecep Nuryadin, Agus Salim &
Published: May 2019

Keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2011 tentang Masalah Berkala Ilmiah, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 152 / E / T / Januari 2012 tentang kewajiban mempublikasikan karya ilmiah termasuk kewajiban mahasiswa sarjana untuk membuat artikel dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah. Sejauh ini, artikel yang ditulis oleh siswa dipandu oleh pengawas tesis atau penguji tesis belum sepenuhnya memenuhi standar yang ada. Ada banyak ketidakcocokan dalam tulisan yang ditulis oleh siswa. Ini juga akan lebih merepotkan dan proses yang panjang bagi siswa dan manajer jurnal ilmiah di fakultas. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk: (1). Peserta pelatihan dapat memahami prosedur penulisan artikel ilmiah, (2). Peserta pelatihan mampu melakukan penulisan ilmiah, (3). Peserta pelatihan dapat memahami aturan dalam bentuk artikel ilmiah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: (1) Kegiatan pelatihan dan pendampingan penulisan artikel ilmiah untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton telah dilaksanakan dengan baik hasil dengan peningkatan skor tes rata-rata 20% dan penguasaan teori dengan kategori Sangat Baik di 30% dan Baik di 70%, (2). Target audiens yang dipilih dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengikuti semua kegiatan hingga selesai dan dianggap mampu mentransmisikan pengetahuan mereka kepada orang lain.
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIH DAN FREKUENSI MENGIKUTI SOSIALISASI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2010
Authors: Dewi Indah Kusuma
Published: May 2019

Partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat pendidikan pemilih dan pengaruh positif signifikant pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau; (B) Untuk membuktikan secara empiris apakah frekuensi mengikuti sosialisasi dan signifikant efek positif pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau; (C) Untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat pendidikan pemilih dan frekuensi mengikuti sosialisasi bersama-sama dan signifikant pengaruh positif pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat (X1) berpengaruh Pendidikan Pemilih tapi arah negatif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Y) berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 desa Kadolo Kota Baubau karena memberikan t bernilai - 3109 sedangkan kolom signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Y) berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau, karena memberikan nilai t adalah 15,728, sedangkan kolom signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan diterima H2. dan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilih (X1) dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) dampak secara simultan positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Baubau kota, kar ena memberi F hitung yaitu192,290 sedangkan kolom signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Sedangkan berdasarkan nilai koefisien determinasi R square 0,591, hasilnya disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti bahwa 59,1% dari variasi Politik Masyarakat Partisipasi dapat dijelaskan oleh variabel tingkat Pendidikan Pemilih (X1) dan frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) sedangkan sisanya 100% - 59,1% = 40,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang berada di luar persamaan.
HAKIKATTANGGUNG JAWAB SOSIAL BUMN TERHADAP STAKEHOLDER
Authors: Rauf Abdul
Published: May 2019

Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan penting untuk menjaga kelangsungan produksi sampai pada tujuan membangun legitimasi sosial.Namun masih terdapat pertentangan pendapat, terutama yang berkaitan dengan hakikat serta perlunya tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur secara formal dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan mengkaji teori-teori hukum dihubungkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan untuk kajian normatifnya dilakukan dengan menganalisis ketentuan perundang–undangan (in abstracto) yang relevan dan melihat penerapannya (In concreto). Populasi penelitian meliputi seluruh BUMN yang berbentuk perseroan terbatas di Sulawesi Selatan. Kemudian ditetapkan secara sengaja 5 (lima) BUMN sebagai sampel (purposive sampling).Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya ada karena adanya kepentingan-kepentingan yang melekat di dalamnya. Motivasi utama yang mendorong dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan karena faktor kedermawanan sosial semata, melainkan karena adanya faktor kepentingan didalamnya.Sehingga pelaksanaannya merupakan wujud upaya pemenuhan terhadap kepentingan tersebut secara seimbang dan adil, baik bagi perusahaan maupun terhadap stakeholder pada umumnya. Pertentangan seringkali timbul karena aspek keadilan dan keseimbangan kentingan ini tidak terpenuhi dengan baik. Keseimbangan kepentingan hanya dapat dicapai melalui suatu mekanisme pengaturan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya bersifat mandatory.Alasan utama sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu diwajibkan yaitu pandangan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk kedermawanan sosial yang sifatnya sukarela, tidak sejalan dengan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu membiarkan pihak lain menderita gangguan ataupun kerugian tanpa dasar yang cukup untuk dapat melakukan tuntutan menurut hukum merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan bukanlah kedermawanan sosial semata, melainkan karena ada kepentingan didalamnya. Kepentingan ini harus dipenuhi secara seimbang dan adil bagi semua pihak, untuk itu diperlukan pengaturan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR
Authors: Rivanie Syarif Saddam
Published: May 2019

Adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. ITE merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik misalnya memindahkan dokumen elektronik milik orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS serta untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dan normative.  Sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta Panitera yang bersangkutan. Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam Putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKS surat yaitu dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam putusan No.69/PID.B/2012/PN.M yaitu Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dapat menghilangkan kepercayaan orang kepada lembaga perbankan serta meresahkan masyarakat
RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Authors: Patuju La , Afamery Sakticakra Salimin
Published: May 2019

Munculnya kelompok residivis atau kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, jika kondisi ini tetap dipertahankan akan muncul patologi sosial dalam masyarakat yakni kelompok yang melakukan pelanggaran hukum namun sudah tidak memiliki rasa malu atau dikenal dengan istilah residivis. Kondisi ini bukan berarti sudah tidak dapat dicegah, akan tetapi semuanya akan dapat diatasi jikalau semua pihak mulai dari aparat penegak hukum, praktisi, pemerintah, dan masyarakat mau mempertemukan persepsi untuk bekerjasama dalam rangka memberantas penyakit sosial ini. Cukup dengan menciptakan sebuah sistem hukum yang membuat nyaman dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistem itu akan berjalan efektif.
PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAKDI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO
Authors: LAMPATTA MUHAMMAD RIZAL
Published: May 2019

The perpetrator of the criminal act of the child cannot be equated with criminal adults. Therefore, it needs more attention in the case of children. However, the child is the successor Nations that should be developed physically and mentally. The purpose of this research is to analyze the role of the Ombudsman in the performance of Marisa Polres versioned as well as analyze constraints are faced by Investigators in implementation Marisa Polres versioned. This type of research is research used empirical research focus i.e. normative on secondary data sources (research libraries). This research uses the main data source, i.e. secondary data, backed up with primary data sources. Secondary data is used that is derived from legislation such as the ACT on criminal justice system of the child, the child protection ACT, Act No. 8 Of 1981 Year Book of the Police Act, Police ACT and some of the literature-literature as well as the results of his research, and books related to the role of the Ombudsman in conducting versioned on criminal act committed by the child. Research results show that Marisa Polres in performing the investigation is a criminal act committed by the child by women and children protection Unit (UPPA). Starting from the stage of investigation, arrest, detention up at the stage of investigation conducted in accordance with the mandate of the ACT on the criminal justice system. Investigators in conducting versioned, get consideration from BAPAS. In addition, the investigators also act/mediator to conduct deliberations involving the child and the parent/guardian, the victim and the parent/guardian, supervisor of community, social professional worker based on approach restorative. Obstacles faced by Investigators in the conduct of Marisa Polres diversion that is not yet the existence of BAPAS in counties Marisa so complicate investigators to coordinate in terms of asking for consideration in doing versioned. In addition the party victims sometimes do not want to make peace so that the attempted diversion by Investigators was not achieved.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU PENGGUNA HELM DI UNIVERSITAS HALUOLEO
Authors: Widiasih Ni Putu Sri
Published: May 2019

Violations committed by motorists with not using a helmet shows compliance (compliance) are low traffic rules as regulated in section 57 subsection (2) of Act No. 22 of year 2009 about traffic Transport and streets. This type of research is conducted with the normative-legal research efforts are empirical. The research results showed that the factors cause motorists not wearing a helmet at the cross roads and surrounding A H.E. Mokodompit still in Kecamatan Kambu is a factor of consciousness and behavior, because almost all violations and traffic accidents on the road sekitasrnya and H.E. à Mokodompit that Kecamatan Kambu is still in its primary cause is the rider. These factors gave rise to differences of level of knowledge and/or understanding of the people against the prevailing rules resulted in a disparity that potentially gave rise to traffic problems in particular knowledge of the importance of the benefits the use of helmets for motorbike riders of vehicles that do not wear a helmet, both between road users themselves as well as between road users with apparatus that served to carry out law enforcement on highways, environmental factors contribute active in creating behavior-behavior that deviates. The citizens of the society like the breach of rules that have been set out in the legislation are likely to form a bad or aberrant personality on the individual efforts being done Satlantas Polres Kendari in tackling traffic offences caused by motorcyclists not wearing a helmet at the cross streets of H.E. à Mokodompit is by way of enforcing methods of pre-emptif, is an effort or prevention efforts against irregularities.
YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
Authors: Furqon Al
Published: May 2019

This research was carried out at the Makassar District Court in Makassar, with research methods using data collection techniques by means of research library and field research. The results of this research indicate that all the elements of a criminal offence committed by the pengancaman the second defendant had sesuasi with the elements contained in article 335 of the PENAL CODE with Article 55 paragraph (1) of the CRIMINAL CODE. This is apparent from satisfy all the elements in accordance with the article didakwakan on the defendant. Article didakwakan, namely Article 335 paragraph (1) of the CRIMINAL CODE. With satisfy the elements and look at the application of the criminal law against the crime pengancaman, then the defendant must account for his actions in accordance with the ruling of the District Court Judges deposed by the Makassar imprisonment of three (3) months and pay the fees. In deciding the matter State Court judge Makassar has pretty much consideration, starting from the demands of the public prosecutor, the accused, description of witnesses, as well as satisfy the elements pursuant to article didakwakan, as well as the things that are incriminating and relieve. So defendants are convicted with imprisonment for 3 (three) months and pay the fees, not fully contain the benefit law. Considering the act committed by the two defendants, then according to the author, the criminal who dropped by the Tribunal of judges rated very lightly.
KEDUDUKAN DISSENTING OPINION DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Rustam Dewi Ratnasari
Published: May 2019

Dissenting opinion is the difference of opinion between the Tribunal judges who handle certain a matter with other judges of the Tribunal dealing with certain cases. Dissenting opinion does not have the force of law because it cannot be the Foundation for the inception of the award. Dissenting opinion itself is an aspect of the law that need to be examined in order to prevent the formation of false opinion among the public. So, nowadays have started to formed the perception that dissenting opinion was an engineering law, instead of enforcing the rule of law but rather media that gave the opportunity for the defendant in corruption regardless of criminal trapping; but on the other hand is a form of difference of opinion and the independence of the judges as the metre is guaranteed by the provisions of the law; that the importance of dissenting opinion in the Court ruling was the judge's opinion be weighted, in an attempt of law appeal or cassation; as an indicator to determine the career judge, as an attempt to avoid the practice of corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and the judicial mafia; as a real step towards the transparency of judicial democratization; the judiciary; and kemandiarian the judge require the freedom of speech.
SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA BAUBAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
Authors: Mursanto Deddy
Published: May 2019

in the election of the head of the area (of the elections) town of Baubau on the basis of legislation ASN. The method used is the normative research methods, the data obtained will be analyzed are descriptive. Results found is the Neutrality of CIVIL SERVANTS, is the solution to solve the problems of the participation of CIVIL SERVANTS in political parties. With the inception of law No. 2014 about 15 years of Civilian rule, State Apparatus is expected to neutralize Government and then the Government should be able to realize the regulation, thus the goal of neutrality would be achieved . Law enforcement against the neutrality of CIVIL SERVANTS, in its realization have difficulties, because the arrangements regarding law enforcement civil service neutrality which is regulated in Act No. 43 Of 1999 Staffing issues, namely article 3 and The common explanation I number 6, giving sanctions for CIVIL SERVANTS who violate this regulation be removed from civil servants, these regulations only set up for CIVIL SERVANTS and members of the Executive Board of the Centre, so that the regulation has not been able to resolve any violations about neutrality.
PENGARUH KEKUASAAN POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA
Authors: NURAINI NURAINI
Published: May 2019

The state of Indonesia embraces the sovereighty of the people or democracy. The people are the owners of the highest power in the state. The real power comes from the people, by people, and for the people. Even idealized power is held together with the people. Indonesia itself is also a country that adheres to the law. From the opinion of the exparts we can see that the state that follows the rule of law is always related to power. Where power is always limited by the laws that bind it. In other words the sphere of power is limited by the rules that are bound by the rules that have been composed and written and made by the agency that is authoorized to make it.The type of research used is normative juridical research. This study uses “ conceptual approach, legislation approach, and historical approach, in discussing the problems that exist in this research method is a way to perform analysis of data.Political power is the ability to use the source of influence to influence the process of making and executing political decisions so as to benefit itself, the group or society in general. Power is a gekala that always exist in the political process, in Indonesia law is a product of power (politics) so that the character of each legal product  will be determined or colored by consideration of force political configuration that gave birthday.
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
Authors: Manohara Ida Bagus Made Putra
Published: May 2019

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi, dan eklampsia namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu dalam bentuk komplikasi perdarahan sepsis. Dibeberapa negara seperti di Amerika Serikat memperbolehkan aborsi dengan alasan medis tertentu, aborsi ini disebut sebagai aborsi terapeutik di negara Jepang dan Eropa Timur memperbolehkan aborsi dengan alasan terbatasnya jumlah penduduk sehingga praktik aborsi di negara tersebut dilegalkan. Namun di Indonesia melarang keras praktik aborsi dalam bentuk apapun, namun menurut Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 praktik aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis, namun dalam ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 menjadi dilematis antara memperbolehkan atau melarang tindakan aborsi tersebut. Setelah mengalami gejolak yang sangat panjang pemerintah mencabut peraturan tentang Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seiring dengan perkembangan jaman dan banyak penolakan terhadap peraturan yang lama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri perbuatan aborsi merupakan tindakan kriminal atau dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, Pasal yang mengatur terhadap kejahatan terhadap nyawa adalah Pasal 229, Pasal 346, Pasal 349, dan Pasal 535. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Serta menggunkan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber bahan hukum lainnya.. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya Undang-Undang Kesehatan yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi dengan alasan faktor penyakit bawaan, dimana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya mengalami cacat secara fisik sehingga apabila bayi tersebut lahir akan mengancam jiwa ibu maupun bayi yang akan dilahirkan.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN
Authors: Afriyandi Tis’at
Published: May 2019

Bisnis properti tanah, rumah, dan bangunan merupakan suatu aktivitas bisnis yang mulai banyak diminati oleh masyarakat. Mengingat tanah dan bangunan merupakan benda tidak bergerak, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para pihak sebelum proses peralihan haknya. Dalam proses jual beli tanah dan atau bangunan menimbulkan kewajiban pajak bagi masing-masing pihak. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pihak pembeli dibebankan BPHTB sebesar 5% dari harga transaksi yang telah disepakati. Kesepakatan para pihak dalam menentukan harga transaksi harus pula memperhatikan nilai wajar yang berpedoman pada nilai NJOP tanah dan atau bangunan pada saat terjadi transaksi. Pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dapat melakukan proses validasi perhitungan BPHTB yang telah dibayarkan oleh pembeli. Dengan adanya proses validasi BPHTB ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan penelitian perhitungan dan penelitian lapangan terkait objek jual beli tersebut. Proses validasi BPHTB ini dapat mempengaruhi harga transaksi jual beli karena dianggap harga transaksi yang disepakati masih terlalu rendah dari harga pasar.
PRINSIP TANAH WALAKA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT TOLAKI DALAM SISTEM PERTANAHAN
Authors: Muldjabar Olivia
Published: May 2019

Isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang logis dan proporsional, dimana pandangan mengenai hal tersebut yakni disuatu pihak terdapat kekhawatiran  bahwa tanah ulayat yang semula sudah tidak ada kemudian dinyatakan hidup lagi, dan di pihak lain ada kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA. Demikian pula dengan masyarakat Suku Tolaki yang mempunyai Hukum Adat mengenai pertanahan. Penguasaan Tanah Adat menurut adat Tolaki dikenal ada Tanah Adat yang dikuasai dan dimiliki baik secara perorangan maupun berkelompok. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dikaitkan dengan tanah Walaka yang dikuasai secara berkelompok sebagai suatu kesatuan masyarakat adat akan diakui keberadaannya sepanjang itu masih ada.
Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri di Indonesia
Authors: Salam Safrin
Published: May 2019

Pengiriman TKI ke luar negeri memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya tetapi juga bagi negara tersebut, karena Negara tersebut menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan jawaban atas tidak adanya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunajan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun penelitian. Review hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hukum Politik Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ada 4 (empat) yaitu 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia; 2) Menciptakan pemerataan peluang kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pembangunan nasional dan kebutuhan kabupaten; 3) memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menciptakan kesejahteraan; dan 4) kesejahteraan buruh dan keluarganya sementara Faktor hukum politik implementasi hukum memengaruhi hukum Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri terkait dengan perlindungan hukum di luar negeri memiliki TKI 2 (dua) yaitu 1) Struktur ( Ketenagakerjaan Dewan, b. Menjadi Keluhan minimal yang disediakan oleh Penguasa di luar negeri untuk TKI) dan 2) Substansi.
Price agreement and market provision between principal and distributor in the constitution no. 5, 1999
Authors: Sukma Ria Permata
Published: May 2019

Market structure is one of the things that determines potential occurance of price fixing. Market characteristics with large entry barriers for newcomers causing difficulties for competitors to enter so that there are no substitutes. Distributor is one of the business actors namely a national trading company that acts for and in its own name based on an agreement with the principal to make purchases, storage, sales and marketing of goods and/or services. There are pricing activities in business activities carried out by distributors with their networks in controlled markets, so the main issue in this study is whether the pricing is included in the price fixing agreement which is prohibited by the Law Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The approach used to analyze the problem is statute and conceptual approach to examine and find legal concepts that are relevant to the issues raised, thus finding a way out and produce solution for business actors to become more competitive and avoid anti-competitive behavior.business competition, price fixing, market share, distributors, principals
Legal aspects of changes in the calculation of the marisa national saving banks of marisa branch interest calculation methods
Authors: Nasrullah Nasrullah
Published: May 2019

Banks as legal entities must also pursue profits. And one source of bank income is the interest on loan loans that have been channeled to customers. And if the bank's revenue target is threatened because the value of the rupiah weakens or floats, the bank is basically allowed to raise lending rates as long as it does not exceed the limit set by the government in this case the Financial Services Authority ... But the facts that occur in this case are not in context changes or adjustments in loan interest rates with rupiah value. But the change in the method of calculating credit interest rates from the type of effective calculation becomes an annuity calculation. So that changes in the method of calculating interest rates should not be done without an agreement from both parties.The Marisa Branch National Pension Savings Bank has carried out defaults since the first credit agreement, changes to the second credit agreement, and arrived at a change in the third credit agreement for changes in interest rates. Thus, of course this has legal consequences that must be borne by the party who defaults, in this case the National Pension Savings Bank. Then the actions of the bank are included in the category of actions that cause losses to debtors due to default of creditors (BTPN), so that the legal consequences can be by canceling the agreement along with guri change or by fulfilling the agreement accompanied by compensation.
Reconstruction of law criminal development on victims of restoration as form of renewal Criminal law
Authors: Amrullah Muhammad Salam
Published: May 2019

The crime of rape carried out by people, experiencing a development in criminal law, the formulation of offenses in the Criminal Code makes the criminal act, does not give a sense of justice to victims where the threat of punishment is relatively small and there are multiple interpretations of legal norms, while victims suffer a psychological loss which makes the victim lose his identity. In addition, the scope of the multi-interpretive criminal reparations is due to the unclear norms which regulate, for example, the category of rape itself. This research is a normative legal research that examines relevant laws and regulations and conceptualizes the law as the norm. From the results of the study found the unclear norms stipulated in article 285 of the Criminal Code, which resulted in the application of law enforcement to victims resulting in legal uncertainty, an increasingly broad category of actions while the legal norms did not specify the actions of the rape, from the results of the research the revision of the Criminal Code as a form of renewal of criminal law specifically article 285..
The pohuwato resort policy efforts in responding the threating of motor vehicles in the district region
Authors: LAMPATTA MUHAMMAD RIZAL
Published: May 2019

Efforts are being made to combat criminal acts of theft in the Pohuwato Regional Police jurisdiction, namely through Pre-emptive efforts, preventive measures and repressive efforts. Operations carried out to combat motor vehicle theft, namely: K2YD Patrol (enhanced police activities), competitive Patrols, and Ranmor Patrol. (2) The Constraints Faced by the Police in Addressing Motorized Vehicles In the Pohuwato Regional Police's Legal Area are Internal Constraints consisting of incomplete Facilities and Infrastructures, Interrupted Information Networks, inadequate members of the police in terms of demand, and support for voting. And External Constraints which consist of a lack of evidence and elections, communities that support the Police, and supporting facilities at the crime scene are inadequate.
Formulasi Pembuatan Sediaan Eyeshadow dari Ekstrak Bunga Kecombrang (Etlingera elatior Jack)
Authors: Barus Bunga Rimta , Kaban Vera Estefania
Published: May 2019

One type of cosmetic or decorative cosmetic preparation is eyeshadow which contains a color pigment applied to the eyelid. The purpose of this study was to find out that kecombrang flower extract can be used as eyelid coloring. From the study to make eyeshadow preparations using dyes extracted from kecombrang flowers, to determine the stability of the eyeshadow by using kecombrang flower extract in storage at room temperature, and to find out whether eyeshadow preparations using extracts from kecombrang flowers cause irritation when used. Eyeshadow preparations from kecombrang flower extract (Etlingera elatior Jack) were made in various concentrations of 15%, 17.5%, 20%, 22.5%, 25% and blank preparations (without using kecombrang flower extract). Physical quality inspection of the preparation includes: color dispersion test (homogeneity), cracking test, and stock stability test. And for other tests carried out polishing tests (homogeneity) and irritation tests. Eyeshadow from kecombrang flower extract also does not cause irritation and is stable in room temperature storage for 30 days. Preparation of kecombrang flower extract with several good concentrations was used as eyeshadow preparations, stable eyeshadow preparations in storage at room temperature within 30 days, and the formulation of eyeshadow preparations using kecombrang flower extract as eyelid coloring did not cause irritation.
IMPLIKASI PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN PADA BAYI USIA 6-8 BULAN
Authors: Sinulingga Prodalima , A Delfriana Ayu
Published: May 2019

Infant massage has been practiced almost all over the world since ancient times, including Indonesia. Baby massage art is taught hereditary although it is not known clearly how massage and touch can have a positive effect on the human body. Baby massage can be classified as a touch stimulation application, because in the baby massage there is a touch element in the form of affection, attention, voice or speech, eye sight, movement, and massage. This stimulation will stimulate the development of the structure and function of brain cells. This research type is quantitative by using Quasi Experimental design without control group with One Group Pre Test and Post Test Design method. Researchers made treatment of one study subject alone, by performing pre-test and post-intervention testing. This research was conducted in Kute Bakti, Babul Makmur Subdistrict, Southeast Aceh Regency. The sampling technique using total sampling technique thus, the researchers took a sample of the entire population of as many as 12 babies. The result of this study showed that based on the age of the infant, the age of 8 months was 6 people (50%), 7 months old 4 people (37,5%) and age 6 months, 2 (16,7%). Based on the sex of the baby, the most male sex is as many as 8 people (66.6%) and women as many as 4 people (33.3%). Based on the education of parents, most high school education that is as much as 7 people (58.3%) and junior high as 5 people (41.7%). The test results obtained value P = 0.07 (P <0.05) in other words there is ingcraesing baby's weight after the baby massage therapy with the average weight baby weight of 1.05 kg. The results showed that the use of infant massage therapy has implications for infant weight gain, therefore the results of this study is expected to be information and input for educational institutions and nursing professions, especially nursing children and nursing maternity as well as evidence base in improving the baby's weight both in theory or practice.

Keywords: Baby Massage, Weight Gain
PERBEDAAN SKALA NYERI PADA PEMBERIAN TERAPI SHORTWAVE DIATHERMI DENGAN PENAMBAHAN TERAPI LATIHAN PADA PASIEN CALCANEUS SPURS DI RS. GRANDMED LUBUK PAKAM, TAHUN 2018
Authors: Jehaman Isidorus , Alamsyah Indra
Published: May 2019

The most common cause cited for plantar heel pain is biomechanical abnoemalities that lead to pathologic stress to the plantar soft tissues. Localized nerve entrapment of the medial calcaneal or muscular branch off the lateral plantar nerve may be a contributing factor. Sample of 14 subjects were divided into two groups, each group consist of 7 people. Control Group treated with the addition of exercise therapy. Measuring the degree of pain was used Visual Analogue Scale. This study used an experimental study or quasi experiment with pre test and post test group design. Techniques sampling by Purposive Sampling. Data processing and analysis of data using paired sample t-test. Result: Obtained difference of pain scale shortwave diathermy with the addition of exercise theraphy to patients calcaneus spurs with a mean value after control group of 3.29 treathment with SD amounting to 1.113 and then a mean value after control group of 2.57 with SD 0.535. There is the effect of a significant increase pain scale of shortwave diathermy with the addition of exercise therapy after statistical test result prove that the p value = 0,021 (p <0,05). Conclusion : there is difference of pain scale in the provision shortwave diathermy with the addition of exercise theraphy to patient calcaneus spurs.
HUBUNGAN KEMAMPUAN SUPERVISI KEPALA RUANGAN DENGAN PELAKSANAAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN
Authors: Ginting David , Harahap Yesika Widiawati
Published: May 2019

Nursing care documentation is a nursing record that provides information about the client's condition, which can be used as evidence of a nurse's responsibility and accountability in carrying out his duties. Documentation by nurses is very important, so supervision is needed to ensure that the records are in accordance with the standards. This study aims to determine the relationship between the supervising capacity of the head of the room and the implementation of nursing care documentation, with the type of quantitative research being analytic with a cross sectional approach. The population in this study were all nurses who served in the inpatient ward of Grandmed Hospital. Data analysis was carried out by chi square test at 95% confidence level (α = 0.05). The results showed that there was a relationship between the supervision capacity of the head of the room and the implementation of nursing care documentation p value (= 0.009) <α (= 0.05). For the Nursing Field of Grandmed Hospital to carry out supervision in accordance with the standards and carried out regularly 2 times a week.
HUBUNGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK PERAWAT DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP
Authors: Sembiring Iskandar Markus , Munthe Novita Br Ginting
Published: May 2019

Good communication between nurses and patients is one thing in meeting patient needs. Communication in question is therapeutic communication in providing nursing care to patients. The low therapeutic communication carried out by nurses has an impact on patient dissatisfaction. New patients will be satisfied if the performance of the health services they obtain is the same or exceeds their expectations. The general objective of this study is to analyze the relationship between therapeutic communication of nurses and the satisfaction of inpatients. This type of research is quantitative research with the design of the study is descriptive correlation and how to collect data by distributing questionnaires. Sampling technique with purposive sampling technique. The statistical test used is spearman's rho. The results showed that there was a relationship between therapeutic communication of nurses and patient satisfaction, of 36 respondents there were 22 people (61.1%) patients who were dissatisfied with nurse therapeutic communication with a value of P = 0.043, p <α (0.05), with a value R = 0.339, then the relationship between therapeutic communication nurses with patient satisfaction is a strong category. Based on the results of this study, it is expected that the deli hospital will improve and conduct training on the implementation of nurse therapeutic communication so that the patient's satisfaction level increases.
HUBUNGAN PRESTASI AKADEMIK DENGAN RIWAYAT PEMBERIAN ASI PADA ANAK
Authors: Wulandari Tity
Published: May 2019

Breast milk is milk which produced by mother's breast glands for infants consumption and is the main source of nutrition for infants who have not been able to digest solid foods. This research is motivated by the problems of many mothers who switched to using formula milk instead of breastfeeding their children. The purpose of this study to find the relationship of academic achievement with history of breast milk in children in Elementary School 060818 Medan City District. This research use analytical method with cross sectional design approach. The measuring tool used is questionnaire. The population of this study are the students of Elementary School 060818 Medan City District. The sampling was taken on the 5th and 6th graders,there were 82 students who meet the inclusion criteria. Data to be analyzed using independent t-test. The results showed that students who consumed exclusive breastfeeding were 26 student (31.7%) and who did not consume exclusive breastfeeding were 56 student (68.3%).Average academic achievement of children who consumed exclusive breastfeeding 73.6 and the average achievement of children who did not consume exclusive breastfeeding 74.9. Based on the results of statistical tests using independent t-test, p = 0.35,it is concluded that there is no significant difference at academic achievement between the exclusive breastfeeding and the formula milk students.
HUBUNGAN ANTARA KONSUMSI MINUMAN BERKAFEIN DENGAN POLA TIDUR PADA MAHASISWA TEKNIK
Authors: Oktaria Selly
Published: May 2019

Caffeine in low doses is able to provide positive and negative effects on a person's body. The main pharmacological effects of caffeine is adenosine receptor antagonist that may affect the functioning of the central nervous system and can interfere with sleep quality and will affect sleep patterns, sleep should be important to maintain physical health, mental and emotional. This study aims to determine the relationship between the consumption of caffeine on sleep patterns. This research use analytical method with cross sectional approach. The population are all students of Faculty of Civil Engineering ITM of 2014. With total sampling technique, amounting to 142 students. Methods of data collection using primary data and interviews. This study showed that 34 students who did not consume caffeine, there were 12 (35,3%) students had bad sleep pattern, while 22 (64,7%) students had good sleep pattern. Based on the results of chi-square test, it is concluded that there is a significant relationship between caffeine consumption to sleep patterns.
KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS TERHADAP PENGGUNA PROGRAM BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS PAGURAWAN
Authors: Mardiansyah Mardiansyah
Published: May 2019

Health care for the poor patients is a complex and so important problem, so that all humans are entitled to proper health services. The Puskesmas is the leading party in health services, therefore the existence of the Puskesmas is very important. The purpose of this study was to determine the quality of service at Pagurawan Health Center to BPJS patients. This research was qualitative descriptive in nature at Pagurawan Health Center, Medang Deras District, Batubara Regency. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. Analysis of the data used in this study is descriptive data analysis. In this case the Pagurawan Health Center has shown good service by providing services that meet the expectations and satisfaction of BPJS patients, for example: the clarity of health financing is in very good category, the environmental security of the hospital is in good category, fairness in obtaining services is in sufficient categories, clarity about tasks and the functions of health workers is in good categories, and the availability and clarity of information is in very good categories.
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PETUGAS CLEANING SERVICE DENGAN PENANGANAN LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MEDAN TAHUN 2018
Authors: Sari Nur Mala , Tarigan Debby Sari
Published: May 2019

Hospital is an the institution that gives health care services including preventive, promotive, curative and rehabilitative, but other than a positive impact on the surrounding community, the hospital also provided a negative impact such as risk of occupational accidents for cleaning service if the medical waste isn’t handled properly. Knowledge and the attitude are the factors that can facilitate cleaning service in medical waste handling. The conducted of this study to determine the relationship between knowledge and attitude for cleaning service with medical waste handling in Bhayangkara Hospital Medan. The analytic of the study with cross sectional design involving 13 cleaning services as population and using total sampling as sample. The data of the reseach were gathered by distributing questionnaires and conducting observation while the analyzed by using fisher’s exact test. The result of the research obtained that knowledge is categorized good (38,5%), attitude is categorized well (38,5%) and medical waste handling is categorized well (38,5%). The result of fisher’s exact test showed that there is a significant relationship between knowledge with medical waste handling (p = 0,032). The suggested for the hospital to be able and equip the facility and infrastructure of handling medical waste, make counseling and training for maintain knowledge and the attitude in medical waste handling.
HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK PADA ANAK USIA 12-36 BULAN DI DESA SAMBIREJO, KECAMATAN BRINGIN, KABUPATEN SEMARANG
Authors: Hadi Selasih Putri Isnawati
Published: May 2019

Background : The quality of a child is seen from his/her growth and development. The early stages of development are vital because they will set and determine the next processes. The developments which need attention are gross motor and fine motor development. Nutritional status is one of the most influencing factors for gross motor and fine motor development especially for 12-36 months years old children.

Objectives : The aim of the study is to analyze the association between the nutritional status with the motor development of 12-36 months old children

Design : The research used descriptive correlation with the design of cross sectional. The sampling used proportional random sampling technique to 62 samples of 12-36 months old children.

Result : Based on the data analysis of nutritional status with gross motor development obtained the Kendal tau p-value=0,000 and p < 0,05 it meant that Ha was accepted so was a correlation between nutritional status with fine motor development. And based on the data analysis of nutritional status with fine motor development obtained the Kendal tau p-value=0,000 and p < 0,05 it meant that Ha was accepted so was a correlation between nutritional status with fine motor development.

Conclusion : There was a correlation between nutritional status with motor development of 12-36 months old children. Therefore, the officer of health shall to chek nutritional status and to aplicate the early detection of growth and development child.

Keywords : child, nutritional status, gross motor, fine motor

Biliographies : 11 (2005-2013)
La interpretación constitucional: entre legicentrismo, neoconstitucionalismo y constitucionalización
Authors: Acosta Rodríguez Joaquín
Published: May 2019

La presentación de la ley como la expresión de la voluntad general hoy exige corrección. La ley es en adelante cuestionable también por razones de fondo, a la luz de los principios y valores constitucionales, a despecho de la concepción positivista. En consecuencia, el juez constitucional generalmente disfruta de un papel considerable en materia de interpretación de la Constitución, e incide en la interpretación del resto de normas jurídicas. Es él quien da todo su sentido al texto constitucional insuflándole vida. En vista de la nueva realidad, se le reprocha ir demasiado lejos, al punto de imponer su propia visión de la realidad, desplazando así la voluntad del constituyente. De hecho, la constitucionalización ha sido objeto de estigmas. En el fondo, buena parte de las críticas y temores son resultado de malentendidos o posiciones extremadamente radicales.
Transexualidad, homosexualidad y familia (reflexiones teóricas y resultados de trabajo desde una visión de la psicología)
Authors: Fernández Olazábal Pedro
Published: May 2019

El autor presenta reflexiones teóricas en torno a la conceptualización de lostrastornos sexuales, su diferenciación con variantes de la sexualidad humanay la visión crítica desde las posiciones de la psicología de la personalidad. Estavisión personológica, facilita las valoraciones acerca del papel de la familia enel desarrollo de la personalidad y específicamente de la esfera sexual, en la cualse concibe la misma como contexto del desarrollo, independientemente de suestructura y tipo. Muestra como resultado una caracterización psicológicade la dinámica familiar con respecto a variantes de la sexualidad y los trastornossexuales.