APPLICATION OF NO-FAULT DIVORCE LEGAL RULES AS A BASIS FOR JUDGES CONSIDERATIONS: A CASE STUDY OF INDONESIA
Authors: Mukdin Khairani , Bawady Zahrul , M.Djakfar Tarmizi , Riza Nurdin Muhammad 
Published: November 2022

No-Fault Divorce is a legal rule in divorce which implies that when a couple wants to divorce, then both of them do not need to prove the cause or reason for their divorce in court. They simply emphasize that there is no match between the two, or that there are differences that cannot be compromised anymore. This notion first appeared in California in 1970 and has been used in Indonesia as one of the judges' material legal considerations in divorce cases. The use of the No-Fault Divorce legal rule as one of the reinforcements for judges' considerations is considered in line with or in accordance with the values ​​contained in the school of fiqh. However, making the No-Fault Divorce the judge's main consideration in deciding divorce cases or generalizing each divorce case using the rule of law is considered not in line with the purpose of shariah (maqāṣid) marriage in fiqh.The method used in this comparative descriptive study was analyzed qualitatively by comparing the understanding of the concept of the No-Fault Divorce legal rule and its use in the Religious Courts in Indonesia with the values ​​contained in the school of fiqh. The data that became the object of research were several judges' decisions which directly included the No-Fault Divorce legal rules and fiqh books of schools of thought by scholars.The No-Fault Divorce legal rule is less relevant and in line with fiqh values ​​although it can speed up the judicial process. However, knowing the cause of divorce without generalizing the issue will make the process of why the decision was enforced clearer and it will be clearer who is wrong and who is right so that the legal justice of a decision can be seen. Because usually this divorce decision will be the basis for determining other decisions related to rights in the family such as the right to determine child custody and joint property rights and so on. Moreover, the occurrence of divorce is not a trivial matter without any basis, because marriage is something sacred in religion and in Indonesian society.

Abstrak: No-Fault Divorce adalah suatu kaidah hukum dalam perceraian yang mengandung maksud bahwa ketika suatu pasangan ingin bercerai, maka keduanya tidak perlu membuktikan sebab atau alasan mereka bercerai didepan pengadilan. Mereka cukup menegaskan bahwa di antara keduanya sudah tidak ada kecocokan, atau terdapat perbedaan yang tidak dapat dikompromikan lagi. Paham ini pertama sekali muncul di California tahun 1970 dan telah digunakan di Indonesia sebagai salah satu pertimbangan hukum materiil hakim dalam perkara perceraian. Penggunaan kaidah hukum No-Fault Divorce sebagai salah satu penguat pertimbangan hakim dianggap sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh mazhab. Namun demikian menjadikan No-Fault Divorce sebagai pertimbangan utama hakim dalam memutuskan perkara perceraian atau menyamaratakan setiap kasus perceraian dengan menggunakan kaidah hukum ini dianggap tidak sejalan dengan tujuan pensyariatan (maqāṣid) pernikahan dalam fiqih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif komparatif yang dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan pemahaman konsep kaidah hukum No-Fault Divorce dan penggunaannya pada Pengadilan Agama di Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh mazhab. Data yang menjadi objek penelitian adalah beberapa putusan hakim yang mencantumkan langsung kaidah hukum No-Fault Divorce dan kitab-kitab fiqh mazhab karya ulama. Kaidah hukum No-Fault Divorce ini kurang relevan dan sejalan dengan nilai-nilai fiqh meskipun dapat mempercepat proses peradilan. Bagaimanapun mengetahui sebab perceraian tanpa menyamaratakan persoalan akan lebih jelas proses mengapa putusan itu diberlakukan dan dan lebih jelas siapa yang salah dan siapa yang benar sehingga terlihat keadilan hukum dari suatu putusan. Karena biasanya putusan perceraian ini akan menjadi dasar bagi penetapan putusan lain terkait dengan hak-hak dalam keluarga seperti hak penetapan hak asuh anak maupun hak harta bersama dan lain sebagainya. Lebih dari itu  terjadinya perceraian bukanlah hal yang sepele yang tanpa dasar, karena pernikahan merupakan suatu yang sakral dalam agama dan dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: No-Fault Divorce, Pertimbangan Hakim, Fiqh Mazhab