bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah
Authors: Suriati Eni , Darmawan Darmawan , Mansur Teuku Muttaqin
Published: December 2018

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait makanan jajanan anak yang mengandung bahan berbahaya di lingkungan sekolah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini bisa menjawab masalah yang diajukan. Selain bahan hukum, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris juga menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan diberikan dengan cara pengawasan terhadap penjual makanan yang berjualan di lingkungan sekolah. Pemerintah disarankan agar mempertimbangkan untuk membuat undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen anak. Consumer Protection on Snacks Hazardous Ingredients at School Area This research conducted to see how the consumer’s protection and the supervision carried out by Aceh Besar District Government related to children's snacks that contain hazardous ingredients in the school environment. This research applied empiric juridical approach, it is hoped that can answer the problems arise. Not only uses legal materials but this research also uses primary data. The results of the study indicate that the Aceh Besar District Government seeks to provide protection for child consumers of snacks hazardous ingredients. Protection is provided by giving supervision for food sellers who sell in the school area. It is suggested to the government to consider making a special law on child consumers protection.
Politik Hukum Pajak Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat
Authors: Astomo Putra , Farhanuddin Farhanuddin
Published: December 2018

Artikel ini ingin menjawab permasalahan utama terkait pajak di daerah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, dapat digambarkan bahwa era otonomi daerah, dikaitkan dengan pajak daerah melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah. Pajak tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyelenggarakan serta membiayai pembangunan di daerah. Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membentuk peraturan di daerah sebagai peraturan teknis dibidang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan yang dibentuk di daerah disebut politik hukum, yang merupakan kebijakan hukum negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan membentuk hukum untuk mengatur sesuatu hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Political Law of Regional Tax in Polewali Mandar District West Sulawesi This article aims to answer the main problems related to taxes in the region. This is a normative research, aiming to describe the regional autonomy era to be associated with regional taxes through decentralization principle, local governments are given the authority to collect regional taxes. The tax is used to increase local revenue and organize the finance development in the region. The legal basis for local governments to collect taxes is the Regional Tax Law and Regional Retribution. In addition, the Regional Government also established regulations in the region as technical regulations of regional taxes and regional retribution. Regulations established in the region are called legal politics, which are the state legal policies to achieve national goals by establishing laws to regulate issues related to national interests.
Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah
Authors: Fitri Ria
Published: December 2018

Penelitian ini ingin menjawab keberadaan hukum pertanahan setelah otonomi daerah. Pemberian otonomi pada pemerintah daerah dan pemerintahan kabupaten/kota setelah reformasi merupakan upaya untuk memberi pelayanan secara cepat dan tepat pada masyarakat bidang pertanahan. Dengan melakukan studi dokumen, ditemukan bahwa otonomi dibidang pertanahan justru berdampak pada hukum agraria. Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengandung prinsip kewenangan dibidang pertanahan bersifat sentralistik, dengan sendirinya harus berubah. Pemerintah di daerah harus memberikan pelayanan dibidang pertanahan pada era otonomi daerah ini. Agrarian Law of Land After Regional Autonomy This study aims to answer the existence of land law after regional autonomy. Giving autonomy to the regional government and district/city government after reform is an effort to provide quick and precise services to the land sector community. By conducting document studies, it was found that autonomy in the land sector had an impact on Agrarian Law. The Basic Law of Agrarian Principles which contains the principle of authority in the land sector is centralized, and must naturally change. Governments in the regions must provide services in the land sector in this regional autonomy era.
Pemanfaatan Tanah Aset PT. Kereta Api oleh Pihak Ketiga
Authors: Nasrul Oky
Published: December 2018

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana pemanfaatan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia oleh pihak ketiga. Pemanfaatan tanah aset bertujuan untuk pengembangan potensi dan penunjang kegiatan usaha PT. KAI. Namun terdapat pemanfaatan tanah aset untuk kegiatan diluar perkeretaapian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Penelitian menemukan bahwa bentuk pemanfaatan tanah aset oleh pihak ketiga antara lain bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama operasi, kerjasama usaha, sewa, dan pinjam pakai. Pemanfaatan tanah aset yang dilaksanakan PT. KAI adalah dengan cara sewa dan pemberian hak guna bangunan di atas HPL. Alasan pemberian pemanfaatan tanah aset diluar penunjang kegiatan usaha untuk mengoptimalkan seluruh aset yang ada, agar PT. KAI mendapat manfaat dan pemasukan dari tanah-tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan tidak sejalan dengan Peraturan Direksi PT. KAI. Implikasinya perbuatan tersebut bisa dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Land Assets Utilization of Indonesian Railway Company (PT KAI) by Third Party This study aims to answer how the use of land assets of Indonesian Railway Company (PT. KAI) by third party. The purpose use of land assets is to develop potential and to support business activities of PT. KAI. However, the use of land assets also for other activities outside the railway. This is legal research by applying empiric juridical method, with descriptive analysis specifications. The study found that the form of land assets utilization by third party included build operate and transfer (BOT), build transfer and operate (BTO), joint operations, business cooperation, leasing, and lend-use. Land assets utilization carried out by PT. KAI is by leasing and granting building rights title over management rights (HPL). Other reasons for granting land assets utilization are to support business activities and to optimize all existing assets so that PT. KAI gets benefits and income from these lands. This is contrary to the Agrarian Principle Law and not in line with the Directors' Regulations of PT. KAI. The implication of this action can be considered null and void or considered never existed.
Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang
Authors: Rois Muhammad Fahmi , Roisah Kholis
Published: December 2018

Tujuan penelitian ini adalah menjawab perlindungan hukum kerajinan tembaga dan kuningan tumang bernilai seni melalui hak kekayaan intelektual. Penggunaan HKI dalam perberdayaan pengrajin tumang penting untuk meningkatkan daya saing dan mendorong kreativitas. Metode penelitian yang dipakai adalah sosiolegal yaitu dengan melihat hukum dalam konteks sosialnya. HKI penting bagi ekonomi kreatif untuk menghindari pencurian ide dan hak cipta. Namun pengrajin tumang belum peduli dengan HKI kerajinannya. HKI dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kreativitas; terdapat beberapa faktor yang menghambat perlindungan HKI kerajinan Tumang. Model pemberdayaan yang efektif adalah dengan melibatkan pemerintah dan koperasi dalam pemberdayaan. Intellectual Property Law Protection on Brass Tumang Crafts This study aims to answer the legal protection of valuable copper and brass Tumang crafts through intellectual property rights. The use of intellectual property rights in empowering Tumang craftsmen is important to increase competitiveness and encourage creativity. This is socio legal research by looking at the law in its social context. Intellectual property rights is important for the economy creative and to avoid theft of ideas and copyrights. However, Tumang craftsmen have not cared about intellectual property rights of their crafts. Intellectual property rights can be used to enhance competitiveness and creativity; there are several factors that hinder the protection of intellectual property rights of Tumang crafts. An effective empowerment model is the involvement of government and cooperatives institution.
Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan yang Terikat Hak Tanggungan
Authors: Jayanti Offi , Darmawan Agung
Published: December 2018

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis implementasi pelaksanaan lelang tanah jaminan yang terikat hak tanggungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan metode tersebut ingin digambarkan hak tanggungan sebagai salah satu jenis jaminan kebendaan. Meskipun tidak dinyatakan dengan tegas, jaminan kebendaan adalah lahir dari suatu perjanjian. Undang-undang hak jaminan menentukan bahwa pada dasarnya pemberian hak tanggungan hanya dimungkinkan jika dibuat dalam bentuk perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terkait syarat sah perjanjian, pada dasarnya eksekusi dan penjualan hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui dua cara, yakni lelang berdasarkan eksekusi parate, dan lelang berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam praktik umumnya dilakukan melalui parate eksekusi. Auction of Land Collateral Which Bound by Mortgage Rights This article aims to uncover and analyze the auction of land collateral that is bound by mortgage rights. This is normative juridical research, with the purpose to describe mortgage rights as a type of material collateral. Although it is not stated assertively, material collateral is a result of an agreement. The collateral law stipulates that basically granting mortgage rights is only possible if it is made in the form of an agreement that is in accordance with legal requirements. Regarding the legal terms of the agreement, basically the execution and sale of land which bound by mortgage rights can be carried out in two ways that are auction based on parate execution and auction based on a certificate of mortgage rights that has an executorial power. In practice it is generally done through parate execution.
Türkiye Su Ürünleri Dış Ticaret Eğilimleri
Authors: Yılmaz Serpil , Olguner Mustafa Tunca , Yılmaz İbrahim
Published: December 2018

Türkiye‘nin toplam su ürünleri üretimi son yıllarda az da olsa giderek azalmaktadır. Bu azalış avcılıktan kaynaklanmaktadır. Avcılığın tersine yetiştiricilik üretimi ise giderek hızla artmaktadır. Toplam su ürünleri üretiminin yaklaşık 1/5‘i ihracata konu olurken, su ürünleri dış ticaret hacmi, miktar ve değer olarak giderek hızla artmaktadır. Tarımdaki gelişimin aksine, su ürünleri dış ticaret dengesi, ihracattaki hızlı artışa paralel olarak giderek artan bir şekilde fazla vermektedir. Bu miktar 2016 yılında yaklaşık 610 milyon $‘a ulaşmıştır. Su ürünleri ihracatının kaynağını büyük ölçüde yetiştiricilik oluşturmaktadır. İhracat değeri içerisinde levrek (%24), çipura (%21) ve alabalık (%13) başta gelen türlerdir. İhracat pazarları arasında, %65‘lik payı ile AB ülkeleri başta gelirken, AB‘ni %6,6 ile Japonya, %5,9 ile Rusya, %3,9 ile Lübnan, %3,5 ile ABD izlemektedir. Türkiye‘nin su ürünleri dış pazarlamasındaki en büyük sorunu; uluslararası normlara uygun satış ve işlemedeki eksikliklerdir. Nitekim ihracatın yaklaşık %55‘ini taze ya da soğutulmuş balıklar oluştururken, %25‘ini balık filetoları ve %9‘unu dondurulmuş şeklindeki işlenmiş balıkların oluşturduğu gözlenmektedir. Öte yandan, özellikle son yıllarda yetiştiricilikte yem fiyatlarından dolayı yaşanan olumsuzluklar avcılık stoklarını, dolayısıyla dış ticareti de etkilemektedir. Nitekim toplam üretim içinde %49‘luk paya sahip olan hamsilerin yaklaşık yarısı, çaça balıklarının ise neredeyse tamamı balık unu ve yağı için kullanıldığından herbivor ve omnivor türlerin yetiştiriciliği gündeme gelmektedir. Bu çalışmada daha çok istatistiksel kaynaklardan sağlanan ikincil veriler ve bu konuda yapılmış çalışma sonuçlarından yararlanılmıştır. Bu çerçevede su ürünleri üretim ve dış ticaretindeki gelişmeler değerlendirilerek, su ürünleri dış ticaretinde karşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.
The The Bhabha Scattering in the Randall-sundrum Model
Authors: Thuc Le Nhu
Published: December 2018

The change in other two fermion processes is called Bhabha process. In this paper, we discuss the Bhabha process  in the Randall –Sundrum (RS). We caculated the cross section for photon , boson Z, radion  and Higgs h exchange and evaluated exchange contributions of the Bhabha process in detail. 

Keywords: DCS, cross-section, Bhabha, radion, Randall-Sundrum.

References

[1] L. Randall and R. Sundrum, Phys. Rev. Lett. 83, 3370, 1999.[2] H. Davoudiasl, T. McElmurry and A. Soni, Phys. Rev. D82, 115028, 2010.[3] V. P. Goncalves and W. K. Sauter, Phys. Rev. D82, 056009, 2010. [4] W. -J. Zhang, W. -G. Ma, R. -Y. Zhang, X. -Z. Li, L. Guo, and C. Chen, Phys. Rev. D92, 116005, 2015, [arXiv:1512.01766].[5] C. Cai, Z.-H. Yu and H.-H. Zhang, Phys. Rev. D93. 075033, 2016.[6] F. Abu-Ajamieh, R. Houtz, and R. Zheng, [arXiv: 1607.01464v1 [hep-ph]], 2016.[7] The CMS Collaboration, CERN, August 2016.[8] The CMS Collaboration, CERN, September 2016.[9] F. Richard, [ arXiv:1804.02846 [hep-ex]], 2018.
Prado Arellano, Luis Ervin y David Fernando Prado Valencia. Narraciones contemporáneas de la guerra por la Federación en el Cauca (1859-1863). Transcripción, estudio preliminar y notas críticas. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017.
Authors: González Gómez Lina Marcela
Published: December 2018

Reseña
Acevedo Tarazona, Álvaro. 1968. Historia de un acontecimiento. Utopía y revolución en la Universidad Colombiana. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2017
Authors: Gil Pérez Anderson Paul
Published: December 2018

Reseña
Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Desa
Authors: Rusmianto Rusmianto , Maryani Maryani , Makhsun Arif
Published: December 2018

The objective of this study is to know: (1) the influence of BPD Knowledge on budgets on village financial oversight (APBDesa); (2) the influence of interaction of Community participation on the relationship between knowledge of BPD on budget and village financial oversight (APBDesa); (3) The Influence of Public Policy Transparency Interaction on the relationship between knowledge of BPD on budgets and village financial oversight (APBDesa) and (4) Influence of BPD Knowledge interaction on budget, community participation, and transparency of public policy towards village financial oversight (APBDesa). This research was conducted by using the members of the Village Consultative Board (BPD) villages in Waysulan Sub-district, South Lampung Regency (8 Villages) as its object. The hypothesis in this research was tested by using multiple analysis (multiple regression).  The data processing is done with the help of SPSS statistical application. Hypothesis testing performed after multiple regression models are used free of violation of classical assumptions, so that the test results can be interpreted appropriately. The conclusions can be drawn is that the knowledge of village consultative bodies (BPD) has a significant positive effect on the level of village financial oversight, while public participation, accountability, and transparency of public policy do not affect the relationship between the knowledge of members of village consultative bodies (BPD) these three variables (public participation, accountability, and transparency of public policy) directly affect the level of oversight of village financial management.
Metode Nilai Jual Relatif Sebagai Dasar Penentuan Harga Pokok Produk Bersama
Authors: Megawati Megawati , Maryani Maryani , Rusmianto Rusmianto
Published: December 2018

The objective of this study is to know: (1) the influence of BPD Knowledge on budgets on village financial oversight (APBDesa); (2) the influence of interaction of Community participation on the relationship between knowledge of BPD on budget and village financial oversight (APBDesa); (3) The Influence of Public Policy Transparency Interaction on the relationship between knowledge of BPD on budgets and village financial oversight (APBDesa) and (4) Influence of BPD Knowledge interaction on budget, community participation, and transparency of public policy towards village financial oversight (APBDesa). This research was conducted by using the members of the Village Consultative Board (BPD) villages in Waysulan Sub-district, South Lampung Regency (8 Villages) as its object. The hypothesis in this research was tested by using multiple analysis (multiple regression).  The data processing is done with the help of SPSS statistical application. Hypothesis testing performed after multiple regression models are used free of violation of classical assumptions, so that the test results can be interpreted appropriately. The conclusions can be drawn is that the knowledge of village consultative bodies (BPD) has a significant positive effect on the level of village financial oversight, while public participation, accountability, and transparency of public policy do not affect the relationship between the knowledge of members of village consultative bodies (BPD) these three variables (public participation, accountability, and transparency of public policy) directly affect the level of oversight of village financial management.
Pengaruh Corporate Governance Terhadap Restatement dan Dampaknya Terhadap Harga Saham
Authors: Siregar Nolita Yeni , Rahayu Fitria
Published: December 2018

This study aims to prove empirically the influence of corporate governance proxied by the size of the board of commissioners, the independence of the board of commissioners, the size of the audit committee, managerial share ownership and institutional share ownership as well as its impact on stock prices. The data used in this research is secondary data. The population in this study is a public listed company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2013-2015. The analysis technique used is logistic regression analysis. The test results prove that the size of the board of commissioners, the size of the audit committee and managerial share ownership, negatively negatively affect the restatement, while the independence of the board of commissioners and institutional ownership have no significant significant effect on the restatement and restatement negatively effect on stock prices.
Dampak Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap Konservatisme Informasi Akuntansi pada Perusahaan di Indonesia
Authors: Astuti Ratna Puji , Kuntoro Agus
Published: December 2018

The objective in this study is to examine empirically changes in the level of conservatism of corporate accounting information in Indonesia as a result of the use of Financial Accounting Standards (IFRS) adopted by IFRS (International Financial Reporting Standards). Conservatism was measured using the Market-to-Book bias component model (Beaver and Ryan, 2000). This study uses the Financial Statement data from 178 companies, 2007 to 2016, listed on the Indonesia Stock Exchange. Using multiple regression models that place accounting conservatism as a dependent variable while IFRS adoption, managerial ownership, institutional ownership, and public ownership as independent variables, this study proves that IFRS adoption does not affect the level of conservatism of accounting information. The size of the firm (size) and the composition of debt (leverage) is a control variable that participates in controlling the model of this study.
QUALITY OF NATURAL COFFEE AND PULPED IN THE FUNCTION OF TEMPERATURE ALTERNATION DURING MECHANICAL DRYING
Authors: Oliveira Pedro Damasceno , Biaggioni Marco Antônio Martin , Borém Flávio Meira , Isquierdo Eder Pedroza , Vaz Damasceno Mariana De Oliveira
Published: December 2018

The research evaluates the sensorial quality of processed and dried coffee beans in different ways. Two types of processing were performed: dry and wet; And seven drying methods: drying in the terrier, and mechanical drying with heated air at 50ºC until coffee reaches 30% water content, followed by drying with air heated to 35ºC until reaching 11% water content; drying in fixed-layer dryers with heated air at 45 ° C until the coffee reaches 30% water content, followed by drying with heated air at 35 ° C until reaching 11% water content; and drying in fixed layer dryers with heated air at 40 ° C until coffee reaches 30% water content, followed by drying with heated air at 35 ° C until reaching 11% water content; drying in fixed layer dryers with heated air at 35 ° C until the coffee reaches 30% water content, followed by drying with heated air at 50 ° C until reaching 11% water content; drying in fixed-layer dryers with heated air at 35 ° C until the coffee reaches 30% water content, followed by drying with heated air at 45 ° C until reaching 11% water content; drying in fixed-layer dryers with heated air at 35 ° C until the coffee reaches 30% water content, followed by drying with heated air at 40 ° C until reaching 11% water content. The mechanical drying system consisted of three dryers of fixed layer, allowing the control of temperature and drying flow. The cafes were tasted according to the evaluation system proposed by the American Specialty Coffee Association (SCAA). Analyzes of the physical-chemical composition and physiological quality of the grains were carried out, involving: acidity grease, potassium leaching, electrical conductivity, color and germination. The results show that the pulped coffee is more tolerant to drying than the natural coffee, regardless of how it was dried.
DETERMINATION OF THERMAL PROPERTIES OF COFFEE BEANS AT DIFFERENT DEGREES OF ROASTING
Authors: Cardoso Danilo Barbosa , Andrade Ednilton Tavares de , Calderón Renso Alfredo Aragón , Rabelo Mariane Helena Sanches , Dias Camila De Almeida , Lemos Isabela Ávila
Published: December 2018

The aim of this study was to determine the main thermal properties of the granular mass of coffee (specific heat, thermal conductivity, and thermal diffusivity) for different degrees of roasting, as well as to model and simulate thermal conductivity at different degrees of roasting. For determination of specific heat, the mixing method was used, and for thermal conductivity, the theoretically infinite cylinder method with a central heating source. Thermal diffusivity was simulated algebraically using the results of the properties cited above and of the apparent specific mass of the product. Thermal conductivity was also simulated and optimized through finite element analysis software. At darker roasting, there was an increase in specific heat and a reduction in thermal conductivity and thermal diffusivity. Comparing thermal conductivity determined in relation to simulated and optimized conductivity, the mean relative error was 1.02%, on average.
ATR-FTIR FOR DISCRIMINATION OF ESPRESSO AND AMERICANO COFFEE PODS
Authors: Guzman Nelson Gutierrez , Bahamón Monje Andres Felipe , Parrado Muñoz Lina Ximena
Published: December 2018

Roasted and ground coffee for encapsulation in single-serve capsules compatible with keurig® and coffee powder obtained from Nespresso® commercial capsules  were analyzed for pH value, titratable acidity, moisture content, water activity and color (lightness); a data matrix that contains the physicochemical properties and the absorbance measurements using a baseline of 1600 to 1800 cm–1 by  FTIR-ATR technique, was evaluated through the combined methods of principal component analysis (PCA) and cluster analysis in order to discriminate between the types of capsules. In the PCA biplot two distinct groups can be identified and in the cluster analysis two groups are that correspond to the two types of capsules. The results showed that FTIR-ATR based methods seem to be a promising alternative for the discrimination of coffee samples for the pods industry or for the type of consumption.
CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL AND COFFEE PRODUCTION CULTIVATED WITH DIFFERENT COVERAGE PLANTS ASSOCIATED WITH THE USE OF BIOATIVADOR
Authors: Franco Kleso Silva , Carvalho Terra Ana Beatriz , Teruel Tiago Rezende , Mantovani José Ricardo , Florentino Ligiane Aparecida
Published: December 2018

 Coffee cultivation has great socio-economic relevance in Brazil for the employment and income generation and there is currently a constant search for sustainable management techniques. Among them, we can mention the use of cover crops and soil bioactivators. However, studies relating the use of these two techniques are still incipient. Based on this, the objective of this research was to evaluate the effect of the Penergetic® bioactivator associated with different cover crops on chemical properties of soil and coffee productivity. The experiment was carried out in a coffee field with Catuaí Vermelho cultivar IAC 144, in a randomized block design in a factorial scheme 4 (soil cover) x 2 (use or not of the Penergetic® bioactivator), consisting of control (without plant cover); oats (Avena strigosa) + forage turnip (Raphanus sativus L); oats (Avena strigosa) + forage turnip (Raphanus sativus L) + lupine (Lupine albus) + rye (Secale cereale) + vetch (Vicia sativa); Brachiaria brizantha (Urochloa brizantha), associated or not with the use of the Penergetic® bioactivator. The experiment was conducted for 6 months and after that period, the chemical properties of soil, the nutrient contents of the coffee plants, the development of the branches and the coffee productivity were analyzed. Data were analyzed by the Scott Knott test at 5% probability. It was verified the interaction between cover crops and the use of the Penergetic® bioactivator, positively influencing soil chemical characteristics, coffee nutrition and productivity.
O PAPEL DO MINISTÉRIO DO PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADES E LIMITES DE ATUAÇÃO
Authors: Mamede Selares Maurel , Cesar de Aguiar Julio , Beserra de Almeida Wilson De Jesus
Published: December 2018

O presente artigo tem o objetivo de apresentar uma contribuição ao estudo da atuação do Ministério Público na implementação de políticas públicas governamentais. O trabalho inicia-se com uma breve abordagem sobre a conceituação de políticas públicas e seu papel relevante para a consecução dos direitos de segunda dimensão, fazendo a conexão entre a necessidade de implementação destes direitos, em um ambiente de dirigismo constitucional, e o papel do Ministério Público neste processo. Abordando não somente a importância da atuação do Parquet, mas, principalmente, apresentando alguns limites a serem respeitados neste processo, mormente a observância da existência de escassez orçamentária, com o estudo da aplicação da teoria da reserva do possível; o princípio da separação dos poderes; a participação popular na formulação das políticas públicas; a discricionariedade atribuída ao gestor público em suas atuações e as limitações técnicas do Ministério Público para o exercício deste mister.
POLÍTICAS NÃO PÚBLICAS DE MORADIA NA SOCIEDADE PATRIMONIALISTA E A ATUAÇÃO DO ESTADO EM FAVOR DOS INTERESSES PRIVADOS
Authors: Andrade Diogo De Calasans Melo
Published: December 2018

o objetivo do presente artigo é analisar a evolução histórica da interferência do Estado na construção de moradias para os necessitados, até chegarmos as atuais políticas habitacionais. Primeiro, identificou-se que no Brasil nunca houve uma verdadeira política habitacional para concretizar o direito social à moradia. Em seguida, detectou-se que nosso Estado não é o do bem-estar social, mas uma sociedade patrimonialista em favor dos interesses privados. Assim, concluiu-se que as políticas de moradia não podem ser chamadas de públicas, uma vez que são criadas e executadas pelo Estado, mas para atender os interesses das construtoras privadas.
A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE EMPRESA, OS QUINZE ANOS DE VIGÊNCIA DA TEORIA SUBJETIVA MODERNA NO BRASIL E OS BENEFÍCIOS DA DEFINIÇÃO MAIS AMPLA
Authors: Alves Fernando De Brito , Freitas Vinícius Rodrigues
Published: December 2018

O objetivo do texto é tratar da evolução das teorias de definição de empresa, para demonstrar que a positivação da teoria italiana possibilitou um ambiente de formalização para a classe empresária e permitiu um incremento na atividade econômica, por meio de outras medidas tomadas pelo Poder Público. O método adotado foi o analítico descritivo
ELEMENTOS DE UMA HERMENÊUTICA DA INCERTEZA PARA A RACIONALIZAÇÃO DOS DESASTRES NO BRASIL
Authors: Parente Neiva Belchior Germana , Costa Gadelha da Silveira Lopes Ferreira Rebeca
Published: December 2018

Não é do costume brasileiro se falar em desastres, principalmente os de origem natural. Todavia, tal realidade vem se inflexionando, na medida em que passou a se presenciar no território brasileiro vasta gama de desastres, tanto de procedência natural como os de origem antrópica. Não obstante se trate de eventos de baixa probabilidade de ocorrência, seus efeitos podem atingir proporções inimagináveis, de tal forma que suas consequências são marcadas pela incerteza, obscurecendo, assim, pontos determinantes para a racionalização dos planos de prevenção e reparação dos desastres. Diante da própria incerteza e do papel do Direito, o presente trabalho tem como fio condutor a seguinte pergunta de partida: como e em que medida é possível a elaboração de uma hermenêutica da incerteza para racionalizar tais fenômenos desastrosos ou catastróficos cujas dimensões são permeadas, no Brasil, pela pouca probabilidade de ocorrência? A metodologia utilizada é a teórica, bibliográfica, descritiva e exploratória, de natureza qualitativa, orientada para a racionalização do desastre com a criação da hermenêutica da incerteza para o Direito dos Desastres no Brasil. Nesse sentido, o trabalho se propõe a analisar o tripé composto pelos princípios da informação, da precaução e da prevenção como possíveis vetores interpretativos para se concretizar a hermenêutica da incerteza para o Direito dos Desastres.
IL PROBLEMA DEI DELITTI DI BAGATELLA NELL’EMERGENZA DELLO STATO COSTITUZIONALE: BREVE ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEL SUO TRATTAMENTO TECNICO-DOGMATICO IN BRASILE E IN ITALIA
Authors: De Castro Alexander , Macri Francesco
Published: December 2018

Riassunto: Il principio di offensività in quanto fondamento del diritto penale odierno si affermò in maniera definitiva negli ultimi decenni con l’emergenza dello Stato costituzionale nel secondo dopo guerra. I penalisti sono pressoché unanimi nel riconoscere la sua piena validità perfino quando manca un esplicito fondamento costituzionale o legale. La discussione sulla necessaria offensività della condotta e sul carattere sussidiario della tutela penale fece subito emergere il problema dei delitti bagatellari, cioè quelli caratterizzati da un livello minimo di lesione / pericolo di lesione al bene giuridico. Nel presente saggio, analizzeremo due percorsi di discussione che hanno provato a dare una soluzione tecnico-dogmatica al problema de quo, ovvero:1) quello brasiliano e il cosiddetto principio dell’insignificanza; 2) quello italiano ed il principio della tenuità del fatto.
LA CRISIS DE LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS. LA LABOR DEL JURISTA
Authors: Micale Adriana
Published: December 2018

Los principios de la Seguridad Social, como tales, deberían ser inmutables y atravesar la evolución de los sistemas a través del tiempo, de modo tal que puedan cumplir con el ideario de generar directrices sobre las cuales deben sostenerse los derechos fundamentales que protege la disciplina.Sin embargo, a poco que se analiza la mecánica de funcionamiento de los sistemas en el derecho comparado, queda acabadamente demostrado que los principios basales, no resisten a las políticas económicas, que lógicamente pretenden su sostenimiento financiero, en aras a la sobrevivencia de los mismos.Así vemos, que la universalidad deja de contener al conglomerado universal, la igualdad deja de ser la garantía que preserva la medida de los derechos de quién son iguales , la integralidad se embate ante la insuficiencia de los recursos, la subsidiariedad se corre de la centralidad, como consecuencia de los déficit de la empleabilidad, la solidaridad se aleja de la generosidad complaciente, la obligatoriedad se plantea casi voluntaria, la inmediatez cada vez más mediata, y la progresividad en vez de crecimiento en los derechos , transformada en regresividad frente a la mutilación o su achicamiento.
NENHUMA, UMA, CEM MIL VOZES DE MULHERES. DISCUTINDO DONNE, DIRITTO, DIRITTI. PROSPETTIVE DEL GIUSFEMMINISMO DE THOMAS CASADEI
Authors: Stamile Natalina
Published: December 2018

O propósito do presente estudo, ainda que brevemente, é abordar algumas críticas ao Direito a partir dos argumentos desenvolvidos por parte do jusfeminismo que sublinham a falsa neutralidade do direito. Procurarei concentrar a discussão sobre a natureza patriarcal do Direito, que reflete uma estrutura de poder, subordinação e subalternidade, assim como sobre a inadequação hermenêutica de algumas categorias jurídicas e conceituais que até ontem pareciam firmemente construídas e que hoje talvez necessitem ser repensadas.
L'UTILISATION DE LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA) POUR RÉALISER LE PROJET PARENTAL
Authors: Moraes Carlos Alexandre , Rousseau Dominique , Scherbaum Júlia Francieli Neves
Published: December 2018

Cet article traite de la responsabilité civile des parents pour les dommages causés au bébé médicament, un enfant né de techniques de procréation assistée. La Constitution fédérale de 1988 énonçait explicitement un certain nombre de principes, notamment le principe de la dignité de la personne humaine, la planification familiale, la responsabilité parentale et l'intérêt supérieur de l'enfant, le tout dans les relations familiales. Tout citoyen a le droit de bénéficier de la planification familiale gratuite. Cependant, il est à prévoir que ni les techniques de reproduction ni le comportement des parents ne causeront de préjudice à la progéniture. Dans la discussion sur les techniques, décrit celles permises par le Conseil fédéral de médecine par le biais de la résolution n. 2168/2017, car il n'y a pas de législation spécifique au Brésil, contrairement à plusieurs pays. Jusqu'à récemment, il était impossible de penser à l'application de l'institut de la responsabilité civile dans les relations familiales, mais il semble que cette idée ait déjà été dépassée et que les tribunaux brésiliens reçoivent de plus en plus ce type de demande. En ce qui concerne les dommages causés par les techniques de procréation assistée, nous pouvons citer les cas de production du médicament pour bébé, générer des fils prémédités avec carence et la production indépendante hétérosexuelle et homosexuelle. Il appartiendra au pouvoir judiciaire de trancher ces questions en tenant compte des principes de la dignité de la personne humaine, de la responsabilité parentale et, en particulier, de la protection intégrale et du meilleur intérêt de l'enfant.
Ion Mobility Mass Spectrometry Measures the Conformational Landscape of p27 and Its Domains and How This Is Modulated upon Interaction with Cdk2/cyclin A
Authors: Beveridge Rebecca , Migas Lukasz , Kriwacki Richard , Barran Perdita E.
Published: December 2018

Intrinsically disordered proteins have been reported to undergo ‘disorder to order’ transitions upon binding to their partners in the cell. The extent of the ordering on binding and the lack of order prior to binding is difficult to visualize with classical structure determination methods. Binding of p27 to the Cdk2/cyclin A complex is accompanied by partial folding of p27 in the KID domain, with the retention of dynamic behaviour for function, particularly in the C-terminal half of the protein, positioning it as an exemplary system to probe conformational diversity. Here we employ native ion mobility with mass spectrometry (IM-MS) to measure the intrinsic dynamic properties of p27, both in isolation and within the trimeric complex with Cdk2/cyclin A. This stepwise approach reveals the conformational distributions of the constituent proteins and how they are restructured on complex formation; the trimeric Cdk2/cyclin A/p27-KID complex possesses significant structural heterogeneity cf. Cdk2/cyclin A. These findings support the formation of a fuzzy complex in which both the N and C termini of p27 interact with Cdk2/cyclin A in multiple closely associated states.
The Total Synthesis of Rhabdastrellic Acid A
Authors: Boyko Yaroslav , Huck Christopher , Sarlah David
Published: December 2018

The first total synthesis of rhabdastrellic acid A, a highly cytotoxic isomalabaricane triterpenoid, has been accomplished in a linear sequence of 14 steps from commercial geranylacetone. The prominently strained trans-syn-trans-perhydrobenz[e]indene core characteristic of the isomalabaricanes is efficiently accessed in a selective manner for the first time through a rapid, complexity-generating sequence incorporating a reductive radical polyene cyclization, an unprecedented oxidative Rautenstrauch cycloisomerization, and umpolung 𝛼-substitution of a p-toluenesulfonylhydrazone with in situ reductive transposition. A late-stage cross-coupling in concert with a modular approach to polyunsaturated side chains renders this a general strategy for the synthesis of numerous family members of these synthetically challenging and hitherto inaccessible marine triterpenoids.
How Do Size and Aggregation of Ice-binding Proteins Control their Ice Nucleation Efficiency
Authors: Qiu Yuqing , Hudait Arpa , Molinero Valeria
Published: December 2018

Organisms that thrive at cold temperatures have evolved ice-binding proteins to manage the nucleation and growth of ice. Bacterial ice-nucleating proteins (INP) and insect hyperactive antifreeze proteins (AFP) bind ice through the same amino acid motifs, despite their opposite functions. AFPs are generally small, while INPs are long and aggregate in the cell membrane. It is not yet understood to which extent the size and aggregation determine the temperature Thet at which proteins nucleate ice. Here we address this question using molecular simulations and nucleation theory. The simulations indicate that the 2.5 nm long Tm AFP nucleates ice at 2±1 ° C above the homogeneous nucleation temperature. Addition of ice-binding loops to Tm AFP increases Thet until the length of the binding-site becomes ~4 times its width, beyond which Thet plateaus. We calculate that the INP of Ps. syringae, Ps INP, reaches its maximum Thet = -26 ° C when its binding site has 16 ice-binding loops, in excellent agreement with Thet = -25 ±1 ° C measured for an engineered 16-loop fragment of Ps INP. To further increase Thet , the proteins must aggregate. We predict Thet per number of Ps INP in the aggregate, and conclude that assemblies with 34 INP already reach Thet = -2 ° C characteristic of this bacterium. Interestingly, we find that Thet of aggregates is a non-monotonic and strongly varying function of the distance between proteins. We conclude that to achieve maximum freezing efficiency, bacteria must exert exquisite, sub-angstrom control of the distance between INP in their membrane.
A AÇÃO DO GÊNERO PUBLICITÁRIO MULTIMODAL NA MÍDIA DIGITAL FACEBOOK
Authors: De Paes Vera Lúcia Viana , De Oliveira Sônia Maria Pimenta
Published: December 2018

Neste trabalho, realizamos uma análise multimodal de dois anúncios publicitários de O Boticário, veiculados na mídia digital Facebook, em junho de 2018, de modo a perceber o gênero como ação social e a intencionalidade publicitária. Metodologicamente, nos valemos de uma análise qualitativa-interpretativa com base nos conceitos de Jewitt (2013) e das camadas do modelo GeM, proposto por Hiipalla (2014), considerando-se a atuação das funções da linguagem de Halliday (2004) presentes nos modos semióticos, partindo de suas considerações sobre a linguagem como um sistema multifuncional, o qual representa a realidade, ordena as relações sociais e estabelece identidades (FAIRCLOUGH, 2001, P.27). Também levamos em conta alguns conceitos de Kress e van Leeuwen (2001 e 2006) e Fairclough (2001), expandidos a partir de Halliday para o modo visual e discursivo. Concluímos que as affordances multimodais do gênero publicitário imprimem significados em camadas individuais e na junção dos conjuntos multimodais na geração de efeitos que incentivam o consumo, interligando produtos ao self, ou seja, à identidade pessoal da consumidora.
A GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL E A RELAÇÃO PALAVRA-IMAGEM NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS DE TIRAS DA TURMA DO XAXADO
Authors: Da Cunha Andreia Honório
Published: December 2018

Esta pesquisa fundamenta-se na abordagem Sociossemiótica e tem por base teórica a Gramática do Design Visual – GDV – de Kress e Van Leeuwen (1996). Objetiva investigar a pertinência das interações entre palavras e imagens nas tiras da Turma do Xaxado, do cartunista Antônio Cedraz. O corpus tematiza às problemáticas do sertão nordestino brasileiro, especificamente, aqui tratadas as da relação sertão-sertanejo-universo de trabalho e do coronelismo. Tais problemáticas estão intimamente relacionadas às relações de poder, às desigualdades sociais e aos interesses ideológicos ainda persistentes nessa região. Metodologicamente, a pesquisa circunscreve-se na exposição dos quadros teóricos – quadros comunicacionais, paisagem semiótica e esquematização das metafunções representacional, interacional e composicional – aplicando-os à prática de modo a favorecer a compreensão, sensibilização e notoriedade da ampliação da produção de sentidos estabelecida por esses recursos semióticos comunicativos. Examinam-se, portanto, como resultados obtidos as transgressões e rupturas permissivas nessas semioses por intermédio das relações dialógicas via negociações e acordos entre esses recursos semióticos que remetem ao cômico, risível e, por fim, ao crítico.

Palavras-chave: Produção de sentidos; paisagem semiótica; relação palavra-imagem.
A REPRESENTAÇÃO DO CABELO CACHEADO: ASPECTOS INTERDISCURSIVOS EM RÓTULOS DE PRODUTOS CAPILARES
Authors: Landim Alessandra Folha Mós
Published: December 2018

Este artigo tem como objeto de análise dois rótulos de produtos capilares que constroem, discursivamente, a representação do cabelo cacheado. De um lado, o produto OX – Cachos Controlados possui um rótulo habitual do ponto de vista de um produto para cabelos e, de outro, o produto Novex – Meus Cachos de Cinema tem um rótulo lúdico que articula noções do discurso cinematográfico na sua construção discursiva. Ancorado nas questões de interdiscursividade e de escolhas lexicais, este artigo se desenvolve visando a apontar para o resgate da memória de um discurso sobre padrões de beleza que são refutados e/ou estabelecem uma relação de coexistência com os ideais dos rótulos. Elementos interdiscursivos como esses e relações estabelecidas com o discurso cinematográfico são apontados neste trabalho, principalmente no que tange às escolhas lexicais dos rótulos para a designação dos cabelos cacheados.
O DISCURSO DA EDUCAÇÃO COMO NEGÓCIO: ANÁLISE DE UM EPISÓDIO DO PROGRAMA MUNDO S/A
Authors: Tartoni Marlei Rose Renzetti
Published: December 2018

Este artigo pretende estabelecer conexões entre conceitos da Análise Crítica do Discurso e da Análise do Discurso de tradição francesa, de modo a demonstrar as confluências conceituais que culminam em uma análise textual, social e histórica de textos produzidos na atualidade. Serão apresentadas análises do material linguístico fornecido por interações dialógicas entre agentes em um programa da televisão fechada, mostrando que as escolhas lexicais e a forma como são apresentados dados numéricos podem indicar relações de poder consolidadas pelo capitalismo, dentro do âmbito da formação educacional que se faz necessária hoje e no futuro. Também tentou-se entender as instaurações do sujeito nas formações discursivas e sua relação com o outro, com o espectador, neste caso, mostrando como o discurso é marcado por essa alteridade, mas, também, como ele acaba por (tentar) construir o real compartilhado pelas partes envolvidas.
A GAMIFICAÇÃO NAS PRÁTICAS MULTIMODAIS DE LETRAMENTO EM SEGUNDA LÍNGUA (L2)
Authors: Vieira Josênia Antunes , Fernandes Samara De Souza
Published: December 2018

Este artigo tem como objetivo principal expor o papel da gamificação permeada pela multimodalidade no processo de letramento na aprendizagem de uma língua-alvo. A utilização da gamificação suscita a elaboração de situações de letramento no ensino de línguas, para fins didáticos. O procedimento metodológico inclui a análise de sites e plataformas destinadas ao ensino de uma segunda língua, para a observação dos componentes multissemióticos desses aplicativos utilizados no processo de aprendizagem, em que a gamificação esteja relacionada às práticas sociais no âmbito do letramento multimodal. Nesse processo, percebe-se como por meio da multimodalidade que a gamificação de ambientes educacionais concorre para uma aprendizagem bem-sucedida ou mais motivada. Acredita-se que esse fator é importante, pois expõe o aprendiz à fonte significativa de incentivo ao aprendizado, sobretudo no âmbito da modalidade de letramento social. O aporte teórico está fundamentado em Marcuschi (2001), Street (2014), Koch (2012), Kress (1997), Vieira (2015), Kapp (2012), Bortoni-Ricardo (2005), Hague & Payton (2016), entre outros.
Architectural Vantage Point to Bioplastics in the Circular Economy
Authors: Ã–zdamar Esen GÃ¶kÃ§e , AteÅŸ Murat
Published: December 2018

In the circular economy, bio-based plastics or bioplastics as emerging innovative materials are increasingly being used in many industries from packaging to building materials and agricultural products to electronic and biomedical devices, there is an increasing research on the evaluation of bioplastics in architecture, both as a material or as a design element in interior design. Therefore, this article is a step towards understanding the importance of bioplastic materials in the circular economies and in architecture, regarding the negative carbon footprint and long-term environmental effects of fossil-based plastics.
Discussion on the application of post-pouring belt construction technology in building construction processes
Authors: Sun Jingjing
Published: December 2018

Abstract: In recent years, with the rapid development of modern social economy, the urbanization process has continued to grow, and with it, so as to the demand for housing construction in urban areas. From the development perspective of construction projects, the construction involved would not only has to have a strong structural quality, but attention is also needed in the overall quality of the building. In this, a reasonable introduction of post-pouring belt construction technology in the building construction process can effectively control cracks in concrete structures. This article takes the post-pouring belt construction technology as the main research object, and focuses on its application in the housing construction process, which has shown to provide better assistance in aiding construction.