bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg)
Authors: Fitriyani Adelia , SA Romli , Antoni Antoni
Published: January 2024

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum (Studi Putusan No.26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg). Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (Studi kepustakaan). Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka, Menurut Hasil penelitian bahwa menurut Hukum Positif Terhadap Tinjauan Putusan Hakim dalam Tindak Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum pada perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta sanksi terhadap PT Indo Paser Beton adalah pemblokiran terhadap semua rekening atas nama terdakwa yaitu Robi Okta Fahlevi selaku pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum dalam perkara Nomor 26/Pid-Sus-TPK/2019/PN Plg yaitu dengan dijatuhkannya sanksi hukuman Ta’zir yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat untuk menentukannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyuapan, Ta’zir
HAK ASIMILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2020)
Authors: Damayanti Siska , Marsaid Marsaid
Published: January 2024

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid 19 yang lebih di kenal dengan virus Corona merupakan kewenangan pemerintah. Dimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM berbunyi “Memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa penelitian kepustakaan (library research). Bahan   yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian ini adalah dalam pemberian asimilasi dan integrasi harus sesuai dengan syarat menurut peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Bila ditinjau dari hukum pidana Islam syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum Islam yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana.

Kata kunci: Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,   Hukum Pidana Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Authors: Aulia Mohamad Faisal , Khosyiah Siah
Published: January 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hukum perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial kabupaten Timor Tengah Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dalam pembahasan ini bahwa Telah dijelaskan dalam undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak  dalam pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, social, dan proses peradilan. Pasal 67 B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan social kesehatan fisik mental dan pasal 69 A mengenai edukasi, rehabilitas social, pedampingan psikososial, dan pendampingan proses peradilan. Adapun Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban, Pasal 6 mengenai bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Dinas sosial merupakan suatu bentuk bantuan yang dimulai sejak anak menjadi korban dan korban dapat kembali ke masyarakat.kekerasan seksual mendapatkan pendampingan secara gratis dari dinas social dan balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) meliputi; medis, psikis, social dan pengadilan.

Kata Kunci: kekerasan seksual, perlindungan khusus anak
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN TINDAKPIDANA ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR PERKARA 1106/PID.SUS/2018/PN.PLG
Authors: Aini Mega , Tamudin M , Jumanah Jumanah
Published: January 2024

Based  on  the  division  ofcrime   ta'zir   above,  helping  to  perform  abortion  is included in the first category ofcrime  ta'zir , namely the criminal act of hudud or qisas which is confirmed by the Koran and hadith, but the conditions are not fulfilled by syubhat. The defendant in this case did not have a complete abortion, it was just that the defendant had already given an injection and also gave medicine to drink so that the fetus in the womb could fall. The data source used is secondary data which consists of three parts, namely, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials are binding legal materials in the form of Al-Qur'an and Hadith, the 1945 Constitution, and applicable regulations. The results of the research show that the perpetrator of a criminal act helped to carry out an abortion in decision number 1106 / Pid.sus / 2018 / PN.Plg. sentenced to imprisonment for 4 (four) years and revoked license to practice, because it has been proven to have committed a criminal act of assisting attempted abortion in accordance with the facts in the trial, the testimony of witnesses, the testimony of the defendant, taking  into  account the evidence presented  and  examined  at trial, factors relating  to matters that incriminate and relieve the defendant. And analysis of Islamic criminal law against abortion cases help conduct experiments included in the category jarimah ta'zir derived from jarimah hudud or qishas, but its conditions are not met by doubtful. So the imposition of the punishment is left to the government / state authorities (ulil amri).

Keywords: Inclusion, Abortion, Decision
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUBUNGAN KELUARGA
Authors: Faturrahman Nandang , Kasmarani Yuli
Published: January 2024

Tujuan penulisan ini ialah untuk menganalisis masalah kesenjangan yang terjadi di masyarakat terutama tentang tindak kekerasan terhadap anak angkat yang saat ini kerap terjadi. Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak angkat dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak angkat adalah motivasi pengangkatan anak yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak, adopsi yang ilegal, adopsi demi kepentingan komersial, manipulasi data yang berakibat hukum tidak baik bagi anak dikemudian hari, maupun yang menggangu kesejahteraan anak angkat yang kemudian membuka celah terjadinya kekerasan emosional, penelantaran anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Anak Angkat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN KEJAHATAN BEGAL YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SECARA DARURAT
Authors: Andriani Agustini , Windi aji Ari Bakti
Published: January 2024

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi korban begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat. Dewasa ini, kejahatan perampasan harta benda atau begal kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kejahatan begal ini juga sering menimbulkan korban jiwa. Namun dalam beberapa kasus begal, korban begal dalam keadaan darurat terkadang melakukan perlawanan untuk pembelaaan diri terhadap pelaku sehingga menyebabkan cedera bagi pelaku bahkan pelaku meninggal dunia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengakaji aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara  darurat. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara  darurat sehingga tidak sengaja melukai atau membunuh pelaku pembegalan dapat dibenarkan tindakannya selama memenuhi syarat dan batasan menurut ketentuan hukum.

Kata Kunci:  Pertanggungjawaban Pidana, Pembelaan Diri, Darurat, Begal

 

Abstract

 

This paper aims to analyze criminal liability for victims of robbery who carry out self-defense during an emergency. Today, the crime of confiscation of property or robbery often occurs and causes unrest in the community. This crime of robbery also often causes fatalities. However, in several cases of robbery, victims of robbery in an emergency fight to defend themselves against the perpetrators, causing injury to the perpetrators of death. The approach method used is a normative juridical approach, namely reviewing the laws and regulations regarding criminal responsibility for victims of criminal acts of robbery who carry out self-defense in an emergency. The type of data used is qualitative, while the source of data taken in this study is secondary data. The results of the study reveal that criminal liability for victims of robbery crimes who carry out self-defense in an emergency so that they do not accidentally injure or kill the perpetrators of the robbery can assist their actions as long as they fulfill the terms and conditions according to legal provisions.

Keywords: Criminal Liability, Self Defense, Emergency, robbery.
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMASOK ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR UNTUK PENANGGULANGAN VIRUS COVID-19 MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Maniru Albadrul , Rochmiatun Siti
Published: January 2024

Saat ini sedang gencar-gencarnya sebuah virus yang kita kenal dengan pandemi Covid-19 yang telah merusak tatanan di setiap negara yang di datanginya, baik dalam bidang Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik serta Budaya. Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masa pandemi Covid-19 ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya sediaan farmasi/alat kesehatan yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari Pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimanasanksi  pidana  bagi  pelaku  yang  memasukkan  alat  kesehatan  yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatandan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor

36   Tahun   2009   tentang   Kesehatan.   Adapun   teknik   analisis   data   yakni menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 itu sama dengan kasus pemasukkan alat kesehatan biasanya yaitu melanggar pasal  197  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  yang  mengancam  pelaku dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Hukum Pidana  Islam, tindak pidana  mengedarkan  Alat  kesehatan  yang  tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena tidak ada ketentuan didalam nash.
PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHINAAN ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Erikson Fratama Ario , Hidayat Fatah
Published: January 2024

ABSTRAK

Dengan berkembangnya teknologi selain dampak positif ada juga dampak negatif, seperti kejahatan  yang  dilakukan  bukan  sekedar  di tempat  kejadian  akan  tetapi kejahatan  yang dilakukan bisa dimana saja dan kapan saja. Kejahatan tesebut sering terjadi   terutama penghinaan melalui Facebook yang dilakukan mengenai penghinaan di media sosial. Penghinaan ini tidak tergantung  jarak tempu dari pihak korban, tempat  kejadain perkara berlangsung karena penghinaan lewat media sosial ini bisa dilakukan dimana saja, seperti penghinaan   terhadap   orang   yang   sudah   meninggal   melalui   media   sosial.   Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu : (1) Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Melakukan Penghinaan Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Melalui Media So sial dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal Menurut Pasal 27

Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.   Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder Penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah bahan-bahan pustaka seperti bukubuku, undang-undang, jurnal dan internet yang berkenaan dengan tindak pidana penghinaan. Teknik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif yang meliuti is i data stuktur hukum positif.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dimedia sosial tidak dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat

1,dan  aturan  yang  mengatur  penghinaan  secara  umum  tertuang  dalam  pasal  310-321

KUHPid. Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal menurut Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah hukuman ta‟zir, yang ditetapkan oleh hakim sebagai pengemban legitimasi dibidang penjatuhan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Sanksi, Hukuman Ta‟zir.
PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LAPAS KELAS I PALEMBANG PADA MASA COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: HN Zuynatul Baiti , Tamudin M
Published: January 2024

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Lapas Kelas I Palembang Pada Masa COVID-19 Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Hukum Pidana Islam. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang termasuk narapidana. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan hak narapidana termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana realiasasi perlidungan hak kesehatan narapidana pada masa Covid-19 berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa Covid-19 di Lapas Kelas I Palembang. Metode yang digunakan penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian didapatkan perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan syariat islam Maqasid Syari’ah berupa Hifzh al-nafs, perlindungam hak kesehatan narapidana seperti pelayanan kesehatan melalui program Kesailmu, Program vaksin 1 dan 2 ,pengobatan diklinik terhadap narapidana yang sakit. Pelayanan makanan. Kegiatan olahraga, lingkungan yang bersih. Asimilasi sebagai upaya pengurangan over kapasitas dan pencegahan penularan Covid-19.

Kata Kunci: Hak Kesehatan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Covid-19
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR PENGAIHAN HUTANG DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Saputra M Iqbal , Rizal M , Mursid Fadillah
Published: January 2024

ABSTRAK

            Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan banyak manfaat diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yaitu ditandai dengan timbulnya layanan keuangan berbasis teknologi, diantaranya yaitu pinjaman online. Munculnya pinjaman online menimbulkan banyak manfaat dan juga ada permasalahan yang ditimbulkan ketika kredit bermasalah dimana perusahaan pinjaman online mempekerjakan pihak ketiga debt collector dalam melakukan penagihan hutang yang macet. Penagihan hutang yang dilakukan oleh debt collector dengan cara melanggar aturan tindak pidana seperti mengintimidasi, memfintah, mengancam dan pencurian data pribadi. Memang belum ada aturan khusus terkait pinjaman online atau tata cara penagihan hutang, namun penagihan hutang harusnya dilakukan dengan tidak melakukan cara kekerasan atau tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Kesimpulan dari penelitian ini Perbuatan debt collector telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pertanggung jawaban pidana perilaku debt collector dalam penagihan hutang pada pinjaman online (PINJOL) menurut hukum positif dibebankan kepada debt collector itu sendiri (natuurlijke person). dan kemudian yang kedua Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana perilaku debt collector dalam penagihan hutang pada pinjaman online secara umum dimintai pertanggung jawaban pidana dalam jarimah Ta’zir karena belum ada aturan khusus baik dalam qisas dan had yang mengatur tentang kejahatan cyber.

 Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pinjaman Online, Debt collector
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19
Authors: Satria Muhammad Chaidir , Kasmarani Yuli
Published: January 2024

ABSTRACT

The title of this research is criminal responsibility for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs based on law number 36 of 2009 concerning health. Hoarding of drugs is something that is prohibited both in Indonesian legislation and in Islamic law, especially during the Covid-19 pandemic, of course, it can cause misery and loss in society. The problem raised in this study is criminal liability for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs. The method used in this research is a normative research method or what is often called library research. The results of this study can be seen that criminal liability for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs can be sentenced to a maximum of 10 (ten) years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 in addition, can be punished with a sentence of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah). Furthermore, in Islamic criminal law, criminal responsibility for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs is subject to ta'zir punishment, the punishment of which is left to the government or local authorities.

Keywords: Criminal Liability, Hoarding, Ikhtikar, Covid-19.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KOORPORASI YANG MEMPRODUKSI KOSMETIK PALSU MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KONSUMEN
Authors: Antoni Antoni
Published: January 2024

Abstrak

Penelitian ini membicarakan tentang perkembang industri kosmetik yang begitu pesatnya sehingga mampu memproduksi dalam jumlah sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan IPTEK, serta alat transportasi dan sistem pemasaran dengan platform digital, yang dianggap paling strategis pada masa covid-19.  Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tertutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil menarik dan cantik. Walaupun telah ada berbagai ketentuan yang mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tetap saja pelaku-pelaku curang memproduksi kosmetik palsu/illegal yang membahayakan. Sehingga permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana koorporasi  yang memproduksi kosmetik palsu membahayakan kesehatan konsumen. Oleh sebab itu metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau library reseach. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana bahwa korporasi yang juga merupakan subjek hukum pidana di samping adanya subyek hukum alamiah yakni, orang-perorangan (naturalijk person). Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kosmetik Palsu
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)
Authors: Atina Zoliya , Armasito Armasito
Published: January 2024

ABSTRACT

 

Crime is an act that often occurs in the community, one of which occurs in the Legal Area of ​​the Pemulutan Police. This is very disturbing and disturbing the problems and security of the community. Therefore, the role of the police is needed to make countermeasures in order to minimize the acts of persecution that occur. The formulation of the problem in this study is how the role of the police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency and how Islamic criminal law is on the role of the Police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency. The method used in this research is empirical juridical with qualitative type. The conclusion of this study is that the role of the police in tackling criminal acts at the Polsek Pemulutan is carried out with two efforts, namely preventive efforts and repressive efforts. Prevention is carried out in the form of general efforts, namely socialization of the culture of prohibiting violence, increasing happiness, and the dangers of drug and alcohol efforts. Then repressive efforts are tackling the case settlement process from the investigation and investigation of the Public Prosecutor's case to resolve the trial problem and the settlement of case settlement with a peace system (restorative justice) and the settlement of case settlement. Then the second is that the role of the police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency is carried out in accordance with Islamic criminal law as has been implemented by Rasulullah SAW in terms of law, which aims to carry out amar ma'ruf nahi munkar and to achieve the objectives of criminal law. Islam as it can maintain life as Maqāsid Ash-Syarī'aḥ or Al-Maqasid Al-Khomsah, namely hif annafs (maintaining the soul), Hifzh-dīn (maintaining religion), hif-'aql (maintaining reason), hifzh an-nasb (maintaining offspring) and hifz al-māl (maintaining property).

Keywords: Islamic Criminal Law, Countermeasures, Role of Police, Crime of Persecution
OPTIMALISASI OPERASI RAZIA MESUM DI KOST-KOSTAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Ardiana Putri , Atika Atika
Published: January 2024

ABSTRACT

Acts or criminal acts that have recently occurred both among the general public and adolescents in the lecture environment and must be accounted for in accordance with the principle of legality, namely one of the immoral crimes. There are various kinds of immoral crimes, one of which is immoral acts in boarding houses and lodging. This is not an open secret among the public, but there are many teenagers who do it. Obscene acts committed by a pair of humans outside of a legal marriage relationship, it can be said to be adultery. The research method used is the field type method, namely Empirical Jurisdiction by using data collection techniques through field research (Field Research). The results of the research revealed that violators could be subject to punishment based on article 9 of Palembang City Regional Regulation number 2 of 2004 concerning the eradication of prostitution. According to Islamic Criminal Law, the punishment for violators of obscene acts is jarimah fornication. Adultery is divided into two, namely adultery muhsan, given the punishment of stoning and stoned to death, while fornication ghairu muhsan, given a hundred lashes and exiled to a place far from the population.

Keywords: Optimization, Civil Service Police Unit, Nasty Raids Operation.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (DI DESA PUSAR KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)
Authors: Sianura Olivia , Tamudin M
Published: January 2024

ABSTRACT

The background of this research is that cement mining activities by PT Semen Baturaja aim to meet the national demand for cement, especially in the South Sumatra region. This activity is actually in the context of fulfilling the State's duties in the welfare of the people, however this mining activity has an impact on the environment and the community around PT Semen Baturaja. Among the negative impacts are the reduced water reserves, the amount of dust caused by mining activities around Navel Village. This background inspired the writer to conduct research with the title "Law Enforcement Against Criminal Acts of Environmental Pollution (In Pusar Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu District). The formulation of the problem in this research is 1. How is Law Enforcement Against Environmental Pollution Crimes (in Pusar Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency) 2. What is the perspective of Islamic Criminal Law in Enforcement of Environmental Pollution (in Pusar Village, Baturaja Barat District, Ogan Regency Komering Ulu). The method used in this research is normative-empirical with a qualitative approach. Observation data collection techniques, interviews, and literature study. The data analysis technique in this study uses a qualitative descriptive method with an inductive mindset that is arranged systematically, so that it becomes concrete data regarding the criminal act of environmental pollution by PT Semen Baturaja. The data source for this research is primary data, namely information derived from interviews and direct observation of research locations, while secondary data is data obtained from documentation or literature to complement primary data. Based on the results of this study, the authors conclude that law enforcement against criminal acts of environmental pollution (in Pusar Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency, is not running as it should, only subject to administrative sanctions, due to difficulty linking the perpetrators with little evidence and lack of concern the community towards the surrounding environment, while responsibility in the form of (CSR) is not optimally given Islamic Criminal Law Perspectives on criminal acts of environmental pollution in Pusar Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency, are given sanctions in the form of ta'zir where the punishment and levels are returned to judges whose purpose is to educate and provide a deterrent effect on perpetrators who pollute the environment.

Keywords: law enforcement, crime, environmental pollution
REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH TASYRI’IYYAH
Authors: Hafas Imam , Kasmarani Yuli
Published: January 2024

Cases of sexual violence against children are a serious problem that can have lasting effects, both physically and psychologically. To minimize and prevent this, the government has made changes in determining penalties for perpetrators of sexual violence against children (pedophilia) to deter and fear them. This research is a library study regarding changes in criminal law policy for pedophilia perpetrators from a siyāsah tasyri'iyyah perspective using a juridical-normative method and primary and secondary sources that are descriptive-analytic in nature and analyzed using a juridical-normative approach based on state theory. law, criminal law policy, and siyāsah tasyri'iyyah. The results of the research can be concluded that the changes in criminal law that occurred in Indonesia were adapted to the social conditions of society, namely in the view of siyāsah tasyri'iyyah, in making changes to criminal law policy pedophiles have realized the values ​​of the Qur'an and Sunnah. This policy change is also a form of government responsibility in protecting human rights.

Keywords: Pedophilia, Criminal Law Policy, Siyāsah Tasyri'iyyah.
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh)
Authors: Sarika Sarika , Erniwati Erniwati
Published: January 2024

The crime of rape is often experienced by children who are relatively young (underage). In children, the innocent nature of a child who is unable to predict behavioral tendencies will make it easier for rape crimes to occur. Children who are still very economically and socially dependent on adults are often used as an outlet for their desires. The focus of the study in this thesis is: 1. What is the basis for the judge's considerations in deciding sanctions for the crime of rape of minors (Decision Study Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh). 2. What is the review of Islamic criminal law regarding sanctions for the crime of rape of minors (Decision Study Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh). This research uses a normative juridical approach. The data source for this research is primary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique was carried out by means of library research. The results of this research conclude that the Judge's Basic Considerations Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn/Msh in cases of rape of minors took into account juridical and sociological considerations by sentencing the defendant to imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months at the Special Child Development Institute (LPKA), and Job Training for 1 (one) month, and a review of Islamic criminal law regarding decision Number 3/Pid.sus-Anak/2019/Pn/Msh is hudud law, where the punishment is included in the Jarimah of adultery, the punishment is being whipped 100 times and exiled for a year.

 Keywords: Child Rape, Criminal Sanctions, Adultery.
Contribution of 3D automated mineralogy in unraveling the formation history of Nb-Ta-Sn mineralized LCT pegmatites in the Karagwe-Ankole belt (Central Africa)
Authors: BUYSE Florian , DEWAELE Stijn , BOONE Matthieu N. , CNUDDE Veerle
Published: January 2024

The Mesoproterozoic Karagwe-Ankole belt (KAB) in Central Africa hosts important mineralized lithium-cesium-tantalum pegmatites enriched in Sn, Nb, Ta and W. Microscopic techniques are required to further refine the paragenetic history of mineralized pegmatites in the KAB and to understand the pegmatite-forming processes leading to an enrichment of economically important minerals. Using a combination of scanning electron microscopy (SEM)-based automated mineralogy systems with X-ray computed tomography (µCT), we investigated the mineral relationships in a three-dimensional (3D) space. This paper presents new insights into the crystallization sequence of mineralized pegmatites in the KAB. A stage of albitization followed the primary crystallization, where muscovite probably plays a role in the fluid migration and the subsequent precipitation of ore minerals. Primary saccharoidal albitization was followed by tourmaline crystallization, but before the secondary cleavelandite-type albitization. The ‘Cornish Type’ cassiterite originating from greisen pockets confirms the suggested hydrothermal formation conditions. A first-time description of oriented zircon and the association with flat tabular columbite-tantalite points to the importance of local magmatic-hydrothermal conditions. This study emphasizes the possibilities of using 3D automated mineralogy for the identification of minerals and their position in the paragenetic history of mineralized pegmatites and by extension of microscopically complex and diverse ore deposits.
Artistas brasileiras em exposições internacionais nos Estados Unidos, 1930 e 1939
Authors: Cardoso Renata Gomes
Published: January 2024

Este artigo propõe uma análise sobre a presença de mulheres artistas brasileiras em duas exposições internacionais realizadas nos Estados Unidos em 1930 e 1939, nos museus Roerich e Riverside, respectivamente.  Para tal debate e considerando que as mostras foram organizadas a partir do Brasil, apresenta-se a participação e circulação de tais artistas na cena artística brasileira, analisando a repercussão e projeção de suas trajetórias, de forma a debater tal participação internacional atrelada às dinâmicas do contexto brasileiro.
Karl Marx como Prometeu
Authors: Dagios Mateus
Published: January 2024

A partir dos conceitos de partilha do sensível (Rancière) e da recepção da antiguidade, o artigo analisa uma charge política que representa Karl Marx, nessa época editor do jornal Rheinische Zeitung, como a figura mítica do Titã Prometeu. O texto examina como a charge foi produzida como crítica ao código de censura prussiano, abordando o significado dos elementos da charge ressignificados na narrativa mítica grega. Discute-se como a antiguidade é apropriada como um elemento retórico pelo chargista e como é possível abordar o tema da recepção da antiguidade nas caricaturas.
Arte, circulações e transferências (2023)
Authors: Coli Jorge
Published: January 2024

Informe sobre a publicação Arte, circulações e transferências, uma publicação coletiva da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
A Survey of an Exposure to Extramural English Activities among EFL Undergraduate Students
Authors: Fachriyany Aulia , Murtafi'ah Banatul
Published: January 2024

Apart from learning English in class, EFL students start learning English outside the classroom, known as Extramural English activities. This study aims to determine how often EFL undergraduate students are exposed to Extramural English activities in everyday life. It involved 153 students majoring in English Education at a private university in Indonesia who participated in the study. To garner the data, a questionnaire adapted from Barbee (2013) with a total of 34 items which consisted of three elements of language learning activities beyond the classroom, namely 1) Exposure to verbal sources of English outside the classroom, 2) Exposure to written sources of English outside the classroom, and 3) Exposure to verbal-written sources of English outside the classroom was distributed to the students. The results showed that Extramural English activities that were often carried out by the students were listening to English songs with and without lyrics, reading English content on social media, and ‘sometimes’ watching English TV series or movies with subtitles. Overall, each of these activities was carried out by students with a duration of between 4 to 5 and 5 to 7 hours each week. This research can be useful for language teachers or lecturers to motivate students to start practicing English through Extramural English language activities that students do, and for the English Education department to facilitate students' language proficiency with Extramural English activities outside of the classroom.
Memede Kollizyon Tümörü: Heterolog Komponentli Malign Filloides Tümör ve İnvaziv Meme Karsinomu, Spesifiye Edilemeyen Tip
Authors: ÖZKAVRUK ELİYATKIN Nuket , GÜZELİŞ İsmail , TAVUSBAY Cengiz , GÜRSOY BULUT Merve
Published: January 2024

Memenin filloides tümörleri nadir tümörler olup malign formu çok daha nadirdir. Malign formları da dahil tüm filloides tümörlerde intratümöral karsinom gelişimi olabilir. Ancak kollizyon tümörünün bir parçası olarak malign filloides tümör ve eşlik eden invaziv duktal karsinom ise çok nadir bir klinik antitedir. Malign filloides tümörün spesifik radyolojik bulgusu olmadığı için tanı histopatolojik değerlendirme ile yapılır. Eşlik eden tümörün saptanması da çok dikkatli makroskobik ve mikroskobik değerlendirmeler ile mümkündür. Biz bu sunumda 44 yaşında kadın hastada aynı memede heterolog komponentli malign filloides tümör ve arada geçiş zonu bulunmayan invaziv duktal karsinom olgusunu bildiriyoruz. Preoperatif dönemde radyolojik olarak veya cerrahi sırasında saptanmamış kollizyon tümörünün tanısında tümörden kapsamlı patolojik örneklemeler ile çok dikkatli makroskobik değerlendirme önemlidir. Malign filloides tümör hematojen yayılım gösterir, bu nedenle de aksiller lenf nodu diseksiyonuna gerek yoktur. Ancak karsinom ile birliktelik durumunda, tedavi şeklini ve prognozu karsinom evresi belirler.
Investigating physiological effects due to artificial infections of grapevine with Verticillium nonalfalfae
Authors: Savi Tadeja , Herrera Jose Carlos , Maschek Oliver , Chatzisavva Martha , Forneck Astrid , Halmschlager Erhard
Published: January 2024

Ailanthus altissima is among the most invasive woody species worldwide, outcompeting native trees. The fungus Verticillium nonalfalfae (VN) is promising for A. altissima biocontrol, and its effects on the host have been studied via visual assessment in a range of host species. However, little research was performed to address fungal effects on the physiological processes of non-target woody plants. We investigated the occurrence of visual and non-visually recognisable perturbations of VN infection on potted vines to evaluate the potential risks of the biocontrol pathogen on viticulture. Eighteen four-years-old Vitis vinifera (cultivar Grüner Veltliner grafted on Kober 5BB) potted plants were inoculated with VN conidial suspension of the fungus (F), while nine plants were treated with sterile water (C, control). Disease symptoms and physiological parameters were monitored throughout the experiment (seven evaluation dates), while leaf water potential, leaf mass per area (LMA) and biomass were measured at the end of the study when plant tissue was sampled for re-isolation of the fungus. In our trial, inoculations with VN induced characteristic wilting symptoms only in Ailanthus (used as side control of the inoculum), while vines remained asymptomatic, thus indicating a high degree of host specificity of VN. Limited or no impact was detected on the physiology of the non-target V. vinifera. Furthermore, the LMA and biomass measured in the two experimental groups were not different. Although fungal colonisation induced vascular discolouration in both species, the fungus could only be re-isolated from dying Ailanthus but not from vine tissue. Results suggest that V. vinifera cv Grüner Veltliner is resistant to the applied VN isolate. However, the susceptibility and physiology of additional grapevine cultivars, as well as other native woody species to VN, should be studied before promoting large-scale use of the biocontrol agent.
The Role of Notaries in Making Sharia Banking Contract Deeds in Post-Constitutional Court Decisions Number 93/Puu-X/2012
Authors: Praptonowati Alun Windari , Sulistyandari Sulistyandari , Bintoro Rahadi Wasi , Suyadi Suyadi
Published: January 2024

Notaries in the making of sharia contract acts are required to have an understanding of sharia contracts and laws. This study is to determine the application of the choice of forum in the settlement of Islamic banking disputes after the Constitutional Court decision Number 93 / PUU-X / 2012 concerning the Review of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. As well as the role of the notary in making the Islamic banking deed and after the decision. The method used in this research is the normative legal method. There are three approaches used in this, as following: normative juridical research, namely the case, statutory and conceptual approach. The results of the research showed that after the issuance of Decision Number 93 / PUU-X / 2012, the settlement of Islamic banking disputes is an absolute authority within the Religious Courts (in litigation). This affirmation of the authority of the Religious Courts is supported by Perma Number 14 of 2016 concerning the Settlement of Sharia Economic Cases. The role of a notary in making sharia deeds must apply sharia principles in line with the Sharia Banking Law Number 21 of 2008 and it is important for a notary to have sharia certification so that its legality can be recognized. The role of the notary after the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 by stating that the settlement of sharia banking disputes is the absolute authority of the Religious Courts in making sharia deeds. In conclusion the Constitutional District Court is no longer authorized to resolve sharia economic disputes.Keywords: Sharia Contract, Choice of Forum, Role of Notary, Sharia Banking, Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012, Dispute
The Policy of The Regional Supervisory Board in Overcoming Business Competition Problems in The Determination of Honorarium By Notaries in The Kuningan District
Authors: Dwisepta Mochamad Sesar , Pamuji Kadar , Kartono Kartono
Published: January 2024

The role of the Regional Supervisory Board (hereinafter referred to as Supervisory) in supervising Notary is very important, the goal is that Notary in carrying out their duties in their positions remain within the corridors of statutory regulations and the code of ethics. This study aims to determine the extent of the role of the Supervisory in supervising Notary in determining Honorarium outside the Rules of Notary Profession and under association provisions. This type of research is normative juridical. The method used in this research is literature study and interviews by interviewing several Notary and the chairman of the Regional Supervisory Board as respondents. The data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques and then described. The results of the study show that the Regional Supervisory Board regarding its role in supervising Notary who determine the honorarium under the stipulations of the association and the Law on Notary Position can be summoned if there is a prior report from the public, however, the Supervisory should work and be active in terms of supervising Notary, because the Supervisory according to article 1 number 6 of the Rules of Notary Profession has given the authority to guide Notary.Keywords: Regional Supervisory Board; Notary; Role; Honorarium
Notary Role in The Making of Certificate Buy and Sell Binding Agreement For Legal Certainty
Authors: Rubbih Astri , Sulistyandari Sulistyandari , Bintoro Rahadi Wasi , Sanyoto Sanyoto
Published: January 2024

The role notary in making the sale and purchase agreement deed and the deed of power to sell and sell not appropriate, so there is no legal certainty for the parties who enter into the agreement before the notary. Decision 1603K/PDT/2013, an agreement that was originally payable with a guarantee certificate, but the deed was made a sale and purchase agreement. This type of research is normative or doctrinal legal research. The results of the research and discussion show that the Notary Public does not carry out his role in accordance with the Law on Notary Position, namely not fulfilling the authentic deed making procedure, not reading the deed he has made. Legal consequences for Notaries who do not play the role of a notary according to the Notary Code of Ethics for the Honorary Council may impose sanctions on the Notary. Suggestions from a Notary Public authorized in making Deeds are obliged to implement the provisions of the Law on Notary Position and the code of ethics. The legal consequence for a notary should be that a notary who does not carry out his role has his license revoked.Keywords: Role of Notary, Sale and Purchase Agreement (PPJB), Power to Sell
Lurah’s Accountability For The Letter of Inheritance As Evidence
Authors: Putriana Intan Rizki , Prihatinah Tri Lisiani , Muflichah Siti , Maryono Antonius Sidik
Published: January 2024

Inheritance occurs because of the death of a family member. Currently, heirs can be limited with a Letter of Inheritance that can be made in the Kelurahan. This study aims to analyze the responsibility of the Lurah in making a Letter of Inheritance based on the inheritance system according to Islamic law in Indonesia. In addition, it is also aimed at analyzing the legal status of the Letter of Inheritance made by the Lurah as evidence. The research method used is normative juridical research. The results of the research, the Lurah and Camat are only administratively responsible in the process of recording the Letter of Inheritance, and are not responsible materially regarding the substance of the composition of Inheritaries. Other findings show that the Letter of Inheritance which was signed by the Petitioner legalized by the Head of the Village and the Camat, is an underhand letter.Keywords: Lurah, Letter of Inheritance, Islamic Law
The Affidavit of Support Legally Enforceable for Foreign Citizens in Indonesia
Authors: Abdullah Ziad
Published: January 2024

This study aims to assess authorize of a notary in making affidavit deeds regard to inheritance rights for foreign citizens. Focus this study to discuss the application affidavit as evidence in court based on the dispute case of Chung Jung as a foreign citizen who demands his rights as heirs. The purpose of the discussion is to answer the problem that Indonesia has not specifically regulated affidavits which used to evidence in court. This study using the statute approach and case approach to investigate the regulations and the case related to the issues discussed. As a result, the affidavit deed made by the Indonesian Notary does not have the power to resolve dispute, it is used as complementary evidence. Claims using affidavit deed as single evidence have no legal strength power in court.Keywords: Affidavit; Authentic Deed; Notary; Civil Cases; Foreign Citizens