bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: PERLINDUNGAN, PERMASALAHAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Rahmanto Tony Yuri
Published: July 2018

AbstrakProses demokratisasi di Indonesia saat ini menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Namun permasalahan utama dalam penyiaran di negeri ini adalah tidak konsistennya kebijakan pemerintah sebagai salah satu regulator penyiaran, lemahnya lembaga regulator pengawas penyiaran dan ketidaktaatan penyelenggara penyiaran. Jawa Barat dengan budaya yang beragam telah memiliki lembaga penyiaran, namun pada praktiknya di lapangan belum menampilkan keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat khususnya di Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menganalisa substansi, konteks, dan relasi antara lembaga penyiaran, pemerintah daerah serta masyarakat dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan berekespresi yang dimiliki pemerintah, lembaga penyiaran serta masyarakat di Provinsi Jawa Barat, masih ditemukan permasalahan terkait keberagaman isi siaran, sentralisasi kepemilikan lembaga penyiaran, kurangnya pemanfaatan lembaga penyiaran publik dan teguran serta sanksi yang diberikan seringkali diabaikan oleh para pelaku penyiaran.Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Regulasi, Hak Asasi Manusia.AbstractDemocratization process in Indonesia is currently putting the public as the owner and the ultimate controller in broadcasting sphere. The main problem in Indonesia is the inconsistent governments policy as one of broadcasting regulators, the weak regulatory of monitoring agencies and the disobedient broadcasting operators. West Java as one of the provinces that has cultural diversity have a brodcasting operator, in practice, they do not present the diversity of broadcast content and diversity of ownership. The question is how the implementation of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting in terms of protecting the freedom of expression, especially in West Java. This research applies qualitative approach, conducted analysis of the substance, context and relationships between broadcasters,local governments and community from a human rights perspective. The result shows that the enactment of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting has not fully guarantee the protection of the right to freedom of expression owned by the government, broadcasters and communities in West Java province, other problems are related to: the diversity of broadcast content, centralization of ownership of broadcaster, the lack of utilization of public broadcasters, and the reprimands and sanctions are often overlooked by the broadcasters.Keywords: Freedom of Expression, Regulation, Human Rights.
Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi
Authors: Citrawan Harison
Published: July 2018

Jaminan kesesuaian undang-undang terhadap norma dan prinsip hak asasi manusia secara langsung membutuhkan sebuah mekanisme dan metodologi yang mampu memprediksi (predict) dampak produk legislasi terhadap penikmatan hak asasi manusia (human rights enjoyment) oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Atas dasar pemahaman tersebut, tulisan ini hendak menguraikan sekelumit peluang dan tantangan secara metodologis atas gagasan untuk merumuskan sebuah kerangka kerja analisis dampak hak asasi manusia terhadap naskah rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, tulisan ini akan dipilah ke dalam tiga bagian utama yakni: pertama, gambaran umum analisis dampak hak asasi manusia sebagai instrumen teknis dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights based approach) yang tengah berkembang sejak dasawarsa terakhir; kedua, peluang untuk meletakkan pendekatan tersebut ke dalam proses pembentukan regulasi (rule making process); dan ketiga, adalah gambaran tentang tantangan metodologis ilmu sosial dalam merumuskan cara kerja analisis dampak hak asasi manusia ke dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Adapun tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam rangka merumuskan analisis dampak hak asasi manusia atas rancangan undang-undang, secara fundamental dalam perspektif ilmu hukum diperlukan pergeseran paradigma doctrinal gaze yang cenderung positivistik; yang kerap melanda penelitian hukum di Indonesia. Dengan meminjam metode dan teknik analisis yang dikenal dalam sains dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan dengan tetap berpegang pada standar reasoning penegakan hukum, maka pelbagai rupa ‘pseudo-prediction’dapat dilakukan dalam rangka menilai dampak dari sebuah rancangan undang-undang terhadap hak asasi manusia.
Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Authors: Michael Donny
Published: July 2018

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar tugas pemerintahan dapat dilaksanakan. Pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran Pemerintahan Desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana kewenangan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan yang berbasis hak asasi manusia, serta bagaimana mekanisme perlibatan masyarakat (partisipasi) dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berbasis pada data-data kualitatif. Dari temuan lapangan ditemukan dalam praktek pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, antara kewenangan mutlak serta ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tidak terdeskripsikan secara ideal. Untuk itu, dalam menyelenggarakan perencanaan program desa perlu diikutsertakan dari unsur masyarakat, misalnya antara lain: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin, selain itu juga perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak
Authors: Kurniawan Muhamad Beni
Published: July 2018

Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial review Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai status anak di luar nikah. Penelitian ini mengkaji masalah status anak di luar nikah dengan pendekatan HAM dan hukum progressif yang bertitik berat kepada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan apakah anak itu sebagai anak sah maupun anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM. Ketidakadilan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah merupakan pelanggaran HAM. Perlu penerapan konsep hukum progresif dalam memaknai Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum progresif bisa disebut sebagai “hukum pro-keadilan”. Hukum progresif menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk perlindungan terhadap hak setiap manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Tujuan dari hukum progresif adalah untuk melindungi hak-hak anak tanpa membedakan status anak tersebut.
Identifikasi Kecenderungan Bakat dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Bimbingan dan Konseling
Authors: Mudaim Mudaim , Wibowo Agus
Published: July 2018

TALENT TRENDS IDENTIFICATION AND THE EFFECT ON LEARNING OUTCOMES OF GUIDANCE AND COUNSELING STUDENTS. The success of the learning process undertaken by individuals is not only determined by a single factor. Learning is a mental process, therefore identification of the influence of mental state is something very important. The mental aspect that allegedly influences individual learning outcomes is potential; talent. The purpose of this research is to identify student talent so that lecturers can do the learning process by taking into account individual differences, potentials and talents. This research was conducted at Muhammadiyah University of Metro. The population is all students of Guidance and Counseling University of Muhammadiyah Metro and the sample is determined by stratified random sampling. The research instrument uses talent test and student learning outcomes in the form of KHS. Analysis of correlational data using product moment. The results showed scholastic talent and student learning outcomes Guidance and Counseling University Muhammadiyah Metro is in the medium category. The contribution of scholastic talent to learning result or achievement index is 55,5%. and the correlation is 0.747 with sig.0.00.
Profil Kematangan Karier Mahasiswa STAI Siliwangi Bandung
Authors: Ash Shiddiqy Ahmad Rifqy
Published: July 2018

PROFILE OF STUDENTS CAREER MATURITY STAI SILIWANGI BANDUNG. This study is driven by the tendency of guidance and counseling services at universities, especially in STAI Siliwangi Bandung by students to establish their future career maturity, nevertheless, the services obtained do not meet their expectations. Considering career guidance for students, especially student career maturity is left alone, passes, and runs by itself. Then students will experience confusion and unpreparedness in facing the next career demands. Students are the final status as learners before entering the world of work and following career demands, so they need direction, career guidance to stimulate the development and stabilization of their career orientation optimally according to the level and characteristics typical of the progress as it goes through. The purpose of this research is the formation of the maturity profile of the student's career. This research uses the quantitative method. This research produces (1) Maturity picture of Student Career (2) The effectiveness of career counseling to strengthen the maturity of the student's career. The conclusion of the research is the maturity of the student's career is in mature category, there is no career guidance service to strengthen student career maturity in STAI Siliwangi Bandung, based on the results of research can be formulated a model of collaborative career guidance services to harden the maturity of STAI Siliwangi Bandung student career.
Analisis Asesmen Kebutuhan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Pembimbing Akademik
Authors: Khairun Deasy Yunika , Hakim Ibrahim Al
Published: July 2018

NEED ASSESSMENT ANALYSIS OF STUDENTS TO ACADEMIC ADVISOR SERVICES IN COLLEGE. The aim of this study is to assess the needs service of Academic Advisory provides guidance for students. Research also aim to found the barriers or obstacles encountered academic adviser in providing academic guidance services. This research use quantitative approach with questionare of Academic Advisory Service, interview the students and Academic Advisory Service, and documentary study. Sample in this research are students of Guidance and Counseling Study Program and lecture who have the task as Academic Advisory in Study Program of Guidance and Counseling. This research found that the Academic Advisory has giving all indicator service based on Statuta of Sultan Ageng Tirtayasa University and Standar Operational Procedur Academic Advisory Service. But, there are seceral obstacles or constraints faced by the Advisory Academic in the service of student guidance, such as time limitation od Advisory Academic, imbalance in the ratio between the number of Advisory Academid and discipline of students in following the schedule of academic guidance.
Zaman Menuntut Konselor Menjadi Kreatif
Authors: Susanto Eko , Hidayat Ade
Published: July 2018

DEMANDS: COUNSELORS TO BE CREATIVE. Along with the development era of counselor, work demands become increasingly complex. Challenges will be constantly confronted by counselors as a result of the changes taking place. Changes in the work environment of counselors force them to be creative. Counselors should be able to find solutions, find new ways and adapt to changes that occur. So, on the process of education of potential counselors in Indonesia should also encourage the creativity of counselors in the realm of their scope of work. Such efforts need to be integrated with the counselor education curriculum. One of them is developing the SCAMPER Model to help candidate of counselors and professional counselors in Indonesia encourage their creativity.
Justice in Robes (A Justiça de Toga)
Authors: Molinaro Carlos Alberto
Published: July 2018

Sem resumo.
O modelo do Código Civil brasileiro de 2002 sob a perspectiva das funções atuais da codificação
Authors: De Andrade Fábio Siebeneichler
Published: July 2018

O presente estudo tem como tema o modelo do Código Civil de 2002 e pretende examinar se a codificação brasileira atende a duas funções atuais da codificação: primeiro, a função de coordenação das matérias de Direito Civil situadas na parte geral e na parte especial. Segundo, a função de integração do Direito Privado. Quanto a este ponto, analisa-se especialmente a integração entre o Direito Civil e o ramo do Direito Comercial e, num segundo momento, entre o Direito Civil e a disciplina do Direito do Consumidor.
Se educação é a resposta. Qual era a pergunta?
Authors: Molinaro Carlos Alberto
Published: July 2018

A proposta principal deste paper está em que uma educação em direitos humanos conduz a uma cultura de direitos humanos e, conseqüentemente, a uma sociedade civil estável. Educação em direitos humanos está se tornando um ingrediente essencial para todas as sociedades no mundo de modo a encorajar o respeito e a tolerância a estes ao nosso redor, e a construir cidadãos comprometidos com o futuro dos direitos humanos e com a proteção ativa da dignidade da pessoa humana. Educação em direitos humanos pressente claramente não uma educação em direitos humanos como um fim em si mesmo, mas como um processo de apoderamento, um meio de transformação, e um mecanismo para chamar a atenção para os abusos. Assim, uma efetiva educação em direitos humanos tem dois objetivos essenciais: aprendendo sobre direitos humanos e aprendendo para direitos humanos.
O meio ambiente sul-africano e a Constituição de 1996
Authors: Kotzé Louis J. , Alves Sérgio Osborne Moreira
Published: July 2018

Este estudo discorre sobre a proteção ambiental na República da África do Sul com a edição da Constituição de 1996 conformando um direito humano justiciável. A contribuição começa com uma exposição no desenvolvimento do direito ambiental. São discutidas as providências constitucionais mais pertinentes relacionadas ao ambiente, e são feitas observações relativas a desenvolvimentos futuros.
Sistemas comparados de pensões públicas e privadas
Authors: Mesa-Lago Carmelo , Milhoranza Mariângela
Published: July 2018

Este artigo resumidamente esclarece as principais características dos sistemas de pensões públicas e privadas, assim como suas reformas estruturais e paramétricas. Nuclearmente compara o desempenho, em 10 países da América Latina dos sistemas de pensão privadas, e em 8 países da mesma região, os sistemas de pensões públicas, baseando-se em nove indicadores,: cobertura de mão-de-obra, idade de aposentadoria e níveis de pensão, igualdade de gênero, custos administrativos, contribuições salariais, tendências, diversificação do portfólio de investimentos em fundos de pensão, retorno do capital e equilíbrio financeiro. Contrariamente ao suposto do melhor desempenho dos sistemas privados, este ensaio conclui que o sistema público, segundo os indicadores apontados, apresenta os melhores resultados.
The south african environment and the 1996 Constitution
Authors: Kotzé Louis J.
Published: July 2018

This study brings the debate upon environmental protection in the Republic of South Africa since the 1996 Constitution enactment which conformed it as a justifiable human right. The contribution begins with some considerations about (in) the development of the environmental right. The more pertinent constitutional provisions related to the environment are discussed, and there are some remarks about future developments in this field.
Estado Socioambiental de Direito e o princípio da solidariedade como seu marco jurídico-constitucional
Authors: Fensterseifer Tiago
Published: July 2018

O presente estudo analisa o surgimento do modelo de Estado Socioambiental de Direito, sedimentado sob o marco jurídico-constitucional do princípio da solidariedade, caracterizando os deveres de proteção ambiental conferidos ao Estado, bem como os deveres fundamentais ambientais atribuídos aos atores privados.
O princípio da isonomia (igualdade jurídica)
Authors: Torelly Paulo Peretti
Published: July 2018

O artigo contextualiza o princípio da isonomia nos dias de hoje e no curso da história, em termos legislativos, doutrinários e jurisprudenciais, para evidenciar a suaatualidade na preservação dos direitos fundamentais, identificando o mesmo como uma viga mestra da ordem jurídica na vedação do arbítrio.
Aporias do global constitutionalism de Richard Falk
Authors: Teixeira Anderson V.
Published: July 2018

O artigo se propõe a fazer uma análise crítica da proposta de global constitutionalism de Richard A. Falk para a ordem internacional. O objetivo principal do presente artigo é expor os elementos e princípios básicos da referida proposta ao mesmo tempo em que se está tentando demonstrar como tais elementos e princípios possuem uma instrumentalização prática ou a sua própria argumentação filosófica maculada por alguma insuficiência teórica.
Dimensões do sistema eleitoral
Authors: Enzweiler Romano José
Published: July 2018

A paisagem política de um país democrático é fortemente influenciada por seu sistema eleitoral (DAHL, 2001). Definir a fórmula eleitoral significa balizar as regras do jogo democrático, possibilitando a transformação de votos em cadeiras no Legislativo ou em cargos no Executivo. As opções apresentadas variam entre emprestar maior estabilidade aos governos (majoritaristas) ou representatividade às minorias (proporcionalistas). Um terceiro caminho pretende aproveitar as vantagens de ambos os sistemas: do majoritário, a governabilidade; do proporcional, a representatividade. Designa-o boa parte da doutrina de "distrital misto". Inúmeras propostas sustentam que a fragmentação partidária, traço característico de nosso sistema eleitoral, enfraquece os elos necessários à dignidade democrática e republicana, propondo o distrital misto como forma de reduzir o número de partidos em disputa mas, ao mesmo tempo, sem que se impeça a representação das minorias e dissidências.
¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de regresividad? un enfoque desde la jurisprudencia constitucional colombiana
Authors: Uprimny Rodrigo , Guarnizo Diana
Published: July 2018

O artigo aborda a problemática do instituto da proibição de retrocesso social no âmbito do direito colombiano, mormente em relação ao questionamento da possibilidade de sua aplicação e da falta de critérios objetivos a guiarem o intérprete. Após exame aprofundado de determinadas decisões, conclui que a despeito das dificuldades inerentes à aplicação, a jurisprudência recente da Corte Constitucional Européia demonstrou ser possível adotar um conceito de proibição de retrocesso com um conteúdo normativo justiciável.
Aspects theoriques et philosophiques de la decentralisation
Authors: Scholler Heinrich
Published: July 2018

O artigo examina inicialmente o desenvolvimento histórico da noção de centralização política, apontando então os pontos principais do movimento contrário, dedescentralização, principalmente o aspecto do direito ao desenvolvimento e o princípio da subsidiariedade e da participação democrática. Conclui então pelo reconhecimento de uma nova imagem do homem e da idéia de formação do Estado de baixo para cima, ligados aos direitos do homem e tendo por ponto de partida a sua dignidade.
O sistema jurídico em Kelsen e Luhmann
Authors: Schwartz Germano , Neto Arnaldo Bastos Santos
Published: July 2018

O presente artigo tem como objetivo analisar o desenvolvimento da idéia de sistema jurídico nas obras de Hans Kelsen e de Niklas Luhmann. Nesse sentido, procura apontar as diferenças e as semelhanças encontradas no pensamento de ambos os autores no que tange à elaboração de uma hipótese de Direito ordenado em função de um determinado sistema. Procura, ao final, demonstrar que a leitura dos autores citados deve ser feita a partir de uma questão de paradigmas, radicalmente diferente em Kelsen e Luhmann.
Repersonalização do direito privado e fenomenologia hermenêutica
Authors: Grison Leonardo
Published: July 2018

A presente pesquisa tem seu foco na repersonalização do direito privado. A repersonalização surgiu na doutrina após a segunda guerra mundial. Devido a todasatrocidades que ocorreram à pessoa humana, durante a guerra, a doutrina focou sua preocupação na pessoa humana, e nos valores inerentes à pessoa. Após a escola histórica alemã, e a tradição francesa, com o Código de Napoleão, nosso sistema jurídico se focou no conceito de “relação jurídica”. Contra esta visão technicista do direito, surgiu o discurso da repersonalização. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe o dever de tratar a pessoa humana como um fim em si mesma, nunca como instrumento para outro fim. Porém, nada disso surtirá efeito se adotarmos uma concepção abstrata da pessoa humana. Contrapondo-se a isso, apresenta-se a fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger, que considera a pessoa em sua situação existencial, ontológica e histórica.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la gran sala, “D. H. y otros contra la República de Chequia”, de 13 de noviembre de 2007
Authors: Martínez Fernando Rey
Published: July 2018

O artigo examina a decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos no caso “D.H. e outros contra a República Checa” de 13 de novembro de 2007. Este caso éum marco revolucionário na proteção das minorias raciais, especificamente dos ciganos, porque reconhece pela primeira vez elementos estatíticos como instrumentos probatórios eficazes na identificação de discriminação indireta ou de impacto discriminatório.
A afirmação do princípio da proteção á dignidade humana como componente da ordem pública
Authors: Taborda Maren Guimarães
Published: July 2018

O artigo analisa um acórdão do Conselho de Estado Francês, de 1995, paradigma da discussão sobre os direitos fundamentais na Europa, porque acrescenta ao conceito tradicional de “ordem pública”, os de “moralidade” e “dignidade da pessoa.” Ao proibir “o jogo de arremesso de anões” em todo o território francês, o órgão máximo da Jurisdição Administrativa fez jus a sua posição de garantidor dos direitos fundamentais através de elaboradas construções jurisprudenciais.
Súmulas, vaguezas e ambigüidades
Authors: Streck Lenio Luiz
Published: July 2018

As súmulas vinculantes institucionalizadas pela EC 45/2004 vem gerando perplexidades no meio dos juristas preocupados com a aplicação do direito. As súmulasvinculantes devem ser formuladas em linguagem precisa e clara? É possível uma linguagem sem vaguezas e ambiguidades? Ou essa questão não tem importância no plano da hermenêutica filosófica? Essas questões estão tratadas no presente texto, respondendo algumas teses que pretendem uma espécie de “isomorfia” entre linguagem e realidade.
Carl Schmitt
Authors: Zolo Danilo , Teixeira Anderson Vichinkeski
Published: July 2018

O artigo se propõe a sustentar a atualidade do pensamento schmittiano no que concerne ao conceito de guerra e a sua atual transição para a noção de guerra global. Schmitt previu, com grande clarividência, aquilo que começou a ocorrer nos últimos anos do século XX e que continua se desenvolvendo ainda mais nos dias atuais: uma “guerra global” assimétrica, conduzida pelas grandes potências dotadas de meios de destruição em massa, in primis por parte das potências capitalistas e liberais anglosaxônicas. Ao final, ver-se-á que se trata de uma guerra total, não mais submetida a limitações jurídicas e, portanto, absolutamente destrutiva, mas, todavia, considerada não somente “justa” como também “humanitária”, pois é concebida como uma ação de polícia internacional contra os inimigos da humanidade: contra os novos bárbaros e os novos piratas.
Crise capitalista, duração do trabalho e gestão empresarial
Authors: Filho Wilson Ramos
Published: July 2018

Depois de uma brevíssima incursão sobre os modos de regulação estatal sobre a duração do trabalho assalariado e das metamorfoses havidas no modo de gestão das empresas nos últimos quarenta anos, se buscará identificar as principais características da gestão capitalista neofordista, contemporânea ao neoliberalismo, que terminaram por ampliar não apenas a produtividade das empresas como também a sua lucratividade, correlacionando-as com dados comparativos quanto à carga horária semanal em diversos países para, ao final, concluir que mesmo sendo justa, oportuna e factível a redução da carga horária semanal reivindicada pelo movimento sindical, a mesma só virá em decorrência de alteração da correlação de forças na sociedade.
Considerações sobre o desenvolvimento dos direitos da personalidade e sua aplicação às relações do trabalho
Authors: De Andrade Fábio Siebeneichler
Published: July 2018

O presente trabalho tem como objetivo o estudo dos Direitos da Personalidade e possibilidade de aplicação no Direito do Trabalho. Inicialmente, tratou-se do desenvolvimento teórico dos Direitos da Personalidade. Após, analisou-se a possibilidade de aplicação dos direitos da personalidade e seus desdobramentos no âmbito das relações de trabalho.
A relação homoafetiva
Authors: Ferraro Suzani Andrade
Published: July 2018

A relação homoafetiva é um fato. É hipocrisia fechar os olhos para sua existência e é cruel não garantir dignidade para essas pessoas. Ainda que o nosso ordenamento jurídico infraconstitucional não discipline os direitos advindos das relações homossexuais, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República, que acolheu os princípios da igualdade e da liberdade. Assim, a união estável não pode ser entendida como uma relação, exclusivamente, homoafetiva. Neste contexto, o direito de família contemporâneo volta-se para a realização personalística da afetividade e o reconhecimento da união homoafetiva, que encontra analogia com a união estável, que é uma dentre as múltiplas realidades de uniões familiares não reconhecidas oficialmente. Portanto, o cumprimento do valor da dignidade da pessoa humana, que se desdobra nos valores da pluralidade de entidades familiares, igualdade, liberdade, intimidade, deve respeitar o livre desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo, segundo sua peculiar forma de ser.
Il ruolo del giudice in rapporto all’evoluzione del sistema delle fonti ed alla disciplina dell’ordinamento giudiziario
Authors: Romboli Roberto
Published: July 2018

O estudo versa sobre o papel do juiz no Direito italiano, em relação à evolução do sistema das fontes e a disciplina do ordenamento judiciário. Examina-se o tema tendo em vista não somente o desenvolvimento do Direito Constitucional italiano – em face da atuação da Corte Constitucional -, como também do ordenamento comunitário e da legislação ordinária. Procura-se, em essência, situar a função atual do juiz no sistema jurídico italiano, especificar os limites da atividade judicial, em especial no que concerne a do legislador.
Justiça constitucional
Authors: Tavares André Ramos
Published: July 2018

O presente estudo discute a função estruturante, que é a mais difundida entre as funções da justiça constitucional. Tem como enfoque o significado e a relevância da proteção à estrutura normativa, verificando-se em que medida uma atividade desse calibre interfere no e/ou equipara-se ao papel exercido pelo legislador. A tese apresentada é então contraposta à conhecida ideia cristalizada por Kelsen na expressão “legislador negativo”.
A dignidade da pessoa humana do fiador e a penhora do seu bem de família
Authors: Zimmermann Denise , Dresch Rafael De Freitas Valle
Published: July 2018

O presente estudo tem por escopo a questão da penhorabilidade do bem de família do fiador da locação e sua relação com o princípio da dignidade humana e da isonomia. A constitucionalidade do art. 3º, VII da Lei 8.009/90 frente ao art. 6º da Constituição Federal foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2006. A análise apresenta, primeiramente, um viés doutrinário e jurisprudencial da aplicação do postulado da proporcionalidade em casos concretos, por ocasião do conflito entre a regra que determina a penhora, fundada no princípio da justiça comutativa e o princípio da dignidade da pessoa humana. A segunda análise, com ênfase na teoria e filosofia do direito, objetiva avaliar o conflito entre a regra que determina a penhora e o princípio da dignidade da pessoa humana nos termos de uma análise formalista (centrada no fundamento de justiça comutativa) e de uma análise funcionalista (centrada no fundamento de justiça distributiva).
Ventos de mudança no direito do ambiente a responsabilidade civil ambiental
Authors: Da Silva Vasco Pereira
Published: July 2018

O artigo apresenta brevemente o contexto do direito da responsabilidade civil ambiental no sistema jurídico português. Em seguida, aponta as principais inovações da nova regulamentação da matéria no direito português através do DL. nº 147/2008.
O controle do poder
Authors: Lutzky Daniela Courtes
Published: July 2018

Intenta-se com este trabalho analisar o controle do poder. Para começar este estudo, entretanto, faz-se necessária uma explanação sintética sobre o que é o poder e quando ocorre o abuso deste poder, problema de difícil solução. Somente depois dessa visão é que passamos a analisar a separação dos poderes e a democracia como formas de controle do abuso do poder, bem como a contribuição de Montesquieu sobre a teoria da separação dos poderes que, por sua vez, diferencia-se dos checks and balances, instituto último a ser apreciado na pesquisa em tela.
Referendos territoriales
Authors: Rodríguez Paloma Requejo
Published: July 2018

A propósito del comentario de la Sentencia 103/2008 del Tribunal Constitucional español se reflexiona sobre la contraposición soberanía-autonomía y la participación política directa de los ciudadanos en asuntos públicos de interés general a través de consultas populares de ámbito infraestatal, cuyo objeto puede llegar a incidir en el propio orden constitucional.
Autonomia e dignidade da pessoa humana em Kant
Authors: Weber Thadeu
Published: July 2018

O artigo tem como intuito explicitar e correlacionar os conceitos de autonomia e dignidade da pessoa humana na filosofia moral kantiana. Ao discorrer sobre a construção do imperativo categórico, discute mais precisamente a segunda e a terceira formulações: a do homem como fim em si mesmo e a da autonomia. Desenvolve a tese segundo a qual a autonomia é o fundamento da dignidade humana. Autonomia e dignidade, autonomia, lei moral e respeito são os temas que completam esse estudo.
Políticas orientadas para a igualdade
Authors: Graser Alexander
Published: July 2018

O artigo é dedicado à apresentação e avaliação de uma perspectiva abrangente da concretização do direito fundamental à igualdade, constituída de Políticas Orientadas para a Igualdade, ou POIs. Discute-se primeiramente o delineamento do conceito de POIs. Em seguida, desenvolve-se uma sistematização básica das POIs, e, então, indica-se as alternativas de aplicação de tal noção para uma melhor informação e compreensão do uso destas políticas na prática.
A (in)adequação do sistema de composição e da vitaliciedade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e a proteção dos direitos fundamentais
Authors: Schwartz Germano , Dezorzi Diego
Published: July 2018

No presente artigo, levanta-se a temática que envolve a (in)adequação do sistema de composição e da vitaliciedade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.Indaga-se, à luz do direito comparado, se a sistemática empregada para sua formatação subjetiva, especialmente se for considerada a realidade político-institucional brasileira, apresenta-se suficiente para sua efetiva democratização e conforma-se com as especificidades de sua atuação, vinculada aos direitos fundamentais. Para tanto, são estudados aspectos morfológicos de cortes constitucionais ou supremas alienígenas, bem como, com o reconhecimento da preponderância do Executivo e da inoperância do Senado no processo de seleção dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, são analisadas propostas para suareestruturação. Com efeito, com o estabelecimento de sistema de composição e tempo de permanência no cargo próprios ao Brasil, sua reforma, além de aproximá-lo do ideal democrático, tende a permitir maior independência e adequação de sua jurisprudência com a realidade social, intensificando, consequentemente, sua legitimidade para o exercício da jurisdição constitucional.
El nuevo régimen jurídico de la ação de inconstitucionalidade por omissão
Authors: Segado Francisco Fernández
Published: July 2018

La acción directa de inconstitucionalidad por omisión pretende acabar con el histórico falseamiento de las previsiones constitucionales, muy particularmente de las relativas a los derechos y libertades, que se ha producido en Brasil por la sistemática inacción del legislador. Se trata de un instituto procesal autónomo reconducible a los procesos de control normativo de la constitucionalidad, cuyo objeto es la omisión de un acto normativo del poder público, y no sólo, a diferencia de Portugal, del poder legislativo, que inviabilice la plena eficacia de la norma constitucional. La Ley nº 12.063, de 27 de octubre de 2009, acoge por primera vez una regulación de esta acción, que antes se regía, en lo que le era de aplicación, por la Ley nº 9.868, reguladora de la acción directa de inconstitucionalidad. Su más polémica previsión atañe a la facultad que otorga al Supremo Tribunal Federal de adoptar, en casos excepcionales, medidas cautelares que, en el supuesto de una omisión parcial, pueden consistir en la suspensión de la aplicación de la ley o acto normativo cuestionado o en la suspensión de los procesos judiciales o de los procedimientos administrativos en curso, lo que no nos parece compatible con la naturaleza y finalidad de esta acción.
A nutrição como política pública
Authors: Neto Luísa
Published: July 2018

A partir da discussão do quantum de uma política pública do Estado em matéria de alimentação e/ou nutrição, busca-se fazer ressaltar uma discussão clara dosrespectivos limites, impostos pelo cotejo com os direitos fundamentais dos cidadãos. Assim, este artigo tem por objetivo delimitar uma eventual política pública dealimentação e/ou nutrição, quer no que tange aos respectivos indirizzos internacionais e constitucionais, quer quanto à eventual tensão entre a concretização e a restrição de direitos fundamentais aí implicados.
A competência e a metodologia interpretativo-decisória do Tribunal de Justiça da União Européia
Authors: Neuner Jörg
Published: July 2018

O Tribunal de Justiça da União Européia desempenha um papel muito importante no processo de integração européia. O objetivo da presente contribuição consiste em analisar suas competências e metodologia interpretativo-decisória, com ênfase no exame da vinculação de seus juízes ao direito legislado e aos precedentes judiciais.
Decisão da Corte Constitucional da República da Colômbia – T-760, proferida aos 31 de julho de 2008
Authors: E Souza Italo R. Fuhrmann
Published: July 2018

A presente resenha tratou da decisão T-760 da Corte Constitucional da Colômbia sobre o direito fundamental à saúde, proferida em 31 de julho de 2008. Nesta decisão, foram consolidadas as diretrizes centrais da interpretação judicial sobre direito à saúde na Colômbia, como o delineamento do seu âmbito de proteção, o papel desempenhado pelo chamado mínimo vital na concretização do direito à saúde, a reformulação do marco regulatório e administrativo para o adequado acesso aos serviços de saúde, o objeto e o alcance do direito à saúde e seu financiamento para as pessoas sem capacidade econômica para custeá-lo, designadamente a partir dos princípios constitucionais da solidariedade, da continuidade, da integralidade e da universalidade do acesso a serviços de saúde.
Appunti sulla dignità umana
Authors: Ruotolo Marco
Published: July 2018

Partendo dalle origini del concetto, il saggio si propone di verificare se l’idea della dignità umana come dote indisponibile e assoluta sia conciliabile con quelladella dignità come risultato da raggiungere, in forma di autodeterminazione o autorealizzazione. A tale fine si propone un’analisi di casi (hard cases) assai diversi tra loro, sia per materia sia per autorità decidente, che, pur inserendosi in contesti normativi di riferimento ben distinti, possono essere accomunati per il comune richiamo alla dignità umana come criterio risolutivo della questione esaminata. Particolare rilievo è attribuito alla traduzione del concetto di “dignità umana” nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale italiana.
Constituição e serviço nacional de saúde
Authors: Novais Jorge Reis
Published: July 2018

Este artigo descreve a delimitação jurídica dada pelo Tribunal Constitucional português, especialmente no que tange à gratuidade, ao Serviço Nacional de Saúde daquele País, como instituição constitucionalmente prevista que representa a principal manifestação da concretização pelo Estado português do direito fundamental à saúde.
Los derechos de igualdad en el constitucionalismo contemporáneo
Authors: Carbonell Miguel
Published: July 2018

O artigo aborda diferentes perspectivas da noção de igualdade, a lógico-lingüística, a filosófico-política e a jurídica, estabelecendo assim as bases para uma análise mais aprofundada de determinados tópicos atuais da aplicação do principio da igualdade, como as ações afirmativas e as cotas no sistema eleitoral.
When experiments travel
Authors: Barbosa Jeferson Ferreira
Published: July 2018

com a presente resenha objetiva-se analisar e apresentar os principais temas da obra When Experiments Travel: Clinical Trials and the Global Search For HumanSubjects de autoria da antropóloga Adriana Petryna. O livro aborda o tema referente à globalização dos ensaios clínicos e nos permite mergulhar em um novo olhar que remete ao contexto da interação e do conturbado encontro entre o mercado, a inovação e as necessidades de saúde pública.
Decisão jurídica em tempos pós-positivistas
Authors: Streck Lenio Luiz
Published: July 2018

A hermenêutica filosófica tem sido impropriamente criticada pelo fato de que, embora tenha oferecido o modo mais preciso de descrição do processo compreensivo, não teria possibilitado a formação de uma teoria da decisão. Não há dúvida de que uma teoria jurídica democrática deve se preocupar com a validade normativo-jurídica do juízo decisório, mas isso não significa uma “proibição de interpretar”. O que se pretende é mostrar como persistem equívocos nas construções epistêmicas atuais e como tais equívocos se dão em virtude do uso aleatório das posições dos vários autores que compõe o chamado pós-positivismo, porquanto só se pode chamar de pós-positivista uma teoria do direito que tenha, efetivamente, superado o positivismo, ou seja, superado o problema da discricionariedade judicial. A tarefa hermenêutica é, portanto, construir as condições para a elaboração de uma teoria da decisão jurídica, discutindo-se as possibilidades de elaboração de um efetivo controle das decisões judiciais.
A dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade
Authors: Cantali Fernanda Borghetti
Published: July 2018

O presente artigo, delineado através do horizonte do Direito Civil-Constitucional e da atual dogmática do Direito Civil – conformado pelo fenômeno da repersonalização, haja vista a elevação da dignidade da pessoa humana como valor guia e princípio supremo da ordem jurídica –, busca demonstrar que os direitos da personalidade são concretamente protegidos pela cláusula geral de tutela protetiva e promoção da pessoa humana, a qual emerge da dignidade da pessoa humana. Isso porque tais direitos não merecem ser protegidos tão somente contra violações ou ameaças de violações; merecem também uma tutela promocional, por força do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, garantidor de uma autodeterminação pessoal para a conformação dopróprio projeto espiritual. Essa dimensão de autodeterminação pessoal, calcada no livre desenvolvimento da personalidade, admite que o titular dos direitos da personalidade exerça um poder de disposição sobre bens da personalidade. Para ilustrar essa concepção de tutela promocional para além da protetiva, elegeu-se o direito a privacidade, sobre o qual são inequívocos os atos legítimos de disposição.
Da falta de efetividade à intervenção judicial excessiva
Authors: De Andrade Ricardo Barretto
Published: July 2018

O trabalho objetiva analisar como o direito constitucional à saúde tem sido efetivado no Brasil nos dias atuais. Para tanto, inicialmente traça-se um panorama dasituação da saúde brasileira antes da Constituição Federal de 1998, bem como dos avanços conquistados desde então, decorrentes, sobretudo, da inclusão do direito à saúde no rol dos direitos fundamentais e da atribuição de força normativa a esse direito. Por essas razões, desde meados da década de 1990 crescem significativamente o número de demandas judiciais que veiculam, em face do Poder Público, pretensões a prestações de bens e serviços de saúde, o que pode ser compreendido no âmbito do contexto de um fenômeno mais amplo, denominado judicialização das políticas sociais. Passa-se, então, à análise de um caso concreto: a intervenção judicial na política pública formulada pelo Ministério da Saúde para imunização da população brasileira contra o vírus da gripe H1N1. A partir desse estudo de caso, extraem-se constatações e sugestões a respeito da importância e dos limites da atuação do Poder Judiciário nessa área.
Derechos fundamentales y procedimiento en la obra de Peter Häberle
Authors: Schillaci Angelo
Published: July 2018

En el artículo, el Autor destaca la aportación de Peter Häberle a la dogmática de los Derechos Fundamentales, con referencia a su obra “Grundrechte im Leistungsstaat” y a la relación entre Derechos fundamentales y procedimientos públicos de decisión y prestación. La relación entre derechos fondamentales y procedimento afecta nudos centrales en la dogmática de los derechos. En particular, el análisis de esta relación permite individuar instrumentos más adecuados de protección de los derechos, así como posibilidades de realización de los derechos a través de la participación. Al mismo tiempo, eso conlleva una reflexión acerca de la influencia de los derechos en el modelo de legitimación del Estado constitucional, poniendo en relieve – a través del procedimiento – la relación entre libertad, participación y cooperación en el ejercicio del poder público en aras a elecciones enmarcadas en el cuadro constitucional.
Constitucionalização do direito civil e aplicabilidade dos direitos fundamentais sociais às relações privadas
Authors: Augustin Sérgio , Almeida Ângela
Published: July 2018

O presente estudo aborda os principais problemas concernentes aos fundamentos e à extensão da incidência dos direitos fundamentais sociais nas relações privadas. Na primeira parte do texto, procurou-se situar historicamente o tema, identificando e explicando o conjunto de fatores que contribuíram para o surgimento do debate. Após, são expostas as principais formulações apresentadas no âmbito da doutrina constitucional. Em seguida, é examinado o tratamento jurisprudencial concedido ao problema. Por fim, procurou-se esboçar alguns critérios ético-jurídicos relativos à sindicabilidade dos direitos fundamentais sociais no campo privado, tomando-se por base o princípio da dignidade da pessoa humana e o da solidariedade.
A definição de pessoa e de dignidade humana e suas implicações práticas
Authors: Bragato Fernanda Frizzo
Published: July 2018

O artigo analisa os conceitos de pessoa e de dignidade humana, arguindo que o sentido do último depende do modo como se compreenda a ideia de pessoa. Desde que a Modernidade Ocidental provocou profundas mudanças no conceito clássico de pessoa, tornando-o independente dos vínculos sociais do ser humano, e introduziu no discurso antropológico a aparente identificação entre os conceitos de pessoa e de ser humano, criou-se a dificuldade de definir pessoa, dando origem a duas correntes: personalismo ético e atualista ou neokantiana. São formas de concepção distintas que têm implicações na origem ou no fundamento da dignidade humana, pois, no primeiro caso, a dignidade decorreria do simples fato de alguém pertencer à espécie humana (do simples fato de ser humano) e, no segundo, como resultado do fato de alguém ostentar características moralmente relevantes, cujo gozo atual e pleno seria conditio sine qua non para a caracterização da pessoa.
La “semantica dell’embrione” nei documenti normativi uno sguardo comparatistico
Authors: Durante Vincenzo
Published: July 2018

L’analisi semantica dei testi giuridici che trattano dell’embrione umano mostra quali siano gli obiettivi che la regola intende raggiungere e se la qualificazionelinguistica adottata sia funzionale alla loro realizzazione. La ricerca, che analizza norme di vari ordinamenti nazionali ed internazionali, individua quattro differenti soluzioni semantiche, che vanno da quelle più pragmatiche, in cui si evita di definire l’embrione umano e di attribuirgli uno specifico status giuridico, a quelle, all’altro estremo, in cui emerge la volontà di conferire un valore pieno all’embrione, al fine di equipararlo ai soggetti dotati di capacità giuridica. Indagando le conseguenze di tali scelte, si evidenzia come non sempre le qualificazioni “forti” si rivelano le più adatte agli scopi che si prefiggono, soprattutto a causa della persistente esigenza di bilanciare la protezione dell’embrione con altri valori ugualmente tutelati.
A efetividade de um direito social e a crise
Authors: Stürmer Gilberto
Published: July 2018

O artigo examina o sistema de proteção à relação de emprego vigente no Brasil, previsto na Constituição Federal de 1988, mas sem efetividade até os dias de hoje por falta de previsão infraconstitucional, como determinado pela própria Carta. É abordada, também, a questão do emprego e da sua proteção neste período de crise internacional surgido ao final de 2008.
Entre o não-positivismo e o positivismo jurídico
Authors: De Sousa Felipe Oliveira
Published: July 2018

Esse texto procura discutir a contribuição que Robert Alexy deu ao corrente debate sobre o tema das possíveis relações entre Direito e Moral. Esse propósito se justifica por ser a contribuição de Alexy uma das mais importantes disponíveis na discussão contemporânea. Para tanto, o texto segue dividido em duas partes centrais. No item 2, procedo a uma reconstrução das principais teses e argumentos que Alexy desenvolveu em seus mais recentes escritos sobre o conceito de Direito. No item 3, discuto as objeções que Joseph Raz e Eugenio Bulygin recentemente formularam aos argumentos de Alexy. Com base nessa discussão, busco mostrar que, ao contrário do que muitos possam pensar, há mais pontos de convergência que de divergência entre o positivismo jurídico e o não-positivismo.