bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (STUDI KASUS : SMK PANGUDI LUHUR LAMPUNG TENGAH)
Authors: Isnain Auliya Rahman , Prasticha Dinda Ayu , Yasin Ikbal
Published: July 2022

SMK Pangudi Luhur Lampung Tengah merupakan salah satu smk swasta yang ada dikabupaten Lampung Tengah, sekolah ini menerapkan pembayaran SPP dan pembayaran Daftar Ulang. Pengolahan laporan dengan sistem manual masih dilakukan hingga sekarang. Dalam mengelola pembayaran masih menggunakan buku besar sebagai laporan kauangan sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengolahan pembayarannya. Perancangan sistem pembayaran SPP dan Daftar Ulang ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan, kecepatan, serta ketepatan dalam pembuatan laporan sehingga mengurangi kesalahan dalam laporan pembayaran serta mempermudah dalam transaksi pembayaran SPP maupun Daftar Ulang menjadi lebih efektif dan efisien. Pembahasan penulisan Laporan Akhir Studi ini penulis menggunakan metode prototype yaitu metode pengumpulan data dengan metode pengamatan, wawancara, dan tinjuan pustaka. Aplikasi ini dikembangkan dengan Bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan adalah MySQL dan UML (Unified Modeling Language) antara lain use case diagram, activity diagram dan class diagam. Dengan adanya pengembangan sistem ini, diharapkan dapat membantu pembayaran SPP dan Daftar Ulang pada SMK Pangudi Luhur Lampung Tengah.
A Patient with Urinary Incontinence and Pelvic Floor Weakness Managed by Pelvic Floor Muscle Strengthening Exercise
Authors: Alam Fabiha , Akter Fatema , Parvez Nahid
Published: July 2022

Now a day’s Low-back pain is a major health problem in all over the world. 70-80% people have suffering with LBP at any time of their life. More than 200 million people who hassuffered by incontinence which occurs mostly during middle age and associated with quality of life. Female were more vulnerable than male due to the body structure and exposure. Core muscle strengthening improves their overall function and daily quality of life. Pilates helps to improve their core muscles strength and helps to solve their incontinence problem. In this case 45 years old women are a housewife with three children. She was suffering from back pain with incontence problem for few months. Gradually she was feeling weakness in her left lower limb and more the leakage problem especially in stress position during coughing, sneezing time. The course of intervention started with Mackenzie Mechanical Diagnosis and Therapy of lumbar spine. Repeated Extension in Lying, 10 repetitions every 2 hours. From 4th weeks started pelvic floor strengthening exercise. Strengthening of back muscle and stabilization exercise of lumbar spine has been started after 3 weeks as adjacent therapy. LBP with incontinence may be benefited by thoracic spine mobilization including stretching of hip flexors, piriformis muscles According to WHO, describes any disorder causes not only physical impairments, but also causing limitation in activities, restriction in participation and contextual factors which have been perfectly described by ICF. Within 6 weeks of treatment, she progressed in pain and radicular symptom, muscle strength and gradual activity participation. She also had an experience of adapting the situation and upholding her household activities. Among all other complications urinary incontinence was the most irritable conditions which affected mostly the quality of life. Most of the time surgical interventions were not so much effective than behavioral and therapeutic exercises. Physiotherapy core strengthening exercises with Pilate’s method were helpful for their improvement of this condition.
Generalized Uncertainty Principle with Maximal Momentum: QFT, Quantum Black Holes, and Some Cosmological Implications
Authors: Alexander Shalyt-Margolin
Published: July 2022

This paper is a continuation of the earlier works written by the author and devoted to studies of the applicability boundary of a quantum field theory (QFT). Based on the results from black hole thermodynamics at all energy scales, this work demonstrates that, provided the Generalized Uncertainty Principle with maximal momentum at Planck scale and without a minimal length for the well-known quantum field theory, there exists a natural ultraviolet applicable boundary(cut-off) distant from the Planck scales. Some important cosmological implications from the obtained results are considered. Specifically, the number of e-folds in the inflation pattern is estimated considering the quantum-gravity corrections. Besides, particular cosmological parameters are evaluated in this case in the explicit form.
Assessment of Radioactive Aerosol Wet Precipitation at the NPP Industrial Site
Authors: V. I. Orlovskaya , A. G. Trifonov
Published: July 2022

The article presents a model for assessing wet deposition of aerosol substances by a dropping liquid and the results of simulation for aerosol particle plume dispersion on the territory of nuclear power plant industrial site, taking into account wet deposition. As sources of droplet liquid, atmospheric condensation in the form of rain and vapor-drop emissions from cooling towers are considered. The principal mechanisms of aerosol interaction with the liquid drops in the surface layer of the atmosphere are analyzed. The aerosol transfer equation has been corrected taking into account analytical and experimental data on the interaction of a liquid drops with aerosol suspensions. The numerical solution for a complete system of conservation equations with the corresponding closing relations is performed by developed computer code. Resulting, the evaluation of radioactive substances wet deposition on the characteristic surfaces of the NPP site in emergency situations was obtained.
Critical Likes and Dislikes: Barthes, Beckett and the Resistance to Reading
Authors: Hill Leslie
Published: July 2022

Writers, readers, critics all have strong personal preferences. Roland Barthes was a case in point. Many were the texts he chose to affirm. Others he rejected, while some were left to hover in the margins of his thinking. Still others barely feature at all, among which, conspicuous by their absence, are the novels and plays of Samuel Beckett. This article examines the political, theoretical and affective reasons for Barthes’s apparent indifference to a writer who, despite early hostility on the part of the literary establishment, came to be seen as the abiding embodiment of late modernity. It contrasts Barthes’s limited response to Beckett with that of another leading critic of the period, Maurice Blanchot.
HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Authors: Kusuma Rahmawati , Basniwati AD , Guna Nugraha Lalu , Hariati Sri
Published: July 2022

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya dan akibat bukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011  tentang badan penyelenggara jaminan sosial, menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Namun hal ini masih juga tidak dihiraukan oleh sebagian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan analisanya pada proses penyimpulan dedukatif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK). Sedangkan akibat hukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri
Authors: Ashiddiq Mikhail Muhammad
Published: July 2022

Praktik peniruan desain merupakan perbuatan yang bermaksud untuk melanggar prinsip kebaruan desain industri dengan mengubah satu atau beberapa fitur desain agar dapat dikatakan tidak mirip karena terdapat perbedaan. Pengaturan penilaian kebaruan dalam perangkat peraturan perundang-undangan mengenai desain industri di Indonesia yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memiliki kejelasan tentang pengaturan prinsip kebaruan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan hukum positif, azas-azas, teori hukum serta kaidah-kaidah hukum sebagai sumber utama penelitian serta terspesifikasi deksriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menentukan kebaruan desain industri ditentukan dengan membandingkan kedua desain industri serta harus memiliki perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan sebagai modifikasi yang telah mengalami major change sehingga dapat dikatakan baru. Praktik peniruan desain yang hanya memiliki minor change sehingga dalam penilaian kemiripan dapat dikatakan identik dengan perbedaan immateril bahkan identik atau sama persis dapat dikatakan melanggar prinsip kebaruan desain industri. Dalam perangkat perundang-undangan desain industri di Indonesia dalam mengkonstruksikan prinsip kebaruan tidak sesuai dengan Article 25 (1) TRIPs sehingga belum dapat menjamin kepastian dan harmonisasi hukum.
ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA
Authors: Prihatini Lilik , Wijaya Mustika Mega , Romelsen Debby Novanda
Published: July 2022

Abstrak             Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tindak pidana hewan  diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP karena seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual.  Kata Kunci : Perlindungan, Hewan, Tindak Pidana. Abstract Indonesian wildlife is legally divided into two groups, namely protected species and unprotected species. According to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, trading in protected animals is a criminal act that carries a 5-year prison sentence and a fine of Rp. 100 million. Animal crimes are regulated in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code because there are often acts of violence against animals committed by irresponsible persons. Community behavior that can threaten the extinction of endangered animals which human ambition wants to have but does not care about the population in their original habitat. Case after case has emerged related to the increase in cruelty to animals by humans, both protected animals, wild animals, and pets through poaching, trade, capture, killing, abuse and habitat destruction, in the absence of strict legal sanctions. Violence perpetrated by perpetrators is usually aimed at their own gain, such as killing animals for food, taking their fur or tusks and then selling them.   Keywords: Protection, Animals, Crime.
IDEOLOGI PANCASILA SUATU REFLEKSI DAN PROYEKSI AKAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT HUKUM SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Authors: Darmawan Iwan , Nugraha Roby Satya
Published: July 2022

Abstrak Tujuan untuk dilakukannya penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, pada hakikatnya adalah suatu refleksi kebangsaan Indonesia, yang terlahir dari bangsa yang memiliki kegemilangan di masa lampau dan menjadi pusaka bagi generasi selanjutnya sepanjang masa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung makna yang holistik dan mendalam, tidak hanya sebagai dasar atau landasan dari bangsa dan negara Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu ideologi bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah tujuan hakiki dari bangsa yang memiliki berbagai dimensi untuk mencapai tujuan yang paripurna. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Tujuan paripurna yang hendak dicapai itu tidak lain yaitu terwujudnya Bangsa dan Negara Indonesia yang adil dan makmur tidak hanya slogan, moto, atau simbolis apalagi suatu mimpi yang tak bertepi sehingga menjadi ilusi, tetapi tujuan yang memang seharusnya diperjuangkan oleh semua elemen bangsa sebagai suatu keniscayaan.  Kata kunci : Ideologi, Pancasila, Bangsa Indonesia. Abstract The purpose of this research is to describe that Pancasila as the ideology of the Indonesian nation is, in essence, a reflection of the Indonesian nationality, which was born from a nation that had glorious past and became an heirloom for future generations throughout the ages. Pancasila as the ideology of the Indonesian nation contains a holistic and deep meaning, not only as the basis or foundation of the Indonesian nation and state, but further than that the ideology of the Indonesian nation is essentially the ultimate goal of a nation that has various dimensions to achieve a plenary goal. The method used in this research is a normative juridical approach aimed at library research. The plenary goal to be achieved is none other than the realization of a just and prosperous Indonesian Nation and State, not only a slogan, motto, or symbol, let alone an endless dream so that it becomes an illusion, but a goal that all elements of the nation should strive for as a necessity. Keywords: Ideology, Pancasila, Indonesian Nation.
KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DALAM MENATA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Authors: Mardatillah Aida
Published: July 2022

ABSTRAK Adanya keinginan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Omnibus Law dalam sistem hukum di bidang bisnis, yang diduga selama ini produk hukum dibidang investasi tidak menarik, regulasi bertumpuk, birokrasi berbelit, dan obesitas regulasi menimbulkan dampak serius. Rencana mengeluarkan RUU Omnibus Law menimbulkan tantangan khusus bagi kesempurnaan sistem legislatsi yang memuat materi yang sangat panjang dan bahkan sering kali berantakan. Sebab, sangat mungkin memuat kesalahan-kesalahan linguistic atau inkosistensi perumusan. Namun, untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah pun membuat RUU Cipta Kerja yang saat ini telah menjadi Undang-Undang.  Berbagai problema muncul ketika Undang-Undang Cipta Kerja di ciptakan dengan kebijakan Omnibus Law. Tujuan penulisan ini yang hendak ingin dicapai dari penulis agar sebuah kebijakan peraturan perundang-undangan yang menggunaan sistem Omnibus Law dapat diterima oleh masyarakat dan juga dapat memperbaiki sistem hukum serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, maka kebijakan peraturan perundang-undangan dengan sistem Omnibus Law yang dibuat harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga terciptanya Good Governance.  Kata Kunci: Kebijakan, Omnibus Law, Good Governance. ABSTRACT There is a desire to increase investment in Indonesia, implement the Omnibus Law policy in the legal system in the business sector, which so far is expected that legal products in the investment sector are not attractive. Stacked regulations, cumbersome bureaucracy, and regulatory obesity have serious repercussions. The plan to issue the Omnibus Law Bill is a challenge for the legislative system which contains very long material and often occurs because it is very likely to contain language errors or formulations. However, to increase investment in Indonesia, the government also made a bill on employment which is now a law. Various problems arose when the job creation act was made with the Omnibus Law policy. The purpose of this writing is to be achieved by the author so that a legislative policy that uses the Omnibus Law system can be accepted by the community and can also improve the legal system and better governance, then the legislative policy with the Omnibus Law system must pay attention to the General Principles of Good Governance. Keyword: Policy, Omnibus Law, Good Governance.
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 510/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL
Authors: Logika Adela , Anggoro Teddy
Published: July 2022

Abstrak Ketidakmampuan debitor dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya memberikan pengaruh terhadap hartanya sebagai solusi untuk melunasi peminjamannya. Debitor status suami yang dinyatakan pailit dalam status pernikahan berkaitan dengan harta bersama. Di dalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat harta istri. Inilah yang perlu ditegaskan apakah istri ikut menanggung kepailitan suami pada harta bersama atau hanya suami yang perlu menanggungnya. Jenis penelitian ini mengacu pada perspektif hukum normatif. Metode analisisnya dengan mengumpulkan perundangan secara tertulis dan sumber tulisan lainnya yang saling berkaitan. Adapun sumber bahan hukumnya barasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Putusan No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel bahwa kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 64 Ayat 1 UU 37/2004 bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Selain itu, Pasal 23 UU 37/2004 juga mengatur bahwa debitur merujuk pada suami dan istri pada persatuan harta dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, pailitnya seorang suami maka berlaku bagi istri begitupun berlaku sebaliknya. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran.   Kata kunci: Harta Bersama, Hubungan Suami Isteri, Kepailitan  Abstract The debtor's inability to settle his debt obligations has an effect on his assets as a solution to repay the loan. The debtor's husband status who is declared bankrupt in marital status is related to joint assets. It does not rule out the possibility of the wife's property. This is what needs to be emphasized whether the wife shares in the husband's bankruptcy on joint assets or only the husband has to bear it. This type of research refers to a normative legal perspective. The method of analysis is to collect written legislation and other related written sources. The sources of legal material based on primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study are based on Court Decision No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel that the husband's bankruptcy must be borne on joint assets. As in accordance with Article 64 Paragraph 1 of Law 37/2004 that the bankruptcy of husband and wife who marry in a union of assets is treated as the bankruptcy of the union of assets. In addition, Article 23 of Law 37/2004 also stipulates that debtors refer to husband and wife in the union of assets in a marriage bond. In other words, the bankruptcy of a husband then applies to the wife and vice versa. Husband and wife have the responsibility to make payments.  Keywords: Husband and Wife Relationship, Joint Assets, Bankruptcy
PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS PERSEROAN PEMEGANG SAHAM TUNGGAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Authors: Nazhiif Soemadji Riani Talitha , Hoesin Siti Hajati , Mekka Putra Mohamad Fajri
Published: July 2022

ABSTRAK Tujuan studi ini ialah untuk mengkaji urgensi peran Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Pemegang Saham Tunggal, pertanggungjawaban hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal dan peran legalitas pemegang saham tunggal sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa akta Notaris dalam pendirian akta Perseroan Pemegang Saham tidak diharuskan menurut Undang-Undang Cipta Kerja namun jika digunakan dapat memperkuat legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal. Status hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal yaitu bertanggungjawab secara terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam perspektif pembangunan ekonomi nasional, perseroan terbatas memiliki peran sebagai stimulus pengusaha dalam memulai bisnis. Kata Kunci: Notaris, Akta Notaris, Perseroan Terbatas, Pemegang Saham Tunggal, Pembangunan Ekonomi ABSTRACTThis study aims to provide readers with an understanding of the urgency of the Notary role in making deed for single member company, the legal status and the legal responsibility of a legal entity, and the role of single member company as an effort to accelerate national economic development. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approach. The results of the study show that a Notary deed in the establishment of a single member company is not required according to Job Creation Law. But can be used to reinforce the legality of a single member company. A single member company has the status of a legal entity and shareholders have limited liability in accordance with limited liability company in general. In the perspective of national economic development, limited liability companies plays an important role as a stimulus for entrepreneurs in starting a business to form the ease of doing business. Key Words: Notary, Notary Deed, Limited Liability Company, Sole Shareholder, Economic Development.
DILEMA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SETELAH MEDIASI GAGAL
Authors: Pasaribu Puspa , Ibrahim Rafi Aulia , Syafira Zenitha
Published: July 2022

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas terpenting dalam lingkungan peradilan Indonesia. Pada hakikatnya, setiap pihak yang berperkara menginginkan penyelesaian sengketanya rampung dengan waktu serta biaya sesedikit mungkin. Walaupun demikian, berbagai faktor dapat menghambat proses penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun dalam proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan asas peradilan cepat dalam proses pengadilan perdata di Indonesia, khususnya ditinjau dari kasus spesifik yakni Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan eksplanatoris. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diolah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih banyak proses pemeriksaan pengadilan dan bahkan proses mediasi yang berlarut-larut. Dalam kasus Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel., keseluruhan proses mediasi serta pemeriksaan pengadilan bahkan memakan waktu lebih dari satu tahun. Hal ini disebabkan oleh para pihak yang tidak serius dalam menjalankan persidangan, yakni tidak hadir berkali-kali di persidangan. Oleh karena itu, majelis hakim dan mediator berperan penting dalam membimbing serta memandu jalannya proses mediasi dan persidangan agar tercapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam lingkup peradilan di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN KEPADA MENTERI DAN PENYERAHAN DOKUMEN TERKAIT PADA PENGHADAP (STUDI PADA PT ADE RESKY SEJAHTERA)
Authors: Syabilla Shania Puttie , Nefi Arman
Published: July 2022

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham dan pemberitahuan kepada Menteri serta akibat hukum dari tidak diserahkannya dokumen surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri kepada Penghadap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Digunakan pula tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penyelenggaraan RUPS, peran Notaris dibutuhkan untuk membuat akta autentik guna menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPS, salah satu nya keputusan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang termasuk perubahan data perseroan.  Kata Kunci      :    Tanggung jawab; Notaris; Perubahan Data Perseroan; Perbuatan Melawan Hukum ABSTRACT This study aims to analyze the responsibility of the Notary to the composition of the deed of the decision of the general meeting of shareholders and notification to the Minister as well as the licit consequences of not submitting the letter of acceptance of the notification of the transmutation in company data from the Minister to the Appellant predicated on the decision of the Makassar District Court Number 109/Pdt.G/ 2018/PN Mks. Through this normative and explanatory juridical research, utilizing secondary data obtained from document and literature studies. Three licit materials are additionally utilized, namely primary licit materials, secondary licit materials, and tertiary licit materials.In holding the GMS, the role of the Notary is needed to make authentic deeds to corroborate the decisions taken at the GMS, one of which is the decision cognate to vicissitudes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners which includes changes to company data. Keywords: responsibility; Notary Public; Changes to Company Data; Act against the law
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS TERJADINYA HIBAH SAHAM BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)
Authors: Simanjuntak Christin Novalia , Hoesin Siti Hajati
Published: July 2022

AbstractNotaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully, and be honest in their work and maintain the dignity of the notary. In the Company Law, it is regulated that shareholders either alone or based on a power of attorney have the right to attend the General Meeting of Shareholdersand use their voting rights in accordance with the number of shares owned. Through this article, we can see that if shareholders are unable to attend, they can assign someone else to represent them. The issue raised in this case is the District Court Decision Case Number 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. In this case, Defendant II, was present at the General Meeting of Shareholders on behalf of the Plaintiff, on the basis of the power of attorney which had been revoked. The defendant even gave a share of the party represented to him, even though he did not have the right to do so. Therefore, this study will discuss what legal consequences arise from the act of granting using a power of attorney that is no longer valid and the responsibility of the notary as the party making the grant deed. Keywords: Power of Attorney, Shares, Grants, Unlawful Acts.  AbstrakNotaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat Notaris. Dalam UUPT, diatur bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Melalui pasal ini, dapat kita ketahui bahwa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir, maka mereka dapat memberikan orang lain hak untuk mewakili mereka. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. Pada kasus ini, Tergugat II, hadir dalam RUPSLB mewakili Penggugat, atas dasar Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum. Tergugat bahkan melakukan hibah saham pihak yang diwakilkan kepada dirinya, meskipun dia tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa yang timbul dari tindakan hibah menggunakan surat kuasa yang sudah tidak berlaku serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta hibah tersebut. Kata Kunci: Surat Kuasa, Saham, Hibah, Perbuatan Melawan Hukum.
PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA
Authors: Pangerti Ningtyas Ananda Yunne , Priandhini Liza
Published: July 2022

AbstractThe management of flats is one of the government ways to provide opportunities for the community to have a decent, good, and healthy place to live as mandated by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The government has built flats, but they have not been implemented optimally, as evidenced by the high number of abandoned flats. The Abandoned flats happen because parties do not perform the maintenance of the flat following the statutory regulations. The operation of flats has been regulated by Law Number 20 of 2011 on Flats, whereas its administration is regulated by Government Regulation Number 13 of 2021. Notaries and PPAT have critical roles as public officials who make an authentic deed to a legal act, namely the sale and purchase agreement (PPJB) and the sale and purchase deed (AJB). Notaries can assist in the maintenance of flats with the establishment of Regulation of the Minister of Public Works and Housing number 11/PRT/M/2019 on the Pre -Sale and Purchase Agreement System, thus the Ministerial Regulation can be used as a guideline by Notaries in making PPJB. PPAT in making AJB must also understand the form of proof of ownership of the apartment unit. Notaries in carrying out their duties and authorities must be in accordance with the Notary Office Law and the Notary Code of  Keywords :Management of flat, Notary, PPAT AbstrakPenyelenggaraan rumah susun merupakan salah satu cara pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak, baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah melakukan penyelenggaraan rumah susun namun belum terlaksana secara optimal dengan tingginya kasus rumah susun yang terbengkalai. Rumah susun yang terbengkalai disebabkan para pihak yang tidak melakukan penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan rumah susun telah diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Notaris dan PPAT memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik terhadap suatu perbuatan hukum, yakni perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan akta jual beli (AJB). Notaris dapat membantu penyelenggaraan rumah susun dengan dibentuknya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dengan demikian  Peraturan Menteri tersebut dapat dijadikan pedoman oleh notaris dalam membuat PPJB. PPAT dalam membuat AJB juga harus memahami bentuk bukti kepemilikan atas satuan rumah susun. Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan Undang-Undang  Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kata kunci: Penyelenggaraan Rumah Susun;  Notaris;  PPAT.
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF
Authors: Wuisang Ari , Abiyoso Yunani
Published: July 2022

AbstrakPasca perubahan UUD Tahun 1945, Indonesia telah memilih untuk konsisten menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem ini memiliki kompleksitasnya sendiri, oleh karena itu tidak sedikit sistem presidensial yang gagal melewati ujian stabilitas demokrasi di negara-negara yang menerapkannya. Dapat dikatakan hanya Amerika Serikat (AS) yang menjadi best practice dari penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial yang sukses. Oleh karena itu, apabila ingin membangun bentuk presidensialisme yang efektif untuk Indonesia, maka tidak bisa tidak harus melihat praktik di AS. Diantaranya, Sistem kepartaian Indonesia perlu dipertimbangkan untuk mengikuti model AS yang membagi partai menjadi  recognized political party dan limited political party. Recognized political party ditentukan hanya dua partai yang diperkenankan menjadi peserta pemilu, dan sisanya menjadi limited political party yang tidak mengikuti pemilu. Dampaknya, kabinet yang terbentuk pun tidak akan menjadi kabinet koalisi “pelangi”, sehingga stabilitas pemerintahan dapat lebih terjamin. Begitu juga dengan elemen di Parlemen, lebih terfokus pada dua partai tanpa ada pembentukan aneka macam koalisi. Kata kunci : presidensial, kabinet, partai politik, Amerika Serikat. AbstractAfter the amendment of 1945 Constitution, Indonesia has chosen to consistently implement the Presidential Government System. This sistem has its own complexity, therefore many presidential systems that fail to pass the test of democratic stability in the countries that apply it. It can be said that only the United State (US) is the best practice of implementing a successfull Presidential System. Therefore if we want to build an effective form of Presidentialism for Indonesia, we have to look at practices in the US. For instance, the Indonesian party system need to be considered to follow the US model which  divides parties into “recognized political parties” and “limited political parties”. Recognized political parties determined that only two partoes were allowe to participate in general election, and rest became limited political parties that did not participate in the general election. As a result, the cabinet formed will not become a “rainbow” coalition cabinet, so that stability of government is guaranteed. Likewise with element in Parliament, more focused on two parties without the formation of various kinds of coalitions. Keywords : presidential, cabinet, political party, United States.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 226/PDT.G/2021/PN BKS)
Authors: Hermawan Putri Kalingga , Mekka Putra Mohammad Fajri
Published: July 2022

AbstrakHukum pertanahan di Indonesia mewajibkan pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena pada dasarnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat terang dan tunai. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Sehingga, jual beli tersebut tidak dapat dialihkan dan didaftarkan, karena salah satu syarat pendaftaran tanah adalah terdapat akta otentik yang membuktikan bahwa benar telah terjadi perbuatan hukum jual beli. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 226/Pdt.G/2021/PN.Bks, dimana jual beli dilakukan secara dibawah tangan, dan pada saat ingin dilakukan pendaftaran penjual tidak dapat diketahui keberadaannya, sehingga pembuatan akta jual beli menjadi terhambat. Adanya permasalahan tesebut tidak menutup hak pembeli beritikad baik untuk mendapatkan perlindung hukum dengan tetap memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembeli Beritikad Baik, Jual Beli Tanah, Dibawah Tangan AbstractAgrarian Law in Indonesia requires that the sale and purchase of land should be done before of Land Deed Official (PPAT), because based on the law the sale and purchase of land must qualify two conditions which are contant and transparent. However, in reality there is still many of transactions done under private deed. Thus, the transactions cannot be transferred and registered, because one of the requirements for land registration is that there is an authentic deed made by Land Deed Official (PPAT) that proves the transaction has occurred. As in the case happened in Bekasi District Court with case number Nomor 226/Pdt.G/2021/PN.Bks, where the transaction done under private deed, so that the transaction cannot be transferred and registered, and when the buyer wants to register his right the existence of the seller cannot be known, so the making of an authentic deed cannot be done. The existence of these issues does not cover the rights of the buyer who have the good faith to obtain legal protection to legal certainty over the ownership of land rights.  Kata Kunci: Legal Protection, Good Faith Buyer, Sale and Purchase of land, Private Deed
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERKAIT PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KOTA
Authors: Pratiwi Rizki Citra , Hoesin Siti Hajati
Published: July 2022

Abstrak          Upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Pemberian upah harus didasari dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan yang ditetapkan di setiap wilayahnya. Setiap Kota atau Kabupaten telah menentukan nominalnya tersendiri terkait Upah Minimum Kota (UMK). Tulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberian upah kepada PT.X yang berada di kota Makassar dimana upah yang diberikan yakni di bawah ketentuan nominal UMK yang berlaku dan perusahaan inipun tak memiliki peraturan perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkiblat pada peraturan yang telah ditentukan terkait pemberian upah sehingga melanggar SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 2345/XI/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017. Perusahaan juga tidak memiliki peraturan perusahaan dimana hal ini melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam wilayah Kota Makassar menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perusahaan wajib membuat Peraturan Perusahaan”. Kata Kunci : Upah, Upah Minimum Kota, Peraturan Perusahaan. AbstractThe minimum wage is the lowest monthly wage consisting of basic wages including fixed allowances set by the governor as a safety net. The provision of wages must be based on applicable regulations, especially the regulations stipulated in each region. Each City or Regency has determined its own nominal related to the City Minimum Wage (UMK). This writing is motivated by the provision of wages to PT. X which is in the city of Makassar where the wages given are below the nominal UMK applicable and even this company does not have company regulations. The research method used in this paper is a normative juridical approach with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of this paper indicate that the company is not oriented to the regulations that have been determined regarding the provision of wages so that it violates the Decree of the Governor of South Sulawesi No. 2345/XI/2016 concerning the Determination of the Makassar City Minimum Wage 2017. The company also does not have a company regulation which violates the provisions of Article 19 paragraph (1) of Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2004 concerning Regulation, Protection and Employment Services in the City area. Makassar explained that "Each company is obliged to make a Company Regulation". Keywords: Wages, City Minimum Wage, Company Regulations.
COVID-19 related anxieties do not decrease support for liberal democracy
Authors: Anghel Veronica , Schulte - Cloos Julia
Published: July 2022

Studies carried out at the onset of the COVID-19 pandemic confirmed that under the impression of fear individuals were more willing to tolerate violations of liberal-democratic norms, and supported discriminatory policies to preserve public safety. But what are the potential consequences of the pandemic on citizens’ attitudes beyond its peak? We conducted an original experiment in which we manipulate individuals’ cognitive accessibility of their fears related to COVID-19 one and a half years after the onset of the pandemic. We fielded the experiment in Hungary and Romania–two cases most likely to see such attitudes amplify under the condition of fear. Our intervention was successful in elevating respondents’ levels of worry, anxiety, and fear when thinking about infectious diseases like COVID-19. However, these emotions did not affect individuals’ levels of rightwing authoritarianism, nationalism, or outgroup hostility, or their preferences for specific discriminatory policies aimed to fight a potential resurgence of COVID-19.
Common Retrospective Economic Perception Items Show Good Test-Retest Reliability
Authors: Bailey Jack
Published: July 2022

Retrospective economic perception items dominate economic voting research. Though they are well-used, their measurement properties are not well-known In this short note, I assess the items’ test-retest reliability for the first time. I make three contributions. First, I show that the items have good test-retest reliability. Second, I show that personal items are more reliable than national ones. Third, I show that the items’ reliability likely does not affect model parameter estimates. Thus, though these items have their problems, reliability is likely not one of them.
Computational Technique and Differential Calculus for the Summation of Geometric Series and Binomial Expansions
Authors: Annamalai Chinnaraji
Published: July 2022

Nowadays, the growing complexity of mathematical and computational modelling demands the simplicity of mathematical, combinatorial, and numerical equations for solving today’s scientific problems and challenges. Combinatorics involves integers, factorials, binomial coefficients, binomial series, and numerical computation with geometric series for finding solutions to the problems in computing and computational science. This paper presents computational technique and differential calculus for the summation of geometric series and binomial expansions in an innovative way and also theorems and relationship between the binomial expansions and geometric series. These computational approaches refer to the methodological advances which are useful for researchers who are working in computational science. Computational science is a rapidly growing multi-and inter-disciplinary area where science, engineering, computation, mathematics, and collaboration use advance computing capabilities to understand and solve the most complex real life problems.
Bioinspired Protein/Peptide Loaded 3D Printed PLGA Scaffold Promotes Bone Regeneration
Authors: Song Xiaoliang , Li Xianxian , Wang Fengyu , Wang Li , Lv Li , Xie Qing , Zhang Xu , Shao Xinzhong
Published: July 2022

Background: This study was aimed to investigate the effect of three dimensional (3D)printed poly lactide-co-glycolide (PLGA) scaffolds combined with Gly-Phe-Hyp-Gly-Arg (GFOGER) and bone morphogenetic protein 9 (BMP-9) on the repair of large bone defects.

Methods: 3D printing method was used to produce PLGA scaffolds, and the sample was viewed by both optical microscopy and SEM, XRD analysis, water absorption and compressive strength analysis, etc. The rabbits were divided into six groups randomly and bone defect models were constructed (6 mm in diameter and 9 mm in depth): control group (n = 2), sham group (n = 4), model group (n = 4) and model + scaffold group (n = 4 rabbits for each group, 0%,2% and 4%). The rabbits were sacrificed at the 4th and 12th weeks after surgery, and the samples were collected for quantitative analysis of new bone mineral density by micro-CT, histopathological observation, immunohistochemistry and Western blot to detect the protein expression of osteoblast-related genes.

Results: This scaffold presented acceptable mechanical properties and slower degradation rates. After surface modification with GFOGER peptide and BMP-9, the scaffold demonstrated enhanced new bone mineral deposition and density over the course of a 12 week in vivo study. Histological analysis and WB confirmed that this scaffold up-regulated the expression of Runx7, OCN, COL-1 and SP7, contributing to the noted uniform trabeculae formation and new bone regeneration.

Conclusions: The application of this strategy in the manufacture of composite scaffolds provided extensive guidance for the application of bone tissue engineering.
Photosensitized and Photothermal Stimulation of Cellular Membranes by Organic Thin Films and Nanoparticles
Authors: Feyen Paul L. C. , Matarèse Bruno F. E. , Urbano Laura , Abelha Thais F. , Rahmoune Hassan , Green Mark , Dailey Lea A. , de Mello John C. , Benfenati Fabio
Published: July 2022

Conjugated polymers are increasingly exploited for biomedical applications. In this work, we explored the optical characteristics of conjugated polymers of variable chemical structures at multiple levels relevant to biological interfacing, from fluorescence yield to their influence on cellular membrane potential. We systematically compared the performance of conjugated polymer as cast thin films and as nanoparticles stabilized with amphiphilic polyethylene glycol-poly lactic acid-co-glycolic acid (PEG-PLGA). We assessed in both the dark and under illumination the stability of key optoelectronic properties in various environments, including air and biologically relevant physiological saline solutions. We found that photoreduction of oxygen correlates with nanoparticle and film degradation in physiologically relevant media. Using patch-clamp recordings in cell lines and primary neurons, we identified two broad classes of membrane potential response, which correspond to photosensitizer- and photothermal-mediated effects. Last, we introduced a metric named OED50 (optical energy for 50% depolarization), which conveys the phototoxic potency of a given agent and thereby its operational photo-safety profile.