bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Menjelajahi Kesenjangan Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Masyarakat Suku Akit di Kepulauan Meranti
Authors: Siregar Muhammad Ridho
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Suku Akit di Kepulauan Meranti dan bagaimana implementasi dari kebijakan publik terhadap ketimpangan yang dihadapi Suku Akit sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Lokasi penelitian ini ditentukan dengan purposive method, yaitu di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan in-depth interview kepada key informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu primer dengan wawancara dan data sekunder yang berasal dari data penduduk Desa Tenan  dan dinas sosial Kecamatan Tebing Tinggi Barat, buku, dan jurnal. Analisis data diolah menggunakan analisis isi (fokus riset) yang dihubungkan dengan temuan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Akit mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi dilihat dari empat aspek yakni tingkat kemiskinan, mata pencaharian, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Sedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan KAT belum tersosialisasi dengan baik.
Strategi dan Kapasitas Inovasi Kebijakan Smart City di Kota Tanjungpinang
Authors: Sholeh Chaerey Ranba , Firman Firman , Azizi Okky Rizki , Hafifa Nur
Published: January 2025

Konsep Smart City menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan perkotaan. Namun, realisasi visi Smart City di berbagai kota masih menemui kendala. Di Kota Tanjungpinang, implementasi Smart City masih terfragmentasi dan belum terintegrasi dengan baik dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini mengkaji strategi dan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Smart City. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami strategi dan kapasitas inovasi kebijakan Smart City di Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan regulasi yang berfokus pada Smart City serta kolaborasi antara pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menjalankan strategi untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan inovasi kebijakan Smart City meliputi penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penyediaan anggaran yang memadai. Dengan penerapan strategi dan peningkatan kapasitas yang tepat, Smart City Tanjungpinang diharapkan dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mewujudkannya sebagai kota yang cerdas, maju, dan berbudaya.
Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Virtual Ofiice di Indonesia
Authors: Purborini Vivi sylvia
Published: January 2025

Kemajuan teknologi merupakan pengembangan alat atau metode kerja sebagai peningkatan dalam mempersingkat waktu untuk menggapai kebutuhan sewaktu-waktu. Di era globalisasi seperti sekarang, kemajuan teknologi semakin pesat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya persaingan antar negara, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, atau deretan sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran di era zaman yang canggih ini.  Metode Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dan asas-asas yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum. Virtual office adalah konsep di mana sebuah bisnis atau individu dapat menjalankan operasi mereka secara remote tanpa perlu memiliki ruang kantor fisik secara permanen. Di Indonesia, pengaturan terkait dengan penggunaan virtual office tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan yang tersendiri, tetapi dapat tercakup dalam beberapa regulasi yang lebih umum.
Sistem Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik
Authors: Faturrahman Muhammad
Published: January 2025

The accountability system for political party funding is a very crucial indicator in measuring the strength of integrity and transparency of a political party. Political parties play a vital role in the implementation of the political system in Indonesia and become a buffer between the needs (aspirations) of the people and the government. It cannot be argued that political parties in carrying out their duties and functions need financial assistance or funding to maintain the existence of the party and also to make it easier for political parties to accelerate activities oriented towards public services. The source of funding to political parties has been strictly guaranteed by the state through various laws and regulations, so that the logical consequence of each rule is the existence of an element of accountability, in this case after a political party has obtained funding rights from the state or the private sector, then the political party is obliged to enforce an accountability system in the form of an integrity and transparent funding report as a form of openness to the public. On that basis, this study aims to analyze the funding arrangements given to political parties by examining the accountability system for funding guided by the established regulations and identifying challenges related to the accountability system of political party funding and providing recommendations on the challenges faced. The method is in the form of qualitative studies using descriptive analysis, which involves regulatory analysis, in-depth interviews, data and documents that have relevance to the research topic.
Legal Smuggling Regarding Land Ownership Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens Through Name Borrowing Agreements
Authors: Risna Risna , Ridwan Fully Handayani
Published: January 2025

Land ownership is a prevalent investment choice in Indonesia. However, the regulation stated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, which restricts land ownership rights exclusively to Indonesian citizens, is increasingly circumvented through indirect foreign ownership. The "name lending" agreement has become a popular mechanism for foreign nationals to acquire land rights indirectly. This study aims to examine the emergence of name lending agreements as a form of legal smuggling and propose procedures to mitigate this practice to uphold the integrity of land ownership regulations. Using a doctrinal research method and secondary data analysis, this research identifies the root cause of name lending agreements as the disparity between the land ownership rights granted to Indonesian citizens versus foreign nationals. The findings suggest that addressing this issue requires specific legal provisions and the enforcement of strict sanctions against violators. The implications of this study emphasize the need for a robust legal framework to deter name lending agreements and protect the principles of land ownership in Indonesia.
Optimization O&M Cost of Coal Handling Port Facility from 30 – 48 MTPA
Authors: Safrani Ali
Published: January 2025

The challenge of O&M cost efficiency in the midst of increasing global demand for coal, which requires optimal cost management without reducing operational performance. The objective of this study is to determine the optimal O&M cost by analyzing key cost components such as fuel, heavy equipment, spare parts, labor, and infrastructure investment, and their impact on production achievement. The research used a case study approach with a combination of quantitative and qualitative analysis. Primary data was obtained through interviews and direct observation, while secondary data was analyzed using the Activity-Based Costing (ABC) method, simulation modeling, and regression to evaluate the impact of cost variations on production achievement. The results show that the optimal O&M cost for a production capacity of 30-48 MTPA is in the range of 10,568-11,970 IDR/ton, which is still lower than the market price. This optimization was achieved by mapping key cost components, including fuel, crusher and conveyor system maintenance, and labor. The application of the ABC method enabled the identification of areas of efficiency, resulting in more cost-effective operations without compromising facility performance. The implications of this research include improved operational efficiency, coal industry competitiveness, as well as the sustainability of port operations. The findings provide a strategic foundation for more effective cost management, especially in the face of demand fluctuations and operational challenges due to external conditions.
Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kelompok Heterogen Berbasis Lima Bahasa Kasih terhadap Keterampilan Kolaborasi Siswa di SDN 24 Mataram
Authors: Kurniati Annisa
Published: January 2025

Keteramplan kolaborasi adalah salah satu keterampilan yang sangat penting dimiliki siswa abad 21. Keterampilan kolaborasi sangat dibutuhkan di dunia kerja dan lingkungan sosial. Keterampilan kolaborasi dapat dilatih dalam proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kelompok heterogen. Penerapan kelompok heterogen memberikan ruang siswa untuk saling mengajar dan mendukung, tetapi berpotensi menurunkan fokus siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kelompok heterogen juga memiliki tantangan, seperti menentukan analisis materi dan metode pembelajaran yang tepat, tingkat partisipasi yang rendah, kesulitan bekerjasama, sulit berbagi ide, dan kurang menghargai kontribusi anggota lain dalam kelompok. Berbagai tantangan ini coba diminimalisir menggunakan bahasa kasih dalam proses pembelajaran. Mengisi batre kasi seseorang yang dikasihi dengan bahasa kasih yang tepat akan menumbuhkan rasa aman pada diri orang terkasih. Ada lima macam bahasa kasih, yakni pemberian kata-kata positif (word of affirmation), memberikan bantuan/pelayanan (act of service), waktu berkualitas bersama (quality time), memberikan hadiah (receiving gift), dan memberikan sentuhan fisik (physical touch). Observasi penelitian deskriptif kualitatif kali ini dilakukan di SDN 24 Mataram. Menggunakan teknik purposive sampling dipilihlah kelas V sebagai subjek pengamatan, mempertimbangkan heterogenitas level kognitif dan gaya belajar siswa. Setelah 5 hari menerapkan pembelajaran kelompok heterogen berbasis lima bahasa kasih menunjukkan hasil yang positif. Kelompok satu kategori “kolaboratif” untuk indikator sikap dan karakter kolaboratif. Kelompok satu mendapatkan kategori “sangat kolaboratif” untuk perilaku aktif kolaborasi dan keterampilan. Kelompok dua dan kelompok tiga dikategorikan “sangat kolaboratif” untuk ketiga indikator. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa kelas V memiliki potensi keterampilan kolaborasi. Pembelajaran kelompok berbasis lima bahasa kasih bersifat fleksibel, dapat diterapkan dalam berbagai model pembelajaran.
Pengukuran Ketepatan Waktu Salat dalam Tinjauan Hisab Kontemporer di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
Authors: Samsul Fatimah , Andi Jusran Kasim  , Fatri Sagita
Published: January 2025

This study aims to analyze the guidelines followed by the community in Kalukku District, Mamuju Regency, in determining prayer times, and to evaluate the accuracy of prayer schedules based on contemporary hisab methods. The approaches used in this research include sociological, normative theological (shar'i), and astronomical approaches. Data were collected through field observations and analyzed using the ephemeris method to assess the accuracy of prayer times. The findings indicate that the community in Kalukku District generally relies on digital clocks and the prayer schedule issued by the Ministry of Religious Affairs of Mamuju Regency. Accuracy tests conducted on 30 mosques and one prayer room (mushalla) revealed that most of the prayer schedules were accurate, with a time difference of 0-1 minutes. Six mosques had a time difference of 1-2 minutes, while two mosques (Masjid Darussalam Padang Malolo and Mushalla Al-Amin) showed inaccuracies with time differences ranging from 2 to 11 minutes. These inaccuracies were attributed to the use of "pasted" and "perpetual" prayer schedules. Based on the established indicators, the prayer schedules in mosques in Kalukku District are generally valid, with a high degree of accuracy. This study recommends that the Office of Religious Affairs of Mamuju Regency ensure that the prayer schedules used in mosques are based on contemporary hisab calculations using the most recent ephemeris data. Additionally, mosque administrators are encouraged to be more stringent in ensuring the synchronization of the call to prayer (azan) with the prayer schedule and to appoint competent muezzins to avoid delays.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI
Authors: Irmawati  , Andi Bahrun Syam  , Baharuddin  , Sudirman
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi. Objek penelitian ini yakni Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan upaya penggalian sumber daya alam, terutama daerah-daerah yang berpotensi akan berkembang, misalnya sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dan analisis deskriptif dalam teknik analisis datanya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengoptimalan penggunaan aplikasi online (smart register) dalam pengelolaan pajak dan retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui lebih banyak sumber, penggunaan aplikasi online juga menjadi terobosan awal untuk pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang lainnya sebagai bagian dari pembenahan sistem kerja dan budaya kerja yang selama ini masih  bersifat manual.
MENUJU PERTUMBUHAN INDUSTRI HIJAU DI SULAWESI SELATAN
Authors: Hatifa
Published: January 2025

South Sulawesi Province, with the commitment and collaboration of the parties, needs to optimize further the transformation towards green industrial growth for the management of natural resources that ensure environmental sustainability and equal livelihoods for all levels of society.
The Green Industry Index is a benchmark to evaluate the achievements and effectiveness of the transformation of Indonesian Industry towards a green Industry. The main principle of Green Industry is to create high industrial growth, along with encouraging social welfare and maintaining industrial quality and environmental carrying capacity. The Green Economy Index (GEI) or the Indonesian Green Industry Index consists of 15 indicators covering three pillars: Industrial, social and environmental.
The policies that need to be in place implemented in the implementation of green industry in South Sulawesi are controlling land conversion through increasing the capacity of farmers by implementing climate change agriculture technology or climate-smart agriculture. Providing environmental services in the form of assistance or incentives for farmers who cultivate plants by maintaining the sustainability of the carrying capacity of their land or who contribute to improving environmental quality. Development of downstream natural resources using technology that does not harm the environment or surrounding communities and can provide high-added product value for farmers.
Digital Transformation and Sustainable Local Tax System Practices in Emerging Market: A Qualitative Analysis
Authors: Zulfiqar Faisal Labib , Silvia Tiffani , Abrori Ali
Published: January 2025

The Covid-19 pandemic has forced regional governments to adapt in providing services, including in terms of taxation. This study deals with the introduction of the electronic Notification of Tax Due of Land and Building Tax at the Unit X, one of the subnational tax office in Jakarta. In a bid to enhance the efficiency, effectiveness and convenience of the processes, and also promote eco-friendliness through paperless practice, the transition from paper-based processes to computerized ones was undertaken. Emphasizing on the electronic Notification of Tax Due system as per Governor Regulation No. 23 of 2021, the system enabled taxpayers to access tax documents as they were uploaded in the electronic platforms and this enhanced the reliability of the notifications while ease the burden of paperwork. The research employed interviews, observations and document analysis of the electronic Notification of Tax Due implementation and found that the emerging system improved the convenience of taxpayers through quick service delivery but also enhanced service quality in a green economy line with SDGs 12, 13 and 15. Nonetheless, the findings revealed a digital divide particularly among the seniors and the economically disadvantaged which calls for the integration of digital literacy policies targeting those groups. Nevertheless, the electronic Notification of Tax Due system stands as a testament the opportunities available in embracing technology in the provision of services, enhancement of sustainability and the involvement of the citizens in the management of a city.
Impact of Renewable Energy Sources on Promoting Sustainable Development Nationwide
Authors: Boiko Olga , Murzin Iurii , Akhromkin Andrii , Lukashev Serhii , Kyrylenko Serhiy
Published: January 2025

Objectives: The consideration of the study’s objectives is introduced as follows: the primary aim consists of analysing the role of renewable energy sources in ensuring sustainable development, and the secondary aim is to determine factors limiting the practical implementation of national energy systems.
 
Theoretical Framework: A timely topic is promoted regarding the need to detach from imported energy, global climate change challenges, and environmental security. The generation and use of renewable energy sources constitute the basis for sustainable development at the national level.
 
Method: The research method relies on the analysis of current scientific works and comparing the implementation of RES to their technological, economic and environmental characteristics.
 
Results and Discussion: The analysis provides evidence that enhanced incorporation of RES contributes to lowering greenhouse gas emissions, creating employment, and fostering economic stability. In particular, the development of energy storage technologies and decentralised energy systems increases the efficiency of RES use.
 
Research Implications: It is found that institutional support and political will are crucial for the successful implementation of these technologies.
 
Originality/Value: The study’s practical significance lies in the possibility of using the obtained results to formulate energy policy and develop sustainable development strategies at the national level.
Assessing War Crimes During Armed Conflicts: Insights from Ukraine and Global Standards
Authors: Popov Georgii , Puhach Anatolii , Shkolnikov Vladyslav , Baranovska Tetiana , Orobets Kostiantyn
Published: January 2025

Introduction: Today, a new concept of understanding international criminal law as an independent branch establishing the substantive legal grounds for recognising a particular act as criminal is being developed. Such acts certainly include war crimes (criminal violations of the laws and customs of warfare). Meanwhile, there is an urgent need to develop a categorical concept of “war crime” in international criminal law, to determine the place of such crimes in the system of crimes against peace and security of mankind, and to resolve several theoretical problems of the substantive legal basis for establishing international criminal liability for war crimes. In addition, despite the constitutional provisions on the primacy of international law over domestic law, the issue of the degree of compliance of national criminal law with the provisions of international law in the area of regulation of liability for war crimes remains unresolved.
 
Objective: The study aims to find opportunities to develop effective mechanisms for classifying war crimes in the current war in Ukraine and to bring perpetrators to justice. The rules of international law are highly developed, primarily reflected in the availability of a broad and detailed list of acts recognised as international crimes. According to the amendments to the Rome Statute that added war crimes to the International Criminal Court (ICC) jurisdiction, a state must confirm the ICC’s jurisdiction over aggression for its citizens to be tried for the crime.
 
Results: However, Russia has not done so. Due to this limitation, there are frequent calls for establishing a separate tribunal to prosecute Russian officials for aggression. However, implementing these calls still faces problems due to insufficient precedents. At the same time, the list of actions that can be considered violations of the laws and customs of war does not necessarily have to coincide with the list in Article 8 of the Rome Statute or the list of severe violations of international humanitarian law under the Geneva Convention or the First Additional Protocol.
Incompatibility in Regulations on Enterprise Names, Trade Names, and Trademarks Expressed In Words: from the Practical Perspective of Vietnam
Authors: Ha Le Thi Tuyet
Published: January 2025

Objectives: The article aims to examine Vietnamese legal provisions on enterprise names, trade names, and trademarks, highlighting their essential contents and analyzing the practical application of these regulations. It also seeks to identify issues and challenges in enforcing these laws and offers recommendations for improving their effectiveness.
 
Methods: The study employs a case analysis approach by examining actual infringement cases related to enterprise names, trade names, and trademarks. Comments on the application of relevant legal provisions are provided to identify gaps and challenges in practical enforcement.
 
Results: The analysis reveals difficulties in the application of legal regulations concerning trade names, enterprise names, and trademarks. It also identifies the need for amendments and supplementary measures to improve the enforcement and effectiveness of these laws in protecting rights holders.
 
Conclusion: The article concludes by emphasizing the necessity of revising and enhancing Vietnamese legal regulations to address practical challenges and ensure the effective protection of enterprise and trade names, as well as trademarks, thereby safeguarding the rights of stakeholders.
Opportunities to Increase Sustainable Economic Growth, Employment and to Achieve Decent Wages in Terms of SDG: Case Study of the Youth Labor Market in Russia
Authors: Vasilev Vladimir , Vasilev Vladimir , Tikhonov Alexey , Prosvirina Natalya , Barmuta Karine , Ammosova Liliya
Published: January 2025

Objective: The paper deals with the topic of the Russian youth labor market. The study is in line with the priorities of sustainable development, namely it will contribute to steady, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent jobs for everybody.
 
Method: Both official sources of government statistics and the results of sociological studies of the youth labor market by private consulting agencies in the field of human resources management have been used as an empirical base. Dynamics of the youth labor market, problems with employment and remuneration of labor are considered as interrelated factors of future sustainable economic growth of Russia.
 
Results and Discussion: The paper formulates recommendations on the development of youth personnel for the sector of digital economy, training of young specialists taking into account new universal and professional competencies demanded by the market, improvement of state regulation of the youth labor market in territorial, sectoral and educational aspects.
The Role of Public Policy Management in Enhancing Sustainable Development: An Applied Study on The Iraqi Ministry of Health
Authors:   Department of Health management. College of health and medical Technology .sawa University Iraq., Rhaif Saad Abed , Abed Sajid Aswad ,   Al-Muthanna University, College of Administration and Economics, Department of Business Administration, Iraq., Essa Alallq Hussein Adnan ,   Al-Muthanna University, College of Administration and Economics, Department of Business Administration, Iraq.
Published: January 2025

Public policy management was the subject of this paper in as much as dealing with its effectiveness in the realization of sustainable development within the Iraqi Ministry of Health. Using a survey research approach, a standardized questionnaire was distributed to 222 Ministry employees in Baghdad over a period of January 2023 to November 2024 and it covered the policy formulation, policy implementation as well as policy evaluation. Both the descriptive and inferential statistics measures were used on the data collected and correlation and regression analysis using SPSS27 was done. Public policy management best practices were found to have a positive significant relationship (R =.859, p <.001) with sustainable development attainments. The respondents held perceptions of strength with regards to resource management and engaging key stakeholders; however, saw a weakness in capacity development. The study concludes by calling for capacity building interventions that target sustainable development and building on Cambodia’s existing competences on resource mobilisation and stakeholder management, integrating effective monitoring and evaluation systems, increasing accountability, and partnerships. These strategies can augment the capability of the Ministry to attain sustainable development objectives for the overall superior, sound, and sustainable direction of Iraq.
The Effect of HRIS on Innovation Capability of HR Employee and the Moderating Role of Affective Commitment
Authors:   Faculty of Business Management and Professional Studies, Management and Science University, MALAYSIA, Shahreki Javad , Ghanad Anahita ,   School of Education and Social Sciences,Veritas University College, MALAYSIA, Kaur Dalwinder ,   School of Education, Manipal GlobalNxt University, MALAYSIA, Altounjy Rana ,   School of Business, Manipal GlobalNxt University, MALAYSIA, Abdullahi Mohammed Sani ,   Department of Management and Marketing, King Fahd, University of Petroleum and Minerals, SAUDI ARABIA
Published: January 2025

The current study aims to evaluate the influence of utilizing Human Resources Information Systems (HRIS) in the human resource (HR) departments on the innovation capacity of employees who are working in Malaysian companies. The research model and related hypotheses were examined on over 186 HR employees in Malaysian companies. The findings of this study have been assessed through Smart PLS software, which revealed that utilizing HRIS has a significant impact on the HR innovation capacity. Besides, Malaysian HR employees have shown that there is a positive correlation between implementing HRIS and employee innovation capacity, which can be moderated by affective commitment. Effectively speaking, the HRIS is more noteworthy and has a significant impact on HR employees’ innovation while they engage more with the organization. This study tries to introduce factors that are effective to enhance employees’ innovation.
Impact of Anxiety and Achievement Motivation on Colleges of Education Students’ Academic Performance in Cross River State, Nigeria
Authors:   Cross River State College Of Education, Akamkpa, Peter Abutiang, , Unimke (Ph.D) Ushie, Julius ,   Cross River State College Of Education, Akamkpa
Published: January 2025

The study was designed to determine the impact of anxiety and achievement motivation on Colleges of Education Students’ academic performance, in Cross River State of Nigeria. Three (3) research question/hypotheses were formulated to guide the study and relevant literature was reviewed covering trait and state anxieties, achievement motivation and students’ academic performance generally. A survey research design was adopted which made use of a sample of Nine hundred college students each from two (2) Colleges of Education in the state. Two (2) research instruments namely; structured questionnaire, and subject scores based on their externally moderated second semester result for 2022/2023 academic session, were employed for data collection. Data analysis technique adopted was one way analysis of variance (ANOVA). All hypotheses were tested at 0.05 alpha level. The result revealed significant impact of anxiety and achievement motivation on College of Education students’ academic performance in Cross River State, Nigeria. Based on the research findings, it was recommended among others that qualified and conscientious guidance counsellors be sent to all Colleges of Education.
The Impact of Infrastructure Development on Economic Growth Regencies/Cities in West Nusa Tenggara Province 2014-2023
Authors:   Faculty of Economics and Business, University of Mataram, Ramdani Nova Awalia , Salmah Emi ,   Faculty of Economics and Business, University of Mataram, Fadlli Muhammad Dzul ,   Faculty of Economics and Business, University of Mataram
Published: January 2025

This study aims to analyze the impact of infrastructure development on economic growth. The development of infrastructure will be explored in the form of road infrastructure, education infrastructure, health infrastructure, and water infrastructure on the economic growth of Regencies/Cities in West Nusa Tenggara Province in 2014-2023. This research was conducted with an associative quantitative approach using secondary data from the Central Statistics Agency of West Nusa Tenggara Province. The analysis of data uses panel regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach processed through STATA 14 software. The results of the study show that the development of road infrastructure does not impact economic growth. Meanwhile, the development of education infrastructure and health infrastructure has a positive impact on economic growth, and the development of water infrastructure has an impact but has a negative value on the economic growth of Regencies/Cities in West Nusa Tenggara Province in 2014-2023.
Effects of Environmental Conditions, Core Temperature, and Hydration Status on Women’s Soccer Performance
Authors: Collins Sean , Abigail Poague  , Robert Huggins  , Thomas Bowman
Published: January 2025

National Collegiate Athletics Association (NCAA) Division III athletes have restrictive rules on preseason practice timelines leading to questions about how performances are affected by environmental conditions during preseason practices.
Purpose: The purpose was to determine how heat, humidity, core body temperature, hydration status, and reported sleep affected the performances of women’s Division III soccer players during preseason training.
Methods: Ten female collegiate soccer players (age=19.5±1.43 years, mass=62.14±5.01 kg, height=167.78±7.65 cm) were recruited.  Core temperature was collected every 10 minutes during practice via an ingestable thermistor. Before each training session, participants recorded the previous night's sleep quantity and quality via the Karolinska Sleep Diary (KSD). Internal and external loads were monitored via heart rate, training load session rate of perceived exertion (TL-sRPE), and Global Position System (GPS) metrics. WetBulb Globe Temperature (WBGT) was continuously recorded throughout each training session as well as participant total fluid consumption. 
Results: TL-RPE, Δbody mass (ΔBM), ΔWBGT and maximum HR (maxHR) explained approximately 53% of the variance in intensity (r=0.73, F4,82=23.506, P<.001). Whereas sleep metrics, session duration, and average heart rate had no significant (p>0.05) impact on intensity.
Conclusion: The changes in exercise intensity observed were most associated with the perceived training load, body mass loss, heat indices, and maximum heart rate. These variables should be controlled to elicit the desired training outcome while keeping player safety at the forefront during preseason soccer.
Educação superior e mercado de trabalho: uma análise sobre a formação de professores no Estado do Amazonas
Authors:   , Paula Michele Costa de
Published: January 2025

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), instituição pública de Educação Superior, desempenha um papel relevante em termos regionais, com uma política educacional voltada para a interiorização e para a oferta de cursos de graduação e pós-graduação Lato e Stricto Sensu. Essa abordagem impacta significativamente o mercado de trabalho, contribuindo para a formação e para a inserção de novos profissionais, especialmente na área de licenciatura. Neste contexto, este estudo tem como objetivo geral analisar a contribuição da UEA para a formação e preparação de professores para o mercado de trabalho no estado do Amazonas. Os objetivos específicos incluem: a) identificar o perfil dos professores da rede pública estadual do Amazonas; b) examinar a contribuição da formação oferecida pela UEA para o exercício de suas atividades profissionais; c) avaliar a importância de políticas públicas e programas de assistência estudantil na formação desses professores; e, d) averiguar a contribuição da formação de professores da UEA e o impacto no mercado de trabalho, especialmente nos campi do interior do Amazonas. Para tanto, foram coletados dados e informações por meio de questionários online, com uma amostra de 304 participantes, e entrevistas semiestruturadas com 11 professores da Rede Pública de Ensino do estado do Amazonas formados pela UEA. A análise dos dados questionários foi feita por meio de técnicas de estatísticas descritivas, análises tabulares e gráficas. Para as informações das entrevistas, foi empregada a análise de conteúdo de Bardin. Os resultados revelaram que os professores licenciados pela UEA são altamente satisfeitos com a formação recebida, embora tenham sido identificadas dificuldades em áreas como diversidade e inclusão. Além disso, destaca-se a necessidade de aprimorar as políticas públicas de assistência estudantil e reforçar a formação contínua para educadores, promovendo oportunidades práticas que reflitam a realidade do ambiente escolar. Palavras-chave: formação docente; mercado de trabalho; políticas públicas; universidade do estado do amazonas
PROBLEMATIC ISSUES OF ESTABLISHING THE SIGN OF “LEAVING IN DANGER” (ON THE EXAMPLE OF CRIMES UNDER ART. 125 AND ART. 264 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Authors: Menshikova Anna G.
Published: January 2025

The development of information and telecommunication networks, as well as the variety of methods of committing crimes, leads to the need to identify the category of “remote crimes”, in which there is a significant distance between the criminal, the act and the results of his activities. Such crimes pose the theoretical problem of determining the place where the crime was committed, which, in turn, is directly related to the practical problem of determining the jurisdiction of criminal cases about these “remote” crimes. The article analyzes the current criminal and criminal procedural legislation, as well as the judicial practice on the issue of determining the location of the crime and the jurisdiction of “remote” crimes. Several approaches to determining jurisdiction have been identified, namely by the place where the criminal act was committed and the place where the crime ended. At the same time, it has been demonstrated that existing approaches are extremely contradictory and do not correspond to legislation, scientific opinions and the needs of practical activity. The article substantiates the need to develop uniform rules for determining jurisdiction by amending the current legislation and adjusting judicial practice. These changes should ultimately ensure the effective implementation of the constitutional right to consider a case by the court to whose jurisdiction it is assigned by law.
LEGAL AND ORGANIZATIONAL FRAMEWORK FOR OUTPATIENT PREVENTION OF DANGEROUS ACTS OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS
Authors: Polubinskaya Svetlana V.
Published: January 2025

The article deals with prevention of dangerous acts of persons with mental disorders by medical organizations providing mental health care in outpatient settings. Outpatient preventive activities cover two patient groups: those who have not previously committed dangerous acts (primary prevention) and those who have committed such acts. In the latter case prevention concerns repeated dangerous acts (secondary prevention). The main means of outpatient primary prevention are diagnostics of mental disorders and provision of qualified outpatient mental health care. Outpatient care is provided in the form of regular assessment and treatment and in the form of dispensary observation, established regardless of consent of the mentally disordered person or his/her legal representative. Active dispensary observation is established for patients who have a propensity to commit socially dangerous acts. Such observation belongs to measures of both primary and secondary psychiatric prevention and is carried out by outpatient medical organizations in cooperation with the Interior authorities. Another means of outpatient secondary prevention is execution of a compulsory medical measure, such as compulsory observation and treatment by a psychiatrist in outpatient settings. The author, on the basis of studying legal acts, special literature and medical statistics, comes to the conclusion about increasing importance of prevention of dangerous acts of persons with mental disorders by medical organizations providing mental health care in outpatient settings.
PROBLEMS OF ENSURING THE SAFETY OF PARTICIPANTS CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE CONTEXT OF ART. 302 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Authors: Radosteva Yulia V.
Published: January 2025

The article is devoted to the issue of ensuring by criminal legal means the safety of participants in criminal proceedings from coercion on the part of officials and other persons acting with their knowledge or tacit consent, as one of the forms of implementing the constitutionally guaranteed right to respect for their dignity during the preliminary investigation and trial. Despite widespread reports of coercion being used in practice to obtain evidence by law enforcement officials, official statistics show quite the opposite, due in no small part to problems with the quality of the criminal law applied. Based on the analysis of the elements of a crime under Art. 302 of the Criminal Code of the Russian Federation, in the context of the latest editorial changes introduced by Federal Law No. 307-FZ of July 14, 2022, clarifications of the Supreme Court of the Russian Federation on issues of judicial practice in this category of cases and their differentiation from related crimes, the author concluded that her condition does not meet requirements of legislative technology, and therefore the norm needs further improvement.
PROPAGANDA OF ILLEGAL OR IMORAL ANTI-SOCIAL BEHAVIOR AS A CRIME AGAINST PUBLIC MORALITY
Authors: Reshetnikova Gulnara A.
Published: January 2025

New forms of communication using information and telecommunication technologies, in addition to advantages, bring with them the manifestation of various forms of destructive behavior that require legislative response, including through the means of criminal law. The article makes an attempt to evaluate the proposed legislative initiatives and the points of view available in the science of criminal law on resolving this issue. The study of the proposed legislative innovations, as well as the proposals put forward by scientists, and analysis for their compliance with the specifics of new forms of destructive communication allowed the author to come to the conclusion that these approaches are inappropriate. The fallacy of the proposed proposals is seen in the fact that the positions taken resolve issues of ensuring the security not of society, the state of security of which is directly discussed by the authors of the bills in the explanatory notes, but of the security of the individual. In addition, the positions taken by the authors imply the emergence of qualification problems, and also leave outside the scope of criminal liability those directly involved in new forms of destructive communication. Taking into account the identified shortcomings, the author formulates his own draft criminal law norm, which is capable, in our opinion, of ensuring the safety of society, preserving one of its main categories - morality, that is, a set of historically established and accepted by society rules of behavior that reflect the idea of honor and dignity, good and evil, justice and decency, cruelty and mercy.
THE PUBLIC DANGER OF QUALIFIED ELEMENTS OF CRIMES COMMITTED USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS
Authors: Vesnina Ekaterina P.
Published: January 2025

The article discusses the use of information and communication networks in serious crimes and the criteria for identifying such crimes. It examines legal literature’s proposals for classifying and constructing elements of serious crime. The main criterion for categorizing crimes as serious is a significantly increased level of risk to society caused by an act and the identity of the perpetrator. Factors that determine this increased risk are discussed, along with opinions of scholars analyzing the social justification for stricter punishments for crimes committed via information and communication technologies. Additionally, the article compares the maximum punishments for serious crimes committed through these networks to examine the issue of punishment. Unstable values of the indicator for the multiplicity of maximum penalties for qualified elements of crimes committed via information and telecommunication networks have been identified in comparison to main elements of crime. A preliminary conclusion has been drawn regarding the need for a unified system of qualification features and fair penalties for qualified offences, taking into account findings from the theory of justifying criminal law. The penalty should be aligned with others for similar offences and other types of offences. Further analysis is required to examine societal relevance factors related to the existence of qualified components in offences committed via information communication networks.
INFORMATION IN THE MODERN WORLD: CRIMINAL LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS, PREVENTIVE ROLE OF THE PROSECUTOR’S OFFICE
Authors: Matskevich Igor M.
Published: January 2025

The study of issues related to the criminalization of informatization processes in the modern world is due, on the one hand, to the establishment of criminal liability for unlawful actions in this area in Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian Federation, and, on the other hand, to a large range of problems created by all sorts of direct and indirect negative impacts of digitalization, penetrating into all aspects of social life and government. The paradox of the situation is that the more digitalization penetrates into everyday reality, the more digital algorithms make human life easier, the more opportunities fraudsters have for all kinds of manipulations. Threats to the digitalization of the modern world can be: a) external (for example, natural, man-made); b) internal (social, psychological). Of course, the highest degree of danger is represented by the entire set of threats and their sources. The number of registered crimes committed using information and telecommunication technologies (cybercrimes) is constantly increasing. Over the past five years, their number has increased by 2.3 times. Prosecutors, through the implementation of prosecutorial supervision and other functions assigned to the prosecutor’s office of the Russian Federation, participate in identifying, preventing and eliminating threats to information security, solving problems arising from the requirements of the laws and the crime situation emerging in the country as a whole and in specific regions. Of particular note is the activity of the prosecutor’s office in monitoring the Internet in order to identify information disseminated in violation of current legislation and take necessary and legal measures to block it. It is concluded that specialists in the field of information security should not only work in the prosecutor’s office, but be specially trained for such work and be certified so that they are subject to all the required social privileges, as well as disciplinary liability.
INTERNATIONAL EFFORTS TO COMBAT CRIMES IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Authors: Puchkov Denis V.
Published: January 2025

The study of crimes committed in the field of information and communication technologies allows us to draw an unambiguous conclusion that they are committed in an information space unlimited by physical barriers and, as a result, often outside national jurisdictions. These manifestations are of a generalized nature, affecting the interests not of a single state or a group of states, but of the entire world community, which actualizes the fight against this type of crime at the international level. However, due to various reasons, primarily economic and political, some countries do not have an appropriate legal framework for countering criminal attacks in this area, and therefore the jurisdiction of these countries is used to commit the type of crimes under analysis, which, in the absence of a unified mechanism for countering them, is leveled out countries’ efforts to combat crime in general and crimes in the field of information and communication technologies in particular. In this regard, the need to develop unified approaches to the formation of a regulatory framework and interaction between states in this area is becoming urgent, including on the basis of international legal agreements developed for this purpose. The article analyzes the development of international cooperation using the example of the United Nations, in connection with the consideration of the draft Comprehensive Convention on Combating the Use of Information and Communication Technologies for Criminal Purposes.
THE MORAL AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF POLITICAL REPRESSIONS FOR THE DESCENDANTS OF DEPORTATION VICTIMS
Authors:   Khoja Akhmet Yassavi Internatinal Kazakh-Turkish University, Jalilov A.M. , Shashayev A.K. ,   Ch.Ch. Valikhanov Institute of history and ethnology, Muldakhmetova Zh.I. ,   M. Auezov South Kazakhstan University
Published: January 2025

This scientific article provides an in-depth analysis of the moral and psychological consequences experienced by the descendants of ethnic groups forcibly resettled to Kazakhstan as a result of political repressions and deportations during the 1930s–1950s. The resettlement policy, rooted in violence by Soviet authorities, deprived hundreds of thousands of people of their ancestral lands, dealing a severe blow to their social and cultural development. The article thoroughly examines the psychological issues commonly observed among the descendants of deportation victims, including historical trauma, disconnection from ethnic roots, identity searching, feelings of loneliness, and grief reflected in collective memory. Additionally, the importance of psychological support, preserving historical memory, and strengthening intergenerational continuity is emphasized as a means to mitigate the negative impacts of political repressions and deportations. The study's findings indicate that today, the descendants of deportation victims continue to feel the burdens of the past, with a strong desire for the restoration of historical justice, revitalization of memories, and preservation of cultural heritage. In this context, the article explores the historical significance of political repressions and deportations, as well as their role in contemporary Kazakhstani society. Special attention is given to initiatives aimed at restoring historical justice and strengthening social and cultural harmony among nations.