bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT KUH PERDATA DAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Authors: Setiawan Wijayanto
Published: July 2017

AbstrakAnak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran merupakan permasalahan yang sangat pelik dipandang dari sudut hukum. Beberapa permasalahan antara lain adalah: Pertama, menyangkut status hukum kewarganegara si anak. Kedua, pemilihan hukum apabila terjadi kasus-kasus yang terkait dengan hukum privat. Permasalahan hukum privat yang hingga kini berkaitan dengan hak waris si anak. Dalam sudut pandang status hukum anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran dibedakan menjadi: Pertama, anak luar kawin yang lahirdari perkawinan campuran yang ibunya WNI dan tidak diakui oleh ayah biologisnya. Kedua, anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran yang ibunya WNI dan ayahnya WNA dimana ia diakui oleh ayah biologisnya. Ketiga, anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran yang ibunya WNA dan ayahnya WNI dimana ia diakui oleh ayah biologisnya. Ketentuan hukum waris terhadap status hukum anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran tersebut adalah: Pertama, bagi anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran yang ibunya WNI dan tidak diakui oleh ayah biologisnya, baik hukum Perdata maupun Hukum Islam berpandangan bahwa anak tersebut hanya memiliki hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja dan kepadanya berlaku Hukum Indonesia. Kedua, bagi anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran yang ibunya WNI dan ayahnya WNA dimana ia diakui oleh ayah biologisnya. Ketiga, bagi anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran yang ibunya WNA dan ayahnya WNI dimana ia diakui oleh ayah biologisnya. Terdapat perbedaan pandangan antara KUH Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut KUH Perdata, si anak memiliki hak waris baik dari ibu maupun ayahnya dan mengenai ketentuan hukum waris terhadap ayahnya hukum yang berlaku adalah hukum di Negara ayah yang mengakuinya. Tetapi menurut UU No.1 tahun 1974 anak hanya memiliki hak waris dari ibunya saja, karena dalam UU No.1 tahun 1974 tidak dikenal pengakuan terhadap anak diluar kawin
PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TANGGUNG JAWAB AGEN PELAYARAN PT. ADMIRAL LINES SEBAGAI PENGANGKUT BARANG DALAM PERANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN BELAWAN
Authors: Bram Djafar Al
Published: July 2017

AbstrakRepublik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan Undang-Undang Pelayaran Nasional belum dapat dibentuk sehingga Indische Scheepvaarswet Staatsblad 1936 No. 700 masih diberlakukan berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut di atas selama ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, dikaitkan dengan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan Pelayaran sebagai salah satu sarana pengangkutan laut yang sangat vital dalam menunjang perdagangan nasional maupun internasional, oleh karenanya dalam rangka antisipasi globalisasi ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan p erdagangan dan untuk mewujudkan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan pembaharuan yaitu dengan membentuk Undang-Undang No.21 Tahun 1945 tentang Pelayaran yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan moda jasa transportasi sekaligus mempererat hubungan antara bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban mengenai tanggung jawab perusahaan navigasi PT Admiral Lines sebagai transportasi barang dipelabuhan Belawan atas kerugian yang diderita oleh pengirim dan penerima barang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan didukung oleh data primer dan sekunder
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BERAS PANDAN WANGI CIANJUR JAWA BARAT SEBAGAI WUJUD SUMBANGSIH PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Authors: Ramli Tatty A , Sumiyati Yeti
Published: July 2017

AbstrakIndikasi Geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wiilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. Dari perspektif hukum Hak Kekayaan Intelektual, "nama suatu wilayah" yang mana dari wilayah tersebut dihasilkan suatu produk alam atau kerajinan yang mempunyai karakter dan kualitas berbeda dengan produk sejenis dan hal itu diakibatkan karena adanya pengaruh dari faktor alam/geografis atau faktormanusia atau keduanya, maka nama wilayah itu dilindungi. Dampak dari tidak adanya perlindungan hukum bagi Beras Pandan Wangi Cianjur menyebabkan keinginan bertanam Pandan Wangi asli menurun drastis pada petani. Kegiatan PKM pada prinsipnya bermaksud untuk memantapkan penyemaian suatu konsep HKI ke lahan masyarakat agar terus berakar. Karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang amat menghargai keterkaitan historis dari suatuproduk dengan tempat asalnya, dan sifat kepemilikannya yang kolektif mengakibatkan rezim HKI yang satu ini dibutuhkan oleh warga Cianjur untuk dapat "menguasai" produk-produk lokal/ daerah dan mencegah penyalahgunaannya oleh pihak lain.
PENETAPAN MASA JABATAN JAKSA AGUNG RI BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 49/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI DALAM SISTEM PENETAPAN JABATAN PEJABAT NEGARA MENURUT UUD NRI 1945
Authors: Tutik Titik Triwulan
Published: July 2017

AbstrakKedudukan Kejaksaan memang berdiri di dua sisi, yudikati dan eksekutif. sehingga kemudian menimbulkan kontradiksi dalam pengaturannya (dual obligation). Secara historis Kejaksaan yang awalnya berstatus lembaga nondepartemen di bawah departemen kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri, departemen tersendiri yang terpisah dari departemen kehakiman dan mahkamah agung, hingga saat ini. Perundang-undangan tentang Kejaksaan Rl tidak ada yang mengatur secara definitif maupun limitatif berapa lama seorang Jaksa Agung menduduki jabatannya. Namun setelah pemilu 1971 Presiden Soeharto memulai sebuah konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung yang selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet itu. Dengan kata lain masa jabatan Jaksa Agung adalah 5 (lima) tahun. MK dalam Amar Putusan MK No. 49/PUU-VIII/201O tentang Pengujian Pasal 22 Ayat (1) Huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl meskipun dengan amar putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) jelas MK lebih mengacu pada fakta konvensi ketetanegaraan ini. Artinya masa jabatan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri negara yang menjadi anggota kabinet sebagai pembantu Presiden adalah tetap 5 (lima) tahun, terlepas nanti jika RUU kejaksaan yang baru yang sedang digodok oleh Pembentuk UU, DPR bersama Presiden, saat ini menentukan lain. Karena memang penetapan masa jabatan pejabat publik yang tertuang dalam undang-undang adalah sepenuhnya menjadi kebijakan legislasi yang dijalankan olehDPR bersama Presiden. Dalam praktek ketatanegaraan Negara Republik Indonesia terdapat aturan-aturan yang tegas mengenai sistem penetapan masa jabatan pejabat publik, seperti Presiden ditetapkan masa jabatannya selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode setelahnya, masa jabatan anggota Komisi Yudisial selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya atau masa jabatan tersebut berakhir karena memasuki usia pensiun 67 tahun dan masa jabatan Hakim Agung ditentukan sampai usia pensiun 70 tahun.
PERANAN NEGARA DAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN DENGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM
Authors: Suhardin Yohanes
Published: July 2017

AbstrakPeranan negara dalam memberantas kemiskinan sangat strategis. Memberantas kemiskinan berarti membebaskan warga negara yang tergolong miskin. Peranan yang strategis tersebut mengingat cita-cita nasional (baca: negara) adalah terciptanya kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara yang dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara harus berpegang teguh pada cita-cita nasional tersebut melalui produk hukum yang sarat dengan nilai keadilan sosial demi terwujudnya kesejahteraan umum. Sebab, hakikat dari hukum itu adalah keadilan, maka dalam konteks bernegara, hukum dibentuk untuk terciptanya keadilan sosial. Hukum yang berkeadilan sosial diyakini sebagai jalan menuju kesejahteraan umum sehingga bangsa Indonesia dalam waktu relatif singkat dapat memberantas kemiskinan
PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Authors: Riyanto Astim
Published: July 2017

AbstrakUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
PELANGGARAN INTERNET MARKETING PADA KEGIATAN E-COMMERCE DlKAITKAN DENGAN ETlKA BISNIS
Authors: Rosidawati Imas , Santoso Edy
Published: July 2017

AbstrakSejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi, persaingan tidak sehat juga terjadi dalam internet. Pada saat ini, pertumbuhan internet tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat pemasaran yang efektif dalam perdagangan elektronik untuk meraih keuntungan dalam dunia pemasaran. Dalam model bisnis perdagangan elektronik, memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran etika bisnis melalui kegiatan penipuan yang dilakukan di internet. Hal ini khususnya terjadi dalam penggunaan domain name yangmenggunakan nama perusahaan, merek, dan pelayanan, termasuk juga nama tokoh public tanpa persetujuan dari pemiliknya. Sejalan dengan penggunaan domain name oleh perusahaan melalui jaringan internet, indikasi pelanggaran perdagangan dalam jaringan. Pelanggaran ini terjadi ketika salah satu pihak yang tidak mempunyai hubungan dengan merek yang teregistrasi sebagai domain name mereka. Pelaku pelanggaran menggunakancara yang cerdik menarik pembeli untuk membeli produk yang terindikasi pemalsuan merek. Sebagian besar, pelanggaran merek terjadi ketika seorang pihak menggunakan merek yang menyebabkan kebingunan, atau adanya persamaan yang membingungkan antara satu produk dengan produk dari pihak lain. Pelanggaran ini menggunakan strategi persamaan yang membingunkan dari domain name, karena sebagian besar orang menganggap merek sama dengan domain name. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa domain name di internet sebagai masalah penting dalam hukum merek
PEMBANGUNAN BERTAHAP SISTEM HUKUM KOMUNITAS ASEAN
Authors: Ariadno Melda Kamil , Ausiandra Yusuf , Pratiwi Lila , Sholikhah Aditya Nuriya
Published: July 2017

AbstrakPenelitian ini mengkaji potensi pembentukan secara bertahap dari sistem hukum masyarakat ASEAN Merujuk pada penerapan Piagam ASEAN, ASEAN secara resmi mempunyai legal personality. Dalam perkembangannya untuk menuju masyarakat Asia Tenggara, kerjasama politik telah dilaksanakan melalui Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015. Namun, sistem hukumASEAN belum berkembang dan terbentuk menjadi suatu sistem hukum mapan. Karena itu maka, penelitian ini mencoba untuk mengkaji kesuksesan dari beberapa organisasi internasional seperti, WTO dan Uni Eropa dalam membentuk struktur perjanjian internasional, struktur organisasi, dan struktur penyelesaian sengketa. Disamping itu penelitian ini mencoba untukmenganalisa perbedaan antara ASEAN, Uni Eropa dan WTO yang selanjutnya mengambil pelajaran dari pengalaman organisasi lain yang dapat membantu dalam menentukan kebijakan untuk membangun sistem hukum ASEAN yang efisien dan efektif.
PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEADAAN MEMAKSA
Authors: Cahaya Suhandi
Published: July 2017

AbstrakKeadaan Memaksa dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan overmacht sedangkan keadaan memaksa dalam ruang lingkup hukum perdata dikenal dengan sebutan force majeure. Anggapan yang menyatakan bahwa sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang dan di luar undang-undang tiada hukum, ternyata pada saat sekarang telah ditinggalkan orang. Hakim dapat membuat peraturan sendiri dengan jalan menemukan norma-norma hukum yang baru, ataupun dengan melakukan penafsiran hukum yang berhubungan dengan kasus yang diadilinya.
DAMPAK PERATURAN TENTANG IMPOR BERAS TERHADAP KEGAGALAN KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN PETANI DI INDONESIA
Authors: Hermawan Sulhani
Published: July 2017

AbstrakImpor beras di Indonesia didukung oleh ketentuan perundang-undangandengan alasan untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Namun pada kenyataannya, impor beras mengakibatkan kedaulatan pangan menjadi menurun secara bertahap and petani menjadi miskin. Tulisan ini merupakan studi kritis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesiamengenai impor beras. Peraturan perundang-undangan tidak mendukung Indonesia menjadi negara sejahtera tapi menjadi pemicu bagi kemiskinan bagi petani, sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Maka peraturan perundang-undangan mengenai impor beras bertentangan dengan UUD Indonesia dan Pancasila.
RELEVANSI ETIKA BISNIS DALAM HUKUM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
Authors: Frederik Wulanmas APG
Published: July 2017

AbstrakDunia perbankan pada saat ini adalah dunia yang sangat kompetitif, oleh karena itu pelaku bisnis dalam dunia perbankan saling bersaing dalam memberikan perhatian lebih terhadap etika untuk dapat memenangi persaingan dalam bisnis. Tujuan bisnis bukan hanya untuk mendapatkeuntungan atau berorientasi keuntungan tetapi perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka akan banyak orang akan dikorbankan, maka publik mempunyai kepentingan agar bisnis ini dilakukan secara etis. Hukum dan moral saling berkaitan satu dengan yang lain, tetapi dua hal ini berbeda satu dengan yang lain karena dapat saja suatu kegiatan diterima secara hukum namun tidak dapat diterima secara etis.Dengan demikian maka dalam situasi yang khusus ketika orientasi keuntungan dikesampingkan, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa tidak ada etika dalam perjanjian kredit perbankan.
KONSEP PENGEMBANGAN PENDEKATAN STRUKTUR DALAM PERJANJIAN PENETAPAN HARGA PADA PUTUSAN KPPU
Authors: Azizah Azizah
Published: July 2017

Pendekatan struktur atau analisis struktur atau analisis kekuatan pasar merupakan suatu pendekatan struktur pasar atau analisis struktur pasar yang memiliki ciri-ciri strategis dan berkaitan erat dengan perilaku pasar dan kinerja pasar. Analisis struktur pasar dapat dijadikan alternatif analisis tambahan (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Nomor 4 Tahun 2011), yang dapat digunakan oleh Komisi untuk mengambil keputusan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 undang-undang nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian penetapan harga. Dalam ius constituendum, hendaknya analisis ini dapat dijadikan alternatif utama bagi KPPU, sehingga akan meminimalisir putusan yang ditolak di tingkatPengadilan negeri maupun mahkamah agung.
KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DALAM KONTEKS PANCASILA (DITINJAU DARI KEADILAN “SUBSTANTIF”)
Authors: Setyanegara Ery
Published: July 2017

Konstitusi hukum Indonesia pada tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal-hal yang penting bagi suatu negara untuk mendapatkan jaminan untuk hakim dalam menerapkan tugasnya keadilan. Kebebasan para hakim adalah hakim bebas untuk memecahkan masalah tanpa campur tangan. Ini diperlukan, sehingga mereka dapat memberikan memecahkan dan evaluasi penilaian. Hukum Sosiologi Antropologi telah membuka mata kita dalam hukum atau penilaian, dan tidak semua teks bisa kita percaya sebagai representasi dalam hidup kita. Hukum tidak hanya teks, tetapi juga lebih dalam. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa "Hukum diambil fakta dari mitos". Untuk melihat sikap manusia sebagai hukum, jadi perlu kemauan kita untuk mengubah konsep hukum. Tidak hanya tentang aturan tetapi juga sebagai perilaku selama kita menjaga aturan, negara hanya menyediakan fasilitas dengan hukum diciptakan dan diberikan kepada warga negara. Budaya yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi cara hukum. Di sini, Lawrence M. Friedman menyebutkan " Budaya Hukum menambahkan fungsi untuk menghubungkan antara aturan hukum dan aturan sikap di masyarakat". Di sisi lain, budaya dibagi menjadi dua, budaya hukuminternal dan budaya pengacara.
PEMANFAATAN PENGETAHUAN TRADISIONAL INDONESIA BERDASARKAN POTENSI DAERAH SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN
Authors: Aryanto Heri
Published: July 2017

Indonesia telah meratifikasi UU No. 7 tahun 1994 mengenai Pembentukan WTO berikut persetujuan TRIPs yang mengatur mengenai perlindungan HKI secara internasional. Namun, konsep HKI yang disepakati di dalam TRIPs merupakan konsep pemilikan pribadi secara mutlak yang bertentangan dengan konsep kepemilikan komunal. Hal ini dapat dipahami karena TRIPs dibentuk berdasarkan gagasan dan desakan negara maju sebagai reaksi atasdisepakatinya Convention on Biological Diversity pada tahun 1992 yang bisa menghambat akses negara-negara maju untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional negara-negara berkembang seperti Indonesia melalui tindakan biopiracy maupun missappropriation. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam melindungi pengetahuan tradisionalnya antara lain dengan meratifikasi Nagoya Protocol yang subtansinya mengatur mengenai perlindungan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Selebihnya, Indonesia tidak memiliki undang-undang sui generis yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional. Oleh karenanya, selain upaya perlindungan, pemanfaatan juga penting untuk dilakukan dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional itu sendiri. Mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan hasanah budaya yang melimpah dan beragam di setiap daerah, maka pemanfaatan pengetahuan tradisional harus sinergi dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur. Potensi-potensi ini merupakan modal pembangunan Indonesia apabila potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat (efisien dan efektif) serta benar.Pemanfaatan pengetahuan tradisional berdasarkan konsep ini sejalan dengan arahan pembangunan yang dicanangkan oleh UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Authors: Kristian Kristian
Published: July 2017

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana. Tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini berkaitan dengan eksistensi korporasi adalah tindak pidana korporasi yang akan menimbulkan dampak serius dan meluas, merusak sendi-sendi kehidupanbangsa dan mengancam stabilitas Negara. Oleh sebab itu, hukum harus mengambil kembali peranannya dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan dalam penangannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa yang salah satunya adalah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapatdipertanggungjawabkan secara pidana).
Pengekploitasian Tanah Ulayat Berbasis Sistem Ekonomi Kerakyatan yang berKeadilan Sosial dan Berkesinambungan
Authors: Intan Zulheri Rajo
Published: July 2017

Artikel ini bertujuan untuk memvisualisasikan sebuah konsep untuk pengeksploitrasian tanah ulayat secara tepat. Konsep ini akan mereformasi pengggunaan tanah ulayat selama ini untuk mensejahterakan masyarakat adat. Untuk merealisasikan ide ini, penelitian ini mengidentifikasim masalah bahwa ketiadaan skema pengelolaan tanah ulayat dan miskonsepsi prinsip keadilan dan keadilan sosial telah melumpuhkan masyarakat adat/lokal untuk keluar dari kemiskinan yang terstruktur berjangka panjang sejak masa penjajahan belanda hingga sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sebuah skema baru berkenaan dengan pemanfaatan tanah ulayat yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas. Skema itu diwujudkan melalui sebuah simbiosis yang saling menguntungkan antara masyarakat adat/lokal dan perusahaan (avalis). Bagaimanapun, langkah dramatis ini akan merubah manajemen tanah ulayat yang ada sekarang dari PIR ke plasma. Untuk mencapai konsep yang dapat dipakai tentang pemanfaatan tanah ulayat, perlu diperkenalkan sebuah skema baru pengekploitasian yang didasarkan atas konsep keadilan atau keadilan sosial yang berkelanjutan. Guna mewujudkan usulan itu, penulis berargumen bahwa revitalisasion santat penting diwujudnyatakan agar masyaraakat adat/lokal memiliki sendiri bisnis perkebunan 100%. Namun hal ini mendapatkan banyak tantangan dari perusahaan yang sedang menjalankan bisnis perkebunan sawit misalnya. Kemudian, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep revitalisasi 100% perkebunan rakyat sangat diperlukan untuk menutup ketiadaan konsep manajemen tanah ukayat, sekaligus mempromosikan pemanfaatan tanah ukayat yang adil dan berkesinambungan demi menciptakan masyarakat adat yang maju dan sejahtera.
Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?
Authors: Wibisana Andri G.
Published: July 2017

Sangat mungkin bahwa sebagian besar kejahatan lingkungan melibatkan korporasi, dalam arti bahwa kejahatan dilakukan dalam lingkup korporasi dan atas nama korporasi. Kontribusi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab pidana korporasi telah berkembang dalam beberapa yurisdiksi, dan bagaimana konsep ini telah ditafsirkan dan diimplementasikan di Indonesia. kontribusi menjelaskan perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi, dan mengklasifikasikan menjadi kewajiban bagi perusahaan dan kewajiban untuk pejabat perusahaan. Berdasarkan teori dasar tersebut, tulisan ini kritis menganalisa perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dan kewajiban petugas 'dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan dalam berbagai keputusan pengadilan di Indonesia. Diamati bahwa beberapa hukum dan putusan, gagal membuat perbedaan yang jelas antara tanggung jawab pidana untuk korporasi dan untuk pejabat yang tinggi. Hasil kegagalan dalam beberapa putusan terhadap sebuah perusahaan yang dimintai tanggung jawab meskipun itu bukan terdakwa, atau direktur kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam penjara meskipun ia bukan terdakwa. Tulisan ini merekomendasikan beberapa perubahan dalam perusahaan dan tanggung jawab pidana pejabat di Indonesia. Secara khusus, tulisan ini mengkritisi penggunaan pertanggungjawaban pidana individu, dan berpendapat bahwa untuk mengadakan petugas tanggung jawab pemerintah perlu membuktikan kontribusi dari petugas dalam melakukan kejahatan.
Perlindungan Investor Obligasi di Pasar Modal melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi
Authors: Sili Eduardus Bayo
Published: July 2017

Keberhasilan suatu perusahaan dalam perspektif hukum bisnis, tidak cukup hanya diukur dari hasil kinerja keuangan dan peningkatan nilai pemegang saham (share holders value) semata, akan tetapi orang mulai mengaitkannya dengan seberapa baik perusahaan telah menerapkan prinsip good corporate governance. Salah satu wujud dari prinsip good corporate governance ini adalah penerapan etika bisnis. Konsistensi penerapan etika bisnis dalam wujud good corporate governance bagi penerbit obligasi (emiten) dalam mengelola perusahaannya, tidak lagi menjadi hanya sekedar himbauan semata, tetapi sudah menjadi kewajiban etis yang harus diataati.
Tinjauan Filosofis dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/RBg dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama
Authors: Domiri -
Published: July 2017

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 54 menentukan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah HIR/RBG. HIR/RBG bersumber dari hukum perdata Barat, sehingga Pengadilan Agama dalam menyelesaikan semua perkara yang menjadi kewenangannya menggunakan hukum acara HIR/RBG yang bersumber dari hukum perdata Barat, termasuk didalamnya dalam menyelesaikan sengketa waris. Dengan demikian hukum acara waris di  Pengadilan Agama yang hukum materiilnya bersumber dari hukum Islamdalam menyelesaikan sengketanya disamakan dengan hukum acara  perdata Barat yang hukum materiilnya bersumber dari  hukum Eropa, padahal hukum materiil waris Islam sangat berbeda  dengan hukum materiil perdata Barat.Berdasarkan hal-hal tersebut maka timbul masalah sebagai berikut: (1) Mengapa hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris Islam menggunakan hukum acara yang bersumber dari hukum Barat bukan hukum acara yang bersumber dari  hukum Islam, (2) Bagaimana penggunaan hukum HIR/RBG dalam penyelesaian waris di Pengadilan Agama ditinjau dari sei teori sistem hukum. Berdasarkan pendekatan sejarah maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan HIR/RBG digunakan untuk penyelesaian waris di Pengadilan Agama adalah: pertama karena kebijakan politik Pemerintah Kolonial Belanda yang diskriminatif terhadap agama Islam. kedua karena kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di bidang hukum, yakni melakukan univikasi dan kodivikasi hukum. Penggunaan HIR/RBG dalam penyelesaian waris di Pengadilan Agama ditinjau dari segi teori sistem hukum, kurang tepat karena telah menyebabkan ketidak selarasan komponen sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran beserta Keluarganya
Authors: Hamzah Any Suryani
Published: July 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif pengaturan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dan keluarganya berdasarkan Undang No 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Buruh Migrant dan Keluarganya. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan legal reasoning yang logis sitematik dan runtut  dan selanjutnya dianalisis secara deskriptip kwalitatif dan selanjutnya disimpulkan secara deduktif. Beradasarkan hasil penelitian didapat bahwa: Konvensi  Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICRMW)  mendefinisikan hak-hak pekerja migran di bawah dua tajuk utama: hak asasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya (Bagian III), dan hak-hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen atau legal (Bagian IV). Hak asasi berlaku pada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa memandang status hukum mereka, sementara hak-hak lain berlaku hanya pada pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen. Konvensi tersebut tidak mencantumkan serangkaian hak-hak baru yang secara eksklusif bagi pekerja migran dan anggota keluarganya.
THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE OF PRECAUTIONARY PRINCIPLE ON TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF LIVING MODIFIED ORGANISMS (LMOS)
Authors: Wartini Sri
Published: July 2017

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa perspektif hukum Islam tentang prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam perdagangan organisme yang dimodifikasi (LMOs)  berdasarkan maslahah mursalah (kepentingan umum) dan sadd al-dhara’i  (blocking the mind). Perdagangan LMOs dimungkinkan mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Sementara newgara yang mengimpor LMOs kebanyakan adalah negara yang mayoritas pebduduknya beragana Islam (Muslim State). Oleh karema itu, penting untuk perdagangan LMOs dalam perspektif hukum Islam. Untuk lebih mengelanorasi masalah tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan/permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana hubungan antara manusia sebagai khalifah dengan alam ? Kedua, apakah prinsip dasar hukum Islam yang relevan  digunakan untuk melakukan perdagangan internasional LMOs? Selanjutnya, tulisan ini menganalisa secara komprehensif justifikasi penerapan prinsip kehati-hatian berdsarkan maslahah mursalah dan sadd al dhara’i dalam perdagangan LMOs. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dan methodologi yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, sedangkan pendekatan penelitian ini adalah konseptual. Tulisan ini dianalisa secara kualitatif dan disampaikan secara diskriptif. Adapun hasil dari penelian ini bahwa prinsip kehati-hatian dapat dibenarkan berdasarkan  based on maslahah mursalah and sadd al-dhara’i  dalam perdagangan LMOs
ANALISIS TENTANG SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
Authors: Domiri -
Published: July 2017

Pengadilan Agama adalah sebuah sistem Peradilan, tetapi sekaligus juga  sebagai sub sistem dari sistem peradilan Indonesia, karena sistem peradilan Indonesia terdiri dari sub sistem Peradilan Agama,  Peradilan Umum, Peradilan Milter dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai sistem peradilan, Pengadilan Agama memiliki beberapa sub sitem atau beberapa kompenen. Komponen Peradilan Agama terdiri dari:  Pertama, aturan hukum, yang meliputi hukum acara dan hukum materiil. Kedua aparatur Pengadilan Agama yang meliputi hakim, paniera dan juru sita. Masing-masing komponen tersebut mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Aturan hukum berfungsi untuk menjadi petunjuk bagi semua aparat peradilan agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hakim bertugas untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Panitera bertugas untuk mencatat jalannya persidangan dan menjalankan putusan pengadilan/eksekusi. Juru sita bertugas untuk menjalankan perintah Ketua Sidang dan menjalankan sita atas perintah Ketua Pengadilan.
TINJAUAN HUKUM EKSISTENSI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 SETELAH 25 KALI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA TAHUN 2015
Authors: Rajab Achmadudin
Published: July 2017

Pilkada langsung adalah metode yang  dipilih oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk memaknai frase “dipilih secara demokratis”. Untuk pelaksanaan Pilkada langsung yang dilaksanakan secara serentak ini, segala sesuatunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Alasan mengapa masyarakat banyak memilih Pilkada secara langsung ini adalah terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini juga sesuai dengan pemaknaan pemilihan secara demokratis yang dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Adapun sejak keberlakuannya dalam menghadapi ujian Pilkada serentak untuk pertama kalinya di tanggal 9 Desember 2015, muncul berbagai problem pengaturan Pilkada baik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Problematika tersebut nyata terlihat dari terjadinya 25 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dimana bahkan dari 25 pengujian tersebut 7 diantaranya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
KORPORASI DALAM HUKUM ORGANISASI BISNIS ISLAM
Authors: Afdal Windi
Published: July 2017

Artikel ini kritis memeriksa alasan penundaan dalam memperkenalkan hukum Islam ke dalam bentuk bisnis perusahaan untuk membantu masyarakat muslim dalam aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai validitas hukum dari konsep kepribadian hukum perusahaan dalam hukum Islam. Penelitian ini aplied metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis sosio-legal. Artikel ini menyimpulkan bahwa: (1) pengembangan Tertunda organisasi bisnis perusahaan di dunia Muslim yang disebabkan oleh; pandangan bahwa pengorganisasian masyarakat dengan menggunakan bentuk perusahaan dapat merusak visi bersatu ummat karena dapat menyebabkan faksionalisasi di masyarakat; Kurangnya sumber daya modal karena wakaf institusi di wakaf; pengembangan kelembagaan stagnan dari organisasi bisnis dalam hukum Islam; dan terakhir kelompok ibukota kelas Merchant tidak bisa dikonsolidasikan karena sulit bagi mereka untuk menjaga ketekunan pada akumulasi modal bagi generasi accross dan untuk kegiatan konglomerasi. (2) Fuqoha benar-benar mengerti konsep kepribadian hukum dan aplicable to-manusia non corpus, tetapi mereka enggan untuk mengembangkan konsep ini karena tidak dapat bekerja sistem hukum yang telah mereka ciptakan. Oleh karena itu, pembentukan korpus non-manusia sebenarnya mungkin dalam Islam oleh aturan mengandalkan assiyasah syariyah sebagai domain ulil domain (otoritas politik).
RENEWAL OF CRIMINAL LAW: DRAFT OF INDONESIAN CRIMINAL CODE, SPIRIT OF CODIFICATION AND ITS EFFECTS ON LAW HARMONIZATION
Authors: Octora Rachel
Published: July 2017

Law-making process need to be observed by public, and also by legal scholar, the purpose is to avoid inconsistency between new regulation and existing regulation. This paper will describe about Draft` of Indonesian Criminal Code. Countries that use Civil Law System, place the written regulation as the primary source of law. Especially in criminal law, principle of legality becomes the most important principle. Indonesia currently designing recodification of the Criminal Code and aspire to have their very own criminal codification.  Draft of Indonesian Criminal Code is now still waiting to be enacted. An interesting part is the Draft of Indonesian Criminal Code wants to cover the entire criminal act, which actually has been regulated in another written regulation outside the code. It will potentially cause disharmony in the implementation process, because of the probability that one criminal act regulated by more than one regulation.This paper is a result of normative juridical research concerning legal theories and legal principles in criminal law field. This research has done by placing legal theories and legal principles as major premises, and implementing those into the fact as minor premises for making final conclusion.Based on this research, Will reach the conclusions those criminal acts which have been regulated in another regulation outside the code, do not need to be re-regulated inside the code because it will potentially overlapping and confusing in the implementation process. If the Draft of Indonesian Criminal Code finally enacted, the way to harmonizing regulations inside and outside the code has to be based on transitional regulation inside the Code which states the applicable regulation is one that causing benefit for the offender.
HARMONIZATION OF THE AVIATION SECTOR WITHIN PRESIDENT JOKOWI'S MARITIME POLICY: A WAY TO PROMOTE PIONEER FLIGHTS
Authors: Nugraha Ridha Aditya
Published: July 2017

As the biggest archipelagic state in the world, the Indonesian government has been aware of the importance of both air and sea transportation in connecting the remote islands with the main islands and thus developing the economy. However,it could not be denied that for many years the country had been trapped within a transportation policy favoring land over the aviation and maritime sectors. It thus came as a relief when the current government announced a pro-maritime transportation policy as their main priority. While this pivot is certainly welcome, it still fails to address the other ‘life line’ of the Indonesian geographic periphery, namely aviation. Currently airlines serve pioneer or isolated routes to these areas which are not financially viable, meaning they are flying at a ‘loss’. To compensate this, state subsidies are granted to these airlines. One of the main concerns therefore, is that there must not be an overlap between airline and ship routes so that subsidies can be concentrated to maximize coverage of the remote islands.Harmonization between the aviation and maritime sectors must be translated within a legal framework.Learning from the European Union is one of the best options so far considering their successful law making and effective implementation within its member states to avoid overlapping between airlines and other transportation modes. Furthermore, failure to present subsidies under Public Service Obligation to develop the aviation, not only maritime, sectors shall mean a nightmare for the country's dream to become a maritime axis in ASEAN.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Zulfa Eva Achjani
Published: July 2017

Penggunaan diskresi sebagai sarana penanganan dan penyelesaian suatu sengketa masyarakat, apalagi dilakukan oleh penegak hukum pada dasarnya adalah suatu kebijakan sebagai suatu kewenangan oleh hukum kepada pejabat.  Bagaimana diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penanganan konflik di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya diskresi dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah melalui maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah nomor NAK/04/I/2013 tentang larangan membawa senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainya. Pimpinan Daerah kemuadian mengeluarkan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah nomor NAK/04/I/2013 tentang larangan membawa senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainya Hal ini dikeluarkan dalam rangka meredam kerusuhan yang terjadi dikabupaten Sigi ditahun 2013. Menjadi menarik untuk mengkaji kedudukan peraturan yang dibuat oleh kepolisian dalam penanganan konflik jika dikaitkan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian
PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Authors: Sukardi - -
Published: July 2017

Ekonomi adalah tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan ilmu pengetahuan merupakan pilar pendukung kemajuan bangsa, tetapi hukum adalah lembaga yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati secara merata, serta bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi masyarakat. Pada dasarnya, aturan hukum untuk mendukung transformasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai sopir lokomotif perekonomian nasional, terutama dalam perannya menjaga seluruh proses manajemen keuangan publik dan daerah bersih dan bertanggung jawab, dan mencegah dan menindak kebocoran dan penyimpangan keuangan negara dalam bentuk korupsi dan pencucian uang, yang akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
ADOPSI PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES MIGAS
Authors: Husna Cut Asmaul
Published: July 2017

Kekhasan pengaturan investasi kegiatan usaha hulu Migas terkait dengan konsekuensi peran negara yang cukup besar. Hal ini dikarenakan sektor hulu Migas memerlukan investasi biaya kapital yang relatif besar; risiko tinggi, penggunaan teknologi canggih, dan sumber daya manusia terlatih. Namun demikian, investasi di kegiatan usaha hulu Migas juga memberi keuntungan yang besar. Oleh karena itu negara-negara penghasil Migas berupaya memaksimalkan kendali penuh atas urusan operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Hal ini didukung oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2158 (XXI) 25 November 1966 Tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) yang menyerukan kepada negara produsen minyak untuk memaksimalkan investasi sumber daya alam Migas. Berakar pada hak penentuan nasib sendiri dengan tujuan utama pembangunan ekonomi untuk negara berkembang, prinsip PSNR dibangun sebagai hak prerogatif kedaulatan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-I/ 2003 dan Nomor: 36/PUU-X/2012 patut diapresiasi karena mengoreksi substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
ESPAKTASI PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR OLEH BAITUL MAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Authors: Ulya Zaki
Published: July 2017

Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang sebagai pengelola harta agama yang dibentuk atas dasar kekhususan Aceh dalam menjalankan syari’at Islam. Wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta agama diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dimana salah satu wewenang Baitul Mal adalah mengelola harta/tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya. Tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya merujuk pada ketentuan berlaku disebut sebagai tanah terlantar yang dikuasai oleh negara. Sejatinya pengelolaan tanah terlantar diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dapat dikelola oleh Baitul Mal. Hal ini tentu selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan wewenang Baitul Mal tersebut menjadi terkendala akibat kurang jelasnya regulasi  dan kontra wewenang dengan Badan Pertanah Nasional. Apabila wewenang Baitul Mal dalam mengelola tanah terlantar jelas dengan konsep inovatif maka akan mewujudkan espaktasi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik
REPOSISI PEMBERIAN KUASA DALAM KONSEP “VOLMACHT DAN LASTGEVING” BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA
Authors: Latumeten Pieter E
Published: July 2017

AbstrakMenurut artikel 1792 melalui artikel 1819 KUHPerdata Indonesia, lastgeving adalah kontrak dimana seseorang memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau urusan lainnya atas nama dia. Hukum ini masih berlaku dan dilatarbelakangi oleh filsafat hukum atau yurisprudensi di bawah prinsip individualisme dan pola pikir abstrak dan analiytical. Definisi dan norma lastgeving bawah Perdata Indonesia telah bercampur dengan konsep volmacht. Kedua istilah memiliki arti yang berbeda: volmacht mengacu pada otoritas lahir dari tindakan sepihak yang melahirkan kewenangan untuk menyajikan pokok sementara lastgeving mengacu pada otoritas lahir dari perjanjian sepihak yang melahirkan kewajiban mewakili kepala sekolah. Masalah ini perlu ditangani karena tolakan ini cukup merugikan bagi pengembangan keputusan pengadilan dan frecods atau dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Dinamika perkembangan mandat (tindakan memberi wewenang kepada orang lain atas nama dia untuk melakukan perbuatan hukum atau urusan lainnya) sebagai kontrak yang menumbuhkan representasi adalah perselisihan dengan definisi dan norma lastgeving bawah Perdata Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap masalah tersebut dengan menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk reposisi dalam bentuk konsep pembaharuan untuk definisi dan norma kontrak mandat di bawah Perdata Indonesia yang sejalan dengan landasan filosofis kami (rechtsidee), yang merupakan Pancasila. metodologi yuridis normatif melakukan reposisi dengan memeriksa prinsip-prinsip, konsep sendiri sebagai hukum postivie dan meta yuridis, dan dengan bantuan perbandingan hukum, lastgeving dan volmacht dapat dijelaskan dengan compaing dua persyaratan dan aturan di bawah Kode Sipil Indonesia dan Hukum Belanda. Sumber untuk menjawab permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Lastgeving sebagai perjanjian sebagaimana unilateral tidak diketahui dan bertentangan menurut hukum adat sebagai perwujudan dari rechtsidee, sehingga sesuai dengan fungsi konstitutif sebagai rechtsidee, juga memiliki makna hukum dan fungction regulatif, dan terakhir, itu tidak mencerminkan rasa dari keadilan.
PENGUATAN PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: Nazriyah R
Published: July 2017

Setelah amandemen UUD peran MPR hanya sebatas menjalankan tugas untuk menyosialisasikan hasil-hasil amandemen UUD 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Akhir-akhir ini muncul gagasan untuk menguatkan peran MPR, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara bahkan akan kembali menggunakan GBHN sebagai arah pembangunan nasional yang dulu menjadi wewenang MPR menetapkannya. Penguatan peran MPR kini sudah mulai nampak dengan dihidupkannya kembali tradisi Sidang Tahunan MPR, dengn cara ini kinerja Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya dapat dikontrol dan berfungsi sebagai checks and balances. Wacana untuk menggunakan kembali GBHN perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: pertama, harus diatur secara jelas siapa yang berwenang membuatnya. Kedua, dalam bentuk hukum apa GBHN dituangkan? Jika dalam bentuk ketetapan MPR, maka ketetapan MPR harus dihidupkan kembali. Untuk itu, perlu adanya penegasan tentang materi dan status hukum ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia termasuk ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku. Ada baiknya jika menggunakan GBHN sebab, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan dan  MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai amanat konstitusi, maka Presiden dan Wakil Presiden “pilihan MPR” dapat melanjutkan program pembangunan yang bersumber dari GHBN tanpa adanya benturan visi dan misi. Untuk itu, pengaturannya harus dikembalikaan kepada UUD, amandemen ulang merupakan suatu keniscayaan. Kendati demikian, amandemen (kelima) harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan, pertimbangan yang mendalam, dan  grand design yang jelas.
JAMINAN DAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN KREDIT BANK KONVENSIONAL
Authors: Fitriani Ifa Latifa
Published: July 2017

Pasal 23 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan secara tegas keberadaan jaminan dan agunan. Hal ini berbeda jika melihat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang tidak menyebutkan ketentuan jaminan dan agunan tersebut dalam pasal. Hal ini berimplikasi ada pemaknaan seakan terjadi pergeseran antara kedua norma tersebut. Sedangkan jika melihat dalam konsepsi jaminan dan agunan perbankan konvensionaldan perbankan syariah memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Jaminanan dan agunan dalam bank konvensional muncul dikarenakan adanya hubungan kreditur-debitur. Hubungan ini berimplikasi pada kewajiban hukum adanya jaminan dan agunan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada setiap transaksi kredit. Sedangkan perbankan syariah melihat konsep jaminan dan agunan dari konsep Rahn dan Kafalah, meskipun dalam realitasnya praktik jaminan dan agunan bank syariah masih juga menggunakan norma hukum jaminan yang digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia yang bersumber dari hukum Barat.
The Authority of the Financial Services Authority (OJK) in Publishing Insurance Regulation in the Perspective of Insurance Law In Indonesia
Authors: Fauzi Wetria
Published: July 2017

Legal basis of the formation of the Financial Services Authority (OJK) is based on the Article 34 of the Law No. 3 of 2004 on Bank Indonesia. The legislation process was then approved and endorsed the Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). Article 6 of the law gives the OJK authority to supervise both for bank and non-bank financial institution, including insurance agencies. Article 5 of the Insurance Law, OJK is given a mandate to make a regulation to expand the scope of the insurance business activities in accordance with the needs of the society. One of the businesses is investment-based insurance. Regulations made by OJK must not be contrary to the Insurance Law itself. One issue is found on the draft of the OJK regulation regarding the permissibility of general insurance conducting investment-based insurance business.