bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Diskriminasi Terhadap Penderita Orang Dengan HIV/AIDS Di Kabupaten Asahan Sumatera Utara
Authors: Saputri Maya , Yunus Saifuddin , Maliati Nulwita
Published: June 2024

This study examines discrimination against PLHA sufferers (people with HIV/AIDS) (Case Study in Air Joman District, Asahan Regency, North Sumatra). The main question of this research is what is society's knowledge about HIV/AIDS, because discrimination is related to society's knowledge. Other questions studied are the reasons why society discriminates against HIV/AIDS sufferers and strategies to prevent discrimination against PLWHA in Air Joman District. The theoretical perspective used in this study is labeling theory. This perspective states that discrimination occurs because of society's negative prejudice towards HIV/AIDS sufferers. The data collection method was carried out qualitatively, namely through observation and in-depth interviews and also document study. The findings of this dissertation show that the knowledge of the people in Air Joman District about HIV/AIDS is (a) HIV/AIDS is a disease caused by deviant behavior; (b) HIV/AIDS is an infectious disease and can be transmitted to other people. The reasons why society discriminates against HIV/AIDS sufferers in Air Joman District are (a) Not wanting to be infected with HIV/AIDS, and (b) Dislike of HIV/AIDS sufferers. The strategy to prevent discrimination against PLWHA in Air Joman District is (a) the strategy of health workers, including conducting HIV/AIDS outreach to the community and youth through the dissemination of material about HIV/AIDS and distribution of HIV/AIDS brochures; (b) the strategy of religious leaders, namely the ustaz gives religious lectures about the sin of discriminating against sick people because it can break friendships, wisdom from illness and mercy for people who care about sick people, and avoiding immoral acts that trigger HIV/AIDS such as free sex which is prohibited in Islamic Religion.
ANALISIS PINJAMAN ONLINE SYARIAH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH
Authors: Utomo Widi , Ramziati Ramziati , Sari Elidar
Published: June 2024

Kebijakan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menurut ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 6 menyatakan bahwa seluruh orang perorangan maupun lembaga maupun transaksi keuangan yang berada di Aceh harus menggunakan prinsif syariah, hal dimaksud juga berlaku bagi layanan jasa keuangan Financial Technology yakni pada ketentuan Pasal 35. Bahwa dalam qanun tidak secara jelas mengatur mengenai Pinjaman Online, namun pada Pasal 35 tersebut juga tetap menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, sehingga Pinjaman Online yang berada di Aceh tidak diperbolehkan menggunakan prinsif konvensional.Permasalahan yang timbul sejak berlakunya Qanun ini, masih ditemukan adanya transaksi keuangan tidak menerapkan prinsif syariah di Provinsi Aceh sebagaimana data yang diperoleh sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 sebanyak 97 transaksi keuangan yang jika ditaksir lebih kurang Rp. 93.000.000.000,00 masih menggunakan sistem konvensional sehingga praktik-praktik Riba, Maisir maupun Gharar tetap masih terjadi di Aceh dan tentu berlawanan dengan prinsif syariah sebagaimana ketentuan Qanun A quo.Rumusan permasalahan pada penelitian ini: 1). Menganalisa ketentuan Pinjaman Online Syariah sebagaimana Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, 2). Bagaimanakah penerapan Pinjaman Online Syariah berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, 3) Bagaimanakah penanganan terhadap Pinjaman Online Non Syariah pasca terbitnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS. Jenis dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan. Lebih lanjut dalam pelaporan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data mengacu pada informasi diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder). Teknik pengumpulan data adalah penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan (library research).Pada penelitian ini disimpulkan: 1) Adanya kelemahan terhadap Qanun LKS itu sendiri yang belum secara detil mengakomodir kebijakan penerapan syariah di Aceh, 2) Kemudian lemahnya sektor pengawasan terhadap penerapan syariah untuk lembaga keuangan yang ada di Aceh sehingga masih ditemukannya transaksi keuangan berprinsif konvensional, 3) Juga diperlukannya Satuan Tugas Khusus untuk mengawasi serta melakukan penindakan secara langsung terhadap penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh yang tetap memakai sistem konvensional.
PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA OLEH PRESIDEN DITINJAU DARI KONSEP KEDAULATAN RAKYAT
Authors: Rinaldi Aris , Mukhlis Mukhlis , Nasir Muhammad
Published: June 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengatur tentang pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU IKN menjelaskan bahwa Kepala Otorita IKN merupakan kepala daerah khusus yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hal ini berbeda dengan mekanisme pengangkatan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang juga berstatus ibu kota, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan bagaimana konsekuensi pengangkatan Kepala Otorita IKN berdasarkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu prosedur penelitian yang mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum. Hasil penelitiannya menjelaskan mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN tidak diatur secara spesifik dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Konsekuensinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Serta berdampak pada partisipasi politik lokal menjadi lemah, yang dapat melanggar hak politik warga sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
KEBERADAAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH DITINJAU DARI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Herlin Herlin , Muksalmina Muksalmina , Subaidi Joelman
Published: June 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dirancang dan disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia qanun ini dianggap bertentangan dengan PP 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan  Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, serta untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan qanun serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara hukum sah dan dapat dilaksanakan karena merupakan salah satu kewenangan khusus bagi Aceh yang diberikan melalui UUPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 ayat (1) dan 247 ayat (2) UUPA.
KEDUDUKAN HUKUM PENCALONAN KUOTA 120% BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI ACEH
Authors: E Wildan Zacky , Sari Elidar , Yusrizal Yusrizal
Published: June 2024

Implementasi pendaftaran bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% oleh partai politik lokal pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil) di Aceh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu di Aceh. Bahwasanya tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan tertib hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRA dan DPRK paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum kuota 120% pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan (Dapil) di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, dengan pendekatan yuridis normatif yang dikenal juga dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melanggar asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori, sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Disarankan kepada Gubernur dan DPRA agar dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008. Sementara partai politik sebagai badan publik yang dirugikan pencalonan 120% dapat menguji ketentuan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ANAK SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA JINAYAT (SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MS BLANG PIDIE NOMOR: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD)
Authors: Mustika Darma , Mukhlis Mukhlis , Malahayati Malahayati
Published: June 2024

Baik itu sebagai pelaku ataupun korban, banyak anak-anak yang tersandung pada kejahatan seksual seperti pemerkosaan dewasa ini. Hal ini jelas sangat mengejutkan karena akibat yang ditimbulkan dari tindakan anak tersebut dapat mempengaruhi masa depan si anak, terutama korban. Perkara No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd, di wilayah hukum MS Blangpidie mengenai perkara pidana pemerkosan terhadap anak di bawah umur dibahas dalam tulisan ini. Kami akan membahas pendapat hakim tentang keputusan MS Blangpidie dan tingkat kasasi kasus tersebut dalam tulisan ini. Pendekatan kasus dan Peraturan Perundang-Undangan atau yuridis normatif diterapkan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk memberikan pembebasan untuk pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berpijak Pasal 180 QA Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 184 KUHAP. Namun, Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa hakim menafsirkan KUHAP dan QA No 7 Tahun 2013 Pasal 181 ayat 1 huruf a, b, dan d secara salah. Sedangkan, berdasarkan keputusan hakim kasasi bahwa Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2020, pengertian saksi sudah diperluas pada Pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Selain itu, hakim kassasi menemukan bahwa penafsiran KUHAP dan Pasal 181 ayat 1 huruf a, b, dan d telah salah dalam menerapkannya. Untuk menangani kasus pidana, terutama kasus Jarimah, disarankan agar penegak hukum lebih memperhatikan ketentuan hukum tentang pembuktian. Disarankan juga agar hakim lebih mempertimbangkan bukti yang diberikan. Jadi, tidak ada lagi pengulangan dari keputusan hakim yang kurang tepat dalam kasus serupa.
KEBIJAKAN HUKUMAN QISHAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH
Authors: Yulis Sari , Muksalmina Muksalmina , Syahputra Muhammad Rudi
Published: June 2024

Pemerintah Aceh telah diberi wewenang untuk menerapkan syariat Islam, termasuk dalam hal hukum jinayat, melalui undang-undang No. 18 Tahun 2001, No. 44 Tahun 1999, dan No. 11 Tahun 2006. Meskipun demikian, penerapan hukuman qishas dan diyat, yang merupakan bagian dari hukum jinayat, masih belum direalisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut konsep hukuman qishas dan diyat dalam Islam, serta kebijakan hukum pidana terkait dalam qanun jinayat Aceh di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian  deskriptif  analisis  terkait  tentang  kebijakan  hukuman qishas dan diyat dalam qanun jinayat Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, konsep hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan mendapatkan hukuman balasan (qishas), yang dapat diganti dengan diyat jika pelaku dimaafkan. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja akan dikenakan hukuman diyat, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja akan mendapat hukuman diyat, kafarat, dan ta’zir sebagai pengganti. Penerapan hukuman qishas dan diyat dalam qanun jinayat Aceh dianggap sebagai suatu keharusan, didukung oleh payung hukum yang kuat, yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan qanun jinayat terkait hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan di Aceh sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana dan mendapatkan dukungan dari kondisi sosial masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLAWANAN TEREKSEKUSI PARTIJ VERZET ATAS SITA EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 16/PDT.BTH/2022/PN.KTN)
Authors: Putra Najuasah , Manfarisyah Manfarisyah , Ramziati Ramziati
Published: June 2024

Perlawanan tereksekusi (partij verzet) atas sita eksekusi akan menjadi suatu perkara baru yang harus mendapatkan penyelesaian, sehingga perkara pokoknya yang sudah selesai menjadi berkepanjangan dan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga dimungkinkan untuk penundaan eksekusi, berdasarkan perlawanan tereksekusi tersebut dan disesuaikan dengan asas kasuitis dan asas eksepsional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat preskriptif, sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perlawanan tereksekusi (partij verzet) yang diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg dapat dilakukan sepanjang pihak tereksekusi dapat membuktikan alas hak terhadap objek eksekusi. Perlawanan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi, dan perlawanan juga harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Pertimbangan hakim terhadap perlawanan tereksekusi atas sita eksekusi (studi putusan nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN.Ktn) menyatakan dalam amar putusannya bahwa perlawanan tereksekusi para pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar; maka perlawanan para pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); maka para pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen
Authors: Fadhil Muhammad , Yusrizal Yusrizal , Bahreisy Budi
Published: June 2024

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana narkotika dengan syarat harus berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi terhadap narapidana ini sangat perlu dilakukannya pengawasan salah satunya pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, yang mana diketahui narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen dalam menjalani masa pemidanaannya sering melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap narapidana lain. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen, pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Bireuen, dan menganalisis faktor-faktor kendala apa yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen. Hasil Penelitian didapatkan Regulasi yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen merujuk pada Peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik masih terdapat kekurangan dalam hal pengamanan terhadap narapidana narkotika yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen masih terjadinya pelanggaran disiplin yaitu narapidana narkotika melakukan kekerasan atau penganiayaan pada narapidana narkotika lainnya sehingga pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak dapat diusulkan pemberian remisi. Kendala Pengawasan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu disebabkan oleh Kurangnya Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Kurangnya sarana pemantau (CCTV) untuk melihat perilaku narapidana narkotika, dan Faktor dari narapidana narkotika yang tidak berperilaku baik di Lembaga Pemasyarakatan.
IMPLEMENTASI TUGAS KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERDATA DI LUAR PENGADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH)
Authors: Sitepu Adenan , Sulaiman Sulaiman , Yulia Yulia
Published: June 2024

Jenis penelitian  ini adalah  dengan metode yuridis normatif, dimana rumusan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kendala apa saja yang dihadapi kejaksaan dalam proses menuntaskan perkara keperdataan di luar pengadilan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang mewakili negara dalam upaya penyelesaian pelaksanaan tugas kejaksaan di luar pengadilan di bidang perdata. Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 50 perkara. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya aturan yang baku tentang tatacara penyelesaian non litigasi, dan institusi maupun lembaga pemerintah yang tidak siap sebagai mitra kejaksaan. Metode penyelesaian perkara secara non-litigasi untuk mencapai tujuan pemulihan keuangan negara menjadi alternatif yang sangat efektif jika dibandingkan dengan metode lain. Ini karena banyaknya kasus perdata yang saat ini masuk ke Pengadilan dan membutuhkan waktu yang lama untuk putusan. Disarankan hendaknya akses kejaksaan dalam menangani hal-hal keperdataan lebih didukung lagi dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Pemerintah mesti memperhatikan tentang peran kejaksaan terhadap hal keperdataan dan tata usaha negara disatu sisi dan dengan peran kejaksaan disisi lainnya.
INTERPRETASI HAKIM TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PU
Authors: Hafilda Nurul , Sastro Marlia , Sari Elidar
Published: June 2024

Studi ini untuk mengkaji penafsiran hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis dirasa kurang tepat maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum terhadap penerapan klausula baku secara yuridis maupun filosofis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data di peroleh dari data primer, data sekunder dan data tersier serta akan dianalisis. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penafsiran Hakim terhadap penerapan klausula baku yaitu dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan klausula baku, akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab. Hal tersebut bertentangan dengan hak pelaku usaha.Kata Kunci : Interpretasi Hakim, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen
PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH
Authors: Taniro Suhada , Nasution Anhar , Iqbal Muhammad , Saputra Jummaidi , Muksalmina Muksalmina
Published: June 2024

Ikhtilat merupakan tindakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan tersebut idealnya tidak boleh diekspos kepada khalayak, sebab berkaitan dengan aib yang harus ditutupi. Akan tetapi, pada faktualnya, terdapat banyak konten ikhtilat disebarluaskan melalui media sosial. Untuk itu, penelitian ini hendak mengkaji permasalahan tersebut di dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya penyeberan konten ikhtilat yang ada di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana Islam dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika agama, serta dapat digolongkan sebagai tindak pidana ta'zir. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik dalam fikih klasik mengenai penyebaran konten ikhtilat, prinsip-prinsip umum hukuman ta'zir memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan mekanisme penghukuman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari sisi hukum positif, UU ITE Pasal 27 Ayat (1) telah mengatur tindakan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perlu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penyebaran konten ikhtilat perlu ditingkatkan. Melalui kampanye sosial, ceramah, dan media informasi lainnya, masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai agama dan etika yang melarang praktik tersebut.
ADALÉKOK AZ ÖNÁLLÓ KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANNYELVŰ FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ
Authors: Pallay Katalin , Molnár Ferenc
Published: June 2024

This study aims to present the path leading to the establishment of independent Hungarian-language higher education in Transcarpathia. Transcarpathia, as a region and administrative unit, was established within the territory of the Czechoslovak Republic following World War I. After World War II, the region became part of Soviet Ukraine. The first higher education institution in Transcarpathia was the Uzhhorod State University, established by the Soviet regime in 1945. In 1963, a Hungarian department was established at the university, followed by the Department of Hungarian Philology two years later. The establishment of the Hungarian college of Higher Education in Berehove, which currently operates as the only independent Hungarian-language higher education institution in Transcarpathia, established the power shifts following Ukraine declares its independence and the period of higher education expansion. Local advocacy organizations and the Hungarian government played a decisive role in the establishment of the Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, ensuring the supply of teachers for Hungarian-language schools in Transcarpathia.
100 ÉVE SZÜLETETT VÁRADI-STERNBERG JÁNOS
Authors: Kész Barnabás
Published: June 2024

In February, we commemorated the 100th anniversary of the birth of János Váradi-Sternberg (Nagyvárad, January 10, 1924 – Budapest, February 12, 1992), a Transcarpathian historian, professor and specialist writer. The renowned researcher was the excellence of Hungarian historiography beyond the border, who, as a university teacher, trained generations in conscientious, objective research work. Unfortunately, he did not receive the recognition he deserved during his lifetime, so it is the task of posterity to cherish his memory in a dignified manner.
EXPLORING THE INTERSECTION OF CHROMOTHERAPY AND FASHION-FORWARD THINKING
Authors: Tallam Apeksha , E Mokanaasri
Published: June 2024

Chromotherapy, often known as colour therapy, has profound therapeutic, psychological, and spiritual implications that impact people's feelings, actions, and general well being. This article explores the complex interrelationship between colour and fashion, looking at its theoretical foundations, historical antecedents, and real-world applications. Chemotherapy has used colour to aid healing and harmony since ancient times. According to the field of fashion psychology, colour is essential for communicating emotional, political, and social themes as well as for defining personal style and society conventions. Textile colour symbolism represents cultural values and identities from many countries and eras, underscoring Colour's continuous significance in fashion. Furthermore, people are using colour therapy into their personal styling and wardrobe selections more and more, taking use of its psychological benefits to improve their mood and sense of self. The notion of "dopamine dressing," which highlights how clothes can elevate one's mood, highlights the healing effects of clothing colour choices. This paper provides a qualitative analysis of the topic and examines how color therapy has developed, especially with regard to photochromic dye in Textile materials. It also consists the secondary sources, the topics Swhich includes healing properties of a colour, application methods, opportunity in chromotherapy in future. This research focuses on the effectiveness of chromotherapy on textile materials through visual examination and customers questionnaires evaluating colors and their relationship with emotions.
Numerical Modelling of Harbor Agitation
Authors: Eğriboyun Olcay , Balas Lale
Published: June 2024

Two numerical models, developed on the basis of an equation of mild slope, have been compared to analyze the ability of diffraction from breakwaters and reflection from coastal structures. The parabolic wave model REF/DIF1 and the elliptic wave model RIDE are used as the modeling tools. Both numerical models are applied to Darıca Fishery Port located at the Eastern Black Sea of Turkey. Different reflective structures have been used, such as quay walls, rock armor breakwater, and slipways in the port. It has been concluded that REF/DIF-1 model can not simulate wave diffraction properly due to the parabolic approximation. However, the RIDE model can successfully handle strong diffraction and reflection from reflective structures.
Fotovoltaik Hücrelerin Panel Açılarına Göre Enerji Verimliliği
Authors: Kara Reşit , Ekici Merve , Yıldırım Gürcan
Published: June 2024

Günümüzdeki en önemli sorunlardan biri olan enerji ihtiyacı artması ve çevresel endişelerden dolayı sürekli yükselen bir şekilde ciddiyet kazanmasıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırmalar ve faaliyetler hızlı bir şekilde önem kazanmıştır. Bu yüzden güneş enerjisi hem tükenmeyen kaynağı yüzünden hem de çevreye zararı al olması nedeniyle sürdürülebilir enerji olarak en önemli alternatiflerden biridir. Fotovoltaik hücreler, güneşten gelen foton enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Fotovoltaik hücrelerin verimli bir şekilde çalışması, panel açılarının belirlenmesine bağlıdır. PV modüllerinin eğim açısını optimize etmek ve doğrudan güneşe bakacak optimum şekilde yönlendirmek sistemlerden üretilecek elektrik enerji miktarını pozitif olarak etkiler. Bu çalışmada, fotovoltaik hücrelerin panel açılarına göre çalışma prensibi ve bu ölçümler neticesinde enerji verimliliğine dair etmenler titizlikle incelenecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, güneşin gün boyu hareketi ve mevsimsel değişimlerin enerji üretimine olan etkileri, panel açılarının dinamik olarak değişmesi, elektrik enerji üretim verimini arttırdığı tartışılmıştır. Bu bağlamda, gelişmiş teknolojilerin kullanımıyla daha esnek ve adaptif fotovoltaik sistemlerin nasıl tasarlanabileceği de araştırılacaktır. Sonuç olarak, bu çalışma, fotovoltaik hücrelerin panel açılarına bağlı olarak nasıl daha etkili bir şekilde çalışabileceğine dair derinlemesine bir anlayış sağlayacak ve güneş enerjisi kullanımının gelecekteki artan önemine yönelik araştırmalara değerli bir katkı sunacaktır.
Generation of Random Numbers on a Microcontroller Platform
Authors: Sanlı Mustafa
Published: June 2024

Microcontrollers are widely used in everyday applications as a result of their cheap and versatile nature. Recent advances in the fields of Internet of Things and Artificial Intelligence further increased the application areas of microcontrollers. A major problem of microcontroller applications is the generation of random numbers with the limited hardware resources available. Existing methods which use the jitter in different clock sources or incorporate dedicated random number generators either lack operation speed or need addition of expensive hardware components. This paper uses the avalanche breakdown uncertainty in a transistor to generate random numbers on a microcontroller platform. In the context of this study, a hardware platform is designed to generate random numbers and generated data is analyzed through statistical methods. The presented solution is quite fast and cost effective in terms of both design budget and hardware resources.
Software Prepared for Tire Consumption Tracking of Tire Vehicles in Mine
Authors: Ercins Serdar , Kazan Erdem
Published: June 2024

Tire expenses of vehicles with tires reach very significant costs. In this study, it has been researched how to control the tire expenses of the tire vehicles and how the tires can be used for a longer time, especially in mining enterprises. The main purpose should be to follow the tires in tire vehicles and in the tire warehouses of the workshops throughout their lifetime and to use them with the least damage by getting the most efficiency from the tires. Thus, a significant increase in vehicle performance will be inevitable. In addition to these, there will be significant reductions in the number of unusable tires that remain idle and are harmful to the environment. This is an important step towards protecting our environment. Considering all these purposes, an authorized multi-user software with SQL Server database has been developed. With this software, the tire management information system has been integrated into a mining operation, detailed data has been uploaded to the system for tire information found in warehouses and all vehicles in the mine operation, and tire tracking processes have been initiated. In a very short application period, complaints about tire losses, vehicle driving and traction performances decreased. Irregularities in the tire warehouse inventory have been corrected with this software. It is envisaged that guiding cost analyzes can be made with the use of the system for a longer period of time.
Hydrogen Fuel Cells: The Key to Clean Future
Authors: Bektaş Mehmet Ali , Arpa Orhan
Published: June 2024

Hydrogen fuel cells are an important technology that can shape the future of clean energy sources. This technology offers the key to an environmentally friendly future by enabling zero-emission energy production and sustainable vehicle systems. Hydrogen fuel cells produce electrical energy using hydrogen gas and emit only water vapor. Therefore, they offer a clean alternative to energy production and vehicle systems without releasing harmful emissions into the atmosphere. In this study; It discusses in detail the basic principles, advantages, disadvantages, sustainability potential, growth expectation, challenges encountered, steps and opportunities required for its widespread use of hydrogen fuel cells technology. Hydrogen fuel cells have growth potential as the demand for clean energy increases. Solutions such as developing green hydrogen production methods, expanding infrastructure and government incentive policies can contribute to the widespread use of this technology. The article highlights that hydrogen fuel cells technology has an important role in the future clean energy transition, demonstrating that it is a potential key to achieving sustainability goals. This information makes a significant contribution to the literature towards promoting widespread acceptance and use of hydrogen technology.
Simulation and Implementation of an Induction Heating System for Heating Brittle Thin Metal Sheets by Various Excitation Current Frequencies
Authors: Hatem Sude
Published: June 2024

The induction heating process is a highly nonlinear problem due to its connection with various factors. The complex nature of this issue presents a notable difficulty for mathematical analysis and requires a simplification. Additionally, deriving parameters from spatial geometry can be a challenging undertaking in most instances. This paper deals with a simulation model of the induction heating problemThe finite element method within COMSOL Multiphysics is utilized to simulate the induction heating characteristics of fragile metal sheets subjected to different currents and frequencies from an Archimedean spiral coil. This serves as an effective solution for intricate constructions. To distinguish between partial influences, the coil model is modified to closely mirror the actual coil's geometry. The simulation process includes two phases. The former situation is attained by evaluating heating process by gradually increasing the excitation current frequency in frequency domain analysis and the latter scenario is achieved by implementing constant frequency current in a frequency transient condition and assessing the heating procedure within the model. Therefore, in both instances, the simulation model offers crucial insights into the nonlinear electromagnetic and thermal properties of the the workpiece material. To confirm the results of the simulation model, a laboratory prototype is constructed, and comparison between experimental temperature measurements and simulation results is conducted.
Çam Ahşapların Birleştirilmesinde Kullanılabilecek Epoksi Yapıştırıcılarına Ait Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi
Authors: Arı Ahmet Cihat
Published: June 2024

Ahşap yapılarda; duvar, döşeme ve çatı gibi yapı elemanları, uygun büyüklükteki ahşap parçalarının birleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Yapı elemanlarının birleşim bölgelerindeki bağlantılarının mukavemeti; yapıştırıcıların adezyon kuvvetine, neme karşı dayanım direncine ve yük aktarımına bağlıdır. Epoksi yapıştırıcılar, yapı elemanlarının birleşim bölgelerine, güçlü ve hızlı bir şekilde nüfuz etmesi, kısa kürlenme süresi ve korozyona karşı dayanımı nedeniyle, inşaat sektöründe yapı malzemelerinin birleştirilmesinde önem kazanmıştır. Ahşapların karakteristik özellikleri, türlerine göre farklı davranışlar gösterdiğinden, ahşapların birleştirilmesinde kullanılacak yapıştırıcıların, bağlantı bölgelerindeki davranışlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, çam ahşapların birleştirilmesinde kullanılabilecek epoksi yapıştırıcılarına ait bazı fiziksel ve mekanik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çam ahşapların birleştirilmesi için açılan delik, epoksi reçine ile doldurularak örnekler hazırlanmış, bu örneklere; su emme, görünür yoğunluk, açık gözeneklilik ve basınç testleri uygulanmıştır. Bu testler, epoksi reçine doldurulmamış çam ahşaplar üzerinde de uygulanarak epoksi yapıştırıcıların, ahşapların birleşim bölgesindeki fiziksel ve mekanik özelliklerine olan etkileri incelenmiştir. Deney sonuçlarına göre, çam ahşapların birleştirilmesinde kullanılabilecek epoksi yapıştırıcıların, ahşapların su emme oranında % 36 azalma ve mekanik direncinde % 4 artış belirlenmiştir. Çam ahşapların birleştirilmesinde, epoksi yapıştırıcıların neme karşı dayanımı ve uygulanan yüzeyin yük taşıma gücünü arttırması sayesinde, ahşaptan yapılan yapı elemanlarının çevresel koşullara bağlı oluşabilecek zararların azaltılmasını sağlamak için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Bir Müşteri için Türkiye’deki Popüler Online Yemek Sipariş Uygulamalarının Duygu Analizi ve ÇKKV Yöntemleri ile Sıralanması
Authors: Kaya Sena Nur Fatma , Bozdaş Nurhayat , Çağıl Gültekin
Published: June 2024

Online alışverişin hızla önem kazandığı günümüzde, kullanıcı yorumları hem müşteriler hem de firmalar açısından önem kazanmıştır. Kullanıcı yorumlarının her geçen gün artması herhangi bir kullanıcı yorumunun anlamsal ve duygusal çözümlemesine ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki online yemek sipariş sektörü uygulamasını müşterilerinin hangi uygulamayı kullanacağına karar vermesini kolaylaştırmaktır. Literatürde bu amaca uygun, müşterilerin karar vermelerine yardımcı olacak bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkiye’de popüler olan İstegelsin, Glovo, Getir ve Yemeksepeti uygulamaları seçilerek kullanıcı yorumları Google Play platformundan elde edilmiştir. Kullanıcı yorumlarına; fiyat, hız, kurye, lezzet, adres ve arayüz olarak belirlenen değerlendirme kriterleri baz alınarak Duygu Analizi yapılmıştır. Duygu Analizi sonucunda bir karar matrisi oluşturulmuş ve bu matris Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) için başlangıç matrisi olarak kullanılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak ÇKKV yöntemleri ile yemek sipariş uygulamaları sıralanmış ve sonucunda bir müşterinin online yemek siparişi vermek istediğinde Getir uygulamasını ilk, İstegelsin uygulamasını ikinci, Glovo üçüncü, Yemeksepeti uygulamasını ise dördüncü sırada tercih ettiği/etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Afet Sonrası Kullanılacak Geçici Barınma Alanlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Seçilmesi Üzerine Bir Uygulama
Authors: Özlemiş Şeyma , Eren Tamer
Published: June 2024

Afetler yeri ve zamanı bilinemeyen, çok sayıda maddi ve manevi kayba yol açan, insan hayatını her yönden etkileyen ve kontrol edilemeyen olaylardır. Afet yönetimi ile ilgili çalışmalar uzun zamandır sıklıkla yapılmasına rağmen, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevre illerde de etkisi oldukça hissedilen yaşadığımız son büyük depremin meydana getirdiği hasarlar, yapılan çalışmaların istenilen ölçüde uygulamaya geçirilemediği göstermektedir. Meydana gelebilecek afetleri daha az zararla atlatmak afet yönetiminin iyi bir şekilde planlanması ve uygulanması ile mümkün olacaktır. Afet sonrasında kullanılacak geçici barınma alanlarının belirlenmesi afet yönetiminin en kritik konularından biridir.

Bu çalışmada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Adana Valiliği tarafından hazırlanmış Barınma Çalışma Grubu Operasyon Planında belirlenmiş olan geçici barınma alanları incelenmiştir. Adana’nın Çukurova İlçesi için geçici barınma alanlarının seçimi ve uygunluğunu değerlendirmek üzerine çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP, TOPSIS, PROMETHEE kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçici barınma alanları arasında en iyi alternatif olarak belirlenmiştir.
Improved Vision Transformer with Lion Optimizer for Lung Diseases Detection
Authors: Pacal Ishak
Published: June 2024

Lung infections, such as pneumonia, bronchitis, tuberculosis, and notably COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 virus, have caused widespread devastation globally, resulting in a significant loss of life. Timely and precise diagnosis of these respiratory diseases is crucial in controlling their spread and reducing their deadly impact. However, diagnostic errors can occur due to factors like physician workload and the need for a second opinion. To address these challenges, artificial intelligence-based diagnostic systems, utilizing deep learning algorithms, particularly in the radiology field, have been proposed. In this research, we introduced a novel model based on Multi-Axis Image Transformers, which boasts a reduced parameter count, decreased GPU computational load, real-time diagnostic capabilities, and improved accuracy. Furthermore, we conducted a detailed performance comparison of optimization algorithms, including SGD, Adam, and Lion, with higher results indicating that the Lion optimizer notably enhances the diagnostic capabilities of the proposed MaxViT model, especially in detecting lung infections. Our proposed approach underwent rigorous experimentation using the COVID-QU-Ex dataset, recognized as the most current, comprehensive, and balanced dataset for lung infections and COVID-19. Our method achieved diagnostic accuracy of 97.14%, surpassing existing models while maintaining significantly fewer parameters.
Poly(hexamethylene biguanide) immobilized non-absorbable and antimicrobial PET fiber for surgical suture applications: synthesis, characterization and in vitro cytocompatibility assessment
Authors: Bozkaya Ogün , Günay Kübra , Bozkaya Esra , Arslan Metin
Published: June 2024

Surgical sutures are widely utilized medical devices for the purpose of closing wounds after surgical interventions. During surgical procedures, sutures can come into contact with microorganisms in the surrounding environment, leading to the development of bacterial biofilms and subsequent surgical site infections (SSI). Therefore, the use of sutures that prevent bacterial attachment and colonization is very important in wound healing. Antimicrobial sutures coated with antiseptics such as triclosan and chlorhexidine have been used to minimize SSI formation. However, due to the emergence of bacterial strains resistant to various antiseptics and antibiotics, new approaches to the development of alternative antimicrobial sutures are required. Among antimicrobial agents, polyhexanide (polyhexamethylene biguanide, PHMB) is a cationic antiseptic with broad spectrum antibacterial and antifungal activity, low toxicity and biocompatible. The aim of this study was to synthesize PHMB immobilized polyethylene terephthalate (PET) fibers for use as surgical suture threads. The synthesized modified PET fibers were characterized by SEM, FTIR, DSC and TGA. In addition, the wettability and in vitro degradation profile of the modified PET fibers were investigated. S. aureus and E. coli bacterial strains were used for antimicrobial activity tests. In vitro cytocompatibility (cytotoxicity) of the materials was evaluated by MTT test according to TS EN ISO 10993-5 standard.
Termodinamiğin Yasalarına Fiziğin ve Felsefenin Penceresinden Farklı Bir Bakış
Authors: Çamdalı Ünal
Published: June 2024

Kanunlar pozitif manada etkin bir otorite tarafından tespit edilmiş, emredici yaptırımlar olarak tanımlanmaktadır. Tanım, gerek doğa gerekse de sosyal alanlardaki örfi ve hukuki kurallar için de anlamlıdır. Ancak doğa yasalarında nesne eşyadır. Eşyanın davranışı sonucu gelişen sebep ile sonuç arasındaki bağın (ilişkinin) ortaya çıkarılmasıdır. Ortaya çıkarılan bağın genel olması gerekmektedir. Kanıtlanması da önem ifade edilmektedir. Zira söz konusu yasalar, normatif değildir ayrıca matematiksel denklemlerle ifade edilir. Kimilerine göre bu denklemler, evrensel ve ebedi gerçeklerin ifadesidir.
Sosyal ve hukuki yasaların yaşamın doğal akışına paralel olarak zamanla değiştiği bilinmektedir. Gelişmelere paralel olarak bilimsel yasalar bile değişebilmektedir. Kaldı ki fizik yasaları mekanik ve kuantum gibi farklı evrenlerde farklı çalışmaktadır. Simetri, ölçek ve kuantum yasaları değişime en güzel örneklerdir.
Bu makalede mühendislik anlayışına göre ortaya konan termodinamiğin kanunlarının (yasalarının), fizik ve felsefe biliminin bakış açılarından (paradigmalarından) yararlanılarak değişimlerine dayalı anlam sorgulaması yapılmıştır.
Perspectivas do uso de canabinoides e seus benefícios no tratamento da dor crônica
Authors: Brasil Barbosa Camila , Freiman Vieira Santos Isabelle , Kezen Leite Mansur Maria Fernanda , Nunes Teixeira Anderson
Published: June 2024

A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual realou potencial. Quando persiste por mais de 90 dias, é considerada uma dor crônica (DC) ese torna uma doença. O efeito dos canabinoides na modulação da dorapresenta melhoriada qualidade de vida dos pacientes com DC, visto que o manejo dessa condição é comumente realizado poropioides, que podem levar à ocorrência de dependência,abstinência, tolerância e efeitos adversos. Nesse cenário, o presente estudo visa aenfatizaros benefícios da terapia com canabinoides no tratamento da DC, por meio de uma revisão narrativa. Como resultado, pode-se afirmar que os fitocanabinoidesse ligam aos receptores do sistema endocanabinoide e atuam como moduladores da dor por ação analgésica em estados inflamatórios e de hiperalgesia, minimizando respostas aos estímulos nocivos em aspecto comportamental e neurofisiológico. Visando a terapêutica das DCsrefratárias ao tratamento convencional,o uso dos canabinoides se apresenta como uma estratégia promissora, pois são capazes de atuar no alívio da dor e contribuir com a redução dos efeitos adversos associados ao uso de opioides conforme demonstrado em estudos.
SOCIAL CRITICISM FROM THE PERSPECTIVE OF THE HERO IN TURKISH COMEDY CINEMA
Authors: ÖZGÖKBEL BİLİS Pınar , BİLİS Ali Emre
Published: June 2024

Türk sinemasının en önemli türlerinden biri komedidir. Türk tiyatrosundaki güldürü geleneğinin sinemada devam etmesini sağlayan komedi filmleri toplumsal değişime ve dönüşüme her zaman duyarlı olmuştur. Türk sinema tarihine bakıldığında
komedi filmlerinde; göç, kentleşme, modernleşme, ötekileştirme vb. gibi konular başta olmak üzere sosyal ve politik birçok konuya karşı eleştirel bir söylemin var olduğu görülmektedir. Toplumun zaman içindeki değişimi göz önüne
alındığında, hayatı yansıtan niteliğe sahip güldürü sinemasının temalarının da değiştiği söylenebilmektedir. Bu çalışma Türk komedi sinemasında öne çıkan kahramanların bakış açısıyla birlikte toplumsal değişimi ve bu bağlamda komedi
filmlerde inşa edilen eleştirel söylemi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Türk sinemasında komedi türünün en parlak döneminin yaşandığı 1970’li yıllardan günümüze kadar olan süreç çalışmanın temel analiz kesiti olarak
belirlenmiştir. Bu tarihler arasında çekilen ve toplumsal eleştiriye sahip filmler çalışmanın araştırma evrenini oluşturmaktadır. Bu evren içinde amaca uygun örneklem alınmış ve Kemal Sunal, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar tarafından
canlandırılan komedi film kahramanları analiz kapsamına dâhil edilmiştir. Çalışmada nitel yöntemlerden biri olan betimsel içerik analizi kullanılarak veriler toplanmıştır. Buna göre komedi film kahramanlarının bakış açısını ortaya
koyacak kavram ve temalar belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, Kemal Sunal’ın çeşitli tiplemeleri eğitim sorunları, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, evsizlik, ağalık sistemi vb. gibi konulara ilişkin
eleştirel yaklaşıma sahiptir. Yakın dönemi temsil eden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın Arif ve Recep İvedik tiplemelerinin ise yozlaşma, duyarsızlık, bilinçsizlik, yabancılaşma, vahşi kapitalizm, medyanın olumsuz etkileri vb. gibi
konularda toplum ve sistem eleştirisi yaptığı tespit edilmiştir.