Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)
Authors: Arfa Nys. , Monita Yulia , Erwin Erwin 
Published: June 2024

This article is the of research which aims to examine the implementation of disciplinary sanctions against prisoners at the Class II B Women’s Penitentiary in Jambi based on the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Rules and Regulations for Correctional Institutions and State Detention Centers. The Jambi Class II B Women’s Penitentiary is a technical implementation unit located under the Directorate General of Community Affairs of the Ministry of Law and Human Right, whose purpose is to provide guidance to prisoners, including those who violate disciplinary regulations. Types of disciplinary punishment and disciplinary violations by prisoners are regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, this regulation aims to ensure the implementation of orderly life in correctional institutions and detention centers. Problems arise such as: how are disciplinary sanctions implemented against prisoners and the obstacles in their implementation based on Permenkumham Number 6 of 2013 (Study at the Class II B Jambi Women’s Penitentiary)?. The method used in this research is an empirical juridical research method. The results of the research show that the implementation of disciplinary sanctions at the Class II B Jambi Women’s Penitentiary is not fully in accordance with thw provisions stated in the Minister of Law and Human Right Regulation Number 6 of 2013, several obstacles identified include lack of resources, low understanding of the regulations, and prison environmental factors that influence the implementation of sanctions.
ABSTRAK

Artikel ini adalah hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan sebuah unit pelaksana teknis yang letaknya berada di bawah Direktoral Jenderal Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tujuan terbentuknya yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana diantaranya yang melanggar peraturan tata tertib. Jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin oleh narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, peraturan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan dilembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Muncul permasalahan seperti: bagaimana pelaksanaan sanksi disiplin  terhadap narapidana serta kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013  (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)?. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya sumber daya, rendahnya pemahaman terhadap peraturan, dan faktor lingkungan penjara yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi.