bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
STUDI MANAJEMEN PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING YANG DIPELIHARA DI KETINGGIAN TEMPAT BERBEDA
Authors: Etti Tri Adiyastiti Bayu , Devi Anggraini Apriliana , Kurniawan Dedi
Published: August 2024

Ketinggian tempat pemeliharaan ayam broiler dari permukaan laut dapat mempengaruhi suhu dan kelembaban lingkungan. Perubahan suhu dan kelembaban tersebut dapat mengganggu kondisi fisiologis ayam dan dapat menyebabkan penurunan produktivitas pada ayam pedaging yang dipelihara di kandang open house. Penerapam manajemen pemeliharaan yang baik memberikan peranan penting untuk meminimalisir kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen pemeliharaan ayam pedaging yang dipelihara pada ketinggian berbeda. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan di di Kabupaten Blitar dengan ketinggian tempat 180 mdpl – 198 mdpl dan Malang dengan ketinggian tempat 180 mdpl – 198 mdpl. Penentuan lokasi menggunakan purposive sampling berdasarkan ketentuan ketinggian tempat, populasi, lama pengalaman beternak, dan jenis kandang. Indikator manajemen pemeliharaan yang diamati yaitu persiapan pemeliharaan, perkandangan, brooder, pemberian pakan dan minum, penanganan kesehatan dan recording. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Penilaian terhadap penerapan manajemen pemeliharaan menggunakan skala likert. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemeliharaan ayam pedaging di dataran sedang (484 mdpl – 498 mdpl) mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan pemeliharaan di dataran rendah (180 mdpl – 198 mdpl). Wilayah dataran sedang di daerah Tumpang dan Dampit Kabupaten Malang dapat dikategorikan Baik dengan bobot nilai 341, sedangkan di Blitar Kabupaten Blitar dikategorikan Sedang dengan bobot nilai 262.  
Kata Kunci: ketinggian, manajemen, ayam pedaging, Malang, Blitar
KECERNAAN BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK RANSUM PELEPAH SAWIT FERMENTASI YANG DISUPLEMENTASI TEPUNG DAUN TEH (Camellia sinensis) SECARA IN-VITRO
Authors: S Roni , Nurhaita  , Definiati Neli , Sunaryadi
Published: August 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Pelepah Sawit Fermentasi yang disuplementasikan dengan Tepung Daun Teh (Camellia sinensis) Terhadap Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan Bahan Organik (KcBO) Secara In-Vitro. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2020 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan serta Laboratorium lnstitut Pertanian Bogor (IPB). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 kelompok sebagai ulangan. Perlakuan yang diuji adalah R0: Konsentrat (40%), Rumput alam (60%). R1 Konsentrat (40%), PSF (15%), Rumput alam (45%), TDT (4%). R2 Konsentrat (40%), PSF (30%), Rumput alam (30%), TDT (4%). R3 Konsentrat (40%), PSF (45%), Rumput alam (15%), TDT (4%). Parameter yang diamati adalah kecernaan bahan kering dan bahan organik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analis sidik ragam (ANOVA), dan uji lanjut dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa proporsi rumput alam dan pelepah sawit fermentasi berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik. Angka KcBK dan KcBO pada penelitian ini berkisar antara 45,11% - 53,03% dan 42,80% - 51,85%, semakin tinggi level pemberian pelepah sawit fermentasi maka dapat menurunkan kecernaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian pelepah sawit fermentasi pada level 15% dalam ransum menunjukkan kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik yang terbaik.
Kata kunci : Suplementasi, Tepung Daun Teh, Pelepah Sawit Fermentasi, Kecernaan Bahan Kering, Kecernaan Bahan Organik.
PENGARUH PEMANFAATAN POD KAKAO (Theobroma cacao L) FERMENTASI DENGAN SUPLEMENTASI MINERAL, PROBIOTIK DAN BY PASS PROTEIN TERHADAP PERTAMBAHAN BOBOT BADAN SAPI BALI
Authors: Setiawan Agung , Nurhaita Nurhaita , Definiati Neli , Suharnas Edwar
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian pod kakao fermentasi dengan suplementasi mineral, probiotik dan by pass protein terhadap peran sum efisiensi sapi bali. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur dalam pemanfaatan  pod kakao fermentasi yang disuplementasi sebagai pakan ternak dan upaya meningkatkan nilai gizi limbah kulit buah kakao.      
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah ransum (A) Suplementasi mineral S (0,8%), P (0,011%), Zn 50 ppm. ransum (B) Ransum A+0,4% Probiotik, ransum (C) Ransum A+ 1% By Pass Protein, ransum (D) Ransum A+0,4% Probiotik+ 1% By Pass Protein. Parameter yang diamati adalah pertambahan bobot badan sapi bali. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal bulan Juli – September 2016  di Desa Bukit Peninjauan I, kecamatan Suka Raja, Kabupaten Seluma.
            Hasil penelitian ini memperlihatkan pod kakao fermentasi yang disuplementasi dengan mineral, probiotik, dan by pass protein dapat meningkatkan pertambahan bobot badan sapi bali.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Suplementasi probiotik dan by pass protein pada pod kakao fermentasi yang telah diperkaya dengan mineral dapat meningkatkan efisiensi pakan. Hal yang disarankan dari hasil penelitiana dalah Penggunaan pod kakao fermentasi yang disuplementasi mineral, probiotik dan by pass protein direkomendasikan untuk digunakan sebagai penambah hijauan karena dapat meningkatkan pertambahan bobot badan sapi bali.
Kata Kunci : Pod Kakao Fermentasi, Mineral (S,P, dan Zn), Probiotik, By Pass Protein, Konsumsi.
PENGARUH KONSENTRASI ASAP CAIR DAN UMUR SIMPAN TERHADAP KUALITAS TELUR AYAM RAS
Authors: Pitriani Herpemi , Suharnas Edwar , Nurhaita Nurhaita
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Konsentrasi Asap Cair dan Umur Simpan Terhadap Kualitas Telur Ayam Ras. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap pola factorial, 2 faktor yaitu faktor A konsentrasi asap cair terdiri dari 4 level asap cair A1= 0% sebagai kontrol, A2= 2,5%, A3= 5% dan A4= 7,5%, faktor B waktu simpan terdiri dari B1= 7 hari, B2= 14 hari, B3= 21 hari, dan B4=  28 hari, terdiri dari 16 kombinasi perlakuan yang  masing-masing di ulang 3 kali total 48 unit perlakuan. Parameter kualitas telur yang diamati adalah berat telur, rongga udara dan daya busa.
Hasil penelitian menujukkan bahwa konsentrasi asap cair, waktu simpan dan interaksi kosentrasi asap cair dan waktu simpan berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan berat telur, rongga udara dan daya busa telur. Peningkatan konsenterasi asap cair sampai level 5% mampu mempertahankan kualitas telur tetapi pada level 7,5% tidak memberikan hasil yang lebih baik. Semakin lama telur disimpan maka semakain menurun kualiatasnya. Kesimpulan konsentrasi asap cair terbaik pada level 5% mampu mempertahankan kualitas telur sampai 28 hari.
 Kata Kunci : Konsentrasi Asap Cair, Umur Simpan, Kualitas Telur
PERAN ORANG TUA DALAM PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DI MASA PANDEMI COVID 19 DI SMA NEGERI 03 KOTA BENGKULU
Authors: 123 Lena , Zulyan
Published: August 2024

Abstrak
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di masa pandemi covid 19 di SMA Negeri 03 kota bengkulu. 2. Kesulitan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di masa pandemi covid 19 di SMA Negeri 03 kota bengkulu. 3. Kesulitan dihadapi orang tua dalam mendampingi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di masa pandemi covid 19 di SMA Negeri 03 kota bengkulu. 4. Peran orang tua dalam mendampingi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di masa pandemi covid 19 di SMA Negeri 03 kota bengkulu.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di SMA Negeri 03 kota bengkulu. Peneliti ini di fokuskan pada “Peran orang tua dalam mendampingi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di masa pandemi covid 19 di SMA Negeri 03 kota bengkulu”. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam pendampingan pembelajaran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di masa pandemi covid 19. Hal itu terbukti berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru PPKn, orang tua siswa dan siswa. Orang tua mendidik, membimbing, mengfasilitasi serta mengontrol anaknya selama pembelajaran daring/online. Selain itu terdapat tiga peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh yaitu orang tua sebagai guru di rumah, orang tua sebagai fasilitator serta orang tua sebagai motivator. Adapun kesulitan yang dialami orang tua dalam pendampingan pembelajaran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di masa pandemi covid 19 meliputi Faktor Internal yaitu kesulitan yang berasal dari keluarga itu sendiri seperti pendidikan orang tua, kesibukan orang tua , perekeonomian orang tua dan berasal dari anak itu sendiri. Faktor eksternal yaitu kesulitan yang berasal dari keluarga itu sendiri meliputi faktor lingkungan, kouta dan jaringan intrenet.
 
Kata Kunci: Orang Tua, Siswa, Pendampingan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Masa Pandemi Covid 19.
Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Belajar Pada Pelajaran PPKn Di SLBN 01 Bengkulu Selatan Tahun 2022/2023
Authors: Adi Nugroho Frastio , Zulyan Zulyan
Published: August 2024

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Belajar Pada Pelajaran PPKn Di SLBN 01 Bengkulu Selatan Tahun 2022/2023 . Pendekatan yang dilakukan secara kualitatif. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Pendukung dan Penghambat keberhasilan belajar pada pelajaran PPKn di SLBN 01 Bengkulu Selatan Tahun 2023 yaitu: 1.faktor penghambat banyaknya latar belakang pendidikan guru tidak sesuai bidangnya,kurangnya media pembelajaran, kurangnya dukungan orang tua siswa 2.faktor pendukung ruang kelas, musholla, lapangan olahraga sudah tercukupi.
Kata Kunci: Faktor Penghambat, Pendukung
Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 32 Bengkulu Utara
Authors: Nurhayati Annisa , Syarkati Syarkati , Lisdayanti Septina
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pelaksanaan kurikulum merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan di smp negeri 32 bengkulu utara, 2) peran pendidik dalam implementasi kurikulum merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan di smp negeri 32 bengkulu utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Manfaat penelitian ini adalah : 1) Manfaat Teoritis diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi kurikulum merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. 2) Manfaat Praktis : Bagi pendidikan Bagi pihak pendidikan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan, Bagi peneliti bahan penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pendidikan, serta untuk menambah pengetahuan khsusnya tentang implementasi kurikulum merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan, Bagi peneliti selanjutnya peneliti ini khususnya bagi mahasiswa program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitianya. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: 1) pelaksanaan kurikulum merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan di smp negeri 32 bengkulu utara antara lain : a) menciptakan suasana yang menyenangkan, b) Metode pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar, c) aktivitas kurikulum merdeka belajar 2) peran pendidik dalam implementasikan kurikulum merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan di smp negeri 32 bengkulu utara antara lain : a.) peran pendidik dalam mengatasi kesulitan pembelajaran b) peran guru kurikulum merdeka belajar .
Kata Kunci : Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, Meningkatkan Mutu Pendidikan
O sofrimento e a metafisica dos valores niilistas: Deus Está Morto (?)
Authors: Barone Costa Santos Raike , Borges Oliveira Antonio Marco , Sávio Rosa Roberto
Published: August 2024

O presente trabalho tem por finalidade apresentar a crítica do filósofo alemão Friedrich Nietzsche ao cristianismo, bem como suas bases morais e fundamentações. Buscamos apresentar conceitos importantes no pensamento do filósofo, tais como a sua concepção de vontade de poder, morte de Deus e o fim da metafísica, além de trabalhar o conceito de niilismo presente em seus escritos. Com isso, buscamos elucidar alguns conceitos que permanecem nublados no pensamento nietzschiano e demonstrar sua relevância para a filosofia contemporânea. Nietzsche é um dos pensadores mais emblemáticos da história da filosofia, sua obra é permeada por uma escrita poética, propondo uma profunda reflexão acerca da condição humana.
HAK UNTUK MELAKUKAN HOT PURSUIT DALAM UNCLOS DAN PENGATURAN HOT PURSUIT DI INDONESIA
Authors: Arsetyo Yulio Iqbal Cahyo , Supriyono Supriyono
Published: August 2024

Alur Laut Kepulauan atau alur khusus untuk pelayaran Internasional yang dipersiapkan oleh negara kepulauan sebagai lintasan perairan bagi seluruh kapal-kapal berbagai negara secara bebas dan konsep lintas damai atau hak kapal-kapal asing untuk melintas secara damai di wilayah perairan negara-negara kepulauan diluar Alur Laut Kepulauan. Indonesia sebagai Negara Kepulauan harus menyediakan Alur Laut Kepulauan untuk kapal Internasional dan Indonesia harus memiliki kapal Internasional yang diperbolehkan melintasi perairan teritorial Indonesia dengan konsep “Peace Passage” dalam UNCLOS 1982, namun timbul pertanyaan bagaimana jika kapal yang melanggar hukum melintasi perairan teritorial Indonesia? Di bawah UNCLOS 1982 negara dapat melakukan Hot Pursuit untuk melindungi wilayahnya, tetapi bagaimana Indonesia menerapkannya? Rumusan masalah difokuskan pada pengaturan Hot Pursuit dalam UNCLOS dan Hukum Nasional Indonesia dan bagaimana penerapannya? Metodologi penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan objek perjanjian internasional dan menggunakan data dan informasi dari penelusuran jaringan internet yang Serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 memiliki aturan khusus mengenai Hot Pursuit, khususnya pada Pasal 111, dimana Hot Pursuit sudah menjadi Topik UNCLOS I sebelumnya. UNCLOS 1982 memberikan Hak dan kewajiban kepada Negara-negara anggota peserta perjanjian ini. kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini antara lain adalah adanya penyediaan Alur laut kepulauan oleh negara-negara UNCLOS berkutat pada pembagian wilayah laut kedalam wilayah kedaulatan yang mencakup wilayah teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinenUntuk Indonesia, aturan Hot Pursuit sudah ada di beberapa undang-undang dan RUU di Indonesia bahkan Indonesia sudah memiliki Standar Operasional Prosedur khusus untuk melakukan Hot Pursuit di wilayah Indonesia dan juga terdapat beberapa lembaga yangdapat melakukan hot pursuit. Prosedur pengaplikasian hot pursuit berdasarkan UNCLOS 1982 telah diaplikasikan di Indonesia melalui undang-undang dan peraturan turunannya.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP HAM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap)
Authors: Pakpahan Zainal Abidin
Published: August 2024

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam presfektif hak asasi manusia yang menitik beratkan bagaimana hukum memandang berkenaan dengan hak seseorang ketika dihukum mati dalam suatu perbuatan pidana sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara hukuman mati melihat dari sisi kacamata hukum positif atau dengan dari sisi kemanusiaan yang mana hakim juga harus mengakaji dan melihat hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga diketahui bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan tersebut oleh hakim yang memutus pidana mati tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim lebih ringan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan tersebut terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan sehingga analisis dalam penelitian ini dalam menerapkan suatu pasal atau undang-undang hakim lebih memperhatikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana agar tercipta putusan yang seadil-adilnya baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga hakim dalam putusannya hanya memutuskan lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut lebih berat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.
PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Siregar Indra Narosa , Perdana Surya , Limbong Dayat
Published: August 2024

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama pelaku usaha/kegitan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. bahwa lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, dengan yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 butir (1). pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup diberikan kepada pelaku usaha yang tidak berdampak terlalu peting bagi lingkungan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Upaya Pegelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang mengakibatkan perubahan lingkungan serta meberikan solusi atas penerapan sanksi hukum yang diberikan.Penelitain yang dilakukan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data peraturan perundang-undangan sebagai data awal serta pengumpulan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai data skunder dan melakukukan teknik wawancara sebagai data pendukung dengan data primer yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara dalam menerapkan hukum akibat perubahan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan serta tidak memilki izin lingkungan berupa UKL-UPL yaitu dengan memberikan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk segera membuat dokumen lingkungan hidup dan menjaga lingkungan agar tidak mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan, meberikan sanksi administrasi, Perdata dan Pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tersedia.Kata kunci: Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Sanksi Hukum
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR (PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE)
Authors: Simanjuntak Komis , Prabowo Agung Wira Hadi , Fitri Aisyah , Ritonga Nurliana
Published: August 2024

Pengaturan pembiayaan konsumen umumnya dituangkan dalam sesuatu perjanjian baku. Wujud ini digunakan buat aspek- aspek positif dari perjanjian baku yang bisa melayani konsumen secara terencana, instan, kilat serta efektif, tanpa memunculkan kepastian hukum. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala”. Riset hukum ini memakai tata cara riset hukum empiris serta melaksanakan riset permasalahan di Kantor FIF Kabupaten Asahan. Proses pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT FIF Cabang Kabupaten Asahan dikenal dengan istilah “Collection Management Atau Account Receivable(A/R) Management”. Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer. Perihal ini dicoba buat membagikan peluang kepada pelanggan buat membayar kewajibannya secara mencicil, guna menolong pelanggan menciptakan pemecahan terbaik sekalian menghasilkan rasa kekeluargaan antara pelanggan dengan FIF. Hambatan yang dialami dalam penerapan FIF timbul sebab terdapatnya bencana yang mengaitkan aktivitas usaha debitur ataupun peminjam, pemakaian area industri perbankan yang tidak sehat oleh peminjam, penyusutan kegiatan perekonomian serta tingginya suku bunga pinjaman
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEDAGANG COMPACT DISC DIGITAL VIDEO (VCD) PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
Authors: Ismail Ismail , Gani Abdul , Anjelita Selly
Published: August 2024

Pornografi di Indonesia ialah hal yang harus diberantas oleh semua pihak. Para orang tua harus memperhatikan apa yang ditonton oleh anak, karena orang tua sendiri ialah pendidik awal di keluarga. Pornografi bisa disebar melalui berbagai jenis platform, misalnya saja aplikasi, website , media sosial. Media pornografi juga bisa jadi berupa gambar, foto, suara, maupun video. Tindak pidana ini telah ditetapkan didalam undang-undang nomor 44 tahun 2008, Jenis  penelitian ini adalah  jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinial yang menganalisis hukum melalui buku-buku maupun putusan yang telah diputuskan oleh hakim, metode penelitian sebagai metode pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan objek pembahasan agar bisa jadi hasil yang relevan dan guna memecahkan suatu masalah-masalah yang akan terjadi  pada kemudian hari. Pasal jeratan hukum pornografi masuk pada lingkup Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang berisi larangan terkait meyebarluaskan, memperjualbelikan, menawarkan pornografi sebagaiaman melanggar pasal 29. Adapun permasalahan yang ditimbulkan tentang 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pedagang video pornografi dan pertimbangan hukum hakim melalui Compact Disc Digital Video (VCD) dalam putusan No. 423/Pid.sus/2016/PN-Kis? 2., karena terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan tunggal yaitu unsur setiap orang dan unsur Menyebarluaskan,  Memperjualbelikan dan atau Menawarkan Pornografi sebagaimana dimaksud pada lingkup pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 hukuman yang diberikan Majelis Hakim pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) subsider 3 (tiga) bulan penjara tergolong ringan. Mengingat perbuatan Terdakwa PERIYANTO Alias Adi bisa jadi merusak moral masyarakat dan Moral generasi anak bangsa jika seseorang pekerja yang bekerja ditoko sebagai karyawan diberikan hukuman pidana maka pemilik dari toko tersebut hendaklah segera ditemukan dan diberikan sanksi yang sepantasnya agar memberikan efek jera dan memberikan pejalaran serta pendidikan bagi masyarakat lainnya.
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK
Authors: Afif Zaid , Hambali Khomaidi , Sajali Eka
Published: August 2024

Sampah kemasan plastik merupakan ancaman serius bagi setiap mahluk hidup, sebab sampah jenis plastik memiliki sifat yang sulit terurai oleh proses alam, oleh karena itu sampah dengan jenis ini perlu untuk dilakukan pengelolaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah kemasan plastik, karena wewenang dalam pengelolaan sampah kemasan plastk diberikan oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara kepada Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik serta Bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan metode yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung, penelitian hukum empiris merupakan metode dalam studi lapangan. Lokasi penelitian tertuju pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Pendekatan yang digunakan kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada narasumber dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan sampah kemasan plastik. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan mengelola, mengevaluasi, serta mengawasi sektor pengelolaan sampah kemasan plastik, selain itu bahwa dalam rangka meminimalisir pencemaran sampah pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta perusahaan dan melakukan kerjasama. Dari hasil pengelolaan sampah dengan jenis plastik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan bekerjasama dengan perusahaan-perusahan dalam rangka mendaur ulang menjadi bahan-bahan yang dapat dipergunakan kembali, upaya pengelolaan dan penanganan pengelolaan sampah tersebut berfungsi dalam meminimalisir pencemaran lingkungan hidup.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PERKEBUNAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1032/PID.SUS/2021/PN.KIS)
Authors: Ismail Ismail , Lingga Robby Anugerah
Published: August 2024

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis dimana Jaksa Penuntut melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa Edy Saputra alias Eet di dakwa melanggar Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu telah melakukan menyuruh atau turut serta dilakukan perbuatan memungut dan atau memanen hasil perkebunan secara tidak sah Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Tentunya dengan kasus tersebut, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian menurut undang-undang dan mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim memberikan putusan pada perkara Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pengaturan yang dipakai pada kasus pencurian hasil perkebunan tersebut  yaitu dengan memakai Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena ada kata memungut atau mengambil. Penulisan artikel ini bertujuan untuk emngetahui pengaturan hukum tentang pencurian berdasarkan putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis. penulisan ini menggunakan metode penulisan penelitian empiris, dimana dilakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan meilhat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dan Sumber data primer ialah bahan hukum yang di dapat dengan cara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Hakim mempertimbangan terhadap unsur-unsur barang siapa, secara tidak sah memanen atau dan memungut hasil perkebunan dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan mencuri tersebut sehingga hakim memberi pendapat bahwa semua unsur tersebut terpenuhi sehingga terdakwa bisa diberikan tanggungjawab untuk menjalankan sanksi penjara. Kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pencurian hasil perkebunan yaitu dengan memakai Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena ada kata memungut atau mengambil
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MEMUTUS PERCERAIAN BAGI ISTRI YANG SEDANG HAMIL (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 1510/PDT.G/2020/PA.KIS)
Authors: Pratiwi Irda , Juwita Salsadila
Published: August 2024

Pernikahan ialah suatu yang sangat disakralkan untuk segala umat Islam, walaupun pernikahan ialah bagian dari hukum Syariah, tetapi Allah serta Rasul- Nya melarang pernikahan dengan 5 syarat antara lain nikah shihar, nikah mutah, nikah dengan perempuan yang belum wafat, nikah muhallil, nikah dengan ihram terjalin. Perkawinan dapat jadi sesuatu keharusan kala seorang sanggup, baik secara raga ataupun finansial, buat menikah serta merasa susah buat menghindari perzinahan. Sehabis itu seorang wajib menikah, sebab khawatir tidak melaksanakan zina, yang dilarang dalam Islam. Perkawinan dapat jadi sesuatu keharusan kala seorang sanggup, baik secara raga ataupun finansial, buat menikah serta merasa susah buat menghindari perzinahan. Sehabis itu seorang wajib menikah, sebab khawatir tidak melaksanakan zina, yang dilarang dalam Islam. Kewenangan Majelis hukum Agama untuk  menetapkan pemberian talak raji. Penelitian ini dilakukan secara normatif yang dicoba dengan pendekatan yang pas. Menimpa pendekatan permasalahan yang digunakan dalam riset hukum ini merupakan pendekatan permasalahan serta pula pendekatan perundang- undangan. Adapun tujuan dalam penulisan ini  untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil serta mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis. Kewenangan Majelis hukum Agama buat menetapkan pemberian talak raji ada dalam pasal 49 Undang- Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diganti dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta pergantian kedua dengan Undang- Undang No 50 Tahun 2009 tentang majelis hukum agama yang mutlak serta relatif berwenang buat mengecek serta mengadili masalah ini serta Pertimbangan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim dalam menetapkan pemberian izin talak raji mendamaikan para pemohon serta tergugat, menasihati pemohon buat kembali rukun di rumah dengan tergugat, namun tidak sukses. Buat mengoptimalkan upaya perdamaian, sudah dicoba upaya mediasi lewat hakim mediasi di Majelis hukum Agama
ANALISIS YURIDIS PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA
Authors: Suriani Suriani , Hrp Agus Budi Prastyo
Published: August 2024

Pemasungan kepada orang yang memiliki gangguan mental telah banyak dilakukan oleh keluarga penderita, dengan banyaknya kasus pemasungan yang melanggar hak dasar manusia, dalam hal ini medapatkan respon dari pemerintah dan juga dunia internasional agar segera diatasi. Penelitian ini memiliki suatu pencapaian dan tujuan agar dapat memecahkan masalah dan memberikan sarana masukan kepada setiap penelitia agar dapat menjadi bahan masukan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemasungan kepada orang yang memiliki gangguan jiwa dan upaya-upaya penanganan orang dengan gangguan kejiwaan sesuai dengan hukum positif yang ada di   Indonesia. riset dalam hukum normatif suatu tipe penelitian yang akan membawa penulis dan peneliti kedalam suatu skema yang logis dalam penelitian sehingga pada penelitian ini lebih ditekankan kepada kepustakaan untuk belajar dan menyelidiki suatu permasalahan. Pendekatan hukum untuk penelitian menyoroti aturan hukum sebagai sumber utama informasi hukum saat melakukan penelitian. Metode undang-undang biasanya digunakan untuk menyelidiki undang-undang dan peraturan yang, bahkan setelah dinormalisasi, tetap memiliki kekurangan atau bahkan mendorong anomali, baik pada tingkat teknis atau dalam hal bagaimana mereka dipraktikkan di dunia nyata. Bahan untuk penelitian dapat dijadikan suatu sumber yang utama karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan dibutuhkan data yang akurat untuk dapat menyelesaikannya, oleh karena itu pada pelaksanaan yang hendak dihadapi. Pengumpulan data dan sumber bahan hukum sangat erat hubungannya karena melalui pendataan dapat diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan kehendak yang dimaksudkan.. Dikabupaten Asahan terdapat sejumlah kasus pemasungan dilakukan kepada gangguan jiwa, upaya agar dapat mencegah pemasungan kepada orang dengan gangguan jiwa merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan dalam pengobatan, serta dinas sosial dalam melakukan pengantaran kepanti rehabilitasi untuk mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam pemulihan penderita untuk memulihkan trauma dan penyembuhannya.
DAMPAK NEGATIF INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI
Authors: Siregar Emiel Salim , Giawa Deliyaman , Bima Meirad Arianza , Syafrizal Rudi , Mutika Yani , Arafah Fatika , Alisa Windi
Published: August 2024

Investasi adalah sebuah sebuah tindakan untuk menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam jangka panjang. Menurut Undang-undang  Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 adalah aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dan lembaga profesi yang terdaftar kedalam BEI yang kegiaannya meliputi dagang dan penawaran umum tentang efek yang diterbitkan. Pasar modal memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi ekonomi dan sebagai fungsi keuangan. Fungsi ekonomi adalah tempat bertemunya dua orang yang berkepentingan ialah investor dan pihak yang membutuhkan dana (issuer). Investor mengharapkan keuntungan dari investasi yang dilakukan dipasar modal, sedangkan untuk pihak yang membutuhkan dana (issuer), dana tambahan yang diperoleh dapat di manfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Sebagai fungsi keuangan ialah tempat yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan investor, tegantung jenis dan karakteristik investasi yang dipilih. dan dengan majunya perkembangan zaman semua orang kini dapat dengan mudah melakukan investasi, namun demikian, dengan hadirnya COVID-19 mengguncang stabilitas ekonomi di Indonesia sehingga investor-investor merugi dan orang-orang yang memiliki pengetahuan minim mencoba berinvestasi karena terbatasnya pemasukan era pandemic ini. Penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan yaitu salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan seorang peneliti dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan tulisan-tulisan tertentu.penulis menggunakan metode penelitian deskripci–kualitatif. Metode penelitian deskripsi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung,bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pos positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami. Dengan metode tersebut maka dapat disimpulkan bahwa investasi pada dasarnya berpengaruh baik dalam perekonomian namun dapat berpengaruh buruk bagi investor apabila tidak memiliki pemahaman yang mumpuni dan akan mengalami dampak negative daripada investasi tersebut
PROSES HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
Authors: Pulungan Fiola Lanina , Lubis Sofyan Soury , Anggriani Rita
Published: August 2024

Negara Indonesial ialah Negara hukum, yang dimana didallalmnyal terdalpalt banyak peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas apabila dilangga, dan Negara Indonesial yalng secalral geogralfis berbentuk kepulauan yang berarti bahwa memiliki banyak pintu masuk bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia baik itu melalui jalur darat, perairan dan udara. Banyaknya orang asing ataupun warga negara asing yang masuk ke Indonesia diperlukan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing tersebut, bukan hanya diawasi ketika mereka masuk ke Indonesia saja, melainkan juga disaat orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia, dengan demikian peran keimigrasian dalam bidang pengawasan orang asing memegang peranan yang sangat penting untuk mengantisipasi kejahatan dan perbuatan yang tidak baik dan dapat mengganggu kenyaman di lingkungan sekitar yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Dalam riset hukum ini memakai cara metode empiris, dan melakukan riset di kantor Keimigrasian Kelas II B Kota Tanjungbalai, dan dalam riset hukum ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku hukum, dan juga bahan hukum tersier yaitu: makalah non hukum. Warga negara asing atau orang alsing yang melakukan tindak pidana keimigrasian akan dikenakan sanksi, dalam hal ini bidang pada kantor keimigrasian yang menanganinya adalah bidang intelijen dan penindakan keimigrasian guna untuk melakukan proses lebih lanjut, dan proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak keimigraisan jika orang asing tersebut melakukan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian adalah melakukan: pendeteksian, penyelidikan, penindakan, karantina imigrasi dan rumah tahanan atau deportasi. Adapun hambatannya yaitu, luas wilayah kerja, banyak jalur masuk illegal, keterbatasan bahasa oleh orang alsing yang tertangap, kurangnya transportasi, dan kurangnya informasi dari masyarakat sekitar tempat orang asing tinggal.Kata Kunci : Peran, keimigrasian, Tindak Pidana, Keimigrasian.
WANPRESTASI TERHADAP SEWA MOBIL YANG TIDAK DIPERJANJIKAN SECARA TERTULIS (STUDI UD. RIZKI TRANSPORTASI RENTAL MOBIL KISARAN)
Authors: Tanjung Indra Perdana , Gani Abdul , Lubis Ardiansyah Putra
Published: August 2024

Perusahaan rental mobil, pada kenyataannya dapat membantu perekonomian para pengusaha yang bergerak di bidang jasa ini. Pemakai jasa atau si penyewa mobil dapat leluasa menjalankan urusannya karena telah mendapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan rental mobil tersebut. Misalnya saja pemakai jasa tersebut bukanlah orang yang berdomisili di suatu daerah dimana tempat perusahaan rental mobil tersebut berada, melainkan orang yang datang dari daerah lain karena hal-hal yang berkaitan dengan tugas atau urusan lain yang membutuhkan transportasi darat seperti mobil. Bersumber pada kasus yang sudah dijabarkan di atas, hingga kasus yang hendak dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di UD. RIZKI TRANSPORTASI Rental Mobil Kisaran yang terletak di Kisaran Kabupaten Asahan. Bagaimana dampak hukum perjanjian sewa menyewa mobil yang tidak tertulis terhadap si penyewa yang wanprestasi.Dalam bermacam jenis penelitian ini yang digunakan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di UD. RIZKI TRANSPORTASI Rental Mobil Kisaran. UD. RIZKI TRANSPORTASI Rental Mobil Kisaran pada prakteknya sudah menjelaskan syarat sahnya perjanjian sewa menyewa pada mobil yang ingin disewa yang tentu saja disetujui oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan ketiga rental mobil pelaku usaha tersebut harus dapat dipenuhi baik pihak rental maupun pihak penyewa agar memenuhi syarat syahnya perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Syarat sahnya perjanjian, harga sewa, hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa mobil harus benar-benar dimengerti agar perjanjian sewa menyewa mobil dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Cara penyelesaiaan wanprestasi atas dampak hukum perjanjian sewa menyewa mobil yang tidak tertulis terhadap si penyewa yang wanprestasi, yang mana pihak penyewa, melakukan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan, yang sebagian besarnya dilakukan dengan cara bernegosiasi, dan/atau mediasi.Kata Kunci  : Penyelesaian, Perjanjian, dan  Wanprestasi
STRATEGI PENYELIDIKAN POLRES DALAM MENINDAK KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN BATUBARA
Authors: Siregar Emiel Salim , Hady Harry Karimata
Published: August 2024

Pencurian yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang  sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran polisi batu bara dalam pencurian motor negara di batu bara serta memahami hambatan yang dihadapi dalam penyelidikan polisi Batubara terhadap kasus pencurian sepeda motor di Batubara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan empiris untuk menganalisis hukum yang dipahami sebagai perilaku sosial dan dimodelkan oleh kehidupan manusia, selalu interaktif dan terkait dengan sifat sosial dimungkinkan untuk menafsirkan ketentuan terkait berikut ini dengan menggunakan metode deduktif. Pendekatan induktif memungkinkan informasi yang diambil dari temuan penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan umum. Adapun hasil   penelitian ini bukti dan saksi yang cukup untuk menyelidiki kejahatan, mengungkap kejahatan yang dipublikasikan, dan mengajukan pengaduan kepada jaksa tentang orang yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan. Peran detektif dibagi menjadi dua: investigasi dan investigasi. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat terjadi dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal.Kata Kunci : Kepolisian; Penyelidikan; Pencurian.
Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Authors: Adrian Rizki , Siagian Suriani
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Untuk dapat mengetahui penegakan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut penulis dalam hal ini merangkum pemahasan agar substansi pembahasan yang dilakukan dalam penelitian lebih terarah sehingga dibuat suatu rumusan masalah yang terdiri antara lain Bagaimana pengaturan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta Bagaimana penegakan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Metode penelitian yang digunakan dalam mempermudah penulis dalam mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Selain itu dalam penelitian ini mengguanakan studi dengan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan oleh penulis mengkaji putusan pengadilan terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh penulis yang ada kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penegakan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diatur oleh UU HAM, UU TPKS, KUHP, penjatuhan hukuman kepada orang yang mengidap gangguan jiwa tetap diterapkan sesuai dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pada umumnya, Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 15 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pemberatan pidana dilakukan terhadap penyandang disabilitas.
Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
Authors: Hidayat Yunia Amanda , Lubis Ditha Faradillah
Published: August 2024

Kejahatan merupakan suatu konsep abstrak yang memiliki menifestasi konkrit. Kejahatan memiliki makna intrinsik yang berbeda dengan keadaan sehari-hari itu harus diberi definisi ilmiah dan di definisikan dengan jelas sehingga dapat dibedakan dari kata lain yang digunakan oleh masyarakat, sebelum sesuatu dinyatakan pidana harus ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai hukum negara. Suatu tindak pidana merupakan kejahatan yang sudah umum dikalangan masyarakat penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi dan bagaimana pandangan hukum terutama hakim pengadilan yang menjadi objek penelitian penulis, penelitian ini  menggunakan metode yuridis empiris dengan cara observasi lapangan dan melakukan wawancara langsung di kantor pengadilan negeri kota tanjungbalai. Tindak pidana terhadap tubuh pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut “Penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian, menurut W.J.S Poerwadarminta Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai
Authors: Asrul Asrul , Siregar Emiel Salim , Kmur Yunita
Published: August 2024

Hak atas kesehatan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. (HAM). Hak atas kesehatan didefinisikan sebagai hak yang dimiliki setiap individu untuk memperoleh kebebasan dan hak-hak nyata dalam mencapai kesehatan, yang dijamin oleh berbagai ketentuan dan peraturan hukum, termasuk bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai dan hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini merupakan sebuah studi hukum empiris dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan pegawai dan narapidana Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Tanjung Balai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Tanjung Balai pada dasarnya telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan program pemberian layanan kesehatan bagi narapidana, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Adapun beberapa hambatan yang ditemui yaitu keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, sarana prasarana dan anggaran kesehatan serta keadaan Lapas yang tidak sehat.