bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGATURAN PEMBATASAN KEBEBASAN PERS DALAM PENYEBARAN INFORMASI DI INDONESIA
Authors: Mahendra Gautama I Dewa Gede Agung , Purwanto I Wayan Novy
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia serta akibat hukum tidak pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum pada penelitian ini. Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Tidak adanya pengaturan terkait pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia mengakibatkan pada lemahnya kualitas karya yang disajikan pers dan akan membuat pers melaksanakan kegiatan jurnalistik yang tidak berdasarkan kaidah yang benar, sehingga karya yang dihasilkan adalah karya jurnalistik tidak berkualitas. Sehingga perlu diperjelas pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

This study aims to analyze the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia and the legal consequences of not regulating restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia. The method used in research related to the regulation of policy insurance institutions in insurance companies in Indonesia uses normative juridical legal research. This study uses a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials. The results of this study found that the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia had not been specifically regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The absence of regulations regarding restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia results in the weak quality of the work presented by the press and will make the press carry out journalistic activities that are far from correct principles, so that the resulting work is unqualified journalistic work. So it is necessary to clarify the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia through Law Number 40 of 1999 concerning the Press.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PIDANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN
Authors: Asnawi Asnawi , Andriani Asih Gaduh
Published: July 2021

Pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan amanat Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa Kampanye yang seharusnya digunakan untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu, justru sering ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu dalam masa kampanye yang memenuhi aspek kepastian hukum dan untuk mengetahui tindak pidana kampanye pemilu tahun 2019 di provinsi Banten. Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kepastian penegakan hukum di dalam pemilu merupakan salah satu tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat dan menghasilkan pemilu yang berkualitas berdasarkan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Apabila dilihat dari aspek kerawanan tahapan, tahapan kampanye di provinsi Banten masuk ke dalam kategori rawan tinggi. Bawaslu Banten hingga Maret 2019 mencatat  jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu sebanyak 11.122 kasus, yang terdiri dari 11.073 kasus pelanggaran kampanye dan 49 kasus pelanggaran pidana kampanye.

General elections are the implementation of people's sovereignty which aims to produce a democratic government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. election criminal offenses. This study aims to determine law enforcement against violations of election crimes during the campaign period that meet the legal certainty aspects and to find out about the criminal offenses for the 2019 election campaign in Banten province. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a case approach. This research uses secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study concluded that the certainty of law enforcement in elections is one of the goals to create order, security and peace in society and produce quality elections based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair elections. When viewed from the aspect of stage vulnerability, the campaign stages in Banten province fall into the high-prone category. Bawaslu Banten until March 2019 recorded the number of violations that occurred at the campaign stage, namely as many as 11,122 cases, consisting of 11,073 cases of campaign violations and 49 cases of campaign criminal offenses.
HAPUSNYA PERIKATAN KREDIT BANK AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH DEBITUR TERHADAP BENDA MILIK ORANG LAIN
Authors: Komala I Gusti Ayu Trisna , Dewi Kasih Desak Putu
Published: July 2021

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui konsekuensi yuridis terkait kredit bank yang diperoleh dari tindakan pemalsuan tanda tangan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelepasan kredit dengan pemalsuan dokumen. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam penulisan artikel ini. Hasil penelitian ini menunjukkan kreditur dan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPer karena kreditur lalai dalam kegiatan perbankan dan debitur melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen dengan menggadaikan benda milik orang lain sebagai agunan di bank, yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan yaitu pemegang hak milik benda tersebut. Konsekuensi yuridis terkait kredit bank yang diperoleh dari pemalsuan tanda tangan adalah kredit tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer dan pasal 1321 yang menjelaskan tidak ada kesepakatan jika perjanjian terjadi karena adanya kekhilafan dan tipuan. Perlindungan hukum terhadap kreditur karena lalai dalam kegiatan pencairan kredit adalah pihak kreditur terdapat dalam pasal 1265 syarat pengembalian keadaan seperti semula.

The aims of study to find out the juridical consequences related to bank credit that obtained from the act of signature forgery and knowing the legal protection of creditors for the release of credit by falsifying documents. The normative legal research method with the legistlavite approach and conceptual approach were used in writing this article. The results of this study are that creditors and debtors have committed acts against the law in article 1365 of the civil code because creditors are negligent in banking activities and debtors commit fraud and falsification of documents by mortgaging other people's property as collateral in the bank, resulting in losses to the parties concerned is that the owner of the propert right . Juridical consequences related to bank credit obtained from falsification of signatures is that the credit is null and void because it does not meet the legal requirements for an agreement provided for in article 1320 of the civil code and article 1321 which explains that there is no agreement if the agreement occurs because of an error and deception. Legal protection for creditors due to negligence in the activities of credit disbursement is the creditor contained in article 1265 conditions of returning the original condition.
PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KUTA SELATAN
Authors: Novithasari Kadek Wifika , Westra I Ketut
Published: July 2021

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum memiliki izin usaha, serta; untuk mengetahui upaya penyelesaian terkait masih banyaknya usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan memfokuskan pada observasi lapangan dan wawancara beberapa pihak terkait dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang penulis kehendaki. Informan dalam penelitian ini adalah Staff Kontrak Dinas Perizinan Wilayah Kuta Selatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; Sub Bagian Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Kuta Selatan; Customer Service Bank BRI Desa Ungasan; Para pelaku usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kuta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan legalitas bentuk usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kuta Selatan faktanya masih terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum mengurus izin usahanya, seperti; SOP yang harus dipenuhi, keterlibatan oknum dalam pengurusan izin secara manual, dan kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaiannya bagi pelaku usaha yang enggan mengurus izinnya secara manual, Pemerintah telah membuatkan program OSS (Online System Submission) sehingga akan lebih mempermudah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) mengurus izin usahanya.

The purpose of this study is to determine the factors that affect micro and small businesses that do not have a business license, and; This is to determine the resolution efforts related to the large number of micro and small businesses that do not have business licenses. Research using descriptive-qualitative methods, focusing on field observations and interviews of several related parties were carried out to achieve the goals or objectives that the writer wanted. The informants in this study were the Contract Staff of the South Kuta Regional Licensing Service, Central Government of Badung Regency; Sub Division of Public Services Office of South Kuta District; Bank BRI Customer Service in Ungasan Village; Micro and Small entrepreneurs in South Kuta District. The results showed that the application of the legality of micro and small business forms in South Kuta District, in fact, there are still several obstacles or factors that affect micro and small businesses that have not processed their business licenses, such as; SOPs that must be met, involvement of individuals in manual permit processing, and lack of socialization and public awareness. Efforts to solve it for business actors who are reluctant to take care of their permits manually, the Government has created an OSS (Online System Submission) program so that it will make it easier for micro and small entrepreneurs (PUMK) to process their business permits.
PERGESERAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD DARI ORDE BARU SAMPAI REFORMASI
Authors: Ramadhan Rizki
Published: July 2021

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah yang dimana adanya pergeseran kewenangan Kepala Daerah dan DPRD semenjak pemerintahan orde baru sampai reformasi, dengan menggunakan teori hukum Separation Of Power dan Distribution Of Power sebagai pisau analisis berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perundang-undangan tentang pemerintahan daerah ternyata telah mengalami lima kali pergantian dan dua kali perubahan atas undang-undang terbaru yang dampaknya berpengaruh terhadap pelayanan di masyarakat. Atas hal tersebut diketahui bahwa pergeseran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah atas kewenangan Kepala Daerah dan DPRD ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor daerah, kepentingan, dan kebijakan politik dari setiap zaman.

This paper aims to examine changes to the law on regional governance where there has been a shift in the authority of the Regional Head and DPRD from the New Order government to reform, using the legal theory of Separation of Power and Distribution of Power as an analysis knife based on normative juridical legal research methods. The results of the study show that the legislation on regional government has actually undergone five changes and two changes to the latest law which has an impact on services in society. Based on this, it is known that the shift in the administration of regional government to the authority of the Regional Head and DPRD is influenced by several factors, including regional factors, interests, and political policies from every era.
PENGATURAN CORPORATION SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PENDAPATAN DESA ADAT DI BALI
Authors: Dharmada I Gusti Agung Gde , Asmara Putra Dewa Nyoman Rai
Published: July 2021

Pemerintahan adat bersifat keagamaan dan budaya yang membutuhkan pembiayaan yang bersifat terus menerus dan tidak sedikit.  Perkembangan investasi dunia usaha di wewidangan desa adat sangat pesat. Sektor industri atau korporasi skala besar mulai masuk ke pelosok – pelosok desa dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Eksploitasi oleh industri berdampak terjadinya degradasi lingkungan. Dalam mempertanggungjawabkan dampak – dampak sosial, ekonomi dan lingkungan diperlukan tanggung jawab sosial dari korporasi berupa pemberian CSR (Corporation Social Responsibility). Untuk itu penulisan bertujuan menganalisa dan mengetahui berkaitan penormaan pungutan CSR perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan sah bagi desa adat di Bali. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – udangan (Statue Approach) yang beranjak dari adanya kekosongan norma. Sejak Putusan MK No 53/PUU-VI/2008, CSR menjadi paradok dalam kontek filantropi. Bagi desa adat di dalam merubah paradigma CSR yang bersifat voluntary dan Filantropi menjadi sebuah kewajiban hukum hendaknya disikapi melalui pengaturan hukum, dalam bentuk kesepakatan yang kemudian diatur dalam bentuk awig-awig, pararem dan jenis peraturan adat lainnya.

Tradition government is religious and cultural in nature, which requires ongoing funding and is not that a little. The development of business investment in the authority of indigenous villages is very rapid. Large-scale industrial or corporate sectors began to enter remote villages and were able to contribute to national economic growth. Exploitation by industry impacted on the environmental degradation. In taking responsibility for the impacts to social, economic and environmental, social responsibility from corporations is needed in the form of CSR (Corporation Social Responsibility). For this purpose, the aim is to analyze and see indicators of normalizing company CSR levies so that they can be used as a source of income for traditional villages in Bali. The study was conducted normatively using Statue Approach that moved from the absence of norms. Since the Constitutional Court Decision MK No. 53 / PUU-VI / 2008, CSR has become a paradox in the context of philanthropy. For traditional villages in changing the CSR paradigm which is voluntary and philanthropic into a legal obligation should be addressed through legal arrangements, in the form of agreements which are then regulated in the form of awig-awig, pararem and other types of custom regulations.
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA MATI (KONFIGURASI DILEMATIS ANTARA HUKUM DAN KEMANUSIAAN)
Authors: Chandrawati I.G.A.A Fitria
Published: July 2021

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis sanksi pidana penjara seumur hidup menjadi alternatif dari penjatuhan sanksi pidana mati  dan mengidentifikasi esensi antara pidana penjara seumur hidup dengan pidana mati. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan kasus. Dengan ditunjang bahan hukum primer beberapa undang – undang yang menganut penerapan pidana mati, bahan sekunder teks – buku – buku hukum pidana, bahan jurnal – jurnal hukum, bahan tersier, kamus, ensiklopedi, harian surat kabar, teknis analisis deskriptif interpretatif – evaluatif argumentatif. Dengan simpulan temuan bahwa pidana penjara seumur hidup  sering sebagai alternatif (pengganti) dari pidana mati guna menghindari kekeliruan dalam penjatuhan sanksi, juga untuk menghargai hak hidup seseorang sesuai prinsip HAM. Esensi pidana penjara seumur hidup dibandingkan dengan pidana mati sama – sama menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi terpidananya, sanksi pidana tetap menimbulkan rasa derita, pembalasan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana.

The aim of this research is to analyze life criminal law into criminal sanctions and verified life imprisonment. This research using a type of normative legal research with an approach legislation, historical approach and case approach. With supported by primary legal material several laws that adhere application of capital punishment, secondary legal materials in the form of texts, books criminal law, legal journals, tertiary material in the form of dictionaries, encyclopedias, daily newspapers and using material analysis techniques law in the form of descriptive analysis techniques interpretative-evaluative-argumentative, with the conclusion that life imprisonment often as an alternative (substitute) to capital punishment to avoid mistakes in imposing sanctions, too to better respect the right to life of a person according to human rights principles. Essence life imprisonment compared to capital punishment together causing physical and psychological suffering for the conviction, sanctions crime still causes pain, retribution and forms legal liability for perpetrators of criminal acts.
PERANG TARIF PENYEDIA LAYANAN OJEK DALAM JARINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
Authors: Agitta Rimarsha , Martana Putu Ade Harriestha
Published: July 2021

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami perang tarif pada penyedia layanan ojek dalam jaringan dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia dan juga untuk mengetahui tugas Komisi Pengawas Perlindungan Usaha dalam mengawasi kasus persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana mengkonsepsikan hukum dalam bentuk hukum yang sudah tertulis seperti undang-undang tertulis, dan bersifat deskriptif yaitu diartikan penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang tarif antara para penyedia layanan ojek daring yaitu PT. X dan PT. Y terdapat beberapa tanda dan pola praktik predatory pricing penetapan harga oleh perusahaan transportasi daring. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa PT. X dan PT. Y melawan hukum dengan tidak mengikuti aturan Pasal 5 ayat (1)  UU No. 5 tahun 1999. Berdasarkan pasal tersebut sudah terbukti bahwasanya pihak PT. X dan PT. Y melanggar karena kedua perusahaan ojek daring tersebut melakukan perjanjian antara keduanya untuk menaikkan harga pada pelanggan ojek daring. Persaingan usaha memiliki lembaga pengawas yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dalam masalah persaingan usaha antara PT. X dan PT. Y ini berperan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, dan tanggung jawabnya mengawasi perilaku persaingan usaha tidak sehat para pelaku usaha.

In order to  writing this journal is to know and understand the rates war between two corps who will be start to be some perspective from business competition in Indonesia and also to determine the role of the Business Protection Supervisory Commission. The research method used in this journal is normative legal research which conceptualizes law in the form of written law such as written law, and is descriptive in nature, which is defined as research that provides data about a situation or social symptoms that develop in the midst society in accordance with the facts and without any engineering. The results show that the tariff war between online motorcycle taxis, namely X Ltd. and Y Ltd., has several signs and patterns of predatory pricing practices by online transportation companies, including discounts that reach unreasonable prices, long-term promotions that exceed standards. With that it can be said that X Ltd. and Y Ltd. violate Article 5 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999. From this article, it has been proven that X Ltd. and Y Ltd. violated it because the two online motorcycle taxi companies entered into an agreement between the two of them to increase prices for online motorcycle taxi customers. In business competition, there is the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), which in the business competition case between X Ltd.  and Y Ltd. plays a role as a law enforcement agency, and its responsibility is to supervise the unfair business competition behavior of business actors.
PENGATURAN PERUBAHAN GENRE MUSIK YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Dewi Pebrianti Kumala , Sukihana Ida Ayu
Published: July 2021

Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan perubahan genre musik yang diunggah melalui media sosial “berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” serta untuk menganalisa dan memahami sanksi bagi pelaku yang pelanggar perubahan genre musik yang diunggah melalui media sosial. Penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif karena “menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.” Kesimpulannya bahwa pengaturan tentang perubahan genre atau aliran musik belum secara tegas diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya dijelaskan, namun kegitatan mengaransemen suatu karya musik atau lagu ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu dalam penjelasan Pasal 8 dan Pasal 9 serta sanksi bagi pelanggar yang mengubah genre music dan diunggah di sosial media ialah berupa sanksi pidana dan denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 Tentang Hak Cipta.

This study aims to analyze the regulation of changing music genres uploaded via social media "based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright" and to analyze and understand the sanctions for perpetrators who violate changes in music genres uploaded via social media. The research used is the normative legal research method because it "uses a statutory approach and a conceptual approach." The conclusion is that the regulation regarding changes in musical genres or genres has not been explicitly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is only explained, but the activities of arranging a musical work or song are contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely in the explanation of Article 8 and Article 9 as well as sanctions for violators who change the music genre and uploaded on social media are in the form of criminal sanctions and fines as regulated in the provisions of Article 113 paragraph 3 of Law Number 28 of 2018 concerning Copyright.
Из истории Владивостокской крепостной воздухоплавательной роты и Сибирского воздухоплавательного батальона (1905–1914 гг.)
Authors: Рыкунов Д. Э.
Published: July 2021

Статья посвящена истории возникновения воздухоплавательной роты и воздухоплавательного батальона Владивостокской крепости. Автор вводит в научный оборот новые документы и рассматривает ранее малоизученный вопрос о начале воздухоплавания на Дальнем Востоке. Вопрос воздухоплавания тесно увязывается со строительством Владивостокской крепости как крупнейшего фортификационного объекта на Дальнем Востоке.
The Correlation of the Average Increase in Blood Magnesium Levels with the Incidence of Preeclampsia After Magnesium Supplementation in Hypomagnesemic Pregnant Women at the Padang City Health Center
Authors: Utama Try Genta , Djanas Dovy
Published: July 2021

Preeclampsia is a hypertensive disorder in pregnancy that occurs in 5-10% of pregnancies and occurs after 20 weeks of gestation and recovers spontaneously after delivery. Several studies have stated that one of the risks of hypertension in pregnancy is related to magnesium homeostasis. Magnesium plays an important role in forming new tissues (maternal and fetal). Pregnant women need a higher intake of magnesium than non-pregnant women of the same age. Magnesium deficiency during pregnancy not only causes problems for the nutrition of pregnant women and fetuses, but also associated with the occurrence of preeclampsia, preterm labor and muscle cramps during pregnancy. This study aims to determine the relationship between the average increase in blood magnesium levels with the incidence of preeclampsia in hypomagnesemic pregnant women.Keywords: preeclampsia, hypertension, blood magnesium levels
Pulmonary TB in Pregnancy
Authors: Dewi Nurmala Sari , Naldi Efriza
Published: July 2021

Objective : To report a case of pulmonary TB in pregnancyMethod : A case reportCase : Presented a case of cpulmonar TB in pregnancy on 33-year-old patient. This is fifth pregnancy with twice history of abortion, malnutrition and pulmonary TB (in treatment). The result of chest x-rays was pulmonary TB. The patient was on treatment for anti-tuberculosis drugs for second month. Patient had BMI was 16,88 kg/m2 which is underweight category. There were bronchovesicular and ronchi from both side of lung from auscultation examination. From laboratory findings there was decrease of albumin serum levels to 2,1 gr%. From ultrasound got impression 16-17 weeks of pregnancy. Patient got anti tuberculosis drugs treatment category I incentive phase (2HRZE). During hospitalization treatment, patient was given some nutrition consultation and high calories and high protein diet and also extra 3 egg whites per day. Total calories are 2250 kcal. Patient also got 1 infuse bottle of albumin and albumin supplementation.Discussion : The incidence of TB in pregnancy was 1/10,000 pregnancies. Provision of an appropriate and adequate chemotherapy regimen will improve the quality of life of the mother, reduce the side effects of anti-tuberculosis drugs (OAT) on the fetus and prevent infection in newborns. Patient got anti tuberculosis drugs treatment category I incentive phase (2HRZE) which is no difference theraphy with no-pregnant patient. Patient was not given pyridoxine as adjuvant drugs along with the anti- tuberculosis drugs. Pyridoxine supplementation must be given with the dose of 50 mg/day and is suggested for every pregnant woman who consumes isoniazid because the deficiency often happens in pregnancy than general population.Conclusion The diagnosis of this patient was correct based on anamnesis, physical examination, and supporting test . Active TB treatment in pregnancy doesn’t have any difference with non-pregnant. The management of this patient is not correct because the patient didn’t get pyridoxine supplementation, didn’t undergo sputum test in second month, and wasn’t done culture M. Tuberculosis as a gold standard.Keywords: tuberculosis, pulmonary TB, pregnancy, anti tuberculosis drugs, pyridoxine
Retiform Purpura in the Setting of COVID-19: A Harbinger of Underlying Coagulopathy and Severe Disease Course
Authors: Brody Gabrielle , Nguyen Michael O. , Foulad Delila Pouldar , Rojek Nathan W.
Published: July 2021

While the majority of COVID-19 cases are mild and can be managed in the outpatient setting, more severe cases have proven to be a clinical challenge. While some cases demonstrate a more slow and indolent decline, others seem to deteriorate rapidly with little forewarning. The current literature has connected Retiform Purpura as a cutaneous manifestation associated with severe COVID-19 infections, however timing of cutaneous presentation and severe clinical COVID-19 symptoms has not been well described. Here we report a case of a 58-year-old female who developed Retiform Purpura nearly a week prior to the development of any significant COVID-19 symptoms. This case demonstrates that Retiform Purpura is not only associated with severe COVID-19 disease, but can present prior to symptom onset and should be seen as a harbinger for impending clinical deterioration.
Tele-dermatology Recruitment during COVID-19: An Application of Behavioral Economic Principles
Authors: Chambers Morgan , Miller Jeffrey , Brod Bruce , Lim Jordan
Published: July 2021

In the ever-changing state of healthcare during the recent COVID-19 pandemic, our system has innovated rapidly using tele-dermatology in acute and chronic patient management.  To combat barriers such as low patient enrollment, behavioral economics theories were implemented.  Underlying principles in choice architecture, include choice inertia, the way in which humans favor the status quo; and choice overload, where humans fail to make an optimal choice when presented with multiple options.  Using these theories, we modified support-staff scripts in our dermatology clinic used when rescheduling appointments.  Our baseline script group allowed for patients to choose from a list of options whereas our improvement script applied behavioral economic principles and used tele-dermatology as the default.  This quality improvement initiative was employed with the hypothesis that the “improvement” group would lead to an increase in tele-dermatology enrollment over an 8-week period.  Our results are clinically significant and demonstrate the effect behavioral economics has on patient enrollment in tele-dermatology, which will serve as an asset during the COVID-19 pandemic and beyond.
Comparison of mean canine retraction between healed and recently extracted site: A single center, randomized control trial
Authors: Zubair Nazneen Rabia , Ehsan Ambreen Afzal , Sakrani Hasnain
Published: July 2021

Objectives:

The objective of this “2-arm parallel” trial was to compare mean canine retraction into healed and recently extracted site.

Materials and Methods:

One of the sides of the maxillary dental arch of the patients having undergone orthodontic treatment at orthodontic department of a private hospital was randomly allocated to recent extraction side, while the contra-lateral side to healed extraction site. Eligibility criteria included no active local or systemic diseases including long-term medications. The main outcome was canine retraction into the extraction sites. Simple randomization technique was used allocate the right and left sides of the arch to one of the groups with allocation concealment through sequentially numbered, opaque, and sealed envelopes. Blinding was applicable for outcome assessor only. The patients were reviewed after 1 month of retraction. Data were analyzed on an intention to treat basis, using paired t-test was applied to compare the canine retraction between healed and recently extracted site (P ≤ 0.05 statistically significant).

Results:

Thirty-five patients with a mean age of 17.6 years were randomized in a 1:1 ratio for one of the sides of the arch to either recent extraction site or healed extraction site. After a month active retraction in 32 patients, the canine at recent extraction site moved 1.17 ± 0.27 mm in 1 month and 0.75 ± 0.26 mm in 1 month on the healed extraction site (P = 0.00). Two patients were lost to follow-up. No harm was observed.

Conclusion:

The results of the study indicate that the mean canine retraction was faster into the recent extraction site. The mean difference of 0.45 mm between the two sides was found be statistically significant.
The bite-type malocclusion classification – An extended Angle-method. Is the new classification reliable?
Authors: Pancherz Hans , Bondemark Lars
Published: July 2021

Objectives:

As part in appraising the usefulness of the new bite-type method, a reliability assessment of the classification system was performed.

Materials and Methods:

Eighty-five selected dental casts were appraised by six operators and compared to a “Gold Standard.” The reliability of the bite-type method was assessed by double registrations of each of the nine bite-type classes by every operator.

Results:

An overall acceptable bite-type classification of all examiners existed. Correct assessments were found in 75–90% of the dental casts. Thus, the bite-type classification is a reliable method for categorizing sagittal malocclusions.

Conclusion:

The procedure could favorably replace the angle classification as it is more precise and detailed, without losing the strength of the basic angle system as an uncomplicated communication tool.
LEGAL ACTS OF THE HIGHEST OFFICIAL OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Authors: Артамонов Алексей Николаевич
Published: July 2021

Статья посвящена правовым актам высшего должностного лица субъекта РФ. Отмечается отсутствие единого подхода у субъектов РФ по данному вопросу. В заключение предлагаются конкретные меры по совершенствованию действующего законодательства.

The article is devoted to the legal act of the highest official of the subject of the Russian Federation. There is a lack of a unified approach among the subjects of the Russian Federation on this issue. In conclusion, specific measures are proposed to improve the current legislation.
SOME PROBLEMS OF CITIZENS ' RESPONSIBILITY AS ENTITIES THAT USE BUDGET FUNDS
Authors: Юстус Ольга Ивановна
Published: July 2021

Статья посвящена проблемам ответственности граждан при использовании последними средств бюджетов; на примере участников накопительно-ипотечной системы военнослужащих анализируется взаимодействие бюджетного, налогового и уголовного законодательства; обосновывается необходимость внесения соответствующих изменений в налоговое и бюджетное законодательство, направленных на обеспечение межведомственного взаимодействия субъектов бюджетного и налогового контроля; последнее позволит не только соблюсти публичные интересы, но и предотвратит необоснованную криминализацию деяний налогоплательщиков.

The article is devoted to the problems of citizens' responsibility in their use of budget funds; the interaction of budget, tax and criminal legislation is analyzed by the example of participants in the accumulative mortgage system of military personnel; the necessity of making appropriate changes to tax and budget legislation aimed at ensuring interdepartmental interaction of subjects of budget and tax control is justified; the latter will not only respect public interests, but also prevent unjustified criminalization of the actions of taxpayers is justified.
METHODOLOGICAL ERRORS IN THE ANTI-BRIBERY - VIEW OF THE CSI AND PROCESSUALIST
Authors: Арсентьева Светлана Степановна , Савченко Анатолий Николаевич
Published: July 2021

В статье представлена точка зрения о причинах неэффективности борьбы с предательством государственных чиновников, под которым авторы понимают получение взятки. Искоренение этого социального зла представляется в создании «стандарта расследования получения взятки» - единого кодифицированного акта, имеющего нормативный характер, детализирующего не только обстоятельства, подлежащие доказыванию, но и следственные действия, которые обязательны для выполнения при производстве по уголовному делу о получении взятки.

The article presents the point of view on the reasons for the ineffectiveness of the fight against the betrayal of state officials, by which the authors understand the receipt of a bribe. The eradication of this social evil is represented in the creation of the «standard of investigation of receiving a bribe» - a single codified act that has a normative character, detailing not only the circumstances to be proved, but also the investigative actions that are mandatory for execution in criminal proceedings on receiving a bribe.
INTEREST OF SPOUSES AS A CRITERION FOR CHOOSING A TYPE OF AGREEMENT IN REGULATING RELATIONSHIP OF SPOUSAL PROPERTY
Authors: Замрий Олег Николаевич
Published: July 2021

Автор анализирует положения семейного и гражданского законодательства, закрепляющие принцип свободы договора, отмечая особенности его применения при регулировании имущественных отношений между супругами. В статье заявляется и обосновывается гипотеза о критериальном значении интереса супругов при выборе вида договорной конструкции, изменяющей режим совместной собственности.

The author analyzes the provisions of family and civil legislation that consolidate the principle of freedom of contract, noting the features of its application in regulating property relations between spouses. The article declares and substantiates a hypothesis about the criterion value of the spouses' interest in choosing the type of contractual structure that changes the regime of joint ownership
KEY FEATURES, INCONSISTENCIES AND GAPS LAW ON «GARAGE AMNESTY»
Authors: Лепехин Илья Александрович , Дёмичева Маргарита Юрьевна
Published: July 2021

В статье рассматриваются актуальные вопросы признания права собственности на гаражи, как объекты недвижимого имущества, и земельные участки, на которых они расположены, в свете принятия Федерального закона от 05 апреля 2021 г. № 79-ФЗ. Указанный закон призван дать возможность гражданам оформить гаражи и землю под ними в собственность по упрощенной схеме и получил название закона о «гаражной амнистии». В статье раскрыта сущность нововведений, выделены их ключевые особенности, приведены условия оформления прав граждан на гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 г., и земельные участки, на которых размещены такие объекты недвижимости. Наравне с многочисленными положительными аспектами, которыми обладает рассматриваемый закон, в статье обозначены сложности, противоречия и пробелы, содержащиеся в законе о «гаражной амнистии», которые могут приводить на практике к дополнительным разногласиям и судебным спорам.

The article considers topical issues of recognition of ownership of garages as real estate objects and land plots on which they are located, in the light of the adoption of the Federal Law of April 05, 2021 No. 79-FZ. This law is designed to allow citizens to formalize garages and land under them under a simplified scheme and received the name of the law on «garage amnesty». The article discloses the essence of innovations, highlights their key features, describes the conditions for registration of citizens' rights to garages erected before December 30, 2004, and land plots on which such real estate objects are located. Along with the many positive aspects of the law in question, the article outlines the difficulties, contradictions and gaps contained in the law on «garage amnesty», which can in practice lead to additional disagreements and judicial disputes.
Estudios en ciencia, tecnología y sociedad:
Authors: Dueñas Gaitán Félix Fernando
Published: July 2021

Sin resumen.
Concesión de comodato:
Authors: Navas Coveña Jacinto Gregorio , Camacho Marín Raúl Alfonso
Published: July 2021

El presente estudio tiene como fin proponer la concesión de comodato como opción para el desarrollo turístico en la ciudad de Esmeraldas de Ecuador para favorecer la planificación urbana y territorial, como estrategia de solución a la imperante necesidad de una planificación urbana que facilite los espacios públicos, asegurando la dinámica económica y fortaleciendo la seguridad al brindar servicios de calidad. En este sentido, se presenta una análisis financiero donde se consideraron las políticas de conservación de áreas patrimoniales, aprobación técnica, económica y social según la norma (NTE INEN 2248, 2015) y la (Ordenanza 3746, 2008) las cuales determinan los procedimientos de contratación de bienes y/o servicios con carácter de licitación; los beneficios obtenidos se encuentran relacionados directamente con el uso de las plazas de parqueo público, manteniendo tendencias lineales en los ingresos, lo que se refleja en las utilidades obtenidas, que se encuentran relacionadas con los costos operativos, gastos administrativos y los gastos financieros aplicados para la generación de ventas. En base de los resultados obtenidos se tiene una factibilidad financiera y económica con beneficios para los inversionistas, el contratante, el oferente y la comunidad. Tomando en cuenta que la concepción de un proyecto puede tener diferentesfuentes de capital, como son los sistemas financieros o para el caso el uso de un comodato como un elemento que permita disminuir los costos de inversión requeridos como capital propio para la implementación de un negocio.
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD DE TOCAGÓN DESDE EL PLURALISMO JURÍDICO
Authors: Mendoza Pablo
Published: July 2021

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar desde el Pluralismo Jurídico, los derechos de las mujeres indígenas de la comunidad de Tocagón en relación con el Derecho Convencional. La investigación estuvo fundamentada en un enfoque cualitativo, de diseño descriptivo-documental. Como instrumento para la recolección de información se diseñó un cuestionario tipo encuesta, conformado por 11 preguntas de respuestas cerradas, dicotómicas. El mismo se aplicó a una muestra de 75 mujeres indígenas Kichwa de la comunidad de Tocagón, extraída de una población de 292. El análisis de resultados arrojó que un alto porcentaje de las encuestadas desconoce la existencia de normas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos de las mujeres (65%) y sobre conceptos teóricos asociados al pluralismo (82%) y género (73%). Se evidenció que en la comunidad existe discriminación por género para ejercer derechos por parte de las mujeres (82%) y que hay desigualdad en el acceso a la educación (75%) y oportunidades laborales (73%). Se concluyó la vulneración de los derechos las mujeres indígenas Kichwa de la comunidad de Tocagón, ya que no pueden ejercerlos de acuerdo con el derecho convencional. Se recomienda capacitar en esta temática para lograr un ejercicio efectivo y positivo de estos derechos.
Optimasi Ekonomi dan Emisi Pembangkit Listrik di Kalimantan menggunakan Dragonfly Algoritmh
Authors: WIBOWO BAYU SETYO , HANDOKO SUSATYO , HERMAWAN HERMAWAN
Published: July 2021

ABSTRAKKebutuhan listrik di Kalimantan Selatan dan Tengah menjadi semakin bertambah dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dan ekonomi serta mahalnya biaya pembangkitan listrik. Tujuan penelitian ialah meminimalkan biaya pembangkitan termal dan memecahkan permasalahan ekonomi dan emisi. Penelitian menggunakan metode Dragonfly algortihm yang mengkaji tentang optimasi ekonomi dan emisi pada PLTU Asam-asam, Pulang Pisau dan PLTA Riam Kanan dengan membuat program dengan menginputkan Cost Function dan Emission Function. Didapatkan rata-rata biaya pembangkitan dan emisi dari tanggal 1 – 4 September 2020 yaitu pada kasus 1 biaya pembangkit sebesar Rp 335.855.120 dan emisi sebesar 628,6 ton, pada kasus 2 biaya pembangkit sebesar Rp 251.891.340 dan emisi sebesar 943 ton, pada kasus 3 biaya pembangkit sebesar Rp 167.935.460 dan emisi sebesar 1257,3ton. Faktor pembobotan akan mempengaruhi biaya pembangkitan dan emisi yang dihasilkan.Kata kunci: Pembangkit Listrik, Dragonfly algortihm, Faktor Pembobotan ABSTRACTThe demand for electricity in South and Central Kalimantan is increasing due to the increasing population and economy as well as the high cost of generating electricity. The research objective is to minimize the cost of thermal generation and solve economic and emission problems. This research uses the Dragonfly algorithm method which examines the economic optimization and emissions at LTU Asam-Asam, Pulang Pisau and PLTA Riam Kanan by making a program by inputting Cost Function and Emission Function. Obtained the average cost of generation and emissions from September 1 - 4 2020, namely in case 1 the generator cost is IDR 335,855,120 and the emission is 628.6 tons, in case 2 the generator cost is IDR 251,891,340 and the emission is 943 tons, in case 3 the cost of the generator is Rp. 167,935,460 and the emission is 1257.3 tonnes. The weighting factor will affect the cost of generation and the resulting emissions.Keywords: Power Plant, Dragonfly algorithm, Weighting Factor
Perencanaan LTE-A untuk Heterogeneous Network dengan Metode CADS4 di Grand Asia Afrika
Authors: ARIYANTO YOGI , PUTRI HASANAH , NOVIANTI ATIK
Published: July 2021

ABSTRAKBerdasarkan hasil pengukuran di Grand Asia Afrika (GAA) diketahui terdapat peningkatan kualitas jaringan setelah pemasangan unit COMBAT selama 7 hari. RSRP ≥ -95 dBm sebelumnya sebesar 75,70% menjadi 100%, SINR ≥ 0 dB dari 53,58% menjadi 97,54%, dan throughput ≥ 8 Mbps sebelumnya sebesar 48,12% menjadi 89,55%. Untuk mempertahankan kualitas tersebut maka dibangunlah small cell. Perencanaan menerapkan metode inter-band carrier aggregation pada heterogen network LTE dengan skema CADS4 sebagai pengganti unit COMBAT. Tujuan perencanaan ini adalah extended throughput dan agar kualitas layanan pada beban trafik tinggi tetap baik. Macro cell sebagai Primary Cell (PCell) pada band-1 2100 MHz dan micro cell sebagai Secondary Cell (SCell) pada band-3 1800 MHz. Hasil perencanaan menunjukkan telah memenuhi standar RF Parameter LTE yaitu RSRP sebesar -92,65 dBm, SINR sebesar 16,55 dB, throughput sebesar 1,062 Mbps, dan user connected 97%.Kata kunci: LTE-A, heterogen network, CADS4, Great Asia Afrika Bandung ABSTRACTBased on the report on the development of temporary sites in the tourist area of Great Asia Africa (GAA), it shows that the DRR rate is> 90% in the sectors leading to GAA. From the measurement, it is known that there is an increase in network quality after installing the COMBAT unit for 7 days. For RSRP ≥ -95 dBm, the previous amount was 75.70% to 100.00%, for SINR ≥ 0 dB previously it was 53.58% to 97.54%, and for throughput ≥ 8 Mbps the previous was 48.12% to 89,55%. To maintain the quality of the network, small cells were built to cover the GAA area. Planning to apply the inter-band carrier aggregation method to the heterogeneous LTE network with the CADS4 scheme to replace the COMBAT unit. The purpose of planning is to provide extended throughput and so that the service quality at high traffic loads remains good. The configuration used is a macro cell as a Primary Cell (PCell) in the band-1 2100 MHz and a micro cell as a Secondry Cell (SCell) in the 1800 MHz band-3. The results of the planning meet the LTE parameter RF standards, RSRP of -92.65 dBm, SINR of 16.55 dB, throughput of 1.062 Mbps, and users connected to 97%.Keywords: LTE-A, heterogen network, CADS4, Great Asia Afrika Bandung