bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
THE PERSPECTIVE OF THE CLIENTS ON INSURANCE IN ISLAMIC LAW
Authors: Nurmala Leni Dwi
Published: March 2024

Humans as social beings in carrying out their lives need to interact with other humans. Human relations in meeting their needs require rules as laws governing procedures for meeting their physical and spiritual needs or in Islamic law it is called muamalah. The method in this writing is Normative Juridical. A juridical approach based on existing laws or regulations. Both Indonesian positive law and Islamic law. As a result, every muamalah activity is basically permissible and not prohibited. But in practice the clarity of the contract is important and becomes a very principle thing because it will determine whether the muamalah is legal or not according to syar'i. In Islamic law insurance is lawful, but there are also opinions that forbid insurance because there are elements of obscurity, elements of gambling, usury, coercion, and some things that are contrary to sharia principles. In conventional insurance there is an agreement based on an uncertain or uncertain event which contains an element of chance as in gambling. The problem of insurance as a reciprocal contract (muawwadhah) which is an exchange (As-Sharf) which is suspended and causes usury nasi'ah because the agreement is a reciprocal agreement in which one of the payments (claims) is deferred and will only be paid if it occurs. a certain event.
AKIBAT HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG
Authors: Hariyanto M.Fauzi , Wahjoeono Dipo
Published: March 2024

Perselisihan ataupun konflik antara individu memiliki cakupan yang sangat luas serta bisa terjadi di lingkungan umum ataupun pribadi. Menurut UU No 30 Tahun 1999 mengenai alternatif Menyelesaikan sengketa, terdapat berbagai metode alternatif menyelesaikan sengketa, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi. Akan tetapi salah satu bentuk menyelesaikan sengketa pada hukum perdata/perdata ialah mediasi. Akan tetapi, kasus yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi bisa ditemukan di pasal 4 Perma No.4. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi pengadilan, yakni “semua sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan, termasuk kasus perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek serta kasus dimana berbagai pihak yang berperkara (partij verzet) serta pihak ketiga (derden verzet) memiliki hak keputusan tetap penegakannya Kasus-kasus perlawanan mempunyai kekuatan hukum serta wajib untuk terlebih dahulu mencari penyelesaian melalui mediasi.” Jenis kajian yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif yang menitikberatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustkaan dengan menjadikan pendekatan konsep, Perundnag undnagan serta perbandingan sebagai dasar atas kajian. Dilihat dari implikasi Mediasi, jika berhasil diimplementasikan bisa dikatakan ideal untuk mewujudkan prinsip uji coba cepat, sederhana, serta murah. Selain itu, ada beberapa asas yang wajib diperhatikan, salah satunya asas itikad baik. Dengan adanya asas itikad baik, oleh karenanya semua pihak yang membuat perjanjian bisa menjamin terlaksananya segala hak serta kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian itu. UU memberi kekuasaan kepada hakim untuk merubah ataupun bahkan menghapus sebagian ataupun seluruh perjanjian jika perjanjian itu dinilai melanggar asas itikad baik. Asas itikad baik juga memaparkan jika dalam menjalankan suatu perjanjian, berbagai pihak wajib memperlakukan setiap orang secara adil. Di sisi lain, terdapat konsekuensi hukum bagi berbagai pihak yang tidak beritikad baik, diantaranya penggugat yang dinyatakan beritikad tidak baik pada proses mediasi, serta tuntutan hukum dimana hakim memaparkan tidak bisa diterima. Penggugat juga berkewajiban membayar biaya mediasi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA
Authors: Ramadhan Bagas Alif , Ruslie Ahmad Sholikhin
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sepak bola di Indonesia merupakan hiburan yang sangat populer, namun terdapat kasus-kasus kekerasan dan penganiayaan antar pemain atau terhadap ofisial pertandingan. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola serta menganalisis implementasi penegakan hukum dalam prakteknya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan menggunakan analisis dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dikenakan Pasal 351 KUHP telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam kasus kekerasan pemain terhadap wasit, penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan juga telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK Oleh WARTAWAN MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Amalia Rifda , Setyorini Erny Herlin
Published: March 2024

Developments regarding technology and information are illustrated by the existence of internet media devices that can be controlled by electronic devices including computers. Technology has an important impact on the understanding of criminal acts, especially schools of criminology which emphasize the object factors in the form of humans, which are seen physically and psychologically. One of the crimes by abusing technological advances that are electronic and information is defamation of the good name of other parties on social media through electronic media devices. Freedom of opinion is seen in Article 28 (1) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, there are also prohibitions to prevent defamation. The arrangement is contained in the Criminal Code (KUHP). There are also various laws providing regulations regarding acts of defamation of names. In addition to the lex generalis provisions in criminal law, there are also lex specialis provisions in non-criminal law, namely Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and Law Number 32 of the year 2002 Regarding Broadcasting.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus/2021/PN GTO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
Authors: Busura Zohran , Nurmala Leni Dwi , Ahmad Ibrahim
Published: March 2024

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gto dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Gorontalo. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban  pidana pelaku tndak pidana aborsi dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gto terdapat dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Upaya preventif mencegahnya dengan cara bekerja sama pihak kepolisian,  departemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan terhadap kalangan para remaja dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bahayanya aborsi. Sedangkan upaya represif Di perlukan upaya pihak kepolisian  dengan cara melakukan tindakan-tindakan untuk mengungkapkan tindak pidana aborsi dengan cara menerima laporan atau pengaduan, pengumpulan barang bukti, melakukan penyelidikan, penyitaan dan penyidikan. Serta penegakkan hukum yakni hakim  lebih  menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana aborsi maupun orang lain. Saran, bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi harus menimbulkan efek jera bagi pelaku juga bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan Kepada aparat penegak hukum dan pemerintah agar kiranya memberikan sosialisasi Undang-Undang dan sosialisasi kesehatan tentang bahaya yang mengancam akibat perbuatan aborsi ilegal kepada masyarakat dan di daerah yang terpencil.
KAJIAN YURIDIS KEKALAHAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS GUGATAN UNI EROPA TERHADAP PENGHENTIAN EKSPOR BIJIH NIKEL PADA SIDANG WTO
Authors: Hardiawan Ridwan , Sutrisno Andri
Published: March 2024

World Trade Organization (WTO) terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif. Indonesia merupakan salah satu anggota WTO. Salah satu produk unggulan Indonesia adalah  Nikel. Saat ini nikel dibutuhkan sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Lithium-ion atau baterai listrik, Indonesia adalah salah satu negara terbesar penghasil nikel dunia, Pemerintah melalui amanat Undang-Undang Mineral serta Batubara No 4 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksananya melakukan penghentian ekspor bijih nikel, Uni Eropa selaku penerima ekspor tersebut merasa berkeberatan sehingga melakukan gugatan ke WTO. Indonesia mengalami kekalahan pada putusan sidang tersebut. Dengan demikian Indonesia melakukan banding atas kekalahan tersebut. Sehingga Bagaimanakah Ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Penghentian Ekspor Biji Nikel yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa serta bagaimanakah seharusnya Pemerintah Indonesia menghadapi Gugatan terhadap pembatasan ekspor biji nikel terhadap Uni Eropa.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 MENGENAI TINDAK PIDANA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM
Authors: Rizki Fikri , Amsori Amsori
Published: March 2024

Indonesia is a country that adheres to democratic principles in its system of government. Indonesia has three institutions that are responsible for ensuring the implementation of democratic elections run well. This study is entitled legal analysis of the application of Law No. 7 of 2017 concerning criminal acts in the general election process. With the formulation of the problem, namely how the role of integrated law enforcement centers in election law enforcement and how law enforcement against election crimes based on Law Number 7 of 2017. Using normative juridical legal methods. Conclusion: Indonesia is a country that adheres to democratic principles in its system of government. Indonesia” has three institutions that are responsible for ensuring the implementation of democratic elections run well.
SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI INDONESIA
Authors: Kodai Dince Aisa , Suleman Wilson
Published: March 2024

The purpose of this writing is to examine the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of misuse of subsidized fuel based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The method used is normative juridical with a statute approach, which is carried out by examining all laws and regulations related to legal issues related to the issues to be studied. The results of the discussion explain that the use of subsidized fuel oil in Indonesia is regulated based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and various related regulations, including Presidential Regulation Number 117 of 2021 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation Number 191 of 2014 concerning the Provision, Distribution and Retail Selling Prices of Oil Fuel, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2012 concerning Control of the Use of Fuel Oil, Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency No. 3 of 2012 regulates the control of subsidized fuel types for cars used for plantation and mining activities, Regulation of the Regulatory Agency for Downstream Oil and Gas No. 4 of 2012 concerning the allocation of subsidized fuel volume, Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Regulation No. 5 of 2012 concerning Guidelines for Issuing Letters of Recommendation, Regulation of the Minister of Energy, Mineral Resources No. 1 of 2013 concerning Control of the Use of Fuel Oil. Criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of misuse of subsidized fuel based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, namely sanctions that can be imposed on perpetrators of abuse of subsidized fuel as regulated in Article 55.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI: PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/2023/PN.GDT
Authors: Taufik Hidayat Rizky , Fitriyantica Agnes , Yuda Sudawan Moh
Published: March 2024

“This study is entitled legal analysis of criminal acts against defendants who give false statements for personal gain: decision Number 20 / Pid.B/2023 / PN.Gdt. with the formulation of the problem of how the application of Criminal Law laws against witnesses who give false statements and what are the factors that cause perpetrators to commit crimes in giving false information for personal gain based on Decision number 20/Pid.B/2023 / PN.Gdt. Using normative juridical methods. In conclusion, the factors that prompted the defendant to commit the crime of giving false information for his own sake, based on court decision number 20/Pid.B / 2023 / PN Gdt, is because the defendant gave false information in making a report on the loss of a motorcycle at the Tegineneng Police Station. The defendant did this because he was afraid that he would not be able to continue paying the monthly installments of the motorcycle that was still on credit in leasing, and the defendant intended that the police report he made could be used as the basis for an insurance” claim.
Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO
Authors: Sutrisno Andri , Hardiawan Ridwan
Published: March 2024

The World Trade Organization (WTO) was formed in 1995. The WTO is an intergovernmental organization with the aim of promoting increasingly open trade between nations by reducing or eliminating tariff and non-tariff barriers. Indonesia is one of the members of  the WTO. One of Indonesia's flagship products is Nickel. Currently, nickel is in demand as one of the components in the production of lithium-ion batteries. Indonesia is one of the world's largest producers of nickel. Through the mandate of the Mineral and Coal Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, the Indonesian government has imposed a halt on the export of nickel ore. The European Union, as the recipient of these exports, has raised objections and filed a complaint with the WTO. Indonesia faced defeat in the ruling of the case. Consequently, Indonesia has filed an appeal against the loss. Therefore, what are the provisions of International Trade Law regarding the unilateral cessation of Nickel Ore exports by the Indonesian government to the European Union, and how should the Indonesian government address the complaint regarding the restriction on nickel ore exports to the European Union.
Hak Waris Anak Hasil Surogasi Menurut Peraturan Perundang–Undangan di Indonesia
Authors: Ruby Harland Shanaz
Published: March 2024

The aim of this research is to find out whether there are women who do not have a uterus or cannot undergo pregnancy due to medical indications and want to have children and what the legal status of inheritance is regarding the surrogate mother. This paper uses a normative method by analyzing and using a legal approach regarding the data sources used, namely secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials (Hadi, 1990). The data collection method uses literature study and review of applicable legal regulations. The data analysis carried out by the author is qualitative analysis. The results of the research show that renting a womb cannot be carried out in Indonesia because it violates Law Number 1 of 1974 concerning marriage, where to obtain legal offspring there must be a marriage bond. This applies if the surrogate woman is a widow or maiden. Womb rental also violates Article 72. Law Number 36 of 2009 concerning Health, the womb rental agreement/agreement from a civil law perspective is considered invalid because it violates the essence of the object of the agreement/agreement. The inheritance status of children resulting from renting a womb in the perspective of Islamic law is that children resulting from renting a womb are classified as illegitimate children who are not recognized or children resulting from adultery, if the surrogate mother has the status of a widow or girl, because in inheritance law which causes inheritance between the heir and the heir, namely there is a kinship and marriage relationship, while a child born to a surrogate mother does not have a marriage relationship.
Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan dan Pengaturannya di Indonesia
Authors: Putranto Mahardian , Arie Mangesti Yovita
Published: March 2024

Medical marijuana (Cannabis sativa) has been used since ancient times. Its use is written in medical books from China, India and even the Mesopotamian era. In these records, the use of marijuana (Cannabis sativa) is not only as a medicine, but also as a food ingredient and a ritual tool. A popular issue in Indonesia today is about legalization of medical marijuana. Marijuana is a class I narcotic which is written in the law. Cannabis has a very high potential to cause addiction and not be used for therapy. However, several institutions have discussed that marijuana can be legalized in Indonesia. Cannabis can provide health benefits and has economic potential. Marijuana contains cannabinoids that are considered to have medical benefits. Several countries have developed marijuana into legal medicinal preparations. Economically, medical marijuana has great potential as an export commodity. The approach in this study uses a qualitative method by using data from books, regulations, expert opinions, as well as examining various scientific journals using Garuda, PubMed, Sciencedirect, and Wiley. The result of data analysis is in the form of systematic information. This article can be a reference for development and legalization of medical marijuana in Indonesia.
Teknologi Marketplace dan E-Commerce dalam Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah
Authors: Kartika Rini Fatma , Mubarak M. Abdul , Nurcahyati Ai , Ramadhan M. Rizki , M. Azzami Andi , Rosfiani Okta , Rinaldi Riki
Published: March 2024

The purpose of this study is to determine whether online sales through marketplaces and e-commerce are compliant with Islamic law that can be upheld. This study anticipates problems that sellers, buyers, and shipping companies may encounter in Islamic law. This type of research methodology is known as theoretical sketching, which involves conducting literature reviews on books that discuss the use of marketplace and e-commerce technology in the sale of goods in accordance with Islamic law. Additionally, research is conducted on journals and the internet regarding the subject matter and the role of Islamic law in addressing it. The conclusion drawn from this research is that marketplace and e-commerce technologies in the context of buying and selling do not conflict with Islamic law, which is the principle of mutual benefit between one person and another. By paying with a unique code, both parties will not feel cheated, hence reducing pressure and selection. Because marketplaces and e-commerce are platforms with the function of third parties, they are sometimes referred to as sales and purchase channels in the course of the buying and selling process.
Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia
Authors: Fakhrurazi  , Ananda M. Rizqi , Sabili Kholil Ahmad , Basyarahil Ammar Muhzim , Al-Fikri M. Abdu , Ray M. Hapis , Rosfiani Okta
Published: March 2024

The aim of this research is to find out what positive legal views in Indonesia are regarding child maintenance rights after divorce due to domestic violence. This study conducted in order to know whether positive law in Indonesia regulates how children are cared for due to domestic violence, therefore the author looked for information related to this problem through books and also trusted journals, so that the information the author obtained could be used as information. A reference for learning how positive law in Indonesia regulates these problems. The research method that the author uses is qualitative (theoretical), where the author conducts research on books that discuss child care rights, and also on domestic violence, and the author also conducts research on journals and the internet, regarding these problems, and how positive law is applied. Indonesia regulates this problem. The results of this research explain that according to the compilation of Islamic law, Article 105 letter (a) regulates that the care of children who are not mumayyiz or who are not yet 12 years old is the right of the mother. Article 45 of Law Number 1 of 1974 states that parents are obliged to care for and educate their children as best as possible until the child marries or becomes independent, and this obligation will continue to apply. And based on law Number 23 of 2002 concerning Child Protection also states the rights and obligations of children, in this law child protection is given greater priority.
Status Hukum Jasa Penyebrangan Ditinjau Dari Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Authors: Mukti Tarzet Prasetyo , Ruslie Ahmad Sholikhin
Published: March 2024

Road crossing services, also known as "Pak Ogah or Cepek Police" are people who regulate traffic unofficially in return for modest money who do not have a permanent job and consider it an opportunity that can be exploited and make money in exchange for traffic control services. Some people consider the actions of road users to cross the road, some feel very helpful. This study aims to analyze crossing services in the perspective of traffic law no. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. The type of research used is normative by using the statutory approach, the conceptual approach. The results of this study obtained that the existence of crossing services is not regulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Basically, any person or group of people who do not have the authority are prohibited from controlling traffic at crossroads, bends or roundabouts with the intention of getting compensation for services. This traffic control activity is carried out by individuals or an organized group of people with the intention of obtaining monetary rewards. Positive law in Indonesia itself has regulated what victims are entitled to when a Traffic Accident occurs in general as stated in Article 240 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.
Analisis Pemanfaatan Multimedia Microsoft Powerpoint Dalam Pembelajaran Pendidkan Agama Islam (PAI) Di SDN Larangan Tokol
Authors: Mufarrohah Fina
Published: March 2024

Penggunaan multimedia microsoft powerpointt dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan perkembangan anak. Seperti diketahui siswa kita adalah generasi alfa, maka mari kita mulai mengenalkan teknologi kepada siswa kita dalam pembelajaran seperti penggunaan multimedia microsoft powerpointt dapat menggantikan cara penyajian yang kuno yaitu dengan proyektor transparan atau bisa disebut OPH. Dengan microsoft powerpointt, anda dapat melakukan presentasi dengan sangat mudah karena didukung dengan fitur yang canggih dan menarik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber datanya adalah guru PAI di SDN Larangan Tokol 4. Dalam hasil penelitian ini dinyatakan bahwa penggunaan multimedia microsoft powerpointt dalam pembelajaran PAI sangat baik karena penggunaan multimedia microsoft powerpointt dapat memberikan pembelajaran yang menarik, minat siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Ketertarikan bagi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dibandingkan dengan melakukan proses pembelajaran tanpa menggunakan microsoft powerpoint.
Pengaruh Minat Belajar Bahasa Arab Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah
Authors: Kurniawan Wakib
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh minat belajar bahasa arab terhadap hasil belajar peserta didik MI Al-Hidayah Tanjungjaya Kabupaten Lampung Tengah. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuisioner). Berdasarkan hasil angket yang telah diisi siswa bahwa hasil jumlah total dari 20 pernyataan indikator minat belajar yang diajukan kepada 20 peserta didik menunjukan total skor yang diperoleh adalah 3.411 dan total skor maksimal 4.784. Minat belajar siswa kemudian dinyatakan kedalam presentase dengan rumus % minat belajar sama dengan total skor yang diperoleh dikalikan 100% kemudian dibagi skor maksimal. Hasil perhitungan menunjukkan presentase minat belajar siswa yaitu 79,3% tergolong dalam kriteria minat belajar “Sangat Tinggi”. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah (1) Bagi guru diharapkan menggunakan media, model dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya siswa semakin cepat tanggap, cepat mengerti dan tidak mudah bosan dalam pembelajaran sehingga minat belajar bahasa arab tetap tinggi dan pembelajaran semakin berjalan dengan baik. (2) Bagi siswa diharapkan menjaga dan meningkatkan minat belajarnya terutama dalam mata pelajaran bahasa arab
Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Return On Asset (ROA) Yang Mempengaruhi Harga Saham (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
Authors: Indra Lesmana Ceta , Alamsyah Lutvi , Widya Kalpikawati Ema
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskaan pengaruh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap Return On Asset yang mempengaruhi harga saham. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan fokus penelitian pada 3 Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi SmartPLS versi 3.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio likuiditas dengan menggunakan indikator current ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dengan perolehan nilai T statistik hitung 2.039 > T tabel 1.96 dan P values 0.042 < 0.05. Rasio solvabilitas menggunakan indikator debt to eqity ratio terhadap ROA memiliki pengaruh negatif signifikan dengan perolehan nilai T statistik hitung 2.220 > 1.96 dengan original sampel -0.675 dan nilai P values sebesar 0.027 < 0.05. Variabel ROA tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham dengan perolehan nilai T statistik 0.455 < 1.96. Untuk Current ratio tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan T statistik 0.836 < 1.96 dan P values 0.404<0.05.  Untuk debt to equity ratio hasil perolehan T statistic 2.816 > 1.96 dan P values 0.005 < 0.05 menunjukkan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan.
Nilai-Nilai Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Film Dangerous Mind
Authors: Saini Mukhamat , Hakim Lukman
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai kompetensi pedagogik guru dalam film Dangerous Mind. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja indikator nilai kompetensi pedagogik guru dalam film Dangerous Mind? Bagaimana implikasi penggunaan film “Dangerous Mind” dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru ? Apa saja relevansi film “Dangerous Mind” terhadap nilai kompetensi pedagogik guru di Indonesia ?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, film Dangerous Mind menjadi obyek penelitian. Maka dari itu penelitian ini bisa dikatakan sebagai jenis penelitian dokumen (Documentary Research). Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika. Adapun prosedur analisis semiotik adalah menggunakan teori Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat nilai-nilai kompetensi pedagogik guru dalam film Dangerous Mind yaitu : menguasai karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, pengembangan potensi siswa, pembelajaran yang mendidik, menyesuaikan model pembelajaran, perancangan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Kedua, Implikasi penggunaan film Dangerous Mind dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru adalah Student understanding, Spirit of Educating, Self Confidence.
Pemberlakuan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Perubahan Sosial
Authors: Solihin Solihin
Published: March 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana hubungan hukum islam dengan hukum positif di Indoensia, serta dampak sosial setelah pemberlakuan UU No. 41 Tentang Wakaf. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum Islam/ hukum positif berdsarkan nilai Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik, artinya hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam.  Demikian dengan penerapan UU No. 41 tentang wakaf telah membawa paradigma baru bagi masarkat Indonesia dalam praktik dan pengelolaan wakaf.
Pola Asuh al-Ummu Madrasat al-Ula dalam Membentuk Karakter Anak Kiai
Authors: Selawati Selawati , Wahyuni Siti
Published: March 2024

This study aims to describe the upbringing of al-Ummu Madrasat al-Ula in shaping the character of the Kiai's sons and daughters in Pesantren. This study uses a type of qualitative research with a case study approach. Data collection techniques using direct observation, in-depth interviews, and documentation. The informants of this study were the Kiai family (dhurriyyah), royal servants, the chairman of pesantren, and the chief editor of the Pesantren Press. This study found that the implementation of parenting al-Ummu Madrasat al-Ula in shaping the character of Kiai's sons and daughters used a combination of authoritarian, democratic, and permissive parenting styles. The blend of parenting styles has implications for forming the positive character of the Kiai's children, such as asking permission, apologizing, asking for help, being sociable, respectful to elders, obedient to parents, and generous likes to share with his friends.
Peran Mustahiqah dalam Membina Akhlak Siswi Madrasah Ibtidaiyah Pesantren
Authors: Hamidah Uswatun , Yuanita Dianis Izzatul
Published: March 2024

This study aims to describe the role of mustahiqah in fostering student morals. The research method used in this study is qualitative, with a descriptive case study approach. Methods of data collection using observation techniques, interviews, and documentation. The informants of this study were madrasah leaders, mustahiqah, and students of Madrasah Pesantren. The results of this study concluded that: (1) The role of mustahiqah in moral development for female students is quite good by applying exemplary methods, habituation, advice, stories, and supervision to female students. (2) Mustahiqah must have good teacher competencies: personality, pedagogic, social, and professional competencies. (3) The morals of female students can be categorized as good. That is supported by supporting factors for fostering student morals: facilities, educators, learning methods, and students willing to receive lessons and advice. While the inhibiting factors are the reality of students who find it difficult to receive advice, heterogeneity, and the development of information and technology advances in the modernization era.
Analisis Al-Qur'an terhadap Manajemen Mutu dalam Konteks Pendidikan
Authors: Ifadhah Hurriyatul Ifadhah , Yaumin Nahri Delta
Published: March 2024

Penelitian ini disajikan dalam bentuk artikel dengan menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan dengan metode tematik maudu’iy. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat menjabarkan manejemen mutu dalam perspektif Al-Qur’an. Semua hal terkait mutu sudah terdapat dalam susunan suatu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009, yang berisi mengenai tingkatan mutu, batasan mutu, serta tujuan penjaminan mutu. Penjaminan mutu pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1945. Manajemen mutu perspektif Al-Qur’an menghasilkan hasil berupa tafsir Qur’an yang membahas terkait mutu pendidikan melalui upaya yang dapat dilakukan seperti dapat membentuk suasana belajar yang nyaman dan kondusif, banyaknya prestasi yang diraih,adanya diklat bagi pendidik maupun tenaga kependidikan,sistem pengelolaan yang baik baik dari segi manajemen sarana prasaran, segi administrasi, manajemen pendidik dan tenaga kependikan, serta terlaksananya pendidikan yang terlaksana sesuai standar operasional pendidikan. Maka apabila beberapa upaya tersebut dapat dilaksanakan akan mendorong terciptanya pendidikan yang bermutu serta dapat membangun karakter bangsa yang cerdas.
PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM
Authors: Suarajana Suarjana , Muzawir Muzawir , Hartawan Hartawan , Wildan Wildan
Published: March 2024

Penelitian ini menginvestigasi praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena ini serta implikasinya dalam hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan, yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Labuapi umumnya terjadi karena ketiadaan wali nasab, wali yang ghaib, atau wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim dan praktek ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Implikasinya adalah meskipun terdapat ketidaklengkapan administratif, keputusan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan, dengan menghindari dampak negatif seperti perzinaan, sesuai dengan prinsip sadd dzari’ah dalam hukum Islam.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DI DESA TEMPOS KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
Authors: Hamdi Muh. Rizal , Fitriani Fitriani
Published: March 2024

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran badan permusyawaratan desa dalam Penetapan peraturan desa di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat? (2) Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu anggota badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Data sekunder merupakan data pokok baik berupa buku, maupun website. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa observasi, dan wawancara langsung dari pihak yang terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
Hasil penelitian dapat dikemukakan peran badan permusyawaratan desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran BDP ialah melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang sudah maksimal   dalam pelaksanaannya, berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak terlaksanakan, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
 
Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Siyasa Dusturiyah
Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur yang Beredar Bebas di Dunia Maya
Authors: Holili Holili , Tustikarana Bayuwega , Hosnah Amak UI , Febrianty Yenny
Published: March 2024

Arsitektur merupakan perwujudan hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam membentuk ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari budaya dan peradaban manusia, pemenuhan fungsi, prinsip bangunan dan prinsip estetika serta memasukkan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Sebagai arsitek profesional yang merancang rencana arsitektur dan sebagai penulis, pencipta suatu karya memiliki hak atas karyanya. Untuk mendefinisikannya, pemilik hak cipta adalah pencipta sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak pencipta, dan dapat disimpulkan bahwa pencipta karya desain secara otomatis adalah pemilik hak cipta setelah penciptaan dengan prinsip deklaratif. Faktanya adalah pelanggaran gambar online semakin meluas, namun pelaku pelanggaran gambar online selalu terbebas dari tuntutan hukum karena tidak ada aturan khusus tentang pelanggaran gambar online seperti di Indonesia.
ЮНУС ЭМРЕ МҰРАСЫНДАҒЫ СОПЫЛЫҚ МОТИВТЕРДІҢ АБАЙ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ ЖАЙЫНДА
Authors: İBRAYEV Shakir
Published: March 2024

Сопылық поэзияның тезаурусын құрайтын ашық (ғашық), дерт, мүскін, ғаріп, бейшара, жан (мен), тән (менікі, жанның мүлкі) сияқты сөздердің мотивтік бірліктерге негіздеме ретінде алынатын қызметі Юнус Эмре поэзиясына да, Абай мұрасына да тиесілі дәстүр. Солай бола тұра екі ақынның дүниетанымына және әлеуметтік контексте қолданысына қарай бұл сөздердің мәні өзінің символдық, таңбалық қызметімен оқшауланып тұрады.

Юнус Эмре өлеңдерінде ғашық болудың, дертке шалдығудың, ел кезіп күн кешудің қиындығы сопылық дүниетанымға байланысты болса, Абайда бұл ұғымдардың бәрі де әлеуметтік жүк арқалайды. Абайдың дерті, жан-дүниесінің қиналған жайы, ғаріптік ахуалы тікеден тіке әлеуметтік жүйенің зардапты нәтижесі.

Ашық поэзиясындағы ел қыдырған кезбенің бейнесі оның әрекетімен, дертті ахуалымен бірлікте пайымдалады. Кезбе тіршілік ақиқатты іздеген сопының образымен мағыналық үйлесім табады. Кеңістіктегі қаңғыбастың ғашығына қарай ұмтылысы ауыр тағдырмен, сағынышпен, қиындықпен, жүдеу тұрмыспен қосақталған. Кезбе тіршілік ¬– рухани ізденістің, жоғын жоқтаған субъект өмірінің мәнін ашады.

Абай болса бұларды символдық мағынаға ауыстырады: «ішем деп бейнет сусынын», «мендей ғаріп кез болса», «іштегі дертті жоярсың» сияқты өлең жолдары жан-дүниедегі қиналыстың мәнін таңбалық жүйемен жеткізген. Бейнелілігі ұқсас болғанымен, арқалайтын мағыналық жүктемесі басқаша.

Мақалада Юнус Эмре поэзиясындағы мотивтердың Абай өлендеріндегі трансформациялық өзгерісі, әлеуметтік мәні қарастырылады.
SAHALAR KÜLTÜRÜNDE KÖPEKLER: N. NEUSTROYEV HİKAYELERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Authors: OZER İzabella
Published: March 2024

: İnsanoğlunun varoluşuyla birlikte hayvanlar, kültürlerin ve toplumların temel birer unsurunu oluşturmuştur. İlk başlarda sadece tüketici ve besin kaynağı arasında olarak görülen bu ilişki, zaman içinde evrim geçirerek insanlar için sadece birer besin kaynağı olmanın ötesine geçmiş, onları yani hayvanları yakın dostlar ve yoldaşlar haline getirmiştir. Bu evrimsel süreç, Sibirya’nın kuzey-doğusunda yaşayan Sahalar (Yakutlar) için de geçerlidir. Sahalar, uzun bir tarihi sürecin içinde hayvanları avlamış, evcilleştirmiş ve kendi yaşamlarına entegre etmişlerdir. Bu etkileşimler, Sahaların hayvanlarla olan bağlarını yansıtan edebi eserlerde özellikle hikâyelerde kendini göstermiştir. Bu çalışma, Sahaların önemli bir edebi temsilcisi olan Nikolay Neustroyev’in hikâyeleri üzerinden, özellikle insan-köpek ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yazarın eserlerinde geçen hayvan adları titiz bir analizle belirlenecek ve içlerinden sadece köpeklerle ilgili olanlar seçilerek incelenmeye tabi tutulmuştur. Belirlenen köpek için kullanılan sözcükler, yazarın hikâyelerinde nasıl bir sembolizm taşıdığı üzerinde derinlemesine bir analiz edilmiştir. Köpeklerin Sahaların günlük yaşamları üzerindeki etkileri incelenecek ve bu ilişkinin tarihsel geçmişi ile folklordaki yansımaları değerlendirilmiştir. Sahaların köpekleri sadece birer hayvan olarak değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir sembol olarak nasıl gördükleri ve değerlendirdikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Inventario, adiciones y análisis biogeográfico de las aves de San José del Guaviare, Guaviare, Colombia
Authors: Acevedo-Charry Orlando , Bonilla-S Nadezhda , Cano Natalia , Camargo Pedro A. , Carantón-Ayala Diego , Carrillo Ramón , Chadid María Alejandra , Cortés Oswaldo , Cueva Diego , Díaz-Rodríguez Gina J. , Marín-Gómez Oscar Humberto , López-O Juan Pablo , Peralta-Zapata Néstor A. , Pérez-Amaya Natalia , Pinto-Gómez Alejandro , Ramirez Wilmer , Stiles F. Gary
Published: March 2024

El conocimiento de los patrones de diversidad y distribución de las aves colombianas ha incrementado notablemente en las últimas décadas. Sin embargo, aún existen vacíos de información para varias regiones del país. El municipio de San José del Guaviare está ubicado en la zona de transición entre las regiones de la Orinoquia y la Amazonia, con presencia de afloramientos del Escudo Guayanés, características que le atribuyen una avifauna diversa pero relativamente poco estudiada. Durante nueve expediciones ornitológicas a 18 sitios alrededor de San José, entre los años 2012 y 2016, registramos un total de 454 especies de aves. Al integrar los registros previos representados por especímenes de colecciones biológicas, el inventario total asciende a 472 especies, de las cuales 16 presentan una ampliación de su distribución geográfica conocida. A partir de la descripción de la dieta, el estrato de forrajeo y la masa corporal pudimos determinar que la avifauna tuvo una amplia representatividad de especies consumidoras de invertebrados de estrato medio y sotobosque. Además, determinamos las afinidades biogeográficas de la zona con otras doce localidades al oriente de los Andes. La avifauna de San José es propia del tránsito Amazonia-Orinoquia, con mayor afinidad amazónica, semejándose a Inírida y las Selvas de Matavén en primera instancia y luego a otras zonas amazónicas. Recolectamos 128 ejemplares de 77 especies, que con los registros previos resultan en 152 taxones identificados hasta subespecie (32,2% de la lista total), los cuales usamos para un análisis de afinidad biogeográfica complementario, sugiriendo de nuevo la existencia de mayor afinidad con la avifauna amazónica que orinoquense. Aún así, algunos registros de especies orinoquenses en los bosques húmedos pueden estar asociados a los acelerados procesos de rápida deforestación al norte del Guaviare que podrían facilitar futuros cambios en la comunidad.
A unidade teórico-metodológica do Teatro do Oprimido de Augusto Boal
Authors: Portes Carolina Marcon , Galter Maria Inalva
Published: March 2024

O objetivo desse artigo foi analisar o método do Teatro do Oprimido de Augusto Boal (1931-2009), procurando explicitar a sua unidade teórico-metodológica na perspectiva da formação humana. Tomamos como fonte principal de analise o livro Jogos para Atores e Não-Atores (2008), onde o teatrólogo fundamenta seu método a partir de exemplos de Teatro-Fórum sistematizado no período de exílio político vivido na Europa, em meados da década de 1970. Apresentamos a interpretação de Boal acerca das categorias “espectador” e “espect-ator” explicitando quem são os protagonistas da proposta de Teatro do Oprimido. A partir da análise de peças teatrais de Boal versando sobre a construção de usinas atômicas, reforma agrária e feminismo evidenciamos as dimensões pedagógicas de seu método ao estabelecer relações com as abordagens clássicas do teatro. Mostramos que o conteúdo e a metodologia do Teatro do Oprimido conjugam-se na perspectiva de transformação individual e social dos espectadores em espect-atores. Concluímos sobre a importância pedagógica do teatro no processo formativo na medida que ao explicitar situações de opressão entre os indivíduos promove o desenvolvimento das potencialidades humanas e consequentemente favorece condições de superação de limites e conflitos.
Análise de dois métodos brasileiros para ensino coletivo de instrumentos de arco
Authors: Santos Wilson Rogério , Santos Ana Roseli Paes dos
Published: March 2024

O artigo propõe-se a analisar dois métodos de ensino coletivo para instrumentos de arco. Nos últimos anos, vimos um crescimento significativo em relação à utilização e à pesquisa do ensino coletivo de instrumentos musicais em nosso país, mas quando o professor de cordas procura realizar seu trabalho tendo como suporte um método que utilize repertório brasileiro, encontra muitos problemas, pois existem poucas, ou nenhuma opção no mercado, que também não possui tradição na comercialização de materiais didáticos de música. Especificamente, a proposta foi realizar uma análise voltada às questões técnicas e culturais, que utilizou na coleta de dados o procedimento de notação orientada por guia e, na interpretação, organização e apresentação dos dados obtidos, a estatística descritiva e o processo de emparelhamento (Pattern Matching). Os dois métodos analisados nesse artigo podem contribuir para enriquecer o processo inicial de ensino de música, oferecendo uma boa opção para incluir o repertório brasileiro, formado por canções e temas folclóricos, na iniciação de alunos de violino, viola, violoncelo e contrabaixo.
A presença que se produz na escuta do outro
Authors: Cerejeira Thiago de Lima Torreão , Alves Jefferson Fernandes
Published: March 2024

Discutir as novas possibilidades do teatro e dos processos cênicos pode ser um caminho para compreendermos os redimensionamentos que tais temáticas alcançam na contemporaneidade, considerando, inclusive, novos processos pedagógicos em contexto escolar. Nesse sentido, apresentamos uma provocação relativa à ideia de que a presença pode ser produzida a partir da escuta do outro. Tomamos como referência para tal empreitada, a experiência que tivemos a partir de um estudo de mestrado, com jovens entre 13 e 17 anos de uma escola pública na cidade de Natal/RN, utilizando a metodologia das oficinas pedagógicas e dos jogos de improvisação. O estudo possibilitou que avançássemos na experimentação de um processo que procura redimensionar o conceito de presencialidade no teatro, por meio da transposição da cena teatral, tendo como referência a sonoridade como desdobramento cênico. Dessa forma, instaura-se um jogo de convergência e distinções entre presença (cena teatral) e ausência (cena sonora), cujos resultados permitiram aferir que a expansão do processo cênico se deu de forma a deflagrar nos alunos princípios alteritários relacionados a novas formas de perceber a si e ao outro, além de provocar a experiência de que a recepção por meio da matriz da audibilidade pode expandir a compreensão da presença cênica e, no caso deste estudo, da própria ideia de inclusão.
Percepção dos professores de atendimento educacional especializado sobre as condições físicas e materiais das salas de recursos multifuncionais
Authors: Silva Osni Oliveira Noberto da
Published: March 2024

Este artigo teve como objetivo analisar a percepção dos professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) acerca das condições físicas e materiais das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) existentes na região do Piemonte da Diamantina, Bahia. Para a coleta de dados desta pesquisa foi produzido um questionário contendo perguntas fechadas e de múltiplas alternativas. Além de favorecer a captação de opiniões dos entrevistados em opções de resposta previamente definidas, o questionário permite atingir uma grande população, um menor nível de treino de entrevistados e garante o anonimato das identidades dos sujeitos participantes. Resumindo a percepção majoritária dos docentes foi possível observar que os itens considerados bons foram: tamanho do espaço físico, quantidade de materiais para o AEE, materiais permanentes e de consumo, iluminação, ruído interno, a limpeza do ambiente e a segurança no entorno da escola onde a SRM está implantada. A acessibilidade e adaptações curiosamente ficaram divididos em bom e regular. Já a oferta de Tecnologias Assistivas foi considerada regular. Entretanto o nível de barulho externo é regular, a ventilação e a temperatura foram consideradas ruim.