Tinjauan Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian (Studi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
Authors: SIAGIAN DIKI PERMANA PUTRA 
Published: January 2020

Keberadaan media sosial yang terhubung dengan jaringan internet tidak hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah buruknya etika yang ditampilkan oleh netizen yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media sosial, misalnya saja penyebaran informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (Hate Speech). Ujaran kebencian merupakan pembatasan dari kebebasan berpendapat terutama dalam ruang lingkup dunia maya, objek dari ujaran kebencian yaitu, suatu pernyataan yang bernuansa kebencian yang ditujukan terhadap ras, etnis, dan agama namun diperluas menjadi terhadap seseorang dan kelompok.Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literature-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai ujaran kebencian (Hate Speech), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Al-qur’an dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini sampai kepada hasil, Pengaturan hukum tentang ujaran kebencian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijabarkan didalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yaitu, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, mengahasut dan menyebarkan berita bohong. Didalam hukum pidana Indonesia pelanggaran terhadap perbuatan ujarana kebencian dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (2) yaitu penjara paling lama selama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar). Tinjaun hukum Islam tentang ujaran kebencian yang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Surat Edaran Kapolri yang diatas sesuai dan sejalan sebagaimana dijelaskan didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, namun sedikit memiliki perbedaan istilah penyebutan dalam menyebutkan bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yang ada dalam surat edaran kapolri tersebut. Dan semua bentuk-bentuk ujaran kebencian tersebut haram hukumnya bagi umat muslim yang hendak bermuamalah di media sosial. Menurut hukum pidana Islam pelanggaran terhadap ujaran kebencian dapat dijatuhi ta’zir, dan wewenang untuk menetapkan besar kecilnya hukuman ta’zir diserahkan oleh ulil amri/hakim.Kata kunci: Ujaran Kebencian dan Hukum Islam .