KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
Authors: Muhamad Abas  , Anwar Hidayat  , Lilis Setiani  
Published: May 2022

Hukum perdata dalam kehidupan masyarakat adalah sebuah perwujudan dari normayang berlaku dimasyarakat yang mengatur tata cara berkehidupan antara individudengan individu dalam bernegara. Dalam menyusun kehidupan rakyatnya Negarahadir untuk mengatur hukum dalam kehidupan masyarakat termasuk peraturanmengenai hak tanggungan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996tentang hak tanggungan, didalamnya diatur mengenai penghapusan hak tanggunganyang menjadi kepastian hukum bagi para debitur dan kreditur. Para pihakmendapatkan kepastian dengan adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan. Adapun permasalahan adalah bagaimana kepastianhukum untuk penghapusan Hak Tanggungan dan proses penghapusan haktanggungan melalui Kantor Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode normatif-kualitatif. Dan pendekatan penelitian ini yuridis normatif. Hasilpenelitian yaitu Aspek hukum yang timbul dari penghapusan Hak Tanggungan(Roya) terhadap sertipikat tanahnya adalah bahwa dengan adanya penghapusan HakTanggungan/Roya terhadap sertipikat tanahnya, maka hal ini akan diketahui olehumum dan masyarakat akan tahu bahwa tanah yang telah dibebankan tadi telahbebas dan kembali dalam keadaan yang semula. Selain itu roya tersebut dilakukandemi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap HakTanggungan yang sudah hapus. Kemudian penghapusan Hak Tanggungan dipahamibahwasannya suatu penghapusan hak tanggungan yang bersangkutan, telahdisepakati oleh kreditur dan debitur terhadap obyek Hak Tanggungan yang akandibebani hak tanggungan mampu ditentukan berapa besarnya nilai obyek jaminankepada masing-masing

Kata Kunci: Penghapusan, Hak Tanggungan, Proses

Civil law in public life is an embodiment of the norms that apply in society whichregulates the way of life between individuals and individuals in the state. Inregulating the lives of the people, the State is here to regulate the laws of people'slives, including the regulations regarding mortgage rights which are regulated byLaw Number 4 of 1996 concerning mortgage rights, in which it is regulated aboutthe abolition of mortgage rights which are legal certainty for debtors and creditors. The parties get certainty with the existence of Law Number 4 of 1996 concerningMortgage Rights. The problem is how is the law for the abolition of MortgageRights and the process of eliminating rights through the Notary Of ice. Theresearch method used is a normative-qualitative method. And this researchapproach is normative juridical. The results of the study, namely the legal aspectsthat arise from the abolition of Mortgage Rights (Roya) on their land certificatesare that with the abolition of Mortgage/Roya on their land certificates, this will beknown to the public and the public will know that the land that has been assignedhas been freed and returned in return state. In addition, the roya is carried out forthe sake of administration and has no legal ef ect on the abolished Mortgage. Thenthe abolition of the mortgage is determined that the abolition of the mortgage inquestion, has been agreed upon by the creditor and debtor of the object of themortgage, it will be determined how much the value of the object of the guarantee isto each.

Keywords: Elimination, Mortgage, Process