bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ADAT PERKAWINAN TORAJA SA'DAN DAN TEMPATNYA DALAM HUKUM POSITIP MASA KINI
Authors: Ihromi Tapi Omas
Published: July 2017

Suatu uraian mengenai siapakah orang Toraja Sa'dan, yaitu suatu bagian dari suku bangsa yang dalam kepustakaan dikenal sebagai orang Toraja dan yang mendiami bagian tengah dari pulau Sulawesi, disajikan dalam Bab I, Bagian Pertama. Istilah suku-bangsa, kami gunakan sebagai suatu istilah yang fungsinya hanya sebagai penunjuk kepada golongan-golongan dalam masyarakat kita yang mempunyai ciri budaya sendiri disamping mempunyai ciri bersama dengan golongan lain dari bangsa kita. Tempat adat, atau hukum adat perkawinan, dalam hukum positip khususnya hukum positip yang berhubungan dengan soal-soal perkawinan dan akibat-akibatnya —, kami anggap perlu dipelajari dalam rangka Undang-undang Perkawinan yang telah diundangkan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
NORMALISASI KEHIDUPAN KAMPUS DAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN/PERGURUAN TINGGI
Authors: Wirjowerdojo Khrisnayanda
Published: July 2017

Menteri P & K Dr. Daoed Yoesoef sudah mengemukakan gagasannya tentang Normalisasi Kehidupan Kampus 1) dan tentang Penataan Kembali Kehidupan Kampus di Indonesia. Gagasan-gagasannya itu telah banyak menarik perhatian orang dengan telah banyaknya didiskusikannya gagasan-gagasannya itu didalam surat-surat khabar. Gagasan-gagasan Menteri P & K dan karangan-karangan tentang normalisasi kehidupan kampus yang berupa komentar terhadap gagasan-gagasan tersebut memang sangat berguna bagi usaha-usaha membentuk suatu sistim kehidupan kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi yang akan menunjang pembentukan tujuan mencapai masyarakat bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila/UUD’45. Timbulnya diskusi-diskusi tentang normalisasi kehidupan kampus yang bersifat terbuka ini melalui mass media surat khabar adalah merupakan suatu perkembangan yang sehat sebagai titik tolak usaha pembentukan sistim pendidikan perguruan tinggi melalui proses demokrasi Pancasila. Dalam hubungan inilah dalam karangan ini akan dibahas tentang ketentuan-ketentuan konstitusionil dibidang pendidikan, Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dibidang pendidikan, dan Undang-undang Perguruan Tinggi dengan memperhatikan penyempurnaan undang-undang perguruan tinggi yang perlu dipikirkan sehubungan dengan telah munculnya perkembangan-perkembangan yang baru.
MODERNISASI SERTA HUBUNGANNYA DENGAN OPERASIONALISASI NILAI-NILAI
Authors: Soemitro Ronny Hanitijo
Published: July 2017

Dalam beberapa tahun terakhir ini dalam pembicaraan mengenai masalah modernisasi dan pembangunan, soal nilai sering dikemukakan sebagai unsur yang diharapkan dapat menunjang modernisasi dan pembangunan. Nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum ini oleh Lawrence M. Friedman seorang Sarjana Hukum dari Stanford University disebut sebagai kultur hukum. Oleh Friedman nilai-nilai dan sikap-sikap ini digambarkan sebagai semacam bahan bakar yang akan menggerakkan tatanan hukum yang ada. Dikemukakannya bahwa tanpa bahan penggerak ini maka pranata hukum hanya akan merupakan badan yang mati belaka (Satjipto Rahardjo, 1976 : 142). Kiranya dapat disepakati bahwa pembangunan adalah usaha atau kegiatan yang sudah diniati atau disengaja dan direncanakan sejak semula untuk mencapai hasil yang lebih baik menurut ukuran kwalitas maupun kwantitas atau hanya kwalitas ataupun hanya kwantitas saja. Dengan demikian dapatlah difahami bahwa modernisasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan pembangunan. Salah satu ciri dari negara yang sedang berkembang adalah terjadinya perubahan-perubahan sebagai akibat dari pada pelaksanaan pembangunan dan modernisasi.
PRESEPSI TERHADAP PROSEDUR DAN SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI DALAM BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Authors: Martosoewignyo Sri Soemantri
Published: July 2017

Pembentukan undang-undang dasar yang dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945 tidak dapat dilepaskan dari adanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, sedang dibentuknya Badan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan janji Pemerintah Jepang di Tokyo untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.Apabila kita pelajari tentang proses disampaikannya janji kemerdekaan di atas, hal itu tidak dapat dipisahkan dari :perkembangan peperangan antara pihak Jepang dengan pihak Amerika Serikat dan Inggris beserta sekutu-sekutunya;usaha yang ditempuh oleh PM. Kuniaki Koiso untuk membentuk Dewan Perang Tertinggi.Antara a dan b tersebut terdapat hubungan yang sangat erat, yaitu bahwa usaha yang ditempuh oleh PM. Kuniaki Koiso dengan pembentukan Dewan Perang Tertinggi dipengaruhi oleh situasi peperangan, terutama sekali pada bagian pertama tahun 1944. Dengan demikian, pembentukan Dewan tersebut tidak semata-mata untuk mengurangi pengaruh pihak angkatan darat dan angkatan laut dalam menentukan kebijaksanaan politik umum terhadap daerah-daerah yang diduduki
MENJAJAGI PENGGUNAAN PROJECTIVE TEST DALAM PENELITIAN HUKUM
Authors: Kriekhoff Valerine J.L
Published: July 2017

Sejalan dengan makin mapannya penelitian hukum yang ditangani baik oleh perguruan-perguruan tinggi hukum maupun oleh biro hukum departemen-departemen, akhir-akhir ini penulisan metodologi penelitian hukumpun mulai banyak ditemui. Membaca laporan dan metode penelitian tersebut di atas mengundang rasa ingin tahu yang lebih mendalam mengenai hasil penelitian-penelitian tersebut. Dewasa ini, rasa ingin tahu tersebut melahirkan suatu pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu : Apakah metoda ilmiah yang diterapkan dalam penelitian hukum akhir-akhir ini telah memadai sehingga kekosongan dalam teori dapat terpenuhi, pembaharuan dapat dilakukan, dan kedudukan ilmu hukum dapat selaras dengan ilmu pengetahuan lainnya sehingga lenyaplah sudah etiket “ketinggalan kereta api” bagi disiplin tersebut ?Selama mengumpulkan pengetahuan masih berarti menundukkan diri pada proses pengujian dan koreksi yang terus menerus maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut di atas adalah “tidak”. Jawaban inilah yang mendasari alasan penulis untuk mengungkapkan judul tersebut di atas dan yang sekaligus menggugah para sarjana hukum untuk mulai memikirkan penggunaan metoda lain dalam tehnik pengumpulan data sehingga dengan demikian bobot ilmiah dari suatu penelitian hukum akan lebih meyakinkan.
"PEMBELAAN DARURAT" DALAM BEBERAPA KASUS
Authors: Afandi Wahyu
Published: July 2017

Kasus “Peristiwa Jalan Batu” Jakarta telah memancing reaksi masyarakat. Putusan Hakim yang melepaskannya dari segala tuntutan hukum dirasakan tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Dan apapun alasannya masyarakat berpendirian bahwa ia harus dihukum karena dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Baru-baru ini kami menerima sepucuk surat dari seorang mahasiswi yang menanyakan, apakah dilepaskannya terdakwa dari tuntutan hukum dikarenakan ia seorang anak pejabat tinggi dan bagaimana jika yang melakukan perbuatan itu anak rakyat kecil, apakah akan mendapat perlakuan hukum yang sama ?.Terus terang sulit untuk menyatakan bahwa putusan Hakim itu tidak berdasar atas hukum, disamping karena kami tidak mengikuti jalannya persidangan juga karena dalam pemberitaan pers tidak lengkap dimuat tentang pertimbangan hukumnya terkecuali disebutkan bahwa perbuatan terdakwa itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat (noodweer). Memang dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya beberapa perbuatan pidana yang karena suatu keadaan tertentu yang tidak dikehendaki atau yang bukan merupakan tujuan si pelaku, tidak dapat dihukum.
PILIHAN HUKUM : SEBAGAI HUKUM YANG BERLAKU DALAM AGENCY AGREEMENT DAN DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT
Authors: Nusantara Hakim G
Published: July 2017

Masalah pilihan hukum bukanlah suatu hal baru dalam dunia hukum perjanjian. Dalam dunia hukum perjanjian lembaga pilihan hukum sudah sejak lama dikenal orang. Semula memang diantara para ahli hukum — terhadap lembaga pilihan hukum ini terdapat perbedaan pendapat yang tajam. Di satu pihak ada yang menolak lembaga pilihan hukum. Pada pihak lain banyak pula yang menerima dan mendukung lembaga pilihan hukum. Pada perkembangan sekarang ini hampir semua ahli-ahli hukum dapat menerima lembaga pilihan hukum dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Pada tahap sekarang ini perbedaan pendapat diantara para ahli hukum tidak lagi berkisar pada boleh atau tidaknya lembaga pilihan hukum digunakan, akan tetapi sudah bergeser kepada masalah pembatasan penggunaan lembaga pilihan hukum dalam hukum perjanjian
BEBERAPA CATATAN DARI KETETAPAN MPR NO. VIII/MPR/1978
Authors: Atmadja Atmadja
Published: July 2017

MPR hasil Pemilihan Umum 1977, yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 1978, telah bersidang dari tanggal 11 Maret s/d 23 Maret 1978 dengan menelorkan sebelas Ketetapan (Ketetapan MPR No. I s/d No. XI). Dari Ketetapan-Ketetapan MPR itu satu diantaranya yaitu Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 tentang : "Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Rangka Pengsuksesan Dan Pengamanan Pembangunan Nasional", akan diberikan catatan seperlunya dalam uraian ini.Ada dua hal yang memberikan motivasi bagi penulis untuk memberi catatan terhadap Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 itu ialah :Tugas-tugas dan wewenang itu secara konstitusionil biasanya cukup dilakukan atas dasar wewenang biasa atau normal, tetapi dengan Ketetapan ini ditingkatkan statusnya sesuai dengan keadaan Negara kita yang sedang membangun dalam segala aspek kehidupan, menjadi tugas dan wewenang yang ditunjang dengan wewenang khusus, hingga kwalitas wewenang itu menjadi wewenang luar biasa dari Presiden.Penjelasan Umum UUD. 45 angka III menegaskan antara lain : …….. "Majelis  inilah yang memegang kekuasaan Negara tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan garis-garis besar yang telah di-tetapkan oleh Majelis". Dalam hal ini jelas Presiden harus menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang nota bene telah ditetapkan oleh MPR dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, yang hakekatnya memuat kebijaksanaan dibidang pembangunan.
PASAL 314 KUHD DAN PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK
Authors: Soebagio Felix Oentoeng , Gondhokoesoemo Tuty
Published: July 2017

Pasal 314 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) yang pada pokoknya mengatur masalah pendaftaran kapal di Indonesia mengatakan "Kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m3 isi kotor, dapat dibukukan dalam suatu register kapal menurut ketentuan Undang-undang yang akan ditetapkan tersendiri. Dengan dilakukannya pendaftaran kapal, akibat hukum yang penting adalah bahwa terhadap kapal yang terdaftar itu status hukumnya dipersamakan dengan barang barang tak bergerak (onroerende, immovable) mengenai: Penyerahan hak milik atas kapal, Kemungkinan membebani kapal yang terdaftar dengan hipotik, Bahwa terhadap kapal yang terdaftar tidak mungkin digadaikan, Tidak berlakunya ketentuan yang termuat pada pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) terhadap kapal yang terdaftar, yang menentukan bahwa "bezit" yakni suatu pemegangan barang bergerak dengan kemauan secara jujur urituk memilikinya, sudah menciptakan hak milik atas barang-barang bergerak tersebut
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL YANG HIDUP
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Hukum Perdata Internasional (HPI) selalu menarik perhatian! Dalam berbagai bacaan HPI, dalam textbook-textbook maupun karangan-karangan ilmiah, para penulis sering kali menggunakan lukisan-lukisan dan gambaran-gambaran hidup yang menarik. Untuk menggambarkan betapa sukarnya cabang ilmu HPI ini, seringkali dipergunakan lukisan seolah-olah persoalannya menyerupai suatu "pertarungan antara orang-orang Negro hitam, pada malam hari di dalam suatu trowongan yang gelap (un combat de negres, le soir dans un tunnel)". Artinya, bahwa orang saling bertengkar tentang berbagai persoalan HPI yang nampaknya penuh dengan kegaduhan dalam pemikiran para ahli. Memang benar bahwa apa yang dinamakan sebagai "conflict of laws" itu sebenarnya lebih tepat dianggap suatu "conflict of lawyers". Sarjana Hukumnya yang berkonflik dan bukan sistim-sistim hukumnya yang bertentangan. Karena sebenarnya tidak ada suatu "conflict of laws" melainkan yang dilakukan "suatu choice of law" suatu pilihan oleh si pelaksana hukum, hukum manakah diantara stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan adalah yang harus berlaku.
HUBUNGAN TURUNNYA AYAT-AYAT KEWARISAN DALAM AL-QUR-AAN
Authors: Thalib Sajuti
Published: July 2017

"Hubungan turunnya ayat-ayat" saya kemukakan sebagai terjemahan atas sebutan aslinya yang dikenal dengan asbaabun-nuzuul ayat-ayat dalam lingkungan pelajaran tafsir Al-Qur-an. Asbaabun-nuzuul asalnya asbaabu al-nuzuul yang artinya sebab-sebab turunnya sesuatu ayat[1]. Tetapi artinya sebab disini bukanlah dalam pengertian sebab dan akibat. Bukan sebab adanya peristiwa itu maka ayat tersebut diturunkan. Ayat itu diturunkan sebab Tuhan hendak memberikan suatu ketentuan keagamaan. Ketentuan keagamaan ini untuk penuntun umat manusia kedalam jalan yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan adanya semacam peristiwa yang berkenaan dengan turunnya sesuatu ayat itu sengaja diciptakan Tuhan Allah sebagai bantuan kepada umat manusia, terutama umat Islam di belakang hari untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengertian ayat tersebut dan menyempurnakan penafsirannya. Oleh karena itu keadaan yang berhubungan dengan turunnya sesuatu ayat yang disebut dalam ilmu tafsir dengan sebutan asbaabu al-nuzuul tidak saya terjemahkan dengan terjemahan biasa berupa "sebab-sebab turunnya ayat" tetapi saya terjemahkan dengan sebutan "hubungan turunnya ayat-ayat". Dengan terjemahan ini dimaksudkan sekaligus menjelaskan arti dan maksudnya yaitu dalam hubungan dengan siapa atau di tempat mana dan dalam hubungan dengan peristiwa apa, turunnya sesuatu ayat itu tadi.
Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara
Authors: Suherman E.
Published: July 2017

Dalam "Civil Aircraft Register" Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Keselamatan Penerbangan, Dinas Kelaikan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, per 1 Januari 1978 terdaftar sebagai "Aircraft Owners/operators" sebanyak 65 organisasi, instansi dan perorangan.Dari pemilik-pernilik pesawat udara ini 6 perusahaan melakukan kegiatan penerbangan berjadwal, 20 melaksanakan kegiatan air taxi/air charter dan selebihnya melakukan kegiatan yang dikenal dengan kegiatan General Aviation.
Masalah Penemuan Hukum oleh Hakim baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Perdata
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri" atau ibu bapamu dan kaumkerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasyalahatannya.Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) ataupun enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."
Ganti Rugi Kecelakaan (Apa yang Dapat Kita Ambil sebagai Pelajaran dari Pengalaman New Zealand)
Authors: Clad James C.
Published: July 2017

Maksud daripada ceramah ini adalah untuk menguraikan secara singkat tentang pengaiaman Selandia Baru dalam mengetrapkan suatu sistim ganti rugi kecelakaan dan untuk membahas persoalan-persoalan dan perkembangan-perkembangan yang timbul daripadanya, dan juga untuk memetik sebagian pelajaran dari negeri saya mengenai pembatasan-pembatasan dalam usaha untuk menjamin kesejahteraan individu.
Sebab-Sebab Perceraian dan Akibat-Akibat Hukumnya dalam Praktek sejak UU Perkawinan 1974
Authors: Tangkudung Detty
Published: July 2017

Sebelum membahas mengenai sebab-sebab perceraian dan akibat-akibat hukumnya dalam praktek sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, kita harus melihat latar belakang latar dan tujuannya Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut. Lahirnya Undang-Undang No.1 tahun 1974 bertitik tolak dari anggapan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang menvangkut lembaga perkawinan sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum nasional yang mengarah kepada unifikasi hukum.
Apakah Ada Dasar Hukum Praktek Pembebasan Tanah di DKI Jakarta
Authors: Kartono Tony
Published: July 2017

Didalam Hukum Agraria, terdapat dua istilah yang kelihatannya mirip satu sama lain, tetapi sebenarnya secara prinsip kedua istilah tersebut berbeda satu sama lain. Kedua istilah tersebut ialah PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH dan PEMBEBASAN TANAH.a. Pengertian Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah ialah:Pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum"
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dalam Beberapa Kasus
Authors: Putra Putu
Published: July 2017

Empat orang karyawati steam bath "R" dipecat. Alasannya, menurut manajer steam bath itu, karena mereka menjual kue-kue kepada sesama karyawan dan menerima tip dari hostes. Tip itu tidak mereka minta. Hostes-hostes inilah yang berbaik hati memberikan uang sebanyak Rp. 100,- kepada keempat karyawati malang yang bergaji Rp. 18.000,- sebulan.
Pengenalan mengenai Penggunaan Jurimetri dalam Bidang Hukum
Authors: Soemitro Ronny Hanitjo
Published: July 2017

Istilah Jurirnetri (Jurimetrics) untuk pertama kali diperkenalkan dalam tahun 1949 oleh Lee Loevinger. Yang dimaksud dengan Jurimetri ialah penyelidikan ilmiah (scientific investigation) mengenai persoalan-persoalan hukum. Meskipun bidang ini berkembang sesuai dengan perkembangan hukum itu sendiri namun usaha kegiatan Jurimetri terutama dipusatkan padatiga masalah pokok yaitu:J. Penyimpanan dan penemuan kembali data hukum secara elektronik.2. Analisa secara elektronis terhadap dokumen-dokumen hukum pelaksanaan administrasi hukum secara elektronis dan analisa tingkah laku terhadap cara-cara menetapkan keputusan hukum.3. Penggunaan metode kwan tilative di dalam pelaksanaan hukum termasuk di dalamnya penggunaan statistik, model-model matematik dan simulasi.
Pemanfaatan Sosiologi untuk Pengembangan Ilmu Hukum
Authors: Rahardjo Satjipto
Published: July 2017

Inti persoalan yang ingin kita bicarakan pada hari ini, pada hemat saya, berkisar pada "pengembangan ilmu hukum." Persoalan ini sampai sekarang memang masih saja merisaukan dunia pendidikan hukum semenjak ia muncul sebagai permasalahan pada permulaan dasawarsa sekarang ini. Masih saja kita senantiasa merasakan adanya sesuatu yang belum terpenuhi dengan baik melalui cara-cara penyelenggaman pendidikan hukum sekarang ini dan disamping itu pula, bahwa pendidikan tersebut kurang bersifat responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi di negara kita. Kedua hal tersebut di atas sebetulnya saling berkaitan dengan erat.
Surat Saham sebagai Instrumen Pasar Modal dan Permasalahannya
Authors: Nasarudin M. Irsan
Published: July 2017

Maksud penulis dalam menyajikan karangan ini adalah sekedar untuk memberikan informasi secara populer menyangkut dunia persahaman, mengingat masalah ini dipandang perlu untuk diketengahkan sehubungan dengan kebijaksanaan Pernerintah dalam rangka pengembangan Pasar Modal yang kegiatannya telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus1977 yang lalu. Bagi sementara anggota masyarakat mungkin masih memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal ikhwal saham tersebut, sehingga pada kesempatan ini kami ingin mencoba untuk dapat memberikan beberapa catatan untuk mendapatkan suatu ilustrasi sekitar persoalan ini.
Prospek-Prospek Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-Negara ASEAN
Authors: Gautama S.
Published: July 2017

Kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang Hukum Judicial Cooperation telah mendapat dasar hukumnya dalam ASEAN CONCORD yang telah diterima baik di Bali. Dalam pernyataan tersebut ditentukan bahwa kerjasama antara negara ASEAN dibidang peradilan perlu ditingkatkan. Sebagai realisasi daripada kerjasama antara negara-negara ASEAN dibidang hukum ini telah ditandatangani suatu "Persetujuan kerjasama dibidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand."
Materi Muatan Perpu
Authors: Attamimi A. Hamid S.
Published: July 2017

(Beberapa catatan dalam pengembangan ilmu hukum berdasarkan pengalaman dalam kegiatan ''Legislative drafting''.De Grondwet Ontleent het begrip van wet enkel van den persoon, die haar markt. Zij heeft de vraag opengelaten, wat moet bij oons door eene wet, en wat kan op eene andere wijze worden vastgesteld? Even als andere Gronwetten, heeft zij zich onthouden het eigenaardig onderwerp der wet te omschrijven.
Negara-Negara Baru dan Masalah Perjanjian Internasional Sehubungan dengan Pergantian Negara
Authors: Suraputra D. Sidik
Published: July 2017

Penulis merasa berwajib untuk terlebih dahulu menjelaskan istilah dan Pergantian Negara. Dengan Pergantian Negara dimaksudkan untuk menciptakan suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang pengertiannya sama dengan State Succession. Pengertian State Succession menunjuk pada suatu keadaan dimana kedaulatan suatu negara pada wilayah tertentu diganti oleh negara lain. Penulis sengaja tidak menterjemahkan State Succession dengan Suksesi Negara. Karena terjemahan sedemikian ada yang menyatakan sebagai "Indo Saxonization'' dan dapat menimbulkan "an artificial cultural artifact," dan pada suatu bahasa yang dinamis selaras dengan detak jantung dan jiwa bangsanya.
Masalah ''Harta Karun''
Authors: Soemardi Dedi
Published: July 2017

Pada tanggal 29 Februari 1972 Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah digugat oleh Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembelaan Umum atas nama Sdr. A. Sanusi dan 26 orang rakyat Ciburuy yang menamakan dirinya Penemu Guci yang berisikan barang-barang berharga (Harta Karun) yang menurut keterangan mereka diketemukan pada tanggal 27/28 - Juli 1946 dan berisi : - 7 (tujuh) Kg. emas perhiasan yang merupakan barang perhiasan keraton terdiri dari:Gelang-gelang, Cincin-cincin, Suweng, Peniti, Tusuk Konde, Mahkota,Ikat Bahu, Susumping, Ikat pinggang semua rata-rata 24 (duapuluhempat)karat dan sebagian barang tersebut berlubang bekas permata:- 6 (enam) kantong kain putih yang berisi 4 (empat) Kg. permataberlian sejumlah l.k. 22.000 butir jenis "mes" bening putih denganukiran kira-kira sebanyak :20% dari I> karat;60% dari I karat;20% dari I karat keatas.
Hukum dan Keluarga
Authors: Ihromi T.O.
Published: July 2017

Seperti yang telah ditentukan oleh Panitia Pengarah Simposium ini, tujuan Simposium adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka usaha pembaharuan pembentukan dan pernbinaan Hukum Nasional. Bila kita membaca Bab 27, yaitu bab mengenai Hukum, dalam Repelita II, maka di dalam Bagian III (KebiJaksanaan Pokok), paragraf 1, mengenai pembinaan Hukum, antara lain dikemukakan yang pertarna-tama ditingkatkanadalah kegiatan usaha penyusunan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undanganguna menunjang program pembangunan terutama untuk memberi patokan dan pengarahan selanjutnya bagi pembangunan ekonomi dan perubahan sosial.
Pengambilan atau Pengumpulan Batu di Areal Kawasan Hutan Jawa dan Madura dan Sebuah Pendapat
Authors: Rahajaan Emmanuel
Published: July 2017

Menteri Negara Pengawasan Penbangunan dan Lingkungan Hidup misalnya mohon kepada Menteri Pertanian untuk mengechek kebenaran berita bahwa Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (disingkat BKPH) Dander - Kesatuan Pemangkuan Hutan (disingkat KPH) Bojonegoro melakukan kegiatan penggalian tambang batu di dalam wilayah hutan jati dan diperkirakan akan mengganggu lingkungan hidup bagi penduduk Kecamatan Dander khususnya dan Kabupaten Bojonegoro Umumnya yang cemas akan bahaya banjir.
Rumah Flat diatur oleh Sistem Condominium
Authors: Hartono Hartono
Published: July 2017

Usaha mengatasi kesulitan perumahan bagi rakyat berpenghasilan rendah, khususnya di Jakarta, Pemerintah maupun pengusaha Real Estate mencari jalan ke luar dengan membangun perumahan sederhana dan murah didaerah pinggiran atau dengan kata lain "rnemekarkan kota". Sudah jelas tidak mungkin membangun rumah murah di tengah kota.
Beberapa Pemikiran mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang.
Authors: Soebekti Soebekti
Published: July 2017

Suatu sistim adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sarna lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pernikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistim yang baik, tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi sesuatu duplikasi atau "tumpang-tindih" ("overlapping") diantara bagian-bagian itu.
Penggunaan Dasar-Dasar Analisa Kausal dalam Penelitian Sosiologi Hukum yang Non-Doktriner
Authors: Soemitro Ronny Hanitjo
Published: July 2017

Penelitian terhadap hukum yang menyangkut masalah interaksi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain, merupakan penelitian sosiologis yang non doktriner dan bersifat empiris. Dalam penelitian demikian ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara rill berkaitan dengan variable-variable sosial yang lain. Hukum sebagai suatu gejala sosio-empirik dapat diteliti di satu pihak sebagai suatu independent variable yang menimbulkan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial yaitu seperti yang dilakukan dalam berbagai penelitian mengenai law in action dan di lain pihak sebagai dependent variable yang timbul sebagai resultante berbagai macam kekuatandalam proses sosial yaitu yang dilakukan dalam penelitian mengenai law in process. Karena substansi penelitian yang demikian ini maka ia tidak termasuk penelitian hukum yang doktriner akan tetapi termasuk penelitian hukum yang non-doktriner (Sutandyo Wignjoseobroto, 1974 : 12).
Beberapa Pemikiran mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang
Authors: Tobing G.H.S. L.
Published: July 2017

Di dalam Seminar Hukum Nasional Ke-IV yang diadakan di Jakarta pada tanggai 26 sampai dengan 30 Maret 1979 telah diambil berbagai kesimpulan, diantaranya mengenai sistem Hukum Nasional di mana dikatakan, bahwa:a. sistim Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaranhukum rakyat lndonesia;b. landasan Hukum Nasional ialah Pancasila dan U.U.D. 1945;c. azas-azas umum dalam G.B.H.N.I. azas manfaat;dari Hukum Nasional adalah azas-azas yang tercantum(Ketetapan M.P.R. no.lV /MPR/l978), yaitu :2. azas usaha bersama dan kekeluargaan;3. azas demokrasi;4. azas adil dan merata;5. azas perikehidupan dalam keseimbangan;6. azas kesadaran hukum;7. azas kepercayaan pada diri sendiri.
Merenungkan Kembali Susunan Anggota MPR
Authors: Ibrahim Harmaily
Published: July 2017

Sejak UUD 1945 berlaku kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai saat ini, kita telah mempunyai 4 macam MPR. Ke-empat macam MPR itu ialah (1) MPRS Orde Lama, (2) MPRS Orde Baru, (3) MPR Hasil Pemilu ke-I , dan (4) MPR Hasil Pemilu ke-II. Dilihat dari sudut anggota, kedua MPRS tersebut seluruh anggotanya diangkat oleh Presiden. Sedangkan untuk MPR Hasil Pemilu sebagian dipilih melalui pemilihan umum, dan sebagian lagi diangkat. Kalau demikian dapatkah dikatakan bahwa MPR Hasil Pemilu dilihat dari sudut susunan keanggotaannya sudah sesuai dengan maksud UUD 1945 ? Secara khusus dapat dipertanyakansudahkah susunan anggota MPR Hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat sesuai dengan maksud pasal I ayat (2). Sehingga dapat pula dikatakan bahwa MPR Hasil Pemilu tersebut benar-benar telah merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Pembahasan Prasaran Prof. Soebekti mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang
Authors: Purbacaraka Purnadi
Published: July 2017

Tugas membahas prasaran Prof. Soebekti akan saya mulai dengan tanggapan mengenai buku Ter Haar yang berjudul "Beginselen en Stelsel van het Adatrecht". "Beginselen" yaitu azas-azas adalah yang diungkap sebagai isi bukunya sedangkan "stelsel" menunjukkan susunannya. Tegasnya, dalam bukunya Ter Haar membahas azas-azas Hukum Adat yang disusun menurut bidangnya sebagaimana dapat dibaca dalam masing-masing bab. Kata "stelsel" rnemangsinonimnya kata sistem (yang asalnya kata su-/sun ="samen" dan histemi = "stellen") yang artinya suatu "gerangschikt geheel" atau keseluruhan terangkai; jelaslah bahwa sistem tidak dapat diartikan sebagai cara!
Penahanan Tidak Sah dan Pembebanan Ganti Rugi
Authors: Putra Putu
Published: July 2017

Masalah penahanan sementara merupakan batu penguji bagi program pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial yang dirumuskan dalam delapan jalur pemerataan, terutama di bidang pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dalam laporannya di depan sidang pleno, tanggal 13 November 1978, komisi III (Hukum) DPR RI mengungkapkan masih adanya penahanan sementara yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, adanya penahananoleh instansi tertentu tanpa persyaratan yang diperlukan atau sama sekali tanpa surat perintah penahanan.
Masalah Penegakan dan Kesadaran Hukum
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Ada yang berpendapat, bahwa Penegakan Hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untukmenciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pendapat tersebut memerlukan keterangan lebih lanjut, agar menjadi lebihjelas, dan karena pendapat inilah yang akan dijadikan titik tolak pembicaraan selanjutnya.
PERENCANAAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI SEBAGAI USAHA PENGEMBANGAN WILAYAH SERTA MASALAH HUKUM DALAM PENYEDIAAN DAN PENYIAPAN TANAHNYA
Authors: Sumantri Arie Sukanti
Published: July 2017

Sebagai salah satu aspek dari keseluruhan pembangunan nasional, maka program transmigrasi pada dasarnya bertautan dengan aspek-aspek lain dari pembangunan dan mempunyai tujuan sejalan dengan tujuan nasional yang diarahkan pada terwujudnya keseimbangan dalam hal tingkat pertumbuhan antar daerah. Namun demikian program transmigrasi mempunyai tekanan pada sasarannya sendiri yaitu "kehidupan transmigran" yang dalam hal ini sifatnya partiil dan tak terlepas dari ikatan tujuan totalnya yaitu tujuan nasional. Oleh karena itu perencanaannya harus didasarkan pada kehidupan transmigran dengan pengertian bahwa elemen-elemen dari kehidupan transmigran itu tak dapat berdiri sendiri, melainkan saling bertautan dengan yang lain misalnya peningkatan produksi pangan, keseimbangan, perkembangan antara daerah dan Iain-lain tujuan nasional. Ini berarti bahwa di dalam perencanaan program transmigrasi diperlukan masukan-masukan (input-input) yang identik dengan yang dibutuhkan di dalam perencanaan pengembangan wilayah untuk menuju tujuan keseimbangan antar daerah.
NILAI DAN FUNGSI KETERANGAN AHLI (DOKTER) TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DIDEPAN PENGADILAN
Authors: Koemolontang Koemolontang
Published: July 2017

Menyadari bahwa mengenai keterangan ahli telah terjadi perubahan pandangan dari pembentuk undang-undang yang semula menganggap keterangan ahli itu bukan merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang (H.I.R) maka di dalam undang-undang No. 1 - 1950, keterangan ahli tersebut telah ditingkatkan menjadi salah satu alat bukti sah menurut undang-undang. Bertitik tolak pada perubahan pandangan tersebut terutama mengenai syarat-syarat materiel dari suatu kesaksian, maka penulis mencoba mengutarakan bahan pemikiran ini secara garis besar dengan harapan akan berkembang secara intensif.
ARBITRASE DAGANG INTERNATIONAL DARI NEGARA-NEGARA ASIA AFRIKA
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Pada sidang ke-20 daripada Asian African Legal Consultative Committee (AALCC) di Seoul, yang diadakan antara tanggal 19 sampai 26 Februari 1979 telah dilakukan pembahasan daripada masalah Arbitrase Perdagangan Internasional dalam rangka penyelesaian sengketa-sengketa perdagangan internasional (Commercial Arbitration). Persoalan yang dihadapi ini adalah penting. Terutama dalam rangka kerjasama negara-negara Asia Afrika sebagai negara-negara dari dunia ketiga yang lazimnya disebut "negara-negara berkembang" (developing countries), telah dirasakan bahwa harus diadakan koordinasi mengenai masalah perdagangan yang khusus mempersoalkan Arbitrase Internasional ini. Sudah sejak tahun 1974, dalam sidang AALCC yang telah diadakan di Tokyo, telah dikemukakan pentingnya koordinasi antara negara-negara Asia Afrika mengenai persoalan ini. Dalam rangka pembahasan dalam Session AALCC ini telah dibentuk suatu Tradelaw Sub Committee (Sub Committee mengenai Hukum Dagang Internasional) yang harus mengadakan koordinasi tentang usaha kerjasama ini. Sangat dirasakan kebutuhan untuk kerjasama ini terutama karena kepentingan-kepentingan dari negara-negara Asia Afrika menghendaki diadakannya Badan-badan Arbitrase yang berpusat dinegara-negara Asia Afrika ini.
After Years, ‘Big Crew Change’ Has Passed, But Learning, Training Challenges Remain
Authors: Parshall Joel
Published: July 2017

As the exploration and production (E&P) industry continues to face the challenges of the collapse in oil prices and the disruptions it has wrought, one long-awaited milestone has passed almost unnoticed. For all practical purposes, the “big crew change” has happened. In the global E&P professional workforce, the high concentration of individuals in mid- to late-career stage has all but disappeared.

The proverbial hump in the workforce age distribution, which resulted from waves of retirements after the last major price collapse in the mid-1980s and a long subsequent period of low hiring, has been on the industry’s radar for at least 2 decades.

Concern arose in the late 1990s, as the workforce reflected a preponderance of experienced professionals ages roughly 40 to 50 and a dearth of younger individuals ready to replace them when they retired. The industry used the term “big crew change” to characterize the demographic challenge and began to prepare, focusing on new technology and other innovations in training resources that could smooth the transition.

Change Clearly Evident

Visually, the crew change is clearly evident in the accompanying age-distribution graph of SPE professional membership, a close proxy for global E&P professional employment.

In a comparison of 2006 and 2016 membership by age, the 2006 curve displays an obvious hump in the mid-40s to mid-50s ages with a peak age between 45 and 49.

The 2016 curve displays a smaller hump in the late-20s and 30s age range, with a peak age between 30 and 34, and a modest decline into the mid-40s range. Additionally, the number of professionals in the 55–59 group has barely declined from the 2006 curve, when they were 45 to 49. This suggests that individuals who have left companies are remaining in the industry, whether working as consultants or making job transitions.

From 2006 to 2014, the crew change continued to proceed gradually, with the industry tracking the change and focusing on technology innovations in learning and training that could more rapidly prepare younger professionals and new hires for larger responsibilities. But when oil prices began a precipitous downfall in late 2014, a steady outflow of older professionals became a wave as job losses and retirements multiplied over the following 2 years.
Integrating Enhanced Oil Recovery and Carbon Capture and Storage: Farnsworth Field
Authors: Carpenter Chris
Published: July 2017

This article, written by JPT Technology Editor Chris Carpenter, contains highlights of paper SPE 180408, “Integrating Enhanced-Oil-Recovery and Carbon-Capture-and-Storage Projects: A Case Study From Farnsworth Field, Texas,” by Robert Balch, New Mexico Institute of Mining and Technology, and Brian McPherson, University of Utah, prepared for the 2016 SPE Western Regional Meeting, Anchorage, 23–26 May. The paper has not been peer reviewed.

The Southwest Partnership on Carbon Sequestration (SWP) is one of seven large-scale demonstration projects sponsored by the US Department of Energy. The SWP has a goal of permanently sequestering more than 1 million t of carbon dioxide (CO2) in an active enhanced-oil-recovery (EOR) project in a mature waterflood in the Anadarko Basin. Goals of the project include optimizing the balance between EOR and storage, ensuring storage permanence, and developing best practices for carbon storage using man-made CO2.

Introduction

The goal of the project is to inject at least 1 million t of CO2 into an active oil field undergoing EOR over a 4- to 5-year period. All CO2 used in the project is anthropogenic and would otherwise be vented to the atmosphere. Much of this injected CO2 will be trapped permanently in the subsurface. A primary objective is to quantify CO2 storage and better understand conditions and characteristics that promote such storage.

Background. The project site is located in the Anadarko Basin, a deep structural basin approximately 70,000 sq miles in size and primarily located in the northern Texas panhandle and western Oklahoma and extending into eastern Colorado and western Kansas. The basin is a mature oil-and-gas-production province but without access to natural CO2 sources. These factors combine to make the Anadarko an excellent region for combined EOR and carbon-storage projects using anthropogenic CO2.

The target formation for the CO2-storage study addressed by this paper is the oil-bearing upper Morrow sandstone, informally designated the Morrow B. The Morrow Formation at Farns worth is an incised valley filled with coarse sandstone that has produced more than 19 million bbl of oil and 44 Bcf of gas. The formation lies at an average depth of 7,750 ft and contains rock with permeability ranging from 10 to 500 md, placing it well within the range needed for CO2 injection and storage. Preliminary estimates of CO2-storage capacity of the Morrow within the Farnsworth Unit (FWU) exceed 25 million t.

To date, all CO2 has been delivered from two anthropogenic sources. Much of this injected CO2 is being trapped permanently in the subsurface in the Morrow B formation. The site operator is injecting CO2 in the center well of five-spot well patterns. The project started with three initial patterns in December 2010, and more patterns are to be added as CO2 is purchased and more recycled CO2 becomes available. As of May 2015, there were 13 operating patterns. The plan is to have approximately 25 patterns in operation.
Molecular and Morphological Characterization of Xiphinema chambersi Population from Live Oak in Jekyll Island, Georgia, with Comments on Morphometric Variations
Authors: Handoo Zafar A. , Carta Lynn K. , Skantar Andrea M. , Subbotin Sergei A. , Fraedrich Stephen W.
Published: July 2017

A population of Xiphinema chambersi from the root zone around live oak (Quercus virginiana Mill.) trees on Jekyll Island, GA, is described using both morphological and molecular tools and compared with descriptions of type specimens. Initially, because of a few morphological differences, this nematode was thought to represent an undescribed species. However, on further examination, the morphometrics of the nematodes from live oak tend to agree with most of the morphometrics in the original description and redescription of X. chambersi except for few minor differences in V% relative to body length, slightly shorter stylet length, different c value, and the number of caudal pores. We consider these differences to be part of the normal variation within this species and accordingly image this new population of X. chambersi and redescribe the species. The new population is characterized by having females with a body length of 2.1 to 2.5 mm; lip region slightly rounded and set off from head; total stylet length 170 to 193 μm; vulva at 20.4% to 21.8% of body length; a monodelphic, posterior reproductive system; elongate, conoid tail with a blunt terminus and four pairs of caudal pores, of which two pairs are subdorsal and two subventral. Sequence data from the D2–D3 region of the 28S rRNA molecule subjected to GenBank sequence comparison using BLAST showed that the sequence had 96% and 99% similarity with X. chambersi from Alabama and Florida, respectively. Phylogenetic relationships of X. chambersi with other xiphinematids based on analysis of this DNA fragment are presented. This finding represents a new location of X. chambersi in Georgia on live oak for this species.
Optimum Concentrations of Trichoderma longibrachiatum and Cadusafos for Controlling Meloidogyne javanica on Zucchini Plants
Authors: Sokhandani Zahra , Moosavi Mohammad Reza , Basirnia Tahereh
Published: July 2017

A factorial experiment was established in a completely randomized design to verify the effect of different inoculum levels of an Iranian isolate of Trichoderma longibrachiatum separately and in combination with various concentrations of cadusafos against Meloidogyne javanica in the greenhouse. Zucchini seeds were soaked for 12 hr in five densities (0, 105, 106, 107, and 108 spores/ml suspension) of the fungus prior to planting in pots containing four concentrations of cadusafos (0, 0.5, 1, and 2 mg a.i./kg soil). The data were analyzed using a custom response surface regression model and the response surface curve and contour plots were drawn. Reliability of the model was examined by comparing the result of new experimental treatments with the predicted results. The optimal levels of these two variables also were calculated. The interactive effects of concentrations of Trichoderma and cadusafos were insignificant for several responses such as the total number of eggs per gram soil, the number of intact eggs per gram soil, nematode reproduction factor, and control percent. Closeness of experimental mean values with the expected values proved the validity of the model. The optimal levels of the cadusafos concentration and Trichoderma concentration that caused the best plant growth and lowest nematode reproduction were 1.7 mg a.i./kg soil and 108 conidia/ml suspension, respectively.
Efficacy of Various Application Methods of Fluensulfone for Managing Root-knot Nematodes in Vegetables
Authors: Morris Kelly A. , Langston David B. , Davis Richard F. , Noe James P. , Dickson Don W. , Timper Patricia
Published: July 2017

Fluensulfone is a new nematicide in the flouroalkenyl chemical group. A field experiment was conducted in 2012 and 2013 to evaluate the efficacy of various application methods of fluensulfone for control of Meloidogyne spp. in cucumber (Cucumis sativus). Treatments of fluensulfone (3.0 kg a.i./ha) were applied either as preplant incorporation (PPI) or via different drip irrigation methods: drip without pulse irrigation (Drip NP), pulse irrigation 1 hr after treatment (Drip +1P), and treatment at the same time as pulse irrigation (Drip =P). The experiment had eight replications per treatment and also included a PPI treatment of oxamyl (22.5 kg a.i./ha) and a nontreated control. Compared to the control, neither the oxamyl nor the fluensulfone PPI treatments reduced root galling by Meloidogyne spp. in cucumber. Among the drip treatments, Drip NP and Drip +1P reduced root galling compared to the control. cucumber yield was greater in all fluensulfone treatments than in the control. In a growth-chamber experiment, the systemic activity and phytotoxicity of fluensulfone were also evaluated on tomato (Solanum lycopersicum), eggplant (Solanum melongena), cucumber, and squash (Curcurbita pepo). At the seedling stage, foliage of each crop was sprayed with fluensulfone at 3, 6, and 12 g a.i./liter, oxamyl at 4.8 g a.i./liter, or water (nontreated control). Each plant was inoculated with Meloidogyne incognita juveniles 2 d after treatment. There were six replications per treatment and the experiment was conducted twice. Foliar applications of fluensulfone reduced plant vigor and dry weight of eggplant and tomato, but not cucumber or squash; application of oxamyl had no effect on the vigor or weight of any of the crops. Typically, only the highest rate of fluensulfone was phytotoxic to eggplant and tomato. Tomato was the only crop tested in which there was a reduction in the number of nematodes or galls when fluensulfone or oxamyl was applied to the foliage compared to the nontreated control. This study demonstrates that control of Meloidogyne spp. may be obtained by drip and foliar applications of fluensulfone; however, the systemic activity of fluensulfone is crop specific and there is a risk of phytotoxicity with foliar applications.
Sectonema caobangense sp. n. from Vietnam (Nematoda, Dorylaimida, Aporcelaimidae)
Authors: Álvarez-Ortega Sergio , Nguyen Thi Anh Duong , Abolafia Joaquín , Bonkowski Michael , Peña-Santiago Reyes
Published: July 2017

Sectonema caobangense sp. n. from evergreen forest soil in Vietnam is described, including scanning electron micrograph (SEM) observations and D2-D3 LSU rDNA analysis. The new species is characterized by its 3.12 to 5.80 mm long body, lip region offset by deep constriction and 21 to 23 μm broad, mural tooth 13 to 14 μm long at its ventral side, 940 to 1,112 μm long neck, pharyngeal expansion occupying 61% to 69% of total neck length, uterus a long simple tube-like structure 292 to 363 μm long or 2.7 to 2.9 times the corresponding body diameter, pars refringens vaginae well developed, V = 48 to 56, short (36-51 μm, c = 77-132, c’ = 0.5-0.8) and rounded tail, 87 to 99 μm long spicules, and four or five irregularly spaced ventromedian supplements bearing hiatus. Sectonema caobangense sp. n. differs from the typical pattern of Sectonema in the nature of the stomatal protrusible structure, bearing a mural tooth attached to the ventral side of the stoma. Molecular data obtained and the derived evolutionary trees support a close phylogenetic relationship with other Sectonema species.
Mitochondrial Haplotype-based Identification of Root-knot Nematodes (Meloidogyne spp.) on Cut Foliage Crops in Florida
Authors: Baidoo Richard , Joseph Soumi , Mengistu Tesfamariam M. , Brito Janete A. , McSorley Robert , Stamps Robert H. , Crow William T.
Published: July 2017

Florida accounts for more than 75% of the national cut foliage production. Unfortunately, root-knot nematodes (RKN) (Meloidogyne spp.) are a serious problem on these crops, rendering many farms unproductive. Currently, information on the Meloidogyne spp. occurring on most commonly cultivated cut foliage crops in Florida, and tools for their rapid identification are lacking. The objectives of this study were to (i) identify specific RKN infecting common ornamental cut foliage crops in Florida and (ii) evaluate the feasibility of using the mtDNA haplotype as a molecular diagnostic tool for rapid identification of large samples of RKN. A total of 200 Meloidogyne females were collected from cut foliage plant roots. Meloidogyne spp. were identified by PCR and RFLP of mitochondrial DNA. PCR and RFLP of mitochondrial DNA were effective in discriminating the Meloidogyne spp. present. Meloidogyne incognita is the most dominant RKN on cut foliage crops in Florida and must be a high target for making management decisions. other Meloidogyne spp. identified include M. javanica, M. hapla, Meloidogyne sp. 1, and Meloidogyne sp. 2. The results for this study demonstrate the usefulness of the mtDNA haplotype-based designation as a valuable molecular tool for identification of Meloidogyne spp.