bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
HUMOR DAN PESAN MORAL TEKS ANEKDOT PADA BUKU AJAR BAHASA INDONESIA KELAS X SMA KURIKULUM 2013 (HUMOR AND MORAL MESSAGE OF ANECDOTAL TEXTS IN INDONESIAN LANGUAGE TEACHING MATERIALS FOR THE TENTH GRADE OF 2013 CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL)
Authors: Wahyuni Sri
Published: June 2019

Humor dan Pesan Moral Teks Anekdot pada Buku Ajar Bahasa Indonesia Kelas X SMA Kurikulum2013. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud humor dan pesan moral yang terdapatdalam teks anekdot pada buku ajar bahasa Indonesia kelas X SMA K13. Pendekatan dalam penelitianini menggunakan pendekatan pragmatis dan pendekatan moral. Untuk mengungkapkan humor padateks anekdot tersebut penulis menggunakan teknik analisis wacana berdasarkan teori konflik, teorikeganjilan, teori tak diharapkan/salah paham, dan teori konfigurasi. Data penelitian ini adalah teksanekdot, maka penulis menggunakan metode analisis isi. Berdasarkan hasil pembahasan wujud humoryang terdapat dalam teks anekdot tersebut, yaitu humor kritik, humor meringankan beban pesan, danhumor semata-mata pesan. Pesan moral yang terdapat dalam teks tersebut, yaitu jangan takut kehilangan246jabatan, selalu ada cara dan solusi dalam segala hal, jadilah orang jujur dan tidak korupsi; hasil bumikita tidak perlu diekspor harus hati-hati melaporkan suatu kejadian; lihatlah apa isi yang disampaikanseseorang; jangan melakukan penyuapan; jangan selalu menganggap orang lain salah, manfaatkankekayaaan dengan baik; jadilah orang yang teguh pendirian dan jangan tergoda hawa nafsu; janganasal menuduh seseorang tanpa ada bukti; berilah pertolongan kepada orang yang mengalami musibahatau kesulitan; memperlakukan orang tua dengan baik; jangan membedakan status sosial; akan adajalan keluar sebuah masalah; hati-hati dengan wujud penyuapan yang berupa kemewahan.Kata-kata kunci: humor, pesan moral, teks anekdot
EKSOFORA DALAM BAHASA BANJAR (EXOPHORA IN BANJARESE LANGUAGE)
Authors: Fakhriana Hasymi
Published: June 2019

Eksofora dalam Bahasa Banjar. Penelitian ini membahas mengenai eksofora dalam bahasa Banjar.Eksofora adalah hal atau fungsi menunjuk kembali kepada sesuatu yang ada di luar bahasa atau padasituasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis eksfora dalam tuturan bahasa Banjar.Metode yang digunakan metode deskripsif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitianyang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Data yang digunakan dalampenelitian ini dibagi menjadi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primerberupa tuturan lisan yang diperoleh dari informan yang menguasai bahasa Banjar. Data sekunderberupa informasi yang diperoleh dari buku-buku cerita berbahasa Banjar. Data yang diambil dalampenelitian ini berupa sejumlah ujaran yang berupa kata, frasa, dan kalimat yang menyangkut masalaheksofora. Pengumpulan data ini menggunakan metode simak. Istilah menyimak di sini tidak hanyaberkaitan dengan pengunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis.Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap. Dalam teknik selanjutnya, teknik sadapini diikuti dengan teknik lanjutan yang berupa teknik simak libat cakap, teknik simak bebas libat cakap,catat dan teknik rekam. Teknik libat cakap maksudnya si peneliti melakukan penyadapan itu dengancara berpartisipasi sambil menyimak, berpartisipasi dalam pembicaraan, dan menyimak pembicaraan.Selanjutnya teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan metode simakdengan teknik lanjutan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah modelinteraktif dilakukan melalui empat tahap kegiatan, yaitu (a) pengumpulan data, (b) reduksi data,(c) penyajian data, dan (d) penyimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 1)Wujud kata atau frasa yang tergolong deiksis persona dalam bahasa Banjar meliputi a) bentuk bebas, b)bentuk terikat, c) bentuk dasar, dan d) bentuk turunan. 2) Wujud kata atau frasa yang tergolong deiksiswaktu dalam bahasa Banjar meliputi a) pronomina penunjuk temporal, b) pronomina penunjukkandeskriptif, dan c) promonima penunjukkan dimensional. 3) Wujud kata dan frasa yang tergolong deiksistempat dalam bahasa Banjar meliputi a) pronomina penunjuk lokotif. 4) Kategori deiksis yang eksoforadalam tuturan bahasa Banjar meliputi a) pronomina persona pertama, b) pronomina persona kedua, c)pronomina persona ketiga, d) pronomina yang direduplikasikan, dan e) sifat khas leksem persona dalambahasa Banjar. 5) Ciri sintaksis yang memperlihatkan gejala eksofora dalam bahasa Banjar meliputia) fungsi sintaksis unsur-unsur kalimat (menduduki fungsi subjek, objek, dan keterangan) b) Peransemantik unsur-unsur kalimat (pelaku, pengalam, peruntung).Kata-kata kunci: eksofora, deiksis, bahasa banjar
ANTOLOGI PUISI TADARUS KARYA A. MUSTOFA BISRI: KAJIAN HERMENEUTIK (THE POETRY ANTHOLOGY OF TADARUS BY A. MUSTOFA BISRI: HERMENEUTICS ANALYSIS)
Authors: Susilawati Dewi
Published: June 2019

Antologi Puisi Tadarus karya A. Mustofa Bisri: Kajian Hermeneutik. Menganalisis puisi merupakanupaya untuk menangkap makna puisi. Arti dari sebuah puisi adalah makna yang muncul denganbahasa yang didasarkan pada struktur sastra menurut Konvensi, artinya tidak hanya arti bahasa, tetapimengandung makna tambahan, berdasarkan Konvensi Sastra yang bersangkutan simbol dan interpretasiadalah konsep yang memiliki pluralitas makna yang terkandung dalam simbol atau kata-kata sebagaiekspresi bentuk bahasa. Untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam karya-karya antologidari puisi Tadarus A. Mustofa Bisri’s, hal ini diperlukan untuk melakukan studi. Dari penelitian yangdilakukan itu disimpulkan bahwa pertama puisi properti menyiratkan kepercayaan Allah dan tidakmenyebabkan pengabaian untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam puisi yang terkandung makna keduatentang sifat kesombongan tidak hanya terikat pada sosok Antikristus, tetapi juga bisa ada dalam setiaporang. Dalam puisi ketiga, terkandung makna untuk saling konseling dan menyarankan saudarasaudarakita berharap untuk ketika membuat kesalahan atau pengawasan. Dalam keempat puisi yangterkandung makna saling pengampunan adalah tidak hanya terbatas pada verbal atau pidato, tetapijuga harus disertai dengan tindakan. Kelima dan keenam puisi terkandung berarti bahwa hidup ini276sementara, sehingga tidak memanjakan diri nafsu untuk hidup tidak membawa kebahagiaan.Kata-kata kunci: puisi, hermeneutik, metafora, simbol
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PREFIKS BER- DALAM BAHASA INDONESIA DAN BA- DALAM BAHASA BANJAR (SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE PREFIX BER- IN INDONESIAN AND BA- IN BANJARESE)
Authors: Effendi Rustam
Published: June 2019

AbstractSimilarities and Differences in the Prefix ber- in Indonesian and ba- in Banjarese.Prefixes ber- and ba- in Indonesia and Banjarese have similarities and differences interms of forms, fungtions, and meanings. The similarities is due to the fact thatIndonesia and Banjarese have the same origin, wich comes from Malay. The prefikxber- in Indonesia has three allomorphs namely ber-, be-, and bel- while the Banjareseonly two, namely ba- and bal. Ber- and ba- functions are the same as formingintransitive verbs, but ba- in Banjar language can also function to form transitive verbs.The meaning of ber- and ba- has many similarities but there are also differences.Prefixes ba-, for example, can mean ‘more or intentionally doing a work’ as examplepanjang → bapanjang; kaina → bakaina, and gugur → bagugur.Key words: ber- prefix, ba- prefix, Indonesian language, Banjar languageAbstrakPersamaan dan Perbedaan Prefiks Ber- dalam Bahasa Indonesia dan Ba- dalambahasa Banjar. Prefiks ber- dalam bahasa Indonesia dan ba- dalam bahasa Banjarmemiliki persamaan dan perbedaan dalam hal bentuk, fungsi, dan makna. Persamaanitu disebabkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Banjar memiliki asal yang samayakni berasal dari bahasa Melayu. Prefiks ber- dalam bahasa Indonesia memiliki tigaalomorf, yakni ber-, be-, dan bel-, sedangkan bahasa Banjar hanya memiliki duaalomorf, yakni ba- dan bal-. Fungsi ber- dan ba- sama-sama sebagai pembentuk katakerja intranstif, namun, ba- dalam bahasa Banjar dapat juga berfungsi untukmembentuk kata kerja transitif, seperti pada baunjun sapat ‘mengail ikan sepat’, danlain-lain. Makna ber- dan ba- memiliki banyak kesamaan, namun ada pulaperbedaannya. Prefiks ba-, misalnya, dalam bahasa Banjar dapat mengandung makna‘semakin, dengan sengaja melakukan suatu pekerjaan’ apabila ba- itu berhubungandengan kata adjektiva, seperti panjang → bapanjang, kaina → bakaina, gugur →bagugur, dan lain-lain.Kata-kata kunci: prefiks ber-, prefiks ba-, bahasa Indonesia, bahasa Banjar
Molecular Docking Studies of a Cyclic Octapeptide-Cyclosaplin from Sandalwood
Authors: Mishra Abheepsa , Dey Satyahari
Published: June 2019

Natural products from plants such as, chemopreventive agents attract huge attention because of their low toxicity and high specificity. The rational drug design in combination with structure based modeling and rapid screening methods offer significant potential for identifying and developing lead anticancer molecules. Thus, the molecular docking method plays an important role in screening a large set of molecules based on their free binding energies and proposes structural hypotheses of how the molecules can inhibit the target. Several peptide based therapeutics have been developed to combat several health disorders including cancers, metabolic disorders, heart-related, and infectious diseases. Despite the discovery of hundreds of such therapeutic peptides however, only few peptide-based drugs have made it to the market. Moreover, until date the activities of cyclic peptides towards molecular targets such as protein kinases, proteases, and apoptosis related proteins have never been explored. In this study we explore the in silico kinase and protease inhibitor potentials of cyclosaplin as well as study the interactions of cyclosaplin with other cancer-related proteins. Previously, the structure of cyclosaplin was elucidated by molecular modeling associated with dynamics that was used in the current study. Docking studies showed strong affinity of cyclosaplin towards cancer-related proteins. The binding affinity closer to 10 indicated efficient binding. Cyclosaplin showed strong binding affinities towards protein kinases such as EGFR, VEGFR2, PKB and p38 indicating its potential role in protein kinase inhibition. Moreover, it displayed strong binding affinity to apoptosis related proteins and revealed the possible role of cyclosaplin in apoptotic cell death. The protein-ligand interactions using LigPlot displayed some similar interactions between cyclosaplin and peptide-based ligands especially in case of protein kinases and a few apoptosis related proteins. Thus, the in silico analyses gave an insight of cyclosaplin as a potential apoptosis inducer and protein kinase inhibitor.
Effect of the Hair on Deflection Angle by Asymptotically Flat Black Holes in Einstein-Maxwell-Dilaton Theory
Authors: Javed Wajiha , Abbas Jameela , Övgün Ali
Published: June 2019

In this paper, we are interested in a model of exact asymptotically flat charged hairy black holes in the background of dilaton potential. We study the weak gravitational lensing in the spacetime of hairy black hole in Einstein-Maxwell theory with a non-minimally coupled dilaton and its non-trivial potential. In doing so, we use the optical geometry of the flat charged hairy black hole for some range of parameter $\gamma$. For this purpose, by using Gauss-Bonnet theorem, we obtain the deflection angle of photon in a spherically symmetric and asymptotically flat spacetime. Moreover, we also investigate the impact of plasma medium on weak gravitational lensing by asymptotically flat charged hairy black hole with a  dilaton potential. Our analytically analyses show the effect of the hair on the deflection angle in weak field limits.
Parecer
Authors: Silva Reinaldo Pereira e
Published: June 2019

Honra-me a Ilma. Sra. Presidenta da Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, Dra. Angela Cristina Pelicioli, com a designação para elaborar parecer sobre a recente reforma constitucional da Administração Pública, em conformidade com os quesitos aprovados pela Associação Nacional dos Procuradores  do Estado, em reunião realizada em Maceió, Estado de Alagoas, em data de 17.04.98. Assim sendo, e observando como norte ideológico deste parecer, além de minhas convicções pessoais, as deliberações da aludida associação estadual da qual sou vice-Presidente, passo a enfrentar, um a um, os quesitos considerados relevantes para a carreira de Procurador do Estado e do Distrito Federal.
Judicialização da política: um fenômeno jurídico ou político?
Authors: Barboza Estefânia Maria de Queiroz
Published: June 2019

O presente artigo busca analisar o fenômeno da judicialização da política, demonstrando que não se trata apenas de um fenômeno brasileiro.Em contraponto, este fenômeno tem sofrido severas críticas, especialmentedos juristas. Faz-se, desta forma, um paralelo com a doutrina da autorrestrição judicial, que defende a deferência de questões políticas para que sejam enfrentadas pelos poderes eleitos. Por fim, procura-se demonstrar, através de dados concretos que a judicialização da política no Brasil, com a consequente transferência das decisões políticas para o Supremo Tribunal Federal, têm sido feita pelos próprios atores políticos, como trunfos das minorias políticas.
O guardião da Constituição: debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen
Authors: Furlan Fabiano Ferreira
Published: June 2019

As décadas de vinte e trinta do século passado são marcadas pelodebate estabelecido entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. O primeiro entende que o Presidente do Reich alemão deveria figurar como o guardião da Constituição com atuação nos momentos de crise. Kelsen, no entanto, visualiza um sistema de garantia da Constituição através da atuação de um Tribunal Constitucional no âmbito do controle de concentrado de constitucionalidade. Além da apresentação dos principais fundamentos do debate estabelecido entre ambos, faz-se alusão a contribuições surgidas posteriormente que lograram implementar a discussão.
A supremacia do interesse público (e a sua indisponibilidade) e os direitos fundamentais: o caso Glória Trevi
Authors: Motta Paulo Roberto Ferreira
Published: June 2019

O presente artigo examina, sob a ótica da supremacia do interesse público, bem como da sua indisponibilidade, no caso de oposição entre direitos fundamentais de diferentes titulares, no caso, a República Federativa do Brasil, policiais federais e Glória de los Angeles Treviño Ruiz, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu pela supremacia do interesse público a sua indisponibilidade.
Abertura dialógica no controle abstrato de constitucionalidade: um olhar ainda preceitual
Authors: Valle Vanice Lírio do , Silva Cecília de Almeida
Published: June 2019

A preocupação permanente com a legitimidade da jurisdiçãoconstitucional tem provocado na doutrina a reflexão sobre a importância deum modo mais dialógica de construção de decisão. No Brasil, os institutosvoltados a esse decidir aberto ao diálogo são aqueles da audiência públicae do amicus curiae, utilizados no judicial review. A análise da sua disciplina— e mais ainda, dos termos de sua aplicação no STF — revela todavia umaainda indeterminação teórica que culmina por conferir à Corte o controleabsoluto dos termos em que diálogo se dá. De outro lado, se amicus curiae eaudiência pública se apresentam efetivamente como garantias de legitimidadeda decisão, é preciso aprofundar os termos em que ela deva dialogar, sob oprisma argumentativo, com as contribuições ao debate por eles oferecidas.
Improbidade administrativa e inversão do ônus da prova
Authors: Martins Ricardo Marcondes
Published: June 2019

O estudo tem por objeto a inversão do ônus da prova previstano inciso VII do art. 9º da Lei Federal nº 8.429/92. De início, analisam-seo ônus da prova e sua inversão. Após, examinam-se as presunções legais;em especial, a presunção de ilicitude em decorrência da desproporção doenriquecimento do agente público em relação à sua remuneração. Finalmente,analisa-se a constitucionalidade da presunção de improbidade. Conclui-sepela sua validade, tendo em vista, dentre outros fatores, o princípio da aptidãopara a prova, a supremacia do interesse público sobre o privado e a diretrizhermenêutica de aversão do sistema normativo à corrupção.
Gestão pública e a realidade latinoamericana
Authors: Hachem Daniel Wunder
Published: June 2019

presente artigo tem como objeto a análise das origens da noçãode gestão pública, de seus significados, objetivos, correntes e perspectivasteóricas. Busca-se, ainda, responder a duas indagações: (i) se é possível atransposição automática da lógica da gestão privada ao espaço público; e (ii)se a ideia de gestão pública é compatível com a realidade latino-americana.Conclui-se no sentido de que a gestão pública, seja em qual modelo de Estadofor, deverá vincular-se aos ditames constitucionais e aos direitos fundamentaisdo cidadão.
O controle do Poder Legislativo como direito-dever de participação do cidadão
Authors: Faria Júlio Herman
Published: June 2019

Oferece-se aos leitores uma visão diferenciada do controle externodo Poder Legislativo, incluindo necessariamente nele, por força de direitodeverde magnitude constitucional, o próprio cidadão-eleitor. Não hácomo pensar em Poder Legislativo, numa democracia representativa, sema proximidade e o permanente controle social dos atos administrativos dosmandatários.
Conversa com a polícia judiciária
Authors: Machado L.A
Published: June 2019

1. A titularidade constitucional do inquérito policial e da investigação criminal pela Polícia Judiciária (Federal, na União, e Civil, nos Estados). 2. O entendimento do princípio constitucional da ampla defesa, pessoal e técnica do investigado. 3. O due process of law e o princípio do contraditório. 4. A vinculação do Ministério Público, como dominus litis criminal, a inquérito policial ou informações que não tenha produzido. 5. A conseqüente inconstitucionalidade da absorção, pelo Ministério Público, da investigação e  do processo crime. 6. O ato administrativo vinculado do inquérito policial e da denúncia. 7. A imprestabilidade da prova coligida pelo Ministério Público, fora do processo crime, pela aplicação do princípio do fruto da árvore envenenada (poisonous tree doctrine).
Eficiência na prestação de serviços de saúde: experiência brasileira do modelo gerencial e comparativo com os países da common law
Authors: Bechara Fábio Ramazzini , Costa Fernanda Soraia Pacheco
Published: June 2019

A reforma administrativa mais recente no Brasil, da década de 1990, pretendeu a implantação do modelo gerencial inspirado nos países da common law, ressaltando-se a necessidade de eficiência, com a aplicação de práticas de gestão da iniciativa privada. Entretanto, a ótica do particular nem sempre é aplicável ao serviço público. Por isso, destaca-se o sistema de saúde do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, uma vez que o primeiro serviu de modelo ao SUS no Brasil, sendo público e universal, enquanto o segundo tem por primazia a prestação do serviço de saúde pelo particular com subsídios estatais em determinadas situações. Serão analisados os dados da Organização Mundial de Saúde e dos governos estudados, as pesquisas e a doutrina referentes à prestação de serviços públicos e à eficiência. Espera-se demonstrar que, mesmo nos países de tradição da common law, a atuação direta do Estado no atendimento de direitos fundamentais pode ser eficiente, enquanto a delegação ao particular pode ser ineficiente, no sentido de ter um alto custo, como é nos Estados Unidos da América.
Ações afirmativas e a efetivação do princípio constitucional da igualdade
Authors: Clève Clèmerson Merlin , Reck Melina Breckenfeld
Published: June 2019

O artigo busca discutir a questão das ações afirmativas, mecanismos de grande relevância para a efetivação do princípio constitucional da igualdade.
A soberania constitucional como obstáculo à institucionalização judiciária do Mercosul
Authors: Gabardo Emerson
Published: June 2019

O autor discute o fenômeno da formação dos blocos regionais e da internacionalização judiciária do Mercosul, contrapondo-o à questão da soberania constitucional dos Estados.
Limites à competência regulatória dos conselhos profissionais
Authors: Finger Ana Cláudia
Published: June 2019

Proposta de parceria entre autarquia de fiscalização profissional esindicato representativo da classe. Análise da Minuta de Resolução que propõe parceria entre a entidade incumbida de exercer o poder de polícia administrativa das profissões que representa e o sindicato da classe para fiscalização acerca da conduta dos profissionais em relação ao recolhimento das contribuições sindicais.
Serviços públicos e concorrência
Authors: Aragão Alexandre Santos de
Published: June 2019

1 A permeabilização do regime dos serviços públicos pela concorrência - 2 Elementos que propiciaram a concorrência nos serviços públicos - 3 Fatores de cautela na concorrencialização dos serviços públicos - 4 Proporcionalidade entre concorrência e necessidades de serviço público: concorrência-instrumento - 5 Instrumentos da concorrência - 5.1 Facilitação à entrada no mercado - 5.2 Redução do espaço de titularidade estatal exclusiva - 5.3 Relativa liberdade de preços - 5.4 Assimetria regulatória - 5.5 Desverticalização e desconcentração - 5.6 Separação entre gestão da infraestrutura e prestação dos serviços - 5.7 Competição entre setores distintos de serviços públicos - 5.8 Compartilhamento de infra-estruturas - 5.8.a A Teoria das Instalações Essenciais (Essential Facilities Doctrine) - 5.8.b A aplicação da Teoria das Instalações Essenciais aos serviços públicos no Direito positivo brasileiro - 5.8.c Natureza jurídica do acesso - 5.8.d Arbitramento administrativo dos conflitos - 6 Conclusão
Renúncia de receita e a lei de responsabilidade fiscal
Authors: Broliani Jozélia Nogueira
Published: June 2019

Introdução - 1 Receitas públicas - Classificação das receitas - Preço público – Tarifa – Pedágio - 2 Receitas tributárias - 2.1 Competência tributária - Espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuiçõessociais e empréstimo compulsório (Teoria qüinqüipartite). - 2.2 As receitasconsideradas tributárias na LRF e no âmbito financeiro - 3 Renúncia de receita - 3.1 Anistia - 3.2 Remissão - 3.3 Isenção de caráter não-geral - 3.4 Subsídio - 3.5 Crédito presumido - 3.6 Alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo - 3.7 Outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado - 4 Critérios exigidos pela LRF para a renúncia de receita - Renúncia de receita e dívida ativa - Estimativa de impacto orçamentário financeiro - Inclusão da renúncia no planejamento - 5 A renúncia de receita eo ICMS - 6 Conclusões - 6.1 Receita Pública é a entrada definitiva de dinheironos cofres públicos - Referências
A Constituição e os requisitos para a investidura do chefe do Ministério Público nos Estados
Authors: Clève Clèmerson Merlin , Martins Alessandra Ferreira
Published: June 2019

1 Introdução - 2 Procedimento de escolha do chefe do Ministério Público - 3 Sistema de freios e contrapesos - 4 Forma de escolha da chefia do Ministério Público e independência funcional - 5 O papel do chefe do executivo - 6 Defesa da Constituição e devida composição da lista tríplice - 7 Conclusão
A perfuração do túnel do metrô sob imóveis urbanos: hipótese de mera limitação à propriedade
Authors: Sundfeld Carlos Ari , Souza Rodrigo Pagani de
Published: June 2019

Introdução - I O direito de propriedade é essencialmente limitado - II Limitações ao uso do subsolo pelo proprietário - III Limitações e sacrifícios do direito de propriedade - IV Análise da situação objetiva do uso do subsolo de imóvel urbano para a implantação de túnel do metrô - Síntese das conclusões
Representação judicial das agências reguladoras e autarquias federais: aspectos controvertidos e distorções
Authors: Locateli Douglas Vitoriano
Published: June 2019

1 Introdução - 2 Regime jurídico da Procuradoria-Geral Federal - 3 Breve desenvolvimento histórico da representação judicial da União. Naturezada vinculação conferida à procuradoria-geral federal - 4 Natureza dos entesda Administração indireta. Vinculação x hierarquia - 5 Principais distorçõesdecorrentes da estrutura da PGF - 6 Proposição
Novos desafios da filtragem constitucional no momento do neoconstitucionalismo
Authors: Schier Paulo Ricardo
Published: June 2019

1.1 Recontextualizando a filtragem constitucional - 1.2 O momentodo neoconstitucionalismo - 1.3 O pós-positivismo principialista - 1.4 Osexcessos da dogmática principialista - 1.5 Direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana e fundamentalismo constitucional - 1.6 A título de conclusão
Absolvição por não existir prova suficiente para a condenação do servidor público e a sua ampla repercussão no processo administrativo disciplinar - inconstitucionalidade do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal e de parte do art. 126, da Lei nº 8.112/90 - (regime jurídico único do servidor público federal)
Authors: Mattos Mauro Roberto Gomes de
Published: June 2019

I Considerações iniciais – II Da absolvição por não existir prova suficiente para a condenação e seus efeitos jurídicos – III Da violação da presunção de inocência e da coisa julgada – inconstitucionalidade de parte do artigo 126, da Lei nº 8.112/90 – IV Da inconstitucionalidade do inciso VI, do artigo 386, do Código de Processo Penal – V Da busca da verdade e da certeza – do princípio constitucional da segurança jurídica – VI Conclusão
Diálogo institucional como pressuposto da efetividade constitucional
Authors: Valle Vanice Regina Lírio do
Published: June 2019

1 Introdução - 2 Contenção do abuso do poder — breve excurso histórico e a “tentação” do Judiciário - 3 Instituições político-estatais e sua inserção no modelo constitucional - 4 Caráter interdependente da conformação do sentido constitucional por cada qual das instituições sociopolíticas como premissa emanada do próprio Texto de Base - 5 Uma ilustração dos riscos: o juricentrismo constitucional traduzido como prática institucional de substituição e descarte - Referências
Pregão para obras e serviços de engenharia
Authors: Monteiro Vera
Published: June 2019

CONSULTA – PARECER - 1 Introdução - 2 A aplicabilidade do pregão ao caso concreto - 3 Conclusões
Os limites das alterações qualitativas nos contratos administrativos
Authors: Reis Luciano Elias
Published: June 2019

Importância do tema - Prerrogativas da administração nos contratosadministrativos - Diferenças entre alteração quantitativa e qualitativa - Alterações qualitativas - Limites das alterações qualitativas - Conclusão - Referências
La dignidad de la persona y el Derecho Administrativo
Authors: Pérez Jesús González
Published: June 2019

Sumario: I Introducción - II El Estado ante la dignidad de la persona - 1 Ladignidad de la persona y el Estado - 2 La dignidad de la persona en el constitucionalismo e la post-guerra - 3 Significado de la dignidad de la persona en los ordenamientos jurídicos - III La dignidad de la persona en el Derecho Administrativo - 1 La dignidad de la persona como principio informador y límite de la actuación de las Administraciones públicas - 2 El respeto debido a la dignidad de la persona en el ejercicio de las funciones administrativas - IV La dignidad de la persona en las relaciones especiales de sujección - 1 Las relaciones especiales de sujeción - 2 Situación del funcionario - 3 Situación militar - 4 Situación del escolar y del estudiante - 5 Situación del recluido en las instituciones penitenciarias - 6 Situación del usuario de servicios públicos y del internado en establecimientos públicos - V Conclusión
Regime próprio de previdência do servidor público – Os princípios da segurança jurídica e proteção da confiança e os direitos em formação
Authors: Ramos Marcelene Carvalho da Silva
Published: June 2019

1 Introdução: contextualizando a questão previdenciária do servidor público no âmbito normativo constitucional e o poder de reforma constitucional - 2 A previdência social como direito fundamental social na CF/88 - 3 Os limites materiais ao Poder de Reforma do Constituinte Derivado: os direitos em formação - 4 Conclusões propositivas: o sistema principiológico do ordenamento constitucional brasileiro aplicável à previdência social dosservidores públicos como garantia dos direitos em formação - Referências
Limites de esgotamento da lei e do regulamento como fontes do Direito Administrativo no Brasil: aspectos introdutórios
Authors: Leal Rogério Gesta
Published: June 2019

O presente trabalho pretende abordar o tema da lei e do regulamento como fontes formais e tradicionais do Direito Administrativo, bem como as suas insuficiências em face das novas relações sociais.
O devido processo administrativo na execução de termo de ajustamento de conduta
Authors: Sundfeld Carlos Ari , Câmara Jacintho Silveira Dias de Arruda
Published: June 2019

A Lei da Ação Civil Pública autoriza o Poder Público a produzir, em consenso com o sujeito obrigado, um título executivo extrajudicial: o termo de ajustamento de conduta (TAC). Este estudo chama a atenção para a existência, na fase de execução desse título, de deveres e direitos de índole processual-administrativa, que impõem à autoridade a realização de procedimento administrativo formal para aferir se e como o TAC foi cumprido. Sem isso, não pode ter início a execução judicial do título, para cobrança da multa cominatória.
El Marco Constitucional del Derecho Administrativo en Colombia Libardo
Authors: Rodríguez Libardo Rodríguez
Published: June 2019

I Introducción - II Las Relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional - III La Proyección del Modelo de Estado en el Conjunto del Derecho Administrativo - IV Principales Principios y Criterios Constitucionales que afectan al Derecho Administrativo - V Las Instituciones del Derecho Administrativo que han sido elevadas a rango constitucional - VI Conclusiones
Políticas públicas: considerações gerais e possibilidade de controle judicial
Authors: Paladino Carolina de Freitas
Published: June 2019

Trata o presente de uma breve análise no tocante ao dever de prestaçõespositivas pelo Estado brasileiro, a partir dos dispositivos constitucionais. Diversas teorias estrangeiras foram recepcionadas no direito brasileiro, masisso não permite que o Estado se exima de suas responsabilidades. Dessaforma, o responsável por assegurar esse direito será o Poder Judiciário, comoguardião da Constituição.
O auxílio funeral e os sujeitos beneficiários
Authors: Bierrenbach Flávio Flores da Cunha
Published: June 2019

Auxílio funeral. Concessão aos familiares. Caracterização do genrocomo membro da família. Proteção constitucional à família e impossibilidade de adoção de conceito restritivo. Legalidade da concessão do benefício previdenciário.
Serviço público e direitos fundamentais
Authors: Garcia Filho José Carlos Cal
Published: June 2019

Neste artigo é tratada a relação entre serviço público e direitos fundamentais. Primeiramente analisam-se os princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito. Aborda-se a participação popular na Administração Pública. Apresentam-se características do Estado Regulador, ou modelo regulatório de Estado de bem-estar. Demonstram-se alguns conceitos do Direito administrativo relacionados aos direitos fundamentais. Sobre os aspectos materiais do serviço público, demonstra-se no que consiste a sua prestação relacionada com o princípio da dignidade da pessoa humana. No que tange ao aspecto formal do serviço público, aborda-se sobre o regime jurídico aplicável. Por fim, afirma-se que a idéia de serviço público deve ser compreendida sob a perspectiva dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana.
O contrato de concessão de serviço público
Authors: Lenz Carlos Eduardo Thompson Flores
Published: June 2019

O presente artigo versa sobre o contrato de concessão de serviço público. Inicialmente o tema da concessão de serviço público é abordado diante das disposições legais e conceituais. Em seguida, são analisados alguns acórdãos que tratam sobre o contrato de concessão e o equilíbrio econômico-financeiro. Sob o enfoque da doutrina e da jurisprudência, é analisada a reversão dos bens na concessão. Aborda-se sobre a encampação como uma das modalidades de extinção da concessão de serviço público, analisando aspectos no tocante a indenização, forma de pagamento e critérios para fixação. Por fim, apresentam-se resumidamente alguns pontos principais tratados ao longo do trabalho.
O dogma da supremacia do interesse público e seu abrandamento pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal através da técnica da ponderação de princípios
Authors: Pedron Flávio Quinaud
Published: June 2019

O presente trabalho pretende reconstruir a compreensão jurisprudencial do STF acerca da relação entre interesses públicos e interesses privado a fim de demonstrar como o primeiro não mais pode avocar primazia sobre o segundo. Tal conclusão, no direito brasileiro, foi obtida a partir do uso pelo Tribunal da técnica de "ponderação de princípios" de Robert Alexy, que também será analisada. Ao final, conclui-se leitura jurisprudencial, em razão do uso de tal técnica, não é uma via adequada ao Estado Democrático de Direito.
Constituição e a fênix: o controle da omissão legislativa renasce das cinzas na proteção aos direitos fundamentais
Authors: Valle Vanice Regina Lírio do
Published: June 2019

Os riscos à supremacia constitucional relacionados à omissão legislativa foram objeto de alerta desde o início do nosso processo constitucional. Apesar disso, as ações específicas criadas para prevenção dessas ameaças foram inicialmente deixadas de lado pela Suprema Corte até o ano passado, em consonância com uma compreensão de que o sistema de freios e contrapesos se apresentava como um obstáculo insuperável à construção de uma solução adequada. Esse artigo percorre decisões recentes da Corte, onde uma nova trilha de superação das omissões legislativas está sendo concebida, revivificando a idéia de que a jurisdição constitucional possa ser um caminho para, quando menos, endereçar-se ao Legislativo e provocar uma reação institucional que possa restaurar a normalidade constitucional pela edição da lei requerida. A tarefa não está completa, e as decisões ainda tateiam a solução mas precisamos assumir esse vazio, e ter em mente que as soluções não estão ainda desenvolvidas, mas aguardando para serem construídas de molde a assegurar efetividade constitucional.
Políticas públicas: o diálogo entre o jurídico e o político
Authors: Faria Júlio Herman
Published: June 2019

Interpretam-se as Políticas Públicas como um sistema, composto de vários subsistemas integrantes. O subsistema de controle social, como os institutos da participação do cidadão, precisa ser intensificado para um funcionamento equilibrado e eficaz desse sistema. O Direito Administrativo é chamado para essa missão democratizante.
La tutela cautelare nel processo amministrativo
Authors: Colapinto Filippo
Published: June 2019

Il giudizio amministrativo ha la funzione di anticipare, sia pureprovvisoriamente, l’effetto tipico del provvedimento finale; tale carattereanticipatorio ha consentito di affermare il principio della strumentalitàdella tutela cautelare rispetto a quella resa dalla sentenza. L’elaboratoripercorre — con particolare attenzione alla giurisprudenza, oltre cheinterna più recente, soprattutto quella di matrice comunitaria che haprofondamente inciso l’istituto esaminato — gli sviluppi dell’istitutodella tutela cautelare nel processo amministrativo dopo la “rivoluzionecopernicana” operata con la l. n. 205/2000. Si analizzano, inoltre, alcunequestioni di concreta applicazione pratica sorte a seguito dell’introduzione,limitatamente alle controversie in tema di appalti pubblici, della tutelacautelare ante causam ad opera dell’art. 245 del D.lgs n. 163/2006.
El Derecho Europeo y su incidencia en la Administración
Authors: Ferrari Giuseppe Franco
Published: June 2019

El Autor ilustra las transformaciones del sistema administrativo nacional inducidas por la integración europea, aunque en un marco de recíprocos intercambios e influencias. En la prima parte, el Autor pone de relieve las peculiaridades del sistema decisional comunitario, desde la óptica de la así llamada comitología, y de su estructura “en red”. Como consequencia de la integración, se manifestó como necesaria la creación de estructuras interministeriales o en la maquina de la Presidencia del Consejo de Ministros, con tareas de coordinación entre políticas administrativas nacionales y comunitarias, y de organismos operantes en el ámbito de lasdiferentes formas de co-administración, de auxiliariedad y de ejecución también, como en el caso de las Autoridades Independientes cuya creaciónha sido impulsada por la legislación comunitaria. Sucesivamente, el Autorsubraya la entrada del principio de subsidiaried en el ordenamiento  nacional que ha contribuido a una profunda reforma de la articulación territorial del poder, los entes territoriales diferentes del Estado así alcanzando un nivel decisamente superior de autonomía. En fin, el Autor analiza la “europeización” del derecho administrativo sustancial (privatizaciónes, liberalizaciones, contratos públicos, principios de proporcionalidad, de legítimo encargo, de precaución, con sus evidentes manifestaciones en el procedimiento administrativo) y procesal también.
Função regulatória da licitação
Authors: Ferraz Luciano
Published: June 2019

O artigo trata da licitação como instrumento de regulação de mercado. A utilização dos contratos governamentais como forma de indução de práticas econômicas com efeitos concorrenciais e sociais desejáveis.
Outcome of Revision Surgery for Infection After Total Knee Arthroplasty
Authors: Leta Tesfaye H. , Lygre Stein Håkon L. , Schrama Jan C. , Hallan Geir , Gjertsen Jan-Erik , Dale Håvard , Furnes Ove
Published: June 2019

Background:

Periprosthetic joint infection (PJI) after knee arthroplasty surgery remains a serious complication, yet there is no international consensus regarding the surgical treatment of PJI. This study aimed to assess prosthesis survival rates, risk of revision, and mortality rate following different surgical strategies (1-stage versus 2-stage implant revision and irrigation and debridement with implant retention) that are used to treat PJI.

Methods:

The study was based on 644 total knee arthroplasties (TKAs) that were revised because of a deep infection (i.e., surgically treated PJI) and reported to the Norwegian Arthroplasty Register (NAR) from 1994 to 2016. Kaplan-Meier and multiple Cox regression analyses were performed to assess implant survival rate and risk of revision. We also studied mortality rates at 90 days and 1 year after revision for PJI.

Results:

During the follow-up period, 19% of the irrigation and debridement cases, 14% of the 1-stage revision cases, and 12% of the 2-stage revision cases underwent a subsequent revision because of a PJI. The 5-year Kaplan-Meier survival rate with revision for infection as the end point was 79% after irrigation and debridement, 87% after 1-stage revision, and 87% after 2-stage revision. There were no significant differences between 1-stage and 2-stage revisions with subsequent revision for any reason as the end point (relative risk [RR], 1.7; 95% confidence interval [CI], 0.9 to 3.5) and no difference with revision because of infection as the end point (RR, 1.6; 95% CI, 0.7 to 3.7). In an age-stratified analysis, however, the risk of revision for any reason was 4 times greater after 1-stage revision than after 2-stage revision in patients over the age of 70 years (RR, 4.3; 95% CI, 1.3 to 14.8). Age had no significant effect on the risk of subsequent revision for knees that had been revised with the irrigation and debridement procedure. The 90-day and 1-year mortality rates after revision for PJI were 1.2% and 2.5%, respectively.

Conclusions:

Irrigation and debridement yielded good results compared with previous published studies. Although the 1-stage revisions resulted in a fourfold increase in risk of subsequent revision compared with the 2-stage revisions in older patients, the overall outcomes after 1-stage and 2-stage revisions were similar.

Level of Evidence:

Therapeutic Level III. See Instructions for Authors for a complete description of levels of evidence.
Tabaquismo y cáncer de pulmón
Authors: Zinser Juan W
Published: June 2019

El tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón. Parti­cipa en la etiología y, dependiendo de la intensidad y duración, influye en el tipo histológico, el estadio de la enfermedad y el efecto del tratamiento, por lo que nunca es tarde para dejar de fumar. La toxicidad del humo del tabaco es tan alta que no existe ninguna modalidad segura de tabaquismo. Los filtros, las diferentes variedades de cigarros light, los puros, pipas de agua, etc. son prohibitivamente dañinas. Inclusive los diferentes dispositivos electrónicos para la administración de nicotina, además de promocionar la adicción, tienen efectos respiratorios y cardiovasculares a corto plazo y, aunque aún es pronto para conocer sus consecuencias a largo plazo, se han identificado efectos en la proliferación celular y progre­sión tumoral. Por lo anterior, las campañas para el control del tabaquismo deben considerar estos productos como la principal amenaza para el control del tabaquismo.
Detección temprana de cáncer de pulmón en México
Authors: Arroyo-Hernández Marisol , Zinser-Sierra Juan W , Vázquez-García Juan Carlos
Published: June 2019

La detección temprana de cáncer pulmonar (CP) en población de alto riesgo tiene el potencial de diagnosticar la enfermedad en estadios tempranos y facilitar el tratamiento oportuno con el fin de disminuir la tasa de mortalidad. En México, como en otros países en vías de desarrollo, además del tabaquismo, la exposición al humo de leña se posiciona como uno de los principales factores de riesgo para desarrollar CP, lo cual no se ha considerado en estudios de tamizaje previamente publicados. Distintas interrogantes surgen en relación con quiénes son las personas que presentan un alto riesgo de desarrollar CP en América Latina, cuál es el costo-beneficio de poner en marcha un programa de detección oportuna de CP en México y cuáles son los obstáculos que los países de la región enfrentan para su implementación.
Incidencia, mortalidad y costos de la atención por cáncer de pulmón en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Authors: Rascón-Pacheco Ramón Alberto , González-León Margot , Arroyave-Loaiza María Gilma , Borja-Aburto Víctor Hugo
Published: June 2019

Objetivo. Analizar la tendencia temporal de la incidencia y la mortalidad del cáncer de pulmón, así como los costos asociados con su atención médica. Material y métodos. Se estimó el número de casos incidentes a partir de los egre­sos hospitalarios de 276 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2006 y 2016. Se calcularon tasas de mortalidad crudas y ajustadas. Los costos del tratamiento ambulatorio y hospitalario se calcularon con base en los costos médico-técnicos de referencia o costos estándar de 2015. Resultados. Tanto la incidencia como la mortalidad muestran tendencia descendente. El costo de la atención médica de los 2 539 pacientes de 2017 fue de 42 millones de dólares americanos, con costo promedio por paciente de 16 527 dólares americanos. El gasto promedio anual de pensiones por invalidez es de 97.2 millones de pesos. Conclusiones. Es probable que la reducción del riesgo de enfermar y mo­rir por cáncer de pulmón en derechohabientes del IMSS se deba a las medidas de control del humo de tabaco. Todavía es necesario establecer estrategias para diagnosticar y tratar a los pacientes en estadios tempranos.
Legal and Policy Requirements of Basic Health Insurance Package to Achieve Universal Health Coverage in a developing country
Authors: Hayati Ramin , Kavosi Zahra , Bastani Peivand , Kabir Mohammad Javad , Sobhani Ghasem , nasab Hamide Javadi
Published: June 2019

Objectives

This study has analyzed the policy-making requirements related to Basic health insurance package at the national level with a systematic view.

Results

All the documents presented since the enactment of universal health insurance in Iran from 1994 to 2017 were included applying Scott method for assuring meaningfulness, authenticity, credibility and representativeness of the documents. Then, content analysis was conducted applying MAXQDA10. The legal and policy requirements related to Basic health insurance package were summarized into 11 main themes and 54 subthemes. The main themes include financing benefit package, necessity to determine the package, organizational structure, tariffing and purchasing the packages, services covered by the package, expanded coverage of population, provision of services, implementation rules, premium, integration of policies. According to the results, there is a growing trend in the themes related to Basic health insurance package in terms of the development of legal mechanisms in the last two decades. Provisions are almost comprehensive: as it was described, notable points in this regard are discussions related to the administration and implementation of these cases, monitoring, and finally controlling them.
The effect of concurrent mental illness on tuberculosis treatment outcomes at Butabika National Referral Mental Hospital – Uganda
Authors: Kimuli Derrick , Alfred Etwom , Kirirabwa Nicholas Sebuliba , Tibyonza Racheal , Okello Daniel Ayen , Kibwika Brian , Wieland Julie A. , Lukoye Deus
Published: June 2019

Background

The renaissance of tuberculosis (TB) through certain groups of the population including patients with mental illness has been observed for the last 30 years. However, literature on treatment outcomes of patients with mental illness is still scarce. The following research examines the impact of concurrent mental health illness on TB treatment outcomes in Butabika National Referral Mental Hospital.

Methods

A retrospective analysis of data for registered TB patients with and without mental-illness for the period July 2013 to December 2015. Data was extracted for age, sex, human immunodeficiency virus (HIV) serostatus and Directly Observed Treatment (DOT) status, TB classification and history of TB treatment. For HIV co-infected patients, data on Co-trimoxazole preventative therapy (CPT) and anti-retroviral therapy (ART) uptake was collected. Treatment outcomes of patients with and without mental illness were analyzed.

Results

A total of 325 records were analyzed, of which 105 (32%) patients were found to have had mental illness. Of the patients with mental illness, 61 (58%) were HIV positive while of those without mental illness, 134 (61%) were HIV positive. Patients with mental illness were less likely to complete treatment (adj. OR 0.3, 95% CI 0.2 - 0.5, p = 0.000) more likely to die, (adj. OR 2.3, 95% CI 1.2 – 4.3, p = 0.01) and more likely to get lost to follow up during treatment (adj. OR 2.8, 95% CI 1.3 – 6.0, p = 0.005) compared to those without mental illness.

Conclusion

Mental illness is associated with unfavorable outcomes of TB treatment. We recommend targeted interventions for patient follow up at this hospital and further studies to guide improvement in the quality care in this patient population. We also recommend psychosocial assessment and counselling for all patients on TB treatment as practice to improve treatment outcomes for all TB patients in Kampala.