bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM DARI DAERAH KABUPATEN /KOTA KEPADA PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarat)
Authors: Widya Bambang
Published: July 2020

Penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadi tidak sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan yaitu pengaturan kewenangan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Undang Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI UNSUR KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN).
Authors: Hanafiah Muniroh
Published: July 2020

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  pasal 20 ayat 1 pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya Pemerintah Indonesia menyeleggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah sejak dimulai sejak 1 Januari 2014. Salah satu permasalahan yang timbul dengan menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional adalah permasalahan pertanggungjawaban hukum BPJS atas buruknya pengelolaan program kualitas layanan kesehatan yang diimplementasikan pada rumah sakit menjadi suatu hal yang terpisah dengan teori pertanggungjawaban hukum. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menentukan apakah BPJS dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit kepada pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bedarasakan hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk dan aspek pertanggungjawaban Hukum BPJS digunakan teori Rechtmatigheid dan Doelmatigheid , unsur perbuatan melawan hukum BPJS bisa ditentukan oleh Pengukuran dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan BPJS dengan menggunakan indicator perjanjian kredensialing dan unsure kerugian yang diderita Rumah sakit dan pasien yang dilakukan oleh audit BPK, akuntan public dan BPKP agar unsur perbuatan melawan hukum dapat di buktikan, tidak hanya pertanggungjawaban segi akuntabilitas GCG saja, namun BPJS sebagai badan hukum harus dipersamakan dengan hukum.
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DALAM UPAYA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Authors: Kriswanto Kriswanto
Published: July 2020

Salah satu tujuan pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi warga negara. Oleh karena itu, mewujudkan pertahanan dan keamanan merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Pada saat ini fenomena terorisme telah menjadi fenomena global yang telah merambah seluruh negara termasuk Indonesia. Terorisme merupakan extra ordinary crime karena telah membahayakan idiologi, keamanan, kedaulatan dan mempunyai tujuan tertentu. Dibutuhkan penanganan secara khusus, terarah, terencana dan berkesinambungan dari seluruh komponen negara termasuk dalam melibatkan TNI untuk memberantas tindak pidana terorisme dan dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga terkait serta seluruh komponen masyarakat termasuk TNI. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan formulasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana, implementasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana serta peran TNI dalam pemberantasan terorisme dimasa yang akan datang dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peran tentara nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dalam beberapa tahap, yakni melalui tahap kebijakan formulasi, tahap implementasi dan peran TNI dimasa yang akan datang.
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN AGEN LAKU PANDAI (BRANCHLESS BANKING) DALAM PELAKSANAAN PERANTARA KEUANGAN (FINANCIAL INTERMEDIARY) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEPERCAYAAN (FIDUCIARY PRINCIPLE)
Authors: Ramdhany Priadhi Harry
Published: July 2020

Bank as a financial services institution monetary and funds for people who have trusted to save their money and other’s loan for some capital to operate their business. Otherwise there are many people in Indonesia do not having deposite or knowing financial services such; Loan for capital business. For example in Indonesia  financial services only reach 52% from population. There are many factors include low income, there are no social guarantee otherwise the Bank distance is to far. Branchless Banking is a disruptive innovation from financial services for outreach people commonly village to increased potential Bank for people to save their money, loan for capital business without worried about Bank distance. With Principle Agency Of Branchless Banking there are many Agent in other’s outreached places eccept village. BTPN Tbk Wow! In Village Ciampea Bogor City was one of the most Principle Agency Of Branchless Banking in Indonesia. Therefore there are Law was binding in application Principle Agency Of Branchless Banking between Bank and Agent. The research will be descriptive and analytical research and also use a juridicial and normative approachment method. The stages of the research consist of literature and field research. Juridicial and normative approachment focus on Legal Standing Between Bank and Principle Agency Of Branchless Banking and the field research is Bank BTPN Wow! As a Branchles Banking financial services in Village Ciampea, Bogor City. Based on the results of the research, Financial Inclusion based on Legal Standing Between Bank and Principle Agency Of Branchless Banking related to Rules Of Contract such; Good Faith, Personality, and Agreement. The term of Agreement means capability, responsibility, and liability which different between Bank and Agent. Implementation procedure Customer due diligence (CDD) harm to Agent cause breaking or Crime against law or contract between bank or customer or it is a right for custumer to binding the Agent to Court
EKONOMI ISLAM DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Authors: Badruzaman Dudi
Published: July 2020

ABSTRACTThis research will describe the history of modern Islamic economic and political relations with the law in an effort to formulate various Islamic economic laws. This article also describes the position of the Islamic economy in the Indonesian legal system so that a description of how Islamic economy can be implemented in the Indonesian economy will be obtained. This study aims to find a basis for the development of Islamic economic law in two periods, the New Order and the Reformation Era. So that Islamic economic instruments can be used as an important part of the mainstream of national economic policy, there needs to be a systematic effort to create a sharia economic political design. This design must include three main domains, namely the realm of regulation and the rule of law, the realm of institutional strengthening and expansion, and the realm of internalizing sharia economic values in the life of the state and society.Keyword: Islamic Economics, Politics of Law, and Governance ABSTAKPenelitian ini akan menguraikan sejarah hubungan ekonomi dan politik Islam modern dengan hukum dalam upaya merumuskan berbagai UU ekonomi Islam. Artikel ini juga menggambarkan posisi ekonomi Islam dalam sistem hukum Indonesia sehingga akan diperoleh deskripsi bagaimana implementasi ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  mencari dasar bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang ada di dua periode, Orde Baru dan Era Reformasi. Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. Kata kunci: Ekonomi Islam, Politik Hukum, dan Tata Hukum
KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEDIS DI INDONESIA
Authors: Setyawan Bambang Sayekti
Published: July 2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kebijakan restorative justice dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana medis dan memiliki prospek yang dapat menjadi solusi komprehensif bagi pelaku tindak pidana medis, korban, masyarakat, dan negara, pada masa yang akan datang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan data dan analisis, penulis mendapatkan jawaban bahwa kebijakan restorative justice dapat diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana medis dengan cara nonlitigasi, kuasi litigasi, dan litigasi. Penerapan kebijakan restorative justice yang lebih mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarga korban, masyarakat, serta penegak hukum, terbukti lebih “kompatibel” dan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, kebijakan restorative justice memiliki prospek yang baik untuk diterapkan sebagai solusi komprehensif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana medis pada masa yang akan datang sebagai ius constituendum. Bagi Indonesia, ternyata restorative justice bukanlah hal yang baru, mengingat nilai-nilainya telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia: Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, kebijakan restorative justice dalam upaya penanggulangan tindak pidana medis selain memiliki prospek yang baik juga dirasakan lebih sesuai dan mudah dilaksanakan dengan metode konstruksi, kodifikasi, dan unifikasi. Untuk menjadikannya sebagai hukum positif diperlukan kebijakan hukum untuk melakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia sebagai entry point.
IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA WARIS DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA
Authors: Marufin Marufin
Published: July 2020

Peradilan Agama telah menerapkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, realitanya terdapat gap antara teori dengan implementasi, terkhusus perkara waris di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini: 1)Menggali dan mengungkapkan kompetensi skill mediator yang dibutuhkan dalam menyelesaikan mediasi perkara waris di wilayah PTA. Surabaya,2)Mengungkapkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian perkara waris melalui implementasi mediasi di wilayah PTA. Surabaya,3)Menyingkap efektivitas mediasi yang dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkara waris di wilayah PTA. Surabaya. Metode menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, teknik pengumpulan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian: 1)Kompetensi skill mediator bersertifikat yang menangani perkara waris belum optimal, 2)Implementasi mediasi perkara waris sudah berjalan sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, namun kemaslahatan belum optimal, 3)Mediasi perkara waris yang efektif dapat mendukung kepastian hukum, tahun 2014-2015, hingga saat ini, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkara waris melalui mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA. Surabaya belum efektif.
Qur’an Law’s Perspectives: Surah Al-Baqarah Verse 83 in Early Childhood Education
Authors: Rofiq Nur , Mus'idah Titik
Published: July 2020

Children in early childhood is the golden age in a completely human life, they start to sense the environment and ready to receive the education. They ready to get an enhancement of physical function and their psychic is ready to respond and actualized. Problem; 1. How is the concept of Early Childhood Education in the interpretation of the Qur’an Surah Al-Baqarah verse 83? 2. How is the actualizing of Early Childhood Education in the interpretation of the Qur’an Surah Al-Baqarah verse 83? This research aims to analyze the concept and actualization of Early Childhood Education in the interpretation of Surah Al-Baqarah verse 83. The research method is a literature study that based on the book research, notes, and the result of previous research, magazine, and journal. The primary source is Qur’an especially in Surah Al-Baqarah verse 83 and the Prophet’s hadith about Early Childhood Education. The secondary source is the interpretation of the Qur’an about Early Childhood Education and relevant books. Based on the results of the study it found that in Early Childhood Education based on the Qur'an of Surah Al-Baqarah verse 83. Students must be inculcated in an attitude of keeping promises, worshiping God, doing good to parents, doing good with relatives, do good to orphans, say good words to fellow human beings, establish prayer, give alms and not break promises. Kata Kunci: Al-Baqarah verse 83; Early Childhood Education; PAUD. AbstrakTujuan penelitian yaitu untuk mengurai tema konsep dan aktualisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  dalam tafsir Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 83. Metode penelitiannya studi kepustakaan (library research) yaitu  penelitian berbasis buku, baik berupa buku catatan, hasil penelitian terdahulu, majalah, artikel dan jurnal. Sumber primernya Al-Qur’an khususnya Surat Al-Baqarah ayat 83 dan Hadist Nabi yang berkaitan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  Sumber sekundernya tafsir Al-Qur’an tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan buku yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 83 maka peserta didik harus ditanamkan sikap selalu menepati janji, menyembah Allah, berbuat baik terhadap orang tua, berbuat baik dengan kaum kerabat, berbuat baik kepada anak yatim,  mengucapkan perkataan yang baik kepada sesama manusia, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan tidak mengingkari janji       Kata Kunci: Sumber Hukum; Al-Baqarah: 83, PAUD.
Pengaruh ASI Eksklusif+MP-ASI terhadap Status Gizi Bayi Usia 6̶̶ ̶9 Bulan di Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Authors: Nasa Alma Tanzia , Nurhayati Eka , Rachman Hana Sopia , Zulmansyah Zulmansyah , Garna Herry
Published: July 2020

Nutrisi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Untuk meningkatkan status gizi agar menurunkan angka kematian anak, United Nations Children's Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak diberi air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan, lalu diberi makanan pendamping ASI setelah 6 bulan, dan ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Menurut WHO, makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) merupakan sebuah proses penting yang mengedepankan kesiapan bayi dalam menyambut makanan yang akan dikonsumsinya. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh ASI eksklusif+MP-ASI terhadap status gizi bayi usia 6̶̶−9 bulan. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cohort  menggunakan teknik pemilihan sampel cluster random sampling periode Maret−Juni 2018. Pengumpulan data diambil dari hasil pengukuran antropometri  berat badan/usia untuk mengetahui status gizi bayi 4 bulan ke depan (bulan ke-6, -7, -8, dan -9). Hasil penelitian menggunakan analisis uji Fisher exact dan Kruskal Wallis diperoleh dari 52 sampel. Jumlah kelompok yang diberi ASI eksklusif 27 bayi, sedangkan jumlah kelompok yang diberi ASI noneksklusif 25 bayi. Hasil analisis didapatkan terdapat pengaruh ASI eksklusif+MP-ASI terhadap kenaikan status gizi pada kelompok ASI eksklusif maupun noneksklusif (p=0,047). Faktor pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan sosio ekonomi keluarga terhadap status gizi kelompok ASI eksklusif dan noneksklusif tidak terdapat pengaruh (p=0,19; p=0,25 dan p=0,54). Kenaikan status gizi kedua kelompok tersebut tiap bulannya mengalami kenaikan yang signifikan. Simpulan terdapat pengaruh ASI-eksklusif+MP-ASI terhadap status gizi bayi usia 6̶̶−9 bulan di Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Anak Jalanan di Tambun Selatan Kota Bekasi
Authors: Mansoorah Atia , Azhali Buti Azfiani , Respati Titik , Garina Lisa Adhia , Garna Herry
Published: July 2020

Anak jalanan masih menjadi masalah di Indonesia khususnya Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi yang mewakili daerah kumuh dan tingkat kriminal yang tinggi. Lingkungan mempengaruhi perilaku anak jalanan yang identik dengan kelalaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan karakteristik dengan PHBS di Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi. Penelitian dilakukan dari Januari-Juli 2018. Instrumen berupa kuesioner dan wawancara tentang karakteristik, mencuci tangan, sikat gigi, buang air besar di toilet, dan merokok pada anak jalanan usia 7-18 tahun, tidak hidup nomaden, dapat membaca dan menulis, serta dapat mengikuti dari awal hingga akhir. Metode penelitian merupakan cross sectional dengan desain penelitian analitik kategorik tidak berpasangan, uji Chi Square, Fisher's Exact, Goodman dan Kruskal Tau, dan Kendall's Tau-b. Mayoritas dari 80 orang adalah 44 perempuan, 57 orang berusia 7-12, dan 47 orang berpendidikan sekolah dasar (SD). Terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik jenis kelamin dengan PHBS, yaitu nilai p=0,04. Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik status pendidikan dengan PHBS, yaitu nilai p=0,049. Kesimpulannya, mayoritas anak jalanan di Kecamatan Tambun Selatan tergolong tidak ber-PHBS, namun perempuan lebih ber-PHBS dibanding laki-laki dan status pendidikan SD lebih ber-PHBS dibanding status pendidikan lain.
Faktor yang Memengaruhi Status Imunisasi Dasar di Cijagra Lama Kota Bandung Periode Agustus-November Tahun 2019
Authors: Ramadianti Rhena Alma , Garna Herry , Garina Lisa Adhia
Published: July 2020

Imunisasi merupakan upaya memberikan kekebalan pada anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat antibodi untuk mencegah penyakit tertentu. Kelengkapan imunisasi dipengaruhi oleh banyak faktor.  Tujuan penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi cakupan imunisasi dasar di Puskesmas Cijagra Lama Kota Bandung periode Agustus−November 2019. Desain penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Data hasil penelitian dianalisis univariat untuk menghitung distribusi, frekuensi, karakteristik responden, dan karakteristik setiap variabel penelitian. Sampel penelitian adalah ibu yang datang ke Puskesmas Cijagra lama Kota Bandung dengan membawa bayi berusia 0−24 bulan yang akan dilakukan imunisasi dasar. Pengambilan sampel dengan cara total sampling. Besar sampel sebanyak 139 responden. Hasil penelitian adalah ibu yang membawa anaknya untuk imunisasi lengkap didominasi oleh ibu yang berusia <30 tahun (57,1%), ibu rumah tangga (84,2%), pendidikan terakhir SMA dan perguruan tinggi (86,5%), pendapatan keluarga hampir sama antara <UMR dan ≥UMR, tidak takut akan efek samping, sudah tradisi keluarga diberikan imunisasi, tidak ada larangan agama, biaya imunisasi masih terjangkau, sedangkan imunisasi tidak lengkap didominasi oleh ibu yang berusia ≥30 tahun (83,3%), ibu rumah tangga (83,3%), pendidikan terakhir SMA dan perguruan tinggi (50%), dan pendapatan keluarga <UMR (66,7%), pengetahuan jadwal imunisasi kurang, dan mengetahui rumor buruk tentang kandungan vaksin. Simpulan, faktor yang memengaruhi status imunisasi dasar lengkap didominasi oleh ibu yang tidak takut akan efek samping, sudah tradisi keluarga melakukan imunisasi, tidak ada larangan agama, biaya imunisasi terjangkau, sedangkan imunisasi dasar tidak lengkap dipengaruhi oleh faktor pengetahuan jadwal imunisasi kurang, dan mengetahui rumor buruk tentang kandungan vaksin.
Kadar IL-17 dan TNF alfa pada pasien Dermatitis Fase Akut dan Fase Kronik
Authors: Andarini Mia Yasmina , Suwarsa Oki , Gunawan Hendra
Published: July 2020

Sitokin sel T helper (Th)2 lebih berperan dalam patogenesis dermatitis atopik (DA) fase akut, sedangkan sitokin sel Th1 lebih berperan pada fase kronik.Patogenesis DA dipengaruhi pula oleh interleukin (IL)-17 yang dihasilkan sel Th17, sel Th1, sel Th2, dan sel B. Ekspresi IL-17 meningkat pada lesi kulit DA fase akut dibandingkan fase kronik. Tumor necrosis factor-α (TNF-α) merupakan sitokin proinflamasi yang dapat dihasilkan sel Th1 dan Th17. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar IL-17 dan TNF-α dalam serum pasien DA fase akut dibandingkan fase kronik.     Penelitian dilaksanakan selama periode Januari-Februari 2013 di Poliklinik Alergi dan Imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian klinis secara potong lintang, berdasarkan studi analitik observasional. Subjek penelitian berjumlah 31 pasien, terdiri dari 15 pasien DA fase akut dan 16 fase kronik yang didapatkan melalui consecutive sampling. Terhadap subjek penelitian dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan diagnosis ditegakkan sesuai dengan kriteria Hanifin dan Rajka, kemudian dilakukan pengambilan serum untuk pemeriksaan IL-17 dan TNF-α.     Hasil penelitian memperlihatkan kadar IL-17 dan TNF-α dalam serum pasien DA fase akut secara berurutan adalah 16,50 pg/ml dan 7,70 pg/ml, sedangkan pada fase kronik secara berurutan adalah 14,84 pg/ml dan 7,69 pg/ml. Berdasarkan uji beda kadar IL-17 dan TNF-α pada fase akut dan fase kronik didapatkan nilai p > 0,05.       Simpulan penelitian ini adalah kadar IL-17 dan TNF-α dalam serum pasien DA fase akut tidak berbeda dibandingkan fase kronik.
Pengaruh Paparan Asap Rokok Tersier Terhadap Kadar Glukosa Darah Mencit
Authors: Nauval Ihsan Muhammad , Furqaani Annisa Rahmah , Indrasari Eva Rianti
Published: July 2020

Meningkatnya jumlah perokok aktif yang mungkin berimplikasi pada peningkatan jumlah perokok sekunder dan tersier. Salah satu dampak buruk rokok yaitu dapat meningkatkan kadar gula darah. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh paparan asap rokok tersier terhadap kadar glukosa darah mencit. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental in vivo dengan subjek penelitian mencit yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan dan kelompok perlakuan yang diberi asap rokok tersier selama 29 hari dengan pemeriksaan darah dilakukan pada tiga periode, yaitu minggu ke-0, ke-2, dan ke-4. Hasil penelitian menunjukkan kadar glukosa darah kelompok perlakuan (203,8 mg/dL) lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol (163 mg/dL) pada minggu ke-4. Hasil uji t independent memperlihatkan nilai p lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Adapun pada kelompok kontrol (p=0,450) dan perlakuan (p=0,120) tidak terdapat perbedaan kadar glukosa darah antara minggu ke-0 dan ke-4. Hasil uji t dependen memperlihatkan nilai p lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa paparan asap rokok tersier pada penelitian ini memengaruhi kadar glukosa darah. Asap rokok tersier mengandung berbagai bahan yang berbahaya salah satunya nikotin yang dapat memengaruhi metabolisme glukosa dengan cara menginduksi keadaan stres oksidatif yang dapat merusak lipid, protein, dan dapat memengaruhi kemampuan sel untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh sehingga dapat terlihat hiperglikemia pada mencit yang terpapar asap rokok tersier.
Kriptografi Polyalphabetic One-Time Pad
Authors: Permanasari Yurika , Harahap Erwin
Published: July 2020

Abstrak. Makalah ini membahas kajian hasil studi pustaka dari beberapa sumber yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pembelajaran program linier dengan berbantuan QM for Window efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan resiliansi matematik. Uraian yang dikaji didasarkan atas analisis terhadap: 1) definisi dari kemampuan berpikir kritis dan resiliensi matematika berdasarkan para pakar; 2) ciri-ciri kemampuan berpikir kritis dan resiliensi matematik; 3) langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah program linier dengan bantuan QM for Windows.Kata kunci: berpikir kritis dan resiliensi matematik, program linier, QM for WindowsCryptography Polyalphabetic One-Time PadAbstract. This paper study literature from the resources  references relevant. The purpose  is  for finding of linier proggraming teaching assisted with QM for Window effectively by developing critical thinking and reciliency mathematical abilities. The analysis investigation  based on : 1) The definition of critical thinking and reciliency mathematical abilities according to the scientists; 2) The characteristics of critical thinking and reciliency mathematical abilities; 3) The stages of problem solving by linier programming assisted with QM for Windows.Keywords: critical thinking, critical thinking abilities, linier programming, QM for Windows
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen
Authors: Ginting Wenny Anggeresia , Munawarah Munawarah
Published: July 2020

Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan untuk membayarkan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh kepada pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Variabel independen dalam penelitian ini adalah laba bersih (profitabilitas) yang diukur melalui ROE, arus kas dan utang (leverage) yang diukur melalui DER. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen yang diukur dengan DPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah ROE, arus kas dan DER memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR pada Perusahaan Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode studi dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan perusahaan dari tahun 2012-2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan metode pengambilan sampel purposive sampling. Dari total 60 perusahaan, hanya diambil 17 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Nilai R Square (R²) adalah 0,328 yang mengindikasikan bahwa variasi variabel kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh variasi variabel laba bersih, arus kas, dan utang sebesar 32,8 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan laba bersih, arus kas dan utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara parsial laba bersih (profitabilitas) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, arus kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, dan utang(leverage) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Kata Kunci : Profitabilitas, Arus Kas, Leverage, Kebijakan Dividen
Karakteristik Komite Audit Dalam Memengaruhi Tindakan Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI)
Authors: Supriyadi Yosua Wage , Ginting Yoremia Lestari , Irwansyah Irwansyah
Published: July 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik personal komite audit terhadap tindakan manajemen laba yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 yang berjumlah 129 sampel data. Karakterisitk komite audit diproksikan dengan ukuran komite audit, jumlah anggota komite audit independen, perbedaan gender komite audit, jumlah pertemuan rapat komite audit dan latar belakang komite audit, sedangkan manajemen laba diproksikan menggunakan nilai diskresi akrual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak dapat memengaruhi tindakan manajemen laba, komite audit independen dapat memengaruhi tindakan manajemen laba namun dengan arah yang postif, perbedaan gender komite audit tidak dapat memengaruhi tindakan manajemen laba, jumlah rapat komite audit tidak dapat memengaruhi tindakan manajemen laba dan hanya latar belakang komite audit yang mampu memengaruhi tindakan manajemen laba dengan arah negatif. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam meminimalisir tindakan manajemen laba dan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur tentang manajemen laba selanjutnya.
Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), dan Financial Value Added (FVA)
Authors: Masyiyan Rahmah Arafati
Published: July 2020

EVA, MVA, and FVA analysis techniques are used to see better and more efficient financial performance of the company. This study aims to determine financial performance based on EVA (Economic Value Added) method, Market Value Added, and Financial Value Added in coal mining sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses a descriptive quantitative method, with a purposive sampling technique in the coal subsector mining companies listed on the Stock Exchange and posting operating profit for the period 2014-2018.EVA results in this study are 6 companies with stock codes BYAN, DOID, ITMG, PTBA, SMMT, and TOBA which have positive EVA values over a period of 5 years. Then from this study there are MVA results that tend to be negative. There are 3 companies with stock codes DOID, ITMG, and PTRO that have negative MVA values each year for a period of 5 years. Then for the FVA value generated in this study, there are 3 companies that have negative FVA values each year during the study period, those companies are companies with stock codes DOID, KKGI, and PTRO.
Audit Partner Rotation Meningkatkan Audit Fee ?
Authors: Fridaini Fuby , Sukarmanto Edi , Anggraeni Puspita
Published: July 2020

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit partner rotation, mandatory partner rotation, dan voluntary partner rotation terhadap peningkatan audit fee. Dalam melakukan pengujian terhadap tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan sampel penelitian 81 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk rentang pengamatan 2008 – 2014 atau 567 pengamatan (firm year). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit partner rotation memberikan pengaruh terhadap audit fee, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi. Disamping itu, peningkatan audit fee juga dipengaruhi oleh mandatory partner rotation, baik pada tahun terjadinya rotasi maupun pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah voluntary partner rotation hanya mempengaruhi peningkatan audit fee di tahun terjadinya rotasi, sedangkan pada tahun pertama dan tahun kedua setelah terjadinya rotasi tidak mempengaruhi peningkatan audit fee. Penelitian ini memberikan implikasi kepada regulator dalam mempertimbangkan lamanya rotasi wajib bagi partner, sedangkan untuk kepentingan perusahaan, dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan apakah akan melakukan pergantian kantor akuntan ataukah melakukan pergantian partner.   Kata Kunci: Audit Fee, Audit Partner Rotation, Mandatory Partner Rotation, Voluntary Partner Rotation
KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND
Authors: Fibrianti Riska
Published: July 2020

Dalam hal pemberian kredit biasanya selalu disertai dengan pemberian adanya suatu jaminan, yang berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan akan utang oleh debitor kepada kreditor. Setiap hal yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tambahan atau accesoir berkaitan dengan jaminan, maka para pihak dilarang membuat janji bagi kreditor untuk dapat langsung memiliki objek jaminan apabila debitor wanprestasi. Pada praktiknya, seringkali dijumpai pemberian kredit dengan jaminan yang memberikan hak bagi pemegang jaminan atau kreditor untuk dapat langsung menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan apabila debitor dalam keadaan wanpretasi. Menjadi persoalan ketika pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan sertipikat hak milik merupakan asset yang diambil alih (AYDA) Oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command.
ANALISIS HUKUM TENTANG UPAYA MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)
Authors: Marufin Vera Fadillah , Sulistiani Siska Lis , Rojak Encep Abdul
Published: July 2020

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang dapat membantu para pihak dalam proses perundingan. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramyu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Indramayu. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada tiga yaitu wawancara (interview),dokumentasi, dan kajian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa peranan mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu sudah sesuai dengan prosedur mediasi dalam PerMA No 1 Tahun 2016.Mediator melakukan upaya dengan mediasi, muasabah diri untuk kedua belah pihak,memberitahukan akibat hukum yang terjadi dan memberikan solusi dengan memberi kesempatan kedua belah pihak menceritakan masalahnya. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir namun tidak setiap mediasi menghasilkan hasil yang maximal. Maka dari itu mediator harus mengeluarkan trobosan terbaru dalam memediasi dan menjadikan mediator yang kreatif dan inovatif.  In the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts, mediation is a method of resolving disputes through the negotiation process to obtain agreement between the parties assisted by mediators. The mediator is a neutral party who can help the parties in the negotiation process. In this study the aim was to find out how the mediators tried to minimize the number of divorces in the Indramyu Religious Court. In this study the method used is a qualitative method with a normative juridical approach with field research in the Indramayu Religious Court. There are three data collection techniques that the author uses, namely interviews, documentation, and literature review and then analyzed using descriptive methods. The final result of this study is that the role of mediators in minimizing the number of divorces in the Indramayu Religious Court is in accordance with mediation procedures in PerMA No. 1 of 2016. Mediators make efforts with mediation, satisfy themselves for both parties, notify legal consequences that occur and provide solutions by giving both parties a chance to tell the problem. This step is one way to minimize but not every mediation produces maximum results. Therefore, the mediator must issue the latest breakthroughs in mediating and making creative and innovative mediators.
ANALISIS FATWA (MUI) NO:106/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF ASURANSI DI LEMBAGA PRUDENTIAL INDONESIA
Authors: Malik Zaini Abdul , Senjiati Ifa Hanifia , Zibran Ibnu Muhammad , Azzahra Sabila
Published: July 2020

Insurance is a form of protection that is present either from the private sector or the government. One way of coverage in Indonesia is the Prudential institution. Prudential comes as an insurance option in which there is a waqf system. Asur waqf that serves for the overall benefit (virtue) of the people.The results show that Prudential comes with a variety of waqf insurance products with all applicable provisions, and is implemented on Islamic principles. The MUI fatwa analysis No. 106 of 2016 performed at the Prudential Insurance Institute found that discrepancies. Regarding endowment, up to 95% applies to the filing of new policies on PSBG and PSIA starting on January 10, 2019, with the condition that the leading participants have existing (conventional and sharia) systems that are still active. This action is not following fatwa no.106 / DSN-MUI / X / 2016, where insurance benefits may e represented at most 45% of the total insurance benefits.
Analysis of Obsolete Vocabulary in the Study of Works of Historical Genre (On the Material of A. K. Tolstoy’s Ballad «Ilya Muromets»)
Authors: Voronichev O. E. , Mospanova N. Yu.
Published: July 2020

The aim of the research was to actualize the interdisciplinary connections of the Russian native language, Russian native literature and Russian native history studies. The article discusses various types of obsolete words, as well as provides recommendations to a literature teacher, in which areas the study of obsolete vocabulary can be organized in school. The authors use the methods of educational and scientific literature analysis. On the basis of practical experience, techniques of working on the linguistic archaic during lessons are proposed. These techniques take interdisciplinary links of the Russian language and Russian literature subjects into account. The article concludes that classroom work on obsolete words or expressions and the stylistic functions performed by them should be carried out gradually, i.e., by taking a traditional step-by-step and from-simple-to-complex approach.
PERBEDAAN PENGETAHUAN IBU BALITA SEBELUM DAN SESUDAH SESUDAH DIBERIKAN PENYULUHAN TENTANG STUNTING MELALUI MEDIA VIDEO DAN LEAFLET DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Authors: Nna Dia , Septianingsih Neti , Pangestu Jehani Fajar
Published: July 2020

Balita pendek (stunting) adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengetahuan ibu balita sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang stunting melalui media video dan leaflet di wilayah kerja puskesmas saigon kecamatan pontianak timur. Metode penelitian menggunakan metode Quasi Eksperiment, rancangan nonequivalent control group pada 66 ibu balita di Puskesmas Saigon dengan teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 21-24 Juni 2019 dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis univariat dan bivariat. Ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan melalui media video berdasarkan uji Wilcoxon diperoleh nilai p=0,001. Ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan melalui media leaflet berdasarkan uji Wilcoxon diperoleh nilai p=0,001. Media video lebih efektif terhadap peningkatan pengetahuan ibu balita tentang stunting di Puskesmas Pontianak Saigon Kecamatan Pontianak Timur
MAQĀṢID ALQUR’ĀN AL-GHAZALI DALAM KITAB SIRĀJ AŢ-ṬĀLIBĪN KARYA SYEKH IHSAN AL-JAMPESI
Authors: Ma`arif Cholid
Published: July 2020

This article talked about maqāṣid al-Qur’ān on exegesis worked by Syaikh Ihsan Jampes, aspecially toward some verses at book of Sirāj aṭ-Ṭālibῑn vol. II. There are three questions should be answered; about the type of Quranic-exegesis, the operational process of Maqasid Alquran, and finally the main theme of Maqasid Alquran on the book of Sirāj aṭ-Ṭālibῑn vol. II. By using study of library-research and descriptive-analysis writing, automatically the researcher made those verses as object of material and the book as primary-object soon the other books as secondary, such as book of Jawāhir al-Qur’ān worked by al-Ghazali. The results of this research were; firstly, the book of Sirāj al-Ṭālibῑn uses type of tafsir isyari just to explain the majority exegesis of those verses within. Secondly, by modeling of maqāṣid al-Qur’ān arranged by al-Ghazali, the researcher found at least 80 main-verses on the book of Sirāj al-Ṭālibῑn, which is talking about knowing of Allah and the prophetic-wisdom are more dominate themes than about life of mankind. Thirdly, the implication of those, there are two big groups of maqāṣid following maqāṣid al-Qur’ān of alGhazali; monotheism-eschatology, and wellness during other themes such as morality, wisdom, Islamic science, and prosperity of mankind. Four of these big themes bring to some understanding that the main maqāṣid al-Qur’ān on the book of Sirāj aṭ-Ṭālibῑn is the wellness (kemaslahatan) on the world and hereafter for all mankind.
PENAFSIRAN AYAT-AYAT AMTHĀL DALAM KITAB TAFSIR AL-IBRĪZ KARYA KH. BISRI MUSTOFA
Authors: Muzayyan Ahmad Labiq
Published: July 2020

Amthāl is the uslūb al-Qur’ān expressing various explanations and aspects of the Qur'an miracle. Understanding and interpreting amthāl can be influenced by current development and certain society condition. To find out the influence of that on the understanding of amthāl in the Qur'an, research is focused on KH. Bisri Mustofa interpretation on the amthāl verses in the al-Ibrīz because it has a context in the process of socializing the Qur'an oriented in the pesantren-coastel society. Based on the research using mauḍū’ī (thematic) method, there are two important poins. First, Kiai Bisri and most commentators only pay attention to amthāl muṣarraḥah. However, he gives more attention to the divinity aspects and sometimes gives his own parables in familiar terms for the community. Secondly, Kiai Bisri interpretation is relevant with the problems of society today about human relations with god and the consequences of all deeds in the world.
Behavioral Economics and Government Purchases – Some Insights into the Fiscal Psychology of Public Expenditure
Authors: DÖRİNG Thomas , OEHMKE Ruven Dominik
Published: July 2020

Behavioral economics has obtained increased acceptance in the field of public finance, thus challenging the neoclassical approach to human decision-making. However, so far the fundamental results of behavioral economics on cognitive heuristics, illusions, and biases with respect to human information processes, judgments and choices were primarily applied to the analysis of taxation and public debt. In contrast, up to now comparable examinations of public expenditure are not very common. To address this shortcoming, the paper offers a review of the existing behavioral economic research on public spending and government expenditure policy.
“Let My People Go”: The Beginnings of Israel’s Operation to Open Soviet Immigration Gates
Authors: Livne Yacov , Goldstein Yossi
Published: July 2020

This article deals with the fate of Soviet Jewry during the period between Stalin’s death and the outbreak of the Sinai War (1956). It focuses on the attitudes of Israeli government circles, and their actions oriented towards opening Soviet immigration to Israel (Aliyah) gates. The goal of Aliyah stood high on the agenda of Israeli decision makers. Nevertheless, until the end of 1955, its treatment was quite limited. We describe the chain of events that transformed this situation. The article is based largely on documents from Israeli and Soviet archives, including many that have not yet been published. We also use Nativ organization documents, which are shown here for the first time.
IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PROMOSI INTERAKTIF UNTUK KATALOG FOOD AND BEVERAGE PADA HOKCAFE
Authors: Wijayanti Rima Rizqi
Published: July 2020

The business of Food And Beverages is a business that is currently showing rapid development, but the media still used uniform promotion by using the brochure display only 2D objects and lack of differentiation in doing promotion, therefore researchers initiative to design and make the application of augmented reality that can make it easier buyers and increased power consumption tastes to see visual form menu and as an interactive media promotions using the technology of augmented reality based android tailored to needs.The making of the application is created using the Unity3D software with programming languages C #, Blender3D for 3D object formation, where each stage of the system is done in a sequence repeated quickly. The results obtained from this research that is has made application augmented reality on a catalog of Food And Beverages based on android
Convection Heat Transfer Analysis in A Vertical Porous Tube
Authors: Abdulkareem Hikmat N. , Hilal Kifah H.
Published: July 2020

Forced convective heat transfer in a vertical channel symmetrically heated with a constant heat flux, and packed with saturated porous media, has been investigated experimentally in the present work. The channel was padded with spherical glass of three diameter (1, 3 and 10 mm) in a range 0.0416 < (particle diameter / inner channel radius) <0.416. The experimental setup, using a copper tube as a packed bed assembly with (48 mm) inside diameter and (1150 mm) heated length with a constant heat flux boundary condition. The test section was vertically oriented with water flowing against gravity and packed with glass spheres (1, 3 and 10 mm) diameter respectively. The results show that local Nusselt number increased at 34% with increasing Reynolds number at 65% while increased at 11% with increasing heat flux at 71%. Heat transfer rate increase as the particle diameter increase at the range of (1 – 3) mm but decrease with increasing particle diameter at the range (3 – 10) mm. Pressure drop through channel minimize at 97% as porosity increase at 23%.Many empirical relations, obtained experimentally.