Perlindungan Profesi Guru di Indonesia
Authors: Komara Endang 
Published: February 2017

ABSTRAKSI: Perlindungan hukum dan profesi bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang meliputi: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran untuk memperlancar tugas keprofesionalan; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, termasuk penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi; memiliki kesempatan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan; memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik/kompetensi; serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Sehubungan dengan hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan terhadap anak, termasuk peserta didik di sekolah, perlu upaya sinkronisasi dan integrasi agar, dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen di Indonesia.  KATA KUNCI: Perlindungan Hukum; Profesi Guru; Hak-hak guru; Hak Anak atau Peserta Didik; Integrasi dan Sinkronisasi. ABSTRACT: “Protecting Teachers’ Profession in Indonesia”. Professional and legal protection for teachers is an integral part of the efforts to fulfill the rights of teachers. It is in accordance with the Law No.14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, that include: earning a living above the minimum requirement and a guarantee of social welfare; getting promotions and awards in accordance with the duties and job performance; getting protected in performing their duties and for their intellectual property rights; gaining the opportunity to improve their learning competencies to facilitate professional tasks; acquiring and utilizing the facilities and infrastructure; having freedom in their assessments and in determining students’ graduation, including giving awards and/or sanctions to the students; gaining a sense of safety in performing the task; getting the freedom to be involved in professional organizations; having the opportunity to take part in determining education policy; gaining the opportunity to develop and improve the academic qualifications/competencies; and having training and professional development in the field. In accordance with the Act that regulates the rights and protection of children, including students at the school, efforts of synchronization and integration are needed so that, in practice, the Act will not be in conflict with the Law on Teachers and Lecturers in Indonesia.KEY WORD: Legal Protection; Teacher Profession; Rights of Teachers; Rights of Children; Integration and Syncronization.About the Author: Prof. Dr. H. Endang Komara adalah Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Pasundan, dan Ketua KORPRI KOPERTIS (Korps Pegawai Republik Indonesia, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Indonesia. Alamat emel: endang_komara@yahoo.co.idHow to cite this article? Komara, Endang. (2016). “Perlindungan Profesi Guru di Indonesia” in MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, Vol.1(2) September, pp.151-160. Bandung, Indonesia: UPI [Indonesia University of Education] Press, ISSN 2527-3868 (print) and 2503-457X (online). Chronicle of the article: Accepted (May 24, 2016); Revised (July 29, 2016); and Published (September 30, 2016).