bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA OLEH PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO) SURABAYA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Wangsa Putu Gde Aditya , Udiana I Made , Markeling I Ketut
Published: July 2019

Mendapatkan upah merupakan salah satu tujuan utama dari seseorang bekerja. Upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja agar hidupnya sejahtera. Namun masalah pengupahan pekerja masih menjadi problematika hingga sampai saat ini. Seperti yang terjadi di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya yang masih sering terlambat dalam membayar upah pekerjanya. Ditahun 2018, keterlambatan  engupahan pekerjanya terjadi 2 (dua) kali yaitu dibulan Januari dan Juni. Keterlambatan pembayaran upah pekerja ini biasanya terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu. Permasalahan yang diangkat yaitu faktor penyebab terjadinya keterlambatan upah pekerja dan pelaksanaan sanksi hukum dengan berdasarkan UU Ketenagakerjaan sebagai akibat terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta dan Pendekatan Perundang – Undangan, serta melalui teknik wawancara. Hasil dari pembahasan  umusan masalah ini diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran upah di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya adalah faktor ekonomis, dimana arus kas keuangan yang masuk pada perusahaan tidak mencapai target keuangan yang ditentukan sebelumnya. Keuangan perusahaan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pengupahan pekerja, tetapi juga digunakan untuk kepentingan demi keberlangsungan perusahaan. Sanksi hukum yang dapat diterima oleh perusahaan yaitu Sanksi Denda. Tetapi karena Sanksi Denda tidak terimplementasi dengan baik di perusahaan, maka perusahaanselanjutnya dapat dikenakan Sanksi Adminitratif. Selama ini tidak ada sanksi administratif yang dikenakan terhadap PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya, dikarenakan pengenaan sanksi hukum ini didasarkan pada adanya pengaduan.kata Kunci : Pekerja, Sanksi Hukum, Upah
AKIBAT HUKUM DARI PERATURAN PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Authors: Kretanjala I Made Angga , Sukranatha A.	A. Ketut
Published: July 2019

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, seiring perkembangan ekonomi yang pesat pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan modal dasar pendirian Perseroan terbatas dengan tujuan mempermudah pendirian Perseroan yang nantinya dapat membantu pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas dengan berlakunya Peratauran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 bagaimanakah akibat hukumnya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa ketentuan  hukum dan perundang-undangan, serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Ketentuan modal dasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas sehingga berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior ketentuan pada peraturan pemerintah tidak dapat mengenyampingkan ketentuan dari Undang-Undang kemudian bagi Usaha Mikro yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas harus mengikuti ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

 

Kata Kunci : Modal Dasar, Perseroan Terbatas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA
Authors: Swari Ida Ayu Mirah Bijas , Purwanto I Wayan Novy
Published: July 2019

Penggunaan tenaga kerja asing saat ini masih banyak dan sulit dihindarkan dikarenakan beberapa faktor, yang diantaranya dalam kegiatan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan untuk penguasaan dan alih teknologi sebagai proses berlanjut dan berkesinambungan sehingga memungkinya adanya penggunaan tenaga kerja asing,masih minimnya tenaga kerja Indonesia yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja asing. kurang tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan yang tersedia,penggunaan mesin-mesin berteknologi canggih yang memiliki resiko tinggi jika yang menangani bukan dari tenaga ahli,semakin menjamurnya usaha-usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga Negara asing. Di Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing, baik bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing atas dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing,apa saja sanksi hukum bagi pemberi kerja yang tidak membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Jenis penulisan yuridis normatif dimana pendekatan dilakukan melalui menelaah terori-teori, asas-asas, peraturan, konsep-konsep.Sehingga perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing ialah mewajibkan pemberi kerja membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, dan sanksi administrative yang dapat dikenakan bagi pemberi kerja yang tidak membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PETIK KELAPA YANG BEKERJA PADA PENGUSAHA KOPRA TANPA PERJANJIAN KERJA TERTULIS (STUDI DI DESA AMBYARSARI, KABUPATEN JEMBRANA)
Authors: Putera Putu Aristia Anggara , Sarjana I Made
Published: July 2019

Perlindungan bagi pekerja/buruh sangat penting, terutama saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap pekerja, namun masih terdapat pekerja yang tidak  memperoleh jaminan sosial. Salah satunya yaitu buruh petik kelapa yang bekerja pada pengusaha kopra tanpa perjanjian kerja tertulis. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah konsekuensi yang timbul dalam hubungan kerja tanpa perjanjian kerja tertulis antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra dan bagaimanakah tanggung jawab pengusaha kopra apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh petik kelapa yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.  Hasil dari penelitian ini adalah konsekuensi yang timbul dalam hubungan kerja tanpa perjanjian kerja tertulis yaitu tidak adanya kepastian hubungan kerja antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Tanggung jawab pengusaha kopra apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh petik kelapa yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis belum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pengusaha kopra belum mengoptimalkan perlindungan hukum dalam hal jaminan sosial bagi buruh petik kelapa. Saran yang dapat diberikan yaitu Hendaknya konsekuensi ketidakpastian hubungan kerja dapat dicegah dengan dibuatnya perjanjian tertulis antara pengusaha kopra dengan buruh petik kelapa. Perjanjian kerja tertulis tersebut tentunya akan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak pengusaha kopra hendaknya bertanggungjawab apabila terdapat buruh petik kelapa mengalami kecelakaan kerja dengan mendaftarkan buruh petik kelapa dalam program jaminan sosial pemerintah. Serta pemerintah juga hendaknya memberikan sosialisasi kepada pengusaha dalam hal pentingnya memberikan jaminan sosial bagi para pekerjanya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Tertulis
SUBJEK HUKUM RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG, TRIPS AGREEMENT DAN UTSA
Authors: Theixar Regina Natalie , Wairocana I Gusti Ngurah
Published: July 2019

Rahasia Dagang atau informasi yang dirahasiakan merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh sejumlah besar pedagang dengan ide kreatif dalam menjalankan usahanya. Namun, hukum yang mengatur mengenai Rahasia Dagang di Indonesia ternyata tidak memberikan deskripsi yang jelas mengenai subjek hukum. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami siapa yang berhak menjadi subjek hukum yang sah menurut Undang-Undang Rahasia Dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menghindari kekosongan hukum, Indonesia memerlukan perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai subjek hukum Rahasia Dagang yaitu perseorangan dan badan hukum, sebagai negara yang telah meratifikasi Persetujuan TRIPs.

 

Kata Kunci : Rahasia Dagang, Informasi, Subjek Hukum.
Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Konveksi Nusantara di Kota Denpasar
Authors: Dewi Putri Putu Ninda Paramitha , Parwata I Gusti Ngurah
Published: July 2019

Berkembangnya usaha konveksi sangat pesat di Kota Denpasar, terbukti banyak kita jumpai usaha seperti garment, tailor, maupun konveksi. Pengusaha pun tidak kehabisan akal untuk berinovasi untuk daya tarik bagi pariwisata, karena fashion sering dipergunakan sebagai pembuatan dalam rangka untuk menjamin kepuasan konsumen dan ganti rugi pada konsumen. Maka dalam Pasal 7 (huruf b) UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan informasi karena kurang pengetahuan pelaku usaha dengan alasan efisiensi sering kali kewajiban itu diabaikan.Penyusunan jurnal ini membahas kewajiban pelaku usaha pada Konveksi Nusantara dan kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha Konveksi Nusantara di Denpasar. Penulisan jurnal dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Penulisan jurnal ini menautkan dua jawaban bahwa pertama terkait Usaha Konveksi Nusantara telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah tertera pada Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen; yang kedua pelaku usaha Konveksi Nusantara menjelaskan bahwa sebelum melakukan kesepakatan telah ditegaskan jika bahan kain tidak tersedia maka dari pihak pelaku usaha akan menginformasikan secepatnya kepada konsumen. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum pada kewajiban pelaku usaha konveksi nusantara dan mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara di Denpasar.

Kata Kunci: Kewajiban, Pelaku Usaha, Konveksi.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 44/PID/2018/PT.DPS)
Authors: Scolastika Sheanny , Darmadha I Nyoman
Published: July 2019

Terhadap suatu kontrak sering terjadi adanya pihak tertentu yang tidak memenuhi prestasi yang kemudian perbuatan tersebut disebut dengan wanprestasi. Semestinya terhadap perkara wanprestasi dilakukan penyelesaiannya secara hukum keperdataan, namun ternyata di dalam praktiknya terhadap pelanggaran terhadap sebuah perjanjian sering pula dilaporkan sebagai tindak penipuan dan penyelesaian secara hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terhadap perkara ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan penerapan hukum dalam judex facti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Bali memperbaiki serta mengadili perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang berbeda yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan perkara perdata dan memutus lepas para terdakwa. unsur “kesalahan” pada wanprestasi ditentukan dari lalainya seseorang dalam memenuhi prestasi pada hubungan kontraktual. Untuk itu agar para pihak atau masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian perlu memahami secara jelas karakteristik pembeda antara tindak penipuan dan perbuatan wanprestasi dalam sebuah hubungan kontraktual, dan pada perkara perjanjian yang diindikasikan sebagai tindak pidana penipuan harus dibuktikan terlebih dahulu unsure maksud atau niat (mens rea) dengan sengaja melakukan penipuan bukan diakibatkan oleh kelalaian.

Kata Kunci : Wanprestasi, Delik Penipuan, Hubungan Kontraktual
PELAKSANAAN PENERBITAN BANK GARANSI SETELAH TERBITNYA PERPRES NO 95 TAHUN 2007 PADA BNI CABANG DENPASAR
Authors: Andari Ni Putu Purnama , Atmadja Ida Bagus Putra , Sutama Ida Bagus Putu
Published: July 2019

Bank Garansi merupakan jaminan dalam bentuk surat jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Penerbitan Bank Garansi sudah seharusnya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagaimana upaya BNI untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan bank garansi pada BNI Cabang Denpasar dan Upaya bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil studi menunjukkan setelah diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 pelaksanaan penerbitan bank garansi dijalankan seperti sebelum diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007, namun ada satu kendala yang muncul setelah terbitnya Kepres ini yaitu waktu penerbitan bank garansi, karena adanya norma yang bertentangan antara Perpres Nomor 95 Tahun 2007 dengan SEBI Nomor 23/7/UKU Tahun 1971. Upaya Bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan waktu penerbitan bank garansi karena adanya ketidaksesuain peraturan yakni dengan mengambil kebijakan sendiri dengan mensyaratkan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam pengajuan permohonan bank garansi sebagai dasar transaksi surat berharga.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Bank Garansi, Nasabah
PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERKAIT KEGIATAN PROMOSI YANG MERUGIKAN PENGGUNA JALAN
Authors: Lestari Ida Ayu Gede Sinta Surya , Martana Nyoman A.
Published: July 2019

Pelaku usaha tidak sepatutnya melakukan kegiatan promosi di jalan, dengan pola pemasaran memberikan brosur kepada setiap pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor yang sedang melintas. Motif ekonomi mengakibatkan pelaku usaha menghalalkan segala cara agar hal tersebut tercapai, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar, baik dalam hal ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta sanksi hukum terkait kegiatan promosi bagi pelaku usaha yang merugikan pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah pengaturan dan sanksi hukum terkait kegiatan promosi bagi pelaku usaha yang merugikan pengguna jalan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.Kata Kunci: Promosi, Pelaku Usaha, Pengguna Jalan, Pengaturan.
Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum
Authors: Devi Ni Made Lalita Sri , Priyanto I Made Dedy
Published: July 2019

Penulisan jurnal ini berlatar belakang terhadap Perseroan Terbatas atau yang disebut PT yang belum berstatus badan hukum. Dari latar belakang tersebut diangkat masalah yaitu, akibat hukum  Terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum. Penulisan ini  Pertujuan untuk mengetahui lebih dalam terhadap akibat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan mengetahui tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum. Penulisan ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan dalam penulisan ini akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit yaitu beralihnya kewenangan pada Direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan dan tanggung jawab Direksi juga menjadi tanggung jawab pribadi, tidak mengikat pada Perseroan.Kata kunci : Tanggung jawab, Perseroan Terbatas, Direksi, Pailit.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI TPA DESA TEMESI KABUPATEN GIANYAR
Authors: Aryastuti Gusti Ayu Krisma , Markeling I Ketut
Published: July 2019

Pekerja dalam pembangunan nasional memiliki peranan penting sehingga dengan meningkatnya tantangan serta resiko yang dihadapinya maka perlu diberikan perlindungan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi pekerja. Adakalanya perusahaan tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan terhadap pekerja. Maka dari itu perlunya perlindungan bagi pekerja dari pemberi kerja, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemberi kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu diteliti mengenai implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tempat Pembuangan Akhir Desa Temesi Kabupaten Gianyar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian diolah secara kualitatif. Melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian maka diketahui bahwa Tempat Pembuangan Akhir Temesi telah mendaftarkan pekerja tetap maupun pekerja kontrak tetapi bagi pekerja harian lepas belum terdaftar dalam pengimplementasian program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh karena itu harus mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk perlindungan pekerja. Adapun hambatan terhadap implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni ketidakjelasan perpanjangan masa kerja terhadap pekerja kontrak maupun pekerja harian lepas karena masih banyaknya pegawai tetap yang mengisi posisi jabatan.

 

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Pekerja
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS HAK – HAK NYA DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
Authors: Mahardika I Nyoman Gede Gita , Darmadi A.A. Sagung Wiratni
Published: July 2019

Dalam penulisan skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap tertanggung Atas Hak-Hak-nya Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dengan perumusan masalah 1. Bagaimana akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan 2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak tertanggung menurut Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perasuransian.

Hasil penelitian menunjukan akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagai debitur yang telah dinyatakan pailit maka debitur pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, akibat putusan pailit selanjutnya adalah terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit dalam Pasal 25 Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa semua perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang Nomor 40 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 maka berlaku sesuai asas hukum lex specialis derogate legi generalis dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang menjadikan kedudukan tertanggung lebih diutamakan (kreditur preferen).

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tertanggung, Kepailitan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PELANGI KONVEKSI PADA BARANG YANG CACAT PRODUKSI
Authors: Prabandari Anak Agung Sagung Nadya , Sutama Ida Bagus Putu
Published: July 2019

Dalam era perubahan dengan kemajuan teknologi membuat para pebisnis mulai berinovasi dalam mengembangkan perekonomian mereka. Perkembangan usaha konveksi semakin melejit pesat seiring perkembangan jaman dan tawaran yang membludak. Salah satu usaha konveksi yang ada di Kota Denpasar yakni Pelangi Konveksi yang dimiliki oleh Sdr. Dewa Gede Dipa Keramas Sutamaya. Dalam menjalankan usaha terdapat hambatan atau kendala dalam proses produksi, salah satunya terjadi barang yang rusak atau cacat produksi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha Pelangi Konveksi pada barang yang cacat produksi serta mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan Pelangi Konveksi. Penulis menggunakan Metode Yuridis Empiris. Kemudian, jika melihat pada Pasal 19 UUPK terdapat tanggung jawab Sdr.Dipa sebagai pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan. Sdr.Dipa melakukan penyelesaian menggunakan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan perpanjangan waktu bagi pihak Pelangi Konveksi guna melakukan penggantian barang yang cacat produksi dengan yang baru.

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Konveksi, Cacat Produksi
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DALAM UPAH MINIMUM PADA HOTEL KELAPA RETREAT & SPA DI JEMBRANA
Authors: Nugroho Aggi , Wiryawan I Wayan
Published: July 2019

Adapun faktor yang belakangi terjadinya kemiskinan, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, pengecualian terhadap orang-orang yang memiliki tingkat perekonomian yang kurang kewaspadaan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak secara tidak langsung akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dan dalam membuat perjanjian harus beritikad baik. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemberian upah yang tidak sesuai dengan UMK di Hotel Kelapa Retreat & SPA di Kabupaten Jembrana dan Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan pekerja  akibat mengalami upah dibawah UMK di Hotel Kelapa Retreat & SPA di Kabupaten Jembrana.           Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan pengupahan yang di berikan terhadap tenaga kerja kontrak dan yang bekerja di Hotel kelapa retreat & SPA di Kabupaten Jembrana,           Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang menerima upah di bawah UMK di Hotel Kelapa Retreat & Spa, sistem pengupahan yang di terapkan tidak sesuai dengan peraturan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang berlaku sebagaimana mestinya di Kabupaten Jembrana. Kata  Kunci :Pekerja, Perjanjian Kerja, Upah
PENGGUNAAN LAYANAN GRAB EXPRESS SEBAGAI JASA ANGKUTAN BARANG DENGAN SEPEDA MOTOR
Authors: Sari Ni Putu Lilik Purnama , Indrawati A.A. Sri
Published: July 2019

Grab Express merupakan layanan untuk mengirim barang dengan moda transportasi roda dua (sepeda motor). Dalam perkembanganya Grab Express sebagai angkutan barang menimbulkan permasalahan terkait penggunaan sepeda motor sebagai alat angkutan barang. Hal tersebut memicu pertanyaaan tentang  bagaimana pengaturan hukum layanan Grab Express dalam menyelenggarakan angkutan barang dengan sepeda motor dan bagaimana tanggung Jawab penyedia layanan grab express atas Kerusakan barang yang diterima oleh pengguna layanan Grab Express dengan sepeda motor.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah  Pengaturan hukum layanan Grab Express dalam menyelenggarakan angkutan barang dengan sepeda motor terdapat norma konflik  antara PP No. 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan Pasal 10 ayat (2) dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Barang Pasal Pasal 137 ayat (3). Dalam PP angkutan jalan ada pengecualian bahwa sepeda motor dapat digunakan sebagai alat angkutan barang apabila memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam UULLAJ angkutan barang wajib menggunakan mobil barang. Dan untuk tanggung  jawab apabila terjadi kerusakan barang yang terima oleh konsumen maka yang bertanggung jawab adalah mitra Grab dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi.

 

Kata kunci: Grab Express, angkutan barang, pengaturan, tanggung jawab
KAJIAN TENTANG IZIN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
Authors: Sellia Ni Made , Atmadja Ida Bagus Putra
Published: July 2019

Karya ilmiah ini membahas permasalahan terkait konflik norma pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui izin pada industri rumah tangga pangan dan tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga pangan terhadap pangan yang diedarkannya. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Hasil dari penelitian ini adalah terkait pemberlakuan izin edar pada makanan dan minuman produksi industri rumah tangga pangan kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali. Meskipun izin edar dikecualikan pada industri rumah tangga pangan, namun industri rumah tangga pangan wajib untuk memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

Kata Kunci : industri rumah tangga, izin, pangan.
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA ARTHA SEDANA DAN KSP. WIRARTHA UTAMA DIKOTA DENPASAR SELATAN
Authors: Sari Ni Luh Anggun Sri Herlina , Indrawati A.A. Sri , Putrawan Suatra
Published: July 2019

Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum dan menimbulkan permasalahan yaitu apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di kota Denpasar Selatan.

Didalam penelitian untuk menyusun jurnal ini mempergunakan jenis penlitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, jenis pendekatan yang digunakan untuk penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, penelitian jurnal ini bersifat deskriptif bertujuan mengambarkan secara tepat ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang berkembang dalam masyarakat.

Hasil penelitian menyatakan faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wiratha Utama Di Kota Denpasar Selatan adalah adanya kerugian yang dialami nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga membuat debitur mengalami kerugian dan dapat berpengaruh pada pembayaran kredit yang berlangsung, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, adanya peminjaman kredit tetapi tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, dan dengan sengaja menyalahgunakan peminjaman kredit tersebut. Sedangkan penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Arha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan yaitu melelui mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya. Dalam perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan sebaiknya pihak koperasi lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kreditur agar kredit yang diberikan tidak disalahgunakan oleh debitur.

Kata Kunci : Koperasi, Kredit, Perjanjian
EL LENGUAJE DIGITAL FUERA DE LA PANTALLA: LA POTENCIA POLÍTICA DE EJECUCIONES DE CÓDIGO EN DEMEROL DE MARIO BELLATIN Y LOOPS DE MERCE CUNNINGHAM
Authors: Carmichael Renee
Published: July 2019

This text explores how digital language—specifically the execution of code—used beyond the digital can illustrate the political potential of literature. It shows how reading, like the dance of a choreography, is the execution of an aesthetic process that creates events of fragmented bodies that are connected through communities of dissent. This article executes Rancière’s work alongside Demerol by Mario Bellatin and the dance Loops by Merce Cunningham. The juxtaposition of the two works read through digital language shows how the poetics of the digital as a political force creates sensible events found between the digital and the non-digital.
Real-Time in Situ Monitoring of Particle and Structure Evolution in Mechanochemical Synthesis of UiO-66 Metal-Organic Framework
Authors: Germann Luzia S. , Katsenis Athanassios D. , Huskić Igor , Julien Patrick A. , Uzarevic Krunoslav , Etter Martin , Farha Omar K. , Friscic Tomislav , Dinnebier Robert E.
Published: July 2019

Manuscript about monitoring the mechanochemical reaction of a metal-organic framework model system by in situ X-ray powder diffraction
Towards a Rational Design of Laser-Coolable Molecules: Insights from Equation-of-Motion Coupled-Cluster Calculations
Authors: Ivanov Maxim , Bangerter Felix , Krylov Anna I.
Published: July 2019

Access to cold molecules is critical for quantum information science, design of new sensors, ultracold chemistry, and search of new phenomena. These applications depend on the ability to laser-cool molecules. Theory and qualitative models can play a central role in narrowing down the vast pool of potential candidates amenable to laser cooling. We report a systematic study of structural and optical proper- ties of alkaline earth metal derivatives in the context of their applicability in laser cooling using equation-of-motion coupled-cluster methods. To rationalize and gen- eralize the results from high-level electronic structure calculations, we develop an effective Hamiltonian model. The model explains the observed trends and suggests new principles for the design of laser-coolable molecules.
Charting Hydrogen Bond Anisotropy
Authors: Santos-Martins Diogo , Forli Stefano
Published: July 2019

Hydrogen bond (HB) is an essential interaction in countless phenomena, and regulates the chemistry of life. HBs are characterized by two main features, strength and directionality, with a high degree of heterogeneity across different chemical groups. These characteristics are dependent on the electronic configuration of the atoms involved in the interaction, which, in turn, is influenced strongly by the molecular environment where they are found. Studies based on the analysis of HB in solid phase, such as X-ray crystallography, suffer from significant biases due to the packing forces. These will tend to better describe strong HBs at the expenses of weak ones, which are either distorted or under represented. Using quantum mechanics (QM), we calculated interaction energies for about a hundred acceptor and donors, in a rigorously defined set of geometries. We performed about 180,000 independent QM calculations, covering all relevant angular components, and mapping strength and directionality in a context free from external biases, with both single-site and cooperative HBs. We show that by quantifying directionality, there is not correlation with strength, and therefore these two components need to be addressed separately. Results demonstrate that there are very strong HB acceptors (e.g.,DMSO) with nearly isotropic interactions, and weak ones (e.g.,thioacetone) with a sharp directional profile. Similarly, groups can have comparable directional propensity, but be very distant in the strength spectrum (e.g., thioacetone and pyridine). These findings have implications for biophysics and molecular recognition, providing new insight for chemical biology, protein engineering, and drug design. The results require rethinking the way directionality is described, with implications for the thermodynamics of HB.
Theoretical Understanding of the Thermodynamics and Interactions in Transcriptional Regulator TtgR-Ligand Binding
Authors: Sun Zhaoxi , Wang Xiaohui , Zhang John Z. H.
Published: July 2019

The transcriptional regulator TtgR belongs to the TetR family of transcriptional repressors. It depresses the transcription of the TtgABC operon and itself and thus regulates the extrusion of noxious chemicals with efflux pumps in bacterial cells. As the ligand binding domain of TtgR is rather flexible, it can bind with a number of structurally diverse ligands, such as antibiotics, flavonoids and aromatic solvents. In the current work, we perform equilibrium and nonequilibrium alchemical free energy simulation to predict the binding affinities of a series of ligands targeting the TtgR protein and the agreement between the theoretical prediction and the experimental result is observed. End-point methods of MM/PBSA and MM/GBSA are also employed for comparison. We further study the interaction maps and identify important interactions in the protein-ligand binding cases. The current work sheds light on atomic and thermodynamic understanding on the TtgR-ligand interactions.
[3+2] Fragmentation of a Pentaphosphido Ligand by Cyanide
Authors: Hoidn, Christian M. , Maier Thomas M. , Trabitsch Karolina , Weigand Jan J. , Wolf Robert
Published: July 2019

The activation of white phosphorus (P4) by transition metal complexes has been studied for decades, but the functionalization and release of the resulting (organo)phosphorus ligands has rarely been achieved. Herein we describe the formation of unusal diphosphanides from a P5 ligand by treatment with cyanide. New cobalt diorganopentaphosphido complexes have been synthesized by a stepwise reaction sequence involving a low-valent dimine cobalt complex, white phosphorus and diorganochlorophosphanes. Reactions of such complexes with tetraalkylammonium or potassium cyanide afford the first cyclotriphosphido cobaltate anion 5 and rare 1-cyano-diphosphan-1-ide anions [R2PPCN]− (6-R). The molecular structure of a related product 7 suggests a novel reaction mechanism, where cyanide anion coordination to cobalt induces a ligand rearrangement. This is followed by nucleophilic attack of a second cyanide anion at a P atom, releasing the P2 fragment.
O Espírito do Judaísmo e o Judaísmo Sem Espírito
Authors: Cromberg Monica Udler
Published: July 2019

__
ETHOS E ESTEREÓTIPOS IDENTITÁRIOS
Authors: Dias Verdi Fumagalli Rita De Cássia , De Freitas Ernani Cesar
Published: July 2019

Quando pensamos na relação do indígena com a mídia brasileira, observamos uma escassez de representações desses povos no discurso publicitário. Nesse viés, a temática deste estudo está relacionada à representação da imagem do indígena presente em uma propaganda televisiva da rede de Postos de Combustíveis Ipiranga, vinculada nacionalmente. Tal proposta justifica-se pela necessidade de fomentar as reflexões sobre a representação, muitas vezes preconceituosa, do índio na mídia e, por extensão, na sociedade. Esta pesquisa configura-se como descritiva com abordagem qualitativa e possui como objetivo propor uma reflexão a respeito da construção do ethos discursivo indígena a partir do estereótipo cultural como estratégia de representação. Para tanto, utilizaremos, como fundamentação teórica, os pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa desenvolvida por Maingueneau (1997, 2008a, 2008b, 2012, 2013, 2014), com base nos conceitos de cenografia e de ethos discursivo. A partir dos resultados encontrados, observamos que a rede de Postos de Combustíveis Ipiranga expõe uma imagem completamente estereotipada e infiel dos povos indígenas brasileiros, descaracterizando-os, ridicularizando-os e desprestigiando sua identidade.
Causation in Section 15 of the Property (Relationships) Act 1976: Analysing the New Zealand Supreme Court's "Working Assumption" - Is it Really Working?
Authors: Haradasa Tasneem
Published: July 2019

Scott v Williams concerned s 15 of the Property (Relationships) Act 1976. In situations of significant economic disparity post-separation, s 15 empowers courts to depart from the default rule of equal division of relationship property to compensate the disadvantaged partner. Causation is one of the jurisdictional hurdles. Only disparity "because of" the division of functions (DOF) is compensable. Thus far, courts have adopted a strict causation approach by placing a costly and often unattainable evidential burden on claimants. Consequently, compensation has been beyond reach for deserving claimants. Responding to this disquiet, Scott's majority propounded a "working assumption" of causation in relationships conducted along traditional lines, where one party assumes primary responsibility for domestic duties and the other for income-earning. In such situations, Scott's majority would assume causation at jurisdiction and attribute the entire disparity to the DOF when determining the quantum award. This article concludes that the working assumption is a positive development in terms of jurisdiction. However, unlike the majority, it argues that striking the correct balance between s 15's "because of" wording and broad policy rationale requires an apportionment of causes at quantum. Furthermore, Scott's "traditional lines" and "non-career partner" terminology creates unnecessary confusion and should be eschewed.
Private Prosecutions in New Zealand - A Public Concern?
Authors: Prestidge Anna
Published: July 2019

This article evaluates whether private prosecutions remain a safe and useful mechanism in the modern New Zealand criminal justice system. Private prosecutions are an important constitutional safeguard against state inertia, incompetence and bias and recent legislative reforms have strengthened the judiciary's ability to ensure this mechanism is not misused. Despite this, concerns remain. This article provides an overview of private prosecutions and justification for their continued existence, outlines the current procedure for those prosecutions and explores remaining concerns with this mechanism. Ultimately, while the status quo of private prosecutions remains adequate, a greater alignment of the theoretical and practical purposes of private prosecutions would be beneficial. Further normalisation and commercialisation of private prosecutions is undesirable and the effectiveness of these prosecutions as a "safeguard" is questionable given the considerable financial and investigative burdens faced by applicants.
PENINGKATAN KETAHANAN PANAS MATERIAL PISTON DENGAN PELAPISAN HA
Authors: Trismianto Devout Prakoso
Published: July 2019

Keausan pada piston dikarenakan kondisi kerja piston yang bekerja menahan suhu yang tinggi, tekanan yang besar dan gaya gesek secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama,sehingga piston mengalami keausan. Salah satu upaya untuk memperkuat piston  yang dilakukan yaitu dengan pelapisan Thermal Barrier Coating. Teknik pelapisan dengan metode thermal barrier coating banyak digunakan didunia penerbangan khususnya untuk pembuatan turbin. Pada penelitian ini, hydroxyapatite telah berhasil dilapiskan pada permukaan substrat piston menggunakan metode thermal barrier coating dengan alat flame spray.  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap thermal dengan melakukan pelapisan hydroxyapatite (HA) yang menggunakan metode flame spray dengan variasi tekanan gas oksigen. Variasi tekanan gas oksigen yang digunakan adalah 4 bar, 5 bar, 6 bar. Untuk melihat karakteristik dan sifat mekanik dilakukan pengujian Scanning electron microscope (SEM) untuk melihat struktur permukaan lapisan, mikroskop makro untuk melihat penampang samping, uji kerekatan untuk mengetahui tingkat kerekatan lapisan dan uji konduktifitas thermal untuk mengetahui sejauh mana lapisan mampu menahan suhu. Hasil pengujian menunjukkan pelapisan dengan tekanan gas oksigen 6 bar mempunyai struktur mikro yang lebih homogen, tidak terlihat porous, difusi secara merata, memiliki nilai  kerekatan yang lebih baik yaitu 4B dengan presentase 4% dan sedangkan untuk uji konduktivitas thermal bahan, didapat nilai konduktivitas thermal dari hydroxyapatite sebesar, KHA = 0,295 cal/msK .
PENGGUNAAN PLAT TEMBAGA BERCOATING NIKEL SEBAGAI FILTER GAS BUANG KENDARAAN
Authors: Susanto Joko
Published: July 2019

Telah berhasil dilakukan pembuatan komposit polyester dengan penguat serat alam. Polyester yang diperkuat dengan serat nanas dengan komposisi berat serat 2,5% dan 0% dengan panjang serat 1 cm dan perlakuan annealing selama 24 jam dan komposisi berat serat 2,5% dan 0% dengan panjang serat 1 cm dan perlakuan annealing selama 24 jam memiliki kekuatan tarik yang penurunan seiring dengan bertambahnya berat serat dan lamanya proses annealing.
Modelo de medición de riesgo empresarial para la gestión de MIPYMEs en Costa Rica: Un análisis exploratorio
Authors: Sánchez Sánchez Juan Diego , Chacón León Luz , Hernandez Vasquez Edgar
Published: July 2019

The present paper includes the conceptualization and structuring of a risk definition and measurement model, focus in the management of SMEs, denoting four types of relevant risks, being the commercial, financial, Legal and operational areas that define the management operation in companies, dealing with this methodology from an applied perspective, and given through a pre explorative study, which applies the developed model to five companies of this nature, thereby establishing, the structural definition of the composition of the risk, as well as the evaluation of this factor in the line of business of each analysed institution, data that are presented in the same way and in terms of their correlations and order, allowing to test the effectiveness of the tool developed for an eventual management operation.
Resilient organizational capabilities in NTBFs. Concept and variables as dynamic and adaptive capabilities
Authors: Bueno Campos Eduardo , Murcia Rivera Cecilia , Merino Moreno Carlos
Published: July 2019

In this paper we propose the concepts and variables that characterize resilient organizational capabilities (onwards ROC that can be viewed as dynamic capabilities. The concept of resilience highlights the ability to overcome trauma and the power to emerge more reinforced, considering the concept of “lessons learned” as the basis for its development. There are two key factors: attitudes and culture that can be transformed into a concept of resilience. In this work, the concept and characteristics of the ROC or “adaptive capabilities” generating innovation in the field of SMEs are presented. Also, the role of dynamic capabilities and intellectual capital that has been playing to date will be explained. In this research a methodological triangulation and a qualitative analysis to data on a Case Studies in new technology based firms (NTBFs) of the Scientific Park of Madrid and Colombian SMEs are realized. And will be completed with a quantitative analysis through the survey of these same two groups. The results of the comparative study show differences in analysed ROC, explained by cultural or economic themes, or by the sectors or sizes to which the companies of the reference groups belong, which is the basis for a future line of research.
PENSANDO O GÊNERO DO DISCURSO E A CONSTRUÇÃO IDEOLÓGICA EM SALA DE AULA: análise dialógica do vídeo “if you have a doughter, you need to see this”
Authors: Fernandes Marília Guimarães , Marques Letícia Thurler de Campos , De Andrade Aline Fernanda Fabrício
Published: July 2019

A partir de uma Análise Dialógica do vídeo “If you have a daughter, you need to see this” fizemos algumas considerações a respeito do gênero discursivo e a forma como é tratado em sala de aula. Observamos como se dá o ensino de um gênero a partir da coleção intitulada Caderno do Professor, que tem como objetivo oferecer apoio pedagógico aos professores de todas as disciplinas do sistema básico de ensino com vínculo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Neste caso o caderno utilizado é o de Língua Inglesa. A partir disso, vemos o quanto é importante analisar a construção ideológica e vozes sociais, bem como todo o contexto histórico em que determinado enunciado está inserido. E isso é feito em um cotejo com o vídeo mencionado, que se trata de uma propaganda do livro “Good night stories for rebel girls”. Na propaganda analisaremos a luta em defesa de minorias sendo apropriada pela superestrutura. Assim, vemos o quanto se perde em uma análise de gênero em sala de aula quando se espera que o aluno faça sua produção textual sem interpretar e refletir sobre as questões constitutivas desse gênero discursivo.
Lexis Learning Assignments as a Special Kind of Secondary Texts: Creation and Solution Using Linguistic Dictionaries
Authors: Budanova S. G. , Ryabinina A. G.
Published: July 2019

In this article, the authors attempt to show the learning opportunities of lexicographical sources while learning the lexicology and the Russian language as a whole. As the basic methods, we use the method of controlled selection, which allows specific dictionary entries to be considered; the method of contextual analysis, revealing the features of linguistic elements functioning in context; the method of intertextual analysis, which helps to identify the signs of the source text in relation to the secondary text structure; the method of synchronous and diachronous analysis, aimed at studying units from the historical and modern points of view in a specific period of the language development. We propose various types of assignments for students’ advanced training in lexicology, including those that can be used as Academic Olympics tasks in linguistic competitions in the Russian language at various levels. The primary basis for creating assignments was the material of linguistic dictionaries, which is cognitively significant when studying lexicology. The presented learning assignments are a special type of secondary texts, since their creation involves the selection of material according to certain criteria, the formulation of a question according to well-known schemes and models, as well as the reliance on prototext materials – articles of linguistic dictionaries, transformed in terms of lexical-semantic, grammatical, compositional, pragmatic and other aspects.