bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLEMENTASI KONSEP PEMIDANAAN INTEGRATIF MELALUI PIDANA BERSYARAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)
Authors: Hadi Ainal
Published: February 2021

Pidana bersyarat pada dasarnya dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif. ImplementasiÂ  konsepÂ  pemidanaanÂ  integrative tersebut tercermin pada dasar pertimbangan dalamÂ  penjatuhan pidana bersyaratÂ  dan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat, pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat, implemtasi konsep pemidaan integrative pada pidana bersyarat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbanganÂ  penjatuhan pidana bersyarat didasarkan pada: kerugian yang ditimbulkan tindak pidana, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa masih berusia muda/anak, terdakwa telahÂ  membayar ganti kerugian kepada korban, tindak pidana terjadi di aklangan keluarga, terdakwa tidak ditahan. Pelaksanaan pengawasan oleh kejaksaan masih bersifat pemantauan (pasif), sementara pembimbingan terpidana bersyarat oleh BAPAS tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada penyerahan terpidana bersyarat dariÂ  jaksa kepada; Konsep pemidanaan integrative sebahagian sudah dapat diterapkan pada pidana bersyarat sebagai sarana perlindungan masyarakat, sarana solidaritas social, dan sarana pengimbalan, namun masih sangat kurang sebagai sarana pencegahan khusus.Disarankan kepada pemerintah agar dibentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemberi advis kepada hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat, disamping perlu ditunjuk lembaga pengawas peradilan untuk bertindak sebagai coordinator dalam pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat.Kata kunci: implementasi, pemidanaan integratif, pidana bersyarat
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA MEMBANGUN PELUANG USAHA
Authors: Yani Teuku Ahmad
Published: February 2021

Usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari pelaku usaha yang terdapat dalam sistem perdagangan di Indonesia. Kelompok usaha ini telah memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi pula terhadap pertambahan pendapatan asli daerah baik dar sector pajak daerah maupaun retribusi daerah. Namun keberdaan pelaku usaha ini kurang berkembang dan bahkan mulai kehilangan kemampuan untuk bersaing di pasar seiring dengan tumbuhya system perdagangan modern. Disisi lain ruang-ruang usaha bagi mereka yang juga semakin kian sempit, dan bahkan tergusur. Hal ini erat kaitannya dengan legalitas usaha yang mereka miliki, demikian pula dengan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu peran pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat dunia usaha mikro dan kecil begitu strategis dengan berbagai kebijakan yang seharusnya diambil.Â Kata kunci: perlindungan hokum bagi usaha mikro dan kecil.Â
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKKAN HUKUMNYA DI PROVINSI LAMPUNG
Authors: Jainnah ZAinab Ompu
Published: February 2021

Masih banyak kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi (termasuk di daerah Lampung) belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini menunjukkan masih lemahnya implementasi dan penegakkan hokum UULH, serta lemahnya kesadaran hokum masyarakat (termasuk industriawan) yang terkena peraturan.Khusus yang berkaitan dengan implementasi asas dan ketentuan-ketentuan pokok UULH dalam peraturan perundang-undangan lingkungan lebih lanjut serta penegakkan hukumnya. Data utama penelitian ini ialah bahan pustaka beruapa asas hokum dan ketentuan pokok dalam UULH serta peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai pendukung UULH.Penegakkan hokum lingkungan administrasi dapat dilakukan melalui pemberian sanksi administrative dan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Beberapa sanksi administrative sebagai sarana penegakkan hokum lingkungan adalah (1) teguran lisan dan atau tertulis (2) tindakan paksa (bestuursdwang) (3) uang paksa (dwangsom) (4) penetupan tempat usaha (5) penghentian kegiatan mesin perusahaan (6)penangguhan berlakunya izin dan (7) pencabutan izin (Siti Sundari, 1989; Koesnadi Hardjosoemantri, 1994). Hasil penelitian menunjukkan sedikit sekali peraturan yang mencantumkan sanksi administrative, bahkan beberapa jenis sanksi administrative yang efektif untuk mengendalikan pencemaran lingkungan (seperti bestuurdwang dan dwangsom) belum tegas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Dalam HO misalnya, hanya diatur sanksi pencabutan izin (pasal 12) dan penutupan perusahaan serta penghentian kegiatan mesin (Pasal 14). PP No. 13/1987 tentang Izin Usaha Industri (Pasal 10) dan Kep. Men Perindustrian No.148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan B3 di Perusahaan Industri, hanya memuat sanksi pencabutan izin.Â Kata kunci: lingkungan hidup dan penegakkan hukumnya.
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Authors: Munandar Derry Aris , Safrijal Airi
Published: February 2021

Theft is regulated in Article 362 through Article 367 of the Indonesian CriminalCode (KUHP). In this study specifically the criminal act of theft which is aggravated as stipulated in Article 363 paragraph (1) point 3, point 4 and point 5 and paragraph (2). The causes of motorcycle crime are carried out jointly because of economic factors, educational factors, individual factors, and environmental factors. The application of the criminal act against the perpetrators has not yet run maximally because the sentence imposed is still very mild with the defendant regretting his actions, promising not to repeat his actions, being polite, being straightforward in court, and having never been convicted therefore the judge must give the punishment according to the consequences of the theft can harm others.
Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan
Authors: Fadhlullah Fadhlullah , Andriani Novi
Published: February 2021

Underage marriages are marriages that are not in accordance with Law Number 1 of 1974 on Marriage. Article 7 paragraph (1) states "that marriage is onlypermitted if the male has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16". Underage marriages in Gunung Meriah Subdistrict, Aceh Singkil District are caused by several factors including low levels of education, a narrow mindset in understanding and understanding the nature and purpose of marriage, fear of parents that their children will become spinsters, and the result of free promiscuity they traveled, so the occurrence of pregnancy out of wedlock. Impact on underage marriages is affecting psychological conditions, social conditions in society, divorce, and impacting the law
Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Kota Banda Aceh Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Authors: Daudy Muhammad Heikal , Hamzah Hamzah
Published: February 2021

Article 11 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2008 on Political Parties, states that political parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of the rights and obligations in the life of society, nation, and state. The implementation of political education by political parties in the city of Banda Aceh is carried out through methods of coaching, socializing, and social activities. The inhibiting factor is the persistence of negative views from the public towards political parties, communication that is not established between the Regional Representative Council and the Regional Representative Council which is the spearhead of the implementation of political education, limited facilities and infrastructure as supporting factors for the implementation of political education. Political parties are expected to continue to provide political education to the community on an ongoing basis in order to be able to change the paradigm or mind set of the community towards the party.
Penegakan Hukum Terhadap Penyedia Fasilitas Yang Memberikan Peluang Terjadinya Jarimah Maisir
Authors: Safrijal Airi , Sahardiani Sahardiani
Published: February 2021

Enforcement of jinayat law against organizers and providers of facilities / places that can occur Maisir (gambling) in the city of Banda Aceh is currently not in accordance with applicable regulations as stated in Article 20 of Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, namely "Every person who intentionally organizes, provides facilities, or finances to Jarimah Maisir (gambling) as referred in Article 18 and Article 19 of the Qanun is threatened with 'Uqubat Ta'zir (caning) at most 45 (forty five) times and/or a maximum fine of 450 (four hundred fifty) grams of pure gold and/or imprisonment of no longer than 45 (forty five) months”. Thereare several things that need to be considered by Banda Aceh City governmentrelated to the implementation of the Jinayat Law in Aceh, namely optimizing theapplication of caning, as well as increasing community participation in theenforcement of Islamic Sharia.
Remembers of the descendants of the Russian Germans about the years of War.
Authors:   Barents Centre of Humanities FRC KSC RAS, Busyreva Elena V.
Published: February 2021

The article is devoted to the recollections of the descendants of Russian Germans about the World WarII. The basis was the interviews received from nine informants, as well as materialsfrom their family archives. The article tells about the fate of German families during the war years. Particular emphasis is placed on deportation on a national basis and the stay in a labor army by representatives of these families. The article introduces new factual material of private origin into science. Interviews and materials of family archives of informants expand the circle of knowledge about events in the mid-twentieth century, including ethnic deportations, and allow clarifying many facts of the “official” history.
Institutional and functional support of application of sanitary and phytosanitary measures in the light of WTO and EU requirements
Authors: Karpinska N.
Published: February 2021

Problem setting. Research devoted to the coverage of the system of institutions that provide influence on the relationship of application of sanitary and phytosanitary measures.

Target of research. The purpose of the study is is to describe the main institutions of the WTO, in particular, the International Convention on Plant Quarantine and Protection, the World Organization for Animal Health and the Codex Alimentarius Commission.

Analysis of recent researches and publications. The following scientists studied the issues of V. Nosik, A. Stativka, A. Dukhnevych, H. Grigorieva, G. Mamyshov, S. Komendantnov, N. Chuiko, T. Gulyaeva, M. Popov, A. Popova and others. However, the issues of the influence of the main institutions of the international level on the formation of national legislation in the field of SPS, as well as on the practice of its application remain not fully covered.

Article’s main body. It is established that at the international level the most globally relations of the SPS are regulated within the WTO and accordingly fall under the competence of its structural parts. The WTO SPM Committee is called upon to resolve differences related to the application of these measures, to monitor the harmonization of international standards and to cooperate with international organizations concerned with food safety, and to be responsible for developing, developing and interpreting , collecting, disseminating information on the application of the SPS of the Member States and providing them with technical cooperation. Mediation is an extremely important function of the SPM Committee. It is established that in the WTO system, along with the Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, there are three important institutions that provide significant influence on the formation of rules for the application of measures and are characterized by an organic relationship, common price orientation, principles of approach and objectives. Various characteristics are revealed, which consist in the creation of special institutions in the field of institutional and functional support of sanitary and phytosanitary measures in the EU.

Conclusions and prospects for the development. Analysis of the activities of WTO and EU institutions shows that the development of international (European) phytosanitary legislation occurs through the development and implementation in agricultural production of standard technologies to ensure phytosanitary well-being.
Prediksi Angin Menggunakan Data Temperatur, Kelembaban, Curah Hujan, Penyinaran Matahari dengan Metode ANN (Artificial Neural Network) (Studi Kasus Perairan Pulau Bintan)
Authors: Canadi Canadi , Kurniadi Ari , Sukoco Nawanto Budi
Published: February 2021

Kebutuhan akan prediksi sangat diperlukan pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah mengenai prediksi kecepatan dan arah angin. Prediksi mengenai kecepatan dan arah angin dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Artificial Neural Network. Data yang digunakan adalah data harian BMKG Tanjung Pinang, Pulau Bintan selama 10 Tahun dengan menggunakan 5 parameter yaitu temperatur maksimum, temperatur rata-rata, kelembapan rata-rata, curah hujan, dan lamanya penyinaran matahari yang kemudian disebut sebagai predictor selanjutnya parameter kecepatan serta arah angin yang kemudian disebut sebagai predictand. Dari hasil prediksi diperoleh bahwa model ANN dapat memberikan hasil arah dengan akurasi 73% sampai dengan 83%. Sementara prediksi kecepatan angin dengan model ANN memberikan akurasi sebesar 77% sampai dengan 95%.
Bridging caught in a crossfire: The marker of situated definiteness in Mano and language contact
Authors: Khachaturyan Maria
Published: February 2021

In this article, I review the basic semantic functions of the determiner à in the South Mande language Mano, which is used to mark situated definiteness: most prominently, bridging and anaphora. The marker derives from the 3sg pronoun. Similar markers are also used in a number of other South Mande languages, including Kla-Dan, Dan-Gweetaa, Guro, Tura and Gban. In Mano, as well as in the former four languages the head noun takes an optional low-tone head marking, which is more frequent in Mano than in other languages. I argue that the increased frequency of use of the marking is influenced by contact with the Southwest Mande language Kpelle, which has a grammaticalized preposed definiteness marker, also deriving from a 3sg prefix, and triggering low tone on the noun it attaches to.
The Zulu version of the old testament from a typological perspective
Authors: Porkhomovsky Victor , Ryabova Irina
Published: February 2021

The present paper continues typological studies of the Bible translation strategies in different languages. These studies deal with passages and lexemes in the canonical text of the Biblia Hebraica, that refl ect ancient cultural and religious paradigms, but do not correspond to later monotheist principles of Judaism and Christianity. The canonical Hebrew text does not allow of any changes. Thus, two translation strategies are possible: (1) to preserve these passages in the text of the translation (a philological strategy), (2) to edit them according to the monotheist principles (ideological strategy). The focus in the present paper is made on the problem of rendering the name of the ancient Semitic goddess ’ashera, attested as the companion of the supreme gods in certain traditions and pantheons (’El /’Il/, Ba‘al, YHWH). Two strategies of rendering the name of ’ashera are attested in different Bible translations: (1) to preserve the name of the goddess (philological strategy), (2) to eliminate this name or to replace it with the names of her fetishes and sacred objects (ideological strategy). The Zulu case of rendering the name ’ashera is particularly looked at in this paper.
Notes on regular polysemy and homonymy (Mande languages)
Authors: Pozdniakov Konstantin
Published: February 2021

Based on Mande languages as an example, the article examines the possibilities of using regular polysemy and regular homonymy for solving problems of comparative studies and semantic typology. Three cases are investigated. Regular polysemy noted only in Mande languages can be used for semantic reconstruction of Proto-Mande. Regular homonymy, noted only in the Mande languages, makes it possible to distinguish phonetically similar roots of Proto-Mande. Regular homonymy, noted not only in the Mande languages, but also in other branches of the Niger-Congo, makes it possible to discover regular phonetic correspondences between the languages of various branches of the Niger-Congo without any intermediate reconstructions.
Pleitos de la villa de Albacete a mediados del siglo XVI
Authors: García Moratalla Pedro Joaquín
Published: February 2021

In the mid 16th Century, the town of Albacete was immersed in a series of disputes that already came from long ago, although some were originated then and others would last longer. The fights with the neighboring towns of Chinchilla and La Gineta were constant, due to terms and meddling from one to another. The decrease in the public treasure was mainly motivated by the expenditures to afford the confrontations, along with those related to the conflict with the lands of Jorquera and Alcalá, manor of the marquis of Villena and duke of Escalona. The long lasting of the fighting led to cost overruns. The payout, at the Court and the Chancery of Granada, of lawyers, attorneys and solicitors, as well as the dispatch of local laborers and managers with specific messages and orders, largely undermined the funds of the Albacete council.
In Memoriam: José Luis Cuerda, la socarronería manchega hecha cine
Authors: García Rodrigo Jesús
Published: February 2021

La vida del cineasta albaceteño, fallecido el pasado 4 de febrero de 2020, fue un guión basado en el humor, la ironía, lo absurdo y una notable sabiduría y, a pesar de arrancar numerosas sonrisas a los espectadores, no fue un director de comedia.
PENERAPAN TRANSHIPMENT:KAITANNYA DENGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS KOMODITAS PERIKANAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Authors: Setyorini Savitri Nur
Published: February 2021

AbstrakArtikel ini memberikan gambaran mengenai praktik transhipment dan kaitannya dengan hak bangsa Indonesia atas komoditas perikanan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di Asia Tenggara. Namun, terdapat masalah yang mengancam kekayaan laut Indonesia, di antaranya adalah transhipment. Transhipment ini dilakukan dengan memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di tengah laut, untuk kemudian dibawa ke luar negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transhipment, yang dewasa ini menjadi suatu kebutuhan dan solusi bisnis, merugikan hak bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. AbstractThis article provides an overview of transhipment and its relation with the right of Indonesian people and sustainable development. Indonesia is the largest fish producer in Southeast Asia. However, there are several problems threatening the natural wealth of the seas in Indonesia, one of them is transhipment. Transhipment is done by transferring captured fishes from a vessel to another vessel (or vessels) in the middle of the sea, to be brought outside the country. This research is a qualitative research with descriptive analytic design. The result shows that transhipment, which has currently become a necessity and business solution, is causing a loss to the right of Indonesian people and incompatible with the concept of sustainable development.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE (TNT)
Authors: Aspan Zulkifli
Published: February 2021

AbstrakTaman Nasional Taka Bonerate (TNT) adalah taman laut dengan kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol ini 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Terdapat sekitar 295 jenis ikan karang dan berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi seperti Kerapu (Epinephelus spp.), Ikan Naopoleon (Cheilinus undulatus), dan Baronang (Siganus sp). Sebanyak 244 jenis moluska di antaranya Lola (Trochus niloticus), Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta), Triton (Charonia tritonis), Batulaga (Turbo spp.). Penelitian ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem terumbu karang di TNT. Metode peneltian bersifat normatif-kuantitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa status sebagai Taman Nasional belum memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap Taka Bonerate. Diperlukan payung hukum yang lebih konkrit untuk melindungi ekosistem terumbu karangnya. AbstractTaka Bonerate National Park is a marine park with the region’s third largest atoll in the world after Kwajifein Suvadiva in the Marshall Islands and the Maldives Islands. The total area of the atoll is 220,000 hectares with coral reefs spreading up to 500 km². There are about 295 species of reef fish and various types of high-value fish such as grouper (Epinephelus spp.), Napoleon fish (Cheilinus undulatus), and Baronang (Siganus sp). A total of 244 species of molluscs in between Lola (Trochus niloticus), Shells Goats Head (Cassis cornuta), Triton (Charonia tritonis), Batulaga (Turbo spp.). This study aims at providing legal protection for biodiversity in the National Park Takabonerate. Other research methods are normativequantitative. This study shows that the status as a national park not provide strong legal protection against Takabonerate. Required more concrete legal basis for protecting biodiversity.
Pengelolaan Data Informasi Pelayanan Jasa Laundry Shinwash
Authors: Oetario Putro R. Andy , Hakim Zainul , Sabardiman Ken , Sulastri Marisa
Published: February 2021

Sistem Informasi pelayanan jasa laundry berbasis web merupakan sistem yang sudah terkomputerisasi dan teraplikasi menggunakan database untuk penyimpanan datanya. Sistem pelayanan jasa laundry shinwash yang berjalan saat ini masih menggunakan form manual, sehingga sering mengalami ketidaksesuaian data, kehilangan data transaksi pelanggan serta kurang baik dalam penyajian laporannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan merancang suatu sistem informasi pelayanan jasa laundry berbasis web. Peneliti menggunakan metode waterfall dan pengembangan dengan UML (Unified Modeling Language). Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Hasil yang didapat adalah merancang sistem informasi pelayanan jasa laundry berbasis web yang akan mendukung kegiatan pelayanan jasa laundry, transaksi kiloan, transaksi satuan serta pembuatan kwitansi maupun laporan per periode. Sistem informasi ini menggunakan penyimpanan di dalam database, agar admin maupun user dapat mengelola dan melihat informasi pelayanan jasa laundry secara akurat dan lengkap. Kesimpulannya adalah dengan adanya sistem informasi pelayanan jasa laundry berbasis web dapat memudahkan user dan admin untuk mengelola pelayanan jasa laundry dan laporan.
Aplikasi Pedagang Sembako Online Berbasi Android
Authors: Julianti M. Ramaddan , Hakim Zainul , Ardiyan Taufik
Published: February 2021

Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  merupakan  kategori  bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Toko Duta adalah toko sembako yang menjual beraneka ragam kebutuhan rumah tangga yang dimana itu menjadi bahan pokok utama. Banyaknya toko sembako menyebabkan persaingan dalam penjualan sembako sangatlah ketat, baik dalam segi harga serta pelayanan membuat para pedagang sembako yang masih melakukan transaksi konvensional pun terancam gulung tikar karena kalah bersaing. Peneliti menggunakan deskriptif sebagai metodologi penelitian, yang digunakan untuk mendapatkan deskripsi dan penjelasan tentang situasi objek penelitian berdasarkan fakta. Adapun metode pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur. Dalam mengembangkan sistem peneliti menggunakan Prototyping (prototype). Implementasi dan rencana program menggunakan Andorid. Kesimpulan dari Aplikasi dagang sembako online ini adalah Proses penjualan sembako yang berjalan saat ini masih memakai cara konvensional sehingga butuh dibuatkan sistem penjualan dengan menggunakan teknologi agar menjadi lebih efisien dan mendapat cakupan wilayah lebih luas.
Media Informasi Tentang Aturan dan PerundangUndangan BPJS Ketenagakerjaan Berbasis Multimedia
Authors: Isral Isral , Tullah Rahmat , Prianto Syahputra Muhammad Suryawan
Published: February 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun2013 Tentang Sanksi AdministratifPekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Salah satu kesejahteraan yang harus didapat oleh tenaga kerja adalah Perlindungan Jaminan Sosial yang  diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib terdaftar sebagai peserta BPJS  Ketenagakerjaan karena jika tidak maka akan diberikan sanksi admnistratif seperti terguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik.
Implementasi AHP TOPSIS Alternatif Penentuan Jabatan di STMIK GLOBAL
Authors: Sidik Achmad , Tullah Rahmat , Gulo Tri ASP
Published: February 2021

Pengambil keputusan dihadapkan pada situasi yang rumit dengan banyak alternatif kriteria pemilihan. Selain itu, pengambil keputusan juga mendukung untuk menghasilkan keputusan yang relevan dan akurat. Metode AHP dan TOPSIS adalah sistem pengambilan keputusan yang bisa menyederhanakan masalah kompleks yang tidak terstruktur, strategis, dan dinamis. Metode ini sangat cocok diterapkan dalam proses penentuan jabatan di Stmik Bina Sarana Global dimana prosedur penentuannya menggunakan berbagai kriteria. Penelitian ini menjelaskan prosedur untuk menentukan cara menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang menjelaskan rangkaian analisis proses dan desain sistem. Hasil akhir dari penyusunan penelitian ini berupa aplikasi pemrograman berbasis web yang mudah digunakan dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan jabatan.
An Eulogy for the Common Man
Authors: Chakravorty Aria Oindrila
Published: February 2021

Celebrating the contribution of Captain Sir Tom Moore and Dabirul Islam Chowdhury OBE to the NHS and COVID-19 pandemic. 

He believed that no one was too old, too disabled, too individual to make a change.

He believed that the responsibility to act lay with every one of us.

 He believed that this way, we could heal our wounded world
Any Mortal Thing
Authors: Tuite Clara
Published: February 2021

‘“Poesy” may be merely a “straw”, a “paper kite”, a “shadow”, and a “bubble”, but its very lightness and fragility, so Byron’s buoyant sweep contends, make it a peculiarly sensitive register of our existential lot’ (Michael O’Neill,
Romanticism and the Self-Conscious Poem
). In its strenuous engagement with the agency of poetic form, Michael O’Neill’s work illuminates Byron’s ‘buoyant sweep’ of the hefty existential questions that imprint our ‘bonds of clay’ (‘[Epistle to Augusta]’, 30) and of the mixed and mobile emotional repertoire that is the lot of ‘any mortal thing’ (
Don Juan
, IV, 4). This essay seeks to respond to O’Neill’s superb illumination of the agency of poetic form, and of how the deployment of Byronic form is always grounded in emotion.
PUBLIC DEBT AND ECONOMIC GROWTH IN EURO AREA COUNTRIES. A WAVELET APPROACH
Authors: Albu Ada-Cristina , Albu Lucian-Liviu
Published: February 2021

In this paper we propose to analyze the dynamic of the relation between public debt and economic growth rate for Euro area countries by employing a wavelet approach, establishing thus both short-term and long-term correlations between these two variables. In this way we will present time-frequency dependencies between debt and economic growth and differentiate between short term and long-term effects. High levels of public debt have a negative impact on the economic output, because they entail concerns about debt sustainability. Non-linear analysis of the debt-growth nexus shows the existence of thresholds from which rising indebtedness can hamper economic growth. Using wavelet analysis, we demonstrate that there is a strong relation between public debt and economic growth, especially for high frequencies, public debt having a significant impact on economic growth in case of periods situated above 2 years for most Euro Zone member states. High debt levels can cause serious effects on fiscal stability and therefore require fiscal consolidation in order to restore economic growth. Therefore, Euro Zone member states should implement prudent debt policies and establish clear limits for debt increase, in order to comply with fiscal sustainability and ensure conditions for preserving economic growth.
The Effect of Duration of Use of Depomedroxyprogesterone Acetate on the Thickness of the Vaginal Epithelium of Mice
Authors: Veri Nora , Mutiah Cut , Dewita Dewita , Henniwati Henniwati , Fazdria Fazdria , Lajuna Lia , Salfiyadi T Salfiyadi
Published: February 2021

BACKGROUND: Depomedroxyprogesterone acetate (DMPA) is one of the most effective contraceptive methods currently widely used. Injectable contraceptives, including DMPA, are growing in popularity because of their ease of use, effectiveness and affordability. The use of DMPA also has advantages such as not interfering with sexual relations, does not need male participation, does not require storage space, and is easy to obtain and helps increase body weight.
AIM: The aim of the study was to analyze the effect of the duration of use of DMPA on the thickness of the vaginal epithelium of mice.
METHODS: The research design used in this study was true experimental with a post-test only control group design approach. This research was carried out treatment at a dose of 0.39 mg/mouse/day DMPA exposure in mice. The phenomenon observed in this study was the thickness of the vaginal epithelium of mice. This study used mice with the completely randomized design method and was carried out at the Pharmacology Laboratory and the Anatomical Pathology Laboratory, FKH Unsyiah. The collection of data technique was conducted by observation with a light microscope to calculate the average thickness of the vaginal epithelium of mice injected with DMPA in the four groups. The data analysis technique was carried out in five stages, namely, the normality test of the sample data with the Shapiro–Wilk test, the homogeneity test of variance with the Levene test, and comparing the thickness of the vaginal epithelium in each of the two treatment groups using the independent t-test.
RESULTS: The finding revised that there was a significant difference in the thickness of the vaginal epithelium in the two treatment groups 10 days and 15 days of DMPA exposure which was indicated by a p = 0.003 (p < 0.05). DMPA exposure levels cause thinning of the vaginal epithelial thickness. The average thickness of vaginal epithelium exposure to DMPA for 10 days in the control group was 182536.33 ± 5773.465. In the treatment group, exposure to DMPA for 10 days, the thickness of the vaginal epithelium was 168322.33 ± 7611.300. The mean vaginal epithelial thickness in the 15-day DMPA exposure group in the control group was 177242.83 ± 9689.558. In the 15-day DMPA exposure treatment group, the thickness of the vaginal epithelium was 138674.83 ± 17176.124.
CONCLUSION: There was a difference in the mean vaginal epithelial thickness between the control group and 10 days of DMPA exposure. There was a difference in the mean vaginal epithelial thickness between the control group and 15 days of DMPA exposure. The longer the exposure to DMPA, the thinner the thickness of the vaginal epithelium.
Towards circular agriculture – exploring insect waste streams as a crop and soil health promoter
Authors: Torgerson K.L. , Meijering J.V. , Sok J. , Dicke M. , Lansink A.G.J.M. Oude
Published: February 2021

Insects have tremendous potential for utilising the waste generated from other agricultural sectors to produce high value protein. The by-product of insect production, insect waste streams, can be recycled and repurposed for promoting the health of crops and soil as the chitin, present in the moulted skins, acts as a substrate for beneficial microbes that aid in plant protection. However, because insect waste streams are currently in the research and development phase, little information regarding its potential as a crop and soil health promoter is available. To address this information gap, this research explores experts’ knowledge of the characteristics and application of insect waste streams as a crop and soil health promoter. To conduct this research, a two-step expert elicitation approach was used consisting of semi-structured interviews followed by a Delphi study. Interviews were conducted with six experts. Topics arising from the interviews that produced conflicting expert opinions were tested in the Delphi study. Fourteen experts participated in the Delphi study in an attempt to reach an agreement on these topics. The results of this research indicate that insect waste streams could be produced as a granulate-type compost, seed coating, or impregnated into a biodegradable seedling cup. To use insect waste streams, farmers should apply it next to the roots of each plant during the time of planting. Experts were unable to reach an agreement on some topics (e.g. dosage recommendations and expected yield changes). A brief discussion of insect waste streams’ legal context is also provided. The results of this research contribute the first description of insect waste streams as a crop and soil health promoter. Such results serve as a tool to potentially aid in its uptake thus progressing towards circular agriculture.
An EEG Study on Students' Learning in Practical and Theory-Based Hospitality Courses
Authors: Hsu Liwei , Chen Yen-Jung
Published: February 2021

This study investigates neural activities of hospitality students when they are in practical and theoretical classes. This study involved 33 freshmen in a hospitality program, who underwent 420 minutes of brainwave data collection using an electroencephalographic (EEG) headset; 831,600 brainwave data points were gathered in seconds. The results show that participants' level of meditation was significantly higher than their level of attention in both classes. Among the five brainwaves, delta, theta, alpha, and beta waves (but not gamma waves) demonstrated significant differences in power spectra of students' brains between practical and theoretical classes. The relevance of learning outcomes to brain activity was also different between the two classes, which suggests that teachers must use different strategies to stimulate students' learning. From the perspective of educational neuroscience, this study produces more empirical evidence on and understanding of the neural nature of hospitality learning and general learning, with implications for teaching.
Conserved IFN Signature between Adult and Pediatric Eosinophilic Esophagitis
Authors: Ruffner Melanie A. , Hu Alex , Dilollo Julianna , Benocek Kassidy , Shows Donna , Gluck Michael , Spergel Jonathan M. , Ziegler Steven F. , Hill David A. , Cerosaletti Karen
Published: February 2021

Eosinophilic esophagitis (EoE) is an allergic inflammatory disease of the esophagus that occurs in both children and adults. Previous studies of affected tissue from pediatric cohorts have identified prominent signatures of eosinophilia and type 2 inflammation. However, the details of the immune response in adults with EoE are still being elucidated. To determine whether EoE in adults shares inflammatory profiles with those observed in children, we performed RNA sequencing of paired human esophageal biopsies and blood samples from adults with EoE or gastroesophageal reflux disease. Unbiased analysis of differentially expressed genes in tissue revealed a strong IFN signature that was significantly enriched in EoE patients as compared with patients with gastroesophageal reflux disease. Both type I and type II IFN–responsive genes were upregulated in adult biopsies, but not in blood. A similar increase in expression of IFN gene sets was observed in pediatric EoE biopsies as compared with non-EoE samples, and in public pediatric and adult RNA-sequencing data. Finally, we found that human peripheral CD4+ T cells from children with EoE produce IFN-γ upon activation with EoE-causal allergens. Together, this work identifies a conserved IFN signature in pediatric and adult EoE, highlighting a role for non–type 2 inflammatory networks in the disease process in humans.
Targeting In Vivo Metabolic Vulnerabilities of Th2 and Th17 Cells Reduces Airway Inflammation
Authors: Healey Diana C. Contreras , Cephus Jacqueline Y. , Barone Sierra M. , Chowdhury Nowrin U. , Dahunsi Debolanle O. , Madden Matthew Z. , Ye Xiang , Yu Xuemei , Olszewski Kellen , Young Kirsten , Gerriets Valerie A. , Siska Peter J. , Dworski Ryszard , Hemler Jonathan , Locasale Jason W. , Poyurovsky Masha V. , Peebles R. Stokes , Irish Jonathan M. , Newcomb Dawn C. , Rathmell Jeffrey C.
Published: February 2021

T effector cells promote inflammation in asthmatic patients, and both Th2 and Th17 CD4 T cells have been implicated in severe forms of the disease. The metabolic phenotypes and dependencies of these cells, however, remain poorly understood in the regulation of airway inflammation. In this study, we show the bronchoalveolar lavage fluid of asthmatic patients had markers of elevated glucose and glutamine metabolism. Further, peripheral blood T cells of asthmatics had broadly elevated expression of metabolic proteins when analyzed by mass cytometry compared with healthy controls. Therefore, we hypothesized that glucose and glutamine metabolism promote allergic airway inflammation. We tested this hypothesis in two murine models of airway inflammation. T cells from lungs of mice sensitized with Alternaria alternata extract displayed genetic signatures for elevated oxidative and glucose metabolism by single-cell RNA sequencing. This result was most pronounced when protein levels were measured in IL-17–producing cells and was recapitulated when airway inflammation was induced with house dust mite plus LPS, a model that led to abundant IL-4– and IL-17–producing T cells. Importantly, inhibitors of the glucose transporter 1 or glutaminase in vivo attenuated house dust mite + LPS eosinophilia, T cell cytokine production, and airway hyperresponsiveness as well as augmented the immunosuppressive properties of dexamethasone. These data show that T cells induce markers to support metabolism in vivo in airway inflammation and that this correlates with inflammatory cytokine production. Targeting metabolic pathways may provide a new direction to protect from disease and enhance the effectiveness of steroid therapy.
-regularity of the Bergman projection on quotient domains
Authors: Bender Chase , Chakrabarti Debraj , Edholm Luke , Mainkar Meera
Published: February 2021

We obtain sharp ranges of
$L^p$
-boundedness for domains in a wide class of Reinhardt domains representable as sublevel sets of monomials, by expressing them as quotients of simpler domains. We prove a general transformation law relating
$L^p$
-boundedness on a domain and its quotient by a finite group. The range of p for which the Bergman projection is
$L^p$
-bounded on our class of Reinhardt domains is found to shrink as the complexity of the domain increases .
Classification, Koszulity and Artin–Schelter regularity of certain graded twisted tensor products
Authors: Conner Andrew , Goetz Peter
Published: February 2021

Let

\mathbb K

be an algebraically closed field. We classify all of the quadratic twisted tensor products

A \otimes_{\tau} B

in the cases where

(A, B) = (\mathbb K[x], \mathbb K[y])

and

(A, B) = (\mathbb K[x, y], \mathbb K[z])

. We determine when a quadratic twisted tensor product of this form is Koszul, and when it is Artin–Schelter regular.
Inherently high uncertainty in predicting the time evolution of epidemics
Authors: Park Seung-Nam , Kim Hyong-Ha , Lee Kyoung Beom
Published: February 2021

OBJECTIVES: Amid the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), with its high infectivity, we have relied on mathematical models to predict the temporal evolution of the disease. This paper aims to show that, due to active behavioral changes of individuals and the inherent nature of infectious diseases, it is complicated and challenging to predict the temporal evolution of epidemics.METHODS: A modified susceptible-exposed-infectious-hospitalized-removed (SEIHR) compartment model with a discrete feedback-controlled transmission rate was proposed to incorporate individuals’ behavioral changes into the model. To figure out relative uncertainties in the infection peak time and the fraction of the infected population at the peak, a deterministic method and 2 stochastic methods were applied.RESULTS: A relatively small behavioral change of individuals with a feedback constant of 0.02 in the modified SEIHR model resulted in a peak time delay of up to 50% using the deterministic method. Incorporating stochastic methods into the modified model with a feedback constant of 0.04 suggested that the relative random uncertainty of the maximum fraction of infections and that of the peak time for a population of 1 million reached 29% and 9%, respectively. Even without feedback, the relative uncertainty of the peak time increased by up to 20% for a population of 100,000.CONCLUSIONS: It is shown that uncertainty originates from stochastic properties of infections. Without a proper selection of the evolution scenario, active behavioral changes of individuals could serve as an additional source of uncertainty.
A Cautionary Tale Regarding the Use of Causal Inference to Study How Environmental Change Influences Tropical Diseases
Authors: Valle Denis , Laporta Gabriel Zorello
Published: February 2021

There has been substantial interest on the effect of large-scale environmental change, such as deforestation, on human health. An important and relatively recent development has been the use of causal-inference approaches (e.g., instrumental variables [IVs]) to more properly analyze this type of observational data. Here, we discuss an important study that attempted to disentangle the effect of malaria on deforestation from the effect of deforestation on malaria using an IV approach. The authors found that deforestation increases malaria (e.g., they estimate that a 10% increase in deforestation leads to a 3.3% increase in malaria incidence) through ecological mechanisms, whereas malaria reduces deforestation through socioeconomic mechanisms. An important characteristic of causal-inference approaches is that they are critically dependent on the plausibility of the underlying assumptions and that, differently from standard statistical models, many of these assumptions are not testable. In particular, we show how important assumptions of the IV approach adopted in the study described earlier were not met and that, as a result, it is possible that the correct conclusion could have been the opposite of that reported by the authors (e.g., deforestation decreases, rather than increasing, malaria through ecological mechanisms). Causal-inference approaches may be critical to characterize the relationship between environmental change and disease risk, but conclusions based on these methods can be even more unreliable than those from traditional methods if careful attention is not given to the plausibility of the underlying assumptions.
Inventory of the potato diseases and impact on growth and yield traits in far North Cameroon
Authors: Dooh Jules Patrice Ngoh , Boydoul Frederic Ulrich , Madjerembe Abdoul , Tsouala Dany Brice Tchoupou , Adagoro Djile Bouba Hawaou , Kosma Philippe , Ambang Zachée
Published: February 2021

Potato (Solanum tuberosum L) production in the Far North Region of Cameroon is faced with scarcity or inequality of rains and with diseases that affect yields. To improve the production a study was conducted in the production area of Mogode subdivision with the objective of identifying potato diseases and pathogens agents. The experimental design was in complete randomized blocks. The plant material used was a local variety of potato (Dosa). Diseases and pathogens have been identified on a base of symptoms and morphological characteristics. The incidence, severity and rainfall were assessed. Yield, number of stems and diameter of the tubers were evaluated. The diseases identified are fungal (late blight, Alternaria or early blight and Fusarium wilt), viral (Virosis M, Rust stain and Potato leaf roll (PLR) and bacterial (Bacterial wilt and Common scab). Conidia of Phytophthora infestans, and Alternaria spp. were found.Whatever the site and disease, the incidence has remained below 25%. Late blight was more present in the Gouria site, Alternaria and virosis M more present in the Mouvou site. The yield was roughly the same at the two sites, around 3 t/ha. The highest number of stems was obtained at Gouria, 18 ± 0.75. The potato is attacked by several diseases. The results of this study represent an important baseline data for the implementation of integrated disease management in Cameroon.Keywords: Solanum tuberosum, diseases, pathogens, incidence, severity, yield.
Les poissons du bassin de la rivière Ulindi, à l’Est de la République Démocratique du Congo : revue de la littérature
Authors: Okito Gabriel Mukabo , Matunguru Joseph Masirika , Heri Muzungu Leblanc , Duni Papy Lubunga , Sindayihebura Anicet , Sibomana Claver , Muderhwa Venant Nshombo , Micha Jean-Claude , Ntakimazi Gaspard
Published: February 2021

Cette revue de la littérature sur les poissons du bassin hydrographique de la rivière Ulindi à l’Est de la République Démocratique du Congo a été réalisée dans le but d’avoir une idée sur l’état des connaissances actuelles de son ichtyofaune en vue de définir les orientations pour leurs études ultérieures dans cette région non encore prospectée en profondeur et dont la plupart des rivières se trouvent actuellement menacées par des activités anthropiques. Cette étude présente une vue globale des rivières du Bassin de la rivière Ulindi avec une liste systématique non exhaustive d’environ 31 espèces de poissons appartenant à 17 genres, 9 Familles et 4 ordres, basée sur la méta-analyse des différentes études taxonomiques de l’ichtyofaune du Bassin de la Rivière Ulindi, réalisées depuis l’époque coloniale du Congo-Belge jusqu’en 2019. Les résultats de cette étude constituent une aide-mémoire pour les services publics en charge de la gestion de l’environnement dans la gestion de la biodiversité ichtyologique de cet écosystème à intérêt socio-économique considérable dans la région, d’une part et une liste de contrôle aux scientifiques pour des études ultérieures.Mots clés : Ichtyofaune, Ulindi, République Démocratique du Congo, revue de la littérature, liste de contrôle.

 

English Title: Fishes from the Ulindi river basin, East of the Democratic Republic of Congo: review of the literatureThis review of the literature on fish in the Ulindi river basin in the east of the Democratic Republic of Congo was carried out with the aim of gaining an idea of the state of current knowledge of its fish fauna in order to define guidelines for their further studies in this region not yet explored in depth and most of the rivers of which are currently threatened by anthropogenic activities. This study presents a global view of the rivers of the Ulindi river basin with a non-exhaustive systematic list of approximately 31 fish species belonging to 17 genera, 9 Families and 4 orders, based on the meta-analysis of the various taxonomic studies of the ichtyofauna of the Ulindi river basin, carried out since the colonial times of the Belgian Congo until 2019. The results of this study constitute a baseline for the public services in charge of environmental management in the management of the ichthyological biodiversity of this ecosystem with considerable socio-economic interest in the region, on the one hand and a checklist to scientists for further studies.Keywords: Ichtyofauna, Ulindi, Democratic Republic of Congo, literature review, checklist.