bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN MARGINAL GUNA MEWUJUDKAN REGULASI DAERAH YANG INKLUSIF
Authors: Benita Gratia Sitepu
Published: July 2023

Pada tingkat kedaerahan, konfigurasi politik yang demokratis tidak serta merta melahirkan regulasi daerah yang berbasis hak asasi manusia atau berpihak kepada masyarakat marginal. Proses pembentukan regulasi daerah tidak selalu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Upaya menjaring pendapat masyarakat umum yang populer disebut public hearing dilakukan tidak lebih dari sekedar prasyarat formal tanpa makna substantif. Demikian juga dengan substansi dan isi regulasi daerah. Cukup banyak fakta empirik, fakta hukum dan fakta sosial yang mengindikasikan tidak/belum berpihaknya regulasi daerah kepada masyarakat marginal. Terdapat pandangan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, maka politik hukum HAM harus bersifat promotif, protektif, dan implementatif terhadap HAM guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Sehubungan dengan langkah implementasi pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut maka penulis secara konkrit menggagas dibentuknya Dewan Pertimbangan Marginal yang merupakan himpunan dari perwakilan tiap kelompok marginal dan rentan yang diakui oleh Komnas HAM, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, narapidana/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, dan pengungsi dalam negeri (IDPs). Keterwakilan kelompok marginal dalam Dewan Pertimbangan Marginal tersebut dipilih langsung oleh anggotanya. Adapun pembidangan kelompok marginal pada lembaga tersebut menyesuaikan dengan potensi di tiap daerah. Lembaga ini hanya dapat menjalankan fungsinya apabila muatan materi dalam Raperda tersebut berkaitan dengan kepentingan kelompok yang diwakilkan agar tercipta regulasi daerah yang inklusif.
IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL TERHADAP PENANGANAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN YANG BERKEADILAN
Authors: Mohammad Abizar Yusro
Published: July 2023

Konsep hukum yang menafikkan adanya konsep HAM yang berkeadilan justru dapat menciptakan efektivitas penegakan hukum yang buruk. Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif, diantaranya: 1) Legal Structure; 2) Legal Substance; 3) Legal Culture. Ketiga poin tersebut haruslah saling berkesinambungan untuk mencapai suatu penanganan hukum yang efektif. Namun, pada realitas hari ini Legal Culture yang berada di dalam kondisi sosial masyarakat. Masyarakat lebih cenderung memiliki Legal Culture yang berbasis Crime Control Model dengan merujuk konsep Retributive Justice. Paradigma ini semata-mata ditujukan hanya untuk menindas perilaku kriminal (criminal conduct) atas tindak pidana yang dilakukan, hal ini dikarenakan yang diutamakan adalah ketertiban umum (public order) dan pembalasan atas apa yang dilakukan. Sehingga diperlukan adanya reformasi sistem peradilan pidana dengan pendekatan Due Process Model. Di dalam Due Process Model ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelengaraan peradilan pidana. Sehingga, mampu menciptakan persamaan hak-hak dan menjamin nilai-nilai keadilan yang mampu mengembalikan keadaan (restorative justice). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi mediasi penal terhadap penanganan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) yang mengedepankan pendekatan Due Process Model guna menciptakan keadilan restoratif (restorative justice). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
REKONSTRUKSI KKR SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT
Authors: Herlinda Safira  , Ulfah Sakinah SP  , Almas Rioga Pasca P
Published: July 2023

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, tingginya angka pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang tidak sebanding dengan angka penanganan kasus pelanggaran HAM, khususnya pada pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang belum diselesaikan menunjukkan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelenggaran perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Buruknya kualitas penyelenggaraan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia tidak diimbangi dengan kapabilitas dari lembaga yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan reparasi terkait permasalahan tersebut. Sementara itu, pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Disisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUUIV/2016 telah menyatakan pembatalan terhadap UU KKR yang mana berimplikasi pada bubarnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai gagasan rekonstruksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan berwenang mengenai pencarian fakta-fakta terkait kejahatan hak asasi manusia, pemberian rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah serta melalui persetujuan korban, laporan yang dibuat oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat dijadikan landasan dilakukannya penyidikan kasus pelanggaran HAM di pengadilan. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya makna rekonsiliasi yang sesuai dengan konsep cita hukum Negara Indonesia
REFORMULASI PERLINDUNGAN HAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN
Authors: Sitompul Pricillia Putri Ervian , Humaira Novrita Nadila , Yuniasningrum Armita Tri
Published: July 2023

Pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. Di sisi lain, tidak semua peserta didik menganut satu dari enam agama ‘resmi’ negara. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan menjadi pijakan legal penyelenggaraan pendidikan kepercayaan, tetapi penyelenggaraannya menyisakan polemik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan sejumlah hambatan dalam sektor penerimaan, pelayanan, dan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, ditawarkan Trilogy Integrated Framework yang diharapkan dapat mengoptimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan kepercayaan.
PRINSIP HAM DALAM PENERAPAN PERATURAN PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA DAN UNITED KINGDOM
Authors: Fajrina Atika Rizka , Rizki Dyah Assifa , Yudhakinanti Niken Afifah
Published: July 2023

Kebebasan Berbicara (Freedom of Speech) adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau kebebasan komunitas untuk menyatakan pendapat dan ideide yang mereka miliki tanpa dibayang- bayangi dengan pembalasan, penyensoran, atau sanksi hukum. Namun, seringkali timbul persepsi bahwa kebebasan berpendapat marak dibelenggu karena didalamnya terdapat unsur ujaran kebencian. Padahal terhadap ujaran kebencian merupakan bentuk negatif dari perwujudan kebebasan berbicara. Indonesia sebagai salah satu negara yang menangani kasus ujaran kebencian pun belum memiliki suatu peraturan khusus dalam menangani ujaran kebencian. Terhadap pembuatan karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah mengenai penanganan hukum atas tindakan ujaran kebencian dan sudah tepatkah dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta di dalamnya melihat perbandingan upaya penanganan yang dilakukan di Indonesia dengan United Kingdom agar mendapatkan sudut pandang baru dan inovasi. Pembuatan Karya tulis ini menggunakan cara penelitian kepustakaan serta melakukan wawancara dengan Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc, Ph.D., untuk mendukung penyelesaian masalah. Oleh sebabnya, induk peraturan mengenai ujaran kebencian dapat direalisasikan agar dapat mengedukasi masyarakat serta dalam penerapannya tidak mencederai HAM.
PENGUATAN HAK TERSANGKA DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM RKUHAP SEBAGAI OPTIMALISASI PERLINDUNGAN ANTISLAPP DI INDONESIA
Authors: Harryandi Alexander Stanislaus Juridista W. T. , Sandyawan Stanislaus Demokrasi , Wilion Yonathan Wiryajaya
Published: July 2023

Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Pelaksanaan kebebasan berpendapat menciptakan partisipasi publik dan demokrasi di Indonesia. Sayangnya, di Indonesia pelaksanaan kebebasan berpendapat masih dihalang-halangi dan dibatasi oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu cara yang dilakukan pihak tersebut adalah menuntut, menggugat, dan melakukan tindakan hukum kepada masyarakat yang melakukan partisipasi publik. Gugatan, tuntutan, dan tindakan hukum ini disebut dengan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Pengaturan yang mencegah terjadinya SLAPP dinamakan Anti-SLAPP. Penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan menampilkan berbagai kasus, pengaturan, serta penerapan hukum dalam kasus yang terindikasi SLAPP. Dalam artikel ilmiah, Penulis menemukan bahwa pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia belum mampu dalam mengatasi permasalahan SLAPP di Indonesia. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus hukum yang terindikasi SLAPP. Maka dari itu, Penulis mencoba menganalisis permasalahan pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia dan menawarkan solusi dalam memperkuat pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia. Solusi yang Penulis tawarkan adalah penambahan pasal baru dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memberikan hak bagi tersangka untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan atau penuntutan.
PROBLEMATIKA HATE SPEECH DENGAN FREEDOM OF SPEECH DALAM KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI
Authors: Rama Halim Nur Azmi
Published: July 2023

Konsepsi negara demokrasi telah lumrah diterapkan oleh seluruh negara di dunia dengan beragam implementasinya. Dalam suatu negara demokrasi yang menjadi ciri utama yakni adanya kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Di Indonesia hak tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945. Bebas untuk berbicara dan menyatakan pendapat bukan berarti benar-benar bebas dikarenakan adanya pembatasan dalam undang-undang yakni adanya larangan untuk menyampaikan ujaran yang bernuansa kebencian sehingga memicu perpecahan. Namun, menjadi suatu problematika ketika yang dimaksud ujaran kebencian tersebut ternyata multitafsir sehingga menjadi sarana pembungkaman kritik. Salah satu kasus terkenal hingga saat ini yakni kasus Prita Mulyasari terkait kritiknya yang dinilai mencemarkan nama baik RS Omni Internasional. Melalui tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana sebenarnya konsepsi ujaran kebencian tersebut terutama dikaitkan dengan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana maksud ujaran kebencian tersebut sehingga tidak semua hal dianggap ujaran kebencian. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Analisis Yuridis Pemotongan Upah Tenaga Kerja Akibat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4
Authors: Thufail Rozaan
Published: July 2023

Buruh/Pekerja merupakan faktor produksi yang utama bagi suatu perusahaan, dan juga aset terpenting perusahaan. Pengusaha/Pemberi Kerja dengan Pekerja/Buruh memiliki hubungan yang disebut dengan hubungan kerja, terdapat tiga unsur hubungan kerja, yaitu: pekerja, upah, dan perintah. Penelitian ini akan berfokus membahas unsur kedua, yaitu upah. Saat ini ketika terjadi Gelombang Kedua Pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan PPKM Level 1-4, kebijakan ini menyebabkan pengusaha/pemberi kerja mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan mereka melakukan pemotongan terhadap upah pekerja/buruh demi mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji apakah pemotongan upah pekerja/buruh merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau tidak jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pengaturan terkait pengupahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam peraturan yang ada pada dasarnya tidak ada satupun yang memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan pemotongan upah karena mengalami kesulitan finansial. Namun, terdapat satu produk hukum yang membolehkan pemotongan upah oleh pengusaha namun harus dilakukan melalui musyawarah dengan pekerja/buruh yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 yang seharusnya keputusan ini tidak sah karena bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya. Perlu dibentuk kebijakan komprehensif terkait pemotongan upah buruh karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembatasan serupa akibat Pandemi COVID-19.
Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia
Authors: Utin Indah Permata Sari
Published: July 2023

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan regulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dalam menangani cyber crime, menganalisa dan menggambarkan kebijakan regulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi dalam menangani kasus cyber crime di masa yang akan datang, mengetahui dan meneliti apa saja kasus cyber crime yang pernah terjadi di Indonesia yang memiliki dan yang tidak memiliki ketentuan hukumnya, serta dapat mengetahui efektivitas peran virtual police dalam menangani tindakan masyarakat yang berpotensi melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif karena fokus kajian berdasarkan pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan pengadilan dengan menggunakan bahan penelitian yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dalam penanggulangan cyber crime di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi penegakan hukum terhadap cyber crimes meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan dalam dunia maya harus terus diharmonisasikan seiring maraknya kejahatan di dunia cyber yang semakin canggih. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencapai tujuan selain upaya dari kepolisian dalam menanggulangi cyber crime.
Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan
Authors: Alfatdi Azka Rasyad , Regita Cahyani Inez Andriana , Khusnannisa Sabrina
Published: July 2023

Seiring dengan berkembangnya zaman, hukum yang berada di masyarakat juga harus berkembang. Hukum di Indonesia yang kebanyakan merupakan warisan dari Belanda harus diperbarui sesuai dengan budaya masyarakat dan problematika yang kini terjadi. Oleh karenanya, DPR melakukan pembaharuan terkait KUHP yang menjadi dasar hukum dari suatu tindak pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan langkah dari DPR selaku perwakilan rakyat untuk memperbaharui hukum pidana yang berlaku. Beberapa pasal dianggap kontroversial, salah satu pasal tersebut adalah pasal perzinahan. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi dan HAM yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP terhadap UUD 1945, mengetahui dan memahami kesesuaian antara HAM dengan Pasal Perzinahan dalam RKUHP, dan mengetahui asas transparansi yang terkandung di dalam Pasal Perzinahan dalam RKUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan bahan yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal Perzinahan di dalam RKUHP telah sesuai dengan UUD 1945 dan tidak melanggar HAM. Akan tetapi, terdapat esensi dari asas keterbukaan yang belum terpenuhi.
Penggunaan Tes Provokasi dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet
Authors: Pakpahan Novritsar Hasintongan
Published: July 2023

Perkembangan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan atasdasar usangnya peraturan dengan perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan jiwa bangsaIndonesia. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yaitu sekitar Juli tahun2022, terdapat beberapa pembaruan mengenai rumusan tindak pidana beserta unsur-unsurnya. Salahsatu tindak pidana yang sering diperdebatkan adalah tindak pidana santet. Santet sebagai suatuperbuatan magis terlarang secara norma kebiasaan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dalamkonsep memiliki layaknya perbuatan pidana. Namun, pengonsepan santet sebagai tindak pidanamemiliki tantangan sendiri mengingat konteks tindak pidana di negara Indonesia sebagai NegaraHukum harus memiliki kerangka hukum yang normatif pula. Atas latar belakang tersebut,permasalahan hukum yang ada dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan, yaitu bagaimanakahpembuktian tindak pidana santet melalui tes provokasi serta bagaimana perumusan tindak pidanasantet berdasarkan teori perundang-undangan? Tujuan hukum dari dilakukannya penelitian ini adalahuntuk menemukan pembuktian tindak pidana santet melalui tes provokasi serta untuk menemukanperumusan tindak pidana santet berdasarkan teori perundang-undangan. Metode penelitian yangdilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konsep, pendekatankomparatif, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurutMutungi, suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan pidana ketika pelaku telahmenunjukkan upaya yang sarat dengan kekuatan gaib atau ritual yang memprovokasi ataumengintimidasi korban sehingga korban menjadi ketakutan atau marah. Perumusan yang sesuaiadalah dengan tambahan situasi dalam perbuatan pidana santet adalah “sehingga seseorang tersebutmenjadi khawatir akan keselamatannya”, sedangkan tambahan unsur predikat dalam perbuatanpidana santet “dengan peralatan atau metode yang merujuk pada seseorang yang menjadi sasarannya”.
REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI
Authors: Ramadan Wahyu Aji , Nusantara Irma Aulia Pertiwi , Mitasari Tanti
Published: July 2023

ABSTRAK 

Pelaksanaan pengawasan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Dewan Etik dan MKMK untuk menegakkan pelanggaran kode etik dan menjaga marwah serta keluruhan martabat Hakim Konstitusi. Keberadaan Dewan Etik dalam keadaan status quo seakan mati suri karena disatu sisi secara yuridis Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa dengan hadirnya UU No. 7 tahun 2020 menandai berakhirnya eksistensi Dewan Etik. Namun di sisi lain PMK No. 2 tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Dewan Etik belum dicabut melalui PMK baru. Sehingga mekanisme pengawasan kode etik Hakim Konstitusi mengalami kekosongan jabatan dan tidak dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengawasan Dewan Etik dan MKMK dari segi tataran historis juga praktik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian melakukan perbandingan dengan negara lain, mengkaji problematika implementasi pengawasan Dewan Etik dan MKMK, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk menegakkan kode etik Hakim Konstitusi. Dalam rangka melakukan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknis analisis deskriptif-kualitatif. Terdapat beberapa temuan, antara lain ketidakefektifan penanganan perkara etik karena kewenangan Dewan Etik yang terbatas dan MKMK yang bersifat ad hoc. Pembentukan Dewan Etik melalui PMK berimplikasi berpotensi ditunggangi conflict of interest, dan pengawasan oleh Hakim Konstusi bersifat pasif karena Dewan Etik hanya dapat memeriksa dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan masyarakat. Sehingga Penulis merumuskan adanya reformulasi normatif dengan mengembalikan peranan KY sebagai pengawas eksternal MK dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim konstitusi yang efektif.
Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman
Authors: Sindy  , Al Zahra Nurul Mutmainah , Nurjanah Neni
Published: July 2023

Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk untuk mewujudkan suatu sistem peradilan yang independen dan akutanbel melalui kewenangan pengawasan. Komisi Yudisial berkedudukan sebagai lembaga pengawas eksternal dari badan peradilan yang ada di indonesia karena pengawasan secara internal oleh badan peradilan belum cukup efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk menegakkan independensi kekuasaan kehakiman secara efektif. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Setelah terkumpul semua data kemudian dianalisis menggunakan analisis sitesis dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, kewenangan dan kedudukan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan pada saat ini masih sangat lemah yang ditunjukan dengan produk akhir dari kewenangan pengawasan hanya berupa rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kedua, Rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial sebagai bentuk penguatan pengawasan internal untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan akutanbel merupakan suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan agar terciptanya sistem check and balances antar lembaga.
Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus
Authors: Kusuma M. Naufal Al-Hadi , Fadhila Afdhal , Aini Nur
Published: July 2023

Pembentukan pengadilan agraria merupakan paradigma baru dalam memandang konflik agraria. Konflik agraria tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah yang bersifat ordinary tetapi telah beralih menjadi masalah yang bersifat extraordinary. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu, dimana salah satu ketentuannya mengatur mengenai agraria/pertanahan cenderung belum mendukung reforma agraria, bahkan berpotensi memperbesar konflik agraria. Kewenangan beberapa lembaga dalam menyelesaikan sengketa agraria sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang bersifat kelembagaan, menjadi salah satu faktor penyebab kurang terjaminnya kepastian hukum dalam penyelesaiannya. Di samping itu proses penyelesaian sengketa agraria melalui jalur litigasi selama ini memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan relatif mahal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembentukan pengadilan khusus agraria dapat mewujudkan salah satu tujuan reforma agraria dalam penanganan sengketa dan konflik agraria berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018. Terdapat urgensi dalam pembentukan pengadilan khusus agraria seperti dalam upaya menyelesaikan sengketa agraria yang bersifat struktural dan dalam upaya perlindungan masyarakat hukum adat. Pengadilan khusus agraria berwenang dalam penyelesaikan sengketa agraria baik perdata, pidana, dan tata usaha negara. Pembentukan pengadilan khusus agraria perlu diatur dalam suatu produk undang-undang secara komprehensif sehingga keadilan agraria yang tertuang dalam konstitusi dapat termanifestasikan.
Green Banking dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Bank Digital di Indonesia
Authors: Ara Annisa Almi
Published: July 2023

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi di Indonesia, persaingan usaha di bidang perbankan pun menjadi  semakin kompetitif. Bank sebagai good corporate citizen dimaksudkan agar setiap organ tersebut terlibat aktif dalam pengendalian internal dan  pengelolaan risiko sehingga setiap tantangan dapat dikelola dengan baik. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan pengaturan Bank Digital dan hubungannya dengan konsep Green Banking. Tanggung jawab sosial Bank diwujudkan melalui perlindungan aspek lingkungan dalam transaksi perbankan yang kemudian mencegah dampak buruk yang kemungkinan terjadi. Adopsi dari konsep Green Banking tidak terlepas dari tantangan dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai tinjauan hukum yang berdasarkan Lex certa dan Lex stricta agar memenuhi keadilan dalam menemukan payung hukum atas fenomena persaingan Bank Digital yang menjamur di Indonesia yang dikaitkan dengan tanggung jawab Bank dalam menyelenggarakan Green Banking.
Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat
Authors: Enno Selya Agustina  , Relys Sandi Ariani  , Nada Hasnadewi
Published: July 2023

Persaingan usaha tidak selamanya membawa dampak yang baik. Jumlah pengusaha di Indonesia yang mengalami kenaikan setiap tahunnya mencapai 3,10% dari total penduduk di Indonesia. Melihat persaingan usaha di Indonesia semakin ketat, maka seorang pengusaha menggunakan cara kolaborasi yaitu kemitraan. Kemitraan ini dilakukan antar perusahaan satu dengan yang lain. Namun, hal ini dapat memicu  persaingan usaha tidak sehat diantara keduanya karena adanya kepentingan masing-masing. Mengenai persaingan usaha tidak sehat diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini terfokus pada dua permasalahan yaitu terkait dengan tolak ukur persaingan usaha tidak sehat dan penegakkan hukum atas tindakan kemitraan dalam persaingan usaha tidak sehat. Didapati bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat indikator persaingan usaha dapat dikatakan tidak sehat yaitu tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Sedangkan kategori dari persaingan usaha tidak sehat yaitu tidak adanya kerjasama dalam bidang usaha, komposisi dari perusahaan tidak seuai peraturan perundang-undangan terkait dan terdapat perusahaan yang lebih dominan. Sedangkan dalam penegakkan hukum atas persoalan kemitraan dapat dilakukan oleh KPPU dengan dibantu oleh pengaduan dari masyarakat mengenai monopoli sebuah perusahaan. Tertuang dalam alur penanganan kemitraan yaitu pengaduan, penyelidikan, sidang majelis, pengawasan dan putusan.
Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19)
Authors: Justica Marya Habibah Alfalmy  , Silvi Eka Yuniarti  , Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi
Published: July 2023

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan persaingan sehat antar perusahaan, aturan tersebut merupakan pedoman bagi perusahaan, pedoman yang digunakan adalah Business Compliance Program atau Program Kepatuhan Usaha. Aktivitas kartel minyak goreng dapat dikendalikan melalui upaya preventif dengan dibentuknya Program Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai langkah untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha melalui nama baik dan kredibilitas usaha. Program ini ditetapkan berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 dan bersifat sebagai pedoman kerja yang mengatur hal-hal teknis dan administratif sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.5 Tahun 1999. Efektivitas program kepatuhan atas kasus dugaan kartel minyak goreng masa Covid-19 akan terasa sebagai pencegahan dan minimalisasi konsekuensi biaya. Pedoman program kepatuhan yang telah ditetapkan akan menjaga keberlangsungan prosedur baku internal perusahaan agar tidak bertentangan dengan UU Nomor 5/1999 dan dalam hal minimalisasi konsekuensi biaya, produsen minyak goreng akan lebih dimudahkan karena adanya pertimbangan pemberian keringan denda sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14c jo Pasal 15a PP Nomor 44/2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif di mana penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; sumber bahan hukum sekunder, yaitu, buku, jurnal hukum, dan laporan dari lembaga pemerintahan; sumber hukum tersier berupa artikel internet. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di Indonesia belum efektif. KPPU sebagai Competition Authorities (CA) perlu melakukan penguatan dengan peningkatan sosialisasi secara masif untuk memperkenalkan program kepatuhan kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha juga perlu menyadari akan pentingnya persaingan usaha sehat untuk menciptakan aktivitas usaha yang bebas monopoli, yang dapat dilakukan melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha
PENENTUAN MASA SIMPAN PRODUK OLAHAN SIOMAY BERBASIS KROKOT (Portulaca oleracea L.)
Authors: Evan Luky , Musholaeni Wahyu , Tantalu Lorine
Published: July 2023

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi parameter uji pada produk siomay berbasis krokot dengan pengemasan vacum, dan mengetahui lama umur simpan yang tepat pada suhu beku (-17˚C) berdasarkan hitungan perlakuan terbaik pada produk siomay berbasis krokot dengan pengemasan vacum. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang. Uji laboratorium dengan metode Total Plate Count (TPC), kadar air, dan pengukuran pH. Rancangan Percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak kelompok dengan 2 faktor yaitu pada setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 2 kali, sehingga total sampel terdapat sebanyak 18 unit sampel percobaan. Hasil penelitian diperoleh Kadar kimia pada siomay berbasis krokot dengan pengemasan vacum yaitu TPC (Total Plate Count) sebesar 1.43 cfu/g, kadar air sebesar 8.61%, dan pH (Power of Hydrogen) sebesar 6.10 dengan Lama umur simpan yang tepat berdasarkan hitungan perlakuan terbaik pada siomay berbasis krokot dengan pengemasan vacuum adalah selama 6 hari.
PEMBUATAN DAN ANALISA USAHA MINUMAN SINBIOTIK DARI UBI JALAR KUNING (Ipomoea Batatas L.) | KAJIAN KONSENTRASI STARTER DAN LAMA FERMENTASI
Authors: Elfiyani Erminilda , Santosa Budi , Wirawan
Published: July 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan minuman sinbiotik ubi jalar kuning dengan karakteristik kimia (total asam dan pH) yang mencapai standar SNI, mendapatkan konsentrasi starter dan waktu fermentasi yang tepat dan mendapatkan kelayakan usaha. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola factorial. Konsentrasi starter yang digunakan sebesar 5%, 6%, dan 7%, dengan lama fermentasi 12 jam, 24 jam dan 36 jam. Berdasarkan hasil penelitian Nilai Hasil (NH) tertinggi menunjukkan  perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan dengan penggunaan konsentrasi starter 5% dan waktu fermentasi selama 36 jam dengan nilai sebesar 0,95, total asam 1,33 %, pH 4,31 dan penilaian organoleptik memberikan tingkat kesukaan yang tinggi dari panelis terhadap rasa sebesar 3,64 (suka), warna sebesar 3,50 (suka), aroma sebesar 3,51(suka) dan tekstur 3,09 (suka) dan nilai Revenur Cost Ratio (R/C) sebesar 1,61.
Pendampingan Program Tabung Sampah BSU Untag Surabaya pada Organisasi Mahasiswa sebagai Wujud Komitmen Untag Surabaya sebagai Eco Campus
Authors: Cahyani Shinta Aaliyah , Vienna Tiara Del , Bella Aisah Shinta , Kusumaningrum Herlina
Published: July 2023

Bank Sampah Unit Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (BSU Untag Surabaya) didirikan pada 2021 guna meningkatkan kesadaran kepedulian lingkungan di lingkup civitas akademik Untag Surabaya dan masyarakat sekitar kampus Untag Surabaya. Selain itu, merupakan perwujudan nyata dari predikat Eco Campus yang telah disandang kampus Untag Surabaya. Demikian Untag Surabaya berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan terutama di internal Kampus Untag Surabaya. Tim pengabdi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan program pendampingan menabung sampah yang ditujukan kepada organisasi kemahasiswaan di lingkup Untag Surabaya. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dari Maret-Mei 2023. Strategi komunikasi persuasif dilakukan untuk menarik minat organisasi kemahasiswaan bersedia menjadi nasabah dan membuat agenda internal yakni program tabung sampah secara berkala. Peranan komunikasi yang persuasif tentunya menjadi kunci untuk dapat mengajak organisasi kemahasiswaan berpartisipasi dalam program tabung sampah di Bank Sampah Untag, dengan demikian penggunaan model strategi AIDDA ini menjadi strategi tepat untuk menarik minat organisasi kemahasiswaan dalam menabung sampah di Bank Sampah Unit Untag Surabaya.
The 17 August 1945 University Unit Garbage Bank Surabaya (BSU Untag Surabaya) was established in 2021 to increase awareness of environmental concern within the scope of the Surabaya Untag academic community and the community around the Surabaya Untag campus. In addition, it is a real manifestation of the Eco Campus predicate that has been carried by the Untag Surabaya campus. Thus Untag Surabaya is committed to creating an environmentally friendly environment, especially in the internal Untag Surabaya Campus. The service team from the University of 17 August 1945 Communication Science Study Program Surabaya carried out a waste saving mentoring program aimed at student organizations within the scope of Untag Surabaya. Community service activities are carried out from March-May 2023. A persuasive communication strategy is carried out to attract student organizations willing to become customers and create an internal agenda, namely the garbage tube program on a regular basis. The role of persuasive communication is certainly the key to being able to invite student organizations to participate in the waste tube program at the Untag Trash Bank, thus using the AIDDA strategy model is the right strategy to attract student organizations' interest in saving waste at the Surabaya Untag Unit Garbage Bank.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Authors: Agus Linda Catur , Firdausi Firman , Lestari Asih Widi
Published: July 2023

Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Civil Servant Discipline is a regulation that regulates the discipline of civil servants in Indonesia. Batu City was chosen as one of the sampling cities that have good government performance so that it can be analyzed regarding the application of the Government Regulation. To measure the implementation of this regulation, the perspective of the Edward III implementation model is used as a basis for analysis. This research uses a qualitative type in the form of descriptive. The results obtained from this study are that as a whole it has been implemented well, but there are still corrections to civil servants who still commit acts of deviating from the contents of the regulations, and improvements still need to be made on the implementation side of supporting applications, as well as a review of the placement of employees in a field or position
Memaknai Nilai Spiritualitas dalam Film The Unholy
Authors: Riki Bastian  , Ghofur Muchammad Abdul , Widodo Herru Prasetya
Published: July 2023

Films can affect social life, lifestyle and morals. One of them is human spirituality. The purpose of this research is to find out how spiritual values ​​are expressed in the film The Unholy. Spiritual values ​​are according to Roland Barthes' semiotic theory which includes denotation, connotation and myth. This research uses descriptive qualitative method and Roland Barthes semiotic analysis method. The subject of research is the film The Unholy which was released on March 31, 2021, produced by Screen Gems and Ghost House Pictures, and directed by Evan Spiliotopoulos. These spiritual values ​​are then analyzed through the signs and symbols found in selected scenes through stills from the film The Unholy. The results showed that, from 7 scenes in The Unholy, based on an analysis based on denotations and connotations in The Unholy, it was found that the spiritual values ​​contained in The Unholy represent loyalty, trust and belief, the ability to find meaning in life, harmony, truth, hope and faith. The value of spirituality is reflected in the attitude, dialogue and facial expressions between the players, as well as the tone of voice displayed by the characters in  The Unholy. This research is expected to be useful for many parties, namely the film industry, society and researchers related to spiritual concepts.
Persepsi Wartawan Terhadap Kualitas Berita di Media Massa Kota Malang
Authors: Nurdiyana M , Qorib Fathul
Published: July 2023

The development of mass media in the city of Malang is very rapid. This can be seen from the emergence of various mass media in the city of Malang. News is inseparable from the influence of a journalist because he is an information seeker and the person who writes the news. Therefore, the purpose of this study is to determine the journalists' perceptions of the quality of news in Malang. This study used qualitative research methods. In this study there were eight informants who worked in the mass media in Malang. Data collection techniques used by researchers are interviews and documentation. Researchers used three research methods namely, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the study require that in general journalists' perceptions of the quality of news in the city of Malang are the same, which is quite good, with a few small notes of problems that make the news not quality. In addition, the factors that influence journalists' perceptions of the quality of the news are external factors, namely the organization of the press that is followed.
Peran Komunikasi Penerimaan Aktif dalam Membangun Kerja Sama Tim dalam Organisasi
Authors: Sulistira Agis Nur Fazhan , Qoblia Puspa Isya , Rizki Tiara Syaumi
Published: July 2023

This study aims to analyze the role of active acceptance communication in building teamwork in organizations, with a focus on Karang Taruna Bhina Bakti. The research approach used is a qualitative method using in-depth interviews. Respondents who were involved in this study were members of the Bhina Bakti Youth Organization. Interviews were conducted using an interview guide designed to collect data on respondents' perceptions of active acceptance communication and teamwork. The data collected includes information about gender, age, last education, previous experience working in a team, as well as their perceptions of active acceptance communication and teamwork. The results of the study show that active acceptance communication is very important and effective in strengthening teamwork. Karang Taruna Bhina Bakti considers active acceptance communication as a factor that strengthens, increases understanding, and enhances cooperation between team members. The results of this study are expected to provide guidance for the Bhina Bakti Youth Organization in improving teamwork through more effective and inclusive communication.
Determinants of Implementation of Special Groups’ Procurement Contracts in Public Universities in Kenya
Authors: Longo Kajuju Agnes , Nyangau Samson Paul
Published: July 2023

The purpose of the study was to find out the determinants of the implementation of public procurement opportunities for special groups in the public universities in Kenya. The study was guided by the following objectives: information access, finance access, technical readinesses and finally compliance enforcement in relation to the implementation of public procurement opportunities for special groups in public universities in Kenya. A cross-sectional survey design was adopted by the study and both qualitative and qualitative methods was applied.The target population was all 39 public universities in Kenya.A sample of 68 procurement as well as finance officials from public universities was used. Questionnaire was used to collect the data. A pilot study was carried out to measure both reliability and validity of the research instruments. Tables and graphs was used to present the results.Regarding access to information, the study established that access to information had a significant and positive effect on the implementation of public procurement opportunities for special groups.The study established that access to finance had a significant and positive effect on the implementation of public procurement opportunities for special groups.The study also established that technical readiness had significant and a positive effect on the implementation of public procurement opportunities for special groups..The study finally established that compliance enforcement onhad significant and a positive effect on the implementation of public procurement opportunities for special groups .The study recommends that  public universities in the country should effectively integrate procurement functions with ICT based systems that can enhance implied tendering requirements through application of e-procurement methods; use of automated procurement systems as well as implementation of supportive ICT infrastructure for encouraging adoption of ICT based procurement systems. In addition, the study recommended that the public universities in the country should enhance efficient and effective procurement structures, policies and procedures as well imposing sanctions for violation of procurement rules that will boost implementation of public procurement opportunities for special groups.
Constraints to Growth Transition of Micro Enterprises into Small Enterprises in Kisii County, Kenya
Authors: Thomas Momanyi Bariti , Nyangau Dr Samson , Charles Muo
Published: July 2023

This study intends to explore the constraints facing entrepreneurs in the micro enterprises sector. Micro enterprises play a significant role in the country’s economy. Many countries in the world have realized the importance of micro and small enterprises (MSEs) and therefore are working to improve their performance and competitiveness. In Kenya, MSEs cut across all sectors of the country’s economy and provide one of the most prolific sources of employment not to mention the breeding ground for small, medium and larger industries, which are critical for industrialization today. These enterprises are found in every corner of Kenya and they have great potential for creating a variety of jobs, while generating widespread economic benefits. It is in the light of the above that the study is designed to establish the challenges facing growth of microenterprise. The study was a descriptive study and was limited to Kisii County, Kenya. Questionnaires were used for data collection and descriptive statistics were used to analyze the data obtained. In view of the findings as well as the conclusion deduced from the study some recommendations were made.F irstly, the study suggests that institutional support should be extended to the MSE sector to help build capacity of the owners/Managers as far as strategic planning is concerned. The recently created MSE Authority in Kenya should urgently provide this support as stipulated in the MSE Act of 2012. Secondly, the MSE owners/managers through their associations should encourage networking amongst its members in order to learn best practices which include developing strategic plans.The development partners in their efforts to spur entrepreneurship in Kenya should support programs that will create awareness and attitude change among entrepreneurs as to the benefits of strategic planning in business
Contract Management and Procurement Performance of State Corporation in Kenya
Authors: Hassan Ahmed Jele , Omwenga Jane Queen Omwenga
Published: July 2023

To enhance their competitive edge and optimize resource utilization, it is imperative for public sector entities to adopt efficient contract management strategies. Despite demonstrating a robust methodology for contract management, the energy industry experienced a significant 25% rise in procurement prices. Consequently, the research examined the impact of contract management on the efficacy of procurement processes within State organizations, encompassing contract administration, contract dispute resolution, contract relationship management, contract monitoring, and contract evaluation. This literature review examines the impact of contract management practices on procurement performance. The study was guided by the principles of general systems theory, institutional theory, contract management theory, and transactional cost theory. The study employed a cross-sectional research design. The study sample consisted of 157 individuals employed by one of the four state corporations in Kenya, specifically in the departments of managers'/vote holders, procurement, finance & accounts, or ICT. A sample size of 113 was generated using the sample size formulas proposed by Yamane in 1967. The proportion of the given criterion in the research population is approximately reflected in the sample due to the utilization of the stratified random sampling technique. The primary data was collected by means of a questionnaire. The dependability of the instrument was assessed through pilot testing, utilizing the Cronbach Alpha Reliability Coefficient. The dependability of the research tool was determined to be 0.839, a value that falls within the acceptable range. The investigation employed both descriptive and inferential statistics. The statistical analysis employed the Pearson correlation coefficient and multiple linear regression analysis at a significance threshold of 0.05. The data analysis was conducted using version 26 of the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The research revealed a statistically significant positive correlation between contract administration, contract dispute resolution, contract relationship management, contract monitoring, contract evaluation, and procurement performance. The findings of this study will contribute to the existing body of knowledge on contract management and procurement effectiveness in state businesses operating within the sector. The findings of the study indicate that enhancing contract management practices will lead to enhanced procurement performance within State Corporations. The efficacy of contract management can be juxtaposed with the efficiency of procurement endeavors undertaken by governmental entities and private corporations.
Vegetatife Growth Response Response of Maize Application Of Several Types Of Liquid Organic Fertilizer Bioformulations
Authors: Sagita Nur Amlika , Nurmiaty Nurmiaty , Yassin Miss Rahman
Published: July 2023

One of the causes of low maize yields is soil fertility. The depreciation of soil fertility is partly due to the loss of soil nutrients, which can occur through crop harvesting (nutrient harvesting), run off and leaching. In addition, farmers tend to use chemical fertilizers and pesticides as a means of controlling pests, diseases and weeds. This study was conducted with the aim to see the effect of various bioformulations of Liquid Organic fertilizer enriched with goat urine, T. harzianum and humic acid on better growth and production of corn plants. This research method was arranged in the form of a Completely Randomized Group Design with 5 treatments of LOF bioformulation combination applications made from Goat Urine, Humic Acid and T. harzianum. Those are control (without LOF), goat urine, goat urine and T. harzianum, goat urine and humic acid, and goat urine, T. harzianum and humic acid. The results showed that the application of goat urine, T. harzianum and humic acid gave the highest increase in corn plant height (203.00 cm), the largest number of leaves (11.83 leaves), the largest stem diameter (1.27 cm), the heaviest cob weight (17.67 g). The treatment of LOF enriched with goat urine, T. harzianum and humic acid showed very high results on all parameters measured.