bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Essential Radiology for Medical Students, Interns and Residents by Ahuja AT et al. Kyiv, Ukraine: OMF Publishing, 2017
Authors: Medvediev Volodymyr
Published: April 2022

After a hard wok, it is finally here: radiologists deeply specialized in the diagnostics of head and neck disorders give the readers a possibility to touch the cutting-edge practical book Essential Radiology for Medical Students, Interns and Residents. The textbook is edited by Professor Ahuja AT, the most experienced world radiologist from Hong Kong (SAR).
Content consists of ten Sections. 1st of which, Head & Neck, is critically important to the specialists related with that area of human body. Uniqueness of that work ─ it consists of 1100 cine loops (CT, MRI scans, US images, etc.) connecting via QR codes. And to Head & Neck Section belongs 111 of them covering the whole range of pathologic.
In summary, I would not hesitate to recommend this book to anyone interested in making diagnosis as precise as possible.
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA
Authors: Pazmay Pablo David
Published: April 2022

En el presente artículo se analiza el tema derechos humanos y seguridad ciudadana en el Ecuador. El objetivo es determinar qué organismos, programas, planes o estrategias son empleadas por el gobierno para la conservación de los derechos humanos en cuanto a la seguridad ciudadana brindada al país. La metodología utilizada fue deductiva, mediante la indagación de fuentes de información como revistas en línea, artículos, leyes y planes de desarrollo, se partió del tema general derechos humanos y seguridad ciudadana, y se llegó a la conclusión, que el Gobierno es quien establece los organismos de seguridad ciudadana tales como Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Municipios locales, al igual que las funciones de cada una de éstas, las estrategias son desarrolladas conforme la necesidad y alcance de cada institución. También se aplicó una encuesta Ad Hoc, respectivamente validada a través del estadístico alfa de Conbrach para diagnosticar el estado actual de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Ambato a través de un corte transversal no experimental.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PANDEMIA COVID-19: APLICACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS EN LA ESMIL
Authors: Corral Carrera Fabián Vinicio , Díaz Matailo Cristan , Calle Marta
Published: April 2022

En el presente artículo se analiza el impacto del uso de herramientas tecnológicas que permiten optimizar el proceso educativo de los cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en el área de Ciencias Exactas, en el contexto de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Por esta razón, se decidió promover el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para continuar las labores, mientras persistió la declaratoria de los estados de excepción decretados por el gobierno nacional y el distanciamiento social; adecuando los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como las técnicas de evaluación. Para ello, se utilizaron varias metodologías de enseñanza o tele-educación (e-learning). Se usó el Zoom para dictar las clases virtuales de Ciencias Exactas y se utilizaron las herramientas de Google Suite para evaluación y coordinación entre profesores y estudiantes. También se acudió a la aplicación del OneNote y pizarras digitales, que facilitan la enseñanza de la asignatura, en forma virtual. Se presenta el análisis estadístico y los resultados de evaluación obtenidos y se confirma que el uso de las herramientas tecnológicas usadas para dictar las clases en forma virtual, son efectivas ya que no existe mayor variación en el promedio alcanzado en años lectivos anteriores a la pandemia. También se verifica la necesidad de que los procesos involucrados en la transformación digital se implementen en la ESMIL, con el objetivo de mejorar las estrategias de enseñanza – aprendizaje y se promueva un ambiente de aprendizaje inteligente.
SILARIANG MENURUT ADAT SUKU KAJANG DI DESA BATUNILAMUNG KABUPATEN BULUKUMBA
Authors: Hardin Hardin , Nurjannah St.
Published: April 2022

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Silariang Menurut Adat Suku Kajang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum yakni hukum adat. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu data yang bersifat empiris yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yaitu data yang bersifat normatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Silariang berdasarkan hukum adat suku Kajang adalah, faktor pendidikan, faktor stratifikasi sosial, faktor keluarga,faktor ekonomi, serta faktor adanya perkembangan pergaulan bebas. Adapun akibat hukum bagi pelaku Silariang menurut masyarakat Desa Batunilamung adalah Pertama, Pokok Babbala artinya sanksi yang paling berat, Kedua, Tangnga Babbala artinya sanksi yang sedang dan Ketiga, Cappa Babbala artinya sanksi yang paling ringan dendanya. Jadi untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelanggar adat tergantung dari pelanggarannya.
PERAN ADVOKAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA MAKASSAR MENURUT SYARIAT
Authors: Amiruddin Muh.
Published: April 2022

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat khususnya di Kota Makassar yang tentunya membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khusunya pada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan, dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya membawa persyaratan yang membuktikan bahwa mereka kurang mampu (SKTM) atau semacamnya maka akan langsung direspon pada advokat, asalkan sesuai dengan Tugas advokat di Makassar dan jenis kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani oleh advokat seperti: narkoba ketika ia adalah pengedar, illegal loging, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.
Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian
Authors: Saleh Ridwan , Hisbullah Hisbullah
Published: April 2022

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sejauh mana penerapan hukum pidana positif daalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan vailid terkait pemberian remisi dalam tindak pidana mencuri yang penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efiektivitas pemberian remisi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dapat dikatakan sangat efektif, karena warga binaan yang melakukan residivice setelah mendapatkan remisi sangatlah sedikit sehingga potensi untuk mengulangin tindak pidananya sangat sedikit. Pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sama dengan tindak pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice.
Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga
Authors: Usman Eskawati Melinda , Raya Muhammad Yaasiin
Published: April 2022

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 Di Kecamatan Pallangga. Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Bagaimana penanggulangan korban bencana banjir di Kecamatan Pallangga berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 1 Tahun 2013 dan untuk mengetahui efektivitas Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kecamatan Pallangga Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi This research discusses the implementation of local regulation No. 1 year 2013 on disaster relief against flood victims in 2018 in Pallangga District. Can be withdrawn the purpose of this research is to know and understand about how to prevent victims of flood disaster in Pallangga district based on district regulation of Kab. Gowa No. 1 year 2013 and to know the effectiveness of local regulations on disaster management in Kecamatan Pallangga This type of research is classified as empirical or field with the research approach used is a juridical approach, as for Data sources of this research are primary and secondary data sources, furthermore the methods of data collection used are interviews and documentation
Legalitas Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Angkot Pete-Pete di Kota Makassar
Authors: Nirwana Nirwana , Marilang Marilang
Published: April 2022

AbstrakPelanggaran oleh supir angkot (pete-pete) di Antang Manggala Kota Makassar dari waktu ke waktu telah meningkat, Ini disebabkan oleh manusia itu sendiri kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentigan-kepentingan manusia ceroboh, Lalai, bahkan kesengajaan menjadi actor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penegakan hokum dan sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas oleh Angkot (Pete-pete). Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 273-pasal 313 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan ialah Pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum
Authors: Putri Reski Eka , Amiruddin Muhammad
Published: April 2022

Masalah utama dari penelitian ini adalah bahwa karena tindakan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dengan kekerasan, dibawa ke perhatian hukum, meskipun posisi perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan: normatif dan sosiologis. Sumber informasi untuk investigasi ini adalah hakim dari pengadilan agama, panitera dan staf pengadilan. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dalam dua tahap: 1) mengelola data dalam bentuk pengeditan dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan PERMA No. 3 2017 diterapkan di pengadilan agama, tetapi implementasinya masih belum optimal karena pengadilan agama memiliki buku referensi sendiri dalam kasus-kasus yang menentukan, dan latar belakang pembentukan Peraturan Mahkamah Agung adalah karena diskriminasi dan stereotip gender yang tersebar luas dalam keadilan di Indonesia. Dan harapannya adalah bahwa PERMA nomor 3 2017 akan dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan perempuan dalam berbagai hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana perempuan sebagai pelaku, korban, saksi dan pihak menjadi standar. dalam proses hukum. Sehingga tujuan menghilangkan segala kemungkinan diskriminasi terhadap perempuan yang bertemu dapat dicapai oleh hukum.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin
Authors: Suhartati Suhartati , Hasriani Hasriani
Published: April 2022

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukum terhadap perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dan mengetahui ketentuan KUHPerdata terhadap hak waris istri dari perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data penelitian adalah data primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Ketentuan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bila suami ingin menikah lagi maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan bisa batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Karena jika suami menikah lagi tanpa izin istri maka akan mendapat sanksi hukum dalam Pasal 279 KUHP dengan ancaman Pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Ketentuan KUHPerdataPasal 852a bahwa hak waris istri dari perkawinan kedua tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterimah oleh salah seorang dan anak-anak dari perkawinan pertama itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri kedua itu tidak boleh melebihi  ¼ (seperempat) dan harta peninggalan si pewaris.
Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral Terhadap Karya Sinematografi Di Indonesia
Authors: Komuna Avelyn Pingkan , Putra Alif Arhanda
Published: April 2022

Pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi bukan hanya pembajakan tetapi terdapat pula pelanggaran nonliteral berupa peniruan cerita. Berbeda dengan pembajakan, pelanggaran hak cipta nonliteral sulit diidentifikasi karena batasan yang tipis antara ide yang tidak dilindungi hak cipta dan ekpresi yang dilindungi hak cipta. Beberapa sinetron dan film di Indonesia terindikasi memiliki kesamaan cerita dan konten dengan sinetron, film dan karya sinematografi dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria pelanggaran hak cipta berupa peniruan cerita karya sinematografi dan bagaimana regulasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniruan cerita terhadap karya sinematografi merupakan pelanggaran hak cipta
Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api
Authors: Syari Indah , Amiruddin Muh
Published: April 2022

Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep) Pokok permasalahan pada penelitian ini bagimana pertimbangan hukum hakim tentang proses penetapan ganti rugi dalam pengalihan tanah untuk pembangunan rel kereta api di pengadilan negeri pangkep dan bangaimana putusan hakim terhadap penetapan ganti rugi sengketa lahan kereta api pada pengadilan negeri pangkep. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data yang memiliki kaitannya dengan skripsi penulis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkep provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Ketentuan hukum dan pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini beragam atau berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. Majelis hakim memutuskan berdasarkan nilai rata-rata tanah, tetapi yang dikabulkan yakni tanah sawah, bukan tanah kebun, bukan tanah dalam artian tanah bangunan atau yang lainnya. Majelis hakim beranggapan kenapa hampir sebagian mengabulkan tanah sawah, karena majelis hakim melihat di dalam bukti-bukti surat pemohon ada beberapa petunjuk, berdasarkan petunjuk dari nilai tertinggi tanah yang berada di suatu daerah. Putusan perkara ini yang dihadapi oleh majelis hakim, yakni kurangnya ketidak tahuan pihak-pihak dalam mengajukan saksi, saksi fakta namun tidak jelas, bukti-bukti surat yang diajukan belum begitu lengkap, pemohon tidak mengajukan aprisial pembanding, dalam artian harusnya pemohon semua mengajukan aprisial pembanding, majelis hakim bisa mengambil pertimbangan, bahwa apa yang dikatakan ahli pembanding itu bisa dapat mengabulkan permohonan secara keseluruhan, tapi karena itu tidak ada pembanding, sehingga pertimbangan majelislah hanya mengacu pada tanah tersebut. Implikasi pada penelitian ini diharapkan masyarakat atau pemohon untuk bisa lebih menguasai perkaranya apa yang diinginkan pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, sehingga dalam berperkara bisa dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan dan berlandaskan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak penegak hukum.
Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)
Authors: Rahmadani Fitri , Risal M. Chaerul
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam penanganan TPPU serta menjelaskan sejauh mana efektivitas mengenai penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dimana peneliti mendiskripsikan secara umum mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama pengaturan dalam ketentuan TPPU yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya berdasar pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berpacu pada prinsip penanganan tindak pidana penadahan pada Pasal 480 KUHP. kedua, Analisis mengenai efektivitas penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, dalam hal penanganan TPPU tanpa kewajiban membuktikan tindak pidana asalnya dapat dikatakan efektif karena dapat mempermudah proses peradilan. Dalam tindak pidana pencucian uang dengan tetap memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta yang diperoleh merupakan harta dari hasil kegiatan yang sah.
Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Desa Galesong Kabupaten Takalar
Authors: Azis Islamiani , Asmar Abd. Rais
Published: April 2022

Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” yang menjadi permasalahan pokok yaitu bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar dan Apa penyebab sehingga masyarakat semena-mena memerkir perahunya di pesisir pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk lebih mengetahui Mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa galesong kota kabupaten takalar 2). Untuk lenih mengetahuai apa yang menajadi penyebab sehingga masyarakat semena-mena memarkir perahunya di pesisir pantai. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, normativ, perundang-undangan dan komperatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwaa masyarakat desa galesong kota Kabupaten takalar merupakan masyarakat yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan. Dengan adanya aturan yang mengatur dengan hak asal usul yaitu pada pasal 9 huruf A UU nomor 6 Tahun 2014 desa di berikan kewenagan dal hal hak asal usulnya dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatannya. Dalam aturan tersebut di ataur mengenai hak asal usul yang di mana termasuk tanah kas desa yaitu lahan parkir di pesisir pantai yang iasa di gunakan para nelayan untuk memerkir perahunya meskipun demikian lahan perkir yang di sedikan hanya untuk masyarakat desa galesong kota akan tetapi sering kali ada saja masyarakat yang bukan warga dari desa galesong kota yang datang untuk menyimpan perahunya di lahan parkir pesisir pantai desa galesong kota. Implikasi penelitian ini adalah 1) Di harapkan kepada pemerintah Kabupaten, Keciamatan maupun desa agar lebih intensif dalam membuat aturan yang menyangkut hak asal usul desa terkhusus pada tanah khas desa 2) Di harapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam memarkir perahunya dengan tepat dan tidak mengambil hak orang lain
Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)
Authors: Amiruddin Miftahul Chaer , Syamsuddin Rahman
Published: April 2022

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan circumstantial evidence dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. Circumtantial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2) Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium de auditu, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan screnshoot chat.  Implikasi penelitian yaitu diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dalam proses pembuktian pidana karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.
SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
Authors: Agustina Weni , Talli Abd. Halim
Published: April 2022

AbstrakKewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagianya. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang lebih cenderung serakah, matrealistis dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field research deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini Menunjukkan bahwa sistem pembagian kewarisan masyarakat sayyid lebih memilih menggunakan hukum adatnya dalam persoalan kewarisan. Alasannya, jika menggunakan hukum Islam, lebih banyak mudharatnya dibanding maslahatnya karena didalam hukum Islam, adanya perbedaan kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Adapun kebiasaan melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayyid yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris. Oleh karena itu, diharapkan adanya pembelajaran dari para tokoh Agama untuk memberikan nasehat tentang perlunya menggunakan hukum waris Islam apalagi kita sebagai pemeluk agama Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam agar menciptakan rasa keadilan.Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Warisan.AbstractInheritance is a sensitive issue because it is related to the distribution of property of people who die to their heirs. In fact, disputes often occur between heirs in their distribution. This is due to human nature that is more likely to be greedy, realistic and willing to sacrifice other people's rights for their personal interests and ambitions. This research includes field research that is descriptive qualitative field research with an empirical juridical approach that is a study conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with a view to knowing and finding the facts and data needed. This research shows that the system of inheritance distribution of sayyid people prefers to use their customary law in inheritance issues. The reason is, if you use Islamic law, there are more disadvantages than the benefits because in Islamic law, there are inheritance differences between men and women. As for the habit of forbidding their daughters from marrying men who are not descendants of sayyid which resulted in the girl being blocked from inheriting. Therefore, it is expected that learning from religious leaders to provide advice on the need to use Islamic inheritance law especially we as followers of Islam certainly use Islamic inheritance law, of course using Islamic inheritance law to create a sense of justice.Keywords: Custom, Islamic Law, Inheritance.
PENGGUNAAN KONTRASEPSI VASEKTOMI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
Authors: Hanasir Muhammad Nasrul , Supardin Supardin
Published: April 2022

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi vasektomi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syar’i, Yuridis dan Sosiologis dengan sumber data ialah Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat dan salah satu pengguna kontrasepsi vasektomi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukab melalui beberapa tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan konseling yang dilakukan sebelum operasi vasektomi dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga suami melakukan kontrasepsi vasektomi, Ada yang dibenarkan karena alasan suatu penyakit yang dialami oleh istri yang akan membahayakan keselamatan istri tersebut. Kemudian kontrasepsi vasektomi menurut hukum Islam merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi laki-laki sehingga hal tersebut menyebabkan kemandulan. Maka, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrasepsi, Vasektomi.AbstractThis study examines the view of Islamic law on vasectomy contraception. This study uses a qualitative method with the approach used is the Syar'i, Juridical and Sociological Approaches with the data source is the Family Planning Instructor (KB) in Sendana District Majene Regency, West Sulawesi Province and one of the vasectomy contraceptive users. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data processing technique is carried out through several stages namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of vasectomy contraception in Sendana Subdistrict, Majene Regency, West Sulawesi Province, there are several stages of examination and counseling carried out before the vasectomy operation is carried out. As for the underlying factors so that the husband performs vasectomy contraception, some are justified for reasons of an illness experienced by the wife that would endanger the wife's safety. Then vasectomy contraception according to Islamic law is a method of contraception that is permanent for men so that it causes infertility. So, this is contrary to Islamic law.Keywords: Contraception, Islamic Law, Vasectomy.
PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Authors: Husain Nur Qalbi , Ilyas Musyfikah
Published: April 2022

AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.Kata  Kunci:  Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.AbstractThis study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 -2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA
Authors: Mutmainnah Laela , Ridwan Saleh
Published: April 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang ditetapkan sebagai narapidana. Dikarenakan seorang istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya seperti biasanya sebelum ditetapkan sebagai narapidana. Agar masyarakat tidak kebingungan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri maka dibutuhkan informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa sekaligus dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa. Jenis penelitian yang dignkan dalam skripsi ini adalah field research kualitatif deskriptif yaitu mlakukan wawancara langsung di LPP kelas II A Sungguminasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang menjalani hukuman dibatasi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di lapas. Kebijakan ini ialah diperbolehkannya bagi keluarga untuk berkunjung atau membesuk, disediakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga. Saran yang diperoleh yaitu bagi masyarakat terkhusus keluarga dari para narapidana harus saling memahami apa yg menjadi hak dan kewajibannya supaya keharmonisan tetap terjaga.Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Istri, Narapidana.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM SISTEM TESANG DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
Authors: Fajar Satrio Malik , Tahir Hartini
Published: April 2022

Peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam sistem Tesang, yang dimaksud dengan sistem Tesang adalah suatu sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat kecamtan Pallangga kabupaten Gowa untuk mengelolah suatu lahan dimana hasil pengelolahan lahan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pengelolah dan pihak pemilik lahan dengan perbandingan yaitu satu banding satu apabila pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan pengelolah dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja. Sistem ini juga telah lama dikenalkan dan diterapkan oleh masyarakat didaerah Pallangga secara turun temurun oleh para pendahulunya. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, yurudis dan sosiologi dengan sumber data ialah masyarakat di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa dan salah satu pemilik lahan dan pengelolah lahan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengelolan data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menerut hukum Islam dalam sistem bagi hasil Tesang ini merupakan sistem yang diperbolehkan sesuai dengan akad Muzara’ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad Muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak.Kata Kunci : Bagi hasil, Sistem Tesang, Hukum Islam
Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)
Authors: Fatta Abdul , Alwi Zulfahmi
Published: April 2022

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar). Adapun sub masalah yakni :1) Bagaimana praktek pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? 2)Bagaimana dampak pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? 3)Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar?.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan turun ranjang pada masyarakat Desa Parambambe pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang.Bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan adat Makassar yang saat ini bisa kita katakan sudah jarang kita temui di masyarakat.Dimana perkawinan di ranjang ini adalah perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dengan adik dari almarhum istrinya. Implikasi dari penelitian ini adalah Ahli hukum keluarga dan ustadz-ustadz yang memahami perkawinan hendaknya memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang perkawinan agar masyarakat mendapatkan pemahaman. .Kata Kunci: pernikahan turun ranjang, tradisi, masyarakat Galesong
Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Authors: Tayib Fadilah Alwaritsa , Kurniati Kurniati
Published: April 2022

One day minutation ialah minutasi perkara pada hari yang sama dengan putusan dibacakan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara dilakukan dalam satu hari yang sama setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Penulis menjelaskan pada bagian ini mengenai latar belakang one day minutation dan prosedur minutasi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu field research kualitatif  deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Prosedur minutasi di Pengadilan Agama Manado sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari, proses minutasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara,  dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani. Adanya durasi waktu minutasi tersebut, menandakan bahwa Pengadilan Agama Manado telah mengimplementasikan program one day minutation yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag, meskipun pencapaiannya belum optimal sesuai dengan harapan Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.
Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor
Authors: Rachyanti Nahda Alya , Ridwan Muh. Saleh
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui Bagaimana Dampak Pelarangan Pernikahan Satu Kantor Bagi Karyawan 2) Mengetahui Bagaimana Dampak Pelarangan Pernikahan Satu Kantor Bagi Perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan yang fokus mengkaji sumber - sumber bacaan ilmiah yang terkait dan mendukung penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan Hukum Normatif yang bertujuan sebagai analisis kritis terhadap problem hukum yang dihadapi.Penelitian ini memfokuskan mengkaji tentang implikasi penghapusan larangan pernikahan satu kantor terhadap pegawai perusahaan dan manajemen perusahaan itu sendiri. Munculnya konsespsi pelarangan pernikahan satu kantor bermula pada munculnya kekhawatiran pihak manajemen perusahaan jika pernikahan sesama pegawai akan menimbulkan konflik internal dan munculnya nepotisme dikalangan pegawai perusahaan yang berpotensi mengacaukan stabilitas kinerja pegawai yang berdampak pada perusahaan. Adanya pelarangan ini justru mendapat tanggapan dari pegawai perusahaan tatkala seorang pegawai perusahan dipecat atas dasar melangsungkan pernikahan, pegawai perusahaan tersebut menganggap haknya sebagai warga negara dilanggar yakni hak untuk membentuk keluaraga melalui pernikahan dan hak untuk mendapat pekerjaan yang layak.Kasus perseteruan antara pegawai dan menejemen perusahaan ini berbuntut panjang ke ranah hukum hingga perkara ini harus melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak penengah dalam perkera ini. Akhinya Mahkamah Konstitusi pun mengadili perkara ini dan hasilnya dimenangkan oleh pegawai perusahaan dan Mahkamah Konstitusi pun menghapus larangan pernikahan satu kantor tersebut yang terjadi sebelumnya.
Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)
Authors: Mukhlis Ummul Khair , Patimah Patimah
Published: April 2022

Sengketa ekonomi syariah secara umum merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu di antara keduanya.Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dasar hukum perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan tetap mengacu pada pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg karena tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Serta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Apabila terjadi cidera janji yang dilakukan nasabah, maka bank seharusnya turut mencari solusi atas ketidak mampuan nasabah dalam melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan. Meskipun dalam hak tanggungan mempunyai kekuatan parate executie yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengekseskusi hak tanggungan akan tetapi dalam perjanjian akad syariah bank syariah harus memperhatikan pula prinsip-prinsip syariah di dalamnya, terkhususnya prinsip ta‟awun.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’ Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara
Authors: Tahrir Irvan , Darussalam Darussalam
Published: April 2022

AbstrakJurnal ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana’ Simanai dalam kewarisan di Kecamatan Rongkong. Mana’ Simanai merupakan adat masyarakat rongkong dalam membagikan harta warisan. Mana’ Simanai adalah adat yang di anut masyarakat rongkong secara turun temurun, Mana’ Simanai ini berasal dari bahasa rongkong yang berarti harta di gantikan dengan harta, Adat Mana’ Simanai ini di gunakan masyarakat rongkong dalam menyelesaikan hubungan Hukum yang di timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkannya. Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris kitab undang undang hukum perdata. Secara khusus Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma keputuan/ketetapan Hukum yang bertalian dengan proses perumusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu di perlukan pengetahuan Hukum yang memadai terutama hukum kewarisan islam. Pengetahuan Hukum pun tidak dapat di abaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran Hukum. Oleh karna itu manusia perlu mempelajari sejarah sosial Hukum pablik maupun Hukum privat terutama sejarah sosial Hukum islam di Indonesia dan khususnya Hukum kewarisan Islam.Kata Kunci: Islam, Adat, Luwu Utara.AbstractThis journal explains the view of Islamic Law on Adat Mana 'Simanai in inheritance in Rongkong District. Mana 'Simanai is the custom of the rongkong community in distributing inheritance. Where 'Simanai is a custom that has been adopted by the rongkong community from generation to generation, Mana' Simanai comes from the language of rongkong which means property is replaced with property, Mana 'Simanai custom is used by the rongkong community in completing legal relationships that arise relating to property someone who died with family members he left behind. Indonesian inheritance law is still pluralistic because currently there are three systems of inheritance law, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil law inheritance law. In particular, customary inheritance law covers all the principles, norms of decision / legal stipulation related to the process of formulating and controlling property (material) and property (non-material) from one generation to the next. Therefore, it requires adequate legal knowledge, especially Islamic inheritance law. Legal knowledge cannot be ignored, because there are frequent cases of acts or violations of the Law. Therefore, humans need to study the social history of public law and private law, especially the social history of Islamic law in Indonesia and in particular Islamic inheritance law.Keywords: Islam, Customary Law, North Luwu..
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Husnul Andi , Marilang Marilang
Published: April 2022

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan dalam undang-undang perlindungan anak?; 2) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di Kota Makassar?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Dalam UU Perlindungan Anak telah dirumuskan beberapa hak-hak anak jalanan yang bersifat non-diskriminatif diantaranya hak untuk hidup, hak pendidikan, hak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dsb. 2); Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan terhadap anak jalanan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar; 3). Pelaksanaan kebijakan terhadap hak-hak anak jalanan belum bisa dikatakan maksimal karena kurang memadainya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-hak anak jalanan, Kota Makassar AbstractThe main problem of this research is the Legal Protection of Street Children Rights in Makassar City, Islamic Law Perspective. From these main problems, several sub-problems arise which are formulated as follows: 1) How is the guarantee of legal protection for the rights of street children in the child protection law ?; 2) What is the policy of the Makassar City government in guaranteeing legal protection of the rights of street children as in the law on child protection ?; 3) How is the implementation of legal protection for the rights of street children in Makassar City? The results obtained from this study include: 1). In the Child Protection Law, several non-discriminatory street child rights have been formulated, including the right to life, the right to education, the right to protection from violence, etc. 2); The Makassar City Government has issued a policy against street children as stipulated in the Regional Regulation No. 2 of 2008 on fostering street children, homeless people, beggars and street singers in the city of Makassar; 3). The implementation of the policy on the rights of street children cannot be said to be maximal because of the insufficient equipment needed to implement the policy.Keywords: Legal Protection, Rights of Street Children, Makassar City