Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State
Authors: Firdaus Fahmi Ramadhan , Chandra Ratih Listyana , Sagala Christo Sumurung Tua 
Published: September 2024

The Democratic Rule of Law adopted by Indonesia manifests Article 1 paragraph (2) and Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This requires the public's role as the holder of supreme sovereignty in national and state life in various fields. Public participation has been practically implemented and guaranteed in statutory regulations. However, public participation is still interpreted as just a formality by stakeholders, so this causes harm to the policies implemented for the public and weakens the legitimacy of the owner of the highest sovereignty, namely the people. Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 is considered a landmark decision in strengthening people's sovereignty by encouraging meaningful participation in forming statutory regulations. This decision also triggers meaningful public participation in various areas of national life and patriotism. Through a doctrinal approach, this study intends to elucidate the relationship between Meaningful Participation and the concept of a Democratic Rule of Law, as well as efforts to implement and protect meaningful public participation in state practice. The research results concludes that meaningful participation is a form of popular sovereignty to realize a substantive democratic rule of law. Public participation is important for formulating, implementing, and evaluating policies formed together with the state. Soon, Formal guidelines are needed to realize Meaningful Participation as a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020.Keywords: Democracy, People's Sovereignty, Public Participation, Rule of Law.
AbstrakNegara Hukum berbasis Demokrasi yang dianut Indonesia terwujud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini mensyaratkan peran serta masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Partisipasi masyarakat secara praktis telah terimplementasi dan terjamin dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih dimaknai hanya sebagai formalitas belaka oleh para pemangku kepentingan, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi kebijakan yang dijalankan untuk masyarakat dan melemahkan legitimasi pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinilai sebagai keputusan penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat dengan mendorong partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan ini juga memicu partisipasi masyarakat yang bermakna dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal, penelitian ini bermaksud menguraikan hubungan antara Partisipasi yang Bermakna dengan konsep Negara Hukum berbasis Demokrasi, serta upaya penerapan dan perlindungan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam praktik bernegara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi yang bermakna merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan substantif. Partisipasi publik penting untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang dibentuk bersama negara. Dalam waktu dekat, diperlukan pedoman formal untuk mewujudkan Partisipasi yang Bermakna sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.Kata kunci: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Partisipasi Masyarakat.