ANALISIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM BANTUAN SOSIAL PADA MASYARAKAT MISKIN CIANJUR
Authors: Nurdiani Dini 
Published: January 2024

ABSTRAKCianjur adalah kabupaten di Jawa Barat dengan populasi yang tinggi, mencapai sekitar 2.506.682 jiwa, di mana 234.500 jiwa di antaranya termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu (data BPS Kabupaten Cianjur tahun 2020). Fokus pembahasan ini adalah strategi kebijakan pemerintah Cianjur dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin, menggunakan data skunder seperti penerima bantuan sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tahun 2020-2022. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan metode deskriptif analisis, menggambarkan keadaan yang menjadi fokus berdasarkan data yang terkumpul, dengan tujuan mendapatkan informasi teliti dan efisien sebagai pedoman penelitian. Metode deskriptif dilakukan dengan analisis time series, membandingkan rasio keuangan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan melihat perkembangan ini, perusahaan dapat merencanakan masa depannya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Populasi dalam penelitian ini mencakup data Akuntabilitas Kinerja DTKS Cianjur dari tahun 2020-2022. Di Dinas Sosial Kota Cianjur, efektivitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh faktor yang dianggap memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kinerja pelayanan publik. Beberapa faktor tersebut melibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penerimaan bantuan, yang seharusnya terdaftar di DTKS tanpa menunggu waktu yang lama. Ketidak sabaran juga muncul karena seringnya terjadi pembaruan sistem, yang menyebabkan beberapa Nomor Induk Keluarga tidak terdaftar atau orang yang sudah bekerja di sektor swasta tidak tercatat. Dalam melakukan verifikasi dan validasi data DTKS, disarankan untuk Dinas Sosial Kota Cianjur menambah staf di bagian pengelola data DTKS, mengingat banyaknya data yang perlu diperbaiki. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga diperlukan untuk perbaikan data masyarakat atau sosialisasi kepada masyarakat agar segera memperbarui data seperti NIK, nama, dan alamat untuk semua anggota keluarga. ABSTRACTCianjur, a regency in West Java, faces high population density with approximately 2,506,682 inhabitants, of which 234,500 are categorized as economically disadvantaged (BPS Cianjur Regency data in 2020). This discussion focuses on the government of Cianjur's policy strategies in distributing social assistance to the impoverished community, utilizing secondary data such as recipients of social aid and Integrated Social Welfare Data (DTKS) from the period 2020-2022. The research adopts a case study approach and employs a descriptive analytical method to depict the focal points based on the gathered data. The objective is to obtain comprehensive and efficient information that can serve as a guide for the research. The descriptive method includes time series analysis, comparing financial ratios from one period to another. This approach allows for an examination of the development, enabling the formulation of future plans based on the Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). The population for this study comprises the Accountability Performance Data of DTKS in Cianjur from 2020 to 2022. In the Department of Social Affairs in Cianjur, the effectiveness of public services can be influenced by factors deemed to have a dominant impact on the public service performance level. These factors include the community's lack of understanding of the procedures to receive aid, resulting in delayed registration in DTKS. Impatience arises due to frequent system updates, leading to some family identification numbers not being registered or individuals with private sector employment not being accounted for. To enhance the verification and validation of DTKS data, it is recommended for the Cianjur Department of Social Affairs to increase the number of staff managing DTKS data. This is essential due to the substantial volume of data requiring correction. Additionally, improving coordination with the Department of Population and Civil Registration is crucial for data rectification or conducting public awareness campaigns to promptly update information such as NIK, names, and addresses for all family members.