bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
MENYOAL PEMBELAJARAN SAINS DI SEKOLAH: BAGAIMANA SEHARUSNYA?
Authors: Djudin Tomo
Published: February 2018

Teachers understanding on the nature of science will determine types of students learning activities in the class. In designing a science teaching-learning process meaningfully, a teacher should consider and pay attention to the learning activities. They are (1) logical plane activities; (2) evidental or experiental plane activities; (3) psychological plane activities. A science text-books centered teaching should be modified because, the students comprehension about science products (concept and principles) could not be developed meaningfully by using text-books only. This culture is also contrary with the nature of science and is not able to build a science and technology literate people.Key words: Teachers understanding; learning activities
Teknik Isolasi DNA Sel Hati Ayam Secara Tradisional
Authors: Mardiyyaningsih Asriah Nurdini
Published: February 2018

Perkembangan biomolekuler yang cepat menyebabkan pemahaman mengenai konsep DNA perlu ditanamkan sejak awal, terutama pada siswa sekolah menengah. Konsep DNA dapat diajarkan melalui teknik isolasi DNA secara tradisional. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan dan bahan sederhana dan tanpa protokol yang rumit. Tujuan praktek ini adalah menggunakan teknik isolasi DNA secara tradisional dengan menggunakan bahan isolasi DNA berupa hati ayam yang mudah diperoleh, dan enzim protease yang diperoleh dari ektraksi mandiri sel daun pepaya. Pada akhir proses isolasi diperoleh DNA, namun DNA yang didapatkan merupakan gabungan antara DNA hati ayam dan DNA sel daun pepaya. Kesimpulan dari praktek ini adalah teknik isolasi DNA tradisional dapat dilakukan untuk mengisolasi DNA dari sel hati ayam meskipun tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa DNA yang diisolasi itu murni hanya berasal dari DNA inti sel hati ayam. Kata kunci : teknik isolasi, dna, hati ayam, tradisional
MEMPELAJARI SAINS, MENGIMANI SANG PENCIPTA : Menyisipkan Nilai-Nilai Religius dalam Pembelajaran Sains
Authors: Djudin Tomo
Published: February 2018

Salah satu nilai yang terkandung dalam sains (IPA) adalah nilai agama (religius). Nilai-nilai ini dapat dikembangkan dengan menyisipkannya dalam pembelajaran suatu topik atau konsep IPA tertentu di sekolah. Pembinaan nilai-nilai agama ini perlu dipupuk di lingkungan sekolah, salah satunya, untuk menghindari kehampaan spiritual dalam pendidikan sains di sekolah dan dunia ilmiah. Terkait dengan pembinaan nilai-nilai ini, peran guru di sekolah semakin penting di tengah-tengah keterbatasan dan kelangkaan buku-buku teks IPA yang terintegrasi nilai-nilai agama. Menyampaikan kebenaran adalah kewajiban kita semua, apalagi yang datangnya dari Sang Pencipta. Kata kunci : sains, nilai agama, sang pencipta
Self Efficacy dan Prestasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPA-Kimia
Authors: . Hairida , Astuti Marhaeny Wiji
Published: February 2018

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara self efficacy dan prestasi belajar IPA-Kimia siswa SMP, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersifat korelasional digunakan. Teknik pengambilan sampel secara random dengan peng-undian, terpilih sampel penelitian sebanyak 72 orang. Sebelum dilakukan analisa data, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan terhadap data hasil penelitian, yang meliputi uji normalitas dan linieritas. Pengujian statistik menggunakan uji Pearson Correlation dengan bantuan komputer program SPSS versi 17.0 for windows diperoleh nilai r = 0,858 dengan ? = 0,001 berarti Ho ditolak. Disimpulkan, terdapat hubungan positif dan signifikan antara self efficacy dengan prestasi belajar IPA-Kimia. Dengan perkataan lain, semakin tinggi self efficacy maka semakin tinggi prestasi belajar IPA-Kimia siswa, sebaliknya semakin rendah self efficacy semakin rendah prestasi belajar siswa. Implikasinya, bagi para pengajar diharapkan dapat menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang kondusif untuk peningkatan self efficacy siswa Kata kunci: self efficcy, ipa-kimia
PENGARUH SSCS PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA PADA PEMBELAJARAN KONSEP LISTRIK DINAMIS
Authors: Johan Henny
Published: February 2018

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai model sscs problem solving untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merumuskan dan memilih criteria pemecahan masalah pada konsep listrik dinamis. Penelitian ini menggunakan metodekuasieksperimendengandesain“The randomized Pretest-Posttest control group design” yang dilaksanakan di semester dua prodi pendidikan fisika fakultas KIP Universitas Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes awal dan tes akhir. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh rata-rata N-gain berpikir kritis kelas eksperimen 0,49 dan rata-rata N-gain berpikir kritis kelas kontrol 0.24. N-gain paling tinggi pada indicator berpikir kritis strategi logis yaitu 0.6. N-gain indicator berpikir kritis membuat kesimpulan 0,44 dan N-gain indicator berpikir kritis menerapkan prinsip sebesar 0,42. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan keterampilan berpikir kritis mahasiswa pada pembelajaran konsep listrik dinamis di kelas eksperimen yang menggunakan model sscs problem solving.   Kata Kunci: model search, solve, create and share (sscs)problem solving, berpikirkritis,  listrikdinamis
PENENTUAN MOMEN INERSIA BENDA TEGAR DENGAN METODE BANDUL FISIS
Authors: Sitompul Stepanus Sahala
Published: February 2018

The aim of this research is the define rigid inert moment with physical pendulum method. This method is applied to experiment of simple oscilation that it can be used as a new method. Data anaisys is done in two ways, or methods. The result of graphyc analysis in the first way method is the value of inert moment that is obtained from line gradient in graph hT2 vs h2 is : 6,00  ±  0,20 (10-4 m2 kg); 8,00  ±  0,50  (10-4 m2 kg); 10,80  ±  0,30 (10-4 m2 kg)  and 16,40  ±  0,80 (10-4 m2 kg). The second way method, the graphic analisys is found the value of inert moment  in the line gradient from this graph  hT2 vs  x is: 8,10  ±  0,40 (10-4 m2 kg); 10,50  ±  0,40  (10-4 m2 kg);   and 16,10  ±  0,60 (10-4 m2 kg). The rigid moment inert with the physical pendulum has result close to the value of rigid inert moment in the literature. The instrument that is made designed can be used to conduct the experiments in physics laboratory. Keys word: Inert moment, simple oscilation, physical pendulum
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI METODE THINK PAIR PAIR SHARE DALAM GERAK MELINGKAR KELAS X MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PONTIANAK
Authors: Suminem Suminem
Published: February 2018

In the first cycle  implementing cooperative learning TPS the students’ mastery is as high as 18% of 33 students, the second cycle there is an increase to 48.48%. Because they have not reached minimal passing grade, the cycle is continued to the third cycle with the achievement grade  93.93% which is more than expectation. Therefore, the application of cooperative to study aims to improve students' mastery of learning outcomes in circular motion. The study was conducted on the class XF MAN 2 in even semester, using cooperative learning methods TPS with the helping of peer tutors. The researching forms an action research with 3 cycles. The results showed that polling method with the help of peer tutors can improve student learning outcomes in the thoroughness of the material optical instruments.Keywords: Cooperative polling, peer tutoring assistance.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY TERHADAP HASIL BELAJAR DAN SIKAP ILMIAH SISWA PADA MATERI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KELAS X MAN 1 PONTIANAK
Authors: Purwaningsih Eny , Ariyati Eka Ariyati , Ganda Putri Panjaitan Ruqiah
Published: February 2018

This research was aimed to determine the implementation of cooperative learning through two stay two stray type toward the students achievement and behavior on biodiversity material on tenth grade students in MAN 1 Pontianak. Quasi experiment by control group pre-test post-test design was used as the form of research. The tools of data collecting were students test result in essay and questionnaires. The students average score of post-test by using two stay two stray learning method is 28,27 meanwhile the students behaviour average is 73,74 %. It showed that the implementation of two stay two stray can increase students learning achievement and behaviour.Keywords: two stay two stray, biodiversity.
DESAIN PRIMER PCR SECARA IN SILICO UNTUK AMPLIFIKASI GEN COI PADA KUPU-KUPU Papilio ulysses Linnaeus DARI PULAU BACAN
Authors: Suparman Suparman
Published: February 2018

The insillico research was conducted to produce primer sequence of COI gene in Butterfly species Papilio ulyses from Bacan Island that will be used in gene isolation. The COI sub-unit I is a barcode gene that generally have special purposes in animal identification. It is also available in phyilogenetic analysis. The first step of method is downloading the COI DNA sequence of Papilio ulysses from GeneBank (NCBI). Then the conserve region of COI sequence is identified to determine primer. Primer is designed with primer designer software (Genamics Expression) in two direction of DNA reading frame that are : forward primer (COI Pu-F) and reverse primer (COI Pu-R). The last step is primer confirmation with primer blast tool in NCBI. Primers of COI gene that are produced consist of two, that are CGAAAATGACTTTATTCAACA for forward primer (COI Pu-R) and AGCAGTAATTCCAACAGCTC for reverse primer (COI Pu-R). The optimal temperature of annealing is from 50,740 to 55,740 Celsius with PCR product around 567 base pair long. Key Words : PCR primer, in silico, COI gene, Papilio ulysses, Bacan island.
KAJIAN PENGARUH BERAT BIJI KAKAO PERKOTAK DAN WAKTU PENGADUKAN TERHADAP KEBERHASILAN PROSES FERMENTASI
Authors: Sabahannur St. , Nirwana Nirwana
Published: February 2018

This study aim to influence seed weight per box of fermentation and stirring time on the success of the fermentation process. Research using a randomized block design with two factors. The first factor seed weight per box consists of: 15 kg, 20 kg and 25 kg. The second factor, while stirring during fermentation: stirring during 48 hours (1 time), and a stirring time of 48, 72, and 96 hours (3 times) fermentation. The results showed fermentation of cocoa beans each 15 kg, 20 kg and 25 kg has no effect on changes in temperature, pH, total acid and fermentation index. The highest temperature during fermentation at 44-45oC, while stirring time (aeration) significantly affects the pH, fermentation index and slaty beans. Stirring 3 times better than one times in terms of pH (5.6), fermentation index of 1.62 and 3.4% slaty beans.Keywords: fermentation, seed weight, stirring, index fermentation
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN KIMIA ANALITIK MATERI KROMATOGRAFI BERORIENTASI INKUIRI TERBIMBING
Authors: Kurniasih Dedeh , Rahayu Hanum Mukti
Published: February 2018

The purpose of this research is to develop valid, practical, and effective guided inquiry teaching set to improve the students’ achievement on the course of Analytical Chemistry in Muhammadiyah University. The researcher applied Thiagarajan 3-D model; define, design, and develop. The sample of this research was obtained by purposive sampling resulted in 7 students as the try out sample and 16 students as the main test sample. The data was collected by measurement, and indirect observation. The instruments of this research were pre-test and post-test questions, observation sheets, and questionnaire sheets. The findings of this research showed that the validity of the teaching set was given the score 1,00 by expert; the practicality of the teaching set from the students’ responses was given the score 75,60 and 82,46; the students’ achievement after utilizing the guided inquiry based teaching set showed that 81,25% fulfill the criteria of completeness. For that reason, the guided inquiry based teaching set developed in this research is suitable to be used in the teaching and learning process. Keywords: Guided inquiry, chromatography, the development of a teaching set
MEMOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE TIPE SCRIPT PADA MATERI SPLDV DI KELAS VIII SEMESTER I SMP NEGERI 3 KUBU
Authors: Cahye Cahye
Published: February 2018

This research background was by low motivation to learn mathematics in the classroom. This classroom action research is aimed to improve the motivation to learn mathematics of VIII grade SMP Negeri 3 Kubu. Classroom action research done in two cycles with 30 students. Techniques of collecting data is observation by researchers and collaborators. The data was analyzed qualitatively with the data source from the observer. The success of the model Cooperative script in declared successful, less successful or unsuccessful. Motivation indicators defined by the researchers themselves with ≥ 60% of students motivated. Indicators of motivation in this research there are four, namely: 1). Responsible, 100% 2). Challenges, 70%, 3). Inovatif, 63%, 4). Competitive, 80%. Thereby motivating student learning using Cooperative learning model type of script can improve mathematics learning in the classroom.Keywords: Student motivation, learning models Cooperative script.
Participação Social e Democrática no Parlasul
Authors: Rosário Luana Paixão Dantas do , Castro Rogério Silva de Magalhães
Published: February 2018

O objetivo deste trabalho será refletir acerca do papel do Parlasul no processo de integração política intentada pelo Mercosul. Questionar-se-á a sua natureza de órgão legislativo comunitário, sua legitimidade e as possibilidadesde participação social e democrática no seu âmbito. Para este fim, abordar-se-á a definição de integração política regional e representatividade neste âmbito, a crise da democracia representativa, a despolitização marcante da pós-modernidade e as transformações do cenário político em tempos de globalização e supranacionalização. Propor-se-á a tolerância como vetor imprescindível à realização da verdadeira integração. Comparar-se-á a proposta do Parlasul com a experiência do Parlamento Europeu. A relevância teórica do tema exurge da necessidade de compreensão do modelo de integração política, social e cultural desenvolvida por blocos regionais, em específico, o Mercosul. A relevância prática advém da necessidade de reflexão deste modelo e detecção de eventuais necessidades de correção. O método empregado será o proposto pela fenomenologia, precário e provisório, pelo qual o tema será apreendido em sua complexidade, porém não em sua totalidade.

DOI:10.5585/rdb.v1i1.62
Trabalhador Imigrante em Condição de Irregularidade
Authors: Nicoli Pedro Augusto Gravatá
Published: February 2018

O exame do trabalho prestado por imigrante em condição de irregularidade migratória revela a disparidade de posições existentes a respeito da questão. De um lado, ordens jurídicas nacionais de caráter meramente repressivo silenciam sobre a especificidade da questão trabalhista ou simplesmente privam trabalhadores imigrantes de proteção como forma de sanção e inibição dos movimentos migratórios. De outro, a normativa internacional de direitos humanos dedica-se à matéria, proclamando a necessidade absoluta da proteção em relação ao trabalho prestado. Nesse cenário, o ensaio propõe um cotejo crítico entre o marco regulatório da imigração no Brasil, consolidado pelo Estatuto do Estrangeiro, e a abordagem da questão no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), para concluir pela necessária proteção da dignidade do trabalhador, que não pode ser preterida.

DOI:10.5585/rdb.v1i1.64
O Afastamento Compulsório de Seres Humanos na Atualidade e Algumas Peculiaridades da Extradição
Authors: Del’olmo Florisbal De Souza
Published: February 2018

O estudo analisa os institutos jurídicos voltados para o afastamento compulsório de pessoas de um país. Trata-se de tema relevante, em qualquer época. São referidos institutos do passado, hoje considerados desumanos, assim como os admitidos atualmente pelos Estadosdemocráticos: deportação, expulsão, mandado de detenção europeu e entrega. A extradição, por ser o instituto mais relevante nessa temática, merece capítulo especial, sendo estudado sua conceituação, requisitos e sua extensão aos nacionais. O trabalho se completa com reflexões sobre a extradição ativa no Brasil, a extradiçãoinadmitida, as razões invocadas pelos extraditandos na busca de se manterem no País e o caso Stangl, pela sua importância no direito extradicional brasileiro.

DOI:10.5585/rdb.v1i1.65
A Extradição: Entre Escolhas Políticas e Atuação Judiciária
Authors: Tesi Maristella Amisano
Published: February 2018

O presente trabalho tem como objeto de estudo o instituto da extradição, que é um instrumento importante de colaboração processual internacional. O estudo se concentrará no conceito de extradição, seus princípios e a aplicação num caso prático: a extradição que a Itália pediuao Brasil do Cesare Battisti. Para fazer isso devemos analisar a disciplina normativa italiana, a disciplina brasileira sobre a extradição e o Tratadobilateral assinado em Roma no ano de 1989. Em seguida será examinado o caso do Battisti, que é um exemplo que vai ser explicado somente pelos aspectos importantes para o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. Trata-se de um caso que nos permite sublinhar algumas características da extradição, mas aqui não importadelinear a figura do Cesare Battisti. A conclusão quer evidenciar a natureza dupla da extradição, instituto entre escolhas políticas e avaliações jurídicas no mesmo tempo. A tese que se argumenta é que a decisão legitimamentepolítica não pode ser justificada através de argumentosjurídicos: os âmbitos têm que se manter divididos. Além de uma decisão legal favorável, aspectos políticos podem sugerir a não extradiçao:  o importante é manter separadas as motivações: uma decisão política tem motivações políticas, uma decisão jurídica tem motivações jurídicas.

DOI:10.5585/rdb.v1i1.70
O Caso Battisti
Authors: Cossiri Angela , Cosimo Giovanni Di
Published: February 2018

O artigo reconstrói os fatos judiciais relativos a vários pedidos de extradição para a Itália de Cesare Battisti, um caso que interessou os tribunais franceses, a Corte Europeia dos Direitos Humanos e as autoridades brasileiras. Na perspectiva constitucional, foi mostrado o quadro das garantias aplicadas pelos Tribunais Italianos de Justiça em processos que levaram à condenação do extraditando, demonstrando que a Itália manteve todas as características do Estado de Direito, também durante o momento difícil da luta ao terrorismo interno.

DOI:10.5585/rdb.v1i1.83
A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência: Amplitude Conceitual
Authors: Leite Flávia Piva Almeida
Published: February 2018

Este estudo procura definir quais são as possibilidades e formas de conceituar a pessoa com deficiência com base em conceitos jurídicos e doutrinários. O texto propõe uma nova abordagem conceitual a ser estabelecido para a pessoa com deficiência após a aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas.

DOI:10.5585/rdb.v3i2.29
A Decisão do STF na ADPF 153 (Lei de Anistia)
Authors: Silveira Vladmir Oliveira da , Meyer-Pflug Samantha Ribeiro Meyer
Published: February 2018

Analisa-se aqui a decisão do STF proferida na ADPF 153 que versava sobre a recepção da Lei de Anistia em face da Constituição Federal de 1988. Alegava-se que teor da referida lei violava o princípio democrático, republicano e a dignidade da pessoa humana e que os atos de violação da dignidade humana não se legitimammediante uma reparação pecuniária concedida às vítimas ou aos seus familiares. O STF decidiu por maioria, pela recepção da Lei de Anistia pela atual Constituição tendo em vista o caráter amplo e geral desse instituto. Examinam-se os efeitos dessa decisão de caráter erga omnes e vinculante no sistema jurídico brasileiro e precipuamente em face da instauração da Comissão da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. 

DOI:10.5585/rdb.v3i2.47
A Decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund e Outros - Guerrilha do Araguaia
Authors: Maillart Adriana Silva , Sanches Samyra Dal farra Naspolini
Published: February 2018

O presente traz o comentário sobre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Lund e outros vs. Brasil (Guerrilha do Araguaia). Analisa a sentença da referida Corte que condenou o Estado brasileiro a implementar uma série de medidas com visto a indenizar os familiares das vítimas da Guerrilha do Araguaia e evitar que novos abusos aconteçam. A sentença, de importância histórica, perpassa por váriasquestões de direito internacional, tais como: competência da Corte, controle de convencionalidade,medidas protetivas e exame da anistia.

DOI:10.5585/rdb.v3i2.48
A Relação de Complementaridade Entre as Propostas da Cúpula dos Povos e da Rio+20: Uma Resposta Possível ao Modelo de Sustentabilidade?
Authors: Freire Ramos Ana Virgínia Freire Ramo Gabrich Fonseca , Brito Franclim Jorge Sobral de
Published: February 2018

O presente trabalho trata da questão da ética relacionada aos vários modelos de desenvolvimento sustentável. O objetivo do artigo é analisar tais modelos, a maneira pela qual eles são interpretados pela doutrina, pelas Conferências e Contra-Conferências e pela sociedade em geral, de forma a encontrar uma resposta ética capaz de compatibilizar essas várias interpretações. Para tanto, realizou-se, num primeiro momento, uma abordagem geral acerca das principais Conferências e Contra-Conferências relativas à sustentabilidade, enfatizando a Rio+20 e a Cúpula dos Povos; num segundo momento, foram apresentadas algumas das várias acepções do conceito de desenvolvimento sustentável, fazendo-se um paralelo entre elas; por fim, a questão ética foi exposta e estudada. A conclusão foi no sentido de trazer uma análise crítica acerca dos principais documentos apontados pelo artigo, indicando a ética axiológica como resposta às várias interpretações do desenvolvimento sustentável.

DOI:10.5585/rdb.v4i3.14
O Tratado de Cooperação Amazônica e a Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável
Authors: Vieira Guilherme Henrick Benek , Souza Priscila Silva De
Published: February 2018

A sociedade tem testemunhado um longo debate em face da questão ambiental e das mudanças climáticas. Isso se dá, em grande parte, pela rapidez com que observamos os fenômenos naturais assolarem todas as partes do mundo com suas catástrofes. A culpa por tantas mazelas enfrentadas nos últimos cento e cinquenta anos é imputada à sociedade capitalista que, a partir da Revolução Industrial, se arvorou dos recursos naturais sem se preocupar  com as consequências que a sociedade global teria que enfrentar pelo uso imoderado da natureza. O desenvolvimento econômico mundial, expressado em valores no Produto Interno Bruto de cada país, não tem considerado na produção dos seus bens e serviços o custo social, cultural e ambiental. Surge, então, no cenário mundial uma tensão econômica entre aqueles que esgotaram os seus recursos naturais e alcançaram o desenvolvimento a qualquer custo contra aqueles ainda com recursos, mas sem desenvolvimento. A preocupação com o meio ambiente no cenário internacional aumentou a partir da década de 60, quando estudos alertavam sobre os riscos à vida humana, de animais e plantas pela degradação do meio ambiente em favor do crescimento econômico imoderado. Esses estudos formaram a base das discussões dessa década e início da seguinte, desembocando na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, no ano de 1972, em Estocolmo. Na esteira mundial da preocupação com o meio ambiente, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, reconhecendo a importância que tem para cada um dos países as suas respectivas regiões amazônicas, assinaram em 1978 o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA). Em 2012, as Nações Unidas se reuniram em uma nova Conferência no Rio de Janeiro com o objetivo de renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Sendo importante analisar o papel da Amazônia e do TCA nessas discussões.

DOI:10.5585/rdb.v4i3.18
O Acesso à Justiça Como Direito Fundamental e Sua Efetivação Jurisdicional
Authors: Silva Juvêncio Borges
Published: February 2018

O acesso à justiça tem sido uma temática recorrente nos estudos jurídico-sociais. A necessidade de uma ampliação do acesso à justiça precisa ser considerada em seu contexto histórico-social, contemplando em sua análise os elementos ideológicos que o envolvem, bem como a estrutura jurídica e os modelos seguidos pelos operadores do direito, norteando-se acima de tudo pela compreensão de que o acesso à justiça é um direito fundamental inserido na Constituição Federal Brasileira. Constata-se que, com o advento dos direitos sociais e coletivos, ocorreu uma mudança de paradigma no direito, até então individualista, exigindo novos diplomas jurídicos e novos procedimentos judiciais e extrajudiciais para fazer frente aos novos direitos e ao aumento da conflituosidade social na sociedade complexa. É neste quadro histórico, social, ideológico e jurídico que o acesso à justiça deve ser considerado, analisado e compreendido como um direito fundamental, fazendo-se necessário, para sua plena realização a sua efetivação jurisdicional.

DOI:10.5585/rdb.v4i3.23
Da Morosidade da Justiça Como Recurso Para a Manutenção do Status Quo: A Chicana Processual e os "Castelos de Fachadas"
Authors: Araújo Mayara De Carvalho , Oliveira Raisa Lustosa de
Published: February 2018

A crise do Judiciário brasileiro, principalmente em razão da morosidade, afeta a legitimidade e macula a imagem da Justiça. Simultaneamente, abala o desenvolvimento nacional ao negar liberdades substantivas essenciais, a começar pelo acesso à ordem jurídica justa. É de surpreender, portanto, que a procrastinação indevida do processo não só não venha sendo efetivamente combatida, como venha se apresentado como elemento caracterizador do processo brasileiro. Nesse contexto, esse trabalho propõe-se a analisar a participação dos atores do processo na morosidade da Justiça brasileira, bem como os incentivos e o tratamento permissivo à cultura brasileira do inadimplemento. Para tanto, recorreu-se à doutrina nacional e estrangeira, bem como à análise dos documentos legislativos brasileiros e internacionais e dos dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Com isso, observouse que o Judiciário nacional carece de dados capazes de mapear as formas de morosidade que o atingem, o que torna os discursos pró-celeridade imprecisos e vagos. Além disso, percebeu-se que muitas vezes o próprio Estado é o grande ator da morosidade, seja por meio de tratamentos permissivos com a dilação de má-fé, seja por gerar a situação que ocasionou a morosidade. Assim, no que pese os discursos pró-celeridade, a morosidade é aceita e difundida no país como forma de manter o statu quo, realidade que só será revertida quando o Judiciário nacional for efetivamente estudado e mapeado; quando a conivência com a procrastinação processual for combatida com rigor; e quando for fortalecida a compreensão de que a juridicidade administrativa vincula todasas ações estatais.

DOI:10.5585/rdb.v4i3.25
A Propriedade Privada Sob o Aspecto Transdisciplinar da Sustentabilidade e da Função Social
Authors: Almeida Alessandra Bagno Fonseca Rodrigues de , Pires Cristiano Tolentino
Published: February 2018

Muito se fala na atualidade acerca da necessidade da propriedade imobiliária cumprir função social, seja ela urbana ou rural, em que o aproveitamento racional do solo se torna uma das premissas de tal ditame constitucional. Entretanto, ainda que as discussões relativas à proteção ao meio ambiente se tornem cada vez mais frequentes, não são raras as vezes em que esses dois aspectos do direito são tratados de forma distantes, sem a necessária intercomunicação entre eles. Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo demonstrar que não há espaço para discutir os requisitos de cumprimento da função social sem o necessário tratamento interdisciplinar com a sustentabilidade, aspecto este indispensável a real efetividade do direito de propriedade pautado nos princípios basilares do Estado brasileiro, democrático, plural, participativo e ambientalmente responsável, no qual a corresponsabilidade torna-se imprescindível à manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futuras gerações.

DOI:10.5585/rdb.v5i3.99
A Responsabilidade Penal Internacional dos Indivíduos: Estudo do Caso DARFUR
Authors: Camargos Laís Alves
Published: February 2018

Essa pesquisa possui como objetivo a demonstração da posição ativa que os indivíduos ocupam frente à normativa penal internacional, além de definir se é possível responsabilizar perante o TPI um cidadão de um país que não seja signatário do Estatuto de Roma, tendo como base o caso de DARFUR no Sudão. Para tanto foram analisados princípios, como da igualdade, da não discriminação, da legalidade internacional, do juiz natural e respeito aos direitos humanos, buscando assim, através da vertente sociológica e dogmática, definir o efeito da norma no meio social e no ordenamento jurídico, baseado em um caso concreto. Na presente situação, visa-se, portanto, deliberar acerca da responsabilização dos indivíduos no caso de DARFUR, onde os direitos humanos não estão sendo respeitados.

DOI:10.5585/rdb.v5i3.101
Direitos Humanos: Fundamentação e Efetivação – Uma Análise Crítica dos Sistemas Internacional e Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos
Authors: Aguiar Daiane Moura de , Gervasoni Tássia A.
Published: February 2018

A proposta desse estudo é a análise crítica dos sistemas de proteção internacional de Direitos Humanos e seus valores propostos nos documentos internacionais, bem como os documentos regionais de defesa desses direitos. Sob este prisma, a análise empreendida propõe superar a dicotomia entre as ordens jurídica local e global, buscando valores comuns que sirvam como fertilizações recíprocas entre estes sistemas. O estudo desenvolvido tenciona demonstrar que é necessária a busca de valores comuns que possam respeitar o conceito de Direitos Humanos da abstração que o senso comum teórico lhe impõe. Para tanto, o estudo se divide em dois momentos: inicialmente investiga as bases de fundamentação aos Direitos Homens que podem ser consideradas comuns no processo de internacionalização e, por fim, analisa criticamente o sistema internacional e interamericano de proteção aos Direitos Humanos e as dificuldades para sua efetivação. Ao final, infere-se a resistência dos Estados em alinhar-se aos documentos internacionais de Defesa de Direitos Humanos ficando clara a necessidade de melhorias nos mecanismos de efetivação de Direitos Humanos, observados os valores intrínsecos à pluralidade de ordens tanto em âmbito global, regional ou local, constituindo-se, assim, o maior desafio a ser enfrentado pela efetivação dos Direitos Humanos.

DOI:10.5585/rdb.v5i3.103
O Controle de Convencionalidade e a Convenção da ONU Sobre os Di- Reitos das Pessoas Com Deficiência: O Caso da ADPF 182-0/800 - DF
Authors: Feijó Alexsandro Rahbani Aragão , Pinheiro Tayssa Simone de Paiva Mohana
Published: February 2018

O objetivo deste trabalho é verificar os efeitos do controle de convencionalidade na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa constitui-se em estudo descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à utilização dos resultados, e de natureza qualitativa, além do estudo de caso da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 182 – 0/800 - DF, ajuizada pela Procuradoria Geral da República no Supremo Tribunal Federal (STF) em 2009, que busca o redimensionamento do conceito da pessoa com deficiência, de acordo com a referida convenção internacional. A partir de pesquisas doutrinárias e bibliográficas, conclui-se que a teoria do controle de convencionalidade das leis surtiu efeito, no âmbito doméstico, por meio da Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011, que alterou, dentre outros dispositivos, o artigo 20 da Lei nº 8.742/93, de modo que agora, mesmo que a ADPF 182 ainda não tenha sido julgada, o § 2º do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) passa a vigorar com o conceito de pessoa com deficiência tal qual estabelecido no artigo 1º da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência.

DOI:10.5585/rdb.v6i3.117
Verdade, Memória e Justiça no Caso “Gomes Lund e Outros”: Uma Análise a Partir do Conflito Entre a Sentença da CIDH e a Confirmação da Lei de Anistia Pelo STF
Authors: Torres Edgard Marcelo Rocha , Moura Luiza Diamantino
Published: February 2018

O Direito à Memória e à Verdade no contexto de uma Justiça de Transição têm sido intensamente buscados pelas jurisdições internacionais. Em se tratando da transição brasileira do Regime Militar para um governo democrático, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com base no Pacto de San José da Costa Rica, analisou e condenou o Brasil no caso “Gomes Lund e Outros” evidenciando a incompatibilidade do ordenamento brasileiro com a proteção dos direitos humanos no que tange ao período da ditadura militar no país. A necessidade da harmonização dos sistemas normativos domésticos e internacionais, bem como de suas jurisdições é um imperativo para o cumprimento dos acordos internacionais no atual estágio do cenário internacional. Nesse sentido, o conflito das decisões da Corte Interamericana

neste caso e da ADPF n. 153 pelo Supremo Tribunal Federal expõe um descompasso entre política externa e doméstica, cabendo ao Estado brasileiro garantir instrumentos internos de aplicação das normas internacionais e efetivação de um Direito à Verdade e um Direito à Justiça no país. Procurou-se, portanto, demonstrar o porquê de se falar em incongruência dessas duas sentenças e o porquê da sentença do caso “Gomes Lund e Outros” ainda não ter sido cumprida integralmente no Brasil, apesar de claramente obrigatória para o país, levantando quais os prováveis obstáculos para esse cumprimento em um contexto de interdependência e evolução do Direito Internacional.

DOI:10.5585/rdb.v7i4.177
A Adoção de Filtros e Mecanismos de Contenção Para os Tribunais Superiores: A Valorização da Jurisprudência e a Instituição da Repercussão Geral no Direito Brasileiro
Authors: Sessa Márcio De , Couto Mônica Bonetti
Published: February 2018

A explosão de litigiosidade a qual o sistema de justiça brasileiro se submete, denominada crise do Judiciário e, em um recorte menor, crise dos Tribunais Superiores e, em particular, do STF, tornou-se o contexto da necessária adoção de filtros de contenção e da recuperação das funções institucionais de Corte Constitucional e Política ao STF. A finalidade pública, transcendental ao interesse das partes, consolida-se com a tendência de abstrativização dos efeitos do controle difuso de constitucionalidade, aproximando-se, em larga medida, do controle concentrado. A valorização da jurisprudência cumpriu importante função, estimulando a adoção de filtros e mecanismos de contenção, cuja análise se volta para a evolução do papel da jurisprudência e da Repercussão Geral para admissão do recurso extraordinário. No entanto, há que se verificar a utilidade processual que se tem dado a este importante método de racionalização dos trabalhos do Supremo Tribunal para, cotejando com os números oficiais, aferir sua eficácia real. Neste quesito, o objeto de análise foi a Repercussão Geral, cujo resultado, apesar dos esforços teóricos, expõe a (ainda) limitada utilização do filtro e a equivocada exposição dos dados que o justificariam publicamente.

DOI:10.5585/rdb.v7i4.178
O Processo de Incorporação de Tratados Internacionais: Novas Perspectivas Jurisprudenciais
Authors: Dias Ricardo Gueiros Bernardes , Torres João Guilherme Gualberto
Published: February 2018

O presente artigo, com análise crítica da jurisprudência da Suprema Corte, pretende enfrentar a recepção normativa interna dos tratados internacionais versados em direitos humanos, temática esta que não deve se encontrar alheia à preocupação acadêmico-doutrinária. Em verdade, muitos ainda os desafios na compreensão de que, sendo o escalonamento uma escolha político-legislativa, não cabe ao intérprete a livre construção de ideias, através de mecanismos desvinculados das normas constitucionais. A opção constituinte deve, em atenção à construção de um Estado Democrático de Direito, ser respeitada.

DOI:10.5585/rdb.v7i4.183
Desapropriação Para Megaeventos no Rio de Janeiro: Interesse Público de Quem?
Authors: Vasconcellos Úrsula , Oliveira Larissa , Araujo Pedro , Silva Felipe , Oliveira Jeison , Ribeiro Natasha , Chagas Tayná , Barros Carolina
Published: February 2018

O Rio de Janeiro já vivencia a rotina de sede dos megaeventos. Assim, no intuito de promover políticas públicas, o Estado imprime intervenções para obras de infraestrutura. Nesta linha, a desapropriação ganha espaço enquanto ato/procedimento de direito público utilizado pelo Estado para apropriar-se do bem de terceiro, com fundamento no interesse social ou utilidade pública, de forma que esse terceiro pode entender-se prejudicado. Soma-se a preocupação com os reflexos imediatos na realidade social e nos direitos fundamentais, apresentando-se a contextualização e a justificativa da presente pesquisa. O objetivo é verificar o interesse público nessas desapropriações. Para tanto, foram estabelecidas duas vertentes de pesquisa relacionadas aos momentos práticos da desapropriação: (i) a verificação dos Decretos municipais para desapropriação; e (ii) a análise de ações judiciais. No que tange ao primeiro item, trabalha-se com a hipótese de que o Poder Executivo não aprofunda a análise do interesse público na desapropriação. Quanto ao segundo item, busca-se analisar o acesso ao Judiciário pelo desapropriado para contestar o mérito da desapropriação. Em paralelo, são estudados os conceitos de interesse público, o mérito, a discricionariedade, bem como a motivação dos atos administrativos, à luz do Direito-Administrativo Constitucional.

DOI:10.5585/rdb.v8i4.110
Lei Geral da Copa: A Expressão do Direito Penal Enquanto Mecanismo de Manutenção do Status Quo.
Authors: Corrêa Borges Paulo César , Felippe Fogaça Olívia
Published: February 2018

RESUMO: A Copa do Mundo é um evento de muita celebração, em especial para o Brasil, o “país do futebol”. Neste ano de 2014, os brasileiros terão a grandiosa oportunidade de sediar o Mundial, oportunidade essa que abre espaço para reformas urbanas, investimentos estrangeiros, enfim, uma melhoria na condição de vida do cidadão. Por outro lado, uma reflexão mais cuidadosa faz insurgir sérios problemas enfrentados pelo país e que são agravados com a vinda do evento. A aprovação da Lei nº 12.663/12, a Lei Geral da Copa, significa uma afronta direta a princípios constitucionais, recorrendo ao direito penal através da criação de crimes de caráter temporário em prol dos interesses da FIFA, entidade organizadora do evento. Traçando um paralelo com a Copa do Mundo de 2010, sediada pela África do Sul, o que se observa é uma transgressão em mesma medida, transgressão essa que se mostra ausente nos demais países-sede dos últimos vinte anos, os quais, por sua vez, tem em comum a situação de países desenvolvidos. Nesse sentido, tal reflexão faz indagar acerca da relação entre o poder econômico em jogo e a função que o direito penal acaba exercendo.

DOI:10.5585/rdb.v8i4.157
De la grossdisparity a la unfairexploitation: modelos para una futura regulación en supuestos de desequilibrio económico contractual
Authors: Compte Rosa Barceló , Gimeno Gemma Rubio
Published: February 2018

El derecho contractual europeo ha regulado unas nuevas figuras jurídicasque permiten la anulación contractual en los casos en que haya un desequilibrio enel poder de negociación de las partes. Así, hablamos de grossdisparity (excesivadesproporción), unfairadvantage (beneficio excesivo) o unfairexploitation (explotación injusta) como instrumentos que consideran relevante la ventaja excesiva que obtiene una de las partes que celebra un contrato, aprovechándose de la situación de debilidad de la otra, y que permiten la anulación de este tipo de negocios jurídicos. La mayor parte de Códigos civiles europeos permiten anular el contrato en caso de excesiva desproporción o ventaja injusta, fijándose algunos más en la situación de la parte débil o en la pura lesión económica, otros. La Propuesta de Modernización del Código Civil se aparta del derecho español vigente en la cuestión relativa a la ventaja excesiva, aproximándose así a las propuestas contractuales europeas.
Los retos de la seguridad social española en el siglo xxi: de las pensiones a la incapacidad temporal
Authors: Plaza José Luis Tortuero
Published: February 2018

El trabajo pretende realizar un análisis de los principales retos del Sistemaespañol de Seguridad Social, utilizando como hilo conductor dos prestaciones hegemónicas. Por un lado la jubilación, que constituye el centro neurálgico de cualquier sistema de pensiones, tanto por su importancia cuantitativa, como cualitativa. Por otro, los instrumentos de protección temporal que cubre las alteraciones de la salud con efecto incapacitante y de carácter transitorio.
La ordenación de la cartera de servicios del sistema nacional de salud y el derecho a la prestación por incapacidad temporal
Authors: Cazorla Olimpia Del Águila
Published: February 2018

El artículo 128 de la Ley General de Seguridad Social establece los requisitospara el reconocimiento del derecho a la prestación por Incapacidad Temporal.Entre éstos, el ser atendido por los servicios públicos de salud es el que planteauna mayor indefinición. La ordenación del ámbito objetivo de la asistencia sanitaria actúa como elemento determinante del hecho causante de la prestación por Incapacidad Temporal. La aplicación de este criterio objetivo desplaza el criterio de voluntariedad, de manera que se causará derecho a la prestación por Incapacidad Temporal una vez comprobada la inclusión de la patología en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. El requisito objetivo para declarar el derecho a una prestación por incapacidad temporal de ser atendido por la asistencia sanitaria pública genera un problema de desigualdad cuando la prestación sanitaria está incluida en la cartera de servicios complementaria de las Comunidades Autónomas. Article 128 of Ley General de la Seguridad Social establishes requirements for the recognition of the right to temporary disability benefit. Among these, be treated by the public health services is the one that posed greater uncertainty. The objective rules of the health care field acts as a determinant of the fact causing the temporary disability benefit. Applying this objective standard shifts the test of voluntariness, so as to be eligible for Temporary Disability Benefit after verifying the inclusion of pathology in theportfolio of services of the National Health System. The requirement for declaringthe right to temporary disability benefits requires to be served by the public healthcare, creates a problem of inequality when health provision is included in the portfolio of complementary services of the Comunidades Autónomas.
O COSMOPOLITISMO POR UMA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO: O FORTALECIMENTO RECÍPROCO DO GLOBAL E DO NACIONAL POR MEIO DA PROTEÇÃO DO DIREITO HUMANO À INFORMAÇÃO
Authors: Raminelli Francieli Puntel , De Oliveira Rafael Santo
Published: February 2018

O ideal cosmopolita, apesar de muito antigo, ainda hoje encontra espaço quando se trata da busca da internacionalização de direitos. A necessidade de uma abertura ao diferente, mais do que nunca, transformou-se em uma realidade diante da grande interpenetração de fronteiras e culturas, o que se percebe principalmente no contexto da sociedade informacional. Por este motivo, a proteção de direitos humanos fundamentais requer um consenso mundial, o que também necessita de estados fortalecidos internamente. Para isto, é necessária a democracia plena, que é respaldada pelo direito à informação dos cidadãos. Por meio do método de abordagem dedutivo e das técnicas de pesquisa documental e bibliográfica, este trabalho objetiva relacionar o cosmopolitismo às atuais necessidades globais. Conclui-se que o ideal cosmopolita, ainda que contrarie a atual “sede” de instantaneidade de informações, por ter nascido há milhares de anos, consiste em uma interessante alternativa para a resolução de temas relativos a toda a humanidade.
RECONHECIMENTO JUDICIAL DAS RELIGIÕES DE ORIGEM AFRICANA E O NOVO PARADIGMA INTERPRETATIVO DA LIBERDADE DE CULTO E DE CRENÇA NO DIREITO BRASILEIRO
Authors: OLIVEIRA ILZVER DE MATOS
Published: February 2018

O considerável aumento do número de casos judicializados, nas últimas décadas, envolvendo o direito de liberdade de culto e de crença de religiões e religiosos de origem africana, nos faz acreditar que estamos diante da emergência de um novo fenômeno a ser estudado: a judicialização da religiosidade afro-brasileira. Ele surge marcado pelas manifestações dos tribunais sobre a amplitude e a caracterização do direito ao livre culto e crença nas religiões de matriz africana e do direito à preservação da cultura afro-brasileira, especialmente quando estes estão em colisão com direitos tais como a liberdade de expressão e de opinião, a proteção à criança e ao adolescente, à fauna e à flora, à vida e à integridade física, à saúde e ao sossego. Mas, ao mesmo tempo em que se amplia a busca pelo judiciário para se posicionar sobre tais questões, percebemos que os juízes demonstram alguma dificuldade ou incômodo em lidar com tais situações, seja pelo desconhecimento da temática ou em razão de preconceitos culturais e históricos. Diante desse contexto, a proposta desse artigo é a de analisar as relações entre as religiões e o direito buscando investigar se estas relações interferem na construção ou desconstrução da tolerância e intolerância religiosa e na possibilidade ou impedimento de novos desenhos tanto da atuação do sistema jurídico e judicial nacional na garantia do direito à liberdade religiosa como das relações de tolerância/intolerância religiosa entre as diversas denominações.
A RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOBRE AS CHANCES PERDIDAS PELAS VÍTIMAS DO REGIME MILITAR BRASILEIRO: uma análise a partir da Ação Judicial nº 2007.71.18.001748-1
Authors: Ramos Tais , Porto Claudinei Caetano
Published: February 2018

O presente trabalho trata da responsabilidade do estado sobre as chances perdidas pelas vítimas do Regime Militar brasileiro, considerando a Ação Judicial nº 2007.71.18.001748-1 da Vara Federal de Carazinho/RS. Avaliando o instituto da responsabilidade civil do estado e a teoria da perda da chance o trabalho objetiva constatar quais as condições de possibilidade de responsabilizar o estado pela perda das chances das vítimas. Para isso, por meio do método hipotético-dedutivo, o trabalho aborda, num primeiro momento, as principais linhas de responsabilização do Estado em relação aos atos de violações de Direitos Humanos no Regime Militar; por segundo, examina o instituto da responsabilidade civil do estado, bem como a teoria da perda da chance. E ao final verifica a (im)possibilidade da responsabilização do Estado pelas chances perdidas, analisando a Ação Judicial nº 2007.71.18.001748-1 da Vara Federal de Carazinho/RS em relação a teoria da perda chance.
ENTRE O TODO E O SUJEITO: CONDIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA POSITIVA DE DIREITOS HUMANOS
Authors: Figueiredo Ivan Pinheiro
Published: February 2018

Procura-se discutir a relação entre o sujeito e a totalidade a partir das visões de Søren Kierkegaard, e a respectiva interpretação de sua obra feita por Theodor Adorno, para a partir daí desenvolver raízes teóricas de atuação política em relação à efetivação de direitos humanos. A partir da virada ao subjetivo operada pela filosofia kierkegaardiana em “Temor e tremor”, estabelecer a capacidade de ação política transformadora inserida em um contexto com pretensões hegemônicas e conservadoras.