bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Kompensasi Wajib Penyedia Jasa Perjalanan Wisata Atas Keterlambatan Waktu Keberangkatan Pengguna Biro Jasa Perjalanan Wisata Lokal
Authors: Subawa I Nyoman Surya Dharma , Sukranatha Anak Agung Ketut
Published: July 2019

Pariwisata menjadi destinasi utama bagi masyarakat dunia yang ingin berlibur dan menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Namun terkadang mengalami kendala pada proses penyusunan rencana perjalanan sehingga kehadiran biro jasa perjalanan wisata lokal merupakan solusi inovatif yang membuat perjalanan semakin menyenangkan. Meskipun demikian, keterlambatan dari keberangkatan yang tidak sesuai dengan jadwal menjadi sebuah persoalan sehingga penyusunan jurnal ini diatautkan pada dua rumusan masalah yakni pertama, bagaimana bentuk kompensasi yang layak atas kerugian imateriil yang dialami oleh seorang konsumen atas jasa biro penyedia jasa wisata lokal? Dan kedua, apakah kompensasi merupakan sebuah syarat wajib atas kelalaian ataupun kesengajaan lain yang berdampak pada pihak konsumen? Tujuannya adalah Untuk meninjau bentuk kompensasi yang diberikan atas kerugian imateril ataupun dengan kata lain disebut dengan kerugian moral yang dialami oleh seorang konsumen yang memiliki loyalitas atas sebuah perusahaan penyedia jasa perjalanan wisata lokal; serta Untuk menganalisis status dari kompensasi yang diberikan atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa perjalanan wisata lokal dalam sistem hukum nasional. Penyusunan jurnal menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir penyusunan jurnal adalah pertama, bentuk kompensasi yang layak adalah dengan cara membayar sejumlah uang ataupun membayar kerugian konsumen secara wajar.

Kata Kunci: Perjalanan Wisata, keterlambatan, kelalaian.
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PASAR ATAS PENJUALAN HASIL PRODUK YANG MELANGGAR HAK CIPTA
Authors: Udiyana Ida Ayu Agung Nara Kirana , Parwata I Gusti Ngurah
Published: July 2019

Pelaksanaan aktifitas dagang merupakan sebuah upaya pemenuhan kebutuhan hidup seorang manusia. Aktifitas dagang tersebut melibatkan beberapa tokoh yakni konsumen, penyalur, produsen. Aktifitas dagang juga dapat dimanifestasikan melalui pelaksanaan kerjasama antara pengelola pasar melalui kerjasama dalam bentuk perjanjian konsinyasi atas penjualan produk yang melanggar hak cipta melalui adanya penggandaan barang. Dalam jurnal ini terdapat pemasalahan pertama yang membahas tentang bagaimana pengaturan dan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta; serta permasalahan kedua membahas pada bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh pengelola pasar yang menjual hasil barang pelanggaran hak cipta. Adapun tujuan dari tulisan ini untuk memahami pelaksanaan dari bentuk pengaturan maupun tanggung jawab yang berkaitan dengan penjualan produk yang melanggar hak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Hasil akhir dari penyusunan jurnal ini menunjukan adanya pengaturan dan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta terkait pelaksanaan konsinyasi; serta bentuk pertanggungjawaban yang sepatutnya diberikan oleh salah satu pihak pengelola pasar yang menjual hasil barang pelanggaran hak cipta.

 

Kata Kunci: Konsinyasi, Hak Cipta, Pengelola Pasar, Pelanggaran
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEKERJA/BURUH TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR
Authors: Octaviani I Dewa Ayu Mirah , Suardana I Wayan
Published: July 2019

Pekerjaan adalah salah satu kebutuhan manusia dengan tujuan memperoleh upah. Upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan pekerja. Persoalan mengenai upah masih banyak terjadi sampai saat ini.  Pekerja/buruh yang bersedia bekerja melebihi waktu jam kerja ia berhak memperoleh upah lembur, namun dalam beberapa kasus salah satunya pada karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dimana upah lembur pekerja tersebut lambat dibayarkan. Maka dari itu disini penulis mencoba membahas mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan keterlambatan pembayaran upah lembur terhadap pekerja/buruh dam upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja jika upah lemburnya tidak dibayarkan perusahaan. Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunkana yaitu metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum yang diterima pelaku usaha terkait keterlambatan pembayaran upah lembur yaitu dapat dikenakan sanksi denda sesuai persentasi upah pekerja/buruh, sanski administratif apabila sudah diatur dalam perjanjian kerja dan uapaya hukum yang dapat ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja/buruh apabila upah lembur tidak juga dibayarkan yaitu 

melalui perundingan bipartit, konsiliasi dan arbitrase untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut gagal dilakukan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan hubungan Industrial setempat.

Kata Kunci: Pekerja; Upah Lembur; Kebijakan Pemerintah; Upaya Hukum
PERLINDUNGAN.HUKUM BAGI PEMILIK E-MONEY YANG DITERBITKAN OLEH BANK DALAM TRANSASKSI NON TUNAI
Authors: Eri Susanti Ni Desak Made , Atmadja Ida Bagus Putra , Darmadi A.A. Sagung Wiratni
Published: July 2019

Penggunaan uang elektronik (e-money) mempermudah dalam bertransaksi namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik apabila e-money tersebut hilang atau dicuri. Transaksi menggunakan e-money dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi seperti PIN (Personal Identification Number) sehingga e-money dapat digunakan dengan mudah oleh orang lain yang tidak berhak. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 telah dicantumkan pengaturan terkait penggantian kerugian finansial namun belum diatur secara jelas dan terperinci sehingga ketidakjelasan peraturan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antar lembaga yang satu dengan yang lainnya. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik apabila terjadi kerugian pada kartu e-money dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sebagai penyelenggara kegiatan alat pembayaran non tunai atas kerugian yang dialami oleh pemilik kartu e-money. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa penggantian kerugian terhadap e-money hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusakan dari penerbit. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian pemilik e-money yang disebabkan karena kelalaian pengguna yang mana peraturan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen.

 

Kata kunci: Peraturan Bank Indonesia, Kerugian, Uang Elektronik (e-money).
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERI FIDUSIA SEBAGAI YANG MENGUASAI BENDA JAMINAN FIDUSIA PADA PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG TABANAN
Authors: Cahyanti Ni Putu Indianita , Marwanto Marwanto , Mudana I Nyoman
Published: July 2019

Ketentuan fidusia yang memberikan debitur kuasa untuk tetap menguasai objek jaminan disisi lain menyebabkan dilanggarnya kewajiban debitur dimasa depan. Dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalaan seperti benda jaminan dialihkan, digadaikan atau disewakan oleh debitur tanpa sepengetahuan krediturnya. Penelitian ini membahas mengenai kewajiban pemberi fidusia sebagai yang menguasai benda jaminan di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan dan upaya penyelesaian pelanggaran kewajiban pemberi fidusia sebagai yang menguasai objek jaminan di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban pemberi fidusia.

Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban-kewajiban debitur sebagai yang menguasai objek jaminan fidusia di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan belum terlaksana dengan baik karena adanya pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur. Sedangkan upaya penyelesaian pelanggaran kewajiban debitur sebagai yang menguasai benda jaminan fidusia dilakukan dengan negosiasi, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka akan ditempuh jalur litigasi.

 

Kata Kuci: Kewajiban, Pemberi Fidusia yang Menguasai Benda Jaminan, Jaminan Fidusia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE DI KOTA DENPASAR
Authors: Sulistiawati Ni Luh Putu Siska , Atmadja Ida Bagus Putra , Darmadi A.A. Sagung Wiratni
Published: July 2019

Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini dan telah dimanfaatkan di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, teknologi dan informasi mulai banyak dimanfaatkan sebagai aktivitas bisnis. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha online shop menyebabkan pelaku usaha online shop memerlukan pihak lain agar mampu bersaing. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha online shop adalah menggunakan jasa endorsement dari pemberi jasa endorse melalui suatu bentuk perjanjian. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai perlindungan hukum serta cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dan pemberi jasa endorse di Kota Denpasar.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual, serta menggunakan teknik analisis kualitatif serta dengan mencari data atau informasi yang telah ada dan bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan secara sistematis mengenai wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dan pemberi jasa endorse.

Dalam kajian ini ditemukan bahwa, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha online shop di Kota Denpasar, bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online shop apabila terjadi wanprestasi dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Cara penyelesaian wanprestasi yang dialami oleh pelaku usaha online shop di Kota Denpasar adalah dengan memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak pelaku usaha online shop agar segera memenuhi prestasinya. Namun apabila tidak ada respon semenjak peringatan pertama maka dapat diselesaikan secara non litigasi.

Kata Kunci : Usaha Online, Wanprestasi, Jasa Endorse
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KABUPATEN TABANAN
Authors: Primayadnya I Gusti Nyoman Kusuma , Ranawijaya Ida Bagus Erwin
Published: July 2019

Penelitian ini membahas mengenai pembebanan hak tanggungan untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar yang kemudian oleh kantor pertanahan dikeluarkan sertipikat Hak Tanggungan. pembebanan hak tanggungan untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar didahului dengan pembuatan APHT oleh PPAT, yang kemudian oleh kantor pertanahan dikeluarkan sertipikat Hak Tanggungan. Untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dan tanah-tanah yang berada diluar wilayah kerja kreditor, pembebanan Hak Tanggungannya adalah dalam bentuk SKMHT yang juga dibuat oleh Notaris/PPAT. Dalam praktek, meskipun sertipikatnya dikantor BPN telah lewat masa 3 bulan, tidak segera dibuat APHT. Oleh debitur dengan persetujuan kreditor, hanya dibuat SKMHT yang baru sebagai pengganti SKMHT yang telah berakhir. Akibat hukum dari terlaksa nya SKMHT dalam perjanjian kredit Bank apa bila melebihi jangka waktu yg di tentukan maka SKMHT tersebut batal demi hukum. Akibat nya kreditur tidak memiliki hak untuk mngesekkusi jaminan yang di berikan debitur bila melakukan wanprestasi, senhingga menimbulkan kerugian bagi krediturKata Kunci: Perjanjian Kredit Bank, SKMHT, Kabupaten Tabanan.
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI UDARA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
Authors: Margana Ayuning Sasmitha , Udiana I Made , Sukranatha A.A. Ketut
Published: July 2019

Mengingat pentingnya peran transportasi untuk mempermudah pengangkutan manusia maupun barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan, maka diperlukan adanya perlindungan hukum penggunaan jasa transportasi. Perlindungan hukum penggunaan jasa transportasi terhadap penyandang disabilitas, khususnya transportasi udara masih kurang efektif dikarenakan masih banyak terdapat tindakan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, yang dilakukan baik oleh pihak maskapai penerbangan maupun pihak bandar udara. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa dalam penggunaan jasa transportasi udara? 2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas dalam hal terjadinya sengketa dengan pihak maskapai penerbangan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana lebih menekankan terhadap bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya sengketa, yang didasarkan pada sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami tindakan diskriminasi pada saat menggunakan jasa transportasi udara, sehingga implementasi dalam perlindungan hukum penggunaan jasa transportasi udara terhadap penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan, serta penyandang disabilitas belum semuanya mengetahui upaya apa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya sengketa dengan pihak maskapai penerbangan.

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi Udara, Penyandang Disabilitas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PUTUSAN PAILIT
Authors: Trisnowinoto Komang Gede , Murni R.A. Retno
Published: July 2019

Penulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. Di dalam Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas memiliki ha katas perusahaa. Pemegang saham mayoritas memeiliki hak dalam mengangkat para pengurus dari perusahaan atau PT, serta mengendalikan perseroan tersebut serta mengambil keputusan di dalam perusahaan termasuk menentukan gaji serta fasilitas para pejabat dalam perusahaan serta memutuskan keuntungan yang boleh dibagikan. Dalam perlindungan hukum pada pemegang saham myoritas sudah terjamin terutama melalui RUPS. Serta pemegang saham minortas perlu mendapatkan perhatian.

 

 Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham,Kepailitan
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH ISTRI TERHADAP SUAMI SETELAH ADANYA PERCERAIAN (ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NOMOR 1893 K/PDT/2015)
Authors: Dewantara Julian Albert , Sarjana I Made , Darmadha I Nyoman
Published: July 2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015 yang mengadili perkara penghibahan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger suaminya. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian normatif.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, pengaturan hukum mengenai perjanjian hibah yang dilakukan oleh istri kepada suami setelah adanya perceraian dan akibat hukum dari perjanjian hibah suami-istri yang batal demi hukum atas obyek hibah.

Penghibahan yang dilakukan oleh suami istri adalah dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perjanjian hibah tersebut batal demi hukum sehingga mengharuskan para pihak untuk mengembalikan obyek hibah kepada keadaan semula sebelum terjadinya penghibahan.

Kata Kunci: Perjanjian Hibah, Akibat Hukum, Batal Demi Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAITAN DENGAN KREDIT MACET DI KOTA DENPASAR
Authors: Kusumajaya I Putu Wira , Purwanti Ni Putu
Published: July 2019

Karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap dana koperasi simpan pinjam berkaitan dengan kredit macet di kota Denpasar dikarenkan kredit macet dapat berdampak pada dana yang dimiliki dan kesehatan koperasi simpan pinjam pada khususnya di kota Denpasar. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Kesimpulan dari karya ilmiah ini koperasi simpan pinjam di kota Denpasar dalam prakteknya memberikan kredit dengan melakukan perjanjian disertakan dengan agunan. Perlindungan dana koperasi simpan pinjam merupakan tanggung jawab koperasi dan pengurus sebagai pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh koperasi.

                                                                               

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Koperasi Simpan Pinjam, Kredit,
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG MERUGIKAN KONSUMEN PADA NOTA LAUNDRY
Authors: Dewi Kadek Ayu Desi Candra , Sukranatha A.A. Ketut
Published: July 2019

Pesatnya perekonomian saat ini membuat para pelaku usaha mendirikan bidang usaha jasa laundry sehingga konsumen dimudahkan dalam segala hal. Namun konsumen dirugikan dengan tercantumnya klausula eksonerasi di dalam nota laundry oleh pelaku usaha. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi kelalaian, pelaku usaha harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Tetapi pada pelaksanaanya pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian sebagaimana mestinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sifat yang dipakai pada penulisan ini adalah deskriptif dan wawancara dan juga bahan hukum sekunder yaitu studi dokumen dan literatur. Hasil dan pembahasannya yaitu pelaku usaha memiliki hak untuk mencantumkan klausula eksonerasi tetapi pada prinsipnya klausula eksonerasi tersebut dilarang untuk dicantumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), pencantuman tersebut dilakukan karena pelaku usaha tidak mengetahui bahwa itu dilarang oleh undang-undang. Selain itu pelaku usaha harus memberikan pertanggungjawaban berupa bentuk ganti rugi. Untuk mencegah hal tersebut perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai aturan dalam pencantuman klausula eksonerasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Klausula Eksonerasi, Nota Laundry.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA
Authors: Sembiring Ruth Gladys , Priyanto I Made Dedy
Published: July 2019

Barang kadaluwarsa ialah produk yang tidak boleh lagi sebagai barang untuk diperjualbelikan. Namun didalam kenyataannya masih banyak dijumpai pelaku usaha yang masih mengedarkan dan menjual barang yang telah melewati tanggal batas kelayakan barang tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah barang kadaluarsa dapat diperjual belikan dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang kadaluwarsa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Barang kadaluarsa atau barang yang telah melewati batas kelayakan nya tidak layak dikonsumsi namun dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat bahwa aturan yang dibuat untuk melindungi konsumen belum juga terlaksana sebagaimana mestinya. Pelaku usaha didalam kegiatan usahanya dilarang menjual dan memperdagangkan barang yang telah melewati tanggal batas kelayakan produk tersebut atau sudah kadaluarsa tapi apabila kedua pihak telah sepakat atas tindakannya maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa konsumen itu tidak mendapat suatu perlindungan hukum.

 

 

 Kata kunci : Konsumen, Kadaluwarsa, Perlindungan hukum.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM STANDAR PENYAJIAN F&B (FOOD AND BEVERAGE) PADA RESTORAN BALI VILLA SEMINYAK
Authors: Yustina Deti , Wiryawan I Wayan , Indrawati Anak Agung Sri
Published: July 2019

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kasus yang terjadi konsumen dirugikan oleh pelaku usaha akibat cacat pada makanan, hal ini tentu pelaku usaha tidak memenuhi standar higenis sanitasi penyajian food and beverage yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian seperti gangguan pada pencernaan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal tidak terlaksananya standard hygiene sanitasi penyajian F&B (Food and Beverage) pada Restoran Bali Vila Seminyak dan upaya penyelesaian masalah pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas ketidakpuasan dalam penyajian F&B (Food and Beverage) pada Restoran Bali Vila Seminyak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penelitian kepustakaan dan wawancara. Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal tidak terpenuhinya standar penyajian food and beverage pada restoran, serta memahami dan menganalisis upaya penyelesaian pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam hal tidak terpenuhinya standar penyajian food and beverage pada restoran.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam standar penyajian food and beverage yaitu ganti rugi berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. (2) upaya penyelesaian masalah pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas ketidakpuasan dalam penyajian food and beverage pada Restoran Bali Vila Seminyak melalui jalur non-litigasi yaitu dengan  jalan mediasi.

Kata Kunci: Bentuk Tanggung jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Standar Penyajian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Danayanti Sri Intan , Wairocana I Gusti Ngurah
Published: July 2019

Pada dasarnya salah satu permasalahan sosial yang belum pernah tuntas di tanggulangi ialah pekerja anak. Pengaturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja anak sudah sangat jelas, namun dilihat dari kenyataanya peraturan yang dibuat sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada saat sekarang ini. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini ialah untuk lebih memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Anak, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum.
KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT
Authors: Saraswati Ida Ayu Agung , Marwanto Marwanto , Dharmakusuma A.A Gede Agung
Published: July 2019

Dewasa ini asuransi merupakan salah satu hal pokok yang menjadi kebutuhan Masyarakat Indonesia untuk memproteksi diri dari risiko-risiko kerugian di masa yang akan datang, sehingga dibentuklah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan Pemegang Polis yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2014 yang mengatur bahwa jika Perusahaan Asuransi pailit atau dilikuidasi pihak Pemegang Polis/tertanggung dalam pembagian harta kekayaannya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Namun disatu sisi pada pengaturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kreditur dengan hak jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Sehingga jika suatu Perusahaan Asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pemegang Polis yang berkedudukan hukum sebagai kreditur dengan hak istimewa dan kedudukan hukum kreditur dengan pemegang jaminan kebendaan tidak mendapatkan kepastian hukum dalam hal menerima pembagian harta pailit. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit dan bagaimana akibat hukum pailitnya suatu Perusahaan Asuransi terhadap Pemegang Polis. Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami kedudukan hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit. Kedudukan hukum dari Pemegang Polis ialah sebagai kreditur preferen karena pihak Pemegang Polis adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya diistimewakan oleh Undang-Undang Perasuransian sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Undang-Undang tentang Perasuransian tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak Pemegang Polis/tertanggung dalam menerima manfaat asuransi, tidak terkecuali jika Perusahaan Asuransi mengalami kepailitan, pihak Perusahaan Asuransi dalam hal ini harus tetap menunaikan kewajibannya untuk memberikan manfaat dari asuransi.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Kepailitan, Kreditur, Kreditur Preferen, Pemegang Polis
Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Dalam Hubungan Kerja Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di PT. Garuda Inovasi Semesta Denpasar
Authors: Mahendra Komang , Darmadha I Nyoman , Mudana I Nyoman
Published: July 2019

Promosi penjualan atau yang sering disebut Sales Promotion merupakan salah satu cara komunikasi yang dikenal dalam kategori promosi. Wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion ini kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Sales Promotion Girl (SPG). Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Sales Promotion Girl (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah Sales Promotion Girl (SPG) adalah dengan menerbitkan sebuah surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara direktur utama yang kemudian disebut sebagai pihak pertama dengan seorang putri SPG yang dalam perjanjian kemudian disebut sebagai pihak kedua. Setiap SPG terikat kontrak selama 1 Tahun dengan mematuhi peraturan yang sudah tertera dalam perjanjian kerja. Apabila SPG melanggar salah satu peraturan yang berlaku, maka SPG tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku. Adapun tanggungjawab perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) apabila terjadi kecelakaan kerja didalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan Sales Promotion Girl (SPG) mencantumkan jaminan keselamatan kerja apabila pada saat melakukan pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG)  mengalami kecelakaan kerja dimana pihak perusahaan memberikan ganti kerugian/fasilitas yang biasanya berupa pertanggungan biaya pengobatan yang di keluarkan selama perawatan, dimana besar tanggungan yang diberikan perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) adalah pihak perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan Sales Promotion Girl (SPG) yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Pekerja, Sales Promotion Girl (SPG).
PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR DILUAR ANGGOTA LPD DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN DITINJAU DARI PERDA NO 3 TAHUN 2017
Authors: Andyanatha Dewa Putu Thresna , Wiryawan I Wayan , Priyanto I Made Dedy
Published: July 2019

LPD merupakan suatu lembaga keuangan komunitas masyarakat desa. Dalam pelaksanaan bidang usahanya sering dijumpai adanya suatu penyimpangan dimana LPD dapat memberikan pinjaman kredit kepada debitur diluar anggota Desa Pakraman.Namun adanya syarat yang mengharuskan debitur diluar anggota desa pakraman menyertakan perjanjian kerjasama antar desa dalam permohonan perjanjian kredit. Dalam hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda No 3 tahun 2017 tentang LPD kurang efektif.Faktor penyebab diperbolehkannya debitur diluar anggota desa mendapatkan pinjaman kredit di LPD tanpa adanya kerjasama antar desa adalah LPD masih menggunakan ketentuan peraturan lama, lebih diutamakan adanya jaminan dan banyaknya pinjaman kredit yang dapat diberikan, asas kekeluargaan yang dianut LPD sehingga mengesampingkan peraturan yang berlaku.

          Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perda No 3 tahun 2017 tentang LPD di LPD Desa Pakraman Padangsambian dan apa saja faktor penyebab diperbolehkannya debitur diluar anggota Desa Pakraman melakukan pinjaman kredit di LPD Desa Pakraman Padangsambian tanpa adanya kerjasama antar desa.

 

Kata kunci: LPD, Perjanjian Kredit, Kerjasama antar desa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DENPASAR UTARA
Authors: Theda Richard Revel Wijaya , Sarjana I Made , Sutama Ida Bagus Putu
Published: July 2019

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan usaha jasa laundry, pelaku usaha terkadang melakukan kesalahan yang merugikan konsumen. Hukuman atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha hanya sebatas sanksi sosial dan sangat tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Kebanyakan dari konsumen pengguna jasa laundry yang menjadi korban dari kelalaian pelaku usaha laundry tersebut hanya mengikhlaskan begitu saja dan mencari lagi jasa laundry yang lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen, dibutuhkan berbagai aspek hukum agar dapat dilindungi dengan adil. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan terkait teori ilmu hukum , serta untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa laundry.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaku usaha jasa laundry di Denpasar Utara telah bertanggung jawab dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh konsumen yang menggunakan usaha tersebut, sehingga telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip tanggung jawab yang umumnya diterapkan dalam usaha jasa laundry yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan serta prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Selain itu, tidak terdapat kendala yang signifikan dalamppenyelesaian ganti rugi antara pelaku usaha laundry dan konsumen, walaupun masih terdapat konsumen yang belum puas karena tidak memahami hak-hak konsumen secara jelas.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Usaha Laundry
AKIBAT HUKUM COVERNOTE YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Authors: Widiantara Pande Nyoman Putra , Darmadi A.A Sagung Wiratni
Published: July 2019

Covernote merupakan surat keterangan yang dibuat danditerbitkan oleh notaris. Covernote pada umumnya digunakan dalamproses permohonan kredit dengan jaminan hak atas tanah yang telahdiikat jaminan fidusia. Dalam perkembangannya dan sesuai kebutuhanjaminan hak atas tanah dapat digantikan sementara apabila sedangdalam proses pengurusan pensertifikatan oleh notaris. Dasar hukumpembuatan dan penerbitan notaris belum diketahui dan notarisberwenang atau tidak dalam membuat dan menerbitkan covernotesehingga menimbulkan akibat hukum dan terjadi kekosongan normahukum. Penulisan ini merumuskan dua permasalahan: Apa dasar hukumdan kewenangan notaris dalam menerbitkan covernote; Bagaimana akibathukum yang ditimbulkan dari diterbitkannya covernote oleh notaris.Penulisan ini merupakan penulisan hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundangan dan analisis konsep hukum.Penulisan ini berkesimpulan bahwa tidak terdapat dasar hukumpengaturan covernote, namun notaris berwenang menerbitkan danmembuat covernote karena merupakan salah satu bentuk perjanjian.Akibat hukum dari gagal terpenuhinya isi dari covernote adalahmerupakan pelanggaran terhadap Pasal 1366 KUHPer karena notarisdianggap lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.Kata Kunci: Covernote, Notaris, Akibat Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI YAYASAN PUSPADI BALI
Authors: Putra A.K I Gede Siwananda , Markeling I Ketut , Darmadha I Nyoman
Published: July 2019

Di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah diatur perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diatur seperti, perlindung upah, jaminan sosial, fasilitas kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja cacat, tenaga kerja anak, dan tenaga kerja perempuan. Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk pekerja penyandang disabilitas di Puspadi Bali, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana bentuk, pelaksanaan dan hambatan yang terdapat dalam yayasan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan perlindungan hukum bagi pekerja dilindungi oleh Peraturan Perundang – undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan adalah sistem pengupahan, istirahat atau cuti, keselamatan, kesehatan kerja, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, penempatan kerja yang adil, proposional, dan bermartabat. Hambatan yang dihadapi tidak adanya transportasi antar jemput, serta masih minimnya akses jalan dan transportasi umum yang menunjang penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Pekerja, Penyandang Disabilitas
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA
Authors: Pendit Ni Luh Gede Napriza Ayudhani , Indrawati A.A Sri , Sukihana Ida Ayu
Published: July 2019

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Badung Utara. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini bagaimakah bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan cara penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku.

[1]

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa adalah membayar ganti rugi, pengalihan resiko yaitu beralihnya kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, memenuhi isi daripada perjanjian tersebut jika masih dapat dilakukan, atau perjanjian terebut dapat dibatalkan disertai dengan ganti kerugian dan upaya penyelesaiannya adalah Litigasi dan Non Litigasi.

Saran yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah bagi pihak penyewa seharusnya lebih hati-hati dalam memakai mobil sewaannya sehingga tidak terjadi kerusakan sedangkan bagi bagi pihak yang menyewakan sebaiknya lebih teliti memberikan mobil sewaannya kepada pihak penyewa dan lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi.
TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI ASTRA BUANA DALAM ASURANSI MOBIL
Authors: Winanda Ni Putu Mas Della Krista , Wirasila Anak Agung Ngurah
Published: July 2019

Karya tulis  ini membahas mengenai Tanggung jawaban PT Asuransi Astra Buana dalam Asuransi Mobil. Tujuannya untuk mengetahui tanggung jawab PT Asuransi Astra Buana terhadap mobil yang mengalami kerusakan dan memahami pengaturan proses pembayaran klaim asuransi di PT Asuransi Astra Buana. Dilihat dari jenis  penelitian normatif yang diteliti dalam perundang-undangan dan norma. Hasil dari penelitian ini yaitu PT Asuransi Astra Buana harus tanggung jawab kepada pihak tertanggung yang telah mengikuti asuransi mobil disebabkan sudah terikat dalam perjanjian yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, PT Asuransi             Astra Buana wajib memberikan  tanggung jawab kepada tertanggung  apabila dalam pelaksanaan ganti rugi penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa asuransi yang masih berjalan atas kendaraan tersebut, tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada penaggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan, tertanggung wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prosedur melalui tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat pengisian formulir harus benar dan jujur karena jika melakukan kesalahan sedikit saja maka pengajuan klaim kemungkinan besar  akan dibatalkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Asuransi Astra Buana wajib memberikan pengganti rugian dalam polis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penanggung, Asuransi
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA SUKSES ABADI
Authors: Maharani Ida Ayu Sintya , Wiryawan I Wayan
Published: July 2019

Pada pembanguna ekonomi pada sektor penyediaan barang dan jasa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan serta meningkatkan penghasilan pekerja.Kegiatan usaha dibidang penyedia barang dan jasa,memiliki peran cukup penting dalam berjalanya suatu bisnis  penyediaan barang dan jasa. Peningkatan produksifitas pekerja tergantung dari jamianan kecelakaan dan keselamatan pekerja.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris,yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataann hukum didalam masyarakat berdasarkan dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat.Sumber data diperoleh dari penelitian langsung yang berbentuk observasi wawancara, selain itu digunakan literature-literature serta perundang-undangan yng berlaku. Penelitian ini dilakukan di UD.Sukses Abadi dengan tujuan pelaksaanaan perlindungan jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja pada UD.Sukses Abadi.Hasil yanmg diperoleh dari penelitian ini ialah UD.Sukses Abadi belum melaksanakan perlindungan jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja.

 

Kata Kunci: Perlindungan hukum,Pekerja,Kecelakaan dan Kesehatan Kerja.
PEMBATALAN TIKET HOTEL ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK AGODA?
Authors: Dwipa Komang Calvin Krisna , Astariyani Ni Luh Gede
Published: July 2019

Dengan kemajuan teknologi yang pesat kegiatan manusia dalam hal memesan tiket hotel menjadi lebih mudah. Dalam melakukan pemesanan tiket hotel konsumen tidak perlu harus bertatap muka terlebih dahulu dengan penjual tiket hotel. Namun tidak semua kegiatan online dapat berjalan dengan mulus. Permasalahan yang diangkat didalam karya ilmiah ini sebuah kasus pembatalan tiket hotel secara sepihak yang dilakukan pihak Agoda melalui transaksi online. Karena itu dibutuhkannya kepastian hukum terhadap hak-hak dari konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

          Metode penelitian yang digunakan untuk jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan cara meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan teori yang berlaku. Hasil dari penelitian ini ialah pihak konsumen telah mendapat ganti rugi karena pihak Agoda telah membatalkan tiket hotel secara sepihak. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen tentang pembatalan perjanjian jual beli online secara sepihak.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Sepihak, Online
PENGATURAN INSOLVENCY TEST DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN
Authors: Prabaningsih Luh ayu Maheswari , Nurmawati Made
Published: July 2019

Tidak diterapkannya Insolvency Test menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia yang bangkrut secara hukum, terutama PT (perseroan terbatas). Undang-undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang0(PKPU) hanya mengatur mengenai Insolvency, namun tidak mengatur lebih lanjut mengenai Insolvency Test dalam penetapan pailit pada Perseroan Terbatas (PT).Dengan dinyatakan pailitnya suatu Perseroan Terbatas (PT), maka harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut akan berada dalam sitaan umum dan Perseroan Terbatas akan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Namun, akan lebih baik jika dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang UUK dan PKPU  Insolvency Test  dapat dimasukan dan disebutkan untuk memperjelas apakah suatu perusahaan dapat benar-benar disebut dalam keadaan solven atau tidak. Adapun permasalahanya adalah Urgency/pentingnya Insolvency Test dalam penjatuhan pailit pada perusahaan? Dan Bagaimana akibat hukumnya apabila perusahaan/Perseroan Terbatas (PT) dimohonkan insolvency test sebelum dinyatakan pailit? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas. Tujuannya untuk mengetahui pentingnya Insolvency Test dalam penetapan pailit pada Perseroan Terbats (PT). Hasil dari penelitian ini adalah apabila diliat dari negara-negara lain jika di Indonesia mengatur mengenai Insolvency Test sebagai syarat untuk suatu perusahaan berbadan hukum tersebut dinyatakan pailit maka tidak banyak perusahaan berbadaan hukum yang masih dikatakan solven atau mampu membayar dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

 

Kata Kunci : Insolvency Test; Perusahaan; Pailit
The Resistance in Tribolium castaneum (Hbst.) against Phosphine and Deltamethrin
Authors: SHAHID MUHAMMAD
Published: July 2019

The red flour beetle Tribolium castaneum (Hbst.) is the most destructive pest of the stored grains and responsible for causing the tremendous loss to stored grains depends upon the storage structures and conditions. It deteriorates the quality and quantity of the stored grains. The current study was carried out to monitor the level of resistance in red flour beetle against phosphine and deltamethrin. Six concentrations of phosphine (0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.01 and 0.011 ppm) and deltamethrin (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 and 0.06 ppm) were used against this test insect. The mortality data of this insect against phosphine was recorded after 7, 14 and 21 days of treatment. The data regarding mortality (%) was recorded after 24, 48 and 72 hours. The results showed that the maximum mortality of resistant and susceptible strain of T. castaneum against deltamethrin at 0.06% was 38.78% and 72.52% respectively. The maximum mortality of resistant and susceptible strain of T. castaneum against phosphine at 0.011 ppm was 74.46% and 76.81% respectively. All the data showed that Tribolium castaneum was 4.86 times fold resistant against deltamethrin after 72 hours’ time interval than over susceptible strains. The LC50 value showed that T. castaneum was 0.75 times fold resistant against phosphine after 7 days’ time interval than over susceptible strains
Systematic Screening of DMOF-1 with NH2, NO2, Br and Azobenzene Functionalities for Elucidation of Carbon Dioxide and Nitrogen Separation Properties
Authors: Xie Mingrou , Prasetya Nicholaus , Ladewig Bradley P.
Published: July 2019

In this study, dabco MOF-1 (DMOF-1) with four different functional groups (NH2, NO2, Br and azobenzene) has been successfully synthesized through systematic control of the synthesis condition of their parent framework. The functionalised DMOF-1 is characterized using various analytical techniques including PXRD, TGA and N2 sorption. The effect of the various functional groups on the performance of the MOFs for post-combustion CO2 capture is evaluated. DMOF-1s with polar functional groups are found to have better affinity with CO2 compared with the parent framework as indicated by higher CO2 heat of adsorption. However, imparting steric hindrance to the framework as in Azo-DMOF-1 enhances CO2/N2 selectivity, potentially as a result of lower N2 affinity for the framework.
Catalytic Resonance Theory: SuperVolcanoes, Catalytic Molecular Pumps, and Oscillatory Steady State
Authors: Ardagh M. Alexander , Birol Turan , Zhang Qi , Abdelrahman Omar , Dauenhauer Paul
Published: July 2019

Catalytic reactions on surfaces with forced oscillations in physical or electronic properties undergo controlled acceleration consistent with the selected parameters of frequency, amplitude, and external stimulus waveform. In this work, the general reaction of reversible A-to-B chemistry is simulated by varying the catalytic (heat of reaction, transition state and intermediate energies) and oscillation parameters (frequency, amplitude, endpoints, and waveform) to evaluate the influence on the overall catalytic turnover frequency and steady state extent of conversion. Variations of catalytic cycle energies are shown to comprise a superVolcano of superimposed individual Balandin-Sabatier volcano plots, with variations in linear scaling relationships leading to unique turnover frequency response to forced oscillation of the catalyst surface. Optimization of catalytic conditions identified a band of forced oscillation frequencies leading to resonance and rate enhancement as high as 10,000x above the static Sabatier maximum. Dynamic catalytic reactions conducted at long times achieved oscillatory steady state differing from equilibrium consistent with the imposed surface oscillation amplitude acting as a ‘catalytic pump’ relative to the Gibbs free energy of reaction.
Green Light Powered Molecular State Motor Enabling Eight-Shaped Unidirectional Rotation
Authors: Gerwien Aaron , Mayer Peter , Dube Henry
Published: July 2019

Molecular motors convert external energy into directional motions at the nanoscale. To date unidirectional circular rotations and linear motions have been realized but more complex directional trajectories remain unexplored on the molecular level. In this work we present a molecular motor powered by green light allowing to produce an eight-shaped geometry change during its unidirectional rotation around the central molecular axis. Motor motion proceeds in four different steps, which alternate between light powered double bond isomerizations and thermal hula-twist isomerizations. The result is a fixed sequence of populating four different isomers in a fully unidirectional trajectory possessing one crossing point. This motor system opens up new avenues for the construction and mechanisms of molecular machines and will therefore not only expand the toolbox of responsive molecular devices but enable unprecedented applications in the field of miniaturized technology in the future.