bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
STRATEGI GURU PKN DALAM MENANAMKAN NILAI NASIONALISME PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TUNAGRAHITA DI SLBN 1 KEPAHIANG
Authors: Apriyani Fiolita , Yudha Romadhona Kusuma
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui serta mempelajari bagaimana Strategi Guru Pkn Dalam Menanamkan Nilai Nasionalisme Pada Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita Disekolah Luar Biasa SLB Negeri 01 Kepahiang Serta Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Dan Cara Mengatasi Hambatan Tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, mewawancarai, analisis dan menginterpresentasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.
Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategi Pembelajaran yang diterapkan oleh Guru Pkn di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri 01 Kepahiang dapat dibagi menjadi dua macam antara lain, 1) Strategi Pembelajaran Langsung, 2) Strategi Pembelajaran Kooperatif. Berdasarkan macam-macam strategi yang telah disebutkan sebelumnya, strategi pembelajaran yang cocok dan diterapkan Oleh Guru Pkn Di SLB Negeri 01 Kepahiang dalam menanamkan nilai nasionalisme yaitu melalui 2 macam strategi langsung dan kooperatif. Faktor penghambat bagi guru dalam menanamkan nilai nasionalisme pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Negeri 01 Kepahiang adalah psikologis peserta didik juga yang terkadang tidak stabil dan kemampuan berfikirnya yang dibawah rata-rata. Adapun cara mengatasi hambatan bagi guru dalam menanamkan nilai nasionalisme pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita di SLB Negeri 01 kepahiang yaitu dengan cara menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak tunagrahita seperti strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainya, selain itu cara guru dalam mengatasi hambatan tersebut dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman, jauh dari hal-hal yang menggangu kosentrasi anak seperti keramaian.
 
Kata Kunci: Strategi Guru PKn, Nilai Nasionalisme, Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita
ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK KRIMINAL MELALUI HUKUM ADAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA KARANG DAPO LAMA KECAMATAN SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG)
Authors: Natia Natia Rezki , Hainun Rusnita , Harisa Novran
Published: August 2024

ABSTRAK
 
Natia Reski. 2023. Analisis Penyelesaian Tindak Kriminal Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang). Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pembimbing: Dr. Rusnita Hainun, M. Pd.
 
Kata Kunci: penyelesaian, tindak kriminal, hukum adat
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI BUDAYA SEKOLAH DI SMK NEGERI 7 KOTA BENGKULU 2022/023
Authors: Muhamad Martin Wibowo Kusumo  , Qurniati Amnnah
Published: August 2024

Abstract
This research aims to find out: (1) How is the implementation of character education through school culture at SMK Negeri 7 Bengkulu City, (2) How are the obstacles faced at SMK Negeri 7 Bengkulu City in implementing character education through school culture at SMK Negeri 7 Bengkulu City, (3) How are efforts made in implementing character education through school culture at SMK Negeri 7 Bengkulu City.
The research method used is descriptive qualitative method. The natural sampling technique of this research uses the Snowball Sampling technique. The data collection process used in this research is observation, interview, and documentation. 
Based on the results of the study, it was found that: (1) The implementation of character education through school culture at SMK Negeri 7 Bengkulu City has been implemented through activities in the school. Character values that have been implemented at SMK Negeri 7 Kota include religious values, love for the country, discipline, responsibility, care for the environment. (2) Obstacles to the implementation of character education through school culture at SMK Negeri 7 Bengkulu City include teachers, students, activities or habituation at school, infrastructure, and the school environment. Efforts made in the implementation of character education through school culture at SMK Negeri 7 Bengkulu City include teachers who have maximized the implementation of School Culture, students who are enthusiastic and enthusiastic, the role of parents in helping the school and infrastructure.
 
Keyword: Implementation, Character Education, School Culture
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DA CULTURA DO BUMBA MEU BOI
Authors: Abreu Antônio Jorlan Soares de , Perinotto André Riani Costa
Published: August 2024

O discurso mantido a respeito das políticas públicas no Brasil, possui um percurso bem adiantado de tempo, no entanto ainda é possível detectar diversas lacunas e empecilhos no seu processo de implantação e desenvolvimento. Sabemos que as políticas públicas envolvem mais do que uma decisão e necessita de diversas movimentações de planejamento selecionados para implementar as tomadas de decisões.  Na concepção da maioria dos gestores municipais, no Brasil só é possível o empenho de políticas públicas para o turismo, nas regiões da costa litorânea, centros históricos, sítios arqueológicos e de espaços culturais de grande porte. Como objetivo deste trabalho, é apontar os gargalos perceptivos na construção do turismo na cidade de Timon no Maranhão, espaço que contêm uma abundância de balneários em seu entorno e uma cultura latente e resistente de grupos culturais de Bumba Meu Boi, em preservar a identidade do folguedo que é marca identitária do estado e manter-se ativos na qualidade de brincantes e brincadeira. Evidencia-se, enquanto problema, a falta de interesse dos gestores públicos em fomentar o turismo (cultural e de lazer) presentes na cidade de Timon-MA. Os apontamentos direcionam para um despreparo técnico, acúmulo de funções e desconhecimento do potencial econômico turístico, como também valorização da cultura local e dos recursos naturais ao município e seus munícipes. A análise permite constatar que ainda são rasos os estudos direcionados a esta discussão na região de estudo, como também são pequenas as ações firmadoras de constituição e permanência no turismo local e valorização da cultura.
Práticas culturais: significados da experiência educativa na comunidade Nasa da Colômbia
Authors: Isabel González Terreros María , Vargas Franco Lina Daniela , Castaño Arenas Estefanía
Published: August 2024

A comunidade indígena Nasa na Colômbia vem fortalecendo sua cultura há mais de cinco décadas. Nesse fortalecimento, a educación propia, como tem sido chamada a proposta educativa que implementam em seu território, tem permitido atualizar e trazer para o presente algumas práticas culturais que estavam se perdendo ou que simplesmente deixaram de ser realizadas. Neste artigo apresentamos algumas práticas culturais realizadas por meninos e meninas e pela comunidade do município de Inzá no âmbito de seus processos educativos e como parte de sua afirmação cultural, tais como: jogos ancestrais, tecelagem, vínculo comunitário e sua visão de mundo. Estas práticas, atualmente realizadas no território, e algumas nas escolas, mostram que é possível atualizar no presente o que a colonização negou e quis apagar; Ao mesmo tempo, permite que a cultura seja fortalecida pelos meninos e meninas que internalizam e realizam ações específicas à sua cultura
MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN
Authors: Suriani Suriani , Ismail Ismail , Aisyah Nur
Published: August 2024

Narkotika di Indonesia dilarang untuk diedarkan dan dipergunakan untuk disalahgunakan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dijadikan barang bukti dalam persidangan atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekutan hukum tetap. Selanjutnya barang bukti narkotika tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, untuk menjawab pertanyaan dan hitpotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Asahan. Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi Pemerintahan Daerah terkait seperti : BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup yang dimana barang butki dimusnahakan dengan cara : di bakar, di blender, di buang kelaut. Hambatan – hambatan dalam pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan adalah kurangnya sumber daya manusia, Alat-alat yang kurang memadai dan kurangnya anggaran untuk melakukan pemusnahan Narkotika.
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEWENANGAN DOKTER PUSKESMAS DALAM PENANGANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA DI SEI KEPAYANG
Authors: Nasution Emmi Rahmiwita , Siregar Ahmad Afandi , Siregar Emiel Salim , Rahmat Rahmat , Hutabarat Dany Try Hutama
Published: August 2024

Penanganan masalah kesehatan jiwa merujuk pada konsep upaya kesehatan jiwa paripurna, mencakup upaya kesehatan jiwa masyarakat sebagai landasan, didukung pelayanan kesehatan jiwa dasar dan diperkuat pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang terintegrasi. Program pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas diarahkan pada upaya kuratif dengan menggunakan obat-obat jiwa yang ada, pencegahan (preventif) dan promotif melalui penyuluhan dan kunjungan kerumah pasien jiwa. Sesuai dengan fokus kajian penelitian ini untuk menganalisis peran dan kewenangan dokter Puskesmas Sei Kepayang dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis,yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data menunjukkan tidak terdapat dokter di Puskesmas Sei Kepayang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa yang khusus untuk menangani ODGJ, sedangkan tenaga perawat hanya ada 1 (satu) orang yang memiliki kekhususan menangani ODGJ. Puskesmas Sei Kepayang melayani pemeriksaan kesehatan, rujukan, surat kesehatan dan lainnya. Puskesmas ini termasuk tipe perawatan, artinya melayani berbagai program puskesmas seperti pemeriksaan kesehatan (check up), pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balut, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya termasuk pelayanan ODGJ. Peran dokter Puskesmas Sei Kepayang telah diwujudkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Petran dokter Puskesmas tersebut diindikasi dari keluarga ODGJ dimana terdapat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat setelah membawa ODGJ ke Puskesmas untuk memperoleh pengobatan. Sikap dan nilai professional dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Sei Kepayang juga telah sesuai sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, misalnya mengadakan kunjungan ke rumah ODGJ untuk memantau keadaannya, sekaligus memastikan obat-obatan telah dikonsumsi dengan benar
KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA DESA OLEH KEPALA DESA
Authors: Ismail Ismail , Fauzi Ahmad , Suriani Suriani , Rambe M. Irfan Islami
Published: August 2024

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Di samping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.Karena banyaknya kasus penyalahgunaan terhadap dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, unit kepolisian di tingkat bawah, seperti polsek hingga Bhabinkamtibmas diberi mandat untuk mengawasi sekaligus menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam penggunaan dana desa. Pemerintah daerah memberi pelatihan kepada aparatur desa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Se Kabupaten Asahan memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasanya sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 55.
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA PADA MARKETPLACE TIKTOKSHOP
Authors: Cahyani Afrilia , Fitria Ika , Jufri Supriadi , Yasmin Muhammad , Romadhan Moh. Lubsi Tuqo
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami, serta memetakan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui pasar, serta mengetahui dan memahami, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual di pasar. Jenis penelitian ini menggunakan tipe normatif yang didukung dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konsep. Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam Perdagangan Elektronik melalui Sistem Elektronik merupakan hubungan hukum privat. Hubungan hukum itu timbul sebagai perwujudan asas (laisse faire) yang mengikat para pihak (pacta sunt servanda). Hubungan hukum antara para pihak dimulai pada saat penjual menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pasar. Dalam transaksi perdagangan melalui marketplace, para pihak yang terlibat di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Jual beli online lahir karena adanya kontrak jual beli elektronik antara penjual dan pembeli. Salah satu bentuk perlindungan hukum pasar terhadap penjual adalah dengan menjadi perantara dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami penjual. Pihak Marketplace sebagai perantara yang menghubungkan penjual, pembeli dan ekspatriat memberikan layanan bantuan sebagai media bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu transaksi.
PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI KABUPATEN BATU BARA
Authors: Lubis Salim Fauzi , Harahap Siti Suryana
Published: August 2024

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk merentalkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut. Faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan yaitu dengan mudahnya menyewa kenderaan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau memicu pelaku untuk melakukan modus ingin merental kemudian menggelapkan mobil rentalan tersebut. Adanya faktor dari luar atau (ekstern) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kenderaan sewa. Pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya-upaya sudah dirasa maksimal dan cukup efektif untuk menangani tindak pidana penggelapan tersebut. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara adalah kurangnya sarana prasarana dalam melakukan pencarian kenderaan modern seperti GPS (Global Positioning System) sehingga penyelidikan petugas untuk melakukan pencarian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang lokasi penelitiannya di Kantor Polres Batu Bara. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara serta bagaimana pelaku melakukan modus peran di penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara serta apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara.
LEGALITAS PARALEGAL DALAM MEMBUAT SURAT KUASA PENDAMPINGAN PERKARA
Authors: Hasanuddin Hasanuddin , Ismail Ismail
Published: August 2024

Bantuan litigasi pasar ditujukan semata-mata untuk profesi hukum. Paralegal dipekerjakan oleh para profesional untuk memberikan layanan hukum. Dengan kata lain, kedudukan paralegal bukanlah profesi hukum. Sejauh ini, belum ada aturan yang mengatur sanksi hukum bagi non-pengacara jika melanggar kasus di atas karena mereka adalah anggota Perhimpunan Pengacara Indonesia (PERADI). Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana leglitas para legal dalam membuat surat kuasa pendampingan perkara dan hambatan apasaja dalam pendampingan perkara adapun metode yang digunakan adalah empiris, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini non-pengacara juga dapat dilibatkan dalam pembelaan masyarakat miskin. Cabang-cabang berikut adalah paralegal, guru dan mahasiswa hukum. Mungkin memiliki surat kuasa untuk membela diri dengan pengacara, kesulitan bekerja dengan klien dan menangani kasus mengharuskan paralegal untuk mengamati pengamat klien dengan cermat. Kurangnya pengakuan masyarakat terhadap paralegal dan kurangnya keterampilan pembinaan paralegal juga menjadi faktor penghambat kinerja paralegal.
IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI
Authors: Lubis Salim Fauzi , Hamsyah Rizki
Published: August 2024

Narapidana merupakan orang menjalani proses penahanan sebagai konsekuensi dari penerapan hukum dan putusan pengadilan untuk ditahan di lembaga permsayarakatan sesuai dengan tindak pidana yang diterapkan kepadanya. Disamping sebagai narapidana, narapidana merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak sebagai manusia, hak-hak sebagai narapidana perlu untuk diterapkan berdasarkan prinsip nondiskriminasi dan kemanusiaan. Pelaksanaan Hak-hak narapidana juga perlu dilaksanakan dalam proses masa tahanan sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Hak-Hak Narapidana Di Lapas Kelas II B Tanjungbalai dan Untuk mengetahui Dampak Implementasi Hak-Hak Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang perilaku, persepsi dan tindakan. Untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dituju ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai sebagai pencarian data dalam menjawab permasalahan implementasi hak-hak narapidana di Lapas Kelas II B Tanjungbalai. Penelitian menujukan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai telah menerapkan hak-hak kepada narapidana sesuai dengan Pasal 9 UU Pemasyarakatan dan hak-hak lain, berdasarkan hasil wawancara bahwa fakta di lapangan, kebanyakan warga binaan, tahanan atau napi yang membayar lebih banyak mendapatkan hak remisi, asimilasi, cuti, dan lainnya bahwa hal tersebut akan berdampak melanggar asas-asas dalam UU Pemasyarakatan. Dampak impelemntasi hak-hak narapidana di lembaga pemasyarkatan Kelas II B Tanjungbalai dikatakan efektif, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis memastikan bahwa Lapas Kelas II B Tanjung Balai telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia.Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH PABRIK MINYAK GORENG
Authors: Rahmat Rahmat , Ulfatunnisa Dara
Published: August 2024

Pertumbuhan industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat memperhatikan masalah sampah. Banyak regulasi terkait masalah ini karena masalah sampah terus meningkat dan menyebar di wilayah tersebut. Dalam pasal 1 ayat (14) UU Nomor 32 Tahun 2009 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Secara umum, tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup tentang Pencemaran Limbah Minyak Goreng Kota Tanjungbalai merupakan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah dari pabrik minyak goreng, tercantum pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah semacam limbah rumah tangga, limbah, emisi serta limbah bahan beresiko serta beracun (B3). Tujuan penulisan ini ialah pertanggungjawaban dinas lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik minyak goring dikota Tanjungbalai serta Pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengawasan limbah pabrik minyak goring dikota Tanjungbalai. adapun metode penelitian ini menggunanakan metode empiris yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan pengambilan data melalui wawancara secara responden di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, beralamatkan di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, kode pos 21332. Seluruh aspek eksternal yang mempengaruhi sesuatu organisme yang dalam perihal ini merupakan aspek yang berbentuk organisme hidup (aspek biotik) ataupun variabel tidak hidup (aspek abiotik). Wujud pengelolaan Lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng Kota Tanjungbalai terdiri dari penerapan bermacam peraturan terpaut perencanaan, pemakaian, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum terpaut permasalahan limbah industri Kota Tanjungbalai. Pada dikala pengajuan pengaduan ataupun pengajuan sengketa ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai masih ada pihak yang kurang menguasai proses serta tata metode yang wajib dipatuhi dalam registrasi penyelesaian sengketa ikatan industrial.
TINJAUAN HUKUM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 STUDI DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN ASAHAN
Authors: Manurung M Raja , Pratama M Dicky
Published: August 2024

Upah adalah suatu balasan yang harus diterima dari perusahaan atau pengusaha kepada seorang pekerja atas pekerjaanya yang biasanya berupa uang dengan penetapan dalam suatu perjanjian atau kespekatan, Tinjauan tentang pengupahan diatur pada peraturan pemerintah Nomr 36 Tahuun 2001 mengenai pengupahan adapun Rumusan masalah adalah Bagaimana proses penetapan upah minimum diKabupaten Asahan pada Tahun 2021 dan Apasaja hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Asahan sehingga tidak terjadi kenaikan padaTahun 2021 Untuk mengetahui rumusan masalah tersebut digunakan Metode enelitian ini yaitu yuridis empiris Yaitu penelitian memganailisis suatu permasalahan melalui bahan-bahan hokum yang bahanya berasal dari data sekunder melalui primer yang didapat dari lapangan yang meneliti mengenai penetapaan upah minimum di Kabupaten Asahan pada tahun 2021. Adapun Hasil penelitian yaitu Proses penetapan UMK di Kabpten Asahan suudah berjalan dengan baik sesuai dengan PP No 36 Tahuun 2001 dengan implementasi melalui tahapan survey lapangan dengan mendasar pada KHL juga permasalahan yang  sering terjadi seperti pembayaran upah telat,perusahaan tidak dapat membayar upah dan kurangnya koordinasi perusahaan kepada dewan pengupahan kabupten Asahan sehingga timbul adanya perselisihan diantara para pihak.
ANALISIS HUKUM KUASA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH NEGARA
Authors: Tanjung Indra Perdana , Syabaria Siti
Published: August 2024

Perekonomian negara dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi ekonomi termasuk kerjasama, efektivitas, pemerataan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian dan keberlanjutan. Pinjaman yang dikeluarkan oleh bank diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, peminjam dan pihak terkait.  Notaris berwenang untuk membuat berbagai jenis akta otentik yang dapat dicantumkan dalam akta otentik dalam hal semua perbuatan, semua perjanjian, dan semua ketentuan yang semuanya dapat dimintakan dalam pengaturan dalam PerUU dan /atau yang telah diinginkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses akhir surat kuasa dan pokok pokok surat kuasa serta bagaimana status kreditur prioritas pada surat kuasa pemberian hak tanggungan.Dalam riset hukum ini memakai cara metode normatif dan dalam riset hukum ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku hukum, dan juga bahan hukum tersier yaitu: makalah non hukum. surat kuasa yang tidak dapat dicabut atau diakhiri dengan alasan apapun kecuali surat kuasa tersebut ditandatangani atau kadaluwarsa. Pokok-pokok surat kuasa pemberian hak tanggungan (SKMHT) harus tegas dan lengkap. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman hipotek, khususnya yang berkaitan dengan jumlah yang terutang. Untuk dapat menawar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, perlu juga ditetapkan identitas pegadaian, kreditur, dan debitur. Real estat adalah objek hipotek ketika didirikan. Para kreditur separatis berhak untuk melaksanakan hak gadai mereka, khususnya atas dasar kekuasaan mereka sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai manifestasi hipotek, melalui penjualan umum atau penjualan pribadi di bawah wewenang Undang-undang Hak tanggungan. Kesimpulan dari riset ini adalah surat kuasa tidak dapat dicabut kecuali surat kuasa tersebut ditandatangani atau kadaluarsa dan status kreditur prioritas berarti kredutur yang bersangkutan berhubungan dengan undang undang hipotek.
PELAKSANAAN PEMINJAMAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN KEMITRAAN (PROGRAM FINANCING) PADA PT. KARYA SEMANGAT MANDIRI DI KISARAN
Authors: Anggraini Fitri , Rahmiwita Emmi
Published: August 2024

Indonesia sebagai negara hukum mengatur hak dan kewajiban atas pinjam meminjam uang yang dilaksanakan oleh warga negara. Hubungan antara subjek hukum dalam pinjam meminjam disebutkan dalam Pasal 1754 KUHPerdata sebagai dasar hubungan hukum bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian, hubungan perjanjian kemitraan dalam memberikan pinjaman uang didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kerjasama dalam bentuk kemitraan memberikan potensi strategis bagi pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Partisipasi dalam kerjasama akan memberikan dampak pertumbuhan yang baik bagi mereka yang saling bekerjasama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai konsep saling menguntungkan baik pihak pemberi dan peminjam, serta untuk mencapai tujuan dalam mendukung peningkatan dan potensi usaha. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan peminjaman uang dengan menggunakan perjanjian kemitraan pada PT. Karya Semangat Mandiri di Kisaran. Penelitian Empiris digunakan dalam metode penelitian ini. Data didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan pihak terkait di PT. Karya Mandiri Kisaran. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peminjaman dilaksanakan sesuai ketentuan dalam penjanjian Kerjasama dan tata cara pelaksanaan peminjaman uang, baik diterapkan dari aturan internal perusahaan maupun aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, bagi pihak peminjam tidak dikenakan bunga yang besar serta metode pembayarannya dipotong dari hasil panen ternak tiap 40 (empat puluh) hari. Kendala yang dihadapi PT. KSM kisaran dalam meminjamkan dana antara lain: akses jalan, cuaca dan jarak yang jauh untuk menjangkau para mitra-mitranya dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan adalah dengan membentuk unit-unit PT. KSM kisaran untuk dapat menjangkau para mitra dalam melaksanakan kerjasama
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020
Authors: Wati Melina , Ramadhan Erlangga , Rangkuti Syaiful Zuhri , Anggriani Rita
Published: August 2024

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembahasan DPRD Tentang Tata Cara APBD Batu Bara Pada Tahun 2020 serta formulir persetujuan DPRD Terhadap rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. kewenangan DPRD untuk membahas dan mengesahkan RAPBD di provinsi yang berada di bawahnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kas Daerah, yang berbunyi: “(1) PPK-SKPD menyiapkan keuangan daerah. laporan SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah publik. Salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengarahkan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 154. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang efisien, bersih, dan mandiri, bebas dari berbagai praktik yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD.
Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melebihi Kecepatan Maksimum Studi Kasus Satlantas Polres Asahan
Authors: Denisa Denisa , Syam Mila Karmila
Published: August 2024

Kasus kemudian lintas yang kerap memunculkan banyak permasalahan di warga, antara lain merupakan banyaknya pelanggaran yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita tiap hari, mulai dari ketidakpatuhan terhadap rambu- rambu kemudian lintas sampai peraturan yang terdapat, sedemikian rupa sehingga bisa mengusik kedisiplinan warga, paling utama yang berkaitan dengan pemakaian transportasi sepeda motor. Buat penyelidikan ini, periset memakai tipe penyelidikan ialah empiris, dimana pendekatan permasalahan memakai pendekatan permasalahan permasalahan, serta sumber informasi diperoleh dari sumber informasi primer dari Per UU, sumber informasi sekunder dari kamus hukum serta novel, dan sumber informasi tersier dengan memasukkan sumber informasi primer serta sekunder. Penertiban ialah upaya terakhir yang dicoba personel Polres Asahan dalam memantau pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal dikala beraksi. Perihal itu dicoba personel Polres Asahan selaku langkah represif, sebab penangkalan lebih baik daripada pemberantasan, supaya tidak terdapat lagi pengendara sepeda motor yang melebihi kecepatan optimal. Dalam perihal ini hambatan yang dicoba oleh pihak Satlantas Polres Asahan dalam melaksanakan pelacakan pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal tanpa izin, dimana pihak Satlantas Polres Asahan hadapi kesusahan dalam mengejar pengendara sepeda motor yang mengangkat sepeda motor melebihi kecepatan penuh, sebab mayoritas pengendara yang melaksanakan perihal tersebut langsung kabur dari kejaran personel Polres Asahan yang lagi berpatroli di daerah Kabupaten Asahan
Tinjauan Terhadap Tanah Warisan Yang Dijadikan Agunan Peminjaman Uang Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris
Authors: Hayani Masyita , Perdana Indra , Farizal M. Farid
Published: August 2024

Hukum waris Indonesia masih pluralistik, terkait dengan hukum waris, untuk memenuhi kebutuhan hukum bangsa Indonesia dikala ini serta di masa yang hendak tiba dalam rangka membangun warga yang adil serta makmur bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar 1945. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penggugat menarangkan dalam dalil gugatannya ialah posita (pundamentatum petendi) no 3, mendalilkan kalau bawah diperolehnya hak Penggugat merupakan dari Almarhumah Nurhabibah yang beristrikan Anuar sebanyak 6 orang putra serta 1 anak wanita, sepatutnya Penggugat memperdebatkan ikatan perdata Penggugat dengan Sahbudin, Ilham, Herman, Syafaruddin, Muhammad Suheru, Lilinah (Tergugat II) serta menariknya selaku Pihak dalam masalah ini dengan iktikad buat memperjelas masalah serta pembagian pewarisan (peninggalan), sebab penggugat tidak bisa menarangkan ikatan keperdataan penggugat dengan 7 pakar waris serta cuma mencabut 1 bagian dalam masalah ini serta belum mengikutsertakan 5 pihak yang bersengketa sehingga gugatan tersebut memiliki faktor plurium litis consortiumvide defect. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap Tanah Warisan Yang Dijadikan Agunan Peminjaman Uang Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.65/Pdt.G/2022/PN.Kis serta Akibat Hukum Tanah Warisan Yang Dijadikan Agunan Peminjaman Uang Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris. Hukum suksesi dalam konsep hukum perdata merupakan salah satu ketentuan yang mengendalikan manusia serta manusia dalam perihal pewarisan (peninggalan). Tidak hanya itu, hukum waris pengaruhi harta barang bila tidak dituntaskan hingga hendak memunculkan perselisihan di antara para pakar waris
Tanggungjawab Notaris Menyimpan Dan Memelihara Minuta Akta
Authors: Lubis Rusdi Hafizi , Siregar Siti Hajar , Basuni Zakiyah An Nisa’
Published: August 2024

Akta notaris disimpan oleh pejabat notaris sebagai bagian  yang tidak terpisahkan dari protokol notaris mereka.  Dokumen ini perlu dijaga dan disimpan dengan baik sebagai bagian dari arsip atau dokumen negara.  Notaris memikul tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua akta dan perjanjian  yang telah dibuatnya.  Isi akta hanya dapat diungkapkan oleh notaris kepada pihak-pihak  yang berkepentingan dengan akta tersebut, seperti “para pihak dalam akta/ahli warisnya”.  UUJN Pasal 54 melarang keras notaris memberikan risalah akta kepada pihak  yang berkepentingan, tetapi mereka diperbolehkan memberikan salinan, kutipan, atau grosse akta tersebut Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya berperan serta dalam segala perbuatan hukum dan perjanjian  yang memerlukan akta otentik, tetapi juga berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Saat ini tidak ada undang-undang hukum  yang mengatur pemeliharaan  yang tepat dari akta minuta. Ketiadaan aturan tersebut membuat notaris tidak dapat mengikuti prosedur baku dalam penyimpanan arsip negara sesuai dengan kewajibannya. Jika notaris lalai memelihara berita acara akta, dan kerusakan atau kerugian selanjutnya mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak  yang berkepentingan, hal ini menunjukkan kelalaian notaris terhadap tanggung jawabnya untuk menjaga keutuhan berita acara akta. Pada akhirnya, notaris harus memikul beban untuk memastikan bahwa risalah akta tersebut dipelihara dengan baik dan harus bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan,atau kehancuran protokol notaris. Untuk itu notaris penerima protokol memerlukan perlindungan hukum  yangsepadan dengan kewenangan  yangtelah diberikan kepadanya.
Efektivitas Pengawasan Izin Pengelola Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan
Authors: Azwar Muhammad , Afif Zaid
Published: August 2024

Limbah bahan beresiko serta beracun yang ditangani dengan patuh serta sadar hukum pula mempunyai konsekuensi yang baik untuk warga serta lingkungan. Limbah padat kedokteran selaku jenis limbah beresiko di berbagai sarana kesehatan seperti rumah sakit serta klinik. Bila limbah kedokteran padat ini ditangani tanpa kepatuhan, hingga berakibat negatif untuk staf rumah sakit, penderita apalagi warga umum yang tinggal di dekat rumah sakit. kasus yang timbul akhir-akhir ini banyak lembaga spesialnya rumah sakit yang melaksanakan pelanggaran dalam urusan limbah spesialnya limbah kedokteran B3. Kisaran selaku ibukota Kabupaten Asahan sebagian tahun terakhir jadi sorotan sebab kerap terjalin pelanggaran dalam pengelolaan limbah kedokteran, baik di rumah sakit ataupun klinik. Adapun penelitian ini adalah untuk melihat Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Asahan lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam Melakukan Penindakan Terhadap Limbah Medis Padat. limbah serta menganjurkan manajer industri buat melindungi kebersihan lingkungan supaya tidak terkontaminasi oleh zat-zat semacam limbah kedokteran padat. Dalam perihal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan melaksanakan program pembangunan di bermacam daerah yang cocok dengan keadaan, budaya serta perekonomian warga. Rencana pembangunan wajib pas sasaran, rasional, komprehensif serta pas waktu, seluruhnya diperuntukan buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan. Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan merupakan menghasilkan keadaan yang dinamis, membagikan pembinaan kepada warga tentang permasalahan limbah kedokteran padat.
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batubara Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
Authors: Arham Zul , Nasution Emmi Rahmiwita
Published: August 2024

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Batubara termasuk dalam angka krisis, dimana kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dijalankan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batubara dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batubara, faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan sebuah studi hukum empiris dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batubara memiliki peranan yang cukup penting hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022. Selanjutnya dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Faktor Lemahnya Penegak Hukum, Faktor Minimnya Sarana Atau Fasilitas, Faktor Minimnya Sumber Daya Manusia, dan Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)
Authors: Sianipar Mega Purnama Sari , Lubis Salim Fauzi
Published: August 2024

Penelitian ini merupakan kontribusi yang penting dalam pemahaman terhadap bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks penanganan tindak pidana penipuan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, seperti peran lembaga penegak hukum, proses hukum yang terlibat, dan hambatan-hambatan dalam penyelidikan kasus, penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif. Metode deskriptif analitis yang digunakan mengizinkan peneliti untuk secara sistematis menganalisis data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara langsung. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola atau faktor-faktor kunci yang dapat memperbaiki penegakan hukum terhadap penipuan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca, tetapi juga memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana penipuan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan individu yang rentan menjadi korban penipuan.
Dinamika Kepemimpinan: Dualisme Kepemimpinan Dalam Pembangunan Di Desa Bandar Pulau Kabupaten Asahan
Authors: Salam Abdus , Rahmat Rahmat
Published: August 2024

Dualisme kepemimpinan dalam pembangunan desa merupakan fenomena di mana terdapat dua kelompok atau individu yang bersaing untuk memimpin dan mempengaruhi arah pembangunan di suatu desa. Situasi ini seringkali menimbulkan konflik internal yang berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas proses pembangunan. Ketika dua pemimpin atau kelompok dengan visi, misi, dan strategi yang berbeda saling bertentangan, keputusan-keputusan penting sering tertunda atau tidak diambil dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai jadwal atau bahkan terhenti sama sekali. Selain itu, dualisme kepemimpinan dapat mengakibatkan fragmentasi dalam masyarakat, di mana dukungan dan sumber daya terbagi antara dua pihak yang bersaing. Akibatnya, potensi pembangunan yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi terhambat oleh adanya ketidaksepahaman dan kurangnya kerjasama. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme kepemimpinan terhadap pembangunan di Desa Bandar Pulau dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan dualisme kepemimpinan berdampak negatif pada infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan sinergi dan kesatuan dalam kepemimpinan, peningkatan komunikasi dan kerjasama, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mediasi konflik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.
Dunia Tanpa Batas: Mengukir Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cipta Digital
Authors: Juwanti Tika , Siregar Emiel Salim
Published: August 2024

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap hukum hak cipta secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta yang terkait dengan karya digital dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Kemudian sifat penelitian merupakan deskriptif analitis. Data diperoleh dari sumber Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan pengaturan hukum perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut mencakup tentang perlindungan hak cipta dalam era digital. Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 hingga pasal 42 yang mencakup tentang hasil karya atau ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terhadap karya digital dapat mencakup berbagai aspek untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Presiden RI, Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut yakni kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial
Mewujudkan Keadilan Bagi Kaum Marginal: Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 di Kabupaten Batubara
Authors: Fauzi Ardhica , Manurung Mangaraja
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan sebuah upaya penting dalam memastikan akses keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara baru bekerja sama dengan satu lembaga bantuan hukum dalam proses pengajuan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sejak diterapkannya program bantuan hukum di Kabupaten Batubara, terdapat tujuh kasus yang diajukan ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini menandakan pelaksanaan bantuan hukum telah dimulai sesuai dengan Peraturan Daerah sebagai produk hukum Pemerintah Kabupaten Batubara, sebagai upaya merealisasikan amanat Undang-Undang. Ruang lingkup bantuan hukum mencakup kasus-kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara yang menimpa masyarakat miskin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Batubara
Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan No. 25/Pid-Sus-Anak/2022/Pn-Kisaran
Authors: Barus Tri Vena Agintha , Siagian Suriani
Published: August 2024

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menjadi fenomena yang mengundang kekhawatiran di masyarakat karena dampak serius yang ditimbulkannya terhadap korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diproses melalui sistem peradilan yang mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Hal ini mencakup proses diversi, pidana yang bersifat edukatif, dan rehabilitasi. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran, hakim memutuskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membebaskan anak pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan, serta dampak dari perbuatan anak tersebut. Pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencabulan oleh anak, yang tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku.
Constitucionalismo y castigo penal
Authors: Solis Lucero Jhony Alberto
Published: August 2024

PROBLEMA: la cuestión de la justificación y naturaleza de la pena. Después de un largo proceso de cambio, esta generalmente expresa la violencia punitiva del Estado moderno, la cual en teoría se postula para evitar otras violencias sociales mayores. OBJETIVO: Aclarar la naturaleza del castigo bajo la perspectiva del derecho constitucional, dado que este se desenvuelve en la búsqueda de valores cuyo fundamento último se expresa en la dignidad humana. MÉTODO: se utilizó la investigación de tipo cualitativo en el cual se realizó un ejercicio analítico-descriptivo de los diversos temas involucrados. RESULTADOS: la investigación muestra que el tema del castigo desemboca en el problema de la cárcel, la cual se ha convertido en un problema debido a su alejamiento de los valores constitucionales, en cuanto de hecho vulnera todos los valores constitucionales sin plantear una resocialización efectiva. CONCLUSIÓN: se propone un uso menos intenso y exclusivo de la prisión, lo cual plantea el alejamiento de una ideología que ve en la violencia del castigo la solución para muchos problemas sociales. Es imperativo valorar la pena a la luz de los referentes normativos del Estado constitucional de derecho.