bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PEMBERLAKUAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018 TERHADAP KEMANDIRIAN SUBJEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
Authors: Wiradi I Gusti Nyoman Yonatan , Simbolon Yolanda
Published: June 2024

Abstract
Presidential Regulation Number 13 of 2018 regarding Application Of Principles Introduces Beneficial Ownership Of Corporation In the Framework Of Prevention And Eradication Of Criminal Act Money Laundering And Criminal Funding Terrorism (“Presidential Regulation Number 13 of 2018”) requires limited liability companies to collect information about their beneficial owners. This regulation will connect the company’s shareholders and/or the founder with the limited liability company, even though a legal entity should not be connected. As a legal entity, a limited liability company should act like a person by their organs, such as the General Meeting of Shareholders. Because of this obligation, limited liability companies depended on their shareholders or the actual owner as of the Beneficial Owners. This normative research was designed as descriptive qualitative research, which discusses and analyses the existence of Presidential Regulation Number 13 of 2018 on the independent concept of the limited liability company. The result showed that Presidential Regulation breaks the limited liability company’s concept that separate limited liability company from the shareholders and/or the founder
Abstrak
Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) untuk melaporkan Pemilik Manfaat PT tersebut. Pelaporan tersebut seakan-akan ingin menghubungkan pemegang saham dan/atau pendiri PT dengan PT tersebut. PT seharusnya tidak dihubungkan dengan pemegang saham dan/atau pendirinya karena merupakan badan hukum. Suatu PT yang merupakan badan hukum seharusnya dapat menyatakan kehendaknya sendiri layaknya orang (persoon), yaitu melalui organorgan yang ada padanya di mana dalam hal ini adalah RUPS. Adanya kewajiban ini menyebabkan PT bergantung pada Pemilik Manfaatnya yang berupa pemegang saham dan/atau pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan analisis secara kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji menyimpang atau tidaknya Perpres 13/2018 terhadap kemandirian subjek hukum PT yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Perpres 13/2018 telah menyimpangi prinsip kemandirian subjek hukum PT yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya.
WABAH PENYAKIT DI INDONESIA: KONSEP HUKUM PIDANA TERHADAP CARRIER PENYAKIT MENULAR
Authors: Wijaya Yudi Yasmin , Maulidi Muhammad Helmi
Published: June 2024

Abstract
The infectious disease hinders person quality life, creating sickness, and carriers. The challenge of legal enforcement emerges when people did not follow the authority. Low public obedience towards control of disease may cause a disease outbreak or even pandemic. Person attitude that did not follow the public health instruction raises questions about legal basis from making another person sick. This normative research will dive into the concept, especially the role of criminal law on controlling the spread of infectious disease. Finally, the article may invent the appropriate practice of criminal law concept on public health emergencies in Indonesia.
Abstrak
Penyakit menular menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan dan menyebabkan keadaan sakit, serta dapat menjadikan seseorang sebagai carrier. Ketidaktaatan masyarakat terhadap upaya kontrol penyakit menular dapat menimbulkan wabah ataupun pandemi. Mobilitas seorang carrier dapat membuat situasi semakin parah dan menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertanggungjawaban hukum ketika membuat orang lain sakit. Artikel ini akan membahas secara normatif dengan menelaah konsep hukum, khususnya hukum pidana yang ditujukan sebagai upaya kontrol persebaran penyakit menular, serta. Telaah ini pada akhirnya menemukan penerapan konsep pidana yang benar terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat di Indonesia.
PEMANFAATAN LAW AND ECONOMICS SEBAGAI METODOLOGI ANALISIS HUKUM DI INDONESIA
Authors: Isyunanda Kristianus Pramudito
Published: June 2024

Abstract
There are various dimensions of legal thoughts to solve and provide logical solutions for legal issues or problems. The complexity of problems that require legal solutions creates an urgency to explore interdisciplinary analysis, one of which is between legal science and economic studies. This article is to explore the available options for economic analysis of laws (law and economics as an interdisciplinary approach on laws) and their use in the Indonesian legal system. The desired state is to present an alternative methodological tool for legal studies in Indonesia. Theories, conventions, and economic principles within the law and economics framework are relevant to be methodological tools to solve legal issues in Indonesia.
Abstrak
Pemikiran hukum memiliki berbagai dimensi, dengan tujuan menjawab isu/permasalahan hukum serta memberikan solusi logis. Kompleksitas masalah yang memerlukan solusi hukum mendorong kebutuhan eksplorasi atas irisan interdisipliner, salah satunya antara ilmu hukum dan ekonomi. Artikel ini mengeksplorasi pilihan-pilihan analisis keekonomian tentang hukum (law and economics sebagai pendekatan interdisipliner tentang hukum) dan pemanfaatannya pada sistem hukum Indonesia. Penulisan bertujuan melengkapi khazanah metodologi analisis hukum di Indonesia. Teori, kaidah, dan prinsip ekonomi dalam kerangka law and economics relevan menjadi kacamata metodologis untuk memecahkan persoalan hukum di Indonesia.
MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI: DISKRESI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
Authors: Slamet Kurnia Titon
Published: June 2024

Abstract
This article aims to discuss the role of the Supreme Court in defending the principle of the supremacy of the constitution. The discussion finds that the Supreme Court has inherent judicial authority to defend the supremacy of the constitution over legislation even though the Constitution itself does not confer the authority explicitly. This article uses conceptual or theoretical and comparative approaches. Constitution supremacy is a fundamental constitutional principle that binds all public authorities of the State. As part of the public authorities, the Supreme Court must disregard unconstitutional legislation. To do this the Supreme Court has judicial discretion to set aside legislation whenever it assumes that the legislation in question is contrary to the Constitution before it can be applied in a concrete case. Unlike the Constitutional Court, the Supreme Court does not have the authority to invalidate unconstitutional legislation. The Supreme Court may assess the constitutionality of legislation in the sense of weak-form judicial review. Whereas the Constitutional Court’s authority to review the constitutionality of legislation is a strong-form judicial review. The two models of judicial review should work together because Indonesia adopts the supremacy of the constitutional principle, instead of the supremacy of the Constitutional Court. Abstrak
Artikel ini bertujuan hendak mendiskusikan peran Mahkamah Agung dalam mempertahankan asas supremasi konstitusi. Hasil dari diskusi tersebut adalah  Mahkamah Agung memiliki kewenangan yudisial inheren dalam mempertahankan supremasi konstitusi terhadap undang-undang meskipun Konstitusi sendiri tidak memberikan kewenangan eksplisit. Artikel ini menggunakan pendekatan teoretis atau konseptual dan pendekatan perbandingan. Supremasi konstitusi adalah asas konstitusional fundamental yang mengikat seluruh badan pemerintah. Sebagai bagian dari badan pemerintah, Mahkamah Agung memiliki diskresi yudisial untuk mengesampingkan undang-undang manakala dia beranggapan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi sebelum menerapkannya ke dalam kasus konkret. Tidak seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat. Mahkamah Agung dapat menilai konstitusionalitas undang-undang dalam pengertian weak-form judicial review. Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang adalah strong-form judicial review. Kedua model pengujian yudisial tersebut seyogianya berjalan bersama karena Indonesia mengadopsi asas supremasi konstitusi, ketimbang supremasi Mahkamah Konstitusi.
PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA
Authors: Rahmazani
Published: June 2024

Abstrak
This article is intended to find out how the legal problems of implementing the Law on Information and Electronic Transactions in Indonesia after the revision in 2016. This research is normative legal research conducted using statutory and conceptual approaches. In addition, a case study approach is also used to deepen the analysis. The study results found that various problems still surround the implementation of Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The most crucial issue that has become a reporting trend is the articles regulating defamation or hate speech, namely Article 27 paragraph 3 and Article 28 paragraph (2). These articles are vulnerable to being used to silence criticism and freedom of opinion. So it is important to revise the ITE Law to guard the course of democracy and justice so that legal order can be achieved.
Abstrak
Artikel ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana problematika hukum penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia pasca revisi pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), selain itu pendekatan kasus (case study) juga digunakan untuk memperdalam analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat berbagai persoalan yang masih menyelimuti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pengimplementasiannya. Persoalan paling krusial yang menjadi tren pelaporan adalah pasal-pasal yang mengatur tentang defamasi atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat (2). Pasal-pasal tersebut rentan digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Maka revisi kembali terhadap UU ITE penting dilakukan untuk mengawal jalannya demokrasi dan keadilan sehingga tertib hukum dapat tercapai.
PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENGATURAN YANG DIHADAPI
Authors: Rahadiyan Inda
Published: June 2024

Abstract
Signifikansi konstitusional pada negara hukum dalam kerangka sistem politik adalah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tolakan dalam pelaksanaan suatu negara hukum. Dalam hal ini, pemikiran Imam Al-Mawardi memuat relevansi dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama dalam konteks politik dan hukumnya terkait figur hakim pengadilan. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-literal disertai pendekatan yuridis, politis, dan filosofis dalam rangka mengetahui urgensi politik dan hukum sebagai wacana ketatanegaraan di bidang peradilan dari perspektif Imam al-Mawardi terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran konseptual Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman lebih mengarah pada penguatan aspek hakim sebagai figur sentral di bidang peradilan untuk mewujudkan integritas kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam ketatanegaraan Indonesia pada bidang peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Abstract
Perkembangan financial technology (fintech) yang terjadi secara global telah melahirkan tantangan bagi sektor jasa keuangan. Tantangan pengaturan terutama disebabkan oleh terjadinya desentralisasi sistem keuangan sebagai akibat penyelenggaraan fintech. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana implikasi atas perkembangan fintech dan fenomena desentralisasi sistem keuangan terhadap tantangan pengaturan yang dihadapi di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia guna menjawab tantangan perkembangan fintech dan desentralisasi sistem keuangan? Desentralisasi sistem keuangan yang disebabkan oleh penyelenggaraan fintech telah melahirkan tantangan regulasi tersendiri. Tidak adanya pengaturan fintech yang komprehensif dan mampu mengakomodasi fenomena desentralisasi sistem keuangan berpotensi mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Penyusunan undang-undang fintech berbasis pendekatan prinsip dapat menjadi solusi guna menjawab tantangan pengaturan yang dihadapi. Karya ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.
PREFERENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM ASPEK KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI: TINJAUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
Authors: Sadzali Ahmad , Saleh Muhammad , Aulia Rachman Eka Putra
Published: June 2024

Abstract
This research aims to identify and analyze the policy problems of the Central Government and Regional Governments in the aspect of family resilience during the pandemic and to identify and analyze the policy preferences of the Central Government and Regional Governments in the aspect of family resilience during the pandemic in the perspective of Maqasid Syariah. This research is a normative legal research with descriptive-qualitative analysis. The results are various regulations issued by the central and regional governments in handling the Covid-19 pandemic do not explicitly have coherence on family resilience; and the central government's policy preferences are focused on limiting activities, implementing health protocols and implementing vaccinations, meanwhile local government policy preferences tend to limit activities and do not include education aspects in various policies. If that is viewed from the perspective of Maqasid Syariah, can be concluded in three ways, namely: a) the benefit is not explicitly holistic; b) family resilience is not an explicit priority; and c) inconsistency in the principle of benefit.Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problem kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek ketahanan keluarga di masa pandemi dan untuk mengetahui serta menganalisis preferensi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek ketahanan keluarga di masa pandemi dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 secara eksplisit belum memiliki koherensi terhadap ketahanan keluarga. Adapun preferensi kebijakan pemerintah pusat terarah kepada pembatasan aktivitas, penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, preferensi kebijakan pemerintah daerah cenderung pada pembatasan aktivitas dan tidak memasukkan aspek pendidikan di dalam berbagai kebijakannya. Hal tersebut jika ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah, dapat disimpulkan ke dalam tiga hal, yaitu: a) kemaslahatan yang secara eksplisit tidak holistik; b) ketahanan keluarga bukan prioritas yang eksplisit; dan c) inkonsistensi dalam prinsip kemaslahatan.
PROBLEMATIKA HUKUM AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATUBARA: PARIS AGREEMENT SOLUSINYA?
Authors: Putra Akbar Kurnia , Sipahutar Bernard , Ardiana Hanny Sukma
Published: June 2024

Abstract
Coal mining activity is one of the sources of the non-tax state income sector that contributes to the state. However, the activity has a negative impact that damages the environment and other living creatures. This article focuses on how the impact of mining activities and the transportation of coal in particular in the Jambi Province is reviewed from the Paris Agreement perspective, international environmental principles, as well as from a human rights perspective. This research is carried out using normative juridical research. The result is that the mining and transportation of coal in the province of Jambi is an activity that reflects the lack of commitment of Indonesia as a ratifying party of the Paris Agreement, in terms of climate stability on Earth. This activity is also contrary to the principles of conservation and protection of the environment under national and international law because it creates imbalances in the environment through the presence of environmental damage and pollution. In addition, the activity is also indicated as a violation of the right to the living environment that should be accessible by every citizen. And for that, coal mining and transportation activities must be stopped by weighing the many negative impacts perceived by society and the environment.
 
Abstrak
Aktivitas pertambangan batubara merupakan salah satu sumber dari sektor penghasilan negara bukan pajak yang memberikan kontribusi kepada negara. Namun aktivitas tersebut memberikan dampak negatif yang merugikan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Artikel ini berfokus kepada bagaimana dampak dari aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara terkhususnya di Provinsi Jambi ditinjau dari Paris Agreement, prinsip lingkungan internasional serta dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana mendapatkan hasil bahwa aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara merupakan aktivitas yang mencerminkan kurangnya komitmen Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi Paris Agreement dalam hal menjaga kestabilan iklim di bumi. Aktivitas tersebut juga bertentangan dengan prinsip pelestarian dan perlindungan lingkungan menurut hukum nasional serta hukum internasional karena menimbulkan ketidakseimbangan pada lingkungan melalui hadirnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, aktivitas tersebut juga terindikasi adanya pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Dan untuk itu, aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara harus dihentikan menimbang banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan.
THIRD-PARTY IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION: INDONESIA PERSPECTIVE
Authors: Amalia Prita , Mufidi Muhammad Faiz
Published: June 2024

Abstract
An arbitration Agreement between the parties is an important source of law in the arbitration proceeding, especially in International Commercial Arbitration.  Arbitration Agreements, which could be made before and after the dispute, provide jurisdiction to the arbitral tribunal to settle the dispute. Traditionally, the arbitration agreement provides that only the parties in the agreement could be bound by the arbitration proceeding. However, in commercial arbitration, there is a circumstance in which a third party could be bound to arbitration proceedings. Indonesia has an arbitration law based on Law No. 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This law stipulates how arbitration proceedings could proceed in Indonesia, including third-party issues in arbitration proceedings, as stipulated in Article 30. However, it depends on an arbitrator to settle since the Law itself does not explain further. The definition also does not govern in BANI Rules and Procedure as BANI procedural law. One opinion based on the writer’s research shows that commercial arbitration in Indonesia could also consider Indonesian Civil Procedural Law, as well as the regulation toward third parties’ involvement. Some of the mechanism of third parties’ involvement that has been regulated in Indonesian Civil Procedural Law is Vrijwaring, Tussenkomst, and Voeging.
 
Abstrak
Perjanjian Arbitrase di antara para pihak merupakan sumber hukum utama dalam proses arbitrase, khususnya dalam Arbitrase Komersial Internasional. Perjanjian Arbitrase dapat dibuat sebelum dan setelah sengketa, dan merupakan dasar kewenangan dari lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Secara konsep, perjanjian arbitrase hanya mengikat para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun demikian, terdapat kondisi bilamana pihak ketiga dapat terikat dalam proses arbitrase. Indonesia mengatur arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur bagaimana proses arbitrase di Indonesia, termasuk para pihak dalam proses arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 30. Hal ini sangat tergantung pada arbiter untuk memutuskannya karena undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Penjelasan selanjutnya juga tidak diatur dalam Hukum Acara BANI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam arbitrase komersial di Indonesia, para pihak perlu mempertimbangkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan bagaimana pihak ketiga bisa terikat dalam proses arbitrase. Mekanisme keterlibatan pihak ketiga yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yaitu Vrijwaring, Tussenkomst, and Voeging.
KERANGKA HUKUM BURSA KARBON DI INDONESIA: PERKEMBANGAN TERKINI DAN TANTANGAN KE DEPAN
Authors: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara
Published: June 2024

Abstract
Carbon Exchange is a system that regulates carbon trading and/or carbon unit ownership records. The plan to implement a carbon exchange in Indonesia was certainly welcomed with great enthusiasm to encourage the reduction of greenhouse gas emissions by imposing emission limits and trading permits or carbon units, as well as providing economic benefits for the country by increasing investment in the renewable energy sector and environmentally friendly technology. This article analyzes the latest developments in the legal framework related to carbon exchanges to support the carbon trading ecosystem in Indonesia. The research method used is normative juridical, namely literature legal research carried out by examining literature materials or secondary data. Comparisons were made in New Zealand, China, Canada, Germany regarding legal frameworks and emissions trading schemes. The research results show that several aspects of the carbon exchange legal framework are still needed to be sharpened and that they still need to be supplemented with derivative regulations to create a carbon exchange that is more conducive to service users. Best practices from the four countries become a reference for adjustments for the rapid acceleration of the Indonesian carbon exchange to become a bona fide exchange considering the size of the market and carbon potential in Indonesia.
 
Abstrak
Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. Rencana implementasi bursa karbon di Indonesia tentu disambut dengan sangat antusias dalam rangka mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dengan memberlakukan batas emisi dan memperdagangkan izin atau unit karbon, serta memberikan manfaat ekonomi bagi negara dengan meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Tulisan ini menganalisis perkembangan terkini kerangka hukum terkait bursa karbon dalam rangka mendukung ekosistem perdagangan karbon di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Komparasi dilakukan di Selandia Baru, Cina, Kanada, Jerman terkait kerangka hukum dan skema perdagangan emisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan penajaman dalam beberapa aspek terhadap kerangka hukum bursa karbon dan masih perlu dilengkapi dengan peraturan turunan dalam rangka menciptakan bursa karbon yang lebih kondusif bagi pengguna jasa. Best practices dari keempat negara menjadi acuan penyesuaian bagi semakin cepatnya bursa karbon Indonesia berakselerasi menjadi bursa bonafid mengingat besarnya pasar dan potensi karbon di Indonesia.
KEWENANGAN FORMIL & MATERIIL DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA SEBAGAI LEX POSTERIOR TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA INDEPENDEN
Authors: Iron Sarira
Published: June 2024

Abstract
The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various business fields, including related to employment. Many terminations of employment, due to the weakening of the economy which then has an impact on workers who have lost their income. One of them is becoming a Migrant Worker to work in Malaysia. Procedures related to the Protection of Indonesian Migrant Workers are regulated in Law Number 18 of 2017 as a protection for the community against human trafficking, slavery, forced labor, workplace violence, and crimes against human dignity. Legal certainty is an issue discussed in this paper related to an implementation perspective, namely positive law as lex posteriori in the aspect of law enforcement, as well as a regulative perspective, namely differences in formal and material procedures related to the role of Supervisory and Independent Bodies, as the implementer of PPMI policy. This research is about normative juridical with a literature review which will be analyzed with scientific aspects of law in economics. This study uses the line of equality method in looking at formal and material authority over PPMI governance following positive law as lex posterior and a legal approach philosophically (value and intensity) as an effort to realize the aspired law (ius constituendum).
 
Abstrak
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan ke berbagai bidang usaha, termasuk bidang ketenagakerjaan. Banyak terjadi pengakhiran hubungan kerja karena melemahnya perekonomian yang kemudian berdampak bagi pekerja yang kehilangan penghasilannya. Salah satunya adalah menjadi Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia. Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai perlindungan negara kepada masyarakat dari adanya perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan kerja, dan kejahatan atas harkat dan martabat manusia. Kepastian hukum merupakan tujuan dari diangkatnya permasalahan dalam penulisan ini terkait adanya perspektif implementatif, serta perspektif regulatif, yakni perbedaan pengaturan formil dan meteriil terkait adanya peran Pengawas dan Badan Independent pelaksana kebijakan PPMI. Penulisan yuridis normatif dengan kajian literatur ini akan dianalisis dengan aspek keilmuan hukum dalam ekonomi yang menggunakan metode line of equality dalam melihat kewenangan formil dan materiil terhadap tata kelola PPMI sesuai dengan hukum positif sebagai lex posterior serta pendekatan hukum secara filosofis (nilai dan intensitas) sebagai upaya mewujudkan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).
THE FILLING OF PRATAMA HIGHER LEADERSHIP POSITIONS TO STRENGTHEN BUREAUCRACY REFORM IN THE PERSPECTIVE OF PERFORMANCE RESPONSIBILITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN BATAM CITY COVERNMENT
Authors: Fadlan  , Zudan Arif Fakrulloh  , Faisal Santiago
Published: June 2024

Abstract
The purpose of this article is to analyze the position of the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Menpan-RB) Number 13 of 2014 concerning Procedures for Filling High Leadership Positions in the Hierarchy of Legislation, and to criticize the mechanism and implementation of the fulfillment process of the Primary Leadership Position (JPT) and building a Bureaucratic Model used by the State Civil Apparatus (ANS) to promote the Performance Accountability Perspective to improve Good Governance and Clean Government. In order to answer the aim of the study, we used a combination of the normative "legal research" approach and the empirical "juridical sociological" approach using descriptive analysis, which aims to obtain a comprehensive description or general description and describe the facts related to general bureaucracy policies, especially the position.  This study found that the Regulation of the Ministry of Empowerment of State Administrative Reform Bureaucratic Reform Number 13 of 2014 concerning Filling Certain Structural Positions in Government Agencies has not been binding from the perspective of legal system accountability; thus, it is feared that there may be a lawsuit dispute in the State Administration against officials who have participated in the selection of Position Filling of the High Leadership Position (JPT) Pratama.
 
Abstrak
Tujuan artikel ini adalah menganalisis kedudukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan mengkritisi mekanisme dan pelaksanaan proses pemenuhan Jabatan Pimpinan Utama (JPT) dan membangun Model Birokrasi yang digunakan Aparatur Sipil Negara (ANS) untuk mendorong Perspektif Akuntabilitas Kinerja guna meningkatkan Good Governance dan Clean Government. Untuk menjawab tujuan penelitian, kami menggunakan gabungan antara pendekatan “penelitian hukum” normatif dan pendekatan “yuridis sosiologis” empiris dengan menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atau gambaran umum serta menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan hal tersebut. kebijakan birokrasi secara umum, khususnya jabatan. Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengisian Jabatan Struktural Tertentu pada Instansi Pemerintah belum mengikat dari sudut akuntabilitas sistem hukum; Sehingga dikhawatirkan akan terjadi sengketa gugatan di lingkungan Tata Usaha Negara terhadap pejabat yang mengikuti seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
COPYRIGHT LAW AND INVESTMENT IN INDONESIA: A LEGAL BRIDGE
Authors: Rufinus Hotmaulana Hutauruk  , Hari Sutra Disemadi  , Lu Sudirman  , David Tan
Published: June 2024

Abstract
The nexus between investment and intellectual property often intersects with the international movement of capital. A robust legal structure is essential in comprehending potential issues, particularly concerning copyrights, which is one of the most frequently utilized intellectual property rights systems within the Indonesian economy. Consequently, this study seeks to pinpoint the elements linking these two notions within the framework of copyright regulations. Findings indicate that specific challenges may result in protracted and intricate administrative processes, as revealed through normative legal research methodologies. Concurrently, a thorough analysis employing the statutory approach reveals that these challenges stem from normative constraints, which may deter investors from engaging in the Indonesian economic landscape.
 
Abstrak
Hubungan antara investasi dan hak kekayaan intelektual sering kali saling terkait dengan arus modal global. Struktur hukum yang kokoh sangat penting untuk memahami potensi masalah, khususnya terkait hak cipta, yang merupakan salah satu sistem hak kekayaan intelektual yang paling sering digunakan dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep ini dalam konteks regulasi hak cipta. Temuan menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tertentu dapat mengakibatkan proses administratif yang panjang dan rumit, sebagaimana terungkap melalui metodologi penelitian hukum normatif. Sementara itu, analisis menyeluruh yang menggunakan pendekatan statutori menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini berasal dari pembatasan-pembatasan normatif, yang dapat menghalangi investor untuk terlibat dalam lanskap ekonomi Indonesia.
PENYEMPURNAAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN TAGIHAN PAJAK PADA PROSES KEPAILITAN
Authors: Asvini Puspa  , Firman Darajat
Published: June 2024

Abstract
Indonesian regulation upholds justice as a principle, including when conducting tax regulation and bankruptcy law. A conflict of justice principles arises when a taxpayer is declared bankrupt, the receiver’s authority in carrying out a general confiscation can only apply to the assets of the debtor. Article 104 (4) of the Limited Liability Company Law confirms that the board of directors (BOD) can not be personally liable for the company’s bankruptcy, specifically if it does not occur as a result of their negligence. However, Article 32 (2) of the Law on General Provisions and Tax Procedures states the tax authorities still have the authority to do collections on the BOD as long as there are still tax arrears of the debtor. It comes near injustice for the other preferred creditor. Additionally, it puts the Receiver in a deadlock because the debtor’s tax identity (NPWP) can not be deactivated because it still has tax arrears. This study aims to provide another point of view for strengthening the justice principle for the settlement of tax bills in the bankruptcy process. The result of the study states that the Indonesian bankruptcy and tax law need to be updated to align with the justice principle.
 
Abstrak
Regulasi di Indonesia menjunjung keadilan sebagai prinsip, termasuk dalam hukum perpajakan maupun kepailitan. Benturan prinsip keadilan terjadi saat wajib pajak dinyatakan pailit, kewenangan Kurator dalam melakukan sita umum hanya terbatas harta  debitur, secara khusus ketentuan dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa direksi selaku pengurus tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang kepailitan terjadi bukan karena kelalaiannya. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa fiskus pajak masih dapat melakukan penagihan kepada pengurus sepanjang masih terdapat tagihan pajak atas  debitur Pailit. Regulasi tanpa batasan tersebut menimbulkan kesan ketidakadilan dari penagihan pajak selaku kreditur preferen yang dapat mengejar penagihan sampai dengan pengurus dari  debitur yang telah dinyatakan pailit, hal mana tidak dimiliki oleh kreditur preferen lainnya. Selain itu, kebuntuan juga dihadapi Kurator karena tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP karena masih adanya utang pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan guna penyempurnaan prinsip keadilan dalam penyelesaian tagihan pajak pada proses kepailitan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi guna mencapai sinkronisasi prinsip keadilan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepailitan di Indonesia.
SAMBUTAN PENYUNTING EDISI KHUSUS
Authors: Mangku Dewa Gede Sudika , Ardiansyah
Published: June 2024

Kami dengan bangga mempersembahkan edisi khusus di Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Jurnal ini terdiri dari kompilasi 12 artikel yang dipresentasikan di 1st International Conference On Transnational Business And Technology Law (ICTBTL) 19 November 2022 di Business Law BINUS University. Tema yang diangkat di dalam ICTBTL ini adalah “Responding the Challenges of Restoring International Stability through the G20 Presidency in the Field of Transnational Business and Technology Law.”
Topik ini menarik diangkat untuk bisa menjadi penghubung dari isu domestik dan internasional yang dapat mendorong peningkatan mutu pembaharuan hukum yang bertujuan melahirkan suatu perbaikan pada iklim ekonomi dunia. Artikel-artikel di dalam jurnal ini juga mencerminkan kemampuan para penulis untuk menangkap beberapa isu yang tidak sekedar pada aspek hukum saja, akan tetapi aspek lainnya yang memiliki korelasi dengan kebutuhan untuk merespon percakapan di Masyarakat.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Editorial Board Jurnal Mimbar Hukum UGM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempublikasikan 12 artikel ini. Kami berharap artikel ini dapat menjadi referensi baik bagi akademisi maupun praktisi dalam melakukan penelitian-penelitian lanjutan.
DUALISME PENGATURAN BENEFICIAL OWNERSHIP DI INDONESIA
Authors: Nivia
Published: June 2024

Abstract
Indonesia has dualism approach regarding regulation on beneficial ownership (BO). Law on Capital Investment and Law on Limited Liability Company use the repressive approach which state nominee agreements are null and void and assert the absolute ownership of shareholding, whereas Presidential Regulation Number 13 of 2018 use accommodative approach which recognize BO existence and oblige corporation to register their BO. As a result, there are contradiction and inconsistency law policy between presidential regulation with those acts which affect the effectivity of presidential regulation a quo. Based on that problems, this research analyze and compare two approach  to evaluate the law policy that has been conducted by regulator. Through normative research and qualitative analysis, this research shows that accommodative approach which contextual and consistent with international development is the appropriate approach to handle BO problem in Indonesia. Besides, this research propose several improvements to upgrade Presidential Regulation on BO into Law on Corporate Transparency and complete the substance of BO regulation in comprehensive manner.
 
Abstrak
Indonesia menganut dualisme dalam pengaturan beneficial ownership (BO). Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan represif dengan menyatakan perjanjian nominee batal demi hukum dan menegaskan kepemilikan mutlak atas saham, sedangkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 menggunakan pendekatan akomodatif dengan mengakui eksistensi BO dan memberikan korporasi kewajiban untuk melakukan registrasi BO. Akibatnya, terjadi kontradiksi dan inkonsistensi pengaturan di antara peraturan presiden dengan kedua undang-undang tersebut yang berpengaruh pada efektivitas pemberlakuan peraturan presiden a quo. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis dan melakukan komparasi terhadap dua pendekatan untuk mengevaluasi pilihan kebijakan yang diambil oleh regulator. Melalui metode penelitian normatif dan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan pendekatan akomodatif yang bersifat kontekstual dan selaras dengan perkembangan dunia internasional merupakan pendekatan yang tepat dalam menangani permasalahan BO di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengajukan berbagai perbaikan melalui peningkatan status hukum Perpres BO menjadi Undang-Undang Transparansi Korporasi dan melengkapi substansi pengaturan BO secara komperehensif.
FUNGSI HUKUM DAN LEGAL PLURALISM DI BIDANG AGRARIA
Authors: Muh. Afif Mahfud
Published: June 2024

Abstract
The aims of this article are to analyze the function of agrarian law at the midst of legal pluralism between state law and indigenous law which prevail in indigenous community as well as the function of agrarian law in responding global legal pluralism. Based on analysis it is found that that in legal pluralism between state law and indigenous law, indigenous law can take role as a tool of social control which is reflection of such a community legal culture. In term of global legal pluralism in agrarian law, globalization must be filtered and adjusted to Pancasila value as margin of appreciation. If that law is according to justice and can bring development and prosperity to society, this law can be used as a tool of social engineering.
Intisari
Tulisan ini bertujuan untuk membahas fungsi hukum dalam pluralisme hukum agraria antara hukum negara dan hukum adat maupun fungsi hukum dalam menghadapi hukum transnasional yang menimbulkan global legal pluralism. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional dapat difungsikan sebagai a tool of social control pada masyarakat hukum adat karena sesuai dengan budaya hukum masyarakat tersebut dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Adapun hukum transnasional yang menimbulkan global legal pluralism apabila hendak diberlakukan di bidang agraria harus dinilai kesesuaiannya dengan Pancasila sebagai margin of appreciation serta tujuan hukum agraria nasional yakni sebesar-besarnya kehidupan rakyat. Apabila hukum transnasional sesuai dengan dua indikator tersebut maka hukum ini dapat difungsikan sebagai a tool of social engineering. Pemfungsian hukum sebagai a tool of social engineering hanyalah berada dalam tataran metodologi pengelolaan hukum agraria nasional dan tidak boleh mengubah ontology atau hakikat hukum agraria nasional yakni komunalistik religious.
PELINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENDAPAT LAYANAN VAKSIN COVID-19 DAN MENGALAMI EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19
Authors: Tasman Nancy Patricia , Trijaka
Published: June 2024

Abstract
The Covid-19 vaccine program is a government program that shows how pandemic prevention must be regulated by law. There are many obstacles in the Covid-19 vaccine program, including distribution and post-vaccination risks. This research is needed regarding the principles of vaccine safety and legal protection. The author uses juridical normative study method with conceptual approach. The Indonesian Food and Drug Authority approve that all Covid-19 vaccine brands in Indonesia have met the principles of safety, the clinical trial stage to determine the formation of antibodies, infection rate, and effectiveness. Preventive legal protection, the Covid-19 vaccine is intended for healthy people. As for repressive legal protection to resolve disputes between institutions, medical personnel, and recipients of the Covid-19 vaccine. To eliminate post-vaccination risks, it is necessary to improve Standard Operating Procedure for patients who have comorbidities. Law Number 17 of 2023, has answered legal harmonization between Law Number 4 of 1984, Law Number 24 of 2007, and Law Number 6 of 2018 relating to risk mitigation, prevention of regional quarantine, and coordination between the Government Center and Regions in determining disaster status.Abstrak
Program vaksin Covid-19 merupakan program Pemerintah untuk pengendalian pandemi yang harus diatur oleh hukum. Program vaksinasi Covid-19 banyak menghadapi kendala antara lain hambatan distribusi vaksin dan risiko pasca vaksinasi. Perlu dilakukan penelitian terkait prinsip keamanan vaksin dan pelindungan hukum. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah memberi persetujuan bahwa semua merek vaksin Covid-19 di Indonesia telah memenuhi prinsip keamanan, tahap uji klinis untuk mengetahui pembentukan antibodi, tingkat infeksi, dan efektivitas. Pelindungan hukum preventif yaitu vaksin Covid-19 hanya diperuntukkan bagi orang yang sehat secara medis. Adapun pelindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa antara institusi, tenaga medis, dengan penerima vaksin Covid-19. Untuk mengeliminir risiko pasca vaksinasi, perlu perbaikan Standar Operasional Prosedur bagi pasien yang memiliki penyakit penyerta. Dalam rangka pelindungan masyarakat, terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, telah menjawab harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berkaitan dengan mitigasi risiko, pencegahan karantina wilayah, dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam hal penetapan status bencana.
HUMAN RIGHTS VS FUNDAMENTAL RIGHTS : THEORETICAL DIALECTICS OVER THE DEBATE BETWEEN UNIVERSALIST AND PARTICULARIST VIEWS
Authors: Rachminawati
Published: June 2024

Abstract
The term “human rights” represents a universalist notion and doctrine of rights brought by the 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights, thus often appears to be in friction with particularistic notions of rights. Despite the Vienna Declaration 1993 purportedly settling the debate, problems appear to persist and often only escalates day after day. Here, I comparatively examine the doctrinal foundations of the “human rights” notion and compare it with the “fundamental rights” notion in how they affect the dilemma of universality versus particularism, and their impact on the enforcement and institutionalization of rights. This paper concludes by finding that the use of the term ‘fundamental rights’ instead of ‘universal human rights’ better accommodates states’ uniqueness ultimately achieving the ideals of human rights and is more acceptable to then afford more protectionAbstrak
Istilah “hak asasi manusia” mewakili gagasan universal dan doktrin hak-hak yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948, dan sering kali terlihat berseberangan dengan gagasan-gagasan hak yang bersifat partikularistik. Meskipun Deklarasi Wina 1993 seolah menyelesaikan perdebatan tersebut, ternyata hari demi hari tampak masalah-masalah itu masih ada dan sering kali semakin meruncing. Tulisan ini secara komparatif menelaah landasan doktrinal dari gagasan “hak asasi manusia” dan membandingkannya dengan gagasan “hak-hak fundamental” dalam hal bagaimana gagasan tersebut memengaruhi dilema universalitas versus partikularisme, serta dampaknya pada penegakan dan institusionalisasi hak-hak. Makalah ini menyimpulkan bahwa penggunaan istilah ‘hak-hak fundamental’ daripada ‘hak asasi manusia universal’ adalah lebih baik karena dapat menyesuaikan dengan keunikan setiap negara yang pada akhirnya mencapai cita-cita hak asasi manusia, selain lebih diterima oleh negara-negara sehingga diharapkan memberikan perlindungan yang lebih besar.
REALISME HUKUM KARL LLEWELLYN VS. RANTAI-BAJA FORMALISME PEMENANGAN CITRA KEARIFAN PRAGMATIS DALAM ALGORITMA THE LAW-JOB THEORY
Authors: Bakir Herman
Published: June 2024

Abstract
This project aims to highlight the anatomy of The Law-Job Theory, one of the most influential philosophical theories throughout Legal Realism. This theory emerged as a response to tearing through the web of illusion created by Formalism, which is suspected of “smuggling” monolithic dangers that often lurk behind the bland, flat, and seemingly “bloodless” processes of legal proceedings. Developed in US, it reflects the concerns of its initiator, Karl Llewellyn regarding the stiffness, rigidity, or hibernation in how formalist judges handle cases, often viewed with disdain by sharp-minded sociologists. The theory’s central idea is that law is “something that works.” Law works continuously to embody four administrative objectives that have become its absolute responsibility to realize: (a) resolving cases, (b) suppressing destructive behaviour, (c) delegating/revoking authority, and (d) maintaining harmony within social structures. For these works to achieve maximum effectiveness, the law requires adequate flexibility. The key lies in the hands of judges. They must transcend paper’s rigid certainties to prevent the law from losing its vital sociological essence and becoming a “cold, dysfunctional social force.” In their hands, the law is not static but progressive, evolving to reach the pinnacle of pragmatic maturity.
Abstrak
Proyek ini bertujuan mengetengahkan anatomi The Law-Job Theory, salah satu teori kefilsafatan yang dianggap paling berpengaruh dalam tradisi Realisme Hukum. Teori ini berupaya merobek jala ilusi Formalisme yang dicurigai menyelundupkan ancaman monolitik, yang sering kali mengintai di balik proses persidangan yang hambar, datar dan seakan “tidak memiliki darah”. Teori ini dikembangkan di Amerika, sebagai ungkapan kekhawatiran penggagasnya, Karl Llewellyn terkait kekakuan, rigiditas, atau hibernasi dalam cara hakim formalis mengapresiasi perkara-perkara, yang sering kali dianggap menjijikkan oleh sosiolog-sosiolog berpandangan tajam. Top of form idenya, hukum adalah “sesuatu yang bekerja”. Hukum bekerja sepanjang waktu, demi mengejawantahkan empat tujuan administratif yang secara mutlak telah menjadi tanggung jawabnya untuk merealisasikannya: (a) mendisposisikan perkara; (b) meredam perilaku destruktif; (c) mendelegasikan/mencabut otoritas; (d) mempertahankan harmoni dalam struktur-struktur sosial. Agar pekerjaan ini mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimum, yang diperlukan hukum adalah tingkat fleksibilitas yang memadai. Kuncinya di tangan hakim. Mereka harus mampu menjelajah lebih jauh, meninggalkan titik-kepastian yang kaku di atas kertas. Bagi teori ini, kepastian yang berlebihan dapat mengakibatkan hukum mengorbankan sebagian besar dari esensi sosiologisnya yang vital—mengubahnya menjadi “kekuatan sosial yang dingin-disfungsional”. Di tangan mereka perlu ditunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan progresif, tengah bertumbuh-kembang untuk mengincar taraf tertinggi dari hierarki kedewasaan yang pragmatis.