bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengembangan modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila di sekolah menengah pertama berbasis pesantren
Authors: Miftahuddin Miftahuddin , Kuncorowati Puji Wulandari
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila yang sesuai untuk diterapkan di sekolah menengah (SMP) berbasis pesantren. Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). Subjek dalam penelitian ini yaitu para guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP berbasis pesantren yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sekolah yang dipilih adalah SMP yang memang kondusif untuk pelaksanaan pendidikan karakter bangsa Pancasila dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data dengan angket, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila yang dikembangkan menghasilkan modul pembelajaran yang berkualitas dengan kriteria sangat valid menurut ahli materi dengan skor empiris 112 dan ahli media pembelajaran dengan skor empiris 124. Hal itu memiliki makna bahwa modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila sudah layak digunakan pada uji coba setelah dilakukan revisi berdasarkan saran dan masukan para ahli.------------------------------------------------------------Development of the Pancasila national character education module in boarding school-based junior secondary schoolsThis study aims to develop a Pancasila national character education module that is suitable to be applied in boarding-based secondary schools (SMP). The research uses Research and Development model. The subjects in this study were the teachers of the Islamic Boarding School-based Pancasila and Citizenship (PPKn) chosen purposively.  The selected school is a junior high school that is indeed conducive to the implementation of Pancasila nation character education and fulfills predetermined criteria. Data collection with questionnaires, interviews, observation, and document analysis. The data analysis technique uses qualitative and quantitative analysis. The results showed that the Pancasila national character education module developed produced a quality learning module with very valid criteria according to content expert judgment with 112 empirical scores and learning media expert judgment with a 124 empirical score. It means that the Pancasila national character education module is appropriate for use in trial after revision based on expert advice and input.
Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017
Authors: Halili Halili , Hartini Sri , Arpannudin Iqbal
Published: February 2020

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil analisis menunjukkan, pertama, MK sepenuhnya konsisten untuk menjadikan pasal mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon sebagai batu uji mengenai dapat diterima atau tidaknya sebuah permohonan dalam perkara sengketa pilkada 2017. Hal itu sebagai dampak dari diadopsinya proses dismissal (dismissal process). Kedua, penegakan keadilan prosedural dalam peradilan sengketa pilkada oleh MK tidak secara serta merta in line dengan perwujudan keadilan elektoral yang bersifat substantif. Ada kecenderungan bahwa putusan dismissal yang dilakukan oleh MK cenderung mengabaikan keadilan substantif. Ada dua hal yang potensial membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK, yaitu; 1) tenggat waktu yang menyimpang asas nunc pro tunc dan 2) ambang persentase selisih hasil suara dalam sengketa pilkada, yaitu tidak lebih dari 0,5%, 1%, 1,5% atau 2%.--------------------------------------------------------The performance of the Constitutional Court in realizing electoral justice in simultaneous regional elections in 2017This article aims to describe the enforcement of procedural and substantive justice in the 2017 regional head election dispute court by the Republic of Indonesia Constitutional Court (MK). The approach used is qualitative with the content analysis method. The results of the analysis show, first, the Court is fully consistent in making the article regarding the deadline for submitting applications and legal status of the applicant as a test stone regarding whether or not an application can be accepted in a 2017 election dispute case. It is as a result of the dismissal process. Second, the enforcement of procedural justice in the election dispute court by the Constitutional Court is not necessarily in line with the realization of substantive electoral justice. There is a tendency that the decision dismissal carried out by the Constitutional Court tends to ignore substantive justice. There are two things that have the potential to make the procedure of proceedings unable to realize substantive justice in the Pilkada dispute trial process in the Constitutional Court, namely; 1) deadlines that deviate the principle of nunc pro tunc and 2) the threshold of the percentage of the difference in vote results in the election dispute, which is not more than 0.5%, 1%, 1.5% or 2%.
Penguasaan technological pedagogical content knowledge calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Authors: Rahmadi Imam Fitri
Published: February 2020

Analisis Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) perlu dilakukan dalam rangka memahami tingkat pengetahuan guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi pada pembelajaran abad 21. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan profil tingkat penguasaan TPACK calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang. Studi menggunakan metode self-report measure dalam bentuk survei. Secara keseluruhan, tingkat penguasaan TPACK calon guru PPKn termasuk dalam kategori baik. Namun, penguasaan pada technological knowledge, content knowledge dan technological pedagogical content knowledge memiliki total nilai rata-rata yang lebih rendah. Perlu diperhatikan setiap butir pernyataan yang memiliki nilai rata-rata lebih rendah daripada total nilai rata-rata pada setiap domain pengetahuan. Setiap lembaga pendidikan tenaga kependidikan perlu melakukan analisis TPACK supaya mengetahui apakah calon guru yang sedang dididik sudah memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat mengajar sesuai dengan tuntutan dan karakteristik pembelajaran abad 21.-------------------------------------------------------------------------------------Analyzing Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) is needed to understand teachers' knowledge in term of integrating technology in 21st-century learning. This study to explore TPACK confidence of preservice civic education teachers at the Department of Civic Education, Faculty of Teacher Training And Education, Universitas Pamulang. The study used a self-report-measure method in the form of a survey. Overall, the TPACK confidence of preservice civic education teachers in a good category. However, the confidences in technological knowledge, content knowledge, and technological pedagogical content knowledge, have a lower average total score. It should noticed regarding statement items that have a lower average convictions than the technical average rating at each knowledge domain. Teacher education institute needs conducting a TPACK analysis to find out whether preservice teachers who are educated already have the appropriate teaching knowledge for demands and characteristics of 21st-century learning.
Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia
Authors: Taufikkurrahman Taufikkurrahman
Published: February 2020

Partai Politik memiliki peran strategis dalam konsolidasi demokrasi setelah Indonesia merdeka khususnya setelah bergulirnya era reformasi. Kehadiran partai politik memiliki fungsi urgen untuk diperhatikan dan diberikan ruang. Salah satu fungsinya adalah pada recruitment politik dalam pengisian jabatan politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Fungsi tersebut akan dirasa berbeda karena sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia agak berbeda dengan sistem negara lain sekalipun sama-sama menggunakan sistem presidensial. Fungsi recruitment dapat dilihat pada sistem pemilu yang diselenggarakan di Indonesia baik pada pemilihan anggota legislatif atau juga dalam pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu terdapat perbedaan fungsi partai secara kelembagaan pada dua kekuasaan tersebut. Pada kekuasaan legislatif, partai politik diberikan ruang yang cukup fundamental dengan diberikannya hak membentuk fraksi sesuai afiliasi politik sehingga akan memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga perwakilan. Sedangkan pada kekuasaan eksekutif, sekalipun partai politik tidak diberikan hak yang sama karena indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial tetapi pengaruh partai politik pada kekuasaan eksekutif dilakukan dalam hubungan ketatanegaraan antara DPR dan Presiden dalam menjalankan wewenang masing-masing.--------------------------------------------------------------------------------------------Political parties have a strategic role in consolidating democracy after Indonesia's independence, especially after the reform era. The presence of the political party certainly has a vital function to be considered and given space. One of its features is in political recruitment in filling political positions in the executive and legislative powers in Indonesia. This function is different because the government system implemented in Indonesia is somewhat different from other countries' systems even though they use presidential systems together. The recruitment function can see in the electoral system held in Indonesia both in the legislative elections and also in the election of the pair of Presidents and Vice Presidents. Besides that, there are differences in party functions institutionally in the two powers of eager. In legislative power, political parties are given a reasonably fundamental space by giving them the right to form a faction according to political affiliation so that it will facilitate the carrying out of the functions of representative institutions. While the executive power, even though political parties not give the same rights because Indonesia uses a presidential system of government but the influence of political parties on the executive power is carrying out in constitutional relations between the parliament and the President.
Penumbuhan kemampuan berpikir kritis PKn melalui model numbered head together
Authors: Widiyaningrum Kurniasari , Purwanta Edi , Parsi Parsi
Published: February 2020

Kegiatan pembelajaran dengan model numbered head together (NHT) dilaksanakan untuk meningkatkan aspek kognitif dalam pembelajaran PKn. Aspek ini dapat dikembangkan dengan menanamkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model NHT merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan antusias siswa dalam mencari, mengolah, dan mempresentasikan hasil informasi yang telah diperoleh di depan kelas berdasarkan nomor yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Langkah pembelajaran model NHT diantaranya: 1) siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 2) setiap siswa mendapatkan nomor yang berbeda, 3) guru memberi tugas pada masing-masing kelompok, 4) siswa diminta menyelesaikan dan mendiskusikan jawaban bersama kelompok masing-masing, 5) guru memanggil salah satu nomor, kemudian siswa yang memperoleh nomor keluar dari kelompoknya dan menjelaskan tugas yang telah dikerjakan di depan kelas, 5) kelompok yang tidak mendapatkan giliran memberikan tanggapan dan masukkan kepada kelompok yang maju, 6) siswa bersama guru menyimpulkan hasil pekerjaan mereka.   This learning activity carried out to reveal the cognitive aspects of learning civics. This aspect can be developed by teaching students’ critical thinking skills. The NHT is a learning model that prioritizes students’ enthusiasm in searching, processing, and presenting the results of information that has obtain in front of the class based on the numbers obtained by each student. The learning step of the NHT model are as follows: 1) students are divided into small groups, 2) each student gets a different number, 3) teacher give an assignment to each group, 4) students ask to complete and discuss answers with the group respectively, 5) the teacher calls one of the numbers, then the students who gets the teaching comes out of the group and explains the assignment that has been done in front of the class, 6) student and teacher summarizes the results of their work together.
Pudarnya peran mamak minangkabau perantauan di Kota Yogyakarta terhadap kemenakan
Authors: Widihastuti Setiati , Kuncorowati Puji Wulandari , Nurhayati Iffah
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan kekeluargaan  masyarakat Minangkabau yang merantau ke Kota Yogyakarta dan realisasi peran mamak Minangkabau yang merantau di Yogyakarta terhadap kemenakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali domain-domain yang berkaitan dengan permasalahan pokok ”Sejauhmana peran mamak perantauan Minangkabau di Yogyakarta terhadap kemenakannya”,  yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi  beberapa fokus permasalahan penelitian yang terbagi dalam beberapa domain. Merantau ke   Yogyakarta mampu  menginspirasi    perantau  asal Minangkabau untuk membentuk keluarga baru yang berbasis   keluarga inti (nuclear family), menggantikan ikatan lama yang berbasis pada keluarga luas matrelinial.  Saat berada dalam lingkaran keluarga luas matrelinialnya,  seorang suami tidak mempunyai posisi urgen  terhadap anaknya   karena sang anak menjadi tanggung jawab  mamak. Namun terbentuknya keluarga inti dan  menguatnya peran harta pencaharian menyebabkan posisi kaum laki-laki semakin kuat di depan istri dan anak-anaknya.  Akibat dari semakin dominannya peran harta pencaharian pada satu sisi, dan  semakin minimnya  harta pusaka  menopang kehidupan keluarga inti,  menyebabkan hubungan mamak-kemenakan yang diikat secara fungsional oleh harta pusaka semakin melemah. Merantaunya  keluarga Minangkabau  ke Yogyakarta  sedikit banyak telah  melemahkan simpul-simpul ketaatan pada adat Minangkabau.  Dengan meninggalkan teritorial hukum adat dan  melepaskan  diri dari ketergantungan pada harta pusaka, semakin  melemahkan  hubungan mamak-kemenakan yang secara fungsional diikat oleh harta pusaka.  Bisa dipastikan bahwa peran   mamak terhadap kemenakan tidak lagi bisa direalisasikan secara maksimal, utamanya dalam hal: a) mempersiapkan kemenakan mejadi pemimpin di lingkungan  paruik, kaum dan suku, b) menentukan arah pendidikan dan membiayai pendidikan  kemenakan, c) mengatur perjodohan kemenakan, mencarikan jodoh dan membiayai perhelatan perkawinan kemenakan-----------------
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PSAK NO 7 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI
Authors: Annisa Harijanto Vania Nur
Published: February 2020

Abstrak : Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Psak No 7 Tentang  Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi pihak berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 52 perusahaan yang bergerak dalam sektor utama dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang didapatkan dari website BEI. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskesdastisitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi, (2) ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi. Kata kunci: Struktur Kepemilikan, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi
THE EFFECT OF FINANCIAL INCENTIVES SCHEME TOWARD INTENTION TO DISCLOSE FRAUD
Authors: Kartika Ikhsanti Dian , Sari Ratna Candra
Published: February 2020

Abstract : The Effect of Financial Incentives Scheme toward Intention to Disclose Fraud. The purposes of this research is to examine the effect of financial incentive scheme toward intention to disclose fraud. This research is an experimental research using experimental factorial design 1x1 between subject. The population of this study was 81 Undergraduate Accounting Students of the Faculty of Economics, Yogyakarta State University, year 2016. Validity test using Face Validity. The research hypothesis was processed using a One-Way ANOVA statistical test.The result of this research showed that there is an effect of financial incentives scheme on the intention to disclose fraud with a significance value of 0.000. Keywords : Financial Incentives Scheme, Disclosing Fraud, Whistleblowing
PENGARUH LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2016
Authors: Savitri Diana , Priantinah Denies
Published: February 2020

Abstrak: Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2016 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2013-2016, (2) Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Auditor sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Leverage terhadap Manajemen Laba. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling memperoleh data sebanyak 68. Leverage berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba. Dewan Komisaris Independen tidak memoderasi hubungan Leverage terhadap Manajemen Laba. Kepemilikan Institusional tidak memoderasi hubungan Leverage terhadap Manajemen Laba. Kualitas Auditor tidak memoderasi hubungan Leverage terhadap Manajemen Laba.Kata kunci: Manajemen Laba, Leverage, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kualitas Auditor.
PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PERSEPSI ANGGOTA DEWAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN APBD DI KABUPATEN KLATEN
Authors: Arvitaningrum Rahmanti , Taman Abdullah
Published: February 2020

Abstrak: Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran dan Persepsi Anggota Dewan tentang Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan APBD di Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran dan Persepsi Anggota Dewan tentang Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan APBD di Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Klaten yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel dengan metode sampel jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan APBD, (2) Persepsi Anggota Dewan tentang Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan APBD, dan (3) Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran dan Persepsi Anggota Dewan tentang Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengawasan APBD.Kata kunci: Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran, Persepsi Anggota Dewan tentang Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan APBD
Detection of Postictal Generalized Electroencephalogram Suppression: Random Forest Approach
Authors: Li Xiaojin , Tao Shiqiang , Jamal-Omidi Shirin , Huang Yan , Lhatoo Samden D , Zhang Guo-Qiang , Cui Licong
Published: February 2020

Background

Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is second only to stroke in neurological events resulting in years of potential life lost. Postictal generalized electroencephalogram (EEG) suppression (PGES) is a period of suppressed brain activity often occurring after generalized tonic-clonic seizure, a most significant risk factor for SUDEP. Therefore, PGES has been considered as a potential biomarker for SUDEP risk. Automatic PGES detection tools can address the limitations of labor-intensive, and sometimes inconsistent, visual analysis. A successful approach to automatic PGES detection must overcome computational challenges involved in the detection of subtle amplitude changes in EEG recordings, which may contain physiological and acquisition artifacts.

Objective

This study aimed to present a random forest approach for automatic PGES detection using multichannel human EEG recordings acquired in epilepsy monitoring units.

Methods

We used a combination of temporal, frequency, wavelet, and interchannel correlation features derived from EEG signals to train a random forest classifier. We also constructed and applied confidence-based correction rules based on PGES state changes. Motivated by practical utility, we introduced a new, time distance–based evaluation method for assessing the performance of PGES detection algorithms.

Results

The time distance–based evaluation showed that our approach achieved a 5-second tolerance-based positive prediction rate of 0.95 for artifact-free signals. For signals with different artifact levels, our prediction rates varied from 0.68 to 0.81.

Conclusions

We introduced a feature-based, random forest approach for automatic PGES detection using multichannel EEG recordings. Our approach achieved increasingly better time distance–based performance with reduced signal artifact levels. Further study is needed for PGES detection algorithms to perform well irrespective of the levels of signal artifacts.
The Perceptions of and Factors Associated With the Adoption of the Electronic Health Record Sharing System Among Patients and Physicians: Cross-Sectional Survey
Authors: Wong Martin CS , Huang Junjie , Chan Paul SF , Lok Veeleah , Leung Colette , Wang Jingxuan , Cheung Clement SK , Wong Wing Nam , Cheung Ngai Tseung , Ho Chung Ping , Yeoh Eng Kiong
Published: February 2020

Background

The electronic health record sharing system (eHRSS) was implemented as a new health care delivery platform to facilitate two-way communication between the public and private sectors in Hong Kong.

Objective

This study aimed to investigate the perceptions of and factors associated with the adoption of eHRSS among patients, the general public, and private physicians.

Methods

Telephone interviews were conducted in 2018 by using a simple random sampling strategy from a list of patients who had enrolled in the eHRSS and a territory-wide telephone directory for nonenrolled residents. We completed 2000 surveys (1000 each for enrolled and nonenrolled individuals). Private physicians completed self-administered questionnaires, including 762 valid questionnaires from 454 enrolled physicians and 308 nonenrolled physicians.

Results

Most participants (707/1000, 70.70%) were satisfied with the overall performance of the eHRSS. Regarding registration status, most nonenrolled patients (647/1000, 64.70%) reported that “no recommendation from their physicians and family members” was the major barrier, whereas more than half of the physicians (536/1000, 53.60%) expressed concerns on “additional workload due to use of eHRSS.” A multivariate regression analysis showed that patients were more likely to register when they reported “other service providers could view the medical records” (adjusted odds ratio [aOR] 6.09, 95% CI 4.87-7.63; P<.001) and “friends’ or family’s recommendation or assistance in registration” (aOR 3.51, 95% CI 2.04-6.03; P=.001). Physicians were more likely to register when they believed that the eHRSS could improve the quality of health care service (aOR 4.70, 95% CI 1.77-12.51; P=.002) and were aware that the eHRSS could reduce duplicated tests and treatments (aOR 4.16, 95% CI 1.73-9.97; P=.001).

Conclusions

Increasing the possibility of viewing patients' personal medical record, expanding the sharable data scope for patients, and highlighting the benefits of the system for physicians could be effective to enhance the adoption of the eHRSS.
The Public Health Impact and Policy Implications of Online Support Group Use for Mental Health in Singapore: Cross-Sectional Survey (Preprint)
Authors: Roystonn Kumarasan , Vaingankar Janhavi Ajit , Chua Boon Yiang , Sambasivam Rajeswari , Shafie Saleha , Jeyagurunathan Anitha , Verma Swapna , Abdin Edimansyah , Chong Siow Ann , Subramaniam Mythily
Published: February 2020

BACKGROUND

The wide mental health treatment gap continues to pose a global and local public health challenge. Online support groups are on the rise and could be used to complement formal treatment services for mental health.

OBJECTIVE

This study aimed to examine the prevalence of online support group use and explore factors associated with the use in the general population using data from a national cross-sectional mental health survey in Singapore.

METHODS

Singapore residents aged 18 years and above participated in a nationally representative household survey in which the World Health Organization Composite International Diagnostic Interview 3.0 was administered by trained interviewers to examine the use of online support groups for mental health. Multiple logistic regressions were used to analyze the association of online support group use with various sociodemographic and health factors.

RESULTS

A total of 6110 respondents with complete data were included in this study. Overall, 10 individuals per 1000 adults (1%) reported seeking help from online support groups for their mental health problems. Compared to younger adults (those aged 18 to 34 years) and those with university education, individuals aged 50 to 64 years (P<.001; OR 0.1, 95% CI 0.0-0.3) and those with preuniversity qualifications (P=.02; OR 0.1, 95% CI 0.0-0.8) were less likely to use online support groups for mental health, respectively. Participants with a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) mental disorder were 6.8 times more likely (P<.001; 95% CI 3.0-15.4) to use an online support group; in particular, individuals with major depressive disorder (P<.001; OR 5.4, 95% CI 2.1-13.8) and obsessive compulsive disorder (P=.01; OR 3.5, 95% CI 1.3-9.7) were more likely to use an online support group for their mental health.

CONCLUSIONS

Online support groups could be used to complement formal treatment services, especially for mood and anxiety-related disorders. As online support group use for mental health issues may be more prevalent among younger people, early detection and accurate information in online support groups may guide individuals toward seeking professional help for their mental health problems.
Co-Designing a Mobile App to Improve Mental Health and Well-Being: Focus Group Study (Preprint)
Authors: Alqahtani Felwah , Winn Andrea , Orji Rita
Published: February 2020

BACKGROUND

Recent advances in mobile technology have created opportunities to develop mobile apps to aid and assist people in achieving various health and wellness goals. Mental health apps hold significant potential to assist people affected by various mental health issues at any time they may need it, considering the ubiquitous nature of mobile phones. However, there is a need for research to explore and understand end users’ perceptions, needs, and concerns with respect to such technologies.

OBJECTIVE

The aim of this paper is to explore the opinions, perceptions, preferences, and experiences of people who have experienced some form of mental health issues based on self-diagnosis to inform the design of a next-generation mental health app that would be substantially more engaging and effective than the currently available apps to improve mental health and well-being.

METHODS

We conducted six focus group sessions with people who had experienced mental health issues based on self-diagnosis (average age 26.7 years, SD 23.63; 16/32, 50% male; 16/32, 50% female). We asked participants about their experiences with mental health issues and their viewpoints regarding two existing mental health apps (the Happify app and the Self-Help Anxiety Management app). Finally, participants were engaged in a design session where they each sketched a design for their ideal mental health and well-being mobile app.

RESULTS

Our findings revealed that participants used strategies to deal with their mental health issues: doing something to distract themselves from their current negative mood, using relaxation exercises and methods to relieve symptoms, interacting with others to share their issues, looking for an external source to solve their problems, and motivating themselves by repeating motivational sentences to support themselves or by following inspirational people. Moreover, regarding the design of mental health apps, participants identified that general design characteristics; personalization of the app, including tracking and feedback, live support, and social community; and providing motivational content and relaxation exercises are the most important features that users want in a mental health app. In contrast, games, relaxation audio, the Google map function, personal assistance to provide suggestions, goal setting, and privacy preservation were surprisingly the least requested features.

CONCLUSIONS

Understanding end users’ needs and concerns about mental health apps will inform the future design of mental health apps that are useful to and used by many people.
Profil Lipid Penderita Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Authors: Fusvita Angriani
Published: February 2020

Background: Based on data on cases of deaths from AIDS in Southeast Sulawesi Province, the highest number of AIDS deaths was found in the city of Bau-bau. Metabolic related disorders are common in people with HIV / AIDS, namely insulin resistance, lipodystrophy, and dyslipidemia. Research conducted by Adewole et al. (2010) explains that in people infected with HIV, they have shown various lipid abnormalities.Objective: to find out the lipid profile of AIDS patients in the city of Bau-bau Southeast Sulawesi.Method: This type of research is descriptive in cross-sectional study by examining lipid profiles in AIDS patients as many as 29 people as samples in the city of Bau-bau with a continuous flow analyzer method. Samples are obtained by accidental sampling method. Data were analyzed descriptively.Results: HDL levels in AIDS patients were low (≤ 45 mg / dL) as many as 29 people (100%). Cholesterol levels in AIDS patients have normal results (≤ 200 mg / dL) as many as 29 people (100%). LDL levels in normal AIDS patients (≤ 130 mg / dL) are 29 people (100%). Triglyceride levels in AIDS patients were high (200 mg / dL) as many as 29 people (100%).Conclusion: Lipid profiles in AIDS patients found high triglyceride levels, normal LDL and cholesterol levels, and low HDL levels in AIDS patients
Critical Literacy and Literacies
Authors: Serpa Sandro , Santos Ana Isabel
Published: February 2020

Literacy emerged as a concept that meant the application of reading, writing and numeracy skills in the individual’s everyday context. Nowadays, the concept of literacy takes on a central and multivariate dimension and is mobilized in several contexts, such as digital literacy, sustainability literacy and ocean literacy, just to name a few. This paper seeks to discuss these multiplicities of literacies through an approach supported in the critical literacy concept, as well as the implications of this stance.
BRNS Sponsored National Symposium: Radiotracer Techniques: Improve Nutritional Status and Health of Animals and Plants
Authors: Indore CDIP
Published: February 2020

BRNS Sponsored National Symposium on

"Radiotracer Techniques: Improve Nutritional Status and Health of Animals and Plants" 

Organized By: Chameli Devi Institute of Pharmacy, Indore

Saturday, 1st February 2020
Archivos, acervos y corpus documentales físicos y digitales: ciencia, tecnología y sociedad
Authors: Tornay María Laura , Vega Natalia , Namiuti Cristiane , Santos Jorge Viana , Almeida José Rubens Mascarenhas de
Published: February 2020

Tanto como otras áreas de reflexión conceptual, metodológica y cognitiva, la temática de los archivos y corpus documentales constituye un momento de necesaria consideración en las investigaciones desarrolladas dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Desde la constitución de éstas como disciplinas aspirantes al rango científico en el siglo XIX, la apelación a fuentes de información que permitieran la reconstrucción de aspectos de lo social y humano fue indicada, tipificada, analizada y pautada en manuales de diversos tipos para el estudio de aquellos objetos cuyo tratamiento excluía la experimentación directa y requería, en cambio, la observación documental. La “Revista Binacional Brasil – Argentina: Diálogo entre las Ciencias”, en el presente volumen (v. 8, n. 1) trae obras que aborden cuestiones relativas a la formación, preservación, accesibilidad y utilización para la investigación de archivos, acervos y fondos documentales físicos o digitales, públicos y/ o privados de fuentes escritas, fotográficas, visuales, audiovisuales, orales y otras, con temáticas diversas que reflexionen sobre sus usos sociales y científicos en investigaciones propias del campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades, en particular Lingüística, Historia, Memoria, así como sus relaciones con las tecnologías. Además de este tema, el volumen también incluye artículos del flujo continuo de la revista que no necesariamente se ajustan al dossier: Archivos, Acervos y Corpus Documentales físicos y digitales: Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Archivos del distrito fluvial Paraná Medio en el Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná
Authors: Musich Walter Nelson
Published: February 2020

Resumen

En el marco de una investigación histórica con aportes pluridisciplinarios iniciada en 2013 sobre el Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos (Argentina), distintos aspectos de su rol como cabecera de la región fluvial del Paraná Medio y elemento primario en la formación de un ámbito institucional y barrial de trabajo y sociabilidades, venimos llevando adelante una tarea de identificación, relevamiento, digitalización, sistematización y análisis de sendos archivos existentes en el edificio principal del Distrito portuario, inaugurado en 1916 para el personal administrativo y profesional contratado por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Durante un siglo, la producción documental de la entidad ha sido preservada allí en espacios, mobiliario y contenedores apropiados e incluye escritos (manuscritos e impresos), planos y cartografía fluvial, gráficos y fotografías. Con este trabajo procuramos dar somera cuenta de su diversidad y valor testimonial, como así también destacar su importancia en tanto patrimonio documental de la historia de la ciudad, la región y el país a lo largo del siglo XX.

Palabras Claves: Puerto Nuevo de Paraná. Archivos. Siglo XX.

Resumo                   

No contexto da pesquisa histórica com contribuições multidisciplinares começou em 2013 sobreo Porto Novo da cidade de Paraná, capital da província de Entre Rios (Argentina), vários aspectos de seu papel como cabeçalho da região fluvial do Paraná Médio e elemento primária na formação de um escopo de trabalho institucional e de vizinhança e sociabilidade, estamos desenvolvendo um trabalho de identificação, pesquisa, digitalização, sistematização e análise dos respectivos arquivos no edifício principal do distrito portuário, inaugurado em 1916 para o pessoal administrativo e profissional contratado pela Direção Geral de Obras Hidráulicas ​​do Ministério de Obras Públicas da Nação. Durante um século, a produção documental da entidade foi preservada em espaços, móveis e contêineres apropriados e inclui planos escritos (manuscritos e impressos) e cartografia fluvial, gráficos e fotografias. Com este trabalho, tentamos dar um breve relato de sua diversidade e valor testemunhal, bem como destacar sua importância como patrimônio documental da história da cidade, da região e do país ao longo do século XX.

Palavras chaves: Porto Novo do Paraná. Arquivos. Século XX.
ABORDAGEM FAMILIAR NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Authors: Teixeira Paloma Natal , Brito Nicolle Silva Lopes de , Anjos Jamile Pereira Dias dos , Aguiar Raquel Sousa Leite
Published: February 2020

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, realizado no segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019, com uma família residente na área de abrangência de uma Estratégia de Saúde da Família, através da aplicação das ferramentas: genograma, F.I.R.O., P.R.A.C.T.I.C.E.,  ciclo de vida familiar e entrevista semiestruturada, com o objetivo de relatar a vivência de profissionais de saúde da equipe de Estratégia Saúde da Família do município de Montes Claros, Minas Gerais, quanto à aplicação das ferramentas de abordagem familiar como parte do processo diagnóstico situacional de uma família cadastrada na área de abrangência da equipe de saúde. Através da aplicação das ferramentas houve melhor acesso da equipe à família, facilitando a reorganização familiar, bem como diálogo e comunicação intrafamiliar. Portanto, o estudo da família possibilitou o fortalecimento de vínculos entre a equipe e seus usuários, favorecendo a eficácia da intervenção.
Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap OCB (Organizational Citizenship Behaviors) (Studi Kasus Karyawan Koperasi Sadar Sejahtera Sumatera Selatan)
Authors: Zufriah Deniyati
Published: February 2020

Technological developments in the era of globalization are increasingly fast demanding every company to develop strategies and management policies, especially in the field of human resources (HR), other factors that influence the work environment, and organizational commitment, where the better both can create job satisfaction in employees can even indirectly form organizational citizenship behavior. The purpose of this study was to examine and analyze the effect of job satisfaction, organizational commitment and work environment on organizational citizenship behavior (OCB) employees of Sadar Sejahtera Cooperative, South Sumatra. This study uses a quantitative approach. The study was conducted at the Sadar Sejahtera Cooperative in September 2019. The population in this study was 145 respondents while the sample used was 100 respondents. The sampling method uses nonprobability sampling and the sampling technique uses purposive sampling. The data analysis technique used in the study is multiple linear regression test. The analysis showed that partially job satisfaction (p value = 0.001); organizational commitment (p value 0.001) and work environment (p value = 0.025) affect Organizational citizenship behavior. Furthermore, simultaneous job satisfaction, organizational commitment and work environment influences organizational citizenship behavior (OCB) employees of Koperasi Sadar Sejahtera, South Sumatra with a calculated F value of 0,000.
Is the increasing rate of unemployment a worst nightmare facing South Africa?
Authors: Molefe Edward Kagiso
Published: February 2020

Unemployment remains one of the major economic and social challenges facing both developed and developing countries. To date, it still remain a policy concern particularly in developing countries where lot of people go through long spells of joblessness, considerable loss of individual income and severe cut in standard of living. In South Africa, Unemployment has been unquestionably high particularly among the youth. This follows the publicized Stats SA quarterly labour survey of 2019 that revealed a 1.8 percentage points increase from 27.2% in the second quarter of 2018 to 29 per cent in the second quarter of 2019. Therefore, the primary motivation of this current study was to analyse the effects of increasing unemployment is South Africa with the aim of recommending possible solutions to the problem.  The study employed annual time series data spanning the period 1989 to 2019. The results of the study revealed that GDP per capita, gross national income growth and literacy levels are negatively related with unemployment. This implied that increase in these variables would assist with unemployment reduction in South Africa.
Influence of Culture on Investment Decisions: A Cross-Sectional Study of Ghanaian Population
Authors: Bonna Adu , Awobgo-Moah Amoah Robert
Published: February 2020

Abstract: This study seeks to explore the influence of culture on the investment decisions of Ghanaians. It is motivated by the perception that Ghanaians show no enthusiasm for long-term investments or life insurance products. To explore this problem, we used a random sampling, quantitative cross-sectional technique to administer a set of questionnaires to a cross-section of 120 Ghanaians residing in the City of Columbus, Ohio, U.S.A. Hofstede’s five cultural dimensions were used as the theoretical framework to guide the study. The results showed that Ghanaians prefer short-duration risk-free investments to long-duration risky investments. Ghanaian investors are not aggressive in gathering and analyzing financial information before making investment decisions. Their investment decisions are influenced by others, intuition, comfort and security, and their belief systems, rather than rational analysis of information, and risk-reward relationships derived from financial models. The use of intuition and information passed on from relatives, family members and others in making investment decisions paves the way for cultural factors to influence investment decisions. We conclude that cultural values have significant influence on the investment decisions of Ghanaians. The study seeks to motivate investors to examine and broaden their cultural awareness to enable them to develop financial plans to achieve their investment goals. We recommend that to overcome negative cultural influence on investment decision making, financial education should be vigorously pursued to broaden financial literacy.
An Application of Financial Ratio Analysis on Concordat Firms: A Model Suggestion on Construction Firms Listed in Borsa Istanbul
Authors: OZYESIL Mustafa
Published: February 2020

The main purpose of this study is to apply a detailed financial ratio analysis on the firms that have declared concordat, to determine which kind of financial ratios predict the more successful preliminary estimations and to form a model according to the findings obtained and to apply this model to the firms operating in Borsa Istanbul construction sector. For this purpose, the last 5 years' financial statements of the two companies whose shares are traded on Borsa Istanbul and declared concordat are analyzed by the ratio analysis method. As a result of the analysis, it was found out that the ratios that gave the strongest concordat signal are the liquidity and financial structure ratios. According to the results of the analysis, a model that can be used for the general of the companies is proposed by giving weight to each rate type. In order to test these findings, the model is applied to the financial statements of three companies operating in Borsa Istanbul construction sector and financial ratio scores of firms are calculated over the years. According to the results of the analysis, it is found that the financial situation of the construction firms is much better than the ones of the firms that has declared concordat. However, when the construction firms are compared with each other, it can be stated that YYAPI is lagging behind others in terms of financial performance.
The Unintended Consequences of Tax Policy: How Mississippi's Ad Valorem Tax Structure Led to Environmental Devastation
Authors: Black William H.
Published: February 2020

This is a story in two parts. The first describes the timber industry and the ad valorem tax structure in Mississippi during the first several decades of the 20th century. The second introduces Ran Batson, an entrepreneur and lumber mill operator, whose history illustrates the adverse consequences of the Mississippi ad valorem tax as it inspired extensive clear-cutting of forests and resulting devastation. Fortunately, the Mississippi tax structure has subsequently changed to a more favorable approach, and in the last several years of his life, Ran Batson learned the benefits possible from managing his land holdings in a more environmentally sensitive manner.
A Sámi Community Wins Case against the Swedish State in the Supreme Court
Authors: Ravna Øyvind
Published: February 2020

On 23 January 2020, the Supreme Court of Sweden delivered an historic verdict in favour of the Girjas sameby in a lawsuit against the Swedish State over a long-standing dispute over the right to administer hunting and fishing rights in the Girjas land management area. Rooted in Sámi customary law, ILO Convention 169 and the UN Declaration of Indigenous Peoples, the verdict is a milestone in the development of Sámi law in Sweden. It may also have an impact on the other Nordic countries, in particular Norway.
PROTECTION OF THE SEA REGION FROM OIL POLLUTION BY TANKER SHIP
Authors: Kristiani Purwendah Elly
Published: February 2020

In the context of national law, Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) provides an understanding of the environment as a unitary space with all objects, forces, and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, continuity of life, and the welfare of humans and other living things. Environmental protection has general principles, namely: Sovereignty over natural resources and the responsibility not to cause damage to the environment of other states or areas beyond national jurisdiction; Principle of preventive action; Cooperation; Sustainable development. Specifically the mandate of the 1945 Constitution is spelled out in the weighing section of Law Number 32 of 2009 concerning Protection of Environmental Management (UUPPLH) which states that a good and healthy environment is the human right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the Law 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This law states that environmental protection and management are systematic and integrated efforts undertaken to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and / or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement.