bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGARUH EKSTRAK PROPOLIS TERHADAP EKSPRESI CASPASE 3, PROLIFERASI DAN INDUKSI APOPTOSIS PADA SEL KANKER KOLON (CELL LINE WiDr)
Authors: Anandani Esti Tantri , Kusnanto Paulus , Purwanto Bambang
Published: May 2018

Kanker kolorektal mencapai sepuluh persen dari total tipe tumor di seluruh dunia dan merupakan kanker dengan mortalitas tertinggi di seluruh dunia. Kejadian kanker kolon terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk baik di negara berkembang maupun negara maju. Kemoterapi belum memberikan hasil yang optimal dan sering menimbulkan efek samping yang serius karena pada umumnya tidak bekerja spesifik pada sel kanker tetapi juga pada sel normal. Banyak bahan alam yang berpotensial untuk dikembangkan sebagai agen kombinasi seperti propolis, jinten, tapak dara, mengkudu, dan daun dewa. Propolis merupakan suplemen nutrisi yang dihasilkan oleh lebah dan telah digunakan sebagai pengobatan tradisional di dunia. Propolis sudah banyak dijadikan bahan penelitian karena aktivitas antibakteri, antijamur, antivirus dan hepatoprotektifnya. Propolis dan senyawa lainnya telah digunakan untuk mengobati inflamasi, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan agen anti kanker. Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian propolis dari daerah Kerjo, Karanganyar, Indonesia terhadap ekspresi caspase 3, proliferasi dan induksi apoptosis pada kultur sel kanker kolon (cell line WiDr).  Penelitian menggunakan desain eksperimental laboratorik dengan post test with control group design. Penelitian menggunakan kultur sel WiDr (sel kanker kolon) dengan pemberian ekstrak ethanol propolis (EEP). Pengamatan ekspresi caspase 3 dengan metode imunositokimia, sedangkan pengamatan proliferasi dengan metode doubling time dan induksi apoptosis dengan metode double staining. Hasil Penelitian didapatkan EEP dengan IC50 sebesar 140 µg/mL meningkatkan ekspresi caspase 3 sebesar 42,1% dibandingkan kelompok kontrol 6,89%. EEP meningkatkan ekspresi caspase 3 sebanding dengan peningkatan konsentrasi EEP. EEP dengan dosis konsentrasi 70, 140, 280 µg/mL mampu menekan proliferasi baik pada proliferasi jam ke-24, 48 , maupun 72. EEP dengan IC50 sebesar 140 µg/mL meningkatkan induksi apoptosis sebesar 53,16% dibandingkan kelompokkontrol 0,64%. Pemberian EEP meningkatkan induksi apoptosis sebanding dengan peningkatan konsentrasi EEP. Penelitian ini menunjukkan bahwa EEP mempunyai sifat antiproliferasi dan mampu menginduksi apoptosis pada sel WiDr.  Kata kunci: EEP, caspase 3, proliferasi, apoptosis, WiDr
GAMBARAN HISTOPATOLOGI EKSPRESI INTERFERON GAMMA (IFNγ) PADA FIBROADENOMA MAMMAE (FAM) DAN INVASIVE NO SPECIAL TYPE (NST) BREAST CARCINOMA
Authors: Prastyo K Yuni , Sadhana Udadi , Puspasari Dik
Published: May 2018

International Agency for Research Cancer tahun 2012 melaporkan bahwa 1,7 juta wanita menderita kanker payudara. Penyakit ini masih menjadi penyebab utama kematian kanker pada wanita. Fibroadenoma merupakan lesi jinak payudara yang sering ditemukan. Terdapat 50% dari seluruh biopsi payudara.. Morfologi terbanyak pada keganasan payudara adalah Invasive NST breast carcinoma sebanyak 70%-80%. Berbagai faktor terlibat dalam pertumbuhan tumor payudara, antara lain genetika, diet, faktor reproduksi, hormon dan imunitas. Gangguan mekanisme imun memiliki peran penting pada patogenesis terjadinya tumor. Wanita dengan tumor payudara memperlihatkan adanya kekacauan pada sistem imun tubuh. Hal ini ditandai dengan rendahnya kadar Interferon ᵧ dan peningkatan IL4, IL6 serta IL10. Murine melaporkan tentang peran penting Interferon ᵧ dalam kekebalan tumor. Ketika terjadi penurunan kadarnya, secara spontan akan memicu tumbuhnya tumor. Interferon ᵧ sitotoksik pada beberapa sel-sel ganas dan memiliki aktivitas anti-angiogenik. Namun, penggunaannya di klinis masih terbatas. Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan adanya perbedaan ekspresi Interferon ᵧ pada sediaan histopatologi. yang terdiagnosis sebagai fibroadenoma mammae intrakanalikular dan perikanalikular variant (FAM) dan Invasive No Special Type (NST) breast carcinoma. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional dengan desain case control. Sampel terbagi 2 yaitu kelompok dengan diagnosa  fibroadenoma mammae intrakanalikular dan perikanalikular variant  sebanyak 10 sampel dan kelompok Invasive NST breast carcinoma  sebanyak 27 sampel. kemudian dilanjutkan pemeriksaan imunohistokimia interferon γ. Data yang terkumpul tidak terdistribusi normal, sehingga dilakukan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Fishers exact dan hipotesis satu arah (one-sided). Data hasil Penelitian diolah menggunakan uji Fisher’s exact dan hipotesis satu arah (one sided) dan didapatkan tingkat signifikansi p = 0.036 (p < 0.05). Terdapat perbedaan proporsi ekspresi Interferon γ yang positif antara FAM intrakanalikular dan perikanalikular variant dan NST, di mana proporsi ekspresi positif Interferon γ pada FAM intrakanalikular dan perikanalikular variant lebih besar dari pada NST. Secara statistik perbedaan ini bermakna (p < 0.05). Dapat disimpulan bahwa terdapat perbedaan bermakna tentang ekspresi interferon ᵧ pada sediaan histopatologi fibroadenoma mammae intrakanalikular dan perikanalikular variant dibanding pada sediaan Invasive NST breast carcinoma KataKunci: Interferon γ, fibroadenoma mammae, Invasive breast carcinoma of No Special Type
HUBUNGAN ANTARA LATIHAN FISIK DAN KAPASITAS VITAL PARU (KV) SERTA VOLUME EKSPIRASI PAKSA DETIK PERTAMA (VEP1) PADA SISWA PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DI SUKOHARJO
Authors: Basuki Sri Wahyu , Jeny Agus Siswanto
Published: May 2018

Kapasitas pernapasan penting untuk mengetahui fungsi ventilasi sistem pernapasan. Kapasitas pernapasan yang normal akan mencukupi kebutuhan oksigen sel sehingga metabolism sel optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama latihan fisik dan kapasitas vital paru (KV) serta volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1) pada siswa pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Subyek penelitian ini adalah siswa pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Sukoharjo. Metode pengambilan sampel secara purposive random sampling. Besar sampel 42 orang yang terdiri atas 21 (50%) sampel responden dan 21 (50%) sampel kontrol.. Hasil penelitian diuji dengan uji statistik uji t tidak berpasangan  dan Mann Whitney. Hasil penelitian tentang hubungan latihan fisik dan KV dengan uji analisis diperoleh nilai P = 0,000. Hasil  penelitian tentang hubungan latihan fisik dan VEP1 dengan uji analisis uji t tidak berpasangan   diperoleh nilai P = 0,000. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang bermakna antara latihan fisik dan kapasitas vital paru serta volume ekspirasi paksa detik pertama pada siswa pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kata Kunci: KV,VEP1, latihan fisik
HUBUNGAN JUMLAH TROMBOSIT DENGAN JUMLAH ERITROSIT PADA PASIEN INFEKSI VIRUS DENGUE DI RS X SURAKARTA
Authors: Hidayatullah Muhammad Alim Abdul Majid , Aisyah Riandini
Published: May 2018

Supresi sumsum tulang merupakan kondisi yang biasa terjadi pada pasien terinfeksi dengue. Keadaan ini  menyebabkan penurunan hematopoiesis. Secara teoritis, hal ini akan menurunkan jumlah trombosit dan eritrosit dalam darah tepi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan korelasi antara jumlah trombosit dan eritrosit pada pasien terinfeksi dengue. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi dengan pendekatan cross sectional. Data yang dikumpulkan dari rekam medis pasien sebanyak 40 pasien yang didiagnosis sesuai kriteria diagnostic WHO 2009, diagnosis dikonfirmasi dengan uji serologis, dan usia di bawah 14. Pasien yang memiliki riwayat anemia hemolitik autoimun (AIHA), purpura trombositopenia idiopatik (ITP), anemia, dan riwayat transfusi darah dikeluarkan dari penelitian ini. Kami menggunakan uji korelasi Pearson dengan software untuk menganalisa data. Rerata jumlah trombosit= 95.625 (52,63) 103 /mm3 dan rerata jumlah eritrosit= 4,83 (0,41) 106/mm3 . Uji korelasi Pearson antara jumlah trombosit dan eritrosit diperoleh nilai r= 0,215 dan nilai p= 0,182, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah trombosit dan eritrosit pada pasien yang terinfeksi dengue. Kata Kunci: infeksi virus dengue, trombosit, eritrosit
A bioluminescent system of fungi: prospects for application in medical research
Authors: Osipova Z.M. , Shcheglov A.S. , Yampolsky I.V.
Published: May 2018

Bioluminescence is chemical oxidation of a small luciferin molecule by air catalyzed by luciferase and accompanied by the emission of photons in the visible spectrum. This reaction is used in bioluminescent bioimaging, the method for the visualization of organism’s interior. Bioimaging is a popular tool used in medical research. However, it has an unfortunate drawback: it requires introduction of external luciferin to the system before every experiment. In this work we discuss a possibility of developing an autonomous luminescent system in eukaryotes based on the bioluminescent system of higher fungi.
Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer
Authors: Hakim Muhammad Lutfi
Published: May 2018

Syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menghindari mereka dari kemudaratan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.Hal ini merupakan konsep dasar dari maqasid al-syariah sejak abad pertengahan Islam (era pemikiran klasik) yang dijelaskan Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat. Namun kemudian konsep maqasid al-syariah ini mengalami perkembangan dan menjadi sebuah paradigma baru (new paradigm) dalam filsafat hukum Islam kontemporer, yaitu  maqasid al-syariah yang dipopulerkan oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru ini terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan/pelestarian), sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada development (pengembangan) dan right (hak).
'Azal dan Dampaknya dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi terhadap Pandangan Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulum al-Din)
Authors: Nasution Muhammad Syukri Albani
Published: May 2018

Tujuan kajian ini membahas tentang beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana hubungan 'azal dengan pemutusan kelahiran. Kedua, bagaimana pengaruh 'azal terhadap hubungan seksual suami-isteri. Ketiga, bagaimana pengaruh hubungan seksual melalui 'azal terhadap kejiwaan menurut al-Ghazali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka karya al-Ghazali Ihya' 'Ulum al-Din. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ghazali memperbolehkan 'azal berdasarkan dalil-dalil dalam nass ajaran Islam. Al-Ghazali menjelaskan pendapatnya dengan mengemukakan bahwa dasar yang pasti untuk melarang 'azal tidak ada, sebab larangan dalam Islam bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (nass) yaitu ketentuan yang jelas di dalam al-Qur'an maupun hadis atau membuat qiyas dengan nass tersebut. Menurut pendapatnya, jika 'azal merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga ekonomi keluarga maka usaha-usaha tersebut merupakan tindakan yang sah menurut hukum Islam.
Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamaluddin 'Abd Ar-Raziq serta Pengaruhnya terhadap Hari Arafah
Authors: Nursodik Nursodik
Published: May 2018

Diskursus perumusan kalender Islam menjadi sangat penting adanya, mengingat setiap peradaban manusia dituntut untuk menciptakan suatu sistem kalender yang dapat mengatur tatanan waktu dalam kehidupan sosial (muamalah) maupun keagamaan (ibadah). Dalam Islam sendiri kalender menjadi salah satu fungsi utama dalam hal untuk penetapan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Adapun persoalan yang terjadi dalam penentuan awal bulan selalu mengundang polemik yang nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat. Salah satunya dengan banyaknya kriteria penentuan awal bulan dan tidak adanya kesepakatan untuk menyatukan kalender secara global.  Tulisan ini membahas gagasan pemikiran Jamaluddin 'Abd ar-Raziq  tentang kalender Islam global.Astronom dari Maroko ini mengusulkan konsep kalender Islam Terpadu (Unifikatif) dengan prinsip 'satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia'.Tulisan ini juga difokuskan untuk menelusuri pemikiran kalender Islam internasional terpadu Jamaluddin 'Abd ar-Raziq dalam sudut pandang astronomi dan fikih dan pengaruhnya terhadap penyatuan hari arafah di dunia Islam.
Makelar Kasus dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam
Authors: Abdulahanaa Abdulahanaa
Published: May 2018

Makelar kasus pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap suatu proses administrasi penegakan hukum. Dengan demikian,berdasarkan fakta-fakta, makelar kasus terlanjur diidentikkan sebagai pekerjaan yang berpendapatan tidak halal. Masalahnya adalah di satu sisi mekelar kasus terlanjur dikonotasikan sebagai pekerjaan yang tidak halal, di sisi lain eksistensi makelar kasus menjadi â€œkebutuhanâ€ yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, perlu dikaji landasan filosofis normatifnya dalam hukum Islam. Dasar hukum  makelar kasus secara prinsip dapat dirujuk dalam Usul Fikih dengan menggunakan metode al-maslahah al-mursalah, kemudian dijabarkan secara operasional dengan menggunakan metode akad ijarah. Secara spesifik tidak ditemukan dalil dari al-Qurâ€™an dan hadis Nabi SAW tentang  makelar kasus.Akan tetapi secara umum dalil-dalil tentang prinsip-prinsip muamalah, khususnya yang berkaitan dengan ijarah, secara deduktif dapat digunakan sebagai dasar hukum makelar kasus. Esensi  makelar kasus dalam perspektif  filosofis normatif adalah salah satu pekerjaan yang dapat dibenarkan dengan berdasar pada konsep dan kaedah-kaedah mencari rezeki melalui akad ijarah (upah-mengupah). Oleh karena itu, seorang makelar kasus dibolehkan (halal) menerima uang jasa (ujrah) dari kliennya yang disepakati kedua pihak sepanjang mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hukum ijarah.
Pidana Perpajakan dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Farkhani Farkhani
Published: May 2018

Di berbagai negara, pajak menjadi salah satu unggulan bagi pemasukan keuangan negara. Negara-negara dengan pajak yang sangat tinggi menjadi negara yang sering kali muncul kasus-kasus penghindaran pajak, manipulasi dan upaya-upaya lain untuk mengurangi beban pajak. Dalam Islam disebut jarimah perpajakan. Dalam perspektif hukum Islam, jarimah perpajakan dapat diijtihadkan sanksi hukum yang tepat dengan melihat pada kasus yang telah terjadi dan kaidah-kaidah hukum yang dapat digunakan sebagai istinbat hukum. Secara garis besar, seluruh jarimah perpajakan dikategorikan sebagai jarimahtaâ€™zir, yakni kejahatan yang sanksi hukumnya diserahkan dan ditetapkan kepada pemerintah atau penyelenggara kekuaasaan negara di bidang legislatif dan yudikatif. Pengecualiannya dapat diterapkan pada kasus korupsi di sektor pajak. Jarimah ini dapat dimasukkan ke dalam jarimahsariqah yang had maksimalnya adalah potong tangan. Namun karena korupsi adalah kejahatan luar biasa dengan akibat buruk yang luar biasa pula, bisa jadi had(hudud) itu menjadi salah satu dari alternatif sanksi hukum, dan sanksi hukum maksimalnya bisa saja lebih besar dari itu, misalnya hukuman mati.
Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce
Authors: Ghofur Abdul
Published: May 2018

Tulisan ini menelaah keberadaan elemen khiyar dalam transaksi jual beli melalui internet atau e-commerce. Dalam konsep fikih, khiyar merupakan satu konsep yang melekat dalam transaksi jual beli. Khiyar dalam bisnis Islami memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya dan kerugian bagi semua pihak. Akan tetapi khiyar dalam transaksi e-commerce terdapat beberapa persoalan, antara lain tidak bertemunya dua orang yang bertransaksi dan tidak adanya barang pada saat tersebut.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis khiyar yang dapat diberlakukan dalam e-commerce berbeda dengan jual beli sistem tradisional. Pertama, dengan tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli maka e-commerce tidak mungkin melakukan khiyar al-majlis. Kedua, pada prinsipnya dalam  e-commerce ini yang paling mungkin untuk diterapkan adalah khiyar al-syart. Meski demikian, e-commerce dengan model pembayaran sebelum pengiriman, merchant dapat juga menerapkan khiyar al-aib. Demikian pula dalam e-commerce model  cash on delivery (COD), merchant dapat menerapkan khiyar al-ruâ€™yah, namun keduanya sudah harus diperjanjikan dulu. Dengan demikian khiyar al-syart dapat menjadi pengikat kedua khiyar yang lain tersebut.
Pola dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Perbankan Syariah di Indonesia
Authors: Faozan Akhmad
Published: May 2018

Artikel ini mengkaji tentang pola dan urgensi positivisasi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang perbankan syariah di Indonesia.  Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwa satu-satunya landasan penerapan kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah.Namun demikian, kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara termasuk dalam kegiatan usaha perbankan syariah.Ini disebabkan karena Indonesia bukanlah negara Islam yang menjadikan fatwa sebagai salah satu dasar hukumnya.Dengan demikian, positivisasi fatwa-fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah sangatlah urgen bagi perkembangan perbankan syariah agar operasionalnya di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat.Positivisasi fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia. Anggota Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia bersama dengan DSN-MUI menyusun draft peraturan berdasarkan fatwa tersebut dan diajukan kepada pimpinan Bank Indonesia untuk disahkan menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Kompilasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah.
Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma)
Authors: Zayyadi Ahmad
Published: May 2018

The concept of good governance on Us}u>l al-Fiqh perspective is directed towards how to utilize the methods offered in the science of Us}u>l al-Fiqh to formulate Islamic legal principles to respond to the latest problems of all issues, and here I will specifically address the issue of good governance in the perspective of contemporary Islamic law. In this case, seeing the many problems, especially the corruption of governance, requires us to examine the current reality of these governance conditions for better, professional, responsible, trustworthy, and so on. One of them is by developing the concept of good governance with the hope of contributing to the development of better bureaucratic governance in accordance with the principles and values â€‹â€‹in Islamic law such as equality, tolerance (tasa>muh), justice, welfare, consultation (syu>ra>), honesty, objectivity (comprehensiveness) and so on become an indication of good and clean governance. The approach used is the Us}u>l al-Fiqh approach as the epistemological and philosophical basis in Islamic law by describing the theory of new Us}u>l al-Fiqh as applied theory in exploring the values â€‹â€‹of public services (good bureaucracyâ€“good governance or other terms that can be called clean governance) in the eyes of contemporary Islamic law.
Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis
Authors: Huda Miftahul
Published: May 2018

The reality of the difference in applying Islamic law in the context of marriage law legislation in modern Muslim countries is undeniable. Tunisia and Turkey, for example, have practiced Islamic law of liberal nuance. Unlike the case with Saudi Arabia and the United Arab Emirates that still use the application of Islamic law as it is in their fiqh books. In between these two currents many countries are trying to apply the law in their own countries by trying to bridge the urgent new needs and local wisdom. This is widely embraced by modern Muslim countries in general. This paper reviews typologically the heterogeneousness of family law legislation of modern Muslim countries while responding to modernization issues. Typical buildings seen from modern family law reforms can be classified into four types. The first type is progressive, pluralistic and extradoctrinal reform, such as in Turkey and Tunisia. The second type is adaptive, unified and intradoctrinal reform, as in Indonesia, Malaysia, Morocco, Algeria and Pakistan. The third type is adaptive, unified and intradoctrinal reform, represented by Iraq. While the fourth type is progressive, unifiied and extradoctrinal reform, which can be represented by Somalia and Algeria.
Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia
Authors: Alfin Aidil , Busyro Busyro
Published: May 2018

The differences of laws in marriage registration have generated argumentative conflicts among the ulama. Some of them agree and the others disagree. Ulama who agree say that proscribing secretly marriage (nikah siri) is in accordance to Islamic law. Even though the regulation about marriage registration has been written in The Indonesian Act No. 1 of 1974 on Marriage and in the Compilation of Islamic Law in Indonesian, the practice of secret marriage is still existed among Indonesian Muslim society. They base their practices on what some of local ShafiiyahUlema say all the time that this kind of marriage is in accordance to shariâ€™ah. It is common to say that Shafiâ€™ischool of law is the largest shariâ€™ahschool of law in Indonesia. In the sociology of Islamic law, most of the scholars in Indonesia who adhere to the Shafi'i school and also most of the Indonesian Muslim community adhere to the same school, may have a significant influence on the constraints of reform of Islamic law related to the registration of marriages in particular and other matters about marriage in general contained in the Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law in Indonesia.
Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia Perspektif Legal System Theory
Authors: Masdar Masdar
Published: May 2018

Cash waqf in Indonesia has been long enough implemented based on some rules enacted by government and other rules defined by The Waqf Board of Indonesia (BWI). However, the implementation of cash waqf has not reached the level of success. Therefore, this article studies the application of cash waqf law in Indonesia according to Friedmanâ€™s legal system theory. The legal system theory of Friedman firstly looks at the substance of the law, which is the rules or regulations; and secondly it examines the structure of the law, encompassing the law enforcement agencies, such as judge, prosecutor, police and legal counselors. And lastly the theory examines the element of legal culture, which is a response from Muslim society. The first two examinations indicate that there is nothing to be a problem. But from the last examination there is a problem regarding the trust from Muslim society. From the legal culture point of view, the implementation of cash waqf by the government, which is performed by BWI, needs attracting societyâ€™s credentials in order to improve and maximize the performance of cash waqf in Indonesia.
Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online
Authors: Ridwan Ridwan
Published: May 2018

In Islamic law, the position of incentives in the economic transaction becomes a determinant factor for the validity of a contract. The technical and consent in the formulation of classical jurisprudence is done physically, marked by a meeting between the parties involved in a contract site. The communication technology revolution has spawned an online-based transaction model that is e-commerce, or e-marketing, through internet technology tools where the parties involved do not meet physically and the contract object cannot be handed over directly. This reality illustrates the existence of gap in the Islamic law theory with an empirical practice that requires a legal answer. This article proves that online-based economic transactions are legitimate contracts in the view of Islamic law based on legal analogy argument, i.e.to equate an online contract with an orderpurchase contract. The construction of consent in an online-based contract must be based on certain norms, namely clarity of specification of goods, means of payment and technicality, technical delivery of goods, terms of the contract cancellation and terms of dispute. These detailed and rigorous rules are an illustration of the importance of caution in conducting online transactions to avoid losses by adhering to the sadd al-zari>â€™ah method in order to close the possibility of emerging harmful.
Menyoal Hukum Nikah Misyar dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid al-Asliyyah dan al-Tab'iyyah dalam Perkawinan Umat Islam
Authors: Busyro Busyro
Published: May 2018

The main purpose of marriage is having progeny besides for having happy and restful life. It is common saying that every people that get married are having kids besides other purposes in their lives. Unlike the purpose of common marriage, the main purpose of nikah misya>ris not for having kids. Yet, nikah misya>r is the marriage that aims only to have life together legally and to get sexual pleasure. This kind of marriage is done like common marriage in Islamic law that still fulfils the requirements and the principles of marriage. Some of Ulamas see that nikah misya>r is allowed to do. They argue that the purpose of marriage is not only for having descendant, but also for enjoyment and happiness. Ignoring to have kids in marriage aim actually is not a digression of Islamic rules. Otherwise, some of Ulama strongly forbid this kind of marriage because it does not actualize the interest of marriage that is to have posterity. However, in maqa>á¹£id al-aá¹£liyyah (primary purpose of syariâ€™ah) and maqa>á¹£id al-tabâ€™iyyah (secondary purpose of syariâ€™ah) view, nikah misya>r should be banned because it clearly infringes the will of The Lawmaker, al-SyÃ¢riâ€™ (Allah).
Dekonstruksi Hijab (Kajian Sosio-Historis terhadap Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam)
Authors: Nuroniyah Wardah
Published: May 2018

Hijab has always been a controversial issue. Some Muslims consider it a mandatory command of God, while others consider it a cultural practice that can change so that the law is not the wearing of hijab itself. This paper examines the meaning of hijab in the Qur'an by using a mechanism commonly referred to as double investigations / double movement, i.e. by examining the context of the first time the hijab was revealed, to whom and how was the social construct of the hijab when the verses of hijab was firstly enforced. The next investigation is the semantic meaning contained in the hijab rhetoric and its sociological implications. In terms of the methodology for this study of hijab, the authors perform a falsification test to find out whether the hijab concept that has existed is still relevant to present reality or not, and to seek the truth that is adapted to the present reality. This paper concludes that the Qur'anic teaching on hijab can adapt to the context of a modern woman as smoothly as it adapted to the early Muslim community 14 centuries ago. This adaptation can be proven if the Qur'anic texts are interpreted by taking into account the social context of Muslim societies with their social changes.
MENYOAL HUKUM NIKAH MISYȂR DALAM POTENSINYA MEWUJUDKAN MAQȂṢID AL-AṢLIYAH DAN TAB’IYAH DALAM PERKAWINAN UMAT ISLAM
Authors: Busyro Busyro
Published: May 2018

AbstrakTujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, sedangkan tujuan-tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap terjadi akad pernikahan, maka sudah merupakan suatu kemestian bagi setiap pasangan suami istri mempunyai keinginan mendapatkan keturunan dari pernikahan mereka, di samping keinginan-keinginan lainnya yang membuat pasangan suami istri menjadi senang dan bahagia. Berbeda dengan nikah misyâr, walaupun syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi, sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun dalam pernikahan ini tujuan utama yang hendak dicapai bukan untuk mendapatkan keturunan. Kehalalan berdua-duaan, berhubungan suami istri, mendapatkan kesenangan biologis, sepertinya menjadi tujuan utama pernikahan. Dalam konteks inilah, sebagian ulama membolehkan terjadinya nikah ini, karena menurut mereka tujuan yang hendak dicapai dalam pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga untuk mendapatkan kesenangan. Tujuan untuk mendapatkan kesenangan itu tidak dapat dikatakan menyimpang dari aturan agama. Sebagian lainnya justru mengharamkannya karena pernikahan ini tidak bertujuan untuk mewujudkan maslahah utama dari pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan. Apabila dihubungkan dengan kajian maqâṣid al-aṣliyah dan maqâṣid al-tab’iyah, maka pendapat ulama yang membolehkan terjadinya nikah misyâr ini sepertinya tidak sesuai dengan keinginan al-Syâri’ dalam mensyariatkan menikah. Oleh karena itu selayaknya pernikahan tersebut dilarang.Kata Kunci: Nikah misyâr, maqâṣid al-aṣliyah, maqâṣid al-tab’iyah, keinginan al-Syâri’The main purpose of marriage is having progeny besides for having happy and restful life. It is common saying that every people that get married are having kids besides other purposes in their life. Unlike nikah misyâr, that the main purpose of having married is not for having kids. Yet, nikah misyâr is the marriage that aimed is only for having life together allowed and getting sexual pleasure. This kind of marriage is done like common marriage in Islamic law that still fulfilling the requirements and the principles of marriage. Some of Ulama see that nikah misyâr is allowed to do. They argued that the purpose of marriage is not only for having descendant, but also for enjoyment and happiness. Ignoring to have kids in marriage aim actually is not a digression of Islamic rules. Otherwise, some of Ulama strongly forbid this kind of marriage because it does not actualize the interest of marriage that is to have posterity. However, in maqâshid al-ashliyyah (primary purpose of Syari’ah) and maqâshid al-tab’iyyah (secondary purpose of Syari’ah) view, nikah misyâr should be banned because it clearly infringe will of al-Syâri’ (Allah).misyâr, maqâṣid al-aṣliyah, maqâṣid al-tab’iyah, will of al-Syâri’
Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak (Studi Naskah Serat Angger-Angger Suryangalam dan Serat Suryangalam)
Authors: Anafah Naili
Published: May 2018

Learning the history of law and establishment and also the changing of legislation regulation in pre-colonial period is an interesting thing and hoped to be able to give input for the experts of Indonesia law in the frame work of rearrangement Indonesia law system. We will get description how the type of legislation regulation which prevails in Indonesia before Dutch held invention of law when Dutch was colonizing Indonesia. This article will find various guidelines to the understanding that the literature of java is and important source for the history of development islam law in Indonesia.The writer will examine the manuscript of law which was created in Demak kingdom period, that was serat angger-angger and suryangalam and serat suryagalam. This article will discuss how the setting of sosio cultural and the politics of Demak kingdom as the place which was what forms the background of appearing the manuscript of serat angger-angger. The writer finds the law principles in serat angger-angger suryangalam and serat suryagalam
Bom Bunuh Diri: Antara Jihad dan Teror
Authors: Mustofa Imam
Published: May 2018

Policy of western countries, especially the United States against some Muslim countries in the Middle East region led to a backlash and generate assistance in various ways. One way or form of resistance which is by suicide bombing. Even this kind of action does not only happened in the region or the state which is being colonized or war zone, but also often happened in a peaceful country like Indonesia. This paper attempt to uncover the law suicide bombing in perspective of Islamic law by classifying into two, the first suicide bombing as a jihad and second, suicide bombings as terror. This article tries to answer the questions when suicide bombing can be categorized as jihad? What are the conditions or requirements? And when its categorized as terror? The answer in this paper derived from qualitative research. This research is library research toward source texts of Islam, including the fatwas and opinions of ulama, especially contemporary ulama. Author using a theory of maÅŸlahah which is the purpose of shari'a (maqashid al-syariah) as basis for reviewing the legal and categorized of suicide bombing. When a suicide bombing itself include maÅŸlahah by meeting various condition or requirements, then it is categorized as jihad. However, when its performed in peaceful area causes damage that reduces maÅŸlahah, suicide bombing is categorized as terror.
Materi dan Pendekatan Kajian Fikih Hisab Rukyat di Perguruan Tinggi Agama Islam
Authors: Marwadi Marwadi
Published: May 2018

Tujuan utama didirikannya Perguruan Tinggi Agama Islam adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam, serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Harapan pertama berkaitan dengan pengembangan kajian Islam secara akademis-ilmiah, kedua berkaitan dengan kontribusi nyata lembaga terhadap masyarakat sekitar. Fiqih hisab rukyat masuk dalam pembidangan ilmu agama Islam. Idealnya, lembaga PTAI yang bernaung di bawah Departemen Agama, mengembangkan fiqih hisab rukyat yang merupakan bidang ilmu yang tercantum dalam keputusan tersebut. Apalagi pembidangan ilmu ini disempurnakan dan sekaligus disetujui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam pengembangan fiqih hisab rukyat, PTAI dihadapkan pada berbagai persoalan. Pertama bahwa perkembangan fiqih hisab rukyat paska Ulugh Beg telah menurun karena menurunnya vitalitas peradaban Islam dan munculnya dikotomi antara agama dan sains yang pada gilirannya melahirkan pemisahan antara ilmu falak dan ilmu astronomi, minimnya peminat fiqih hisab rukyat di PTAI dan sedikitnya literatur fiqih hisab rukyat yang menjadi referensi perkuliahan fiqih hisab rukyat di PTAI yang berbahasa Indonesia. Mulai tahun 1983, muncul buku fiqih hisab rukyat yang digunakan di PTAI yaitu Ilmu Falak karya Abdurrahim, Ilmu Falak karya M. Sayuti Ali tahun 1997, Ilmu Falak: Teori Dan Praktek karya Susiknan Azhari tahun 2001, Ilmu Falak: Teori Dan Praktek karya Muhyiddin Khazin tahun 2004, Hisab Rukyat Dan Aplikasinya karya Encup Supriatna tahun 2007, Ilmu Falak Praktis karya Moh. Murtadho tahun 2008, Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi) karya A. Jamil tahun 2009 dan Ilmu Falak karya Maskufa tahun 2009. Namun dengan munculnya banyak literatur fiqih hisab rukyat tersebut juga dibarengi dengan materi yang komprehensif dan pendekatan yang empiris? Dari enam buku fiqih hisab rukyat yang diuraikan, empat buku masuk kategori komprehensif yaitu buku fiqih hisab rukyat yang digunakan di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Malang dan STAIN Metro lampung. Sedang dua lainnya tidak komprehensif yaitu buku fiqih hisab rukyat yang digunakan di UIN Bandung dan IAIN Banten. Pendekatan kajian yang sangat empiris digunakan dalam dua buku fiqih hisab rukyat yaitu yang ada di UIN Yogyakarta dan UIN Malang, yang cukup empiris ada pada buku fiqih hisab rukyat yang digunakan pada UIN Jakarta, UIN Bandung dan STAIN Metro Lampung. Sedang yang tidak empiris ada pada buku fiqih hisab rukyat yang digunakan pada IAIN Banten.
Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam
Authors: Fattah Damanhuri
Published: May 2018

Keadilan sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan yang menjadi hukum jagad raya atau universe. Keadilan adalah persoalan manusia sejagad, dan setiap individu maupun institusi terikat dengan kewajiban penegakkan keadilan ini. Keadilan (al-â€˜adalah), kebebasan (al-hurriyah) dan persamaan (al-musawah) merupakan sendi dasar ajaran Islam. Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan mutlak dan sempurna bukan keadilan relatif dan parsial seperti konsep hukum Yunani, Romawi maupun produk lainnya. Pesan dasar dan fundamental dari bangunan syariâ€™at Islam adalah untuk kemaslahatan kemanusiaan universal atau dalam terminologi yang lebih operasional adalah keadilan sosial. Tulisan ini ingin membahas masalah keadilan dalam ranah implementasi kajian hukum Islam. Dalam uraian pembahasannya, tulisan ini menjelaskan tiga contoh praktik implementasi nilai keadilan dalam kajian hukum Islam, yakni keadilan sosial dalam ajaran zakat, pemidanaan sebagai instrumen penegakkan keadilan hukum dan masalah keadilan gender.
Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat
Authors: Fathoni Ahmad
Published: May 2018

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Fenomena tersebut secara tidak langsung dapat membahayakan kekokohan akidah dan keimanan seseorang. Zakat, infaq dan sadaqah sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya menjadi persoalan pribadi, melainkan menjadi persoalan bersama. BAZ dan LAZ yang diatur dalam UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, harus diakui bahwa upaya untuk melegalkan syariâ€™ah zakat dalam bentuk undang-undang di negeri ini merupakan suatu kemajuan. Maka adalah suatu tanggung jawabÂ  moral dan sosialÂ  bagi setiap muslimÂ  dan pemerintah untuk merealisasikannya. Sebab dengan regulasi, tata kelola, sosialisasi sertaÂ  pengelolaan dan pendayagunaan yang amanah, professional dan didukung dengan legalitas hukum yang kuat, pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan terwujudProverty phenomena is familiar with muslim life in Indonesia. This phenomenaÂ  is not directly implicated toÂ  decline on the quality of akidah and faith. Zakat, infaq , and shadaqah are the instruments of abolishing proverty, which are not only seen as personal problem, but also communal problem. There fore, it must be seen as state responsibility. Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ) are Islamic socialÂ  institution that regulated with the law of zakat number 38 of 1999, have to be professional, trusteeship, and having a high integrity to increase the society welfare. These are the importanceÂ  mission of this regulation is not enough strongly to regulate and to optimalize the management of zakat in Indonesia.
Ambivalensi Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Fikih Perempuan
Authors: Arif Mahmud
Published: May 2018

In general, we know about Egypt very well, because of all this time, Egypt, especially Kairo, has been viewed as one of the centers of Islamic thought in the world. Naturally this country had a lot of Islamic thinkers, like Mahmud Syaltut (d. 1963) that has become the Rector of al-Azhar University. The influence of his thought overstepped the bounds of time and political territory. The Islamic jurisprudence is an inseparable legal thought from the fulfillment of social demands. One of the evidences is itsâ€™ response to actual issues, like gender equality represented in his opinions about domestical duty, women testimony, girl marriage, and poligamy. As a thinker in the Islamic jurisprudence, Syaltut has endeavored to respond such issues, including gender. As a reformer in the turbulent time, his reflection on such matters expressed critical preference, so frequently looked different from the prevalent opinion. In one side, his reflection was â€œliberalâ€ because of his bravery in stepping beyond the Islamic orthodoxy and the modernity, but in another side, his thought was â€œconservativeâ€if it was viewed from his endorsement to the old Islamic thought that reflected a gender bias. This showed the uniqueness and the ambivalence of his thought, so very interesting to being studied.
Manhaj Fikih Islam Kultural (Eksplorasi, Kritik, dan Rekonstruksi)
Authors: Huda Miftahul
Published: May 2018

Meskipun memancar dari sumber pokok yang sama, al-Quran dan Sunnah,  pemikiran hukum Islam (Fiqh) terus berkembang hingga kini menjadi varian-varian yang amat beragam. Di antara faktor penting yang mendorong keragaman tersebut adalah perbedaan perspektif tentang kemungkinan disertakannya   pertimbangan kontekstual dan masuknya elemen sosiokultur masyarakat dalam proses ijtihÄd. Bagi mereka yang menyetujuinya, elemen-elemen kultural dapat berperan dalam substansiasi, moderasi, seleksi, adaptasi dan instrumentalisasi konsep teoretik dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian suatu pekerjaan besar masih diperlukan untuk lebih mematangkan dan mengembangkan manhaj ini secara lebih komprehensif dan detail sekaligus merespons setiap keberatan dan kritik-kritik tajam yang dilontarkan oleh berbagai kalangan umat.  Upaya tersebut mencakup revitalisasi visi sosio-moralnya yang utama, pengembangan konsep metodologi yang lebih komprehensif dan detail sekaligus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan sains modern ke dalam bangunan pemikiran metodologisnya.
Kewajiban dan Hak Kepala Negara dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Masyhud Masyhud
Published: May 2018

Tulisan ini mendiskusikan tentang tiga hal, yaitu kekuasaan  kepala negara dan kepala pemerintahan, fungsi kepala negara dan posisinya sebagai khalifah, serta hak dan kewajiban  kepala negara. Hasilnya menunjukkan bahwa; pertama, dalam perspektif  politik modern, kekuasaan dalam suatu negara membawa perubahan sejalan dengan sistem negara demokratis dan modern yang ada. Salah satu diantaranya mengakibatkan pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, meskipun dalam prakteknya beberapa di antaranya saling berkombinasi. Kedua, pada sejarah Islamic Dustur, pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan bukanlah merupakan hal yang sangat penting, tetapi yang perlu  digarisbawahi  adalah fungsi dan posisi sebagai imam atau khalifah yang dalam konteks keilmuan adalah pemilik otoritas tertinggi dari pemerintahan negara. Ketiga, kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum Islam yang berdasar pada al-Quran  maupun al-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Political Backdrop of the Indonesian Marriage Law of 1974
Authors: Munfarida Elya
Published: May 2018

Penetapan UU Perkawinan tahun 1974 oleh pemerintah didasari oleh beberapa pertimbangan politis, yaitu, pertama, untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan positivisme negara yang memberikan kedaulatan dan kekuasaan bagi negara sebagai sumber makna hukum dan sosial. Kedua, penegasan atas otoritas hukum ini dimotivasi oleh keinginan untuk membangun kesadaran dan identitas national yang mengatasi kekuatan-kekuatan disintegratif dari perbedaan afiliasi etnis, agama dan bahasa. Ketiga, perhatian untuk meningkatkan status hukum dan sosial perempuan Indonesia. Keempat, politik akomodasi Orde Baru yang dipengaruhi oleh pragmatisme politik untuk menurunkan ketegangan sosial dan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Muslim untuk melawan kekuatan militer yang mengancam kekuasaan Orde Baru. Pendeknya, UU Perkawinan tahun 1974 diharapkan dapat dijadikan alat untuk melakukan transformasi politik dan sosial menuju masyarakat sipil dan negara yang beradab.
Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar untuk Pemberdayaan Mustahiq
Authors: Fakhruddin Fakhruddin
Published: May 2018

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai peranan sangat besar dalam peningkatan kualitas kehidupan umat Islam. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (hablun min Allah), namun juga bersifat horizontal (hablun min al-nas). Dengan sifatnya yang vertikal, zakat bisa meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa seorang muslim. Sedangkan dengan sifat horizontalnya, zakat bisa membantu seseorang yang sangat membutuhkan untuk mencukupi kehidupannya secara layak. Oleh karena itu, maka zakat mempunyai peluang yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, peluang yang sangat besar ini masih dalam â€œcatatanâ€ dan belum bisa diwujudkan dalam kehidupan umat Islam. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah umat Islam yang termasuk dalam golongan fakir miskin, bahkan negara-negara yang termasuk dalam negara dunia ketiga, mayoritas adalah negara-negara muslim. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi atas paradigma zakat yang selama ini difahami oleh umat Islam, baik dari segi kedudukan, obyek, mustahiq, dan model pendistribusiannya termasuk pengelolaannya.
Hukum Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ethico-Legal
Authors: Muhammad Muhammad
Published: May 2018

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dasar-dasar etika yang terabaikan dalam menentukan status hukum dari riba yang disetarakan dengan bunga dalam transaksi ekonomi dan keuangan modern. Selain untuk menentukan menempatkan dengan jelas perbedaan riba dan bunga juga untuk membangun pemahaman yang menyeluruh dalam menentukan status riba dan bunga yang berbeda. Pertama, Al Quran dan sunnah melarang riba berdsarkan pertimbangan hukum yang bersumber pada kemanusiaa, etis, dan moralitas. Kedua dalam memutuskan bahwa bunga adalah haram berdasar pada Qiyas illah, tidak berdasar alasan mengapa hal itu dilarang. Ketiga, para ulama mengabaikan posisi hikmah yang sebenarnya lebih tinggi dalam membahas riba dan hal itu melemahkan argumen dasar dalam memutuskan hukum riba dan bunga. Keempat, qiyas yang dapat diperluas menjadi tidak kuat karena fleksibel dan dinamis, di sisi lain hikmah lebih kuat karena berlaku sepanjang masa.
Pribumisasi Hukum Islam dalam Pesantren
Authors: Hastriana Anna Zakiyah
Published: May 2018

Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan  Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali  dengan unsur kebudayaan lokal-Nusantara. Demikianlah pemaknaan Islam dalam relasinya dengan tradisi. Lalu, bagaimana relasi keduanya jika memasuki ranah hukum Islam? Dan apakah institusi keagamaan khususnya pesantren juga mengalami inkulturasi? Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren menilai adat kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan pesantren melanggengkan tradisi tersebut dengan alasan bentuk dari pribumisasi Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Praktek ini dipertahankan karena pesantren melihat bahwa hukum agama yang bersifat transenden harus dikoneksikan dengan kearifan budaya setempat agar terjadi keharmonisan dan dinamisasi ketika hukum menghadapi perubahan zaman.
Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah
Authors: Sarmadi Akhmad Sukris
Published: May 2018

Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Pasal 185 tentang hukum ahli waris pengganti telah terjadi polemik di kalangan ahli hukum. Dasar berbedanya pendapat mereka adalah pada asumsi bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat lagi dilakukan penambahan hukum baru. Istilah ahli waris pengganti sudah dikenal lama melalui BW meski berbeda rincian dengan maksud yang ada pada KHI. Keadaan ini pula menyebabkan banyak kalangan ahli hukum di Indonesia menyamakan persoalan ahli waris pengganti di KHI dengan BW, meskipun sebenarnya berbeda. Tulisan ini berupaya membuktikan bagaimana aturan ahli waris pengganti dalam KHI dapat diterima melalui kajian teori objektif hukum (maqÄsid al-syariâ€™ah). Berdasarkan kajian maqÄsid al-syariâ€™ah, ahli waris pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam karena memenuhi unsur normatif dengan dasar nass sarih yang bertujuan kemaslahatan, baik dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI ini tidak melanggar ketentuan al-Qur'an yang bersifat ijbari.