bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Authors: Senen Senen , Kelib Abdullah
Published: May 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bagian harta waris anak angkat dalam kajian kompilasi hukum Islam. Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Dalam hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur’an, anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya karena tidak ada perkara yang membolehkan tuk mewarisi. Keadaan ini memunculkan perbuatan hukum berupa wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan kepada anggota keluarga yang secara hukum tidak memperoleh hak mewarisi dari si pewaris. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah orang tua yang tidak membuat wasiat kepada anak angkat tetap bisa mendapat bagaian dari harta warisan? (2) Kendala-kendala apa yang timbul dalam praktek wasiat wajibah untuk anak angkat? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Akibat hukum adanya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah munculnya Panggilan, Perwalian, Hak waris, Mahram kawin. Dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya.
Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil
Authors: Sunarto Sunarto
Published: May 2020

Tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. Kedudukan OJK diorientasikan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan Pola dan mekanisme yang dilakukan otoritas jasa keuangan pada lembaga keuangan mikro sangat lemah karena Fungsi pengawasan sebatas koordinasi, dan berkenaan dengan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip pun demikian. Disinilah peran OJK untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan BMT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kewenangan OJK melakukan pengawasan lebih esensial dibanding lembaga lain. OJK dalam praktiknya sangat mampu menjalankan perananya sesuai dengan ketentuan yang ada dan secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Perubahan regulasi bahwa OJK dapat menjalankan peran sebagai lembaga pengawas tentunya sangat penting untuk dilakukan. Selain itu harmonisasi peraturan untuk mengarahkan OJK sebagai salah satu lembaga independent pengawas Jasa keuangan sangat dibutuhkan agar dikemudian hari posisi OJK dapat menjadi kontribusi nyata pada pelaksanaan sistem keuangan pada BMT.
Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum
Authors: Syaefudin Muhammad
Published: May 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu. DKPP sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang tugasnya menangani permasalahan kode etik para penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini telah mencampuri wewenang dari KPUD Jawa Tengah, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, keputusan DKPP tidak bisa memberikan implikasi hukum terhadap proses pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, telah mengatur tugas dan kewenangan dari DKPP dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sementara DKPP mengeluarkan Putusan yang memerintahkan KPU untuk melakukan peninjauan kembali untuk mengembalikan hak konstitusional dari Rojikin sebagai Calon Anggota  DPRD Kota Semarang Jawa Tengah 2013, yang mana putusan tersebut merupakan bukan kewenangan dari DKPP, melainkan kewenangan dari KPU. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yaitu memerintahkan KPU untuk segera melakukan Peninjauan Kembali untuk mengembalikan hak konstitusional Rojikin, telah mengakibatkan diloloskannya Rojikin sebagai Calon Calon Anggota  DPRD Kota Semarang Jawa Tengah oleh KPU.
Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Authors: Abiyasa Pulung
Published: May 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kota Semarang. Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu serta perluasan kewenangan Bawaslu.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah  bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan bagaimana kendala dan solusi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Kendala Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat, adanya perbedaan persepsi/parameter dalam menyikapi pelanggaran pemilu, kurangnya komunikasi antara Bawaslu dengan KPU. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan memberikan pengarahan dan dorongan terhadap masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan pemilu, melakukan koordinasi pihak terkait supaya  ada kesamaan menilai suatu kasus sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, sebab kuncinya adalah adanya kordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga, melakuan koordinasi dan komunikasi yang cukup intens dengan instansi terkait.
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending
Authors: Priyonggojati Agus
Published: May 2020

Penelitian ini bertujuan  untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaran financial technology. Perubahan dalam bidang keuangan saat ini adanya Fintech (Financial Technology) salah satunya Peer to Peer lending. Menjamurnya fintech berbasis peer too peer lending di Indonesia sering menjadi masalah meskipun disisi lain juga jadi jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cepat dan mudah. Bahwa terhadap maraknya pinjaman online (Peer to peer Lending) maka pemerintah dalam hal ini adalah OJK ( Otoritas Jasa Keuangan) telah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakat serta menumbuhkan iklim usaha yang baik namun masalah yang dihadapi masyarakat mash terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending? Permasalahan – permasalahan apa yang timbul dalam  penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending serta bagaimana  solusinya dalam perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam  penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penyelenggaraan finansial teknologi yang berbasis peer to peer lending belum berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul dalam  penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending serta solusinya dalam perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam  penyelenggaraan financial technology  berbasis peer to peer lending belum melindungi masyarakat sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan serta kerjasama semua pihak untuk mewujudkanya.
Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda
Authors: Salim Agus
Published: May 2020

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisas penyelesaian sengketa hukum terhadap pemegang sertifikat  hak milik. Sertifikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah yang sama, maka salah satu harus dibatalkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda, penyelesaian kasus sertifikat ganda yang terjadi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normativf. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya sertifikat ganda disebabkan beberapa faktor, yaitu adanya itikad tidak baik dari pemohon sertifikat, adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan yaitu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis tanah, belum tersedianya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan karena domisili pihak yang berkepentingan berada di luar kota. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak dan melalui peradilan. Pada sisi lain perlu adanya ketentuan hukum acara khusus baik melalui musyawarah atau mediasi di BPN dan pengadilan apabila terjadi penyelesaian sengketa melalui litigasi.
Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Authors: Husaini Ahmad , Sukarna Kadi
Published: May 2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sengketa pemilihan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pengaturan tentang Kepala Desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian Kepala Desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa namun peraturan-peraturan tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana penyelesaian sengketa terkait terjadinya pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa pilihan kepala desa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimana solusi atas permasalahan Sengketa Pilihan Kepala Desa Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. (2) Beberapa kendala yang muncul adalah: Pertama, timbulnya perselisihan pada jangka waktu terkait dengan pelaporan protes atau pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa antara Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Kedua, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila terdapat perselisihan pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan pilkades tersebut. Namun hal tersebut kurang efektif karena Bupati/Walikota adalah jabatan politik. Solusinya apabila terjadi Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebaiknya diatur dalam peraturan yang ada.
Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf Yang Berstatus Letter C Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
Authors: Wibawa Raden Ari Setya
Published: May 2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa proses sertifikat tanah atas tanah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pelaksaan perwakafan di Indonesia sangat sederhana, cukup ditandai oleh rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa syarat tertentu sesuai ajaran hukum islam. Cukup diikrarkan dihadapan nadzir dan saksi, maka telah dianggap selesai pada pencatatan desa saja. Sebagai akibatnya sering tidak ada usaha pengadministrasian resmi pada instasi berwenang, sehinga tidak adanya kepastian hukum didalamnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)  pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah yang terdahulu. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengenai wakaf untuk benda tidak bergerak yang dalam hal ini adalah tanah, dilakukan berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2 Tahun 2017.  2) Fungsi tanah Wakaf  itu harus dipergunakan untuk sosial, keagamaan dan Kemanusiaan. 3) status tanah masih pertanian harus dilakukan ijin perubahan penggunaan tanah (IPPT) terlebih duhulu apabila akan didirikan bangunan dan harus sesuai dengan tata ruang.
Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan
Authors: Hidayat Rahmat , Soegianto Soegianto
Published: May 2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Penyelesaian debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang  telah didaftarkan. Perusahaan pembiayaan dalam pemberian kredit pada debitur sering kali mengalami persoalan terutama pada debitur yang wanprestasi, pinjam meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian baku antara perusahaan pembiayaan(kreditur) dengan debitur juga sering kali mengalami permasalahan,salah satunya atas ketidak pahaman terhadap peraturan perundangan yang ada,kondisi ekonomi dan karakter dari debitur sering kali melakukana tindakan yang di larang oleh undang-undang seperti memindah tangankan obyek jaminan fidusia. Permasalahan Penelitian ini adalah Penyelesaian debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang  telah didaftarkan sesuai dengan undang-undang No 42 tahun 199 tentang jaminan fidusia,dalam hal ini di terangkan tentang proses pendaftaran jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia,bagaimana penyelesaian  debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminanfidusia dan akibat hukumnya bagi debitur wanprestasi yang memindah tangankan obyek jaminan fidusia ke pada pihak ketiga sedangkan jaminan fidusianya sudah didaftarkan. Metode Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normative. Kredit  yang  diberikan  dengan  jaminan  fidusia berdasarkan  kepercayaan  terhadap  debitur  karena  barang  yang menjadi  jaminan  tetap  berada  dibawah  tangan  penguasaan  debitur. Adapun hambatan yang sering terjadi pada saat debitur wanprestasi kreditur sering mengalami kesulitan pada saat akan melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia dikarenakan objek jaminan fidusia tersebut sudah di pindah tangankan oleh debitur, padahal eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum sebagai upaya terakhir kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya.
Enhancing Students’ Writing Ability and Creativity through Project Based Learning on Greeting Card
Authors: Nurcahya Nurcahya , Sugesti Ikariya
Published: May 2020

This study focuses on the implementation of Project Based Learning (PjBL) in writing greeting card to enhance students’ writing ability and creativity. It is based on the classroom action research at the eighth grade of SMPN 1 Sumber, Cirebon, in the academic year of 2019/2020. The subject of the study were 32 students, they were 16 females and 16 males. This study was conducted into two cycles, and each cycle consisted of two meetings. The data were taken qualitatively and quantitatively. Qualitative data were taken from classroom observation, interview and pictures documentation. While quantitative data were taken from the writing test, including the students’ score on pre-test and post-test in each cycle. The findings showed that the use of PBL was able to enhance students’ writing ability. The implementation of PjBL strengthened students’ creativity since it enabled students to explore themselves while developing the greeting card. They were enthusiastic and active in participating during the teaching and learning process of writing. The findings showed that the students’ mean score in the pre-test was 67,8 and it increased to 94,15 in their post-test with the gain score 26,35, which indicated that the improvement was very significant.
Analysis of Variety of Learning Difficulties in Indonesian Language Education Students on English Language Courses at University of Ma'arif Nu Kebumen
Authors: Andika Alek , Mitsalina Endah
Published: May 2020

Mastery of English as an international language is a necessity at this time. Indonesia as a member of the AEC (ASEAN Economic Community) should properly prepare for this challenge by preparing a capable and skilled generation of the nation. English is an international language that is very important for communication and connecting people with the world in various aspects including education. The government shows its seriousness in improving English language skills to the nation's generation, namely by requiring English at the educational level. In reality, there are various difficulties faced by students when learning English, especially in learners / students who are not from the English department called ESP (English for Specific Purposes) Learners. This study aims to explore deeper into the variety of difficulties faced by students in learning English in students of Indonesian Language Education Study Program at FKIP University of Ma'arif NU Kebumen. This study uses a qualitative approach with questionnaire instruments, observation and in-depth interview. Analysis of research data was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that research subjects face a variety of difficulties learning English, namely: 1) lack of student confidence, 2) students rarely use English in daily life and, 3) lack of vocabulary mastery.
Writing Short Stories Using Twitter as a Media for Student’s Writing Skills
Authors: Romadhon Latifah Rakhma , Indriani Emma Dwi , Setiawan Kunrat Nur
Published: May 2020

The purpose of this research is to find out the improvement of students writing short story about their most memorable experiences using Twitter as their writing media. Samples was students of class IX SMP N 3 Tangerang with a total of 30 students. According to Hadi, M, S. (2019), to solve problems and improve the quality of learning, researchers use Classroom Action Research to reduce misconceptions. Researchers conducted 1 Pre-Test session and 2 Post-Test sessions. And researchers collected data in this study by using Qualitative data from the description of students writing story using Twitter. From the results of the study showed that by using social media Twitter as written media students can improve students’ ability to write English and increase students' experience in conveying their expressions with written stories. From the results of the Pre-Test session, there were only 2 students who scored between 60 to 64. And 28 students get grades below 60. While during the Post-test 1 session, there was an increase in students with a total of 2 students getting grades above 70. Then during the Post-Test 2 session, the increase in students improved with the achievement of student grades the highest is 80 and the lowest is 65.
The Impact of Online Learning: Student’s Views
Authors: Yusnilita Nopa
Published: May 2020

This study enlightment how the online learning bring out impact for students achievement. 20 students as participant in this study. The descriptive qualitative was used as method of the study.  Based on the result of questionnare 80% of online learning is interesting for students. 65% of students answer that online learning class are easier that regular class and 5% answer not.  85% of students always prepare their learning with taking notes or record it. 90% of students answer online learning practical for them. When talking about the time of online learning 7% of students feel disturb and hurry but 70% are not. 75% of students ask that online learning is cheaper than they should go to class, because they need to pay for bus fare, lunch, clothes etc. 68% of students always join discussion along the online learning. 75% of students feel more confidence joining online learning that face to face in class. That’s why 60% of students think online learning can improve high quality of learning. And 70% of the teacher always accomodate their students in learning. They teacher also give them feedback after they send their assignment and more of the students feel more confidence with online learning. In summary, online learning provide students practical and flexible way in learning, it also make them more creative and active. Online learning give them some benefit in learning.
Potency and power
Authors: Tessaro Lara
Published: May 2020

Building on a rich body of feminist scholarship on estrogen, this account interrogates how potent estrogenic cosmetics and consumer product labels emerged together, through the regulatory practices of scientists and lawyers, in mid-century Canada. Composed from archival and other primary sources, the story traces the development of Canada’s first cosmetic regulations – which applied only to cosmetic products containing estrogens. In 1944, “sex hormones” had been the first substances for which the Department of National Health and Welfare adopted labels in lieu of dose or potency standards under the Food and Drugs Act. With dose-response thresholds thus written out of the Sex Hormone Regulations, in 1949, regulators devised a new type of consumer product label that warned women to use estrogenic cosmetic products “with care”. Further regulatory amendments in 1950 appeared, on their face, to require positive proof of safety for estrogenic cosmetics, However, through varied administrative and enforcement practices that hinged upon “directions for use” in product labels, National Health officials quietly reintroduced dose-response logics back into estrogen regulation. As legal technologies for disciplining women consumers to regulate their own exposures, product labels were becoming instrumental. With labeling, estrogen catalyzed an early example of risk regulation in Canada.
Impact of Dietary Patterns and Nutritional Status on the Academic Performance of Omani School Students
Authors: Laila S. Al-Saadi  , Amanat Ali  , Mostafa I. Waly    , K.M. Al-Zuhaibi
Published: May 2020

In a cross-sectional study, we determined the dietary patterns and nutritional status of Omani school students (12-15 years), and their association with student’s academic performance. A study questionnaire, including a semi-quantitative food frequency questionnaire, was used to collect data. Results indicated that 36% of Omani school students regularly consumed breakfast, whereas only 21.7% had daily 3 meals. Similarly, 30.5% of students consumed fruits ≥ 2 serving/day, 26.6% consumed vegetables ≥ 3 serving/day, and 49.8% consumed fish ≥ 2 serving/week. Significant differences were observed regarding breakfast consumption among genders, regular intake of daily 3 meals, fruits, fish, avoiding soft drinks, nutritional knowledge, total energy and macronutrient intake. Based on BMI, 12.3 % of students were overweight, and 26.1% were obese. The students did not have enough nutritional knowledge and showed unhealthy dietary patterns indicated by their mediocre Omani Diet Scores. Daily energy and macronutrient intakes in males were significantly higher than females. Only fish intake, avoiding soft drinks, waist to height ratio (WHtR), and nutritional knowledge score showed significant associations with student’s academic performance. Healthy dietary patterns and improved nutritional status of school students showed a positive association with their academic performance, suggesting that more focus should be placed in developing healthy dietary patterns.
Detecting Biogenic Amines in Food and Drug Plants with HPLC: Medical and Nutritional Implications
Authors: Cao Boyang  , Alexander V. Oleskin    , Tatiana Vlasova
Published: May 2020

Background: This work reports the results of the initial stage of the project aimed at detecting neuroactive substances in tropical plants that are widely used as food and/or drugs.Methods: The content of neuroactive biogenic amines, e.g, dopamine (DA), norepinephrine (NE), epinephrine (E), serotonin (5-HT), and others was determined using high-performance liquid chromatography (HPLC) with amperometric detection in leaf samples from Plumeria rubra L. cv. acutifolia, Syzigium jambos (L.) Alston, Buxus megistophylla (or Euonymus japonicas cv. aureoma), and Cinnamomum bodinieri Levl.Results: The total fraction of disintegrated leaves contained (sub)micromolar concentrations of DA, NE, and 5-HT. They lacked E and the catecholamine precursor 2,3-dihydrophenylalanine (DOPA).Conclusions: From the data obtained, it is evident that heretofore unexplored tropical plants used in drug preparations (P. rubra and S. jambos) and as desserts (S. jambos) and spices (C. bodinieri) contain physiologically active concentrations of neurochemicals. The neurochemicals are expected to produce a significant effect on the people who consume preparations and food additives made from the aforementioned plants. Moreover, such plant preparations can potentially be used as psychoactive drugs for the purpose of intentionally manipulating human behavior.
Estimation of Efficiency of Use of Dairy Products Enriched with Enter Sorbent Dietary Fibers on Immunophysiological Indicators of the Rat Organism
Authors: N. Ablaikhanova  , Z. Yessimsiitova  , U. Amzeyeva  , A. Mukhitdinov  , S. Mankibaeva  , A. Zorbekova  , S.N. Abdreshov  , A. Kozhamzharova  , A. Konysbayeva    , S. Tuleukhanov
Published: May 2020

At all times, the problem of healthy and wholesome food has been one of the most important problems facing human society. This problem cannot be solved by simply increasing the amount of food consumed. Plant-based antioxidants are widely used for the prevention and treatment of diseases with the aim of eliminating free radicals from the body and restoring the body's antioxidant defense system. The article shows biochemical indicators that reflect the nature of changes in the early stages of the formation of response of the animal organism during toxic poisoning and the use of sour-milk products using enter sorbent dietary fiber from rice husk. With an increase in the dosage and frequency of CCl4 administration, the effect of deep poisoning and impaired lymph dynamics was obtained. Along with a decrease in the content of total protein and urea in lymph and blood plasma, an increase in ALT and AST levels in blood plasma by 2.5–3 times, as well as an increase in thymol test, were noted. Antioxidant defense mechanisms are universal in order to increase the body's vitality.
Some results related with type of family of sets
Authors: M. Jasim Alaa , F. Al-Mayahi Noori
Published: May 2020

In this paper, we will discuss the concept of fuzzy set and its complement , and also we will study new types of fuzzy families such as the fuzzy -field ,fuzzy - -field ,fuzzy -field ,fuzzy - -field ,and fuzzy -field and the relationship between them
The First Confirmed Record of ShikraAccipiter badius (Gmelin, 1788) in Iraq
Authors: Salim Mudhafar A. , Abed Salwan , Harbi Zaman Salman
Published: May 2020

Over the period of 2015-2020, and during the series of the field surveys arranged and conducted by the Iraqi Organization for Conservation of Nature (IOCN) in various locations and habitats in Iraq, IOCN team had the opportunity to survey various areas within Iraq in different seasons where new observations of bird species were made as the first records for Iraq; additionally, the team have also discovered new breeding evidences and expansions within different habitats in Iraq. During one of these surveys is central Iraq, specifically at the Middle Euphrates region, an individual of Shikra Accipiter badius was observed in the extreme north of Al-Qadisiyah province, Ad-Daghara sub-district. This paper confirms, through the details of the observation and description provided below, the first confirmed record of this species for Iraq.
John Rawls ve Robert Nozick’in Adalet Teorilerinde “Hak Ediş”: Çılgın Dünya Filmi Aracılığıyla Bölüşüm Problemine Bir Bakış
Authors: TARHAN Belgin
Published: May 2020

Bu çalışma, Soğuk Savaş dönemi Hollywood sineması yönetmenlerinden Stanley Kramer’in It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World (Çılgın Dünya, 1963) adlı filmi aracılığıyla, bölüşüm problemini tartışmaya açmaktadır. Hak ediş ve bölüşüm mücadelesini konu edinen film, insanlığın tarihine tutulmuş devasa bir alegori niteliğindedir. Bireysel menfaatlerin kollanması ile toplumsal birlik ve uyum arasındaki gerilim, 20. yüzyılın toplum ve siyaset felsefesinde iz bırakan John Rawls ve Robert Nozick’in farklılaşan adalet teorilerini akla getirmektedir. Farazi bir uzlaşmayı temel alan sözleşme kuramlarına başvuran Rawls ve Nozick, iki farklı liberal ütopya kurmaktadırlar. Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir toplumsal düzen arayışından yola çıkmalarına rağmen iki düşünür, birbiriyle çatışan adalet kuramlarına varmaktadırlar. Çılgın Dünya’nın kurmacası ise iki liberal ütopyayı yorumlamaya ve aralarındaki çatışma üzerine fikir yürütmeye imkân sağlarken, adalet teması ekseninde insan doğası, toplumsal düzen ve siyasal sistem üzerine zengin bir tartışmaya kaynaklık etmektedir.
Sinemada Korkunun Verdiği Hazzın Yüce Kavramı ile Açıklanması ve Antonio Margheriti’nin Danza Macabra (1964) Filmi
Authors: OSMANOĞULLARI Fırat
Published: May 2020

Sinemada, özellikle de korku sinemasında, doğrudan korku hissi üretmeye yönelik imajlar bulunabilmekle birlikte, korku hissi tek bir imaj, sahne ya da sekans içerisinde yer almayabilir de. Türlü sinematografik tekniklerle tek başına ‘negatif’ hisler uyandırmayacak imajlar ya da işitsel sinematik unsurlar da korku verici hale gelebilir. Her ne şekilde üretilmiş olursa olsun, bir filmdeki korku dolu anlar seyirci tarafından estetik bir haz talebi ile seyredilir.
Bir filmde üretilen korku, dehşet ve acı gibi negatif hislerin seyirciye verdiği hazzı anlamlandırabilmek adına bu çalışmada ‘yüce’ kavramına başvurulacaktır. Özellikle Burke ve Kant’ın yaklaşımlarından yararlanılarak tartışılacak yüce kavramı, bu hazzı açıklamaya imkân vermektedir. Aynı zamanda bir filmin hangi sinematik unsurları kullanarak yüce etkisini yaratma yetisi de tartışılacaktır. Bütün bu tartışmalar, bu çalışmada, İtalyan yönetmen Antonio Margheriti’nin Danza Macabra (1964) filminin örnek çözümlemesi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Tricladiaceae fam. nov. (Helotiales, Leotiomycetes)
Authors: Johnston P.R. , Baschien C.
Published: May 2020

To resolve the polyphyletic nature of Solenopeziaceae as it was originally circumscribed, we establish a new family Tricladiaceae for those genera originally placed in Solenopeziaceae that have aquatic hyphomycetelike asexual morphs and/or a sexual morph with glabrous
apothecia. These include Cudoniella, Geniculospora, Graddonia, Halenospora, Mycofalcella, Spirosphaera, and Tricladium. Solenopeziaceae is confined to the genera Lasiobelonium, Solenopezia, Trichopeziza, and Trichopezizella,
all of which have a sexual morph having apothecia with smooth-walled hairs. This taxonomy is supported by a multi-gene analysis using up to 15 genes, with a few of the taxa placed on the basis of a separate ITS phylogeny. Tricladiaceae forms a monophyletic clade with a basal sister
relationship to Pleuroascaceae plus Helotiaceae; Solenopeziaceae forms a monophyletic clade with a basal sister relationship to Lachnaceae.
Phytophthora acaciivora sp. nov. associated with dying Acacia mangium in Vietnam
Authors: Burgess T.I. , Dang Q.N. , Le B.V. , Pham N.Q. , White D. , Pham T.Q.
Published: May 2020

Acacia mangium plantations account for more than 50 % of the exotic plantations in Vietnam. A new black butt symptom was discovered in 2012, followed by the wilting sign in Acacia seedlings in Tuyen Quang Province. Isolations recovered two Phytophthora species,
the well-known Acacia pathogen P. cinnamomi, and an unknown species. The new species is described here as Phytophthora acaciivora sp. nov. Phylogenetically this species resides in clade 2d and is most closely related to P. frigida. Phytophthora acaciivora is a heterothallic
species, oospores are aplerotic and antheridia are amphigynous. It produces predominantly elongated ovoid, semi papillate, persistent sporangia, no hyphal swellings and no chlamydospores. Optimum temperature for the growth is 25–30 °C and the maximum temperature is over 37.5 °C.
Studies are underway to determine the impact of this new species on Acacia plantations in Vietnam.
INDEKS PENULIS DAN INDEKS SUBYEK VOL. 19
Authors: INDEKS SUBYEK INDEKS PENULIS
Published: May 2020

Indeks Penulis dan Indeks Subyek Vol. 19
Perangkat lunak komputer
Authors: Wati Lisa
Published: May 2020

Abstrak Perangkat lunak komputer (software) atau disebut juga dengan peranti lunak adalah sebuah program komputer yang menjadi jembatan penghubung antara pengguna komputer (user) dengan komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak merupakan penerjemah antara user sebagai pemberi intruksi dan komputer sebagai pihak yang menerima intruksi. Software memiliki sifat bertolak belakang dengan hardware. Jika fisik hardware dapat disentuh, lain halnya dengan software, software tidak dapat disentuh dengan indra peraba secara fisik. Namun, software sangat penting dalam pengoprasian komputer. Karna tanpa software komputer hanya mesin yang tidak dapat dioperasikan dengan intruksi user. Sistem software dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer sehingga menjadi kode yang dapat dikenali perangkat keras.Kata kunci : Perangkat lunak komputer, software, programAbstractComputer software (software) is a computer program that serves as a bridge between computer users (users) and computers. In other words, software is a translator between the user as the giver of instructions and the computer as the party who receives the instructions. Software has the opposite properties to hardware. If physical hardware can be touched, another case with software, software cannot be touched with the physical sense of touch. However, software is very important in operating the computer. Because without computer software only machines that cannot be operated with user instructions. The software system is created using a programming language written by the programmer so that it becomes code that can be recognized by the hardware.Keywords: Computer software, software, program
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH
Authors: Yunita Sylvia
Published: May 2020

The purpose this journal article about the existence of School Based Management which is a new paradigm in education that provides broad autonomy at the school level in national education policy. In improving the quality of education must include all paths, levels and also the type of education. Then it is hoped that the ultimate strength of the nation's reforms will start from the human resources which prioritize the interests of many people in various aspects of life. So that the nation or its people can make changes, it is necessary to improve the quality of the Human Resources. The Key word: organizational culture
The Implementation of Affective Assessment For Islamic Education In High School 1 Pariangan
Authors: Kristiawan Muhammad
Published: May 2020

In this qualitative research, the researchers analyzed the implementation of affective assessment for Islamic education in High School 1 Pariangan. The interview, observation and documentation were used in collecting data. The result obtained indicate that the implementation of affective assessment for Islamic education was run well. It was marked by making lesson plan and making instrument of affective assessment and also giving appropriate score of students’ affective in instructional process. Teacher of Islamic education in High School 1 Pariangan has begun affective assessment by making the grating assessment. Teacher used observation sheet to measure spiritual and social behavior of students. Affective assessment through observation was done by the teacher when the students did group discussion in instructional process.
Pengertian dan Proses Administrasi Layanan Khusus
Authors: Putri Elza Dwi
Published: May 2020

This article with the subject This article with the subject of special service administration aims at all activities that support the achievement of educational goals. With school administration and community relations used in education, efforts can be made to achieve educational goals. The method used in writing this article is the method of studying literature, where before making an aticle, we need a good source of books, as well as other materials related to the administration of special services, after gathering material we need to read and understand to create a new definition developed by the writer. Then the authors develop an understanding of special service administration, types of special services and their management, the role of the teacher in the administration of special services. Special service administration aims at all activities that support the achievement of educational goals. used in education, efforts can be made to achieve educational goals. The method used in writing this article is the method of studying literature, where before making article, we need a good source of books, as well as other materials related to school administration and public relations, after gathering material we need to read and understand to make definitions new developed by the author. Then the authors develop an understanding of special service administration, types of special services and their management, the role of the teacher in the administration of special services.
Return Demonstration Performance on Urinalysis and Fecalysis by Medical Technology Interns
Authors: Tumulak Julieto C. , Amparado Mauro Allan Padua
Published: May 2020

Return Demonstration Performance on Urinalysis and Fecalysis by Medical Technology InternsJulieto C. TumulakMauro Allan P. AmparadoAbstractThe advances in educational technology ensure the continuous improvement of teaching and training across all academic disciplines, medical technology included. Of the different parameters performed in the clinical microscopy section of the laboratory, the analysis of urine and stool are the most commonly requested tests, hence, the need to train students to be adept in performing such tests.In this study, the return demonstration performance of Southwestern University Medical Technology interns on urinalysis and fecalysis was evaluated as good (mean of 2.96 and 2.67 respectively). Further, majority of the research subjects were females, transferees, obtained fair ratings in clinical microscopy, and belonged to the old curriculum of the program. Descriptive-correlational design was utilized in order to check if a significant relationship exists between the profile of the subjects and their level of return demonstration performance. Findings revealed that gender, student category, previous grade in clinical microscopy, and type of curriculum do not significantly affect the level of return demonstration performance of the subjects. However, there were a number of areas that still need to be improved in order to perfect the skills required for the performance of such tests. Needless to say, accurate results are expected at all times. Hence, these concerns become the basis for the proposed workshop. Recommended citation: Tumulak, J. C. & Amparado, M. A. P. (2011, March). Return Demonstration Performance on Urinalysis and Fecalysis by Medical Technology Interns. Paper presented at the 2011 University of Cebu Research Congress, Cebu City, Cebu, Philippines, 5(1), 21.
Critique, and self-critique. (On a theory about Pascal)
Authors: Akmut Camille
Published: May 2020

Were there really ”two Pascal’s”? If there was a worldly period, howlong did it last? And, was the separation between mundane and contem-plative lives as strict as proposed?
Jurnal Software (Debby Febrianti)
Authors: febrianti Debby
Published: May 2020

Perangkat Lunak merupakan salah satu perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan komputer. Perangkat lunak adalah perangkat yang tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung, namun dapat dioperasikan oleh user atau penggunanya. Perangkat lunak komputer (software) merupakan sekumpulan data. elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Secara garis besar software atau perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu, perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak sistem aplikasi dan bahasa pemograman.
Perangkat Lunak Komputer (Software)
Authors: Rahmadani Tasya
Published: May 2020

Perangkat lunak komputer adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan koleksi program, prosedur dan dokumentasi komputer yang melakukan beberapa tugas pada sebuah sistem komputer. Istilah ini mencakup aplication sofware seperti word processors yang mengerjakan tugas-tugas produktif pengguna, sistem software seperti operating systems yang menghubungkan hardware agar dapat menjalankan software aplication, dan middleware yang mengontrol dan mengkoordinasikan sistem distribusi. Kata Kunci : Perangkat Lunak komputer
Pengertian, Proses Administrasi Keuangan dan Pemeriksaan serta Pelaporan
Authors: Putri Elza Dwi
Published: May 2020

This article with the subject of financial administration aims at all activities that support the achievement of educational goals. With financial administration used in education, efforts can be made to achieve educational goals. The method used in writing this article is the method of studying literature, where before making an article, we need a good source of books, as well as other materials related to financial administration, after gathering material we need to read and understand to make a new definition developed by the author. Then the authors develop an understanding of financial administration, the process of financial administration, examination and reporting, and the role of the teacher in financial administration.
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DI DESA CANDIREJO, KABUPATEN MAGELANG
Authors: Hillary Janne
Published: May 2020

Desa Candirejo merupakan salah satu wisata yang menitikberatkan nuansa alami pedesaan.Pendapatan masyarakat sebagian besar diperoleh dari pertanian. Hanya sebagian kecil yang bekerjadi bidang pariwisata. Pemanfaatan Desa Candirejo sebagai ekowisata kurang optimal. Rata-ratajumlah pengunjung Desa Candirejo masih sedikit. Diperlukan pengelolaan dan pengembangan dayatarik wisata yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengambilan sampeldilakukan akhir bulan Oktober 2016 secara accidental sampling. Pengumpulan data primer dansekunder menggunakan metode observasi, penelusuran dokumen dan kuesioner. Analisismenggunakan metode deskriptif dan analisis SWOT. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji danmenganalisis pengembangan daya tarik wisata di Desa Candirejo berdasarkan permintaanpengunjung. Dari hasil analisis ditemukan bahwa rencana pengembangan daya tarik wisata yangterpilih berdasarkan keinginan pengunjung terbanyak adalah atraksi seni. Inovasi atraksi seni dapatdilakukan dengan mengembangkan atraksi seni yang sudah ada atau memperlihatkan atraksi seniyang jarang ditampilkan ke pengunjung.
Perangkat lunak
Authors: febrianti Debby
Published: May 2020

AbstrakPerangkat Lunak merupakan salah satu perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan komputer. Perangkat lunak adalah perangkat yang tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung, namun dapat dioperasikan oleh user atau penggunanya. Perangkat lunak komputer (software) merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksiyang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatuperintah. Secara garis besar software atau perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi tigabagian yaitu, perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak sistem aplikasi dan bahasapemograman.Kata Kunci : Perangkat Lunak
TELAAH REVOLUSI MENTAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBENTUKKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG PANDAI DAN BERAKHLAK MULIA
Authors: Kristiawan Muhammad
Published: May 2020

Mental revolution and character education have an important role to advance human civilization. Essentially, the mental revolution and character education were aimed at making learners’ smart and noble. If these goals are achieved, the human civilization will tend to be more advanced than before. Conversely, if both or one of those goals ruled out, it will appear the destruction of civilization. For Indonesia, to make the learners’ smart and have moral required mental effort revolution integrated with a comprehensive character education. Mental revolution and character education are two aspects related and mutually aligned. Both of these provide relatively solutions to establish smart and noble Indonesian human resources.
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN KINERJA GURU
Authors: Kristiawan Muhammad
Published: May 2020

This study was conducted in order to reveal the role of principal leadership on improving teacher’s performance. The data were obtained through interview, documentation and observation. An increase of teachers’ performance may also improve the quality of education and quality of teaching. To achieve eligibility standards and good performance, the school needs to be headed by a Principal whom qualified with extensive knowledge about the Leadership. A school principal is responsible for the educational organization, school administration, utilization and maintenance of facilities and infrastructure, and coaching educational personnel. No matter how perfect the teaching facility, otherwise when the headmaster as executor is unable to perform his duties as an educational leader, then the success of education in schools would be difficult to achieve.