bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Kepala Keluarga dalam Hukum Keluarga di Indonesia: Tinjauan Perspektif Gender dalam Hukum Agama, Adat, dan Hukum Nasional
Authors: Retnowulandari Wahyuni
Published: March 2022

Membicarakan “Kepala Keluarga” sebagai tulang punggung keluarga langsung  terfikir pasti seorang laki-laki/ suami. Namun faktanya  tidak semuanya demikian karena tidak sedikit  justru perempuan/istri yang menjadi tulang punggung keluarga, baik  akibat dari adat yang telah ada  atau karena kondisi suami  yang tidak bekerja baik karena sakit, maupun  lainnya. Penelitian normative ini dilakukan  bertujuan  mengidentifikasikan Pluralisme  konsep  Kepala keluarga, di Indonesia, membandingkan dengan Negara Philippina, Thailan dan  Korea, untuk didapatkan konsep yang memperhatikan CEDAW dan kepatutan bagi  perempuan.  Hasil dari penelitian ini sepatutnya dalam menetapkan hak dan kewajiban suami dan istri tidak perlu disebutkan  siapa kepala rumah tangga  cukup bahwa “Suami dan Isteri harus saling tanggung menanggung  dalam  hak dan tanggung jawab membiayai kehidupan keluarga, kecuali ketentuan selain pembiayaan keluarga, sebagaimana yang ditentukan oleh agamanya masing-masing” . abstractTalking about the "Head of the Family" as the backbone of the family,  in the top of mine definitely a man/ husband. But in fact not all, that because it does little woman/ wife who became the backbone of the family, both as a result of the customary, or because the husband's condition that does not work either because of illness, and others. The study was conducted aimed at identifying normative pluralism concept of family head, in Indonesia, compared with the state of the Philippines, Thailand and Korea, to obtain a concept that takes into account CEDAW and propriety for women. The results of this study should in defining the rights and obligations of husband and wife does not need to say who the head of the household enough that "husband and wife should each bear in the rights and responsibilities of fund family life, except for provisions in addition to financing the family, as determined by religion each"
SANKSI ADMINISTRASI OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PT PRIMA TOP BOGA OLEH PT NIPPON INDOSARI CORPORINDO, TBK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSAINGAN USAHA
Authors: Larasati Levana Cantika , Anggaraini Anna Maria Tri
Published: March 2022

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang Persaingan Usaha, pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkan kepada KPPU tentang pengambilalihan saham (akuisisi) paling lambat 30 hari kerja.  Permasalahan timbul ketika terdapat perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham, dan diduga terlambat melakukan pelaporan ke KPPU, kemudian oleh KPPU diputuskan bersalah dengan memberikan denda yang nilainya tidak sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut terjadi dalam kasus pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corporindo, Tbk sebagaimana dalam Putusan Nomor 07/KPPU-M/2018. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah proses penyampaian laporan pemberitahuan pengambilan saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corporindo, Tbk telah sesuai dengan peraturan di bidang persaingan usaha dan bagaimana KPPU menentukan jumlah denda administrasi terhadap PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan, merumuskan dan menegakkan norma hukum. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Setelah dilakukan analisis  terhadap Putusan Nomor 07/KPPU-M/2018, terbukti adanya unsur pelanggaran berupa keterlambatan penyampaian laporan oleh pelaku usaha kepada KPPU. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang dinyatakan bersalah. Namun nominal pemberian sanksi administrasi yang dikenakan tersebut tidak sesuai yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010.
TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI AIRLINES ATAS TERGELINCIRNYA PESAWAT LION AIR DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Authors: Hidayatulloh Maria Ulfa Hidayatulloh Ulfa , Nurbaiti Siti
Published: March 2022

Pengangkutan merupakan suatu hal yang terpenting untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain, akan tetapi adakalanya kecelakaan pesawat membuat penumpang menjadi trauma dan mengalami cidera fisik atau luka memar pada kening penumpang akibat tergelincirnya pesawat di landasan pacu. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Lion Mentari Airlines terhadap penumpang yang menjadi korban tergelincirnya pesawat Lion Air JT 714 di Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Bagaimana bentuk Ganti Rugi yang diberikan oleh PT. Lion Mentari Airlines terhadap penumpang yang menjadi korban tergelincirnya pesawat Lion Air JT 714 di Bandara Supadio Pontianak merupakan pokok permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder dan primer sebagai pendukung yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT. Lion Mentari Airlines tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada penumpang yang menjadi korban tergelincirnya pesawat Lion Air JT 714 berdasarkan Pasal 165 UU No. 1 tentang Penerbangan jo Pasal 3 Peraturan Menteri Perubungan No. 77 Tahun 2011 dan tidak memberikan ganti kerugian seperti yang sudah diamanatkan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011.Kata Kunci: Hukum Pengangkutan, Tanggung Jawab Pengangkut
PENYALAHGUNAAN VISA ON ARRIVAL PADA KASUS LEE JONG SUK DITINJANJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Authors: Noor Mahadi , Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Penyalahgunaan Visa On Arrival Pada Kasus Lee Jong Suk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada tahun 2018 terjadi penyalahgunaan Visa oleh WNA yang dilakukan oleh WNA (Lee Jong Suk). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana terjadinya penyalahgunaan VOA yang dilakukan oleh WNA (Lee Jong Suk), apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada WNA (Lee Jong Suk) sebagi penyalahgunaan VOA, dan upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terhadap penyalahgunaan VOA. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui data studi kepustakaaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikkan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Lee Jong Suk. Pelaku penyalahgunaan Visa On Arrival dikenakan sanksi berupa pemeriksaan terhadap pihak yang terkait dan pendeportasian terhadap Warga Negara Asing yang telah melakukan penyalahgunaan Izin tinggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan telah melakukan Tindakan Administratif berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan ialah dengan melakukan deportasi atau pemulangan Warga Negara Asing ke negara asalnya sebagai akibat dari penyalahgunaan visa atau izin tinggal.
PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KUMANTAN, KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
Authors: Hutama Brama Patra , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan sebagai peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan pemerintah mengadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesias salah satunya di Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Permaslahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pendaftaran melalui Program PTSL di desa Kumantan dan apa kendala serta upaya dalam menghadapi kendala pendaftaran tanah melalui program PTSL di Desa Kumantan. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kegiatan Program PTSL di Desa Kumantan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala dalam Program PTSL di Desa Kumantan dapat diatasi oleh Tim 1 panitia ajudikasi dan dibantu oleh kepala Desa Kumantan.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH
Authors: Toban Hizkia Immanuel , Sumanto Listyowati
Published: March 2022

Pendaftaran Tanah mempunyai tujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Permasalahannya, bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Banggai, hambatan apa sajakah yang dihadapi selama kegiatan berlangsung dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan digunakan logika deduktif. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah pertanahan. (2) Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti PTSL. (3) Aparat desa tidak proaktif membantu petugas PTSL. (4) Terjadi sengketa batas pada dua desa berimbas pada pengukuran desa “belum” lengkap. (5) Pemahaman masyarakat terkait biaya PTSL gratis, pada pengurusannya tidak demikian. Solusi yang ditempuh, (1) Penyuluhan terhadap masyarakat. (2) Koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memerintahkan para Lurah/Kepala Desa membantu petugas PTSL. (3) Menunjuk batas aman dari sengketa dua batas desa. (4) Melibatkan aparat Kabupaten/Desa, Penegak Hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait hambatan tersebut. Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengka
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KOTA CIREBON
Authors: Dewi Ninda Puspita , Sumanto Listyowati
Published: March 2022

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Permasalahannya adalah 1) Apakah kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 memenuhi target, 2) Apakah hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Cirebon dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018, 3) Bagaimanakah penyelesaian yang ditempuh Kantor Pertanahan Kota Cirebon mengatasi hambatan dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Tahun Anggaran 2018. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kegiatan PTSL di Kota Cirebon sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum memenuhi target. Hambatan kegiatan PTSL di Kota Cirebon adalah 1) Keterbatasan sumber daya manusia, 2) Kesulitan mengidentifikasi subyek hak yang ada pada lokasi kegiatan dan pemilik tanah yang tidak berada di tempat, 3) Kesadaran pemilik tanah yang rendah dalam memasang dan memelihara tanda batas atau patok, 4) Kota Cirebon memiliki tanah yang di klaim oleh beberapa pihak. Penyelesaian yang ditempuh 1) Memaksimalkan sumber daya Manusia, 2) Mengupayakan adanya bantuan pengumpulan data fisik dan yuridis dari pihak kelurahan 3) Kewajiban pemegang hak atas tanah memasang dan memelihara tanda batas 4) Dilakukan pemblokan alur pada peta citra satelit oleh Panitia Ajudikasi pada wilayah tertentu.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN NOMOR 18/PDT.PLW/2015/PN TGL
Authors: Claudia Christina , Pandamdari Endang
Published: March 2022

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan memohon Pengadilan Negeri Tegal untuk melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap Tn. Moch Rizal sebagai debitor pemberi Hak Tanggungan yang terhadap kreditnya telah wanprestasi. Pada studi Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN Tgl, permasalahan yang dibahas adalah apakah Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Tegal sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan apakah akibat hukum yang timbul terhadap lelang atas eksekusi Hak Tanggungan yang dibatalkan. Dalam menganalisa, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, eksekusi lelang yang dilakukan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, karena kreditor dalam menetapkan kewajiban pelunasan utang, jumlahnya terus bertambah dengan bunga dan denda sehingga melebihi nilai jaminan Hak Tanggungan milik debitor. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUHT, sehingga lelang eksekusi dinyatakan dibatalkan. Kemudian, akibat hukum yang timbul terhadap lelang eksekusi yang dibatalkan meliputi beberapa hal seperti : terhadap kepemilikan tanah, terhadap kewajiban debitor, dan terhadap pihak ketiga dalam hal ini pembeli obyek lelang.
TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA YANG DIJATUHKAN SANKSI PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 248/PID.SUS/2019/PN.BLB)
Authors: Maharani Kharisma Prameswara Ayu , Suka’arsana I Komang
Published: March 2022

Penyalah guna narkotika yang terjadi di Terminal ojeg Cipeuteuy, pada tanggal 1 Febuari 2019 jam 15.00 WIB, berupa perbuatan pelaku yang membeli ganja sebanyak satu paket kecil seharga Rp100.000,00 lalu terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian ganja. Penelitian ini mengambil kasus putusan nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb. Dengan pokok masalah pertama, apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb Kedua, Bagaimana pemidanaan hakim dalam putusan pengadilan negeri Bale Bandung Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode logika deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal 111 ayat (1) karena terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Dalam pemidanaanya pelaku dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun lebih ringan dari jumlah minimal yang harus dikenakan, seharusnya terdakwa juga dapat dikenakan rehabilitasi mengingat pelaku merupakan penyalah guna
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HARTA PENCARIAN ALMARHUMAH HJ. HALIMAH MENURUT HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU
Authors: Suhaidi Turmudzi , Suka’arsana I Komang
Published: March 2022

Sistem waris di Indonesia masih bersifat pluralistik artinya, sistem waris yang berlaku lebih dari satu sistem. Salah satu sistem waris yang berlaku adalah waris adat. Permasalahan yang kerap timbul dalam pewarisan adat Minangkabau berkaitan dengan harta pencaharian. Permasalahan: (1) Bagaimanakah kedudukan harta pencaharian menurut hukum waris adat Minangkabau? (2) Bagaimana kedudukan harta pencaharian Almh. Hj. Halimah menurut hukum waris adat Minangkabau? Metode pene;itian yg dipakai: Tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian: deskriptif analitis. Data sekunder,dengan cara studi kepustakaan. Analisa data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan: kedudukan harta pencaharian dalam hukum waris adat Minangkabau bisa dijadikan sebagai harta waris bagi para ahli warisnya. harta pencaharian Hj. Halimah yang meninggal dunia, tanpa memiliki keturunan akan diselesaikan secara hukum Al-Faraidh. Sehingga yang mendapatkan waris dari harta pencaharian murni Almh Hj.Halimah adalah suami dan saudara seibunya.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMAHRUM BANGUN BANGUN KEPADA AHLI WARISNYA BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 30/PDT.G/2010/KBJ)
Authors: Nugroho Andrean , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Permasalahan waris di Indonesia salah satunya ialah belum terunifikasinya hukum waris itu sendiri yang ada Indonesia, begitu pula yang terjadi dalam putusan pengadilan negri nomor 30/PDT.G/2010/KBJ. Yang mana pokok permasalahan penelitiannya adalah (1) bagaimanakah pembagian harta waris almahrum bangun bangun kepada ahli warisnya berdasarkan kitab undang undang hukum prdata (2) isi amar putusan pengadilan negri nomor 30/PDT.G/2010/KBJ nomor 2 tentang pembagian harta warisan almahrum bangun bangun kepada ahli warisnya sudah sesuai atau belum menurut KUHPerdata, maka untuk menjawab pokok permasalhan tersebut, tipe yang digunkan penelitian ini adalah yuridis normative. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif, (1) hasil penelitian sesuai dengan pasal 832 KUHPerdata yang menjadi ahli waris ialah anak anak serta cucu dari ketrunan sedarah garis lurus kebawah, dan amar putusan PN Kabanjahe tidak sesuai dengan ketentua pasal 832 KUHPerdata. Kesimpulan penellitian ini ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almahrum bangun bangun adalah seluruh anak anak sah dari perkawinan almahrum bangun bangun dengan istrinya marce br ginting beserta cucu cucunya saja. (2) Putusan pengadilan negri Kabanjahe Nomor: 30/PDT,G/2010/KBJ. Yang mengabulkan gugatan penggugat yang mana Merry Br Munte selaku istri dari anak almahrum bangun bangun yaitu Krminda bangun dan Murni br Sitepu selaku istri dari anak alahrum bangun bangun yaitu Alm josep Bangun adalah ahli waris dari almahrum bangun bangun dan istrinya almahrum marce br ginting yang mana hal ini tidak sesuai dengan pasal 832 KUHPerdata.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018
Authors: Agusteda Annisa Paramitha , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan percepatan pendaftaran tanah agar rakyat memiliki sertipikat hak atas tanah, yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018. Pokok permasalahannya adalah (1) Apakah PTSL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai atau tidak berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/KA.BPN No. 6 Tahun 2018 (2) Kendala apa yang dihadapi (3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam PTSL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data pimer yang dianalisis secara kualitatif kemudian pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah PTSL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/KA.BPN No. 6 Tahun 2018. Kendala-kendala yang dihadapi adalah 1)Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan sertipikat 2) Minimnya biaya SKB 3 Menteri, sehingga diduga masih ada pungutan dari desa 3) Lokasi bidang tanah yang telah terbit sertipikat menimbulkan tumpang tindih 4) Banyaknya Bidang K3 sehingga target K1 tidak tercapai. Upaya yang dilakukan adalah 1) Diberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya sertipikat 2) Diberikan himbauan dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui biaya yang dikeluarkan 3) Melakukan klarifikasi data yang akurat, koordinasi desa, melibatkan seksi SKP 4) Diberikan pemberitahuan agar warga tersebut tersebut dapat kembali ke wilayahnya.
KEKUATAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 37/PK/PDT/2018)
Authors: Suhartono Annisa Rheinata , Sumanto Listyowati
Published: March 2022

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sepanjang data fisik dan data yuridis yang disajikan tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Permasalahannya adalah bagaimana kekuatan pembuktian hak atas tanah yang dipunyai oleh para pihak berdasarkan alat bukti yang dimiliki dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan pembahasan, 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan alat bukti yang kuat, karena Ranting 03 dan Ranting 04 Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Depok tidak dapat membuktikan sebaliknya, sehingga data fisik dan data yuridis yang termuat di dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan harus diterima sebagai keterangan yang benar. 2) Kekuatan pembuktian sertipikat tidak hanya berlaku terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai daya kekuatan internal yang memberikan rasa aman bagi para pemegang haknya, sehingga terbukti bahwa tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah yang pada akhirnya menerbitkan sertipikat (dalam hal ini Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya) sebagai alat bukti yang kuat telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegangnya. Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah
ANALISIS YURIDIS TEHRADAP HARTA PUSAKA TINGGI YANG DIPERJUALBELIKAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT KERINCI
Authors: Kusuma Rizki , Adiasih Ning
Published: March 2022

Salah satu masalah yang sering muncul dalam hukum waris adat adalah hukum warisnya, seringkali ketentuan-ketentuan hukum waris adat dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingannya sendiri berdasarkan hal tersebut banyak hakim di Indonesia yang berbeda memberikan putusan mengenai waris adat. Pokok permasalahannya yaitu : 1) Apakah harta pusaka tinggi bisa diperjualbelikan menurut hukum waris adat Kerinci ? 2) Bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung No. 419 PK/ Pdt/ 2016 ?. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari objek penelitian yaitu adalah putusan, Tipe penelitian yaitu tipe penelitian hukum normatif, Sifat penelitian yaitu deskriptif analisis, Data yang digunakan adalah data sekunder, Dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, Analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan 1) Kedudukan harta pusaka tinggi Minangkabau / Kerinci berlaku ketentuan adat yaitu tajua indak dimakan bali (terjual tidak bisa terbeli) harta pusaka tinggi tidak boleh dipejualbelikan. 2) dengan adanya pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara a quo pada tingkat peninjauan kembali yang menyatakan bahwa hak gadai yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu keturunan Siti Gerah, Putusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris adat Kerinci.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG NOMOR 22/G/2019/PTUN-KPG)
Authors: Listyarini Lisa , Kirana Gandes Candra
Published: March 2022

Jangka waktu mengajukan gugatan ke pengadilan dan bentuk dari Upaya Administratif kerap dikesampingkan oleh Penggugat. Kedua hal tersebut ditemukan di objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG. Terhadap objek penelitian akan dianalisis apakah Upaya Administratif yang dilakukan penggugat sesuai atau tidak dengan UU ASN dan PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dan apakah tindakan hakim yang tetap memeriksa gugatan dengan tenggang waktu seperti dalam objek penelitian sesuai atau tidak dengan UU PTUN. Terhadap permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif. Data diperoleh dengan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Upaya Administratif yang dilakukan penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundangan karena bentuk Upaya Administratif yang seharusnya dilakukan adalah Banding Administratif dan tindakan hakim yang tetap memeriksa gugatan dengan tenggang waktu tersebut juga tidak sesuai dengan UU PTUN. Permasalahan ini dapat diatasi apabila dibentuk UU khusus mengenai Upaya Administratif serta dilakukan pemeriksaan mendalam di tingkat dismissal procedure.
COVID-19 – Initial Lockdown: Implications on Cancer Treatment among Palliative Care Outpatients
Authors: Jeba Jenifer , Thankachan Ansu Mary , Jacob Annie , Kandasamy Ramu , Susithra D. N.
Published: March 2022

Objectives:

The pandemic and the lockdown has challenged palliative care patients especially those on palliative oncological treatments. This study aims to understand the effect of COVID-19 and initial lockdown on palliative oncological treatments among palliative care patients.

Materials and Methods:

A retrospective chart review of patients who attended the palliative care outpatient clinic, between 21 April and 12 May 2020, was done. Sociodemographic and palliative oncological treatment details were reviewed.

Results:

Of the 107 patients included, 53.7% were between 40 and 60 years of age, and 58.3% were women. A large proportion (63%) was unemployed and 40.2% had to rent vehicles for hospital travel. During this period, palliative oncological treatment was interrupted or deferred in 20% and 3.5%, respectively. During this period, homecare services were also affected in about 12.2% of our patients.

Conclusion:

The COVID-19 pandemic and the lockdown have affected the palliative oncological treatment of palliative care outpatients with cancer. The implications of interrupted and deferred treatment on patient outcomes would be seen in the months and years to follow. Palliative care teams should enhance patient and caregiver support and promote non-abandonment and continuum of care during such unprecedented times.
Coenzym F430 aus Methan-Bakterien: Zusammenhänge zwischen der Struktur des hydroporphinoiden Liganden und der Redoxchemie des Nickelzentrums
Authors: Jaun Bernhard
Published: March 2022

The hydroporphinoid nickel complex coenzyme F430 ist the prosthetic group of methyl-coenzyme M reductase, the enzyme catalyzing the last step of biological methane formation. Although the enzyme mechanism is still unknown, it has been shown that the isolated cofactor can be reduced to the NiI-form at surprisingly positive potentials. Recent in vivo EPR studies indicate that the NiI form of F430 is indeed formed in whole cells and in highly active enzyme preparations. A comparative study of the redox chemistry of partially synthetic derivatives of F430 helped to identify the structural elements that allow coenzyme F430 to be reduced at the metal rather than at the ligand and at a physiologically accessible potential.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Authors: Косовский Д.В. , Храпов П.В.
Published: March 2022

В статье методом наименьших квадратов в классе полиномиальных функций обработаны данные наблюдения метеорологической станции около озера Байкал за 30 лет. Обнаружены существенные изменения в атмосфере на высоте примерно 5 км: среднегодовая температура выросла на 10-15 градусов, на этой высоте наблюдается резкая перемена среднегодового давления с падения у поверхности земли на стремительное его увеличение. Все это может свидетельствовать о наличии (и увеличении) особого экранирующего тепловой поток от поверхности Земли атмосферного слоя. Кроме этого, среднегодовая скорость ветра на уровне поверхности земли за 30 лет выросла более, чем в два раза.
Precision synthesis and atomistic analysis of deep blue cubic quantum dots made via self-organization
Authors: Chevalier Olivier J. G. L. , Nakamuro Takayuki , Sato Wataru , Miyashita Satoru , Chiba Takayuki , Kido Junji , Shang Rui , Nakamura Eiichi
Published: March 2022

As a crystal approaches a few nm in size, atoms become nonequivalent, bonds vibrate, and quantum effects emerge. To study quantum dots (QDs) with structural control common in molecular science, we need atomic precision synthesis and analysis. We describe here the synthesis of QDs of lead bromide perovskite via self-organization of a lead malate chelate complex and PbBr3– under ambient conditions. Millisecond and angstrom resolution electron microscopic analysis revealed the structure and the dynamic behavior of individual QDs—structurally uniform cubes made of 64 lead atoms, where eight malate molecules are located on the eight corners of the cubes, and oleylamonium cations lipophilize and stabilize the edges and faces. Lacking translational symmetry, the cube is to be viewed as a molecule rather than a nanocrystal. The QD exhibits quantitative photoluminescence and stable electroluminescence at 460 nm with a narrow half-maximum linewidth of 15 nm, reflecting minimum structural defects. This controlled synthesis and precise analysis demonstrate the potential of cinematic chemistry for the characterization of nanomaterials beyond the conventional limit.
Controlling Defects to Achieve Reproducibly High Ionic Conductivity in Na3SbS4 Solid Electrolyte
Authors: Shimoda Masaki , Maegawa Mayu , Yoshida Suguru , Akamatsu Hirofumi , Hayashi Katsuro , Gorai Prashun , Ohno Saneyuki
Published: March 2022

The ability to reproducibly synthesize highly conductive solid electrolytes (SEs) is a prerequisite for the widespread usage of solid-state batteries. However, reported ionic conductivities of SEs exhibit significant variation even in materials with same nominal composition. In this study, the thermodynamic origin of such sample-dependent variations are discussed using sodium-ion conducting Na3SbS4 as a model SE. The impact of uncontrolled variations in elemental chemical potentials on the ionic conductivity is investigated with theory and experiments. The elemental chemical potentials are uniquely defined when the system is constrained to have zero thermodynamic degrees of freedom. First, we establish the relationship between the chemical potentials and sodium-ion conductivity in Na3SbS4 by computing the phase diagram and native defect formation energies. From these calculations, we identify two distinct three-phase equilibrium regions (zero degrees of freedom) with the highest ratio of sodium-ion conductivity, which are then experimentally probed. Transport measurements reveal an abrupt change in the bulk ion transport of the phase-pure samples, with room-temperature ionic conductivity of 0.16 − 1.2 mS cm−1 with a standard deviation of 50% when the elemental chemical potentials are not controlled i.e., uniquely defined. In contrast, we show that by controlling the chemical potentials and therefore, the defect formation energies through the experimental concept of phase boundary mapping, the sample-dependent variation is reduced to 15% with a high average ionic conductivity of 0.94 mS cm−1. This study highlights the existence of “hidden” thermodynamic states defined by their chemical potentials and the need to precisely control these states to achieve reproducibly high ionic conductivity.
Cu-Catalyzed Cyclization/Coupling of Alkenyl Aldimines. Indolization of Aldehydes, Anilines and Arylzinc Reagents
Authors: Sapkota Rishi R. , Tak Raj K. , Aryal Vivek , Niroula Doleshwar , Secosky Nicholas C. , Dhungana Roshan K. , Giri Ramesh
Published: March 2022

We report a Cu(II)-catalyzed cyclization/coupling of alkenyl aldimines with arylzinc reagents to create complex indole-3-diarylmethane derivatives. The aldimines are readily available by simple dehydration, making the process a formal three-component reaction that strategically combines alkenyl aldehydes, anilines and arylzinc reagents to generate substituted indole-3-diarylmethane cores. Since the cyclization/coupling of alkenyl aldimines is unknown to date, the current method discloses an uncharted chemical space with regard to both the substrate and product diversity for this class of reaction.
Unexpected Emission of Poly[(methylenelactide)-co-(2-vinylpyridine)] from Single-chain Luminogen
Authors: Li Xinyu , Xu Mengmeng , Zhang Rongchun , Yu Youqing , Pei Yuanyuan , Yu Qianqian , Liu Kunkun , Liu Yiliu , Wang Linge , Wen Tao
Published: March 2022

Non-conjugated luminescent polymers (NCLPs) have attracted great interest due to their novel emission mechanism and potential for applications in a variety of areas. Copolymerization is a facile and effective approach to develop NCLPs from two or more types of non-luminescent comonomers by integrating critical elements that are necessary for inducing intrinsic emissions. In the present work, we report unexpected photoluminescence (PL) of poly[(methylenelactide)-co-(2-vinylpyridine)] random copolymers (PLVPs), which possess intense blue emissions in dilute solution with quantum yield higher than 20 %. The intrinsic PL of PLVPs is attributed to the intra-chain interactions of chains, namely, ‘single-chain luminogen’. As a result, the PL of PLVPs exhibits aggregation-caused quenching (ACQ) feature, which is different from conventional NCLPs based on clustering-triggered emission (CTE). The dependence of emissions on the molecular weights and monomer ratios of PLVPs, as well as excitation wavelength, in both solution and solid states were investigated. This work provides new insight into the design and preparation of NCLPs.
Ab initio random structure searching and catalytic properties of copper-based nanocluster with Earth-abundant metals for the electrocatalytic CO2-to-CO conversion
Authors: Ghulam Nabi Azeem , ur Rehman Aman , Hussain Akhtar , Di Tommaso Devis
Published: March 2022

Understanding the effect of nano-structuring and metal doping on the properties of copper-based clusters is crucial to developing effective catalysts for the electrochemical conversion of CO2 to value-added chemicals. We present a computational approach based on density functional and random structure searching to investigate the structures of mono- and bi-bimetallic nanoclusters, the acti-vation of CO2 on the catalyst, and the mechanism of CO2 dissociation. We have applied this approach to predict the structure and catalytic properties of Cun (n = 1–55) and (Cu-M)m (M = Fe, Sn, Zn with 1 ≤ m ≤ 27) nanoclusters. We also considered the CO2 acti-vation and conversion on the low index Cu and Cu-M (100) surfaces and high-symmetry (icosahedral) and core-shell Cu-M clusters. We found low-symmetry pure copper clusters with an amorphous character to be the most stable and have higher catalytic activity than the copper surface and high-symmetry icosahedral nanoclusters. In both pure copper and bimetallic systems, the physiosorbed state of CO2 is the most stable and energy is required to activate the molecule. Stabilization of the chemisorbed state occurs in sys-tems such as Cu-Fe where there is a delocalization of orbitals around the Fermi level, causing the large charge transfer from the cata-lyst to CO2. We have also conducted calculations of the free energy profiles of the CO2-to-CO conversion and the competitive hy-drogen evolution reaction (HER). The CO2 reduction reaction is dominant over HER on the Cu randomly generated cluster due to the lower potential limiting step. Among other considered bimetallic, the core@shell models also display good catalytic activity and selectivity towards the CO2 reduction reaction. This work identifies insightful structure-property relationships for CO2 activation, highlighting the influence of size and composition on the CO2 activation and intermediate stability in designing catalytic cupper-based mono- and bi-metallic clusters for the CO2 reduction reaction.
Jorge Insunza Becker. Escritos políticos e ideológicos, 1970-1979, T.2
Authors: Insunza Gregorio de las Heras Jorge
Published: March 2022

Jorge Insunza Becker (21 de abril de 1936-17 de marzo de 2019) fue uno de los principales dirigentes del Partido Comunista chileno desde los años 60. Ingresó a las Juventudes Comunistas en 1954. En 1962 fue promovido al Comité Central del PC y desde 1965 fue parte de su Comisión Política, aquella que encabezó el triunfo de Salvador Allende de 1970. Tras el Golpe de Estado de 1973, integró la primera dirección comunista en la clandestinidad que asumió la resistencia a la dictadura, junto a Víctor Díaz, Américo Zorrilla, Mario Zamorano y Uldarico Donaire. Con el retorno a la democracia, fue una de las principales figuras que abordó la crisis de los países socialistas y la reconstrucción de un proyecto de izquierda revolucionaria. Asimismo, tuvo un rol activo en los acuerdos que permitieron el retorno del PC al Congreso en 2010 e impulsó el pacto que le permitió a los comunistas volver al gobierno con la Presidenta Michelle Bachelet, el año 2014. Los 4 volúmenes que presentamos cubren buena parte de la extensa labor periodística y política de este destacado dirigente de la izquierda chilena. Ordenados en secuencia cronológica, los textos recogen lo principal de su elaboración intelectual desde la década de los 60 del siglo XX hasta inicios del XXI (tomos I, II, III). El tomo IV es una selección de lo más relevante de su trayectoria, facilitando la relación documental contenida en los volúmenes previos. Sin duda que, por la amplitud de la compilación realizada, el conjunto de esta obra será de enorme utilidad tanto para especialistas en historia, como para la consulta de interesadas/os en general. Finalmente, los aportes de Isabel Torres y Rolando Álvarez, ambos historiadores, contribuyen a realzar el significado de la actuación que le cupo a Jorge Insunza.
Effect of an Ayurvedic Intervention (Ayush-64) as a Stand-Alone Treatment in Mild to Moderate COVID-19: An Exploratory Prospective Single-Arm Clinical Trial
Authors: Singh N R  , Amit  , Babita Yadav  , Arun Gupta  , Rakesh Rana  , Vishakha Rajesh Wetal  , Neha Dubey  , Sophia Jameela  , Richa Singhal  , Shruti Khanduri  , Sharma B S  , Rao BCS  , Bharti  , Srikanth N  , Dhiman K S
Published: March 2022

An Ayurvedic polyherbal formulation (Ayush-64) was repurposed for use in mild to moderate COVID-19 cases based on the supportive evidence obtained from a pilot study on its effect on Influenza like illness (ILI) and molecular docking study which revealed that several compounds isolated from Ayush-64 demonstrated antiviral activity. The study aims at evaluating the effect of an Ayurvedic intervention (Ayush-64) in mild to moderate COVID-19 patients. A prospective single arm, pilot study in mild to moderate COVID-19 patients.  The study was conducted at Chaudhary Brahm Prakash Ayurved Charak Sansthan (CBPACS), New Delhi, India. A total of 37 COVID-19 participants confirmed through RT-PCR were included in the study. The proportion of participants with negative SARS-CoV-2 on nasal or throat swab in a 2-day consecutive real-time RT-PCR test was evaluated as the secondary outcome. In the study, 86.1% of participants demonstrated clinical recovery with 14 days of use of Ayush-64 as stand-alone treatment without any other conventional medicines, out of which 75% clinically recovered within 8 days. Further, 69.4% of participants turned negative by the 15th day, out of which 50% became COVID-19 negative on the 8th day. No AE/ ADR was observed during the study. Ayush-64 may significantly facilitate clinical improvement in terms of duration for clinical recovery and attaining negative conversion in mild to moderate COVID-19 cases.
INSIGHTS INTO THE ORIGIN OF SHALLOW MARINE DOLOSTONES, LONGWANGMIAO FORMATION (LOWER CAMBRIAN), NORTHEAST SICHUAN BASIN, CHINA: PETROGRAPHIC AND GEOCHEMICAL CONSTRAINTS
Authors:   State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir and Exploration, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China, WANG Jian ,   School of Geosciences and Technology，Southwest Petroleum University，Chengdu 610500，China, ZHOU Lu , ZHANG Baozhen , GAO Chonglong
Published: March 2022

For a better understanding of the origin of Early Cambrian dolomites in the Sichuan Basin, which serve as valuable oil and gas reservoirs, we present and interpret complex multiparameter petrographic and geochemical analyses of dolomites in the Cambrian Longwangmiao Formation at the Yangsiqiao section. Our data show that these dolomites mainly occur in the middle and upper parts of the Longwangmiao Formation, and we identify two types of dolomites: micrite and fine-medium crystalline dolomites. The micritic dolomites, occasionally coupled with quartz and mica minerals, show dirty crystal surfaces, nonautogenous crystal shapes, and dark cathodoluminescence and mainly occur in pure micrite and granular dolostones, which retain the original sedimentary texture. Contrarily the fine-medium crystalline dolomites, mainly developed in crystalline and grain dolostones and generally coupled with residual calcites and altered sedimentary textures, have a dark heart-bright boundary texture under a polarized microscope and occasional zonal texture under cathode luminescence. Furthermore, the micritic dolomites have CaO and MgO contents approximately similar to those of the ideal stoichiometric dolomite, relatively high Sr concentration, Σ rare-earth element (REE) +Y concentrations, and δ13C and δ18O values located in the corresponding range of dolomite deposited from Early Cambrian marine water. However, light-REE enrichment (LREE), heavy-REE (HREE) depletion patterns, and high Al2O3 and SiO2 contents distinguish these micritic dolomites from typical marine carbonate deposits. Notably, the fine-medium crystalline dolomites have higher CaO content and lower MgO, Al2O3 and SiO2 contents, lower Sr and higher Fe and Mn concentrations than those of micritic dolomites. The ΣREE+Y concentrations and REE patterns of these fine-medium crystalline dolomites belong to the typical marine carbonate deposits. These features indicate considerable differences in origins between micrite and fine-medium crystalline dolomites. The micritic dolomites show a significant genetic response to the precipitation of seawater in shallow marine with the injection of terrestrial water during the syngenetic period, while the fine-medium crystalline dolomites have a typical response to the secondary metasomatism products of original calcites at the shallow burial stage.
ASSESSING LAND SUSCEPTIBILITY FOR POSSIBLE GROUNDWATER POLLUTION DUE TO LEACHING – A CASE STUDY ON ROMANIA
Authors:   National Research and Development Institute for Soil Science, Agrochemistry and Environment - ICPA Bucharest, B-dul Marasti, no. 61, 011464 Bucharest, Romania, PALTINEANU Cristian , DUMITRU Sorina Iustina , LĂCĂTUȘU Anca-Rovena
Published: March 2022

Pollution can occur in any environment, but the way the pollutants spread over depends on the environmental features. Some pollutants remain more or less confined to the contamination site, others do not. This paper proposes a territory zoning showing lands susceptibility for possible groundwater pollution through leaching in Romania, if pollution occurs. The method uses a GIS technique and takes into account soil permeability and texture, relief type, depth to groundwater and climatic water deficit. Six land susceptibility classes were obtained for the whole territory. The highest vulnerability to groundwater pollution was assessed for the most permeable sandy soils, or near - river soils, whereas the most resilient environment was assessed for the low permeable clayey soils. This land classification is aimed at drawing attention to stakeholders in order to rank and take the most appropriate measures to prevent and control pollution, if occurring. The regions that are most vulnerable to pollution should be managed with more care than the most resilient regions. If global warming continues, more severe rainfall events are expected to happen, thus enhancing the leaching of pollutants toward groundwater, specifically for the most vulnerable classes.
STRUCTURAL MODIFICATIONS IN BLACK PINE NEEDLES AS POTENTIAL BIOMARKERS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION
Authors:   Developmental Biology Department, Institute of Biology Bucharest of Romanian Academy, 296 Splaiul Independenţei. 060031, Bucharest, Romania, MARIA Gabriel Mihai , BANCIU Cristian , VLADIMIRESCU Mihnea , PAICA Ioana Cătălina , MANOLE Anca
Published: March 2022

This study presents micro-morphological characters and anatomical modifications detected in black pine needles collected from urban polluted areas in order to propose new biomarkers useful in air pollution biomonitoring. The plant samples were collected during the July 2021 from 10 different polluted sites from Bucharest and analyzed using light and scanning electron microscopy. When compared with the samples collected from less polluted sites, needle micromorphology and structure have showed significant alterations such as injured stomatal complex, eroded forms of tubular wax type and complete degradation of wax crystalline structure, raised peristomatal areas, early wax plugs perforations and abnormal epidermal teeth. The loads of heavy metal of samples were assessed by X-ray fluorescence spectrometry and the results showed a positive correlation between structural alteration incidence and needle heavy metal surface depositions.
MODELLING THE AIR QUALITY INDEX FOR BOLU, TURKEY
Authors:   Electrical and Energy Department, Vocational School of Technical Sciences, Cukurova University, Turkey, ZATEROGLU Mine Tulin
Published: March 2022

The monthly air quality index (AQI) derived from ground observation stations that obtained daily air pollutants information for 1990- through 2010 was analyzed in this study. AQI was evaluated using the common comparative index method presented by the U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), and a statistically based approach was used for predicting the AQI value. With the first method, AQI was predicted using the USEPA subindex formula for different pollutants, such as particulate matter and sulfur dioxide, which contribute the most to air pollution. A combination of the principal component analysis (PCA) and multiple linear regression (MLR) methods were used with the measured values of climate variables obtained from the ground stations for the most effective contributors and a prediction was modelled. The results of these two methods were compared and evaluated for consistency. Two methods were presented for determining the AQI value. According to the findings, the common comparative index method was consistent with the statistical prediction models, and the best results were obtained using PCA models with varimax rotation.