bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE PADA PROSPEK PENGENTASAN KEMISKINAN
Authors: Fathia Syaharani Noer , Octary Ayu Dwiny , Majidah Rona
Published: March 2024

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional dan multistruktural yang menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan di abad ke-21. Kemiskinan umumnya terjadi di negara berkembang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dapat ditemukan di negara maju. Hal ini menyebabkan tidak dapat terlepasnya negara-negara di Kawasan Asia dari kemiskinan. Pada tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 29,1% dari total kemiskinan di Kawasan Asia. Namun adanya pandemi Covid-19 sedikit menghambat pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi bagaimana intensifikasi demokrasi, stabilitas politik. dan tingkat korupsi dapat memengaruhi pengentasan kemiskinan, dengan rentang waktu penelitian selama 7 tahun (2015-2021). Hasil penelitian ini Demokrasi dan Stabilitas Politik berpengaruh negative signifikan dan Korupsi berpengaruh positif signifikan pada pengentasan kemiskinan. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara-negara Kawasan Asia secara ekonomi dan non ekonomi. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka taraf hidup akan meningkat dan kesenjangan pada aspek kehidupan akan berkurang.
Importance Destination Loyalty: The Case Monumen Tugu Pahlawan in Surabaya, East Java
Authors: Mustika Hindah , Jamil Mochamad , Ximenes Mateus
Published: March 2024

The focus of the research is to examine and analyze the factors of the importance of destination loyalty in historical places. It can be said that historical places have their uniqueness or characteristics as an identity and value that must be preserved. Method: This research uses a quantitative method where SEM-PLS is used to test and analyze the collected data in the form of respondents' answers in the questionnaire. The number of respondents was 210, who had characteristics of educational background, age, gender, and social media used so that this could describe the level of respondents' understanding of knowledge and love of historical places. Results showed that the three antecedents are tourist satisfaction, patriotism, and gender, which motivate someone to intend and re-visit a monument and influence destination loyalty. It can be clearly illustrated that respondents have a strong emotional bond with the historical value of destination loyalty. Novelty: gender has an important meaning and can be a moderating variable. Originality: historical value in the form of the results of the struggle of Surabaya youth against the colonialists, which is then realized in a destination.
The Ergo Region of the Kerr Black Hole in the Isotropic Coordinate
Authors: Shigemoto Kazuyasu
Published: March 2024

The isotropic coordinate is the more physically meaningful coordinate in the Schwarzschild black hole. Then we apply this isotropic coordinate to the Kerr black hole, and we have found the ergo region does not appear and all metrices gμν become regular even at the “event horizon” in this coordinate. But the determinant det gμν becomes zero at the “event horizon”, which means that gμν becomes singular at the “event horizon”.
Pengaruh Transformational Leadership, Transactional Leadership, Knowledge Sharing dan Job Satisfaction Terhadap Organizational Performance Pada MAN di Jakarta Barat
Authors: Nurhayati Nurhayati , Tanuwijaya Justine
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil pengaruh faktor transformational leadership, transactional leadership, knowledge sharing, dan job satisfaction terhadap organizational performance pada MAN di Jakarta Barat. Pengambilan sampel menggunakan non-probabilitas sampling, pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan software AMOS22. Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 201 guru atau karyawan MAN di Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan variabel transformational leadership dan transactional leaderhip berpengaruh positif terhadap knowledge sharing, akan tetapi transformational leadership dan transactional leaderhip tidak berpengaruh terhadap organizational performance, knowledge sharing berpengaruh positif terhadap job satisfaction dan organizational performance, job satisfaction berpengaruh positif terhadap organizational performance. Adapun saran untuk guru atau karyawan MAN Jakarta Barat dalam meningkatkan organizational performance, dan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi organizational performance, juga untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti terhadap sekolah dalam cakupan yang luas
Analisis Deskriptif Upaya Meningkatkan Sikap Sopan Santun pada Siswa
Authors: Sukmawati Ema , Rustam Rustam
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman sikap sopan santun siswa dengan memberikan gambaran pemahaman terhadap siswa-siswi di Sekolah Menengah Pertama Walisongo Pontianak. Bentuk penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah studi survei. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas VII A sampai C sebanyak 96 orang. Sampel penelitian diambil menggunakan pendapat Suharsimi Arikunto sampel yang diambil sebanyak 66 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung dan teknik studi dokumenter. Alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu panduan wawancara, skala psikologis dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian dari data observasi kepercayaan diri siswa sebelum dan sesudah diberikan bimbingan perindividu dapat dilihat adanya peningkatan dari sebelum dilaksanakan bimbingan dengan setelah dilaksanakan bimbingan.F, SA, dan DT mengalami peningkatan dengan persentase 71,4 % dengan kategori baik. Sedangkan CU, SW, dan PRMP mengalami peningkatan dengan persentase 85,7 % dengan kategori sangat baik. Persentase peningkatan kepercayaan diri siswa sesudah diberikan bimbingan perindividu (terlampir) W, PR, dan AMS  mengalami persentase peningkatan sebesar 42,9%, CA dan DA mengalami peningkatan sebesar 57,2%, dan DX mengalami peningkatan sebesar 28,6%.
Berhenti atau Bertahan: Bagaimana Workplace Learning Mempengaruhi Karyawan
Authors: Rosyidah Ida , Nilasari B Medina , Nisfiannoor Muhammad
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil pengaruh workplace learning terhadap job satisfaction, work engagement, dan turnover intention karyawan pada industri riset di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan random sampling. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan software AMOS 26. Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 216 karyawan pada industri riset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan workplace learning mempengaruhi tingkat turnover intention karyawan. Akan tetapi job satisfaction bertolak belakang dengan penelitian pada umumnya dengan tidak adanya pengaruh job satisfaction terhadap turnover intention. Adapun saran untuk perusahaan untuk mengkaji kembali kegiatan belajar di tempat kerja (workplace learning) dalam mengurangi turnover intention, dan dapat menambahkan variabel lain dengan melihat faktor lain seperti yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Materiálne aspekty osobitného príspevku podľa zákona o dohľade nad finančným trhom ako sankcie
Authors: Úradník Michal
Published: March 2024

Národná banka Slovenskavykonáva dohľad nad finančným trhom. Osobitne zabezpečuje ochranufinančného spotrebiteľa. Jedným zo spôsobov ochrany je aj ukladanie sankciiza protiprávne konanie. V zmysle základných princípov ukladania trestov by satieto mali ukladať na základe a v medziach zákona. To ale neplatí absolútne,keďže osobitný príspevok podľa § 40a zákona o dohľade nad finančným trhomnie je v tomto zákone označený ako sankcia. Na podklade právnej komparáciea analýzy sú dedukciou akcentované vlastnosti osobitného príspevku akosankcie nastupujúcej za contra legem konanie.
SINAIS DE BATISMO DOS PERSONAGENS DOS GÊNEROS LITERÁRIOS (LENDAS, CONTOS POPULARES E FOLCLORES) NO DESENVOLVIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE CRIANÇAS SURDAS
Authors: Araújo Ramon Dias de , Campello Ana Regina e Souza
Published: March 2024

Com o avanço dos direitos dos surdos e o reconhecimento de sua língua, Lei Libras – Lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002), foi notadamente crescente o interesse em pesquisas na área educacional direcionada a eles, com a finalidade de se estabelecer métodos eficazes para concretizar sua educação, garantindo-lhes oportunidades imediatas e futuras. A pesquisa foca o ensino e aprendizagem através dos gêneros Literários (lendas, contos populares e folclores) aos alunos Surdos, contribuindo para avanços em torno do conhecimento das necessidades de (re) construções e adequações necessárias ao seu aproveitamento escolar e do uso de sinais regionais da cultura local. Tem como objetivo que é produzir material bilíngue e imaterial de Lendas, Contos Populares e Folclóricos no desenvolvimento da Alfabetização e Letramento de Crianças Surdas. A metodologia utilizada foi realizada pela pesquisa bibliográfica e descritiva com abordagem qualitativa e exploratória. Sucedida do levantamento de informações teóricas por meio de buscas na literatura em livros e/ou capítulos, artigos científicos, Blog, Youtube, sites, na área da surdez, área Linguística, e outras áreas afins. Utiliza-se os personagens lendários e folclóricos da categoria (Lendas, Contos Populares e Folclore) existentes e com sinais identificatórios e suas histórias existentes mais a criação de novos sinais identificatórios não existente no território brasileiro com o uso da Configuração de Mãos e outros parâmetros para facilitar o manuseio das unidades gramaticais da Libras no determinado sinal de modo correto, em conformidade dos argumentos linguísticos das autoras Quadros e Karnopp (2004) que os componentes não manuais orienta a reproduzi-los corretamente na narrativa de contos populares, lendas e folclores em Libras com o produto como base de leitura e de entretenimento.
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO REGULAR DA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DO PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ALFABETIZAÇÃO
Authors: Melo Géssica Pinheiro , Souza Christianne Thatiana Ramos de
Published: March 2024

A inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em escolas de ensino regular é relativamente recente e alvo de grandes discussões. Devido às especificidades apresentadas por este público e às suas demandas no âmbito escolar, os educadores questionam, especialmente, sobre como promover a aprendizagem e o desenvolvimento destes sujeitos. A pergunta que norteou esta pesquisa foi: como se dá a formação de professores para a atuação no processo de alfabetização do educando com Transtorno do Espectro Autista no ensino regular? O objetivo geral foi investigar a formação de professores para atuar com o processo de alfabetização de alunos com Transtorno do Espectro Autista nas séries iniciais do ensino fundamental. Os objetivos específicos foram: conhecer a formação inicial de professores que atuam com o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e verificar a formação continuada que tem sido recebida pelos professores que atuam com a inclusão escolar desse público nas séries iniciais do ensino fundamental. Participaram deste estudo duas professoras de ensino regular atuantes com o processo de alfabetização de alunos com TEA. As informações foram coletadas por meio de entrevista. Os resultados mostraram lacunas na formação da professora que podem ter contribuído para as dificuldades vivenciadas em sua atuação junto a estudantes com TEA em sala de aula. A análise dos dados apontou, também, a necessidade de constante aquisição de conhecimentos que auxiliem o professor em sua ação educacional voltada para este público na escola inclusiva. Devem ser garantidas condições para que o professor tenha acesso a uma formação inicial e continuada que contribua para sua atuação junto aos estudantes com TEA. Deste modo, é necessário investir na melhoria na formação docente tanto inicial quanto continuada, para que seja possível incluir de fato os estudantes com TEA  nas escolas regulares, garantindo não apenas o  acesso deste grupo à escola, mas sua permanência com qualidade.
CURRÍCULO E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE: Espaçotempo em Parintins na mesorregião do Baixo Amazonas
Authors: Pereira Denilson Diniz
Published: March 2024

A presente pesquisa originou-se de discussões no curso de Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior - IES e apresenta algumas reflexões sobre o Atendimento Educacional Especializado - AEE e sua relação com o currículo de formação de professores do município de Parintins na mesorregião do Baixo Amazonas. Para isso, aborda questões que revelam a importância do AEE no processo inclusivo, como espaçotempo de desafios e condições para o desenvolvimento da aprendizagem. Realizou-se uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, através de análises bibliográficas de legislações, documentos curriculares e estudos que contemplam tal temática, roteiros de entrevistas semiestruturados, bem como uma observação de como se dá o Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recurso Multifuncional de uma escola municipal da cidade de Parintins - AM. Assim, considera-se a importância do AEE, pois, complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência desses indivíduos tanto na escola quanto fora dela.
The national health care system financing in the context of medical care developing trends and socio-economic realities
Authors: Klunko Natalia Sergeevna , Regent Tatiana  Mihaylovna , Egorova Larisa Vladimirovna
Published: March 2024

The effectiveness of the functioning of the health care system consists in achieving high indicators of the quality of life of the population, which is achieved through the use of various regulatory and self-regulation tools in the health care system, which are always based on the need for financial support, which is the cornerstone of solving problems related to the need to increase the effectiveness of the health protection system. The financing of the healthcare system is considered from the point of view of its compliance with modern socio-economic realities. The optimal model of financing the domestic healthcare system is being investigated in terms of the relationship between the life expectancy of the population, the amount of financing for the health protection system, the number of medical institutions and the availability of medical personnel. The priority directions of the development of the national health financing system are substantiated. It is concluded that the national model for financing the health protection system should be a model based on the allocation of funds from the federal budget, which are directed to ensuring the financing of programs for the development of the national health system, as well as based on the creation of institutional, legislative and mental conditions for attracting public funds to the insurance industry medicine. It is confirmed that there is a close relationship between the effective indicator of life expectancy and public spending on health, which corresponds to WHO statistics. Other factors do not have such a strong impact on the national health system. It is recommended to further develop the healthcare financing system based on foreign experience, on the development of insurance and paid medicine.
Theoretical aspects of the study of the relationship between the level of information development and communication technologies and the socio-economic development of the Russian Federation regions
Authors: Butorina Oksana Vyacheslavovna , Burdina Lidia Aleksandrovna
Published: March 2024

The influence of information and communication technologies (ICT) on the development of the country's economy as a whole and individual regions is considered, the importance of the ICT sector in the economic, social, and social processes of the country and its regions is noted. The necessity of identifying the relationship between the uneven development of the ICT sector and the socio-economic development of the regions is substantiated. A study of domestic and foreign works devoted to the relationship between the level of ICT development and socio-economic systems has been conducted. The author's interpretation of the concept of the “digital divide” is presented, the reason for its formation and strengthening, the concretization of the opportunities and threats it creates for the subsequent spatial development of Russia is revealed. By systematizing the characteristics of narrow and broad approaches to the definition of the digital divide, their advantages and disadvantages were highlighted, and the expediency of developing a new methodology for assessing digital inequality was proved. The essence of the narrow approach is manifested in the uneven access to ICT services, which is based on the uneven development of ICT infrastructure. The broad approach is based on the study of the level, causes and consequences of digital gaps between countries, regions, and territories. It is noted that the boundaries between the presented approaches are leveled as a reaction to the challenges of modernity, forming a new integral approach accumulating theoretical and methodological developments of previous periods. Improving management efficiency at the present stage is largely due to leveling the influence of factors exacerbating the digital divide, identifying and comprehensively studying emerging opportunities/threats for the development of specific territories.
Strategic priorities for the development of personal services regional markets
Authors: Eliseeva Aleksandra Aleksandrovna , Dvoryadkina Elena Borisovna
Published: March 2024

. Studies on regional service markets, their functioning processes, issues of economic efficiency, the result of which are personal services and measures of state support for these activities, are considered, but not enough attention is paid to issues devoted to the implementation of strategic priorities for the development of personal services regional markets. Personal services are defined from the position of personalization, i.e. through the concepts of “personal assistance”, “personal assistant”, “individual approach” and “individual action”, the subject of a personal service is a person. Personal services lead to an increase in the quality of services, an expansion of the range of services offered and, consequently, to greater consumer demand. The methodological basis of the study was based on the theoretical provisions of regional management and strategic planning, which contributes to the identification of long-term conditions and strategic priorities for the development of personal services regional markets. It is proved that the strategic priorities for the development of personal services regional markets include, firstly, the creation of a favorable business environment conducive to attracting investments into the region's economy, conducting business in the personal services sector; secondly, the creation of working conditions conducive to improving the quality and standard of living of the population, and accordingly, ensuring the growth rates in the personal services sector at the regional level; thirdly, the formation of an economic environment to provide opportunities for the use of innovations in the development of both traditional and new types of personal services.
The main directions for providing integrated support for the personnel policy in the Nizhny Novgorod region
Authors: Guseva Irina Borisovna
Published: March 2024

The topical issue of increasing labor productivity, outlined in the Decree of the President of the Russian Federation V. V. Putin “On national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024” (No. 204 dated 07/05/2018), is defined as the most important priority of socio-economic development of Russia. The Government of the Nizhny Novgorod region in the developed and approved program “Improving labor productivity and employment support” for the Nizhny Novgorod region for 2018-2025 (Resolution No. 904 of 14/12/2017) aims to increase labor productivity by 2025 to 30%, in connection with which measures have been prepared aimed at increasing the number of high-performance jobs at enterprises in the processing industries of the Nizhny Novgorod region. A detailed analysis of the effectiveness of the above-mentioned program approved by the Government of the Nizhny Novgorod region is being carried out. Its shortcomings are listed, which significantly narrows the circle of potential participants in this legislative document. Emphasis is placed on the development of a package of measures aimed at comprehensive support in the field of personnel policy in the Nizhny Novgorod region: for large businesses, this is the retraining of personnel who were released as a result of productivity improvement programs; for medium and small businesses based on educational institutions of the Nizhny Novgorod region, these are retraining courses for the most in demand professions today; for medium and small businesses, this is the development of a program to support small and medium-sized businesses at the expense of funds allocated by the state, as well as funds from target funds; in order to expand the interaction of large, medium sized and small business is the development of the federal program “Cooperation”.
Domestic violence of representatives of the LGBT and queer communities
Authors: Andrusiak I.
Published: March 2024

The article is devoted to the analysis of the problem of domestic violence in the lives of persons with a special sexual identity. The article is based on the study of expert and analytical reports, international monitoring and positions of foreign scientists of various socio-humanitarian and legal schools.

It is indicated that violence against LGBT people can be considered as a hidden disharmony in societal relations, where the discovery of sexual orientation or gender identity causes a negative resonance, the problem encapsulates a deeper feeling of non­recognition and attacks the basic principles of humanism and equality. Violence directed against LGBT individuals can serve as an indicator of systemic inequality and a crisis of values in society, LGBT violence is a form of assassination of the very essence of dignity and freedom inherent in every person. It becomes a sign of internal dissonance, where the conflict between the individual and society merges into a painful existential drama.

It is motivated that adult children are less likely to be subjected to domestic violence than LGBT representatives, which is special in the context of socio-cultural, religious and stereotypical ideas that exist in some societies. Parents and relatives often pressure their children about their sexual or gender identity, which can lead to a variety of negative consequences, including emotional and physical abuse. The fear of discovering one's sexual orientation or gender identity becomes a source of conflicts in the family. Parents can react to this with pressure, contempt or refusal to accept, as stereotypes and prejudices can also provoke the formation of a negative attitude of parents from others and the community.

The peculiarities of the manifestation of domestic violence among representatives of the LGBT and queer communities are determined, in particular, the phenomenon is more widespread compared to people who have a classic sexual identity; issues of domestic violence from parents and family due to sexual identity, often involving coercion into marriage, procreation and confidential therapy; exposed to additional forms of violence (threat of publicizing identity features, homophobia, unprotected relationships).
Problematic issues of legal regulation of participation of an advocate in criminal proceedings for the provision of professional legal assistance to participants in such proceedings
Authors: Kuchynska O.P. , Tsyhaniuk Y.V.
Published: March 2024

The article determines that, at first glance, the legal regulation of the activities of an advocate in criminal proceedings is well regulated, complies with international standards and does not require any adjustment.

The article determines that, at first glance, the legal regulation of the activities of an advocate in criminal proceedings is sufficiently regulated, complies with international standards and does not require any adjustment. However, as practice shows, many problems arise in the implementation of criminal procedural law based on conflicts and gaps in it. Among them, a major place is occupied by the problems of defense, representation and other types of professional legal assistance to participants in criminal proceedings by an advocate.

The article examines the state of legal regulation of participation of an advocate in criminal proceedings to provide professional legal assistance to the participants of such proceedings. The authors analyze the absence of the right of the victim and his/her representative to engage an expert in criminal proceedings on contractual terms, other restrictions on the rights of the victim and his or her representative to collect evidence, the right to review the pre-trial investigation materials before its completion, no right to receive a copy of the notice of suspicion and indictment, no right to file a request to the investigating judge for temporary access to things or documents, as well as the right to appeal against a preventive measure applied to a suspect/accused on the grounds of its leniency, etc.

The article also analyzes the rights of a representative of a civil plaintiff or a civil defendant in criminal proceedings in relation to the rights provided for by the Civil Procedure Code of Ukraine, the author draws attention to the need to provide representation for another owner or possessor of property in legal relations regarding the right to file a petition to cancel the arrest of property in whole or in part, and considers the procedural status of a witness's advocate and a whistleblower's advocate.

The article proposes amendments to the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine in the context of legal regulation of participation of an advocate in criminal proceedings to provide professional legal assistance to the participants of such proceedings.
Speech competence of judges' professional decisions during martial law
Authors: Fivkin P.M. , Pyvovarov V.M.
Published: March 2024

The article defines the importance of speaking competence of judges to ensure compliance with the requirements of current laws and regulations. Special attention is paid to the use of the Ukrainian language in practical judicial activity under the new circumstances of the administration of justice under martial law. The purpose of the article is to confirm modern approaches to deepening the speech competence of specialists in the field of law during martial law. Studying research in the field of speech competence of lawyers has shown that scientists consider various aspects of language expertise of law enforcement officers. The relevance of this research topic is due to the importance of analysis from the point of view of the level of speech competence of court decisions, especially during martial law. To conduct a speech assessment, the texts of four decisions of courts of different jurisdictions during the martial law of 2023, which are freely available, and which were randomly selected, were analyzed. The texts of the resolutions are written in business language with the necessary lexical legal content, clear and balanced. Summarized information on selected court cases according to developed criteria for speech assessment: the city of the court and its level, the date of the decision, statistical characteristics of the content by the number of words, signs and lines, grammatical, spelling, punctuation, stylistic, lexical and speech errors determined by the text of a technical nature. Identified errors are summarized and recommendations are given for the use of correct language forms according to Ukrainian spelling. Increasing the level of speech competence of specialists in the field of law in business writing is one of the important tasks of higher education, which requires the constant attention of scientific and pedagogical workers in the organizational, tactical provision of law enforcement activities during martial law.
Legal education of minors
Authors: Turchynjak Ya.I.
Published: March 2024

The article is devoted to the philosophical and legal problems of the value aspects of the legal behavior of minors, which involves a constant influence on a person with the aim of forming a legal culture and active lawful behavior.

It was found that legal education occupies a central place in the formation of a law-abiding citizen who not only does not violate the legal norms of society, but also strives to preserve the harmony of the natural-legal space and the state-legal field based on the norms of natural and positive law.

It was emphasized that today the realities of war have shown Ukrainians the importance of national- patriotic education of youth. No less important is the education of the young generation in respect for the law and the state, but this process should not take place chaotically, but at the level of introducing innovations in the educational space, a system of national-patriotic and legal education should be implemented. The loss of value-legal connections and landmarks during the war is a problematic aspect in the process of legal education of minors, as it can lead to the deformation of legal consciousness and the formation of deviant behavior of young people.

Children must understand what state they live in, what rights and responsibilities are, what is the difference between lawful and unlawful behavior, and what sanctions the state can apply to citizens, even minors, for violating the rules of law and the law. It is important to involve specialists in this process, namely: representatives of juvenile prevention units, psychologists, and social workers.

Attention is focused on the need for legal education of children from among internally displaced persons during the period of adaptation in a new place of residence, with the aim of legitimate socialization.

It is noted that the legal status of the child is guaranteed and protected at the international and national level. The child has rights, but it is necessary to teach the child to use his rights, to teach in accordance with his age, his mental and psychological characteristics. Particular attention has always been paid to the peculiarities of legal education in Ukraine. As for minors, starting with the family, preschool institutions, schools and ending with institutions of higher education (primary courses), children received an idea and understanding of what the norms of behavior are, what morality and law are.
Regime of military occupation, human rights, elections and referendums: case of Ukraine
Authors: Deshko L. , Vasylchenko O.
Published: March 2024

From 2014 until today, parts of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhia regions of Ukraine are under international legal regime of military occupation. To realize one of its intentions - to change the territorial status quo by force of arms - Russia uses such tools as elections and referendums in the temporarily occupied parts of Ukraine. The article characterizes the legal regime of the military occupation, focuses attention on ensuring the rights and freedoms of citizens and the legal regime on the temporarily occupied territory of Ukraine, emphasizes that the elections and referendums held by Russia have nothing to do with direct forms of democracy. These are legally invalid measures organized by the occupation administrations as an attempt to illegally annex Ukrainian territories by the Russian Federation. Their results do not have any legal consequences and cannot be accepted and recognized by the international community. Also focusing on the regime of military occupation, the authors of the article emphasize that occupation does not mean the loss of sovereignty of the occupied territory. Territorial supremacy of the state is directly related to state sovereignty and is one of its constituent elements. The occupation is characterized by the preservation of power structures and the continuation of resistance and military operations against the occupying state.

The decisions of the UN International Court of Justice and the International Military Tribunal (Nuremberg) are analyzed. It is emphasized that the methods used by the Russian Federation to achieve the goal of including the territories of Ukraine, in which the Russian Federation held «referendums» and elections, were aggressive, the decisive factor was the military power of the Russian Federation, which came into force and met the resistance of sovereign independent Ukraine and the Ukrainian people. It is emphasized that Russia commits war crimes and uses «means of terrorism», one of which is the financing of so-called elections and referendums in the territories of Ukraine temporarily occupied by Russia. Ukraine carries out armed resistance to the inclusion of the territories of Ukraine in which the Russian Federation held «referendums» («referendums» in the Kherson, Zaporizhzhya, Donetsk and Luhansk regions), reacts negatively to manifestations of territorial sovereignty on the part of the Russian Federation, and Ukraine also demonstrates by its behavior, that the referendums held by the Russian Federation in the Kherson, Zaporizhzhya, Donetsk, and Luhansk regions are unconstitutional, and their results and the acceptance of the territories of Ukraine into the Russian Federation do not have legal force.
Security as a fundamental human right
Authors: Vovk V.
Published: March 2024

The article is dedicated to the consideration of the right to security as a fundamental human right. The problems related to the right to security are complex and are determined by the specifics of the current development of society. It is shown that in modern conditions the right to security exists de facto by default, but de jure does not have the status of a fundamental and universal human right. At the same time, the right to security is a legal recognition of the existence of safe conditions of existence for every person and the context for the realization of both individual and the entire complex of human rights. The article proves that the right to security is an integral concept, which is confirmed by a significant number of rights derived from it. It is proven that modern ideas about security are determined by secularization and anthropological trends.

Today, the content of the concept of "security" emphasizes the individual, not the state. Unlike previous eras, the responsibility for creating and functioning laws and rules for a safe life rest with a person.

Considerable attention is paid to the modern understanding of the right to security, which has its cultural basis in the form of a change in the normative model of society: the current society is a society of dynamic changes, risks, and conflicts, in which the main social ideal is security, and not equality as it was followed in previous eras. It is also noted that different historical and cultural systems have their ideas about security and specific means of ensuring it.

The right to security, in an ontological sense, is close to the right to freedom, as it exists in two forms - positive (as a system of measures to counter dangers and threats and ensure stability) and negative (as a state of individual protection from risks and threats). It is emphasized that the right to security is basic (background) for the realization of all other human rights.
Informatization of civil justice as a means of increasing the effectiveness of justice services
Authors: Parasiuk M.V. , Rymarchuk R.M.
Published: March 2024

The article, based on a comprehensive system analysis, examines the theoretical and legal implications of informatization of civil justice as a means of increasing the effectiveness of justice services. The relevance is due to the expanded role of information technologies in all areas of information management activity, including in the sphere of modern ship ownership. The object of the investigation is the ongoing research in the field of justice administration regarding legal disputes with the use of information technologies to meet the needs of the civil process. The methodological basis includes various methods - formal legal, legal, systemic, logical and others. . Electronic justice in the civil process - the law establishes the procedural activity of the court to administer justice to the subordinates, at a distance from the participants in the civil process and a non-documentary form of data transfer (videos, documents, etc.) work with the help of various information technologies such as the Internet, and other telecommunications technologies 'language, which is an alternative or subsidiary way of combining a completely pure documentary form of data transfer. It is stated that electronic justice is governed by a system of institutional principles, which is based on the system of principles of civil procedural law, which include: the principle of distance, implementation of other methods of electronic document management, the principle Information transparency of justice, which has specificity in line with the principle of accessibility Information about the activities of the ship’s authorities, when placed in open access, information about is considered by the courts on the right, online broadcasts of court meetings, etc. It is stated that the further development of information and communication technologies will naturally place emphasis on the boundaries of the principle of distance, the disruption of which can bring distrust of citizens to court, the clarity and objectivity of the court activities, make statements to the spouses about the role and importance of ship ownership.
Marriage agreement and inheritance agreement: comparative legal analysis
Authors: Serdechna I.
Published: March 2024

In the scientific article the author conducted a comparative legal analysis between a marriage contract and an inheritance contract. The concept, legal nature, peculiarities of concluding and terminating a marriage contract and an inheritance contract were investigated.

The possibility of contractual regulation of civil and family legal relations is defined in the family and civil legislation. According to the Civil Code of Ukraine, the parties have the right to regulate their relations in the contract at their own discretion and may depart from the provisions of acts of civil legislation (Article 6 of the Civil Code of Ukraine). The Family Code of Ukraine defines the participants in family relations who can regulate their relations by agreement.

The Family Code of Ukraine and the Civil Code of Ukraine clearly regulate the marriage contract and inheritance contract, the doctrine has sufficiently extensively researched the issue of the essence of these contracts, however, in the article we will focus on identifying the common and distinctive features characteristic of these contracts.

As a result of the relationship between the marriage contract and the inheritance contract, we will highlight common features: the principle of freedom of contract applies to the conclusion of contracts; when concluding a contract, the parties create rights and obligations for themselves; married couple may be a party to a marriage and inheritance contract; the subject of the contract is joint and personal partial ownership. Distinctive features are that, in addition to the spouses, the marriage contract can be concluded between the married couple, and according to the inheritance contract, the alienator, in addition to the spouse, of one of them, can be another person, and the acquirer can be a physical or legal entity; the form for both contracts is provided in writing and is subject to notarization, however, additionally, the inheritance contract is subject to state registration in the Inheritance Register in order; the content of the studied contracts is significantly different, as they generate different legal consequences for the participants of the legal relationship.
Some issues of privatization of land of state and municipal agricultural enterprises, institutions and organizations
Authors: Lisova T.V.
Published: March 2024

The article is devoted to certain issues arising in the sphere of privatization of lands of state and communal agricultural enterprises, institutions and organizations.

The article notes that the works of domestic scholars are devoted to certain topical issues of privatization of land of state and communal agricultural enterprises, institutions and organizations. The scientific views of scholars on this issue are analyzed.

The author emphasizes that today certain issues of the procedure for privatization of land of state and municipal agricultural enterprises, institutions and organizations, as well as preservation and restoration of the land of these entities, remain almost unexplored. Of particular concern is the qualitative condition of the reserve fund lands which are in state or communal ownership.

The article outlines the specific features and peculiarities of privatization of lands of state and municipal agricultural enterprises, institutions and organizations.

The author distinguishes between privatization of land of state and municipal agricultural enterprises, institutions and organizations and land division of former collective agricultural enterprises.

The specifics of privatization of lands of state and municipal agricultural enterprises, institutions and organizations are investigated. The author emphasizes the specific range of subjects, the complex legal composition, and the special legal regime of the land share (unit).

The author analyses the practical aspects of the procedure for privatization of land of state and municipal agricultural enterprises, institutions and organizations.

The author makes a conclusion about the complexity and multi-stage nature of the procedure for privatization of land of state and municipal agricultural enterprises, institutions and organizations.

Particular attention is paid to the issues of creating a reserve fund for land privatization and ensuring its quality.
Foreign experience of digitalization of public services
Authors: Yesimov S.S.
Published: March 2024

The article examines the foreign experience of digitalization of public services. The object of the study is social relations that are formed in the field of providing electronic public services in developed countries. The subject of the study is Ukrainian and international legal norms regulating relations in the field of providing electronic public services. The specificity of the selected objects and the subject of research determine the methodological basis. To achieve the goal and solve the set tasks, general scientific methods of cognition were used: induction and deduction, the method of analysis and synthesis, abstraction, system-structural approach, historical and logical methods, special legal methods: formal-legal, comparative-legal, system-structural and system-functional. The essence of the state and its social purpose are decisive in determining the direction of the state's activities, its goals and objectives in the field of providing public services using digital technologies. It was determined that the introduction of digital platforms and services allows systematizing and optimizing the processes of providing public services, shortening the terms of providing services and improving the quality of their provision. The main areas of activity of the authorities of the countries of the European Union - Malta, Estonia, Luxembourg, Sweden, Austria, Latvia, Finland, the Netherlands, Ireland, Portugal, Denmark, the Federal Republic of Germany, Spain - are indicated, aimed at the implementation of digital technologies in public administration, including regarding the provision of state (administrative) services. The positive and negative aspects of the provision of state (administrative) services with the help of end-to-end technologies of interaction of service providers and information and communication technologies are indicated. The measures that should be implemented by Ukraine in order to optimize and convert public services into digital form are outlined. Further research should be directed to the study of the functioning of digital platforms as a technological infrastructure for the provision of digital services.
Peculiarities of proceedings in administrative cases regarding the placement of a foreigner who is subject to deportation or readmission to a point of temporary stay
Authors: Sirant M.M.
Published: March 2024

The article examines the specifics of proceedings in administrative cases regarding the placement of foreigners who are subject to deportation or readmission to the point of temporary stay of foreigners and stateless persons who are illegally staying in Ukraine. The topicality of the topic is due to the implementation of the Agreement on the Association of Ukraine and the European Union regarding the creation of a single legal space, including the protection of the rights and legitimate interests of foreigners and stateless persons when challenging placement in special institutions. The object of the study is a complex of social relations that are formed in the process of contesting the placement of foreigners who are subject to deportation or readmission to the point of temporary stay of foreigners and stateless persons. The subject of the study is the norms of administrative law, which determine the specifics of the protection of the rights of foreigners, stateless persons who are placed in a temporary detention center, in accordance with the procedure defined by the Code of Administrative Procedure of Ukraine. The methodological basis of the research is a set of general scientific methods and private methods of scientific knowledge. The work uses the following methods: dialectical, formal-logical, statistical, comparative-legal, systemic-structural, analysis and synthesis. The article examines the concepts of «expulsion» and «readmission», examines the peculiarities of proceedings in administrative cases concerning the accommodation of a foreigner or a stateless person who is subject to expulsion or readmission to the point of temporary stay of foreigners and stateless persons who are illegally staying in Ukraine. Judicial practice has been studied and the main reasons for administrative claimants' appeals to the court for the specified category of cases have been identified. It is proposed to establish a maximum period of detention of foreigners and stateless persons in the points of temporary stay of foreigners and stateless persons who are illegally staying in Ukraine.