bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum
Authors: Triwahyuni Abdullah Dian
Published: May 2020

The position of notary has been regulated in Act Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (hereinafter referred to as UUJN-P). Even so, philosophical and technical notary obligations and responsibilities are not regulated in detail in these laws and regulations, leading to the absence of a barometer that becomes a standard for notary behavior, notary office administration system, and notary office governance that applies universally. This has caused in some instances negative views on the notary profession in the community. One of the negative views is because the morality of the notary is not in tune with ethical behavior in society. Negative views also arise due to the administration of notary office administration and the layout of the notary office that does not meet the aesthetic element. The situation made the notary public seem unprofessional in providing social services in his function as a public official. Then what should be the notary morality? How about a good notary office administration? How should the notary manage his office? The writing of this article uses normative research using a positive legal approach and a conceptual approach. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials were analyzed using descriptive techniques. The results of this study indicate that there are not yet detailed and universal rules regarding the obligations and responsibilities of notaries sociologically and technically in providing social services, but the values ??that live and develop in society can be used as benchmarks for notary behavior and administrative systems notary office and notary office governance.
PERSEKUTUAN KOMANDITER SEBAGAI SUBJEK PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 2/SE-HT.02.01/VI/2019
Authors: Biya Cokorda Istri Brahmi Putri , Rudy Dewa Gde
Published: May 2020

This research is based on Circular Letter 2/SE- HT.02.01/VI/2019,   dated   June   28,   2019   concerning   the Granting of Building Use Rights for the Military Alliance (commanditaire vennootschap). This circular is a guideline for implementing the granting of HGB to the temporary Limited partnership companies (CV) when referring to Article 35 paragraph (1) of the Agrarian Law that Building Rights can only be owned by Indonesian Citizens and Legal Entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia, as also described in Article 19 Implementing Regulations, namely Government Regulation Number 40 of 1996 concerning Land Use Rights, Building Use Rights and Land Use Rights. Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019, dated June 28, 2019 concerning the granting of Building Rights for the Limited partnership companies(CV), cause a conflicts of legal norms between  laws  and  regulations  of  one  degree  or  another  or between laws and regulations in a hierarchical manner. Furthermore is the arising of legal uncertainty from the description above, the problems that can be raised in this study are: What is the legal position of the Limited partnership companies (CV) according to the legal provisions in Indonesia and whether the Limited partnership companies (CV) can be used as the subject of the Right to Use. This research uses the Normative legal research method by using a type of approach in the form of a statutory approach and an analytical conceptual approach. Sources of legal materials used in this study include primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study indicate that the legal status of limited partnership (CV) in Indonesian law is that Limited partnership companies(CV) is not a legal entity but only as a business entity. This can be assessed based on the characteristics of the legal entity that is the separation of assets of the state-owned companies with the assets of business entities, so that the state-owned companies are only responsible for the limited assets owned. Meanwhile, in CV, all active   (complementary)   and   passive   (limited   partnership)

 

 

 

companies may be held liable for losses suffered by CV, as Article

21  of the  Code of  Business Lawthat said  CV  companies has

jointly responsible and jointly responsible (CV) cannot be the
A PENYELESAIAN KONFLIK AKIBAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERSPEKTIF ADR
Authors: DIRAWAN DEDY ARYA
Published: May 2020

Indonesia   sebagai   Negara   kepulauan   yang   kekayaan alamnya telah  diakui oleh  dunia  Internasional sangat  menarik minat  banyak  wisatawan  (warga  negara  asing). Berbagai  macam  tujuan  orang asing   itu   pada   saat   melakukan   kegiatannya   di   Indonesia, mendorong  keinginan orang asing untuk mempunyai tempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang memilih untuk bertempat tinggal di Indonesia dapat menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian  di  Indonesia  salah  satunya  dengan  melakukan investasi di Indonesia.

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik akibat perjanjian  nominee dalam perspektif Alternatif Dispute Resolution disebut (ADR) dan Untuk memahami bagaimana kekuatan hukum penyelesaian konflik akibat perjanjian nominee melalui mediasi bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa hak milik atas tanah akibat perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing melalui mediasi dalam perspektif ADR. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu  lebih mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah,  UUPA, Pasal 58 UU No 48 Tahun 2009, dan UU No. 30 Tahun 1999.

Penyelesaian konflik akibat perjanjian nominee dalam perspektif ADR memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Kesepakatan tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri, terakhir pelaksanaan akta perdamaian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan itikad baik. Hasil isi kesepakatan yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Akta perdamaian seperti putusan biasa yakni dapat diminta eksekusi jika suatu saat nanti salah satu pihak tidak mentaatinya, tidak dapat dibanding dan bersifat final mengikat kedua belah pihak.
Analisis Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami
Authors: Kusuma I Gede Arya
Published: May 2020

Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal bilamana suami yang hendak beisteri lebih disini pengadilan dapat memberi ijin, namun asalkan di kehendaki fihak-fihak yang bersangkutan, yang di anut Undang-Undang Perkawinan ialah asas monogami terbuka artinya tidak menutup kemungkinan untuk poligami. Dalam hal suami boleh melakukan poligami salah satu syaratnya adalah sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 huruf a menyatakan “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”. Didalam pasal tersebut kata kewajiban menjadi kabur karena tidak dijelaskan sejauh mana serta apa saja yang mencangkup kewajiban tersebut. Penulisan ini tujuannya mengetahui apa-apa sajakah yang menjadi syarat suami dapat melakukan poligami dan sejauh mana isteri dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah suami dapat melakukan poligami diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan serta pengadilan masih akan memeriksa persetujuan dari sang isteri, dalam hal perkawinan sebagaimana pasal2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak luput pula dari peran agama serta adat istiadat, sehingga kewajiban isteri dalam pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan juga ditinjau dari segi adat dan agama kepercayaan calon suami isteri
Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
Authors: Wiguna I Wayan Jody Bagus
Published: May 2020

Penelitian ini dilakukan karena ada pertentangan antara UUHT dengan Perkaban 9/2019. Dari hal tersebut dirumuskan 2 rumusan masalah: (1) Bagaimanakah proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik?; (2) Bagaimanakah pemberlakuan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik ditinjau dari UUHT?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan pemberlakuan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik ditinjau dari UUHT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dilakukan melalui sistem HT-el oleh PPAT dengan memasukkan warkah-warkah yang diperlukan berupa dokumen elektronik sampai mendapat Sertipikat Hak Tanggungan dan catatan hak tanggungan pada buku tanah dan  Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam bentuk dokumen elektronik; dan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik belum bisa diberlakukan karena UUHT masih berlaku dan tidak memeberikan kewenangan delegasi pada perkaban 9/2019 untuk memberlakukan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik.
AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KEWAJIBAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN DENGAN PIHAK ASING
Authors: Pasek Dwilaksmi Ni Made Ayu
Published: May 2020

Indonesian is the national language as regulated in Act Number 24 of 2009. Therefore Indonesian language must be used for formal matters, one of which is in the context of the formulation of the agreement. In fact, in Indonesia there are agreements that use foreign languages, especially agreements involving foreign citizens in it. The purpose of writing this journal is to find out and analyze the arrangements regarding foreign language agreements in Indonesia and the legal consequences of violating the obligation to use the national language of Indonesia in agreements with foreign parties. This journal is doctrinal (normative) which uses a statutory and conceptual approach. Legal materials consist of primary and secondary legal materials which are then analyzed qualitatively. The conclusions that can be obtained in this journal include: (1) Arrangements regarding foreign language Act Number 24 of 2009 which basically stipulates that an agreement must use Indonesian language and must also use a foreign language rather than a foreign party. it originates; (2) Violation of the obligation to use Indonesian in an agreement with a foreign party is not regulated in Act Number 24 of 2009. However, if it is guided by the theory of interpretation of the legislation, namely a systematic interpretation, that the agreement that does not use Indonesian is a prohibited cause as referred to in Article 1320 and Article 1337 of the Civil Code. Therefore, the objective conditions in the agreement were not fulfilled and the agreement was considered null and void.
Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal
Authors: Pramitha asti Ni putu Maha dewi
Published: May 2020

Manfaat yang diberikan dari perkembangan fintech bagi perekonomian nasional adalah bahwa fintech mampu memberikan pinjaman dana dengan mudah dan cepat. Jenis fintech yang banyak digunakan masyarakat adalah P2P Lending karena proses dan prosedur dalam pinjam meminjam online yang ditawarkan pada sistem P2P Lending dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Di sisi lain sejumlah pinjaman online ilegal bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal sehingga adanya pelanggaran tersebut tentu akan merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan OJK dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal dan apakah kendala yang dihadapi OJK dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah Pinjaman online ilegal tidak termasuk dalam pengawasan OJK karena OJK hanya dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online legal. Upaya hukum yang dapat dilakukan OJK adalah dengan menggandeng beberapa lembaga pemerintahan untuk membentuk Satgas Waspada Investasi yang bertugas salah satunya untuk mengawasi fintech ilegal. OJK melalui Satgas Waspada Investasi berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Menkominfo untuk melakukan pemblokiran, Kepolisian untuk penindakan dalam unsur pidana, Perbankkan untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal pada saat pendaftaran rekening baru. Melakukan edukasi terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online. Kendala yang dialami OJK adalah pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal. Salah satu penyebabnya karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali.
A TAHAP NEGOSIASI DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DALAM PENYUSUNAN KONTRAK
Authors: Erviana Putu Devi
Published: May 2020

INGGRIS INDONESIA
Sanksi Terhadap Penerima Fidusia Yang Tidak Menghapuskan Jaminan Fidusia Elektronik
Authors: Yama I Putu Budi Arta , Udiana I Made
Published: May 2020

The purpose of carrying out the elimination of related fiduciary guarantees so that objects that are used as fiduciary collateral objects with the debt fiduciary debt paid off, then the object can be re-registered the same fiduciary guarantee. In the regulations regarding Fiduciary Guarantees namely Law Number 42 of 1999 does not regulate sanctions against parties who are given the mandate by statutory regulations to abolish fiduciary guarantees. The purpose of this paper is to analyze the sanctions against those appointed by the laws and regulations that do not abolish electronic fiduciary guarantees and who can eliminate electronic fiduciary guarantees. This study applies a method which is normative legal research and the approach is the statutory approach. The result of this research is that the sanction given is civil sanction, in the form of a claim for compensation which refers to the provisions of Article 1365 of the Civil Code and the party that can carry out the removal of fiduciary guarantees ie is a fiduciary recipient either through his power of attorney or representative, the attorney referred to is a Notary Public.
A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)
Authors: Widiasih Ni Kadek Ayu Ena
Published: May 2020

Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary). Dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP, tidak terdapat pemahaman lebih lanjut mengenai kewenangan mensertifikasi yang dimiliki oleh notaris, tidak terdapatnya penjelasan mengenai maksud kata mensertifikasi tersebut menimbulkan kekaburan norma hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan melakukan sertifikasi yang dimiliki notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sama dengan kewenangan Notaris dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJNP atau yang dapat juga disebut dengan kewenangan untuk melakukan legalisasi, yaitu memberikan wewenang kepada Notaris untuk memastikan tanda tangan yang ada pada sertifikat elektronik tersebut adalah benar tanda tangan dari para pihak, memastikan kebenaran status dan identitas dari para pihak, serta memastikan tanggal pada sertifikat elektronik tersebut.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI ARBITRASE
Authors: Dimas Mahendrayana I Made Dwi
Published: May 2020

A copyright violation occurs when someone makes an announcement or reproduction of a work without permission from the creator or copyright holder. If this happens, the creator or copyright holder can bring his dispute to be resolved through alternative dispute resolution or arbitration. However, the Law No. 28 of 2014 concerning Copyright does not regulate the mechanism for resolving copyright disputes through arbitration. The purpose of this study is to determine the mechanism for resolving disputes over copyright infringement through arbitration and the mechanism for canceling decisions on resolving disputes over copyright infringement through arbitration. This research uses normative legal research. From the results of the study, the initial stage of the mechanism of resolving disputes over copyright infringement through arbitration begins with the submission of the request for arbitration. Furthermore, the applicant makes a claim letter and proceed with the selection and appointment of the arbitrator. Then the arbitration examination. The final stage of the trial in arbitration is the submission of the award to the parties, and continued with the implementation of the arbitration award. An arbitration award can be requested to be canceled. The mechanism for cancellation of a national arbitration award begins by registering an arbitration award for cancellation at the Registrar's Office of the District Court. Then the court will examine the facts about whether or not the reasons stated by the applicant to cancel the arbitration award. If no, the application is rejected, but if the facts are found, the court is only authorized to cancel part of the arbitration award.
Tanggung Jawab Atas Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Induk Kepada Perusahaan Anak Yang Berakibat Pada Timbulnya Suatu Kerugian
Authors: Sari Sumantri Made Gede Niky
Published: May 2020

Liability to the parent company for policies implemented by subsidiaries that result in losses with third parties is a major problem in the practice of group. This problem This problem is due to absence of legislation that specifically regulate of the company group, the regulatory framework of the realationship the parent and it’s subsidiaries in the group companies is use Corporate Law. The incorporation of the company’s subsidiary in the group does not abolish  the legal status of a subsidiary. Parent companies in the group company contractions have immunity over the implementation of the principle of limited liability. the purpose of writing this journal is to know, how is the assignment legal liability to the parent company for the policies applied to the subsidiary companies resulting in a loss to a third party and how to anticipate control without legal liability the parent company for its policies that impact the economic insecurity of the subsidiary in the construction of group companies. The research that the author uses is normative legal research. From this research, assigning legal liability to the parent company through the implementation of policies implemented by the subsidiary is certainly seen from the fault that cause losses. One effort that can be done to anticipate control without legal liabilty of the parent companies it’s Make Charter Corporate Relations and Between Subsidiaries or make agreement control between the parent company and subsidiary.
Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Authors: Memah Genesia Hardina
Published: May 2020

The purpose of this research is to find the influences of the development on technology information and communication on the administrative and the material (substantive) aspect to a notary, wherein this research normative legal methodology is conducted with the results as follow there is a positive administrative influence of technology information and communication such as the use of e-government in the communication of notary or candidate of a notary with government and the increased office effectiveness. However, there is also a negative influence such as the ease of publication and self-promotion; thus, the Indonesia Notary Association need to always give direction through a regular meeting. The impact of technology information and communication on the administrative aspect is that it could result on clash between the Law of Notary with other law that already regulate the utilization of technology information and communication where from the theory point of view, the concept of lex specialis derogat legi generali can be used while from the practical perspective, it is preferable to have memorandum of understanding between the Indonesian Notary Association with the Indonesian Nasional Police (Polri).
Hak Guna Bangunan Untuk Investasi dalam Bidang Pariwisata
Authors: Larashati Ida Ayu Putu
Published: May 2020

The role of the National Land Law in development is not yet perfect, but in reality the National Land Law has also succeeded in supporting development activities in all fields in the supply and management or utilization of the required land and legal certainty in its control and management or use. This study aims to examine building rights for investment in tourism. The method used is a normative research method due to legal uncertainty in the regulation of building rights as a form of tourism investment. The development of the tourism industry has an impact on various aspects of people's lives, both from the planned tourism industry and the unplanned implementation of the tourism industry.The impact of the planned implementation of the tourism industry development can be optimally anticipated. The principles of carrying out investments by using building rights as the basis for their rights can help the development of tourism because the holders of land titles do not lose ownership of their land. The structuring of sustainable tourism development is a development that has economic, socio-cultural and environmental dimensions so that it has justice not only for future generations. In this construction, tourism must be seen as a system that includes various components that interact with and influence each other. Therefore, it is needed a synergy of policies governing the implementation of tourism with a multisectoral and multidisciplinary approach to service integration, and the synergy of the government and the community in the use of land with Building Use Rights for tourism purposes
ATTITUDES TOWARDS THE NAMES AND THE TASTES OF FOODS IN SONGKHLA PROVINCE, THAILAND
Authors: Angsuviriya Angsuviriya , Chanokporn Chanokporn
Published: May 2020

The objective of this article is to study the attitudes of different age and ethnic groups reflected through the names and the taste of food, that is the southern Thais have a positive attitude towards more tasteful or the taste of hot than the other ethnic groups while the Chinese Thais they have a more positive attitude towards  insipid taste than the other ethnic groups. For the Malaysian Thais they have a more positive attitude towards the taste of sweet than the other two ethnic groups. As for main course dish, the most popular main course dishes in all the 3 groups are “Kangsom” (sour soup made of tamarind paste) and “KangTaipla” or “KangPhungpla”. As for dessert, the most favorite desserts in all the 3 groups are “Klauybuatchee” or Klauybuat (banana in coconut milk) and “Lotchong” or “Singaporean Lotchong”. In addition, it is found that the Chinese Thais and the southern Thais have a negative attitude towards beef, eels, buffalo meat etc, while the Malaysian Thais have a negative attitude towards pork because they are Muslim. When age groups have been taken into account, age group 1 (15-25) does not like spicy foods, compared with the other age group. While age group 2 (35-45) has similarities in the food names of those in age group 1 and age group 3; therefore, there are more food names in age group 2 than those in the other groups. In addition, for age group 3 (55 or more) more local names of foods are found.

 

Keywords: Attitudes, the names and the tastes of foods, the ethnic
HEGEMONY OF MODERNITY IN THE PRACTICE OF USADA BALI TREATMENT IN DENPASAR
Authors: Suatama Ida Bagus , Anom Kumbara A.A. Ngurah , Wirawan A.A. Bagus , Arjani Ni Luh
Published: May 2020

The phenomenon of the hegemony of modernity in the practice treatment of Usada Bali in Denpasar City is interesting to observe. On the one hand, public interest in Usada Bali is still quite high, but also on the other hand modern medical dominance is so strong. Through a postmodernism approach and a qualitative method that relies on the workings of critical theory, its causes, forms, and implications, reveal this phenomenon. The cause of the hegemony of modernity is due to state regulation, the modern and traditional medical dichotomy, the disposition of rationality, and the expansion of material energy. The form of modernity hegemony includes the formalization of medical practices, identity mimesis, praxis of praxis awareness, and commodification of Usada Bali. The implications of the hegemony of modernity includes the strengthening of the existence of Usada Bali, the competition of health services, the reproduction of medical discourse, and the ambivalence of spirituality. This study found that modernity has more power, than traditional values. The discourse of development and empowerment of traditional medicine has not targeted Usada Bali as autonomous knowledge. The violations of sasana balian undoubtedly due to the strong influence of materialism. The existence of Usada Bali is in line with the community’s belief in the etiology of sakala and niskala.

 

Keywords: Hegemony, Modernity, Practice of Medicine, Usada Bali
CHARACTER EDUCATION VALUES AS REFLECTED BY GATOTKACA DRESS PROPERTIES IN SURAKARTA PUPPETRY STYLE
Authors: Rendra Vayoga Brahmana , Suyanto Suyanto , Subiyantoro Slamet
Published: May 2020

The purpose of this study are: (1) To understand the character of Gatotkaca characters in wayang kulit Surakarta style. (2) To investigate the symbolic meaning of Gatotkaca fashion clothing in Surakarta style puppetry. This study uses qualitative descriptive to present the existing data in the field by way of describing and interpreting. Technique of collecting data is done by interview and direct observation. The results of this study are: (1) Gatotkaca figure represents a humble character, and he has a high spirit of nationalism, (2) Gatotkaca has dress properties such as of Caping Basunanda, Kotang Antra Kusuma, and Trompah Padakacarma, which represent as the key values in character education. Gatotkaca’s personal characteristics and his dress property have a deep meaning and values that can be precious for character education.

Keywords: Gatotkaca, puppet, character education.
INTERNALIZATION OF LOCAL WISDOM VALUE THROUGH I-SPRING TECHNOLOGY-BASED ART AND CULTURE LEARNING
Authors: Fatro Misron Zen , Sulistyo Edy Tri , Nugroho Sugeng
Published: May 2020

The social change dynamic in globalization era impacts on the students’ reduced love to local wisdom culture so that they understand poorly the meaning of local wisdom culture existence as cultural heritage rich of life prudence values. This research aimed to analyze the internalization of local wisdom culture values through I-Spring technology-based art and culture learning. The unit of analysis used in this qualitative research with case study approach was stakeholders of SMA Batik 2 Surakarta selected using purposive sampling technique. Techniques of collecting data used were observation, in-depth interview, and documentation. Data validation was carried out using source triangulation, while data analysis was carried out using an interactive model. The result of research showed that I-Spring technology-based art and culture learning could be a learning media facilitating the students to internalize local wisdom culture values. Through I-Spring learning media, students could internalize, externalize, and objectify local wisdom values in order to achieve the balance of students’ conscience, supra-ritual, and intellectuality related to God through the content of local wisdom values. 

 

Keywords: Local wisdom, internalization; art and culture learning; i-Spring
CHARACTER VALUE DISCOURSE IN BALI'S POP SONG AND DENPASAR CITY’S PUBLIC RECEPTION
Authors: Sri Marheni Komang , Wirawan A.A. Bagus , Anom Kumbara A.A. Ngurah , Suarka I Nyoman
Published: May 2020

Character discourse surfaced in response to globalization. Balinese pop songs also contribute to discourse of character values ??in the context of the mass culture industry. This study reveals the ideology, form, and reception of people in Denpasar on the discourse of character values ??in Balinese pop songs. Through a qualitative method with a critical discourse analysis approach based on the semiotic theory, deconstruction, and reception aesthetics, it was concluded that the ideology that constructs the discourse of character values ??in Balinese pop songs includes religious ideology, Ajeg Bali, capitalists, and mass media within the scope of industrialization of mass culture. Forms of character value discourse in Balinese pop songs include the value of religious, nationalist, independent, mutual cooperation, and integrity in various song themes. The public reception in Denpasar on the discourse of character values ??is relatively diverse and ambiguous, both to the meaning of song, capitalist power, producer power, and to the power of the mass media. This study found that the discourse of character values ??in Balinese pop songs reflects ideological construction in the mass culture industry. There is a tendency to shift from the meaning of the song to the aesthetic and artistic realm in accordance with consumer responses. The theory of moral criticism of mass culture is confirmed that the discourse of character values ??in Balinese pop songs can be developed by negotiating meaning, aesthetics, and artistic.

Keywords: discourse, character values, Balinese pop song, reception of community
RECONSTRUCTION OF HINDU PRIEST IN THE DYNAMICS OF THE INTER TRI SADHAKA AND SARWA SADHAKA IN BALI
Authors: Redana Made , Wirawan A.A. Bagus , Parimartha I Gde , Anom Kumbara A.A. Ngurah
Published: May 2020

The reconstruction of Hindu Pandita in Bali marked a polarization of Hindu Pandita set in the difference of the clan (Soroh) and the belief system needs to be examined more deeply. The fact shows that there are still many Hindus who think that the Hindu Pandita belong to the Brahmin clan. This gap can be a stimulant misintensity against the issue of the Kapanditan and the condition to construct "Homo hierarchicus versus Homo ecqualis are engaged in Bali in war without End". The research aims to (1) understand the foundations of the thinking of the reconstruction of the Hindu Pandita (RPH) in the dynamics between Tri-Sadhaka and the unconscious Chi Wildlife Station in the Balinese people, (2) understand the driving factors of Hindu's pandy reconstruction in Bali in The dynamics between Tri-Sadhaka – Sarwa Sadhaka, and (3) analyzing the implications of Balinese Hindu's impartiation. This research uses a mix method with the priority of using qualitative methods, which are supported by quantitative methods with value inventory techniques. The theory used as a foundation is the theory of power relations, structuration, deconstruction. The results of this study pertain to three things; First, reconstruction of the fundamentals of Hindu Pandita Thinking in the dynamics between Trisadaka and Chi Wildlife Station Sadaka is the efforts of the description of attitudes and personalities, value-conscious competence, and integrality. In the sense of the Hindu Pandita, which is personally integral, intact, and that is considered sacred, glorious, since he was in prayer beads spiritually through the process of diksa. Secondly, the impetus factors of Hindu reconstruction in the dynamics between Tri-saddleted and a Godly Chi wildlife station in Balinese people concerning historical and geneological dimensions, increased knowledge and chastity factors as a mode of adaptation to Pandita, a social movement in the competition's status, and ideas for movement change. Thirdly, the implications in the dynamics of competition between Trisadaka and Sarwasadaka are concerned with the ideological, social and economic pragmatism and importance of power.

 

Keywords: the reconstruction of Hindu priest, the dynamics, tri and sarwa sadhaka, economic pragmatism and power
THE CHANGE IN PERCEPTION OF SUBMITTING CHILDREN TO CHILD WELFARE INSTITUTIONS IN DENPASAR CITY IN THE PERIOD 2006-2014
Authors: Westerlaken Rodney , Ardika I Wayan , Ardhana I Ketut , Darma Putra I Nyoman
Published: May 2020

Terroristic events, like the Bali bombings in 2002 and 2005, have major effects on a society. Prior research towards those effects have focused on the financial, economic and social economic effects, however this study focuses on the social cultural effect in the aftermath of the terroristic effects. The changed social cultural perception of submitting children to a Child Welfare Institution in the period 2006 to 2014 in Denpasar city, Bali. Sub questions to this problem statement what the reasons are that children are living in Child Welfare Institutions in Denpasar city recently and whether it is possible to connect social cultural perceptions of submitting children to Child Welfare Institutions in Denpasar city to coping mechanisms of the society after the terroristic attacks in 2002 and 2005. This research has used a quantitative approach, interviewing 50 children and 23 parents / familial caretakers. The outcomes have been analysed with help of the computer assisted qualitative data analysis software NVIVO. Research indicates that the trend of submitting children to Child Welfare Institutions, as a coping mechanism, in the first years after the second Bali bombing instigated a change in the social cultural system on Bali. The Balinese kinship system partly fell apart as a result of the Bali bombings, the keluarga besar is less considered to be asked for help and submitting a child to a Child Welfare Institution became an easy solution that currently continues to exist. It is concluded that the ethos, the moral formation as described by Foucault, is victimized by the failing system of aletheia and politeia, but that also ethos itself is victimized by contemporary forms of normalization.                      

Keywords:       social cultural change, terroristic attack, coping mechanism, Child Welfare Institutions.
IDEOLOGY OF KIAI IN EDUCATION AT SMAN OF DARUSSHOLAH SINGOJURUH, DISTRIC SINGOJURUH – BANYUWANGI PROVINCE OF EAST JAVA
Authors: Mursidi Agus , Rumawan Salain Putu , Anom Kumbara A.A. Ngurah , Wiasti Ni Made
Published: May 2020

The implementation of education in Indonesia was mandated by the UUD 1945. The implementation was carried out at the SMAN. Education policy in schools creates controversy as a form of impact on ideology of kiai. The policy deviation is in the form of changes in school curriculum, differences in the learning process, and religion as a public high school identity. This study aims to: (1) find out the ideology of kiai in the dominance of education in SMAN (2) knowing the practice ideology of kiai in SMAN (3) knowing the meaning in the ideology of kiai at SMAN. This is a qualitative research with data obtained through interviews, observation, and document study. The results showed that (1) the dominance of kiai in education due to influence of historical factors in the establishment of SMAN, the role of school committees with most members of Islamic boarding schools, and the political role of kiai (2) Ideology of kiai practices included the formation of superior classes, curriculum changes school identity and extracurricular activities (3) the meaning contained in the ideology of kiai in education at SMAN is a conflict of interest, emancipatory education, economics, and the meaning of polarization.

 

Keywords: Ideology, Kiai, SMAN
PHILOSOPHICAL MEANING BEHIND THE CHINESE CUISINE IN MANADO CITY
Authors: Martini Sri , Suarka I Nyoman , Cika I Wayan , Setiawan I Ketut
Published: May 2020

The type of food served at lunar celebrations in Manado city has a distinctive flavor, color color, is seen to contain the meaning of Filososfis for the life of Chinese people. That is, which later became a fascination in this study. The purpose of this research is to uncover the Filofis meaning of the food sundries served in lunar celebrations. Data collection methods are performed with observations of participation and interviews in depth. Data analysis techniques are done qualitatively.  The research conclusion that the type of food presented in the lunar celebration contains philosophical meaning for the human life of matching and related to the hope for goodness, the coming of fortune, prosperity, and health that is to be achieved by In the celebration, both individually and in the family.

 

Keywords: Lunar celebrations, food offerings, philosophical meanings, good wishes
DISMANTLING PUBLIC SERVICE PRACTICES IN THE ISSUANCE OF RESIDENT IDENTITY CARD IN TEGAL HARUM VILLAGE, DENPASAR
Authors: Merta I Nengah , Anom Kumbara A.A. Ngurah , Wirawan A.A. Bagus , Darmana Ketut
Published: May 2020

The Bali bombing tragedy of 12 October 2002 has killed hundreds of souls. The event brought about the impact of major changes for Balinese people. Uncontrolled migrants are regarded as one of the causes of the Bali bomb tragedy. The event then took the policy to control the attendance of migrants (TAMIU) through the decree of the mayor of Denpasar No. 610, the year 2002 that is a concern that migrants living in Denpasar must have a resident identity card Entrants (KIPP). The purpose of this research is to understand and analyze the Praaktik of KIPP's publishing services as a control device of expat resident in Denpasar City based on the spirit of prod Dharma. Data collection methods are performed with observations, interviews, and documentation. Technical data is done qualitatively. The research finds that KIPP's publishing has not been successful as a control device for the number of migrants. KIPP's service practices are inefficient, not transparent and unaccountable. The reason is that the existence of dualism of customary village and the village of Dinas, human resources are still weak, facilities and infrastructure that is not refresentative that implicates to the open opportunities of corruption, collusion and nepotism, public service costs High, the number of unsynced population at the village level, sub-districts, or even provincial-level patents and increasing social pathology. This paper suggests the need for the assertiveness of the rules between the authority of indigenous villages and Dinas, need to increase the quality of human resources, especially the lower level, and the strict action to actors who are not disciplined in carrying out their duties.

 

Keywords: public service, excellent service, the identity of the resident, prod Dharma.
THE STRUGGLE OF UNITED NUSA DUA IN SEIZING TOURISM MARKET IN BUALU CUSTOMARY VILLAGE
Authors: Suputra Ida Bagus Putu Surya
Published: May 2020

This study discusses the existence of United Nusa Dua in its efforts to seize the tourism market in Bualu Village, Benoa District, amid accelerating the tourism sector. The rapid of tourism in this area make the crisis for the peoples especially for their identity. Now, these things being a problems when the tourism aspect doesn’t give the contribution for local peoples and for the latest, it raises the movement of United Nusa Dua. The issues appear in this study are (1) Why United Nusa Dua doing the struggle to seize the tourism market? (2) How is the struggling process of Nusa Dua Bersatu in seizing the tourism market? (3) What is the meaning of United Nusa Dua struggle for local communities in Bualu Village?. This study is using a qualitative research, in which the subject of this study discusses the occurrence of hegemony by the authorities (both local authorities and entrepreneurs capital), in its efforts toward reducing the local tradition into modern ideology that already bring with them. The results showed the initial formation of Civil Society Organizations United Nusa Dua as a form of local resistance in an effort to maintain its presence in the midst of the development of the tourism industry in their region. As for the function of the United Nusa Dua is doing resistance to things that are not yet considered for the local community, and unite the indigenous villagers as a form of community resistance in the struggle to seize the tourism.

Keywords: struggle, United Nusa Dua, Tourism Market
DISCURSUS OF MANAGEMENT OF TAMAN AYUN TEMPLE AFTER UNESCO DETERMINED AS A PART OF WORLD CULTURAL HERITAGE
Authors: Sandijaya Maulana
Published: May 2020

UNESCO made a movement to establish Taman Ayun temple as world culture heritage in 2012. Puri Ageng Mengwi as the owner of Taman Ayun temple considered revitalization of Taman Ayun is the way to preserve cultural heritage. The revitalization is also for beautifying Taman Ayun temple in order to give pleasure for visitors, it continuing from 2013 until 2016. However, the revitalization emerged many pro and con between Mengwi and Gulingan villages, part of society felt ignored and disturbed. For example, the “pekaseh”, Puri Mayun Wed and Kaleran, merchants in Tenten market, and Badung Goverment. Theoriticaly, Taman Ayun Temple as world culture heritage should give advantages for society surrounding, but in this case, farmer’s members of Subak Beringkit and Bukti Batan badung did not get any compensation from UNESCO and Taman Ayun. The condition showed up many difference point of view, each sides conveyed their opinions and strongly defend their thoughts. This condition was very interesting to study the form of discourse, ideology behind discourse and implication of diskursus in reality. The researcher got all of those diskursus from interview, observation, and newspaper. This research used qualitative method by collecting data through observation, interview and documentation from newspaper. Data analyzed using hegemony theory, relasi kuasa theory, and kuasa pengetahuan theory. Those three theories as the base in researching to uncover the problems in diskursus. The result of the reasearch pointed out the differences of ideology behind diskursus management of Taman Ayun temple after UNESCO establish it as one of world culture heritage.

 Keywords: manufacture, diskursus, Taman Ayun temple, world cultural heritage.
EXISTENTIAL STRUGLE OF GERMAN LANGUAGE TOU GUIDE IN PT. NUSA DUA BALI TOUR AND TRAVEL, TUBAN, BADUNG
Authors: Artajaya Made , Mudana I Gede
Published: May 2020

The growth of new tour and travel agents in Bali targeting the tourist market from Germany has created intense competition among travel bureaus. This causes a decrease in the number of German tourists who use the services of a travel agency PT. NDBT. The purpose of this study was to analyze the existential struggle that occurred at PT NDBT conducted by German-speaking guides. The research problems are 1) how the hegemony and counter hegemony that occurred in PT. NDBT, the factors causing and the implications for the PT NDBT. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation studies. The theory used is the theory of hegemony, social practice theory and the theory of communicative action in an eclectic manner. The results showed that the existential struggle carried out by German guides on the corporate hegemony practice of PT. NDBT against guides as a coordinated party is a counter hegemony. Supporting factors for the German-speaking touristic licensing struggle is the decline in the number of German tourists using PT.NDBT services in Bali. As a result, the implication posed by the existential struggle is the desire to stimulate themselves in carrying out scouting work. In addition, guides must also increase knowledge of the German language and knowledge of the field of guidance. Existential struggle also has implications for the meaning of communication for fellow German tour guides.

Keywords: existential struggle, German tour guides, tourists, Germany, travel agency.
PEMALI MARRIAGE DECONSTRUCTION IN THE COMMUNITY OF BUSUNGBIU, BULELENG, BALI
Authors: Rustiani Komang Wahyu , Suarka I Nyoman , Mudana I Gede
Published: May 2020

Forwarding pemali marriage expressions essentially are constituted by the myth, so they are essential to be analyzed since a lot of societies’ misinterpretation in creating meaning. The problems analyzed in this research are the form of pemali marriage, the deconstruction process on pemali marriage, and the relationship between pemali marriage in Busungbiu societies and local life. This is a qualitative research which used cultural studies paradigm. The data collection method utilizes observation, interview, and reviewing documents. The data were analyzed eclectically by utilizing deconstruction theory, cultural materialism theory, social semiotic theory, and encoding decoding theory. The research result shows that the forms of pemali marriage are related to kinship, physical features, social stratification, and time. The process of deconstruction on pemali marriage is done through three steps, they are deconstruction on the structure and the language code; reinterpretation on the meaning of pemali marriage; and representation on pemaliin the marriage ritual in order to rationalize those pemali. The deconstruction on the relation between pemali marriage and the position of the subject is found in three positions; they are hegemony dominant positions, negotiation positions, and opposition position.

Keywords:  pemali marriage, misinterprets, deconstruction, representation
GOCEKAN AS A POWER RELATIONS IN BATUAN VILLAGE, GIANYAR, BALI
Authors: Dewi Wahyuni Ni Made , Suka Industri Ginting , Kebayantini Ni Luh Nyoman
Published: May 2020

Gocekan is a series of percussion rituals with brawls that are carried out routinely every year starting on the kajeng kliwon enyitan sasih kalima (mid-November) to Ngembak Geni, the end of the sasih kesanga (mid-March) in the Puseh Temple area in Batuan Village, Gianyar, Bali. In its development shocks have been influenced by various interests due to the power relations that occur in the implementation process. This study aims to address the main problems, namely regarding the forms of power relations, the driving factors for power relations, and the meaning and impact of power relations in shocks. Based on research there are several forms of power relations in shocks, namely the relations of hegemonic ideological power, symbolic power relations, and the power relations of domination practice. The factors that encourage power relations in shocks can be divided into two, namely internal factors consisting of beliefs (religious), cultural sacralization, openness of traditional villages, and lack of understanding of religious and legal norms. External factors consisting of capitalism, tourism and the economy. In this regard, the meaning due to the power relations in shocks is the symbolism of religious ritual and impunity. As a result it will have an impact on the deviation of the implementation of Hinduism, deviations of morality and power, and metajen habits as a subculture of the Balinese.

Keywords: shock, clubbing, power relations, interests