bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Juridical And Sociological Review Of Animal Protection Law In Dog Meat Trade Cases In Sukoharjo Central Java Indonesia
Authors: Hane Adrianus , Santoso Aris Prio Agus , Habib M. , Ferdinandez Mariana Kresty , Franken Karin Helga
Published: October 2024

In the use of animals by humans, over time there have been many function and there are principles that need to be considered in its use and handling. Animal abuse and animal abuse in Positive law have been regulated, regarding prohibitions against mistreating animals include Article 302 of the Criminal Code, Article 66 paragraph 2 of Law no.18 of 2009 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry And Animal Health. Dog slaughterhouse activities where dogs are abused slaughtered and their meat traded for human consumption, in an unnatural way. The dog meat trade is an act that violates animal welfare. On In November 2021, problems regarding dog slaughterhouses were discovered in Dukuh Wirroragen, Kartasura District, Sukoharjo Regency. This research aims to find out the review criminal law regarding criminal acts of dog abuse and meat trafficking dogs at the slaughterhouse in Dukuh Wiroragen, Kartasura District, Sukoharjo Regency. In this research the author using a conceptual and comparative approach. The data source comes from primary data obtained through interviews with parties from the animal welfare activist coalition and the Police Sukoharjo. Secondary data in the form of primary legal materials in the form of the Criminal Code, Law no. 41 Years 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health. The results of this research show that: (1.) Criminal acts of abuse dogs at the slaughterhouse in Dukuh Wiroragen, Kartasura District, Sukoharjo Regency fulfills the elements and violates Article 302 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, Article 66 paragraph 2 letters c, e, f and g Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2014 concerning Amendments Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health and Article 83 Paragraphs (1) and (2) Government Regulation Number 95 of 2012 concerning Public Health Veterinary and Animal Welfare. (2.) The dog meat trade contributes to and violates criminal threats to the law 18 of 2009 Article 89 paragraph 2 as amended and supplemented by Law number 41 of 2009 , 2014 concerning amendments to Law number 18 of 2009 jo. Article 55 paragraph (1) point 1, related entering animals from areas free from infected or suspected infected areas.
Campaign Prop Handling by Bandung City Bawaslu in Realizing Environmental Cleanliness
Authors: Suhermanudin Suhermanudin , Aqil Nia Pusparini , Wulandari Rafih Sri , Rahmayanti Rahmayanti , Permana Muhammad Fadhilah , Cantika Deni Destrina Nurfajri , Maulidini Resti , Putrie Nindya Nuryulinda , Ramadhan Gelar Fajar
Published: October 2024

The policies passed and stipulated by the government in the election to pay attention to the optimization of Bawaslu's policies in Law No.7 of 2017 concerning general elections as election organizers and the optimization of Bawaslu's policies regarding the control of campaign props in General Election Commission Regulation No. 20 of 2023 on the amendment of General Election Commission Regulation No. 15 of 2023 this regulation shows the government's attention so that the elections are held properly, in accordance with applicable regulations. The conceptual control model will make it easier for policy implementers to be on target, by realizing the control of campaign props in accordance with the targets, as well as zoning areas that have been set in Bandung City. The research used is based on the skinative method and descriptive analysis, through the Hasibuan theory including direct control, indirect control, and exception control related to the handling of campaign props by the Bandung City Bawaslu
Legal Aspects of Import Management of Palm Fiber and Coconut Fiber by an importing company in Indonesia
Authors: Bachry Ramadhana Anindyajati , Surya Andika , Muchajar Muchajar , Daulay Fikri Fathin
Published: October 2024

This study intends to find out on how the mechanism in importing commodity such as coconut fiber and palm fiber. This is expected to provide an overview to readers, especially importers, not to mention the company that being the object of the authors research is the first company that imported this kind of commodity. This research was compiled and carried out with qualitative research methods. The data is collected through copies of documents, open information and information obtained from interviews, obrservation and notes that have been provided. The result of this study illustrate that the Perusahaan Pengimpor of the commodity that discussed must go through various procedures ranging from obtaining import permits, obligations in customs aspects, managing plant & quarantine permits, to tax obligations arising from importation activities carried out.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Melakukan Waarmerking Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham Asing Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Yang Didasarkan Pada Perjanjian
Authors: Setiadi Osman Kemal Alyosha
Published: October 2024

Penelitian ini berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 80/Pdt.G/2018/PN.Dps yang betrujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam melakukan warmerking perjanjian nominee atas kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dan akibat hukum pendirian perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian nominee.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang melakukan peneltitian berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa praktik nominee atau pinjam nama untuk kepemilikan saham dalam suatu perusahaan untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku masih sering terjadi, meskipun undang-undang telah secara jelas melarang praktik tersebut, hal ini dapat menimbulkan suatu konflik di kemudian hari. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana notaris dapat terlibat dalam isu substansial perjanjian nominee serta dampak hukum perjanjian nominee terhadap pendirian perseroan terbatas. Dalam sengketa tersebut bahwa perjanjian nominee atas kepemilikan atas saham yang diwaarmeking oleh notaris adalah berentangan hukum dan oleh karena itu tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Efektifitas Upaya Administratif Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT
Authors: Kurniawati Marina , Hayati Tri
Published: October 2024

Dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ada dua jalur yang bisa dilakukan, yakni melalui Upaya Administrasi dan melalui peradilan. Namun upaya administrasi kurang dapat menyelesaikan masalah kepegawaian di Indonesia. Dengan demikian maka  perlu dilakukan kajian yang mendalam agar ditemukan cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa.
Kepastian Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Objeknya Dijual Oleh Pemberi Hibah Wasiat Kepada Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/Pn.Sby)
Authors: Siahaan Debby Flora , Djaja Benny
Published: October 2024

Penulisan ini dilakukan dengan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby yang pokok perkaranya adalah mengenai Akta Jual Beli yang dilakukan dengan objek jual-beli yang telah dijadikan sebagai objek hibah wasiat dan telah dituangkan di dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 119. Pelaksanaan jual-beli yang dilakukan tersebut adalah dengan menggunakan Kuasa Menjual dimana Pihak yang menjadi Penjual adalah seorang wanita lansia yang berusia 78 tahun dan mengidap gangguan memori atau penurunan daya pikir atau yang disebut dengan demensia, sehingga Penjual merasa tidak ingat bahwa ia pernah melakukan transaksi jual-beli dengan objek tanah beserta rumah di atasnya yang telah diberikan sebagai objek hibah wasiat untuk cucunya. Pihak Penjual menandatangani Kuasa Menjual dengan tanpa persetujuan dari ahli warisnya dan Jual-Beli tersebut terjadi dengan tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga Penjual. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tentang hibah wasiat dan mengaitkan Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan studi kepustakaan yang berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan hibah wasiat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim telah kurang bijaksana dalam melakukan pertimbangan hukum dalam memutus perkara dengan Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby dan Notaris yang membuat Kuasa Menjual untuk dilakukannya Jual-Beli tersebut harusnya menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi sengketa terhadap objek jual-beli tersebut di kemudian hari.
Shanghai Cooperation Organization Dengan Implikasi Konstelasi Politik Internasional Di Kawasan Asia Tengah
Authors: Ernawan Dudih , K.Y I Gede Sumertha , Tirto Djayeng , Widodo Pujo
Published: October 2024

SCO atau Shanghai Cooperation Organization adalah organisasi regional berbasis di Asia Tengah, organisasi ini digerakkan oleh dua kekuatan yang paling penting adalah Rusia dan China. Sebelum berganti nama, namanya adalah SCO adalah Shanghai Five pada tahun 2001. Organisasi ini hanyalah sebuah forum Pembahasan kerjasama ekonomi, keamanan dan politik. Setelah perwistiwa 9/11 terjadi perubahan fokus keamanan dalam organisasi menciptakan badan khusus untuk menangani ancaman dari Three Evils dan Regional Anti-Terrorist Structure (RATS). Penulisan artikel ini menggunakan merode studi literur yang mengumpulkan berbagai sumber baik dari jurnal, berita, data statistic untuk dolah dan dilakukan analisa korelasi terhadap teori yang telah ditentukan tentang konstelasi politik internasional Kawasan Asia Tengah
PERMASALAHAN PENGGUNAAN YOUTUBE FAIR USE DALAM KASUS TOTALLY NOT MARK VS TOEI ANIMATION
Authors: Lie Madeleine
Published: October 2024

The case of Totally Not Mark vs. Toei Animation stole attention in the Youtube community back in 2021, when Toei Animation targeted Totally Not Mark with 150 separate copyright strikes on his channel, all manually filed by Japanese animation studio Toei Animation. According to the YouTuber, Toei Animation submitted YouTube direct takedown requests for all 150 videos, which may result in the content being removed from his channel instantly, as well as strikes that would end his channel entirely. YouTube apparently responded to such notices, asking Toei to clarify whether they had considered fair usage and requesting additional justification from Toei. This raised issues within the IP industry, where Youtube, a company based in the United States, recognizes fair use while Toei Animation, a company based in Japan, does not. According to YouTube, what Toei Animation did Instead of replying to YouTube's request for justification for their takedown notices, they used their own tools behind YouTube's back to manually claim and block every one of the 150 videos in the Totally Not Mark catalog of content. To summarize, Toei explicitly broke the rules in this case. However, if Toei Animation had used Japanese IP Law instead, YouTube would likely have honored their removal, removed the videos worldwide, and potentially struck out the Totally Not Mark channel.
Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang)
Authors: Asmono Ari , Prasetiyo Hari
Published: October 2024

Salah satu perwujudan kebijakan otonomi daerah, daerah dalam hal ini pemerintahnya diberikan hak untuk untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah luar negeri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan ini tercantum didalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. Diundangkannya undang-undang tersebut sebagai langkah konkrit otonomi daerah yang diberikan pusat kepada daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan hubungan internasional baik dalam hal ini membuat perjanjian maupun melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri. Adapun diantara sekian banyak bentuk kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan pihak di luar negeri, salah satunya adalah kerja sama kota kembar atau yang biasa dikenal dengan istilah sister city. Kerja sama ini contohnya dilakukan oleh Pemerintah Surabaya dengan Kota Kitakyushi dengan didasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangn. Adapun implementasi Kerja sama kota Surabaya dengan Kota Kitayushu tertuang dalam MOU sebagaimana dibuat dengan persyaratan yaitu harus didalam bingkai hukum nasional pada negara tersebut khusunya dalam bidang lingkungan hidup. Implementasi kerja sama antara Surabaya dan Kitakyushu yang dilakukan dalam bidang lingkungan hidup, beberapa diantaranya adalah pengelolahan kembali limbah, serta bantuan dari pihak Kitakyushu kepada Surabaya dalam menanggulangi persoalan sampah
Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyerahan Dokumen Kepada Orang Yang Tidak Berwenang
Authors: Pratiwi Moudy Khanza , Arsin Fransiscus Xaverius
Published: October 2024

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Hal ini dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana bentuk penyelesaian tanggungjawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak.
Analisis Wacana Berita Daring “Pencurian” Berdasarkan Teori Teun A. Van Dijk
Authors: Meisandini Annisa Dwi
Published: October 2024

Penelitian ini  berjudul ‘Analisis Wacana Berita Daring Pencurian Berdasarkan Teori Teun A. Van Dijk’. Penelitian yang dilakukan membahas mengenai struktur teks dan ideologi penulis berita bertema pencurian. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menganalisis dan mendeskripsikan struktur teks berdasarkan teori Van Dijk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Sumber datanya adalah dua belas teks berita daring yang dimuat media Suara.com pada Januari-Maret 2022. Data dianalisis struktur teksnya dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur makro yang dibentuk oleh wartawan pada teks berita bertema pencurian umumnya menggunakan tema frontal sehingga meyakinkan pembaca tentang apa yang ditulisnya. Superstrukturnya disajikan secara rinci pada bagian lead disertai elemen pendukungnya. Struktur mikronya cenderung banyak mengandung elemen semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Ideologi Van Dijk cenderung sesuai dengan ideologi dan slogan yang digunakan Suara.com yaitu jujur, berimbang, dan independen
Analisis Pemberitaan Media Online Kumparan.com Tentang Perilaku Asusila Seorang Ustad Berdasarkan Teori Sara Mills
Authors: Mutaqin Zaenal , Nurjamin Asep , Sahidin Didin , Haryadi Ardi Mulyana
Published: October 2024

Penelitian ini berjudul “Analisis Pemberitaan Media Online Kumparan.com Tetang Pelaku Asusila Seorang Ustad Berdasarkan Teori Sarra Mills. Berdasarkan judul tersebut, penulis mengungkap masalah representasi ustad dalam teks-teks berita yang dimuat dalam media online kumparan.com periode Desember 2021 dan Januari 2022. Teks berita tersebut dikupas berdasarkan pandangan pembaca setelah membaca pemberitaan tersebut. Analisis dilakukan menggunakan teori Sara Mills berkenaan dengan analisis wacana kritis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dengan demikian penulis akan menjelaskan berita tentang perilaku asusila seorang ustadz dengan menggunakan kata-kata dari data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini, mengingat lamanya waktu, penulis membatasi pada pemberitaan tentang perilaku asusila seorang ustadz di Bandung pada media online kumparan.com edisi Desember 2021 sampai Januari 2022. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian terhadap pemberitaan perilaku asusila seorang ustadz di Bandung menunjukkan bahwa ada kecenderungan memarjinalkan terhadap profesi ustadz dan lembaga pondok pesantren. Hasil lainya adalah bahwa pembaca dalam setiap penceritaan selalu diposisikan menjadi bagian dalam teks yang integral.
Hak Reproduksi Pada Penderita Hiv/Aids Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama
Authors: Santoso Aris Prio Agus , Habib Muhamad , Yudhianto Kresna Agung , Lestari Tri Indah
Published: October 2024

Setiap orang ingin sekali dapat bereproduksi dengan baik, dengan memiliki keturunan yang sehat baik secara fisik, mental dan sosialnya. Konstitusi memberikan kebebasan bahwa setiap orang itu berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki semua yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan Fatwa MUI No. 18 Tahun 1996 yang justru melarang Penderita HIV/AIDS untuk menikah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak reproduksi pada Penderita HIV/AIDS ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan agama serta mengetahui bagaimana program Pemerintah Indonesia dalam Pengendalian HIV/AIDS. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dari kepustakaan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Reproduksi Penderita HIV/AIDS pada dasarnya telah dikemukakan dalam International Conference on Population and Development, International Planned Parenthood Federation serta diatur dalam Universal Declaration of Human Rights meskipun itu dibuat secara umum namun dapat diintegrasikan dalam konteks Penderita HIV/AIDS. Penderita HIV/AIDS juga memiliki hak untuk menikah dan memiliki keturunan karena itu adalah hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Penderita HIV/AIDS yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM dan Pasal 72 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan syariat islam, Penderita HIV/AIDS diperbolehkan untuk menikah dan memiliki keturunan dan hal tersebut bisa mengantarkan pada tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pemerintah memiliki Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV dan AIDS Bidang Kesehatan. Rencana aksi ini berisi upaya pengendalian yang dijabarkan dalam bentuk strategi, kegiatan, indikator dan target sampai dengan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030.
Mc. Donald’s Sebagai Sarana Propaganda Amerika di Dunia
Authors: Yusuf Rusydi Muhammad , Trisno Adi Bambang
Published: October 2024

Propaganda is a form of planned communication that contains messages that have been designed in such a way with the aim of influencing the attitudes, behavior and emotions of the propaganda target in accordance with what the propagandist wants to hope for, a means of propaganda used by the government to provide an image of a country. America as a large country in providing imagery also makes propaganda efforts, one of which is through fast-food advertisements, especially Mc Donald's. With various forms of advertisements displayed, America hopes that other countries will know that America is a big country that needs to be reckoned with. The method used in this research is descriptive analytical method. The technique of collecting data is by conducting literature and literature studies with the hypothesis that McDonald's fast-food advertisements are quite an effective tool for conveying propaganda. As a conclusion in this research, through fast food advertisements, Mc Donald's America has succeeded in raising its image in the international world as a big country both in the economic and military fields
Komitmen Organisasi Dan Keterlibatan Pegawai Terhadap Perubahan Organisasi Melalui Voice Behaviour
Authors: Berhitu Victor Arthur , Zacharias Tehubijuluw , Ohoiwutun St.K
Published: October 2024

This study aims to analyze the effect of organizational commitment and employee involvement on organizational change through voice behavior. This study uses a descriptive-quantitative approach with a causal correlation type. The research was conducted at BKPSDM South Buru Regency. This research was conducted for 2 (two) months. The population used in this study were all 49 BKPSD employees. The method of determining the sample is full sampling. Data were analyzed using path analysis. The results of the study concluded that (1) organizational commitment has a positive and significant effect on employee voice behavior, (2) employee engagement has a positive and significant effect on employee voice behavior, (3) voice behavior has a positive and significant effect on organizational change, (4) organizational commitment does not affect organizational change, (5) employee engagement has no effect on organizational change, (6) organizational commitment has a positive and significant effect on organizational change through employee voice behavior, (7) employee engagement has a positive and significant effect on organizational change through employee voice behavior .
Inovasi Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Minat Beli Konsumen Restoran Cepat Saji Setelah Pendemic Covid -19
Authors: Ikhwan Ikhwan , Utami Chairunnisa Kinanthi
Published: October 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji inovasi pelayanan dan kualitas produk terhadap keputusan minat beli konsumen Restoran Cepat saji setelah pendemic covid 19. Metodelogi dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif yang digunakan untuk meneliti sampel dan populasi tertentu, dengan menguji hubungan antar variable. Untuk mengumpulkan data menggunakan google form kepada konsumen yang telah mengunjungi restoran Hokben dikota Tangerang Selatan dengan Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang.Temuan penelitian menunjukan inovasi pelayanan dan kualitas produk mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen dan juga hasil pengujian simultan menunjukan semua variable berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Temuan ini menunjukan bahwa inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan diikuti dengan perbaikan kualitan produk telah berhasil mempengaruhi minat beli masyarakat setelah pendemic Covid-19 di kota tangerang selatan.Keterbatasan dan implikasi penelitian kedepan harus menyelidiki indikator-indikator lain yang berbeda yang ikut mempengaruhi minat beli seperti faktor perubahan selera konsumen, diskont harga dan intensitas promosi online yang dilakukan oleh restoran yang berbeda dengan competitorPenelitian ini memberikan kontribusi bagi penelitian dibidang marketing untuk memahami perilaku konsumen untuk membeli produk makanan siap saji di restoran setelah pendemic.
Pembangunan Berkelanjutan Ekosistem Dan Pendekatan Nilai Jasa Lingkungan Gili Indah Lombok Utara
Authors: Rahman Fatuh , Johari Harry Irawan
Published: October 2024

This study purposed knew most important are infrastructure development and the value of services, government policies even often disastrous. When the weakness on the other hand is that it is low or even weak in assessing a product, the function of natural resources is seen as one eye which results in a disaster that must be the work of the government, society, and individuals. Several things trigger disasters to cause damage to works such as road widening, road/bridge construction,. SDA consists of Natural Resources, Biological Resources, Artificial Resources, Humans. In the process of development in developing countries, it prioritizes the use of natural resources for welfare, to increase living standards and welfare through the production process and to reduce environmental pollution. Preservation of environmental functions (planting mangroves) which was carried out a few years ago leaves a story, now it has turned into a settlement or opening a recreation area (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air), economic activities that do not pay attention to long-term benefits, do not care. Availability of natural resources in the North Lombok area is rampant housing areas, increasingly narrow land, rice fields that were previously planted with rice, conversion of office buildings, houses and trade/shop areas. now changing the function that used to be for catchment areasgovernment policies even often disastrous. When the weakness on the other hand is that it is low or even weak in assessing a product, the function of natural resources is seen as one eye which results in a disaster that must be the work of the government, society, and individuals. Several things trigger disasters to cause damage to works such as road widening, road/bridge construction,. SDA consists of Natural Resources, Biological Resources, Artificial Resources, Humans. In the process of development in developing countries, it prioritizes the use of natural resources for welfare, to increase living standards and welfare through the production process and to reduce environmental pollution. Preservation of environmental functions (planting mangroves) which was carried out a few years ago leaves a story, now it has turned into a settlement or opening a recreation area (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air), economic activities that do not pay attention to long-term benefits, do not care. Availability of natural resources in the North Lombok area is rampant housing areas, increasingly narrow land, rice fields that were previously planted with rice, conversion of office buildings, houses and trade/shop areas. now changing the function that used to be for catchment areas
Implikasi Dari Berakhirnya Masa Jabatan Direksi Tanpa Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Authors: Manik Daniel Arjuna Felik
Published: October 2024

Direksi sebgai penanggung jawab pada suatu PT. Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseorangan. Direksi bukan sebagai pemgang kekuasaan tertinggi dalam perusahan, RUPS merupakan organ tertinggi, mampu  membuat keputusan terhadap PT. Direksi yang diberhentikan harus melalui RUPS terlebih dahulu.Akibat hukum yang timbul dari diberhentikannya seorang direksi tanpa melalui RUPS yang sah, batal demi hukum. Dimana, hal tersebut telah diatur didalam Pasal 105 ayat 1 UUPT. Direksi yang telah diberhentikan oleh hasil keputusan RUPS diberikan waktu untuk membela diri sesuai Pasal 105 ayat 2 UUPT. Adapun pembelaan diri yang dilakukan oleh direksi yang diberhentikan dibuat secara tertulis. Direksi yang bersangkutan langsung bertanggung jawab in person berdasarkan sifat pembelaan ini, hal tersebut disimpulkan dari Pasal 105 ayat (2), undang-undang menghendaki boleh disampaikan oleh kuasa, tentu dengan tegas disebutkan dalam pasal tersebut yakni pembelaan diri oleh anggota direksi yang diberhentikan atau kuasanyaDireksi sebgai penanggung jawab pada suatu PT. Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseorangan. Direksi bukan sebagai pemgang kekuasaan tertinggi dalam perusahan, RUPS merupakan organ tertinggi, mampu  membuat keputusan terhadap PT. Direksi yang diberhentikan harus melalui RUPS terlebih dahulu.Akibat hukum yang timbul dari diberhentikannya seorang direksi tanpa melalui RUPS yang sah, batal demi hukum. Dimana, hal tersebut telah diatur didalam Pasal 105 ayat 1 UUPT. Direksi yang telah diberhentikan oleh hasil keputusan RUPS diberikan waktu untuk membela diri sesuai Pasal 105 ayat 2 UUPT. Adapun pembelaan diri yang dilakukan oleh direksi yang diberhentikan dibuat secara tertulis. Direksi yang bersangkutan langsung bertanggung jawab in person berdasarkan sifat pembelaan ini, hal tersebut disimpulkan dari Pasal 105 ayat (2), undang-undang menghendaki boleh disampaikan oleh kuasa, tentu dengan tegas disebutkan dalam pasal tersebut yakni pembelaan diri oleh anggota direksi yang diberhentikan atau kuasanya.
Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kota Malang)
Authors: Andhini Shanti Yuka , Wahyudi Sigit , Khannanah Sulafah Fathin
Published: October 2024

(the problem of implementing the principles of good governance in improving the quality of public services in the Registrar Office of the Malang City DPRD. This matter is framed by the strong insistence on democracy and the recognition of the basic rights of people which gave birth to pressure for quality public service management, which is regime (good governance). To achieve this goal, it is necessary to be assisted by human resources who are qualified, reliable, have understanding and are able to provide good services to the community. This research aims to identify how the application of the principles of good governance in improving service quality the public at the Registrar Office of the Malang City DPRD acts like a colleague for the activities of the Malang City authorities. The procedure used in this research is a qualitative research procedure. A qualitative procedure describes information based on facts, information and data directly from research positions. The method of collecting information uses in-depth debriefing (in deep interview) and assisted by monitoring and selection methods. The results of the research confirm that the application of the principles of good governance in the Registrar's Office of the Malang City DPRD has been running quite well, although there are still some deficiencies that need to be corrected and by implementing the principles of good governance in the Registrar's Office of the Malang City DPRD, it has succeeded in increasing the quality of public services in that body. . Not only improving the quality of public services, the application of the principles of good governance also has positive consequences for various parties who participate, including civil servants for the clerkship of the Malang City DPRD and ordinary citizens acting like consumers of public services for the clerkship of the Malang City DPRD.
Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan
Authors: Sahabat Andi Nazir , Arti Asdar , Insani Nur
Published: October 2024

Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid stipulates legal protection for citizens (access to justice) and equal rights for all citizens before the law (equality before the law), especially for the poor people of Gorontalo city. In Gorontalo City there are still people who have contact with the law who have not received the right to assist in investigations based on Law No. 16 Legal Aid of 2011 and Article 56 of the Criminal Procedure Code. Therefore, the current research addresses this issue, namely. problems in the implementation of legal aid to poor people who stumbled on criminal acts. The purpose of this study is to examine the problems of implementing legal aid for poor people who stumble on criminal cases. This study used an empirical approach, data collection techniques by interviewing respondents in this case, researchers, legal advisors, poor people who intersect with the law, and direct observation of the Criminal Investigation Unit of the Gorontalo City Police. The criminal police is a place where basic information is collected and then evaluated descriptively. The results of this study indicate that the legal assistance provided by the Gorontalo City Police is not very effective or maximal in helping the poor in mentoring and there are few human resources who work with the Gorontalo Police to help, so that the implementation of the provision of legal aid is not very effective.
Identitas Budaya di Era Globalisasi
Authors: Hairil Hairil , Suhaeb Firdaus W , Ismail Ashari
Published: October 2024

Kebudayaan merupakan identitas nasional suatu bangsa. Identitas nasional suatu bangsa dapat dikatakan sebagai suatu keunikan, ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain, namun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat proses globalisasi tersebut. Akibatnya, timbul berbagai permasalahan di bidang kebudayaan, seperti hilangnya budaya asli suatu daerah, tergerusnya nilai-nilai budaya, melemahnya nasionalisme dan patriotisme, hilangnya kasih sayang kekeluargaan dan gotong royong, serta hilangnya ketidakcocokan gaya hidup. Budaya Indonesia. Banyaknya budaya asing yang masuk dan mempengaruhi Indonesia karena longgarnya sistem pemerintahan dan maraknya media komunikasi dan informasi, khususnya internet dan media sosial. Oleh karena itu, dengan masuknya budaya asing di era globalisasi, sering menganggap bahwa budaya semacam ini lebih baik dari budaya bangsanya sendiri, bahkan jika itu adalah budaya asing, itu justru dapat mematikan karya budaya dan seni bangsanya sendiri, sehingga hilangnya identitas keindonesiaan perlahan tergerus oleh budaya asing
Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Mengatasi Kemiskinan
Authors: Yuliyantini Yuliyantini
Published: October 2024

The Poverty is still a problem for all regions in Indonesia including Pangandaran Regency which is a new autonomous region in West Java. The purpose of this study was to find out how the efforts made by the regional government of Pangandaran Regency to deal with the poor and how the results of the local government's role in dealing with the poor in Pangandaran Regency. The research method used is a qualitative descriptive method by researching and describing poverty in Pangandaran Regency in 2021 and 2022. The results of the research show that poverty in Pangandaran Regency has decreased, from 9.65 percent in 2021 to 9.32 percent only in 2022 or a decrease of around 0.33 percent, which means around 1,083 people are free from poverty in Pangandaran Regency. This is inseparable from the efforts made by Pangandaran Regency in the form of Providing Direct Assistance, Improving the Quality of Education, Development of New Tourist Destinations, Improving Facilities and Health Insurance, Development of Infrastructure Facilities, Development of Settlements.
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah)
Authors: Mutihiawadi Rani , Dermawan S M. Ariy , Arisdiyoto Iving
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD pada Badan Pengelola Pendapatn Asli Daerah Provinsi NTB dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu 1) intensifikasi pajak daerah dimulai dengan penerapan pedoman, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, dan pelaksanaan pemantauan. 2) Ekstensifikasi wajib pajak dengan menggali objek atau subjek pajak yang baru atau yang belum terdaftar di adiministrasi. 3) Penguatan kelembagaan. Adapun faktor-faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu kesenjangan teknis dalam pelayanan wajib pajak, pembayaran melalui bank, pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem online, data Surat Pemberitahuan Kepemlilikan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang kurang akurat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam Membayar Pajak.
Penggunaan Gawai Dengan Kemampuan Daya Lihat Pada Anak Remaja SMA 1 Seteluk Didesa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
Authors: Adawiyah Robiatul , Putra Ageng Abdi
Published: October 2024

Gadgets were created to facilitate communication and rapid developments, despite that the use of gadgets has also negative impacts such as eye disorders, sleep disturbances, and nerve disorders. Therefore, a related study has been conducted at SMAN 1 Seteluk using a non-experimental quantitative method with a cross-sectional research approach involving 450 student respondents. The study concluded that the use of gadgets among students in grades X and XI at SMAN 1 Seteluk tends to be infrequent, with an average usage duration of about 3-4 hours per day. The majority of students have normal visual acuity (6/6 - 6/7.5). There is a significant relationship between gadget usage and visual acuity among teenage students at SMAN 1 Seteluk based on the results of the Spearman Rank test.
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Subsektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Authors: Muarifah Siti Rita , Dedi Dedi Suselo
Published: October 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tren kinerja keuangan PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk selama periode 2016-2022. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap kinerja keuangan kedua perusahaan selama periode tersebut. Sampel penelitian ini terdiri dari dua perusahaan farmasi yang dianggap paling stabil dalam hal penjualan jika dibandingkan dengan rekan mereka di industri farmasi. Penyelidikan ini memanfaatkan penelitian kuantitatif komparatif untuk menilai tingkat variasi dalam variabel antara dua kelompok yang berbeda. Selain itu dilakukan penelitian data sekunder, khususnya memanfaatkan laporan keuangan yang diperoleh dari website BEI di https://www.idx.co.id/. Data dianalisis dengan menggunakan Paired Sample T-test, yang sebelumnya dilakukan uji normalitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi atau perbandingan yang signifikan pada rasio-rasio keuangan, seperti Current Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Total Asset Turnover. Selain itu, tidak ada variasi atau perbandingan yang signifikan secara statistik dalam ukuran keuangan Return On Equity.kata kunci: kinerja keuangan, laporan keuangan, rasio keuanganTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren kinerja keuangan PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk selama periode 2016-2022. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan kedua perusahaan selama periode tersebut. Sampel penelitian ini terdiri dari dua perusahaan farmasi yang dianggap paling stabil dalam hal penjualan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di industri farmasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif komparatif untuk menilai tingkat variasi dalam suatu variabel antara dua kelompok yang berbeda. Selain itu, penelitian data sekunder juga dilakukan, khususnya dengan menggunakan laporan keuangan yang diperoleh dari situs web BEI di https://www.idx.co.id/. Data dianalisis dengan menggunakan Paired Sample T-test, yang sebelumnya dilakukan uji normalitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi atau perbandingan yang signifikan pada rasio keuangan, seperti Current Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Total Asset Turnover . Selain itu, tidak ada variasi atau perbandingan yang signifikan secara statistik dalam ukuran keuangan Return On Equity. Kata Kunci: kinerja keuangan, laporan keuangan, rasio keuangan
Transaksi Electronic Money Produk Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Authors: Wibisono Nurliana Aulia Putri , Mardiananingrum TM Sri Mardiananingrum Maharani
Published: October 2024

Keberadaan uang tunai semakin banyak digantikan oleh pembayaran non-tunai yang dianggap lebih cepat, praktis, dan efisien. Kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik telah membuat banyak lembaga keuangan menerbitkan produk mereka sendiri. Salah satunya diterbitkan oleh lembaga keuangan, yaitu perbankan syariah. Produk uang elektronik yang diterbitkan oleh bank-bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional, karena perbankan syariah mengikuti prinsip syariah. Namun, tidak semua uang elektronik yang diterbitkan oleh bank-bank syariah sesuai dengan konsep-konsep Islami. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Keberadaan tulisan ini akan menghasilkan informasi mengenai bentuk kontrak dan produk uang elektronik yang dipandang dari perspektif hukum ekonomi Islam..
Hak Kreditur Baru Atas Objek Hak Tanggungan Yang Diperoleh Dari Cessie Jika Debitur Wanprestasi
Authors: Muhammad Faishal , Arsin Lukman Fransiscus Xaverius
Published: October 2024

Credit agreements between banks as creditors often use land rights as collateral for the credit agreement. Sometimes it is found that the debtor defaults or defaults by not paying bills on time several times due. In some cases for the bank's financial soundness, the bank sells receivables or collection rights to other parties. Selling receivables to other parties is what is called the transfer of receivables or Cessie. By transferring the right to collect from the old creditor to the new creditor, the debtor's obligation to pay off the debt to the new creditor is also transferred. The thing that can be a problem is if there is a default by the debtor. Execution and what rights are the rights of new creditors to protect themselves from losses. Based on these problems, the author examines the discussion of how the New Creditor's Rights Over the Object of Mortgage Obtained from Cessie If the Debtor Defaults and What is the procedure for cessie creditors against third parties as new creditors. The author uses the method of quantitative juridical data analysis, namely as a way to draw conclusions from the collected research results. Juridical, given that this research is based on existing laws and regulations as normative legal norms. Quantitative, more sensitive and able to adapt to many sharpening of shared influence on the patterns of values encountered. Particularly with regard to the position of cessie regulations without the consent and knowledge of the debtor linked to the Civil Code and creditor cessie procedures for third parties as new creditors based on the Civil Code which is guaranteed.
Penerapan Gaya Kepemimpinan Dalam Lembaga Kemasyarakatan Bundo Kanduang Di Padang Utara
Authors: Silvia Silvia , Syamsir Syamsir , Nainggolan Cindi Br , Azirah Nurul
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan gaya kepemimpinan dalam lembaga kemasyarakatan Bundo Kanduang di Padang Utara. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat Minangkabau, serta dalam mengelola kegiatan sosial, budaya, dan agama. Namun, lembaga ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kepemimpinan yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi lembaga ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan karakteristik Bundo Kanduang di Padang Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gaya kepemimpinan Bundo Kanduang berlandaskan pada prinsip-prinsip adat Minangkabau yang melibatkan perempuan dalam peran kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Bundo Kanduang meliputi gaya kepemimpinan demokratis, kharismatik, dan transformasional. Dalam lembaga Bundo Kanduang, terdapat tiga bidang utama yaitu pendidikan, adat, dan HAM.
Analisis Komparatif Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Kota Padang
Authors: Sari Elvia Siskha , Frinaldi Aldri , Magriasti Lince
Published: October 2024

Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang. Berbagai cara dan strategi pemerintah menarik perhatian masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satunya adalah kota Padang yang pada tahun 2018 hanya terdaftar 75% dari jumlah pendudukan dalam jangka waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2022 jumlah peserta JKN meningkat menjadi 95,38%. Dibandingkan dengan kota di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan UHC, dan beberapa kota lainnya, pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan pelayanan dan sosialisasi mengenai Jaminan kesehatan Kepada warganya. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal, dokumen, dan data pendukung lainnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa kota Padang masih perlu melakukan pembenahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatannya seperti kesuksesan JKN di kota Bandung dengan kebijakan Satlak Jamkes, kota Bekasi dengan program Kartu Bekasi sehatnya dan Jakarta Utara dengan kualitas pelayanan yang memuaskan pasiennya.
Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan
Authors: Arlan Aria Muhammad
Published: October 2024

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perdagangan digital merupakan dua hal yang saling terkait erat. Di era digital seperti saat ini, HKI menjadi semakin penting karena mudahnya penyebaran informasi dan karya-karya kreatif melalui internet. Namun, hal ini juga membuka celah untuk pelanggaran HKI seperti pembajakan dan penggunaan ilegal karya orang lain. Perdagangan digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam hal perlindungan HKI. Produk digital seperti musik, film, dan software dapat dengan mudah diunduh dan disebarkan secara ilegal melalui internet, sehingga merugikan para pencipta dan pemilik hak cipta. Penting untuk mengembangkan kebijakan HKI yang seimbang, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, inovasi, perdagangan yang adil, dan perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan digital yang terus berkembang.Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperhatikan implikasi kebijakan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital secara holistik dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital.
Implementasi Kurikulum 2013 Pada Siswa Dan Siswi Di SD Darussalam Agats Asmat Papua Selatan
Authors: Wardani Ayu Pramudia Kusuma , Wardani Moni Kusuma , Hidayati Nurlailli , Khuriyah Khuriyah
Published: October 2024

This study aims to determine teachers' understanding of implementing the 2013 curriculum at SD Darussalam Asmat South Papua. The research method used is a form of qualitative descriptive research. Sources of research data are school principals and teachers. The results of the study show that teachers' understanding of the 2013 curriculum is quite good, but with any approach to students broadly and deeply, it is still not visible because there are still some students who choose to be busy playing and not focus on learning. To design learning activities the teacher can create and teach by the lesson plan and syllabus that has been made, and can carry out learning activities very well, for example being able to describe the topic of discussion of subjects into interesting information and easily understood by most students, being able to adjust class when learning activities take place, can evaluate students' learning progress very well, such as carrying out written or oral test assessments, analyzing learning outcomes to determine the level of learning completeness, being able to involve themselves to develop students' potential and being able to identify students' talents and interests very well, such as knowing students' interest in learning or not.