bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tindak Pidana Penganiayaan Terungkap Direncanakan Terlebih Dahulu Mengakibatkan Korban Luka-Luka (Studi Putusan PN Brebes Nomor: 57/ Pid.B /2020 / PN.BBs.).”
Authors: Adde Pramana Putra  , Aprima Suar
Published: August 2023

Penerapan hukum pidana substantif terhadap tindak pidana terorisme didasarkan pada akibat dari perbuatan tersebut bagi korban. Pemidanaan terhadap subjek pelanggaran akan didasarkan pada unsur-unsur yang merupakan kejahatan yang dilanggar. Pokok persoalannya adalah apakah tindak pidana terorisme dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 57/Pid.B/2020/PN.BBs., memenuhi unsur pidana pasal 351 ayat (1) KUHP atau tidak, dan bagaimana itu. penerapan substantif hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan? dalam hal putusan Pengadilan Negeri Brebes. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.
PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MESIR
Authors: Raka Haikal Anfasya  , Natasya Yunita Sugiastuti
Published: August 2023

Perkawinan menurut hukum Indonesia berasaskan monogami, namun asas ini bukanlah mutlak melainkan bersifat terbuka. Agar perkawinan poligami tidak melanggar dan merugikan hak-hak isteri dan secara umum melindungi wanita, hukum perkawinan menetapkan syarat-syarat dan prosedur beristri lebih dari satu (poligami) secara ketat. Dalam riset ini, isu poligami dikaji dengan cara perbandingan hukum, yaitu membandingkan ketentuan poligami berdasarkan hukum Indonesia dengan hukum Mesir. Riset bertujuan memberikan deskripsi perbedaan dan persamaan syarat poligami antara hukum Indonesia dan Mesir dengan mengangkat perkara suami melakukan pernikahan poligami secara diam-diam (tanpa adanya persetujuan isteri). Penelitian dilakukan dalam tataran normatif, dengan menggunakan data sekunder, dianalisa secara kualitatif, disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian: dibandingkan hukum Mesir, Indonesia memiliki aturan pernikahan poligami lebih lengkap dan terperinci. Beberapa persamaan pengaturan pernikahan poligami adalah: untuk melakukan poligami suami meminta izin kepada pengadilan; ada kewajiban pemberitahuan dan izin dari isteri pertama; terdapat alasan untuk melakukan poligami; ada sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tentang poligami.
GANTI KERUGIAN TANAH MILIK IVANNA SULISTIO THIO SESUAI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
Authors: Muhammad Arsy Revaldy  , Nevia cahyana Intan
Published: August 2023

Ivanna Sulistio Thio telah mengajukan keberatan atas tidak sesuainya ganti rugi pengelola pengadaan tanah di Provinsi Kalimantan Timur. ketidaksesuaian ganti rugi yang diberikan dengan luas tanah yang digunakan, luas tanah yang telah diberikan ganti hanya seluas 842 m2 sedangkan tanah yang dipakai dalam pembebasan tanah adalah seluas 5428 m2. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Apakah Kesesuaian pemberian ganti kerugian penguasaan tanah atas nama Ivanna Sulistio Thio telah sesuai dengan Tahap Pelaksanaan Pengadaan tanah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan apakah putusan Pengadilan negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Smr telah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian menggunakan penelitian deskriptif yang bersifat normatif, pengumpulan data penelitian ini berdasarkan data sekunder yang dilakukan dengan bantuan penelitian kepustakaan, data yang dianalisa dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu nilai ganti rugi yang diberikan oleh pelaksana pengadaan tanah tidak sesuai dengan asas keadilan. Kesimpulan penelitian adalah ganti rugi yang diberikan pelaksana tidak sesuai dengan asas – asas pengadaan tanah. putusan hakim sesuai dengan Undang – undang No. 2 Tahun 2012 mengenai pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu 14 hari setelah ditetapkan nilai ganti rugi dalam musyawarah
PENGATURAN DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA
Authors: Rayhan Fadhillah  , Bakti Yunari Sri
Published: August 2023

Sriwijaya Air sebagai maskapai penerbangan wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan berlangsung. Dalam penyelenggaran penerbangan, pesawat udara yang akan digunakan harus dalam kondisi siap terbang. Sehubungan dengan itu telah terjadi kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 yang menewaskan baik penumpang dan kru pesawat yang jumlahnya mencapai 62 korban jiwa. Rumusan masalah di artikel ini adalah bagaimana prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang didalam hukum pengangkutan udara privat dan bagaimana pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap korban dalam kecelakaan maskapai sriwijaya air di kepulauan seribu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian yang dipakai ialah normatif yang sifatnya deskriptif memakai data sekunder yang didukung oleh data primer lalu dianalisis secara kualitatif serta memakai metode deduktif yang jadi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan ini, bahwa pengaturan yang dapat diterapkan adalah Pasal 141 ayat (1) UU No. 1 mengenai Penerbangan yang menjelaskan bahwa pengangkut yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang baik didalam pesawat dan atau naik turun pesawat udara dan prinsip tanggung jawab pengangkut yang diterapkan ialah prinsip presumption of liability. Kesimpulan Pengangkut harus membayar kerugian yang dialami penumpang yakni Rp. 1.250.000.000
Perlindungan Gajah Sumatera di Aceh Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) 1992
Authors: Crisdayanti Sutanto  , Amalia Zuhra
Published: August 2023

Gajah Sumatera adalah hewan dengan status Endangered atau spesies yang terancam punah. Penyebab kepunahan dari satwa ini karena habitat mereka dialihkan untuk kepentingan manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit merugikan habitat Gajah Sumatera di Aceh dan upaya apa yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap Gajah Sumatera di Aceh berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) 1992. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis, Gajah Sumatera belum mendapatkan bantuan penuh dari pihak pemerintah dan juga masyarakat lokal masih belum bisa melihat bahwa gajah adalah hewan yang menguntungkan karena seringnya muncul konflik. Oleh karena itu, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya untuk menyelesaikan konflik ini harus ada kerjasama dari seluruh pihak. Baik dari pemerintah, organisasi, Gajah Sumatera merupakan hewan dengan status Endangered atau spesies yang terancam punah. Penyebab kepunahan dari satwa ini karena habitat mereka dialihkan untuk kepentingan manusia. Dengan hilangnya habitat, maka konflik antara manusia dan Gajah Sumatera tidak dapat dihindari. Dengan ini, diharapkan akan ditemukannya sebuah win-win solution bagi kedua belah pihak.
DUGAAN INSIDER TRADING OLEH PERUSAHAAN JOUSKA FINANSIAL INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL
Authors: Novika Andriani  , Dian Purnamasari
Published: August 2023

Insider trading merupakan praktik yang dilarang dalam pasar modal. Dalam kasus PT Jouska Finansial Indonesia, nasabah mengalami kerugian atas pengelolaan dana investasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Kerugian nasabah tersebut sebagai akibat adanya dugaan insider trading yang dilakukan direksi PT Jouska Finansial Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan adalah apakah perbuatan direksi PT Jouska Finansial Indonesia dapat dikategorikan sebagai insider trading. Penelitian dilakukan secara normatif berdasarkan data sekunder, yaitu melakukan penelusuran pada literatur maupun peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dan data primer melalui wawancara sebagai pendukung data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan cara penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT Jouska Finansial Indonesia dengan nasabah, dinyatakan bahwa perusahaan tersebut dapat mengelola dana nasabahnya melalui investasi kedalam pasar modal dengan adanya klausula pembukaan RDI. Selanjutnya, berdasarkan derivasi Pasal 95 UUPM, adanya insider trading dapat terlihat dari hubungan Aakar Abyasa Fidzuno, selaku direktur utama dengan emiten, adanya informasi orang dalam yang bersifat material yang dapat terlihat dalam perjanjian antara Aakar dengan emiten pada tanggal 20 Maret 2019 dan adanya transaksi perdagangan efek dalam portofolio nasabah PT Jouska Finansial Indonesia
PENERAPAN SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K/PDT/2016)
Authors: Maria Raissa Sofia Rantan  , Adiasih Ning
Published: August 2023

Sistem pewarisan yang dianut oleh Masyarakat Batak Toba yaitu Sistem Kekerabatan Patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan khususnya sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan karena laki-laki yang menurunkan marga pada keturunannya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris masyarakat adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 dan apakah penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 telah sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, dan analisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan metode deduktif. Hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi maka terbukti jika tanah sengketa didapat oleh Ibu Kandung Para Termohon Kasasi yang sebelumnya dibeli dari Nagari sehingga yang berhak mewarisi adalah Para Termohon Kasasi serta penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba, dimana yang mewarisi tanah sengketa tersebut Termohon Kasasi yaitu anak perempuan dari Pewaris.
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA LINGGASANA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN
Authors: Mila Listiya Dewi  , Meta Indah Budhianti
Published: August 2023

Kuningan menjadi target wilayah PTSL Pada tahun 2021, Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan mempunyai target untuk PTSL sebanyak 70.000 bidang. Rumusan masalahnya adalah Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui program PTSL di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.6 Tahun 2018 Tentang PTSL, dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program PTSL tersebut. yang Tipe Penelitian yang dipilih menggunakan hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan adalah pelaksanaan PTSL yang berada di Desa Linggasana mengalami hambatan. Kesimpulannya bahwa Program PTSL di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan masih terdapat hambatan yang memperlambat kinerja kantor pertanahan dalam melaksanakan Program PTSL tersebut
Analisis Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Kedua Yang Masih Dalam Masa Iddah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia
Authors: Dewi Maharani  , Bakri Khairani
Published: August 2023

Itsbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang dilakukan secara siri dan diajukan ke pengadilan agama setempat. Perkawinan yang semula hanya sah dihadapan agamapun menjadi sah dihadapan hukum dengan mengajukan itsbat nikah. Rumusan masalah 1. apakah itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan kedua yang masih dalam masa iddah berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia?  2. apakah putusan Pengadilan Agama Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Tng telah sesuai dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia? Penulisan ini dilakukan menggunakan metode normatif dan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengelolaan data dilaksanakan dengan cara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Kesimpulan bahwa itsbat nikah tidak dapat diajukan atas perkawinan kedua yang masih dalam masa iddah dikarenakan telah melanggar ketentuan Hukum Keluarga Islam Indonesia khususnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.Tng tidak sesuai dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia.
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkungan Rumah Tangga yang Tidak Menyebabkan Penyakit
Authors: Anselmus Jefri Aldonny Pasaribu  , Ermania Widjajanti
Published: August 2023

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu hal yang paling sering didengar didalam lingkungan masyarakat. Kekerasan ini dilakukan dengan memukul korban secara berulang yang dapat menimbulkan luka ringan maupun luka berat atau bahkan kematian terhadap korban. Pada kasus ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Dikaitkan dengan kasus ini, terdakwa Dandi Arisman yang merupakan suami dari korban, melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menendang bodi motor yang digunakan oleh korban sehingga menimbulkan luka pada korban dan korban tersebut tidak mengalami luka berat serta masih melakukan pekerjaannya sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pokok permasalahan yaitu Apakah penerapan Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 kepada pelaku Tindak Pidana sudah tepat? (putusan No.113/Pid.Sus/2021/PN BSK) dan Bagaimana pemidanaan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga? (putusan No.113/Pid.Sus/2021/PN BSK). Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dalam skripsi ini dilakukan penelitian secara normatif yang bersifat deskrptif analitis dengan data sekunder. Perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 akan tetapi memenuhi unsur Pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 karena adanya unsur yang dimana dijelaskan bahwa korban tidak mengalami luka berat sesuai dengan alat bukti surat yaitu visum et repertum, sehingga menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat. Hakim seharusnya menerapkan Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 untuk dijatuhkan keapda terdakwa karena telah memenuhi unsur yang ada karena telah dibuktikan dengan adanya surat visum yang ada dalam fakta persidangan.
AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PPATS BERKAITAN DENGAN PROSES PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS PPATS KECAMATAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG)
Authors: Astrid Utari Kemala  , Metty Soletri
Published: August 2023

Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan amanat UUPA yang disinggung dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960 Jo. Pasal 3 huruf a PP 24/1997. Dalam hal ini, salah satu lembaga yang mendukung tercapainya tujuan pendaftaran tanah adalah peranan PPAT. Tetapi dalam prakteknya, masyarakat masih menggunakan jasa PPATS sebagai pengganti PPAT. Permasalahan dalam penelitian ini akan membahas apakah peranan PPATS itu sama dengan PPAT dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan permasalahan mengenai bagaimanakah kepastian hukum Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS atas sebidang tanah yang telah bersertipikat. Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian kualitatif, untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan dan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan responden. Analisis data digunakan dengan metode kualitatif yaitu data normatif yang diperoleh berupa data wawancara kemudian diolah melalui pencatatan atau pengetikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Hasilnya adalah bahwa setiap perbuatan peralihan hak atas tanah wajib dilakukan pendaftaran tanah agar memperoleh jaminan kepastian hukum. Akibat hukum apabila tanah yang diperoleh melalui jual beli namun tidak segera didaftar ialah tidak memenuhi syarat terang. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh PPATS biasanya tidak diteruskan sampai proses balik nama, karena PPATS tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Tujuan pendaftaran akta jual beli ialah untuk memperoleh kepastian hukum berupa sertipikat yang namanya telah berubah menjadi pemegang hak yang baru (pembeli). Hal ini diupayakan agar dapat terciptanya tertib administrasi pertanahan.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN ALAT STERILISASI UNTUK PENGOLAHAN TANDAN-TANDAN KELAPA SAWIT
Authors: Maulana Rizki Nov  , Bustani Simona
Published: August 2023

Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2016. Pemegang paten menurut pengertianya adalah pihak yang mendapat hak eksklusif tersebut, dan orang yang mendapatkan hak eksklusif tersebut dari inventor. Namun pada kasus antara FWT dengan PT.SKL dan PT.PKBR yang dimana dalam kasusnya FWT memiliki suatu paten untuk alat strelisasi kelapa sawit, PT.SKL dan PT.PKBR menggunakan paten tersebut tanpa izin, Dalam Putusan pengadilan 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PNNiagaJkt.Pst. Hakim mengadili dengan Menolak eksepsi dari PT.SKL dan PT.PKBR dan dalam pokok perkara menolak gugatan FWT terhadap gugatan yang diajukan. Maka munculah pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang paten invensi tersebut? Penelitian merupakan hukum normatif, penelitian deskriprif, sumber data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan, analisis data kualitatif, penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian di temukan Pada putusan Dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan waktu kejadian,. Bahwa putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat konvensi ditolak dirasa tidak memberikan rasa perlindungan hukum terhadap Penggugat. Sehingga Perlindungan hukum terhadap paten alat sterilisasi untuk pengolahan tandan tandan kelapa sawit dan buah buah sejenisnya dalam putusan pengadilan tidak mencerminkan amanat dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2016. Sebaiknya hakim dalam memutus sengketa paten diharapkan memperhatikan segala aspek dalam sengketa, dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh yang terdapat dalam sengketa agar terciptanya perlindungan paten
PERBANDINGAN HUKUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI BELGIA
Authors: Haryokusumo Nugroho Putro  , Ferry Edwar
Published: August 2023

Konsep pengujian norma melalui lembaga yudisial dikenal juga dengan judicial review. Doktrin tentang Judicial review ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Perkembangan judicial review di Belgia hampir memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Indonesia, dimana terjadinya perubahan pada kurun waktu yang tidak jauh berselang dan hampir bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan di Belgia terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan. Kelebihan dan kekurangan antara Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Constitutional Arbitrage di Belgia tersebut di atas, dapat dijadikan bahan untuk evaluasi bagi sistem judicial review di negara Republik Indonesia agar tercipta sistem hukum yang lebih baik dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL TANKER FREYA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982
Authors: Dhimas Prima Thufeil  , Anto Ismu Budianto
Published: August 2023

Kapal asing memiliki hak lintas damai dan hak lintas transit yang melalui wilayah perairan negara kepulauan. Hal itu diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Kapal tanker asing MT Freya, memasuki wilayah perairan ZEE Indonesia, melakukan jual beli minyak secara ilegal dan melakukan pencemaran lingkungan. Rumusan masalah skripsi ini adalah apakah masuknya MT Freya ke dalam wilayah ZEE Indonesia di perairan Batam bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 dan bagaimana peroses hukum terhadap kapal asing yang tidak mematuhi Konvensi Hukum Laut 1982. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif dengan metode deduktif dan dengan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yaitu: kapal tanker MT Freya telah melanggar Konvensi Hukum Laut 1982 tentang hak lintas damai, hak lintas transit, dan juga mengenai dumping.
Kata Kunci: hak lintas damai, UNCLOS 1982, ZEE
PENCEMARAN LAUT KAPAL MV EVER JUDGER PANAMA DI BALIKPAPAN BERDASARKAN MARPOL CONVENTION
Authors: Alvin Wibisono  , Ayu Nrangwesti
Published: August 2023

Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, diadopsi oleh Konferensi Internasional tentang Pencemaran Laut yang diselenggarakan oleh IMO. Konvensi tersebut dihubungkan dengan peristiwa kebocoran minyak di Balikpapan pada 2018, berawal dari miskomunikasi  pihak kapal berbendera Panama MV Ever untuk menurunkan jangkar, namun panjang jangkar yang diturunkan melebihi dari yang diinstruksikan, sehingga jangkar tersebut menggaruk dan merusak jalur pipa minyak yang menuju pengolah Pertamina. Kerusakan jalur pipa menimbulkan ledakan yang mengakibatkan beberapa korban tewas. Pihak kapal yang juga pelaku dijerat pidana atas pencemaran lingkungan sesuai dengan hukum dan putusan pengadilan negara Republik Indonesia. Permasalahan pertama, kasus kapal MV Ever Judger Panama yang mengakibatkan kebocoran minyak di Balikpapan dikaitkan dengan Konvensi MARPOL dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, pertanggungjawaban pelaku nakhoda kapal atas terjadinya pencemaran laut akibat kebocoran minyak di Balikpapan menurut Konvensi MARPOL dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tipe penelitian normatif dan menggunakan studi bahan hukum atau data Pustaka, beserta dianalisa dengan melalui logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaku dipidana sesuai dengan yuridiksi dan hukum negara di wilayah terjadi peristiwanya beserta terbukti melanggar ketetapan konvensi MARPOL. Kedua, tanggung jawab pelaku dipidana sesuai konvensi MARPOL yaitu, pelaku pelanggaran harus dihukum sesuai dengan hukum negara dimana area peristiwa tersebut.
Tinjauan Pidana Kesusilaan Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Militer (Put. No. 110-k/PMT-K/BDG/AD/XI/2019) (Studi Putusan No.26/Pid.Sus/2021/PN Kph)
Authors: Azhari Halin Hutapea  , Aprima Suar
Published: August 2023

Penegakan hukum sejatinya tak membedakan siapapun, sehingga dengan demikian berlaku juga bagi anggota TNI yang juga harus diadili jika memang diperlukan. Mengacu pada kekuasaan kehakiman, maka perlu diadiili oleh pengadilan militer. Peradilan militer dalam hal ini ialah suatu sarana untuk membina TNI supaya dengan demikian citra yang dimiliki oleh TNI ini bisa tetap baik di muka masyarakat, bagaimanapun militer sendiri ialah bagian dari masyarakat. Pelangarankesusilaan yang dilakukkan anggota TNI. Permasalahandalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemidanaanTerhadap militer yang melakukan tindak pidanakesusilaan dimuka umum ?2) Apa alasan hakim memberikan sanksi tambahan pidana militer pelakutindak pidana kesusilaan dimuka umum? Studi ini ialah studi hukum normative dan memiliki sifat deskriptif analitis yang dalam pengolahannya memanfaatkan data sekunder dari studi pustaka. Sementara itu, data diolah memanfaarkan metode kualitatif dan penarikan konklusinya memanfaatkan logika deduktif. Mengacu pada pasal dakwaan Oduitur pada pelaku tindak pidana kesusilaan sejatinya telah tepat yakni mengacu pada pasal 281 ayat 1 KUHP tetapi dalam  hal ini dalam penuntutannya hanya tujuh bulan pidana penjara sebagaimana hal ini ditujukan oleh terdakwa, sehingga mengacu pada pendapat penulis terdapat suatu kesalahan dalam penuntutan sebagimana dilakukan oleh Oditor. Hal ini disebabkan karena pada amanat yang terkandung dalam pasal 281 ayat 1 KUHP maksimal hukuman penjara ialah 2 tahun 8 bulan dan hal ini juga ditambah dengan putusan sebagiamana dijatuhkan oleh majelis hakim telah bersesuaian dengan regulasi di STK Panglima TNI No. 198 tahun 2005 terkait kesusilaan, dimana dalam hal ini isinya ialah bahwasanya tiap-tiap anggota TNI yang menjalankan tindak pidana susila ini wajib untuk dipecat atau diberhentikan dari kedinasan militer.
NEED ANALYSIS OF INDONESIAN LANGUAGE TRAINING MATERIALS FOR FOREIGN WORKERS USING THE COMMUNICATIVE METHOD
Authors: Mulyanah Ade , Sariah Sariah , Widiastuti Rini , Idris Nuny Sulistiany , Budihastuti Exti , Kurnia Nia , Nurfaidah Resti
Published: August 2023

There is no standardization of Indonesian language education and training for foreign workers (TKA), resulting in no training model that suits the needs of students. Therefore, this study aims to (1) describe the current condition of Indonesian language training for foreign workers by the Manpower Office; (2) identify Indonesian language training needs for foreign workers. The Ministry of Manpower has issued various regulations in this regard. This study uses a qualitative descriptive method through a communicative approach. The communicative approach forms the basis of the training model that will be developed because their main goal in learning Indonesian is to be able to communicate in their work environment. The data collection techniques used were interviews, surveys, and literature studies. The subject of this study is data on foreign workers in the Kepulauan Riau Province. The results of the study reveal two findings. Firstly,  an overview of the current condition of Indonesian language training for foreign workers by the Manpower Office. Secondly, ) the identification of Indonesian language training needs for foreign workers . the data  indicates that there is no standard training format yet.
THE INTERPLAY OF TEACHERS’ BELIEFS, ATTITUDES, AND THE IMPLEMENTATION OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN INDONESIAN EFL CONTEXTS
Authors: Maruf Nirwanto
Published: August 2023

The aims of this study were to examine the relationship between teachers’ beliefs and attitudes about differentiation and the implementation of this approach in English as Foreign Language (EFL) classrooms in Indonesia. The study also aimed to examine the impact of these practices on student engagement and motivation. A total of 100 teachers from several different schools participated in the study which were scattered from the major islands in Indonesia, and the data were collected using a self-report questionnaire that was administered online by provided with link. Correlations analysis were conducted to examine the relationships between the variables. The results showed that teachers’ beliefs and attitudes about differentiation had a strong positive correlation with the implementation of this approach in their classrooms (r = 0.75, p 0.001). in addition, professional development in differentiation was positively correlated with teachers’ beliefs and attitudes about this approach (r = 0.65, p 0.001). The results also indicated a strong positive relationship between teachers’ beliefs and attitudes about differentiation and student achievement in EFL classrooms (r = 0.80, p 0.001). These findings suggest that teachers’ beliefs and attitudes about differentiation play a significant role in their implementation of this approach in the classroom, and that differentiated instruction has the potential to improve student achievement and engagement in EFL classroom in Indonesia. However, further research with a larger and more diverse sample is needed to fully understand these relationships in the Indonesian context.
EXPLORING THE INTEGRATION OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) IN ONLINE TEACHING AMONG EFL LECTURERS
Authors: Darsih Endang , Agustiana Vina , Rahmatunisa Wulan
Published: August 2023

This study is conducted based on the consideration of the importance of technology literacy for lecturers in online teaching. The purpose of this study was to find out the TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) overview of English lecturers in online teaching. In particular, this study analyzed the level of TPACK along with the TPACK forming components of 3 English lecturers. This research applied a mixed method by implementing a concurrent embedded design. This study was conducted at Kuningan University by involving 3 lecturers who teach General English subject in Faculty of Teacher Training and Education, Kuningan University. Since TPACK is knowledge that integrates three basic knowledge; content knowledge (CK), pedagogical knowledge (PK) and technological knowledge (TK), so in collecting data, there are 3 instruments that were used, namely self-report questionnaires, performance assessments and observations. With regard to the TPACK level of English language education lecturers, the results of the analysis show that all of the English lecturers are described as adequate and high in most of the domains concerned in this study such as CK, PCK, TCK, TPK, and TPACK. However, they describe themselves as high in two domains; Technological Knowledge (TK), and Pedagogical Knowledge (PK). This is in line with the results of lesson plans analysis and observation of lecturers’ real teaching which refers to a high level of technology integration.
WILLINGNESS TO SPEAK: WHAT FACTORS INFLUENCE EFL LEARNERS?
Authors: Triyana Nyimas , Habizar Habizar , Putri Melda Nifia
Published: August 2023

The online learning mode has dramatically altered the manner of the way how communication is conducted in learning at higher education or schools for the past two years. It has led to a considerable change in how learning is carried out, transferring it from an offline to an online setting that permits long distance connection and communication. However, this has an effect on students’ engagement in class as many of them exhibit passive or unresponsive behavior in participating the online learning sessions. This qualitative study aims to explore the influencing factors affect students' willingness to participate in zoom sessions during online classes at English Department, Universitas Jambi. The data was gathered through the online classroom observations and interviews with the six EFL learners, and the data was then analyzed based on the theoretical built-themes of Willingness to Communicate (WTC). The finding reveals that 1) The demotivating factors influence EFL learners’ willingness to speak in zoom class were derived by the situational factor such as difficult task types and models, the unfamiliar topic of class discussion, the lecturers’ personal characteristics, the inconvenienced time or schedule of the class meeting and a trouble Internet connection. While 2) The depressing factors influenced by the psychological component, were comprised by the lack of self-confidence, low level of English language proficiency, L2 learning anxiety and students’ individual personality.
EFL TEACHERS’ REFLECTION IN THE IMPLEMENTATION OF ONLINE FLIPPED CLASSROOM: CHALLENGES AND STRATEGIES
Authors: Rohmah Farida Noor , Aditya David Sulistiawan
Published: August 2023

The implementation of online flipped classroom was one of the impacts occurred due to Covid-19 pandemic in educational sector. This sudden shift caused challenges for EFL teachers. However, only a few studies researched the teachers’ challenges in implementing fully-online flipped classroom and the ways they solved them. Therefore, this study aims to explore the teachers’ challenges in implementing fully-online flipped classroom and their strategies to deal with them. This study employed a narrative inquiry method and the data were gathered with a semi-structured interview from three EFL teachers from a private university in Yogyakarta. The results showed that the teachers faced challenges including students’ motivation and engagement, students’ mixed ability, assessment, resistance to change and teachers’ workload. Teachers’ strategies were: maximizing synchronous meeting, providing meaningful and personalized feedback, assigning groupwork, utilizing formative assessment and collaborating with colleagues. This study can help the teachers to identify their challenges in implementing flipped classroom in an online environment and find the solutions.
WHATSAPP USE ON READING COMPREHENSION: EXPLORING THE IMPACT AMONG EFL LEARNERS
Authors: Mujayanah Sri , Maruf Nirwanto , Asari Slamet
Published: August 2023

The study aimed to explore the impact of WhatsApp use on reading comprehension among English as a Foreign Language (EFL) learners in Indonesia. Results from the questionnaire showed that a majority of the participants used WhatsApp for reading activities often or very often, with new articles, fiction or literature, and non-fiction books being the most common types of reading materials accessed. The majority of EFL learners spent 1-2 hours on WhatsApp for reading activities, and cited convenience and accessibility as the main reasons for using the platform. The results also showed a significant number of EFL learners believed that using WhatsApp had improved their reading comprehension skills, although some participants did not find it to be an effective tool. The most commonly cited advantage of using WhatsApp for reading activities was convenience and accessibility, followed by engagement with peers and opportunities for discussion and exchange of ideas. Meanwhile, the most commonly cited disadvantage was distraction from other conversation or notifications, limited access to a wide range of reading materials, and lack of interaction with the teacher or tutor. The results also indicated that the majority of EFL learners improved their reading comprehension skills over time when using WhatsApp for reading activities, with a focus on reading texts or materials, participating in group discussions, and completing reading comprehension exercises. The study results provide valuable insights into the impact of WhatsApp use on reading comprehension among EFL learners and could help identify areas for improvement in utilizing the platform for reading activities.
NECESSARY OR COMPULSORY: STUDENTS' PERCEPTION ON SCIENTIFIC WRITING AND EVERYTHING IN BETWEEN
Authors: Hadianti Siti , Nugraha Benny , Yunianika Ika Tri
Published: August 2023

The presence of scientific writing as a new compulsory course attracts educational institutions, including Universitas Terbuka. Not only because the course is a new course, which means many possible and valuable reactions to it, but also due to the puzzling condition surrounding it. Like two sides of a coin, scientific writing is hoped to bring essential value. Therefore, students will perceive it positively, yet it also generates anxiety because the difficulty of the lesson itself needs to be digested through an online platform. This research is constructed to explore the issue. To make it easier to follow, we limit our concern to two research questions and one hypothesis. The first question is on how students perceive scientific writing courses and the second do students consider the course as necessary or compulsory. On the other side, we promote a hypothesis that argues that students will perceive the scientific course as necessary yet fail to internalize the skill from the course. This study uses a mixed method which can be utilized to answer the research question as well as the hypothesis. The sample is 47 participants that enroll in a scientific writing class using a nested sampling design. Based on quantitative analysis, it is found that the hypothesis is accepted and there are 3 levels of perception that can also answer the research question such as high, moderate, and low perception.
HATE SPEECH ON SOCIAL MEDIA: A CASE STUDY OF BLASPHEMY IN INDONESIAN CONTEXT
Authors: Elfrida Rotua , Pasaribu Arsen Nahum
Published: August 2023

Many scholars have conducted research on hate speech, spanning from hate speech delivery tactics to the negative consequences they create, as well as the role of technology in the dissemination of hate speech on social media. However, research on hate speech categories and degrees is still relatively unexplored. As a result, the purpose of this research is to uncover the strategies and levels of hate speech on social media, primarily YouTube channels, in response to the Minister of Religion's comments about the sound of mosque loudspeakers that need to be adjusted in volume. This comment has generated both positive and negative reactions in Indonesian society. This research looks into netizen comments in the comments column on the YouTube channel that carries the statement. Purposive sampling was used to select 300 comments from among the 840 comments in the comments column. For the purposes of this study, the sample was obtained in the form of comments containing hate speech. The data was then analyzed using content analysis, in which the data was categorized and categorized according to hate speech categories. According to the study's findings, there are three types of hate speech in netizen comments: early warning, dehumanization and demonization, and violence and incitement. Early warning is the most common type of hate speech, followed by violence and hostility, as well as dehumanization and demonization. Due to cultural influences and contrasts in rank and power between the commentator and the person who is the subject of the hate speech, hate speech delivered by Indonesian netizens tends to be dominated by disagreement, negative character, and action.
MULTILITERACIES PEDAGOGY: A CASE STUDY OF CRITICAL READING IN ELT CLASSROOM BY IMPLEMENTING SITUATED PRACTICE
Authors: Misa Mikhael
Published: August 2023

This research study aims to investigate the implementation of situated practice in multiliteracy teaching within an English Language Teaching (ELT) classroom, specifically focusing on critical reading activities. This study employed a qualitative approach. The study focuses on lecturers delivering lectures to third-year students enrolled in the English Study Program at Teacher Training and Educational Faculty, Timor University, East Nusa Tenggara Province. To analyze the data gathered and insights linked to the situated practice of multiliterate teaching in the ELT classroom, data were transcribed, encoded, displayed, and interpreted. The collected data is subjected to a comprehensive analysis to assess the effectiveness of implementing the situated practice of the multiliteracies pedagogical framework through students' critical reading. The findings revealed a significant enhancement in students' critical thinking abilities due to engaging in a series of learning activities within the Multiliteracy Pedagogy framework.
STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS ORAL PRESENTATION IN VIRTUAL LEARNING AT ENGLISH EDUCATION STUDY PROGRAM OF PATTIMURA UNIVERSITY
Authors: Lekawael Rosina F. J. , Reniwuryaan Ayuni Abdullah , Bilmona Hanafi
Published: August 2023

Studies about an attitude toward learning English have been conducted almost everywhere because of its important influence on the English learning process. The attitude can be categorized into three components namely cognitive, affective/emotional, and behavioral. The study is focused on the emotional component which covers the person’s emotions and feeling towards an object. It can directly affect one’s preferences in order to stand for or against or to like or dislike something. Due to the pandemic situation where all the subjects must be done virtual, the researcher attempts to explore what are students’ emotional attitudes toward the virtual oral presentation. The researcher finds it interesting since virtual learning is an uncommon method for students, especially in doing an oral presentation as well as the novelty of the previous related study. The research objective is to find out the students’ emotional attitudes towards oral presentation in virtual learning, especially in the fifth semester of the English education study program at Pattimura University. This study applied a survey as a research design by using a Questionnaire and Interview. The subject of this study consists of fifteen students who enrolled in SLA class. The result of the questionnaire showed that most students in the second language acquisition (SLA) class held a positive attitude toward the virtual oral presentation. The majority or 12 students (80%) strongly agreed that the oral presentation in virtual learning is more fun and preferable. On the other hand, 11 students (73.3%) strongly agreed that it reduces their anxiety level and also improves their self-confidence. In conclusion, it benefits so much to improve their motivation in English virtual learning compared to face-to-face oral presentations. In a face-to-face class, they had high speaking anxiety by having a great fear of getting involved in a conversation, great fear of the audience, and a great fear of failure. In addition, further researchers can focus on the technology application in virtual learning and its impact on students’ language ability as the novelty element of this study.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF PHONOLOGICAL ELEMENTS IN LAMPUNG LANGUAGE: DIALECT A PEMINGGIR AND DIALECT O ABUNG
Authors: Masitoh Masitoh , Rachmatia Meutia , Susanti Elis , Kuning Dewi Sri , Zatadini Nabila
Published: August 2023

This study aims to investigate the differences in phonological elements between two dialects of the Lampung language: Dialect A Peminggir and Dialect O Abung. The research focuses on Lempasing Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency for Dialect A Peminggir, and Bumi Agung Marga Village, East Abung District, North Lampung Regency for Dialect O Abung. The objectives of this study are to describe: (1) the differences in vowel phonemes between Dialect A Peminggir and Dialect O Abung, (2) the differences in consonant phonemes between Dialect A Peminggir and Dialect O Abung, (3) the characteristics of diphthongs and vowel lines in Dialect A Peminggir and Dialect O Abung, (4) the differences in clusters and consonants between Dialect A Peminggir and Dialect O Abung, and (5) the variations in syllables between Dialect A Peminggir and Dialect O Abung. The study adopts a descriptive analytical method, and data collection involves the use of recording devices, tapes, and other stationery. The research utilizes various techniques, including listening or tapping techniques as basic methods, and advanced techniques such as free listening techniques, fishing techniques, recording techniques, questionnaires, and recording techniques. The results of the study demonstrate both differences and similarities in the phonological elements of Dialect A Peminggir and Dialect O Abung in the Lampung language.
VIRTUAL DRAMA PERFORMANCE: IS IT A NEED DUE TO PANDEMIC OR TECHNOLOGICAL ERA?
Authors: Inderawati Rita , Eryansyah Eryansyah , Maharrani Dwi , Suhendi Didi , Siahaan Sardianto
Published: August 2023

This study aims to address the needs of students in drama and drama performances in the Literature in ELT course. Since the occurrence of a national disaster, namely the spread of the covid-19 virus, the output of the Literature in ELT courses in the form of drama performances cannot be carried out due to the spread of the Covid-19 pandemic. The solution offered through this research is to perform virtual drama performances. The data were obtained through the use of a questionnaire. The data were analyzed both quantitatively and qualitatively. The result of the need analysis showed that: 1) Literature in ELT course was important for the students, 2) students’ English proficiency was at the intermediate level, 3) students still had some difficulties in drama performance, 4) the topic was English legend, 5) there was a need of integrating drama with an online application, 6) students still sometimes learn Literature in ELT with technology. Due to the needs, it was necessary to develop virtual drama performance through online application because 55.5% of students thought that it would increase their knowledge and understanding of the topic in learning Literature in ELT course in university. When offering Literature in ELT course online, it can be noted that the necessary adjustments were made to the theater activities and the drama education program, and the Zoom digital platform was mostly utilized in the online classes.
Tactical interrogation techniques in modern crime investigation practice
Authors: Zainullin Ruslan Il'darovich
Published: August 2023

The subject of the research in this scientific article is to determine the degree of effectiveness of the most common interrogation tactics in the practice of crime investigation. Analysis of the forensic literature has shown a huge variety of tactical interrogation techniques proposed by the science of criminology, most of which raise justified doubts about their scientific validity and practical expediency of their application. At the same time, there is an urgent problem of the use of specific tactics by investigative workers who have short experience in investigative work. In carrying out this research, the author used the method of description and analysis, the method of interviewing, activity and system-structural approaches, methods of statistical generalization. The scientific novelty and practical significance of the conducted research, the results of which are reflected in this article, lies in the fact that the author has identified a list of the most common interrogation tactics in the forensic literature that have sufficient scientific justification, and also assessed the degree of their applicability in the practical activities of the district level of investigative units. As a result of the conducted research, the need to revise the traditional provisions of forensic tactics in the field of interrogation and the formation of new approaches to determining the content of forensic support for preliminary investigation is determined, and the author draws attention to the need for a more critical reassessment of those forensic recommendations that are put forward by modern criminologists in terms of their viability and effectiveness.
Different methods of nutritional interventions for weight loss: randomized controlled clinical trial
Authors: Silvério Alissa Pupin , Merotti Isabela Nicoletti , Ribeiro Rodrigo Bittencourt , Beretens Julia Dayrell , Miranda Lidiane Paula Ardisson , Carvalho Leonardo Cesar , Silvério Alessandra Cristina Pupin
Published: August 2023

Objective: The present study aimed to evaluate and compare the effects of intermittent fasting, low carb and hypocaloric diets on weight control, lean and lipid mass and lipid and glycemic profiles in obese volunteers. Methods: This is a randomized clinical trial in which the sample consisted of a 30 individuals group, of both sexes, aged between 18 and 40 years with Body Mass Index (BMI) > 25 kg/m² and with similar organic conditions in which they were divided into 3 groups and submitted to the above mentioned diets for 30 days. Results: The results revealed by anthropometry, bioimpedance and laboratory tests show that when the values ​​in the groups are compared separately, we have significant variables. Conclusion: Thus, the hypocaloric diet showed better results, mainly in weight and BMI (body mass index), which helps to control possible patient comorbidities. And in relation to laboratory tests, the Low carb diet and intermittent fasting had good results with reduced levels of blood glucose, total cholesterol, triglycerides, High-density lipoprotein (HDL), Low-density lipoprotein (LDL) and Very low-density lipoprotein (VLDL).