bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Prophtic Method Of Self Purification, In The Light Of Sira Tyyaba Peace And Blessings Of Allah Be Upon Him
Authors: Shabab Fatima  , Dr. Shabbir Hussain
Published: July 2023

The  Holy Prophet teaches us mental purity, spiritual maturity, improvement of intentions and maturity of character and elevation. Which has always been needed and will always be there. The Holy Prophet  was an excellent psychologist, so the teachings of the Prophet(SAW) are of paramount importance in human psychology, with their help, we can solve common human   disorders.The reason for the choice of this topic was to highlight the importance that the teachings of the Holy Prophet  are not limited to worship alone, but a careful study of the character of the Holy Prophet reveals this fact that the Holy Prophet has given full knowledge of all the mental irritations and the principles of their remedies. Now steps should be taken to improve children's spiritual well-being and moral training, which will strengthen the positive role of the younger generation and strengthen them psychologically and mentally.Your real partner and your true identity is the person inside you. He is the one to be worshiped and He is the one who rebels. He is the one of this world and the one of the Hereafter. That inner man deserves to be rewarded and punished. decision is in your hands. Your inner self is your best friend and your worst enemy. It is a difficult journey for you and a happy destination. If the inner self is safe, then the outer self will also be safe
Imprints Of Biographical Literature In History And Memoirisms Written In Kashmir
Authors: Mohammad Hussain Rangraz
Published: July 2023

Biographical literature and memoirs play a significant role in shaping our understanding of history. They provide valuable insights into the lives and experiences of individuals, shedding light on the social, cultural, and political contexts of a particular time and place. This holds true for any region, including Kashmir.In the context of Kashmir, biographical literature and memoirs offer glimpses into the lives of notable individuals, their struggles, achievements, and contributions to the region's history. These accounts can range from political figures and leaders to artists, scholars, and everyday people who have made an impact on Kashmiri society. One prominent example of biographical literature in Kashmir is the "Rajatarangini" (The River of Kings), written by Kalhana in the 12th century. It is a historical chronicle of the Kashmir region, encompassing the lives and reigns of various kings and rulers. While not strictly a memoir, it provides valuable biographical information about the rulers and their achievements. In addition to historical chronicles, there are personal memoirs written by individuals from Kashmir. These memoirs offer personal accounts of their lives, experiences, and the socio-political climate they witnessed. They provide insights into the lived realities of people in Kashmir and can help us understand the impact of various historical events and conflicts on individuals and communities.Overall, biographical literature and memoirs contribute to the collective memory and understanding of Kashmir's history, allowing us to explore the human dimension of historical events and gain a deeper appreciation for the diverse perspectives and experiences within the region.
Portofolio saham teknologi “ekonomi baru” berbasis distribusi probabilitas
Authors: Rolos Ellen Pinkan , Onibala Seren
Published: July 2023

Global issues are a challenge, especially for stocks in the technology sector. Tech stocks, especially on the “new economy” trading boards, are stocks that investors tend to be interested in because they are on par with the main trading boards. This study aims to examine the probability of return and risk-return tradeoff from BELI, BUKA, and GOTO in order to determine optimal returns with measured risk. This study finds that GOTO has the highest Sharpe Ratio. The result indicates that GOTO has a better risk-return tradeoff compared to other firms. In addition, the results of the probability distribution analysis show that GOTO tends to have a small chance of obtaining a low rate of return compared to other firms.
Roboter für Assistenzfunktionen: Konzeptstudien für die Interaktion in der Praxis
Authors: Rönnau Arne , Behnke Sven , Becker Pascal
Published: July 2023

Der Einsatz von aktuellen Robotertechnologien im Alltag wird zunehmend möglich. Doch es ergeben sich Herausforderungen: Sicherheit, rechtliche Rahmenbedingungen, Zuverlässigkeit und Geschäftsmodelle müssen unter speziellen Bedingungen betrachtet werden. Auch Akzeptanz und Interaktion zwischen Mensch und Roboter sind zentral für den Erfolg. Dieser Sammelband fasst 15 Studien aus der BMBF Förderlinie “Roboter für Assistenzfunktionen: Interaktion in der Praxis” zusammen.
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Penerapan IFRS Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
Authors: Ayem Sri , Wulandari Agustina Ayu
Published: July 2023

Latar Belakang: Laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam pertanggungjawaban perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Saat menyampaikan laporan keuangan, ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan, yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan penerapan IFRS terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2021.

Metode: Sampel penelitian terdiri dari perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik dokumentasi, di mana data dikumpulkan melalui studi dan penggunaan laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak emiten.

Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, kualitas audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara itu, penerapan IFRS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, karena nilai data penerapan IFRS konstan atau sama.

 Kesimpulan: Ukuran perusahaan dan kualitas audit memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, penerapan IFRS tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Analisis Pengaruh Variasi Menu Terhadap Keputusan Pembelian di Verandah Restaurant Eastparc Hotel Yogyakarta
Authors: Sembiring Patricia Ayudia Agriffina Br , Puspadewi Roels Ni Made Sri
Published: July 2023

Latar Belakang: Sekarang ini pariwisata termasuk dalam salah satu bisnis yang dilirik oleh orang-orang karena memiliki peluang besar. Industri pariwisata memiliki peranan cukup penting dalam membuka lapangan pekerjaan dalam suatu wilayah, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sehingga dapat berkembang. Salah satunya yaitu adalah Eastparc Hotel Yogyakarta.

Tujuan: untuk mengetahui apakah variasi menu memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan di Verandah Restaurant, Eastparc Hotel Yogyakarta.

Metode: Metode di dalam penelitian deskriptif kuantitatif dengan korelasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online dengan menggunakan google form kepada 100 responden. Hasil kuesioner kemudian diolah dengan alat bantu berupa SPSS versi 25.

Hasil: Hasil  penelitian menunjukkan berdasarkan uji Koefisien Determinasi Variasi Menu dapat menjelaskan 82,3% variabel Keputusan Pembelian, sedangkan 17,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji regresi linear sederhana, koefisien regresi X menunjukkan angka 0,727 oleh karena itu setiap penambahan 1% pada variasi menu maka keputusan pembelian akan bertambah 0,727.

Kesimpulan: Melalui hasil uji T dapat dilihat bahwa variabel variasi menu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Ketuntasan Belajar Biologi Melalui Penerapan Model Note-Taking Pairs Berbantuan Log Book di SMAN 1 Juntinyuat
Authors: Astuti Weni Ermining
Published: July 2023

Latar Belakang: Keragaman gaya belajar, tingkat kecerdasan dan daya serap peserta didik kelas XI-1 MIPA mata pelajaran biologi SMAN 1 Juntinyuat, membawa konsekuensi ketuntasan belajar cenderung timpang. Peserta didik berkemampuan akademik rendah cenderung kurang aktif, mencontek pekerjaan teman, malas bertanya, kurang bersemangat.

Tujuan: untuk mengetahui bagaimana penerapan model Note-Taking Pairs berbantuan Log Book dalam meningkatkan keaktifan dan ketuntasan belajar biologi peserta didik kelas XI-1 MIPA di SMAN 1 Juntinyuat.

Metode: Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengikuti sintaks Kemmis dan Taggart, meliputi tahap: 1) perencanaan (planning), 2) pelaksanaan (acting), 3) pengamatan (observing), dan 4) refleksi (reflecting). Inovasi model pembelajaran Note-Taking Pairs dengan bantuan Log Book menjadi: mengidentifikasi kemampuan akademik, membuat pasangan tim, memberikan permasalahan yang berkaitan, dan menugaskan tim untuk memecahkan masalah dan menuangkannya dalam Log Book.

Hasil: terjadi peningkatan skor keaktifan dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu pada indikator terlibat aktif dalam menyusun catatan pembelajaran sebesar 9,1, dari 84,8% menjadi 93,9%; indikator terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah sebesar 8,1 poin, dari 81,8% menjadi 89,9%; dan menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu sebesar 6,1 poin dari 91,9% menjadi 85,8%. Nilai rata-rata hasil belajar sebelum tindakan 69,09, setelah tindakan naik menjadi 79,55, dan naik kembali saat UTS menjadi 85,98. Persentase ketuntasan hasil pembelajaran naik dari sebelum tindakan 45,45%, menjadi 69,70%, semakin meningkat pada tes UTS menjadi 100%. Persentase ketidaktuntasan mengalami penurunan dari 54,55%, sebelum tindakan sebesar turun menjadi 30,30% setelah tindakan siklus 1 dan 2, semakin menurun pada tes UTS menjadi 0%.

Kesimpulan: Penerapan model Note-Taking Pairs berbantuan Log Book dalam pembelajaran biologi mampu meningkatkan keaktifan dan ketuntasan belajar biologi peserta didik.
Pengaruh Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Budaya Religius Sekolah Terhadap Kedisiplinan Beragama Siswa
Authors: Hasni Fauziah , Rosidin Didin Nurul , Wawan Ahmad
Published: July 2023

-
Şehri Çocuklarla Paylaşmak: Karar Alma Süreçlerinde Çocuk Katılımını Kolaylaştırmaya Yönelik Uygulamaların Karşılaştırmalı Analizi
Authors: Koca Aysun
Published: July 2023

Çocuk katılımının bir hak olarak yetişkinlerin karar mekanizmalarında yer almasının yükümlülüğüne odaklanan bu makalede, çocuk haklarının gelişim süreci aktarıldıktan sonra, çocukları kararlara dahil eden farklı ülke modellerinin incelemesi ile bahsi geçen ülke modellerinin karşılaştırılmalı analizi yapılmıştır. Çocuk katılımı için yetişkinlerin yükümlülüğü başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmak üzere ilgili hukuki dayanaklara ve belgelere atıfla vurgulanmıştır. BM ÇHS’ye kadar geliştirilen belgelerde çocuğun katılım hakkına değinilmemiştir. Bu eksik bakış açısına dikkat çekmek, alandaki açığı pratik uygulamalarla kapatmaya çalışmak ve çocukların kararlara katılımını kolaylaştırmak üzere 2000’li yılların başından bu yana çeşitli araçlar, yönergeler, rehberler geliştirilmeye başlanmıştır. Makale kapsamında İsveç, Birleşik Krallık, Finlandiya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın çocukların kararlara katılımını kolaylaştıran araçları ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları (ÇOÇA) ve Şişli Belediyesi iş birliği çerçevesinde, yazarın da arasında bulunduğu iki araştırmacı tarafından örnek bir karar çerçevesinde denemesi yapılan aracın tanımı ve hazırlama yöntemi aktarılmıştır. Ülkelerin mevcut uygulamaları ise ülkelerin çocuk hakları endeksindeki sıralaması, Hart’ın Çocuk Katılımı Merdiveni modelindeki yeri, BM Çocuk Hakları Komitesi’nin çocuğun katılım hakkını düzenleyen Genel Yorum No 12 belgesi ve çocuklarla çalışırken dikkat edilecek etik çerçeve eşliğinde karşılaştırılmıştır. Ülkelerin modellerinde öne çıkan iyi uygulamalar özetlenmiş, sonuç olarak çocuk katılımının en az yetişkinlerin katılımı kadar önemli olmasının fark edilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
Analysis of Origami Applications within the Scope of Kinetic Architecture
Authors: Süalp Çetin , Gür Nabi Volkan
Published: July 2023

In the past three or four decades, scientists working in computer science, physics and mathematics have had significant research studies on origami. Currently, most of the articles and books that can be reached by designers or architects describe and deal with the subject through mathematical expressions. It does not seem possible for a reader who is not related to mathematics to understand what is explained in articles and books. Therefore, folding systems have been basically classified to make the subject more understandable for designers. Examples of kinetic architectural products that act with origami principles were evaluated through folding and building hierarchy concepts. The matrix has been generated to visualize the distribution of the characteristics and to display architectural tendencies. By the visualization of data, it becomes possible to examine the potential outputs of desired folding technique on the existing projects. Thus, the matrix guides designers to select a folding technique that meets the function. It can be mentioned that the proposed method can be attributed as a novel perspective for predesign phase of origami-based elements. Thanks to the matrix, the areas that have not been studied in architectural applications such as flexible foldings are demonstrated. Also, the relationship between building concept levels and movement motivations such as configuration and compactness has been revealed by the study. The findings and the matrix demonstrate that there are still many possibilities that can be studied.
Kant’s Concept of Enlightenment and Its Alternatives
Authors: Krouglov Alexei N.
Published: July 2023

The modern popularity of the Kantian definition of enlightenment often leads to a distorted notion that his understanding of enlightenment was dominant already during his lifetime, expressing the quintessence of all-European Enlightenment. This turns our attention away from entire layers of philosophical thought, since the Kantian definition of enlightenment in the late eighteenth century was neither the only one nor the preeminent one. The study of alternatives represented in the German philosophy of that period gives a deeper insight into the originality of the Kantian approach with regard to both its merits and demerits. The presentation of the Kantian definition of enlightenment as the standard turns out to be a rather late historical phenomenon. Even Kant’s closest followers did not turn to his interpretation of enlightenment and, indeed, were sharply critical of the phenomenon as a banal and superficial one, opposed to faith. Further transformation of the views on the Enlightenment led to the emergence of the inauthentic terms of “Enlightenment” and Lumières applied post factum to the eighteenth-century philosophy in Europe. As a result, the essence of the enlightenment was defined not so much by the eighteenth-century Enlighteners as by historians and philosophers in the nineteenth and twentieth centuries who constructed a model notion of enlightenment against which philosophical figures were then compared. This approach ignored, first, the authentic definition of enlightenment (in Germany and Russia in the eighteenth century there were authentic terms “Aufklärung” and “prosveshcheniye”, and in France the proto-term “eclairé”) and, second, important national differences in the interpretation of the phenomenon. The emasculate Kantian definition of enlightenment used to legitimise the proposed approach. A closer look at the authentic view of eighteenth-century philosophers and a comparison of the Kantian approach to enlightenment with its alternatives that existed at the time might perhaps demonstrate that the philosophical and heuristic potential of the allegedly overcome and discredited Enlightenment is far from exhausted and is still relevant today.
Kant and the New Enlightenment: On the Balance between Duty and Utilitarian Ends
Authors: Zilber Andrey S.
Published: July 2023

The relation between Kant’s philosophy and the “philosophy of balance” as it is described in the report Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet, delivered to the Club of Rome in 2018, requires some analysis. The authors of the report consider Kant to be a philosopher of European Enlightenment which laid the foundations of the modern world, but also proved to be the source of global problems. The report characterises the philosophy of the Enlightenment as lop-sided rationalism which dismisses everything that does not possess desirable properties. In exchange, the authors offer a philosophy of balance, described in several points as the balance between conflicting values. The overarching problem of the philosophy of balance is the restraining of egoism. For this reason I first examine the relationship between duty and human inclinations in Kant’s ethics. I then demonstrate that the topic of political forecasts and the recommendations which Kant prescribes both in his philosophy of history and in his reflections on politics, right and justice, essentially boils down to three points of the philosophy of balance: the balance between development and justice (Kantian republicanism), between the speed and stability of development (external policy, the Kantian peace project), and between the short-term and long-term perspectives (reform policy). I then touch upon the problem of the implementation of Kantian principles in politics in the light of the reception of Kant in the modern theories of social conflicts, the communication theory of J. Habermas and the justice theory of J. Rawls. The overall conclusion is that Kant’s philosophy is not a philosophy of exclusion, capitalist values and utilitarianism and is not their ideological basis.
Newborn screening for G6PD deficiency in HeFei, FuYang and AnQing, China: Prevalence, cut-off value, variant spectrum
Authors: Li Hui , Ch'ih Yah , Li Meiling , Luo Yulei , Liu Hao , Xu Junyang , Song Wangsheng , Ma Qingqing , Shao Ziyu
Published: July 2023

Background: Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is an X-linked recessive Mendelian genetic disorder characterized by neonatal jaundice and hemolytic anemia, affecting more than 400 million people worldwide. The purpose of this research was to investigate prevalence rates of G6PD deficiency and to evaluate and establish specific cut-off values in early prediction of G6PD deficiency by regions (HeFei, FuYang, AnQing) on different seasons, as well as to investigate the frequencies of G6PD gene mutations among three regions mentioned above. Methods: A total of 31,482 neonates (21,402, 7680, and 2340 for HeFei, FuYang, and AnQing cities, respectively) were recruited. Positive subjects were recalled to attend genetic tests for diagnosis. G6PD activity on the Genetic screening processor (GSP analyzer, 2021-0010) was measured following the manufactureržs protocol. The cut-off value was first set to 35 U/dL. The receiver operating characteristics (ROC) curve was employed to assess and compare the efficiency in predicting G6PD deficiency among HeFei, FuYang, and AnQing cities in different seasons. Results: 31482 participants were screened for G6PD deficiency, and 29 neonates were finally identified with G6PD deficiency, with a prevalence rate of 0.09%. The incidence rate of the G6PD deficiency was 0.10% (22/21,380) for HeFei, 0.04%(3/7,667) for FuYang, and 0.17% (4/2,396) for AnQing. The optimal cut-off values of the ROC curve in the prediction of G6PD deficiency was 26.55 U/dL for HeFei (spring: 21.80 U/dL, summer: 26.55 U/dL, winter: 23.16 U/dL), 6.35 U/dL for FuYang, 7.15 U/dL for AnQing. R463H (17/57, 29.82%) was the most frequent variation, followed by R459L (15/57, 26.31%), H32R (8/57, 14.04%), L342F (6/57, 10.53%), V291M (6/57, 10.53%). Conclusion: We have established the optimal cut-off values of G6PD activity in predicting G6PD deficiency among HeFei, FuYang and AnQing in different seasons. This will aid the early detection of G6PD deficiency among neonates of the regions mentioned above. We have also investigated the prevalence of the regions and discovered frequency mutations. Those results will help G6PD screening promotion and precision diagnosis for Anhui province.
El control constitucional del Parlamento y la juridificación de la vida política
Authors: Ridao Martín Joan
Published: July 2023

Algunas de las decisiones adoptadas recientemente por el Tribunal Constitucional, así como las funciones ejecutivas que le han sido encomendadas, han llevado a este órgano a exacerbar su rol judicialista y a juridificar la vida política en un contexto político caracterizado por la polarización y el proceso soberanista en Cataluña. Así, en muchos casos, su tarea de control del Parlamento ha consistido en poner obstáculos a actos parlamentarios internos, incluso dentro del procedimiento legislativo, u otros externos de carácter declarativo y faltos de vinculación jurídica, llegando, en algunos supuestos, a convertirse en agente decisivo para la persecución penal de los mismos, con el consiguiente riesgo para su autoridad y los efectos desalentadores para el ejercicio de derechos fundamentales que ello supone.
Polarización política y crisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial
Authors: Martín Guardado Sergio
Published: July 2023

El presente trabajo trata de realizar una lectura jurídico-constitucional a la actual crisis del Consejo General del Poder Judicial, recorriendo las diferentes interpretaciones (todas ellas —posiblemente— erróneas) que se han hecho del pluralismo constitucional en las sucesivas reformas de su modelo de elección. Igualmente, analiza la crisis en la que ha derivado su bloqueo interno en torno a la renovación del Tribunal Constitucional. A través de una perspectiva e interpretación funcionales, se constata como inoportunamente la irresponsabilidad de unos órganos pretende ser trasvasada hacia otros órganos: ya sea de la política hacia el Consejo, como del Consejo hacia el Tribunal Constitucional; ofreciendo así una perspectiva crítica a la crisis y a la politización creciente de ambas instituciones, como a determinados cambios legislativos que han atacado, sin ir más lejos, al espacio constitucional reservado en exclusiva al órgano de gobierno de jueces y magistrados o que pretenden cambiar las mayorías necesarias en determinados acuerdos del Consejo, como ataque frontal al pluralismo.
El Metaverso y su impacto en el Estado y la soberanía
Authors: Barrio Andrés Moisés
Published: July 2023

Este artículo analiza la naturaleza del Metaverso desde la perspectiva técnica y jurídica. Este nuevo servicio digital pretende brindar experiencias increíbles en lugares de ensueño nunca antes explorados, así como sentir presencia, realizar actividades casi físicas y desarrollar novedosos negocios y sectores que actualmente se están definiendo. Seguidamente, el artículo estudia los retos jurídicos, riesgos y oportunidades que conlleva el Metaverso. De forma particular, se atiende a su afectación a la propia existencia del Estado y su soberanía. Los metaversos concentran poderes cuasinormativos, ejecutivos y judiciales, lo cual otorga a las corporaciones que los gestionan y explotan comercialmente una posición particularmente autoritaria, concentrando un poder notable en sus manos. Han creado un orden parajurídico autónomo que reconoce derechos, identifica prohibiciones y regula la responsabilidad de los usuarios. Esta singular posición jurídica plantea retos urgentes al Derecho constitucional, que son analizados en este trabajo.
El acceso a la información de las Comisiones de investigación en el Derecho español y portugués: la necesidad de transparencia de las actividades parlamentarias
Authors: González-Juliana Álvaro
Published: July 2023

Recientemente, en Portugal, el Supremo Tribunal Administrativo ha desestimado el acceso a una información que el Parlamento portugués tenía en su poder como consecuencia de la actividad fiscalizadora ejercida por una Comisión parlamentaria de investigación. La fundamentación de esta decisión judicial se basa en que la información de la que ha dispuesto la Comisión de investigación no tiene el carácter de documento administrativo a los efectos de la ley portuguesa de acceso a la información, debido a la naturaleza política de las funciones que ejercen estos órganos parlamentarios. A raíz de esta sentencia, nos planteamos cuál sería la solución que se adoptaría si se plantease este caso en nuestro Derecho, es decir, si es posible acceder a la información que han manejado las Comisiones de investigación del Congreso de los Diputados o del Senado.La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) somete a sus disposiciones al Congreso y al Senado, pero con algunas particularidades. Entre ellas, cabe destacar que la LTE se aplica a las Cámaras parlamentarias únicamente con relación a aquellas actividades que realizan con sujeción al Derecho administrativo.Sin embargo, la LTE obliga a que el Congreso y el Senado regulen en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de esta ley, lo que da lugar a la existencia de distintas regulaciones del derecho de acceso a la información en cada Cámara parlamentaria. Esta diversidad normativa afecta al acceso a la información de la que han dispuesto las Comisiones de investigacióndel Congreso y del Senado.
Propuesta de un modelo integral para la gestión de salud pública en Venezuela
Authors:   Miembro Correspondiente Nacional, Número 10, Peña Arciniegas Saúl
Published: July 2023

La anarquía del sistema con la paralización del proceso de descentralización y el retorno a un sistema de salud pública centralizado en Venezuela, ha conllevado a la incapacidad de gestión institucional del ente rector en políticas de salud. Inexistencia de un modelo de gestión para la operacionalización de las políticas de salud pública en; como trabajadores de la salud y la vivencia día a día de la problemática del modelo de gestión de salud pública en Venezuela nos planteamos este trabajo de investigación, cuya finalidad es la creación de un modelo integral para la gestión de Salud Pública en Venezuela, orientado a la promoción y prevención, teniendo como base la salud pública integral, basados en principios orientados de equidad, acceso, calidad, y universalidad.
Discurso Sesión Solemne 15 de Junio de 2023 Informe ante la Academia Nacional de Medicina. Un año de gestión (2022-2023)
Authors:   Academia Nacional de Medicina Presidenta Individuo de Número Sillón XVII, de Landaeta Isis Nézer
Published: July 2023

Como es de todos conocido, el día 11 de junio representa una fecha importante en la historia de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, es decir, de nuestra Academia, es su fecha fundacional y tal como lo establece su Estatuto en el artículo 46 “Los períodos bienales se inician el 11 de junio” y asimismo establece que es esta la fecha para la toma de posesión de la Junta Directiva, con un lapso adicional de los 30 días siguientes. Es tomando en cuenta lo anterior y con la intención de corregir el desfase importante que tuvo lugar durante nuestra elección en el pasado año, que hemos decidido en Junta Directiva, realizar nuestra Asamblea Anual de rendición de cuentas, este jueves inmediato a la fecha aniversaria.
Basic Sanitation With Diarrhea
Authors: Lahming Lahming , B Muslimin , Indrayadi Indrayadi , Singga Siprianus , Yermi Yermi , Ata Maran Albertus , Wahyuni Sri
Published: July 2023

Aroppoe hamlet is the hamlet with the highest number of cases of diarrhea. The data obtained shows that the hamlet is one of the most densely populated hamlets with a total of 389 heads of household. There are many houses whose latrines do not meet health requirements, and the average clean water consumed is from dug wells, as well as air pollution. as a result of sewerage that does not meet health requirements. The purpose of this study was to determine basic environmental sanitation with the incidence of diarrhea in Aroppoe Hamlet, Tellumpanua Village, Tanete Rilau District, Barru Regency. The type of research used was an analytic survey research with a cross sectional study approach from a sample of 60 families of a total population of 289 families. Data presentation was carried out in the form of a table distribution accompanied by an explanation in the form of a narrative, and data analysis used the Chi-Square statistical test. The results showed that there was a relationship between the condition of clean water and the incidence of diarrhea (p=0.01), there was no relationship between the condition of the sewerage (SPAL) and the incidence of diarrhea (p=0.1). There is a relationship between the condition of the latrine and the incidence of diarrhea (p=0.03). There is a relationship between the state of clean water and latrines. The conclusion is that the lack of healthy toilet facilities is due to the lack of a residential environmental sanitation program targeting house floors and physical handling of clean water quality in Aroppoe Hamlet, Tellumpanua Village, Tanete Rilau District, Barru Regency.
Relevancia del valor social de matrimonio civil en la resocialización penitenciaria intramuros tras la política penitenciaria al 2030 en el Perú
Authors:   , Llajaruna Pereda Katherine Yanina
Published: July 2023

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar la relevancia del matrimonio civil en el proceso de resocialización penitenciario intramuros tras la implementación de la Política Penitenciaria al 2030 en el Perú; donde se asume que el matrimonio civil cumple el rol fundamental de formalizar el soporte familiar que es importante para la resocialización del liberado en la sociedad peruana. Para el desarrollo de la presente investigación, se incluyó a todos los actores del sistema penitenciario peruano. Se ha trabajado desde un enfoque de metodología cualitativa, caracterizado por el análisis concienzudo de fuentes bibliográficas. Se ha considerado a la teoría de prevención especial postulada por Palacios (2017) como una de las teorías que responde al proceso de resocialización, pues asegura a la sociedad que el delincuente cumpla una sanción, de esta manera no volverá a poner en peligro la paz de la sociedad porque aprenderá a convivir primero con su familia y luego con su entorno. Los hallazgos obtenidos como parte de la respuesta a la pregunta y validación de las hipótesis aportan al mejoramiento de los programas penitenciarios pues incluirían como estrategia al matrimonio civil para la resocialización de los internos e internas; además, se presentaron casos reales que colaboraron para evidenciar dicha estrategia. Como parte de la recomendación se ha propuesto incluir en la Política Nacional Penitenciaria al 2030, el siguiente objetivo estratégico: “Impulsar la formalización y unión de la familia mediante el matrimonio civil como motivación y apoyo para la resocialización de los internos e internas del Perú
Controversy of Adopted Children Status and Foster Father in the Marriage Process Based on Islamic Law Perspective
Authors: Fauzi Ahmad , Indrajaya Darmawan Tia , Zikri Ahmad , Zulfahmi Zulfahmi , K Hendri
Published: July 2023

This paper seeks to explain the controversy regarding the status of adopted children and adoptive fathers in a marriage procession by using a normative juridical approach, it is concluded that the status and position of adopted children in the Islamic legal system does not break the kinship relationship between the adopted child and his biological parents so that the adoptive father does not become the guardian of his adopted child except through the mandate given by the child's biological parents. This study uses a normative approach and method, conducted by examining theoretical matters concerning Islamic legal norms and positive law. Primary sources are the Koran, hadith, Compilation of Islamic Law, and Marriage Laws. Secondary sources refer to the opinions of experts, as well as references related to the issues raised. The results of this study explain that the validity of the marriage guardian for adopted children is to remain with the lineage guardian if his whereabouts are still known and cannot be replaced by anyone except the lineage guardian is unknown, then the marriage guardian can be replaced by a judge's guardian. However, if in practice the adopted child is not known who the biological parents are, then the adopted daughter's marriage guardian is the adoptive father, or if the adoptive father receives a mandate from the child's biological father, then the marriage is valid as stated by al-Bahuti
La formación ambiental desde la pertinencia de la huerta escolar
Authors: Useda Sánchez Edith Yohanna , Benavides Delgado. Luis Bernardo , Canticuz Guanga María Cumanda
Published: July 2023

El proyecto de investigación la huerta escolar como estrategia educativa en el manejo de residuos sólidos, por estudiantes de grado once de la Institución Educativa El Diviso, Barbacoas (Nariño), determinó la pertinencia de la huerta escolar para fortalecer la educación ambiental. Así pues, el objetivo general se orientó en crear una estrategia pedagógica ambiental a partir de la huerta escolar, con estudiantes de grado once. Por tanto, se estableció la relación de la educación ambiental y pedagogía mediada por la responsabilidad ambiental en el contexto escolar, se utilizó el enfoque cualitativo y la metodología fue Investigación Acción Participativa que permitió reconocer la escuela como un territorio que construye relaciones con los integrantes de la comunidad educativa; el resultado de cada prueba se contrastó con los criterios de: 1) fomento de prácticas ambientales, 2) divulgación de conocimiento científico, y 3) estudio de cuidados de la naturaleza. Los resultados evidenciaron que es necesario implementar la formación ambiental desde la práctica pedagógica a partir de la huerta escolar, la preservación ambiental involucra a toda la comunidad, la mediación es proceso intencional que propende por el bienestar de todos y favorece el desarrollo de las emociones en los estudiantes. En conclusión, la experiencia investigativa fue significativa por la participación de los estudiantes y los cambios generados en el manejo de los residuos sólidos, además, se fortaleció la educación ambiental a partir de la huerta que fomentó el reconocimiento del territorio y, a su vez dejó las enseñanzas por los saberes relacionados al cuidado del entorno cultural.
PRIBUMIZATION: THE EPISTEMOLOGY OF THE THOUGHT OF ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)
Authors: Munir Muhammad Misbakhul
Published: July 2023

The pribumization of Islam, Gus Dur's thoughts, is very important to be described in the world of education, in order to explain to the wider community, about the advantages of the development of Islam in Indonesia. With the aim, so that people better understand the cultural Islam that exists in Indonesia, where Islam and culture cannot be separated from one another. This is in line with the motto of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely Bhineka Tunggal Ika, which means different, both ethnicity, race, religion, culture, language, but still one, namely Indonesia. The method used in writing this article is to use the literature study method, by reading several references both from books, journals and other articles related to the title above. In short, the pribumization of Islam is how Islam is used as a normative teaching, which comes from God and is then accommodated into a culture that comes from humans without losing their respective identities, Islam remains with its Islamic state and culture remains with its culture.
Settlement of Land Disputes with the Competence of the State Administrative Court According to the Perspective of Indonesian Law
Authors: Claudia Jean
Published: July 2023

In the settlement of land disputes in each region, the characteristics are always different. In undeveloped areas, land dispute resolution is generally carried out by community leaders who are respected by local residents, namely customary heads or village heads. It can be said that cases of disputes in the land sector never subside; in fact, they tend to get more complicated and cause many problems, in line with Indonesia's economic, social, and political dynamics. The emergence of cases of land disputes in Indonesia lately seems to restate the fact that during Indonesia's independence, the state was still unable to guarantee land rights to its people, and the UUPA (Basic Agrarian Law) was only limited to marking the start of a new era. Land ownership, which was originally open and gradually developed into individual ownership, In this study, a normative juridical type was used through library research to identify and analyze legal factors that became obstacles in the application of laws and regulations, referring to laws and regulations on land and state administrative justice, court decisions, and other legal materials.
Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations
Authors: Permatasari Yofi , Jinaratana Andika , Hadiwinata Criestian , Yapputro Pascal Amadeo , Syahrin Najmi Maulida 
Published: July 2023

This study discusses local autonomy in the context of local regulation. Based on the 2014 Law No. 23 on Local Governments, Article 1, Paragraph 6, local governments are defined as the execution of administrative affairs by local governments based on the principle of local autonomy. Regional autonomy is the right, authority and duty of autonomous regions to regulate and control their own government affairs and the interests of their communities within the unitary national system of the Republic of Indonesia. Regional chiefs are empowered to organize and control the affairs of their regional governments, but must still take precedence over national law. One way to promote local autonomy in governance is to require a system that can implement democratic principles that provide opportunities for citizens to participate in state government. This discussion describes how the role of local regulation has emerged and how it affects central governments in maintaining local autonomy practices.
Implementation of Indiscipline State Civil Apparatus (SCA) Development at The Bengkulu City Government
Authors: Priskianto Sinario , Suparman Suparman , Hakim Kahar
Published: July 2023

The purpose of this study is to find out and explain how the implementation of indisciplined State Civil Apparatus (ASN) coaching is carried out in the Bengkulu City Government (referring to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants) and what obstacles are found in the implementation of coaching. This type of research is qualitative with the method used is descriptive analytical. The location of this research was carried out in the Bengkulu City Government. The results of this study consist of two namely; (1) The implementation of indiscipline ASN development in the work environment of the Bengkulu city government is appropriate and refers to PP No. 94 of 2021, although there are several cases that still use PP No. 53 of 2010 as a reference; (a) There are three types of punishments imposed on disciplinary ASN which fall into the light discipline category, namely in the form of an oral warning, a written warning, and a written statement of dissatisfaction; (b) The imposition of disciplinary sanctions while accepting bribes by ASN and ASN officials who commit acts of domestic violence is not in accordance with PP No. 94 2021 and still refers to PP No. 53 of 2010 due to the imposition of sanctions in the form of demotion to a lower level for 1 year and postponement of promotion for one year included in the category of severe disciplinary punishment; (c) The imposition of sanctions or the establishment of severe disciplinary punishment in the Bengkulu city government area already refers to Government Regulation No. 94 of 2021, namely the imposition of punishments in the form of; demotion to a lower level for 12 months, release from position as executor for 12 months, and honorable discharge not at his own request.; (2) Obstacles in the implementation of disciplinary ASN development in the work environment of the Bengkulu city government, namely the enforcement of discipline against civil servants (ASN) are considered not to be carried out optimally. One of these conditions is the result of the enactment of Government Regulation (PP) Number 53 of 2010 concerning ASN Discipline in the Bengkulu City Government, where this PP has not explicitly and in detail regulated ASN discipline. The implementation of these technical regulations is still far from expectations. Moreover, it is very dependent on the subjectivity of staffing supervisors (PPK).
Criminal Policy on Tobacco Excise at North Sumatra Regional Office of The Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
Authors: Mulyana Nantama , Siregar Taufik , Zulyadi Rizkan
Published: July 2023

This research was conducted to discuss the criminal policy on tobacco excise at North Sumatra Regional Office of the DGCE. The phenomenon of increasing excise rates every year does not reduce tobacco consumption in Indonesia but instead increases the circulation of illegal tobacco products. The research method used is normative juridical research supported by empirical data and interviews. The nature of this research is descriptive analysis. The results of the research on the policy of combating tobacco excise criminal offenses at the North Sumatra Regional Office of the DGCE refer to Law No. 11 of 1995 as last amended by Law No. 7 of 2021, Minister of Finance Regulation No. 237/PMK.04/2022, and DGCE Instruction No. INS-05/BC/2022 dated November 1, 2022. The North Sumatra Regional Office of the DGCE has not yet resolved tobacco excise criminal cases with restorative justice from 2021 to 2022. The obstacles faced by the North Sumatra Regional Office of the DGCE include the absence of implementing regulations for the law, the failure to implement the roles of Customs and Excise investigators, inadequate facilities and infrastructure, low legal awareness of the public, smoking culture, and negative perceptions of tobacco excise regulations.
Implementation of the Tax Law on the Imposition of Tobacco Products Tax in the Bintan Free Trade Zone
Authors: Fadian Vicky , Isnaini Isnaini , Ramadhan M. Citra
Published: July 2023

This research was conducted to determine how the regulation and application of the law on the imposition of cigarette excise in the Bintan FTZ (Free Trade Zone) and how the Tanjungpinang Customs Office oversees the circulation of illegal cigarettes in the Bintan FTZ. This research is empirical juridical research with a descriptive nature. It is known that the legal arrangements regarding the imposition of cigarette excise at FTZ Bintan refer to Law Number 39 of 2007, Law Number 36 of 2000 as last amended by Law Number 44 of 2007, PP Number 41 of 2021, and Ministerial Regulation Finance Number 34/PMK.04/2021. The application of this law can be seen from the substance of the law, where the law on the imposition of cigarette excise in the Bintan FTZ is subject to cigarette excise. From the legal structure, law enforcement overseeing illegal cigarette distribution in the Bintan FTZ consists of Customs, TNI, Polri, the Attorney General's Office, the Judiciary, and the Civil Service Police Unit as supporters. In terms of legal culture, the decline in the results of controlling illegal cigarettes in the Bintan FTZ shows that the level of public trust in the provisions of the Excise Law has begun to increase. Supervision carried out by Tanjungpinang Customs and Excise is carried out in 2 (two) ways, namely preventive and repressive.
Cultural Acculturation: Forms, Processes, and Communication Strategies in Multicultural Families in Central Sulawesi
Authors: Juairiah Juairiah , Zulianto Sugit , Gusman Gusman , Taqwin Taqwin , Mutmainah Sri , Wanasi Ridwan , Sjahid Abdul
Published: July 2023

Diversity in diversity, but still one, has become the founding oath of the Indonesian nation so it must be avoided from cracks, let alone riots triggered by weak cultural acculturation. This study aims to describe the forms, processes, and communication strategies of immigrant communities who are culturally acculturated with indigenous people in Central Sulawesi Province, Indonesia. With a qualitative approach, this type of research is a document study on acculturation of multicultural cultures and a study of centralized interviews with informants from ethnic groups in Central Sulawesi Province, namely Javanese, Kaili, Touna, Toli-toli, and Bugis. For this reason, the source of data is in the form of text documents as evidence of published cultural acculturation, as well as information from the interview process. Simultaneously with data collection, content analysis was carried out on verbal data presented in a descriptive-qualitative manner. The results showed that the cultural acculturation of ethnic-ethnic multicultural communities in Central Sulawesi Province took the form of social gatherings (family gatherings, clan gatherings, and cultural arts performances) with a family communication process (multilingual, namely Indonesian and regional languages, as well as media) that utilized strategies cross-promotional communication (introduction, engagement, and marriage). Thus it can be concluded that acculturation of multicultural family culture in Central Sulawesi Province can be carried out by forming a new (multicultural) family. As a demographic implication, inter-ethnic differences still exist, but the formation of new cross-ethnic families can support the unity of multicultural society so that peace and harmony among citizens in Central Sulawesi is more humane
Land Rights Disputes In Cianjur Area (Decision No. 3119 K/PDT/2022)
Authors: Jesica Jesica , Djaja Benny
Published: July 2023

Land can be granted to individuals who have been provided by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency to be used and utilized to the best of their ability. The way to obtain land ownership rights to the land is by issuing a tangible evidence by the National Land Agency in the form of a certificate. The National Land Agency has the authority to deal with the land-related issues. One of the land disputes that frequently occurs in society  is overlapping. The purpose of this research is to determine the process of resolving land pwnership disputes in the Cianjur region. The research findings indicate that the causes of overlapping are negligence of surveying officers from the Land Office or the National Land Office and the lack of public awareness among the community, especially landowners, to utilize and use their land according to the purpose of granted rights, as well as the failure to mark the boundaries of the land. This study uses normative legal research methods with a statute approach, uses secondary data types with data collection techniques, namely literature review, as well as using legal descriptive analysis