bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penanganan Konflik Hubungan Industrial yang Terjadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Authors: Nugrahela Aisha Rifki , Silviana Ana
Published: December 2023

AbstractTermination of Employment Relations (PHK) is a problem that is highlighted by the current government. This study aims to analyze the problems and settlement of industrial relations of PT PT. Jawa Peni with employees through mediation at the Semarang City Manpower Service and also to find out the obstacles experienced by the mediator, as well as the methods used by the mediator to overcome these obstacles. The method used in this study is an empirical juridical method. The specification of the research that uses is analytical descriptive. The method in data collection is by using primary data and secondary dataa. The results of the study indicate that The employees ask for their severance pay in accordance with the years of service at the company PT. Jawa Peni. Both parties receive a recommendation from the industrial relations mediator of the Semarang City Manpower Office with a request from the company to pay severance pay for workers in three times installments, and provide awareness to all parties to understand the applicable regulations, mediators provide opportunities for employers and workers to consult on industrial relations, consolidate with companies and workers, empower workers/labor unions, conduct guidance on company regulations and work agreements together. Keywords: mediation; employment; industrial relationsAbstrakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi masalah yang disorot oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan penyelesaian hubungan industrial PT. Jawa Peni dengan karyawan melalui cara mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan juga untuk mengetahui kendala yang dialami oleh mediator, serta cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam riset ini menggunakan deskriptif analitis. Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak karyawan meminta hak pesangonnya sesuai dengan masa kerja di perusahaan PT. Jawa Peni. Kedua belah pihak menerima anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan permintaan dari perusahaan akan mencicil pembayaran pesangon untuk pekerja yang dicicil dalam 3 kali pembayaran, memberikan kesadaran pada semua pihak untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku, mediator memberikan waktu kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja untuk berkonsultasi mengenai hubungan industrial, mengadakan konsolidasi dengan perusahaan dan pekerja, melakukan pemberdayaan terhadap serikat pekerja/buruh, melakukan pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama.Kata kunci: mediasi; ketenagakerjaan; hubungan industrial
Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Insfrastruktur Jalan Tol Trans Jawa
Authors: Wicaksono Fikri Arif , Turisno Bambang Eko
Published: December 2023

AbstractLand is increasing, for development. Land acquisition is acquired from land rights holders based compensation given to rights holders, accordance with the legal basis of Article 18 Law No. 5 1960. The aim is to analyze the compensation mechanism received by the Sambongsari Village residents applies principle of justice, obstacles faced by the community.occurs in the provision of compensation to solve the problem. Method is empirical juridical law research with reference to writing, direct observation for granting compensation certificates through deliberation, the form of determining compensation in compensation process must apply the principles of land acquisition, such as justice principle, good faith, legal certainty, propriety, well-being. Based on the study results, there’re no obstacles in compensation land acquisition for construction toll road in SambongsariVillage.Keywords: justice; land; procurement; infrastructure; lawsAbstrakKebutuhan lahan semakin meningkat, untuk pembangunan. Perolehan lahan diakuisisi dari pemegang hak atas tanah berdasarkan ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak, sesuai landasan hukum Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah mekanisme ganti rugi yang diterima oleh warga Desa Sambongsari menerapkan prinsip keadilan, kendala yang terjadi pada pemberian ganti rugi dan cara penyelesaian masalahnya. Metode yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan mengacu pada tertulis, observasi langsung serta wawancara pemberian sertifikat ganti rugi melalui musyawarah, bentuk penetapan ganti rugi dalam proses pemberian ganti kerugian harus menerapkan asas pengadaan tanah, seperti asas keadilan, itikad baik, kepastian hukum, keseimbangan, kepatutan, dan  kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada kendala dalam proses ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Tol Di Desa Sambongsari, Weleri Kabupaten Kendal.Kata kunci: keadilan; tanah; pengadaan; infrastruktur; hukum
Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian Di Kabupaten Cilacap
Authors: Hapsari Indri , Sarono Agus
Published: December 2023

AbstractWarehouse receipt is a certificate of ownership of collateral that is specifically registered and issued by the warehouse manager with the approval of the supervisory agency. The purpose of writing a journal is to find out the application of the warehouse receipt system for agricultural commodities in Cilacap and the role the Cilacap Regency local government in implementing the warehouse receipt system for agricultural commodities. The research method used is empirical juridical research method. The results is issueance of the Warehouse Receipt system in Cilacap starting when the request is made by the owner of the goods individually and collectively. The implementation of the warehouse receipt in the Cilacap Regency has not been running well due to the lack of socialization of warehouse receipts from the Cilacap Regency Government and the insufficient budget from the central government or local government. The conclusion is the implementation of the warehouse receipt for agricultural commodities in the Cilacap Regency which has only been running for a year has noot been running effectively with regulated number 9 of 2011 and there is a lack of socialization from the local government of Cilacap Regency in implementing warehouse receipts to farmers.Keyword: warehouse receipt; local government; agriculture.AbstrakResi gudang merupakan surat kepemilikan atas barang jaminan yang terdaftar secara khusus dan dikeluarkan pengelola gudang dengan persetujuan dari badan pengawas. Tujuan penulisan jurnal penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan sistem resi gudang atas komoditas hasil pertanian di Cilacap dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam penerapan sistem resi gudang komoditas pertanian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dari pembahasan jurnal ini yaitu penerbitan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Cilacap dimulai saat permohonan oleh pemilik barang secara individu kolektif. Pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Cilacap yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai resi gudang dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dan belum tercukupinya anggaran dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem resi gudang atas komoditas pertanian di Kabupaten Cilacap yang baru berjalan setahun belum berjalan dengan efektif sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011 dan terdapat kendala kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan resi gudang kepada petani.Kata kunci: resi gudang; pemerintah daerah; pertanian.
Penyelesaian Sengketa Kedudukan Ahli Waris Pa’rinding Dalam Mewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja
Authors: Sari Ita Purwita , Santoso Budi
Published: December 2023

AbstractInheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance problems in Indonesia often occur in every region, such as in Toraja, there is a form of inheritance distribution pa'rinding which is the giving of inheritance based on animal sacrifices at the time of the death ceremony of the testator. The problem is how the position of heirs pa’rinding inherits based on Toraja customary inheritance law and whether the decision of the Makale District Court panel of judges Number: 3-PDT.G-2015-PN.MAK regarding the position of heirs pa'rinding is appropriate or not according to customary inheritance law Toraja. This research method uses normative juridical, using secondary data through library research and primary data as complementary data conducted by interviews and qualitative data analysis with deductive conclusions. The position of heirs pa'rinding in Toraja is legally recognized and the heirs who are entitled to pa'rinding are those who are biological children of the heirs including adopted children. Court Decision Number 3-PDT.G-2015-PN.MAK is not in accordance with the provisions of customary inheritance law in Toraja regarding inheritance pa'rinding.Keywords: adat inheritance law; toraja adatAbstrakPermasalahan waris di Indonesia sering terjadi di setiap daerahnya, seperti di Toraja dikenal bentuk pembagian warisan secara pa’rinding yang merupakan pemberian harta warisan didasarkan oleh pengorbanan hewan pada saat upacara kematian pewaris. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kedudukan ahli waris pa’rinding mewaris berdasarkan hukum waris adat Toraja serta apakah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: 3-PDT.G-2015-PN.MAK tentang kedudukan ahli waris pa’rinding sudah sesuai atau tidak menurut hukum waris adat Toraja. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dara primer sebagai data pelengkap yang dilakukan dengan wawancara dan analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kedudukan ahli waris pa’rinding di Toraja diakui secara sah keberadaannya serta ahli waris yang berhak melakukan pa’rinding adalah mereka yang merupakan anak kandung dari pewaris termasuk anak angkat. Putusan Pengadilan Nomer 3-PDT.G-2015-PN.MAK tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris adat di Toraja mengenai pewarisan secara pa’rinding.Kata kunci: hukum waris adat; adat toraja
Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang
Authors: Arwi Fauzan , Ispriyarso Budi
Published: December 2023

AbstractThe Customs for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) is a form of tax that is mandatory in accordance with the provisions of Law no. 21 of 1997 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights jo. UU no. 20 of 2000 concerning Amendments to Law no. 21 of 1997. The law states that BPHTB must be submitted online. This study aims to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This research is doctrinal in nature with two approaches, namely statutory and conceptual approaches. The legal material used is literature which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the aspect behind the online BPHTB deposit is to make it easier for taxpayers to pay BPHTB obligations due to buying and selling transactions, inheritance and will grants. The steps for depositing BPHTB are done manually and online. The manual steps are to collect physical evidence.Keywords: tax; bphtb; electronicAbstrakBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bentuk pajak yang bersifat wajib sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BPHTB harus disetorkan secara online. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisa latar belakang dan tata cara untuk menyetorkan BPHTB secara online. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang melatarbelakangi penyetoran BPHTB secara online adalah guna memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban BPHTB sebab transaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat. Tahapan dalam penyetoran BPHTB ini dilakukan secara manual dan online. Adapun tahapan secara manual ini untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik. Kata kunci: pajak; bphtb; elektronik
Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
Authors: Wahyudi Anis Rifdi , Handoko Widhi
Published: December 2023

AbstractNotaries are public officials, carrying out their professions as per Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notaries and the Notary Code of Ethics. Public accountants are expected to comply with the law, including the denial of simultaneous situations as common authorities, advocates, lawful authorities and others. In addition, most notaries work as lecturers and serve as leaders of public and private universities, which raises the question of whether a notary can hold concurrent positions as leader of a university. This question can be argued and affects lawful conviction. This article intends to analyze whether a Notary who likewise fills in as a college chief truly abuses the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. This article is juridical regulating, utilizing optional information that contains essential, auxiliary and tertiary legitimate materials. This article is dissected subjectively. Concurrent positions as leaders of higher education institutions are not justified and violate the UUJN and the Notary Code of Ethics wherever they serve in state universities or those established by foundations.Keywords: double occupation; lecturer; notaryAbstrakNotaris adalah pejabat publik, menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Notaris wajib menaati hukum termasuk larangan merangkap jabatan sebagai pejabat sipil, advokat, pejabat hukum dan lain-lain. Selain itu, demi beradaptasi dengan kurikulum pendidikan untuk kebutuhan praktek seorang Notaris dimasa yang akan datang, beberapa Perguruan Tinggi Program Magister Kenotariatan mengangkat seorang Notaris yang menjadi dosen pengajar untuk memiliki jabatan struktural. Situasi tersebut dihadapkan dengan aturan larangan rangkap Jabatan Notaris di dalam ketentuan UUJN. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah notaris yang juga berprofesi sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi telah melanggar undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Artikel ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Artikel ini dianalisis secara kualitatif. Merangkap jabatan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi tidak dibenarkan dan melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris dimanapun menjabat di perguruan tinggi negeri maupun yang didirikan oleh yayasan.Kata kunci: larangan; rangkap jabatan; notaris
Kewenangan MPD Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dikaitkan Dengan Hak Ingkar Notaris
Authors: Yolanda Oppie , Pujiono Pujiono
Published: December 2023

AbstractThe Supreme Court Decision No. 49/PUU-X/2012 has invalidated article 66 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Office regarding the authority of the Regional Supervisory Assembly in terms of granting approval regarding the presence of notaries in a legal process requested by law enforcement to the need for the minuta deed and/or notary protocol which is part of the notary's duty to maintain the confidentiality of its clients. The methods carried out in this study are normative juridical. The results of the discussion in this study are the authority of the MPD after the decision of MK No. 49 / PUU-X / 2012 limited to article 70 UUJN and changes in the regulation of the Notary Office after the Decision of MK No. 49 / PUU-X / 2012 which abolished the authority of the MPD in giving approval, has been replaced by the MKN contained in Article 66 paragraph (1) of the PUUJN.keyword: notary; constitutional court; denial rightsAbstrakPutusan Mahkamah Agung No, 49/PUU-X/2012 telah membatalkan bunyi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 perihal Jabatan Notaris mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemberian persetujuan terkait kehadiran notaris dalam suatu proses hukum yang diminta oleh penegak hukum hingga kebutuhan atas minuta akta maupun protokol notaris yang mana perihal itu merupakan bagian dari tugas notaris untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Prosedur pada kajian ini, yaitu yuridis normatif. Hasil pembahasan pada kajian ini ialah kewenangan MPD pasca putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 terbatas pada Pasal 70 UUJN serta Perubahan aturan Jabatan Notaris sesudah Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 melakukan penghapusan wewenang MPD dengan menyetujui sudah tergantikan oleh MKN yang termuat di Pasal  66  ayat (1)  PUUJN.Kata kunci: notaris; mahkamah konstitusi; hak ingkar
Pemberian Upah di Bawah Ketentuan Minimum Kabupaten Melawi di Warung Raya Coffee
Authors: Kamil Roid , Sukirno Sukirno
Published: December 2023

AbstractMinimum wage provisions in each region vary because each region has conditions of living needs that vary. Business owners in providing wages must be in accordance with the minimum wage policy regulations of the Regency / City Government. In practice, there are problems about providing wages below the minimum wage provision standard to an employee. In determining the amount of wages given by business owners to their employees based on considerations of risks and expertise of the work by employees. The provision of wages below the minimum by business owners due to the factor of not achieving daily sales of production goods of coffee shops, the risks and workload shouldered by employees is relatively low. Researchers legal using is empirical juridical, Approaches are made to analyze the legal regulations that apply effectively in society. The conclusion is the implementation of the minimum wage agreement at Raya Coffee coffee shop is carried out verbally between the coffee shop owner and employees. The minimum wage has not been effectively run by the business owner of the Raya Coffee shop business, the owner does not follow the governor's decision on the district minimum wage.Keywords: giving; minimum wage; raya coffeeAbstrakKetentuan upah minimum pada setiap daerah berbeda-beda dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi kebutuhan hidup yang berbeda. Pemilik bisnis usaha dalam memberikan upah harus sesuai dengan peraturan kebijakan upah minimum Pemerintah Kabupaten/Kota. Praktiknya, terdapat permasalahan ketenagakerjaan salah satunya mengenai pemberian upah di bawah standar ketentuan upah minimum kepada seorang karyawan. Dalam menentukan besarnya upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan resiko dan keahlian pekerjaan yang dilakukan karyawan. Pemberian upah di bawah minimum oleh pemilik usaha bisnis karena faktor tidak tercapainya penjualan harian pada barang produksi dari warung kopi, terhadap resiko dan beban kerja yang dipikul oleh karyawan masih tergolong rendah. Dipergunakan metode yuridis empiris, pendekatan dilakukan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pemberian upah minimum di warung Raya Coffee dilakukan secara lisan antara pemilik warung kopi dan karyawan. Pemberian upah minimum belum efektif dijalankan oleh pihak pemilik usaha bisnis warung Raya Coffee, dalam hal ini pemilik warung kopi tidak mengikuti  keputusan gubernur tentang upah minimum kabupaten.Kata kunci: pemberian; upah minimum; raya coffee
Perlindungan Hukum Kepemilikan Sarusun Pada HGB Di atas Hak Pengelolaan Dengan Perjanjian BOT
Authors: Firmansyah Ade Miladi , MS Edith Ratna
Published: December 2023

AbstractThe implementation of apartment development is an important issue because apartment development can minimize land use. Given the limitations of the state budget for revenues and expenditures, other alternatives are needed for funding the development, namely in collaboration with the private sector. The form of cooperation that can be done is using the Build Operate Transfer (BOT) agreement system. Based on the BOT agreement, the apartment that stands on the Right to Build on the Right of Management may result in a dispute in the future when the term of the BOT agreement expires. This study uses normative legal research, the results of this research are the ownership of apartment units built based on the BOT agreement in the hands of the private sector with the longest period of 30 years. Furthermore, when the grace period has expired, the private sector has an obligation to return the rights to the government. The holder of the Certificate of Ownership of the Apartment Unit can take legal protection efforts, namely by entering into an agreement with the Right to Build on the Land with the Right of Management and only exists during the period when the rights to the land are equal.Keywords: apartment; bot agreementAbstrakPenyelenggaraan pembangunan rumah susun menjadi issue yang penting karena dengan adanya pembangunan rumah susun, dapat meminimalisir penggunaan tanah. Dengan adanya keterbatasan APBN/APBD, maka diperlukan alternatif lain untuk pendanaan pembangunan tersebut, yakni dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk Kerja sama yang dapat dilakukan yakni menggunakan sistem perjanjian Build Operate Transfer (BOT). Berdasarkan perjanjian BOT, rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HPL) dimungkinkan terjadi sengketa dikemudian pada saat jangka waktu perjanjian BOT berakhir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hasil daripada penelitian ini yakni kepemilikan satuan rumah susun yang dibangun dengan berlandaskan perjanjian BOT dikuasai pihak swasta dengan kurun waktu terlama yakni 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya ketika tenggang waktu tersebut telah berakhir, pihak swasta memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak tersebut kepada pihak pemerintah. Pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap dirinya yakni dengan melakukan perjanjian Hak Guna Bangunan di atas tanah HPL dan hanya ada pada saat kurun waktu hak atas tanah membersamai.Kata kunci: rumah susun; perjanjian bot
Perlindungan Terhadap Pekerja Yang Mendapatkan Upah Murah Bidang UMKM Toko Bangunan Kota Pontianak
Authors: Sihombing Borsak Batara , Silviana Ana
Published: December 2023

AbstractWages are the purpose of every human being when doing a job. Often wages do not match what is received based on the situation and conditions that occur. The formulation of the problem in writing why the UMKM business actors cannot apply the People's Minimum Wage, and the implementation of legal protection for workers who get cheap wages. The purpose of writing is to identify and analyze the factors causing the discrepancy in the provision of wages by building shops to workers working in building shops. The results of this paper are the inability of the building shop UMKM business actors to give wages according to the People's Minimum Wage due to sluggish economic factors and the construction shop business classification which is not always correct with the basic provisions of UMKM.Keyword: legal protection; cheap wages; workersAbstrakUpah adalah tujuan dari setiap insan manusia ketika melakukan suatu pekerjaan. Sering kali pengupahan tidak sesuai dengan yang diterima berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Rumusan masalah dalam penulisan mengapa pelaku usaha UMKM Toko Bangunan tidak dapat menerapkan Upah Minimum Rakyat, dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan upah murah. Tujuan Penulisan adalah mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian pemberian upah oleh toko bangunan kepada pekerja yang bekerja di toko bangunan. Hasil penelitian ini adalah ketidakmampuan pelaku usaha UMKM Toko Bangunan memberi upah sesuai Upah Minimum Rakyat karena faktor ekonomi yang sedang lesuh dan klasifikasi usaha toko bangunan yang tidak selalu tepat dengan dasar ketentuan UMKM.Kata kunci: perlindungan hukum; upah murah; pekerja
Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris
Authors: Nuari Febrian Rizky , Musyafah Aisyah Ayu
Published: December 2023

AbstractNotary must attach fingerprints on the Minutes of Deed. But until now, no one has issued a rule regarding the attachment of fingerprints on the Minutes of Deeds. The legal study in this case aims to determine the urgency placing the fingerprints of person who appears Notary on the Minutes of Deed, and to determine the legal force of the Minutes of Deed in the case of fingerprints not attached. This legal study uses normative juridical methodology. The research findings indicate that there is much thought about whether fingerprints should be listed on a separate sheet or on the Minutes of Deeds. The legal strength the Minutes of Deed as a valid deed is not affected by the absence of the fingerprints of the appearer.Keywords: notary public; fingerprints; minutes of deed AbstrakNotaris wajib melekatkan sidik jari penghadapnya pada Minuta Akta. Namun hingga sekarang, tidak ada yang mengeluarkan aturan terkait pelekatan sidik jari pada Minuta Akta. Studi hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pelekatan sidik jari dari orang yang menghadap ke Notaris pada Minuta Akta, serta untuk menentukan kekuatan hukum dari Minuta Akta dalam hal sidik jari penghadap tidak dilekatkan. Studi hukum ini menerapkan metodologi yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pemikiran tentang apakah sidik jari harus dicantumkan pada lembaran tersendiri atau pada Minuta Akta. Kekuatan hukum Minuta Akta sebagai akta yang sah tidak terpengaruh oleh ada tidaknya sidik jari penghadap.Kata kunci: notaris; sidik jari; minuta akta
Comparison of the Property Players’ Preferences on Housing Prices in Surabaya
Authors: Muktiwibowo Sebastian Arif , Anastasia Njo
Published: December 2023

A landed house is a real estate product that is used to fulfill consumption or investment motives. This study was conducted to compare the preferences of developers, consumers, and investors for housing prices in Surabaya on both motives. Respondents were selected by purposive sampling and obtained 417 respondents. Data collection through questionnaires was conducted offline to developers and online to consumers and investors. Test data used Kendall concordance and Kruskal Wall test to analyze the comparison of developer, consumer, and investor preferences. The results showed that the three players had different preference variables on house prices in Surabaya related to physical quality, brand, location concept, location environment, financial condition, and livability. Developers focus on products (physical quality and housing concept) and brands. Consumers prioritize physical quality, location environment, and financial condition. Furthermore, investors prioritize the physical and environmental quality of the location.  Physical quality is a key preference among developers, consumers, and investors. These findings indicate that each party has their own prioritized interests, so their preferences differ according to their motives.
Effects of hydrophilic and lipophilic emulsifier concentrations on the characteristics of Germander essential oil nanoemulsions prepared using the nanoprecipitation technique
Authors: Asemani Marjan , Zinsaz Paniz , Anarjan Navideh , Taghavi Elham , Lani Mohd Nizam
Published: December 2023

The Germanders (Teucrium polium L.) essential oil exhibits antioxidant and bactericidal activities against a wide range of microorganisms; however, its water insolubility, susceptibility to environmental stresses, and intense flavors limit its uses in food formulations. As a solution, in the present study, nanoemulsions of Germanders (Mentha pulegium) essential oil were prepared using a bottom-up nanoprecipitation technique. A central composite design based on the response surface methodology was implemented to investigate the effects of selected lipophilic and hydrophilic emulsifier concentrations. The proposed second-order polynomial models, with relatively high coefficients of determination, could efficiently predict alterations in response parameters due to emulsifier concentrations. The results revealed that both lipophilic and hydrophilic emulsifiers had significantly affected all characteristics of the synthesized essential oil nanoemulsions. Multi-goal optimization analysis suggested that 7.8% and 4.8% concentrations of Span 80 and Tween 80, respectively, could yield the most desirable Germanders essential oil nanoemulsions, with a mean particle size of 78.56 nm, PDI of 0.1722, DPPH radical scavenging of 83.69%, Staphylococcus aureus and Salmonella enterica growth inhibition zones of 10.5 mm and 12.7 mm, respectively. The validity of the models was confirmed by the absence of substantial variations between experimental data and modeling results. While the prepared Germander essential oil nanoemulsions demonstrated acceptable physical properties, they exhibited relatively limited chemical stability during storage at 5°C for 30 days.
“By the way I want to give you some masks”: exploring multimodal stance-taking in YouTube videos
Authors: Ho Wing Yee Jenifer
Published: December 2023

While the effectiveness of facemasks against COVID-19 has now become largely uncontroversial, at the beginning of the global pandemic, wearers of facemasks were often the target of sometimes racially tinged attacks. Wearing facemasks (or not) became not just a question of science, but evolved into a more complex issue of social identity, morality and global citizenship embedded within the “tribal thinking” of mask-wearers and non-mask-wearers. This paper explores to what extent two bilingual YouTube influencers participated in either accentuating or softening of boundaries of the two “tribes” by embedding facemasks in their videos. Based on multimodal transcriptions of the two videos (Wang, Yilei, Dezheng Feng & Wing Y. J. Ho. 2021. Identity, lifestyle, and face-mask branding: A social semiotic multimodal discourse analysis. Multimodality & Society 1(2). 216–237), three moments were identified where facemasks were employed by the social actors to perform everyday activities, such as grocery shopping and family brunch. I then examine the interactional stances (Dubois, John W. 2007. The stance triangle. In Robert Englebretson (ed.), Stancetaking in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction, 139–182. Amsterdam: John Benjamins) taken by the actors towards facemasks through language and other semiotic resources. By exploring their multimodal stance-taking, it is argued that the two YouTubers’ intercultural trajectories, their performances of authenticity, and their established influence on social media provided them unique means for participating in tribalizing discourses around facemasks by making perceived differences between different groups materials for cultural consumption. The paper concludes by discussing the opportunities and challenges of vernacular health communication through social media influencers.
The association between parental SARS-CoV-2 infection in pregnancy and fetal growth restriction
Authors: Mitta Melanie , Holt Lauren , Chandrasekaran Suchitra , Dude Carolynn
Published: December 2023

Objectives

Although the relationship between maternal viral infections and fetal growth restriction (FGR) is well established, the association between SARS-CoV-2 infection in pregnancy and FGR remains unclear. We investigated the association between SARS-CoV-2 infection in pregnancy and FGR at a single county hospital.

Methods

We performed a prospective cohort study with cohorts matched by gestational age and month of SARS-CoV-2 PCR testing between April 2020 and July 2022. Individuals were included if they had a SARS-CoV-2 PCR testing up to 32 weeks of gestation and had a third trimester ultrasound. Primary outcome was a diagnosis of FGR, while secondary outcomes were rates of preeclampsia, small for gestational age (SGA) and birthweight. Univariate analyses, chi-square test and logistic regression were used for analysis.

Results

Our cohorts constituted of 102 pregnant individuals with a positive SARS-CoV-2 PCR test result and 103 pregnant individuals with a negative SARS-CoV-2 PCR test result in pregnancy. FGR rates were 17.8 % and 19.42 % among positive and negative SARS-CoV-2 cohorts respectively. While a statistical difference in preeclampsia rates was noted (34.31 % vs. 21.36 %, p=0.038) between cohorts, odds of getting preeclampsia based on SARS-CoV-2 test result was not significant (aOR 1.01, CI=0.97–1.01, p=0.75). No statistical difference was noted in demographics, FGR and SGA rates, and birthweight.

Conclusions

Our findings suggest no association between SARS-CoV-2 infection in pregnancy and FGR at a single institution. Our results validate emerging data that additional fetal growth ultrasonographic assessment is not indicated solely based on SARS-CoV-2 infection status.
Interaction practices between pedagogical universities and regional educational systems: Indicators of scientific and educational effectiveness
Authors:   Herzen State Pedagogical University of Russia, Tarasov Sergey Valentinovich , Proekt Yuliya Lvovna ,   Herzen State Pedagogical University of Russia
Published: December 2023

Introduction. The paper raises the issue of interactions between pedagogical universities and regional educational systems (hereinafter – RES) in the context of improving the efficiency of universities. The purpose of the study was to identify and systematically describe the nature of the interaction between pedagogical universities and RES in its relationship with the indicators of scientific and educational effectiveness of universities. Materials and Methods. The theoretical and methodological framework of the study is based on the ecosystem approach and the concepts of the educational environment. The authors used a mixed design of the study; the characteristics of the interaction between 33 federal pedagogical universities and RES were analyzed. The information posted on the official websites of universities was subjected to content analysis and inductive thematic analysis. Quantitative indicators of universities that made up the sample of the study were also analyzed based on the results of monitoring the activities of higher educational institutions. The data obtained were subjected to frequency, comparative, cluster and factor analysis. Results. It is revealed that universities are more likely to implement practices of interaction with the RES, aimed to strengthen practical preparation of students and meet the employment needs of regions. The results of the cluster analysis made it possible to substantiate the provisions on four types of practices of interaction between universities and RES: "integration", "cooperation", "development" and "presence". It is shown that universities implementing integration and developing interaction practices demonstrate higher indicators of scientific and academic efficiency. The authors come to the conclusion that with the coincidence of the targets of federal universities and RES, there is a need to develop mechanisms for their interaction. Different practices of interaction between universities and RES are generated by different strategies of their construction, which determine the role of a pedagogical university in the educational space of the region. It is shown that scientific and academic excellence of the university is associated with the implementation of integration practices of interaction. Conclusions. According to the research finding, the nature of the interaction between federal pedagogical universities and RES is revealed and described, the key types of interaction practices reflecting the vectors of inclusion of the federal university in the regional educational space are determined.
The unity of subjective predictors of speech actions as an indicator of the subject’s agency in learning: An empirical study
Authors:   Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Vershinina Tatyana Stanislavovna , Zhukova Natalia Vladimirovna ,   Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Published: December 2023

Introduction. The article presents the results of an empirical study of subjective predictors of speech actions. The purpose of the article is to substantiate the indicators of students’ agency in learning on the basis of empirical research in subjective predictors of speech actions. Materials and Methods. The study follows A. N. Leontiev’s activity-based approach, A. A. Verbitsky’s theory of context education, and J. Kelly’s cognitive theory of personality. The research methods include the following: analysis, synthesis, generalization, classification, J. Kelly’s method of repertoire gratings, methods of mathematical statistics. Moreover, the author used co-therapeutic computer system «KELLI-98». Results. The empirical study on the unity of (connection between) subjective predictors of speech actions, which include significant roles, conjugations of the I-real/I-ideal, and the type of communication allowed to reveal four kinds of students’ agency in learning. The first one is a normal type of communication, characterized by manifested agency in interpersonal interaction with all subjects of the educational process, and speech action at the dialogue level. The second is a normal type of communication characterized by latent agency in interpersonal interaction with all subjects of the educational process; speech action at this level is an internal dialogue. The third type is a rigid type of communication distinguished by lack of objectivity in interpersonal interaction with all subjects of the educational process; speech action is characterized by opposition to others and resistance. The fourth type of communication is a rigid one. Its distinctive features include a poorly developed ability to solve problems in interpersonal interaction with all subjects of the educational process; speech actions include manipulation. Conclusions. Finally, relying on the empirical data analysis, the author concludes that the unity of subjective predictors of speech actions (significant roles, conjugation of the I-real/I-ideal, type of communication) is an indicator of ‘activity/inactivity’; on the basis of this indicator, four kinds of students’ learning behaviors are described.
Cultural transfer of school participatory budgeting and the Soviet tradition of education
Authors:   Research Financial Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation, Karpova Elena Mikhailovna , Vagin Vladimir Vladimirovich ,   Financial Research Institute (NIFI) of the Ministry of Finance of the Russian Federation, Kupriyanov Boris Viktorovich ,   Research Financial Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation
Published: December 2023

Introduction. The article provides a literature review on the problem of cultural conformity of school participatory budgeting practice in traditional ideas about education in Russia. The purpose of the article is to evaluate the conformity of the ideas of school participatory budgeting with traditional approaches to education formed in the twentieth century (works by S. T. Shatsky, A. S. Makarenko, I. P. Ivanov). Materials and Methods. The research methodology relies on the ‘cultural transfer’ concept which is defined as a study of foreign cultural form (the object of the transfer) and its resonance with traditional cultural norms (address of the transfer). A comparative analysis of significant works by Soviet education scholars and research articles of international and Russian authors devoted to school participatory (initiative) budgeting was used as a procedure for conducting this study. The comparison parameters represent a modification of the components of the school educational system. Results. The conformity of school participatory budgeting with the Soviet tradition of education is revealed through the following main results: 1) the similarity in ideas about the educational ideal is characterized (socially active, proactive citizen-owner, focused on improving the environment, capable of expressing and defending their interests); 2) common features in the positioning of the child-adult community as an economic and self-governing organization have been established; 3) the analogy between ‘social creativity’ and ‘experiments with democracy’ is proposed and justified; 4) partnership in child-adult relationships is presented as a common feature of the compared phenomena; 5) in both cases, the determining role of social technology of interaction between participants in the relationship was revealed. Conclusions. The article draws the following conclusion: school participatory budgeting does not contradict the ideas of authoritative twentieth-century pedagogues about education; moreover, it allows to enrich the Soviet experience with modern solutions that take into account the peculiarities of the market economy.
Investigation of the Relationship between Character Structures and Mental Toughness of High School and University Students Doing Fencing Sports
Authors: BACAK İbrahim , YILDIZ Ozer
Published: December 2023

The aim of the research is to examine the relationship between character structures and mental toughness of high school and university students doing fencing sports. Survey model, one of the quantitative research methods, has been used in the study. The sample of the research consisted of 286 active licensed fencing athletes who have competing in the classifications of the Turkish Fencing Federation and studying at high schools and university. As a data collection tool in the study Personal Information Form, Sport Character Scale (SCS) Sport Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) has been used. In the data analysis, independent group t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) test, Tukey HSD multiple comparison test, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient test have been applied.

As a result of the research; average of sports character scores of high school and university athletes; gender, age, education level, branch and nationality status variables have found to be significantly different. It has been specified that there wasn’t significant difference in the fencing experience period variable. Mental toughness score averages in sports; gender, age, education level, branch, fencing experience period, nationality status have found to be significantly different. It has been determined that there is a low and moderate positive and significant relationship in some sub-dimensions of the Sports Character Scale and Sport Mental Toughness Questionnaire.
Analysis Of European Union Erasmus+ Sport Projects and Comparison of Turkey and Other European Countries
Authors: ÖZMAN Cemal , CEYHUN Serdar
Published: December 2023

The Erasmus+ Sport project is a European initiative that aims to support various aspects of sport development and inclusion. It covers a wide range of projects focussing on different areas in the field of sport. This study aims to analyse the Erasmus+ Sport projects funded by the European Union and to compare Turkey with other European countries. In our research, a document analysis research method was used. In the first period of Erasmus+ Sport projects, 874 sports projects between 2014 and 2020 were analysed. The data were obtained from the details and results page of the projects funded under the Erasmus+ programme of the European Union Commission. As a result of the document analyses, Italy was the coordinator of the most projects with 188 projects. Spain was the coordinator in 60 projects, Croatia 47, Greece 46, Bulgaria and France 45, Slovenia 40 and Romania 35. Turkey, on the other hand, ranked 18th with 18 projects. Among the institutions applying for projects, non-governmental organisations stand out with 407 projects, followed by universities, sports federations and sports clubs. According to the years, the highest number of projects was finalised in 2020 with 465 projects. A budget of 196,936,797 euros was allocated to 874 projects in total. Turkey has received project support worth 2.068.076 euros with 18 projects from this budget.
Ringing in the New Year: Telephone Evaluation and Management Services in 2024
Authors:   American Academy of Pediatrics
Published: December 2023

This article reviews reporting of telephone evaluation and management (E/M) services provided on and after January 1, 2024, including the following:

Telephone E/M codes Brief communication technology-based service codes Modifiers and place of service (POS) codes Anticipation of coding simplification
Coding Review: Care of the Newborn During the Birth Admission
Authors:   American Academy of Pediatrics
Published: December 2023

Care of the newborn during the birth admission may be reported with a range of procedure codes. This article reviews the following:

Care of the normal newborn Care of the sick newborn Consultations

This article also includes examples of reporting care of the normal newborn and care of the ill newborn who does not require intensive or critical care services.
La condición femenina en el movimiento estudiantil feminista chileno del año 2018
Authors: Franulic Andrea , Rubio Manuel
Published: December 2023

La finalidad del artículo es establecer las características de la condición femenina subyacente en el significado de ser mujer en el discurso de un grupo de universitarias que participaron en el movimiento estudiantil feminista chileno del año 2018. Dicha caracterización se realiza desde el análisis feminista del discurso basado en el pensamiento de la diferencia sexual y utiliza el concepto de ideologema propuesto por Kerbrat-Orecchioni (1983). La metodología corresponde a un estudio cualitativo orientado a explicitar el significado de ser mujer expresado en su discurso por 14 estudiantes, a las cuales se les aplicó una entrevista semi-estructurada. Los resultados indican que la condición femenina se expresa en los ideologemas del ideario de la igualdad de las mujeres con los hombres y en aquellos representativos de la política de la identidad (Sartori, 1996). Se concluye que la teoría de género a la que las jóvenes universitarias tienen acceso para decir su libertad, contradictoriamente, la niega, pues desplaza la diferencia sexual femenina, libre de estereotipos de género, por la condición femenina que, desde un discurso aparentemente progresista, puede ser abolida igualándose las mujeres a los hombres o multiplicando las identidades de género.
Evolución del concepto de emoción en el contexto científico: Desde la biología y la cultura, hasta el construccionismo psicológico
Authors: Gonzales-Arias Mauricio
Published: December 2023

Considerando el incremento del interés por las emociones en diversos campos de estudio y en la vida cotidiana junto con los importantes avances teóricos de los últimos años, este artículo pretende realizar un análisis y una síntesis de los aspectos teóricos más relevantes para comprender qué es una emoción. Se identifican los diferentes componentes de un episodio emocional, como el sentimiento de la emoción, las expresiones faciales, las tendencias a la acción, entre otros y se analizan las diferentes relaciones causales entre estos componentes que proponen algunas de las teorías más relevantes en la actualidad, como la teoría Neurocultural y la Teoría del Acto Conceptual. Se concluye que las emociones son fenómenos complejos que combinan tanto aspectos biológicos como aspectos culturales y psicológicos, que se relacionan estrechamente con las necesidades psicológicas y con el bienestar. Además, el lenguaje y los procesos de socialización son claves para lograr una educación emocional que facilite la adaptación social y el bienestar de las personas.