bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KEMENANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA OPEC DALAM PERKARA BANDINGAN DI AMERIKA SERIKAT (Suatu Keputusan Penting Untuk Perkembangan Hukum Perdata Internasional)
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Tidak banyak diketahui orang bahwa pada tanggal 6 Juli 1981 telah diambil suatu keputusan yang penting oleh United States Court of Appeals for the Ninth Circuit yang memberi kemenangan bagi Republik Indonesia dan negara-negara OPEC lainnya sebagai pihak terbanding dalam suatu perkara bandingan yang telah diajukan oleh International Association of Machinists and Aerospace Workers ('IAM) yang dalam taraf pertama telah diputus oleh Pengadilan District Court (United States District Court for the Central District of California) di Los Angeles. Keputusan dari District Court tahun 1979 yang juga memenangkan pihak OPEC dan negara-negara OPEC (termasuk Republik Indonesia) telah dikuatkan oleh keputusan bandingan dari US. Court of Appeals ini.
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBINAAN HUKUM
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Sebagaimana dinyatakan di muka, bahwa sisiologi hukum menyoroti hukum sebagai perilaku etis. Sebagaimana diketahui maka biasanya dibedakan antara perilaku belaka dengan perilaku etis (yang didasarkan pada hati nurani yang bersih). Perilaku etis mencakup perilaku dibidang kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Perilaku hukum dapat dibedakan antara perilaku yang teratur (ajeg) dengan perilaku yang unik. Perilaku hukum jelas harus dibedakan dengan perilaku lainnya, bagaimana menetapkan identitasnya.
KLAUSULA MOST-FAVOURED NATION DIDALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
Authors: Nitiatma Sulaiman
Published: July 2017

Suatu hal yang menarik dalam pembicaraan tentang klausula ini ialah dalam hubungannya dengan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian internasional. Konvensi ini tidak menyebutnya secara tegas dalam pasal-pasalnya, pada hal penggunaanya sudah demikian terkenal. Seakan-akan Konvensi Wina 1969 itu tidak mencampuri teknis penggunaan klausula tersebut. Meskipun demikian, jika Konvensi ini ditafsirkan sedemikian rupa, maka diantara pasal-pasal yang termuat didalamnya terdapat juga relevansinya dengan pengaturan penggunaan klausula MFN.
KAEDAH HUKUM THALWEG DALAM HUKUM LAUT
Authors: Sumardiman Adi
Published: July 2017

THALWEG adalah suatu rejim hukum tentang perbatasan di darat antara dua negara yang berdampingan, di mana perbatasan tersebut terletak di SUNGAI. Penggunaan suatu kaedah hukum bagi usaha penyelesaian suatu masalah memang memerlukan ketelitian, sebab meskipun persoalannya mirip, namun belum tentu bahwa kelengkapan daripada unsur-unsur, isi serta tujuan daripada persoalan yang hendak diselesaikan, cocok dengan unsur-unsur, isi dan tujuan yang mendasari terbentuknya kaedah hukum tersebut. Untuk sedikit mengenal beberapa unsur yang mendasari terbentuknya kaedah-kaedah Hukum Thalweg, sehingga dapat dipertimbangkan apakah kaedah hukum ini relevan untuk digunakan untuk penetapan Batas Landas Kontinen dalam Hukum Laut.
PENERTIBAN IKLAN FILM, WEWENANG S1APA ?
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Di bidang perfilman pun berlakulah hukum perniagaan itu. Si importir atau produser film nasional setelah barang ditangan berusaha melalui iklan-iklan surat kabar, poster-poster di gedung bioskop menyebar luaskan pemasaran filmnya. Berbagai cara dilakukan baik lukisan yang menyala dan gambar yang merangsang ataupun susunan kata-kata dengan gaya bahasa yang mudah dicerna. Betapa hebat pengaruhnya sampai menjerat orang tertentu sampai-sampai tidak dapat melepaskan diri, karena telah kecanduan, kalau tidak berkunjung kegedung komedi itu rasa-rasa dineraka, bukan sesuatu yang mustahil.
TESTAMEN YANG DIBUAT WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Dengan bertambahnya hubungan lalulintas internasional, dipermudahnya kepergian ke luar negeri, bagi warganegara Indonesia, terutama mereka yang telah berhasil dan telah memperoleh harta yang agak lumayan, lebih banyak kemungkinan untuk membuat surat-surat wasiat di luar negeri. Seorang warga negara Indonesia yang mempunyai banyak harta, baik di tempat tinggalnya di Jakarta maupun di Singapura di mana ia mempunyai usaha pula, telah membuat sebuah testamen sewaktu berada di Singapura. Hal ini dilakukannya pada tahun 1971 dan 2 tahun kemudian ia telah meninggal di tempat kediamannya di Jakarta. Timbul pertanyaan apakah seorang warganegara Indonesia dapat membuat suatu surat wasiat secara sah di luar negeri. Dan jika hal ini telah dilakukannya, syarat-syarat apakah saja yang perlu diperhatikan. Hal ini telah terjadi secara sungguh-sungguh dalam praktek. Oleh karena orang yang bersangkutan ini mempunyai isteri lebih dari satu yang masing-masing mempunyai anak-anak, timbullah sengketa mengenai warisan dari almarhum warganegara Indonesia tersebut. Dipersoalkan oleh anak-anak dari fihak isteri pertama, apakah testamen yang telah dibuat di Singapura oleh warganegara Indonesia itu, ayah mereka, adalah sah. Testamen bersangkutan telah dibuat dihadapan seorang Solicitor yang berpraktek di kota Singapura. Ternyata bahwa segala formalitas-formalitas yang telah berlaku di Singapura berkenaan dengan pembuatan testamen telah diperhatikan. Berdasarkan formalitas-formalitas yang berlaku di Singapura testamen itu sah adanya karena segala syarat yang tercantum dalam Wills Act Singapura telah terpenuhi.
SOSIALISASI HUKUM, SUATU KONSEPSI MENGENAI PENGEMBANGAN PENALARAN HUKUM
Authors: Soemitro Ronny Hanitijo
Published: July 2017

Ahli-ahli filsafat hukum sudah lama menaruh perhatian pada sifat hakekat dari kepatuhan terhadap hukum. Apakah yang merupakan dasar kerokhanian dari kekuatan mengikat Hukum? Apakah hukum itu menakutkan, sehingga orang menyesuaikan diri dengan hukum oleh karena takut pada akibat-akibat yang akan timbul karena tidak mematuhi hukum. Atau apakah hukum merupakan perwujudan tingkah laku yang mencerminkan aspirasi tertinggi dan mencerminkan dasar-dasar kerokhanian. Atau apakah hukum itu harus dipatuhi semata-mata karena hukum adalah hukum? Demikian pula para ahli ilmu jiwa sudah lama menaruh" perhatian pada masalah proses perkembangan jiwa anak-anak yaitu bagaimana mereka sampai mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Dari uraian tersebut di atas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa kedua pertanyaan yang dikemukakan merupakan bagian dari suatu masalah yang lebih luas yaitu mengenai sifat hakekat dari kepatuhan. Bagi kedua pertanyaan dimaksud dapat dicarikan jawaban-jawaban dengan melakukan suatu cara pendekatan terpadu.
PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN (dalam Mengiringi terbitnya Dasawarsa Lingkungan ke-II)
Authors: Danusaputro Munadjat
Published: July 2017

Untuk keperluan pembahasan. dan pengolahan pada taraf internasional-global, acara yang sama itu telah saya sajikan melalui forum UN Environment Programme (UNEP), bmk dalam sidang-sidangnya yang mandiri maupun dalam sidang-sidang konsultasinya dengan Negara atau Region lain, antara lain :"Study on the Legal Component of UNEP Regional Seas Programmes for the Protection and Development of the Marine Environmen", (doc. UNEP/WG. 52/4, 1980);"Indonesian Contribution and Suggestions", (to the Informal Inter-Governmental Consultation, Ottawa: 5-7 Nov. 1980; reintroduced to the Meeting of Developing Countries, Geneva: 7-8 Sept. 1981 & the Preparatory Committee of the Senior Level Meeting on Environmental Law, Geneva: 9-18 Sept. 1981; dan the Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law, Montevideo (Uruguay): 26 Oct. 6 Nov. 1981, (doc. UNEP/IG.28/Inf. 2,- 1981);"Marine Pollution Control and Prevention through Regional Arrangements in South-East Asia" — A Supplement to the Indonesian Contribution and Suggestions, (- idem- (b), di bawah kode: doc. UNEP/IG.28/Inf.4,- 1981 ).-sidang UNEP on Environmental Law, 1980 & 1981.
HUKUM LINGKUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT OLEH PEMDA DKI JAKARTA
Authors: Purba Zen Umar
Published: July 2017

Hukum Lingkungan (Hidup) bergerak dalam pengaturan keseimbangan akitivitas manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hukum lingkungan menata agar laut tidak lagi menjadi keranjang sampah; bahwa laut, seperti juga lingkungan hidup yang lain harus dilindungi, bukan saja untuk kepentingan perikanan, tapi juga untuk kegunaan lain: cagar alam, penyelidikan ilmiah, pelayaran, perminyakan dan Iain-lain. Dan bukan saja untuk Zamani, tapi anak cucu sebangsa setanah air. Hukum lingkungan seperti kata Prof. Rodgers adalah "law of planetary housekeeping".. Sebab lingkungan adalah rumah yang diciptakan di muka bumi untuk barang-barang hidup, sedangkan ekologi adalah "the science of planetary houskeeping. Jadi hukum lingkungan adalah kumpulan norma-norma mengikat menjaga alam.Dengan demikian hukum lingkungan tidak dimaksudkan untuk menyatakan perang buta terhadap fakta fakta yang muncul dalam dunia modern itu. Hukum lingkungan bersifat menyeluruh
SEKALI LAGI TENTANG PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
Authors: Attamimi Hamid S
Published: July 2017

Ketika pada 5 Juli 1959 kita bertekad kembah kepada UUD 1945 dan ketika pada 11 Maret 1966 kita bertekad melaksanakan UUS 1945 secara murni dan konsekuen, kita tidak menduga bahwa semua itu akan berjalan tidak mudah, tidak lancar, dan tidak tuntas. Ternyata pengaruh alam pikiran sistem pemerintahan perlementer yang tunasnya timbul sejak saat-saat negara ini baru dilahirkan dan mencapai puncak kesuburannya pada masa berlakunya UUDS 1950 tidak mudah sirna begitu saja. Bahkan disana-sini jejak UUDS 1950 masih nampak membekas dengan   kuatnya. Mungkinkah barangkali karena UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan mengatakan "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang     Dasar ini", lalu kemudian orang berkesimpulan bahwa juga sistem pemerintahan negara menurut UUDS 1950 masih langsung berlaku ?
PENANGANAN SENGKETA DI SEBUAH NAGARI MINANGKABAU SATU STUDI KASUS
Authors: Beckman Keebet Von Benda
Published: July 2017

pengadilan negeri merupakan suatu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa yang menyaingi lembaga-lembaga nagari, penafsiran pengadilan mengenai hukum adat telah menjadi dasar utama untuk menyelesaikan persengketaan di nagari. Dengan demikian, hubungan diantara lembaga-lembaga yang dapat menangani penyelesaian sengketa di Minangkabau serta kegiatan anggotanya sangat mempersulit pihak yang ingin mencari-cari forums. Sebaliknya, perbuatan mereka minim sekali pengaruhnya terhadap hubungan diantara lembaga-lembaga tersebut.
BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DAN USAHA-USAHA PENGORGANISASIANNYA : KE ARAH PELEMBAGAAN PARTISIPASI
Authors: Kusuma Mulyana W
Published: July 2017

Dari sudut pandangan para pemegang kekuasaan, organisasi-organisasi ini apabila dengan keserbanekaan asal-usul dan kebhinekaan aspirasi — tidak dianggap mengancam statusquo, bahkan dalam banyak hal mampu berfungsi melokalisasikan konflik struktural untuk tidak terangkat sebagai konflik politik skala nasional melainkan hanya di tingkat lokal, mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan hukum golongan disprivilese, bahkan membendung gejolak"sosial dan menciutkannya sebagai konflik hukum Organisasi-organisasi ini selama tidak menonjolkan dimensi politik yang bercorak opposan tetap diakui karena tidak mengganggu pelestarian proses budaya dan kekokohan struktur-struktur yang menguntungkan elite-elite yang berkuasa. Dari sudut pandangan produk pendidikan hukum, yakni para ahli hukum dan sarjana hukum, pengorganisasian bantuan hukum mempunyai banyak fungsi, antara lain sebagai mata rantai perjuangan menegakkan cita-cita negara hukum berikut nilai-nilai yang lazim melekat padanya seperti "penghormatan harkat martabat kemanusiaan", "persamaan di muka hukum", "due process of law" dan sebagainya
PERISTIWA TELUK SIDRA - BEBAN BERAT BAGI HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Gunawan Nasri
Published: July 2017

Untuk kesekian kalinya terbukti lagi bahwa hubungan internasional yang dilakukan oleh setiap negara tidak selalu mempunyai latar belakang kepentingan nasional yang sama. Perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara itu sering menimbulkan benturan-benturan, karena pada pokoknya masing-masing pihak hendak mempertahankan kepentingannya sendiri dan keadaan demikian ini dapat mengakibatkan persengketaan internasional. Adanya Hukum Internasional dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat internasional yang satu dengan anggota yang lain. Tulisan inipun berusaha menunjukkan beban yang dipikul oleh Hukum Internasional dalam mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat internasional, secara khusus dalam kaitannya dengan peristiwa Teluk Sidra antara dua negara, Libya dan AS. Hukum Internasional ditantang untuk memperlihatkan kemampuannya mengatasi konflik antara kedua negara tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP DELIK-DELIK EKONOMI
Authors: Abidin Zainal
Published: July 2017

tentang pertanggungjawaban pidana, maka baik mereka yang menganut pandangan monistis, maupun yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, sama berpendapat, bahwa untuk penjatuhan pidana adalah conditio sine qua non terbuktinya perbuatan aktif atau passif yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana serta pertanggungjawaban pidana. Kalau dahulu kala orang berpegang pada adagium Actus non facit reum nisi mens sit rea yang mensyaratkan "concurence of a wrongful act" dan "a wrongful intent" (Clark & Marshall, 1952 : 232-233) maka oleh karena perkembangan masyarakat tidak saja diperlukan adanya dolus atau kesengajaan, tetapi juga culpa lata (kealpaan dan kelalaian). Bahkan, terhadap delik-delik tertentu yang merupakan mala prohibita, di negara-negara Anglo Saxon dan Amerika Serikat, dikenal konsepsi apa yang dinamakan strict liability, di mana tidak diperlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik
PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA
Authors: Ichtijanto Ichtijanto
Published: July 2017

Islam sebagai agama mempunyai sistem hukum sendiri dan dalam sistem itu ada ketentuan tentang peradilan Agama. Pengadilan Agama sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu sampai kini memerlukan pengembangan terus. Pengadilan ini yang memutus dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menitik beratkan tugasnya pada kewajiban bermasyarakat (fardlu kifayah) dalam rangka berbangsa dan bernegara. Pengadilan Agama di Indonesia dalam masa pembangunan ini mendapat kesempatan untuk berkembang. Jumlah badan peradilan, personalia, sarana dan peraturan perundangannya perlu dikembangkan terus-menerus. Bidang Peradilan Agama pada Mahkamah Agung hendaknya segera dibentuk, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dan dengan kedudukan Hukum Agama, Peradilan Agama yang tepat dan wajar, diamalkanlah hukum dan peradilan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Authors: Daud Mohammad
Published: July 2017

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum Dilihat dari seri umurnya, yang tertua adalah Hukum Adat. Kemudian menyusul Hukum Islam dan Hukum Barat. Ketiga-tiganya mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Karena itu, sistem hukum di Indonesia disebut majemuk. Kedudukannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa melalui Hukum Adat, Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan Hukum Islam, sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain dari itu dapat pula dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbun dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN MASALAH PERKAWINAN CAMPURAN
Authors: Jafizham Tengku
Published: July 2017

Hukum Perkawinan Campuran sudah lama kita kenal, yaitu S. 1898 no. 158 Regeling op de gemengde huwelijken dan didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal-pasal 57 sampai dengan pasal 62. Tetapi yang dimintakan saya tulis adalah berlainan sekali dengan Undang-Undang yang tersebut di atas, Hukum Islam dan masaalah Perkawinan Campuran. Jadi bahan-bahannya tidak dicari dalam buku undang-undang, tetapi dicari dalam buku-buku dan kitab-kitab yang menulis tentang hukum Islam. Sedangkan dalam Qur'an dengan tegas dilarang orang Islam kawin dengan orang yang menyembah berhala
USAHA PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA
Authors: Thalib Sajuti
Published: July 2017

Dikemukakan pembahasan untuk cucu atau keturunan melalui anak perempuan yang dalam kewarisan patrilinial Syafi'i disebut dzul arhaam dan dalam kewarisan bilateral Hazairin disebut mawali itu. Hal tersebut berlaku juga bagi cucu melalui anak laki-laki dan sebagainya. Apabila jalan fikirar dan pengetahuan menurut hukum seperti di atas dapat diterima oleh masyarakat dan bersedia mempergunakannya untuk membaharui pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Sebagai bahan lebih lanjut baik pula rasanya di sini dicantumkan hasil suatu diskusi yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman/Bidang Pengkajian Hukum Islam dengan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Diskusi tersebut dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 1981 dan mengambil tema khusus tentang hukum kewarisan nasional.
HUKUM ISLAM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Authors: Teba Sudirman
Published: July 2017

Begitu besarnya pengaruh Islam di kalangan masyarakat hukum adat yang beragama Islam, sehingga dapat dika-takan bahwa hukum Islam tidak saja menggeser norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya, bahkan kelihatannya cenderung menghapus norma-norma sosial tersebut. Fenomena ini mulai terlihat sejak masuknya Islam hingga datangnya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda ke Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa pra-kolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian besar masyarakat hukum adat Indonesia
PERMASALAHAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL ( DALAM GARIS-GARIS BESAR)
Authors: Radhie Teuku Mohammad
Published: July 2017

Relevansi pembicaraan tentang pembangunan Hukum Nasional dalam tulisan ini terletak dalam kenyataan bahwa tujuan daripada usaha pembangunan hukum yang dilakukan dalam rangka pembangunan Nasional sekarang ini ialah suatu pembaharuan hukum yang menyeluruh kearah terciptanya suatu tata hukum nasional menggantikan tata hukum lama warisan masa lampau. Usaha pembaharuan hukum ini diperkirakan akan mempunyai pengaruh terhadap semua sub sistem hukum yang ada. Soal kedudukan hukum Islam dalam proses pembinaan Hukum Nasional dan prospek hukum Islam dalam tata hukum nasional yang akan datang tampaknya merupakan masalah-masalah yang sesungguhnya bagi para pengkaji serta peminat studi hukum Islam pada dewasa ini. Satu dan lain karena kedua hal tersebut menyangkut pertanyaan apakah peranan daripada hukum Islam dan proses pembinaan hukum nasional, dan pertanyaan apakah ada tempat bagi hukum Islam dalam tata hukum yang baru. Pertanyaan-pertanyaan ini timbul disebabkan oleh kecenderungan yang terlihat dalam politik hukum Penguasa Negara yang rnenuju kepada adanya kesatuan hukum dinegara kita.
KEDUDUKAN HUKUM PROFESSI KEDOKTERAN
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Tentu menjadi pertanyaan pula, apa perlu dibicarakan Kedudukan Hukum Professi Kedokteran dalam upaya meningkatkan serta mengefektifkan penghayatan dan pengamalan etik kedokteran itu? Itulah antara lain permasalahan yang akan dibicarakan. Patut ditekankan bagaimanapun baiknya tujuan yang akan dicapai dan di-wujudkan, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat yang modern ini, tidak boleh tidak harus ada pengaturan dan peraturan yang diterima dan diindahkan. Ketentuan tersebut berlaku pulalah dalam bidang professi dokter. Tidak dapat dihindarkan, demikian hukum yang berlaku, timbulnya kemajuan yang sangat pesat diberbagai bidang ilmu, kecuali membawa dan menciptakan kemajuan yang diharapkan, bukan tidak mustahil timbul akibat sampingan.
PENJARA DAN PEMASYARAKATAN ATAS DASAR REGLEMEN PENJARA
Authors: Sukemi Sukemi
Published: July 2017

Benarkah pendapat sebagian masyarakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini sebenarnya belum beranjak dari sistem maupun penyelenggaraarnya dengan lembaga itu ketika masih bernama "Penjara" atau "Rumah Penjara", jadi hanya namanya saja yang berubah. Kalau pendapat ini benar, ada tendensi bahwa sebagian terbesar kejahatan pada waktu ini dilakukan oleh residivis, karena para narapidana tidak mendapat pembinaan dan bimbingan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja normal di masyarakat, selama ia ditempatkan dalam kurungan. Penjara hanya merupakan tempat ia menjalani hukuman sebagai balasan dari tindakan pidananya di mana di tempat ini ia juga bertemu dan bergaul dengan narapidana lainnya, yang sebagian justru lebih keras sikapnya dan lebih lihai dalam melakukan kejahatan.
ANTARA POLISI, MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KAMTIBMAS
Authors: Nurjaya I Nyoman
Published: July 2017

Dalam kerangka pembangunan hukum di negeri ini, masalah kesadaran hukum merupakan faktor yang paling esensial. Karena itu pula, maka pembangunan di bidang hukum mengedepankan suatu maksud agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, disamping untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Pembangunan di bidang hukum yang d;maksud di atas, dapat di identifikasi sebagai pembangunan dengan cara "struktural' ' maupun "spiritual" Pembangunan hukum secara struktural terutama ditujukan pada peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum serta tertibnya fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya. Sedangkan pembangunan hukum secara spiritual terutama ditujukan pada peningkatan kemampuan serta kewibawaan penegak hukum, dan juga penyuluhan serta pendidikan hukum pada masyarakat
PERANAN HUKUM AGRARIA DALAM USAHA MEMBANTU MENGATASI KEPADATAN PENDUDUK
Authors: Siahaan Siahaan
Published: July 2017

Kebijaksanaan hukum yang penulis maksudkan di sini ialah dalam arti gerak tanggap hukum untuk membantu mengatasi masalah kependudukan dari segi hukum agrarianya saja. Jadi tidak lebih daripada sekedar peranan hukum sebagai sarana ketertiban masyarakat untuk mengatur penataan tanah itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama pertimbangan keadilan atau pemerataan. Sebab sebagaimana telah penulis singgung di atas, masalah tanah sebagai pemukiman dan sebagai sumber penghidupan tidak hanya selesai diatasi dengan pendekatan-pendekatan ilmiah kependudukan, ekonomi, ekologi atau sosiologi, tetapi juga dengan perangkat-perangkat hukum. Lebih penting lagi artinya mengingat perkembangan yang terakhir ini bahwa fungsi hukum bukan hanya lagi bertumpu pada tugas sebagai sarana ketertiban tetapi juga sebagai pengarah pada kegiatan pembangunan yang dicita-citakan.
PERMASALAHAN PENAHANAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA YANG BARU
Authors: Triatmodjo Soedibjo
Published: July 2017

Salah satu masalah yang menarik di dalam KUHP adalah ketentuan mengenai lembaga Penahanan, dimana pada masa berlakunya HIR lebih dikenal dengan nama penahanan sementara (voorlopige aanhouding). Nampaknya masalah penahanan masih akan tetap aktuil untuk dibicarakan, karena lembaga tersebut sangat menyangkut masalah hak azasi seseorang yang untuk waktu tertentu terpaksa dirampas. Memang lembaga ini bersifat kontraversial, karena disatu fihak menganggap penting lembaga penahanan dimana dalam pelaksanaannya terpaksa hak azasi seseorang dirampas, sedangkan dilain fihak hukum harus selalu memperhatikan dan menghormati hak azasi seseorang. Hal inilah yang banyak mengundang para teoritisi maupun praktisi hukum membicarakan pelaksanaan lembaga tersebut sejak pada masa penjajahan Belanda dulu, maupun pada saat ini terutama sejak dasawarsa 60-an di mana masalah penahanan telah menjadi masalah bangsa-bangsa di dunia
SEGI HUKUM DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Di dalam membicarakan segi hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup, masalahnya akan berkisar pada usaha manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dengan mempergunakan hukum sebagai sarananya. Kiranya jelas bahwa masalah tersebut bersegi banyak, baik dari sudut hukumnya maupun pencemaran, oleh karena hal itu menyangkut lingkungan hidup yang sedemikian luasnya. Oleh karena itu, maka mungkin ada manfaatnya untuk menelaah masalah ini secara interdisipliner. Dalam hal ini, maka akan banyak di pergunakan analisa secara yuridis dan sosiologis, yang masing-masing menggambarkan "dan Sollen" dan "das Sein".
TANGGUNG JAWAB PIDANA DAN PERDATA SEORANG DOKTER
Authors: Lim Lim
Published: July 2017

Uraian saya ini makanya terbatas pada masalah tanggung jawab pidana dan perdata seorang dokter terhadap pasiennya. Dalam batas itu saya juga tidak berpretensi bahwa tulisan ini sudah dengan lengkap menguraikan persoalan itu, yang dalam sebuah artikel di harian umum tidaklah mungkin dilakukan. Terlebih dahulu ingin saya tekankan di sini bahwa tugas seorang dokter sebagai abdi masyarakat adalah tugas yang mulia yang mempunyai risiko yang bertujuan memulihkan kesehatan pasiennya. Kasus dr. Setyaningrum di Jawa Tengah nampak benar menimbulkan reaksi-reaksi baik dari kalangan dokter-dokter maupun dari sarjana-sarjana hukum. Sebaiknya diperhatikan reaksi-reaksi yang positif (yang bersifat membangun) saja.
PENGESAHAN/RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL “DIATUR” OLEH KONVENSI KETATANEGARAAN
Authors: Attamimi Hamid
Published: July 2017

perjanjian-perjanjian internasional yang mengandung materi soal-soal politik atau soal-soal yang dap at mempengaruhi haluan politik luar negeri, atau ikatan-katan internasional yang demikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri, ataupun soal-soal yang menurut UUD 1945 atau sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-undang ("perjanjian"); dan perjanjian-perjanjian internasional yang mengandung materi lainnya dan yang lazim menggunakan bentuk "agreement" ("persetujuan").
BEBERAPA KONSEPSI BARU DALAM KONVENSI HUKUM LAUT YANG BERKAITAN ERAT DENGAN KEPENTINGAN INDONESIA
Authors: Purba Zen Umar
Published: July 2017

Perangkat hukum laut yang ada sebelumnya, dirasakan tidak lagi dapat mendukung kebutuhan umat manusia yang kian meningkat. Hal ini kentara dari bermunculannya beberapa pandangan baru dalam bidang yang merupakan cabang hukum internasional ini - baik yang murni merupakan konsepsi baru, maupun yang merupakan pembaharuan dari norma-norma yang sudah ada. Faktor-faktor yang mendorong munculnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern itu terutama adalah kemajuan teknologi yang pesat. Kedua, makin padatnya penduduk berbarengan dengan terbatasnya daya dukung sumber daya alam yang dibutuhkan. Ketiga, tidak jelasnya perumusan beberapa konsepsi tertentu dalam perangkat hukum laut internasional. Artikel ini akan menyajikan konsepsi-konsepsi baru tersebut yang muncul dalam Konperensi, dan kemudian terangkat dalam Konvensi, sejauh hal-hal itu berkaitan erat dengan kepentingan Indonesia.
KONSTITUSI DASAR” PERHIMPUNAN REGIONAL ASEAN
Authors: ULA Mutammimul
Published: July 2017

ASEAN adalah perhimpunan Regional dari negara-negara merdeka di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok. 8 Agustus 1967 berdasarkan suatu deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Timbulnya ASEAN sebagai sebuah perhimpunan regional (regional cooperation) sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter) yang menyangkut tentang "regional arrangement", khususnya pasal 33, 52, 53 dan 54. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan landasan hukum bagi berbagai organisasi internasional regional, termasuk di dalamnya organisasi regional ASEAN
PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN HAKIM DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Dalam Konvensi tentang Choice of Court Den Haag 1965 ini telah ditentukan bahwa negara peserta terikat pada perjanjian para pihak untuk menentukan sendiri Pengadilan yang mereka kehendaki itu. Dalam Pasal 5 dari Konvensi tersebut dinyatakan, bahwa kecuali apabila para pihak telah menentukan lain, maka hanya Pengadilan yang pilih sajalah yang akan mempunyai wewenang. Forum yang dipilih akan tetapi bebas untuk menolak jurisdiksi jika ia mempunyai bukti bahwa forum dari negara peserta lainnya adalah yang berwenang, oleh karena menurut hukum intern dari negara yang forumnya dikesampingkan, para pihak tidak mampu, berdasarkan materi bersangkutan, untuk mengadakan persetujuan tentang penyampingan jurisdiksi Court dari negara bersangkutan itu. Ini dapat dibaca dalam pasal 6 sub 2 Konvensi bersangkutan.
MASALAH PENGUNGSI DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK
Authors: Suwardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Dalam pengertian sehari-hari maka istilah "pengungsi" dipakai untuk menunjukkan orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk menuju ke tempat yang aman. Mereka terpaksa meninggalkan tempat kediamannya disebabkan karena, bencana alam, karena bencana yang disebabkan oleh manusia (misalnya : gangguan keamanan, sengketa senjata, alasan-alasan politik). Perbedaan alasan yang menyebabkan seseorang menjadi pengungsi ini menyebabkan perbedaan dalam kebutuhan pertolongan. Bagi pengungsi yang disebabkan karena bencana alam, maka bantuan pertolongan yang dibutuhkan adalah bantuan sementara sampai mereka dapat hidup sendiri. Sedang pengungsi yang disebabkan karena perbuatan manusia, mereka selain membtuhkan pertolongan (relief), bantuan (assistance) juga perlindungan (protection). Perlindungan itu bisa dalam bentuk : pemberian suaka (asylum), jaminan untuk tidak dikembalikan ke negara asal mereka (non refoulment), pengiriman kembali ke negara asal (repatriation) bila mereka menyetujuinya, penempatan pada negara lain yang mau menerimanya (resettlement).
PERANAN PENGADILAN DIDALAM SISTIM-KODIFIKASI
Authors: Ali Achmad
Published: July 2017

Seperti pengertian-pengertian hukum merupakan unsur-unsur daripada peraturan-peraturan hukum, maka peraturan-peraturan hukum inilah merupakan unsur-unsur daripada sistim hukum. Adalah menjadi kewajiban ilmu hukum untuk secara tertib menyusun unsur-unsur ini menurut azas-azas yang dianut oleh masing-masing unsur dalam suatu sistimatik yang sempurna." Dari pengertian di atas, dapatlah kita lihat bahwa unsur yang terpenting dari sistim-hukum adalah "peraturan-peraturan hukum" dimana peraturan-peraturan hukum dalam arti luas. Tulisan ini menyoroti khusus mengenai sistim kodifikasi, tetapi untuk dapat memperoleh pengertian yang memadai tentang sistim-kodifikasi itu sendiri, mau tak mau kitapun harus membandingkannya dengan sistim Common-Law.
PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
Authors: Sumantri Arie Sukanti
Published: July 2017

Berlawanan dengan apa yang menjadi tujuan utamanya kebijaksanaan ini justru membawa akibat buruk bagi, kelancaran penanaman modal asing khususnya disub-sektor perkebunan. Banyak kritik dan keluhan yang dilontarkan sejak diperlakukannya Kepres 23/1980 tersebut, baik yang datangnya dari para investor, praktisi hukum maupun bankir/kreditor. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah benar Kepres 23/1980 menghambat kelancaran penanaman modal asing khususnya di sub-sektor perkebunan, serta sejauh mana hambatan tersebut dirasakan oleh para investor asing yang berminat untuk menanamkan modalnya disub-sektor tersebut ? Uraian dibawah ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah Kepres 23/ 1980.
APA DAN BAGAIMANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Authors: Mulyadi Kuneng
Published: July 2017

Dalam penulisan artikel ini dimaksudkan adalah berusaha untuk menggambarkan Berita negara Republik Indonesia, apa isi terbitan Pemerintah yang Berita Negara ini. Hal ini perlu diketahui oleh karena Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, adagium yang menyatakan, bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya hukum, Adagium ini dilain pihak menunjuk pada arti penting daripada fungsi dan kedudukan pengumuman serta pengundangan secara effektif sesuatu peraturan hukum. Hal pengumuman dan pengundangan ini tidak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1945.
BEBERAPA CATATAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGATURAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Authors: Hutagalung Mura P
Published: July 2017

Mengingat akan pentingnya masalah perwakafan tanah milik ini, maka Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering juga disebut dengan UUPA telah memberikan jaminan khusus akan masalah ini didalam pasal 49 ayat 3 yang berbunyi bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sejak diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960, Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh pasal 49 ayat 3 UUPA tersebut baru dapat dikeluarkan setelah tujuhbelas tahun kemudian yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 (L.N. 1977 No. 38) tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
TENTANG KEDUDUKAN TANAH TONGKONAN DALAM HUKUM TANAH POSITIF
Authors: Soedarso Prabowo
Published: July 2017

Sebagai lembaga kemasyarakatan, tongkonan mempunyai fungsi sebagai tempat pembentukan dan pembinaan kesatuan dan persatuan, yang merupakan ciri khas kebudayaan orang Toraja. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dalam usaha untuk melakukan inventarisasi kebudayaan daerah demi pembinaan kebudayaan Nasional (Sahriah Muhammading, 1977 :2). Sebahagian terbesar wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Roraja merupakan daerah pedesaan, dan mata pencaharian yang utama penduduk pada sektor pertanian. Karenanya, kebutuhan akan tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi penduduk di daerah ini. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, volume sengketa tanah semakin meningkat pula, baik terhadap tanah hak individual maupun tanah hak tongkonan. Sebab itu kedudukan tongkonan akhir-akhir ini dikhawatirkan, terutama yang menyangkut tentang penguasaan tanahnya.
MASALAH JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI - KEMBALI
Authors: Soedja Soetarno
Published: July 2017

LEMBAGA Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 3, Titel 5 Bab IV. Hak untuk membeli kembali ini timbul karena adanya perjanjian (beding), bahwa si-penjual dapat membeli kembali barangnya dari si-pembeli dengan harga semua dan dengan membayar sejumlah uang ganti rugi sebagimana diatur dalam pasal 1532 KUHPdt. Lembaga tersebut diatas diciptakan, agar supaya seseorang karena keadaan terpaksa membutuhkan uang, harus menjual harta/barangnya. Dengan kemungkinan bila kelak keadaan mengizinkannya, maka ia dapat membeli kembali barang yang ia sangat sayangi itu. Maksud dari pembuat Undang-Undang adalah baik, akan tetapi dalam praktek sering timbul kebalikannya dan timbul permasalahan. Sering terjadi, bahwa si-penjual menemui kesulitan untuk menggunakan hak membeli kembali itu, karena si-pembeli menghindar untuk berjumpa dengan si-penjual dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan itu, dan baru muncul jika jangka waktu itu telah lewat. Atau si-pembeli terang-terangan mengatakan bahwa jual beli itu adalah jual beli lepas.
ATURAN-ATURAN CARA PENGOLAHAN SAWAH BESERTA LATAR BELAKANGNYA PADA MASYARAKAT SAMIN
Authors: Sardjito Sardjito
Published: July 2017

Masalah pemilikan tanah di pedesaan tampaknya semakin rumit. Suatu gejala umum yang kini muncul di daerah pedesaan, adalah orang-orang yang semula bermukim di daerah perkotaan menyerbu masuk ke desa-desa melalui pemilikan tanah. Mereka tampaknya melihat pemilikan tanah di daerah pedesaan sebagai suatu alternatif untuk berinventasi bagi masa depannya. Bagi penduduk pedesaan tawaran yang diberikan kepada mereka untuk menjual tanahnya dengan harga yang relatif tinggi, cukup menggiurkan. Penduduk desa menjual tanahnya tanpa tahu kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang menyangkut nasibnya sebagai petani di kemudian hari.
MAYORITAS VERSUS MINORITAS DI DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS
Authors: Lubis Timbul Thomas
Published: July 2017

Adalah merupakan kejadian yang biasa apabila di antara para pemegang saham di dalam suatu perseroan terjadi pertikaian mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan perseroan. Kiranya dalam hal ini tidak perlu dibedakan apakah perseroan tersebut didirikan adalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau hanya suatu perseroan terbatas biasa yang tidak menikmati fasilitas sebagaimana diatur di dalam peraturan PMA/PMDN. Pertikaian di antara para pemegang saham misalnya dapat terjadi mengenai pengangkutan atau pemberhentian Direksi atau Komisaris perseroan. Inilah yang dimaksudkan dengan penindasan golongan mayoritas ini menjadi lebih mudah dilakukan setelah adanya perubahan terhadap Pasal 54 KUHD, yang membuka kemungkinan setiap helai saham untuk memiliki satu suara dalam perseroan
KEDUDUKAN BEPEKA DALAM COMPTABEL RECHTSPRAAK
Authors: Atmadja Arifin Soeria
Published: July 2017

Sudah merupakan communis opinio doctorum bahwa hukum perbendaharaan adalah merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Oleh karena itu hukum perbendaharaan (negara) sering juga disebut "comptabel administratiefrecht" atau "Hukum administrasi perbendaharaan "yang oleh B.J.F. Steinmetz dalam bukunya “Handboek der Nederlandsche Overheidsfinancien” dikatakan sebagai seperangkat ketentuan yang mangatur "de administratieve techniek". Demikian pula E. Utrecht dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia" mengemukakan bahwa pertanggung jawaban keuangan dari pejabat diselidiki oleh suatu bagian istimewa dari hukum administrasi negara, yaitu bagian yang terkenal dengan nama hukum administrasi perbendaharaan (comptabel adminhtratie frecht), yang meliputi peraturan-peraturan tentang keuangan negara dan posisi kekayaan (vermogen) lain dari negara. Selanjutnya pada tahun 1951, oleh Dewan Pengawas Keuangan dalam Notanya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perbendaharaan" itu adalah "satu himpunan peraturan-peraturan yang mengendalikan baik azas-azas maupun pelaksanaannya hal pengurusan, penanggung-jawaban dan keuangan Negeri."
SUATU TINJAUAN TENTANG EKSISTENSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
Authors: Ruhulessin Ruhulessin
Published: July 2017

Dalam tulisan ini ditinjau bagaimana eksistensi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang tugasnya mengurus penagihan piutang negara, sebagaimana diatur dalam Perpu No. 49Tahun 1960. Perlu diketahui bahwa piutang negara itu ada yang terjadi karena undang-undang dan ada juga yang terjadi karena suatu perjanjian, di mana dalam tulisan ini saya akan membatasi ruang lingkup hanya pada piutang negara yang terjadi karena suatu perjanjian, dalam hal ini piutang negara yang terjadi dari perjanjian kredit bank. Perjanjian kredit bank ini merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai pemberi kredit dengan penerima kredit (baik perorangan maupun badan hukum). Bilamana penerima kredit/debitur tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi, sehingga kredit bank tersebut dinyatakan macet, maka berdasarkan Perpu tersebut diatas pengurusannya diserahkan kepada PUPN.
AKIBAT YURIDIS DARI SUATU PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
Authors: Ramulyo Muhammad Idris
Published: July 2017

Tentang perkawinan dibawah tangan, mungkin ada yang berasumsi bahwa yang dipersoalkan adalah : "hidup bersama tanpa nikah" yang sering diberitakan dalam media pers, baik itu majalah maupun surat kabar, seperti lazimnya telah merupakan mode masa kini di Eropah, lebih konkrit lagi di Swedia. Dimana para remaja (putra/putri) melakukan observasi (menjajaki) sampai seberapa jauh diantara mereka terdapat persesuaian paham baik ideal maupun praktis dalam membina rumah tangga yang harmonis kelak. Untuk itu mereka melakukan froof marriage (kawin percobaan), dalam jangka waktu tertentu (samenleven). Bila ternyata diantara mereka dalam jangka waktu tertentu itu, baik dalam soal kesukaan (hobby) pribadi maupun dalam masalah sexual, terdapat keserasian atau persesuaian paham maka hubungan mereka secara formal ditingkatkan dalam ikatan perkawinan, Bila tidak, mereka mencoba lagi dengan pasangan yang lain dan seterusny dan seterusnya. Peningkatan dalam hubungan perkawinan yang formal ini, apabila dalam jangka waktu tertentu itu siwanita dapat melahirkan seorang atau sekurang-kurangnya telah hamil.
SEGI-SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM MASALAH PERJANJIAN LISENSI
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Perjanjian-perjanjian lisensi yang mencakup pemberiari hak untuk memakai merk-merk dagang atau patent-patent yang terkenal dan "technical know-how"-nya sering terjadi dalam praktek perdagangan intemasional. Produsen dari negara-negara industrialis yang maju hendak memasarkan barang-barang dengan merk-merk dan patent-patent yang kenamaan itu dipasaran negara-negara berkembang (developing contries). Seringkali terdapat halangan-halangan di negara-negara berkembang ini untuk usaha secara langsung dari para pihak industrialis dan produsen asing. Barang-barang bersangkutan harus diproduksi secara lokal, untuk memajukan industri dan ekonomi dari negara-negara yang sedang berkembang ini dan membuka lapangan kerja baru. Maka seringkali yang dipakai adalah bentuk perjanjian lisensi. Para industrialis dari negara-negara maju memberikan lisensi (licensor) kepada usahawan-usahawan dari negara-negara berkembang (licensee).
PENGANGKATAN ANAK
Authors: Thalib Sajuti
Published: July 2017

Pendekatan pembicaraan disini akan lebih banyak dari segi Hukum Islam terbanding dari sudut hukum lainnya, umpama Hukum Adat atau Hukum Perdata biasa (yang dimaksudkan ialah Hukum Perdata berasal dari pemerintah yang berkuasa sebelum masa kemerdekaan). Hal tersebut sengaja dilakukan dengan maksud memberikan penekanan bahwa Hukum Islam tidak menghambat adanya lembaga pengangkatan anak bahkan menyokongnya. Menurut urutannya Hukum Islam itu selalu berkembang, Undang-undang dan ketentuan lainnya yang sudah ada, Waktunya untuk menyusun Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak.
POSISI KOTA ADMINISTRATIF (Tinjauan dari sudut Hukum Administrasi Negara)
Authors: Sumantri Sumantri
Published: July 2017

Kota pada dasarnya memerlukan beberapa kondisi, yakni: pembagian kerja dalam spesialisasi yang jelas, organisasi sosial iebih berdasarkan pekerjaan, lembaga pemerintahan berdasarkan tentorial, mempunyai sarana komunikasi dan dokumentasi serta berteknologi rasionil. Pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi mempunyai berbagai pengaruh terhadap perkembangan masyarakat yang menjadikan masyarakat selalu berubah, tanpa dibarengi hukum yang ketat. Perubahan tersebut memungkinkan terjelmanya pusat-pusat kehidupan baru dalam satuan teritorial yang lebih berorientasi pada bidang non-Agraria dan menjadi bercorak kekotaan oleh karena itu sejarah kota dipengaruhi oleh ekologi sosial, dan melahirkan birokrasi baru guna menampung aktivitas penduduknya, walaupun tidak tergantung pada besarnya jumlah penduduk. Berpola pada azas dekonsentrasi, tentorial nasional suatu negara terbagi-bagi menjadi wilayah Administratif yang di Indonesia disebut Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, disamping itu ada pula yang disebut kota Administratif.
BANTUAN HUKUM SEBAGAI SARANA MENANGGULANGI MASALAH KEMISKINAN STRUKTURAL
Authors: Abdurahman Abdurahman
Published: July 2017

Masalah tentang kemiskinan sudah banyak dikaji orang. Dalam mengkaji masalah kemiskinan di Negara-negara Asia Selatan dan Tenggara Ajit Chose dan Keith Griffin menyatakan bahwa kemiskinan di negara-negara tersebut adalah berarti kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang elementer dan lain-lain. Selain itu banyak pula dibuat rumusan tentang kemiskinan ini. Akan tetapi menurut Clerence. J. Dias siapa yang dimasukkan dalam golongan orang miskin selalu memiliki karekteristik yang sama yaitu bahwa mereka sama sekali tidak menguasai harta kekayaan ataupun jasa-jasa pelayanan.
BEBERAPA ASPEK HUKUM DARI PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUTOR
Authors: Soebagjo Felix Oentoeng
Published: July 2017

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perjanjian keagenan akan diberlakukan ketentuan-ketentuan dari pemberian kuasa, ditambah dengan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner dan peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan kemudian. Bagi perjanjian distributor, walau sebenarnya ada ketentuan KUHPer yang dapat menampungnya, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tak bernama, namun sering kali ketentuan tersebut memberikan pengaturan dengan memuaskan. Dalam praktek, disamping ketentuan-ketentuan yang kemudian dikeluarkan oleh beberapa departemen tennis, para pihak dalam membuat perjanjian keagenan dan/atau distributor mereka biasanya mendasarkan pada azas kebebasan ber- kontrak sebagaimana dianut oleh KUHPer.
KAJIAN RINGKAS TERHADAP PERANAN HUKUM PEMBUKT1AN PERDATA
Authors: Nurjaya I Nyoman
Published: July 2017

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapat berlangsung secara diam-diam antara warga masyarakat, tanpa bantuan atau turun tangan pejabat resmi pemerintah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa setiap orang dengan sadar atau mungkin sering tanpa disadari, setiap hari melaksanakan hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum materiil, maka ada orang yang merasa dirugikan. Dalam kenyataan seperti ini, disatu pihak, orang yang merasa dirugikan tentu membutuhkan perlindungan hukum dan dilain pihak,hukum perdata materiil sebagai sarana perlindungan manusia, yang dilanggar itu pun harus ditegakkan. Untuk ini, diperlukan "hukuman perdata formal atau hukum acara perdata" (objective law), sebagai rangkaian dari hukum perdata itu sendiri, untuk menegakkan hukum materiil perdata ini. Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Dengan demikian, ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti dalam hukum perdata materiil, melainkan melaksanakan dan menegakkan kaidah hukum perdata materiil, dalam hal adanya tuntutan hak yang konkrit untuk melindungi hak perseorangan, melalui lembaga pengadilan
TENTANG LEMBAGA KEPUTUSAN (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)
Authors: Karnen Partono
Published: July 2017

Arti daripada lembaga "Keputusan Uitvoerbaar bij voorraad" intinya adalah bahwa Putusan Pengadilan itu dapat segera dilaksanakan setelah di ucapkan, walaupun ada perlawanan atau banding dan rumusan amar Putusannya biasanya adalah :"Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan atau banding".Secara a contrario ketentuan yang sedemikian ini dapat diartikan bahwa Putusan-putusan Hakim tidak dapat dijalankan sebelum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pula bahwa upaya hukum banding menghalangi dijalankannya segera putusan Pengadilan itu. Sebenarnya didalam H.I.R. tidak ada ketentuan apapun — sepanjang mengenai Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dijalankan apabila ada pihak yang mengajukan perlawanan, banding atau kasasi. Namun demikian sudah menjadi pendapat umum bahwa Putusan Pengadilan baru dapat dijalankan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik karena adanya Putusan Pengadilan dalam instansi terakhir ataupun pihak-pihak yang berkepentingan tidak menggunakan hanya untuk mengajukan perlawanan, banding atau kasasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Didalam menyusun perundang-undangan keselamatan lalu lintas jalan raya yang mendatang, maka substansi dari perundang-undangan tersebut haruslah diberikan atau disusun oleh kalangan yang ahli dan berwenang dalam masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya. Kalangan itulah yang paling tahu dan memahami, serta membuat predikasi-predikasi secara ilmiah dan teknologis. Kalangan hukum bertugas untuk merangkumnya didalam kaedah hukum, yang apabila perlu disertai dengan pelbagai sanksi perdata, administratif ataupun pidana. Dari sudut ilmu-ilmu hukum yang mencakup dogmatik hukum maupun ilmu kenyataan terdapat pula unsur-unsur atau pokok yang dianggap penting untuk diatur