bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Results of RT-PCR test for the presence of SARS-CoV-2 in multiple organs of post-COVID patients who died from causes other than COVID-19
Authors:   N.V.Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation, Petrikov S.S. ,   M.F.Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute, Moscow, Russian Federation, Godkov M.A. ,   N.V.Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation,   Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow Russian Federation, Kanibolotsky A.A. ,   N.V.Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation,   Research Institute of Health Care Organization and Medical Management, Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation, Dyakun N.S. ,   N.V.Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation, Shabanov A.K. ,   N.V.Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation, Kulabukhov V.V. ,   N.V.Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation,   M.F.Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute, Moscow, Russian Federation, Leinsoo A.T. ,   N.V.Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation, Bazhenov A.I. ,   N.V.Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation
Published: April 2022

The aim of this research work was to study the ability of SARS-CoV-2 to persist in multiple organs of people who have recovered from COVID-19. For this purpose, autopsy material was used from patients with a history of COVID-19 who died from causes unrelated to a new coronavirus infection. Autopsy material collected from 11 different organs was analyzed for the presence of SARS-CoV-2 RNA using real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). Among the organs tested, SARS-CoV-2 RNA persisted longest in the bronchi and lungs. Thus, in both patients tested positive more than 100 days after recovery, SARS-CoV-2 RNA was detected only in the bronchi and lungs. On the contrary, the shorter the recovery time was, the more organs were found to have SARS-Cov-2 RNA. SARS-CoV-2 RNA was most frequently detected in biomaterials of deceased people over 80 years of age, which may indicate a longer period of virus elimination in the elderly. No correlation between the distribution of SARS-CoV-2 across organs and the age of patients could be detected, but it was shown that SARS-CoV-2 persisted in more organs in males after recovery. In females, SARS-CoV-2 RNA was found predominantly in the bronchi and lungs. Key words: SARS-CoV-2, autopsy material, real-time polymerase chain reaction
PENGGUNAAN PRINSIP INTERGENERATIONAL EQUITY DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN DI TEMPAT WISATA DARI KEKEJAMAN
Authors: Christianti Johana Ake
Published: April 2022

Good animal welfare occurs when the health, nutrition, behavior, environmental and psychological needs of animals are met. However, the captivity of wild animals by tourist attractions is often not able to meet the needs of these animals. In addition, the exhibition and training of wildlife by tourist sites is carried out through a process that results in unnecessary suffering. This legal research aims to analyze the legal protection of animal welfare from cruelty in tourist attractions based on the principle of Intergenerational Equity and to analyze the application of these principles in tourist attractions to the national laws of several countries (Indonesia and United Kingdom) in protecting animal welfare from cruelty. The results of this legal research show that: First, protection under existing international agreements has not been able to protect animal welfare from cruelty to the maximum, while the pure use of the principle of Intergenerational Equity cannot be the only source of international law to protect

animal welfare, especially in places travel. Second, Indonesian national law applies this principle more to animal welfare laws than national law of the United Kingdom does.
KEPATUHAN HUKUM REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO TERHADAP CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) ATAS PERLINDUNGAN POHON TROPIS AFRORMOSIA
Authors: Salsabila Masyitha
Published: April 2022

Trees are forest products whose number continues to decrease over time due to fulfilling human needs to sustain their lives. Continuous deforestation can threaten and destabilize ecosystems on earth, which leads to international environmental issues that have yet to be resolved. The purpose of this legal research was to determine the legal compliance of the Democratic Republic of the Congo (DRC) towards regulations by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) for the protection of the tropical Afromosia tree and the steps that the DRC should undertake in maintaining the existence of the Afromosia tree which is now endangered from extinction. This study is normative legal research with a statute and case approach and analyzed through inductive analysis techniques. Make use of indicators from the international legal compliance theory by Andrew T. Guzman, namely the model of rational and self-interested states theory, the results of the study show that the DRC has a low level of legal compliance with the provisions of the CITES convention related to the protection of Afrormosia trees.
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 2628 K/Pid.Sus/2016 TENTANG FAKTUR PAJAK FIKTIF
Authors: Adi Nugraha & Edy Herdyanto Al-Arthur Evan
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam tindak pidana perpajakan tentang faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif merupakan sebuah faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,atau apabila diterbitkann oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling berhubungan untuk ditarik konklusi

Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, serta mengetahui Bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Serta memutuskan Terdakwa bersalah telah meembuat faktur pajak fiktif dan wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Faktur Pajak Fiktif, Tindak Pidana Perpajakan
KEWENANGAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM MENETAPKAN SAH ATAU TIDAKNYA STATUS TERSANGKA KASUS KORUPSI DI SIDANG PRAPERADILAN
Authors: Nugroho Hernawan Satrio
Published: April 2022

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai apakah lembaga pengadilan dapat menetapkan sah atau tidaknya status Tersangka kasus korupsi di sidang Praperadilan, Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah Sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada yang ditolak dan ada yang diterima sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Praperadilan yang menolak penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan adalah karena ketentuan mengenai kewenangan praperadilan telah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 Butir 10 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak boleh diintepretasikan lain dari yang tertulis. Putusan Praperadilan yang menerima penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan menganggap bahwa penetapan tersangka adalah hasil dari proses penyidikan, oleh karena ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP tidak mengatur dan melarang, maka dilakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan memasukkan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan.

Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan status Tersangka, Kewenangan Lembaga Pengadilan.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
Authors: Wibowo &  Zakki Adlhiyati Intan Setiyo
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskripstif. Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia mengalami beberapa hambatan yaitu berupa tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran putusan arbitase internasional dan jangka waktu penetapan eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menyebabkan penundaan eksekusi dan mempersulit pihak lawan dalam melakukan upaya hukum, selain itu, tidak adanya batasan mengenai makna ketertiban umum menyebabkan perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Problematika Pelaksanaan Arbitrase Internasional, Jangka Waktu, Ketertiban Umum
ANALISIS PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA MELAKUKAN KEKERASAN BERSAMA TERHADAP ORANG DAN BARANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 59K/PID/ 2017)
Authors: Murbarani, Thanisa Shifa
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perlunya koreksi putusan judex factie berkenaan dengan pemeriksaan terdakwa pada kasus Nomor 59K/PID/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa Hakim judex factie tidak menerapkan peraturan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa Iwan Safe’i. Putusan judex factie menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa hanya karena Terdakwa tidak melakukan kejadian tersebut secara fisik. Terdakwa Iwan Safe’i merupakan orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Didasarkan pada Pasal 55 KUHP, maka Terdakwa termasuk ke dalam tindakan yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen), sehingga Terdakwa dapat dipidana layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pengrusakan sesuai ketentuan Pasal 170 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

Kata Kunci : Judex Facti, Putusan Bebas, Kekerasaan
TELAAH KONSEPSI PENISTAAN AGAMA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS MELIANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)
Authors: Aulia Gendis Nissa
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsepsi penistaan agama terhadap penegakan hukum kasus Meliana yang mengeluhkan suara adzan di masjid yang merupakan Terdakwa dalam perkara penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui apa yang dicakup dalam konsepsi penistaan agama dan bagaimana konsepsi penistaan agama terhadap penegakan hukum kasus Meliana. Dalam pembahasan, penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan dan alat bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Meliana.
Kata Kunci: Penistaan Agama, Penegakan Hukum, Pasal 156a KUHP
ABSTRACT
This research aims to find out how the conception of religious sacrilege against law enforcement the case of Meliana who complained about the sound of adzan at the mosque which was the defendant in the case of religious sacrilege in Medan District Court Verdict Number: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. The type of research used in this research is law of normative research. As for the next study is to find out what is covered in the conception of religious sacrilege and how conception of religious sacrilege against law enforcement the case of Meliana. In the discussion, the author argues that the decision of a Medan District Court Verdict Number: 1612/Pid.b/2018/PN.Mdn was less attentive to values of justice and evidence presented has not been strong enough to prove the fault of the defendant Meliana.
Keywords: Religious Sacrilege, Law Enforcement, Article 156a Criminal Code
KAJIAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/Pid.Sus/2016)
Authors: Enricho M Sylvester
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Kasasi Penuntut Umum atas dasar judex facti salah menerapkan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar suatu fakta berupa Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban pengadaan barang melainkan melimpahkannya kepada rekanan bisnis Terdakwa yang berakibat tidak sesuainya barang yang diterima dengan spesifikasi yang dipersyaratkan serta mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 869.202.300. Oleh sebab itu, argumentasi penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya mengatur perihal salah satu alasan Kasasi yaitu tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya.
Kata Kunci: Kasasi, Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan.
ABSTRACT
This study aims to determine the argument of Cassation by Public Prosecutor against the mistake of applying judex facti law in the criminal act of corruption conducted jointly in accordance with the provisions contained in the Indonesia Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that judex facti of The Corruption Crime Court in the High Court of Semarang has incorrectly applied the law because it did not properly consider a fact the Defendant did not carry out the procurement obligation but handed it over to the defendant's business partners resulting in the inappropriateness of the goods received with the required specifications and resulted in a loss country of Rp. 869.202.300. Therefore, the argument of the public prosecutor has been in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code which in essence regulates one of the reasons for the Cassation that is not the proper implementation of the law.
Keywords: Cassation, Corruption Crime, Participation
KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/PID/2016)
Authors: Kusuma Wardhani Fitria Ayu
Published: April 2022

ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dengan bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, kemudian Judex Facti Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melanggar tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging). Pengadilan Negeri Pelaihari telah keliru menerapkan hukum karena perkara di atas telah memenuhi unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sehingga Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.

 

Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan

 

ABSTRACT

 

This research aims to determine the reason for the filing of an appeal by the public prosecutor against the acquittal of all charges. The method used is a normative legal research. District Court Pelaihari declare the defendant not guilty of the evidence is legally and convincingly guilty of committing the crime of attempted burglary, then Judex facti District Court Pelaihari declare acts committed defendant did not violate criminal offense, and freeing the defendant of all charges (onslag van alle rechtsvervolging) , Pelaihari District Court had erroneously applied the law for cases above have met the elements of Article 363, paragraph 1 to 4 of the Criminal Code so that District Court had wrongly applied the law or apply the law but not as it should be and it is very suitable as the basis for filing cassation was not conducted in accordance with the provisions of the Act, in accordance with Article 253 paragraph (1) sub a Criminal Procedure Code.

 

Keywords: Cassation, The Public Prosecutor, Court judgment

 
ANALISIS PEMERIKSAAN TERHADAP TERDAKWA BERUMUR DUAPULUH TAHUN DENGAN ACARA PIDANA ANAK DALAM PERKARA SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA
Authors: Bahri M Fahrurrizal
Published: April 2022

ABSTRAK

 

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai analisis pemeriksaan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi bahwa anak yang belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, maka dapat diajukan di peradilan anak sebelum mencapai umur 21 tahun, sehingga hakim memutus perkara yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah sesuai dengan batas umur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

 

Kata Kunci: Acara Pidana Anak, Perlindungan Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

 

ABSTRACT

 

               This study examines the problems regarding the analysis of examinations and considerations of Judges in making decisions on Children Conflicting with the Law based on Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 20 of the Child Criminal Justice System Law restricts that a child who is not 18 years old commits a crime, can be filed in a juvenile court before reaching the age of 21, so that the judge decides a case committed by a Child Conflicting with the Law in accordance in the Juvenile Justice System Act.

 
Keywords: Child Criminal Events, Child Protection, Children in Conflict with Law
KAJIAN ATAS ADANYA NOVUM SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016)
Authors: Widya Pratiwi Dwi Indah
Published: April 2022

ABSTRAK

 

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa ini diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa alasan ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali atas putusan hukuman mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.07/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 21 Mei 2013. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum) ,agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana.

Kata Kunci: Peninjauan kembali, Ahli waris, Keadilan

 

ABSTRAK

 

Judicial review is the final remedy proposed by convicted person or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. The purpose of this study was to analyze the reasons for the heirs accompanied by legal counsel to submit a review of the death sentence in the Gunung Sitoli District No. 07 / Pid.B / 2013 / PN.GS on 21 May 2013. The results showed that the heirs who were accompanied by a legal counsel submitted a review due to the new evidence (novum),some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of convicted person.

Key Words: Judicial review, Heir, Justice
PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI DAN MENGADILI SENDIRI UNTUK MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/ Pid.sus/2017)
Authors: & Sri Wahyuningsih Yulianti. Bimo Mahardhika Aji
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus ini khususnya tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017. Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.

Kata kunci: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika.

 

ABSTRACT
This Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge to cancel Judex Facti's verdict and judge himself to impose imprisonment against perpetrators of crimes, in this case in particular the criminal act of abuse of Narcotics use of group I for themselves. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 193 paragraph (1) because the Defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.
Keywords: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics
ANALISIS KEABSAHAN PROSES PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms)
Authors: Hermansyah Alfian Dike
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan proses penyidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas sudah sah karena mempunyai dasar hukum dan telah sesuai dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, akan tetapi dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Banyumas telah salah dalam menetapkan status Tersangka tehadap Pemohon praperadilan karena merupakan kesalahan administrasi yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Kata kunci : Praperadilan, penetapan tersangka, penyidikan

 

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to understand the validity of the investigation process by Banyumas District Attorney’s Office on the determination of suspect of corruption in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal material in the form of primary legal material and secondary legal material. Technique of collecting legal materials in this research is library study. Based on the results of this legal research, it can be concluded that the validity of the investigation process regarding the alleged criminal acts of corruption committed by the Banyumas District Attorney’s Office was legal because it had a legal basis and was in accordance with Article 284 Paragraph 2 of Criminal Procedure Code jo. Article 30 Paragraph 1 letter d of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia, but in this case the Banyumas District Attorney’s Office has been wrong to determine the status of the suspect against the pretrial applicant because it was an administrative error that should have been carried out by the Government Internal Supervisors first.

Keywords : Pretrial, determination of suspect, investigation
KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2644 K/PID.SUS/2016)
Authors: Maududi Ali Akbar
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas judex factie dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 256 KUHAP junto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi Transaksi dan Elektronik dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Informasi dan Transaksi Elektronik

 

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the Public Prosecutor's cassation reasons against judex factie free decisions with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the suitability of Supreme Court judgments to grant cassation and impose criminal charges against defendants of criminal offenses in the Information and Electronic Transactions field with Article 256 KUHAP junto Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative or doctrinal study conducted by examining library materials consisting of primary legal materials, namely legislation and judicial decisions, and secondary legal materials, namely textbooks written by legal experts and legal journals. The results of this study explain that accordance the reason the Public Prosecutor submitted a cassation application in a criminal case in the Transaction and Electronic Information field with Article 253 paragraph (1) letters a of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, Public Prosecutors, Information and Electronic Transactions
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI
Authors: Prakosa Indra
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan Judex Facti keliru menafsirkan peraturan hukum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan putusan sebelumnya dibatalkan serta diadili sendiri oleh Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 255 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Korupsi, Kasasi, Keliru Menafsirkan Peraturan Hukum.

 

ABSTRACT

This study examines the problems regarding the consideration of the Supreme Court to decide upon the Public Prosecution Cassation Application based on the reasons Judex Facti misinterpreted the legal regulations based on Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This study is a normative legal research that is prescriptive and effective. The approach used is the law approach and case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal matters obtained are then processed using deductive syllogism methods. The Cassation Appeal of the Public Prosecutor was granted by the Supreme Court Judges and the previous decision was canceled and tried by the Supreme Court on the Decision of the Supreme Court based on Article 253 paragraph (1) and Article 256 paragraph (1) KUHAP jo. Article 255 paragraph (1) KUHAP.

Keywords: Corruption, Cassation, Misinterpreting Legal Regulations.
TINJAUAN ASPEK PREVENTIF DAN EDUKATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENILAI PEMBUKTIAN PERJUDIAN SABUNG AYAM SEBAGAI ADAT BUDAYA DI BALI (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Bli)
Authors: Kristiyadi Yoga Fiqkri Wicaksono &
Published: April 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perjudian sabun ayam yang terdapat unsur adat budaya di dalamnya, serta untuk mengetahui bagaimanakah yang dimaksut dengan upaya preventif dan edukatif dalam pemidanaan perjudian sabung ayam di Bali ini. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, yaitu menggunakan premis mayor dan premis minor kemudian diambil konklusi. Hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian hukum ini adalah bahwa hakim memasukkan unsur budaya sebagai hal yang meringankan pada pertimbangan hakim, dan upaya preventif dan upaya edukatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan dan upaya mengubah pola perilaku masyarakat.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tajen, Perjudian

 

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to find out about how the judges consider in making decisions on criminal acts of cockfighting gambling that have elements of cultural customs in them, and to find out what is meant by preventive and educative efforts in this cockfighting gambling in Bali. The method used in legal research is prescriptive and applied. The approach used is a case study conducted to solve legal issues faced based on existing laws and regulations. Collection of legal materials is done by literature. This research is based on primary legal material in the form of legislation and court decisions and secondary legal material in the form of books, journals and articles. The legal material analysis technique uses the deductive syllogism method, which uses a major premise and a minor premise then taken conclusions The results obtained by researchers from this legal research are that judges incorporate cultural elements as things that alleviate judges' consideration, and preventive efforts and educative efforts are efforts made by the government in efforts to overcome and attempt to change people's behavior patterns.

Keyword: consideration of the judge, Tajen, Gambling
ACESS TO JUSTICE MELALUI CLASS ACTION
Authors: Zakki Adlhiyati Rizki Cintia Devi &
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah access to justice dapat ditempuh melalui class action. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Access to justice diartikan sebagai peluang bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (justice for all). Pemerintah mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok atau class action yang memiliki arti prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok. Class action juga memiliki fungsi publik terhadap kebijakan yang luas dalam berbagai peraturan yang melibatkan banyak orang. Hasil penelitian menunjukan access to justice melalui class action digunakan sebagai pemenuh hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan dengan menggunakan mekanisme sebagai perlindungan hak-hak individu untuk menegakkan keadilan bagi semua.

Kata Kunci : Class action, Access To Justice, Hak Asasi Manusia

 

ABSTRACT

This study aims to determine whether access to justice can be reached through class action. This research is normative legal method. The technical data collection in this research used a literature study. Access to justice defined as an opportunity for all people to obtain justice (justice for all). The government regulates Class action, which means procedure for lawsuit, in one or more people who represent a group submit a claim for themselves and also represent the group. Class action also has public function, on a broad policy towards various regulations involving many people. The result of this research is access to justice through class action used as a fulfillment of human rights to obtain justice by using a mechanism to protect individual rights to uphold justice­­ for all.

Keywords: Class action, Access To Justice, Human Rights

 
KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG
Authors: Bambang Santoso Amaulia Cahyaning Yusnita &
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan permohonan kasasi penuntut umum atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum berupa pengabaian keterangan Saksi dan Ahli. Alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum tersebut kemudian dikaji menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP dimana penuntut umum mengemukakan alasan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa benar bahwa majelis hakim telah salah dalam memutuskan suatu perkara, dimana majelis hakim telah salah dalam menilai serta mengabaikan keterangan saksi dan ahli dalam perkara tersebut.

Kata kunci : kasasi, putusan bebas, perkara perdagangan orang

 

ABSTRACT

This research aims to determine the reasons for the appeal of the public prosecutor based on Judex Factie wrong in applying the law in the form of ignoring the statements of Witnesses and Experts. The reason for the appeal by the public prosecutor is then reviewed according to the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code. This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials through literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the reason for the appeal of the public prosecutor against the decision on the case of human trafficking is under the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code where the public prosecutor states the reasons that legal regulation is not applied or applied improperly, that it is true that the panel of judges has wrongly decided a case, where the panel of judges has wrongly assessed and ignored the statements of witnesses and experts in the case.

Keywords: cassation, acquitted , human trafficking
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI JAMBI DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN INTERVENSI STUDI KASUS PUTUSAN 8/PDT/2015/PTJMB
Authors: Harjono Beryhl Vito Arrohman &
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan intervensi tidak sesuai dengan UU No 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normatif yang bersifat prespektif dan terapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No 20 tahun 1947  tentang peradilann ulangan yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi menolak permohonan intervensi dengan pertimbangan terdapat dua upaya hukum yang berbeda yang membuat putusan semakin rumit tidak sesuai dengan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang dimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sesuai dengan UU No 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan

Kata Kunci: Permohonan Intervensi, Putusan Banding, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan 

 

ABSTRACT

This study aims to determine the considerations the appeal verdict of the Jambi High Court rejected the request for intervention not in accordance with UU No. 20 year 1947 concerning retrial. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. The results of the research show that the judgment of the Jambi High Court Judge is not in accordance with Pasal 8 ayat (1) UU No 20 year 1947 concerning retrial Basically the High Court rejected the request for intervention with the consideration that there were different legal remedies that made the decision more complicated not in accordance with the principle of a Simple, Fast and Low Cost Judgment where the consideration of the Jambi High Court Judge was not in accordance with UU No. 20 year 1947 concerning retrial

Keywords: Intervention Request, Decision Appeal, Basic Simple, Fast and Low-Cost
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP KEKELIRUAN JUDEX FACTI SALAH MENAFSIRKAN UNSUR 'SECARA MELAWAN HUKUM' DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PID.SUS/2018)
Authors: Darmawan Christyas Anno
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan judex facti salah menafsirkan unsur 'secara melawan hukum' dalam perkara tindak pidana korupsi disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk. Mahakamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Judex Facti, Unsur Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

 

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration of the Supreme Court to grant the submission of the Public Prosecutor's Appeals against the mistake of judex facti misinterpreting the element 'unlawfully' in corruption cases adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the appeal of the Public Prosecutor's Appeal in a corruption case is in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the Public Prosecutor's Cassation petition and overturned the Decision of the Corruption Court at the Pontianak High Court Number 6 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.PTK which corroborates the decision of the Corruption Court at the Pontianak District Court Number 2 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Ptk. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiahs) criminal confinement subsidiary for 6 (six) months

Keywords:  Judex Facti, Tort, Corruption
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG BERBASIS TEKNOLOGI
Authors: Munawar Kholil Firnas Salim &
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penyelesaian problematika hukum yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam dalam layanan yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi, sekaligus menemukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode silogisme deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi problematika perlindungan hukum yang dihadapi pemberi pinjaman ini maka diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme. Perlindungan hukum secara preventif dan represif harus dilaksanakan guna melindungi para pihak dalam layanan pinjaman berbasis teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi, Peer to Peer Lending.

 

ABSTRACT

This study aims to find out about the resolution of legal problems faced by the parties in conducting loan-borrowing transactions in services provided by technology-based loan service providers, as well as finding solutions to overcome these problems.

This research is a normative legal research. The nature of the research is prescriptive using the statutory approach and conceptual approach. This research uses literature study by collecting primary and secondary legal materials. The results of data collection were then analyzed using the deductive syllogism method.

The results show that to overcome the legal protection problems faced by these lenders, adequate legal protection guarantees are needed, which can be seen from two improvements to the mechanism. Preventive and repressive legal protection must be implemented to protect the parties in technology-based loan services.

Keywords: Legal protection, Debt-Receivable Agreement Technology-Based, Peer to Peer Lending

 