bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ETOS KERJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ALQURAN DAN HADIS (Suatu Kajian Ekonomi Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)
Authors: Sitepu Novi Indriyani
Published: July 2019

Islam is a religion that upholds the values of work. Ethos of work describes aspects of a good work in humans, sourced from the quality of the self, embodied by the values, as work ativity implemented in the workplace. Islam encourages Muslims to work hard in accordance with Shari'a. Work ethos in Islam is closely related to the values contained in the Qur'an and Sunnah of the work. The Qur'an and Sunnah is a guide that a motivation to perform work activities in various fields of life.Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerja. Ethos kerja menggambarkan aspek kerja yang baik, bersumber dari kualitas diri, diwujudkan oleh nilai-nilai, seperti aktivitas kerja yang dilaksanakan di tempat kerja. Islam menganjurkan muslim untuk bekerja keras sesuai dengan syariah. Etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilainilai kandungan Alquran dan Sunnah dalam bekerja. Alquran dan sunnah merupakan sebuah petunjuk yang memotivasi untuk melakukan aktivitas kerja di beraneka bidan kehidupan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH: SATU ANALISIS
Authors: Riyaldi Muhammad Haris
Published: July 2019

Zakat Fund is one source of funds that could potentially reduce poverty. However, the division was done in the form of zakat productive. Earlier study shows that there are success and failure cases experienced by asnafs’ business in using the productive zakah fund from Baitul Mal Aceh (BMA) to increase their living standards. Howeve generally many more asnafs’ business that successfully, relatively asnafs’ business that is unsuccessful. The issue, what is the success factors which can influence asnafs’ business in BMA? Case study expository is carried out to respond the study issue and achieve the objectives of the study. Interview on respondent selected based on purposive sampling method done against two officials ofBMA and eight asnafs’ business recognized succeed by BMA. Findings show that the factors that affect the success of asnafs’ business are segmented into two parts. First, external factor that consists of venture capital and guidance from the field staff of BMA. Second, internal factors consists of spiritual and human capital asnafs’ business.Dana zakat adalah salah satu sumber dana yang berpotensi mengurangi kemiskinan. Namun, pembagiannya itu dilakukan dalam bentuk zakat produktif. Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa adanya keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh penerima zakat produktif dalam menggunakan dana zakat produktif dari Baitul Mal Aceh (BMA) untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun umumnya kebanyakan dari mereka berhasil jika dibandingkan dengan penerima zakat produktif yang tidak berhasil. Persoalannya, apakah faktor yang boleh mempengaruhi kejayaan usahawan asnaf di BMA? Studi kasus bersifat penjelasan dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut dan mencapai tujuan penelitian. Wawancara terhadap responden yang dipilih berdasarkan metode persampelan bertujuan dijalankan terhadap dua orang pegawai BMA dan delapan orang penerima zakat produktif yang diakui berhasil oleh BMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, faktor eksternal yang meliputi bantuan materi zakat dan bimbingan petugas BMA. Kedua, faktor internal yang meliputi spiritual dan sumber daya manusia. Artikel ini akan membahas kedua kategori faktor tersebut.
ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN PEKERJA MISKIN DI PROVINSI ACEH TAHUN 2015
Authors: Hermanto Rudi , Zulham Teuku , Seftarita Chenny
Published: July 2019

The purpose of this study is to see how the demographic characteristics of the working poor in The Province of Aceh and analyze the factors that determines the income of the working poor as well as the influence of each of these factors. The data used is the data of the National Socioeconomic Survey (Susenas) in 2015 using the model of Multiple Classification Analysis (MCA). Descriptive analysis showed that there is a significant relationship between income and each independent variable gender, region of residence, marital status, age, education level, field of business, sector employment and working hours. MCA results indicate that the independent variables simultaneously significant effect on income. From 8 demographic variables studied, the undertaking of independent variables, sex, age and level of education have a considerable effect on the incomes of the working poor. In an effort to alleviate the working poor, it takes real action especially the improvement of education and vocational training, the development of the agricultural sector, increased investment in potential rural areas, and the development of informal sector.Penelitian ini bertujuan ingin melihat bagaimana karakteristik demografi dari pekerja miskin di Provinsi Aceh dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi penentu pendapatan dari pekerja miskin serta besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. Data yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 dengan menggunakan model Multiple Classification Analysis (MCA). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan masing-masing variabel bebas jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, status perkawinan, umur, tingkat pendidikan, lapangan usaha, sektor pekerjaan, dan jam kerja. Hasil MCA menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan memberikan pengaruh yang nyata terhadap pendapatan. Dari 8 variabel demografi yang diteliti, variabel bebas lapangan usaha, jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan pekerja miskin. Dalam upaya pengentasan pekerja miskin, maka dibutuhkan tindakan nyata terutama peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja, pengembangan sektor pertanian, peningkatan investasi di daerah perdesaan yang potensial, serta pengembangan sektor informal.
ANALISIS PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PDRB TERHADAP IPM DI PROVINSI ACEH
Authors: Muliza Muliza , Zulham Teuku , Seftarita Chenny
Published: July 2019

This study aims to look at the influence of the variables government spending on health and education, poverty and Gross Domestic Product (GDP) of the Human Development Index (HDI) in the province of Aceh. The analytical method used in this research is the analysis of the panel data regression model parameter estimation using a random effects model (REM). The data used is the panel data during the period 2010-2014. The results showed that the variables government spending on education and health sector no significant effect on the human development index, this happens because the district/city governments allocate their spending still more dominant that the type of expenditure that are not directly impact the IPM. While poverty variables significant negative effect on the human development index, then with reduced levels of poverty can enhance human development index. GRDP positive and significant effect on the human development index, which means that the GDP increases, IPM will also increase.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan, tingkat kemiskinan serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan estimasi parameter model menggunakan random effect model (REM). Data yang digunakan adalah data panel selama periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota masih lebih dominan mengalokasikan belanjanya yang pada jenis belanja yang secara tidak lansung memberikan pengaruh terhadap IPM. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, maka dengan menurunnya tingkat kemiskinan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat.
PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
Authors: Nurlelahayati Nurlelahayati , Indriani Mirna , Syam BZ Fazli
Published: July 2019

The purpose of this study was to examine the effect of budgetary feedback, budgetary evaluation and organizational commitment on the performance of the local government agencies (SKPD).This study employed the quantitative approach. The population in this study was 33 local government agencies (SKPD) which includes 66 respondents. Sources of data in this research is primary data, obtained by distributing questionnaires to the study population. The analytical method used is interaction regression analysis. The results showed that budgetary feedback, budgetary evaluation and organizational commitment simultaneously and partially affect the SKPD performance.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 SKPD yang terdiri dari 66 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada populasi penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah)
Authors: Efendi Loli , Darwanis Darwanis , Abdullah Syukriy
Published: July 2019

This study aims to examine the effect of the quality of regional apparatus, the utilization of information technology, and the supervision of regional finance on the quality of local financial reporting at the Regional Working Units in the Central Aceh Regency. The population of this study is all and agencies in the Central Aceh District. A total of 28 Regional Working Units, consisting of 3 officers (i.e., Head of the Office or the Budget User, Head of Accounting Department, and accounting staff) were selected as the respondents of the study. The data are gathered using the questionnaires and analysed using the Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that the quality of the regional apparatus, the utilization of information technology, and the supervision of regional finance significantly affected the quality of local financial reporting at the Regional Working Units in the Central Aceh Regency. This findings implied that in order to improve the quality of local financial reporting, the policy makers should focus on ensuring the quality of regional apparatus, the utilization of information technology, and the supervision of regional financial management.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan badan pada Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 28 SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) dan untuk masing-masing SKPK terdiri dari 3 orang yang terdiri dari kepala SKPK atau Pengguna Anggaran, kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi sebagai responden penelitian. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan kemudian dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Temuan ini menyiratkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah, pembuat kebijakan harus fokus untuk memastikan kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
ANALISIS SERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Authors: Ruhmaini Ruhmaini , Abdullah Syukriy , Darwanis Darwanis
Published: July 2019

Local governments have an important role in optimizing local financial management to improve public services to the public. One of the most common financial management issues is the absorption of budget in District Revenue and Expenditure Budgets (APBK) at the end of budget year is often below target or lower than its budget. This will result in the loss of spending benefits because the allocated funds cannot be fully utilized, which means there is iddle money. This study aims to analyze the absorption of budget of the Aceh Tengah District Government based on the type of expenditure, function and its organization. The secondary data obtained from the Qanun of  about the Responsibility and its Implementation of APBK Aceh Tengah for the years 2012-2015 . The results showed that the budget absorption based on the type of expenditure, function and organization fluctuated every year. The average budget absorption from 2012 to 2015 is based on the type of expenditure of 87.03%, the average absorption of expenditure by function of 93.32%, and the average uptake of expenditure by the organization of 94.44%.Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu masalah pengelolaan keuangan yang sering ditemui adalah serapan anggaran belanja daerah pada APBK diakhir tahun anggaran seringkali berada dibawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi iddle money. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, berdasarkan fungsi dan berdasarkan organisasi. Data yang dianalisis terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari qanun APBK Aceh Tengah tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja bedasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata serapan anggaran dari tahun 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%, rata-rata serapan belanja berdasarkan fungsi sebesar 93,32%, dan rata-rata serapan belanja berdasarkan organisasi sebesar 94,44%.Keywords: budget absorpsion, expenditure type, expenditure function, organization.
PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NET INTEREST MARGIN, LOAN TO DEPOSIT RATIO DAN NON PERFORMING LOAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM NON DEVISA DI INDONESIA PERIODE 2014-2016
Authors: Saputra Agus , Arfan Muhammad , Saputra Mulia
Published: July 2019

This study examines the influence Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Non Performing Loan (NPL) toward Profitability for Non-Foreign Exchange Commercial Bank in Indonesia. This study uses empirical data on the directory of Financial Services Authority (Otorita Jasa Keuangan) through non probability sampling that met criteria of the research. There are 17 Banks observed for 3 years quarterly starting from 2014 until 2016. The analytical method using Multiple Linear Regression. The results show that Capital Adequacy Ratio (CAR) has unsignificant effect on profitability. Variable Net Interest Margin (NIM) has a positive and significant influence toward profitability. Variable Loan to Deposit Ratio (LDR) has unsignificant effect toward profitability, Non Performing Loan (NPL) has unsignificant effect toward profitability. This study has implication for the banking sector, although banks applied financial ratios to measure bank health, but banks should also pay attention for external factors to measure bank health. The limitation of this research is that the data only consist of one type of commercial bank that is non-foreign exchange bank in Indonesia, not all banks met the criteria as expected by the researcher. Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Profitability.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin, Loan to Deposit Ratio dan Non Performing Loan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Non Devisa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data empiris dari direktori Kantor Otorita Jasa Keuangan melalui teknik purposive sampling. Ada 17 Bank yang diamati selama 3 tahun secara kuartal mulai tahun 2014 sampai tahun 2016. Peralatan analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Non Devisa. Variable Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Non Devisa. Variable Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Non Devisa. Variabel NonPerforming Loan (NPL) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Non Devisa. Penelitian ini memiliki implikasi pada dunia perbankan yaitu meskipun perbankan menerapkan rasio keuangan untuk mengukur kesehatan bank melalui profitabilitas, akan tetapi perbankan juga seharusnya memperhatikan faktor eksternal dalam mengukur kesehatan bank. Keterbatasan penelitian adalah bahwa data yang diteliti hanya terdiri dari satu jenis bank umum yaitu bank non devisa di Indonesia, tidak semua bank memenuhi criteria seperti yang diharapkan oleh peneliti.
PENGARUH EKSPOR, IMPOR DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PDB INDONESIA TAHUN 1969 -2016
Authors: Affandi Affandi , Gunawan Eddy
Published: July 2019

This research aims to know the influence of export, import and population against Indonesia gross domestic product. The data used in this research is secondary data from the years 1969-2016 were sourced from a variety of reports and the compilation of the particular publication of the World Bank. The model used was multiple linear regression analysis method using the approach of Generalized Least Square parameter estimation (GLS). The results of calculations indicate that the variable is positive and significant effect of exports to GDP, population of Indonesia a negative and significant effect against Indonesia'S GDP, while imports of influential positive and insignificant to GDP Indonesian. The value of the coefficient of determination (R2 = 0.9464 adj.)show that Indonesia'S GDP amounted to 94.64 percent affected by the Export, import and Population, while the remaining 5.36 percent affected by factors other than this research.Keywords : Import, Export, Population, Gross Domestic Product, Generalized Least SquareAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspor, impor dan jumlah penduduk terhadap produk domestik bruto Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1969-2016 yang bersumber dari berbagai laporan dan kompilasi khususnya publikasidari World Bank. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode analisis menggunakan pendekatan estimasi parameter Generalized Least Square (GLS). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB Indonesia, sedangkan imporberpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDB Indonesia. Nilai koefisien determinasi (Adj.R2= 0.9464) Menunjukkan bahwa PDB Indonesia sebesar 94,64 persen dipengaruhi oleh Ekspor, Impor dan Jumlah Penduduk, sedangkan sisanya 5,36 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.Kata Kunci : Impor, Ekspor, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto, Generalized Least Square
KEDUDUKAN HUKUM AKTA PPAT SETELAH TERBITNYA SERTIPIKAT KARENA PERALIHAN HAK ATAS TANAH
Authors: Saraswati Made Putri , Utama I Made Arya , Putra Santika Ida Bagus Agung
Published: July 2019

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998, bahwa akta PPAT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai alat bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan sebagai alat pendaftaran guna perubahan data pendaftaran tanah. Ketika terjadi peralihan hak atas tanah, maka fungsi akta PPAT sebagai alat pendaftaran selesai dan menyisakan akta PPAT sebagai alat bukti perbuatan hukum. Begitu pula, bila terjadi peralihan hak berikutnya, maka akan menyisakan kembali akta PPAT sebagai alat bukti perbuatan hukum.

                Ada dua isu hukum yang dikaji terhadap kedudukan akta PPAT terkait dengan kewajiban PPAT menyimpan aktanya, yakni (1) kedudukan hukum akta PPAT yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat setelah mengalami peralihan hak berikutnya dan (2) tanggung jawab PPAT terhadap akta yang telah mengalami peralihan hak berikutnya terkait dengan kewajibannya menyimpan akta. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari kekosongan norma terhadap kedudukan akta PPAT yang membawa ikutan terhadap tanggung jawab PPAT terkait kewajibannya menyimpan akta. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

                Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa kedudukan hukum akta PPAT yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat setelah mengalami peralihan hak berikutnya dapat dikategorikan sebagai arsip inaktif, sedangkan terhadap akta PPAT untuk peralihan hak atas tanah berikutnya dapat dikategorikan sebagai arsip yang masih aktif. Akta PPAT dikategorikan sebagai arsip aktif selama 5 tahun, sedangkan sebagai arsip inaktif selama 30 tahun. Terhadap isi perbuatan hukum dalam akta yang sudah final menghentikan tugas produk hukum tersebut. Dalam hal akta PPAT telah mengalami peralihan hak berikutnya maka berhenti tanggung jawab PPAT, norma hukum sekalipun tidak beralih mengacu pada 30 tahun, terlebih lagi telah dialihkan.

        Kepastian terhadap kedudukan akta PPAT juga memberikan kepastian terhadap tanggung jawab PPAT. Tanggung jawab PPAT harus dibedakan antara tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dan tanggung jawabnya sebagai penyimpan dokumen negara, sehingga PPAT tidak berorientasi bertanggung jawab tanpa batas.

Kata kunci : Akta PPAT, Alat Pendaftaran, Alat Bukti Perbuatan Hukum dan Peralihan Hak Atas Tanah.
PENGATURAN JANGKA WAKTU KEPEMILIKAN RUMAH TUNGGAL OLEH ORANG ASING DI ATAS TANAH HAK PAKAI ATAS HAK MILIK
Authors: Prana Pradnyana I Dewa Made Nhara , Wyasa Putra Ida Bagus , Wirawan I Ketut
Published: July 2019

Jangka waktu orang asing untuk dapat memiliki rumah tunggal di atas tanah hak pakai atas hak milik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan jangka waktu yang dapat dimiliki orang asing atas tanah hak pakai atas hak milik berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah karakteristik masalah pengaturan jangka waktu kepemilikan rumah tunggal oleh orang asing di atas tanah hak pakai atas hak milik; (2) Bagaimanakah formulasi kebijakan pengaturan pemecahan masalah jangka waktu kepemilikan rumah tunggal oleh orang asing di atas tanah hak pakai atas hak milik?

Berangkat dari adanya konflik norma, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik bola salju. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Karakteristik masalah pengaturan jangka waktu kepemilikan rumah tunggal oleh orang asing di atas tanah hak pakai atas hak milik dari diberlakukannya Pasal 7 PP No. 103 Tahun 2015 berdasarkan asas Lex specialis derogat legi generali sehubungan dengan adanya konflik norma antara lain meliputi: ketidaksesuaian antara pengaturan jangka waktu tanah hak pakai atas hak milik oleh orang asing dan Warga Negara Indonesia; dan tidak diakomodirnya bentuk akta sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu kepemilikan rumah tunggal oleh orang asing di atas tanah hak pakai atas hak milik; (2) Formulasi kebijakan pengaturan pemecahan masalah berhubungan dengan dilakukannya revisi terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang langsung berkaitan dengan karakteristik permasalahan yang ada sebagai langkah pengharmonisasian norma.

Kata Kunci: Jangka Waktu, Rumah Tunggal, Hak Pakai atas Hak Milik, Orang Asing.
HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM
Authors: Purnama Dewi Ni Luh Putu Sri , Atmadja I Dewa Gde , Yusa I Gede
Published: July 2019

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang diberikan kewenangan menjalankan sebagian tugas negara yaitu menerbitkan alat bukti tertulis berupa akta autentik, di mana notaris memperoleh keterangan dari para pihak yang mempercayakan segala keterangannya kepada notaris oleh karena itu jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Selaku pejabat umum, notaris tidak saja terikat pada peraturan jabatan tetapi juga terikat pada sumpah jabatannya dimana notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, seringkali notaris dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya. Berdasarkan Putusan MKRI Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan frase dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wewenang MPD dalam memberikan perlindungan kepada notaris menjadi sirna.

Terkait dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal  66 UUJN-P UU No. 2 Tahun 2014 dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris (MKN),yang salah satu fungsinya memberikan jawaban menolak atau memberi persetujuan terhadap pemanggilan notaris. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka MKN dianggap menyetujui notaris tersebut untuk diperiksa. Persetujuan dari MKN ini dapat dijadikan kunci pembuka dari pengajuan Hak Ingkar.

Kata Kunci : Akta Autentik, Perlindungan Hukum, Hak Ingkar Notaris.
PENUNJUKAN DESA PAKRAMAN SEBAGAI SUBYEK HAK PEMILIKAN BERSAMA (KOMUNAL) ATAS TANAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 276/KEP-19.2/X/2017
Authors: Intan Puspadewi Anak Agung Ayu , Utama I Made Arya , Wirawan I Ketut
Published: July 2019

Pada tanggal 23 oktober 2017 ditetapkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Keputusan Menteri tersebut telah memberikan penegasan terhadap pengakuan desa pakraman sebagai masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah memaknai konsep komunal atas tanah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terkait keberadaan desa pakraman dan bagaimanakah konsekuensi yuridis Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap desa pakraman sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum. Sebagai hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah makna komunal atas tanah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 menegaskan bahwa hak komunal yang dimaksud merupakan hak pemilikan bersama masyarakat hukum adat dan merupakan hak atas tanah yang dapat disertipikatkan dan Konsekuensi yuridis terhadap penunjukan desa pakraman sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat bahwa tanah-tanah desa pakraman dapat didaftarkan ke kantor pertanahan dan desa pakraman berhak untuk mengurus urusan wilayahnya untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan.

 

Kata Kunci : Desa Pakraman, Hak Komunal, Pendaftaran Tanah
Pelaksanaan Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali
Authors: Chandra Mahayani Gusti Ayu Indira , Parsa I Wayan , Sumardika I Nyoman
Published: July 2019

The Article 73 (1) (e) of the Law 2/2014 concerning the Amendment of Law 30/2004 on Public Notary (UUJNP), regulates that the Regional Supervisory Council (MPW) has the authority to give sanction to a public notary, either verbally or in written. However, based on the empirical findings, there is a decision of Bali’s MPW that gives temporary suspension to Notary X. This finding, reflects the gap between the theory of law and its actual implementation of a supervisory conduct of the Bali’s MPW, specifically on giving a punishment. The purpose of this study is to critically analyze the legal position of the decision of the Supervisory Board of the Bali Province Region as a decision of the State Administration Officer and Identify the implementation of an appeal by the Notary X on the decision of the Bali Province Regional Supervisory Board. By using the juridic empirical approach, which the primary sources were obtained through indepth interviews with interviewees and the secondary sources of data were obtained through library research on primary, secondary, and tertiary source of law. This research shows that the appeal process was effectively conducted as required by the Article 77 UUJNP and Article 33 vide Article 35 Miniter of Law and Human Rights Regulation M.02.Pr.08.10/2004 and the decision’s letter of Bali’s MPW as a state officials could be subjected to a lawsuit by a public notary or any other affected parties to the State Administration Court as an Administrative Dispute. However, until 2018 there are no decisions of Bali Province’s MPW ever being sued to the Administrative Court.
Pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Rumah Tempat Tinggal Oleh Warga Negara Asing Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016
Authors: Jayanti Made Utami
Published: July 2019

The enactment of Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 29 of 2016 concerning Procedures for Granting, Releasing, or Transferring the Right to Ownership of Residential Houses by Foreigners Domiciled in Indonesia has not sufficiently accommodated the interests of Foreign Citizen while in Indonesia. This is evidenced by the lack of sufficient rules to protect the interests of foreign national while implementing a sale and purchase agreement on ownership of a residence during their domicile in Indonesia. This research is a normative legal research. Normative legal research consists of statute approach and legal concepts. The legal material collection technique was by using snowball techniques. The results of the study show that the regulation of residential property that can be owned by foreign nationals while domiciled in Indonesia is not sufficient to provide legal protection for foreign nationals in the event of losses, which require foreigners to pay for the shortage of the nominal purchase of a residential house due to the transition of legislation. The importance of establishing new legislation regarding the ownership of housing by foreigners during their domicile in Indonesia as an effort to realize legal protection for foreign nationals who have contributed to the development of the national economy. The Indonesian government should immediately make or amend the laws and regulation concerning the ownership of houses by foreigners. This must be done so as not to reduce the trust of foreign nationals to invest in Indonesia, which will certainly have an impact on the national economy.
Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum
Authors: Wulandari Anak Agung Deby
Published: July 2019

Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position (UUJN) gives authority to notaries to make an agreement. According to that regulation, of course the notary has an important role in the making of the land sale and purchase agreement. A land sale and purchase agreement must meet the subjective requirements and objective requirements as contained in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata). The problems that occur are: (1) How is the position of the deed of binding agreement on the sale and purchase of land containing legal defects? and (2) How is the notary's responsibility related to the cancellation of the binding contract of sale and purchase agreement due to a legal defect in its manufacture? The type of this research is legal research. The results of this research indicate that the position of the deed of binding agreement on sale and purchase of land that contains legal defects is not as a deed that has perfect proof power, so that the law can be canceled or null and void by law. This is related to subjective requirements and objective conditions in the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The responsibility of the notary is related to the cancellation of the binding agreement on the sale and purchase of land due to a legal defect in the form of notary public, criminal, administrative, and notary codes of conduct.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat suatu perjanjian. Terkait dengan hal tersebut tentunya notaris memiliki peran penting dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah. Suatu perjanjian jual beli tanah harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana terkadung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Permasalahan yang terjadi yaitu: (1) Bagaimanakah kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah yang mengandung cacat hukum? dan (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terkait dengan batalnya akta perjanjian pengikatan jual beli tanah diakibatkan adanya cacat hukum dalam pembuatannya?. Penelitian ini beranjak dari penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah yang mengandung cacat hukum yaitu tidak sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga berakibat hukum akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Hal ini berkaitan dengan syarat subjektif dan syarat objektif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Pertanggungjawaban notaris terkait dengan batalnya akta perjanjian pengikatan jual beli tanah diakibatkan adanya cacat hukum dalam pembuatannya yaitu notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, pidana, administrasi, dan terhadap kode etik notaris.
Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit
Authors: Pradnyasari Gusti Ayu Putu Wulan , Utama I Made Arya
Published: July 2019

The signing the credit agreement between the bank and the debtor using the guarantee will generally be bound by notarial deed to then in the process of loading the guarantee. Before the guarantee process is completed then the notary will issue Covernote to the bank as creditor. The purpose of this research is to find out how is the Covernote position issued by the notary in the credit agreement of the bank? And how the legal strength of covernote notary is to provide legal protection for banks as creditors in credit agreements. This research uses normative legal research methods. The results showed that the position of Covernote issued by a notary in a bank credit agreement only applies as a statement from a notary / PPAT as the official who made the Covernote who explained that there had been a credit or guarantee binding. Covernote is not proof of collateral, but only as an introduction and temporary evidence is a guide for the bank that will issue credit. Covernote notary does not have the legal force to provide legal protection for banks as creditors in credit agreements in the event of default when the guarantee process is still carried out by a Notary.

Penandatanganan perjanjian kredit antara bank dengan debitor yang mempergunakan jaminan pada umumnya akan diikat dengan akta Notaris untuk kemudian diproses pembebanan jaminan. Sebelum proses pembebanan jaminan selesai dilakukan, maka notaris akan mengeluarkan Covernote kepada bank selaku kreditor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Covernote yang dikeluarkan oleh notaris dalam perjanjian kredit bank serta bagaimanakah kekuatan hukum Covernote notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan Covernote yang dikeluarkan oleh notaries/PPAT dalam perjanjian kredit bank hanya sebatas menerangkan bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminan. Covernote bukan merupakan bukti agunan namun hanya sebagai keterangan dan bukti yang bersifat sementara sebagai pegangan bagi bank yang akan mengeluarkan kredit. Covernote notaris tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi pada saat proses pembebanan jaminan masih dilakukan oleh Notaris.
Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris
Authors: Wibawa Ida Bagus Putu Pramarta
Published: July 2019

The purpose of this research is to reviewe and analyze the extent to which the applicable laws and regulations in Indonesia regulate the use of signatures change by the partys in making notary deeds and to review and analyze the legal consequences of the use of signatures change by the partys in making a notary deed. This research is a normative legal research, using two types of approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of this study show that there are various causes of changing signatures of party, but the laws and regulations that apply in Indonesia do not have articles that govern this. The validity of a signature is seen based on the acknowledgment to justify the person affixing the signature. A different or change signature is justified by law insofar as the signer affixing his signature confirms that it is his signature, so that the legal consequences of such notary deeds are still valid to be used as evidence of authentic writing that has the power of perfect proof law.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai penggunaan tanda tangan berubah-ubah oleh penghadap di dalam pembuatan akta notaris dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dari digunakannya tanda tangan berubah-ubah oleh penghadap di dalam pembuatan akta notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai penyebab terjadinya tanda tangan yang berubah-ubah dari penghadap, namun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Keabsahan dari suatu tanda tangan adalah dilihat berdasarkan adanya pengakuan untuk membenarkan dari orang yang membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah dibenarkan oleh hukum sepanjang penghadap yang membubuhkan tanda tangannya tersebut membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya, sehingga akibat hukum terhadap akta notaris yang demikian adalah tetap sah untuk digunakan sebagai alat bukti tulisan otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna.
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap
Authors: Kurniawan I Wayan Arya
Published: July 2019

Notary has an obligation to ensure what is contained in the notary deed is truly understood and in accordance with the wishes of the parties. The Notary's obligation to read the deed and write down the conditions of the parties appeared before the Notary and the reason that caused the deed is not read on the closing section of the deed is the order of the Law. If there is an error in the parties’ understanding of the deed and causes uncertainty over the deed made, then the power and usefulness of the notary deed is questionable, including the responsibility of the Notary who deliberately doesn’t read the deed before the parties. The purpose of writing this journal is to know, describe, and analyze the position of the notary deed which is not read by the notary before the parties. The research method used is empirical research method with case approach, analytical approach, and legal approach. The results of the study showed that the reading of the deed is a must in every authentic deed drawing as part of the formality of the deed. Notaries are considered responsible and can be blamed if there is a misunderstanding regarding the purpose and content of the deed resulted inevasion of the deed. A notary who intentionally does not read the deed made before the parties is considered to violate the law that can result in the deed drawn being void ab initio and its enforceability becomes similar to a privately made deed.

Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Kewajiban Notaris membacakan akta dan menuliskan keterangan keadaan penghadap saat menghadap kepada Notaris serta alasan atau keterangan akta tidak dibacakan dalam penutup akta adalah perintah Undang-Undang. Apabila ketika terjadi kesalahan pemahaman para pihak atas akta tersebut dan menyebabkan ketidakjelasan atas akta yang dibuat, maka kekuatan dan kegunaan akta notaris tersebut patut dipertanyakan dan juga termasuk tanggung jawab dari Notaris yang secara sengaja tidak membacakan akta dihadapan para pihak. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap. Adapun metode yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris dengan  pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pembacaan akta merupakan suatu kewajiban untuk pembuatan akta otentik sebagai bentuk peresmian akta. Notaris dianggap bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan apabila terdapat kesalahpahaman mengenai maksud dan isi dari akta dan mengakibatkan terjadi wanprestasi atas akta tersebut. Notaris yang secara sengaja tidak membacakan akta yang dibuat dihadapan para penghadap tersebut merupakan suatu pelanggaran yang berakibat kepada akta yang dibuatnya tersebut menjadi batal demi hukum dan kekuatan pembuktiannya menjadi sebuah akta dibawah tangan.
Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Authors: Putra Laksana I Putu Dedy
Published: July 2019

Constitutional Court Verdict Number 56 / PUU-XIV / 2016 have the potential to cause juridical implications in terms of carrying out control of the Regional Government. As for the purpose of this study is to analyze and find the ideal form related to the supervision of the Central Government in the formation of Regional Regulations after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 56 / PUU-XIV / 2016. The type of research used in this study is normative legal research. As for the implications after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 137 / PUU-XIV / 2016 on Central Government control in the formation of Regional Regulations namely; Contradictory to the Principles of the Unitary State, the Central Government Only has the Authority to Implement Preventive, Regional Regulations Can Only Be Applied for Judicial Review to the Supreme Court, Inhibit Central Government Policy on Deregulation, and Not in accordance with the Good Governance Principles. Whereas the conclusion is the central government can issue recommendations or recommendations to the regional government to immediately make an amendment to the regulation that is considered contrary to the provisions of the legislation higher law, public interest and decency, but if in a state of urgency the Central Government can become a defendant for judicial review of that Regional Regulation.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 berpotensi menimbulkan implikasi yuridis terutama dalam hal pengawasan pembentukan Peraturan Daerah. Adapun tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bentuk yang ideal terkait pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun impilikasi pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah yakni; Bertentangan dengan Prinsip Negara Kesatuan, Pemerintah Pusat Hanya Berwenang Melaksanakan Pengawasan Preventif, Perda Hanya Dapat Dimohonkan Uji Materiil/Judicial Review Kepada Mahkamah Agung, Menghambat Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Deregulasi, dan Tidak Mencerminkan Prinsip Good Governance. Pemerintah pusat dapat menerbitkan anjuran atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengadakan perubahan terhadap Perda yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, namun apabila dalam keadaan mendesak Pemerintah Pusat dapat menjadi Pemohon uji materiil terhadap Perda tersebut.
PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PRESTASI KERJA DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER KARYAWAN
Authors: Adnyani Ni Luh Putu Ria , Dewi A.A.Sagung Kartika
Published: July 2019

This study aims to determine the effect of work experience, work performance and training on career development. This research was conducted in Wapa at Ume Resort & Spa. The number of samples used is 75 employees, with the saturated sample method where all population numbers are sampled. Data collection was obtained from interviews and questionnaires. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study found that work experience has a positive and significant effect on career development, work performance has a positive and significant effect on career development and training has a positive and significant effect on career development. To improve career development, the company needs to pay attention to the work experience of employees so that employees are able to complete and be responsible for the tasks assigned smoothly. The company must pay attention to the cooperation carried out by employees in order to be able to create good cooperation with colleagues and superiors, so that with good cooperation can facilitate the work.

Keywords: work experience, work performance, training, career development