bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS KARAKTER CINTA TANAH AIR PADA BUKU SISWA KELAS 5 TEMA 7 (PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN)
Authors: Rillah Gisha Restu , Lyesmaya Dyah , Amalia Arsyi Rizqia
Published: September 2022

Buku siswa merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses pembelajaran, buku dapat menumbuhkan karakter dalam diri siswa salah satunya menumbuhkan nilai karakter cinta tanah air. karakter menurut kemendikbud ada 18 nilai-nilai karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sebagai telah disebutkan di atas bahwa nilai karakter mempunyai 18, namun salah satunya yaitu nilai karakter cinta tanah air. Nilai karakter cinta tanah air ini sangat perlu ditanamkan pada siswa karena sebagai bentuk rasa cinta seorang terhadap negara terutama di Indonesia temuan hasil penelitian yaitu terdapat 49 karakter cinta tanah air yang terdiri dari 4  kalimat indikator kesatu yaitu mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia, 27 kalimat indikator kedua yaitu menyenani keragaman budaya dan seni di Indonesia, 10 kalimat indikator ketiga yaitu menyenangi keragaman suku bangsa dan bahasa daerah yang dimiliki Indonesia, 5 kalimat indikator keempat yaitu mengagumi keragaman hasil-hasil pertanian, perikanan, flora, dan fauna Indonesia,  2 kalimat indikator kelima yaitu mengagumi kekayaan hutan Indonesia, 1 kalimat pada indikator keenam yaitu mengagumi laut serta perannya dalam kehidupan bangsa Indonesia.
ANALISIS NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM FILM KARTUN ANIMASI NUSA DAN RARA SEASON 3
Authors: Dirgantara Ruby Moka Yoga , Karlimah Karlimah , Mulyadiprana Ahmad
Published: September 2022

Untuk melakukan penelitian kualitatif analisis nilai - nilai pendidikan karakter pada film animasi, peneliti perlu menunjukkan instrumen mengenai nilai – nilai pendidikan karakter yang digunakan untuk menganalisisnilai - nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam film animasi.Penulis memanfaatkan berbagai literature untuk dijadikan sumber referensi.Metode studi pustaka dijadikan alat untuk menentukan instrumen mengenai nilai nilai pendidikan karakter.Instrumen yang dihasilkan merupan pedoman peneliti dalam memperoleh data untuk dianalisis.Instrumen yang dimaksudberisi delapan belas aspek nilai pendidikan karakter menurut kementrian pendidikan nasional.Pada instrumen yang dibuat oleh peneliti terdapat beberapa indikator yang harus di perhatikan pada kegiatan menganalisis sebuah film kartun animasi agar peneliti mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam sebuah film kartun animasi.
Cover and Table of Contents
Authors: Jm Mizan
Published: September 2022

Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak CiptaSutisna Sutisna, Mukhtar Mukhtar Development of Sharia Banking System In IndonesiaChoiriyah Choiriyah, Saprida Saprida, Emilia Sari Hak Waris Janin dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis dan AplikatifRaja Ritonga Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di IndonesiaNajmudin Najmudin, Syihabudin Syihabudin, Hasuri Hasuri Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta TimurMuhammad Yusuf, Irvan Iswandi Taat Bersyarat Terhadap Ulil Amri; Mengurai Relasi Antara Rakyat Dan Pemimpin Dalam Konteks Fikih SiyasahMoh Ali Wafa Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan HaurgeulisYusriana Maida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanRR Dewi Anggraeni, Dianna Primadianti Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah TanggaDhea Chania, Syarifah Gustiawati Mukri Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di IndonesiaParman Komarudin, Muhammad Syarif Hidayatullah Hijab Trends during Covid-19 in the Study of Contemporary Fiqh in IndonesiaZulaekah Zulaekah, Harisah Harisah Sistem Pendidikan Integratif Pada Masa RasulullahAnjar Sulistyani, Bambang Triyoga
Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia
Authors: Komarudin Parman , Hidayatullah Muhammad Syarif
Published: September 2022

This paper aims to study the flow of legislation and transformation of Islamic banking law in the national legal system or legislation in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach and historical approach. The results of the discussion showed that the flow of legislation and transformation of Islamic banking law in Indonesia can be divided into four phases, namely the free phase of Islamic values when law No. 14 of 1967 on Banking Fundamentals, then the phase of the introduction of a revenue sharing system with the issuance of Law No. 7 of 1992 on Banking, then the advanced phase with the form of affirmation of the existence of Islamic Banks through Law No. 10 of 1998 on Amendments to Law No. 7 of 1992 on Banking , after that until the phase of refinement or purification with the presence of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking.Keywords: Legislation; Legal Transformation; Islamic Banking Law AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengkaji alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah dalam sistem hukum nasional atau perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pengkajian yang dilakukan menunjukkan bahwa alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yakni fase bebas nilai Islam ketika berlaku Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dilanjutkan fase pengenalan sistem bagi hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian fase lanjutan dengan bentuk penegasan keberadaan Bank Syariah melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, setelah itu sampai pada fase penyempurnaan atau pemurnian dengan hadirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Keywords: Legislasi; Transformasi Hukum; Hukum Perbankan Syariah
Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Authors: Najmudin Najmudin , Syihabudin Syihabudin , Hasuri Hasuri
Published: September 2022

This study aims to describe the settlement of waqf disputes in Kubang Puji Pontang from a positive legal perspective in Indonesia. The location of this research is located in the village of Kubang Puji, Pontang District, Serang Regency. The methodology used in this research is descriptive qualitative method, with a normative juridical approach. The data collection method in this research was conducted by interview and document study. The results of this study indicate that the donated land dispute in Kubang Puji Village is in the form of an heir lawsuit due to the land that has been donated by Wakif not being properly managed by Nazhir, so that the land becomes a landfill and gradually narrows eroded by local residents' houses, other related disputes. with the relocation of schools standing on waqf land, pros and cons occurred between the Foundation management and the Mosque's managers. Both disputes were resolved by deliberation to reach consensus by presenting disputing parties and community leaders. In the perspective of positive law that applies in Indonesia, the settlement of waqf disputes carried out in Kubang Puji village follows the Non-litigation method, meaning that the settlement of waqf disputes is carried out outside the court, by way of deliberation to reach consensus in accordance with Article 1 point 10 of Law No. 30 of 1999 and the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2014 concerning waqf.Keywords: Positive Law; Waqf Dispute AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa wakaf di Desa Kubang Puji Pontang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Lokasi penelitian ini terletak di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan Sengketa tanah wakaf di Desa Kubang Puji berupa gugatan ahli waris akibat tanah yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dikelola dengan baik oleh nazhir, sehingga tanah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dan sedikit demi sedikit menyempit tergerus bangunan rumah warga sekitar, sengketa lain terkait dengan relokasi sekolah yang berdiri di atas lahan wakaf, pro kontra terjadi antara pengurus Yayasan dan DKM Masjid. Kedua sengketa tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan tokoh masyarakat. Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan di Desa Kubang Puji mengikuti metode Non Ligitasi, artinya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf.Kata Kunci : Hukum Positif, Sengketa Wakaf
Hak Waris Janin dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis dan Aplikatif
Authors: Ritonga Raja
Published: September 2022

AbstractThe inheritance of Islam does not differentiate the level of age to get inheritance. Toddler age, children,adolescent, adult, parent or embryo even has a same position to get inheritance. Gender status and the life of embryo which have taqdiri characters and appear the prediction. Library research is the methodology of the research, then the determining of the embryo’s portion is analyzed and the method of the counting of his inheritance. The result of the research described that the existence of the embryo must be right proportionate to the death of the heir. The embryo be born in live becomes a determining of his inheritance. In the process of his inheritance’s counting, the prediction method is done for four times or three times. It is, the man embryo as a man, as a woman, as the twin women and the death embryo. After counting id done, the heirs are only able to take the small portion between four possibilities. Whereas the rest of the heir must be saved until the embryo’s born.Keywords: heir, pregnant, embryo, womb, Islamic inheritanceAbstrakKewarisan dalam islam tidak membedakan tingkatan umur dalam mendapatkan warisan. Usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua bahkan janin sekalipun mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan warisan. Status jenis kelamin dan hidup janin yang bersifat taqdiri memunculkan berupa prediksi. Metode penelitian ini merupakan library research, selanjutnya dilakukan analisis terkait penentuan bagian janin dan metode hitungan bagian warisnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan janin harus berbanding lurus dengan kematian pewaris. Janin lahir dalam keadaaan hidup menjadi penentu hak warisnya. Pada proses hitungan bagian warisnya, dilakukan metode prediksi sebanyak empat atau tiga kemungkinan. Yaitu, janin dengan jenis kelamin sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan kembar dan janin meninggal dunia. Pasca hitungan dilakukan, ahli waris hanya boleh mengambil bagian yang paling kecil di antara empat kemungkinan. Sedangkan sisa warisan harus disimpan sampai janin dilahirkan.Kata Kunci: ahli waris, hamil, janin, rahim, waris islam,
Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga
Authors: Chania Dhea , Mukri Syarifah Gustiawati
Published: September 2022

Kafaah is defined in marriage as the condition of two married couples who have similarities in various ways. The purpose of this study is to find out more about the urgency of kafaah to the integrity of the household and to deepen the related factors of divorce. The research method in this research is a descriptive qualitative method with a case study method, namely research that focuses intensively on one particular object which is studied as a case. The results of this study explain the importance of the kafaah element to the integrity of the household that must be instilled in a harmonious couple, as the implementation of kafaah at KUA Cibinong which makes the kafaah element a legal requirement in marriage.Keywords: Urgency of kafaah; household integrity; divorce  AbstrakKafaah diartikan dalam pernikahan sebagai keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih mengetahui terkait urgensi kafaah terhadap keutuhan rumah tangga serta memperdalam terkait faktor-faktor terjadinya perceraian. Metode penelitian pada penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan akan pentingnya unsur kafaah terhadap keutuhan rumah tangga yang harus ditanamkan pada pasangan harmonis, sebagaimana pelaksanaan kafaah di KUA Cibinong yang menjadikan unsur kafaah itu sebagai syarat sah dalam pernikahan.Kata Kunci: Urgensi kafaah; keutuhan rumah tangga; perceraian
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pendemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis
Authors: Hastuti Yusriana Maida , Rohmah Siti Ngainnur
Published: September 2022

BMT NU Sejahtera is a sharia financial institution that provides financing to help capitalize members in productive businesses. The financing that is most in demand by the public is Murabaha financing, where the acquisition price and margin are known by both parties. The research method used is descriptive qualitative with an empirical sociological approach and a legal approach. The results of this study indicate that the main factor causing the occurrence of default comes from external factors, namely force majeure, where circumstances force in a pandemic situation. The view of Islamic law on the settlement model carried out by BMT NU Sejahtera is not in accordance with sharia in the DSN MUI fatwa no. 47. The positive legal view on the settlement of default by BMT NU Sejahtera is in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/18/DPbS and Sharia Units and OJK Regulation No. 11 of 2020 and articles 1238 and 1243 of the Civil Code.Keywords: BMT; Murabaha Financing; Default; Pandemic; Law AbstrakBMT NU Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang  memberikan pembiayaan untuk membantu modal bagi anggota dalam usaha produktif. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan Murabahah, dimana harga perolehan dan margin diketahui oleh kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis empiris dan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi berasal dari faktor eksternal yaitu force majeure, dimana keadaan memaksa dalam situasi Pandemi. Pandangan hukum Islam terhadap model penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera belum sesuai syariah dalam fatwa DSN MUI No. 47. Pandangan hukum positif terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera sudah sesuai peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS  dan Unit-unit Syariah dan peraturan OJK No. 11 tahun 2020 serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata.Kata Kunci: BMT; Pembiayaan Murabahah; Wanprestasi; Pandemi; Hukum
Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
Authors: Saputro Heri Joko , Chandra Tofik Yanuar
Published: September 2022

One of the elements in the criminal act of corruption is the loss of state finances. Against this state financial loss, the good old Corruption Law, namely Law no. 3 of 1971 and the newer Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This provision stipulates a policy that state financial losses must be returned or replaced by perpetrators of corruption (Asset Recovery). Recovery measures (asset recovery) are important to do as an effort to keep the state from always being harmed and neglected only with corporal punishment (prison). In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology to describe the conditions as they are, without giving treatment or manipulation to the variables studied. The results of the study state that the need for policy formulation and concrete action steps, because procedural asset recovery includes tracking, freezing, blocking, confiscation, confiscation, maintenance / management and return of stolen assets / proceeds of crime to victims of crime / the state. suspected to come from state finances that have been stolen in the form of money or savings in the accounts of the perpetrators or objects can be carried out through a search for later blocking and confiscation of assets.Keywords: State Financial Recovery; Blocking; Asset confiscation; Corruption AbstrakSalah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Tindakan pemulihan (Asset Recovery) penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar negara tidak selalu dirugikan dan terabaikan hanya dengan pemidanaan hukuman badan (penjara) saja. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang konkrit, dikarenakan prosedural asset recovery meliputi pelacakan, pembekuan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara.atas Asset yang dimiliki dan diduga berasal dari keuangan negara yang telah dicuri berupa uang maupun tabungan dalam rekening pelaku ataupun benda dapat dilakukan melalui penelusuran untuk kemudian dilakukan Pemblokiran dan dilakukan PerampasanAsset.Kata Kunci: Pemulihan Keuangan Negara; Pemblokiran; Perampasan Asset; Korupsi
Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Maraknya Perdagangan E-Commerce
Authors: Mufidah Mufidah , Hardian Michell Eko , Nugraha Adhy
Published: September 2022

The era of globalization changes the digital-based social order, especially in the pattern of fulfilling daily needs that is more dynamic and practical. These changes occur in the practice of buying and selling conventionally into digital or what is called e-commerce. E-commerce is becoming more real with government support through economic policies in Indonesia, of course this is a breath of fresh air in economic growth, but like two different sides of a coin, e-commerce also creates inequality in society, such as the digital divide among the people, then also in society. local MSME business actors, including constraints in capital, technological knowledge, and limited internet access. With the concept of not needing a shop, of course, unemployment will also increase. Local competition is also an impact that must be considered considering that capital owners have the opportunity to brand products to make them look attractive and classy, which results in intimidation of micro or retail entrepreneurs. The government as a regulator has a strategic role in preventive and repressive measures to make policies based on the value of justice. Keywords: Justice, Economic Development, E-Commerce Abstrak:Era globalisasi merubah tatanan sosial berbasis digital, terutama dalam pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang lebih dinamis dan praktis..  Perubahan tersebut terjadi pada praktek jual beli konvensional menjadi digital atau yang disebut dengan e-commerce. E-commerce semakin nyata dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi di Indonesia, tentu ini merupakan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi, namun seperti dua sisi mata uang yang berbeda e-commorce ­juga menciptakan ketimpangan dalam masyarakat seperti kesenjangan digital di kalangan masyarakat, kemudian juga pada pelaku bisnis UMKM lokal, meliputi kendala dalam permodalan, pengetahuan teknologi, serta jangkauan akses internet yang terbatas. Dengan konsep tidak memerlukan toko maka tentu pengangguran juga bertambah. Kompetisi lokal juga menjadi dampak yang harus diperhatikan mengigat pemilik modal memiliki peluang dalam melakukan branding produk agar terkesan menarik dan berkelas, yang berakibat pada  intimidasi pengusaha mikro atau retail. Pemerintah sebagai regulator memiliki peranan strategis dalam langkah preventif maupun represif untuk membuat kebijakan yang berdasarkan atas nilai keadilan. Kata Kunci: Keadilan, Pembangunan Ekonomi, E-Commerce
Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng
Authors: Fauziah Gina , Hadi Firdaus , Fadhlillah Fikry , Ramadhena Gilang , T Nur Asia
Published: September 2022

This research discusses family resilience in minimizing the occurrence of divorce during the Covid-19 pandemic in Cengkareng. The Covid-19 pandemic had a major impact on various sectors of life and is now affecting family resilience. This is caused by various factors, one of which is economic factors. As a result, many problems arise in the family that lead to divorce. This is the background for us to raise the theme in this study. The method used in this research is descriptive qualitative analysis to describe the problems and solutions that are carried out in maintaining the family. Problems that arise during the pandemic tend to be economic problems that lead to divorce. The impact of the divorce is felt by the children of the divorce victims. According to the Islamic perspective, one of the keys to maintaining a family is to build harmony family.Keywords: Covid-19, Harmonization, Family, Pandemic, Divorce. AbstrakPenelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga dalam meminimalisir terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan dan kini merambah pada ketahanan keluarga. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Akibatnya, banyak muncul masalah dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Hal ini mejadi latar belakang kami mengangkat tema tersebut dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan permasalahan dan solusi yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga. Permasalahan yang muncul di masa Pandemi cenderung pada permasalahan ekonomi yang berujung pada perceraian. Dampak perceraian tersebut paling besar dirasakan oleh anak korban perceraian. Menurut perspektif Islam salah satu kunci mempertahankan keluarga yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga.Kata Kunci: Covid-19, Harmonisasi, Keluarga, Pandemi, Perceraian.
Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid 19
Authors: Najmudin Najmudin , Syihabudin Syihabudin , Fatoni Ahmad , Saleh Sujai
Published: September 2022

This research aims to analyze the distribution of productive zakat BAZNAS Serang Regency in empowering Micro and Small Enterprises (SMEs) in Serang Regency. The object of this research is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Serang Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data analysis model of Miles and Huberman. The findings of this study indicate that the distribution of productive zakat of BAZNAS Serang Regency is carried out through a small business capital assistance program which is given to seven types of micro and small businesses (SMEs), namely stalls, machetes craftsmen, traders, herbal therapy/herbal traders, culinary, name making of sandals and travel. Small business capital assistance is distributed in the form of revolving capital loans using a qardul hasan contract (the amount of the return is in accordance with the loan amount), in the event of business bankruptcy due to a default from SMEs actors, the Serang Regency BAZNAS will resolve it through partners from the local village apparatus , but if the bankruptcy occurs without any element of default, the Serang Regency BAZNAS will remove the SMEs from the nominative if the assistance period has exceeded 5 years.Keywords: Distribution of Zakat, Productive Zakat, Economic Empowerment Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Serang. Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model analisis data Miles dan Huberman. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dilakukan melalui program bantuan modal usaha kecil (BMUK) yang diberikan kepada tujuh jenis usaha mikro kecil (UMK) yaitu warung, pengrajin golok, pedagang, terapi herbal/pedagang herbal, kuliner, pembuatan nama sendal dan travel. Bantuan modal usaha kecil (BMUK) disalurkan dalam bentuk pinjaman modal bergulir dengan menggunakan akad qardul hasan (jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman), apabila terjadi kebangkrutan usaha akibat adanya wanprestasi dari pelaku UMK, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menyelesaikannya melalui mitra dari aparat desa setempat, tetapi apabila kebangkrutan tersebut terjadi tanpa ada unsur wanprestasi, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menghapus UMK dari nominative jika waktu bantuan sudah melampaui 5 tahun.Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi
Konsep Qaṭ-iy dan Ẓanniy dalam Epistemologi Hukum Islam: Telaah Model Ijtihad Masdar F Masudi
Authors: Kamaluddin Imam , Rahman Ryan Arief , Suntoro Adib Fattah
Published: September 2022

This article analyzes Masdar Farid Mas'udi's view on the reconstruction of the concepts of qaṭ'iy and zanniy in the epistemology of Islamic law. Masdar categorizes benefits and teachings that are universal as qaṭ'iy (absolute) categories, while technical and elaborative teachings as zanniy (assumptive) categories. Based on this concept, Masdar formulated a methodology of Islamic law reasoning that makes benefit as the main reference and puts technical teachings as its support. Consequently, the standard of teachings (qaṭ'iy) that are technical in nature can be modified and annulled if they are deemed to be contrary to the benefit. Masdar's view is quite contrasted with the concepts of qaṭ'iy and zanniy in the view of ushul fiqh experts which do not refer to mere benefit, but the reference in determining qaṭ'iy and zanniy in the views of experts is the semantic aspect (dalâlah) and source authenticity (tsubût). a religious text. The results of this study conclude that there are essential differences in definition and implementation between the concepts of qaṭ'iy and zanniy carried by Masdar and the concepts of ushul fiqh experts in general.Keywords: Qaṭ'iy; Zanniy; Masdar Farid Mas'udi; Maslahat; Islamic Law AbstrakArtikel ini menganalisis pandangan Masdar Farid Mas’udi tentang rekonstruksi konsep qaṭ’iy dan ẓanniy dalam epistemologi hukum Islam. Masdar mengkategorikan kemaslahatan dan ajaran yang bersifat universal sebagai kategori qaṭ’iy (absolut) sedangkan ajaran yang bersifat teknis dan jabaran sebagai kategori  ẓanniy (asumtif). Berdasarkan dari konsep tersebut, Masdar merumuskan metodologi penalaran hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan sebagai acuan utama dan meletakkan ajaran yang bersifat teknis sebagai penyokongnya. Konsekuensinya, ajaran baku (qaṭ’iy) yang bersifat teknis dapat modifikasi dan dianulir apabila dianggap bertentangan dengan maslahat. Pandangan Masdar tersebut cukup kontras dengan konsep qaṭ’iy dan ẓanniy dalam pandangan para pakar ushul fikih yang tidak mengacu pada kemaslahatan semata, namun acuan dalam menentukan qaṭ’iy dan ẓanniy dalam pandangan para pakar adalah aspek semantik (dalâlah) dan autentisitas sumber (tsubût) suatu teks keagamaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan esensial secara definisi maupun implementasi antara konsep qaṭ’iy dan ẓanniy yang diusung Masdar dengan konsep para pakar ushul fikih pada umumnya.Kata kunci: Qaṭ’iy, Ẓanniy; Masdar Farid Mas’udi; Maslahat; Hukum Islam
Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam
Authors: Humaira Aida , Rahmi Latifa , Adhha Nurul
Published: September 2022

Indonesia is a prosperous nation with various customs and cultures, and even customary law is still used to solve most of all family issues in society. In particular, on the inheritance issue, it is different between Lampung Pepadun's ancestral inheritance and Islamic inheritance or what is known as 'ilm al-fara'id. On the other hand, most of Lampung Pepadun's indigenous people are Muslims. This study examines the review of Islamic jurisprudence towards implementing Lampung Pepadun's ancestral inheritance. This article concludes that this customary inheritance uses a male primary system because the Lampung Pepadun's tribe is inclined towards the patrilineal kinship system, so the eldest son becomes the sole heir replacing his father. The Lampung Pepadun's ancestral inheritance is different from Islamic inheritance and even has similarities to the Jahiliyah one in terms of the absence of a woman's share of the inheritance.Keywords: Customary Law; Inheritance; Lampung Pepadun; Faraid  Abstrak.Indonesia adalah bangsa yang kaya akan adat istiadat dan budaya yang beraneka ragam, bahkan hukum adat masih dijadikan solusi atas berbagai permasalahan keluarga yang ada di masyarakat. Khususnya masalah kewarisan, terdapat perbedaan sistem antara kewarisan adat Lampung Pepadun dan kewarisan Islam atau yang dikenal dengan ilmu faraid, di sisi lain mayoritas masyarakat adat Lampung Pepadun beragama Islam. Studi ini mengkaji bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap pelaksanaan kewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun. Artikel ini menyimpulkan bahwa kewarisan adat Lampung Pepadun berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung Pepadun berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan Jahiliyah dalam segi ketiadaan bagian wanita dalam waris.Kata Kunci: Hukum Adat; Waris; Lampung; Pepadun; Fara’id
Hermeneutic Method: Solutions to Fiqh Muamalah Contemporary Problems
Authors: Afriadi Wawan , Pati Surya
Published: September 2022

The fiqh muamalah discourse is not immune from the demands of reform by not being controlled by the monotonly that narrows the scope of Muslims thinking. This study examines the relevance of the use of Islamic hermeneutics to answer fiqh muamalah contemporary problems, especially the issue of the concept of riba and bank interest by using the Islamic hermeneutic method of Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur. This research is library one of which research data sources come from primary and secondary sources. The primary data sources are the works of Rahman and Syahrur, while the secondary data sources are articles, journals, books. The data analysis method used is a qualitative descriptive method. The description of the research data is divided into several stages, namely; Islamic hermeneutics against the monotony of thought, fiqh muamalah in contemporary, riba and bank interest issues the thoughts of Fazlur Rahman’s and Muhammad Syahrur’s. Keywords: Hermeneutics Method; Solutions; Fiqh Muamalah in Contemporary AbstrakWacana fiqh muamalah tidak luput dari tuntutan reformasi dan tidak pula dikendalikan oleh sebuah kemiripan dengan mempersempit ruang lingkup pemikiran Muslim. Studi ini menganalisis tentang relevansi penggunaan hermeneutik Islam untuk menjawab masalah fiqh muamalah kontemporer, terutama masalah riba dan bunga bank dengan menggunakan metode hermeneutik Islam dari Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan dengan sumber data penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah karya-karya yang ditulis oleh Rahman dan Syahrur, sementara sumber- sekunder adalah artikel, jurnal, dan buku-buku. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Deskripsi data penelitian dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu; Islam Hermeneutika terhadap monotony dari pemikiran, fiqh muamalah dalam kontemporer, riba dan kepentingan bank isu pikiran Fazlur Rahman's dan Muhammad Syahrur.Kata Kunci: Metode Hermeneutik; Solusi; Fiqh Muamalah dalam kontemporer
Hukum dan Perilaku Ekonomi: Etika Keagamaan
Authors: Fudhail Rahman Muh.
Published: September 2022

Narrative struggles about ethics and religious norms have become an interesting study in the midst of conversations among world thinkers. We can find this discussion in the presentation of economic ethics. The map of disaggregating trends in economic behaviour is divided into the notions of capitalism, socialism and Islam (Islamic economics). The balance and justice that are desired in discussing economic values and norms, for example, are shown by Max Weber's thoughts with his protestant ethics which are quite influential on the development of capitalism. This understanding is coupled with the socialist economic system which was previously seen as unable to provide benefits and benefits. Furthermore, over time, this understanding began to be eroded by the global economic system and mechanism that wanted the existence and output to provide mutual problems and justice. This is marked by the widespread development of the Islamic economy today in the global world.Keywords: Ethics; Economy; Religious AbstrakPergumulan narasi tentang etika dan norma keagamaan menjadi satu kajian yang menarik di tengah perbincangan para pemikir dunia. Perbincangan tersebut bisa kita jumpai dalam paparan tentang etika ekonomi. Peta pemilahan kecenderungan perilaku ekonomi terbagi pada paham kapitalisme, sosialisme dan Islam (ekonomi Islam). Keseimbangan dan keadilan yang diinginkan dalam mendiskusikan tentang nilai dan norma ekonomi, misalnya ditunjukkan oleh pikiran Max Weber dengan etika protestannya yang cukup berpengaruh terhadap berkembangnya paham kapitalisme. Paham ini bersanding dengan sistem ekonomi sosialis yang lebih dahulu mulai dipandang tidak bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, paham ini mulai tergerus oleh sistem dan mekanisme perekonomian yang global menginginkan adanya wujud dan output memberi kemasalahatan dan keadilan bersama. Ini ditandai dengan maraknya perkembangan ekonomi Islam dewasa ini di dunia global.Kata Kunci: Etika; Ekonomi; Keagamaan
Analysis of Shafi'iyah Scholars' Thoughts On Bribery (Risywah)
Authors: Hsb Muhammad Yusuf , Katrino Iqbal
Published: September 2022

This research was conducted to find out how to develop the bribery law by the Syafi'iyyah scholars who established the unlawful bribery law. However, in the study, some Syafi'iyyah scholars provided legal relief by considering the situation and circumstances. This research was conducted to answer the relevance of risywah practice for Indonesia today. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that in the current context, the practice of bribery is a natural thing to do in every aspect of life, especially in the bureaucracy because people definitely like it or don't like it.Keyword: Bribery (risywah); Shafi'iyah; Law Enforcement Abstrak.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan hukum suap oleh para ulama Syafi’iyyah yang menetapkan hukum penyuapan haram. Namun, dalam studi, beberapa ulama Syafi’iyyah memberikan keringanan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tentang relevansi praktik risywah untuk Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam konteks saat ini, praktek penyuapan adalah hal yang wajar untuk melakukan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam birokrasi karena pasti suka atau tidak suka orang-orang harus melakukan praktek tersebut.   Kata Kunci: Suap (risywah); Syafi'iyah; Penegak Hukum
Cover and Table of Contents
Authors: Jm Mizan
Published: September 2022

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Hukum IslamIda Susilowati,  Adha Amir Ariefudien,  Adhitya Sandy Wicaksono Hukum dan Perilaku Ekonomi: Etika KeagamaanMuh. Fudhail Rahman Hermeneutic Method: Solutions to Fiqh Muamalah Contemporary ProblemsWawan Afriadi, Surya Pati Renewal of Islamic Family Law: Relevance to the Nusyuz Settlement ProcessIzzy Al Kautsar, Ahdiana Yuni Lestari Analysis of Shafi'iyah Scholars' Thoughts On Bribery (Risywah)Muhammad Yusuf Hsb,  Iqbal Katrino Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota MedanRafnitul Hasanah Harahap Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih IslamAida Humaira, Latifa Rahmi, Nurul Adhha  Konsep Qaṭ-iy dan Ẓanniy dalam Epistemologi Hukum Islam: Telaah Model Ijtihad Masdar F MasudiImam Kamaludin,  Ryan Arif Rahman,  Adib Fattah Suntoro Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)Mohamad Bagja Azhari, Liza Priandini Politik Hukum Zakat di IndonesiaNurdin Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompet Dhuafa BantenMohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah Dampak Penerapan Kebijakan Regulasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun BogorIbrahim Fajri, Sri Hartini, Prihatini Purwaningsih, Desty Anggie Mustika, Rukmi Dwiastuti
Műszaki kiválóságok: Herbert Ferenc
Authors: Balla Tibor , Padányi József
Published: September 2022

Herbert Ferenc (1858–1929) kiemelkedő képviselője volt annak a műszaki katonai nemzedéknek, amely nyomot hagyott a haditechnikai eszközök fejlesztésében. Alkotásai jó szolgálatot tettek mindkét nagy háborúban, de még az utána következő évtizedekben is. Kiemelkedő képességű tervező volt, aki számos találmánnyal segítette a műszaki katonák munkáját, hatékonyabbá téve azt a támogatást, amely nélkül nem lehet sikeres harcot vívni.
MARKING INTERDISCURSIVITY / INTERTEXTUALITY IN COGNITIVE LINGUISTICS
Authors: Zhalko D.
Published: September 2022

The article examines the concept of marking interdiscursiveness / intertextuality from the standpoint of cognitive linguistics, in particular, it defines four terms: a) “interdiscursiveness” is a phenomenon that demonstrates the interaction between discourses; it is an indicator of the residue in the discourse of previous discourses, which provide a kind of “preparation “, “raw material” for another discourse; b) “interdiscourse” is a discourse and ideological space in which discourse formations unfold with their relation of dominance, subordination and contradiction; c) “intertextuality” is the interaction of texts not only in terms of content, but also in terms of expression; it acts as a means by which one text actualizes another in its internal space; d) “intertext” is a product of secondary textual activity as a result of processes of secondary categorization of information, its new conceptualization and new representation. The concept of the triad “markedness – marking / mark – marker” is characterized in the context of (inter-)discursive and (inter-)textual processes, where the former consists in the fact that if markedness is a phenomenon, marking / mark is a process, then a marker is a result. At the same time, the definition of the concept of “linguistic marker” is proposed as a clear system of language units of different levels, which expresses the interlevel status of the category of communicative intention and enables the selection of the most optimal among them for expressing the intentional needs of a linguistic personality. Linguistic markers are represented by: (a) discursive markers responsible for non-linguistic knowledge (discourse level), (b) language markers responsible for linguistic knowledge (text level).
SEMIOSIS OF INTERPERSONAL CONFLICTS IN ENGLISH ARTISTIC DISCOURSE
Authors: Chernenko О.
Published: September 2022

The current paper presents an overview of interpersonal conflicts in discourse area of character in modern English fiction discourse from the standpoint of multimodality theory, pragmalinguistics, and semiotics. In this respect semiosis is defined as the action of a sign, a dynamic process of meaning-making and meaning-interpretation realized through multimodal semiotic modes which collectively construct the meaning, communicated in these situations. This constructing is proceeded with the help of conflictives as emergent discursive constructs, the result of interactive constructing by means of verbal, nonverbal and graphic semiotic resources functioning in different stages of conflict communicative process. The linguosemiotic space of their realization is in the plane of disharmony of interpersonal relations of characters and its semiosis is built on cognitive, semiotic, communicative, and pragmatic specifics of conflictives as operational units of conflict discourse. Moreover, the appropriate inferences require understanding of cognitive, psychological, social, and cultural aspects accompanying narration.The aim of the study is also to establish a link between different approaches to the interpretation of conflict communication development and methods of their research in modern scientific studies. Multimodal nature of conflictives comprises several modes of multimodality for the analysis of conflict semiosis in fiction discourse: verbal, nonverbal, visual, auditory, kinetic etc. These patterns of meaning combination or meaning multiplication through different semiotic modes together construct the meaning, communicated and interpreted in the situations of interpersonal conflicts in discourse area of character in modern English fiction discourse. To achieve the objectives of research, a semiotic approach to the paradigm of conflict discourse approaches is applied, together with the elements of conversational analysis, multimodal discourse analysis, pragmatic analysis. The obtained results show the capacity of the semiotic approach to the conflict studies to enhance the effectiveness of linguistic research in the field of conflict studies.
LEXICOGRAPHIC MODEL OF THE SEMANTIC FIELD BAKERY ITEMS (in the English language)
Authors: Н. А. ВОЛКОВИНСКАЯ
Published: September 2022

Introduction. A semantic field modeled on the basis of lexicographic data can serve as a way to describe the lexical systematicity that objectively exists in a language and reflects in its turn the systematicity of information in our memory. Despite of numerous researches within the framework of field theory, the question of the specifics of the semantic field as a resultof lexicographic modeling of a language system, reflecting the systemic nature of a complex mental reality hidden from us, remains unanswered.Purpose. The article is devoted to the establishment of the specific structure and content of the lexicographic model of the semantic domain of the names of bakery items and the disclosure of the dynamics of field models of different time periods.Methods. The research is based on such methods and techniques of linguistic analysis as descriptive analysis, component analysis, field modeling and quantitative analysis.Results. The paper establishes and analyzes the specific structure and content of the lexicographic model of the semantic field bakery items in English. The semantic parameters of the verbalized fragment of reality uniting the items into semantic groups are distinguished.The hierarchy of semantic groups as well as of individual units within the field is established and described. The types of semantic relations connecting its units are revealed. The dynamics of field models that are different in time of presentation in lexicographic sources is analyzed.Conclusions. The result of lexicographic modeling of the semantic field bakery items in the English language is a semantic field structured by explicating the components of the meaning of the names of bakery items and selecting the corresponding lexical units from the dictionary. The structure of the semantic field includes 540 lexical units distributed over12 semantic groups. The structure of the field is formed by paradigmatic relations (43.1%), syntagmatic relations (51.2%) and thematic relations (5.7%).
TYPES OF ADDRESSEES IN THE SPEECH ACT OF TEASING IN MODERN ENGLISH DISCOURSE
Authors: К. В. КОЛОДЯЖНА
Published: September 2022

Introduction. The article is devoted to the study of the types of addressees in the speech act of teasing in modern English discourse.Purpose. The paper aims to indentify the types of addressees according to the contribution and role they play in the communication where teasing occurs.Methods. In the differentiation of the types of addressees, a discourse and speech act analyses have been used from a pragmalinguistic perspective.Results. This study shows that in multiparty discourse the participants may acquire different roles – those of a target addressee (addressee-victim), direct (real addressee), quasiaddressee, and metaaddressee. Taking into account the number of participants of the communicative process the conversation can take shape of a dialogue or polylogue. Proceeding from this fact the addressee can be of four types: a) a direct addressee (who is the target and to whom the addresser speaks explicitly). The direct addressee can be either a true recipient of a speech act of teasing or quasiaddressee); b) a quasiaddressee (a false addressee) to whom a speech act of teasing is directed only formally, however the true recipient is not he, but the one who is termed a meta-addressee); c) a meta-addressee is a target addressee, a true recipient to whom the messageis intended but is sent indirectly via others, d) a listener (an indirect addressee who acoustically perceives a speech act of teasing along with the meta-addressee). The listener is a recipient of a speech act of informative. The illocutionary force of an informative is to make the listenerconscious of the fact that teasing is taking place here and now.Conclusion. The presence of a third party has an intensifying effect on the illocutionary force of friendly teasing. If a target addressee fails to understand teasing as a friendly one, he may be offended and as a consequence ‘lose his face’ The mechanism of the reception and properinterpretation of the speech act of teasing needs further investigation.