bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PN.AGM)
Authors: Faiz Muhamad Amin , Widjajanti Ermania
Published: November 2022

Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, dalam hal terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Fitri Nanda Sari yang berusia 17 tahun lebih dari satu kali. Berdasarkan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah, 1. Apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 KUHP? serta 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif, sifat penelitian adalah deskriptif-analisis, pengumpulan data dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Setelah dilakukannya penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu: 1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan melakukan persetubuhan dengannya  dan 2. Penjatuhan sanksi pidana seharusnya sesuai dengan Pasal 64 KUHP karena terdakwa telah melakukan Concursus yaitu berupa perbuatan berlanjut dan pidana yang seharusnya diterapkan adalah pidana pokok yang paling berat yaitu 15 tahun penjara dan denda. Hasil penelitian dalam hal ini terdakwa seharusnya dikenakan Pasal  Pasal 81 Ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.
ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SIPI PADA WILAYAH PULAU BAWEAN BERDASARKAN UU NOMOR 45/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31/2004 TENTANG PERIKANAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR: 23/PID.SUS/2014.PN.BTG)
Authors: Kinanti Aurelia Karunia , Pandamdari Endang
Published: November 2022

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan. Meskipun ada peraturan UU yang mengatur mengenai larangan tersebut, masih ada pihak tertentu yang melanggar peraturan tersebut. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1)Apakah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan oleh KMN.BINTANG SAMUDRA II melanggar UU Nomor 45/2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/2004 dan Perda Provinsi Jatim Nomor 4/2005 serta Perda Kabupaten Gresik Nomor 8/2007, 2)Apakah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan oleh KMN.BINTANG SAMUDRA II melanggar UU Nomor 45/2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/ 2004 dan Perda Provinsi Jatim Nomor 4/2005 serta Perda Kabupaten Gresik Nomor 8/2007. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analisis, data yang digunakan data sekunder, pengolahan data kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukan ada dua Perda yang mengatur hal tersebut, yaitu Perda Kabupaten Gresik Nomor 8/2007 Tentang Perjanjian Usaha Perikanan dan Perda Provinsi Jatim Nomor 4/2005 Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jatim, Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Batang Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN.BTG berkesimpulan bahwa Yaspaun terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM SISTEM INDIVIDUAL BAGI MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI JAKARTA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 381/K/ PDT/2018
Authors: Khoirunnisa Ghina , Pandamdari Endang
Published: November 2022

Yang berhak mewaris dalam hukum waris adat Batak adalah anak laki-laki saja. Hal tersebut didasarkan oleh sistem kekerabatan Patrilineal dan sistem kewarisan Individual yang dianut oleh masyarakat adat Batak. Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut yang ditemukan dalam prakteknya bahwa harta peninggalan (warisan) tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, melainkan anak perempuan ikut serta dalam mewarisi harta peninggalan (warisan) orang tuanya. Pokok permasalahannya yaitu: 1) Bagaimana pembagian harta warisan dalam sistem individual Almarhum Wesley Sinaga dan Almarhumah Masdelina Ritonga yang merupakan warga masyarakat Batak perantauan di Jakarta? 2) Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/Pdt/2018 sesuai dengan Hukum Waris Adat Batak?.Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi menjelaskan bahwa pembagian waris dari almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga yang merupakan masyarakat adat Batak perantauan di Jakarta dilakukan tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak. Dalam penyelesaian perkara Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 381/K/Pdt/2018 tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak, yang menjadi alasan tidak sesuai adalah karena adanya perkembangan dalam hukum waris adat yang mengikuti perkembangan zaman.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK DAN WEWENANG PEMEGANG GADAI TANAH PUSAKA TINGGI BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 84 K/PDT/2017)
Authors: Devinda Kenny , Pandamdari Endang
Published: November 2022

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dalam suatu keturunan sesuku yang bertali darah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah pemegang gadai tanah pusaka tinggi dapat mengalihkan hak dan kewenangannya kepada pihak lain menurut hukum waris adat Minangkabau dan bagaimana kesesuaian isi Putusan Mahkamah Agung No 84 K/Pdt/2017 mengatur tentang hak dan kewenangan pemegang gadai tanah pusaka tinggi dengan hukum waris adat Minangkabau. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut hukum waris adat Minangkabau harta pusaka tinggi dapat dipindahkan haknya dari mamak kepala waris kepada orang lain dengan syarat-syarat yang dibenarkan dalam hukum waris Minangkabau dan sepengetahuan mamak kepala waris serta kesepakatan dari anggota kaum, dalam sengketa antara St. Perhimpunan dan Drg. Meirina pada Putusan Mahkamah Agung No 84 K/Pdt/2017, telah sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau mengenai hak dan wewenang mamak kepala waris, dilihat dari pertimbangan hakim Agung bahwa menggadai tanah pusaka tinggi kaum harus diketahui oleh mamak kepala waris dan disetujui anggota kaum, apabila melakukan gadai tanah pusaka tinggi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin mamak kepala waris dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN BALIK NAMA DAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 35/PDT/2016/PT.DPS)
Authors: Zursella Apriani , Suka’arsana I Komang
Published: November 2022

Hukum waris adat di Indonesia masih bersifat majemuk, kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya adalah Hukum Waris Adat Bali. Hukum waris adat yang berlaku di Bali yang menganut sistem patrilineal. Dalam kasus Putusan No. 35/PDT/2016/PT.DPS ini perbuatan janda dan anak perempuan yang telah membaliknamakan harta warisan adalah melanggar hukum karena para ahli waris dari Alm. I Ketut Suja yang semua adalah perempuan tidak berhak menguasai semua harta warisan melainkan mereka mendapat setengah dari bagian purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sudah tepat namun tidak lengkap karena hanya memutus tentang pengembalian status tanah dan ahli waris saja tapi tidak memberikan upaya penyelesaian pembagian warisan sesuai Hukum Waris Adat Bali sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 yang telah diakui sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hukum Adat Bali.
KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT AWIG-AWIG DESA ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 493/K/Pdt/2012
Authors: Andika Kinanti Justi , Suka’arsana I Komang
Published: November 2022

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana dalam sistem pewarisannya, harta warisan ditujukan kepada garis keturunan laki-laki yang berdasarkan Awig-Awig Desa Adat Bali salah satunya berupa harta bersama, hal ini menyebabkan kedudukan perempuan bukanlah sebagai ahli waris, yang sering menimbulkan permasalahan, salah satunya yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012 yang pokok permasalahannya ialah : (1) Bagaimana kedudukan janda terhadap harta bersama berdasarkan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar? (2) Apakah amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012 tentang kedudukan janda terhadap harta bersama sudah sesuai atau tidak dengan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar?Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yuridis, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data kualitatif, serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar, janda memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya terhadap harta bersama atau harta gunakaya peninggalan almarhum suaminya namun hanya berhak menikmati demi kepentingan diri sendiri dan anak-anaknya, bukan sebagai ahli waris. (2) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 493/K/Pdt/2012 tentang kedudukan janda terhadap harta bersama tidak sesuai dengan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar, kedudukan janda bukan sebagai ahli waris terhadap harta bersama atau harta gunakaya peninggalan almarhum suaminya, melainkan hanya menikmati demi kepentingan diri sendiri dan anak-anaknya.
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2014/PN.AP)
Authors: Awyadnyani Putu Ameliagustina , Suka’arsana I Komang
Published: November 2022

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali pada umumnya tidak memiliki perbedaan, karena dalam hukum waris adat Bali anak angkat yang sudah diangkat setara dengan anak kandung baik dari status, hak, dan kewajibannya. Pengangkatan anak terjadi di Desa Buda Keling, tidak hanya anak laki-laki anak perempuan juga banyak yang dijadikan anak angkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali, dan apakah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.14/PDT.G/2014/PN.AP tentang pemberian warisan bagi anak angkat telah sesuai atau tidak dengan Hukum Waris Adat Bali. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil pembahasan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Buda Keling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem menunjukan pengangkatan anak harus merupakan dari anak saudara sekandung dari pihak sentana, apabila tidak ada anak dari saudara sekandung maka diperbolehkan dari luar keluarga. Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris dengan ketentuan anak angkat telah disetujui dari pihak keluarga. Apabila pihak sentana atau keluarga tidak menyetuji adanya pengangkata anak, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewaris terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya.
Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts)
Authors: Putri Ratu Lesyane , Suka’arsana I Komang
Published: November 2022

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun menurun dalam adat Minangkabau disebutkan “dari ninniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan” dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Apabila terjadi sengketa mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi harus di selesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu.. Apabila para pihak tidak puas dengan hasil keputusan Kerapatan Adat Nagari maka para pihak dapat mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Negeri. Seperti pada perkara diwilayah hukum batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts tentang waris pusaka tinggi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengaturan harta pusaka tinggi menurut hukum waris adat Minangkabau dan apakah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts sudah sesuai atau tidak dengan hukum waris adat Minangkabau. diketahui bahwa: 1) Dalam putusan Hakim menyatakan bahwa penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan penggugat 2 s/d 5 adalah anggota kaumnya. Menurut Hukum adat Minangkabau Mamak Kepala waris adalah seorang laki-laki (mamak) tertua dalam suatu kaum yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap harta pusaka kaumnya dengan begitu maka konsekuensi hukumnya seharusnya objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat dan menyatakan para tergugat tidak berhak atas objek perkara. 2) putusan hakim tidak sesuai dengan hukum waris adat minangkabau.
TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SERTA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 150/PID.SUS/2017/PN UNR)
Authors: Susilo Yasmin Indahnesia , Suka’arsana I Komang
Published: November 2022

Narkotika merupakan kejahatan yang paling parah karena narkotika merupakan kejahatan yang akan menghabisi masa depan bangsa bahkan peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan oleh sindikat internasional yang memiliki dana cukup besar, dan orang yang ketergantungan pada narkotika merupakan suatu penyakit, tidak terkecuali dalam perkara yang dialami terdakwa dalam tindak pidana narkotika dalam kasus ini, dimana terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan juga memiliki narkotika. Adapun pokok permasalahan yaitu apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam putusan nomor 150/Pid.Sus./2017/PN Unr. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Unr. Analisa data yang digunakan disini dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan analisis diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi seharusnya hakim dapat mengupayakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa narkotika dengan menggunakan teori pemidanaan kontemporer.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KAWASAN CAGAR ALAM SEBAGAI EKOWISATA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI PADA PULAU SEMPU KABUPATEN MALANG)
Authors: PERTIWI ANNISA DIAH , Cahyana Intan Nevia
Published: November 2022

Dewasa ini masyarakat banyak melakukan wisata alam ke kawasan hutan yang seharusnya tidak diperuntukan sebagai kawasan wisata alam. hal ini tentu saja dapat merusak ekosistem kawasan hutan tersebut. Seperti halnya pada Kawasan Hutan Pulau Sempu Yang Ada Wilayah Malang Jawa Timur, kawasan hutan pulau sempu tersebut termasuk dalam kawasan cagar alam sehingga peruntukkan tidak dapat digunakan sebagai kawasan wisata akan tetapi pada kenyataanya banyak masyarakat yang datang ke kawasan cagar alam tersebut. Pokok permasalahannya adalah 1) bagaimanakah pengaturan penggunaan kawasan cagar alam sebagai Ekowisata berdasarkan “Undang – Undang No.5 Tahun 1990”, 2) apakah aktifitas langsung wisata pada kawasan cagar alam bertentangan dengan peraturan Undang – Undang No.5 Tahun 1990 dan peraturan-peraturan lain yang terkait. 3) apa yang menjadi kendala hukum dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat Pengaturan Penggunaan Kawasan Cagar Alam berdasarkan Undang – Undang No.5 Tahun 1990 terdapat sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang tidak mengatur mengenai cagar alam sebagai ekowisata. 2) Aktifitas langsung wisata pada kawasan cagar alam bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 17 Undang – Undang No.5 Tahun 1990 yang kemudian diamanatkan pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 sehingga kegiatan wisata alam pada Pulau Sempu ini dapat dikategorikan wisata yang illegal. 3) Kendala hukum terdapat pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan merubah fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Sehingga hal ini lah yang menyebabkan banyak masyarakat yang mendatangi kawasan cagar alam pulau sempu tersebut. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjaga cagar alam pulau sempu.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: LUQYANA GHINA ANGGA , Cahyana Intan Nevia
Published: November 2022

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil terhadap pihak yang berhak. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas diperlukan penambahan transportasi umum agar masyarakat mempunyai alternatif lain dalam berpergian. Permasalahannya adalah apakah pembangunan LRT di Kabupaten Bekasi telah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, hambatan apa saja yang timbul dalam proses pembangunan tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, yang dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Pelaksanaan pembangunan LRT di Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan salah satu asas penguasaan tanah dan asas pengadaan tanah. Hambatan yang dihadapi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta dan depo adalah adanya uang ganti kerugian namun tidak ada pihak yang berhak, adanya warga yang tidak ingin diukur tanah dan/atau bangunannya sebelum diberitahukan harganya terlebih dahulu, dan adanya warga yang menempati bangunan liar yang ingin dibayarkan tanah dan bangunannya sedangkan tanah tersebut merupakan tanah milik PT. Adhi Karya.
SISTEM PEROLEHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN CLUSTER TAMAN CIBODAS INDAH BERDASARKAN HUKUM TANAH NASIONAL INDONESIA
Authors: Chairunisah Nofera , Cahyana Intan Nevia
Published: November 2022

Kegiatan memperoleh tanah dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk keperluan tertentu yaitu perolehan tanah yang dilakukan secara legal berdasarkan Hukum Tanah Nasional Indonesia. Perolehan tanah yang dilakukan salah satunya adalah untuk pembangunan perumahan, 1) Bagaimana tata cara perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah, (2) kendala hukum yang akan terjadi dikemudian hari dalam proses pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hokum normatif, Sifat Penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah dilakukan dengan pemindahan hak yaitu dengan cara jual beli berdasarkan Hukum Tanah Nasional Indonesia (UUPA), kendala hukum yang akan terjadi dikemudian hari dalam proses pembangunan perumahan Cluster Taman cibodas Indah adalah adanya kelemahan dalam peraturan pemerintah upaya penyelesaian hukumnya untuk kendala tersebut adalah membuat keberatan secara tertulis kepada pihak yang menguasai tanah dan kepada kantor pertanahan dan mengajukan ke pengadilan, kendala yang dihadapi adanya complain dari masyarakat setempat karena tidak adanya sosialisasi dari pihak perumahan upaya penyelesaian hukumnya adalah melakukan musyawarah.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN RUMAH DI PERUMAHAN PESONA CIBEUREUM KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI
Authors: NABILLA ZEIRA , Cahyana Intan Nevia
Published: November 2022

Pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaaan tanah untuk kepentingan umum salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol, 1) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat akibat pembangunan Jalan Tol Bocimi, (2) Apa kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaian bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat akibat pembangunan Jalan Tol Bocimi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hokum normatif, Sifat Penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, dan cara menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berupa ganti kerugian yang adil kepada pihak yang berhak dan harus berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah ganti kerugian, kendala bagi pemegang hak atas tanah dan rumah yaitu tidak dilaksanakannya pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik. Upaya penyelesaiannya adalah melakukan musyawarah/mediasii.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK MENGENAI TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 18/G/2014/PTUN.BJM)
Authors: Tsaqif Devita Tiara Maharani , Indiraharti Novina Sri
Published: November 2022

Dalam pemilikan tanah dapat menimbulkan sengketa antara lain terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah seperti kasus yang diangkat oleh penulis yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 607 Tahun 2008 atas nama Dra.Damiana Maria dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 32 Tahun 1982 atas nama Eddie Zien yang terletak di Banjarmasin. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak milik yang sebenarnya dan Siapakah yang berhak menjadi pemegang Sertifikat Hak Milik di Jalan A. Yani Desa Bentok Kampung. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan jenis data sekunder yang didukung data primer berupa wawancara. Penelitian dianalisis secara kualitatif, ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada Eddie Zien yaitu dengan diberikannya kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.607 Tahun 2008 atas nama Dra.Damiana Maria berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 dan Eddie Zien dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan data fisik dan data yuridis, mengenai kepastian hukum yang diberikan Pemerintah yaitu dengan diberikannya Sertifikat Hak Milik No.32 Tahun 1982 mengenai kepastian kepemilikannya, letak, batas dan luas tanah. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut menyebabkan Dra.Damiana Maria kehilangan haknya karena Dra.Damiana Maria tidak dapat membuktikan kepemilikannya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Authors: Melani Diah , Indiraharti Novina Sri
Published: November 2022

Fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang dilakukannya Fidusia Ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama dan Upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor. Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan kedudukan kreditor objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor serta upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berbasis pada data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan kedudukan kreditor yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia adalah sebagai kreditor konkuren. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan utang atas objek jaminan fidusia apabila kreditor preferen sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut. Sedangkan untuk melindungi kreditor, agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya yang dilakukan adalah pendaftaran objek jaminan fidusia serta pencantuman klausul larangan pengalihan atau fidusia ulang dalam akta Notaris.
PERTANGGUNGJAWABAN PTALLIANZ LIFE INDONESIA TERHADAP AGEN ASURANSI ATAS PENYAMPAIAN INFORMASI YANG MENYESATKAN KEPADA TERTANGGUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERASURANSIAN
Authors: Monica Clarita , Nurbaiti Siti
Published: November 2022

Salah satu pelanggaran terhadap pengaturan mengenai keagenan yang sering terjadi yang dilakukan oleh agen asuransi adalah transparansi dan kebenaran informasi yang disampaikan oleh agen asuransi mengenai manfaat pertanggungan asuransi jiwa kepada calon tertanggung asuransi. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah informasi yang disampaikan oleh agen asuransi mengenai manfaat pertanggungan jiwa PT. Allianz Life Indonesia sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU.No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan bagaimana pertanggungjawaban PT Allianz Life Indonesia terhadap agen asuransi atas penyampaian informasi yang menyesatkan kepada tertanggung berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa: informasi yang disampaikan oleh agen asuransi PT Allianz Life Indonesia terhadap tertanggung mengenai manfaat pertanggungan jiwa adalah tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU.No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan pertanggungjawaban PT. Allianz Life terhadap agen asuransi atas penyampaian informasi yang menyesatkan kepada tertanggung berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian adalah pelaporan pelanggaran tenaga pemasar kepada AAJI.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI DALAM TRAVEL INSURANCE PADA TRANSAKSI PRODUK PESAWAT MELALUI APLIKASI TRAVELOK
Authors: Kartika Dian , Nurbaiti Siti
Published: November 2022

Perjalanan merupakan hal yang sering dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai macam tujuan. Resiko kerugian yang mungkin muncul selama dalam perjalanan menjadikan asuransi perjalanan dibutuhkan saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi modern, penawaran yang dilakukan perusahaan asuransi perjalanan pun semakin mudah sebagai contoh penjualan produk tiket dalam sebuah aplikasi online yang didalamnya terdapat penawaran asuransi perjalanan tambahan. Permasalahan akan bagaimanakah peraturan diindonesia mengatur asuransi perjalanan yang ditawarkan bersamaan dengan pembelian tiket pesawat dalam sebuah aplikasi online dan bagaimana prinsip-prinsip asuransi diterapkan dalam asuransi perjalanan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan Penelitian secara Normatif Selain itu sebagai pelengkap dilakukan pula wawancara terhadap perusahaan asuransi, perusahaan aplikasi dan Otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa 1) pada dasarnya belum terdapat peraturan yang mengatur khusus terkait dengan asuransi perjalanan (travel insurance) yang ditawarkan bersamaan dengan pembelian tiket dalam aplikasi e-commerce. Adapun peraturan yang mengatur masih bersifat umum. 2) Penerapan prinsip-prinsip asuransi yang diterapkan dalam travel insurance yang ditawarkan bersamaan dengan produk tiket pesawat pada sebuah aplikasi online belum diterapkan sebagaimana mestinya. perasuransian adalah pelaporan pelanggaran tenaga pemasar kepada AAJI
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT KEPADA PEMILIK BARANG DALAM PERISTIWA TUBRUKAN KAPAL ANTARA KM. DEWARUCI PERKASA DENGAN KM. DOLPHIN NUSANTARA DAN KM. TRIJAYA LESTARI DI ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN NOMOR HK. 210/3/I/MP.18)
Authors: Rahmadita Nindya Ayu , Nurbaiti Siti
Published: November 2022

Pengangkut bertanggung jawab untuk menjalankan pengangkutan dengan selamat, jika barang tidak selamat maka menjadi tanggung jawab pengangkut. Bagaimana tanggung jawab PT. Karya Jaya Samudera sebagai pengangkut terhadap pemilik barang dalam peristiwa tubrukan kapal antara KM. Dewaruci Perkasa dengan KM. Dolphin Nusantara dan KM. Trijaya Lestari di Alur Pelayaran Barat Surabaya dan bagaimana Putuan Mahkamah Pelayaran mengenai tanggung jawab PT. Karya Jaya Samudera sebagai pengangkut kepada pemilik barang merupakan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT. Karya Jaya Samudera sebagai pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pemilik barang berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juncto Pasal 468 ayat (1) dan Pasal 468 ayat (2) KUHD dan Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.210/3/I/MP.18 tidak menjelaskan mengenai pengenaan tanggung jawab pengangkut kepada pemilik barang karena muatan yang diangkutnya rusak akibat dari kelalaian PT. Karya Jaya Samudera sebagai pengangkut.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Authors: Amany Eldira , Sulistyowati Tri
Published: November 2022

Pengaturan tentang masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang masa jabatan Wakil Presiden mulai mengemuka jelang Pilpres 2019, permasalahan tersebut terkait dengan penafsiran pembatasan 2 periode masa jabatan apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan kedudukannya sebagai penafsir Konstitusi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah pengertian masa jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan penafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan apakah pengaturan tentang pembatasan masa jabatan Wakil Presiden perlu diatur dalam undang-undang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan motode deduktif. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa, terhadap pengertian masa jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan penafsiran Mahkamah Konstitusi, namun Pemohon harus memenuhi syarat-syarat legal standing. Pada saat ini diperlukan undang-undang tentang lembaga kepresidenan yang mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga negara, yang diantaranya mengatur mengenai pembatasan masa jabatan Wakil Presiden.
PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI DIMENSI HAK ASASI MANUSIA (STUDI PENELITIAN TENTANG KASUS SETYA NOVANTO)
Authors: Cahyani Regitha Primasari , Sulistyowati Tri
Published: November 2022

Jelang pemilu 2019, isu tentang calon anggota legislatif merupakan permasalahan yang paling ramai dibicarakan KPU RI mengeluarkan PKPU No.20 Tahun 2918 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai hak politik bagi warga negara Indonesia, dan bagaimanakah pembatasan hak politik bagi mantan arapidana korupsi ditinjau dari dimensi hak asasi manusia. Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yuridis-normatif mengunakan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan, analisis ini dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah HAM di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Bab XA pasal 28A-28J dan Pasal 23 Ayat(1), Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu hak asasi manusia yang diatur tersebut adalah hak asasi di bidang politik. Secara teoritis hak asasi manusia dapat digolongkan kedalam 2 golongan yaitu derogable human rights dan non derogable human rights. Hak politik merupakan hak asasi manusia yang termasuk kedalam derogable human rights sehinggga dapat dilakukan pembatasan sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM TANUDIBROTO ALIAS TAN THONG YAM KEPADA AHLI WARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 235/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM)
Authors: Hafizha Alya , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Ahli waris yang sah dan patut mewaris belum tentu cakap dalam mewaris, seperti ahli waris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pokok permasalahan yang diangkat adalah: 1. Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum? 2. Apakah amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tentang ahli waris yang sah dan patut mewaris sudah sesuai menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer, sekunder serta data tersier dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif yaitu menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Kesimpulan menunjukan bahwa: 1. Ahli waris sah dan patut mewaris Harta Warisan Almarhum Tanudibroto yaitu Megawati Tanudibroto dan Paul Tanudibroto dan masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. 2. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 235/Pdt.G/2014/PN/ Jkt.Tim tentang pembagian harta waris bagi ahli waris yang sah dan patut mewaris tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN JUNIUS JOHANIS ROTTI KEPADA AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR: 226 / PDT.G / 2014 / PN.MND
Authors: Handiana Anisah , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Di Indonesia, hukum waris yang ada dan berlaku sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi, sehingga masih bersifat pluralisme. Suatu permasalahan yang sering terjadi di berbagai masyarakat yaitu mengenai waris karena adanya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Begitu juga yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 226/Pdt.G/2014/PN.Mnd yang pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembagian harta warisan yang ditinggalkan Almarhum Junius Johanis Rotti kepada ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Apakah isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 226/Pdt.G/2014/PN.Mnd dalam pokok perkara bagian 1, 5 dan 6 Tentang Pembagian Harta Warisan Almarhum Junius Johanis Rotti Kepada Ahli Warisnya Sudah Sesuai Atau Tidak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini mengatakan bahwa (1) yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan Almarhum Junius Johanis Rotti adalah Ambrosina, Janes masing-masing mendapatkan 2/20 bagian, Lizti Rotti 1/20 bagian, Januar Rotti 1/20 bagian, Intan Rotti 2/20 bagian. (2) Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 226/Pdt.G/2014/PN.Mnd tentang pembagian harta warisan Almarhum Junius Johanis Rotti kepada ahli warisnya tidak sesuai dengan Pasal Pasal 119,Pasal 832 ayat (1), Pasal 842, dan Pasal 875 KUHPerdata.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUM DJAJA TJANDRA DENGAN ALMARHUMAH MASRI TANSA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 784 K/Pdt/2014)
Authors: Siregar Gagah Hotma Parulian , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme karena belum dlakukan unifikasi hukum. Hukum waris merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seorang pewaris kepada ahli warisnya. Permasalahan mengenai hukum waris banyak terjadi disebabkan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 yang pokok permasalahan penelitiannya adalah: (1) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Apakah isi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 784 K/Pdt/2014 tentang pembagian harta warisan Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa sudah sesuai atau tidak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini menyebutkan (1) Yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan Alm.Djaja Tjandra dengan Alm.Masri Tansa adalah Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Patty Tjandra, Sarina Tjandra, Arifin Tjandra, Ony Tjandra, dan Fitri Tjandra. (2) Amar Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 mengenai pembagian harta warisan Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa tidak sesuai dengan Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM KO BING NIO MENURUT KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSANPENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 188/PDT.G/2013/PN.SMG)
Authors: Ahmad Gamal , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Kitab Undang-udang Hukum Perdata memuat beberapa peraturan yang bersifat menggunakan sistem penggolongan untuk pembagian harta warisan Almarhum Ko Bing Nio kepada ahli warisnya. Didalam pokok permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta warisan almarhum Ko Bing Nio kepada ahli warisnya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat? (2) Apakah putusan pengadilan negeri No. 188/Pdt.G/2013/PN.Smg tentang pembagian harta warisan almarhum Ko Bing Nio kepada ahli warisnyasudah sesuai atau tidak menurut KUH Perdata? Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut pemulin menganalisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan data sekunder, primer, dan tersier. Analisis ini penulis lakukan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para ahi waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Didalam putusan Pengadilan Negeri Semaarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg ini masih belum sesuai dengan sistem pewarisan yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu membagikan kepada Golongan I dengan meninggalkan seorang anak kandung yang seharusnya juga mendapatkan harta warisan.
Analisi Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhum Mouritis Alexander Lodewyik Thalele Kepada Ahli Warisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2013/PN. Dps.)
Authors: Fauzan Moh Ariq , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Hukum Waris adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya Di dalam Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2013/PN. Dps. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Alexander Lodewyk Thalele kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata? (2) Apakah Isi Amar putusan pengadilan Nomor: 685/PDT.G/2013/PN. DPS tentang Penetapan Ahli Waris Almarhum Alexander Lodewyk Thalele sudah sesuai atau tidak menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan data sekunder, cara pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan dengan cara metode deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Berdasarkan Pasal 830, 832, 836, 852, dan 957 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pembagian harta warisan Almarhum Alexander Lodewyk Thalele adalah seluruhnya untuk istrinya dalam hal ini Silvina Lika Thalele (2) Amar Putusan pengadilan Nomor: 685/PDT.G/2013/PN. DPS tentang Penetapan Ahli Waris Dari Almarhum Alexander Lodewyk Thalele tidak sesuai dengan Kitab Undang-undnag Hukum Perdata karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengenal anak angkat
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM REJEKI DOLI SEMBIRING KEPADA AHLI WARISNYA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 620/PDT.G/ 2014/PN.MDN)
Authors: Wibowo Sabrina Vidya , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralism karena belum dilakukannya unifikasi hukum. Permasalahan mengenai hukum waris banyak terjadi disebabkan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 620/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn yang pokok permasalahan penelitiannya adalah: (1) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Rejeki Doli Sembiring kepada para ahli warisnya menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Apakah Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 620/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn Bagian Pertama tentang pembagian harta warisan Almarhum Rejeki Doli Sembiring kepada ahli warisnya sudah sesuai atau tidak menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata .Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini menyebutkan bahwa (1) Yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan Alm. Rejeki Doli Sembiring adalah Morina, Daniel, Doris, Fajar, Brahma, Teruna, Suci anak dari perkawinan pertama dan kedua masing masing memperoleh 1/7 bagian (2) Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 620/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn bagian pertama mengenai pembagian harta warisan almarhum Rejeki Doli Sembiring tidak sesuai dengan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUMAH SONG TJIN MEI ALIAS MARIANI KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2083K/PDT/2017)
Authors: Wetik Willani Jeanne Clarissa , Suparsetyani Endang
Published: November 2022

Di Indonesia, pengaturan mengenai hukum waris masih bersifat pluralisme, karena belum dilakukannya unifikasi hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi ialah adanya pembagian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Begitu pula yang terjadi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2083K/Pdt/2017 yang pokok permasalahan penelitiannya adalah (1) Bagaimana pembagian harta warisan Almarhumah Song Tjin Mei alias Mariani kepada ahli warisnya menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (2) Apakah amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2083K/Pdt/2017 dalam Pokok Perkara bagian 4 tentang pembagian harta warisan Almarhumah Song Tjin Mei alias Mariani terhadap ahli warisnya sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab permasalah tersebut, tipe penelitian ini ialah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini menyebutkan bahwa (1) Yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan Alm. Song Tjin Mei alias Mariani adalah Yuanta, Christine, Winstone masing-masing mendapatkan 1/12 bagian, Sriwati Djohanli 3/12 bagian, Davina 3/12 bagian, Adiwan Djohanli 3/12 bagian, sedangkan Tanty dan Susan Lie tidak mendapatkan bagian harta warisan karena bukan merupakan keturunan garis lurus ke bawah. (2) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor:2083K/Pdt/2017 dalam Pokok Perkara bagian 4 tentang pembagian harta warisan Alm. Song Tjin Mei alias Mariani terhadap ahli warisnya tidak sesuai dengan Pasal 832, Pasal 842, dan Pasal 852 KUHPerdata.