bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BELUM MENERAPKAN BANTUAN PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
Authors: Faisal Faisal
Published: February 2023

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan permintaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra P3B dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, proses bisnis, dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab Direktorat Jenderal Pajak belum menerapkan bantuan penagihan pajak yaitu jumlah negara mitra untuk melakukan bantuan penagihan pajak masih sedikit, cakupan pasal bantuan penagihan masih terbatas, dan belum diatur di dalam undang-undang domestik. Selain itu, pemahaman pegawai mengenai bantuan penagihan pajak masih kurang dan persepsi pegawai bahwa penagihan piutang pajak atas pembayar pajak asing merupakan hal yang sulit dilakukan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki sistem informasi untuk melakukan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra dan kekurangan data aset pembayar pajak yang berada di luar negeri. Selain itu, prosedur pelaksanaan bantuan penagihan ke dalam negeri masih bersifat penagihan pasif dan belum diatur mekanisme pelunasan piutang serta sosialisasi mengenai bantuan penagihan pajak kepada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak masih kurang.
ANALISIS MODEL ANALISA STANDAR BELANJA (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Authors: Agustina Maria Fithri
Published: February 2023

ABSTRACTAnalisa Standar Belanja (ASB) menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan suatu instrumen dalam perencanaan dan penganggaran yang harus disusun berdasarkan kaidah standar. Standar adalah instrument yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang.Pemerintah Daerah DIY merupakan pionir diantara pemerintah daerah yang telah menyusun ASB pada level program. Penyusunan ASB pada level program menimbulkan permasalahan krusial terhadap fungsi ASB sebagai instrumen standar. ASB dalam kaidah standar seharusnya dapat memberikan perlakuan yang sama atas aktivitas/proses bisnis yang sama.Penelitian ini bertujuan untuk mendesain model (ASB) di Pemerintah Daerah DIY yang lebih sesuai dengan konsep hubungan kewajaran beban kerja dan belanja. Penelitian ini dilaksanakan berdasar motode penelitian dan pengembangan (research and development).Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, focus group discussion dan studi dokumentasi. Wawancara dan focus group discussion melibatkan tim penyusun ASB Pemerintah Daerah DIY dan beberapa sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan bahwa, ASB seharusnya disusun pada level sub proses kegiatan. Berdasarkan karakteristik program, kegiatan dan sub proses kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah DIY, level sub proses kegiatan memiliki karakteristik identik atau keimiripan proses bisnis diantara OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyusun 5 model ASB pada level sub proses kegiatan. Kelima model ASB tersebut adalah ASB Sosialisasi ASN, ASB Sosialisasi Mayarakat, ASB Focus Group Discussion, ASB Workshop dan ASB Rapat Kerja. Model ASB disusun menggunakan analisis enjinering dan analisis konten. Masing-masing model ASB diidentifikasi berdasar definisi operasional, pengendali belanja, rentang relevan dan structure cost. Structure cost terdiri dari aktivitas/proses bisnis, komponen belanja, volume belanja dan perilaku belanja.Akhirnya penelitian ini mensimulasikan perhitungan kelima model ASB yang telah disusun. Simulasi tersebut menunjukkan nilai rentang kewajaran belanja, nilai belanja kegiatan per peserta/orang dan proporsi perbandingan nilai belanja per aktivitas terhadap total belanja.
ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENGEMBANGAN EKOWISATA HUTAN MANGUNAN PADA BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
Authors: Artanti Ratih
Published: February 2023

ABSTRAKPembangunan sarana di Ekowisata Hutan Mangunan merupakan suatu investasi bagi pemerintah daerah. Setiap investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus melalui sebuah analisis investasi, hal ini berkaitan dengan akuntabilitas publik. Namun, rencana investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan belum pernah dianalisis kelayakannya. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kelayakan investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Analisis ini mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain aspek teknis, finansial, dan sosial. Analisis investasi secara teknis dapat dilihat dari segi kebutuhan investasinya. Kelayakan investasi secara finansial dan sosial menggunakan cost benefits analysis (CBA) dan net present benefits (NPB).Hasil penelitian ini menunjukkan investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan secara teknis layak dilaksanakan, karena pengembangan sarana wisata dibutuhkan di ekowisata. Investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan mempunyai manfaat sosial berupa: peningkatan pendapatan pemerintah, peningkatan pendapatan pengelola ekowisata, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan kesadaran masyarakat mengamankan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menanam pohon, teredukasinya pengunjung ekowisata, dan penambahan pendapatan dari nilai sisa bangunan. Investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan mempunyai biaya sosial berupa: biaya investasi, biaya pemeliharaan, terjadinya erosi tanah, penurunan daya dukung lingkungan, meningkatnya sampah, terjadinya konflik sosial, dan hilangnya potensi pendapatan dari penyadapan getah pinus. Analisis NPB dengan skenario optimis menunjukkan nilai sebesar Rp67.455.761.166,00, NPB dengan skenario moderat sebesar Rp66.580.667.231,00, dan NPB dengan skenario pesimis sebesar Rp66.009.686.786,00. Semua nilai NPB lebih besar dari nol, sehingga investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan layak untuk dilaksanakan. Analisis CBA dengan skenario optimis menunjukkan nilai sebesar 7,97, CBA dengan skenario moderat sebesar 7,88, dan CBA dengan skenario pesimis sebesar 7,82. Semua nilai CBA lebih besar dari satu, sehingga investasi pengembangan Ekowisata Hutan Mangunan layak untuk dilaksanakan.
KESEDIAAN AUDITOR PAJAK UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN MELALUI SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK)
Authors: Budiyanto Toto
Published: February 2023

AbstrakDirektorat Pemeriksaan dan Penagihan sedang mengembangkan Program Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa Pajak sebagai manajemen pengetahuan bagi auditor pajak. Program ini memiliki dimensi pelatihan tatap muka dan pembelajaran berkelanjutan melalui Aplikasi Pendukung Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa (ANTARIKSA).Penelitian ini bertujuan untuk menguji deteminan kesediaan auditor pajak berbagi pengetahuan dan mengidentifikasi cara-cara memfasilitasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah desain metode campuran sekunsial ekspalanatori. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner pada fase pertama, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam pada fase kedua.Pada fase pertama, data suvei dikumpulkan dari 145 responden auditor pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpulan data survei bertujuan untuk menguji apakah maslahat personal, pertimbangan normatif, pertimbangan komunitas, penghargaan, dukungan organisasi, interaksi sosial, tingkat empati, dan tingkat keberanian berpengaruh terhadap kesediaan berbagi pengetahuan auditor pajak. Wawancara mendalam dilakukan kepada empat partisipan untuk mengidentifikasi cara-cara memfasilitasi faktor-faktor signifikan sehingga meningkatkan kesediaan auditor pajak berbagi pengetahuan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan komunitas dan tingkat empati memengaruhi kesediaan berbagi pengetahuan auditor pajak. Aspek teknologi muncul sebagai salah satu faktor lain berdasarkan pertanyaan terbuka. Secara umum, auditor pajak berharap pembentukan asosiasi profesi, bimbingan dan supervisi, serta kegiatan-kegiatan nonformal dapat difasilitasi untuk meningkatkan ikatan dan empati antaruaditor. Dalam konteks Program Desentralisasi Pelatihan Pemeriksa Pajak dan ANTARIKSA, hasil penelitian ini berimplikasi pada perumusan model pelatihan dan pengembangan aspek teknologi.
ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH (APIP) DENGAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN HALAMAN JUDUL
Authors: Fajri Nur
Published: February 2023

Abstract The purpose of this study is to analyze the relationship between the level of government internal supervisory apparatus (APIP) capability and the quality of financial management. The researcher measured the quality of financial management of 42 local governments from various levels of APIP capability which are the research samples. The indicators used are the opinion of Supreme Audit Institution (BPK), the number of internal control weakness findings, the number of non-compliance findings, and the financial impact of non-compliance findings sourced from the financial audit report (LHP) of BPK on the local government financial statements (LKPD) for the fiscal year 2016. The result of the measurement was then compared and analyzed to determine the relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management. Based on the analysis that had been done, it can be concluded that there is no significant relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management. In addition, this study also identified factors that can explain why there is or there is no significant relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management by conducting in-depth interviews with participants from the Sleman Regency Government, which is one of the research samples. Based on the analysis of interview transcripts and documents, it can be concluded that the absence of a significant relationship between the level of APIP capability and quality of financial management could be caused by the more dominant role of local government agencies (SKPD) in achieving the quality of financial management, the improvement of the level of APIP capability which is not followed by the significant improvement on the role and services of APIP, and the potential weakness during the process of assessment of the APIP capability.
ANALISIS PENGGUNAAN DEBT-TO-EQUITY RATIO SEBAGAI ATURAN PEMBATASAN PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DI INDONESIA
Authors: Bachriansyah Bobby Indra
Published: February 2023

AbstrakStudi ini bertujuan untuk menginvestigasi alasan Pemerintah Indonesia memilih rasio utang terhadap modal sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. menginvestigasi alasan Pemerintah Indonesia memilih DER sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen. Pemenuhan aspek validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat empat motif yang menjadi alasan dalam pemilihan DER sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. Motif peraturan perundangan merupakan alasan dominan karena memiliki keterikatan dengan sistem hukum domestik. Tiga motif selanjutnya, yakni motif perekonomian, motif penegakan hukum, dan motif keadilan merupakan pertimbangan sampingan dalam pembuatan kebijakan. Ketiga motif ini merupakan alasan tak dominan karena tidak ada keterikatan secara khusus dengan keberadaan aturan pembatasan biaya bunga. Walaupun begitu, ketiga motif tersebut tetap memiliki andil dalam penyusunan kebijakan karena terdapat kepentingan negara pada masing-masing motif tersebut.
UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MEMINIMALISASI AKTIVITAS BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) KORPORASI DI INDONESIA
Authors: Wahyono Raisita Agus
Published: February 2023

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak yang diharapkan dari implementasi rencana aksi 2, terutama terkait dengan upaya peningkatan efektivitas administrasi perpajakan dalam meminimalisasi aktivitas BEPS korporasi di Indonesia, serta meneliti faktor-faktor pendukung dan penghalang implementasi rencana aksi 2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen.       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak yang dapat diharapkan dari implementasi rencana aksi 2 tentunya dapat mengatasi penghindaran pajak dengan skema hybrid mismatch arrangement dengan tersedianya dasar hukum berupa peraturan sebagai bentuk implementasi rencana aksi 2 yang akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi DJP dan WP. Faktor pendukung implementasi rencana aksi 2 yang ditemukan, yaitu (1) posisi Indonesia sebagai anggota G20; (2) dukungan pimpinan DJP dan Kementerian Keuangan berupa tenaga ahli, anggaran, dan pembentukan tim; (3) momentum penyusunan rancangan undang-undang pajak penghasilan yang sedang berlangsung dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peraturan; dan (4) struktur organisasi DJP sudah memadai. Faktor penghalang implementasi rencana aksi 2, yaitu (1) rencana aksi 2 bukan termasuk kelompok mandatori; (2) perhatian, pemahaman, dukungan wajib pajak kurang; (3) rujukan kurang karena masih sedikit negara yang mengimplementasikan; (4) belum ada amanat penyusunan peraturan di undang-undang serta kewenangan penyusunan peraturan bukan di DJP; (5) pembagian jenis KPP dipergunakan wajib pajak menghindari pengawasan sementara waktu; dan (6) pemahaman pegawai terhadap rencana aksi 2 kurang karena kurang sosialisasi.
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT UTAMA DALAM PENCEGAHAN FRAUD (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)
Authors: Wicaksono Irwan
Published: February 2023

ABSTRACT In 2017, there were two cases of fraud which involved Supreme Audit Institution’s (BPK) auditors at the Ministry of Village, Disadvantaged Regions Development and Transmigration; and at PT Jasa Marga. These incidences indicate that the roles of BPK’s Inspectorate Office are not yet optimal in preventing fraud. This research aims at obtaining a description and comprehension about the process of fraud prevention conducted by the Inspectorate Office, and to analyze the reasons why fraud cases persist in the process of inspection performed by BPK auditors, despite the many efforts of fraud prevention by the Inspectorate Office.This research was conducted on the Inspectorate Office which is in charge of performing monitoring on the implementation of all BPK employees’ duties and functions. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection technique used in this research is semi-structured, in-depth interview using an interview guide. Additionally, this research also uses a document review technique on activity performance reports and internal regulations in the BPK.The research results show that the Inspectorate Office has performed the five types of fraud prevention efforts in the BPK, namely prevention, deterrence, disruption, identification, and prosecution. Whereas the persistence of fraud in the process of examination conducted by the BPK is caused by three factors, namely pressure that comes from needs or lifestyle, opportunity which emerges due to weaknesses in the internal control system, and rationalization.
ANALISIS PENGUNGKAPAN STAKEHOLDER ENGAGEMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH PROPINSI DAN KOTA DI INDONESIA)
Authors: Tampubolon Harry Josua
Published: February 2023

AbstrakStakeholder engagement merupakan sebuah proses yang dapat menyelaraskan kepentingan organisasi dan stakeholder. Hal ini menjadi penting karena partisipasi stakeholder merupakan salah satu aspek yang menentukan kemajuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan stakeholder engagement pada situs web pemerintah daerah yang meliputi pemerintah propinsi dan kota di Indonesia berdasarkan indeks stakeholder engagement yang dikembangkan oleh Midin dkk (2017). Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis konten. Objek dalam penelitian ini adalah 132 pemerintah daerah yang terdiri dari 34 pemerintah propinsi dan 98 pemerintah kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata tingkat pengungkapan stakeholder engagement pada situs web pemerintah daerah di Indonesia masih cukup rendah (32,79%) dimana pemerintah daerah hanya mengungkapkan 13 dari 40 butir pengungkapan yang ada di dalam indeks. Adanya temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum memaksimalkan situs web sebagai sarana pengungkapan informasi.
ANALISIS SKALABILITAS SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI: KASUS KETERTUNDAAN TRANSFORMASI DAN POTENSI PENERAPAN CONTINUOUS AUDITING
Authors: Nay Yustina Alfira
Published: February 2023

AbstrakTujuan – Penelitian ini menganalisis skalabilitas sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Universitas Terbuka (UT), menganalisis penyebab UT belum mampu mencapai transformasi proses bisnis pada level yang tinggi, dan mengetahui potensi penerapan audit berkelanjutan (CA).Metode penelitian – studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya peneliti melakukan triangulasi dan member checking. Temuan – Hasil penelitian mengungkapkan sistem TIK UT tidak cukup terskalakan (unscalable) untuk menangani berbagai penambahan beban. Terdapat beragam fitur permintaan pengguna, namun TIK UT belum sanggup memenuhi kebutuhan tersebut. Terdapat ketimpangan antara strategi dengan kapabilitas yang dimiliki. Selain itu sistem TIK UT saat ini baru sebagian saja yang terotomatisasi dan terintegrasi sehingga audit berkelanjutan belum dapat diterapkan di UT.Originalitas – Penelitian-penelitian terdahulu banyak mengkaji hubungan antara penggunaan TIK dengan kinerja organisasi. Penelitian ini akan dititikberatkan pada pengujian skalabilitas sistem TIK; kasus ketertundaan transformasi dan pengidentifikasian potensi penerapan CA di UT.
KONVERGENSI IFRS 16 LEASES: POTENSI IMPLIKASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BAGI SEKTOR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
Authors: Iswandana Rochman Ma’ruf
Published: February 2023

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari adopsi IFRS 16 Leases ke dalam PSAK 73 Sewa terhadap praktik perpajakan dari wajib Pajak sektor industri telekomunikasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh DJP mengakomodasi penerapan standar akuntansi sewaguna tersebut dengan tetap melindungi kepentingan sektor industri telekomunikasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode serta member checking.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 nantinya dapat meningkatkan karakteristik kualitatif informasi akuntansi pada atribut penyajian yang jujur (faithful representation) dan keterbandingan (comparability). Implementasi PSAK 73 pada sektor industri telekomunikasi berpotensi memberikan dampak perpajakan pada biaya kepatuhan wajib pajak, beban pembayaran pajak, serta potensi penghindaran pajak. Potensi beban pembayaran pajak timbul akibat pembatasan biaya bunga yang terkait dengan peningkatan rasio utang terhadap modal dan penyesuaian laba untuk periode sebelum implementasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dengan melakukan perubahan aturan pajak yang terkait dengan sewaguna (KMK Nomor 1169/KMK.01/1991) dan aturan pembatasan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PMK Nomor 169/PMK.010/2015).
GAGASAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BERDASARKAN POTENSI DAMPAK PERPAJAKAN DENGAN DIIMPLEMENTASIKANNYA PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (STUDI KASUS PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI)
Authors: Herliana Septin
Published: February 2023

AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak implementasi PSAK 72 terhadap penerimaan pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari PPh badan yang dibayarkan oleh korporasi di industri telekomunikasi. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan DJP dalam aspek kebijakan untuk mengakomodasi penerapan PSAK 72 dengan tetap melindungi kepentingan industri telekomunikasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 pada industri telekomunikasi memiliki dampak perpajakan berupa beda temporer dalam pengakuan pendapatan dan biaya kontrak, nilai waktu uang dari biaya pajak yang dibayarkan, potensi penerimaan pajak lebih besar pada awal tahun saat entitas menerapkan PSAK 72, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal itu berarti dengan penerapan PSAK 72 maka penerimaan pajak lebih besar pada tahun awal penerapan PSAK 72, menimbulkan sanksi administrasi denda dan/atau bunga atas penghasilan yang diakui pada awal penerapan PSAK 72. Selain itu, penelitian juga menghasilkan lingkup gagasan dalam membuat kebijakan perpajakan yaitu kenyamanan pembayaran pajak dan interlocking system.
ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DENGAN PENDEKATAN ASSET LIFE CYCLE MANAGEMENT PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Authors: Yuniati Delfina
Published: February 2023

AbstrakTujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap dengan pendekatan Asset Life Cycle Management (ALCM) di Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2017 dan 2018.Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara semi terstruktur kepada pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi pengelolaan aset tetap di Pemkot Surakarta dengan kerangka ALCM yang terdiri atas aspek kepemimpinan dan akuntabilitas, perencanaan, perolehan, pengoperasian, dan penghapusan. Analisis juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan guna mendukung relevansi saran yang dirumuskan.Hasil penelitian -  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berdasarkan siklus hidup aset telah diterapkan di Pemkot Surakarta. Namun, pengelolaan aset tetap berdasarkan pendekatan ALCM belum diimplementasikan secara komprehensif sehingga masih memiliki kelemahan. Hal-hal yang belum diimplementasikan terdiri dari beberapa elemen kunci yang terdapat pada aspek kepemimpinan dan akuntabilitas, perencanaan, perolehan, dan pengoperasian. Kendala yang dihadapi Pemkot Surakarta dalam pengelolaan aset tetap terdiri atas kendala kepemimpinan, perencanaan, regulasi, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Di sisi lain, upaya yang telah dilakukan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap meliputi inisiatif untuk berinovasi serta upaya peningkatan kompetensi pengurus barang.
ANALISIS TINGKAT DAN KUALITAS PENGUNGKAPAN ASET TAK BERWUJUD PADA PERUSAHAAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN ATAU TEKNOLOGI DI INDONESIA
Authors: Muyasaroh Aida
Published: February 2023

Inti sari Tujuan – Penelitian ini menganalisis tingkat dan kualitas pengungkapan aset takberwujud oleh perusahaan berbasis ilmu pengetahuan atau teknologi di Indonesia dengan menggunakan kerangka kerja Sveiby (1997) yang dikembangkan oleh Guthrie dan Petty (2000).Metode penelitian – Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis konten. Penelitian ini terbatas pada informasi aset takberwujud yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2017. Sampel penelitian ini berjumlah 84 perusahaan terbuka di Indonesia yang berbasis ilmu pengetahuan atau teknologi.Temuan – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal eksternal adalah kategori aset takberwujud yang paling banyak diungkapkan dengan tingkat pengungkapan 28%, sedangkan modal internal adalah yang paling sedikit diungkapkan. Di antara pengungkapan sukarela, modal manusiawi adalah kategori aset takberwujud yang memiliki kualitas pengungkapan paling tinggi, yaitu 55%. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk adalah perusahaan dengan tingkat dan kualitas pengungkapan aset takberwujud tertinggi. Tingkat pengungkapan perusahaan sampel berada pada kategori cukup yaitu 71%, sedangkan kualitas pengungkapan perusahaan sampel berada pada kategori rendah yaitu 49%.Orisinalitas – Penelitian ini merupakan studi pertama di Indonesia yang secara bersamaan menganalisis tingkat dan kualitas pengungkapan aset takberwujud baik sukarela maupun wajib. Belum banyak peneliti yang menganalisis kualitas pengungkapan aset takberwujud dengan menggunakan kerangka kerja Sveiby (1997) di Indonesia.
ANALISIS PENETAPAN UNIT COST LAYANAN KESEHATAN (STUDI PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG)
Authors: Astuti Ika Yuli
Published: February 2023

Abstrak Tujuan – penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi struktur  biaya  dalam  perhitungan  unit cost layanan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan  metode  activity based costing.Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus deskriptif dilakukan untuk menjabarkan kondisi dan  sistem  penetapan  biaya rumah sakit dan studi kasus eksplorasi untuk mengungkap  struktur  cost  dan  perhitungan unit cost layanan dengan metode ABC. Perhitungan unit cost dilakukan atas layanan core needle biopsy (CNB) untuk kasus tiroid dan layanan invasi pembesaran tiroid dengan tindakan radio frequency ablation (RFA)Temuan – Kendali biaya dan kendali mutu pada RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo tidak berjalan optimal dan sistem akuntansi biaya tidak berjalan. Struktur biaya pada unit cost layanan CNB terdiri atas biaya langsung 35.15% dan biaya tidak langsung 64.85% dan untuk layanan RFA biaya langsung 83,76%, biaya tidak langsung 16,24%. Struktur biaya berdasarkan sifat biaya maka layanan CNB terdiri dari 11,45% biaya tetap, 35.58% biaya variabel dan 52,97% biaya campuran dan untuk layanan RFA biaya tetap sebesar 2,87%, biaya  variabel  83,87%  dan biaya campuran sebesar 13,27%.Originalitas – Penelitian ini memandang unit cost dalam paket diagnosis dan tindakan pada penanganan suatu penyakit tertentu, sehingga unit cost layanan  merupakan  seluruh  biaya  yang dikeluarkan dari pasien melakukan pendaftaran sampai dengan pasien pulang.Cara pandang tersebut untuk lebih mendekati metode pada tarif INA-CBG’s
ANALISIS INDIKASI PRAKTIK MANAJEMEN LABA (STUDI KUALITATIF DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN IN-DEPTH INTERVIEW PADA AUDITOR)
Authors: Tallane Yoan Yohana
Published: February 2023

INTISARI             Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif indikasi praktik-praktik manajemen laba yang terjadi di Indonesia berdasarkan pengalaman ahli audit forensik dalam mengaudit laporan keuangan. Praktik manajemen laba dibagi ke dalam lima kategori yakni gambaran manajemen laba secara umum dan empat pendekatan manajemen laba yang dibahas oleh Nelson, et al. (2003), yaitu; (1) pendekatan manajemen laba yang mempengaruhi biaya & kerugian lainnya, (2) pendekatan manajemen laba yang mempengaruhi pendapatan saat ini & keuntungan lainnya, (3) pendekatan manajemen laba yang berhubungan khusus dengan kombinasi bisnis, dan (4) pendekatan lainnya.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan pada setiap perusahaan berbeda-beda, baik antara sektor publik dan sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal, salah datunya karena karakteristik dari masing-masing perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa jenis-jenis praktik manajemen laba yang diidentifikasikan oleh Nelson, et al. (2003) pada perusahaan-perusahaan di Amerika dengan menggunakan empat pendekatan tersebut juga seringkali ditemukan oleh ketiga orang ahli audit forensik Indonesia yang menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
STRATEGI PEMULIHAN BERORIENTASI EFISIENSI DAN ENTREPRENEURIAL PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KESULITAN KEUANGAN: STUDI KASUS PT. SLJ GLOBAL TBK
Authors: Pangestika Nurul Amalia
Published: February 2023

AbstrakTujuan – Penelitian ini menganalisis fokus pemilihan strategi yang sebaiknya dipilih oleh PT SLJ Global Tbk pada siklus pemulihan di tahun 2016 dan 2017, serta menganalisis strategi pemulihan terbaik PT SLJ Global Tbk berdasarkan model proses turnaround Smith dan Graves (2005).Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan analisis isi, analisis deskriptif, dan uji beda. Analisis isi untuk mengetahui fokus strategi apa yang dipilih PT SLJ Global Tbk pada siklus pemulihan. Analisis deskriptif untuk menganalisis strategi pemulihan terbaik perusahaan dari model proses turnaround Smith dan Graves (2005). Uji beda chi square untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara kondisi perusahaan dan strategi pemulihan. Uji beda Friedman Two Way ANOVA untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengalami peningkatan kinerja.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SLJ Global Tbk memilih fokus strategi entrepreneurial pada siklus pemulihan di tahun 2016 dan 2017. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kondisi perusahaan dan strategi pemulihan. Hasil dari model proses turnaround Smith dan Graves (2005) menunjukkan bahwa PT SLJ Global Tbk sebaiknya berfokus menggunakan strategi entrepreneurial. Hasil uji Friedman Two Way ANOVA menunjukkan adanya peningkatan kinerja.Originalitas – Salah satu fokus utama dalam penelitian ini ialah menganalisis strategi yang fokus digunakan oleh suatu perusahaan berdasarkan indikator analisis isi dan menganalisis strategi terbaik perusahaan dari model proses turnaround Smith dan Graves (2005). Belum ada penelitian dengan metoda analisis isi yang menggabungkan dengan model proses turnaround. Fokus strategi yang dipilih oleh perusahaan belum tentu menggambarkan strategi terbaik apabila dilihat dari kondisi keuangan.
PENENTUAN PRIORITAS GENERALIZED AUDIT SOFTWARE (GAS) DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)
Authors: Rufandi Rufandi
Published: February 2023

AbstractBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai salah satu lembaga tinggi negara, telah banyak menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kinerjanya. Salah satu jenis penggunaan teknologi tersebut adalah perangkat lunak (software) audit, atau sering dikenal dengan istilah Generalized Audit Software (GAS). Banyak auditor mengandalkan penggunaan GAS daripada penggunaan teknik audit tradisional karena kemampuan GAS dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu audit. Empat software GAS yang populer bagi auditor BPK yaitu Microsoft Excel, Audit Command Language (ACL), MySQL, dan Microsoft Access. Penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi kriteria yang menjadi pertimbangan auditor serta untuk menentukan prioritas GAS di lingkungan BPK dengan menggunakan metode terstruktur. Metode terstruktur yang dipilih adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP, sebagaimana diketahui merupakan teknik yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan dalam mendekomposisi suatu permasalahan pengambilan keputusan. Hasil analisis terhadap sampel 29 auditor BPK perwakilan diketahui bahwa fitur analisis dalam suatu software GAS menjadi prioritas paling tinggi bagi auditor, sedangkan kriteria biaya menjadi prioritas paling rendah. Serta berdasarkan hasil pembobotan final, produk GAS yang paling layak bagi auditor adalah ACL, sedangkan Ms. Access pada peringkat terakhir dengan tingkat signifikansi yang rendah. Kriteria dan software tersebut perlu diperhatikan oleh pihak manajemen agar dapat merencanakan anggaran dan pelatihan TI secara efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat mereduksi perilaku disfungsional staf auditor dan menjaga kualitas hasil audit di masa yang akan datang.
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Authors: Fitirani Dwi Anita Nur
Published: February 2023

INTISARI Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Hal yang penting dalam undang-undang tersebut yaitu adanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan  (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, adanya pengalihan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu pemerintah daerah yang mengalami permasalahan tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017, Pemerintah Kabupaten Banyumas masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas kehilangan potensi penerimaan PBB-P2 dan nilai piutang PBB-P2 pada neraca per 31 Desember tidak dapat diyakini kewajarannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen, observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh kemudian direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.               Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelengkapan 5 unsur SPIP penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas ialah sebesar 73,44% dan termasuk dalam kategori kualitas cukup sehingga masih diperlukan perbaikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern penatausahaan piutang PBB-P2 yaitu lemahnya fungsi pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum tertatanya administrasi data objek dan subjek       PBB-P2.
Analisis Efisiensi Pengelolaan Biaya Dengan Penerapan Activity Based Management. (Studi Pada Jasa Rawat Inap RSUD Kota Yogyakarta)
Authors: Ticoalu Salomo Rocky
Published: February 2023

INTISARI Latar belakang: Pengendalian atas biaya-biaya merupakan salah satu bentuk usaha yang bisa dilakukan dalam rangka mengurangi dan mengendalikan biaya agar mampu bertahan dalam persaingan. Pengambilan keputusan yang tepat mengenai masalah pengurangan biaya ini mengarah pada suatu metode pengelolaan aktivitas yang disebut activity based-management. RSUD Kota Yogyakarta memiliki banyak jenis pelayanan yang diberikan sehingga perlu untuk melakukan efisiensi biaya dengan cara mengurangi biaya yang tidak menambah nilai.Tujuan penelitian:(1) mengetahui efisiensi biaya berdasarkan metode activity based management dengan informasi biaya yang akurat sehingga bisa mengurangi aktivitas yang tidak efisien,(2) merekomendasikan/saran kepada pembuat kebijakan untuk upaya efisiensi biaya.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, observasi. Penelitian ini terlebih dahulu tarif rawat inap dengan metode tradisional dan activity based costing, kemudian melakukan perhitungan efisiensi biaya dengan metode activity based management.Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Kota Jogja belum menerapkan perhitungan yang akurat dan masih dengan metode tradisional. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif jasa rawat inap RSUD Kota Yogyakarta masih overcosting dan undercosting. Penerapan activity based management menghasilkan aktivitas yang tidak menambah nilai dan aktivitas yang menambah nilai yang perlu di pertahankan. RSUD Kota Jogja belum menerapkan activity based management karena kurangnya sumber daya yang ada dalam penerapan activity based management.
ANALISIS PENERAPAN INTERNET REPORTING PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA
Authors: Wulandari Futri Ayu
Published: February 2023

Abstrak Tujuan - Penelitian ini menganalisis peranan internet reporting dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tingkat nasional di Indonesia.Metode penelitian - Analisis konten digunakan pada sampel berjumlah 23 OPZ tingkat nasional di Indonesia. Peranan internet reporting dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada OPZ dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Abidin et al (2014) dan disesuaikan dengan PSAK 109. Kemudian menggunakan pendekatan wawancara terhadap 6 OPZ untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi OPZ dalan penerapan internet reporting.Temuan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan pada OPZ masih sangat rendah. Hal tersebut dilandasi masih kurangnya OPZ yang menyajikan informasi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada website OPZ. Di samping itu, website pada OPZ digunakan untuk pengungkapan informasi non keuangan.  Akan tetapi masih terdapat informasi non keauangan yang tidak disajikan pada website OPZ yaitu laporan kesehatan dan keselamatan kerja amil zakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi OPZ yaitu kurangnya sumber daya manusia, tingginya biaya pengembangan website, adanya kendala teknis website serta regulasi yang menyebabkan keberagaman informasi.Originalitas - Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada website OPZ serta memberikan gambaran kendala yang dihadapi OPZ. Di Indonesia belum ada penelitian yang melakukan kajian mengenai fokus pada penelitian ini.
EVALUASI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN (STUDI KASUS DI PRIMER KOPERASI KARTIKA C.14 SALATIGA)
Authors: Pratama Yogka Arief
Published: February 2023

ABSTRAKTujuan – Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen di Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penggunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen di Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga belum optimal.Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan laporan rencana dan laporan realisasi pendapatan dan belanja Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Data tersebut berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, perencanaan, dan pengendalian di Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga.Temuan – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga tidak memiliki aturan atau pedoman baku penyusunan anggaran sehingga anggaran dibuat berdasarkan anggaran tahun lalu, laporan kinerja bulanan, dan hasil evaluasi yang disampaikan anggota pada saat RAT. Hal ini berakibat pada anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kondisi koperasi yang sebenarnya dan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian tidak dapat berjalan dengan optimal. Penyebab utama pengurus belum mampu menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen adalah kurangnya kemampuan dan pengalaman pengurus dalam memanfaatkan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen.Batasan/Implikasi – Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak memperoleh pedoman baku terkait proses penyusunan anggaran dan buku besar koperasi. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mempengaruhi hasil penelitian ini. Implikasi dari penelitian ini adalah penggunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen berdampak positif pada pencapaian tujuan koperasi.Originalitas/Nilai – Anggaran merupakan salah satu alat perencanaan dan pengendalian manajemen yang powerfull untuk mencapai tujuan koperasi dan memenangkan persaingan pasar.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS WEB UNTUK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (STUDI KASUS PADA DATA HISTORIS KANTOR PUSAT DAN CABANG PT XYZ)
Authors: Timur Rudi Prasetya
Published: February 2023

ABSTRAKDisintegrasi sistem informasi yang dialami PT XYZ menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi cukup memakan waktu. Dampaknya, ketepatan waktu informasi yang dihasilkan PT XYZ menjadi berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi (general ledger system) dan menilai kesesuaian output sistem tersebut atas informasi laporan keuangan konsolidasi PT XYZ.Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan Research and Development (R&D) dipilih untuk melakukan penelitian. Metode pengembangan sistem Nunamaker, Chen, dan Purdin (1991) diadopsi pada penelitian ini melalui lima tahapannya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan pada penelitian ini. Pengkodean digunakan untuk reduksi data hasil umpan balik pengguna sistem di lingkungan PT XYZ.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan memiliki kesesuaian informasi terhadap laporan keuangan konsolidasi PT XYZ. Enam kriteria informasi berguna mampu dipenuhi oleh sistem informasi yang dikembangkan. Enam kriteria tersebut adalah ketepatan waktu, relevansi, reliabilitas, ketersediaan, dapat dipahami, dan dapat diverifikasi.
ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH (STUDI PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI WILAYAH KERJA KPPN MAGELANG)
Authors: Novitasari Tera
Published: February 2023

Abstrak Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan proses implementasi KKP pada satuan kerja K/L di wilayah kerja KPPN Magelang dan mengidentifikasi penyebab implementasi KKP tersebut belum dapat berjalan penuh. Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pada dua satuan kerja di wilayah kerja KPPN Magelang. yaitu Satuan Kerja A dan Satuan Kerja B. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Partisipan yang terlibat terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, pemegang KKP, dan administrator KKP. Temuan – Satuan Kerja A telah menyelesaikan proses permintaan UP KKP, perjanjian kerjasama satuan kerja, serta penunjukkan pemegang KKP dan administrator KKP. Satuan kerja masih berproses untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan KKP ke bank. Sementara itu, Satuan Kerja B telah menyelesaikan proses permintaan UP KKP, perjanjian kerjasama satuan kerja, penunjukkan pemegang KKP dan administrator KKP, pengajuan KKP, penerbitan KKP, serta penyerahan KKP. Akan tetapi, KKP tersebut belum dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja. Kendala yang menyebabkan implementasi KKP pada Satuan Kerja A belum berjalan penuh yaitu komunikasi yang kurang jelas, kurangnya pemahaman pelaksana tentang tata cara implementasi KKP, belum dilakukannya evaluasi implementasi KKP, belum adanya pendelegasian wewenang secara resmi kepada pelaksana KKP, keengganan dari pelaksana untuk mengimplementasikan KKP, belum adanya reward dan punishment, belum adanya SOP tentang implementasi KKP, dan kurangnya koordinasi internal di dalam satuan kerja. Kendala implementasi KKP pada Satuan Kerja B yaitu komunikasi yang kurang jelas dan tidak konsisten, terbatasnya EDC merchant, keengganan dari pelaksana dan rekanan untuk mengimplementasikan KKP, serta belum adanya peraturan yang mengatur ketentuan perpajakan atas belanja yang menggunakan KKP. Orisinalitas - Penelitian ini dilakukan pada masa awal implementasi KKP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edwards (1980) dalam mengidentifikasi penyebab implementasi KKP pada satuan kerja K/L di wilayah kerja KPPN Magelang belum berjalan dengan penuh.
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DAN POLA ALOKASI BELANJA DAERAH
Authors: Aditia Yudi
Published: February 2023

ABSTRAK Tujuan-Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adakah pola alokasi belanja tertentu dalam hubungan dengan keterjadian korupsi pemerintah daerah.Design/Metodologi/Pendekatan- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis komparasi terhadap perencanaan belanja pemerintah daerah dengan nilai indeks persepsi korupsi diatas rata-rata dengan pemerintah daerah dengan nilai indeks persepsi korupsi dibawah rata-rata. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa lampiran APBD masing-masing kelompok pemerintah daerah tersebut.Temuan- Pola alokasi belanja tertentu pada pemerintah daerah dengan nilai IPK di bawah rata-rata. Pola alokasi tersebut dibedakan menjadi tiga level pola alokasi belanja. Pada level tiga pola alokasi belanja tertentu terdapat pada belanja hibah, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan contoh pola alokasi belanja pada level empat terdapat pada belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat, honorarium PNS, honorarium non PNS, belanja jasa kantor, belanja makanan dan minuman dan belanja modal peralatan dan mesin. Contoh pola alokasi belanja pada level 5 terdapat pada belanja jasa narasumber atau tenaga ahli, belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan, belanja makanan dan minuman kegiatan dan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor.Batasan/Implikasi-Penelitian ini memiliki implikasi pada praktisi auditor dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk lebih waspada pada pola belanja tertentu pada pemerintah daerah.Keterbatasan dalam penelitian ini ialah tidak melakukan penelitian langsung pada keempat pemerintah kota yang menjadi objek penelitian, yaitu Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pekanbaru.Originalitas/Nilai-alokasi belanja tertentu pada perencanaan belanja dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kewaspadaan atas tindak pidana korupsi pada belanja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini menghubungkan faktor kapabilitas pejabat daerah dalam menentukan perencanaan belanja daerah yang beresiko adanya tindak pidana korupsi.