EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN AKSESIBILITAS
Authors: Firnanda Adetya , Fitri Clarisa , Ardianto Fahmi 
Published: August 2021

AbstractThe Covid-19 pandemic has hit several countries in the world, including Indonesia. Some of those affected were the industrial world, which resulted in layoffs. In the midst of the Covid-19 Pandemic, the Government issued the Job Creation Law and several implementing regulations where PP 35 of 2021 and PP 36 of 2021 were most related to workers or laborers. The government has implemented various policies, including issuing the Pre-Employment Card program. After running as many as 16 waves, it is necessary to evaluate through the principles of benefit and accessibility to find out whether this pre-employment card program is as expected. The research method used is normative research which is accompanied by a literature study and is equipped with interviews. This research then discusses the concept of pre-employment cards issued by the government, the role of government policies at a critical time, and whether this pre-employment card program has brought benefits and is accessible to all Indonesian people. That although it has been able to bring benefits, not all people have been able to feel the benefits and accessibility of this pre-employment card program, as happened in Sampang Regency. Interviews were conducted with informants from Sampang Regency and Blitar Regency. The results of interviews with informants from Sampang Regency who had problems with the activation of pre-employment card accounts and unstable signals resulted in the disruption of the process of working on questions. The next problem is that there is no given practice resulting in informants only listening and watching the material presented. The third informant said that the problem that arose was related to the database which was not able to accommodate many people who registered simultaneously, resulting in disturbances. The informant said that this pre-employment training program was good in theory, but was less effective because it was not accompanied by direct practice. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth evaluation of the implementation of this pre-employment card program so that all Indonesian people can experience and access the pre-employment card program and to optimize the implementation of this pre-employment card, it is necessary to involve the role of the Regional Government to develop the potential of the region.Keywords: the principle of benefit; pre-employment card; welfare stateAbstrakPandemi Covid 19 menyerang beberapa negara di dunia, termasuk pula Indonesia. Beberapa yang terdampak adalah dunia Industri, yang berakibat adanya PHK. Ditengah pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan UU No. 11-2020 dan beberapa peraturan pelaksanaanya dimana PP No. 35-2021 dan PP No. 36-2021 yang paling berkaitan dengan pekerja atau buruh. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya dengan mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Setelah berjalan sebanyak 16 gelombang maka perlu untuk dilakukan evaluasi melalui asas kemanfaatan dan aksesibilitas untuk menemukan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah sesuai yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian normatif yang disertai studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Dalam penelitian ini kemudian dibahas mengenai konsep Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah, peranan kebijakan pemerintah di saat yang genting, dan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah mendatangkan manfaat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa meski sudah dapat mendatangkan manfaat, namun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar. Hasil wawancara terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang yang mempermasalahkan terkait aktivasi akun Kartu Prakerja dan sinyal yang tidak stabil mengakibatkan terganggunya proses mengerjakan soal. Permasalahan berikutnya adalah karena tidak adanya praktik yang diberikan mengakibatkan informan hanya mendengarkan dan menonton materi yang disajikan. Informan ketiga menyampaikan bahwa permasalahan yang muncul adalah terkait pangkalan data yang tidak mampu untuk menampung banyak orang yang mendaftar secara bersamaan sehingga terjadi gangguan. Informan menyampaikan bahwa program pelatihan prakerja ini secara teori sudah baik, namun kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung.  Karenanya perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dan mengakses Program Kartu Prakerja serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kartu Prakerja ini perlu untuk dilibatkan peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya.