bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) : THE VOICE OF CUSTOMER UNTUK MENGHASILKAN KUALITAS JASA (Studi kasus pada PT. Kereta Api Indonesia)
Authors: Sabihaini Sabihaini , Yulianto Andi
Published: March 2022

OFD analysis applied in industrial manufacture is emphasizing the use of matrix approach. On the other hand, QFD analysis in the service sectors is utilizing the combination of Service Quality (Serqual) Dimensions and QFD itself. This combination will come up with a result of a House of Service Quality (HOSQ) Approach. Based on the result of QFD analysis by con- stucting the House of Quality, it was found that mostof the consumer attributes concemed as importantand mostimportant.
ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN BERDASARKAN GENDER PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DI JAKARTA
Authors: Berliyanti Dita Oki , Emilisa Netalia , Baliartati Beta oki
Published: March 2022

These days working world is dominated by woman become a trend. So there's a change that more woman will be a leader. This fact will impact to the behavior and work system of employees. The study aims to prove that there are basic differences between man and woman in leadership which known in theory as transactional leadership and transformational leadership. The result of this study can give suggertion to employee in order to anticipate the leadership style of the leader and make adjustment for each other, The result is shows there are differences between man and woman leadership style, where man leadership style is more transactional and woman leadership style is more transformational.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA
Authors: Margaretha Farah , Sari Lina
Published: March 2022

The purpose of this research is to find out the determinants of capital structure on multinational companies in Indonesia. The data are collected from 11 multinational companies in Indonesia which are listed in Jakarta Stock Exchange and have been selected by using testing hypothesis method. The sample are classified base on firm size, industry type and ownership control. This research uses simple linear regression and multiple linear regressions as the analysis method. The statistic test find out that the independent variables, which are firm size and ownership control, have an influence on capital structure. However, industry type has no influence on capital structure. Another result from this research is firm size, industry type and ownership control have an influence on capital structure simultaneously.
MANAJEMEN KONFLIK DALAM ORGANISASI
Authors: Tumiwa Alfrits B
Published: March 2022

Conflict has been defined as the condition of objective of objective incompatibility between values or goal, as the behavior of delibertely interfering with another's goal achievement and emotionally in term of hostility. Conflict however can bring important benefit when it is handled skill fully. There are also some alternative solution in conflict management and finally conflict has some impact, like competency, work creatifity, and PTC.
KEPUASAN PELANGGAN PADA BANK ISLAM STUDI KASUS SUATU BANK ISLAM DI INDONESIA
Authors: Harahap Sofyan S , Nasution Muhammad Nur , Harahap Ramlan
Published: March 2022

"Even Egypt, Malaysia, Pakistan and other countries have established and experienced in Islamic bank earlier than of Indonesia, history and development of Islamic bank in Indonesia is unique and spectacular. Even Indonesia is the most populous Muslim country the first Islamic bank was established in 1992 under strong support of Presiden Soeharto. Then other two banks were established (Bank Syariah Mandiri in 1999 and Bank Syariah Mega Indonesia 2004. Bank Indonesia as the indonesia's central bank has opended the door to conventional bank to open their syariah unit Islamic banks among others: BRI, BNI, BII, Danamon, IFI, Permata, Bukopin, BTN, Niaga, bank DKI dan bank Jabar. Market share of Islamic bank in Indonesia in 2006 was 1,52 %. The paper stuies how An Islamic bank provide service and what the perception of customers on 7 dimensions of service quality: "voluntere, employee competence, security, retiability, emphaly, responsiveness and tangible. Using survey method and field study the study shows that satisfactory was in bank information, service employees, syariah implementation, emphaty and responsiveness. Customers put high expectation on implimentation of syariah, reliability, product variations e.g ATM, deposits, educational deposit, Islamic card, employee's knowledge on bank products, service and uniform.
Reaksi Pasar terhadap Pengumuman Dividen: Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta
Authors: Sudarto Sudarto
Published: March 2022

The aim of the research are to examine market reaction and rationality of investor in decision making which is caused by increasing dividend annaoucement in the jakarta stock Exchange. In an efficient market, the current price of the stocks have reflected public information so none of investor is able to afford an abnormal return. The findings are significant affects negative by market reaction and irrational reaction appeared on the stocks. However, the stocks without growth are responded rationally.
METODE DESAIN APARTEMEN DAN AREA KOMERSIL DI DAERAH JATICEMPAKA BEKASI
Authors: Riskana Gisca Agis , Indartoyo Indartoyo , Marlina Endang
Published: March 2022

Apartemen merupakan hunian vertikal yang meminimalisir penggunaan lahan secara horizontal. Dalam sebuah kawasan hunian, tentunya membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan penghuni apartemen atau pengguna kawasan sehingga didesain juga commersial area sebagai pendukung fasilitas apartemen.  Dalam mendesain biasanya perancang menggunakan metode-metode dari para ahli yang sudah ada seperti Hamid Sirvhani, Hersberger, Katharina, dan lain-lain untuk merancang sebuah bangunan. Metode-metode tersebut dapat kita kombinasikan atau bahkan disederhanakan untuk menciptakan sebuah metode baru untuk memudahkan dalam proses desain. Manfaat dari penulisan ini diharapkan menjadi acuan dalam mendesain secara efektif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode studi pustaka yaitu suatu metode yang mempelajari buku referensi atau penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.
PENGARUH MEDIA PENDINGIN OLI PADA PROSES TEMPERING TERHADAP KEKUATAN IMPAK BAJA S45
Authors: Abdat Fadli , Prayitno Dody
Published: March 2022

Baja JIS S45C (JIS : Japanese Industrial Standard) merupakan jenis baja “Medium Carbon Steel” banyak digunakan karena harganya yang lebih murah dari machinery steel lainnya. Untuk mendapatkan sifat yang diinginkan, logam terlebih dahulu diberikan perlakuan panas sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai kekuatan tarik dan kekerasan serta struktur mikro. Baja S45C yang telah diuji komposisi kimianya diberi perlakuan panas hardening pada temperature 900°C. Kemudian di quenching menggunakan media oli. Masingmasing benda uji yang telah mengalami proses pendinginan tersebut, kemudian diberi perlakuan tempering hingga 400°C dengan holding time 1 jam dan 2 jam. Selanjutnya dilakukan uji impak dengan metode charpy dan dilakukan pengujian metalografi untuk mengetahui strukturmikro dari baja S45C. Dari hasil penelitian didapatkan nilai kekuatan yang paling besar adalah 47.56 Joule didapatkan dari material yang diberikan perlakuan tempering 2 jam. Nilai kekerasan yang paling besar adalah 302.1 HV didapatkan dari material yang diberikan perlakuan tempering 1 jam. Raw material memiliki nilai kekuatan dan kekerasan yang paling rendah. Pemberian perlakuan tempering berpengaruh terhadap kekerasan dan kekuatan
PEMANFAATAN MINYAK CENGKEH SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI UNTUK MENURUNKAN BILANGAN PEROKSIDA PADA PRODUK MINYAK GORENG
Authors: Widodo Hernowo , Adhani Lisa , Solihatun Solihatun , Prastya Mohamad , Annisa Amaliah
Published: March 2022

Minyak kelapa sawit mengandung asam lemak tidak jenuh yang dapat mengakibatkan ketengikan pada minyak yang disimpan dalam waktu tertentu tanpa pengawetan. Cengkeh memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga dapat mengatasi ketengikan minyak kelapa karena zat antioksidan tersebut mampu memutus ikatan rangkap persenyawaan peroksida sehingga bilangan peroksida pada minyak dapat diturunkan. Dengan dilakukannya studi diharapkan dapat diketahui sejauh mana minyak cengkeh dapat dimanfaatkan untuk mencegah proses ketengikan pada minyak kelapa. Dalam penelitian ini juga diharapkan agar dapat mengetahui berapa berat optimum minyak cengkeh yang ditambahkan, dan waktu pemanasan agar dapat mengurangi ketengikan pada minyak kelapa. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati pengaruh penambahan minyak cengkeh kedalam minyak kelapa untuk mencegah ketengikan pada berbagai berat dan waktu penyimpanan. Variabel tetap yang digunakan dalam penelitian ini adalah berat minyak kelapa sawit yaitu 150 ml, waktu pemanasan 15 menit, dan suhu 1500C. Sedangkan variabel berubahnya adalah berat minyak cengkeh yang dipakai (0,25; 0,50; 0,75; 1 dan  2 % dari berat minyak kelapa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah minyak cengkeh yang optimum adalah 1% dari berat minyak kelapa. Penambahan minyak cengkeh juga tidak merubah komposisi asam lemak dan senyawa pada minyak goreng sawit. Jadi masih aman digunakan
KARAKTERISTIK MORFOMETRI DAERAH ALIRAN SUNGAI CISADANE DAERAH RUMPIN DAN SEKITARNYA, BOGOR
Authors: Nuryana Suherman Dwi , Triany Novi , Yudisatrio Muchamad Hario
Published: March 2022

Sungai Cisadane merupakan sumber air utama bagi daerah Rumpin dan sekitarnya. Dengan perkembangan kehidupan, seperti pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah, maka diperlukan kajian mengenai Kawasan sumber air utama tersebut agar pemanfaatannya sebagai sumber daya alam terbarukan optimal, dapat dijadikan rekomendasi dalam penataan ruang di DAS Cisadane, sekaligus untuk merumuskan tindakan mitigasi akan potensi banjir yang dapat disebabkannya. Salah satu cara mempelajari keadaan daerah aliran sungai (DAS) Cisadane adalah dengan menganalisis morfometri daerah penelitian. Dengan metode GIS, dilakukan pengamatan karakteristik morfometri yang berupa luas DAS, bentuk DAS, rasio cabang sungai, dan kerapatan sungai. Hasilnya menunjukkan bahwa DAS sungai Cisadane daerah Rumpin dan sekitarnya memiliki panjang sungai total 118.304 km dan luas 162.441 km², yang terbagi menjadi 19 subDAS dalam pengolahannya. Sebagian besar subDAS berbentuk radial. Terdapat 282 segmen sungai dimana subDas 5, 8, 9, 11, dan 15 adalah subDAS yang telah terkena pengaruh atau aktifitas Tektonik. Sementara subDAS lainnya yaitu subDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, dan 19 dapat dikategorikan tidak mengalami/ minim terdampak pengaruh tektonik. Kerapatan sungai pada DAS Cisadane termasuk dalam kategori sedang. Perbedaan karakteristik morfometri tersebut dapat dikarenakan jenis batuan dan adanya aktifitas tektonik yang mempengaruhi DAS.
PENENTUAN ZONA GERAKAN TANAH DI DAERAH MOKAHA DAN SEKITARNYA
Authors: Yuda Himes Fitra , Anugrahadi Afiat , Shidqi Muhammad Arkan
Published: March 2022

Daerah penelitian berada di Desa Mokaha, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Intensitas curah hujan daerah penelitian termasuk golongan cukup tinggi dan berada pada kemiringan lereng yang curam. Oleh karena itu akan sangat penting dalam penelitian untuk menentukan zona gerakan tanah pada lokasi penelitian dimana menjadi tujuan dari penelitian ini dengan menggunakan SIG. Dengan menggunakan peta dasar berupa peta Topografi daerah penelitian dan peta administrasi. Tujuannya agar penelitian dapat membuat peta – peta yang terdiri dari peta litologi, kelereng, kerentanan tanah, tata guna lahan, dan curah hujan yang dapat digunakan untuk mengetahui zona gerakan tanah dan diakhiri dengan pembuatan peta zona evakuasi. Metode penelitian menggunakan klasifkasi SNI merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung dan menyajikan kecenderungan terjadinya bencana. Litologi pada lokasi penelitian terbagi menjadi 3 (Tiga) satuan batuan Lereng pada daerah ini dibagi 3 (Tiga) kelas yaitu 0 – 25%, 25 – 40%, >40%. Distribusi curah hujan tahunan periode 2018 lokasi penelitian berada pada 1000 – 2000 mm/tahun. Tata guna lahan pada lokasi penelitian terbagi menjadi 7 (tujuh) kelas. Pada daerah penelitian ini terdapat empat 5 (lima) zona kerentanan Gerakan Tanah
KEPEMILIKAN SEBAGIAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH ANTARA PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA DENGAN H.SUBADRI DI KOTA CILEGON
Authors: Rizki Fachri Mohammad , Sumanto Listyowati
Published: March 2022

Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyebab terjadinya kepemilikan yang sama atas sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon? Apakah mediasi kepemilikan sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon sudah memperhatikan kepentingan para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Tumpang tindih sertipikat kerap terjadi karena kesalahan dalam proses penentuan koordinat pemetaan, tumpang tindih ukuran luas tanah sehingga terjadi persinggungan dengan tanah lain yang telah bersertipikat, akurasi pengukuran yang rendah, dan adanya cacat data fisik lain. Dalam kasus ini tumpang tindih kepemilikan tanah terjadi karena pengukuran yang tidak akurat. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa (non litigasi) didasarkan atas kesepekatan para pihak bersengketa dan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai mediator telah memberi penyelesaian perdamaian dengan memperhatikan kepentingan para pihak
PENGEMBANGAN PERALATAN TERPADU STERILISASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19
Authors: Murwonugroho Wegig , Burhanudinnur Muhammad , Rinanti Astri , Nilotama Sangayu Ketut Laksemi , Dewanti Asih Retno , Setiadi Virginia Suryani , Nugrahadi Gihon , Wilastrina Atridia , Maulani Mustamina
Published: March 2022

Petugas kesehatan sebagai garda depan dalam penanganan pasien Covid-19 memerlukan perlindungan dari risiko terpapar virus. Seusai menjalankan tugasnya, para petugas medis melakukan tindakan sterilisasi diri dengan cara memasuki arena disinfectant chamber, membungkus hazmad sekali pakai untuk dibuang dan mengembalikan APD (Alat Pelindung Diri) lain dalam wadah yang telah tersedia untuk dicuci kembali. Namun demikian terlihat fasilitas yang tersedia belum nampak optimal, dan terlihat kumuh. Sehingga beberapa APD yang akan dikenakan kembali beresiko terpapar virus COVID-19.  Selain itu beberapa peralatan yang memungkinkan dipakai kembali tercampur, resiko hilang, dan kacamata resiko patah atau kaca lebih buram. Alhasil APD para petugas mulai menipis.Latar belakang ini menjadi alasan pentingnya dirancang fasilitas sterilisasi yang terpadu. Kegitaan dilakukan di RSUD Pademangan, Jakarta Utara merupakan salah rujukan pasien COVID-19. Penelitian pengembangan ini bertujuan menghasilkan seperangkat alat terpadu sterilisasi Alat Pelindung Diri (APD) yang efektif dan praktis.  Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Design Thinking, yang terdiri atas emphatize, define, ideate, prototype, dan testing. Hasil penelitian ini adalah peralatan terpadu steriliasi APD Covid-19 yang terdiri atas disinfectan chamber, bak penampugan APD, ozone chamber, dan almari kompartemen dua arah. Berdasarkan serangkaian pengujian, hasilnya adalah: 1) disinfectant chamber dapat bekerja dengan baik. Ini ditandai oleh: disinfectant chamber dapat menyemprot secara otomatis setelah sensor diberi isyarat/pemicu, kekuatan tekanan cairan optimal, bak penampung untuk menampung sisa cairan berfungsi dengan baik, dan kontruksi lebih ergonomis. 2)  bak penampungan berfungsi dengan baik (mudah dibuka untuk diambil dan dibersihkan, dan terbagi sesuai kelengkapan APD. 3) ozone chamber memenuhi kriteria keberhasilan. Indikasinya adalah  ozon chamber menyemprot otomatis setelah sensor diberi isyarat/pemicu, kekuatan tekanan asap optimal, terdapat bak penampung yang menampung sisa cairan ozon, dan konstruksi lebih ergonomis. 4)  Nilai inovasi dari almari dua kompartemen solutif bagi masalah dan memenuhi kebutuhan petugas medis. Pencapaian ini disebabkan oleh berfungsinya semua fitur sebagaimana dalam desainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan sterilisasi APD Covid-19 dalam penelitian ini efektif dan layak untuk digunakan, utamanya untuk membersihkan diri dan APD petugas medis. Oleh sebab itu, produk peralatan sterilisasi dalam penelitian ini pantas untuk diproduksi secara massal dan dipergunakan di berbagai pusat layanan kesehatan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya
Authors: Sulistyowati Tri
Published: March 2022

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang lahir akibat Perubahan UUD 1945. Menurut ketentuan pasal 24 UUD RI tahun 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam pasal 24C UUD RI tahun 1945, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang pembentukannya, UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan berdasarkan undang-undang yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 memiliki empat kewenangan, yaitu menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, dan satu tugas yang berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Di antara tugas-tugas dan kewenangan yang dimiliki tersebut, kewenangan yang paling banyak dilakukan oleh Mahkamah Kosntitusi adalah UU terhadap UUD RI tahun 1945. Putusan-putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata telah menimbulkan beberapa problema baru di bidang ketatanegaraan, diantaranya terjadi kekosongan hukum atas undang-undang yang dilakukan uji materiil, munculnya beberapa masalah baru akibat putusan tersebut yang memerlukan tindak lanjut, dan masalah-masalah lain yang perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan beberapa langlah ke depan untuk mencegah terjadinya berbagai masalah tersebut.
Aspek Hukum Personal Guaranty
Authors: Indriyani Atik
Published: March 2022

Personal Guaranty (Jaminan Peorangan) diatur dalam buku III, bab XVII mulai pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdata tentang penanggungan utang. Menurut Pasal 1820 KUHPerdata penanggungan utang. Menurut Pasal 1820 KUHPerdata penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala ia sendiri tidak memenuhinya. Dalam personal guaranty, penjamin atau penanggung utang tidak memberikan atau menunjuk benda tertentu sebagai jaminan kepada kreditor melainkan hanya pernyataan menjamin atau kesepakatan antara penjamin dengan kreditor yaitu mengikatkan diri dengan harta kekayaan yang ada untuk memenuhi kewajiban debitor pada waktunya dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu pada dasarnya penanggung utang bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut dari seluruh harta kekayaannya sehingga dalam personal guaranty kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren yaitu mempunyai hak menagih kepada penjamin/penanggung utang secara bersaing dengan kreditor lainnya (unsecured creditor).
Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di Beberapa Negara
Authors: Andriawan Dian
Published: March 2022

Money laundering adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau “halal”. Delik-delik apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya money laundering / pencucian uang di beberapa negara? Kapan penyelesaian perkara delik money laundering/pencucian uang dilakukan. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim yang menangani kasus money laundering/pencucian uang masih harus menunggu putusan hakim lain yang menangani delik yang menjadi penyebab terjadinya money laundering/pencucian uang tersebut? Instansti apa saja yang berwenang menangani kasus money laundering/pencucian uang  di negara-negara tersebut? Di Thailand, praktek penuntutan dilakukan setelah putusan pengadilan atas predicate offence nya. Namun penyidikan dilakukan pada waktu bersamaan atau segera setelah penyidikan predicate office nya, sedangkan di Indonesia terdapat ketentuan dalam pasal 3 atau Pasal 6 yang mengharuskan pembuktian “berasal dari tindak pidana” atau paling tidak “diduga berasal dari tindak pidana”. Lain halnya di Amerika Serikar menggunakan ketentuan Sting Provision Section 1956 (a) (1) yang menggunakan operasi penjebakan dalam pengungkapan pencucian uang. Instansi yang berwenang menangani kasus money laundering di Amerika Serikat adalah FinCEN, di Thailand adalah Office of Anti Money Laundering (AMLO), di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pengawasan Hakim dan Pengaturannya dalam Perspektif Independensi Hakim
Authors: Arbijoto Arbijoto
Published: March 2022

Komisi yudisial dibentuk dengan tugas antara lain untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim, sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 huruf b undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap Hakim yang meliputi: etika dan moral, etika profesi, dan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik. Pengemban profesi hukum dalam menjalankan kewenangannya, di samping harus memperhatikan azas legalitas, juga harus memperhatikan legitimasi kewenangannya. Sikap moral Hakim harus mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan moral yang meliputi: Kebijaksanaan, Keadilan, Ketangguhan dan Keugaharian. Hakim yang baik adalah yang mempunyai keutamaan, keberanian moral, tekad untuk mempertahankan sikap moral yang telah diyakini, keberanian menjauhi kekerasan tetapi tetap teguh dalam membela suatu nilai, kreatif, menemukan tatanan atau bentuk-bentuk baru, lambing-lambang baru serta pola-pola baru bagi suatu masyarakat di mana Hakim di tengahnya. Komisi Yudisial dapat merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap Hakim yang telah melanggar kode etik ataupun etika profesi yang ditetapkan oleh asosiasi.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana
Authors: - Ramelan
Published: March 2022

Pada mulanya pembuatan undang-undang hukum pidana berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum pidana. Landasan pemikiran ini hanya adalah bahwa manusia saja yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana. Tetapi ilmu pengetahuan hukum pidana berkembang dan mempengaruhi praktek perundang-undangan maupun penegakan hukumnya itu sendiri. Delik-delik ekonomi misalnya, bukan mustahil dilakukan oleh korporasi dan selama ini hanya pengurusnya saja yang dipertanggungjawabkan. Sementara itu kerugian yang ditimbulkan telah berdampak pada masyarakat, pesaingnya dan kerugian itu lebih besar dari denda yang dikenakan kepada pengurusnya. Pada akhirnya pertanggungjawaban didasarkan pada strict liability dan vicarious liability. Dalam kenyataannya, penetapan korporasi sebagai subek hukum pidana berikut pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang rumit, karena memerlukan penguasaan teori hukum, terutama menyangkut doktrin strict liability dan vicarious liability, serta prinsip identifikasi. Di samping itu praktek pengadilan pidana belum pernah menerapkan ketentuan korporasi sebagai subyek hukum pidana.
Dinamika Lingkungan Global dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Internasional
Authors: Mauna Boer
Published: March 2022

Dinamika lingkungan politik global dan dampaknya terhadap Hukum Internasional terjadi karena adanya latar belakang sejarah lahirnya Nnegara-negara baru di dunia akibat derasnya arus dekolonisasi setelah Perang Dunia ke-2. Struktur masyarakat internasional berubah dari homogen menjadi bersifat heterogen. Organisasi-organisasi internasional juga bermunculan, begitu pula dengan organisasi-organisasi non pemerintah dan bermunculan pula perusahaan-perusahaan multinasional. Seiring dengan hal-hal tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi pun mengalami kemajuan yang sangat cepat, sehingga menjadikan dunia sebagai sebuah global village. Oleh karena banyaknya kemajuan di berbagai sektor, maka dipandang penting bagi negara-negara untuk meningkatnkan kerjasama internasional dan regional untuk mencapai tujuan bersama. Berakhirnya Perang Dunia ke-2 diikuti pula dengan berakhirnya perang dingin Timur – Barat dan runtuhnya komunisme di Eropa Timur, telah merubah international political landscape. Namun demikian, tidak berarti berakhirnya permasalahan lain seperti sengketa-sengketa bersenjata, serta negara kaya dan negara miskin. Hal ini yang kemudian pada abad ke-XX mewujudkan era solidaritas internasional, dengan membantu negara miskin dan melindungi hak asasi manusia. Latar belakang ini juga mempengaruhi pula bidang-bidang dalam Hukum Internasional, yang sekarang terasa semakin khusus dan fokus. Hukum Internasional saat ini juga didukung penuh oleh negara-negara berkembang. Di sisi lain, Hukum Internasional juga mengalami beberapa perubahan dalam prinsip dan penerapannya, misalnya: mengaburnya konsep tradisional tentang kedaulatan, ditinggalkannya prinsip non intervensi, mencuatnya peranan individu, menonjolnya peranan Dewan Keamanan PBB, pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian, serta ada beberapa pergeseran tentang penyalahgunaan prinsip bela diri (self defence). Dengan demikian dinamika dan gejolak dalam kehidupan masyaraat internasional belum dapat sepenuhnya diatasi oleh Hukum Internasional. Hukum Internasional sedang menghadapi ujian dan tantangan yang berat untuk menghadapi dinamika politik global yang terus berkembang sampai saat ini.
Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi dalam KOvenan ICESCR dan ICCPR
Authors: - Wahyuningsih
Published: March 2022

Universal Declaration of Human Rights recognizes the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world. To exercise those rights, in 1966 General Assembly of the UN has adopted two Covenant, namely International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights and International Covenants on Civil and Political Rights. The States Parties of the two Covenants undertake to guarantee that the rights regulated in the covenants language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. So that we can conclude that the two Covenant recognize, the existence of gender equality principle and non discrimination principle.
Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Authors: Kurnia Ida
Published: March 2022

Sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia telah mempunyai aturan dalam hukum nasionalnya yang mengatur tentang zona ekonmi eksklusif, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian Indonesia pada tahun 1985 baru melakukan tindakan ratifikasi. Hal ini berarti sebelum tindakan ini dilakukan, maka Indonesia harus melihat aturan-aturan hukum nasional dan menyelaraskannya dengan UNCLOS 1982 tersebut. Dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 telah menjadikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diterapkan dalam lingkup internsional, karena undang-undang tersebut sudah sesuai dengan UNCLOS 1982.
Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat
Authors: Kurnia Ida
Published: March 2022

Penetapan batas maritim suatu negara pantai dengan negara yang berhadapan maupun negara yang berdampingan tentunya perlu untuk segera diselesaikan. Begitu juga denga Negara Indonesia yang merupakan negara pantai. Penetapan batas maritim akan membawa konsekuensi kepada yurisdiksi, hak berdaulat dan kedaulatan suatu negara. Demikian juga dengan penetapan batas maritim antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia di Kawasan Ambalat perlu dilakukan serangkaian tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang mengarah kepada penyelesaian sengketa, mengingat Kawasan Ambalat termasuk ke dalam Kedaulatan Negara Indonesia dan pada sisi lain Negara Malaysia sudah melakukan tindakan yang menyimpang.
Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan
Authors: - Arbijoto
Published: March 2022

Kaidah-kaidah hukum haruslah menjadi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, dengan demikian ketiga hal tersebut harus ada dalam setiap substansi hukum. Jika melihat kepada UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, maka penulis berpendapat bahwa undang-undang ini tidak menjamin kepastian hukum. Hukum kepailitan yang berlaku sekarang dan dirumuskan dalam UU No 37 tahun 2004 tersebut, khususnya pada Pasal 2, tidak mencerminkan sociological justice, karena bukan merupakan konsep pailit yang hidup di tengah masyarakat bisnis. Kepailitan yang dijatuhkan kepada debitor yang masih “solven”, bertentangan dengan keadilan yang menyatakan bahwa manusia individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai nilai yang mutlak. Sehingga diharapkan bahwa hukum Kepailitan sekarang diberlakukan dapat memenuhi aspek philosophical justice dengan memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang bagi masyarakat sungguh-sungguh adil, dalam hal in berarti hanya debitor yang benar-benar insolven saja yang dapat dinyatakan pailit.
Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003
Authors: Garnasih Yenti
Published: March 2022

Permasalahan memerangi tindak pidana korupsi memang selalu saja harus dikembangkan, karena ternyata angka korupsi selalu saja meningkat demikian juga dengan modus yang dilakukannya. Sejalan dengan itu paradigma yang dikembangkanpun selalu juga progresif dan inovatif. Masyarakat  internasionalpun memberikan perhatian yang tinggi untuk upaya penanganan korupsi ini termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa yang telah melahirkan Convention Againts Corruption pada tahun 2003 yang menjadi guide lines bagi negara-negara yang mempunyai komitmen terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi termasuk Indonesia. Setelah meratifikasi UNCAC ini maka tentunya Indonesia harus memperbaharui berbagai ketentuan terkait tindak pidana korupsi, selain itu sebenarnya setiap negara berkewajiban secara periodik untuk mengevaluasi bagaimana instrumen hukum dan langkah-langkah administratif yang ada dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Dalam kerangka pembangunan hukum ke depan yang sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum maka diperlakukan suatu langkah-langkah strategis, agar secara proporsional dan kondisional serta prioritas dalam rangka meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture).
Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Kredit Macet Perbankan
Authors: Tawang Dian Adriawan
Published: March 2022

Sejalan dengan usaha memperbaiki dan meperkokoh perekonomian nasional perlu pula diperhatikan pembenahan sektor perbankan nasional. Peranan sektor perbankan nasional harus ditingkatkan sesuai dengan fungsinya, baik untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Tahun 2009, dalam hal penyaluran kredit perbankan terlihat adanya tanda-tanda yang memburuk. Namun Bank Indonesia menyadari bahwa perbankan tidak mau menggenjot penyaluran kredit karena alasan kehati-hatian. Pengelola bank hati-hati di masa krisis agar tak terjebak dalam peningkatan kredit bermasalah termask “kredit macet”. Ketakutan tersebut disebabkan karena proses penyelesaian redit macet menggunakan pendekatan instrumen hukum pidana, yakni penerapan UU Pemberantasan Tindak Piana Korupsi. Berangkat dari uraian tersebut timbul pertanyaan, Apakah sudah tepat penerapan ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait adanya kredit macet di Lembaga Perbankan? Berdasarkan Putusan MA terhadap kasus ECW Neloe, tergambar adanya penerapan UUPTK untuk kasus kredit macet. Berdasarkan analisis teoritik seharusnya aparat penegak hukum meberlakukan UU Perbankan sebagai realisasi asas lex specialis derogate legi generate, hal ini disebabkan karena subjek maupun objek dari kejahatan telah secara rinci diatur dalam UU Perbankan. Hal ini juga untuk menghindari semakin sulitnya pencairan kredit yang sangat ditunggu-tunggu oleh pengusaha dalam rangka menggerakkan sektor riil.
Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal
Authors: Widjojanto Bambang
Published: March 2022

Kejahatan Korupsi, Pelanggaran HAM, dan Negara Hukum yang Demokratis merupakan hal yang saling berkaitan.  Ketidakmampuan mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dalam bentuk yang sekongkrit-kongkritnya akan dapat menyebabkan tindak korupsi dan pelanggaran HAM tidak dapat ditangani sepenuh-penuhnya. Tindak korupsi mempunyai kaitan dan bahkan juga dapat menjadi bagian serta dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia karena dampak dari tindak pidana korupsi dapat menyebabkan diingkari, dicampakkan dan dirampasnya “human dignity”.
Pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (P3) dan Kedudukan Konsultasi Hukum Persaingan Usaha
Authors: Krisnanto Yakub Adi
Published: March 2022

Establishment of the Business Competition Act, particulary those governing the merger, consolidation and acquisition give birth to a legal vacumm. Notification system adopted pursuant to Article 29 paragraph (2) Competition Act, namely post notification. Competition Act further mandates the setting of the merger, consolidation and acquisition through government regulation. 10 years required for the issuance of the aforementioned, and prior to any governmnet regulation of Article 29 paragraph (2) Competition Act became lex imperfecta. The provisions on merger, consolidation and takeovers can not be applied, so that many of the alleged violation of monopolistic practices and unfair competition can not be assessed under these provisions. This paper is about to review the authorization merger, consolidation and takeover business entity in which the rules and regulations perudang be one issue of the notification system adopted in the competititon law in Indonesia. Authorization is still a problem despitethe normative level rise of government regulation on merger, consolidation and takeovers.
Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi
Authors: Asshiddiqie Jimly
Published: March 2022

Ide konstitusi ekonomi yang menghubungkan studi konstitusi dengan persoalan-persoalan ekonomi dapat dikatakan memang baru mulai dikembangkan pada dua dasawarsa terakhir abad ke-20. Pendekatan hukum dan konstitusi di bidang ekonomi ini dikembangkan oleh para ahli, karena adanya ketidakpastian yang luas terjadi dalam perekonomian. Ketidakpastian juga terkait dengan pengertian-pengeertian yang terkandung dalam konsep sistem ekonomi (economic system), tata ekonomi (economic order), dan konstitusi ekonomi (economic constitution). Para sarjana seringkali mengacaukan penggunaan istilah-istilah itu untuk pengertian yang sama. Demikian pula yang terjadi dengan perkataan economic constitution (konstitusi ekonomi), dan economic constitutional law (hukum tata ekonomi), serta konstitusionalisme ekonomi yang sering dianggap mempunyai makna yang sama. Memang tidak mudah untuk memperkenalkan konsep-konsep hukum ke dalam pengertian-pengertian ekonomi ini sebaliknya. Menurut beberapa sarjana, melibatkan pengertian dan logika hukum (legal meanings) ke dalam ilmu ekonomi dapat menghancurkan kekhasan llmu hukum itu sendiri sebagai ilmu yang bertitik tolak dan sistem norma. Di Indonesia, istilah “konstitusi ekonomi” menjadi wacana di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 1990 jauh sebelum Wolfgang K menulis pada tahun 1999. Melalui disertasi pada tahun 1994 berjudul: “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an”. (Jimly Assiddiqie), telah digunakan istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) untuk membedakannya dari pengertian konstitusi politik (political constitution) dan konstitusi sosial (social constitution). Dalam perspektif konstitusi ekonomi, diskusi mengenai ideologi ekonomi tidak diperlukan. Perdebatan mengenai ideologi kapitalisme ekstrim versus komunisme sebagai bentuk sosialisme ekstrim sudah berakhir. Sosialisme yang hidup dewasa ini, bukan lagi sosialisme dalam bentuknya yang ekstrim. Demikian pula kapitalisme-liberalisme yang berkembang dewasa ini juga bukanlah kapitalisme dalam bentuknya yang ekstrim. Penganut ajaran liberalisme-kapitalisme juga sudah belajar dari kegagalan dan kelemahan-kelemahan yang dialami sebelumnya sehingga banyak elemen sosialisme yang justru telah diadopsi ke dalam kebijakan yang dikembangkan. Demikian pula, negara-negara yang menganut paham sosialisme tidak lagi seperti dalam buku teks, melainkan telah banyak belajar dengan meliberalkan sebagian kebijakan ekonominya sesuai dengan kebutuhan menurut tempat dan waktu. Konstitusi Ekonomi, diharapkan dapat membantu para ahli ekonomi dan ahli hukum ekonomi untuk mengembangkan pemikiran yang lebih berorientasi pasar dengan mengikuti kenyataan yang berkembang dalam masyarakat yang makin terbuka dewasa ini, tetapi dengan tetap menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi sebagai acuan yang utama.
Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia - Turki)
Authors: Nurbaiti Siti
Published: March 2022

Product liability adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assemble) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Bagaimanakah tanggung jawab produk, sistem tanggung jawab dan proses penyelesaian ganti rugi di Indonesia dibandingkan dengan di Turki menjadi pokok permasalahan yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan tanggung jawab produsen, sistem tangung jawab yang dipergunakan dan proses penyelesaian ganti ruginya. Tanggung Jawab Product Liability dalam UUPK Indonesia diatur secara umum dalam Bab VI dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, kepada pelaku usaha terhadap semua barang, sedangkan di Turki diatur dalam Pasal 4 The act No. 4077 on Consumer Protection as Amanded by Act No. 4822. Sistem tanggung jawab yang dipergunakan dalam UUPK menggunakan system based on fault dengan beban pembuktian terbalik untuk semua barang, sedangkan dalam The Consumer Protection Act Turki menggunakan sistem tanggung jawab based on fault, hanya khusus untuk produk yang cacat dan kekurangan dalam memberikan pelayanan. Di Indonesia, proses penyelesaian ganti ruginya, dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan di Turki dapat dilakukan melalui pengadilan dan juga di luar pengadilan melalui lembaga Arbitrase yang dikenal dengan Arbitration Committee. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, Indonesia maupun Turki sama-sama membentuk suatu Badan. Di Indonesia dinamakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sedangkan di Turki dinamakan The Consumer Council.
Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja di Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Surabaya
Authors: - Triyono , - Soewartoyo
Published: March 2022

The social security is a national citizen’s right, include to the workers. However, in the reality is not all workers have been touched in the social security Indonesian programs. This paper will descript why the social security programs is not yet succeed for participation workers in Indonesia. This study is part of the results of research conducted by LIPI Population Research Center. This study approach used a desk literature review and the survey approach which be located at informal sector workers settlement in Surabaya. The analysis uses descriptive method that to discuss how the implementation of the social security programs were done by the government policies. This study found that the implementation of the social security not yet was followed by the majority of the informal sector workers. This is because due to the several constraints, such as, the workers are still not understand about of the National Social Security program; they have not get access to this program. Another factor is the education level of workers is low, its doe to their knowledge is lower. Therefore the situation brought the less access to information for the programs by the informal workers.Keywords : the social security program, the informal sector workers, information
Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
Authors: Toule Elsa R. M.
Published: March 2022

upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.Kata Kunci: Korupsi, hukuman mati.
Reimplementasi Hukum Pidana Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah
Authors: - Suhartati
Published: March 2022

The outgrowth of corruption cases in Indonesia both quantity and quality has involving several business sectors such as land sectors. The complexity of land sector problems dealing with administrative law, civil law, and criminal law directing as the object of corruption cases. Considering the land-ownership as one of valuables assets which has economical value could create legal problems within individual, corporation, or state. The precious value of land even causing some actions with the state loss as a negative impact. Through some cases in Indonesian, several actions related with transferring land-ownership even indicated as corruption crime due to state loss impact. Regarding the aforementioned legal phenomenon, this article aim to explore how the land-ownership matters could be implied as corruption crimes and how the corruption criminal law could be implemented.This article is analysing that several legal actions related with land-ownership of state own enterprises or private corporation are not directly pointed as corruption crimes, even though there are state loss inside land-ownership. Corruption crime will be defines upon the occurrence of primary elements based on Article 2 or Article 3 Indonesian Act Number 31 Number 1999 jo Indonesian Act Number 20  Year 2001. Especially the unlawfulness element shall be proven in every act which has purpose of self or corporate enrichment. Reimplementation of corruption criminal law by applying formal unlawfulness element and material unlawfulness element with negative function are needed to the efficacy of combating corruption acts and to avoid over criminalization.
Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Setiabudhi I K Rai
Published: March 2022

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan masyarakat/LSM telah diatur dalam United Nations Convention Against Corruption 2003, khususnya pada Pasal 13 disebutkan antara lain, bahwa “masing-masing negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-pirinsip dasar hukum internalnya, meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sector publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Selanjutnya bagaimana pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan kita terhadap ruang yang diberikan kepada LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan yang sanagt tegas dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluakan pendapat “Ketetapan MPR –RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah  Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, antara lain disebutkan…… di samping itu terdapat desakan yang kuat dari masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memberikan kesempatan kepada masyarakat/LSM untuk ikut berpartisipasi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam bab V, khususnya pada pasal 41 dan pasal 42. Demikian pula halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Secara lebih khusus peran serta masyarakat dalam hal ini lebih banyak dilalukan oleh LSM, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Agar LSM memiliki ruang gerak dalam menjalankan fungsinya secara efektif falam pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada LSM mencakup antara lain: Pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit tentang kedudukan/keberadaan, bagi LSM untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, adanya pengakuan/jaminan yang dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan ataupun kebijakan pemerintah, bahwa LSM diberikan ruang yang jelas secara independen dalam upaya pemberantsan korupsi; Ketiga, menjamin akses LSM terhadap sumberdaya dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya.
Kebijakan Formulasi Dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Authors: Rochaeti Nur
Published: March 2022

Anak-anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa sebagai warganegara, dan dalam segala keadaan hak-hak anak ini harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Dengan  kondisi fisik dan kemampuan mentalnya yang masih belum stabil, dalam banyak hal anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama  terhadap perbuatan-perbautan yang  bisa merugikan perkembanganya ketika anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta menjalani proses peradilan pidana anak, dibutuhkan penanganan yang berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum. Akses untuk mendapatkan keadilan tidak selalu harus melalui suatu proses peradilan pidana yang akan memperburuk kondisi anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pemikiran alternatif dalam penanggulangan delinkuensi anak merupakan upaya perlindungan bagi anak demi masa depannya.