bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN KOMODITI DURIAN (Durio Zibethinus Murr) DI NEGERI SOYA KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON
Authors: Wairata Yunita , Thenu Stephen F. W. , Leatemia Ester D
Published: June 2018

Pengembangan komoditi durian di Negeri Soya akan menjadi inti bagi petani  yang ada di wilayah tersebut. Hal ini karena keunggulan durian Soya sudah dikenal dimana-mana dan memiliki rasa buah yang sangat enak, dengan daging buah yang tebal disertai rasa manis yang diselimuti warna daging buah kekuning-kuningan dan ditutupi dengan kulit buah yang tipis. Buah durian asal Negeri Soya merupakan buah yang telah dilegitimasi menjadi varietas unggul nasional sesuai dengan SK. Mentan : No.865/kpts/TP.240/11/1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar produksi komoditi durian yang dihasilkan  petani di Negeri Soya, mengetahui berapa besar tingkat pendapatan petani komoditi durian di Negeri Soya. Penentuan sampel sebanyak 40 responden dengan menggunakan metode simple random  sampling. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi komoditi durian di Negeri Soya sebesar 23.050 buah/tahun dengan rata-rata produksi sebesar 576 buah/tahun. Rata-rata pendapatan petani komoditi durian sebesar Rp. 6.577.314/tahun.
Karakteristik Marshall Campuran AC-BC Dengan Menggunakan 6% Getah Damar Sebagai Bahan Substitusi Aspal
Authors: Agustian Kusmira , Ridha Muhammad
Published: June 2018

Construction of existing highways in Indonesia generally use flexible pavement, with the main material being asphalt. To increase the asphalt pavement resistance to the traffic load and the temperature is required asphalt modification one of them with substituted asphalt with resin sap. The purpose of this study was to see the impact of sap resin substitution into the asphalt pen. 60/70 to Marshall characteristics of AC-BC mixture. The first step of this research is to find the optimum bitumen content (KAO). After obtaining KAO then made the manufacture of the test object without and with the substitution of the percentage of resin sap percentage of 6% on the weight of the asphalt. From the results of research conducted found that the value of Density, VFA, and MQ decreased. While the value of VIM, VMA, and Flow has increased. At the value of Durability obtained at KOO 0% gum rosin of 97%, and increased in KOO 6% resin gum of 102%. For the Stability value of AC-BC with the substitution of resin sap decreased. Thus All marshall test methods with results obtained, other than VIM values have met the specification requirements by DGH 2010 revision 3 (2014).
EKSISTENSI DAN PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA
Authors: Gunawan Edi
Published: June 2018

Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yangmembutuhkannya tidak membedakan agama, ras, budaya, keturunan, pangkat danjabatan, bahkan kaya atau miskin. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dankeadilan di depan hukum. Advokat dalam memberikan jasa hukum dapatberperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukumatas nama kliennya. Advokat termasuk profesi yang mulia karena ia dapatmenjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baikyang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran danmenegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikanpembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Eksistensi dan peran seorangadvokat untuk beracara dan menggunakan jasanya di Pengadilan Agama samadengan eksistensi dan perannya di pengadilan umum. Walaupun perkara yangditangani berbeda dan masyarakat yang menggunakan jasa advokat diPengadilan Agama lebih sedikit. Tantangan seorang advokat untuk beracara danmenggunakan jasanya di Pengadilan Agama adalah tidak semua hukum acarayang berlaku di Pengadilan Agama diberlakukan juga di pengadilan umum,sehingga sebagian advokat yang menggunakan jasanya di Pengadilan Agamatidak menguasai sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.Kata Kunci: Eksistensi, Peran, Advokat, Bantuan Hukum, Pengadilan Agama
PERBANDINGAN PERTANGGUNGAN JAWAB DALAM TINDAK PIDANA INDONESIA DAN JERMAN
Authors: Suleman Nenden Herawati
Published: June 2018

KUHP Jerman apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena kealpaan. KUHP Indonesia Pasal 44 (I) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana.
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PROFESI TUKANG PARKIR (Studi kasus Pasar 45 Kota Manado)
Authors: Koem Fatillah D
Published: June 2018

Tukang parker memegang peranan penting dalam membantu terciptanya suasana nyaman dalam suatu wilayah. Namun banyak yang menganggap tukang parker tidak lebih dari citra kumuh sebuah kota. Dengan kata lain, tingkat ekonomi tukang parkir dinilai masih sangat rendah. Persoalannya adalah Akad apa yang digunakan dalam transaksi perpakiran para tukang parkir di areah taman Kesatuan Bangsa dan pasar 45 Kota Manado. Oleh karena itulah penulis memfokuskan diri pada permasalahan cara pandang ekonomi Islam terhadap jasa tukang pakir tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Akad apa yang digunakan dalam transaksi perparkiran dan mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap profesi jasa tukang parkir. Selain itu, berguna untuk menambah wawasan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan kususnya di bidang ekonomi Islam, serta bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi para pembaca. Setelah melalui proses penelitian, peneliti mendapat fakta bahwa akad yang digunakan dalam transaksi perparkiran di taman Kesatuan Bangsa dan pasar 45 Akad Antara tukang Parkir dan UPT Perparkiran, secara Islam, transaksi ini disebut dengan transaksi wadiyah dan jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad yang akan dan bisa digunakan antara Unit Penaksana Terpadu Perparkiran dan tukang parkir adalha ijarah, sedangkan dari cara pandang ekonomi islam dapat diketahui bahwa profesi tukang parkir pada dasarknya sudah mengikuti prosedur yang ada, namun ada beberapa persoalan seperti pengupahan masih terdapat ketidak jelasan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN (Studi Kasasu : Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado)
Authors: Djufri Nurhikma
Published: June 2018

Tulisan ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap akad sewa menyewa rumah kontrakan di kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario, Kota Manado. Penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang akada sewa menyewa rumah kontrakan yang di timjau dari hukum islam. Adapun tujuan penelitian ini adalh untuk mengetahui akad sewa menyewa rumah kontrakan di Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario, dan untuk menganalisan dari sudut pandang hukum islam tentang akadd sewa menyewa rumah kontrakan diklurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario. Untuk mendapat jawaban atas permasalahan penelitian, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang bertitik tolak pada deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha melukiskan fenomena yang terjadi berdasarkan fakta/kenyataan yang ada berupa kata-kata dan bukan angka. Hasil penelitian ini mengenai akad sewa menyewa rumah kontrakan tersebut, sudah sesuai dengan orang yang menyewakan, orang yang menyewa dan ada barang atau rumah yang disewakan, dalam hal tersebut semua diperrlukan penjelasan-penjelasan baik mengenai rumah dan jangka waktu yang disepakati oleh penyewa dan yang menyewakan kapan waktu berakhirnya sewa-menyewa, karena sewa menyewa hanya menggunakan fungi atau manfaat dari barang atau benda yang disewakan tanpa memiliki barang atau benda tersebut, jadi rumah tetap milik orang yang menyewakan tetapi menfaatmnya digunakan oleh orang yang menyewa dengan memeberikan imbalan berupa upah dengan ketentuan waktu dan besarnya biaya sewa tergantung kesepakatan orang yang menyewakan dan orang yang menyewa barang atau ruman yang disewakan di rumah tersebut.
PANDANGAN EKONOMI ISLAM TENTANG INVESTASI MURABAHAH LOGAM MULIA (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado)
Authors: Kasim Siti Rahmi
Published: June 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang investasi murabahah logam mulia di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.  Penulis menemukan bahwa peoses transaksi murabahah melalui logam mulia untuk investasi abadi (MULIA) pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado dimulai dari transaksi pemesanan, transaksi pembelian ke pemasok kemusian transaksi pembayaran dan pelunasan. Akad yang selama ini digunakan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan (marhun) adalah wadiah al-amanah, sebab barang yang dijadikan agunan/jaminan disimpan rapi dan diperkenankan membuka segel bagi penerima titipan sampai pemberi titipan atau pemberi gadai (rahin) mengambilnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan terhadap barang jaminan. Pandangan hokum ekonomi Islam terhadap investasi logam mulia pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado dibolehkan sebab sistem yang digunakan sama dengan sistem pegadaian yaitu melakukan kesepakatan atau akad dan tidak membebani kedua pihak dan melakukan kontrak yang sah tanpa ada paksaan dan penipuan. Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam: persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan berang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar.
KONSEP HUKUM ISLAM DALAM AL-QUR’AN (Antara Keadilan dam Kemanusiaan)
Authors: Usman Ismail K
Published: June 2018

Hukum, keadilan dan kemanusiaan merupakan tema penting dan unik dalam Al-Qur’an. Hukum, keadilan dan kemanusiaan yang dibentangkan Al-Qur’an jika tidak bersifat cerdas dalam mencermatinya, memungkinkan untuk terjadinya salah pemahaman. Dalam hal ini boleh jadi timbul penilaian bahwa hukum yang dirumuskan Al-Qur’an tidak mengindahkan nila-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam kasus hokum qisas misalnya, menurut Al-Qur’an bagi yang membunuh hruslah dibunuh juga. Nampaknya sepintas menggambarkan bahwa konsep hukum menurut Al-Qur’an bersifat balas dendam yang mencerminkan jauh dari muatan nilai-nilai kemanusiaan. Tulisan ini akan menjelaskan kasus-kasus hukum qisas, perbudakan dan poligami sebagai contoh kasus. Betapa konsep hukum dalam Al-Qur’an begitu sangat menghormati nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARADIGMA BARU KEILMUAN
Authors: Alkatiri Djafar
Published: June 2018

Dalam upaya pengembangan hukum Islam yang mampu memandu semua dimensi kehidupan umat, baik ukhrawiah dengan segala macamnya, maupun duniawiah dengan segala macamnya memerlukan paradigma barn keilmuan. Dengan maju pesatnya ilmu dan teknologi yang mempengaruhi maju maju pesatnya pula kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Hukum Islam membutuhkan paradigma baru fiqih kontemporer. Tututan paradigma tersebut terasa menjadi lebih berat Mengingat masalah kontemporer Memang terasa pula lebih rumit keberadaannya dilihat dari per-spektif fiqih. Namun demikian tradisi fuqaha masa lalu yang mampu memandu terutama dinamika kehidupan pada zamannya, dapat dicontoh ulama fuqaha dewasa ini, sehingga problematika ke-hidupan keagamaan umat senantiasa terbimbing. Tulisan ini akan mengangkat pe-luang yang diberikan hukum Islam sendiri kepada umatnya untuk selalu meng-kri-tisinya, yang memungkinkan selalu mun-culnya paradigma barn sering dengan se-lalu pula munculnya masalah-masalah baru.
PENERAPAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA
Authors: Makatungkang Ramli
Published: June 2018

Malaysia meskipun pernah menja di negara jajahan, Namun Inggris yang pernah menjajahnya tidak menghalang-halangi penerapan hukum Islam bagi bangsa Malaysia muslim. Setelah merdeka tahun 1957, pemerintahan Malaysia dikendalikan oleh 2 (dua) partai besar yaitu UMNO (United Melaya National Organitation) dan PAS (Partai Islam se-Malaysia). Dua partai besar ini mempunyai visi dan misi yang sama dalam penerapan hukum Islam di Malaysia. Tulisan ini akan merunut me-ngenai bidang-bidang dan aspek-aspek hukum Islam yang telah ditetapkan di Malaysia.
MEMBUMIKAN AL- QURAN (Membedah Gaya Penafsiran al-Qur'an Quraish Shihab)
Authors: Alwi M. Daniel
Published: June 2018

Al-Qur'an yang berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam dalam perjalanan penafsiran mengalami variasi dan dinamika. Pada awalnya penafsiran al-Qur'an lebih bersifat penafsiran lafal, yaitu memaknai lafal berdasarkan makna lahirnya yang tampak jelas. Setelah memasuki masa kemajuan ilmu pe-ngetahuan dan teknologi penafsiran al-Qur'an lebih bersifat penangkapan makna lafal, sebagaimana jiwa ayat Berdasarkan kemampuan analisis rasio. Quraish Shihab, pakar tafsir Indonesia dewasa ini kemudian mempopulerkan gaya-gaya penafsiran al-Qur'an lebih bersifat mengkombinasikan kedua penekanan gaya tadi. Dipopuler-kannya penafsiran, misalnya Tah'lili dan pakar tafsir maudhu’i. Dalam tulisan ini akan dibahas Bagaimana gaya penafsiran Quraish Shihab tersebut dalam upaya pembumian (pemasyarakat) al-Qur'an.
FATWA FIQIH JINAYAH : BOM BUNUH DIRI
Authors: Yusuf Nasruddin
Published: June 2018

Bom bunuh diri yang dilakukan muslim Palestina sejak sekitar satu sasawarsa terakhir  yang sekarang mulai merebak kebeberapa negara seprti Arab Saudi, Irak dan Suria, taktik yang ampuh untuk menghadapi bangsa imperialis atau musuh Islam.Masalahnya dalam perspektif hukum Islam, kemudian muncul sebab yang melakukan pengeboman ikut terbunuh dan realitanya ia membunuh diri, sementara dalam Islam dilarang melakukan tindakan bunuh diri. Tulisan ini membedah tinjauan syariat Islam terhadap tindakan bom bunuh diri tersebut.
HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL (Sebuah Kajian Makna Teks Nash)
Authors: Naskur Naskur
Published: June 2018

Risalah Islam ternukil untuk mengkonsepsionalisasi kehidupan sosial manusia. Ini sebuah keyakinan dari umat Islam (baca: mukmin) dan dengan keyakinan ini Umat Islam selalu confidence untuk menata kehidupan sosial bersama yang dijalaninya secara sunnatullah dan berperadaban. Risalah Islam dengan dua sumbernya, Al-Quran dan Al-Hadis telah meletakan kerangka konstruksi dan  konfigurasi sejumlah penata sosial sesuai hajat manusia dalam kehidupannya secara kolektif. Tulisan ini akan membedah hukum Islam dengan beberapa dimensi normatifnya dan dengan berbagai pranata sosial yang dikonsepnya.
AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA CIALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
Authors: Makka Nadir
Published: June 2018

Hak Asasi Manusia sesungguh­nva hak hak dasar yang dibawa manusia lahir kedunia. Ia merupakan fitrahsetiap orang untuk dinikmatinya dalam kehidupannya di dunia, oleh karena itu mutlak hams dijunjung tinggi. Hak Asasi Manusia yang di­populerkan oleh Barat dan yang lebih dio..lobalkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa terkesan hahwa dunia Timur terrnasuk Islam terasa asing dengannya. Padahal Islam sendiri melalui pembawa risalahnya Nabi Muhammad saw telah meletakkan dan mempraktekkannya. Dalam hubumgannya dengan hukum Islam di Indonesia tulisan ini merupakan wujud aktual penegakan hak asasi manusia dalam Kompilasi Hukum Islam.
PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA (Latar Belakang dan Dinamika Perjalanannya)
Authors: Ikrar Ikrar
Published: June 2018

Tujuan pokok tulisan ini ialah melihat secara akurat realitas politik yang tercermin dalam tingkah laku politik partai-partai Islam pada periode orde lama hingga orde baru, suatu periode yang cukup penting dan genting hila ditempat­kan dalam suatu perspektif sejarah perju­angan partai-partai Islam di Indonesia. Ada 2 (dua) alasan penting dalam menelaah partai-partai Islam di Indonesia, yaitu:Pertama, sekalipun mayoritas rakyat Indonesia memeluk Islam secara serius atau sehaliknya, posisi politik Islam pada periode tersebut relatif lemah. Partai-­partai Islam pada waktu itu merupakan kelompok politik minoritas dalam lemba­ga kenegaraan. Sebagai kelompok minori­tas, mereka hanya melakukan peran penggerak dalam membericorak Islam pada perkembangan politik di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis yang harus diterima dalam realitas sejarah politik. Hanya menyesuaikan diri dengan sistem dan tata politik yang baru dibawah satu komando. Kedua, alasan mengkaji masalah ini karena belum ada kajian khusus yang dilakukan dengan topik Islam dan relevansinya dengan partai-partai dalam wacana politik praktis selama ini. Kajian ini dilakukan selama periode orde lama sampai orde baru dengan titik tekan pada tingkah laku politik partai-partai Islam dan dinamika perkembangannya.
RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM ( Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam )
Authors: Nur Muliadi
Published: June 2018

Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu meng­atur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas, namun walau demikian undang-undang tersebut hams dilaksanakan. Olehnya maka penegak hokum (hakim) dalam menyelesaikan swot( permasalahan hokum konkrit, entab karena aturan hularm yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas auto bahkun tidak ada sania sekali, arau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haru,slah mencari dan mene­mukan hukunmya, dengan kata lain is dituntut untuk melakukan suatu pe­nemuan hukum oleh karena ia dilarang menolak menjatuhkan putus­an dengan dalih tidak sempurnanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur
Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari’at Islam
Authors: Assagaf Yunus
Published: June 2018

Secara konsepsoinal,  Syari’at Islam mempunyai dasar-dasar yang kuat untuk dikembangkan dalam upaya untuk membentuk sebuah rumusan tentang ketenagakerjaan. Kesimpulan pertama di atas dapat dipahami langsung, bahwa dalam Syari’at Islam terdapat konsepsi ketenagakerjaan yang dapat dikembangkan dan dibangun dalam rangka untuk menambah dan memberikan nilai tambah ke dalam konsepsi ketenagakerjaan yang berlaku secara konvensiona selama ini. Konsepsi ketenagakerjaan tersebut akan semakin mempunyai ciri khas, bila sistemnya didasari serta dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar utama, yaitu prinsip  tauhid, prinsip kemnusiaan dan prinsip akhlak (etika). Disamping itu pula, untuk menciptakan seorang tenaga kerja yang Islami, maka diperlukan adanya sikap dan tindakan serta karakter yang Islami pula.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA
Authors: Lahilote Hasyim
Published: June 2018

This research has been conducted in order to know the legal regulations concerning the Syariah Bank expenditure in Indonesia and the regulation of profit sharing at Bank syariah expenditure process according to Act Number 10, 1998. The result of the research indicates that the availability of the new Banking Law has opened a greater opportunity to the conventional banks in establishing new branches where their activities comprise among others, the performing of the expenditure activity based on the Syariah principle. Beside that, Act number 10, 1998 has become to Bank Syariah a legal umbrella in legitimating the syariah principles in the implementation of the bank operational system.
MARKETING VALUE: REDEFINISI FUNGSI DAN MAKNA BRAND
Authors: Luntajo Moh. Muzwir
Published: June 2018

Brand in this time in global economic environment non again just a name. At marketing company, brand do not simply soul have to all product, but more than that. When branding have become the spirit company, hence each every product will be saleable by it self. That's one of the 'core' a marketing company in improving its customer base
PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Yusuf Nasruddin
Published: June 2018

Gadai atau al-rahn adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (ta'wun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Pencanan keuntungan dengan memanfaatkan barang gadalan adalah suatu transaksi ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadl milik si punya barang. Pemanfaatan  terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Praktek-praktek gadai yang berlaku di dalam masyarakat kita sebagian memang telah sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi sebagian lagi perlu dilihat kembali. Karena memang di dalamnya telah masuk ke dalam transaksi ribawi, yaitu dengan memanfaatkan barang gadaian berupa sawah atau kebun kelapa untuk mengambil keuntungan bukan tolong menolong. Dengan demikian telah terjadi penambahan dalam pokok hutang yang disebut dengan riba. Hal ini jelas­jelas diharamkan oleh Islam.
Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado
Authors: Yasin Yasin
Published: June 2018

Peradilan Agama adalah Badan peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . peradilan khusus ini meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, sedekah dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam. Sedang putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Bagian ini terdiri dari alas an memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan dengan kata “mengingat” pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian ‘duduk perkaranya’ terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus di timbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya. Pada dasar memutus, dasar hukumannya ada 2 (dua), yaitu peraturan perundang-undangan Negara dan hukum Syara. Peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnnya. kesimpulan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Manado telah memutuskan perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.
ASPEK HUKUM ISLAM TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Authors: Mutmainah Mutmainah
Published: June 2018

Sejarah peradaban manusia, perempuan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kaum laki-laki. Perempuan hanya dijadikan manusia pelengkap, manusia kelas dua (the sechon humanity), bahkan dalam banyak kasus kita lihat perempuan tidak jarang diperlakukan sebagai pemuas nafsu belaka. Perlakuan yang diskriminatif dan subordinatif terhadap perempuan ini turut dilanggenggkan melalui hokum-hukum (doktrin-doktrin) agama, sehingga tak jarang agama dijadikan tameng untuk membenarkan tindak kekerasan terhadap perempuan . Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi, bertujuan memelihara dan menjaga kemaslahatan umat manusia, dan menjunjung tinggi martabat manusia tanpa melihat jenis kelamin apakah dia laki-laki ataupun perempua. Oleh karena itu, hokum islam tidak membenarkan sama sekali segala bentuk tindak kekerasan terhadap seseorang, apalagi jika kekerasan itu dikakuan hanya karena jenis kelaminnya perempuan. Melalui tulisan ini penulis dengan sengaja mencoba membahas mengenai aspek hokum islam tentang kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dilakukan, Karena melihat  fenimena-fenomena sekarang dimana begitu banyak perempuan mengalami tindak kekerasan, baik kekerasan fisk ataupun non fisk, meupun kekerasan sikologis dari pihak laki-laki.
PERJANJIAN PERIKATAN JAUL BELI PERUMAHAN DAN IMLIKASI YURIDISNYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Lahilote Hasyim Sofyan
Published: June 2018

Ketentuan perikatan dalam KUHP perdata telah menggariskan berbagai hal yang berhubungan denga hak dan kewajiban para para pihak dalam suatu perjanjian, terutama dalam hal kebebasan dalam mengajukan isi kontrak. Akan tetapi realita dalam rimba pelaksanaan kontrak jual beli perumahan cenderung pada penerapan kontrak baku yang telah dibuat dan diajukan oleh developer kepada para konsumen hal ini membuat konsumen menduduki tempat yang marjinal dalam kesempatan tersebut. Dalam makalah ini dideskripsikan kedudukan hokum para pihak dalam suatu kontrak menurut perspektif hokum perlindungan konsumen.
ILMU RASM Al-QUR’AN
Authors: Usup Djamila
Published: June 2018

Ilmu rasm Al-Qur’an yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushat Al-Qur’an yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakannya. Penulisa Al-Qur’an pada masa Nabi Muhammad Saw. Dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya baik dalam penulisannya maupun urutannya dengan tujuan untuk menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushab dengan meyeragamkan bacaan serta menyatukan tertip susunan ayat-ayatnya. Dengan demikian tidak terjadi perbedaan pemahaman antara mushab dengan mushab yang lain.
KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Ardianto Ardianto
Published: June 2018

Upaya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bertutur kata santun merupakan hal yang sangat penting karena masyarakat sekarang ini tengah bergerak ke arahyang semakin maju dan modern. setiap perubahan masyarakat melahirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu yang berkaitan dengan masalah nilai dan moral. Salah satu kecenderungan negative dari dampak perubahan dan kemajuan itu adalah pergeeran tata nilai dan pola kesantunan berbahasa masyarakat. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang tidak  mengandung muatan makna yang dapat menyinggung perasaan orang lain, memilih, dan menyusun bahasa (kata-kata) yang mencerminkan cermat, logika, dan bersahaja, tanpa mengaburkan makna berarti kita sedang membiasakan diri untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki sikap yang berkualitas tinggi dan berada menuju masyarakat yang madani.
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET
Authors: Suleman Nenden Herawati
Published: June 2018

Dunia usaha dalam melakukan bisnisnya membutuhkan modal dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya. Dalam memenuhi modal kerja untu usaha umumnya masyarakat dunia usaha dapat memenuhi kabutuhan modal dari pihak lembaga keuangan perbangkan. Dalam kenyataan praktek kegiatan usaha perbangkan, pihak pernakan telah berupaya melakukan kegiatan penyaluran kredit secara ketat dan hati-hati dengan masyarakatberbagai criteria terhadap debitur (peminjam) dan memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman serta ketentuan dan kebijakan-kebijakan internal perbangkan yang cukup komorehensif dan ketat namun tidak sedikit dijumpai dan terjadi kredit macet. Prinsip 5 C yaitu Caracter, capital, capacity, collateral, dan Condition Economy, atau karakter, modal, kapasitas/kemampuan, jaminan , dan kondisi ekonomi telah menjadi patokan dalam pemberian fasilitas kredit yang disalurkan oleh perbangkan akan tetapi tidak dapat menghindarkan satu bank pun dari persoalan terjadinya kredit macet.
POLIGAMI DAN PERMASALAHANNYA Kandungan Hukum QS. An-Nisa’ (4): 3 & 29
Authors: Antuli Sjamsuddin AK
Published: June 2018

Dalam pengertiannya, Poligami adalah dimana seorang suami beristri lebih dari seorang. Islam membolehkan poligami, karena dalam Al-Qur’an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam sekaligus menjadi pedoman dan rujukan, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai poligami seperti yang tersirat di dalam QS. An-Nisa’ (4): 3 dan 129. Dalam beberapa pernafsiran, persoalan ini sangatlah menarik untuk dikaji dan dimengerti, karena banyak factor yang terkait di dalamnya baik dalam hal kebolehan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanannya. Sehingga itu, timbulah beragam perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya poligami dilaksanakan. Di sisi lain, persoalan ini hendaklah mendapatkan suatu kepastian hokum agar masyarakat khususnya umat Islam paling tidak dapat memahami dan mengerti tentang kedudukan hukumnya dan persyaratan-persyaratan bagi mereka yang ingin berpoligami. Dalam Islam itu sendiri, poligami tidaklah merupakan suatu larangan dan bukan pula merupakan suatu anjuran. Namun demikian bagi mereka yang ingin berpoligami, tentunya harus menempuh beberapa persyaratan untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash
Authors: Yasin Yasin
Published: June 2018

Keadilan adalah mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Sedang Qishash bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukannya. Keadilan dalam  qishash dimaknai  empat keadilan yaitu: adil berarti sama dalam hak, adil berarti seimbang, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknya), dan adil yang hanya dihubungkan dengan Allah yang berarti memelihara kewajaran atas berlangsungnya eksistensi.
Dasar Filosofi Marketing Syari’ah
Authors: Luntadjo Moh. Muzwir
Published: June 2018

Syariah marketing is an business process which the was entirety of process of applying Islam values. Any way how to make business process placing forward justice values and sincerity. Syari’ah marketing is a strategic business discipline which instruct creation process, offer, and change of value from an inisiator to stakeholder, which in all the process of as according to elementary principles and akad [of] muamalah (bisnis) in Islam. Especial Elementary in application of Syariah marketing is all fundamental theorems concerning business of Islam, what included in Al Holy, Hadis Prophet, and also various moslem scholar religious advices.
Perlindungan Saksi Dan Korban
Authors: Suleman Nenden Herawaty
Published: June 2018

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses Peradilan Pidana Barangsiapa dalam keadaan dimana UU menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun.
MENELUSURI ARGUMENTASI PENOLAKAN AL-SYAFI’IY TERHADAP ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM
Authors: Yusuf Nasruddin
Published: June 2018

Adanya perbedaan dalam kehujjahan istihsân di kalangan ulama pada hakekatnya didasarkan kepada tidak sepakatnya pihak yang berselisih tentang cakupan dan pengertian istihsân, Ulama yang menggunakan istihsân sebagai hujjah menyampaikan kepada ulama yang tidak menggunakan istihsân sebagai hujjah dengan pengertian lain.  Jika mereka yang berbeda pendapat itu sepakat mengenai batasan pengertian istihsân, maka sudah pasti mereka tidak akan berbeda pendapat tentang istihsân dapat dijadikan sebagai hujjah dan dalil hukum. Sebab pada dasarnya istihsân itu adalah pindahnya seorang mujahid dari dalil yang jelas atau dari hukum kulliy karena ada dalil yang menuntut perpindahan itu, sehingga tidak dapat dikategorikan pembentukan hukum dengan nafsu.
URGENSI PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KEPERDATAAN
Authors: Bukido Rosdalina
Published: June 2018

Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan keperdataan. Sebab dengan adanya perjanjian tersebut akan menjadi jaminan hukum para pihak dan menjadi bukti bahwa telah benar-benar diadakan perjanjian. Sehingga jika di kemudian hari terdapat perselisihan akibat hubungan hokum tersebut maka maka para pihak kembali melihat perjanjian yang telah disepakati.
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PROBLEM DAN SOLUSINYA)
Authors: Jamal Ridwan
Published: June 2018

Korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa sebab korupsi merupakan suatu penyelewengan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kolusi merupakan suatu persekongkolan rahasia untuk maksud dan tujuan yang tidak terpuji dan npotisme merupakan suatu kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri dalam suatu jabatan dilingkungan pemerintahan. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukun dalam arti merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan rapunya kualitas moral.
NALAR HUKUM ISLAM MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
Authors: Rajafi Ahmad
Published: June 2018

Muhammad Quraish Shihab adalah ulama Indonesia yang kecenderungan berpikirnya pada bidang tafsir dan ilmu al-Qur’an. Namun dalam perkembangannya, Quraish mulai memasuki ranah hukum Islam dengan menjawab permasalahan hukum Islam dan kemudian dibukukan oleh penerbit dengan karakter al-as`ilah wa al-jawâb (tanya-jawab). Di dalam buku-buku tersebut, Quraish mencoba untuk mengkontektualisasikan pemikiran madzhab (baik qauli maupun manhaji) dengan karakter dominan mendukung dan dalam batas-batas tertentu ikut menggerakkan proses modernisasi pembangunan dengan pandangan bahwa hukum Islam akan berarti guna, apabila Islamic law as a tool of social engineering, dengan negara sebagai aktor pengelolanya
PERADILAN ISLAM PADA MASA KHULAFA AL-RASYIDIN
Authors: Usup Jamila
Published: June 2018

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam maka diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut dengan al-Qadha, yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat karena sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Peradilan (al-Qadha) telah dikenal sejak masa silam karena didorong oleh kebutuhan hidup dan kejadian manusia itu sendiri. Tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini apapun bentuknya yang akan berdiri tanpa menegakkan keadilan karena tidak mungkinnya suatu masyarakat dapat menghindari persengketaan.
Improvement of Selected Soil Chemical Properties and Potassium Uptake by Mung Beans After Application of Liquid Organic Fertilizer in Ultisol
Authors: Anggita Tristantia , Muktamar Zainal , Fahrurrozi Fahrurrozi
Published: June 2018

Recently, application of liquid organic fertilizer (LOF) in organic farming practices is of importance to prevent further soil degradation due to prolong and massive use of synthetic fertilizer. LOF provides faster plant nutrients than soil organic fertilizer. However, quality of LOF is substantially dependent on its sources. Animal wastes from rabbit, goat, and cattle are scarcely used as sources of LOF production. The study aimed to determine soil chemical improvement and potassium uptake by mung bean  as affected by LOF in Ultisol. The experiment was conducted at the Greenhouse Faculty of Agriculture, employing Completely Randomized Design with two factors. The first factor was animal wastes, consisting of goat, rabbit, and cattle wastes. The second factor was LOF concentration, consisting of 0%, 25%, 50%, 75%, and 100% LOF. LOF was prepared by mixing altogether animal feces, urine, soil, green biomass, EM-4 and fresh water to total volume of 10 l in a plastic container. LOF was decanted to the polybag every week starting at one week after planting for four weeks to a total volume of 750 ml per polybag. Variables observed included soil pH, total organic-C, exchangeable K, soil nitrate-N, K concentration in plant tissue, K-uptake, and shoot dry weight of sweet corn The result showed that application of LOF from rabbit waste had the highest increment of soil pH as compared to the other treatment. However, exchangeable K was observed highest at the treatment of LOF from goat waste. Sources of LOF from animal wastes did not have an effect on K-uptake by mung bean. In addition, application of LOF up to 100% was able to improve soil chemical properties as indicated by the increase in soil pH and exchangeable K. So did the concentration and uptake of K, as well as shoot dry weight. Fertilization with LOF has benefit to the improvement of soil chemical properties leading to better K uptake.
ФАШИСТСКАЯ МОРАЛЬ VS. МЫШЛЕНИЕ
Authors: Naumova E. I. , Makarin A. V.
Published: June 2018

this article is about the conflict between such phenomenons as the fascist morality and thinking. The fascist morality is the distinctive feature of the totalitarian regimes, it based on the capitalist rationality. The origins of the capitalist rationality are connected with two processes: the extinction of the antique division into public and private sphere and the expropriation of the property. In antique time the property was the private space of the person, the place of his birth and death. The expropriation happened with the Reformation that, firstly, lead to the destruction of the dichotomy public/private and, secondly, laid foundation for the capitalism. The social space destroyed the public/private sphere and the social possession of the things emerged instead of the private property. The man alienated of the world and earth and it means the transition from the modus «taking care of ourselves» to the regime of production. The «mass» person, atomized and lonely, appeared with the classless society, imperialistic tendencies and totalitarian movements in the Modern Time. Imperialism is the phenomenon of the global tendencies of the expansion of the capital in connection with the totalitarian movements. The imposition of totalitarianism and its intellectual consequences find the description in the private Eichmann case which demonstrates that the person lose the main thing — the ability of thinking — in the frame of totalitarian system. Cognition with its pragmatic aspect become the basis of the New European/capitalist rationality in contrary to the thinking. The capitalist rationality is «thinking» by to the rules. The conception of the banality of evil opened through this phenomenon: people support the criminal regime because of the habit to live by the rules. If the rules change, the person submit to this rules by inertia. Totalitarian system break of the habit to live one’s mind, in particular, make own judgment about the world. The basis of the fascist morality is that the person ready to kill another, carrying out the criminal order, and reject to bear the personal responsibility for his actions. The maxim of the fascist morality is such: of two evils choose the lesser.
СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПРОСТРАНСТВО КОНФЛИКТА
Authors: Gorshkova V. V. , Melnikova A. A.
Published: June 2018

The article considers the contradictions and conflicts that are characteristic of modern Russian society. The processes of social disintegration are analyzed and interpreted as a result of fundamental social and economic transformations. The problems of economic inequality are presented in the historical perspective in close connection with the previous stages of Russia's socioeconomic development. Significant polarization of the population is one of the most significant conflict factors in modern society, which leads to an increase in protest moods and may in the long term threaten social upheavals. Nevertheless, dissatisfaction with the socio-economic situation does not lead to ideas of the unification and consolidation of society, but find expression in social conflicts. The emergence and development of social conflicts is influenced by a number of factors: economic, ethnic, religious. One of the most important characteristics of society is its social structure. After the collapse of the USSR, the previous social structure was abolished, and a new social reality was formed in Russia. When considering the stratification structure of society, most attention is paid to the middle class, which is considered the backbone of a stable society. The middle class in Russia is in the stage of formation, it is hardly possible to speak of a complete analogy with the middle class of Western society. The share of middle class in society can be estimated in different ways depending on the methodological approaches used by researchers. An important consequence of the transformation of the social structure was the problem of marginalization, since the dismantling of the old social structure and the slow formation of the new one put the social status and place in the division of labor system of many individuals into question. The sharp impoverishment of representatives of prestigious professions led to a reassessment of their situation, especially for the younger generation. When analyzing the origins of social conflicts in modern Russian society, it is necessary to consider the issue of the attitude of the broad masses of the population to power and national elites. It should be noted that power in Russia historically takes shape around specific leaders and does not have an institutional character. The most significant factor shaping the attitude towards the authorities and the elite in general in Russian society are the economic results of the market reforms that have taken place. Only a small part of the population believes that they won as a result of the changes that have taken place, the natural consequence of which is the population's distrust of the authorities and, in general, political institutions.
ПРОБЛЕМА ИСЛАМИЗАЦИИ ГЕРМАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Authors: Nadezhdin A. E.
Published: June 2018

This article deals with the process of Islamisation in Western Europe, particularly in Germany taking into account the current domestic situation and the changes it has undergone. Muslim population growth and the fight for their rights, reconstruction of their native country elements (building mosques, wearing religious attire, conducting religious worship) or the voluntary refusal to adapt to the recipient society contribute greatly to segregation and growth of tensions between the local “majority” and the “minority” of newcomers. It has been noted that if state institutions don’t have the capacity to resolve the problems linked to Islamisation (enclavisation, ghettoisation, criminalization etc.), the recipient society starts to generate its own ways of tackling these issues. Such situations lead to internal conflicts between the authorities and the public and reshape the existing political landscape. Within the context of these circumstances, such groups as “PEGIDA” and the electoral success of the “Alternative for Germany” party are of particular interest. The article also provides a characteristic of the main Germany-based Muslim social organizations underscoring the radical and extremist ones whose members could potentially be involved in terrorist activities. Special attention is paid to The migrant crisis of 2015-2016, that has exposed the existing drawbacks of the German integration, socialization and adaptation policy targeted at migrants with Muslim background. The crisis and the subsequent criminal offences have highlighted the need to revise the existing national security strategy in view of the new threats and challenges as well as to harmonize the basics of intercultural and interreligious dialogue within the society of “guiding German culture”.
MICROSATELLITE DIVERSITY OF CROSSBRED HORSES RAISED IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Authors: Rukavina Dunja , Hasanbašić Danica , Kalamujić Stroil Belma , Pojskić Naris
Published: June 2018

The focus of this study was microsatellite diversity of crossbred horses raised in Bosnia and Herzegovina. Genomic DNA was extracted from blood samples of 20 individuals (KBA group – 7 individuals, crosses between Bosnian and Herzegovinian mountain horse and Arabian horse; KBR group – 9 individuals, crosses between Bosnian and Herzegovinian mountain and Belgian horses, crosses between Bosnian and Herzegovinian mountain horses and Holstein, crosses between Bosnian and Herzegovinian mountain and Lipizzaner horses and KBN group – 4 individuals, crosses between Bosnian and Herzegovinian mountain horse with an unknown origin of the other parent). The samples were profiled using 17 microsatellite markers. This method consisted of multiplex PCR procedure and generated reasonable amplification across all the loci. All samples were genotyped successfully. Considering all the observed parameters, VHL20 locus showed the highest microsatellite diversity. Locus HMS7 was the least variable in KBR group, while HMS1 locus was the least diverse in KBN group. The highest microsatellite diversity in KBA group was found at AHT5 locus while HTG6 locus was the least diverse. Obtained results suggest that the investigated populations of crossbred horses from Bosnia and Herzegovina are not affected by substantial loss of genetic diversity, as indicated by the presence of reasonably high level of genetic variation. An increase in the inbreeding coefficient and sufficient heterogenity in KBN group indicate occurrence of consanguineous mating. The present research contributes to the knowledge of current status of genetic structure of the investigated crossbred horses.
GENETIC IDENTITY OF RASPBERRY ‘POLANA’ PLANTLINGS EXAMINED USING MICROSATELLITE MARKERS
Authors: Gaši Fuad , Hodžić Adnan , Hadžiavdić Mirza , Kurtović Mirsad , Grahić Jasmin , Lasić Lejla , Kalamujić Stroil Belma , Pojskić Naris
Published: June 2018

Raspberry cultivars are clonally propagated and therefore all plants belonging to a single cultivar represent the same genotype. Cultivar integrity of raspberry plantlings placed on the market in Bosnia and Herzegovina (B&H) is based on examining of morphological traits, which is not a reliable tool for genetic identification. In this study plantlings declared as cultivar ‘Polana’ were genotyped using seven microsatellites, in order to gain preliminary insight into the genetic integrity of raspberry plantlings marketed in B&H. Plant tissue (leaves) from 10 raspberry plants were randomly sampled from a batch of plantlings sold by major fruit nursery in Bosnia and Herzegovina. Along with these samples, four reference cultivars with confirmed identity (‘Polka’, ‘Autumn Bliss’, ‘Heritage’ and ‘Polana’) were also included in the study. Seven primer pairs amplified 31 alleles, or on average 4.4 alleles per locus. UPGMA cluster analysis, based on the Jaccard similarity coefficient, revealed that among the ten samples declared as ‘Polana’ plantlings only five were genetically identical to any of the other samples. The cluster analyses also exposed that none of the ten samples declared as ‘Polana’ seedlings were in fact identical or even closely related to the ‘Polana’ reference cultivar or any of the other reference cultivars. These findings clearly show that the genetic identity of primocane raspberry plantlings , currently sold in Bosnia and Herzegovina, needs to be tested using objective and reliable methods rather than simple morphologic observation.