bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI KOTA MAKASSAR
Authors: Pamelleri Andi Chakra , Hamid Abdul Haris , Zubaidah Siti
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di kota Makassar dan upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah Faktor ketersinggungan dan sakit hati disusul dengan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor dendam. Upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah selain upaya hukum juga dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkelahian.
This study aims to determine: 1) Factors that cause fights between groups in the city of Makassar, 2) How are the efforts to deal with cases of fights between groups in the city of Makassar. The research method used is a qualitative descriptive research method, using primary and secondary data sources The results of this study indicate that: 1) The factors that cause fights between groups in Makassar City are the offence and hurt factor, followed by economic factors, educational factors, environmental factors, and revenge factors, 2) How to deal with cases of fights between groups in Makassar City is in addition to legal efforts also by reconciling the parties involved in fights.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KIOS DI NEW MAKASSAR MALL
Authors: Firdayanti HSM , Hamid Abd. Haris , Juliati Juliati
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli antara para pihak di New Makassar Mall dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kios di New Makassar Mall. Penelitian ini dilaksanakan di New Makassar Mall dan PT. Melati Tunggal Inti Raya menggunakan tipe penelitian         Normatif-Empiris, pendekatan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk Perjanjian Jual Beli antara para pihak di New Makassar Mall baik Konsumen Pertama maupun Konsumen Kedua adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios dengan bentuk Perjanjian Akta di Bawah Tangan, untuk PPJB Konsumen Kedua telah diregistrasi di buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan oleh Notaris. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap Konsumen Pertama oleh Pelaku Usaha yang menjual kios tanpa sepengetahuan Konsumen Pertama kepada Konsumen Kedua, bahkan Konsumen Pertama tidak memiliki PPJB dari Pelaku Usaha, sehingga Konsumen Pertama dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum, meskipun telah ada Gentlement’s Aggreement antara Konsumen Pertama dan Pelaku Usaha terkait pembayaran dan penerbitan sertfikat.
This research aims to find out the form of buying and selling agreements between the parties at the New Makassar Mall and to know the legal protection of consumers in the agreement to buy and sell kiosks at the New Makassar Mall. This research was conducted at the New Makassar Mall and PT. Melati Tunggal Inti Raya uses Normative-Empirical research type, the approach is done by studying the law in fact-based reality through interviews and documentation.The results showed that the form of Sale and Purchase Agreement between the parties at the New Makassar Mall both First consumer and Second Consumer is a Binding Agreement on Buying and Selling (PPJB) Kiosk with the form of Deed Agreement under the Hand, for PPJB Second Consumer has been registered in a special book called Letter Registration Book under the Hand by Notary Public.The absence of legal protection against the First Consumer by businesses that sell kiosks without the knowledge of the First Consumer to the Second Consumer, even the First Consumer does not have PPJB from the Business, so the First Consumer is harmed and has no legal certainty, although there has been Gentlement's Aggreement between First Consumers and Businesses related to payment and issuance of certificates.
PERAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR
Authors: Farid Firman , Renggong Ruslan , Zubaidah Siti
Published: October 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peran korban dalam tindak pidana kekerasan dan bagimana pandangan masyarakat terhadap perlakuan debt colector yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan utang. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yang menggunakan data sekunder untuk melihat taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian victimologis. Tehnik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran korban dalam tindak pidana kekerasan, faktor karena kurangnya kesadaran hukum terhadap debt colector sehingga melakukan tindak pidana kekarasan. Dan pandangan masyarakat terhadap debt colector ini buruk, ketika menyebut debt colector ada yang beranggapan bahwa berurusan dengan debt colector, pasti cara menagihnya menggunakan kekerasan atau paksaan. Walaupun tidak semua debt colector cara menagihnya menggunakan kekerasan tapi masyarakat kota Makassar baranggapan buruk terhadap debt colector.
This research was conducted to find out whether there is a victim's role in violent crime and how society views the treatment of debt collectors who commit violence in collecting debts. This type of research is empirical normative, which uses secondary data to see the level of legal synchronization combined with the type of victimological research. Data collection techniques are library research, field research, and interviews. The data analysis method used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. This study provides an overview of the role of the victim in violent crime, the factor due to the lack of legal awareness of the debt collector so that he commits a crime of violence. And the public's view of debt collectors is bad, when mentioning debt collectors there are those who think that dealing with debt collectors, of course, the way to collect them is using force or coercion. Even though not all debt collectors use force to collect them, the people of Makassar city have a bad opinion of debt collectors.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI KOTA MAKASSAR
Authors: Syamsuar Muh Sabirin , Madiong Baso , Zubaidah Siti
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar dan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes). Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak kepolisian polrestabes makassar dan masyarakat di kecamatan tamalate, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, seperti membaca referensi hukum, perundang-undangan dan bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polantas di karenakan melampiaskan rasa kekecewaan kepada kepolisian atas kejadian yang terjadi di stadion kanjuruhan bahwa kepolisian melakukan perlawanan terhadap masyarakat yang berdampak ke pos polantas di pertigaan Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin Kota Makassar sehingga terjadi perusakan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polantas bahwa kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam undang-undang.
This research aims to determine the factors that cause criminal acts of vandalism to traffic police posts in Makassar City and to find out how criminal law is enforced against vandalism of traffic police posts. This research used a qualitative approach carried out at the Makassar City Resort Police (Polrestabes). This research uses qualitative methods, the types and sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research field, such as data obtained from interviews with the Makassar Police and the community in Tamalate sub-district, while secondary data is data obtained indirectly from the field, such as reading legal references, legislation and literature. other. The results of this research show that the factors causing the criminal act of vandalizing the traffic police post were due to venting their feelings of disappointment with the police over the incident that occurred at the Kanjuruhan stadium, that the police took action against the community which had an impact on the traffic police post at the T-junction on Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin, Makassar City, resulting in damage carried out by irresponsible individuals. Enforcement of criminal law against the destruction of traffic police posts means that the police have carried out their duties as regulated by law
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI KABUPATEN JENEPONTO
Authors: Indah Nur , Hamid Abdul Haris , Oner Basri
Published: October 2024

Bangsa Indonesia memliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat segilintir oknum terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dipengaruhi dari Kontrol Sosial (Social Control Theory) dan Sub Budaya (Sub Culture Theory) masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras dan Budaya Siri’ dengan slogan Siri’ na Pacce (malu untuk menyerah) serta kurangnya edukasi pemahaman hukum terhadap masyarakat Jeneponto. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.
The Indonesian nation has the motto "Unity in Diversity". However, this motto is increasingly fading due to a handful of elements, especially those related to persecution. persecution is an unlawful act that causes pain to another person or group for their actions. Criminal acts of persecution occurred in almost all parts of Indonesia, especially in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The purpose of this research is to find out the factors that led to the crime of maltreatment in the jurisdiction of Jeneponto Regency and to find out the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency. The research method used is an empirical research method and in order to collect data, researchers use qualitative methods. The results of this study are that the factors that led to the occurrence of the crime of persecution in the jurisdiction of Jeneponto Regency were influenced by Social Control Theory and Sub Culture Theory, the people in the jurisdiction of Jeneponto Regency have a hard soul and Siri' Culture with the slogan Siri' na Pacce (ashamed to give up) and the lack of legal education for the people of Jeneponto. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency is carried out by looking at the type of abuse the defendant committed where the rules are regulated in Chapter XX Book II, Articles 351 to Article 358 of the Criminal Code
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERUBAHAN PERILAKU AKIBAT PELANGGARAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI
Authors: Ningsi Nurna , Tira Andi , Juliati Juliati
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup dan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengabulkan permohonan perubahan perilaku oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Teknik mengumpulkan data yaitu melakukan wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Makassar. Hasil penelitian menujukkan: 1) Unsur-unsur perjanjian tertutup PT. Petrokimia Gresik dengan distributor pada hukum persaingan usaha terpenuhi sehingga perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor dikategorikan melanggar perjanjian tertutup sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup Undang-Undang Persaingan usaha menggunakan pendekatan rule of reason. 2) Komisi Pengawas Persaingan usaha mengabulkan permohonan perubahan perilaku PT. Petrokimia Gresik dengan pertimbangan terpenuhinya syarat serta kewajiban yang telah dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik sehingga perkara tersebut dihentikan dengan melakukan beberapa pertimbangan salah satunya melihat dari kerugian yang dikhawatirkan akan berdampak kepada kelangsungan usaha atau bahkan pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu sanksi denda tidak dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar perjanjian tertutup pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
This This research aims to find out: 1) Is the agreement between PT. Petrokimia Gresik and distributors fulfill the elements of a closed agreement. 2) What are the legal considerations of the Business Competition Supervisory Commission in granting permits to PT. Petrokimia Gresik (Persero). The research method used in qualitative research is the Juridical-Empirical approach. The data collection technique is by conducting interviews with the Makassar City Business Competition Supervisory Commission. The research results show: 1) Elements of closed agreements PT. Petrokimia Gresik and distributors comply with business competition law so that the agreement between PT Petrokimia Gresik and distributors is categorized as violating a closed agreement as regulated in Article 15 of Law no. 5 of 1999. Closed agreements in the Business Competition Law use a rule of reason approach. 2) The Business Competition Supervisory Commission granted PT's request to change behavior. Petrokimia Gresik with consideration of fulfilling the conditions and obligations carried out by PT. Petrokimia Gresik so the case was stopped with several considerations, one of which was looking at the losses which were feared to impact business continuity or even reduce the workforce. Therefore, fines are not imposed on parties proven to have violated closed agreements in Article 15 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Unfair Business Practices and Unfair Business Competition
ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN JENEPONTO
Authors: Haq Muhammd Azhizul , Waspada Waspada , Kamsilaniah Kamsilaniah
Published: October 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto khusunya di Kecamatan Binamu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridik dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah; dokumentasi, penyebaran kuisioner dan wawancara dengan responden yang terkait. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, 1) pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur ialah perkawinan di bawah merupakan hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sejak lama terjadi, di masyarakat Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah orang tua, ekonomi, hamil di luar nikah, dan kemauan sendiri. 2) upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur adalah dengan cara melakukan penyuluhan tentang Undang-undang Perkawinan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Aktivitas seperti majelis taklim, pengajian dan berbagai seminar kesehatan ataupun hukum yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat kecamatan Binamu guna memperkecil angka perkawinan di bawah umur
This research was conducted to find out: society's views on the occurrence of underage marriages and efforts to minimize the occurrence of underage marriages. This research was conducted in Jeneponto Regency, especially in Binamu District. This type of research is qualitative research with a juridical and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection techniques used are; documentation, distribution of questionnaires and interviews with relevant respondents. The results of the research concluded that, 1) the public's view of the occurrence of underage marriage is that underage marriage is a common thing and has been a community habit that has been occurring for a long time, in the community of Binamu District, Jeneponto Regency. Factors that cause underage marriages are parents, economics, pregnancy out of wedlock, and one's own will. 2) efforts to minimize the occurrence of underage marriages are by providing education about marriage law and providing health education. Activities such as taklim assemblies, recitations and various health or legal seminars can be carried out by Binamu sub-district community leaders to reduce the number of underage marriages
ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN
Authors: Rahman Muh. Pajrin , Madiong Baso , Halwan Muhammad
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban tanah terlantar di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui hambatan dalan penertiban tanah terlantar. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian tanah terlantar. Peneliti mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan ini dapat disimpulkan yakni: 1) Penertiban Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maros dengan cara antara lain dengan Inventarisasi, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar serta memberikan peringatan untuk kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia yang saat ini belum terealisasi. ) kendala dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yaitu: Subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaannya. Sering dikuasakan oleh pihak lain, obyek hak atas tanah seringkali digunakan/dijaminkan, kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai, kurangnya modal pemegang hak untuk memanfaatakan tanahanya dan obyek hak sering dijadikan spekulasi
This study aims to determine the control of abandoned land in Maros Regency and to find out the obstacles in controlling abandoned land. This research is a type of empirical juridical research. Data collection was carried out by interview method. In addition, the authors also conduct library research to obtain data related to abandoned land research topics. The researcher took the location at the Maros Land Office, Maros Regency, South Sulawesi. Based on the research results obtained from this writing, it can be concluded that: 1) Ordering of Abandoned Land by the Maros Regency Land Agency by means of, among other things, inventory, identification and research of abandoned land indications and giving warnings to then be designated as abandoned land by the Head of the Land Agency of the Republic of Indonesia which has not yet been realized. ) obstacles in controlling and utilizing abandoned land, namely: Subjects of rights are difficult to find and their whereabouts are often unknown. Often authorized by other parties, the object of land rights is often used/guaranteed, the lack of concern for the subject of rights to the land that is controlled, the lack of capital for the right holder to utilize the land and the object of rights is often used as speculation.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM DALAM MASA JABATAN KOTA MAKASSAR
Authors: Jaida Arifin , Rusli Muhammad , Halwan Muhammad
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam masa jabatan dan untuk mengetahui alasan hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mendorong pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan tersebut akibat dari hakim aswanto sering menganulir produk hukum yang disahkan oleh DPR. Dimana sebelumnya Aswanto diangkat sebagai hakim atas rekomendasi dari DPR sehingga DPR beranggapan bahwa seharusnya hakim Aswanto mewakili suara dari DPR. Padahal perlu dipahami bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi bukanlah merupakan lembaga politik dimana tidak ada keterwakilan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, langkah Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Hakim Aswanto dalam hal ini tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam UU MK No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2020 yang menjelaskan terkait pemberhentian hakim konstitusi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden dan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi
This study aims to determine the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office and to determine the legal reasons for the House of Representatives to propose the dismissal of Constitutional Court judges. The type of research used is qualitative research with a normative-juridical approach method. This study uses primary and secondary data with data collection techniques carried out by literature studies, then qualitatively analyzing the data obtained. The results of the study show that the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office are due to Judge Aswanto often annulling legal products ratified by the DPR. Where previously Aswanto was appointed as a judge on the recommendation of the DPR so that the DPR assumed that Judge Aswanto should represent the voice of the DPR. In fact, it must be understood that the Constitutional Court institution is not a political institution where there is no representation within the Constitutional Court. For this reason, the steps of the House of Representatives to dismiss Judge Aswanto in this case cannot be justified as regulated in the Constitutional Court Law No. 24 of 2003 and Law No. 7 of 2020 which explain the dismissal of constitutional judges who are determined based on the President's decision and at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court
ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GOWA
Authors: Fadillah Andi Utari Resky , Waspada Waspada , Kamsilaniah Kamsilaniah
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan angka perceraian di Kabupaten Gowa dalam lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa dan peran lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam menangani kasus perceraian selama pandemi di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis melalui literatur hukum dan dikombinasikan dengan pendekatan empirik yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perceraian selama pandemi covid-19 di Kabupaten Gowa adalah stress ekonomi yang berakibat pada terjadinya perselisihan rumah tangga secara terus menerus bahkan sampai melakukan penelantaran keluarga. Kemudian Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB memiliki peranan penting dalam rangka menangani kasus perceraian selama masa pandemi yaitu melakukan konseling dan penangana Pengadilan Agama Sungguminasa, Perceraian, Covid-19n perkara melalui mediasi
This study aims to determine the factors that cause an increase in the divorce rate in Gowa Regency within the scope of the Sungguminasa Religious Court and the role of judicial institutions in this case the Sungguminasa Class IB Religious Court in handling divorce cases during the pandemic in Gowa Regency. The research method used is a legal research method with a juridical approach through legal literature and combined with an empirical approach obtained from the field. Based on the results of the study, it shows that the factors that cause an increase in divorce during the co-19 pandemic in Gowa Regency are economic stress which results in continuous household disputes and even family neglect. Then the Sungguminasa Class IB Religious Court has an important role in handling divorce cases during the pandemic, namely counseling and handling cases through mediation.
ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBACAAN AKTA NOTARIS MELALUI APLIKASI ZOOM
Authors: Fadhil Andi Muh. , Makkawaru Zulkifli , Almusawir Almusawir
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibacakan melalui aplikasi zoom dan, kekuatan hukum digital signature melalui aplikasi zoom, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum seta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung Notaris-Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kekuatan hukum pembacaan akta Notaris melalui aplikasi zoom untuk saat ini belum dapat dilakukan, selain melangar kode etik Notaris karna merugikan pihak penghadap dimana terjadi gradasi akta autentik menjadi akta dibawa tangan, juga tidak mempunyai kekuatan hukum dan, Penggunaan digital signature menggunakan aplikasi zoom adalah sah dan berkekuatan hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenteng Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, namun terbatas pada penggunaannya, bukan sebagai akta autentik
This research is to determine the validity of notarial deeds read via the Zoom application and the legal strength of digital signatures via the Zoom application. The type of research used is empirical juridical, namely by conducting research on legal principles, legal sources and referring to legal norms. contained in legal regulations that are scientific theoretical in nature. The data collection technique used in this research is library research by reading legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with notaries in Makassar City, South Sulawesi. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal force of reading a Notary's deed via the Zoom application is currently not possible, apart from violating the Notary's code of ethics because it is detrimental to the presenting party where there is a gradation of an authentic deed to a hand-carried deed, it also has no legal force and, the use of a digital signature using the zoom application is legal and has legal force as long as it meets the provisions of Article 11 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Article 59 paragraph (3) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, but limited to its use, not as an authentic deed.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NO.359/PDT.G/2022/PA.MKS
Authors: Lily Astina , Waspada Waspada , Juliati Juliati
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. dan pelaksanaan hak asuh anak berdasaran putusan pengadilan agama Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan menganalisis kasus pada salah satu putusan pengadilan agama, kemudian melakukan wawancara dan menganalisis kesesuaian aturan hukum dengan fakta yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dasar pertimbangan hakim adalah hakim tidak hanya mempertimbangkan dari sisi legalitas berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam akan tetapi pada praktiknya hakim lebih mempertimbangkan kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Dalam hal ini hakim lebih menitikberatkan mengenai keadaan mental anak yang mana diperoleh fakta hukum berupa laporan psikologis anak sehingga demi kemaslahatan anak tersebut direkomendasikan agar pemeliharaannya diberikan kepada tergugat selaku ayah kandungnya. 2) Pelaksanaan hadhanah tetap diasuh Tergugat selaku ayah kandungnya, namun dalam hal ini pihak ibu tetap diberikan hak untuk mengunjungi anaknya kapanpun. Hal ini karena pada dasarnya pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua walaupun orang tua tersebut telah bercerai
This research aims to find out: 1) How is the judge's consideration in determining child custody in Decision Number 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. 2) How is the implementation of child custody based on religious court decision Number 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. The research method used in this research is Normative-Empirical by analyzing the case in one of the religious court decisions, then conducting interviews and analyzing the suitability of the rules of law with the facts that occur. The research results show: 1) The basis of the judge's consideration is that the judge does not only consider the legality based on Article 105 letter a of the Compilation of Islamic Law but in practice the judge considers the interests of the child's development and growth. In this case the judge emphasized more on the mental state of the child where legal facts were obtained in the form of a child's psychological report so that for the benefit of the child it was recommended that his maintenance be given to the defendant as his biological father. 2) The implementation of hadhanah is still cared for by the Defendant as the biological father, but in this case the mother is still given the right to visit her child at any time. This is because basically the maintenance of children is the obligation of both parents even though the parents have divorced
ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Authors: Ambar Andi Fidah Rara Batara , Hasan Yulia A. , Juliati Juliati
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui penyelesaian masalah bagi perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan dilakukan analisis hukum terkait kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dan telaah dokumen sebagai data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak merupakan validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian pada KUHPerdata Pasal 1320 berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan, Kedua, penyelesaian masalah yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non litigasi.
This research aims to determine: the legal position of sales and purchase agreements via the internet made by children, and to find out the resolution of problems for sales and purchase agreements via the internet made by children. This research uses a normative empirical approach. The first problem formulation uses a normative approach, namely by carrying out a legal analysis regarding the legal position of buying and selling agreements via the internet made by children. Meanwhile, the second problem formulation uses an empirical approach, namely research carried out by collecting the results of interviews and document review as field data. The research results show: First, the legal position of buying and selling agreements via the internet made by children is that the validity of an agreement by a minor in carrying out electronic transactions is valid. However, due to the failure to fulfill the legal conditions for an agreement in the Civil Code Article 1320 in the form of competence, it can be canceled at the will of one of the parties who feels disadvantaged. Second, problem resolution that can be taken consists of litigation and non-litigation routes.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA BALIKPAPAN
Authors: Putri Rukmanawati , Renggong Ruslan , Zubaidah Siti
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan, 2) Sanksi apakah yang dijatuhkan pada tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan. 
  Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Polresta Balikpapan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perkara (Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp) pelaku TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR yang dijatuhi pidana selama 6 bulan penjara dan terbukti melakukan tindak pidana perjudian togel dengan berdasarkan fakta sesuai dipersidangan dan adanya alat bukti Keterangan Saksi, dan alat bukti Surat yaitu : 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, 1 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA, dan uang tunai Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Keterangan Terdakwa sudah mengakui telah melakukan perjudian togel. Sanksi yang di jatuhkan oleh hakim menurut penulis sangat ringan yaitu pidana penjara selama 6 bulan karena hanya memberikan pendidikan kepada masyarakat hal tersebut sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU PASCA GEMPA
Authors: Rahimuddin Rahimuddin , Almusawir Almusawir , Halwan Muhammad
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penataan ruang pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 belum dapat ditinjau pakah telah terlaksana dengan baik atau belum karena berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa dapat ditinjau hasilnya hanya 1 kali dalam 5 tahun yakni ditahun 2026 sehingga hasil penerapan dan pelaksanaannya belum dapat dinilai saat ini. Berbagai hambatan juga dialami dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa, antara lain disebabkan karena terbatasnya anggaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang ilmu kebumian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pentaan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju
This study aims to identify and analyze the implementation of Post-Earthquake Regional Spatial Planning Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Earthquake Spatial Planning in Mamuju Regency and the obstacles in its implementation. This study uses a sociological juridical method. The location of the research was carried out at the Office of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Mamuju Regency. The results of the study show that the post-earthquake spatial planning implementation in Mamuju Regency is based on Mamuju Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Mamuju Regency Spatial Plan for 2019-2039. It cannot be reviewed whether it has been carried out properly or not because it is based on Article 84 paragraph 1. and 2 the efforts of the Mamuju Regency government in implementing post-earthquake spatial planning can be reviewed for results only once in 5 years, namely in 2026 so that the results of implementation and implementation cannot be assessed at this time. Various obstacles were also experienced in the implementation of post-earthquake spatial planning, among others due to the limited budgetary funds sourced from the APBN and APBD and besides that, the lack of Human Resources (HR) who are experts in the field of earth sciences is one of the obstacles in the implementation of post-earthquake spatial planning. earthquake in Mamuju Regency
Makassarese and English Affirmative Sentences Pattern
Authors: Ardiansyah A. , Maca Sudirman , Madjid Syahriah
Published: October 2024

This research aims to determine the differences between Makassarese and English structure. This research is a descriptive qualitative research with ten samples of native speakers of Makassarese in urban village of PAI, Biringkanaya Makassar. The method used is contrastive method and using sentence function theory from Verhaar and the theory of tree diagram from Bornstain. The results of this research indicate the existence of different Makassarese and English structurally in terms of sentence function. The affirmative sentences in Makassarese generally begins with the predicate (P) then followed by subject (S) whils English sentences begins with subject (S) then followed by predicate (P). Verb in Makassarese also cannot change or get modification because it is not affected by an adverb and context of the sentence. While the verb in English can change depending on an adverb and context of the sentence.
Implementasi Distribusi Bantuan Sosial (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar
Authors: Sarmila Sarmila , Sore Udin B. , Tompo Natsir
Published: October 2024

Proses”analisis data menggunakan teknik analisis dan deskriptif dengan melalui tiga alur penerapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpula/verifikasi data. Program Bantuan Sosial Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentang). Pada umumnya bantuan sosial memiliki masalah terkadang tidak tepat sasaran. Maka sangat penting kemudian untuk mengetahui bagaimana kondisi impelemtasi pendistribusian dalam menjalankan program raskin selama ini. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat masalah dalam waktu pelaksana dan bagaiaman efektivitas penyaluran program raskin. Waktu pelaksanaan yang tidak teratur yang menyebabkan keterlambatan penyaluran beras miskin, Ketidakefektifan manfaat yang diharapkan dari keberadaan program raskin tidak tercapai. Tanggung jawab yang dilakukan oleh kelurahan mengakibatkan kurangnya transparansi harga dan target yang belum maksimal.
The data analysis process uses analytical and descriptive techniques through three application paths, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing/data verification. The Raskin Social Assistance Program is one of the poverty reduction and social protection programs in the food sector organized by the Central Government in the form of subsidized rice assistance to low-income households (poor and low-income households). In general, social assistance has the problem of sometimes not being well targeted. So it is very important then to know how the conditions of distribution implementation in carrying out the Raskin program so far are. Through the results of research conducted, that there are problems in the implementation time and how the effectiveness of the distribution of the Raskin program. Irregular implementation time which causes delays in distributing rice to the poor, the ineffectiveness of the expected benefits of the existence of the Raskin program is not achieved. The responsibility carried out by the kelurahan results in a lack of price transparency and targets that have not been maximized.
Karakteristik Sensoris Cokelat Pasta Hasil Conching Dengan Metode Couverture
Authors: Oktavia Widia , Abriana Andi , Fitriyah Andi Tenri
Published: October 2024

Chocolate is one of the processed cocoa products that is much loved by the public from children to adults.  Conching is one of the most important processes in chocolate blending the dough, providing good flavor and texture.  The couverture method has many advantages, namely it is shinier, has a slight sugar content and melts more easily.  This study aims to: (1) The influence of conching time on sensory characteristics (color, aroma, taste, and texture) of chocolate paste with the couverture method and (2) The best conching time in the chocolate paste processing of process with the couverture method. The test method organoleptic used 25 panelists. The research treatment consisted of conching duration for 3, 4, and 5 hours. Data analysis using Complete Randomized Design (RAL) with three replays. The observational data were analyzed using diversity analysis (ANOVA) and the smallest real difference follow-up test. The length of conching affects the sensory characteristics of chocolate paste. The best results of chocolate paste with a long treatment of conching for five hours in terms of color 4.12 (likes), aroma 3.80 (likes), taste 3.75 (likes) and texture 3.85 (likes).
Cokelat merupakan salah satu produk olahan hasil kakao yang banyak digemari oleh masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Conching merupakan salah satu proses yang paling penting dalam pengolahan cokelat dalam menyatukan adonan, memberikan citarasa dan tekstur yang baik. Metode couverture memiliki banyak keunggulan, yaitu lebih mengkilap, memiliki kadar gula sedikit dan lebih mudah meleleh. Penelitian ini bertujuan: (1) Pengaruh lama conching terhadap karakteristik sensoris (warna, aroma, citarasa, dan tekstur) cokelat pasta dengan metode couverture dan (2) Waktu conching terbaik pada proses pengolahan cokelat pasta dengan metode couverture. Metode pengujian secara organoleptik menggunakan 25 panelis. Perlakuan penelitian terdiri dari lama conching selama 3, 4, dan 5 jam. Analisis data menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga kali ulangan. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis keragaman (ANOVA) dan uji lanjutan Beda Nyata Terkecil. Lama conching berpengaruh terhadap karakteristik sensoris cokelat pasta. Hasil terbaik cokelat pasta dengan perlakuan lama conching selama lima jam ditinjau dari warna 4,12 (suka), aroma 3,80 (suka), cita rasa 3,75 (suka) dan tekstur 3,85 (suka).
Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Padi Oryza Sativa L Dari Pengaplikasian Pupuk Hayati Mikroorganisme Lokal (MOL)
Authors: Aryanto Agus , Nasution Arief , Abri Abri
Published: October 2024

Rice is the main commodity in supporting people's food, especially in Indonesia as a country with a large population, facing challenges in fulfilling population food. Biofertilizers are defined as substances that contain living microorganisms and can colonize the rhizosphere or the inside of plants and promote plant growth by increasing the supply or availability of primary nutrients for plants. This study aims to determine the effect of growth and production of paddy rice (Oryza sativa L) through the application of several doses of local microorganism biofertilizer (Mol). The study was conducted in the form of an experiment arranged according to a Randomized Block Design (RBD) consisting of five treatment levels and three replications. The treatment tried was the dose of local microorganism biofertilizer (mol) consisting of control (without treatment), 100 ml/liter/plot, 150 ml/liter/plot, 200 ml/liter/plot, 250 ml/liter/plot and 300 ml/liter/plot. ml/liter/plot. Each treatment was repeated 3 times to obtain 15 experimental units. Each experimental unit used 4 rice plants in one clump and in each plot, ere were 6 rice plant clumps so that the total experimental plants were 360 plants
Padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat terutama di indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, menghadapi tantangan pemenuhan pangan penduduk. Pupuk hayati didefenisikan sebagai zat yang mengandung mikroorganisme hidup dan dapat berkolonisasi dengan rhizofer atau bagian dalam tanaman dan mendorong pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan pasokan atau ketersediaan nutrisi utama bagi tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan dan produksi tanaman padi sawah (Oryza sativa L) melalui pengaplikasian beberapa dosis pupuk hayati mikroorganisme lokal (Mol). Penelitian dilakukan dalam bentuk percobaan yang disusun menurut Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari lima taraf perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah dosis pupuk hayati mikroorganisme lokal (mol) yang terdiri dari kontrol (tanpa perlakuan), 100 ml/liter/plot, 150 ml/liter/plot, 200 ml/liter/plot, 250 ml/liter/plot dan 300 ml/liter/plot. Tiap perlakuan di ulang 3 kali sehingga diperoleh15 unit percobaan. Tiap unit percobaan menggunakan 4 tanaman padi dalam satu rumpun dan dalam setiap plot terdapat 6 rumpun tanaman padi sehingga total tanaman percobaan adalah 360 tanaman.
Fundamentos de Ginecología y Obstetricia Vol.8
Authors: Monserrate Maggi Juan Oswaldo , Ordóñez Fernández Adriana Elizabeth , Echeverría Pazmiño Matilde
Published: October 2024

"Fundamentos de Ginecología y Obstetricia Vol. 8" es un recurso imprescindible para médicos, residentes y especialistas que buscan una comprensión detallada y actualizada de esta área crítica de la medicina. El volumen cubre una amplia variedad de temas fundamentales en ginecología y obstetricia, desde el manejo de embarazos de alto riesgo hasta el tratamiento de enfermedades ginecológicas comunes y complejas.