bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Vaping during the COVID-19 lockdown period in Belgium
Authors: Adriaens Karolien , Van Gucht Dinska , Van Lommel Sven , Baeyens Frank
Published: July 2020

Background: Due to the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the Belgian government has set out a range of measures to prevent the spread of the virus. One measure included closing all non-food shops, including vape shops.
Methods: A retrospective online questionnaire was used to investigate the impact of closing the vape shops on the vaping and/or smoking behavior of current vapers.
Results: The sample (n = 202) reached consisted of 70% exclusive vapers, 29% dual users and 1% no-product users. Over half (55%) of participants was in need to buy e-liquid during the lockdown, with a small majority being able to buy e-liquids – mostly with their usual nicotine concentrations, flavor or brand – , but as much as 39% of them running out of e-liquid. Those buying e-liquid mainly did so by making purchases via foreign online webshops. A similar pattern was observed with respect to purchasing hardware, with about half (47%) of participants reporting hardware availability and with a small majority (53%) reporting hardware unavailability. Of those indicating that hardware was not available, 38% ran out of a properly functioning e-cigarette. A non-trivial minority was forced to consume e-liquids with another nicotine concentration, flavor or brand than usual. One seventh of exclusive vapers relapsed partly or completely to smoking during the lockdown. The main reasons for changing vaping and/or smoking behavior included the unavailability of e-liquid with nicotine, the unavailability of hardware, and stress/worries about COVID-19.
Conclusion: The majority of vapers succeeded in maintaining their vaping behavior as usual, highly likely due to (illegally) buying consumables online. Nevertheless, for a minority the lockdown period resulted in unintended consequences and these vapers relapsed (completely) to smoking. Even during periods of lockdown, smokers and vapers should be able to purchase low(er)-risk alternatives to smoking, for example e-cigarettes.
Eficacia y desarrollo económico
Authors: Tornabell Roberto
Published: July 2020

.
Las estrategias y comportamientos sindicales ante el paro
Authors: Martinez Estellez Ángel
Published: July 2020

.
TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
Authors: Budimansyah Budimansyah
Published: July 2020

Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus hasil pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam rangka memilih anggota DPR-RI, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Pengaturan yang sumir terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus hasil pemilihan umum menjadi persoalan karena pemilihan umum berdasarkan rezim pengaturannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemilihan umum pada rezim pertama yaitu pemilihan umum dalam rangka memilih DPR-RI, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan umum pada rezim kedua dalam rangka memilih kepala daerah 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pembagian rezim pemilihan umum dan pengaturan yang sumir terhadap kewenangan memutus hasil pemilihan umum berdampak pada apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili semua rezim Pemilu atau hanya Pemilu pada rezim pertama saja. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).
HARMONISASI HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN
Authors: Rahmat Rahmat
Published: July 2020

Pengelolaan lingkungan sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Mendasari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum yang ideal untuk membentuk keharmonisan, keadilan, demokrasi, dan kesinambungan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue aproach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk hukum lingkungan hidup yang berekadilan, demokratis dan berkelanjutan maka konsep kedaulatan lingkungan hidup dalam arti terciptanya keseimbangan yang tepat antara manusia dengan alam, dengan pendekatan pluralisme hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan, dapat menjadi acuan untuk membentuk norma dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Demikian halnya dengan penerapan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.
EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PULAU JAWA
Authors: Sunarsi Dessy , Yuherman Yuherman , Sumiyati Sumiyati
Published: July 2020

Mediasi sebagai salah satu Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai cara menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena masalah keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas solusi gagas dan outputnya win-win. Oleh akurat, tepat sengketa secara langsung dan orang beralih ke mediasi. Peraturan Mahkamah Agung PerMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadiilan telah memadukan mediasi dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus dilucuti dulu dulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum. Tulisan ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama di Pulau Jawa, karena perkara perceraian adalah perkara yang disingkat rangking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standar mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim.
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK
Authors: AS Yenny
Published: July 2020

Kekerasan seksual terhadap anak dalam kondisi realitasnya di Kota Pontianak menunjukkan angka yang cukup signifikan. Dari 94 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Polresta Pontianak pada kurun waktu tahun 2017, terdapat 81 (86,17%)  kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak tersebut perlu dilakukan upaya optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan terhadap anak, yang dilakukan melalui penguatan penyelenggaraan  Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Permpuan dan Anak (P2TP2A). Tulisan ini mengungkap permasalahan kendala apa yang dihadapi serta upaya apa yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan peran PPT  memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Pontianak. Melalui metode penelitian socio legal dengan pendekatan secara kualitatif ditemukan hasil penelitian, bahwa realitasnya  pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak  belum berjalan optimal yang dipengaruhi anak/keluarga masih menutup diri akan kasus yang dialaminya, belum memadainya sarana/prasana serta keterbatasan sumber daya yang menangani perlindungan anak. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam bentuk Perda pelayanan perlindungan anak korban kekerasan seksual disertai kebijakan pengalokasian anggarannya.
PENERAPAN “ASAS KEADILAN” DALAM HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR
Authors: Aprita Serlika , Adhitya Rio
Published: July 2020

Penerapan asas keadilan dalam hukum kepailitan tidak terbatas pada teks yang dinormakan, tetapi bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas keadilan dalam kasus permohonan pailit PT. Sempati Air yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor terhadap tindakan sewenang-wenang kreditor yang berlomba-lomba secara mengklaim aset debitor untuk kepentingannya.dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditornya. Untuk mengeksplanasi permasalahan pengaturan tersebut, peneliti melakukan  penelitian hukum normatif dengan membahas permasalahan apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst telah memenuhi asas keadilan bagi debitor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?. Adapun kesimpulan dalam penulisan jurnal ini adalah putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst telah memenuhi asas keadilan dalam bagi debitor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
PERMASALAHAN AKSES KEADILAN MELALUI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Authors: Setiawati Rini
Published: July 2020

UUD 1945 menjunjung tinggi persamaan kedudukan di depan hukum, termasuk dalam hal pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Secara normatif pengaturan Bantuan Hukum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini akan mengkaji mengapa akses keadilan melalui Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat belum terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal (sociolegal research) dengan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara mendalam dengan Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat serta anggota dan paralegal Pemberi Bantuan Hukum Terverifikasi dan Terakreditasi; dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat minim dimana keseluruhan hanya berjumlah 5 (lima) Pemberi Bantuan Hukum dan hanya tersebar di 4 (empat) daerah kabupaten/kota sementara keseluruhan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 14 (empat belas) daerah kabupaten/kota. Dengan minimnya keberadaan Pemberi Bantuan Hukum ini sementara kebutuhan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan dalam menghadapi perkara hukum akan mustahil dapat terwujud dengan maksimal. Pada akhirnya, masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengakses keadilan menjadi terbatas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJADI KORBAN OVER POPULATION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
Authors: Pura Margo Hadi , Kartika Raden Yulia
Published: July 2020

Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan hunian atau over population. Kondisi kelebihan hunian di dalam Lembaga Pemasyarakatan berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, keadaan tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permsalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan di kelas IIA Kabupaten Karawang. Dalam pemecahan permasalahan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mengalami kelebihan hunian atau over population dari tahun 2000 hingga sampai saat ini, dengan jumlah 1,196 warga binaan atas 320 tahanan dan 876 narapidana, kejahatan yang terjadi didominasi oleh kasus Narkotika. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya mengurangi kelebihan penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang melakukan perlindungan hukum bagi Narapidana semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan Hukum dan HAM dan Lapas Karawang melakukan penguraian narapidana ke Lapas Lain sekitas Kabupaten Karawang serta Kanwilkumham jabar akan melakukan pembangunan Lapas baru guna melindungi narapidana di lapas kelas II A kabupaten Karawang.
PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Authors: Disemadi Hari Sutra , Jaya Nyoman Serikat Putra
Published: July 2020

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan sosial salah satunya di bidang perekonomian yang mengharuskan berkembangnya pelaku ekonomi dari orang-perorangan menjadi korporasi. Hal ini menimbulkan adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun korporasi. Orang-perorangan yang melakukan suatu kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana untuknya, namun sanksi pidana bagi korporasi apabila melakukan tindak pidana di dalam KUHP belum diatur. Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami ketidakjelasan. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui landasan korporasi dijadikan subjek hukum pidana dan untuk mengetahui perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan data sekunder. Hasil yang ditemukan adalah korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan kecakapan korporasi dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlihat didalamnya. Korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum tindak pidana oleh Rancangan Undang-Undang KUHP, yang mana nantinya akan berlaku ke seluruh sistem hukum pidana. Diakibatkan hal itu setiap perundang-undangan diluar KUHP tidak perlu lagi mengatur secara khusus, kecuali perundang-undangan diluar KUHP itu ingin menentukan lain atau menyimpang.
PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: Edy K Erwin Hidayat , Diamantina Amalia
Published: July 2020

Dengan adanya diskresi, pelayanan publik bisa terpenuhi dan dilakukan dengan maksimal. Pelaksanaan Diskresi membuat pelaksanaan wewenang pejabat publik menjadi ringan, dengan adanya diskresi pejabat yang tidak mempunyai wewenang terhadap suatu permasalahan dapat dilipahi wewenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Nomorrmatif. Pejabat Negara yang melakukan atau menjalakan kewenangan diskresi tidak akan dipidanakan, karena wewenangan tersebut tidak lain untuk kepentingan publik. Dengan adanya diskresi diharapkan pejabat publik dapat berkontribusi dalam pembangunan Negara. Pemerintah sekarang lebih sering ikut campur dalam masyarakat untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat. Dapat dicontohkan kemacetan yang berada di Jakarta, dengan adanya suatu wewenang diskresi setidaknya polisi dapat merekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tetapi menjalankan diskresi tidak semua pejabat publik mengerti peraturan yang mengaturnya. Pejabat publik takut akan mempertanggung jawabkan wewenang diskresi tersebut di kemudian hari. Sebenarnya Penggunaan diskresi itu sendiri sangat diperlukan oleh badan badan hukum atau pejabat publik karena dengan adanya diskresi pejabat bisa lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimana pejabat publik tidak memiliki kemampuan atau kewanangan yang sesuai maka pejabat publik dapat melakukan diskresi untuk memberikan keputusan atau tindakan tanpa terikat suatu perundang-undangan.
The second-order composed radial derivatives of perturbation mappings of parametric set-valued optimization problems
Authors: Ngọc Phạm Lê Bạch , Tung Nguyen Thanh , Nghia Nguyen Huynh
Published: July 2020

In the paper, we study the generalized differentiability in set-valued optimization, namely stydying the second-order composed radial derivative of a given set-valued mapping. Inspired by the adjacent cone and the higher-order radial con in Anh NLH et al. (2011), we introduce the second-order composed radial derivative.  Then, its basic properties are investigated and relationships between the second-order compsoed radial derivative of a given set-valued mapping and that of its profile are obtained. Finally, applications of this derivative to sensitivity analysis are studied. In detail, we work on a parametrized set-valued optimization problem concerning Pareto solutions.  Based on the above-mentioned results, we find out sensitivity analysis for Pareto solution mapping of the problem. More precisely, we establish the second-order composed radial derivative for the perturbation mapping (here, the perturbation means the Pareto solution mapping concerning some parameter). Some examples are given to illustrate our results. The obtained results are new and improve the existing ones in the literature.
Analysis of Problems and Optimization Countermeasures in the Transformation of Scientific Research Achievements in Universities
Authors: Lu Lu
Published: July 2020

In the era of the macro-knowledge economy, together with the reform of marke operation mechanism, social development has become increasingly dependent on innovative technology, and it plays an important role in national strategic deployment. As the main base of scientific and technological innovation and scientific research development in our country, colleges and universities have become more diversified in their role positioning. Successful scientific research incubation will contribute to the release of their social functions and achieve self-sustainable development simultaneously. Based on the brief analysis of the problems in the transformation of scientific research achievements in colleges and universities, this article focuses on exploring the corresponding optimization strategies.
Prevalência da Deficiência e Associações Clínicas em Mulheres Sobreviventes ao Câncer de Mama: um Estudo-Piloto
Authors: Lourenço Adriano , Dantas Amanda Almeida Gomes , Araújo Diego Neves , Dantas Diego de Sousa
Published: July 2020

Introdução: O tratamento do câncer de mama proporciona aumento da sobrevida e reduz a mortalidade, mas traz limitações funcionais e efeitos colaterais que comprometem a sobrevida. Objetivo: Avaliar a prevalência da deficiência e sua associação com capacidade física, sono, fadiga e qualidade de vida em mulheres sobreviventes ao câncer de mama. Método: Trata-se de um estudo-piloto envolvendo 32 mulheres com, pelo menos, um ano após o tratamento clinico. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de questionários e um teste de caminhada de seis minutos. Resultados: A prevalência de deficiência na amostra foi >90%. O World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) revelou boa consistência interna (α=0,874). A deficiência correlacionou-se forte e positivamente com cognição (rs=0,758), mobilidade (rs=0,709), atividade domesticas/trabalho (rs=0,718) e participação (r=0,701); e moderada e negativamente com fadiga (r=-0,621) e o Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F) (r=-0,672); e positivamente com o Disabilities of the Arm and Shoulder (DASH) (r=0,639). Comparando-se os grupos de deficiência, observou-se diferença significativa com piores escores para o DASH (d=1,62), FACT-F (d=1,47), fadiga (d=1,21) e o índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI) (d=0,98). Conclusão: Mulheres sobreviventes ao câncer de mama apresentaram algum nível de deficiência associada a fadiga, a pior qualidade do sono e a qualidade de vida, demonstrando impactos importantes na saúde dessas mulheres.
Interferência da Indústria do Tabaco no Brasil: a Necessidade do Ajuste de Contas
Authors: Salem Szklo André , Lacerda Mendes Felipe , Cavalcante Tânia Maria , Viegas João Ricardo
Published: July 2020

Introdução: No Brasil, cada vez mais são identificadas ações ilegais de publicidade, propaganda e patrocínio por parte da indústria do tabaco em eventos musicais e por meio das redes sociais, voltadas a atrair principalmente o público jovem para o uso do cigarro. Objetivo: Desenvolver uma metodologia que permita estabelecer um parâmetro de quantificação dos impactos negativos para o setor saúde desse descumprimento da lei. Método: Combinaram-se as informações nacionais existentes sobre i) a equivalência entre “custo direto médio da assistência médica” e “mortes por doenças atribuíveis ao tabagismo” e ii) a equivalência entre “a parcela do lucro revertido em ações de marketing” e “mortes de fumantes que contribuíram para a geração desse lucro por meio da compra de cigarros”, de forma a se obter a relação “custo direto do tratamento” vs “parcela do lucro revertido em ações de marketing”. As doenças selecionadas foram aquelas que apresentam os maiores custos diretos de tratamento atribuíveis ao fumo. Resultados: Para cada centavo investido em marketing pela indústria do tabaco, o Brasil tem um gasto com tratamento de doenças relacionadas ao tabaco 1,93 vezes superior ao dinheiro investido pela indústria. Conclusão: A mensuração da responsabilização dos violadores da legislação nacional para o controle do tabaco é fundamental para compensar parte dos custos associados ao tratamento de pacientes e aos programas de cessação ao fumo, favorecendo assim a redução do tabagismo no país.
Conhecimentos e Práticas de Usuárias da Atenção Primária à Saúde sobre o Controle do Câncer do Colo do Útero
Authors: Mascarenhas Mikaela Santos , Faria Luan Viana , Morais Lorena Pinholi de , Laurindo Davi da Costa , Nogueira Mário Círio
Published: July 2020

Introdução: O câncer do colo do útero e o quarto tipo de câncer mais frequente na população feminina mundial, tendo sua incidência e mortalidade mais acentuadas nos países de baixa renda que possuem serviços de saúde menos estruturados e alcançam menor cobertura no rastreamento da doença. Objetivo: Analisar a adequação dos conhecimentos e práticas das usuárias de uma unidade básica de saúde (UBS) de Juiz de Fora - MG, sobre o rastreamento do câncer do colo do útero, tendo como referência as recomendações do Instituto Nacional de Câncer Jose Alencar Gomes da Silva (INCA). Método: Estudo transversal descritivo, utilizando questionário estruturado aplicado as usuárias de uma UBS na faixa etária de 25 a 69 anos durante duas semanas. Foram estimadas prevalências de práticas adequadas e suas associações com fatores sociodemográficos. Resultados: Todas as mulheres ja tinham ouvido falar do exame citopatológico e a maioria (77,9%) tinha conhecimento de sua finalidade. Entretanto, nenhuma apresentou conhecimento inteiramente adequado sobre o rastreamento dessas neoplasias, no que concerne a faixa etária e a periodicidade recomendadas. A prevalência de pratica adequada foi de 17,4% (IC95%: 11,8-23,1%) com maior proporção para a faixa etária de maiores de 50 anos. Conclusão: O conhecimento das usuárias da atenção primaria a saúde sobre as recomendações do INCA para o rastreamento do câncer do colo do útero e ainda muito precário.
Linfedema Secundário ao Tratamento do Câncer de Mama: Abordagem Fisioterapêutica em Tempos de Pandemia
Authors: Oliveira Macedo Flávia , Medeiros Costa Rejane , Orind Ferreira Flávia , Medeiros Torres Daniele , Bergmann Anke , Alves Nogueira Fabro Erica
Published: July 2020

Diversas recomendações foram reunidas neste documento com objetivo de esclarecer aos fisioterapeutas quanto às opções de atendimento e ao acompanhamento dos pacientes com linfedema secundário ao câncer de mama.
Nota Técnica da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia sobre Assistência Farmacêutica em Oncologia frente à Pandemia de Covid-19
Authors: Silva Mario Jorge Sobreira da , Moraes Elaine Lazzaroni , Livinalli Annemeri , Fonseca Cláudia Lara , Torriani Mayde Seadi , Gonçalves Pablício Nobre , Risch Rafael Oscar , Pereira Ney Moura Lemos
Published: July 2020

Os profissionais farmacêuticos, em todo o mundo, vêm buscando formas de responder, agir e se adaptar para manter a continuidade das atividades relacionadas à Assistência Farmacêutica em Oncologia no período de Pandemia por Covid-19. A Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (Sobrafo) emitiu uma Nota Técnica com o objetivo de auxiliar os farmacêuticos na adoção de condutas a serem empregadas nos serviços de oncologia, visando à manutenção da qualidade do cuidado.
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH MERKURI (Hg) DARI PENGOLAHAN BIJI EMAS DI SUNGAI LIGAN KABUPATEN ACEH JAYA
Authors: Mutia Rita , Jailani Jailani , Akmal Nurul
Published: July 2020

Telah dilakukan penelitian mengenai tanggapan masyarakat terhadap pembuangan limbah merkuri (Hg) dari pengolahan bijih emas di sungai Ligan Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian bersifat pendekatan deskriptif kualitatif dengan melihat gambaran tentang tanggapan masyarakat terhadap pembuangan limbah merkuri (Hg) dari pengolahan biji emas di sungai Ligan Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian telah dilakukan di Desa LiganKabupaten Aceh Jaya pada tanggal 09 s/d 13 November 2017. Populasi dalam penelitian ini berfokus pada seluruh masyarakat dewasa yang mendiami daerah aliran Sungai (DAS) Krueng ligan serta para petambang emas yang terdapat di desa ligan Kecamatan Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya. Adapun responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Perhitungan dan pengolahan data menggunakan analisis persentase yang tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan sebahagian besar masyarakat seputaran DAS Krueng Ligan mengetahui adanya aktivitas para petambang yang mengolah bijih emas menggunakan merkuri, namun sejauh ini masyarakat setempat masih banyak yang belum memahami bahaya merkuri apabila mencemari sungai, keterangan ini dengan kisaran rata-rata 92%-100%. Hasil observasi diperoleh beberapa keterangan yang memperkuat hasil penelitian dimana masyarakat masih tetap menggunakan air sungai sebagai sarana mandi, mencuci pakaian, serta membawa ternak seperti kambing dan kerbau, hal ini mendasari masyarakat tidak dapat mengambil tindakan pada para petambang, dari pihak pemerintah setempat telah mensosialisasikan bahaya merkuri apabila terkena bahkan masuk kedalam tubuh manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap pembuangan limbah merkuri (Hg) dari pengolahan biji emas di sungai Ligan Kabupaten Aceh Jaya kurang baik
Overlaid temporomandibular joint disorders and otology symptoms – A diagnostic approach and management considerations for otolaryngologists and dentists
Authors: Santosh Vasavi , Hinduja Shweta , Manoj Reema , Waghmare Mandavi
Published: July 2020

There is an overlap of symptoms related to temporomandibular joint disorders (TMD) and otological diseases. It becomes empirical to differentiate the two conditions since the prevalence of otalgia, tinnitus, headache, etc., in TMD patients may be as high as 50%. This review paper discusses the overlapping symptoms, diagnostic work up and treatment strategies for TMD, aiding both the oral physician and otolaryngologist to be able to treat the patient in a holistic manner.
Role of pulse oximetry as a screening tool for detection of critical congenital heart diseases in newborns in Southern India
Authors: Manjunath Swathi Parampalli , Kariyappa Pushpalatha , Seetharamarao Udayakumar
Published: July 2020

Background: Timely diagnosis of critical congenital heart disease (CrCHD) is challenging but critical. Although echocardiography is the gold standard for diagnosis of CrCHD, it cannot be used as a screening tool. Pulse oximetry is a non-invasive, cost-effective screening tool, which can be used to detect CrCHDs in newborns. Objective: The main objective of the study was to assess the usefulness of pulse oximetry as a screening tool for early detection of CrCHD in otherwise asymptomatic newborns. Materials and Methods: This study was a hospital-based prospective observational study carried out at the Department of Paediatrics at a Tertiary Hospital of Southern India over a period of 12 months from January 2016 to December 2016. A total of 1000 asymptomatic newborns of >35 weeks of gestation born in the hospital were enrolled in the study. The screening was considered positive if pulse oximetry saturation (SpO2) <90% in right hand (RH) or foot (F) or three readings of SpO2 of 90–94% in RH and F or >3% SpO2 difference between RH and F at three readings. Echocardiography was performed in those with clinical suspicion of CHD and/or positive pulse oximetry screening. Results: In the present study, the sensitivity of pulse oximetry for detection of CrCHD was 100% and specificity was 98.5%. Conclusion: Pulse oximetry screening is an effective and reliable test which significantly increases the detection rate of CrCHDs compared to the current practice of clinical examination alone as a screening tool. This study reinforces the importance of pulse oximetry screening in newborns.
Acute Necrotizing Encephalopathy of Childhood: A Case Report
Authors: Loni Ramaning , Rajebhosale Prashant , Bhateja Priyanka , Konde Santosh
Published: July 2020

Acute necrotizing encephalopathy of childhood is uncommon, rare, and fatal encephalopathy, which usually occurs after respiratory or gastrointestinal infections. The disease was first described in Japan by Mizughuchi in the year 1995 (1). The characteristic clinical and magnetic resonance imaging brain findings were noticed in the index child following human herpes virus-6 viral infection. A number of metabolic encephalopathies and other para-infectious conditions have to be excluded to make the final diagnosis. It carries poor prognosis, but our child recovered well after early steroid therapy.
Birinci Düzey Travma Merkezinde Pediyatrik Servikal Travmaların Tedavisi
Authors: TAŞKAPILIOĞLU M Özgür , ESER OCAK Pınar , ALTUNYUVA Oğuz , DOĞAN Şeref
Published: July 2020

Pediatrik spinal yaralanmalar nadir görülen bir durumdur ancak bu hastaların tedavileri ile ilgili kesinleşmiş kriterler ortaya konulamamıştır. Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2010- Aralık 2019 tarihleri arasında takip ve tedavi edilen pediatrik hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmamıza 23 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 15 (%65.2) tanesi erkek, 8’i (%34.7) kadındı. Olguların büyük çoğunluğunun etiyolojisinde düşme ve trafik kazası (%73.9) vardı. 8 hastada fraktür, 11 hastada subluksasyon saptandı. Hastaların 17 tanesi konservatif olarak tedavi edilirken, 6 hasta cerrahi olarak tedavi edildi. Servikal spinal yaralanmalar çocukluk çağında tanı ve tedavi açısından özellik ve dikkat gerektiren bir durumdur. Bu durumun yönetiminde çocukluklar ile erişkinlerin arasındaki anatomik farkların iyi bilinmesi hayati önem taşır.
Friksi Politik-Agama Dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DKI Jakarta 2017-2022 : Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi
Authors: Sofyan Sawri
Published: July 2020

Studi ini mempelajari mengenai friksi politik dan agama dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi momentum politik nasional yang mendeskripsikan fenomena menarik. Mempelajari tentang kemengan Anies-Sandi pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari faktor agama. Adapun permasalahan yang diteliti dalam studi ini, yang pertama adalah friksi politik yang melibatkan isu Agama dan kelompok-kelompok Agama Islam yang membawa dampak signifikan terhadap proses pemenangan Anies-Sandi. Kemudian pembentukan simpul dan jaringan akibat dari rentetan demonstrasi politik identitas dan menjadikan superioritas identitas Agama dalam politik praktis. Teori untuk menganalisis permasalahan tersebut ada dua yaitu teori jaringan politik dan teori strategi politik. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan sifat penelitian yang berbentuk deskriptif-analisis dan data-data bersumber dari data primer dan sekunder. Dari analisis data terlihat bahwa temuan yang pertama adalah kemenangan Anies-Sandi disebabkan oleh friksi aktor politik yang dibentuk oleh jejaring Anies-Sandi dan menguatnya populisme Islam. Kedua, yaitu kampanye Anies-Sandi yang menawarkan kebijakan pro rakyat seperti program Oke Oce dan penolakan reklamasi serta penggusuran rumah rakyat dan berhasil membuat hati pemilih milenial dan masyarakat bawah lebih tertarik. Dan Kemenangan Anies-Sandi pada putaran kedua tidak bisa dilepaskan dari adanya limpahan suara dari pasangan nomor urut satu yaitu Agus-Silvi.
Dampak Dampak Kegagalan Kudeta Militer Turki Tahun 2016 Terdahap Politik di Turki
Authors: Sri Kurniasari , Arifin Adil
Published: July 2020

Pada 15 Juli 2016, terjadi sebuah peristiwa Kudeta Militer di Turki untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Walaupun kudeta tersebut gagal, tentu bukan suatu keuntungan bagi Turki, yang mana pemerintah tengah berupaya meningkatkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial di Turki. Tulisan ini mengkaji bagaimana dampak kudeta militer Turki tahun 2016 terhadap politik Turki dengan memusatkan kajian dampaknya terhadap politik domestik di Turki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil analisis tulisan ini mendeskripsikan bahwa kudeta tersebut memberikan dampak pada: Pertama, hubungan Pemerintah dengan partai-partai oposisi. Kedua, budaya politik demokratis Turki. Ketiga, kebijakan politik dalam negeri dan Keempat, birokrasi militer
analisis Konflik dan Resolusi (Studi Kasus : Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak Tahun 2017-2018)
Authors: Bahri Saipul
Published: July 2020

Studi  ini adalah studi tentang resolusi konflik yang terjadi pada proses rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak dengan rentang waktu Tahun 2017-2018. Fokusnya membahas tentang  bagaimana politik hukum dan implementasi kebijakan rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Demak, kemudian pada tataran konfliknya (sumber, manivestasi, dan durasi) Rekrutmen Perangkat Desa  di Kabupaten Demak, serta Resolusi konflik yang sesuai terhadap persoalan yang dimunculkan dalam studi kasus ini. Temuan studi ini antara lain terdapat upaya penyalahgunaan wewenang pada saat perumusan dan implementasi kebijakan rekrutmen perangkat desa. Kemudian pada taran konflik pasca analisis muncul jika sebabnya karena penghilangan pasal dalam perda, dalam hal manivestasi muncul berbagai demonstrasi dan gugatan di PTUN terkait seleksi perangkat desa. Resolusi yang digunakan yang sesuai adalah 6 metode, seperti yang dikemukakan oleh Forsyth.  Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan kualitatif lebih dominan.
Aplicación Foliar del Paclobutrazol a Diferentes Dosis en Plantones de Palto (Persea americana Mill.) Cultivar Hass
Authors: Navarro Brioso Kevin Coquito , Maquera Layme Jessica Sarith
Published: July 2020

El presente trabajo de investigación se realizó en condiciones de vivero en majes, Arequipa; el objetivo fue determinar la dosis adecuada del Paclobutrazol en plantones de palto de cultivo Hass, en el que se empleó un diseño completamente al azar (DCA), con cuatro tratamientos, tres repeticiones, con un total de 12 unidades experimentales y se realizó la prueba de comparación de medias de Tukey. Los tratamientos fueron: Testigo 0 ppm (T0), 150 ppm (T1), 300 ppm(T2) y 450 ppm (T3) por 200 L respectivamente, aplicando un volumen de caldo de 50 cc por planta; obtenidos los resultados de determinó que el T3 presento un retardo en el crecimiento de la altura de los brotes con promedio de 23;67 cm y un acortamiento en la longitud de los entrenudos con un promedio 1;73 cm; pero el uso del Paclobutrazol no influyo en el diámetro de los brotes.
PENYULUHAN PENTINGNYA ASI EKSKLUSIF DI POSYANDU MAWAR PEKON SIDOMULYO WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAGAR DEWA LAMPUNG BARAT TAHUN 2017
Authors: Wardiyah Aryanti , Wandini Riska , Suryani Suryani
Published: July 2020

ABSTRACTThe most important nutritional problem  in Indonesia is less calories and protein. It is commonly found in infants and children. Various reasons  on  mothers who misunderstanding about  exclusive breastfeeding  to their babies, including the production , the desire to be modern mother and the influence of substitute advertising milk and the assumption that everyone already has knowledge about breastfeeding. The purpose of the activity is expected to be able to understand about the importance of exclusive breastfeeding in babies. This activity was  carried out on Friday, December 15, 2017. The activities carried out in the form of counseling to mothers about the importance of exclusive Breastfeeding  in Posyandu Mawar Pekon Sidomulyo Lampung Barat using leaflets. There was a significant influence on mother's knowledge before and after exclusive counseling. Thus, the provision of education can provide increased knowledge, particularly those related to exclusive breastfeeding. Keywords: Exclusive Breastfeeding, Level of Knowledge, Counseling
SIZE CLASS AND PATTERN GROWTH OF CRAZY FISH (BUTIS BUTIS) AT BELAWAN RIVER
Authors: Manullang Helentina Mariance , Khairul
Published: July 2020

Butis butis atau dalam bahasa inggris disebut crazy fish termasuk ke dalam Famili Gobiidae. Sering dijumpai sekitar perairan di kawasan hutan mangrove yang merupakan ikan penghuni tetap. Masyarakat pesisir Belawan lebih mengenalnya dengan sebutan ikan butuh keleng atau gabus malas, karena ikan ini sering dijumpai selalu menggantung di daun dan ranting mangrove yang ikut terbawa arus. Penelitian ini bertujuan mengetahui kelas ukuran dan pola pertumbuhan ikan butuh keleng di perairan Sungai Belawan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif. Pengambilan sampel menggunakan alat tangkap pancing, menggunakan umpan berupa udang yang dikupas. Penangkapan dilakukan pada saat air sedang surut antara jam 08.00 - 12.00. Analisis data menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010.  Berdasarkan hasil tangkapan ikan untuk kelas ukuran diperoleh ikan ukuran kecil sebanyak 26 ekor, ukuran sedang 5 ekor dan ukuran besar 2 ekor. Pola pertumbuhan ikan butuh keleng dari 33 ekor ikan yang tertangkap,  menunjukan nilai persamaan W=0,3514L0,3235 dan nilai R2 = 0,952. Dengan demikian hubungan panjang berat ikan butuh keleng di Sungai Belawan bersifat alometrik negatif.
MEDICINAL PLANT ETHNOBOTANY IN LOCAL COMMUNITIES OF LAMPUNG TRIBE IN WEST LAMPUNG REGENCY
Authors: Sovia Santi Leksikowati  , Oktaviani Indah , Ariyanti Yanti , Akhmad Atika Dalili , Rahayu Yeni
Published: July 2020

This study aims to inventory the diversity of biological resources of medicinal plants utilized by Lampung tribe in West Lampung Regency. Data obtained through semi-structured interview methods and observation. Medicinal plants used by Lampung tribe in West Lampung Regency were 50 species which were divided into 22 families. The most used plant parts were leaves (43.55%). Types of diseases that can be treated include swollen wound, scabies, fever, headache, achy body, sprue, dry cough, clear eye medication, kill diseases or poisons from food, stomachache, diarrhea, chronic ulcer, gastricache, bloated, heal wound, dry wound, cold, boils, back pain, wasp stung, taken to cure postpartum, wipe, cough with phlegm, tooth braces, heal baby's belly button, busela, prevent gray hair, bathe the baby, facilitate breastfeeding, reduce sprains after massage, and appendicitis. Processing of medicinal plants by boiling is the most used method (28.38%). The majority of medicinal plants are used by drinking (33.33%).
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA, PENGETAHUAN, DENGAN KEAKTIFAN LANJUT USIA (Lansia) MENGIKUTI KEGIATAN POSYANDU LANSIA DI WILAYAH PUSKESMAS GADING SURABAYA
Authors: MEIGIA NINDY VARA
Published: July 2020

Minimum Standards Service is basic service quality regulation that is entitled to be obtained by every citizen. Elderly people must obtain 100% health services. Various factors can lead to low visits to the elderly posyandu in the Gading Puskesmas area in 2017. Objective: to find out the relationship between family support, knowledge, and elderly activities in the elderly posyandu in Gading Surabaya puskesmas. Method: The type of research is observational analytic with a cross-sectional design. Data processing and analysis is done by univariate and bivariate. Data collection techniques by conducting simple random sampling with a sample of 94 elderly people. Location and time of research from December 2018 at the posyandu in the Gading Surabaya health center area. Results: There is a significant value of 0,000 <0,05, so it can be concluded is have a relationship with family support, knowledge of elderly with activity following the elderly posyandu at Gading Surabaya health center
Filippino Lippi and Music
Authors: McGee Timothy J.
Published: July 2020

Un examen attentif des illustrations musicales dans deux tableaux de Filippino Lippi nous fait mieux comprendre les intentions du peintre. Dans le « Portrait d'un musicien », l'instrument tenu entre les mains du personnage, tout comme ceux représentés dans l'arrière-plan, renseigne au sujet du type de musique à être interprétée, et contribue ainsi à expliquer la présence de la citation de Pétrarque dans le tableau. Dans la « Madone et l'enfant avec les anges », la découverte d'une citation musicale sur le rouleau tenu par les anges musiciens suggère le propos du tableau.
Theological Thinking Abû al-Ḥasan ‘Alî al-Hasani al-Nadwî
Authors: Sori Monang
Published: July 2020

The aims of this study to find out the theological Thinking Abû al-Ḥasan ‘Alî al-Hasani al-Nadwî. The result in this study shows that Al-Nadwî is a great Ulama with a very complex socio-cultural background, born during the colonial era and struggling in a period of development transition and national change that makes al-Nadwî rich in various experiences of obstacles, be they social, cultural, or religious obstacles. Therefore it is not surprising that al-Nadwî grew up as a Fundamentalist Ulama. He is a Ulama figure who is active in defending religion both in literature and in terms of the concept of civilization. Therefore also, he is well aware of the potential of Muslims and also the various problems that surround him from time to time.. Al-Nadwî, if seen in him as a figure of a fundamentalist cleric, then in line with this is the thought and movement that he should be seen real. Among al-Nadwi's awareness as a modern-day ulema of modern reform is his maturity in analyzing the present condition of the Muslims with a comparative study of Western existence. According to al-Nadwi, the decline of Islam is based on two things, first; because Muslims have abandoned their religion; Second, because Muslims do not master science. According to al-Nadwî, these two things are sources of strength that are not separated from each other.
KUALITI BIMBINGAN PENGAJARAN OLEH “PEGAWAI PEMBIMBING PAKAR PEMBANGUNAN SEKOLAH” (SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES - SICS+) SEBAGAI FAKTOR PERAMAL TERHADAP KUALITI GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN
Authors: Madhavan Selvarajoo , Basri Ramli , Mohd Ayub Ahmad Fauzi , Asimiran Soaib
Published: July 2020

The teaching profession demands that every teacher be competent and quality in human capital formation, human resource development, community and Nation. In the 21st century, teaching methods are a key factor in determining the quality of student learning. In an effort to ensure the quality of student learning both SISC+ and Teachers mentored (GDB) work collaboratively to improve the quality of teaching. This is in line with the role and function of the SISC+ position under the sub-initiative of the NKRA GTP 1.0 contained in the Malaysian Education Blueprint 2013-2025. These SISC+ officers have been tasked with mentoring and coaching teachers in Band 5, 6 and 7 schools. The purpose of this study is to determine the quality of coaching teaching of SISC+ Officers as a predictor factor of teacher teaching quality. Additional relationships between the dimensions of the coaching teaching of SISC+ were also identified. This quantitative study involved 250 repondents around the country from National Primary teachers. This study uses Coaching Teaching instrument adapted from the Instrument Managerial Coaching Skills developed by Sohee.P et. al (2008)31. Coaching Teaching consists of five key dimensions of effective communication, team approach, open values, teacher acceptance and teacher development. Multiple regression analysis showed that the SISC+ quality of the combined model of team approach, teacher acceptance and teacher development contributed 63.5% (R2 = .635) variance in teacher quality [F(3, 246)=142.905, p <0.5]. As a whole, the dimension of coaching teaching influences the quality of teacher quality in National Primary schools.
UNSUR YANG MEMBENTUK METAFORA DALAM BIAU [THE ELEMENTS THAT FORM METAPHOR IN BIAU]
Authors: Dato Jessica , Sandai Rosline , Dermawan Taufik
Published: July 2020

Biau is a traditional Iban poem of invocational categories related to the ritual of performing rituals to summon Petara (the gods). The metaphorical language is used by Lemambang (ritual practitioner) to convey the message to Petara to be more attractive and polite. This study aims to analyze the elements that make up the metaphor in the biosphere structure. Based on the qualitative approach, the descriptive method was used to study the three biases taken from the book Sampi Enggau Biau. Content analysis is used to analyze the elements that make up the metaphor in a biased structure. The findings show that the elements that form the metaphor in the biosphere structure are based on living things, non-living things and nature that are adapted to the life of the Iban people. These elements are used to express traditional heritage, presence of entity or spirit, presentation of ritual (piring), types of chickens, strength of chickens, guest character present in plate presentation and natural beauty. life and nature in metaphorical metaphors add practitioner knowledge of the language skills of traditional poetry.
Pengaruh Pengairan Terhadap Hasil Emisi Gas Nitro-Oksida (N2O) pada Padi Sawah
Authors: Sari Indriati Meilina
Published: July 2020

The aim of the study is the effect of nitrous oxide (N2O) emissions on rice field. The study was conducted at the Experimental Garden of the Faculty of Agriculture, Sriwijaya University, Indralaya Campus. The N2O gas analysis was conducted at the Laboratory of the Indonesian Agricultural Environment Research Institute, Ministry of Agriculture, Central Java. From April to July 2016. This study used a Randomized Block Design (RBD) with irrigation classes, namely 5 cm (A1), intermittent / intermittent (A2) plots, and saturated land (A3), divided into three (3) groups with a total of 18 treatments, so that there were 54 plots in total. Observation of N2O gas was chosen at weeks 2, 4, 6 and 8 after planting using a closed lid for 24 hours. N2O gas flux is calculated based on an equation adopted from the International Atomic Energy Agency (IAEA). The results obtained are the emission of N2O gas produced by maps with air saturation condition of 5 cm from the surface of the land (A3) in the amount of 1564,554 mg N2O / ha / day and the lowest is produced by inundated plots (A1) with a value of 648,996 mg N2O / ha / day. Soil conditions that are inundated during plant growth produce anaerobic soil conditions capable of lifting N2O flux compared to air-saturated conditions.