bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
BANTUAN HUKUM DI ASEAN
Authors: Lubis Teuku Mulya
Published: July 2017

Kajian regional mengenai bantuan hukum boleh dikatakan tidak ada. Beberapa kajian yang ditulis oleii aktivitas bantuan hukum seperti Adnan Buyung Nasution, Jose W. Diokno, Thongbai Thongpao dan Haji Sulaiman masih berkisar pada aktivitas bantuan hukum di negara masing-masing. Kalaupun ada studi perbandingan bantuan hukum maka itu masih sangat umum dan terbatas. Suatu kajian khusus dan serius belum pernah dilakukan. Hal ini menggambarkan betapa tertinggalnya kajian regional mengenai bantuan hukum jika dibandingkan dengan kajian regional mengenai penanaman modal asing misalnya. Ada semacam keyakinan di antara aktivis bantuan hukum bahwa pada prinsipnya mereka tidak memiliki perbedaan, dalam konsep maupun dalam implementasi. Karena itu perhatian lebih banyak dicurahkan kepada upaya-upaya nasional untuk menyebarluaskan bantuan hukum sampai ke pedesaan.
PAJAK BUNGA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN CARA PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Authors: Bohari Bohari
Published: July 2017

Sejalan dengan itu garis besar politik perpajakan negara dalam menghadapi pembangunan meliputi peningkatan tabungan pemerintah melalui peningkatan penerimaan, perangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan kearah yang lebih seimbang dan mudah didalam administrasinya. Dalam rangka usaha tabungan pemerintah melalui peningkatan penerimaan, penanaman modal asing pada dewasa ini merupakan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Disamping perusahaan-perusahaan modal asing yang secara langsung melakukan usaha dan menanamkan modalnya di Indonesia, terdapat perusahaan-perusahaan asing baik perorangan maupun badan-badan, yang secara tidak langsung melakukan usaha di Indonesia, misalnya dengan cara meminjamkan modal kepada perusahaan-perusahaan baik asing maupun bukan asing yang berusaha di Indonesia, untuk mana sipemilik modal di luar negeri itu memperoleh keuntungan berupa bunga atas pinjaman uang tersebut. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada, keuntungan yang diperoleh sipemilik modal di luar negeri bunga itu, tidak dapat dikenakan pajak pendapatan atau pajak perseroan.
KONVENSI TENTANG TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL KERUSAKAN DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA ANGKASA (Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object)
Authors: Martono Martono , Sirait Sirait
Published: July 2017

Dari sekian banyak keberhasilan di bidang kegiatan tehnologi satelit angkasa luar tak kurang pula kemungkinannya untuk gagal. Kegagalan tersebut sudah jelas, cepat atau lambat akan mengancam kehidupan di bumi yang "tidak pernah" damai ini. Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan angkasa luar, khususnya yang menyangkut tanggung jawab internasional, maka telah terdapat suatu Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Yang Disebabkan Oleh Benda-Benda Angkasa (The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object). Menguraikan beberapa ketentuan konvensi tersebut secara garis besar, terutama yang menyangkut mengenai berlakunya konvensi, sistem tanggung jawab, para pihak yang bertanggung jawab, tuntutan kompensasi, prosedur tuntutan kompensasi dan hubungan konvensi dengan organisasi internasional. Sebelum menguraikan ketentuan-ketentuan itu, dikemukakan terlebih dahulu proses lahirnya konvensi tersebut.
SEKITAR PRO DAN KONTRA ADANYA LEMBAGA SANDERA DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
Authors: Rosyidi Mochtar
Published: July 2017

Masalah lembaga sandera sekarang perlu diketengahkan lagi, oleh karena di samping Pemerintah telah berhasil mengundangkan KUHA. Pidana tanggal 31 Desember 1981 juga yang le-bih penting lagi bahwa Naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata baru telah selesai penyusunannya. Pada Naskah RUU Hukum Acara Perdata tersebut secara tegas tidak mencantumkan lembaga sandera, karena dianggapnya bahwa di dalam praktek banyak dan mudah disalah-gunakan, sehingga merupakan senjata ampuh bagi para kapitalis untuk menekan dan memaksa orang-orang yang lemah ekonominya. Perihal lembaga sandera dalam Hukum Acara Perdata pernah menjadikan polemik justru khususnya dari para pengabdi hukum sendiri. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam Majalah Hukum dan Keadilan: No. 2 tahun ke-satu bulan Januari-Pebruari 1970, No. 4 tahun kesatu bulan Mei — Juni 1970, No. 6 tahun kesatu bulan Sep­tember - Oktober 1970, No. 1 tahun kedua bulan Nopember — Desember 1970.
HUKUM MANAKAH YANG HARUS DIPAKAI DALAM PERKARA ARBITRASE DAGANG INTERNASIONAL
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Menurut kenyataan kontrak-kontrak Dagang Internasional hanipir seluruhnya memuat suatu Clausula Arbitrase. Dengan adanya Clausula Arbitrase ini maka hakim bisa sehari-hari menjadi tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang mungkin timbul dari kontrak-kontrak bersangkutan itu. Arbitrase atau penyelesaian melalui "hakim partikclir" niemang sengaja telah dipilih oleh para pedagang, oleh karena merekaa yang berkecimpung dalam perdagangan internasional ini umumnya "kurang mempercayai" Badan-badan Peradilan daripada negara-negara berkembang (developping countries). Kalangan usahawan negara-negara maju ummnya mencurigai badan-badan peradilan daripada negara-negara yang sedang berkembang. Bukan saja dianggap mereka ini lebih condong untuk memihak kepada para usahawan se-negara mereka sendiri. Tetapi juga umumnya usahawan dari negara luar negeri ini kurang mengerti dan kurang dapat mengetahui hukum daripada negara-negara berkembang ini! Mereka rnenganggap seolah-olah "berada dalam keadaan serba gelap."
TENTANG BANDING DALAM PUTUSAN BEBAS DARI SEGALA TUDUHAN
Authors: Afandi Wahyu
Published: July 2017

Terhadap putusan bebas dari segala tuduhan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Jaksa tidak memiliki hak untuk banding.Aturan peradilan pasal 284 KUHAP hanya digunakan dalam masa transisi dan merupakan salahsatu cara untuk melindungi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya serta untuk meng-hindarkan diri dari kestmpangsiuran dalam penerapan hukum.Putusan bebas dari segala tuduhan dan putusan lepas dari segata tuntutan hukum yang dibanding Jaksa dengan menggunakan aturan peradilan haruslah benar-benar dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan merupakan preseden yang harus diikuti apalagi masa transisi sudah lewat.KUHAP sebagai produk nasional harus benar-benar ditaati oleh semua lapisan masyarakat dan dalam penerapannya semua unsur penegak hukum wajib mematuhinya serta tidak memberikan penafsiran lain sekedar untuk membenarkan tindakannya.Betapapun sempurnanya suatu peraturan tidaklah akan mempunyai arti apabila dalam pelaksanaannya tidak diteladani oleh unsur penegak hukum itu sendiri, kepatuhan akan hukum harus berawal dari atas karena hukum itu bukan merupakan alat si penegak hukum melainkan
KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM Dl INDONESIA : SEBUAH TINJAUAN KR1TIS TERHADAP POLITIK PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Authors: Nusantara Abdul Hakim
Published: July 2017

Mendekati tahun 1978 dunia politik Indonesia ditandai oleh meningkatnya tuntutan-tuntutan masyarakat akan perwujudan keadilan sosial yang lebih nyata. Tuntutan perwujudan keadilan sosial ini menjadi isyu politik penting yang terus berkembang di tengah masyarakat. Kalngan pers, intelektual, akademis dan kelompok-kelompok sosial penting lainnya tiada henti-hentinya mempersoalkan masalah masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan keadilan sosial di dalam masyarakat. Dalam garis besarnya masalah-masalah yang sering dibicarakan oleh kalangan tersebut terdiri atas: pertama perataan hasil-hasil pembangunan, dan kedua, masalah partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan politik yang berkenaan dengan alokasi sumber daya yang penting bagi kehidupan merekaMendekati tahun 1978 dunia politik Indonesia ditandai oleh meningkatnya tuntutan-tuntutan masyarakat akan perwujudan keadilan sosial yang lebih nyata. Tuntutan perwujudan keadilan sosial ini menjadi isyu politik penting yang terus berkembang di tengah masyarakat. Kalngan pers, intelektual, akademis dan kelompok-kelompok sosial penting lainnya tiada henti-hentinya mempersoalkan masalah masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan keadilan sosial di dalam masyarakat. Dalam garis besarnya masalah-masalah yang sering dibicarakan oleh kalangan tersebut terdiri atas: pertama perataan hasil-hasil pembangunan, dan kedua, masalah partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan politik yang berkenaan dengan alokasi sumber daya yang penting bagi kehidupan mereka. Sejauh mana pemerataan keadilan bidang hukkum ini dikonseptualisasikan dan di implementasikan, dan sejauh mana pranata-pranata sosial dan hukum yang ada mempengaruhi proses perwujudan perataan keadilan
BEBERAPA PERMASALAHAN BAHASA HUKUM Dl INDONESIA
Authors: Wahjono Padmo
Published: July 2017

Sebagai pangkal tolak pemikiran ialah dimanakah medan permasalahan hukum ini. Untuk itu jelas bahwa kita harus berorientasi pada apakah yang merupakan hukum di Indonesia ini. Ssebagai suatu usaha penggolongan yang sederhana yang dapat kita lakukan ialah mengkaitkannya dengan macam hukum yang ada. Dalam hal ini kita melihat dua golongan besar yang bukan dikaitkan dengan bentuknya, melainkan dihubungkan dengan organisasi negara dan organisasi-organisasi di masyarakat. Setiap medan bahasa hukum sudah barang tentu memiliki masalah-masalahnya sendiri-sendiri, namun secara umum dapat dikatakan bahwa masalahnya ialah bagaimana menggunakan bahasa yang baik. Baik karena benar, maupun "baik" karena diterima oleh masyarakat karena dimengerti dan disepakati oleh masyarakat luas. Disini dapat dikatakan bahwa bahasa yang baik memberikan "wibawa" kepada hukum, sedangkan hukum yang berwibawa, mudah untuk menumbuhkan kepatuhan pada hukum tersebut: Dan bukankah kepatuhan pada hukum didambakan oleh setiap bentuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga dapat kita katakan bahwa bahasa hukum erat pula hubungannya dengan kepatuhan pada hukum.
MASALAH PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA HUKUM
Authors: Badudu Yus
Published: July 2017

Masalah Bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan Hukum di Indonesia bukan baru sekali dibicarakan. Berbagai rangkaian kegiatan pertemuan ilmiah pernah diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di antaranya yang dianggap penting ialah Simposium Bahasa dan Hukum yang diadakan di Prapat pada tanggal 25 s/d 27 November 1974 dalam kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kedua, diadakan lagi masih oleh BPHN di Medan suatu seminar yang disebut Seminar Pembakuan Istilah Hukum pada tanggal 27 s/d 29 Maret 1980
PROSEDUR EKSEKUSI BARANG JAMINAN (BERDASAR PANCASILA)
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Membahas suatu masalah kurang tepat kiranya belum memahami apa pengertian dasar dari masalah itu. Khusus dalam hal ini yang menyangkut prosedur eksekusi barang jaminan, tidak dapat diabaikan pengertian dasar hukum tentang prosedur dan eksekusi itu sendiri. Bilamana ditanya, dasar hukum apa yang dipakai untuk menjabarkannya? Jawabnya, tegas Hukum berdasar Pancasila ! Tentu ada pertanyaan selanjutnya, apa ada hukum berdasar Pancasila? bahkan ada yang sinis. Pancasila lagi. Adanya keraguan, adanya ketidakyakinan, tidak perlu disesali yang perlu diusahakan ialah pembuktiannya, agar benar yakinlah kita semua akan kesaktian dan keampuhan Pancasila itu.
PENALARAN HAKIM DALAM MENCIPTAKAN HUKUM (JUDGE-MADE-LAW) ; SUATU KEGIATAN BERPIKIR ILMIAH
Authors: Nurjaya I Nyoman
Published: July 2017

Pengetahuan sebagai produk kegiatan berpikir adalah obor dan semen peradaban di mana manusia menemukan dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Manusia adalah satu-satunya mahluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh, karena dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi dari sekedar mempertahankan kelangsungan hidupnya. Inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya dan pengetahuan ini pula yang mendorong manusia menjadi mahluk yang mempunyai sifat khas di muka bumi ini.Manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan ini disebabkan oleh dua hal seperti berikut:pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang menjadi latar belakang informasi itu; kedua, manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu yang disebut "penalaran". Dua kelebihan inilah yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya, yakni bahasa yang komunikatif dan pikiran yang mampu menalar.
DIPERLUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL UNTUK INDONESIA
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Dengan bertambahnya perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur luar negeri, maka Hakim Indonesia perlu lebih memperhatikan masalah-masalah Hukum Perdata yang bersifat "Internasional". Karena bertambahnya titik-titik pertemuan antara sistem-sistem hukum luar negeri dan sistem hukum negara Indonesia dalam transaksi-transaksi dagang sehari-hari maupun kehidupan lainnya di Indonesia, sangat diperlukan suatu Undang-Undang khusus yang mengatur soal-soal pokok Hukum Perdata Internasional sebagai pegangan bagi para Hakim. Seperti diketahui maka dalam perkara-perkara yang mempunyai unsur-unsur luar negeri ini, karenanya dinamakan masalah-masalah Hukum Perdata Internasional — Hakim di Indonesia harus memberi jawaban atas pertanyaan: Hukum mana yang harus diperlakukan? Hukum dari negara Indonesia atau hukum dari negara pihak asing bersangkutan. Keharusan untuk mengadakan pilihan hukum ini adalah tujuan utama dari pada Ilmu Hukum Perdata Internasional (HPI).
BEBERAPA CATATAN MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Authors: Abdurrahman Abdurrahman
Published: July 2017

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara effektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah salah satu undang-undang Nasional kita yang telah "berhasil" menciptakan pembaharuan hukum dibidang hukum perkawinan, suatu bidang yang dianggap paling peka dalam sistem hukum kita. Undang-undang ini lahir dengan segala macam keunikannya dan menimbulkan berbagai masalah sosial dalam masyarakat Indonesia yang cukup memusingkan para pengamat kita. Selain itu untuk melihat effektivitasnya undang-undang ini perlu diadakan penelitian yang seksama, pertama tentang pelaksanaan ketentuan hukum adat diberbagai daerah dalam pelaksanaan perkawinan dan taraf sinkronisasi antara hukum adat dengan peraturan-peraturan yang ada didalam Undang-undang No.l Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.
PERANAN BADAN-BADAN USAHA NEGARA DI INDONESIA
Authors: Pachta Andjar
Published: July 2017

Di negara-negara berkembang umumnya kehadiran badan-badan usaha negara tidak dapat dihindari manakala peranan sektor usaha swasta belum dapat berfungsi banyak. Hal ini juga disebabkan karena situasi permodalan swasta masih lemah sedangkan dilain pihak pemerintah berkewajiban untuk menjadi perintis dan pengembang sektor Perekonomian negara secara keseluruhan. Di negara-negara yang menganut sistem Perekonomian bebas, usaha swasta memang diberi kebebasan untuk mengusahakan segala macam sektor usaha baik dibidang industri, pertanian, perdagangan maupun bidang jasa-jasa lainnya. Sedangkan pada negara-negara yang menganut sistem perekonomian dan pemerintahan sosialis, usaha swasta hanya diperolehkan pada bidang usaha tertentu saja. Lebih ekstrim lagi di negara-negara yang menganut sistem komunis, dimana negara selalu berperan disetiap sektor mulai dari yang besar hingga yang sifatnya kecil. Perkembangan BUMN di Indonesia dan peranannya dalam pembangunan perekonomian negara khususnya pada sektor-sektor yang dianggap penting seperti digariskan dalam UUD'45
SEGENGGAM CATATAN MENGENAI PINJAM MEMINJAM DENGAN BUNGA YANG DIPERJANJIKAN
Authors: Ruhulessin Ruhulessin
Published: July 2017

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tata perekonomian Indonesia, kita mengenal tiga kelompok dunia usaha yaitu: perusahaan negara, perusahaan swasta dan koperasi. Mengenai perusahaan swasta ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Perlu kita bedakan antara perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan dan perusahaan swasta yang berbentuk perseorangan. Perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan ini dapat kita jumpai pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sedangkan mengenai perusahaan swasta yang berbentuk perseorangan belum ada pengaturannya dalam ketentuan perundangan. Pada umumnya perusahaan swasta perseorangan ini mempunyai kemampuan modal yang terbatas, sehingga mereka mengalami kekurangan modal, di mana untuk mengatasi hal di-maksud, salah satu jalan yang ditempuh adalah mengadakan perjanjian pinjam-meminjam uang, untuk menambah modal usaha mereka. Perlu diketahui bahwa di dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ini, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal-balik.
KEARAH UNDANG-UNDANG PERSEROAN YANG BARU, SUATU SUMBANGAN PEMIKIRAN
Authors: Anwar Jusuf , Soebagjo Felix Oentoeng
Published: July 2017

KUHD telah mengalami beberapa perubahan/penambahan. Khususnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur PT, perubahan/penambahan mana terjadi atas ketentuan pasal 54-nya, yang memungkinkan pelaksanaan satu saham satu suara. Dengan demikian tak dapatlah disangkal bahwa pengaturan PT yang hanya termuat dalam 21 pasal dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan suasana perkembangan perekonomian dan strategi pembangunan perekonomian dan strategi pembangunan di masa mendatang. Sebagai contoh kongkrit misalnya orang bisa mengatakan bahwa pasal 47 KUHD merupakan huruf mati. Namun bagaimanapun juga ada kemungkinan bahwa anggota Direksi suatu PT akan dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PT, atas kelalaian melaksanakan ketentuan pasal 47 KUHD. Masalah lain "likwidasi", hal yang kurang mendapat perhatian KUHD, terutama sejak masuknya modal asing, menjadi hangat dibicarakan orang. KUHD tidak menjelaskan pula bagaimana kaitan antara likwidasi dan kepailitan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENGAPA BANYAK ORANG MENYELESAIKAN MASALAH KEWARISAN MELALUI PENGADILAN AGAMA
Authors: Hutagalung Mura P
Published: July 2017

kewenangan mengadili perkara kewarisan bagi ummat Islam dikembalikan kepada Pengadilan Agama. Hal ini memang sudah diperdebatkan sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, akan tetapi sampai sekarang tuntutan tersebut belum memperoleh hasil. Hal tersebut mungkin disebabkan karena masih banyak yang perlu dibenahi secara menyeluruh, tuntas dan terarah. Untuk itu masih diperlukan banyak sekali persiapan-persiapan sebelum wewenang itu diperluas. Peradilan Agama misalnya haras dilengkapi dengan tenaga-tenaga yang cukup terdidik yang memiliki pengetahuan hukum yang luas baik umum maupun agama. Faktor ini perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terulang kasus KUHAP yang memberikan kewenangan kepada Polisi sebagai penyidik tunggal padahal personalnya belum cukup dan belum siap. Inilah yang merupakan salah satu faktor mengapa peradilan yang sederhana, cepat dan murah itu belum terwujud.
SISTEM PERADILAN INDONESIA
Authors: Subekti Subekti
Published: July 2017

Sistem peradilan kita digolongkan dalam apa yang dinamakan "sistem kontinental", yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan tidak dikenalnya peradilan Jury. Dalam peradilan jury ada orang-orang awam (bukan akhli hukum) ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutusi perkaranya. Peradilan jury hanya terdapat dalam peradilan pidana. Dewan jury memutuskan soal "salah" atau "tidak salah", jadi hanya soal pembuktiannya. Bila dianggap cukup bukti dan meyakinkan Dewan jury, maka terdakwa dinyatakan salah (guilty) tetapi bila tidak demikian, ia diputus bebas (not guilty). Karena Perancis sendiri, yang merupakan sumber peradilan kasasi, juga mengenal jury, maka sistem yang paling menyerupai sistem peradilan kita adalah sistem peradilan Belanda, yang juga hanya mengenal majelis hakim yang terdiriatas ahli (sarjana) hukum.
TINJAUAN SINGKAT TENTANG KEBIJAKSANAAN EKSPOR JANUARI 1982
Authors: Purba Victor
Published: July 2017

Pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan terutama di bidang perdagangan Internasional, tentunya yang menyangkut ekspor dan impornya, selalu mendapat perhatian, terutama untuk effisiensi peraturannya di kalangan masyarakat. Sejauh mana kebijaksanaan/kemudahan yang diatur dalam PP 1/1982 yang menyangkut pengaturan jual beli devisa, tata ekspor, penyederhanaan prosedur ekspor, jaminan kredit ekspor dan Asuransi serta pungutan ekspor, tetapi Penulis, lebih menekankan penulisan ini pada prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah di bidang ekspor, dengan mencoba membandingkannya dengan peraturan sebelumnya mengenai peraturan Pemerintah yang kita kenal dengan PP. 1/1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.
UNDAN~UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Adji Oemar Seno
Published: July 2017

Dalam melakukan tindakan justisial, Jalam menyelesaikan tindak pidana korupsi harus selalu menempuh prosedure dan ketentuan hukum yang berlaku, justru karena Pemerintah ingin tetap berjalan berdasarkan Rule of Law.  Adalah menjadi pengharapan, bahwa apa yang telah digariskan oleh Ilmu Hukum atau yurisprudensi, dapat menjadi bahan sumbangan bagi perencanaan undang-undang khususnya avas dan afwezigheid van materiele wederrechtelijkheid, bagi KUHP yang akan datang, sehingga strafuitsluiting, exculpalting dan justifying ground, alasan pemaaf dan alasan pembenar itu menjadi uitsluiting yang sifatnya adalah wettelijk.
ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERIKATAN NASIONAL
Authors: Gautama Sudargo
Published: July 2017

Bidang hukum perdata Internasional perlu diperhatikan segi lnternationality daripada rangkaian kaedah-kaedah Hukum Perdata ini. Walaupun pembaharuan daripada Hukum Perdata kita pada umumnya dan hukum perikatan (Perjanjian, kontrak) pada khususnya didasarkan pada Hukum Adat, kiranya agar supaya tidak canggung dalam hubungan Perdata dan Dagang dengan dunia luar, ketentuan-ketentuan yang secara Internasional berlaku dan diterima, perlu pula diperhatikan dan dijadikan pegangan dalam sistim Hukum Perikatan Indonesia. Disamping azas-azas umum yang bersifat universal dan internasional ini, kiranya juga prinsip mengenai tidak dapat memperkaya diri secara tidak dibenarkan (ongrechtvaardigde yerrijking), unjust enrechment) perlu diterima dalam hukum perikatan nasional kita.Prinsip-prinsip azas ini mendekati apa yang berlaku didalam dunia Internasional. Mengenai prinsip ongerechtvaardigde verrijking ini yang juga dapat di-lihat dalam BW sekarang secara tidak langsung.
ETIKA PROFESI DAN HUKUM KEDOKTERAN DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

etika tidak mungkin dipisahkan dari profesi oleh karena etika tersebut merupakan suatu perwujudan daripada ciri-ciri profesi yang menyangkut tanggung jawab keahlian kepada masyarakat. ciri-ciri suatu profesi (termasuk profesi kedokteran) terwujud di dalam asosiasi-asosiasi, dan kode etik. Etika diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang azas-azas ahlak atau moral. Secara sederhana hal itu dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan falsafah sikap tindak yang benar dan/atau yang salah. Beberapa unsur-unsur tertentu dari profesi atau profesionalisasi yang menghambat para dokter untuk melaksanakan peranan yang diharapkan oleh etika maupun hukum. Akibatnya antara lain adalah, bahwa masyarakat hanya dapat menuntut haknya sepanjang hal itu memberikan otonomi atau kehormatan yang lebih besar atau setidak-tidaknya mempertahankan keadaan yang ada dari profesi yang dijalankan para dokter. Hal ini menghasilkan suatu dilema, oleh karena semakin berhasil para dokter melakukan penyesuaian diri pada standar profesional, semakin kurang berhasil kemanfaatannya di dalam mendidik masyarakat.
SEKELUMIT TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA AZAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DENGAN AZAS-AZAS LAINNYA DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Authors: Ali Achmad
Published: July 2017

Sebagaimana ilmu lainnya, maka ilmu hukum acara perdata pun memiliki azas-azas yang menjadi pedoman bagi keselurahan sistem hukum acara perdata. Azas-azas itu adakalanya dituangkan ke dalam pasal-pasal perundang-undangan, tetapi adakalanya juga tidak, yaitu hanya dianut dalam doktrin dan yurisprudensi. Salah satu azas Hukum Acara Perdata, akan kita bicarakan dalam artikel ini, yaitu "Azas Audi Et Alteram Partem ". Tujuan azas ini terlihat hubungannya dengan azas Audi Et Alteram Parterm, yaitu agar terjamin obyektivitas peradilan dan hakim tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara. Demi tercapainya tujuan hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian-Hukum, maka hendaknya para Hakim kita di Indonesia benar-benar melaksanakan azas Audi Et Alteram Partem secara konsekwen.
KORUPSI DAN PENGELOLAAN PROYEK PEMBANGUNAN
Authors: Hamzah Andi
Published: July 2017

Setelah menelaah perkara-perkara korupsi yang diselesaikan melalui penuntut pidana ke pengadilan, ternyata kelemahan-kelemahan pengelolaan pembangunan sekarang ini tidak terletak hanya pada bidang kontrol (pengawasan) seperti biasa dikatakan orang, tetapi juga di bidang perencanaan yang sangat kurang sempuma. Diharapkan di waktu-waktu mendatang tidak lagi menjadi penyimpangan-penyimpangan, baik yang bersifat pelanggaran administratif, maupun pelanggaran pidana korupsi. Jika ini dapat membawa hasil yang bermanfaat, maka tercapailah kelancaran proses pembangunan dan juga tujuan hukum pidana yaitu terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Pemidanaan itu merupakan alat terakhir dalam hukum pidana. la merupakan obat yang terakhir (ultimum remedium), yang baru dipergunakan jika upaya lain, seperti pencegahan atau prevensi dan pembinaan sudah tidak berjalan. Dalam tulisan ini, diupayakan suatu perbandingan antara ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud tadi dan ketentuan hukum pidana korupsi, baik yang paralel, artinya sejalan, maupun yang tidak paralel. Mungkin pelanggaran hukum pidana korupsi, mungkin pula tidak.
BEBERAPA CATATAN TENTANG LAHIRNYA UNDANG UNDANG
Authors: Baramuli Achmad
Published: July 2017

Penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, prosesnya pernah diatur dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1950 dan Persiapan Rancangan Undang-Undang diatur dalam Instruksi Presiden no. 15 tahun 1970 tanggal 29 Agustus tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam Instruksi Presiden ini ditetapkan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disetujui Presiden mengenai pokok-pokok materi, garis besarnya serta maksud dan tujuan Rancangan Undang-Undang ini. Dalam Instruksi Presiden no. 15 tahun 1970 diatur secara sistimatis tentang siapa yang berwenang mengambil prakarsa mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tahap penyusunan dan pengolahan, tahap persidangan dan tahap pengesahan dan pengundangan. Pada tahap persiapan penyusunan dan pengolahan suatu Undang-Undang, maka Menteri (Pembantu Presiden) sebagai Pemimpin Departemen mempersiapkan dan membuat Rancangan Undang-Undang.
STAATSBLAD TAHUN 1927 NOMOR 346 MASIH BERLAKUKAH DEWASA INI ? DAPATKAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MEMBENTUK UNDANG-UNDANG SEMACAM ITU ?
Authors: Attamimi Hamid
Published: July 2017

Staatsblad tahun 1927 nomor 346 merupakan sebuah Ordonnantie (sengaja ditulis dalam ejaan Belanda untuk memperoleh penekanan arti) dan berisi ketentuan yang lebih kurang menetapkan, bahwa kecuali apabila dalam Ordonnantie ditentukan lain, maka dalam Regerings-verordening dapat ditentukan hukuman terhadap pelanggaran ketentuannya berupa kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus gulden, baik dengan disertai perampasan barang-barang tertentu ataupun tidak. Staatsblad tersebut memberikan kewenangan secara "blangko" kepada pembuat Regeringsverordening (yakni Gubernur Jenderal) untuk kalau perlu mencantumkan sanksi pidana dengan batas hukuman seperti tersebut di atas meskipun Ordonnantie yang bersangkutan langsung dengan Regeringsverordening itu tidak menyebutkan sesuatu sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuannya. Dengan perkataan lain, meskipun keputusan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal bersama-sama Dewan Rakyat ("Volksraad") berupa Ordonnantie tidak mencantumkan sesuatu sanksi pidana, baik karena "lupa" maupun karena memang sanksi pidana itu dianggap tidak perlu, Gubernur Jenderal diberi kewenangan mencantumkan sanksi pidana dimaksud apabila ia pada suatu waktu (kapanpun juga) membuat Regeringsverordening yang bersangkutan dengan Ordonnantie tersebut.
DISIPLIN SOSIAL DAN ETOS HUKUM SERTA MASALAHNYA DI INDONESIA
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna yang luas sekali. Berdasarkan ketetapan itu di negara ini tidak boleh ada apapun namanya yang direstui bila bertentangan dengan jiwa roh Tuhan Yang Maha Esa itu. Juga demikian yang menyangkut hukum dan pelaksanaan hukum. Kalau demikian semangat hukum yang dijadi-kan menggiring disiplin sosial itu seyogianya tiada lain disiplin sosial yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlandaskan iman dan taqwa itu pulalah, kualitas hidup, walaupun sekarang ini belum terwujudkan dipawai-pawai menyebut, seyogyanya ! Kwalitas hidup masyarakat yang bertaqwa itu sejak leluluhur sudah ada, walaupun patut diakui belum merata, juga belum mendalam apalagi disebut berakar. Karenanya tidak heran masih sering kita mendengar ucapan-ucapan pejabat yang bertentangan dengan kualitas hidup demikian.
MASALAH HARTA BERSAMA DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN PERKAWINAN
Authors: Ramulyo Idris
Published: July 2017

Hubungan antara suami dan istri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara manusia sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai mahluk sosial (Zoon-politicoon) manusia humo sacra humini kata Aristoteles. Jadi hubungan manusia itu baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, Bangsa dan Negara, selalu saling membutuhkan. Suami Istri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan dari pada hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Jadi keluarga merupakan unsur yang penting dalam pembentukan suatu masyarakat, Bangsa dan Negara, tanpa Suami dan Istri tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat dan seterusnya tidak ada Negara. Berbicara tentang hubungan Suami Istri menurut Hukum Islam haruslah dilandasi dengan unsur makruf, sakinah, mawaddah dan Rahmah.
PEMBAHARUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Authors: Bahar Ujang
Published: July 2017

Pembaharuan perundang-undangan ini mutlak perlu dilakukan dan harus mendapat prioritas pertama, disebabkan sampai sekarang hukum tata negara kita yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah diadakan perencanaan dan pembaharuan perundang-undangan di Indonesia secara efektif dan memadai, melainkan disesuaikan menurut situasi dan kondisi tanpa adanya daftar skala prioritas. Di dalam melakukan pembaharuan hukum perundang-undangan diperlukan perencanaan dan daftar skala prioritas yang maksudnya menetapkan terlebih dahulu bidang-bidang mana yang paling relevan dan mendesak untuk dilakukan pembaharuan, disusun secara berurutan, dan pemerintah hendaklah mematuhi daftar skala prioritas yang telah dibuat itu sebagai pedoman. Tidak seperti sekarang melakukan perubahan dan pembaharuan perundang-undangan secara acak sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Belum rampung suatu peraturan perundangan dibuat telah beralih ke bidang lain.
ARUS KEBIJAKSANAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI WILAYAH/DAERAH
Authors: Sumantri Sumantri
Published: July 2017

Berbagai wewenang yang berada pada Gubernur Kepala Daerah akan dibagikan kepada pembantunya (pegawai) yang berada di bawah pimpinannya, sesuai dengan bagian tugas serta fungsi yang akan diembannya dengan pertanggungan jawabnya masing-masing. Dengan demikian perlimpahan wewenang ditinjau dari sudut manajemen mempunyai daya guna dan hasil guna selama pelimpahan wewenang tersebut tersusun atas struktur yang terdiri dari hubungan atasan dan bawahan (scalar process). Akibat dari hierarki tersebut di atas tentunya akan melahirkan pula berbagai alur Kebijaksanaan dalam Pengambilan Keputusan guna tercapainya tujuan organisasi.
CATATAN PEMBAHARUAN KODIFIKASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA
Authors: Husin Sanusi , Purwati Purwati
Published: July 2017

Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang sangat penting dalam tata pergaulan hukum. Hampir semua segi pergaulan kehidupan manusia akan dilingkupi oleh aturan hukum pidana. Lebih-lebih di abad modern ini, semua bidang hukum selalu diikuti oleh adanya sanksi pidana. Dari segi kebijakan pemerintah hukum pidana merupakan senjata akhir terhadap penerapan/penegakan hukum guna memperoleh ketertiban dan keamanan, tetapi juga secara kontroversial dapat menjadi bumerang bagi kebijakan pemerintah (pejabat pemerintah) itu sendiri. Oleh karena itu perundang-undangan pidana menempati kedudukan utama dalam sistim hukum kita, sebab di dalamnya terdapat penyebutan tindak pidana yang meliputi hampir seluruh kehidupan negara, masyarakat umum dan orang seorang.
PERANAN LEMBAGA LISENSI WAJIB DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI DARI NEGARA MAJU KE NEGARA BERKEMBANG
Authors: Suwardi Sri Setianingsih
Published: July 2017

Dari segi hukum maka alih teknologi dapat terdiri dari teknologi yang di atasnya ada hak yang khusus atau teknologi yang secara bebas dapat dipergunakan untuk umum. Hak khusus ini dapat berupa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang dan yang tidak berdasarkan peraturan undang-undang. Perlindungan dengan pemberian hak khusus dibutuhkan agar pemilik teknologi dilindungi terhadap pemakaian suatu proses produksi untuk suatu jangka waktu tertentu di wilayah negara yang memberikan hak khusus tersebut. Perlindungan ini yang disebut dengan patent. Salah satu tujuan paten adalah untuk mendorong dilakukannya penemuan-penemuan dan untuk ini kepada mereka diberikan hak eklusif untuk memberi kesempatan padanya untuk memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penemuan tersebut.
MASALAH PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TRADISIONAL (INDIGENOUS TECHNOLOGY) DALAM ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA
Authors: Parthiana Wayan
Published: July 2017

maka dapat dikemukakan di sini bahwa yang perlu bagi Indonesia dalam bidang peraturan perundang-undangan adalah undang-undang tentang pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang ini merupakan sumbu dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan teknologi seperti undang-undang patent, undang-undang, undang-undang hak cipta, undang-undang penanaman modal maupun tentang kontrak lisensi dan kontrak-kontrak komersial lainnya. Semua peraturan perundang-undangan ini harus benar-benar memberikan jaminan perlindungan kepada teknologi Indonesia khususnya teknologi tradisional. Terlepas dari persoalan tepat atau tidaknya pengertian teknologi tradisional dan teknologi modern tersebut, maka dalam hubungan ini istilah teknologi tradisional diartikan sebagai teknologi asli dari negara penerima teknologi. Penggunaan istilah teknologi tradisional ini dibatasi hanya untuk menunjukkan teknologi aseli dari negara-negara berkembang. Jika proses alih teknologi itu berlangsung antara sesama negara berteknologi maju atau sesama negara industri maju, maka dalam hal ini tidak ada persoalan teknologi tradisional. Persoalannya sekarang menyangkut eksistensi dan nasib dari teknologi tradisional tersebut. Secara umum sudah disepakati bahwa teknologi tradisional tidak boleh punah terdesak oleh teknologi modern, melainkan harus dilindungi dan dikembangkan sedemikian rupa agar dapat sejajar dengan teknologi modern.
ETHOS PEMBELAAN HUKUM BAGI PENCARI KEADILAN DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT ORANG-ORANG SULAWESI SELATAN DIMASA LAMPAU
Authors: Abidin Zainal
Published: July 2017

pembelaan/pemberian nasehat merupakan salah satu jaminan realisasi Negara Hukum Indonesia, maka ingin penulis kemukakan sepotong kalimat Perjanjian Pemerintahan antara rakyat Wajo' dan pemimpinnya di Lapa 'deppa' pada kira-kira tahun 1476, sebagai berikut: Maradeka to Wajo'e, na ja jiangalcna maradeka, tanaemi ata, naia to mak-ketanae maradeka maneng, adek assmaturusennami napopuang (= Orang-orang Wajo'itu merdeka, merdeka sejak dilahirkan, hanya negeri mereka yang abdi, sedangkankan siempunya negeri merdeka semua, dan hanya hukum adat yang disepakati bersama oleh mereka yang dipertuan oleh mereka). Kalimat ini mengandung arti pengakuan terhadap adanya hak-hak asasi manusia, diakuinya bahwa negara itulah yang harus mengabdi kepada seluruh rakyat, d.k.l. para pejabat negara adalah abdi rakyat (public servant), rakyat adalah. pemilik negara (kedaulatan rakyat), dan hukumlah yang memerintah/berkuasa (rule of adat law).
PERANAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SIDANG HUKUM DALAM MENUNJANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Authors: Soekanto Soerjono
Published: July 2017

Ilmu hukum maupun teknologi hukum sebanyak mungkin memberikan keteraturan maupun ketenteraman yang diperlukan di dalam wadah maupun proses sistem kesehatan. Hal itu adalah sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kedamaian melalui penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman. Suatu ketertiban akan dapat dicapai dengan kepastian hukum, sedangkan ketenteraman akan tercapai dengan kesebandingan hukum. Ketertiban merupakan suatu kebutuhan umum, yang secara psikologis adalah suatu “principle of necessity”. Ketenteraman merupakan suatu kebutuhan pribadi, yang secara psikologis haruslah senantiasa juga dipenuhi, dan lazimnya dinamakan sebagai “prinnciple of pleasure”. Keduanya itu harus selalu diserasikan di dalam sistem kesehatan (nasional), agar supaya sistem tersebut mencapai tujuannya di dalam menciptakan kesejahteraan yang maksimal bagi umat manusia, di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
LANGKAH-LANGKAH HUKUM INTERNASIONAL YANG MENJAUHKAN PEPERANGAN
Authors: Nitiatma Sulaiman
Published: July 2017

Peranan hukum internasional dalam usahanya melarang penggunaan peperangan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa antar negara dapat terlihat pada Briand-Kellogg Pact 1928 antara Amerika Serikat dan Perancis yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Mengingat substansi yang diaturnya persetujuan ini menciptakan hukum internasional universal. Oleh sebab itu negara-negara yang tidak menjadi peserta terikat juga olehnya. Penggunaan kekerasan pada suatu sengketa internasional mengakibatkan timbulnya peperangan. Dalam perkembangan teknologi persenjataan seperti sekarang ini akibat yang ditimbulkannya jauh lebih mengerikan dari pada zaman perang primitif. Senjata pemusnah massal misalnya bom nuklir itulah yang paling ditakutkan oleh manusia mengingat akibat yang ditimbulkannya dapat menghancurkan peradaban. Fihak penduduk sipil yang tidak berdosa menjadi korban keganasan perang senjata teknologi ultra modern. Diharapkan dicari suatu pemecahan untuk menjauhkan peperangan. Mengajak para fihak yang berselisih untuk lebih memperhatikan masalah kemiskinan itu lebih baik. Penggunaan istilah peperangan sudah mulai dilupakan oleh masyarakat hukum internasional dan diganti dengan sengketa senjata. Sedangkan Hukum Perang dicoret oleh sistimatika hukum internasional dan digantikan oleh Hukum Humaniter.
KEBEBASAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Authors: Siregar Bismar
Published: July 2017

Tentang pengertian hukum yang kita amati ialah Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekwensinya hukum yang mengatur tata tertib kehidupan negara dan bangsa harus berdasar Pancasila dan dijiwai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keharusan ini secara formal telah terwujud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat 1 menetapkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang sendiri telah menempatkan urutannya pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Urutan pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri sendiri mempunyai makna tersendiri! Yakni hakim itu hams mandiri, bebas menetapkan dan memberi keadilan terhadap siapa pun. Kebebasan demikian itulah yang memberi wewenang kepada hakim, bila perlu menciptakan putusan yang akan menjadi hukum kemudian la pencipta hukum. Untuk mampu memikul beban demikian dari para hakim dituntut keluhuran budi yang menyangkut nilai bathiniyah di samping keterampilan ilmiyah. Iman dan ilmu bersatu. Karena hanya dengan bathiniyah yang luhurlah ia mampu mempertanggung jawabkan putusannya kepada Tuhannya.
PENGALIHAN ATAS TAGIHAN ("ACCOUNT RECEIVABLE") PADA USAHA JASA DISEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
Authors: Soebagjo Felix Oentoeng
Published: July 2017

Sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha di bidang perminyakan ini secara tersendiri. Tak kurang Undang-Undang Penanaman Modal Asing secara khusus juga menyebutkan bahwa penanaman modal di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, Kontrak Karya kemudian menjelma menjadi Kontrak Production Sharing. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada memberikan dasar bagi para/pihak untuk melakukan pengalihan atas account receivable. Dalam pelaksanaannya, beberapa syarat dan prosedur wajib diperhatikan agar pengalihan account receivable tersebut efektip. Mungkin di dalam praktek akan kita ketemui adanya kebijaksanaan dari departemen tehnis yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Kembali di sini kita akan mengkaji, bukan hanya atas pertanyaan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
ASPEK ETIK DAN HUKUM KEDOKTERAN
Authors: Cholil Abdullah
Published: July 2017

Situasi masyarakat profesi kedokteran di Indonesia pada waktu terakhir ini, maka akan sependapat bahwa telah timbul adanya keresahan di kalangan para dokter mengenai perlindungan hukum terhadap pendalaman profesi. Dalam hal pengamalan profesi, khususnya segala akibat dari transaksi theurapeutis dokter dengan pasien, masyarakat kedokteran mempunyai etik profesional sebagai panduan. Di Indonesia etik profesional ini telah dikukuhkan oleh Musyawarah Nasional Etik Kedokteran berupa Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Pelanggaran etik tidak ada sanksi formalnya yang mengikat sehingga tindakan koreksi atas pelanggarannya dirasakan oleh organisasi profesi menjadi kurang efektif pelaksanaannya dalam rangka menegakkan etik kedokteran. Ketiadaan sanksi formal bagi pelanggaran etik juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa dirugikan akibat suatu pelanggaran etik oleh seorang dokter. Akibatnya bisa timbul ke-cenderungan untuk mengadukan seorang dokter karena pengamalan profesinya kepada instansi peme-rintah yang lain (Polisi, Kejaksaan, Kepala Pemerintah Wilayah).
CITA KETUHANAN DALAM HUKUM DI INDONESIA DAN NISBAH ANTARA HUKUM ISLAMI DENGAN HUKUM ADAT
Authors: Asshiddiqie Jimly
Published: July 2017

Sistem hukum barat, adat dan Islam, sekarang ini secara nyata berkembang dan hidup di Indonesia. Tetapi apabila dierbandingkan antara satu dengan yang lain, ternyata bahwa khususnya dalam kaitannya dengan aspek ketuhanan Yang Maha Esa, hukum barat bersifat sekuler sedangkan hukum adat dan hukum Islam tidak. Dan yang terakhir ini, apabila dihubungkan dengan alam pemikiran Pancasila, maka hukum adat dan hukum Islam, menurut penulis, justeru lebih Pancasilais. Kedua-dua sistem hukum adat dan hukum Islam, sama-sama berkaiatan erat dengan masalah ketuhanan yang merupakan sila pertama dan utama serta pokok dari Pancasila. Justeru disinilah letak nisbah atau titik perjumpaan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat.
"ITIKAT BAIK" SEBAGAI ASAS POKOK DALAM HUKUM PERIKATAN NASIONAL
Authors: Arifin Muhammad
Published: July 2017

Keharusan akan adanya faktor itikat baik ini dalam setiap perjanjian berarti juga memberikan suatu beban mental atau kewajiban moral bagi para pihak, bahwa mereka tidak akan berlaku curang terhadap perjanjian yang telah mereka perbuat. Dalam arti bahwa para pihak harus menjauhi diri dari sifat menipu dan tidak menggunakan kelemahan ataupun kelalaian satu pihak demi keuntungan diri pribadi pihak lainnya. Menurut istilah Malikul Adil, bahwa setiap kali orang turut serta dalam pergaulan hukum, maka ia harus memenuhi syarat itu (itikat baik), bila ia tidak hendak dinamakan melanggar hukum. Dalam hukum perikatan nasional, perlindungan hukum itu diberikan tidak hanya terbatas pada pembeli barang-barang bergerak saja, tetapi bagi pembeli barang-barang tidak bergerak yang beritikat baik juga harus mendapat perlindungan hukum, itikat baik ini merupakan satu dari pada asas pokok dari hukum perikatan nasional.
HUKUM KEDOKTERAN ASPEK HUKUM PIDANA/PERDATA
Authors: Adji Oemar Seno
Published: July 2017

Aspek Hukum Pidana/Perdata itu sekedar merupakan salah satu cabang Hukum (Pidana dan Perdata) yang meliputi Hukum Kedokteran, seperti Hukum Tata Usaha Negara ataupun Hukum Tatanegara, khususnya apabila ia menyangkut hak-hak subyektif bagi para dokter, para nje'dis, assisten ataupun hak dari para pasien. Himpunan dari peraturan-peraturan perundahg-undangan memberikan gambaran impressif mengenai Hukum Kedokteran, dengan undang-undang Pokok Kesehatan No. 6 tahun 1963 yang mengandung azas utama mengenai hak dari setiap warga negara untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikut sertakan dalam usaha-usaha kesehatan Peme-rintah. Diketahui pula kiranya bahwa berdasarkan undang-undang Pokok Kesehatan tersebut adalah menjadi fungsi pokok, tugas dari Pemerintah adalah untuk penyelenggaraan usaha (zorg) preventif dan kuratif, pemulihan kesehatan, penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat, pendidikan tenaga kesehatan, perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, penyelidikan-penyelidikan (riset), pengawasan dan usaha lain. Sebagai suatu hak azasi manusia, ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kesehatan dapat dikatagorisir sebagai suatu a social right dalam International Covenant on Economic Social and Cultural Right (pasal 12) dan yang dirumuskan sebagai suatu hak dari setiap orang "to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health". Bunyi teks pasal 12 dari ICESC.
MENANTI JANJI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Authors: Bahar Ujang
Published: July 2017

Indonesia dalam Hukum Tata Negaranya mutlak diperlukan suatu ketentuan umum perundang-undangan, sehingga setiap tindakan dalam pemerintahan oleh Aparatur Negara baik dalam bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif menjadi jelas dasar hukumnya. Mempersamakan tingkatan perundang-undangan Hindia Belanda dahulu oleh MPRS pada tahun 1966 dengan tingkatan perundang-undangan kita adalah tidak tepat, oleh karena perundangan tersebut maksud terjadi dan tujuannya bukan saja berbeda bahkan bertentangan dengan UUD. 1945 itu sendiri;
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
Authors: Atmadja Atmadja
Published: July 2017

Sistem hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi), yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Beranjak dari rumusan ini, maka sistem hukum nasional itu selalu harus dikaitkan pula landasan Grondnorm yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Azas-azas Hukum Umum, yang merupakan penjabaran dari pada grondnorm tersebut.