bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Perizinan Hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance
Authors: Mangunsong Nurainun
Published: February 2023

This paper will examine the pattern of licensing policy and transparency. By using empiricaljuridical methods for the study of the results showed that administrative regulations and policiesbased on the Mayor and the Department of Licensing, the licensing policy patterns are in one townspatial layout system. That is, the hotel licensing should consider public spaces such as parking lots,green open spaces, access roads and transfortasi or mobility; social, economic, and health, especiallyhotel and water waste; and the construction of the addition of the road itself. Congestion be gaps inthe issue of granting the permit. On the other hand, the information service system through theInstitute of Integrated Services One-Stop Unit (UPTSA) with the licensing process remains in theagency/SKPD either conventionally or on-line (http://www.jogjakota.go.id., And http://perizinan.jogjakota.go.id), already provide services quickly and professionally. Ineffectiveness occurin the implementation of the technical authority on education and transparency of licensingverification and oversight of the hotel.
Kesiapan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menyiapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Surakarta untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Melalui Kebijakan Merek
Authors: Kurniawan Alexander A
Published: February 2023

The study concluded that Law No. 20 Year 2008 on Micro, Small andMedium Enterprises (Act MSMEs) and Law No. 7 Thahun 2014 on Trade (Act ofTrade), Government Central Government and Local Government needs to empower theSMEs one aspect that needs to be done, namely aspect Trade Promotion whichregulates the ownership of the facilitation of Intellectual Property Rights in particular isa Trademark. Therefore, Surakarta or Solo as one of the regional government inIndonesia has also issued Regional Regulation No. 5 of 2014 About EmpoweringSMEs as a follow-up of the SME Act and the Commerce Act. But the Department ofCooperatives and SMEs as the official responsible for the empowerment of SMEsSurakarta do not have a specific policy to prepare SMEs in the face of MEA whichwill take effect at the end of December 2015 through the facilitation of the ownership ofIPR in particular the right to Brand. During this time, policy facilitation TrademarkRights in Surakarta is only intended for Small and Medium Industries (SMI) is notfor SMEs, facilitation was issued by the Department of Industry and Trade.
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika
Authors: Taufiq Asep Ilham
Published: February 2023

The results showed that the implementation of the supervision and observation of some notexercised pursuant to Article 277-283 of Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal ProcedureCode (Criminal Code) and SEMA No. 7 of 1985 regarding Implementation Guidelines tasksSupervisory Judge and Observer, as well as with the provision that the exclusion of JudgeWASMAT in ketentua Act No. 12 of 1995 concerning Corrections, making Judge WASMATless performance. The pattern of coordination and support between law enforcement partners in theimplementation of the Yogyakarta District Court was minimal, forms of cooperation between theagencies in implementing the mandate to be not optimal and there has been no implementation of therules governing the monitoring mechanism on sanctions rehabilitation. The Supreme Court as thejudiciary function organizes the judicial authorities with the aim of enforcing the law and justiceshould immediately issue a policy that can be used as a legal basis for Judge supervisors and observers(WASMAT) in carrying out the supervision of the enforcement of rehabilitation, not to tendarrangement only serves to verdict judge to imprisonment only.
EFEKTIVITAS WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA TERONG KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL)
Authors: Asmu'i By Yahya
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitaspenerapan e-government website desa sebagai media transparansi AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Terong kecamatan DlingoKabupaten Bantul, serta kendala-kendala yang dihadapinya. Penelitian inimerupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, yang memandangsebuahpersoalansebagai praktik implementasi hukum. Metode pengumpulan datapenelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.Analisis data penelitianmenggunakan metode deskriptif. Yaitu dengan menyajikan secara deskriptifinterpretasi data yang dikorelasikan dengan aturan-aturan, teori serta konsep yangdibangun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa websiteDesa Terong tidak efektifsebagai media transparansi APBDes. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis yangmenunjukkan bahwa satu dari tiga kriteria efektivitas tidak terpenuhi. Kriteriatersebut yaitu “menjangkau target”. Sedangkan dua kriteria lain yang terpenuhi yaitu“mudah diakses” dan “mudah dipahami”. Kendala transparansi APBDesmelaluiwebsite yaitu, 1) masyarakattidak melek teknologi, 2) sikap apatis, 3) dan,budaya memperoleh informasi.
Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar
Authors: Hastuti Proborini
Published: February 2023

Penelitian ini membahas mengenai problematika eksekutorial putusanMahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang. Metodepengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang kemudiansemua data dihimpun dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa pergeseran sifat dasar putusan MK dilandasi karenakewenangan MK untuk menguji berhak melakukan penafsiran terhadapundang-undang dasar (the final interpretator of constitution). Hal iniberimplikasi pada putusan MK yang memunculkan posisi sebagai positivelegislature yang dapat terlihat dari adanya varian putusan dengan sifat non-selfexecuting. Adapun bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaanputusan MK yang bersifat non self-executing adalah ketidaksesuaianpenggunaan produk hukum; disobedience putusan MK; menghidupkankembali norma yang telah diuji; dan pembiaran terhadap Putusan MK.Maka dari itu diperlukan terobosan hukum untuk mengatur implementasiputusan non self executing supaya setiap norma hukum yang terbentukmenghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terobosan hukumtersebut melalui upaya pemberian kewenangan judicial order yang terbataskepada MK.
KEPASTIAN HUKUM AKAD SYARIAH YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
Authors: Fitriyana Ida
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris yang ditinjau dari Undangundang Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan Yuridis, sedangkan dari segi sifat laporannya adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (juridicalapproach) dan pendekatan data (date approach). Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari studi pustaka dan dilengkapi data-data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan. Pertama, bahwa akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris, dalam segi format masih terdapat Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P, khususnya Pasal 38, seharusnya notaris dapat membuat akad syariah tersebut sesuai Pasal 38 UUJN-P karena tidak ada satupun aturan hukum baik itu hukum positif maupun hukum Islam yang mengamanatkan bahwa akad syariah harus ada lafadh Bismillahirrohmanirrohim atau lain sebagainya diletakkan sebelum awal akta, dengan tidak adanya aturan hukum mengenai peletakan lafadh Bismillahhirrohmanirrohim atau lain sebagainya di awal akta, Notaris tidak ada alasan untuk tetap meletakkan lafadh tersebut dalam awal akta dan tetap mengedepankan aturan hukum yang ada dalam pembuatan akta autentik. Sedangkan dalam segi substansinya akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris masih terdapat akad yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat banyak ketidaksesuaian aturan hukum yang berlaku, dan juga terdapat beberapa akad syariah yang dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase. Sehingga hal ini menjadikan ketidakpastian hukum akad syariah tersebut bagi para pihak dan bisa sangat merugikan Notaris itu sendiri dan para pihak yang menghendaki adanya akad syariah tersebut. Kedua, perlindungan hukum untuk para pihak sangatlah minim sekali karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum para pihak dalam pembuatan akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris, dan perlindungan hukumnya hanya Notaris yang dapat melakukannya, yaitu dengan cara memperbaharui akad syariah yang sudah dibuat namun tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P khususnya Pasal 38 dan melanggar peraturan hukum yang berlaku, dan bagi notaris yang akan membuat akad syariah harus disesuaikan dengan ketentuana UUJN-P beserta ketentuan aturan hukum yang berlaku
PERANAN DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA
Authors: Sodiq Moh
Published: February 2023

Pasal 66A Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwademi kepentingan hakim, jaksa, penyidik yang hendak mengambilminuta akta ataupun dokumen lain yang berkenanan dengan itu, makawajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, lalukemudian hal lain yang muncul adalah ketika Notaris keberatan atasdikeluarkannya surat persetujuan oleh Majelis kehormatan Notaris,upaya apa yang dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan?Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research), denganmenggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasi penelitian ini adalahMajelis Kehormatan dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TataUsaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat ataumengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapanyang berkaitan denganhasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukankepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap keputusan MajelisKehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P, jikaNotaris yang bersangkutan merasa dirugikan, atas putusan tersebut tidakada upaya keberatan administratif atau keberatan administratif, tapiNotaris yang bersangkutan dapat langsung menggugat MajelisKehormatan Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama
Authors: Ibrahim Hanif Millata
Published: February 2023

This research presents there are at least, three differences due to Human Rightsimplemention in this two verdicts; the lawsuit object and the interpretation model ofConstitution and constitutional courts tends to apply contextual understanding in the order of MK No. 46/PUU-VIII/2010 and tends to apply textual understanding in the order of MK MK No. 8/PUU-XII/2014. While there are 5 indicators ofHuman Rights implementation. First, the interpretation of constitution should give a maximum protection to minorities. Second, it must accomodate a relevant international covenant and it’s not yet regulated in legislation. Third, it must protect it constitutional rights of civilian. Fourth, to recover the violated constitutional rights. Fifth, it should be formed by technology developments, economic aspect, global socio-cultural that is not contradicted to fundamental principles of Pancasila.
Analisis Yuridis Kerjasama Bisnis Menggunakan Jaminan Antara CV Mitra Sejati Abadi dengan Peternak Ayam Pedaging di Kabupaten Magelang
Authors: Nugraha Rizaqitama Kalima
Published: February 2023

The world of broiler farming business in CV. Mitra Sejati Abadi Wilayah Magelang uses collateral in business cooperation. Business cooperation built with a partnership system with farmers in the production process is a risk principle (loss / profit). The principle is applied with the aim if the loss is a shared responsibility and if profit is shared satisfaction. The point of balance of profit / loss depends on the national market price. This research data collection technique by conducting interviews with CV. Mitra Sejati Abadi in Magelang Region and 3 (three) partner farmers who have different guarantees, cases and sub-districts. The nature of this research is descriptive-analytical, namely research that aims to describe the practice of cooperation between CV Mitra Sejati Abadi and the farmers in the Magelang region. The research approach used is juridical empirical, which analyzes reality based on the Civil Code and data collected from CV. Mitra Sejati Abadi Magelang region and partner farmers in several sub-districts in the Magelang regency. This research shows that there are some errors in the agreement which will be discussed further.
Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum
Authors: Sanusi Uci
Published: February 2023

The Constitutional Court of the state institutionformed in the Third Amendment of the 1945Constitution has 4 (four) authorities and one obligation.The obligation of the Constitutional Court is to decidethe opinion of the DPR on alleged violations of lawcommitted by the President / or Vice President asstipulated in Article 7A and 7B of the 1945 Constitution.If the Constitutional Court confirms the opinion of theDPR, then the DPR will conduct a plenary session toproceed to the People's Consultative Assembly as thefinal breaker for impeachment, but the People'sConsultative Assembly may be able to disobey theConstitutional Court's ruling which has justified theopinion of the House of Representatives because thereare no rules that stipulate that the Constitutional Courtis final and binding for the People's ConsultativeAssembly so that The MPR did not comply with theConstitutional Court's decision so that it could causethe legal certainty
Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Presidential Treshold
Authors: Laksono Fajar Tri
Published: February 2023

Law No. 7 of 2017 concerning General Elections Article222 governing the threshold of the nomination of president andvice president (presidential treshold). The Constitutional Courthas decided that the threshold for nominating a president andvice president is in accordance with the constitution. Thisresearch is categorized as library research with literaturestudy. The type of approach is legal normative. Considerationsof the Constitutional Court ruled that the threshold article(presidential treshold) is constitutional. First, the sound ofArticle threshold limits the political parties participating in thePresidential and Vice-Presidential Elections which have passedthe verification by the General Election Commission. Unfairtreatment is evident for participants in the general election,especially political parties who qualify to participate in thegeneral election and especially for those who want to run forpresident and vice president. Second, the implementation of thepresidential threshold is not appropriate to strengthen thepresidential system in Indonesia. Presidential Treshold is not aprerequisite for nomination, but a requirement for applying aminimum threshold for presidential election.Keywords: Presidential Treshold, Constitutional Court,Constitutionality
Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/ PDT.P/2012/PN. YK dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/PDT.P/2015/Pn.Byl)
Authors: Latifa Jacqueline Leticia
Published: February 2023

Indonesia is a legal state. To ensure the continuityof the balance of relations between the citizen, legalrules are needed that aim to create order within thecommunity as stipulated in the Law. Although it hasbeen regulated in the Law, there are still manyviolations carried out by layers of society. Especially ifthere are no legal regulations. Including thephenomenon of transsexual. Along with thedevelopment of technology and the times, many peoplecarrying out sex reassignment operations for the sakeof health or just follow the trend causing pro and contraamong the community in responding to transsexual dueto the absence of laws specifically regulating whetheror not totranssexual. However, even though there is alegal vacuum, based on Article 10 paragraph (1) of LawNumber 48 Year 2009 concerning Judicial Power, thejudge may not reject the case that goes to court. So,how do judges use the law in considering theirdecisions?This type of research is library research bymaking library materials as the main data source. Thetheoretical framework used is the theory of judges'consideration which includes the theory of legalcertainty, the theory of justice, and the theory ofexpediency. While the approach theory used isnormative juridical, namely the method used in legalresearch conducted by examining existing librarymaterials.The results of this study indicate thatalthough there are no specific legal rules regardingtranssexual, the judge must be able to explore, follow, and understand legal values. Yogyakarta District Courtjudges in granting transsexual requests only considerpositive law, while Boyolali District Court judges ingranting transsexual requests not only consider positivelaw but also use Islamic law and MUI fatwa’s. In thecontext of Maslahah, both Yogyakarta District Courtjudges and Boyolali District Court judges, bothconsidered problems or benefits for applicants totranssexual. As for the transsexual request in the courtit turned out to be requested after the sex operationwas carried out so that the function of the court wasonly as a formal legality towards the practice oftranssexual. Supposedly if the law has a function as anengineering so that the behavior of citizens is orderlyand in accordance with the value of health, then thefunction of the court can assess whether thetranssexual is legally acceptable or not.
Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Authors: Synthia Synthia , Iswantoro Iswantoro
Published: February 2023

Abstract:Complete systematic land registration is a government program aimed to reduce land disputes in Indonesia. In 2018 Gunungkidul Regency became one of the regions that received PTSL quotas 78,750 land. The quota given to the Gunungkidul area is fairly high, considering that up to now there are still around 40% of the land in Gunungkidul Regency not yet certified. The implementation of PTSL in Gunungkidul Regency in 2018 there are still many obstacles, especially during the measurement process that results fulfilled delimitation contradiction. Factors that hinder the implementation of delimitation contradictory PTSL in Gunungkidul include landowner who use temporary boundaries from teak tree/wood so the land boundaries are not clear and make difficult for measurement officer, the absence of the parties at the time of measurement caused of land ownership from outside parties/ change of ownership of land rights by outsiders. The approach used in this study is empirical juridical. The study is conducted by examining data or samples that have been collected in the field reseach, then analyzing Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and practice in implementation of land registration. Abstrak:Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan suatu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi sengketa tanah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang mendapat kuota PTSL dengan jumlah 78.750 bidang tanah. Kuota yang diberikan untuk wilayah Gunungkidul terbilang tinggi, mengingat sampai saat ini masih ada sekitar 40 % bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul belum bersertifikat. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sendiri masih mengalami banyak hambatan, terutama pada saat proses pengukuran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam PTSL di Gunungkidul antara lain masih ada pemilik tanah yang menggunakan batas sementara berupa pohon jarak/kayu sehingga batas tanahnya tidak jelas dan menyulitkan petugas dalam pengukuran, tidak hadirnya para pihak pada saat pengukuran yang disebabkan karena adanya penguasaan bidang tanah oleh pihak luar/berpindah tangannya kepemilikan hak atas tanah oleh pihak luar. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis empiris. Kajian yang dilakukan dengan cara meneliti data atau sampel yang telah dikumpulkan dilapangan, kemudian menganalisis antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan praktek dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kata kunci: asas kontradiktur delimitasi, pendaftaran tanah sistematis lengkap
Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham
Authors: Daming Saharuddin
Published: February 2023

Anak merupakan anugerah yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan semua pihak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak merupakan penerus kehidupan dan peradaban. Itulah sebabnya anak perlu dibekali dengan beragam kemampuan ilmu, iman dan akhlaqul karimah. Sayangnya karena anak dalam berbagai situasi, ternyata sering tidak aman dari berbagai macam ancaman kejahatan. Parahnya karena predator anak berasal dari lingkungan eksternal dan internal, bahkan tidak jarang predator anak diperankan oleh orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Ironisnya karena meski sanksi hukum yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangan terbilang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun efek jera tak juga surut. Tak salah jika akhirnya pemerintah bersama parlemen memberlakukan ancaman pidana kebiri kimia kepada para pedofilia sebagai pidana tambahan. Tragisnya karena pemberlakuan pidana kebiri kimia tersebut, menimbulkan pro kontra karena dianggap melanggar HAM, bahkan Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dilibatkan sebagai eksekutor dengan alasan kebiri kimia bertentangan dengan sumpah dokter.
KONSEP DAN IMPLEMENTASI KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARİ’AH IBN ‘ASYUR
Authors: Salim Mujib Rahman
Published: February 2023

The family has been around for thousands of years. As the smallest unit in society, it has survived and is able to grow in line with the needs of its people. The rights and obligations of individuals in a unique (and culturally related) family make the family deserve to be an endless unit of research analysis. The conclusion of this study is the concept of Maqāṣid Syarī'ah in the family according to Ţahir Ibn 'Asyur: the family is the basis of human civilization and the orderliness of the order of society. In connection with Ibn 'Asyur's view of the application of the Maqāṣid Syarī'ah in the family: Islām Regulates the distribution of sexual desires, for there are adverse and destructive effects if not regulated. Meanwhile, custody in marriage is a form of protection against both parties. Wedding announcements generally aim to achieve two main goals: caring and mutual respect. The great concern of the Syari'ah regarding the protection of the noble is to prevent all the causes of the disputes it causes
TANGGUNG GUGAT ATAS PELANGGARAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM AKTA ELEKTRONIK JIKA DIHUBUNGKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Authors: Coresy Grace , Saleh Moh.
Published: February 2023

In the growing business world is balanced by the development of technology which is also increasingly rapid. Evidence in the field can be seen on the online trading site. The point is that in buying and selling online there is a process which then arises an agreement that is poured online or electronically. This electronic agreement if analyzed in the world of Notaries and the National Law domain indirectly also influences. The validity of the agreement is still questionable, because none of them are clearly stated in the provisions of the law. In the national law based on the law governing the deed itself, namely the Law of Notary Position and the Civil Code, the application of these provisions will not yet be clearly regulated in both laws. The principle of confidentiality that must be upheld in Article 16 of the LawJN must still be carried out even in making electronic deeds. This study uses a normative juridical method, which describes, explains and at the same time explains the notary liability in upholding the principle of confidentiality in the making of an electronic notary deed. be an authentic deed or not. Notary liability does not uphold the principle of confidentiality according to Article 16 of the UUJN, the notary must be responsible for all the contents of the deed.
Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling
Authors: Gomulja Irwan
Published: February 2023

Pre Project Selling is a sale before the project is built where the property being sold is just a picture or concept. This concept of marketing has become a trend in the modern era, especially for developers. The principle of freedom of contract in an agreement is a must-have foundation in the case of an agreement in a pre-project selling transaction. In consumer contracts made in standard written form prepared in advance by the developer. This means that all terms and conditions are made by the developer himself, so the consumer will only do so need to approve or reject the contract without the ability to change or add anything to PPJB content. The agreement generally does not consider enough the interests of other parties so that it is being questioned whether it still gives freedom to consumers. The absence of rules regarding Pre Project Selling in the applicable laws and regulations makes controlling consumer protection not optimal. The Government needs to make regulations on this matter.
Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi
Authors: Santoso Lukman , Cahyani Yutisa Tri
Published: February 2023

AbstractHalal tourism is one of the sectors in the global economy that isexperiencing significant development. Indonesia as a country with aMuslim majority has the potential to develop halal tourism. However,there is a regulatory vacuum related to efforts to develop this potential inIndonesia. The existing legal basis is in the form of Fatwa Number 108 /DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for Organizing TourismBased on Sharia Principles. The government currently does not have astrong legal umbrella related to the development of the halal tourismsector. This halal tourism potential must be responded positively by theregions through transformative regional regulations as a means of regionaldevelopment and the welfare of the people. This article aims to explorethe ideal transformation model of halal tourism arrangements forsustainable regional development. Using a qualitative-interpretativeapproach, this study produces an ideal and synergic legal model of legalhalal tourism arrangements between local law and Islamic law as aninstrument of regional development in realizing people's welfare in theindustrial revolution era.Keywords: arrangement, transformation, halal tourism, regional regulation
Media malaise or mobilization during repeat elections? Evidence from Israel’s three consecutive rounds of elections (2019–2020)
Authors: Yarchi Moran , Samuel-Azran Tal
Published: February 2023

In 2019–2020, Israel went through three consecutive elections in less than a year on grounds of alleged corruption by Prime Minister Netanyahu, and his lack of ability to form a coalition. This study aims to contribute to analyses of the media mobilization/malaise effect by examining the impact of such a prolonged period of campaigning on citizens’ political behavior. Thus, we conducted six online surveys using a longitudinal sample of Israeli society before and after each election. The analysis found that, despite participants’ testimonies that they were increasingly “tired of dealing with elections,” there was a significant increase in participants’ reported certainty in their vote, news consumption, participation in online political discussions, and level of political efficacy between the elections. Next, a multivariate analysis aiming to explain variations in voters’ political efficacy found that political trust, participants’ reported certainty about their vote, and political interest all explained high levels of political efficacy. The analysis provides one of the strongest reinforcements to date regarding the validity of political mobilization theory, demonstrating its relevance under challenging conditions. We discuss further implications and generalizability of our findings.
Analysis of Cauchy problem with fractal-fractional differential operators
Authors: Alharthi Nadiyah Hussain , Atangana Abdon , Alkahtani Badr S.
Published: February 2023

Cauchy problems with fractal-fractional differential operators with a power law, exponential decay, and the generalized Mittag-Leffler kernels are considered in this work. We start with deriving some important inequalities, and then by using the linear growth and Lipchitz conditions, we derive the conditions under which these equations admit unique solutions. A numerical scheme was suggested for each case to derive a numerical solution to the equation. Some examples of fractal-fractional differential equations were presented, and their exact solutions were obtained and compared with the used numerical scheme. A nonlinear case was considered and solved, and numerical solutions were presented graphically for different values of fractional orders and fractal dimensions.
A review of green hydrogen production based on solar energy; techniques and methods
Authors: Hassan Qusay , Tabar Vahid Sohrabi , Sameen Aws Zuhair , Salman Hayder M. , Jaszczur Marek
Published: February 2023

The study examines the methods for producing hydrogen using solar energy as a catalyst. The two commonly recognised categories of processes are direct and indirect. Due to the indirect processes low efficiency, excessive heat dissipation, and dearth of readily available heat-resistant materials, they are ranked lower than the direct procedures despite the direct procedures superior thermal performance. Electrolysis, bio photosynthesis, and thermoelectric photodegradation are a few examples of indirect approaches. It appears that indirect approaches have certain advantages. The heterogeneous photocatalytic process minimises the quantity of emissions released into the environment; thermochemical reactions stand out for having low energy requirements due to the high temperatures generated; and electrolysis is efficient while having very little pollution created. Electrolysis has the highest exergy and energy efficiency when compared to other methods of creating hydrogen, according to the evaluation.
Attributable fraction and related measures: Conceptual relations in the counterfactual framework
Authors: Suzuki Etsuji , Yamamoto Eiji
Published: February 2023

The attributable fraction (population) has attracted much attention from a theoretical perspective and has been used extensively to assess the impact of potential health interventions. However, despite its extensive use, there is much confusion about its concept and calculation methods. In this article, we discuss the concepts of and calculation methods for the attributable fraction and related measures in the counterfactual framework, both with and without stratification by covariates. Generally, the attributable fraction is useful when the exposure of interest has a causal effect on the outcome. However, it is important to understand that this statement applies to the exposed group. Although the target population of the attributable fraction (population) is the total population, the causal effect should be present not in the total population but in the exposed group. As related measures, we discuss the preventable fraction and prevented fraction, which are generally useful when the exposure of interest has a preventive effect on the outcome, and we further propose a new measure called the attributed fraction. We also discuss the causal and preventive excess fractions, and provide notes on vaccine efficacy. Finally, we discuss the relations between the aforementioned six measures and six possible patterns using a conceptual schema.
Simulation and assessment of water supply network for specified districts at Najaf Governorate
Authors: Al-Mousawey Hassan Jaffar , Abed Basim Sh.
Published: February 2023

This study aims to simulate and assess the hydraulic characteristics and residual chlorine in the water supply network of a selected area in Al-Najaf City using WaterGEMS software. Field and laboratory work were conducted to measure the pressure heads and velocities, and water was sampled from different sites in the network and then tested to estimate chlorine residual. Records and field measurements were utilized to validate WaterGEMS software. Good agreement was obtained between the observed and predicted values of pressure with RMSE range between 0.09–0.17 and 0.08–0.09 for chlorine residual. The results of the analysis of water distribution systems (WDS) during maximum demand hours showed that the pumps unit capability cannot cover the high water demand during that time and resulted in a loss of pressure values, which were ranged between 0.2 and 2.1 bar. Moreover, the simulated results of the residual chlorine levels were within the permissible limits of 0.4–0.7 ppm, in different locations in the network. Providing good quality and adequate water supply is an important component for human life development. Modeling WDS is an efficient method of gaining a true understanding of the functioning of the network and determining the factors and conditions affecting the performance of the network.
Recent advanced applications of metasurfaces in multi-dimensions
Authors: Yuan Quan , Ge Qin , Chen Linsen , Zhang Yi , Yang Yuhang , Cao Xun , Wang Shuming , Zhu Shining , Wang Zhenlin
Published: February 2023

Unlike traditional optical components, which rely on the gradual accumulation of light along the optical path over a distance much larger than the wavelength to form a wavefront, metasurfaces manipulate light field properties on the wavelength thickness by specially arranging various meta-atoms. Due to the ease of integration and compact planar structure, metasurfaces play a key role in the light field manipulations. Here, we review the recent advances of metasurfaces in multi-dimensions, including light wavelength, polarization, orbital angular momentum(OAM), and angular response. Progress in these fields has brought new applications in areas such as imaging, display, communication, and information encryption, etc. Finally, we also discuss the challenges and prospects of metasurfaces applications.
Diallel analysis of length and shape of rice using Hayman and Griffing method
Authors: Riyanto Agus , Hidayat Ponendi , Suprayogi Y. , Haryanto Totok Agung Dwi
Published: February 2023

Length and shape of rice are important physical qualities that determine public acceptance of a variety and determine the price. Improvement of length and shape of rice requires information on the genetic parameters of these traits. Diallel analysis is one of the methods usually used to estimate the genetic parameters of a trait. The purpose of this study was to estimate the genetic parameters of length and shape of rice using full diallel analysis. The plant material used was a full diallel cross-population of six rice genotypes, namely, Basmati Pakistan, Basmati Delta 9, Inpago Unsoed 1, Inpari 31, Koshihikari, and Tarabas. Thirty-six genotypes consisting of parents, F
1 and F
1reciprocal, were planted using a randomized block design with three replications. The data of rice grain length and length:width ratio were used for diallel analysis using the Hayman and Griffing method-1. The results showed additive and non-additive gene action influencing the length and shape of rice. The effect of the additive gene action was greater than the non-additive gene action, while both broad-sense heritability and narrow-sense heritability were high, revealed that the selection of these traits at the early generation using the pedigree selection method may be considered. Length and shape of rice were not affected by the female parent cytoplasm so that F
2 and F
2reciprocal populations may be combined into one population the next generation.
Recent applications of mechanochemistry in synthetic organic chemistry
Authors: Margetić Davor
Published: February 2023

The promotion of chemical reactions by an unconventional energy source, mechanical energy (mechanochemistry) has increasing number of applications in organic synthesis. The advantages of mechanochemistry are versatile, from reduction of solvent use, increase of reaction efficiency to better environmental sustainability. This paper gives a short review on the recent developments in the fast growing field of organic mechanochemistry which are illustrated by selected examples.
Versorgungsforschung im letzten Lebensjahr
Authors: Kremeike Kerstin , Wedding Ulrich
Published: February 2023

Versorgungsforschung im letzten Lebensjahr beinhaltet die wissenschaftliche Betrachtung der Situation von schwerstkranken und sterbenden Menschen, ihrer An- und Zugehörigen. Das letzte Lebensjahr ist dabei nicht wörtlich zu verstehen, vielmehr geht es um die angemessen frühe Integration von Hospizarbeit und Palliativversorgung mit dem Ziel der optimalen Lebensqualität für die verbleibende Lebenszeit. Sich daraus ergebende Forschungsfragen gilt es ethisch und methodisch angemessen zu bearbeiten.
Perspectiva comparada dos processos de transição para a democracia e disputas pela memória das ditaduras entre Brasil e Argentina
Authors: Bittencourt Alves Laura
Published: February 2023

O presente artigo, através de uma revisão da bibliografia recente sobre o tema, revisita os processos de transição para a democracia no Brasil e na Argentina. Identifica-se, através de uma perspectiva comparada, as similaridades e diferenças em ambos os processos, especificamente às temáticas relacionadas às disputas de memória. Para compreender tais embates, utiliza-se a conceituação de Estrutura de Sentido da socióloga argentina Malena Silveyra, e as recentes produções do historiador brasileiro, Marcos Napolitano. Ao final entende-se que, apesar de inconcluso, o processo de transição argentino representou grandes avanços jurídicos, sociais e políticos ao ser comparado com o brasileiro.
O potencial do método histórico-comparativo para o estudo das ditaduras e da Justiça de Transição no Cone-Sul
Authors: Claudia Coimbra Pastro Tamara
Published: February 2023

Nos últimos anos, vários estudos foram feitos a partir de diferentes perspectivas para o entendimento tanto das ditaduras civis-militares do Cone Sul quanto da Justiça de Transição que permeou o processo de redemocratização de países como Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. As análises heterogêneas são originadas de campos como o Direito, a História, as Ciências Sociais, entre outros. O presente artigo, por sua vez, pretende apontar as principais características e o potencial do método histórico-comparativo para novas possibilidades interpretativas dos fenômenos ditatoriais e transicionais a partir da perspectiva que os processos possuem diversos elementos em comum e ao compreendê-los de forma comparada é possível estabelecer novos marcos teóricos para as especificidades dos casos sul-americanos.
Anticomunismo, antissemitismo e atentados de extrema-direita na abertura da ditadura civil-militar
Authors: Airton de Farias José
Published: February 2023

O anticomunismo foi, sobretudo, nas décadas iniciais do século XX, vinculado ao antissemitismo. Para diversos grupos conservadores, o povo israelita integrava uma conspiração internacional visando à expansão do comunismo. No processo de abertura da ditadura civil-militar brasileira, a partir do no final da década de 1970, indivíduos e grupos de extrema-direita praticaram diversos atentados terroristas, acreditando que as mobilizações em favor da democracia teriam embutido um projeto comunista de inserção social e tomada do poder. Os extremistas chegaram a atacar e ameaçar judeus e entidades israelitas, tendo-se em contar o apoio que parte da comunidade judaica manifestou à democratização do País. Em paralelo, realizaram proselitismo a favor do nazismo, por meio de pichações, panfletos e até com a organizações de grupos políticos.
A defesa dos direitos humanos nos tempos da Ditadura Civil-Militar (1964-1985)
Authors: Fetter da Silva Leonardo
Published: February 2023

A ditadura civil-militar representou um momento de grande desafio para os direitos humanos no Brasil. Os militares, a partir do golpe civil-militar de 1964, colocaram em prática um projeto repressivo que buscou atingir as esquerdas e demais grupos opositores, o qual arrastou a sociedade em uma crescente de violência. Mais do que isso, a ditadura também passou a controlar os canais de denúncias das violações e crimes perpetuados pelo aparato repressivo, em destaque o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, além de vigiar e monitorar os grupos e movimentos de direitos humanos. Nesse sentido, esse artigo propõe analisar essas duas instâncias: o controle e ineficácia dos canais institucionais de denúncia de crimes e violações, bem como a vigilância dos movimentos sociais em torno dos direitos humanos realizada pelos órgãos de informações e repressivos da ditadura.
De Achegas a Reminiscências
Authors: Gomes de Campos Vanessa
Published: February 2023

O presente artigo pretende compreender o acionamento das próprias memórias de João Maria Balem (1887-1978), sacerdote do clero secular de Porto Alegre, sobre o período em que foi Diretor das Obras da Catedral de Porto Alegre. Tendo como recorte as versões de seu texto Reminiscências – A nova Catedral de Porto Alegre (1920-1950), refletir, inspirando-se no círculo hermenêutico de Paul Ricoeur, a forma como mons. Balem escrevia e se reapropriava das memórias.
O arquivo pessoal do professor Walter Fernando Piazza
Authors: Bosignari Vinícius
Published: February 2023

Os Arquivos Pessoais de professores oportunizam compreender as práticas docentes e o contexto educacional em uma determinada época e local. Nessa perspectiva, tivemos como finalidade pesquisar o acervo do historiador e educador catarinense, Walter Fernando Piazza, sobretudo, os objetos que compõem as suas “honrarias”. Para a construção deste trabalho utilizamos da literatura específica sobre “Arquivos Pessoais” e “Fontes Materiais”. Como resultado, conseguimos quantificar os “tipos documentais”; as origens dos objetos, isto é, se proveniente do âmbito acadêmico, político, militar ou religioso; e por fim, os períodos em que o titular recebeu mais e menos honrarias.
A independência vai ao cinema
Authors: Mendonça Danilo
Published: February 2023

Este presente artigo busca debater as escolhas de narrativa, a construção dos personagens e a influência no mercado cultural do longa-metragem Independência ou Morte (1972) dirigido por Carlos Coimbra - lançado no ano do sesquicentenário da Independência num contexto de ufanismo estatal visando angariar para si a comemoração da data. Protagonizado pelo casal de atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, o filme foi uma das principais produções cinematográficas do país na década de 1970 e faz parte do imaginário popular brasileiro enquanto produção sobre temas históricos no cinema nacional.
Smart stimuli-responsive carrier-free nanoassembly of SN38 prodrug as efficient chemotherapeutic nanomedicine
Authors: Li Guanting , Jin Qianhui , Xia Fengli , Fu Shuwen , Zhang Xuanbo , Xiao Hongying , Tian Chutong , Lv Qingzhi , Sun Jin , He Zhonggui , Sun Bingjun
Published: February 2023

The compound 7-ethyl-10-hydroxy-camptothecin (SN38) is a broad-spectrum antitumor agent whose applications are greatly limited by its poor solubility. Therefore, irinotecan, the hydrophilic derived prodrug of SN38, has been developed as the commercial formulation Campto® for colorectal cancer. However, only 1% to 0.1% of irinotecan is converted to active SN38 in vivo, thus leading to unsatisfactory antitumor activity in clinical settings. Herein, we report a smart stimuli-responsive SN38 prodrug nanoassembly for efficient cancer therapy. First, SN38 was conjugated with an endogenous lipid, cholesterol (CST), via a redox dual-responsive disulfide bond (namely SN38-SS-CST). The prodrug self-assembled into uniform prodrug nanoassemblies with good colloidal stability and ultrahigh drug loading. SN38-SS-CST NPs released sufficient SN38 in the redox environments of tumor cells but remained intact in normal tissues. Finally, SN38-SS-CST NPs potently inhibited the growth of colon cancer without causing systemic toxicity, thus indicating their promise as a translational chemotherapeutic nanomedicine.
Cortical Grey Matter Mediates Increases in Model-Based Control and Learning from Positive Feedback from Adolescence to Adulthood
Authors: Scholz Vanessa , Waltmann Maria , Herzog Nadine , Reiter Andrea , Horstmann Annette , Deserno Lorenz
Published: February 2023

Cognition and brain structure undergo significant maturation from adolescence into adulthood. Model-based (MB) control is known to increase across development, which is mediated by cognitive abilities. Here, we asked two questions unaddressed in previous developmental studies. First, what are the brain structural correlates of age-related increases in MB control? Second, how are age-related increases in MB control from adolescence to adulthood influenced by motivational context? A human developmental sample (n= 103; age, 12–50, male/female, 55:48) completed structural MRI and an established task to capture MB control. The task was modified with respect to outcome valence by including (1) reward and punishment blocks to manipulate the motivational context and (2) an additional choice test to assess learning from positive versus negative feedback. After replicating that an age-dependent increase in MB control is mediated by cognitive abilities, we demonstrate first-time evidence that gray matter density (GMD) in the parietal cortex mediates the increase of MB control with age. Although motivational context did not relate to age-related changes in MB control, learning from positive feedback improved with age. Meanwhile, negative feedback learning showed no age effects. We present a first report that an age-related increase in positive feedback learning was mediated by reduced GMD in the parietal, medial, and dorsolateral prefrontal cortex. Our findings indicate that brain maturation, putatively reflected in lower GMD, in distinct and partially overlapping brain regions could lead to a more efficient brain organization and might thus be a key developmental step toward age-related increases in planning and value-based choice.

SIGNIFICANCE STATEMENTChanges in model-based decision-making are paralleled by extensive maturation in cognition and brain structure across development. Still, to date the neuroanatomical underpinnings of these changes remain unclear. Here, we demonstrate for the first time that parietal GMD mediates age-dependent increases in model-based control. Age-related increases in positive feedback learning were mediated by reduced GMD in the parietal, medial, and dorsolateral prefrontal cortex. A manipulation of motivational context did not have an impact on age-related changes in model-based control. These findings highlight that brain maturation in distinct and overlapping cortical regions constitutes a key developmental step toward improved value-based choices.