UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG NO 37 TH 2004 MENGESAMPINGKAN BERLAKUNYA ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN
Authors: Hartini Rahayu 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This study was to formulate a concept of return policies / principles of the law of "pacta sunt servanda" in Law No. 37 Year 2004 regarding Bankruptcy in bankruptcy to resolve disputes arbitration clause. By promoting legal issue: Why the provisions of Article 303 of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and PKPU basic rule "pacta sunt servanda" in a bankruptcy dispute resolution by arbitration clause. Research is normative juridical approach the statutory (statute approach), histrorical approach, conceptual approach and case approach. Basingon: doctrine, theory and principles of law and reasoning/logic of the law as a legal argument. From the discussion of the research results obtained conclusions; that Article 303 of Law No. 37 In 2004 the basic rule pacta sunt servanda occurrence in bankruptcy solutions that are its arbitration clause. The principle is metanorma should be legal guidelines for each product that has never been out of the occurrence of any legal basis. (1).Pasal 303,UUK afflicted materil law, when it is left actually dangerous because it can cause legal uncertainty which may result in less used existing legal rules(Article 303 UUK, an article that "kebablasan wrong/confused".(2).Position agreement with the law is the same, meaning that the agreement in this case in particular the provisions of the Arbitration clause made by the party should be the same as in the case of the Law on Bankruptcy.</em><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>Key Words: </em></strong><em>Bankruptcy, delay debt payment obligations(PKPU), Basis of pacta sunt servanda (PSS)</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini untuk merumuskan kembali suatu konsep dasar/prinsip hukum “Pacta Sunt Servanda” dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam menyelesaikan sengketa pailit dengan klausula arbitrase. Dengan mengedepankan legal issue;Mengapa ketentuan Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengesampingkan asas “Pacta Sunt Servanda” dalam penyelesaian sengketa pailit dengan klausul arbitrase. Merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), histrorical approach, conceptual approach dan case approach. Mendasarkan pada: doktrin, teori dan prinsip hukum dengan penalaran/logika hukum sebagai argumentasi hukum. Dari pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan;bahwa Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 mengesampingkan berlakunya asas Pacta Sunt Servanda dalam penyelesaian masalah kepailitanyang ada klausul arbitrase-nya. Azas merupakan metanorma yang harus dijadikan pedoman bagi setiap produk hukum agar tidak pernah keluar dari berlakunya asas hukum. (1).Pasal 303 UUK mengalami cacat hokummateril, apabila hal ini dibiarkan justru berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kurang bermanfaatnya aturan hukum yang ada (Pasal 303 UUK, merupakan Pasal yang “kebablasan/salah/keliru”.(2).Posisi perjanjian dengan undang-undang adalah sama/sederajad, artinya perjanjian dalam hal ini khususnya ketentuan mengenai Klausul Arbitrase yang dibuat oleh para pihak seharusnya sama berlakunyaseperti halnya UU Kepailitan.</p>Kata kunci: Kepailitan, PKPU Asas Pacta Sunt Servanda (PSS)