bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Evaluasi Rugi � Rugi Voltage Drop Dengan Analisa Square � Shaped Service Area Pada Sistem Distribusi di Manokwari
Authors: Pebriyanti Grace
Published: April 2018

Gardu Induk (GI) PLTD Sanggeng service area is an area that consist of houses, stores and building for public facility, so this in the developing area which its electricity using will always increase. GI PLTD Sanggeng has many feeders to supply electricity needs in this area. With square – shaped service area analysis to calculate voltage drop losses of 20 kV feeders distribution system that it will give evaluation of the optimum service area operation. 
Aplikasi Dynamic Voltage Restorer Series Pada Analisis Voltage Sags
Authors: Liga Marthen
Published: April 2018

An electric power system must have a high level of reliability that the system is able to provide the required supply of electrical energy continuously and with good power quality, in terms of voltage regulation and frequency regulation. Decline in the quality of electric power will make serious disruption to the operational process industry customers.Dynamic voltage restorer (DVR) is a method of power quality solutions that are used to recover the voltage drop (sag) through the injection voltage on the network. Minimum power injection method is the minimum active power supplied to the load as a result of the voltage sag compensation so as to restore the load voltage back to normal. Control of dynamic voltage restorer produces a rapid and appropriate response to be the right solution to improve the quality of electric power system. Dynamic voltage restorer series is used to improve the quality of the voltage due to voltage sag that can interfere with the performance of critical equipment or sensitive equipment. Performance Series DVR is shown as an interruption of the voltage sag caused by a short circuit or some disturbance of the phase and three phase power system. Process simulation using MATLAB-SIMULINK software to the electric power system toolbox.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
Authors: Bashori Mohamad Syafrizal
Published: April 2018

Dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi. Tetapi UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan  batin  berupa  kesengajaan  dan  tidak  ada  alasan  yang  menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pembuatan akta otentik palsu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sedangkan  apabila  unsur-unsur  kesalahan  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  Notaris tersebut tidak dapat dipidana.  Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, notaris, akta otentik
KRIMINALISASI DALAM UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
Authors: Suarda I Gede Widiandana
Published: April 2018

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan salah satu sumber hukum pidana positif, oleh karena UU tersebut merumuskan Bab Ketentuan Pidana mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 79. Berdasarkan ketentuan pidana tersebut akan dapat diindetifikasi perbuatan-perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana penanggulangan bencana. Lebih lanjut, apabila ada yang melakukan perbuatan yang dilarang itu maka aparat peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, dan pemasyarakatan) akan melakukan penindakan dan penjatuhan pidana. Dengan demikian, UU No. 24 Tahun 2007 telah melakukan kriminalisai terhadap beberapa perbuatan yang terkait dengan masalah kebencanaan. Namun, sekalipun telah diundangkan bukan berarti persoalan telah selesai. Kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 24  tahun 2007  tetap  harus dianalisis  guna  mengantisipasi  perbuatan-perbuatan kriminal sehubungan dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian yang dapat digunakan dalam rangka menganalisis kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 24 tahun2007 adalah kajian politik hukum pidana. Kata   kunci:   Ketentuan   Pidana,   Kriminalisasi,   Tindak   Pidana   PenanggulanganBencana, Politik Hukum Pidana.
PENGEMBANGAN DESAIN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM: STUDI KASUS DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
Authors: Febriadi Herid , Syamsuddin Muhammad Anshar
Published: April 2018

ABSTRAK:      Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain model Knowledge Management System (KMS) yang optimal sehingga mendukung kegiatan knowledge management (KM) di DIKC (Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai) dan menjadi solusi untuk menjaga kualitas pelayanan DIKC meskipun pegawai yang berkompeten dimutasi dan untuk menghindari ketergantungan DIKC kepada pegawai tertentu. Penelitian ini menggunakan metode fernandez untuk menilai faktor kontingensi organisasi, Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) untuk menilai budaya organisasi dan knowledge audit untuk mengidentifikasi pengetahuan organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah prioritas proses KM yang akan diterapkan yaitu Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, dan Exchange. Dari proses KM ini kemudian didapatkan fitur yang dikembangkan sebagai fitur KMS DIKC yaitu wiki, manajemen dokumen, forum diskusi, FAQ (Frequently Asked Question), dan e-learning.Kata Kunci: manajemen pengetahuan, system manajemen pengetahuan, faktor kontingensi, OCAI, pengetahuan audit ABSTRACT:      This study aims at producing a model design of optimal Knowledge Management System (KMS) so as to support knowledge management (KM) activities in DIKC and solution to maintain DIKC service quality although competent employees are transferred and to avoid dependence on certain employees in DIKC. The study was designed using Fernandez’s method to assess organizational contingency factors, organizational culture assessment instrument (OCAI) to evaluate the organizational culture and knowledge audit to identify organizational knowledge. The result of this research is a KM process priority to be applied, i.e. Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, and Exchange. From this KM process, features are obtained to be developed as the KMS DIKC features, specifically wiki, document management, discussion forums, FAQ (Frequently Asked Questions), and e-learning.Keyword: Knowledge management, knowledge management system, contingency factors, OCAI, knowledge audits
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Authors: Firdiansyah Akhmad , Nugroho Ario Seno
Published: April 2018

ABSTRACT: Customs clearance activities carried out by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is closely related to the competitiveness of national economy indicators specifically ease of doing business, logistics performance index and dwelling time. Physical Examination of goods (bahandle) is a performance indicator of DJBC. Physical Examination was performed by the customs because of the number error and type of goods (red channel) or an error of the customs value and/or classification/tariff as well as random examination (green channel and priority channel). This research aims to analyze the effectiveness of the physical examination performed by DJBC. This research exploits descriptive qualitative analysis method using secondary data import (PIB) during 2015-2016. The results of the study showed that the error found (hitrate) was 5.9% meaning among 2.165.243 PIB checked, 127.775 documents were false. This proves that the physical examination conducted by DJBC is not efficient. Risk management is required through the evaluation of the determination of the variables in the physical examination not only because of the number and type of error, but also the customs value and/or classification/tariffs. Improved physical examination can result in the potential for efficient results and implement good governance.Keywords: physical examination, red line, efficientABSTRAK:Kegiatan pemeriksaan pabean (customs clearance) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkaitan erat dengan daya saing perekonomian nasional dalam hal kemudahan melakukan bisnis, indeks performa logistik dan dwelling time. Pemeriksaan fisik barang (bahandle) merupakan indikator kinerja DJBC. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap pemberitahuan pabean karena kesalahan jumlah dan jenis barang (jalur merah) maupun kesalahan karena nilai pabean dan/atau klasifikasi/tarif serta pemeriksaan secara acak (jalur hijau dan jalur prioritas). Penelitian ini bertujuan menganalisa efektivitas kegiatan pemeriksaan fisik (bahandle) yang dilakukan oleh DJBC. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder importasi Pemberitahuan Impor Barang nasional (PIB) pada kurun waktu 2015-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kesalahan yang ditemukan (hitrate) adalah 5,9% yaitu artinya bahwa terhadap 2.165.243 PIB yang diperiksa, terdapat 127.775 dokumen yang salah. Hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh DJBC belum efisien. Diperlukan penataan manajemen yang baik melalui evaluasi penentuan variabel dalam pemeriksaan fisik dengan manajemen risiko yang obyektif dan terukur, bukan hanya karena kesalahan jumlah dan jenis saja, melainkan juga kesalahan karena nilai pabean dan/atau klasifikasi/tarif. Perbaikan tata kelola pemeriksaan fisik dapat memberikan potensi hasil yang efisien dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).Kata Kunci: pemeriksaan fisik, jalur merah, efisien
ANALISIS PERAN DJBC DALAM PENGAWASAN PENYELUNDUPAN NPP (STUDI KASUS KPU BC TIPE C SOEKARNO-HATTA)
Authors: Adhitama Satria , Suranta Tomy
Published: April 2018

Kemajuan teknologi informasi membuat hubungan bisnis dan transaksi perdagangan internasional menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi informasi ini juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya penyelundupan narkotika, psikotropika, dan precursor (NPP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem pengawasan atas penyelundupan NPP di KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan konsep pengawasan NPP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, teknik wawancara semi terstruktur, focus group discussion, dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta telah melaksanakan sistem pengawasan NPP secara optimal namun masih ditemukan hambatan dalam sistem pengawasan yaitu: 1. infrastruktur yang masih prematur menjadi beban tambahan untuk petugas Bea dan Cukai KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. 2. KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta belum memiliki SOP yang mengatur pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran terkait penyelundupan barang NPP. 3. belum adanya peraturan dan/atau sanksi yang mengatur apabila perusahaan maskapai penerbangan lalai melaporkan dan mengirimkan informasi jadwal keberangkatan dan manifes pesawat sebagai bahan analisis intelijen KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. 4. Infrastruktur dan alat-alat deteksi NPP yang dimiliki KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta masih perlu ditingkatkan jumlah dan optimalisasi penggunaan oleh petugas Bea dan Cukai untuk menunjang pengawasan terhadap barang-barang yang diduga barang NPP. 5.  Aplikasi seperti SHITAC dan aplikasi penunjang lainnya masih membutuhkan pembaruan terkini yang bisa membantu pengawasan petugas Bea Cukai terkait NPP. Kata Kunci: Narkotika, psikotropika, prekursor, NPP, pengawasan, Bea dan Cukai, DJBC, intelijen, penindakan.
THE IMPORTANCE OF WORD OF MOUTH COMMUNICATION ON HEALTHCARE MARKETING AND ITS INFLUENCE ON CONSUMERS’ INTENTION TO USE HEALTHCARE
Authors: GÜRCÜ Maşide , KORKMAZ Sezer
Published: April 2018

This study aims, to determine the influence of word of
mouth communication with regards to the consumers’ purchase intention on healthcare.
The empirical part of the study was conducted with 430 consumers over the age
of 18 living in Yozgat province. Questionnaire forms were used to obtain data,
which were analyzed through SPSS 22 package software for reliability analysis,
factor analysis, correlation analysis and regression analysis. 68.1 % of the
participants are explored to have recommendation on healthcare issue through
word of mouth communication. The study has determined that 95.8% of participants
express satisfaction while 94.7% of them do express dissatisfaction after the
use of healthcare services. According to the results, references, internet and
social network are the first contact tools, and medical specialists along with
those who have already bought the service are the most effective source of
information in regards to health service consumption. It also shows that all of
the sub-dimensions of word of mouth communication have a positive influence on
purchase intention.
El thelos de la protección de los datos personales ante el derecho al acceso a la información
Authors: Nájera Montiel Javier
Published: April 2018

Este texto tiene por objeto el análisis y estudio de tres figuras de gran relieve, como es el derecho a la información, los datos personales y la intimidad, instituciones que actualmente han adquirido un valor trascendental, traduciéndose en nuevas formas de poder y manipulación, instrumentos y medios de control. Por tal motivo, en este texto se analizará en primer término, el derecho al acceso a la información. En segundo término, los datos personales. Finalizará esta investigación con el estudio de la intimidad, como el aspecto axiológico de la protección de los datos personales.
El interés procesal
Authors: Riofrío Martínez-Villalba Juan Carlos
Published: April 2018

El presente trabajo pretende esclarecer el concepto de interés procesal y de sistematizar los diferentes tipos de interés requeridos por las leyes de nuestro ordenamiento jurídico (interés legítimo, directo, serio, difuso, colectivo, mutuo, general, público, etc.), a fin de facilitarle al operador de la ley la determinación de la existencia de éste.
Hervada, J. (1981, 2001). Introducción crítica al derecho natural. Pamplona: EUNSA.
Authors: Mosquera Cabrera Esteban Javier
Published: April 2018

La presente reseña ofrece una comparación entre las diferentes ediciones de la famosa obra de Hervada, aquí comentada. Del resultado de este análisis surgen cinco nuevas reglas hermenéuticas que analizan cómo debe interpretarse la ley positiva o el negocio jurídico que eventualmente atente contra el derecho natural. Se evidencia también que los principios propuestos por Hervada son una buena base para la hermenéutica jurídica general.
Riofrío, J.C. (2008). El derecho de los secretos. Bogotá: Temis
Authors: Guamanzara Torres Luz Helena
Published: April 2018

Este trabajo realiza una reseña de la obra El Derecho de los Secretos, del autor Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. Analiza los secretos profesionales y cómo el derecho logra protegerlos. Para tal efecto, se ha analizado la teoría general del secreto: secretos y metodología, su clasificación general, elementos esenciales y sus diferentes dimensiones jurídicas, el secreto como derecho subjetivo. Asimismo, se evidencia que el secreto profesional está amparado por principios constitucionales como el derecho a la intimidad.
El derecho a la verdad en el ámbito iberoamericano
Authors: Torreblanca Gonzales Luis Giancarlo
Published: April 2018

En el presente trabajo busco establecer el origen del Derecho a la Verdad en Iberoamérica, para posteriormente describir las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este importante derecho y su recepción en los principios contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los alcances que se le viene dando; trabajo que finaliza con un breve análisis de la recepción que han tenido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Tribunales y Cortes Constitucionales Iberoamericanas.
La intangibilidad de las acciones privadas de las personas
Authors: Maldonado Muñoz Mauricio
Published: April 2018

En este artículo pretendemos acercarnos a una garantía que —siguiendo cierta doctrina— hemos llamado: intangibilidad de las acciones privadas de las personas. Desde una visión que busca ser omnicomprensiva, se analizan las fuentes de las que mana la privacidad y, posteriormente, su contenido y alcances. Sobre todo, se analiza el problema de los límites de la injerencia y regulación estatal, partiendo de una posición que niega las visiones comunitaristas. En general, se trata de conceptualizar a la garantía planteada desde el punto de vista de la libertad, el derecho y las virtudes humanas, los derechos de terceros y la moral pública; concretando su vinculación con otros derechos relacionados con la privacidad. La idea central del presente trabajo consiste en demostrar la transversalidad de la garantía señalada, implicando —en ese proceso— cuestiones trascendentes para la filosofía del derecho, la teoría del derecho y, por supuesto, para el estudio del derecho de los derechos humanos.
La nozione di autorità. Suggestioni da Alexandre Kojève
Authors: Ariano Chiara
Published: April 2018

Muovendo da un’analisi fenomenologica, l’articolo intende porre una riflessione critica sull’elaborazione giusfilosofica della nozione d’autorità prendendo spunto dal volumetto La nozione d’Autorità di A. Kojève (di cui prima si conosceva l’esistenza solo grazie a una nota presente nell’Esquisse d’une phénoménologie du droit), recentemente rinvenuto. L’autore inizia col fare un’analisi concettuale delle teorie dell’autorità, distinguendo così quattro tipi “semplici” o “puri” (analoghi agli idealtipi weberiani): la teoria teologica o teocratica, secondo la quale l’Autorità primaria e assoluta appartiene a Dio, e tutte le altre ne derivano; la teoria platonica, secondo cui l’Autorità si fonda sulla Giustizia; quella aristotelica, secondo cui appartiene a chi ha il sapere e la capacità di prevedere; infine quella di Hegel che la riduce al rapporto tra Signore e servo (vincitore e vinto), basato sulla lotta, il rischio e il riconoscimento del vincitore come autorità. Di queste, solo l’ultima – scrive Kojève – “ha avuto un’elaborazione filosofica completa, che si sviluppa sia sul piano della descrizione fenomenologica sia su quello dell’analisi metafisica e ontologica, le altre non hanno oltrepassato il livello della fenomenologia”. La radicale finitudine dell’uomo, sulla quale Kojève in definitiva fonda la sua pretesa ateistica e cerca conseguentemente di svincolare dalla trascendenza ogni fondazione dell'autorità, non esclude, però, a parere di chi scrive, la traccia di un ‟antropologia in cui torna ad affacciarsi l’infinito”.
La silla vacía y el dilema de la participación ciudadana en el Ecuador
Authors: Castro Montero José Luis
Published: April 2018

Este artículo describe, explica e interpreta el funcionamiento del mecanismo constitucional “silla vacía”, a través del análisis de la evidencia empírica. En un primer momento, se realizan precisiones conceptuales y normativas sobre la configuración institucional del mecanismo, para luego mostrar cómo ha sido aplicado en los gobiernos municipales de la provincia de Pichincha, desde 2010 hasta 2013. Posteriormente, se evalúa la dinámica de votación del ocupante de la silla vacía en los gobiernos locales, a partir del análisis documental de actas y entrevistas semiestructuradas. Las conclusiones sugieren que, a pesar de que el derecho al voto puede constituir un incentivo para la participación ciudadana, también genera comportamientos sociales que tienden al autoritarismo, a la monopolización y a la discriminación en el uso de este mecanismo participativo. Finalmente, se evidencia que la silla vacía no necesariamente favorece la representación de la ciudadanía en gobiernos locales con mayorías partidista dominantes y modelos de ocupación cerrados.
Revisitando la idea / el ideal de la Sociedad Civil Global a la luz de los Derechos Humanos
Authors: López Rivera Andrés
Published: April 2018

En las últimas décadas, la proliferación de un “tercer sector” conformado por organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que trascienden las fronteras ha propiciado una reformulación del concepto de sociedad civil. Una serie de estudios contemporáneos sostienen que la sociedad civil estado-céntrica se está volviendo internacional, transnacional o global. Si la aparición de una esfera autónoma de ciudadanos universales no es más que la proyección de un ideal cosmopolita o un fenómeno real es una fuente de controversias. El presente ensayo problematiza la idea de una sociedad civil global a través de una valoración de su utilidad descriptiva y sus implicaciones normativas. En base a un enfoque constructivista, el artículo propone el término “infraestructura ideacional” para analizar sus fundamentos discursivos e interpretativos. El análisis concluye que la sociedad civil global es una reificación que tiene sus raíces en el discurso de los derechos humanos como un ideal contemporáneo y una aspiración moral.
El Proceso Contencioso Administrativo en el Código Orgánico General de Procesos
Authors: Benalcázar Guerón Juan Carlos
Published: April 2018

El objetivo principal de este trabajo es observar las innovaciones que plantea el COGEP en el proceso contencioso administrativo y detectar las deficiencias que se mantienen de la legislación anterior.

Para tales efectos, la metodología que se utilizará, fundamentalmente, consiste en comparar la actual regulación con la que constaba en la anterior Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y destacar las novedades y los aspectos valiosos o negativos del COGEP.

Este artículo se desarrolla en varias partes que abordan las distintas problemáticas que plantea la regulación del COGEP, a saber, la posibilidad de la regulación del proceso contencioso administrativo en un código general y la conveniencia de la oralidad. A continuación, se realizará un análisis crítico de la regulación del proceso que presenta la nueva normativa.

Como demostraremos luego de la exposición que se realizará, consideramos que la oralidad es posible en el proceso contencioso administrativo, pero el COGEP muestra una grave deficiencia porque no supera los viejos dogmas y trabas que contenía la derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La Acción de Protección como mecanismo de garantía de los derechos: configuración institucional, práctica y resultados
Authors: Castro Montero José Luis , Llanos Escobar Luis Santiago , Valdivieso Kastner Pablo Sebastián , García Vinueza Wladimir
Published: April 2018

A partir de 2008, la Constitución ecuatoriana introdujo cambios en el diseño institucional de las garantías jurisdiccionales. El presente trabajo se enfoca en la acción de protección (AP), cuyo objeto es la tutela de la plena vigencia de los derechos constitucionales, frente a posibles actuaciones u omisiones de autoridades públicas no jurisdiccionales o particulares. Ante la ausencia de investigación de carácter empírico, este estudio evalúa el desempeño de la AP como garantía constitucional de los derechos, a través del análisis cuantitativo de una base de datos original. En efecto, se examina el funcionamiento de dicha garantía en la ciudad de Quito, abarcando los fallos emitidos en las judicaturas de primera y segunda instancia, entre noviembre de 2008 y junio de 2014. Posteriormente, se identifican y describen variables e indicadores que explican ciertos patrones en la resolución de la AP. Los resultados evidencian el rendimiento limitado de la acción estudiada en materia de protección y reparación de derechos fundamentales, principalmente cuando se interpone en contra del Estado.
Mediación y participación ciudadana en México
Authors: Márquez Algara María Guadalupe , De Villa Cortés José Carlos
Published: April 2018

El presente trabajo describe el origen y desarrollo de la mediación en México, procedimiento que en la actualidad está cobrando gran fuerza en ese país. Sin embargo, su inicio que data de 1997 tuvo cierta problemática, ya que la mediación no comenzó como un movimiento nacional sino que fue local y tan solo en sede judicial. No obstante, en 2008 se convirtió en una obligación federal el que todos los estados del país ofrecieran mecanismos de justicia alternativa, entre ellos la mediación en sus respectivos poderes judiciales, aunque cada estado la desarrolló a su manera, ya que sus respectivas leyes son locales por lo cual sus resultados a nivel individual son muy diversos. Asimismo, en los últimos años, también se ha desarrollado la mediación en otros ámbitos, tales como el escolar, comunitario e indígena en algunos estados del país, lo que ha fomentado la participación ciudadana, que es uno de los principales factores para el desarrollo de la mediación en ese tipo de escenarios. El artículo narra de manera cronológica la evolución descrita, utilizando, además de doctrina, estadísticas y datos oficiales. Así también muestra, que si bien la mediación en México está cobrando fuerza, no lo está haciendo de manera homogénea en todo el país ya que las diferencias a nivel estatal llegan a ser en ocasiones muy grandes.
Derecho administrativo y derechos sociales fundamentales
Authors: Rodríguez-Arana Muñoz Jaime
Published: April 2018

El presente trabajo tiene por objeto demostrar que el derecho administrativo del Estado social y democrático es el derecho del poder público para la libertad solidaria. El método empleado es el propio de la investigación jurídica, en este caso a través de la argumentación y la proyección de los principios constitucionales sobre el derecho administrativo. El estudio parte de una introducción en la que se plantea la cuestión, un análisis del llamado derecho constitucional, un comentario sobre la incidencia de la cláusula del Estado social sobre la Administración pública y el derecho administrativo que sirve de antesala para la principal conclusión: que el interés general en un Estado social y democrático de derecho está inescindiblemente vinculado a la promoción de los derechos fundamentales, individuales y sociales, de la persona. Es decir, la dignidad del ser humano es el centro y la raíz del derecho público, de manera que todas sus instituciones y categorías deben definirse y construirse desde esta perspectiva.
Vida y razonabilidad
Authors: Castillo Córdova Luis
Published: April 2018

Una pregunta relevante que puede ser planteada del derecho fundamental a la vida predicado del concebido no nacido, es la siguiente: ¿constitucionalmente está permitido u ordenado que el Estado distribuya gratuitamente en sus centros de salud la llamada “píldora del día siguiente”? Esta pregunta fue atendida por el Tribunal Constitucional peruano en su sentencia al EXP. 02005-2009-PA/TC, y con su respuesta creó una norma constitucional adscripta que ordenaba al Ministerio de Salud abstenerse de distribuirla en los centros públicos de salud. Este trabajo se destina a analizar la validez material de la norma creada por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes referida. El análisis concluirá la corrección de las razones que sostienen la norma en cuestión, lo que a su vez permitirá sostener su validez material. El análisis que se desarrolla se construye tanto desde la teoría que acepta como reales los conflictos entre derechos fundamentales, como desde aquella otra que los niega; y muestra cómo desde una u otra teoría se concluye la validez material de la norma adscripta creada por el Alto Tribunal peruano.
On the Wrongfulness of abortion
Authors: Arosemena Gustavo
Published: April 2018

Abortion is seen as an immoral and unjust act by many. Nonetheless these views are under pressure to conform to the learned opinion on abortion. A variety of prestigious in the field of applied ethics support abortion in one way or another. And it is a dogma of modern liberalism that even if one is personally opposed to abortion, one must accept the neutral solution of its public permissibility. The present article defends the thesis that abortion is immoral and unjust against these contentions. With regards to the moral status of abortion, it argues that the prohibition of abortion is off a piece with the prohibition of killing generally, which is characterized by protecting all human beings equally. With regards to the compatibility of abortion permissibility with liberalism, the article argues that such a compromise is not neutral, but heavily rigged in favor of the interests and world-views of abortion proponents.
The Assessment and Review of the Citizenship Criterion and its Distinction from other Similar Concepts in Iranian Law
Authors: Zera’at Abbas , Nematollahi Meysam
Published: April 2018

Citizenship is one of the concepts discussed in most fields of humanities. Each field has studied it within a context regarding its perspective. The criterion of citizenship has been neglected in most of these studies and has received less attention. Who are the subjects of this word? This argument is necessary because words have their own effects and cases in the law; therefore, it is necessary to determine the subject before the other rights and duties are considered. Similarly, the present research is an attempt to find out what people are subject to citizenship. By considering the existing rules of the law, it can be seen that issues such as nationality and residence are older than “citizenship”. However, none of these issues can be a criterion for citizenship. Even the subject of human legal documents cannot be dealt with as a criterion of citizenship because the acceptance of each criterion has some challenges. What is certain is that being a citizen is itself a factor for citizenship and should be considered as a condition for citizenship according to its components.
Libertad de expresión y límites democráticos
Authors: Castro-Montero José Luis
Published: April 2018

La literatura jurídica ha teorizado ampliamente las razones por las cuales la libertad de expresión es un derecho fundamental: a nivel individual, constituye una condición necesaria para la autonomía y, a nivel público, promueve la fiscalización de las autoridades y el descubrimiento de la verdad a través del flujo de información en el “mercado de ideas”. En este ensayo se presenta una visión alternativa e integradora: la libertad de expresión como fundamento y condición de la legitimidad política y la igualdad democrática. Esta premisa resulta importante para entender la libertad de expresión y sus limitaciones. Paradójicamente, ciertas restricciones a la libertad de expresión, especialmente aquellas que aluden a la difamación de autoridades públicas, pueden afectar gravemente la propia legitimidad de las leyes antidiscriminación. En este sentido, la aplicación de las normas antidiscriminación en favor de autoridades públicas produce el efecto adverso al deseado ya que se excluye a voces disidentes del debate público. Contrariamente, cuando las ideas se expresan en público, la legitimidad de las leyes antidiscriminación se fortalece. Para explicar el efecto adverso de la limitación a la libertad de expresión, este ensayo explora la relación entre la opinión pública, la legitimidad política y la igualdad democrática. Particularmente, el caso ecuatoriano sirve de ejemplo para ilustrar estas tesis.
La persecución religiosa en el siglo XXI
Authors: Castilla Villanueva César
Published: April 2018

Las persecuciones de cualquier tipo son actos deplorables, especialmente aquellas que son de tipo religioso, porque limitan la libertad del ser humano en su relación con Dios. Lamentablemente la historia universal nos ha mostrado que las persecuciones religiosas tienen su origen desde la edad antigua. Ante esto poco o mucho se ha podido hacer para evitarlas. El presente ensayo emplea un enfoque histórico-sociológico perteneciente al campo de las ciencias políticas para poder explicar las causas de las persecuciones, privilegiando el estudio del entorno social. Como evidencia empírica se han escogido los casos del genocidio de los cristianos armenios a fines y comienzos de los siglos XIX y XX, junto al caso de la persecución religiosa efectuada en la población Izadi por parte del grupo terrorista Estado Islámico (Daesh). Finalmente, este trabajo invita a la reflexión, planteando la propuesta de retomar el diálogo intercultural propuesto por el austriaco Hans Köchler y del expresidente iraní Mohammad Jatamí durante el siglo XX, como una opción que permita desarrollar la tolerancia y favorezca el entendimiento entre diferentes culturas con el fin de trabajar conjuntamente y evitar nuevos casos de persecuciones.
Children, Narrative and Third Cinema in Iran and Syria
Authors: White Jerry
Published: April 2018

Où est la maison de mon ami? d'Abbas Kiarostami et Les Rêves de la ville de Mohammad Malas utilisent l'enfant comme agent d'une critique sociale et politique. Tout en empruntant certains thèmes caractéristiques du Troisième Cinéma, ces oeuvres oscillent entre des structures narratives et non-narratives, des positions antagonistes et évasives, des thèmes politiques et universels. Il serait tout aussi erroné de les interpréter en termes d'esthétisme impressionniste que de les qualifier de films mignons au sujet de petits enfants. Mais c'est également une erreur de voir en eux des films révolutionnaires dignes des partisans du Troisième Cinéma.
“Thou, The Player of the Game, Art God”: Nabokovian Game-playing in Cronenberg’s eXistenZ
Authors: Browning Mark
Published: April 2018

David Cronenberg a souvent parlé de l'influence marquante que Vladimir Nabokov a exercé sur son oeuvre. Une analyse de certains passages des textes de Nabokov peut donc élucider plusieurs aspects de l'esthétique littéraire qu'incarne le cinéma de Cronenberg, en particulier son film eXistenZ. Le cinéma de Cronenberg partage de nombreux éléments stylistiques avec les textes de Nabokov, entre autres, les intrusions de l'auteur, les motifs ludiques, la mise-en-abîme, l'acte de nommer et les structures narratives « auto-consumantes ».
Soviet Expansionism: Fédor Ozep's Transnational Cinema
Authors: MacKenzie Scott
Published: April 2018

La carrière du cinéaste émigré Fédor Ozep illustre la façon par laquelle l'esthétique cinématographique transnationale est souvent marginalisé par les discours qui théorisent les cinémas nationaux.
Disenchantment and the City of Lost Children
Authors: Webb Jen , Schirato Tony
Published: April 2018

La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro s'interroge sur l'écart qui sépare l'enfance, telle que vécue par les enfants, et le rêve de l'enfance, tel que conçu par l'imaginaire culturel. À partir des travaux d'Arjun Appadurai sur la marchandisation (des enfants), les auteurs montrent comment le film examine, par des images fantastiques mais avec beaucoup de sérieux, la perte (ou l'absence) de l'innocence et de l'enchantement, inévitable dans un monde capitaliste, et investigue les tactiques que les enfants emploient pour assurer leur propre survie et donner un sens à cette survie.
Imagining the Written Word: Adaptation in the Work of Bruce McDonald and Nick Craine
Authors: Beaty Bart
Published: April 2018

En analysant les transpositions filmiques et graphiques que le cinéaste Bruce McDonald et le cartooniste Nick Craine ont réalisé des textes littéraires Dance Me Outside de W.P. Kinsella et Hard Core Logo de Michael Turner, l’auteur réfute la critique habituelle de l’adaptation qui la dénigre comme simple emprunt dérivatif. Le cliché selon lequel le cinéma gagne une certaine légitimité en s’inspirant de sources littéraires est démenti par une étude des différents processus par lesquels les films et les bandes dessinées utilisent des techniques formelles qui leur sont propres pour réinterpréter le matériel original.
Imagining the Written Word: Adaptation in the Work of Bruce McDonald and Nick Craine
Authors: Bruce Jean
Published: April 2018

En analysant les transpositions filmiques et graphiques que le cinéaste Bruce McDonald et le cartooniste Nick Craine ont réalisé des textes littéraires Dance Me Outside de W.P. Kinsella et Hard Core Logo de Michael Turner, l’auteur réfute la critique habituelle de l’adaptation qui la dénigre comme simple emprunt dérivatif. Le cliché selon lequel le cinéma gagne une certaine légitimité en s’inspirant de sources littéraires est démenti par une étude des différents processus par lesquels les films et les bandes dessinées utilisent des techniques formelles qui leur sont propres pour réinterpréter le matériel original.
The Best Picture ever made in Canada? Thunder Bay Films Limited and the Devil Bear
Authors: Beaulieu Michel S
Published: April 2018

Cet article trace la brève mais tumultueuse histoire de la Thunder Bay Film Limited, une compagnie de production cinématographique professionnelle établie en 1927 dans la ville qui est aujourd’hui Thunder Bay, en Ontario. On pourrait interpréter la création de cette compagnie soit comme une manigance pour circonvenir au “British Cinematograph Act”, soit comme tentative vaillante mais futile de donner naissance à une industrie locale. Mais ces hypothèses ne rendent pas compte de la ferveur des gens de la région. Les productions de la Thunder Bay Film témoignent en fait d’une croyance régionale dans la modernité.
Andrei Tarkovsky’s Adaptation of Motifs Embedded in Leonardo da Vinci’s The Adoration of the Magi
Authors: Giralt Gabriel F
Published: April 2018

En incorporant le tableau “L’Adoration du Magi” de Léonard de Vinci à la structure narrative de son film Le Sacrifice, Andrei Tarkovsky fait plus que simplement établir des liens iconographiques entre son oeuvre est celle du peintre. Il exprime plutôt sa propre interprétation du tableau en inversant la vision historique et spirituelle du monde au moment de la naissance du Christ pour présenter une image prophétique sombre de l’avenir de l’occident.
Ciné-Forum: “Stop Whining and get on with the basic Business of being British”: Notes on Robin Wood, Canada and the Concept of a National Film Culture
Authors: Hedling Olof
Published: April 2018

Après avoir émigré de l’Angleterre au Canada à la fin des années 1970, Robin Wood est devenu un critique « canadien » majeur. On lui a cependant reproché son manque d’enthousiasme pour le cinéma canadien. Son attitude face au cinéma canadien résultait en partie de l’influence du critique littéraire anglais F.R. Lewis. Mais elle découlait aussi des tendances intellectuelles et des préférences culturelles que Wood partageait avec d’autres jeunes chroniqueurs qui, comme lui, avaient contribué à la revue londonienne Movie au cours des années 1960 et 70. Wood a appliqué à la culture cinématographique canadienne la critique du cinéma national britannique et l’admiration pour le cinéma hollywoodien qui caractérisaient Movie.
Ruling The Inner City: Television, Citizenship and King of Kensington
Authors: Matheson Sarah A
Published: April 2018

Cette relecture critique de la série King of Kensington, présentée au réseau anglais de Radio-Canada, examine l’utilisation d’espaces locaux dans la construction d’une image cohérente de la nation mise en marché pour séduire le public canadien. La série façonne un modèle de citoyenneté qui vise à relier les notions d’urbanisme et d’appartenance locale aux priorités nationales déterminées par le contexte politique et historique canadien des années 1970. En employant la ville comme symbole du Canada uni, la série amoindrit conflits et tensions en projetant une image d’hétérogénéité réconciliée qui offre une impression de stabilité, rassurant ainsi les Canadiens pendant une période de grande incertitude.
Negotiating The Nation: “Expanding” the Work of Joyce Wieland
Authors: Holmes-Moss Kristy A
Published: April 2018

La façon dont l’œuvre de Joyce Wieland a été conceptualisée par le discours dominant sur l’art et le cinéma canadien empêche un questionnement plus large de son rôle historique, politique et culturel. Cet article démontre, d'une part, que la notion de « cinéma élargi » de Gene Youngblood permet de situer le travail de Wieland à l’intérieur du mouvement de synesthésie artistique des années 1960. D’autre part, nous situons Wieland à l’intersection de la seconde vague féministe et des idéologies nationalistes qui émergent à la même époque pour élucider son articulation symbolique de la nation canadienne, des notions de citoyenneté et des différences sexuelles.
Vertov After Manovich
Authors: Feldman Seth
Published: April 2018

Étudier Dziga Vertov c'est le ré-inventer: comme icône de la réforme au cours du « dégel » de la période Khrouchtchev; comme précurseur du cinéma vérité; comme incarnation du constructivisme soviétique; comme porte-étendard du cinéma politique; comme illustration des contradictions internes de la révolution soviétique; comme pilier de l'avant garde. Pour sa part, Lev Manovich, dans The Language of New Media, confère à L'homme à la caméra de Vertov le statut d'antécédent des médias digitaux, ayant engendré tous les concepts qui allaient façonner les nouvelles technologies. Cet article propose de renverser la filiation établie par Manovich et d’utiliser le « langage des nouveaux médias » pour mieux comprendre l'œeuvre de Vertov.
Sad Bunny: Vincent Gallo and the Melancholia of Gender
Authors: Léger Marc James
Published: April 2018

Cet article examine deux films réalisés par le cinéaste indépendant Vincent Gallo à la lumière de la théorie queer et de l’analyse des rôles sexuels. La fonction du masochisme masculin chez Gallo s’articule selon un version hétérosexuelle du queer, ce qui permet de rajeunir le cool contre-culturel et de distinguer l’œuvre de Gallo de celles des réalisateurs libéraux grand public Nous utilisons le model sociologique de production culturelle de Pierre Bourdieu pour développer l’idée du cinéma « branché » et expliquer la décentralisation subjective, la thanatophilie et la traumatophilie contemporaines. La psychanalyse et la théorie queer s’amalgament à cette lecture sociologique pour explorer les politiques culturelles de Buffalo 66 et The Brown Bunny de Gallo.
Capturing “Authenticity”: Digital Aesthetics in the Post-Studio Japanese Cinema
Authors: Wada-Marciano Mitsuyo
Published: April 2018

En diminuant les coûts de production et en ouvrant de nouvelles possibilités de tournage en lieux réels, les technologies numériques ont favorisé l’émergence d’un nouveau genre dans le cinéma japonais contemporain : le long métrage de fiction s’appropriant la technique et les ressources expressives du documentaire. Comme ce fut également le cas dans plusieurs autres cinémas nationaux évoluant dans des contextes industriels semblables, cette irruption du quotidien à l’écran entraîna une remise en question des frontières séparant film et vidéo, fiction et documentaire. Cet essai se penche sur une certaine esthétique de « l’authenticité » s’étant développée dans le cinéma de fiction et le documentaire japonais, et plus particulièrement dans le documentaire personnel. Trois films se retrouvent au centre de cette discussion : Dare mo shiranai/Personne ne sait (Kore’eda Hirokazu, 2004); Tarachime (Kawase Naomi, 2006), et Atarashii kamisama/Nouveau dieu (Tsuchiya Yutaka, 1999). Alliant tradition documentaire et fiction, ces œuvres communiquent l’instabilité du réel par le biais de l’esthétique numérique et du concept « d’authenticité ».
“Stolen from the Realm of Night:” Modernity, Visual Culture and the Reception of Cinema in Ottawa
Authors: Tepperman Charles
Published: April 2018

Cet essai analyse la façon dont certaines conditions spécifiques à Ottawa, entre 1894 et 1896, combinés à la configuration particulière du divertissement commercial, de l’électrification et de l’expansion urbaine, ont coloré la réception du cinéma par ses citoyens. Retraçant l’arrivée du Kinétoscope Edison, la présentation de spectacles illuminés au carnaval d’hiver de 1895, le rôle de l’automobile et des entreprises d’expansion urbaine dans la diffusion des vues animées, l’examen met en lumière le contexte de développement du cinéma par lequel des technologies et des formes de divertissement répandues partout dans le monde se sont transformées au contact d’influences locales. Cet essai considère l’analyse de la position « intermédiale » du cinéma comme une nouvelle façon de conceptualiser tant la culture cinématographique canadienne que les stratégies impliquées dans l’interprétation de son histoire.
Buñuel: The Gag, the Auteur
Authors: Russell Dominique
Published: April 2018

Cet article se penche sur les gags visuels et sonores dans les films de Luis Buñuel, et plus précisément la relation qu’ils entretiennent avec la construction de l’image publique du réalisateur. À partir des travaux de Noël Carroll sur le gag visuel et ceux de Marijke de Valk sur la traduction du gag visuel au gag sonore, l’essai démontre que le gag dans l’oeuvre de Buñuel est « extradiégétique » et fonctionne comme une interruption de la diégèse attirant l’attention sur le réalisateur. Le mot « gag » évoque les clowns et l’esthétique du cinéma des attractions, et suggère la rupture du récit par le spectacle non narratif du comique. Je suggère qu’il puisse être très utile d’explorer cette idée en relation à Buñuel qui considérait que les bouffonneries des premiers clowns du cinéma étaient équivalentes au surréalisme.
“Which Way You Goin’ Billy?”: Masculinity, Genre, and Self-Reflexivity in Hard Core Logo
Authors: Brown Peter Robert
Published: April 2018

Dans cet article, j’explore le thème de la masculinité dans le « rockumentaire » Hard Core Logo, réalisé par Bruce McDonald en 1996. Plus précisément, j’examine comment McDonald puise dans deux genres, le road movie et le pastiche de documentaire (documenteur) pour explorer la socialité des hommes entre eux ainsi que la valeur accordée par ceux-ci à la domination. J’analyse d’abord le film comme un road movie et j’examine les relations entre les membres du groupe punk Hard Core Logo. Je porte une attention spéciale sur la relation entre le guitariste Billy Talent et le chanteur Joe Dick, amitié homoérotique et possiblement homosexuelle, mais aussi caractérisée par le désir de domination de Joe envers Billy. Ensuite, je porte mon attention sur la relation entre le personnage fictif du réalisateur et le groupe ; cette relation est aussi caractérisée par une volonté de domination. Je propose de considérer que parce qu’il s’inspire de plusieurs genres et qu’il utilise divers modes de réflexivité et d’intertextualité, Hard Core Logo offre une critique convaincante de certaines normes masculines.
“One Single Mystery of Persons and Objects”: The Erotics of Fragmentation in au Hasard Balthazar
Authors: Balsom Erika
Published: April 2018

Cette analyse détaillée d’Au hasard Balthazar (1966) de Robert Bresson explore la préoccupation du film pour l’immanence des sensations, inversant ainsi deux interprétations dominantes pour lesquelles le travail du cinéaste se comprend en termes de transcendance ascétique ou par le biais du formalisme. La lecture examine l’emploi du fragment en posant que la relation de la partie au tout, telle qu’elle est mise en place par le film, trace la voie d’un engagement affectif qui figure plutôt que représente l’érotique. Cette figuration permet l’émergence d’un genre différent de plaisir du texte qui ne repose ni sur l’identification au personnage ni sur l’absence de structure formelle déterminée, mais qui est issue de la surface sensuelle même du film et de la texture de son indétermination.