bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Dualisme	Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam
Authors: Maryono Antonius Sidik
Published: November 2019

The child adoption application for Moslem applicants and Moslem adopted children prospective are authorized by the State Court and the Religion Court in practice, thus this matter causes the competency dualism in accepting, examining, and assigning that child adoption application. In the Mojokerto State Court Decision No.04/Pdt P/2012//PN Mkt, the Purwokerto Religion Court Decision No.130/Pdt P/2014/PA Pwt, the Purwokerto State Court Decision No./Pdt P/2015/PN Pwt. And the Wantanpone Religion Court Decision No.0078/Pdt P/2011/PA Wtp., those fourth courts state that they are authorized to accept, examine and assign the adoption of children. According to the research, by yuridis normative approach result of the child adoption application proposed by Moslem applicants, both in the Religion Court and through the State Court has the authority to accept, examine, grant, and assign the child adoption application, yet with different legal consideration. In the State Court Decision, the judicial legal consideration refers to the common legislation law such as the Child Protection Laws, the Population Administrations Law, the Government Ordinance, and the Supreme Court Circular, however, the Religious Court is based on the Islamic Law compilation. The legal consequences caused by child adoption decision carried out in the state Court, the adopted children have inheritance rights from the adoptive parents, while in the Religious Courts, the adored children do not server ties with the biological parents. Therefore the adopted children do not inherit property from the adoptive parents.
Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Authors: Budiono Doni
Published: November 2019

In carrying out its business, businessmen often establish a debt agreement. Debt agreements are a common thing between creditors and debtors. However, at times, it may cause a dispute between debtors who are negligent and unable to pay their debts to creditors. One of the eﬀ orts to overcome the unpaid debt is through Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations petitioned by the debtors or the creditors. Bankruptcy is the general seizure of all the assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. On the other hand, Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is the settlement of the debt, also aiming to establish a peace oﬀ er that includes oﬀ ers of partial payment or whole payment of the debt to the creditors. Bankruptcy and PKPU in its implementation have been regulated in Indonesian Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement of De Rechtsvordering (Rv), Buitengewesten Rechtsreglement (RBg), and further stipulated in the Civil Law Procedure-Draft. In Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation’s procedural law arrangements contained in various regulations and in the Civil Law Procedure-Draft, there are shortcomings that need to be analyzed to provide a legal basis for Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations procedural law arrangements. Considering the upcoming legalization of the Civil Law Procedure-Draft, this study will analyze several important points that can be used as a reference for the Civil Law Procedure-Draft.
Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata
Authors: Adlhiyati Zakki
Published: November 2019

Analyzing witness obligation in giving testimony according to Indonesian civil procedural law is the objective of this writing. With the normative judicial method, concluded There is inconsistency in Indonesian civil procedural law in regulating the witness obligation. Punishment is provided for a witness when they neglected the hearing summons as regulated in Article 140 HIR/157 RBG, but in contrast article 143 HIR/170 RBG stated that no one may be forced to come before a court to testify in civil matters if the district court beyond their resides. Giving the same regulation with the current civil procedural law, the civil procedural law bill shows contradiction within its law and also with another law. Abandonment of court summons as a witness is a criminal offense with a sentence of six months in prison (Article 224 paragraph of the Criminal Code). The inconsistency and contradiction to some extent may bring negative impact to law enforcement and the law should be an amendment.
Simpliﬁkasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Authors: Hakim Faisal Luqman
Published: November 2019

Kemajuan teknologi yang demikian pesat harus dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pemeriksaan perkara di pengadilan serta mereduksi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi dalam pemeriksaan perkara secara konvensional. Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam praktik mengenai prosedur beracara di pengadilan mulai dari tidak sampainya relaas panggilan kepada para pihak, tidak adanya sanksi yang tegas bagi kelurahan atau desa yang tidak menyampaikan relaas panggilan kepada pihak yang berperkara, kurangnya pengaturan unsur yang harus ada dalam surat gugatan sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan, dan kurang eﬁ siennya prosedur dalam acara jawab jinawab di pengadilan. Permasalahan tersebut bisa diminimalisir dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Tidak sampainya relaas panggilan kepada pihak yang berperkara, maka relaas panggilan selain disampaikan secara langsung juga bisa dilakukan secara elektronik, baik melalui pesan singkat atau surat elektronik. Jika relaas panggilan itu sudah disampaikan kepada kelurahan atau desa namun oleh kelurahan atau desa relaas itu tidak disampaikan kepada pihak yang berperkara, maka kelurahan atau desa harus diberikan sanksi yang tegas. Selanjutnya dalam unsur rekes terutama surat gugatan perlu untuk memasukkan unsur formil tambahan berupa tanggal waktu surat gugatan diajukan ke pengadilan. Hal ini penting kaitannya dengan adanya kuasa hukum, apakah tanggal yang tercantum dalam surat kuasa sama ataukah berbeda dengan tanggal yang tercantum dalam surat gugatan serta sebagai patokan lamanya waktu pemeriksaan perkara. Lalu perlunya menyederhanakan prosedur jawab jinawab di pengadilan untuk lebih efektif dan eﬁ sien, sehingga penting kiranya untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka mempermudah rangkaian prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan dengan memasukkannya ke dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata.
Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001)
Authors: Mantili Rai , Afriana Anita
Published: November 2019

Putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2007 adalah putusan yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat H.M. Soeharto melawan Majalah Times Asia selaku Termohon Kasasi/Tergugat. Putusan Mahkamah Agung tersebut Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Pemohon kasasi/Penggugat sebesar Rp 1 Triliun Rupiah. Termohon Kasasi/Tergugat diputus membayar ganti rugi immateriil tersebut atas tindakannya yang memberitakan Pemohon Kasasi/Penggugat disebut sebagai diktator korup di Asia selama 32 tahun. Soeharto menjadi presiden di Indonesia dengan kekayaan ditaksir sekitar US$ 15 miliar yang terbagi atas nama Soeharto dan keenam anaknya. Putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat. Gugatan ganti rugi immateriil sering ditemui dalam suatu gugatan, namun, dibeberapa putusan, gugatan ganti rugi immateriil tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Artikel ini disajikan secara deskriptif analitis yang mengedepankan data sekunder, yaitu menggambarkan masalah hukum dan gejala lainnya yang berkaitan dengan kasus mengenai gugatan ganti rugi immateriil. Putusan hakim kasasi yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1 Triliun memang tidak menyalahi aturan dalam hukum acara karena hakim kasasi tidak melebihi tuntutan gugatan immateriil dari Penggugat sebesar Rp. 189 Triliun, namun, ganti rugi sebesar Rp. 1 Triliun tersebut juga seyogyanya memperhatikan keadilan bagi pihak Tergugat.
Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia
Authors: Fauzi Wetria
Published: November 2019

Dewasa ini banyak permasalahan seputar praktik perjanjian asuransi, yang seringkali pemegang polis sebagai konsumen yang dirugikan. Terjadi permasalahan berkaitan dengan penegakan terkait dengan hukum acara khusus terkait hukum acara penyelesaian sengketa asuransi. Penyelesaian sengketa asuransi dilkukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Persoalan beracara tidak terlepas dari adanya gugatan, tentunya dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara khusus diluar HIr/Rbg. Dalam melaksanakan kewenangannya OJK berpedoman kepada UU Nomor 21 tentang OJK yang mana OJK dapat menggugat pelaku usaha. Dalam praktik Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini sama sekali belum pernah dilakukan dalam kasus konsumen yang dirugikan dalam perkara konsumen, . padahal, Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan upaya ini dilakukan. Pada Undang-Undang OJK pada Pasal 28-31 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa: tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, pembelaan hukum. Kemudian dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK menentukan bahwa OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum dengan cara mengajukan gugatan. kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan (legal Standing) inilah perlu diatur lebih jauh, sehingga konsep perlindungan hukum secara represif bagi pemegang polis menjadi terang dan jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan
Authors: Widigda Rangga Sujud , Sharifa Aisyah
Published: November 2019

Apakah hubungan kemitraan antara para pihak yang bersengketa dapat dianggap sebagai hubungan kerja atau hubungan keperdataan, merupakan satu hal yang hampir selalu diperdebatkan dan menjadi inti dari hampir setiap sengketa mengenai hubungan kemitraan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan boleh tidaknya salah satu pihak memutus perjanjian secara sepihak, jika hal tersebut terjadi pada perjanjian kemitraan, pemutusan tersebut mungkin saja terjadi, namun lain halnya dengan perjanjian kerja yang mengharuskan adanya prosedur pemutusan hubungan kerja yang perlu diikuti sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Contohnya seperti kasus antara PT. Bahana Prestasi Linc Express dan Nurudin, Nurudin meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk dianggap sebagai pekerja dalam pemutusan hubungan secara sepihak oleh PT. Bahana Prestasi Linc Express meskipun perjanjian antara Nurudin dan PT. Bahana Prestasi Linc Express seharusnya adalah perjanjian kemitraan, pada akhirnya Pengadilan Hubungan Industrial menganggap bahwa perjanjian antara kedua belah pihak tersebut merupakan perjanjian kerja, yang berarti terdapat miskonsepsi pemahaman antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja di kalangan pelaku usaha. Diferensiasi mengenai hubungan kemitraan dan hubungan kerja merupakan hal yang esensial untuk menghindari adanya penggunaan celah hukum yang berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam hubungan kemitraan secara umum dan menghindari kekacauan hukum terkait pengakhiran perjanjian kemitraan itu sendiri. Penulis melihat adanya urgensi untuk dilakukan pengaturan mengenai hubungan kemitraan oleh pemerintah agar adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya. Selain itu kompetensi absolut dari pengadilan juga perlu diatur oleh pembuat undang-undang terkait sengketa hubungan pekerjaan dan hubungan kemitraan, mengingat perbedaan dalam kedua hubungan tersebut.
Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)
Authors: Labetubun Muchtar A H
Published: November 2019

Berlakunya UndangUndang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa logo tidak dapat dicatatkan sebagai karya cipta, sehingga mengakibatkan karya cipta berupa logo tidak mendapatkan petikan resmi atas ciptaannya, maka perlindungan karya cipta atas suatu logo akan terancam sehingga berpontensi dibajak atau ditiru oleh orang lain. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geograﬁ s bahwa, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara graﬁ s berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Perbedaan pengaturan perlindungan hak atas Logo dalam Hak Cipta maupun Merek tersebut maka terjadi tumpang tindih (Overlapping) antara Hak Cipta dan Merek terkait dengan suatu karya Logo dalam praktek menghasilkan interpretasi. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perlindungan hak cipta dan merek sehingga menimbulkan sengketa hak atas suatu Logo.
Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Authors: Astanti Dhian Indah , Heryanti B. Rini , Juita Subaidah Ratna
Published: November 2019

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil.Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah serta prinsip penanganan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian hukum yang diguankan yuridis sosiologis dengan analisis secara kualitatif dan diidentiﬁ kasi serta dilakukan kategorisasi. Kesimpulan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia dan sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama, penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi disamping itu lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
A Model-independent Determination of the Hubble Constant from Lensed Quasars and Supernovae Using Gaussian Process Regression
Authors: Liao Kai , Shafieloo Arman , Keeley Ryan E. , Linder Eric V.
Published: November 2019

Strongly lensed quasar systems with time delay measurements provide “time delay distances,” which are a combination of three angular diameter distances and serve as powerful tools to determine the Hubble constant H
0. However, current results often rely on the assumption of the ΛCDM model. Here we use a model-independent method based on Gaussian process to directly constrain the value of H
0. By using Gaussian process regression, we can generate posterior samples of unanchored supernova distances independent of any cosmological model and anchor them with strong lens systems. The combination of a supernova sample with large statistics but no sensitivity to H
0 with a strong lens sample with small statistics but H
0 sensitivity gives a precise H
0 measurement without the assumption of any cosmological model. We use four well-analyzed lensing systems from the state-of-art lensing program H0LiCOW and the Pantheon supernova compilation in our analysis. Assuming the universe is flat, we derive the constraint H
0 = 72.2 ± 2.1 km s−1 Mpc−1, a precision of 2.9%. Allowing for cosmic curvature with a prior of Ω
k
 = [−0.2, 0.2], the constraint becomes

.
Monétarisation, généralisation de l'envie et paradoxe du droit
Authors: Clam Jean
Published: November 2019

La centralisation et la redistribution sociale du produit monétaire dans les sociétés démocratiques modernes génèrent pour Luhmann une problé¬matique qui engage le droit et révèle ses paradoxes originaires. Emprun¬tant à une théorie assez éloignée de son propre style réflexif, Luhmann voit dans le « désir mimétique » (R. Girard) un champ de tension premier sur lequel le droit va s'enter et devenir indécidable. Dans un contexte de monétarisation généralisée, d'accessibilité universelle des biens par la monnaie et de redistribution centrale du pouvoir d'achat, la rivalité invidiaire se généralise et le partage des dotations se politise. Le droit fait place à une lutte politique, à une « violence » de laquelle il naît.
« Représentation miroir » vs parité. Les débats parlementaires relatifs à la parité revus à la lumière des théories politiques de la représentation
Authors: Achin Catherine
Published: November 2019

Le recours discursif au schème théorique de la « représentation miroir » est ré-current dans l’histoire des théories de la représentation politique. La spécificité des débats contemporains sur la parité réside toutefois dans la réussite du proces-sus constitutionnel et dans la construction d’une image de la société vue avant tout comme structurée par la différence des sexes. Les arguments des parlemen-taires favorables à la parité témoignent ainsi d’un dévoiement des principes cons-titutifs de la République française, au nom de la pratique et des bénéfices politi-ques de la mise en avant d’une « représentation figuration » de la société compo-sée à égalité d’hommes et de femmes.
La construction de la preuve dans un interrogatoire de police
Authors: Komter Martha L.
Published: November 2019

Le travail mené par l’interrogateur de police doit déboucher sur la rédaction d’un procès-verbal qui reste fidèle à la version des événements proposée par le suspect tout en satisfaisant les exigences des futurs utilisateurs de ce document. L’analyse des méthodes utilisées par un interrogateur de police permet d’éclairer le caractère prati-que et la complexité morale de ce travail, et de considérer sous un jour nouveau les critiques formulées à l’encontre de l’interrogatoire de police . Celles-ci sous-estiment en effet la nature contradictoire du travail de l’interrogateur et l’ubiquité des méca-nismes conversationnels permettant de résoudre ces contradictions. Sur ce terrain, les approches ethnométhodologique et conversationnaliste peuvent apporter une contribution significative à la recherche socio-juridique.
Les savoirs en action. La répartition géographique des auditeurs de justice à l'intérieur du dispositif de formation professionnelle
Authors: Zappulli Luisa
Published: November 2019

En Italie, les candidats à la magistrature doivent suivre un stage de dix-huit mois pendant lequel ils se familiarisent avec leur institution et leur rôle. Dans une perspective ethnométhodologique, cet article cherche à décrire les procédures in-terprétatives communément utilisées par les candidats durant cette période de formation en sorte de produire une identité professionnelle. La formation profes-sionnelle n’est donc pas un phénomène allant de soi, mais il s’agit d’un moment particulier de la construction de l’identité du juge. S’appuyant sur des données ethnographiques recueillies auprès du tribunal de Lecce, en Italie, l’article pro-pose une description des moyens mis en œuvre par les membres pour reconnaître, classer et identifier les futurs magistrats et la géographie de l’Italie.
L'Europe devrait-elle s'inquiéter d'un « légalisme contradictoire à l'américaine » ?
Authors: Kagan Robert A.
Published: November 2019

L’Europe est-elle sur le point d’adopter une nouvelle forme de justice influencée par le style américain de la procédure contentieuse ? Les circonstances qui ont déterminé le phénomène de l’adversarial legalism aux États-Unis, l’utilisation du contentieux judiciaire à des fins de luttes politiques et sociales, semblent se re-trouver en Europe. Cependant, l’auteur estime que ce style américain demeure trop différent de la culture juridique européenne pour qu’il s’y développe aussi facilement. De façon plus fondamentale, cet article analyse dans quelle mesure les cultures juridiques nationales préservent leur autonomie face aux changements qui affectent les systèmes économiques et politiques.
La Critical Race Theory ou le droit étatique comme outil utile, mais imparfait, de changement social
Authors: Gaudreault-DesBiens Jean-François
Published: November 2019

De tous les mouvements de critique juridique nés récemment aux États-Unis, la Critical Race Theory est sans conteste l’un des plus paradoxaux, puisque ses te-nants veulent en même temps extirper le racisme du droit étatique et se servir de celui-ci pour combattre le racisme dans la société. Cet article propose une analyse critique du contexte sociojuridique dans lequel la Critical Race Theory a émergé, des principaux courants qui animent ce mouvement, ainsi que du rapport que ses tenants entretiennent avec le droit.
Tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : évolution sociologique et effets sur la jurisprudence
Authors: Colera Christophe
Published: November 2019

Destiné à faire face à l’explosion du contentieux, le recrutement massif de nouveaux magistrats dans les tribunaux administratifs français par la voie de concours complémentaires, au cours des dix dernières années, a abouti à une diversification des formes de capital culturel et symbolique à l’œuvre dans le champ de la justice administrative nationale. Le présent article fournit une analyse de la distribution du capital au sein des juridictions administratives de première instance et d’appel (à l’exclusion du Conseil d’État) et s’efforce, sous réserve d’études plus approfondies par juridic¬tion, de définir comment cette évolution sociologique peut influencer le contenu même des décisions de justice.
Le comité d'entreprise européen devant la justice : mobilisation du droit et travail juridique communautaire
Authors: Didry Claude
Published: November 2019

Le contrôle de la concurrence exercé par la Commission européenne tend à mettre à l'écart les instances représentatives du personnel définies au niveau national. Depuis 1994, le comité d'entreprise européen crée une situation nouvelle. Il représente un outil nouveau pour attaquer en justice les directions d’entreprises qui tentent de tenir cette instance représen¬tative à l'écart de toute consultation. La mobilisation du comité de groupe européen de Renault contre la fermeture de l'usine de Vilvorde montre comment le recours à la justice a relayé et entretenu une lutte sociale de plusieurs mois en 1997. Elle a également suscité une relance du travail juridique européen autour des questions d'information et de consultation des travailleurs.
Ross, Kelsen et la validité
Authors: Troper Michel
Published: November 2019

Alf Ross a vigoureusement critiqué la conception de la validité de Hans Kelsen. Il s’agirait d’une qualité de ce qui est obligatoire non seulement juridiquement, mais aussi moralement. Kelsen ne serait donc pas, aux termes de cette analyse, un véritable positiviste, mais simplement un quasi-positiviste. On tente de montrer que cette critique est injuste : si Kelsen assimile bien validité et caractère obligatoire, l’obligation dont il s’agit n’est pas absolue, mais relative à une norme supérieure. Il existe donc une obligation juridique d’obéir à telle norme particulière, mais aucune obligation d’obéir au droit pris globalement. La critique de Ross a néanmoins le mérite d’attirer l’attention sur la difficulté de définir l’objet d’une science empirique du droit.
Quelques héritages de la Justice coloniale en Afrique noire
Authors: John-Nambo Joseph
Published: November 2019

La colonisation qui a si profondément bouleversé les structures sociales en Afrique noire francophone ne pouvait épargner les institutions judi¬ciaires. C’est dans une logique emprunte d’ambiguïté – respecter les insti¬tutions traditionnelles au nom de l’ordre public et inscrire autoritaire¬ment les populations autochtones dans un ordre juridique importé – que le pouvoir colonial avait progressivement institué une justice dite indi¬gène ménageant les intérêts supérieurs coloniaux. D’origine étrangère, cette justice coloniale était autoritaire, imposée, hiérarchisée, centralisée et inégalitaire. Mais comment se défaire de ce qui, au fil de l’histoire, est devenu l’héritage commun des Africains ? La bonne lisibilité de la justice en Afrique, donc son efficacité, passe avant tout par une rupture avec la logique institutionnelle coloniale.
Les droits de l'homme face à la complexité : une approche anthropologique et dynamique
Authors: Eberhard Christoph
Published: November 2019

L’article invite à une odyssée prospective dans la problématique des droits de l’homme. Il se situe à un niveau théorique et a pour vocation d'ouvrir de nouveaux espaces de pensée pour aborder la problématique des droits de l'homme dans des contextes d'interculturalité croissante où il faut relever les défis du pluralisme, du pragmatisme et de la complexité. Pour ce faire, il s’appuie sur les approches d’une anthropologie dyna¬mique du Droit telle que reflétée dans le modèle du jeu des lois d’Étienne Le Roy. Pour rendre plus concrets les développements, ceux-ci sont illustrés à travers des exemples touchant à la problématique des droits des femmes en Inde. Au terme de l’article, l’auteur propose quelques règles du jeu pouvant baliser les approches des droits de l’homme dans les contextes contemporains.
Marché du travail et lutte contre la discrimination : une approche pluridisciplinaire
Authors: Boumahdi Rachid , Lattes Jean-Michel , Plassard Jean-Michel
Published: November 2019

La discrimination est un phénomène qui peut concerner le marché des produits ou celui des facteurs de production. Mais les conséquences les plus sensibles du phénomène sont sans aucun doute situées sur le marché des facteurs de production et spécialement sur le marché du travail. L’article confronte les approches juridiques et économiques dans une perspective très générale, au sens où il ne tente pas de décliner les diverses sortes de discriminations constatées sur le marché du travail. Il s’attache à montrer les limites et les difficultés rencontrées par les deux approches à l’occasion de la définition et de la mesure du phénomène. Il souligne aussi à la fois leurs spécificités et leurs complémentarités en matière de politiques pour lutter contre la discrimination.
La question de l'État européen, le juriste et la ruse de la construction communautaire
Authors: Van Gehuchten Pierre-Paul
Published: November 2019

La question de l’État européen, au sens où elle est posée par Jean-Marc Ferry, évoque pour le juriste celle d’une « constitution » pour l’Europe. Ces deux ques-tions ne sont toutefois pas identiques, ne serait-ce que parce qu’elles relèvent de disciplines différentes. Quatre fils tissent la réflexion suggérée par l’auteur. D’une part, la distinction classique entre constitution matérielle et constitution formelle est revisitée. D’autre part, le développement de la Communauté de droit est repla-cé dans le contexte élargi des continuités et discontinuités qui ont partout caracté-risé les processus de transformation des États de droit en États sociaux.
Consciences du temps et consciences du droit chez des salariés à 35 heures
Authors: Pélisse Jérôme
Published: November 2019

Cet article se propose d’analyser comment des salariés ont vécu la réduction lé-gale du temps de travail à 35 heures, comment ils conçoivent et mobilisent au quotidien les règles nouvelles et propres à chaque entreprise. Cette exploration empirique s’appuie sur une approche théorique développée récemment aux États-Unis autour du concept de legal consciousness présenté et mis à l’épreuve dans cet article. À partir de l’étude du vocabulaire utilisé par des salariés de plusieurs entreprises, des formes de rapport au temps mais aussi de « consciences du droit » sont analysées. Ces rapports au droit se comprennent néanmoins à partir des ressources, contraintes et rapports de pouvoir propres aux individus et aux collectifs de travail dans lesquels ils s’insèrent.
La gouvernance et l'action publique : le succès d'une forme simmélienne
Authors: Simoulin Vincent
Published: November 2019

Cet article analyse les raisons du succès que la gouvernance a connu dans le do-maine de l'action publique, aussi bien auprès des chercheurs que des élus et fonc-tionnaires. Après avoir retracé les utilisations du concept dans ce champ, il mon-tre que le succès tient pour les praticiens à ce qu'il éclaire les pratiques contempo-raines qui visent à une coordination hors de la hiérarchie mais aussi à ce qu'il jette un voile sur les asymétries de participation et de pouvoir. Il vient pour les univer-sitaires de ce qu'il se décline et est susceptible de fournir un cadre d'ensemble à une typologie des formes organisationnelles de l'action publique.
La gouvernance : débats autour d'un concept polysémique
Authors: Baron Catherine
Published: November 2019

Le terme de gouvernance vise la prise en compte des interactions entre les dyna-miques transnationales, les logiques nationales et les initiatives locales, tout en considérant la porosité croissante des frontières entre les sphères du public et du privé. La polysémie du terme soulève des débats. Si, selon certains, cette notion est apolitique, d’autres montrent comment elle permet de réintroduire le pouvoir et le politique dans l’analyse économique. Par ailleurs, elle pose en des termes nouveaux la problématique des liens entre État et Marché, tout en tenant compte de cet acteur que constitue la Société civile. Enfin, le débat se focalise sur l’intégration de l’espace dans l’analyse afin de mieux comprendre les imbrications entre le local et le global.
Cause lawyering et justice collective : l'exemple de l'amparo colectivo en Argentine
Authors: Meili Stephen
Published: November 2019

Cet article se propose d’étudier l’amparo colectivo, disposition qui découle d’une loi adoptée en Argentine au début des années 1990 et qui a permis à des groupes de citoyens d’engager des poursuites contre l’État ou des entreprises privées sur une base collective. Cet article essaie de présenter l’histoire, la structure mais aussi les limites de l’amparo colectivo, à travers un certain nombre de procédures judiciaires dans lesquelles il a été utilisé. D’un point de vue plus général, ce qui est souligné ici c’est le rôle important des cause la-wyers argentins dans la création, l’usage et l’interprétation de cette nouvelle disposition qui les a confrontés directement à la question de l’État de droit dans le contexte d’une société post-autoritaire.
Pierre Bourdieu, juris lector : anti-juridisme et science du droit
Authors: Caillosse Jacques
Published: November 2019

L’œuvre de Pierre Bourdieu se prête-t-elle à une lecture juridique ? Quel usage le juriste peut-il faire d’une sociologie qui affiche son anti-juridisme ? À ces questions, une réponse en deux temps est envisageable. Il faut reconnaître tout d’abord que la sociologie du champ juridique que développe Pierre Bour-dieu peut fort bien servir l’analyse critique des formes de la pensée juridique dominante. Mais force est ensuite de constater que la conception du droit qui sous-tend la démarche du sociologue n’est pas incontestable. Il appartient au juriste d’en faire la critique juridique, car le droit n’est sûrement pas réducti-ble aux représentations qu’en donne l’auteur.
La revanche d'Emmanuel Lévy ? L'introduction du principe de protection de la confiance légitime en droit public français
Authors: Melleray Fabrice
Published: November 2019

La récente introduction en droit public français du principe de protection de la confiance légitime issu du droit communautaire ne constitue pas pour Emma-nuel Lévy, ou plutôt pour ses analyses, une revanche posthume. En effet, au-delà de la similitude des mots utilisés, les choses qu’ils désignent sont bien dif-férentes. Pour le démontrer, cet article précise d’abord par quelles voies ce principe de protection de la confiance légitime s’est introduit en droit public français, avant d’indiquer les fondements, aussi bien juridiques qu’axiologiques, du principe. Il sera alors aisé de constater qu’une nette oppo-sition existe entre l’analyse d’Emmanuel Lévy et le droit contemporain.
La vision d'Emmanuel Lévy : responsabilité, confiance et croyances collectives
Authors: Karsenti Bruno
Published: November 2019

L’œuvre d’Emmanuel Lévy procède d’une certaine vision du droit que cette étude s’efforce de qualifier à partir de l’examen du problème de la responsabi-lité civile. Le « socialisme juridique », dont on a fait de Lévy l’un des princi-paux représentants, se révèle alors non pas tant comme l’application au droit de principes politiques qui lui seraient extérieurs, que comme une reconfigu-ration du concept même de droit, pris comme vecteur de transformation des rapports sociaux. À cet égard, on doit insister sur l’influence de la sociologie durkheimienne, mais aussi sur l’infléchissement qui lui est ici imposé. L’idée de responsabilité et son évolution dans le droit moderne permettent précisé-ment de mettre à l’épreuve l’apport indissolublement social et juridique de la vision socialiste prise en ce sens.
Mercosur/ALCA : quel processus d'intégration possible ?
Authors: Araujo Guimarães Nadya , Magalhães Marques Frederico M.
Published: November 2019

Sur la base d’une étude historique et contemporaine menée sur les contrats internationaux dans le cadre du droit international privé des « Amériques », les auteurs brossent un tableau des conséquences du traité de l’ALCA sur les obligations internationales. Ils se livrent à un examen des antécédents et de la situation concernant l’uniformisation du droit international privé des Améri-ques, comme résultat de cet accord international. Procédant à une comparai-son avec les divers traités signés par les pays de l’Amérique du Sud dans le ca-dre de l’ALCA et du Mercosur, ils en tirent des conclusions sur le présent et le futur de l’intégration, dans ce champ, des pays du continent latino-américain.
Quand l'expertise scientifique construit la précaution : le cas des maladies à prions
Authors: Barbier Marc , Granjou Céline
Published: November 2019

L’objet de cet article est d’éclairer la complexité et la dynamique des relations entre action publique, expertise et recherche, en s’appuyant sur l’analyse des activités d’expertise dans le domaine particulier des ESST et des prions. Le travail de recherche s’est adossé à une lecture diachronique de l’expertise dans ce domaine pour suivre la structuration conjointe d’une politique de recherche et d’une politique sanitaire. Nous nous attachons à montrer comment la mobi-lisation des chercheurs dans un comité d’experts ad hoc sous-tend la structu-ration d’une politique inédite de précaution, et comment l’expérience de ce dispositif par les experts eux-mêmes vaut d’être considérée dans les débats qui animent la sociologie des risques aujourd’hui.
Quand connaître, c'est reconnaître ? Le rôle de l'expertise familiale dans la production d'un sens commun du parent (homosexuel)
Authors: Boisson Marine , Verjus Anne
Published: November 2019

À l'occasion du débat sur le PaCS, en 1998, l'« expertise familiale » fut nota-blement prise à partie pour avoir soustrait le débat à la délibération publique, pour avoir été à la fois instrumentalisée et confortée dans un magistère savant par le pouvoir politique, et enfin pour avoir agi comme une force politique conservatrice. Or, l'observation des catégories mises en œuvre depuis 1998 montre que la controverse entre militants associatifs, chercheurs et « ex-perts », en créant les conditions d'une redéfinition des enjeux liés à la condi-tion homosexuelle et d'une publicisation de la question du mariage, a au contraire apporté une contribution majeure à la reconnaissance de la parenta-lité des couples de même sexe.
L’ambivalence sociologique du témoignage expert : conflit discursif dans la constitution de l’identité juridique
Authors: Matoesian Gregory , Dupret Baudouin
Published: November 2019

Partant de la théorie des gammes de rôles de Merton comme arrière-plan à l’examen d’un conflit discursif entre la partie publique représentant l’accusation et un témoin expert dans un procès criminel, cet article montre comment les participants à l’interaction manifestent une orientation vers des normes et contre-normes ambivalentes dans le détail situé de pratiques interactionnelles. On voit les participants s’efforcer d’articuler les perturbations qui surviennent dans la gamme des rôles. On observe aussi un conflit dans l’ordre discursif se superposer à l’ordre des représentations. J’examine comment le procureur attaque l’expert en travaillant des conflits de représentation et comment les participants négocient et contestent leurs identités juridiques jusque dans les détails les plus particuliers de l’interaction.
La citoyenneté sociale et les « nouveaux risques sociaux » au Canada : où sont passées les voix des femmes ?
Authors: Jenson Jane
Published: November 2019

Résumé Les dimensions sociales des régimes de citoyenneté sont actuellement en cours de redéfinition. Les communautés de politiques publiques préconisent un passage de dépenses de protection sociale dites passives à des politiques conçues comme favorisant une « société active » et une « citoyenneté active ». Ces transformations ne se résument pas à un triomphe du néolibéralisme et relèvent de logiques plus complexes. Plusieurs pays reviennent aujourd’hui sur les restrictions budgétaires et les contraintes du néolibéralisme pour adopter une « perspective d’investissement social » visant à contrer les « nouveaux risques sociaux ». Cet article analyse les conséquences de ces changements pour le régime de citoyenneté et les rapports de genre au Canada.
Le licenciement des salariés protégés : processus et enjeux
Authors: Maggi-Germain Nicole
Published: November 2019

Résumé La représentation des travailleurs constitue un principe structurant le droit du travail, et plus précisément les relations collectives de travail. Il en résulte une protection spécifique des représentants du personnel. Or, depuis le début des années 1990, les statistiques traitées par le ministère du Travail font état d’une augmentation du nombre de demandes de licenciements des salariés dits « protégés », ainsi que d’une diminution de leurs recours contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement. Cet article, tiré d’une étude réalisée à partir d’une enquête qualitative, se propose d’analyser et de comprendre la part du droit dans le processus qui aboutit à la décision de licenciement du salarié dit « protégé ».
Le logiciel, sujet et objet de la norme
Authors: Morand Bernard
Published: November 2019

Résumé L’informatisation est concernée de deux manières par le développement de la norme dans les organisations : d’une part, la mise au point des logiciels se fait à l’aide de techniques de plus en plus industrialisées et par le recours à des langages standardisés ; d’autre part, l’utilisation des programmes informatiques conduit à uniformiser et réglementer les informations sources et résultats de ces programmes. L’article propose une analyse de ces deux phénomènes dans le but de les distinguer. Il montre qu’une théorie sémiotique de la représentation permet de comprendre les notations standardisées comme des instruments de simplification de notre relation aux objets informationnels existants tout en permettant une vision partagée et normée du futur système d’information à construire.
Représentations de l'entreprise dans les systèmes d'information statistique et décision dans les collectivités territoriales
Authors: Salles Maryse , Colletis Gabriel
Published: November 2019

Résumé Cet article est centré sur les représentations de l’entreprise véhiculées par les systèmes d’information statistiques, et leur influence sur la prise de décision publique. Une première partie propose un classement des institutions qui produisent des informations sur les entreprises selon qu’elles interviennent plutôt au niveau des représentations, des modèles, ou des normes. Dans une seconde partie, une réflexion est menée sur les transformations progressives du système d’information sur les entreprises à travers différentes phases temporelles. La dernière partie est consacrée à la conception des dispositifs d’aides dans les collectivités territoriales, et souligne le poids des nomenclatures existantes dans ce processus, montrant leur inadéquation partielle.
Ce que la responsabilité sociale des entreprises fait au droit : l'exemple de la grande distribution
Authors: Lachèze Aurélie
Published: November 2019

Résumé La responsabilité sociale des entreprises (RSE) se caractérise par son caractère volontariste et désigne le fait que les entreprises traitent au cours de leurs activités de questions sociales ou environnementales s’inscrivant au-delà du cadre qui leur est imposé par la loi. La définition même de ce mouvement établit de fait un lien entre droit et RSE, celle-ci venant questionner celui-là de diverses manières. Cet article se propose d’aller au-delà des questions que pose la RSE notamment en termes de production du droit en observant l’élaboration des projets de RSE d’un grand distributeur. Il s’agit d’observer comment s’y nouent les liens entre droit et RSE. Autrement dit, cet article souligne les usages du droit dans le cas des politiques de RSE d’un grand distributeur français.
La disparition des bœufs du Père Verdon. Travail administratif ordinaire et statut de la qualification
Authors: Weller Jean-Marc
Published: November 2019

Résumé Ce papier porte sur le travail des personnels de l’État en charge d’attribuer les aides économiques aux agriculteurs. Le suivi minutieux du fait divers qui est proposé – la disparition de deux bovins d’un exploitant – permet d’accéder aux discussions proprement juridiques que soulève cette affaire et aux difficultés rencontrées par les personnels. Ce faisant, il s’efforce de mieux comprendre la nature et la place des activités des agents. Car s’il s’agit ici de considérer avant tout le droit comme un travail, un processus long et patient assurant le passage des textes aux décisions, l’enjeu de l’article est aussi de montrer que ce travail demeure partiellement effacé autant par l’organisation que par les approches sociologiques classiques qui en proposent généralement l’analyse.
Derrière le voile
Authors: Klaus Enrique , Dupret Baudouin , Ferrié Jean-Noël
Published: November 2019

Résumé L’article rend compte d’un scandale qui a éclaté en Égypte sur la question du port du voile et montre comment cette affaire constitue un « réseau dialogique » liant de multiples instances, dont la presse et le Parlement. Nous expliquons d’abord ce que sont les réseaux dialogiques, puis nous cherchons à reconstituer le réseau de l’« affaire du voile », montrant à la fois son inscription dans un contexte public large et son unité spécifique. Nous rendons alors visible la manière dont le réseau dialogique s’étend et s’articule avec une séance parlementaire. Enfin, nous nous attachons à décrire, dans le détail de son déploiement, la manière dont un scandale initié dans la presse trouve un écho dans l’hémicycle du Parlement.
Les effets politiques de la lutte anticorruption en Pologne
Authors: Heurtaux Jérôme
Published: November 2019

Résumé Fondé sur une étude des politiques anticorruption en Pologne postcommuniste, l’article propose d’analyser les effets de cette lutte, non sur les pratiques incriminées mais sur le champ politique. Pour cela, il en analyse d’abord la genèse et les formes principales et montre comment un ensemble éclaté de pratiques et discours disparates a laissé place à un domaine d’action unifié. Il étudie ensuite quelques usages politiques de la lutte anticorruption afin de comprendre comment celle-ci est progressivement devenue une ressource pour les acteurs politiques. Ces préalables permettent de comprendre comment cette ressource est simultanément devenue une contrainte dans la compétition politique, au point de transformer les règles du jeu politique, de redéfinir les contours de la légitimité politique et de donner lieu à une intensification de la codification des activités politiques. Compétition politique – Corruption – Juridicisation – Légitimité – Politique anticorruption – Pologne.
La lutte contre la corruption au Maroc : vers une pluralisation des modes de gouvernement ?
Authors: Hibou Béatrice , Tozy Mohamed
Published: November 2019

Résumé La multiplication des dispositifs de lutte contre la corruption au Maroc ne peut être analysée à travers le prisme de la pression extérieure et du mimétisme, tant ce processus est riche de conflits sur l’opportunité de ces mécanismes, de tensions autour de leurs contours et de leur contenu, de stratégies d’appropriation et de contournement dans leur mise en œuvre. Cet article observe donc l’insertion de cette stratégie de lutte contre la corruption dans les changements de la vie politique et sociale et cherche à comprendre quelles sont les bases sociales qui permettent aux divers mécanismes et dispositifs de lutte contre la corruption de se déployer. Il montre que les conceptions du pouvoir et de la richesse, du licite et de l’illicite, du moral et de l’immoral se transforment et suggère l’élargissement en cours des répertoires d’action, de compréhension et d’interprétation qui s’offrent aux Marocains. Corruption – Légitimité – Lutte anticorruption – Maroc – Modes de gouvernement – Moralisation de la vie publique – Transparence.
Entre famille et nation : la filiation naturalisée
Authors: Fassin Éric
Published: November 2019

Résumé En France, le débat sur les unions de même sexe s’est moins concentré sur le mariage, comme aux États-Unis, que sur la filiation – à la fois naturalisée et sacralisée. Pour définir la filiation, la biologie prend le relais du mariage. On peut certes le comprendre en réaction contre les nouvelles revendications de « mariage gai », mais aussi dans le contexte des débats sur la nationalité française, sur fond de politiques anti-immigration : en effet, la filiation appartient à la fois au droit de la famille et à celui de la nationalité, intersection cruciale pour les mariages binationaux. Au-delà, la différence légale entre les familles françaises et étrangères est de plus en plus définie dans les termes biologiques d’un « ADN français », contribuant à une racialisation de la nation. Famille – Filiation – Immigration – Nation – Racialisation.
Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles en matière de biodiversité : un kaléidoscope juridique
Authors: Filoche Geoffroy
Published: November 2019

Résumé La Convention sur la diversité biologique appelle à respecter et à préserver les « connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ». Elle encourage également le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation. Au-delà d’une description des outils juridiques existants ou en gestation dans les innombrables forums, l’objectif de cet article est, dans une démarche interdisciplinaire, de sonder la complexité des enjeux, de comprendre comment s’établissent et s’articulent les droits et obligations des différents acteurs, et de voir quelle peut être la complémentarité des approches relevant de la propriété intellectuelle et de la gestion in situ des ressources naturelles. Biodiversité – Gestion durable – Partage des bénéfices – Propriété intellectuelle – Savoirs traditionnels.