bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALYSIS EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS SHOPPING INFRASTRUCTURE MSMEs THROUGH IMPLEMENTATION OF REGULATIONS PRESIDENT NUMBER 12 YEAR 2021 : STUDY CASE FUND MEMBER POKIR DPRD CITY TIDORE NORTH MALUKU
Authors: Runtunuwu Prince Charles Heston , Rajasekera Jay
Published: March 2024

The aims of this s study to analyze Development MSME infrastructure through Implementation Regulation President Number 12 of 2021. This Approach Study, is Descriptive Qualitative: Data source: Secretary of Tidore City Islands area, Head of ULP Tidore Islands, Chief Field Cooperative Department of Industry, Trade and Cooperatives . Planning for MSME development in Tidore City Island is not yet appropriate and not unidirectional   with Regulation President Number 12 Year 2021. For that, Tidore City Government Island needs To do socialization related with development suitable MSME infrastructure with Regulations President number 12 of 2021 so that need existence planned coordination Among Tidore City government and related stakeholders so that so that planning MSME development can be done with get support budget.
ANALISIS STRATEGI POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI
Authors: Maku Sumanti , Akili Rustam Hs. , Kadir Yusrianto
Published: March 2024

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara adalah sebuah keniscayaan yang dibutuhkan Indonesia sebagai sebuah negara besar.  Lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tenang IKN merupakan sebuah  politik hukum terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Secara visioner Ibu Kota Negara ini diharapkan menjadi kota dunia yang modern, maju dan startegis. Oleh karena itu kajian geopolitik dan geostrategi menjadi persfektif penting dalam analisis penelitian ini. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah bagaimanakah strategi politik hukum lahirnya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan bagaimanakah aspek geopolitik dan geostrategi pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis analisis data kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statuta approach) karena akan menelaah Undang-Undang atau regulasi yang terkait dengan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan tahapan Collection, Reduction, Display data, dan Conclusion Drawing. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kajian politik Hukum yang melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada prinsipnya memiliki keserasian dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Aspek geopolitik dan geostrategi menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut telah melalui kajian dan analisis yang komprehensif, mendalam dan visioner.
AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010
Authors: Lukmawati Endah , Syamsuddin Syamsuddin , Baehaqi Baehaqi
Published: March 2024

Marriage Inheritance Rights is something sacred for someone, but sometimes on the way many people have married want to remarry and of course this marriage is a marriage that is not registered or under marriage the hand that is harmed is the woman's side. According to marriage law no. 1 of 1974, Children born outside marriage only have civil relations with their mother and mother's family only. However, with the case of Machica Mohtar in 2010, a judicial review of Law No. 1 of 1974 is necessary so that children resulting from marriage under a marriage can claim their rights or receive protection and inheritance rights from their biological father. The formulation of the problem in this study is the Consequences of Siri Marriage Law on Child Inheritance Rights Based on Court Decree No. 46/PUU-VIII/2010In this study, normative legal research was chosen as the type of research. Normative research is a type of research that uses information from library research books. The result of this research is the issuance of MK Decision No. 46/PUUVII/2010, the background is the existence of legal uncertainty related to  Article 2 paragraph 2 and 43 paragraph 1 of the Marriage Law, related to legal marriage and children born out of wedlock only have civil relations with the mother and her family, namely: 1. Open to become the heir of the father of siri marriage, 2. Has the right to receive a distribution of inheritance from the inheritance of his parents who are siri. 3. Has the right to inherit from his father.
REORGANIZATION OF THE TAX COURT WITHIN THE STATE ADMINISTRATIVE COURT POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO 26/PUU-XXI/2023
Authors: Negara Dharma Setiawan , Husban Husban , Putra Nainggolan Samuel Dharma , Lufsiana Lufsiana
Published: March 2024

Pursuant to Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) it is stated that judicial power is exercised by a Supreme Court and judicial bodies under it within the realm of general courts, religious courts, military courts, state administrative courts and by a Constitutional Court. Based on Article 1 number 8 of Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power (UU 48/2009) there is a special court that has the authority to examine and hear and decide on certain cases which can only be formed within one of the judicial bodies under the Supreme Court. regulated in laws and regulations. The limitation of judicial institutions as stipulated in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not allow for judicial institutions that are not within the scope of the Supreme Court and/or the Constitutional Court. However, there is a judicial institution, namely the Tax Court as stipulated in Article 2 of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court (UU 14/2002), which is a judicial body that exercises judicial power for taxpayers seeking justice in tax disputes. Regarding the Tax Court, the guidance is carried out by the Supreme Court and the Ministry of Finance. This makes the tax court not completely independent as a judicial institution in general that carries out a judicial function (there is still interference from the executive branch, namely the ministry of finance), plus that the Supreme Court, in order to be able to fully supervise the tax court both technically and administratively, the tax court should be under the judicial institutions under the Supreme Court. This research is a normative juridical research using statutory and conceptual approaches with the aim of finding an ideal arrangement regarding the institutional structure of the tax court in Indonesia
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN SETELAH DIKABULKANNYA PUTUSAN MK NO. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk)
Authors: Pakpahan Elvira Fitriyani , Isnainul O.K. , Musliansyah Irfan
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui ketentuan hukum terkait perjanjian pekawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK. No. 69/PUU-XIII/2015, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perjanjian kawin pasca perkawinan, serta analisis hukum terhadap diperbolehkannya perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yang telah diubah oleh Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang perjanjian perkawinan di Indonesia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, larangan perjanjian kawin pasca perkawinan dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 telah dinyatakan tidak berlaku. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara perjanjian kawin pasca perkawinan. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperbolehkan perjanjian kawin pasca perkawinan di Indonesia dengan memberikan pemaknaan terhadap Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, diperbolehkannya perjanjian kawin pasca perkawinan sudah sesuai dengan putusan konstitusional tersebut. Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus diikuti oleh semua lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk. Adapun saran penelitian ini adalah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi. Diharapkan kepada hakim dalam menerima permohonan penetapan perjanjian perkawinan agar dapat memasukan point-point penting dalam pemaknaan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan frasa diberlakukannya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung
TINJAUAN YURIDIS PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN ATAS AKAD PEMBIAYAAN/KREDIT DIBAWAH TANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Singkil)
Authors: Heriyanti Heriyanti , Isnainul O.K. , Julianda Riski
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui ketentuan hukum pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit pada perbankan syariah, pelaksanaan dalam pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan syariah, serta akibat hukum terhadap pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis (yuridis empiris), yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa ketentuan hukum pengikatan hak tanggungan pada perbankan syariah merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam perbankan syariah, umumnya pelaksanaan pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan syariah memiliki beberapa akibat hukum yang penting diantaranya adanya pengikatan hak tanggungan yang dibuat melalui dokumen hukum yang sah, pihak bank syariah memiliki keabsahan dan kepastian hukum terhadap jaminan yang diikatkan. Pengikatan hak tanggungan memberikan prioritas klaim terhadap objek jaminan dalam hal terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari pihak pemohon pembiayaan. Jika terjadi sengketa terkait pengikatan hak tanggungan, pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum yang berlaku. Hendaknya pemerintah dalam membuat perundang-undangan dengan lebih menyerasikan antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dengan fasilitas yang mendukung agar dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah tidak memberatkan masyarakat. Sebaiknya Bank Syariah membuat akad pembiayaan yang didasarkan pada akta autentik untuk mengantisipasi risiko apabila ada perselisihan dikemudian hari.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022
Authors: Laela Sofa
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam menyelesaikan masalah dengan debitor dan mengetahui bagaimana perjanjian kredit dapat melindungi kreditor dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peran OJK adalah sebagai pihak yang memberikan saran dan arahan untuk penyelesaian melalui LAPS. Perlindungan bagi kreditor terletak pada perjanjian kredit yang disertai dengan perikatan jaminan yang harus dibuat oleh kreditor sesuai UU yang berlaku agar kreditor dapat melakukan hak preferencenya atas jaminan yang dijadikan agunan. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian kredit, Bank sebagai Kreditor selain memperhatikan ketentuan yang ada pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022, juga harus memasukkan klausula yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata serta menerapkan prinsip 5C sebagai penilaian awal calon debitor
PERJANJIAN SEBAGAI PERWUJUDAN LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING
Authors: Utama Erry Praditya , Bangun Cendera Rizky Anugrah
Published: March 2024

Agreements are a legal instrument that functions as an instrument of social control (Law as a Tool of Social Engineering), especially regarding community economic activities. The principle of the agreement is freedom of contract and once the agreement is agreed upon, it has the force of law for the parties who agree to it (Pacta Sunt Servanda). This is where the function of the Agreement is to ensure that the promising parties do not violate their promises. Agreements can be made verbally or in writing, but for legal certainty, ideally they should be made in writing. An ideal agreement is made with reference to legal objectives, namely justice, benefit and legal certainty. If the agreement is carried out in accordance with the law in every economic transaction in society, the function of the agreement as Law as a Tool of Social Engineering will be realized. However, unfortunately there are obstacles to effective implementation, one of which is public awareness regarding agreement procedures. Proper communication is a supporting factor for the effective implementation of contract law. So it is very important for the role of government and professionals to increase the public's understanding and positive perception, especially regarding agreement procedures and in general regarding the law.
Perjanjian adalah salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial (Law as a Tool of Social Engineering) khususnya terkait aktifitas ekonomi masyarakat. Asas perjanjian adalah kebebasan berkontrak dan setelah perjanjian disepakati maka kekuatannya layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya (Pacta Sunt Servanda). Di sinilah fungsi Perjanjian untuk memastikan para pihak yang berjanji untuk tidak melanggar janjinya. Perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis, namun untuk kepastian hukum, idealnya dibuat tertulis. Perjanjian yang ideal, dibuat dengan mengacu pada Tujuan Hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Apabila perjanjian dijalankan dengan sesuai Hukum pada setiap transaksi ekonomi masyarakat maka terwujudlah fungsi perjanjian sebagai Law as a Tool of Social Engineering. Namun sayangnya ada saja hambatan untuk implementasi yang efektif, salah satunya adalah awareness dari masyarakat terkait prosedur perjanjian. Komunikasi yang tepat menjadi faktor pendukung implementasi hukum perjanjian yang efektif. Sehingga penting sekali peran dari pemerintah dan professional untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi positif masyrakat khususnya terhadap prosedur perjanjian dan secara umum terhadap hukum
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP BEREDARNYA OBAT SIRUP YANG BERESIKO MENYEBABKAN GAGAL GINJAL PADA ANAK USIA DINI
Authors: Emi La Ode , Harmawan Sapto
Published: March 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya temuan BPOM mengungkapkan bahwa obat sirup yang beredar di pasaran mengandung zat berbahaya etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG), dengan munculnya isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi apotek atau toko obat yang menjual obat sirup. Tugas pokok BPOM adalah mengawasi setiap produk yang ada di pasaran, terutama untuk produk yang dikonsumsi oleh badan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu kiranya penulis perlu menganalisis lebih jauh mengenai tanggung jawab BPOM terhadap peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya dan Bagaimana peran BPOM dalam mengatasi peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI LUAR TERITORIAL OLEH BAWASLU – RI PERSPEKTIF IUS CONSTITUTUM
Authors: Intan Purnamasari Andi , Supriyadi Supriyadi , Sulbadana Sulbadana
Published: March 2024

Pemilihan Umum Republik Indonesia, bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, namun juga dilaksakan diluar negeri. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1801/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 menunjukan information bahwa DPT Luar Negeri tersebar di 130 perwakilan Indonesia di luar negeri baik kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat, hingga kantor dagang dan ekonomi, sebanyak 2.058.191 Jiwa. Metode pemungutan suara di Luar negeri berbeda dengan pemungutan suara di dalam negeri. Kasus yang terjadi tahun 2019 di Malaysia yakni adanya surat suara tercoblos di ruko-ruko yang bukan yuridiksi negara Indonesia sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum memungkinkan dapat terjadi lagi di tahun 2024 sebab tidak adanya perubahan peraturan signifikan tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia di Luar negeri untuk Pemilu 2024. Pada kasus stersebut, Pihak penyelenggara baik Bawaslu-RI maupun KPU-RI sulit menentukan surat suara yang tercoblos adalah surat suara asli atau bukan, karena untuk menentukan keaslian surat suara merupakan kewenangan Ketua Bawaslu dan Ketua KPU yang mana harus melihat langsung dan menyesuaikan kode rahasia yang tertera dalam surat suara. Kasus rusaknya surat suara di Malaysia tahun 2019 mengakibatkan Bawaslu-RI mengeluarkan rekomendasi untuk tidak menghitung surat suara diwilayah rusaknya surat suara, padahal polisi Malaysia belum menyerahkan surat suara yang rusak dan pihak penyelenggara belum mengetahui bahwa surat suara tersebut Asli atau tidak. Keterbatasan waktu dan daya jangkau akibat adanya batasan yuridiksi tentu memerlukan perubahan konsep terhadap penyerahan alat bukti pada yuridiksi yang berbeda. Olehnya konsep Rebuild terhadap ekstradisi barang bukti perlu dilakukan dalam upaya melakukan penyelidikan tindak Pidana Pemilihan Umum, sehingga oleh penyelenggara Pemilihan Umum dapat sedini mungkin mengetahui bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Hal ini berupaya menerobos konsep bahwa selama ini ekstradisi barang bukti dilakukan sebagai upaya pada tingkat penyidikan tindak pidana yakni telah nyata perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Pada penelitian ini, melibatkan information empiris dari Bawaslu-RI untuk mendapatkan sinerjitas terhadap perubahan konsep penanganan Tindak Pidana Pemilu Republik Indonesia yang terjadi di luar negeri.
PERWUDUJAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM UNGGUL MENJADI IUS CONSTITUENDUM: BERKARAKTER BELA NEGARA DAN RELIGIUSITAS
Authors: Az Zanubiya Siti Syafa , Afhdali Dino Rizka , Triadi Irwan
Published: March 2024

Law Enforcement is a small part of legal development that continues to be pursued. This research uses qualitative data analysis method. The results of the study are then directed at the form of efforts to contribute to superior law enforcement towards ius constituendum and religiosity. The contribution of legal education is able to produce professional and virtuous jurists so as to realize superior Human Resources in the field of law to answer what has become a problem formulation in this study. This research uses a juridical-normative approach. Therefore, it emphasizes the study of library materials and the disclosure of the meaning of a positive legal norm. The data source used is secondary data, conducted through library research. In Islam, there are many statements about the rights and obligations of a Muslim in defending the homeland. On this basis, every Muslim defends the sovereign rights of his nation to achieve a country that is baldatun thoyyibatun wa robin ghofur.  Continuous efforts to develop the legal system are needed so that the law can play its role and function as a guide to behavior in living together
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEMIGRASIAN TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN PERJALANAN DI INDONESIA
Authors: Sinaga Hasudungan
Published: March 2024

Immigration crimes are acts of deviation and violations in the immigration sector where these deviations and violations in the immigration sector can be prosecuted through immigration action or through the judicial process. One form of criminal violation in the immigration sector as mentioned above is the crime of misuse of a residence permit without being able to show travel documents in Indonesia. The results of the research are the factors that cause the immigration crime of not being able to show travel documents/residence permits in Indonesia, including legal substance factors, legal structure factors, and legal culture factors. Law enforcement efforts carried out by the TPI Bandar Lampung Class I Immigration Office against perpetrators of immigration crimes who cannot show travel documents/residence permits in Indonesia can be carried out through Immigration Administrative Actions (actions without the application of criminal sanctions) and Pro Justiciary Actions (judicial processes). The responsibility for perpetrators of migration crimes who cannot show travel documents in Indonesia is in accordance with Decision Number: 05/PID.R/2018/PN.Tjk, namely that the perpetrator must be held accountable for his actions because he cannot show travel documents with a fine of Rp. 1,000,000,- (one million rupiah), subidair imprisonment for 7 (seven) days. The advice given is that it is necessary to increase the number of Immigration PPNS to monitor the presence of foreigners in Lampung Province and increase public legal awareness regarding indications of residence permit violations committed by foreign nationals in the Lampung Province area.
TINJAUAN YURIDIS KONFLIK RELOKASI WARGA DI PULAU REMPANG BERDSARKAN PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN HUKUM
Authors: Aritonang Syofina Dwi Putri , Ayodya Maheswara Ida Bagus
Published: March 2024

Penelitian ini untuk menelaah secara yuridis konflik yang terjadi akibat keputusan pemerintah melakukan relokasi warga di Pulau Rempang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang memanfaatkan bahan penelitian hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian mendapati bahwa konflik terjadi setelah Pulau Rempang dijadikan lokasi pembangunan Rempang Eco City sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Keputusan tersebut menimbulkan permasalahan yang kompleks dan resistensi antar masyarakat Rempang dengan Pemerintah dan aparat karena sejumlah permasalahan seperti sulitnya mengakses mata pencaharian, perampasan tanah ulayat, dan capital violence bagi masyarakat Rempang untuk meninggalkan rumah mereka, dan dualisme jabatan Walikota Batam yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Berdasarkan kejadian tersebut, terdapat pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek ini, yakni BP Batam atas mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Meski demikian, karena kewenangan yang diberikan kepada BP Batam adalah mandat, maka penyelesaian konflik tetap harus ditanggung gugat oleh pemberi mandat yaitu Pemerintah Pusat. Selain itu, dualisme jabatan Walikota Batam dan Ketua BP Batam dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek Rempang Eco CIty.
UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
Authors: Kelibia Muhammad Umar
Published: March 2024

The condition of handling children who commit crimes is very apprehensive. Many children facing criminal cases must be detained in a place that is disproportionate to the capacity of the existing Children's Penitentiary (Lapas). Often law enforcement officials make peace so that cases are not forwarded to the legal process. But peace like this is not the expected diversion mechanism, because peace here does not pay attention to the best interests of the child. This is understandable, considering that in carrying out diversion as desired, law enforcement officials do not yet have a legal umbrella, besides that there are no implementation guidelines or technical instructions. for law enforcement officials to implement ways of solving diversion for children who are facing criminal cases. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. By using the concept of restorative justice, the expected result is a reduction in the number of children who are arrested, detained and sentenced to prison; eliminating the stigma/stamp and returning children to normal human beings so that it is hoped that they will be useful in the future, juvenile offenders can realize their mistakes, so they do not repeat their actions reducing the workload of the police, prosecutors, detention centers, courts and prisons; saving state finances, not causing a feeling of revenge because the perpetrator has been forgiven by the victim, quickly getting compensation; empowering parents and the community in overcoming child delinquency and reintegrating children into society. Especially Indonesia, which has made Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which has regulated the concept of diversion and restorative justice
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI BIDANG KESEHATAN DAN MEDIS
Authors: Fauzy Lestaluhu Ridwan
Published: March 2024

Di waktu lampau kedokteran seakan tidak terjangkau oleh hukum, namun dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan hukum, dunia kedokteran tidak hanya bersifat perdata, tetapi seringkali berkembang menjadi perkara pidana.  Hingga berbagai kasus yang melibatkan pasien dan dokter dalam ranah hukum kemudian menimbulkan masalah karena sangat sulit membedakan mana yang malpraktek dan mana yang kelalaian, kecelakaan, atau kegagalan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki standar profesi kedokteran yang secara jelas mendefinisikan malpraktek. Hal ini dapat merugikan profesi medis dan masyarakat karena tenaga medis rentan dikriminalisasi akibat aturan yang tidak jelas dan di sisi lain dapat digunakan sebagai alat untuk membela diri atas tindakan medis yang dilakukan, terutama jika praktik medis merugikan pasien. Tulisan tentang tinjauan yuridis tindak pidana medis Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perlindungan medis-hukum sebagai jaminan profesi serta perlindungan atas hak azasi manusia.
PERSEPSI PEREMPUAN MASYARAKAT BADUY LUAR TERHADAP UU PERKAWINAN NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Authors: Mursyid Fatimah , Aida Nur , Plamesti Mipasya Ratu
Published: March 2024

Kehidupan masyarakat saat ini dipengaruhi oleh perkembangan informasi yang telah mendunia melalui dunia maya, tidak ketinggalan masyarakat Baduy luar, yang dapat menerima perubahan kebiasaan yang hidup di masyarakat baduy dengan banyaknya masyarakat baduy menggunakan media sosial untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat luar baduy. Namun demikian penerimaan kemajuan tersebut, tidak dibarengi dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya terutama pengetahuan hukum perkawinan, yang telah mengalami perubahan. Masyarakat baduy, dalam pelaksanaan perkawinan tetap mempertahankan kebiasaan adat istiadat yang berlaku selama ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman perempuan masyarakat adat baduy luar, terhadap perubahan UU Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan diantaranya adalah mengenai  usia bagi calon mempelai wanita yang semula 16 tahun berubah menjadi 19 tahun sama dengan calon mempelai Pria. Sedangkan pada masyarakat baduy, perkawinan dapat dilakukan melalui perjodohan saat seorang gadis mencapai usia empat belas tahun. Dalam tenggang waktu tersebut, orang tua pemuda masih bebas memilih wanita yang disukainya. Jika belum ada yang cocok, semua harus mau dijodohkan. UU Perkawinan memerintahan lembaga Kantor Urusan Agama untuk menyaksikan suatu perkawian. Pada masyarakat baduy, mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke Pu’un atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya, dan upacara pernikahan yang hanya boleh diadakan pada bulan kalima, kagenep, katujuh. Penanggalan ini berdasarkan pikukuh, berupa aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa pengamatan (observasi), wawancara mendalam (in depth interview) dan studi literatur.
KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERATURAN KAPOLRI NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TERSANGKA
Authors: Adawiyah Robiatul , Wulan Evi Retno
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan penetapan tersangka dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran “bukti permulaan” pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan KUHAP yang telah disempurnakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa terhadap suatu penyidikan haruslah terdapat 2 alat bukti yang cukup beserta keyakinan penyidik secara objektif untuk memenuhi dalam penetapan tersangka. Namun berbeda dengan ketentuan yang ada dalam PERKAP 6/2019 yang pada proses penyidikan, terdapat SPDP yang memuat identitas tersangka. Hal ini menjadi konflik norma, namun ketentuan yang berlaku pada PERKAP 6/2019 haruslah selaras dengan ketentuan dalam KUHAP.
AUTHORITY OF NOTARY IN LEGALIZING THE UNDER-HAND AGREEMENT DEED: EXAMINING RESPONSIBILITY AND LEGAL CONSEQUENCES
Authors: Putri Prima Resi , Novira Elyana , Annisa Febrina , Astuti Palupi Dwi
Published: March 2024

This research examines the legal authority of notaries in legalizing underhand deed agreements based on their responsibilities and legal consequences. The method used in this research is normative legal research method, which is based on statutory approach and conceptual approach. The results obtained show that the responsibility of a notary in legalizing a deed agreement under the hand must be able to guarantee that he is able to carry out, implement, and realize the existence of laws governing the activities of legalizing letters under the hand including to see or check the validity of agreements made by related parties by being careful and disciplined in carrying out procedures for legalizing letters under the hand in accordance with the Notary Position Law. The legal consequences arising in the ratification of the agreement of the deed under the hand, namely if the letter has been legalized by the Notary, the letter under the hand has formal evidentiary power but does not have outward and material evidentiary power. In carrying out its duties, if a Notary is proven to have violated the law, it can be subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation and interest by passing the evidentiary process. However, a Notary cannot be convicted if they have not committed a violation of a criminal article and have acted in the interest of implementing the provisions of the Notary Law
Safe Handling of Oral Chemotherapeutic Agents Among Nurses in Oncology Units
Authors: Lalithabai Diana , Tahar Mahmood BahaAldeen , Jamal Salamah Heba
Published: March 2024

Background: Several concerns have been raised in the literature regarding nurses’ awareness of the safe handling of oral chemotherapeutic agents (OACAs). This research aims to assess such awareness among nurses working in oncology units.
Methods: The study utilised a cross-sectional descriptive design, and was conducted between July 2022 and March 2023. Data were collected via a structured questionnaire from a previous study, with 34 variables grouped into four categories.
Results: Our study indicated that most nurses knew how to safely handle chemotherapeutic drugs. Correct responses per category were: storage, 77.7%; handling, 65.86%; disposal of contaminated materials, 94.45%; and education and training, 89.68%. Nurses with > 10 years’ experience had higher scores than those with < 10 years; the difference was significant (p = 0.039). Likewise, there was a significant difference (p = 0.002) in mean scores between nurses who had received training on the safe handling of chemotherapeutic drugs (92.1 ± 20) and those who had not (76.8 ± 30.7).
Conclusion: The study indicates that years of experience and roles at work have a significant impact on nurses’ knowledge about the storage of chemotherapeutic drugs. Overall, nurses with more experience and training scored significantly higher, suggesting that training is an effective way to improve knowledge and skills in this area. Furthermore, participation in this study might influence might influence nurses’ judgments when handling oral chemotherapeutic drugs and caring for cancer patients.
Optimization of Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) and Carbopol 940 in Clindamycin HCl Ethosomal Gel as Anti-acne
Authors: Fitria Apriani Elsa , Shiyan Shaum , Hardestyariki Dwi , Starlista Viva , Laras Sari Anggitia
Published: March 2024

Clindamycin HCl has anti-acne properties because it can inhibit the growth of Propionibacterium acnes (P. acnes) bacteria. However, the bioavailability of clindamycin HCl is less than 13% of the given dose, so it needs to be developed in the form of ethosomes to increase its bioavailability. This study aimed to create a clindamycin HCl ethosomal gel preparation with varying hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and carbopol-940 as a gelling agent using a factorial design to obtain 4 formulas. The concentrations of HPMC and carbopol 940 used were 0.5% and 1%. The optimum formula was determined based on the pH response, viscosity, spreadability, and adhesion of the clindamycin HCl ethosomal gel preparation. Based on the factorial design analysis, HPMC and Carbopol-940 have an influence on the pH response and adhesion, while the interaction between HPMC and Carbopol-940 influences the spreadability and viscosity responses. The optimum formula was obtained with a desirability value of 0.994 at a concentration of HPMC was 1%, and Carbopol 940 was 0.5%. The minimum inhibitory concentration of the optimum clindamycin HCl ethosomal gel was 60 µg/mL. So, the clindamycin HCl ethosomal gel had a strong antibacterial activity.
A critical evaluation of the risk indicators of criminal conduct involving CBRN and explosive materials - Behavioural and observational analysis in crime detection and investigation
Authors:   ISEM Institute, n.p.o., Kolencik Marian
Published: March 2024

Terrorist attacks using explosives and CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) materials have been present throughout history. While the frequency of CBRN terrorist attacks is relatively low compared to those with explosives and other types of weapons, it is crucial to treat the efforts of both terrorist organizations and individuals with appropriate gravity in order to avert catastrophic consequences. Identifying warning signs that indicate criminal behaviour is crucial for preventing planned crimes or terrorist attacks, and there is a need for more precise coverage of potential risk indicators related to CBRN and explosive crimes. This research aimed at examining and scrutinizing possible warning signs associated with planning and conducting terrorist attacks using CBRN and explosive materials. The research was implemented in three phases. First, comprise the systematic literature review. In the second phase, the case studies and CCTV records from past cases from Europe, USA, Australia and Asia were analysed and the aim was to create a list of risk indicators and categories for future reference by developing a methodological tool. The last phase represented a survey in which the practitioners from European Law enforcement and Intelligence Agencies critically assessed the list of risk indicators and their categories created based on the previous two steps of the research. The last goal was to gain the agreement and endorsement of law enforcement officials from different European nations regarding the validity and importance of recognized risk indicators and their categories, as well as their ranking for use in operational tasks, investigations, and training. The majority of the respondents found the identified categories and risk indicators as reliable and relevant for their operational activities and investigations. For the second research question, the survey results prioritized categories of risk indicators that are most suitable for the detection tactics of investigators and intelligence officers. The third research question examined the ease of observing identified risk indicators, with the category of technological detection/air sampling alarm risk indicators ranking as the easiest to detect. Finally, the survey found that the identified risk indicators are useful for training activities of security entities. Several final comments and recommendations from participants were also discussed, emphasizing the importance of considering multiple factors when identifying risk indicators and the value of the comprehensive list of identified risk indicators. The publication also examines some terrorist theories, the advantages, limitations, and the ongoing debate surrounding the use of profiling in protective security.
Investigating the Efficacy and Sustainability of Virtual Education Courses
Authors: Riegel Caitlin , Ajabnoor Nouran
Published: March 2024

As teacher educators prepare for the future of teacher education, it is important to address the sustainability of virtual education courses. This study used a pre-existing model provided by the New York State Education Department as a framework to define the types of courses that may appear in an education program. Data was collected using a convergent parallel mixed methods approach to simultaneously gather qualitative and quantitative data. A total of 640 education courses from accredited education programs across the United States were analyzed. Findings indicated the type of course did not play a role in the course effectiveness during the pandemic, suggesting all education courses can be delivered effectively in a virtual modality. The delivery method of undergraduate courses was indicated by participants to be less effective during the pandemic than graduate courses. Results suggest courses that involve fieldwork (i.e., Field Experience, Student Teaching, or Practicum) were indicated by participants to be the least sustainable as virtual courses post-pandemic. Results also suggest that although virtual education courses at the graduate level are sustainable in education programs post-pandemic, undergraduate courses may not be. Advantages to virtual course delivery clustered around logistics and access while challenges clustered around engagement and hands-on-learning. This study provides curriculum guidance to those across the globe in the position of making modality decisions.
Spinal Manifestations of Skeletal Dysplasia: A Practical Guide for Clinical Diagnosis
Authors: Tetreault Tyler A. , Andras Lindsay M. , Tolo Vernon T.
Published: March 2024

Skeletal dysplasias are a group of genetic conditions defined by atypical bone or cartilage growth and development. Skeletal abnormalities include short stature, limb deformity, joint contracture, and spinal deformity. Over 90% of disorders have a known genetic mutation that can definitively determine the diagnosis. As patients may present with a primary spinal concern, a careful clinical and radiographic evaluation can allow the physician to develop a working diagnosis to guide additional evaluation. Spinal manifestations include scoliosis and kyphoscoliosis, cervical instability, cervical kyphosis, thoracolumbar kyphosis, spinal stenosis, and atypical vertebral body morphology. An understanding of the affected conditions, prevalence, and natural history of these radiographic findings aids the orthopaedic surgeon in establishing a diagnosis and guides appropriate orthopaedic care.
Use of platelet-rich plasma isolated or in combination in osteoarthritis of the temporomandibular joint: a systematic review
Authors: Santos Paulo Cesar dos , Perecin Priscila Silva , Silva Hellen Kkathleen Lima de Oliveira , Scriboni Andreia Borges
Published: March 2024

Introduction: Temporomandibular joint osteoarthritis (TMJ-OA) is a common disease in the oral and maxillofacial regions and is the most serious type. Among temporomandibular disorders, TMJ-OA accounts for 18% to 85% of all cases. The use of platelet-rich plasma (PRP) has been highlighted, as well as in combination with other types of treatments such as hyaluronic acid, arthrocentesis, and corticosteroids. Objective: to highlight the main clinical outcomes of the treatment of osteoarthritis of the temporomandibular joint through the injectable use of platelet-rich plasma, alone or in combination with other types of treatment. Methods: The research and development of the work were carried out from December 2023 to February 2024 in the databases Scopus, PubMed, Science Direct, and Scielo, using scientific articles from 2013 to 2023, following the PRISMA rules. The quality of the studies was based on the GRADE instrument and the risk of bias was based on the Cochrane instrument (Funnel Plot). Results and Conclusion: A total of 178 studies were found that were subjected to eligibility analysis. The final sample had 45 eligible studies and 31 studies were described in the systematic review. Most studies showed homogeneity in their results, with X2 =66.7% >50%, with p<0.05. The symmetric funnel plot did not suggest a risk of bias among studies with a small sample size. The results showed that platelet-rich plasma performed better than hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis of the temporomandibular joint during longterm follow-up in terms of reducing pain and increasing interincisal distance. Combined injection of hyaluronic acid and platelet-rich plasma after arthrocentesis is more effective than hyaluronic acid or platelet-rich plasma alone in the treatment of osteoarthritis of the temporomandibular joint, as well as platelet-rich plasma with hyaluronic acid after arthrocentesis showed significant clinical efficacy long-term concerning pain relief. Furthermore, it was found that intra-articular injections of platelet-rich plasma reduced pain on palpation of the temporomandibular joint more effectively compared to hyaluronic acid and corticosteroids. Platelet-rich plasma injection can significantly improve pain, mouth opening, abnormal joint sound, and jaw function in patients with temporomandibular joint osteoarthritis, and has a good repair effect on condylar bone defects. Furthermore, platelet-rich plasma injection combined with physical therapy can effectively control medium and long-term pain in patients.
Stephanov, Darin N. Ruler Visibility and Popular Belonging in the Ottoman Empire, 1808-1908. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018
Authors: Wiesenthal Arlen
Published: March 2024

Darin N. Stephanov’s first monograph examines how the late Ottoman dynasty’s image-management policies influenced their non-elite subjects, particularly Bulgarian-speaking Christians. Stephanov argues that Ottoman regimes manipulated “ruler visibility” to encourage subjects to identify with and invest in the future of the empire and that these practices paradoxically paved the way for Ottoman Bulgars to conceive of themselves in ethnonational terms. The book thus makes a convincing case for the importance of monarchies in bridging late imperial and early national contexts.
Work Environment and Performance of Junior Business Counselors in DTI Region 02, Philippines
Authors:   https://orcid.org/0009-0004-0246-0796, https://orcid.org/0000-0001-5946-4932 leighnadine.g.elducal@isu.edu.ph, dahlee.s.pascua@isu.edu.ph Isabela State University, Echague, Isabela, Philippines, Go-Elducal Leigh Nadine , S. Pascua Dahlee
Published: March 2024

The study focused on evaluating the influence of the work environment on the performance of Junior Business Counselors (JBCs) in the LGU-based Negosyo Center of the Department of Trade and Industry (DTI) in Region 02. Aligned with Sustainable Development Goal 8 (SDG 8) on “Decent Work and Economic Growth,” the research directly contributes to promoting inclusive economic growth, productive employment, and decent work, in line with the United Nations’ objectives. The study used a descriptive-correlational design with 49 purposively selected respondents. Survey questionnaires were employed to examine the physical work environment factors, encompassing size and layout, furnishings, equipment, and location of the workplace. Findings showed that respondents were comfortable in the presence of a working area and receiving space, however, in terms of the office space per se respondents showed discontentment. Moreover, findings also indicated a significant relationship between furnishings and the level of JBC performance, along with a slight but meaningful association between the physical work environment and performance. Thus, efforts should be directed towards optimizing the available space and providing additional amenities to better align with the needs and expectations of JBCs, fostering a positive work environment and potentially enhancing overall performance. Keywords: work environment, employee performance, descriptive-correlational design, LGU-based Negosyo Center
Task Specialization and Group Study on Students’ Achievement and Attitude in Physics
Authors:   https://orcid.org/ 0000-0002-8053-316X marisol.andrada002@deped.gov.ph Department of Education, Sto. Nino National High School Schools Division of Iriga, Philippines, D. Andrada Marisol
Published: March 2024

This study investigates the impact of cooperative learning strategies, particularly task specialization and group study, on student achievement and attitude in Physics among Grade 12 Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) students. Motivated by diffusion of responsibility, the research employed a One-Shot Pre-test Post-Test Research Design over three weeks. Students were divided into groups and assigned roles as managers, investigators, or recorder-reporters. The effectiveness of these roles was evaluated using the Student Physics Test and the Physics Attitude Inventory. Results indicated a significant improvement in student achievement (t-test = 14.65) but no substantial change in attitudes towards Physics (t-test = -0.47), suggesting pre-existing favorable attitudes in STEM students. The study concludes that while task specialization and group study effectively enhance achievement by reducing the diffusion of responsibility and promoting active participation, they do not significantly alter students’ attitudes toward Physics. The findings recommend implementing these strategies across various subjects and educational strands to increase student achievement. Further research is suggested to explore the broader implications of these strategies on student attitudes, validate results over extended periods, and examine the effects of varying roles and group cooperation. Keywords: action research, cooperative learning, task specialization and group study, achievement, attitude, Sto. Nino National High School, Iriga City, Philippines