bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penyelundupan Manusia Memahami Distorsi Antara Dilema Kemanusiaan, Kejahatan Transnasional, dan Dilema Kedaulatan NKRI
Authors: Setiawan Wahyu
Published: November 2021

Penyelundupan manusia telah menjadi sebuah rintangan dalam hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia pada satu dekade terakhir. Penyelundupan manusia yang terjadi tidak hanya menimbulkan masalah dalam hubungan diplomatik kedua negara, namun juga terkait pada isu kemanusiaan dan bentuk kejahatan transnasional yang berimplikasi terhadap munculnya pencideraan kedaulatan wilayah sebuah negara. Sering kali batasan yang bias ini mengakibatkan terjadinya distorsi untuk membenarkan tindakan penyelundupan manusia yang terjadi. Untuk menangani hal ini diperlukan sebuah upaya penanganan secara komprehensif, sistematis dan penuh kehati-hatian. Dari keseluruhan plihan yang dimiliki, solusi yang relatif menimbulkan efek negatif paling minimum adalah penanganan masalah dengan menekankan pada aspek keamanan dan kedaulatan. Solusi ini berfokus pada penggunaan kemampuan TNI untuk menciptakan efek tolak dan situasi keamanan yang tidak mendukung tumbuhnya penyelundupan manusia. Upaya penciptaan efek tolak dari dalam ini juga harus disinergikan dengan upaya pada tataran hubungan antar negara. menciptakan sebuah efek tolak, mengeliminasi faktor penarik pencari suaka, serta memperketat proses pemberian suaka
URGENSI KOMANDO PERTAHANAN SIBER (CYBER DEFENSE COMMAND) DALAM MENGHADAPI PEPERANGAN ASIMETRIS
Authors: B.T. Sutrisno
Published: November 2021

Kemajuan teknologi jaringan internet membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah semakin mudahnya manusia untuk saling berkomunikasi dan mengembangkan jaringan sosial dan ekonomi, sedangkan dampak negatifnya adalah dunia maya (siber) telah menjadi sarana dan medan perang baru dalam peperangan asimetris. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai badan pertahanan siber nasional, sehingga sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membentuk komando pertahanan siber (cyber defense command) dalam menghadapi peperangan asimetris di dunia maya sebelum perang tersebut terjadi di dunia nyata dan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta keselamatan  segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
Authors: Wibowo Radhana Dwi
Published: November 2021

Semenjak disahkan pada Tanggal 2 Oktober 2012, sudah tiga tahun Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 menjadi payung hukum pelaksanaan kemandirian industri pertahanan. Berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan sudah dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri seperti panser Anoa 6x6, senapan serbu, pesawat patrol maritim CN-235 MPA dan beberapa kapal cepat rudal. Berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan ini dibutuhkan untuk mengejar target kekuatan pokok minimum (minimum essential force) yang telah disusun. Idealnya semua kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, namun ternyata hal tersebut belum bisa terwujud disebabkan beberapa faktor permasalahan, diantaranya permasalahan dari implementasi konsep tiga pilar pelaku industri pertahanan, permasalahan dari implementasi konsep kluster industri pertahanan dan permasalahan imbal dagang, kandungan lokal dan offset atas pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ILLEGAL FISHING KORPORASI DALAM CITA-CITA INDONESIA POROS MARITIM DUNIA
Authors: Pratiwi Yuniarti Dwi
Published: November 2021

Permasalahan illegal fishing atau lebih dikenal dengan istilah illegal, unreported, and unregulated Fishing (IUU-Fishing) merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wlayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayahnya dengan hasil laut yang cukup potensial. Potensi dari laut Indonesia juga didominasi oleh hasil ikannya, dengan lebih dari 45% spesies ikan di dunia berada di Indonesia. Beberapa alasan tersebut dapat dijadikan alasan kuat kenapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sering mengalami illegal fishing. Kasus yang terjadi juga dapat dikatakan merupakan dampak kurang efektifnya penegakan hukum illegal fishing terutama untuk pihak korporasi. Di era pemerintahan Jokowi Indonesia mulai mencoba serius dalam pemberantasan tindak pidana illegal fishing. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia yakni mewujudkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Meskipun demikian, apakah pemberantasan illegal fishing dalam era Presiden Jokowi menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan?
STRATEGI PERTAHANAN SEMESTA DALAM RANGKA MENGEMBALIKAN MASA KEEMASAN INDONESIA
Authors: Mudita I Wayan
Published: November 2021

Konsep pertahanan Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mengalami pasang surut. Mungkin banyak yang belum paham bahwa Indonesia pada tahun 1960an, yaitu era Presiden Soekarno, merupakan salah satu kekuatan terhebat di dunia di bidang militer. Pada saat itu kekuatan raksasa militer Indonesia, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang yang disegani. Namun perlahan julukan tersebut memudar dan kini sudah tidak terdengar lagi. Perlahan tetapi pasti, sebagian masyarakat sudah tidak lagi menaruh harapan tinggi pada Indonesia. Sudah lama masyarakat merasakan ketidakpuasan tentang pemerintahan di Indonesia. Begitu juga ancaman korupsi di tiap lini pemerintahan dimana-mana. Pejabat-pejabat di Indonesia tidak sedikit yang tersangkut kasus korupsi. Pada akhirnya, sebagai akibat dari ini semua, masyarakat sering mencibir pemerintahan Indonesia, dari berbagai lini baik militer, ekonomi, juga sosial. Dengan kondisi sekarang ini, mungkinkah hal itu terjadi lagi? Sedangkan tidak sedikit masyarakat Indonesia merindukan masa-masa keemasan itu kembali. Oleh karena itu perlu strategi yang baru guna mengembalikan masa keemasan Indonesia kembali, sebagaimana yang tersirat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20014 tentang TNI perihal Pertahanan Semesta Indonesia.
SANTRI DAN PENGUATAN PRAKTEK BELA NEGARA: STUDI KASUS PONPES SPMAA
Authors: Adhim Basyirun
Published: November 2021

Konsep Sistem Pertahanan Negara yang tersusun dalam UU RI No. 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pertahanan negara ialah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sebagai antisipasi ancaman ini, negara kita menganut konsep pertahanan integratif semesta yang memadukan semua potensi baik militer maupun unsur nirmiliter. Pondok pesantren dan komunitas santri sebagai komponen bangsa sekaligus ciri budaya dari kesatuan tak terpisahkan masyarakat Indonesia merupakan aset sumber daya pertahanan negara nirmiliter yang cukup potensial. Sejarah telah mencatat banyak peran taktis dan strategis mereka dalam perjuangan revolusi fisik merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks kekinian, di saat negara kita menghadapi realitas ancaman aktual dan potensial yang kompleks, peran santri selayaknya dioptimalkan kembali secara integratif bersinergi dengan unsur pertahanan Indonesia lainnya. Intelektual bermoral, militansi tinggi, serta semangat jihad swadaya sukarela yang menjadi ciri figur santri dapat diarahkan kepada tindakan bela negara sekaligus unsur pembentuk komponen pertahanan cadangan. Tulisan ini akan memaparkan praktek-praktek terbaik implementasi pembelajaran santri di pondok pesantren SPMAA Turi, Lamongan, Jawa Timur dalam kaitan peran taktis idealis strategis mendukung konsep pertahanan semesta dan kewajiban bela negara.
DIGITALISASI DAN DESKRIPSI NASKAH KUNO SEBAGAI UPAYA MEMPERKOKOH KEDAULATAN INDONESIA: STUDI KASUS NASKAH AL-MUTAWASSIMĪN
Authors: Yasin Dhimas Muhammad
Published: November 2021

Naskah kuno merupakan salah satu bagian dari warisan leluhur yang wajib untuk dilestarikan dan dikaji. Selama ini keberadaan naskah kuno kurang diperhatikan dan banyak dari naskah kuno Indonesia berada di luar negeri. Preservasi naskah kuno menjadi hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara.Pelestarian dan pengkajian naskah kuno dapat dilakukan dengan berbagai cara, beberapa diantaranya adalah dengan digitalisasi dan deskripsi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah naskah Al-Mutawassimīn. Naskah ini tersimpan di Perpustakaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinilih, Soditan, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi berdasarkan kajian filologi. Teknik penarik simpulan yang digunakan adalah teknik induktif. Berdasarkan kajian terhadap naskah Al-Mutawassimīn, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, digitalisasi naskah Al-Mutawassimīn dinilai cukup efektif dan efisien sebagai upaya penyelamatan salah satu benda budaya Indonesia. Kedua, hasil deskripsi naskahAl-Mutawassimīn memberikan gambaran terperinci seluk-beluk naskah tersebut, baik kondisi fisik atau ciri-ciri maupun keberadaan terkini naskah tersebut.
MELIHAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA DARI IDE POROS MARITIM
Authors: Edrian Muhammad
Published: November 2021

Ide Poros Maritim Dunia yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama dua tahun pada kenyataanya belum menaungi aspek keamanan maritim sebagai prioritas dimana hal tersebut harus dibarengi dengan pembangunan kekuatan Angkatan Laut sebagai elemen pendukung utama. Mengingat adanya keterkaitan antara isu keamanan maritim dengan upaya menciptakan good maritime governance, sudah selayaknya pemerintah Indonesia menjadikan keamanan maritim sebagai prioritas dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Mengin gat dalam prakteknya Indonesia belum memilikiacuan yang jelas dalam membuat kebijakan maritim, pemerintah perlu menyusun suatu doktrin yang berfungsi sebagai pegangan dalam setiap pembuatan kebijakan maritim. Selanjutnya, pemerintah harus membangun Maritime Domain Awareness (MDA) sebagai wawasan agar mampu meningkatkan kepedulian seluruh instrumen negara dalam berbagai sektor dalam isu maritim. Terakhir, pemerintah baru bisa menaruh perhatian dalam pembangunan sea power dimana pembangunan kekuatan Angkatan Laut merupakan salah satu agenda utama. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tiga elemen yang secara urut harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam ide Poros Maritim Dunia agar dapat menghadapi isu keamanan maritim dengan baik. Pertama, pemerintah harus lebih dulu menciptakan doktrin maritim sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selanjutnya, pemerintah harus membangun MDA sebagai wawasan bagi setiap elemen negara agar bersinergi mendukung pemerintah. Terakhir, setelah kedua elemen tersebut terpenuhi, pemerintah bisa mulai berfokus dalam membangun sea power sebagai instrumen dala menghadapi isu keamanan maritim.
PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA: MENUJU PEMENUHAN TARGET MEF ATAU SEKEDAR MENUJU ARM CANDY?
Authors: Djarwono Lukman Fahmi
Published: November 2021

MEF (Minimum Essential Force) merupakan standar penting dan minimum dari kekuatan yang harus ditetapkan sebagai prasyarat mendasar agar TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat menjalankan misinya secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan MEF adalah melalui pengembangan industri militer dalam negeri. Optimalisasi pengembangan industri pertahanan nasional baru saja diberlakukan sejak 2010 melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2010-2014, dan akan berlanjut selama dua periode lima-tahun lagi (sampai 2024). Selama belum ada definisi yang jelas mengenai "keamanan nasional", masih sulit untuk membentuk postur pertahanan yang ideal. Oleh karena itu, pencapaian MEF masih akan menghasilkan kesenjangan kemampuan. Kesenjangan ini diharapkan dapat berkurang -jika tidak dihilangkan dengan memiliki industri pertahanan nasional yang solid. Artikel ini akan mengeksplorasi peran industri pertahanan nasional untuk mencapai MEF, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan kemampuannya di Indonesia.
POSISI INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN
Authors: Pratiwi Yuniarti Dwi
Published: November 2021

Kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) ditinjau dari aspek ekonomi memiliki nilai strategis terhadap perkembangan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.Kawasan ini, telah lama menjad iajang perebutan beberapa negara sekitar kawasan denganberbagai alasan, mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, dan lain-lain.Begitu pula dengan Pemerintah Tiongkok yang turut serta dalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan (LTS) tersebut, yaitu melalui kebijakan U-Shaped Line atau sering dikenal sebagai sembilan garisputus-putus (nine dash lines).Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut Tiongkok Selatan memiliki arti yang sangat strategis bagi Bangsa Indonesia, meskipun Indonesia bukan Negara yang turut sertamenuntutklaimataskepemilikanwilayah territorial di Laut Tiongkok Selatan. Namun cepat atau lambat dikhawatirkan akan berpengaruh pada kedaulatan Bangsa ini. Ini dapat dilihat setelah adanya konflik penangkapan Anak Buah Kapal (ABK) milik Pemerintahan Tiongkok yang memasuki Perairan Natuna secara illegal, yang mana merupakan daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Kesatuan Republik Indonesia.Atas dasar inilah sangat penting untuk mengkaji kedudukan Laut Tiongkok Selatan menurut pandangan Hukum Internasional serta posisi LTS bagi Negara Indonesia.
TEKNOLOGI TERBARU SEVERE PLASTIC DEFORMATION (SPD) UNTUK APLIKASI PERANGKAT KEMILITERAN
Authors: Pramono Agus
Published: November 2021

Teknologi severe plastic deformation (SPD) atau deformasi plastis menyeluruh merupakan proses pembentukan logam di mana strain plastik ultra-besar dimasukkan ke dalam perangkat cetakan dan mesin pada proses pengerjaan logam. Hal ini dimaksutkan untuk menciptakan logam berbutir ultra-halus / Ultrafine Grained (UFG), sehingga sifat dari logam tersebut akan meningkat secara drastis. Ada tiga jenis metode dalam teknologi SPD; Equal Channel Angular Pressing (ECAP), High PressureTorsion (HPT) dan Accumulative Roll Bonding (ARB). Serta beberapa teknologi terbaru yang dikembangkan di beberapa negara seperti Korea, Jerman, Jepang, Cina, Rusia dan Estonia. Beberapa metode SPD terbaru dikembangkan untuk memperingkas proses agar mudah diterapkan dalam industri. Dalam penerapan perangkat kemiliteran, teknologi yang dibutuhkan harus mampu berubah menjadi kekuatan yang lebih mobile, survivable serta mematikan sekaligus memberi dampak yang lebih baik terhadap lingkungan (tidak menimbulkan efek polusi). Ada banyak tantangan teknis yang belum diatasi. Akibatnya, produsen potensial logam dengan teknologi terbaru SPD masih memerlukan rantai proses untuk penerapan aplikasi. Mereka juga khawatir tentang kelangsungan hidup komersial logam proses SPD tersebut, yang mana dalam operasional sangat tergantung pada permintaan dari pasar potensial dan biaya produksi. Keduanya adalah faktor yang sulit untuk dievaluasi karena rendahnya ketersediaan logam UFG dan ketidakpastian mengenai teknologi SPD. Hal ini telah mendorong eksplorasi aplikasi untuk peralatan militer – khususnya berbasis material komposit, seperti; helikopter, tank, panser dan baju besi serta helm militer untuk pasukan militer dalam bertempur.
MENGATASI GERAKAN SEPARATIS MELALUI OPERASI MILITER SELAIN PERANG (TINJAUAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM NASIONAL)
Authors: Pratiwi Yuniarti Dwi
Published: November 2021

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang dikenal dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, tidak sedikit segelintir atau sekelompok golongan masyarakat yang berupaya merongrong kesatuan dan kedaulatan Bangsa ini. Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Gerakan ini muncul dikarenakan ketidakpuasan masyarakat atau segelintir orangterhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan rasa keadilan.Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap Negara guna menanggulangi gerakan-gerakan separatisme.Namun tidak sedikit pula OMSP yang dilakukan oleh pihak militer selalu menimbulkan sebuah polemik dan amino di tengah-tengah masyarakat yaitu berupa pelanggaran HAM. Atas dasar inilah, tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas OMSP di Indonesia yang akan ditinjau berdasarkan konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional.
KURIKULUM BELA NEGARA SEBUAH KEBUTUHAN KURIKULUM SAAT INI DAN MASA DEPAN
Authors: Kurniawan Dedi Muhammad , Utanto Yuli
Published: November 2021

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan tuntunan UUD 1945.Bela Negara adalah salah satu sistem pertahanan rakyat semesta yang perlu dilakukan untuk dapat mengantisipasi segala macam ancaman yang kompleks dan multidimensional dalam usaha menghadapi ancaman saat ini dan ancaman di masa depan yang tentu akan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satu cara untuk dapat meratakan Bela Negara agar bisa diterima oleh seluruh warga negara Indonesia yaitu melalui pendidikan. Pelaksanaan Bela Negara dalam ruang lingkup pendidikan tidak akan terlaksana apabila tidak adanya payung kurikulum yang memuat tentang Bela Negara. Struktur kurikulum Bela Negara mengarah pada kompetensi yang diinginkan sesuai dengan ciri-ciri Bela Negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan Bela Negara. Untuk dapat menyempurnakan kurikulum Bela Negara yang dapat dijadikan landasan implementasi di Pendidikan formal tersebut maka diperlukan pengembangan kurikulum melalui adanya kerjasama antara kementerian terkait dan melibatkan ahli kurikulum beserta seluruh elemen terkait untuk dapat mengembangkan kurikulum Bela Negara.
KOWIL TENTARA PENJAGA POS MENUJU TENTARA ADMINISTRASI PUBLIK
Authors: Wahyudi Erik Devy
Published: November 2021

Tuntutan Reformasi Birokrasi dan tantangan era globalisasi saat ini merupakan tantangan kita semua dalam menjaga pertahanan negara, perang masa kini bukan lagi perang yang menggunakan kekuatan militer namun menggunakan kekuatan nirmiliter. Transformasi TNI pasca Orde baru dan lahirnya Reformasi merubah sistem pertahanan negara khususnya Kowil dalam membina pertahanan negara yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat dituntut profesional dalam menjalankan tugas pengabdiannya mengikuti perkembangan lingkungan. Guna menyikapi reformasi dan tantangan global serta perkembangan perang masa kini dengan merubah paradigma Kowil menjadi tentara administrasi publik merupakan jawaban pembinaan wawasan kebangsaan yang efektif sebagi roh dari ketahanan nasional demi terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) dari segala macam Ancaman, Hambatan, Gangguan dan Tantangan  (AHGT) baik dari luar maupun dari dalam serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sejatinya politik TNI ialah politik negara bukan politik praktis, kata lain multifungsi tapi tidak berpolitik praktis Kowil berhasil mengemban tugas tuntutan reformasi birokrasi.  Maka dari itu diperlukannya kemampuan aparatur komando wilayah yang memiliki keahlian administrasi publik dalam mengemban tugas-tugas kewilayahan agar dapat  menganalisa fenomena-fenomena lingkungan strategis sebagai wujud deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini, betapa Pentingnya Kowil memiliki peranan administrasi publik.
PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINTECH PEER TO PEER LENDING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA
Authors: Rahadiyan Inda , Sari Alfhica Rezita
Published: November 2021

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan implementasi fintech Peer to Peer Lending (P2PL) sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu sisi implementasi fintech P2PL dapat dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan indeks keuangan inklusi. Peningkatan indeks inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi lain, implementasi fintech P2PL masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dimaksud meliputi; perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri fintech P2PL dengan perbankan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat.
STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA – KOREA SELATAN DALAM MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA
Authors: Manafe Cheryl
Published: November 2021

Selain memperkuat pertahanan negara, kerjasama pertahanan juga membangun kepercayaan antara satu negara dengan negara lain. Kepercayaan tersebut dapat membuka kerjasama-kerjasama dalam bidang lain seperti kerjasama ekonomi maupun pendidikan. Kerjasama internasional juga membantu menjaga perdamaian dunia. Indonesia dalam sektor pertahanan masih membutuhkan bantuan dari negara lain. Mitra kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan Indonesia adalah Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan Metodologi Kualitatif dengan menggunakan landasan teori yaitu Teori Kerjasama Internasional dan Teori Diplomasi Pertahanan. Strategi Diplomasi pertahanan Indonesia meliputi kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang terbilang berhasil dalam bidang industri pertahanan dalam transfer of technology dan pengadaan alutsista, pengembangan kualitas prajurit dengan latihan gabungan termasuk dalam kerjasama dalam membangun Cyber University dalam rangka menghasilkan tenaga ahli dalam bidang keamanan siber. Diharapkan kerjasama ini dapat membantu Indonesia mencapai misinya dalam kemandirian industri dan dalam menghadapi tantangan revolusi Industri 4.0 di masa depan.
URGENSI SISTEM LINK 16 SEBAGAI PENUNJANG INTEROPERABILITAS TNI DI LAPANGAN
Authors: Rahadian Hanif
Published: November 2021

Kemajuan teknologi informasi dalam medan pertempuran saat ini sudah menjadi unsur vital dalam lingkup militer. Dengan hadirnya sistem teknologi komunikasi yang dapat menunjang integrasi serta interoperabilitas seluruh elemen tempur yang beroperasi dan disebut dengan sistem Tactical Data Link (TDL) Link-16. Sistem TDL Link-16 berfungsi sebagai media komunikasi digital dalam mengolah data taktis medan pertempuran dan mendistribusikan gambaran data tersebut secara real time kepada setiap unsur alutsista, pasukan dan para pemegang keputusan yang berada pada pusat komando. Sistem TDL berfungsi guna mendukung integritas dan interoperabilitas pasukan di lapangan dengan meningkatkan situational awareness dan battlespace management setiap elemen yang beroperasi di darat, laut, udara. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana kehadiran sistem TDL Link-16 menjadi urgensi guna mendukung interoperabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sebuah misi operasi dan mengoptimalisasikan peran dari alutsista yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan merupakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun Indonesia telah menandatangi salah satu syarat pengadaan sistem Link-16 namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh TNI dalam upaya menghadirkan sistem Link-16 ke dalam alutsista yang dimiliki sehingga proses integrasi dan interoperabilitas TNI masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya dengan matang.
Pengelolaan Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia di Natuna berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dalam Perspektif Hukum Internasional
Authors: Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo
Published: November 2021

Dalam setiap hubungan Internasional, Indonesia memiliki beberapa masalah diplomasi dengan negara dan organisasi lain, salah satunya adalah perselisihan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura mengenai Kawasan Informasi Penerbangan (Flight Information Region/FIR) Natuna. Perselisihan ini dimulai pada tahun 1946 ketika dalam Pertemuan Dublin pada tahun 1946 ketika Singapura dipercaya untuk mengelola 1825 Km Wilayah Udara Indonesia dengan Malaysia atas Ruang Udara Pulau Natuna. Lalu bagaimanakah Pengelolaan Wilayah Udara berdasarkan Hukum Internasional, utamanya didalam Konvensi Chicago 1944 dan Dampaknya bagi Kedaulatan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dengan menggunakan data serta informasi dari penulusuran jaringan internet yang kemudian didukung dengan pengamatan lapangan dan pendapat ahli. Adapun obyek penelitian ini memfokuskan pada ketentuan kedaulatan negara dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan pengaturan kedaulatan siber dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih baik tentang perundang-undangan hukum internasional, pengikatan hukum dan pengaruhnya terhadap negara-negara dan masyarakat internasional terutama yang berkaitan dengan penerapan Wilayah Informasi Penerbangan di bawah perjanjian ICAO dan memahami lebih baik tentang hak negara atas wilayahnya dan bagaimana sebaliknya negara bertindak sebagai subjek hukum internasional dan ketaatannya pada perjanjian internasional. Dimana diketahui bahwa Perjanjian Internasional memiliki dampak besar terhadap pengelolaan wilayah Negara di Indonesia termasuk wilayah udaranya. Namun dalam hukum internasional hal semacam ini adalah lazim karena perjanjian internasional dibuat dari kemauan para pihak dan akan diberlakukan jika kedua belah pihak sepakat. walaupun FIR adalah masalah administrasi internasional, akan tetapi dampak kedaulatannya tetap ada dan nyata.

Kata Kunci: Kedaulatan Udara, Hukum Internasional, UNCLOS 1982, Konvensi Chicago 1944
Peningkatan Peran Industri Pertahanan Indonesia
Authors: Alradix Djansena
Published: November 2021

Suatu negara idealnya dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri bila memiliki sumber daya untuk menjadi mandiri. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan agar perusahaan domestik turut bertanggung jawab untuk membangun kapasitas produksi alat-alat peralatan pertahanan dan keamanan. Namun sampai dengan saat ini peran perusahaan domestik Indonesia dalam industri pertahanan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan mempelajari kondisi aktual kerjasama yang dilakukan Ministry of Defense (MOD) Jepang dengan industri domestiknya, ada beberapa hal yang dapat dijadikan referensi bagi Indonesia untuk meningkatkan peran industri pertahanan Indonesia baik dari sisi pemerintah sebagai regulator maupun sisi industri khususnya industri pertahanan seperti Litbang bersama, lisensi suku cadang, inisiatif Litbang perusahaan, kerja keras industri, hubungan dengan supply chain, kebijakan dual use (penggunaan ganda), dan visi jangka panjang yang nyata untuk Litbang dan rencana produksi.  Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah deskriptif analisis.

 

Kata Kunci: Industri Pertahanan, Industri Jepang, Anggaran, Alutsista
Transformasi Pertahanan Indonesia di Era Reformasi (1998-2018)
Authors: Clara Veraditha  , Impiani
Published: November 2021

Pertahanan Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini meliputi perubahan mendasar dalam empat bidang militer utama yaitu doktrin, organisasi, strategi dan teknologi. Dengan menggunakan variabel dalam Revolution in Military Affairs (RMA) sebagai kerangka analisis, tulisan ini akan melihat signifikansi Indonesia melakukan revolusi militer dengan mengambil rentang waktu dari tahun 1998-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode process tracing. Temuan dari tulisan ini adalah militer Indonesia melakukan adaptasi dengan konsep RMA yaitu melakukan perubahan dari segi doktrin, strategi, organisasi dan teknologi yang kemudian dikenal dengan Revolusi Krida Yudha. Upaya revolusi bertahap yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama, menjadikan upaya pembangunan pertahanan Indonesia ini lebih relevan disebut sebagai transformasi. Maka dari itu, Revolusi Krida Yudha merujuk pada proses transformasi pertahanan Indonesia dari Era Reformasi (1998) hingga saat ini.

Kata Kunci: Pertahanan, Militer Indonesia, Revolusi Militer, Transformasi
Kejahatan Siber pada Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam langkah Pengamanan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia
Authors: Meha Middlyne Simbolon  , I Gusti Komang Wijaya Kesuma  , Aditya Ery Wibowo
Published: November 2021

E-commerce sebagai aktifitas perdagangan melalui jaringan elektronik, merubah jenis transaksi konvensional menjadi transaksi pasar maya. E-Commerce tentunya memberikan pengaruh yang masif terhadap perkembangan ekonomi digital. In casu a quo, perkembangan teknologi digital semakin erat kaitannya dengan timbulnya kejahatan siber yang mengancam pertahanan dan keamanan negara yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sistem transaksi e-commerce yang digunakan oleh pengguna harus menanggung banyak risiko ditambah dengan perilaku cyber crime masih sangat sulit di antasipasi oleh pengguna dan penyedia. Oleh karena itu, perdagangan berbasis sistem elektronik harus dilindungi keamanannya oleh pemerintah dengan melakukan koordinasi yang bersifat lini sektoral, perluasan kewenangan, dan membentuk beberapa kebijakan baru dalam pengamanan dan penindakan terhadap e-commerce.

Kata Kunci: Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik, Kejahatan Siber, Pertumbuhan Ekonomi Digital.
Potensi Ranpur Bertenaga Fuel Cell untuk Mendukung Teknologi Siluman dan Kekuatan Tempur
Authors: Amri Widyatmoko
Published: November 2021

Teknologi ranpur (combat vehicle) terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, termasuk era post pandemic yang menjadi momentum electric vehicle (EV). Sama-sama menggunakan motor listrik, pasar mobil listrik jenis lithium battery (EV) di dunia lebih mendominasi dibandingkan mobil listrik fuel cell hidrogen (FCV). Walaupun demikian terdapat keunggulan fuel cell hidrogen (FCV) yang tidak dapat ditandingi oleh lithium battery yaitu kapasitas daya yang besar untuk mendukung jarak tempuh dan kecepatan dalam refueling/recharging atau pengisian sumber listrik. Sistem propulsi berbasis hidrogen yang menghasilkan listrik memiliki keuntungan bebas suara (noise), asap (smoke), bau (odor) dan panas (heat). Hal ini jika diterapkan pada ranpur dapat mendukung kapabilitas siluman (stealth) sehingga tidak terdeteksi radar pada level tertentu. Kelebihan lain ranpur bertenaga fuell cell hidrogen adalah mengurangi ketergantungan kepada BBM, mengurangi polusi udara dan hidrogen termasuk dalam Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bisa dibuat dari banyak sumber. Dalam kondisi keadaan militer terdesak dan jauh dari logistik, hidrogen bisa dibuat sendiri dengan metode elektrolisis air memanfaatkan tenaga surya atau tenaga lain.

Kata Kunci: Fuel Cell, Hidrogen, Ranpur, Siluman
Konsep Pergelaran Teknologi Persenjataan Batalyon Arhanud Dalam Menangkal Ancaman Kalimantan Barat
Authors: Iris Sumariyanto  , Jones Hutauruk
Published: November 2021

Sebagai wilayah perbatasan Kalimantan Barat merupakan wilayah paling rawan terhadap ancaman jika ada gejolak yang muncul antar negara yang berada di daerah perbatasan negara Malaysia dan lautan China Selatan. Maka dibutuhkan satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) untuk mewujudkan kedaulatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Pembangunan Teknologi Persenjataan Batalyon Arhanud dalam Menangkal Ancaman Kalimantan Barat. Hasil dari tulisan ini adalah berdasarkan skala priortitas, kota Pontianak, Kubu Raya dan Mempawah. Merupakan objek vital dengan skala prioritas yang tinggi. Kemampuan persenjataan Hanud dan data skala prioritas wilayah di Kalbar, konsep pergelaran Hanud dalam rangka mewujudkan interoperabilitas pergelaran Denhanud 473 Paskhas memfokuskan wilayah sekitaran Landasan udara Supadio. Titik pergelaran Sistem persenjataan Yonarhanud Starstreak terdiri 3 (tiga) titik lokasi, yaitu; lokasi di PT. Holcim jalan Raya Wajok Hilir, Lokasi di kawasan PLTU RPSL Jalan Raya Wajok Hulu, serta lokasi di kawasan komplek Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci : Arhanud, Ancaman, Kalimantan Barat
Posisi Indonesia Terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) Dalam Perspektif Neorealisme
Authors: Dyas Bintang Perdana  , Rizaldi Dolly Ramasandi  , Maria Evangelina Setiawan
Published: November 2021

Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah persoalan panas yang telah melahirkan konflik dengan keterlibatan sejumlah negara di sekitar kawasan tersebut hingga negara di luar kawasan. Manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni di Laut Tiongkok Selatan adalah disepakatinya sebuah pakta keamanan yang diusung sebagai aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS). Penelitian ini menganalisis posisi Indonesia beserta langkah kebijakan dan persiapan yang proporsional terhadap fenomena Aliansi AUKUS dalam perspektif teori neorealisme. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif secara penuh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan maupun teori neorealisme melalui jurnal nasional hingga internasional. Penelitian ini turut membahas beberapa poin strategis yang potensial untuk dimanfaatkan oleh Indonesia dalam menyikapi Aliansi AUKUS. Perspektif neorealisme menuntut Indonesia untuk berpandangan lebih holistik, bahwa kekuatan (power) suatu negara adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Hal tersebut meliputi faktor kondisi geografis, postur militer yang dimiliki Indonesia, hingga bagaimana langkah politik yang dapat dianjurkan bagi Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Neorealisme, AUKUS, Laut Tiongkok Selatan
The Impact of Instructors’ Perceptions of E-Learning on the Quality of Online Teaching: A Case Study of the French Language Instructors at the University of Bahrain During COVID-19 Pandemic
Authors: Bader Sara A.
Published: November 2021

French language instructors at the University of Bahrain faced many challenges in adapting their teaching practices during the sudden transition to online teaching due to the COVID-19 pandemic. In this case study, we explore the French language instructors’ perceptions of e-learning and their attitudes toward technology during the pandemic as well as their students’ perceptions of the quality of their online teaching. The objective of this study is to analyze the relationship between instructors’ perceptions and teaching performance. We conducted the study during the beginning of the sudden change to online teaching and administered online survey-based data collection instruments to gather information about French language instructors’ perceptions and undergraduate students’ satisfaction with the quality of French language online teaching. One year later, we completed data collection with semi-structured interviews of the instructors’ perceptions and online teaching experience. The findings indicated that despite the abrupt switch to online teaching, instructors showed a prominent level of technology acceptance. However, the results indicated effective online teaching was highly correlated to instructors’ pedagogical preparedness and self-efficacy level. Consequently, this study outlines key factors influencing the efficacy of e-learning, including pedagogical preparedness, instructors’ self-efficacy, and information and communications technology literacy. In addition, in this study we propose implications for instructors’ preparation and development.
Nafta and Mexico’s Economic Growth from a Gender Perspective
Authors: Caceres Luis Rene
Published: November 2021

This paper investigates the dynamics of Mexico’s economy after the signing of the NAFTA treaty. It is reported that Mexico, the United States and Canada have experienced low rates of economic growth as a result of the deindustrialization processes they have undergone, which has been a consequence of the tariff reductions. Tariff reduction has also affected employment, especially female industrial employment, with adverse consequences on domestic savings, trade balance and economic growth. Additional analysis is related to cointegration tests of the employment ratios, as well as to the existence of principal components among the three countries’ employment to population ratios. The paper investigates the effects of declining employment to population ratios in the three countries, reporting that in Mexico female employment has increased to compensate the declining tendencies of labor productivity and male employment ratio. The paper ends with a proposal regarding the launching of the North American Social and Dignity Pact.
Quercetin Enhances the Suppressive Effects of Doxorubicin on the Migration of MDA-MB-231 Breast Cancer Cell Line
Authors: Roshanazadeh Mohammadreza , Babaahmadi Rezaei Hossein , Rashidi Mojtaba
Published: November 2021

Background: Cancer cell metastasis is facilitated by matrix-metalloproteinases through degradation of extracellular matrix (ECM) proteins and is a major cause of mortality. One of the most common remedies for cancer is chemotherapy, which has many side effects. Therefore, it seems necessary to find a way to reduce the side effects of these drugs while maintaining their anticancer effects. Quercetin (que) is a natural substance that has been reported to have anticancer activities. Objectives: This study aims at evaluating the effect of que in combination with doxorubicin (dox) on the migration of the MDA-MB-231 breast cancer cell line. Methods: The effects of que and dox on cell viability in 24h and 48 h was assessed by MTT assay. Also, the effects of the same drugs on the cancer cells migration were evaluated, using the wound healing assay. Lastly, the effects of que and dox were assessed on the expression of MMP-2 and MMP-9 genes. Results: The combination of 50 µM of que with 32 nM of dox was selected by CI comparison. The viability and migration of cancer cells and the gelatinases genes expression were decreased after treatment with individual drugs. The migration and the expression of MMP-2 and MMP-9 genes after treatment with the combination of que and dox was significantly reduced compared to the treatment with que and dox alone. Conclusions: Que inhibits the viability and migration of MDA-MB-231 cancer cells and synergistically enhances the effects of dox on the survival and migration of these cells. Hence, we propose this drug combination as a path for further research on breast cancer therapy.
Observance of individual rights and freedoms in the context of implementation of digital control by the executive branches
Authors: Smirnova Ekaterina Nikolaevna
Published: November 2021

Digital technologies are being actively implemented in public administration, including oversight measures, which raises a legitimate question on the need to respect individual rights and freedoms in digital space and corresponding scientific research. The goal of this research lies in formulation of proposal aimed at improvement of the mechanism for observing individual rights and freedoms in the context of implementation of digital control, which in turn contribute to ensuring the balance between the interests of the state and the rights and freedoms of citizens in digital space. The methods of increasing the efficiency of oversight activity are offered. The novelty of this work is defined by the fact that the question at hand has not been studied by the scholars in the field of administrative law, despite the fact that in recent years the questions of digitalization of public administration are of crucial importance for both, the legislator and the researchers. The author attempts to analyze the existing problems in this sphere, as well as suggests the mechanisms for minimizing negative consequences and improving the organization of digital control.
A High‐Lift Micro‐Aerial‐Robot Powered by Low‐Voltage and Long‐Endurance Dielectric Elastomer Actuators
Authors: Ren Zhijian , Kim Suhan , Ji Xiang , Zhu Weikun , Niroui Farnaz , Kong Jing , Chen Yufeng
Published: November 2021

Dielectric elastomer actuators (DEAs) are a special class of artificial muscles that have been used to construct animal‐like soft robotic systems. However, compared with state‐of‐the‐art rigid actuators such as piezoelectric bimorphs and electromagnetic motors, most DEAs require higher driving voltages, and their power density and lifetime remain substantially lower. These limitations pose significant challenges for developing agile and powered autonomous soft robots. Here, a low‐voltage, high‐endurance, and power‐dense DEA based on novel multiple‐layering techniques and electrode‐material optimization, is reported. When operated at 400 Hz, the 143 mg DEA generates forces of 0.36 N and displacements of 1.15 mm. This DEA is incorporated into an aerial robot to demonstrate high performance. The robot achieves a high lift‐to‐weight ratio of 3.7, a low hovering voltage of 500 V, and a long lifetime that exceeds 2 million actuation cycles. With 20 s of hovering time, and position and attitude error smaller than 2.5 cm and 2°, respectively, the robot demonstrates the longest and best‐performing flight among existing sub‐gram aerial robots. This important milestone demonstrates that soft robots can outperform their state‐of‐the‐art rigid counterparts, and it provides an important step toward realizing power autonomy in soft robotic flights.
The in vitro apoptotic effect of new zinc complex possessing folic acid and phenanthroline on cervix cancer cells
Authors: Yang Liyun , Heidari Majd Mostafa , Shiri Fereshteh , Shahraki Somaye , Karimi Pouya
Published: November 2021

With proper care and nursing as well as timely diagnosis and good treatment, cervical cancer is one of the most treatable forms of cancer. One of the most important cancer treatments is the use of emerging developing metal–organic complexes, which can provide a wide variety of morphologies, sizes, and properties based on different metal ions and different organic ligands. Accordingly, we reported the synthesis method, structural properties, cytotoxicity, apoptotic properties, and molecular docking analysis of the new Zn(II) complex consisting of phenanthroline and folic acid ligands. FTIR, 1H‐NMR, 13C‐NMR, and elemental analyzer determined that the synthesis of the complex was successful. The IC50 values (380 and 199 μM) were shown that the viability of HeLa cells was dependent on time of exposure and concentration of [Zn(Phen)FA] complex. Real‐time PCR clearly shows increased expression of apoptotic genes in cervical carcinoma HeLa cells and a possible relationship between Bak1/Bclx ratio and caspase‐3. Also, the key amino acids of folate receptor that can interact with the synthesized complex were identified by molecular docking analysis. Moreover, molecular electrostatic potential confirmed that carboxylate portion of FA is an electron‐rich region and can interact with Zn(Phen) to form a stable and soluble complex. All experiments confirmed that presence of FA could improve stability, cytotoxicity, apoptosis, and cellular uptake of complex in cervical carcinoma HeLa cells.
Use of Real‐World Evidence to Drive Drug Development Strategy and Inform Clinical Trial Design
Authors: Dagenais Simon , Russo Leo , Madsen Ann , Webster Jen , Becnel Lauren
Published: November 2021

Interest in real‐world data (RWD) and real‐world evidence (RWE) to expedite and enrich the development of new biopharmaceutical products has proliferated in recent years, spurred by the 21st Century Cures Act in the United States and similar policy efforts in other countries, willingness by regulators to consider RWE in their decisions, demands from third‐party payers, and growing concerns about the limitations of traditional clinical trials. Although much of the recent literature on RWE has focused on potential regulatory uses (e.g., product approvals in oncology or rare diseases based on single‐arm trials with external control arms), this article reviews how biopharmaceutical companies can leverage RWE to inform internal decisions made throughout the product development process. Specifically, this article will review use of RWD to guide pipeline and portfolio strategy; use of novel sources of RWD to inform product development, use of RWD to inform clinical development, use of advanced analytics to harness “big” RWD, and considerations when using RWD to inform internal decisions. Topics discussed will include the use of molecular, clinicogenomic, medical imaging, radiomic, and patient‐derived xenograft data to augment traditional sources of RWE, the use of RWD to inform clinical trial eligibility criteria, enrich trial population based on predicted response, select endpoints, estimate sample size, understand disease progression, and enhance diversity of participants, the growing use of data tokenization and advanced analytical techniques based on artificial intelligence in RWE, as well as the importance of data quality and methodological transparency in RWE.
Gulf fisheries supported resilience in the decade following unparalleled oiling
Authors: Swinea Savannah H. , Fodrie F. Joel
Published: November 2021

The 2010 Deepwater Horizon (DwH) disaster challenged the integrity of the Gulf of Mexico (GOM) large‐marine ecosystem at unprecedented scales, prompting concerns of devastating injury for GOM fisheries in the post‐spill decade. Following the catastrophe, projected economic losses for regional commercial, recreational, and mariculture sectors for the decade after oiling were US$3.7–8.7 billion overall, owing to the vulnerability of economically prized, primarily nearshore taxa that support fishing communities. State and federal fisheries data during 2000–2017 indicated that GOM fishery sectors appeared to serve as remarkable anchors of resilience following the largest accidental marine oil spill in human history. Evidence of post‐disaster impacts on fisheries economies was negligible. Rather, GOM commercial sales during 2010–2017 were US$0.8–1.5 billion above forecasts derived using pre‐spill (2000–2009) trajectories, while pre‐ and post‐spill recreational fishery trends did not differ appreciably. No post‐spill shifts in target species or effort distribution across states were apparent to explain these findings. Unraveling the mechanisms for this unforeseen stability represents an important avenue for understanding the vulnerability or resilience of human–natural systems to future disturbances. Following DwH, the causes for fishery responses are likely multifaceted and complex (including exogenous economic forces that typically affect fisheries‐dependent data), but appear partially explained by the relative ecological stability of coastal fishery assemblages despite widespread oiling, which has been corroborated by multiple fishery‐independent surveys across the northern GOM. Additionally, we hypothesize that damage payments to fishermen led to acquisition or retooling of commercial fisheries infrastructure, and subsequent rises in harvest effort. Combined, these social–ecological dynamics likely aided recovery of stressed coastal GOM communities in the years after DwH, although increased fishing pressure in the post‐spill era may have consequences for future GOM ecosystem structure, function, and resilience.