bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
RUSSIFICATION IN MODERN DAYS : ANALYZING GEORGIA AND UKRAINE SEPARATISTS AS RUSSIA STRATEGY AGAINST NATO’S EXPANSION
Authors: Ginano Raninta Salwa , Riyanto Sugeng
Published: December 2022

Since the demise of the Soviet Union the cold war, a glimpse of hope in any improvement of Russia and the West relation sparked. However, it did not last as the relations between these two parties soured over times and tension rises. Under Vladimir Putin, Russia has three main goals to achieve: 1.) reassert Russian global great power status since the cold war; 2.) Gain supremacy over the former Soviet Union territories (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan) 3.) Establishing sphere of influence in the international system in order to achieve dominance. The tension between Russia and NATO back to the first attempt of NATO’s enlargement by the fall of the Berlin wall in November 1989 followed by Soviet acceptance of German reunification in NATO in July 1990. However, if NATO continues their enlargement, Russia might feel isolated from the European political and security sphere of influence. Moreover, since NATO’s enlargement itself created clash of interest with Russia, conflict between Russia and NATO may ensue.
STRATEGI INDONESIA MEMBENTUK CYBER SECURITY DALAM MENGHADAPI ANCAMAN CYBER CRIME MELALUI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Authors: Ginanjar Yusep
Published: December 2022

Cyber security has become a priority issue for all countries in the world since information and communication technology is used in various aspects of life, both in social, economic, legal, organizational, health, education, culture, government, security, defense, and other aspects. In direct proportion to the high level of utilization of information and communication technology, the level of risk and threat of misuse of information and communication technology is also getting higher and more complex. In response to these events, Indonesia then formed the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) as a model for national cyber security institutions. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The purpose of this research is to find out how Indonesia's strategy in establishing cyber security in dealing with the threat of cyber crime through the National Cyber and Crypto Agency.
KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Inggiz Rio Trifo , Kushartono Toto , Amanita Aliesa
Published: December 2022

Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang tidak tepat dalam memanfaatkan Surat Edaran. , Surat Edaran tidak sesuai dengan fungsi dan posisinya. Surat Edaran harus tepat dalam penggunaannya dilihat dari dasar kewenangan pembuatannya, baik dari segi formal, material, dan penerapan yang luas, sehingga Surat Edaran ini digunakan sesuai dengan fungsi dan posisinya.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM KASUS PENYERANGAN TERHADAP HAKIM OLEH PENGACARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Authors: Dewi Febrina Kartika , Slamet Sherly M. Imam , Ardan R Ardini Rakhmania
Published: December 2022

Undang-undang mengatur apa yang harus dilakukan dan atau apa yang bisa dilakukan serta apa yang dilarang. Ada kasus advokat berinisial DC menyerang Ketua Majelis Hakim berinisial HS dan hakim anggota berinisial DB saat persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun regulasi di suatu negara telah ditetapkan, namun jika unsur penanggung jawab dan otoritas tidak bekerja secara profesional, maka regulasi tersebut hanya akan menjadi penghias permata negara.
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
Authors: Sinaga Evariawati , Slamet Sherly M. Imam , Dwiprigitaningtias Indah
Published: December 2022

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA, tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan cara diversi dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan untuk mencegah anak dari perampasan kemerdekaan. Diversifikasi harus dimaksimalkan karena dalam proses penyidikan, baik penyidik, hakim maupun jaksa penuntut harus menerapkan Diversi untuk perkara anak yang memenuhi syarat diversi dan perlindungan hukum yang diatur dalam SPPA harus diterapkan secara mutlak.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PRODUK KOSMETIK SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Solihat Puspa Triatmi , Ikrardini Zulfika
Published: December 2022

Seiring Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah jual beli online melalui media internet. Internet menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi dan barang-barang kebutuhan masyarakat. Peluang jual beli dengan menggunakan media e-commerce atau dikenal dengan jual beli online ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha dan pedagang produk kosmetik untuk dapat memasarkan produk-produknya. Untuk memasarkan barang yang akan dijual mereka menggunakan media sosisal seperti facebook, instagram, twitter dan media yang lainnya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 4 salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa selain itu pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan cara penggunaan dan pemeliharaan.
KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Sadarati Alya , Kushartono Toto , Amanita Aliesa
Published: December 2022

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain.
SANKSI TERHADAP EKSPLOITASI HEWAN DALAM USAHA TOPENG MONYET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
Authors: Sandi Irawan Andika , Dwiprigitaningtias Indah
Published: December 2022

Dewasa ini marak terjadi kekerasan tehadap hewan. Penyiksaan terhadap hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Khalayak umumnya kurang menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap hewan, seperti membiarkan hewan dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, terus mengikat hewan, dan membiarkan hewan peliharaan menjadi agresif itu akan menimbulkan sebuah penyakit bagi hewan tersebut. Hal ini disebut dengan kekerasan pada hewan secara aktif. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis. Adapun dalam Penulisan ini menggunakan metode Penulisan deskriptif analisis yaitu Penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Topeng monyet melanggar hak-hak binatang, topeng monyet banyak ditentang karena berisiko menularkan zoonosis (penyakit yang menular dari monyet ke manusia). Beberapa penyakit yang pernah ditemukan pada topeng monyet bisa menjadi penyakit berbahaya pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa topeng monyet yang digunakan untuk atraksi itu monyet tersebut tidak pernah di periksa kesehatannya walaupun monyet terlihat lincah dan sehat, tetap saja jika monyet tersebut terus di pekerjakan tanpa henti dan tanpa memperhatikan kesehatannya maka akan terjangkit virus
Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup
Authors: Dwiprigitaningtias Indah
Published: December 2022

Fungsionalisasi hukum pidana dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup dalam menanggulangi kerugian Negara meliputi penegakan hukum dalam arti luas berupa peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup khususnya ataupun kesehatan pada umum. Saat ini, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa yang akan mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif dan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan agenda yang ada, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang ini diharapkan bias berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang. Tetapi pada implementasinya Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan
ANALISIS YURIDIS MENGENAI GUGATAN NAFKAH YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN
Authors: Agi Arini Mutiara , Dwiprigitaningtias Indah
Published: December 2022

Hukum keluarga melahirkan konsekuensi berupa terciptanya hak dan kewaijban yang saling timbal balikdalam keluarga. Diantara hak dan kewajiban itu, adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga. Dalam situasi ini, maka harus ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu mulai sandang, pangan, dan papan. Semua hal itu, oleh agama secara umum disebut sebagai nafkah.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SOREANG
Authors: Lubis Izzah Mishdaqiyah , Andayani Lily
Published: December 2022

Dalam penelitian ini akan membahas ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dengan nama Library Research, instrument penelitian berupa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Tinjauan yuridis dalam pemberian izin poligami diatur pada ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang.
ANALISIS YURIDIS PERIHAL SYARAT-SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH MELALUI JALUR INDEPENDENT
Authors: Rachbi Muhamad , Slamet Sherly M. Imam
Published: December 2022

Peran partai politik amatlahpenting, selain di legislatif pusat dan daerah, jabatan eksekutif presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, harus melalui jalur politik. Hal ini menunjukan bahwa peran partai politik sangatlah penting dalam demokrasi di negara ini. Akan tetapi kredibilitas partai politik kian merosot. Di era sekarang kompetisi pemilu di perluas oleh ide pencalonan perseorangan, ide ini mempunyai landasan konstitusional dan demokratis karena memberikan peluang dan hak kepada calon-calon/pasangan calon kepala daerah yang tidak mempunyaikendaraan politik (partai politik/gabungan partai politik).
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIPATAT, KABUPATEN BANDUNG BARAT
Authors: Nur Fauziah Neng Poppy , Amanita Aliesa
Published: December 2022

Perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (bernegara). Padahal dalam UU Perkawinan diatur batasan usia perkawinan, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Baru. Namun disamping itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologi, kehamilan diluar nikah, dan faktor adat. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan peran Dinas Agama khususnya KUA Kecamatan Cipatat yang merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT NON AGUNAN DITINJAU DARI SISI HUKUM PERIKATAN
Authors: Perwirasari Diah Pradhani , Ikrardini Zulfika
Published: December 2022

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati hati. Dalam penerapan prisip kehati-hatian bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif. Prinsip Kehati-hatian memiliki lima Kriteria-kriteria dalam melakukan suatu kredit non agunan yang sering disebut (The Five C’s Of Credit Analysis).
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG
Authors: Mustikasari Sudrajat Diannita , Amanita Aliesa
Published: December 2022

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia. namun dalam kehidupan berumah tangga tidak semua perkawinan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, beragam permasalahan akhirnya memunculkan konflik yang pada akhirnya lebih memilih jalan perceraian, dalam beberapa kondisi perkawinan ini dapat terputus tidak hanya karena suatu konflik tapi bisa juga karena adanya kematian dan atas dasar keputusan pengadilan. Di Indonesia sendiri karena mayoritas yang memeluk agama islma lebih banyak maka maka penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama berkiblat pada kompilasi hukum islam.
UPAH KERJA LEMBUR TERHADAP JABATAN ACCOUNT OFFICER
Authors: Zulfiyanda Zulfiyanda
Published: December 2022

Penulisan ini dilatar belakangi adanya beberapa perbankan yang tidak menerapkan upah kerja lembur terhadap jabatan account officer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah upah lembur wajib diterapkan terhadap jabatan account officer. Hasil penelitian, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur tidak menentukan secara spesifik pekerjaan atau jabatan apa saja yang tidak lagi mendapatkan upah kerja lembur. Oleh karena itu, perbankan memiliki kewenangan dalam menentukan jabatan account officer berhak mendapatkan upah kerja lembur atau tidak.
HUKUM ADAT SUKU BUGIS
Authors: Rahmatiar Yuniar , Sanjaya Suyono , Guntara Deny , Suhaeri Suhaeri
Published: December 2022

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbedabeda. Keanekaragaman terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang melahirkan beragam suku bangsa dan dari suku-suku itulah yang membuat adanya ciri khas atau keunikan dari setiap suku yang berada di Indonesia.

Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang barkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarchi atau kerajaan

Kata Kunci : Hukum Adat, Suku Bugis
KUDETA MILITER MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Iqbal Firdaus Muhamad
Published: December 2022

Kudeta adalah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Dalam negara berkembang, pihak militer sebagai fungsinya selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berkuasa. Negara yang sering mengalami kudeta salah satunya yaitu Myanmar. Riwayat terjadinya kudeta militer Myanmar dimulai pada tahun 1962, 1988 hingga tahun 2021 yang disebabkan militer Myanmar ingin tetap mempertahankan eksistensi atau pengaruhnya. Kudeta yang terjadi di Myanmar merupakan polemik bagi semua pihak, sebab negara atau orgainasi internasional maupun regional tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri/non-intervensi berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah tertuang secara hukum. Sehingga penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat.
RELEVANSI TEORI KARL MARX DAN RALF DAHRENDORF DALAM IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA SEBAGAI ALAT PERWUJUDAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Authors: Zulfiani Yayang Nuraini , Farhana Nurul , Oktavianingrum Wilda
Published: December 2022

Revolusi industry 4.0 membawa banyak perubahan termasuk dalam lingkup hukum ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia membuat pembaharuan hukum berupa Omnibus law cipta lapangan kerja yang terdiri dari Penyederhanaan perizinan berusaha, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan perlindungan UMKM, Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan sanksi, Pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan dan Kawasan ekonomi, adanya Omnibus law tersebut justru menimbulkan banyak pertanyaan dan konflik bagi masyarakat Indonesia karena dirasa memiliki 2 sisi yang saling berlawanan, Omnibuslaw menimbulkan konflik dalam masyarakat karena dianggap mencederai kepentingan umum yang diatur dalam Konstitusi maupun Undang-Undang karena memperjelas batas-batas kelas dalam masyarakat. fenomena ini mengingatkan kembali pada teori Konflik Karl Marx dengan konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain dan Teori Dahrendorf yang melihat masyarakat sebagai dua sisi, dengan konflik dan kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan bertujuan memberikan pandangan bagi masyarakat bahwa tidak semua konflik berkonotasi negatif namun dalam revolusi industry 4.0 maupun implementasi Omnibus law justru konflik dalam masyarakat dapat dilihat sebagai hal yang berproses membawa perubahan baik untuk masyarakat.
TINDAK PIDANA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
Authors: Firdaus Muhammad Irkham , Wahyudi Fajar Satriyawan
Published: December 2022

Legal protection applies to the rights of every citizen, both to rights obtained due to transfer or rights arising from the results of their own copyrighted work. For rights in the form of copyrighted works, in the legal world they are included in the category of Intellectual Property Rights (IPR). Trade secrets as part of the Intellectual Property Rights system are not given much attention by the wider community, therefore they should be given protection like other Intellectual Property Rights objects. The purpose of this research is to find out criminal acts against violators of trade secrets and analyze using Law No. 30 of 2000. This research method uses normative research with a qualitative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material is the legislation in the field of intellectual property rights in Indonesia, namely Law no. 30 of 2000. Secondary legal materials used in this research are legal publications such as books, research results and so on. The results of this study indicate that anyone who intentionally and without rights uses or discloses a Trade Secret, or reneges on an agreement to maintain a Trade Secret or obtains or controls a Trade Secret in a way that is contrary to the applicable laws and regulations: shall be sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a maximum fine of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah).
KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Authors: Iqbal Firdaus Muhamad
Published: December 2022

The legal system is a set of regulations, including commands, restrictions, and permissibility. The Civil Law System and the Anglo-Saxon System are the two legal systems now in use in the world. As a legacy of the Dutch colonial authority, Indonesia follows the Civil Law system, or Continental Europe. A normative legal research methodology using secondary data types was used. The Civil Law system, which emerged in countries in Mainland Europe and was codified from Ancient Roman Law, is the subject of this study's findings and discussion. The 13th century saw the beginning of the movement of this system, which has a lengthy history and is inextricably linked to economic, political, and intellectual forces in Western Europe. This system of laws acknowledges the division between public and private law. The Civil Law system is characterized by the existence of a codification or legal record that preserves the law and serves as a foundation or mechanism for judges to act and uphold the legal system documented in the law. The three dimensions of the national legal order, which is based on the Civil Law legal order, are the maintenance dimension, the renewal dimension, and the creative dimension. Along with these features, the Civil Law system also strengthens Indonesia's legal framework by, among other things, creating new laws, discovering new laws, and using judges as law's mouthpieces to enforce laws that affect people's daily lives.
KENDALA PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE
Authors: Ikrardini Zulfika
Published: December 2022

Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee merupakan salah satu program landreform yang bertujuan untuk mengatur pemerataan pemilikan tanah bagi seluruh rakyat dan memastikan bahwa hasil pemanfaatan tanah dapat dinikmati oleh masyarakat setempat di mana tanah tersebut berada. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA) bahwa pada asasnya "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri".

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif guna melakukan telaah terhadap landasan filosofis dan kendala penegakan hukum ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Dari penelitian ini ditemukan bahwa disamping faktor kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum serta tersedianya sarana penegakan hukum yang memadai, terkadang dibutuhkan pula keberanian untuk melakukan revisi terhadap ketentuan hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat agar penegakan hukum dapat terselenggara secara optimal.
AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH
Authors: Sutanto Pedro
Published: December 2022

Eigendom verponding is a right to land ownership whose rights must beadjusted through the conversion provisions of the UUPA. The implementation of theconversion was given a period of time until September 24, 1980. In practice, therewas still recognition of ownership of the formerland eigendom verponding whichlater resulted in a dispute over the land. For example, the acknowledgment ofownership of the former eigendom verponding in decision number19/Pdt.G/2019/PN.Slw and decision number 30/Pdt.G/2019/PN.Unr. Theformulation of the problem in the research: 1. What is the legal status of theformerland eigendom verponding which has not been converted according to thelaws and regulations? 2. What are the legal consequences for holders of ex-rightseigendom verponding that are not converted in land ownership disputes?The approach method used is qualitative with the type of normative legalresearch. The main data source comes from secondary data which is alsointerviewed as supporting data. Secondary data sources are divided into primarylegal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Datacollection techniques using library research and field studies in the form ofinterviews.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKER DENGAN TUJUAN PEMESANAN FIKTIF
Authors: Sucia Fitri , Pamungkas Andi , Akbar Ali , Paminto Saptaning Ruju
Published: December 2022

Advances in science and technology have made the types and forms of crime more sophisticated and diverse. One of the most common crimes is hacking personal accounts with the aim of placing online orders for other people. Criminal liability is carried out to fulfill justice, if you have committed a crime and fulfill the elements specified in the law. The method used in this writing is normative juridical by conducting a study using books, journals, writings and using a case study approach with the decision Number 1597/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, with the aim of seeing how criminal responsibility in Indonesia is against perpetrators. who do Hackers to then place orders online on behalf of other people. Based on the results of the research conducted, it was concluded that the defendant Untung Arif Budiman fulfilled the elements of a criminal offense and was able to take responsibility for the mistakes committed which were against the law so that the judge sentenced the defendant to Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the Law. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure and other relevant laws and regulations.
ANALISIS KESULITAN MENGENAL HURUF DALAM MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS 1A SEKOLAH DASAR
Authors: Atiya Farhah
Published: December 2022

Kurangnya pengenalan huruf menjadikan sulit mengintegrasikan huruf per huruf menjadi satu kata bagi siswa kelas 1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan mengenal huruf dalam membaca permulaan pada siswa kelas 1A. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas 1A dan lima siswa kelas 1A yang teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengenal huruf. Teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima siswa yang mengalami kesulitan dalam mengenal huruf karena kesulitan membedakan huruf b, d dan p, kesulitan membedakan huruf yang pengucapannya hampir sama seperti huruf b dan t, kesulitan dalam mengenal huruf, kesulitan dalam membaca kata per kata, dan kesulitan dalam menentukan suku kata. Faktor penyebab kesulitan tersebut adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua, tidak diajarkan ataupun dikenalkan huruf sejak dini sebelum memasuki sekolah dasar, kurang adanya penggunaan media konkret dalam memvariasikan pembelajaran, guru baru melakukan keefektifan waktu latihan membaca ketika di luar jam pelajaran dan kurangnya latihan membaca baik di rumah maupun di sekolah. Maka, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 1A mengalami kesulitan mengenal huruf dalam membaca permulaan.Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi ruang evaluasi dalam menghadapi keresahan dan mengatasi kesulitan mengenal huruf pada siswa.
PEMBELAJARAN ANALISIS MORFOLOGIS DALAM TEKS BIOGRAFI MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN TANDUR PADA PESERTA DIDIK KELAS X SMK PELITA
Authors: Suminar Mia
Published: December 2022

The purpose of this study was to describe the improvement of learning outcomes of biograpy texts, writing skills and analysis of morphological processes using the TANDUR learning method in class X SMK Pelita. TANDUR learning method is an acronym for Grow, Experience, Name, Demonstrate, Repeat and Celebrate. The research method used is a quasi-experimental class consisting of a control class and an experimental class, both classes will carry out pretest and posttest activities. Each class consisted of approximately 45 people, but in each experimental class and control class, samples were taken from each control and experimental class with a total of 30 students. When the normality test and homogeneity test were carried out using the Leavene test in biographical text learning, the data were normal and homogeneous, the results of the n-gain t-test calculation using the independent sample t-test the results showed 0.000 less than 0.05, it can be concluded that there is an increase which is significant between the learning outcomes of the experimental class and the control class. When the normality test and homogeneity test were used, the data was not normal and not homogeneous, so a non-parametric test using Mann-Withney was used, the result was 0.005 smaller than 0.05, which means there was an increase in the ability to write biographical texts in the experimental class and control class. So it can be concluded that the TANDUR learning method can improve learning outcomes and writing biograpy text skills in class X SMK Pelita.

Keywords: Keywords: Learning, Biographical Text, TANDUR learning method.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR BUKU BRAINY DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN KELAS 2 SD N 1 PEGANJARAN
Authors: Arum Syafitri Dwi
Published: December 2022

ABSTRACT

The background that drives this research is the difficulty in learning to read beginning. This can happen because during COVID-19 the learning process is carried out with the BDR (Learning From Home) or PJJ (Distance Learning) system, children lack reading practice. The problem in this research is how is the learning process carried out by the teacher using the Brainy book picture media for reading skills at the beginning of grade 2 SD N 1 Peganjaran? The purpose of the study was to describe the learning process using the image media of the Brainy book for reading skills at the beginning of grade 2 SD N 1 Peganjaran. This type of research is qualitative in the form of descriptive. Methods of data collection using the results of observations, interviews and documentation. The research population is grade 2 SD N 1 Peganjaran. The data analysis method used is data collection, data reduction, data review, and conclusion drawing, as well as verification. Based on the results of this study, it shows that the Brainy book picture media makes the learning process fun and makes students more active in the learning process with the media accompanied by many games. Brainy book picture media makes it easy for students to understand letters in words, makes students interested in learning, and increases student scores. The conclusion of this research is the learning process carried out by the teacher using the Brainy book picture media, namely the teacher using the student centered method (Student Centered Learning) so that students are active in learning and it is easier to understand words or sentences in the Brainy book picture media. For the duration in the learning process used by the teacher using the Brainy book picture media, which is about 30 minutes.

Keywords: Reading Difficulties, Learning Media, Brainy Books
ANALISIS PRINSIP KESANTUNAN DALAM PEMBELAJARAN DEBAT SISWA ALTERNATIF BAHAN AJAR KELAS X TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Authors: Arnisa Sepdilya Maharani  , Any Budiarti  , Marlia
Published: December 2022

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penerapan dan pelanggaran prinsip kesantunan dalam pembelajaran debat pada siswa SMAN 4 Musi Banyuasin. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Data pada tuturan siswa SMAN 4 Musi dalam kegiatan debat yang menunjukkan penerapan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Sumber data penelitian ini berupa video debat yang pada Youtube SMAN 4 Musi Banyuasin tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi dan telaah pustaka. Hasil penelitian ini terdapat 29 tuturan penerapan prinsip kesantunan yang telah dianalisis. Dari keenam maksim prinsip kesantunan, ditemukan 4 penerapan maksim kearifan; 2 penerapan maksim kedermawanan; 3 penerapan maksim kerendahan hati; 13 maksim kesepakatan; dan 7 penerapan maksim simpati, sedangkan tidak ditemukannya penerapan maksim pujian dalam video debat siswa. (2) terdapat 20 tuturan pelanggaran prinsip kesantunan yang telah dianalisis. Dari keenam maksim prinsip kesantunan, ditemukan 1 pelanggaran maksim kearifan; 4 pelanggaran maksim kedermawanan; 2 pelanggaran maksim kerendahan hati; dan 13 pelanggaran maksim kesepakatan, sedangkan pelanggaran maksim pujian dan simpati tidak ditemukan.
ANALISIS KESULITAN ANAK KELAS 6 SD DALAM MEMAHAMI PELAJARAN MATEMATIKA DI SDN CIMUNCANG CILIK
Authors: Novianti Ariadila Salsa
Published: December 2022

Pemecahan masalah merupakan jantung pembelajaran matematika. Penerapan pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kemampuan awal siswa dan sikap siswa kepada matematika yang kurang, motivasi dan self-efficacy untuk belajar yang rendah, serta perilaku dan kemampuan guru dalam mengajar serta kreatifitas guru dalam memberikan dan memecahkan soal pemecahan masalah merupakan penyebab kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pemecahan masalah matematika. Dari beberapa penelitian dapat di tarik Solusi alternatif yang bisa diberikan untuk mengurangi kesulitan dalam pemecahan masalah matematika, dianataranya 1) guru harus mengubah cara mengajar serta mempelajari cara memberi motivasi kepada siswa, 2) siswa harus meningkatkan kemampuan literasi matematika, 3) guru harus belajar dari guru yang telah berhasil melaksanakan pemecahan masalah matematika, 4) keterlibatan siswa sangat penting untuk pemecahan masalah yang sukses, serta 5) guru diharapkan untuk mempelajari model pembelajaran dan kemudian membawa mereka untuk mengelola kegiatan di kelas.
ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE MATH PADA MATERI PECAHAN DI KELAS 5 SDN SINABA KOTA SERANG KECAMATAN KASEMEN
Authors: Jovita Shelma Marsha , Encep Andriana
Published: December 2022

Masalah diketahui dari observasi dari peserta didik yang belum menguasai perkalian, akan berdampak kepada materi tentang pecahan, yang seharusnya sudah dikuasai, guru yang tidak menggunakan media pembelajaran, dan hasil belajar dari peserta didik menurun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan belajar matematika, pecahan sederhana, media pembelajaran puzzle, dan hasil belajar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Pelaksanaan penelitian ini di mulai pada tanggal Agustus sampai dengan September 2022. Peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis penggunaan puzzle math dalam kemampuan materi pecahan di SDN Sinaba. Subjek penelitian berjumlah 24 peserta didik. Hasil penelitian dari penggunaan puzzle math dalam kemampuan materi pecahan di SDN Sinaba, peneliti menemukan bahwa adanya peningkatan kemampuan puzzle math di kelas 5. Peserta didik sangat senang dalam permainan puzzle math. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penggunaan puzzle math pada materi pecahan kelas 5, dapat disimpulkan bahwa membawa dampak yang lebih baik untuk penggunaan media puzzle math dalam materi pecahan. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis masalah terlebih dahulu, peserta didik juga mampu merancang, merencanakan serta mencari solusi, setelah itu memeriksa solusi tersebut.
PENERAPAN SUPERVISI KLINIS UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN INQUIRY
Authors: Aryati  , Mulyono Rahmat
Published: December 2022

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam  pembelajaran inquiry. Supervisi klinis digunakan untuk membantu memecahkan masalah dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan spiral dengan 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan  data  menggunakan instrumen dan lembar obsevasi. Analisis data berupa kualitatif dan kuantitatif. Tingkat keberhasilan apabila guru mendapatkan nilai keterampilan dalam menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran kategori baik dengan nilai rata-rata 80. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai rata-rata menyusun RPP model  inquiry, pada awal nilai rata-rata 75,3 (cukup), siklus I sebesar 75,5 (cukup), dan siklus II sebesar 85 (baik) meningkat sebesar 9,7. Sedangkan penerapkan model inquiry, pada awal nilai rata-rata 76,3(cukup), siklus I sebesar 72 (cukup), dan siklus  II sebesar 83 (baik) meningkat sebesar 6,7. Simpulan penerapan supervisi klinis dapat meningkatkan keterampilan guru dalam  pembelajaran inquiry.
PENGEMBANGAN SOAL HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) MELALUI APLIKASI PROPROFS PADA TEMA 7 SUBTEMA 1 PB 3 UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR
Authors: Wibowo Andi
Published: December 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan berpikir siswa dalam mengerjakan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) kelas IV SDN Kebobang 02. Penelitian bertujuan untuk: (1) dapat mengembangkan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) melalui aplikasi Proprofs pada Tema 7 Subtema 1 PB 3 Kelas IV Sekolah Dasar (2) mengetahui Valid dan reliabel dalam soal pilihan ganda (3) kelayakan pada instrumen soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) (4) dapat mengetahui respon guru dan siswa terhadap kepraktisan pada pengembangan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) dengan menggunakan aplikasi Proprofs. Penelitian ini menggunakan model pengembangan R&D (Research and Development) metode ADDIE. Adapun langkah ADDIE yang yaitu: (1) analisis (analyze), (2) perancangan (design), (3) pengembangan (development),(4) implementasi (implementation), dan (5) evaluasi (evaluation). Hasil penelitian pada pengembangan soal soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) melalui aplikasi Proprofs layak digunakan karena memudahkan siswa dalam mengerjakan soal sekaligus memudahkan guru dalam mengoreksi soal. Dari hasil yang didapat pada ahli materi memperoleh nilai presentase 100% dan ahli media memperoleh nilai presentase 93% di kategorikan “Sangat Layak” untuk hasil respon guru pada kepraktisan pengembangan soal pada pengembangan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) dengan menggunakan aplikasi Proprofs yaitu 100% kategori “Sangat Praktis”. Hasil uji coba kelompok besar 93,8% kategori “Sangat Layak”.
PROSES PEMANFAATAN EKSTRAKURIKULER BERBASIS KEAGAMAAN SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SDIT AL HANIF CILEGON
Authors: Qorina Maylan
Published: December 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemanfaatan ekstrakurikuler berbasis keagamaan sebagai sarana pengembangan karakter peserta didik yang di SDIT Al Hanif Cilegon. Pada tahun 2016, SDIT Al Hanif mulai terbentuk ekstrakurikuler berbasis keagamaan salah satunya yaitu kegiatan memanah. SDIT Al Hanif Cilegon yang terletak di Jl. Perumnas Bumi Cibeber Kencana (BCK), Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, SDIT Al Hanif Cilegon menggunakan ekstrakurikuler berbasis keagamaan ini sebagai sarana pengembangan karakter religius pada peserta didik. Dengan adanya ekstrakurikuler berbasis keagamaan tersebut, peserta didik diharapkan memiliki karakter religius seperti tidak sombong, tidak egois, berkata jujur, memiliki agama yang baik, dan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan karena ekstrakurikuler ini merupakan sebuah anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hasil dari penelitan dinyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memanah di SDIT Al Hanif Cilegon berdampak pada karakter peserta didik terutama pada karakter religius. Karakter religius tersebut menjadi karakter utama dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi akademik peserta didik. Tidak hanya itu, kegiatan ekstrakurikuler memanah juga berdampak pada kesehatan fisik serta mengubah kualitas tidur menjadi lebih baik. Hasil dari penelitan dinyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memanah di SDIT Al Hanif Cilegon berdampak pada karakter peserta didik terutama pada karakter religius. Karakter religius tersebut menjadi karakter utama dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi akademik peserta didik. Tidak hanya itu, kegiatan ekstrakurikuler memanah juga berdampak pada kesehatan fisik serta mengubah kualitas tidur menjadi lebih baik. Hasil dari penelitan dinyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memanah di SDIT Al Hanif Cilegon berdampak pada karakter peserta didik terutama pada karakter religius. Karakter religius tersebut menjadi karakter utama dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi akademik peserta didik. Tidak hanya itu, kegiatan ekstrakurikuler memanah juga berdampak pada kesehatan fisik serta mengubah kualitas tidur menjadi lebih baik.
ANALISIS PENGGUNAAN METODE SAS TERHADAP KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN PESERTA DIDIK KELAS III SDN BANJARSARI 4 KOTA SERANG
Authors: Fadilah Nur Rahma
Published: December 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi karena permasalahan membaca permulaan peserta didik kelas III di SDN Banjarsari 4. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode Struktural Analitik Sintetik (SAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode SAS terhadap keterampilan membaca permulaan peserta didik kelas III SDN Banjarsari 4. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitiannya adalah empat peserta didik kelas III SDN Banjarsari 4. Metode pengumpulan menggunakan teknik wawancara, observasi, penerapan RPP, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) dalam membaca permulaan di kelas III ini memberikan hasil yang efektif untuk digunakan pada pembelajaran membaca permulaan di sekolah dasar.
PROSES PENGUATAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB DENGAN METODE RESITASI PADA PEMBELAJARAN TEMATIK DI SDN 13 KOTA SERANG
Authors: Adya Pribadi Reksa , Maulida Alma , Oktavian Farhan , Novianti Ariadila Salsa
Published: December 2022

Education is very important in human life. Because education allows humans to know their abilities and potential. In an education there are 6 characters that must be developed, one of which is the character of responsibility. Therefore, this study aims to determine the development of the character of responsibility in thematic learning using the recitation method at SDN 13 Serang City. This study uses descriptive qualitative with the subjects in this study are teachers and students of SDN 13 Serang City. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation techniques. The results of this study indicate that the recitation method is considered appropriate to shape the character of student responsibility because in this method students are required to work on assignments independently and the answers will be accounted for.
PENGARUH MODEL KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR
Authors: Marcelina Lina , Darmansyah
Published: December 2022

Kemampuan komunikasi matematis siswa SDN Gugus VI Kecamatan Lubuk Basung masih rendah sehingga ini menjadi alasan untuk melakukan penelitian ini. Siswa cendrung pasif dan tidak memahami soal terlebih dahulu serta tidak membuat perencanaan dalam menyelesaikan soal dengan langsung menulis jawaban. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share (TPS).Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Gugus VI Kecamatan Lubuk Basung. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 57 Anak Air Kumayan  dan siswa kelas V SDN 57 Anak Air Kumayan  Kecamatan Lubuk Basung. Data penelitian diperoleh dari hasil tes dan angket. Analisis data menggunakan uji T dan anova dua arah.Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar dengan model TPS lebih baik dari yang menggunakan pendekatan konvensional. 2) Kemampuan komunikasi matematis siswa dengan motivasi belajar tinggi dan rendah yang mengikuti pembelajaran dengan model TPS lebih baik dari yang menggunakan pendekatan konvensional. 3) Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar dalam mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis.
PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INSIDE-OUTSIDE CIRCLE DI KELAS VI SEKOLAH DASAR
Authors: Avandra Ricky , Darmansyah
Published: December 2022

Lubuk Basung. Tujuan penelitian ini untuk melihat peningkat minat dan hasil belajar siswa model pembelajaran Inside-Outside Circle di kelas VI SDN 09 Balai Satu Kec. Lubuk Basung. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas.Populasinya adalah siswa kelas VI dengan jumlah 20 orang. Data penelitian dikumpulkan menggunakan  tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir pada minat dan hasil belajar siswa. Berdasarkan Hasil persentase minat belajar siswa pada siklus I  ialah 55% pada pertemuan I sedangkan pada pertemuan II Siklus Isebesar 65%  yang berarti adanya selisih sebesar 10%. Hasil persentase minat belajar siswa pada siklus II pertemuan I yang sebesar  68% menjadi 81% pada pertemuan II siklus II yang berarti adanya peningkatan sebesar 12%. Dari perbandingan kedua siklus tersebut terdapat peningkatan, hal ini berarti minat belajar siswa pada pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran Inside-Outside Circle sudah meningkat.