DETEKSI DINI OLEH INTELIJEN POLRI DALAM MENGANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS PADA PILKADA DI BOYOLALI
Authors: Purwanti Ary , Pranawa Burham , Purwadi Purwadi 
Published: May 2024

Polri is a government institution that has the main task of enforcing law, maintaining security and order and providing protection, protection and services to the community. One of the functions of the police is security intelligence or what is commonly called intelligence. The objectives of the study were 1) To determine the Early Detection System of the National Police Intelligence Against the Development of Social Security Disruptions in the Implementation of Regional Elections in Boyolali. 2) to find out what are the obstacles faced by the National Police on the Development of Security and Security Disturbances in the Implementation of Pilkada in Boyolali. 3) To find out the efforts made by the Police to the Development of Kamtibmas Disruption in the Implementation of the Regional Head Election in Boyolali. This research is descriptive analytical. This research is a field research research. The types of data used are primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, collecting, and studying laws and regulations and other legal materials related to the object of research. The results of the research are in realizing orderly demonstrations, the implementation of intelligence gathering needs to be optimized in order to be able to create, create, change a condition in society so as to achieve a favorable condition for the implementation of the main task of the National Police to maintain security and security. In its implementation, the optimization of the implementation of intelligence is still experiencing problems, namely: the number of demonstrations is still an indicator that the implementation of mobilization targeting individuals and groups that often carry out demonstrations is not yet optimal. The method of raising is not well planned and well-directed, the mobilization with target people is carried out openly, the ability to infiltrate is not yet available, the raising tactics are minimal. This is due to the lack of human resources' skills, knowledge and problem-solving abilities.

Abstrak

Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui Sistem Deteksi Dini Intelkam Polri Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pilkada  di Boyolali. 2) untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Polri terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polri terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan penelitian field reasearch. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu dalam hal mewujudkan unjuk rasa yang tertib, penyelenggaraan penggalangan intelijen perlu dioptimalkan agar mampu membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan  yang menguntungkan  terhadap  pelaksanaan  tugas  pokok Polri memelihara Kamtibmas. Dalam pelaksanaannya optimalisasi penyelenggaraan intelijen masih mengalami persoalan yaitu: masih maraknya unjuk rasa menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan penggalangan dengan sasaran perorangan dan kelompok yang sering melakukan unjuk rasa belum optimal. Metode penggalangan yang dilakukan belum terencana dan terarah dengan baik, penggalangan dengan sasaran orang dilaksanakan secara terbuka, kemampuan penyusupan belum ada, taktik penggalangan yang minim. Hal itu disebabkan kemampuan SDM yang kurang akan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah.