Implementasi PermenPANRB No. 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Pemerintah Provinsi Bali
Authors: Fauzi Arief 
Published: August 2022

Abstract
The policy regarding work culture has existed since 2002, but in 2012 the government made changes. In 2020 the score/value of implementing work culture in government agencies ranges from 45%-66%. This shows that work culture has not been seen as an important thing. However, the Bali Provincial Government sees that work culture is an important aspect, this is indicated by the commitment of the Bali Provincial Government to those stipulated by the Governor's Regulation on ASN Work Culture. Departing from this, this study aims to answer the application of work culture in the Bali Provincial Government. This study aims to determine the application of work culture in the Bali Provincial Government so far and to find out the problems in its application. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection techniques by means of interviews or interviews with stakeholders, and uses the results of documentation by reviewing the results of events that have passed, as well as online data searches. In implementing work culture policies, researchers refer to Rondinelli and Cheemayang who explain about the four variables that affect the performance and impact of a policy. This study recommends that it is necessary to evaluate PermenPAN 01/2007 concerning Guidelines for Evaluation of the Implementation of Work Culture Development in Government Agencies, because the measuring tools contained in the policy are considered not to be accurate to see the impact of work culture policies. In addition, it is necessary to pay attention again to the monev instrument, so that when government agencies carry out monev work culture is able to assist in improving the implementation of work culture in the future.
Abstrak
Dalam mempercepat reformasi birokrasi agar menghasilkan birokrasi yang berintegritas dan berkinerja yang tinggi, kementerian PANRB menerpakan kebijakan tentang budaya kerja. Pada dasarnya kebijakan mengenai budaya kerja sudah ada sejak tahun 2002, tetapi pada tahun 2012 pemerintah melakukan perubahan pada kebijakan tersebut. Terlepas dari pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia penerapan budaya kerja di instansi pemerintah masih menunjukkan skor/nilai antara 45%-66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya kerja belum dilihat sebagai suatu hal yang penting. Tetapi Pemerintah provinsi  Bali melalui Peraturan gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Budaya Kerja ASN. Pemerintah provinsi Bali menilai bahwa budaya kerja merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam membangung karakter ASN. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tentang penerapan budaya di instansi Pemerintah provinsi Bali saat ini mengingat dalam hal penguatan budaya kerja, Pemerintah provinsi Bali telah memiliki Peraturan gubernur tentang Budaya Kerja ASN. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan budaya kerja di instansi Pemerintah provinsi Bali selama ini serta untuk mengetahui permasalahan dalam penerapan budaya kerja di instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara interview atau wawancara dengan pemangku kepentingan di Pemprov. Bali, dokumentasi dengan cara mengkaji catatan dari hasil peristiwa yang sudah berlalu, serta penelusuran data online. Teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan kebijakan, nilai-nilai dasar/budaya organisasi di Pemprov. Bali.