bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Authors: Firmansyah Hery
Published: March 2022

Penelitian tentang Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai Penilai Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Bahan penelitian berasal dari data sekunder maupun data primer. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktek pelaksanaan dan penerapan konsep Hakim Pengawas dan Pengamat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan berdasarkan pasal 277-283 KUHAP, dengan aturan pelaksanaannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 7 tahu 1985 masih mengalami beberapa permasalahan yang memerlukan jalan keluar agar dapat berlaku secara efektif.Kata Kunci: Hakim Pengawas dan Pengamat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan
Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional
Authors: Amrani Hanafi
Published: March 2022

Terdapat hubungan yang erat antara korupsi dengan money laundering. Pelaku tindak pidana korupsi cenderung menggunakan proses money laundering untuk menyamnarkan asal usul asset yang dikorupsi. Rezim anti-money laundering yang telah dibangun melalui konvensi internasional dan diterapkan di berbagai negara adalah upaya untuk memberantas keajahatan asal, yang salah satunya adalah korupsi. Membangun rezim anti-money laundering berarti mencegah dilakukannya praktek money laundering. Dengan diperkecil keberhasilan melakukan moey laundering terhadap uang hasil korupsi, maka dapat dikatakan bahwa rezim anti-money laundering turut berperan di dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Rezim anti-money laundering yang efektif akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi, setidak-tidaknya dengan dua cara. Pertama, rezim tersebut dapat membantu untuk mengungkap tindak pidana korupsi melalui identifikasi transaksi yang mencurigakan, sehingga diharapkan memberikan peluang yang luas terhadap keberhasilan penuntutan. Kedua, rezim tersebut juga dapat menelusuri asset hasil korupsi sehingga dapat dikembalikan kepada negara yang bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia
Authors: Windari Rusmilawati
Published: March 2022

Perkembangan internasional dewasa ini menunjukkan bahwa praktek penggunaan corporal punishment terhadap anak di segala situasi baik di rumah, sekolah, maupun, sistem peradilan pidana anak tidak lagi dibenarkan. Hukuman fisik (corporal punishment) yang acapkali digunakan sebagai metode yang ampuh untuk mendidik dan mendisiplinkan anak mulai dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak atas keutuhan integritas fisik dan mentalnya. Tidak seperti negara-negara di Eropa yang kebanyakan telah melakukan gerakanhukum (legal movement) dengan melarang segala bentuk praktek corporal punishment terhadap anak, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pelarangan atas praktek corporal punishment masih menuai perdebatan. Di Indonesia, istilah corporal punishment ini lebih banyak dikaitkan dengan konteks peradilan pidana, dan bukan dalam konteks upaya merawat dan mendidik anak di lingkungan rumah dan sekolah. Belum adanya aturan yang spesifik memberikan definisi yuridis maupun larangan akan praktek corporal punishment terhadap anak tersebut, menyebabkan praktek corporal punishment tersebut masih dipandang sebagai bentuk penganiayaan pada umumnya walaupun secara kontekstual keduanya memiliki hakekat yang berbeda.
Perlindungan Negara terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional: Studi Kasus Penyadapan Indonesia oleh Australia
Authors: Luthfah Diny
Published: March 2022

Hukum Internasional belum mengatur dengan jelas mengenai penyadapan Lintas Negara pada masa damai, kalau pun ada pengaturannya sebatas pada saat perang atau konflik. Perang terhadap teroris seringkali dijadikan alasan dalam upaya mencari dan mendapatkan informasi melalui komunikasi seluler hal ini dilakukan tidak hanya dalam lingkup nasional namun juga internasional. Namun alasan perang terhadap teroris akan menjadi tidak relevan jika pengambilan informasi yang diambil adalah percakapan milik Pemimpin suatu negara, dalam hal ini adalah percakapan Presiden Indonesia yang dilakukan penyadapan oleh Australia. Tindakan penyadapan yang dilakukan Australia diketahui oleh masyarakat Internasional pada saat mantan kontraktor NSA Edward Snowden yang membeberkan bahwa pada hari dan waktu tertentu di tahun 2009 telah terjadi pengambilan informasi percakapan Presiden Indonesia oleh Badan Intelejen Australia. Peneliti selanjutnya akan mencermati penyadapan dari segi tanggung jawab negara yang melakukan penyadapan terhadap negara yang disadap. Hukum Internasional mempunyai konsep tanggung jawab negara untuk setiap perbuatan yang dapat diatribusikan kepada badan negara atau bagian negara dan merupakan bentuk dari pelanggaran internasional maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Penyelesaian atau permintaan tanggung jawab negara dapat dilakukan melalui jalur diplomasi dengan hubungan bilateral antar negara atau melalui Pengadilan Internasional. Kemudian peneliti mengkaitkan dengan keamanan nasional karena informasi sudah semestinya dijadikan dilindungi oleh negara. Keamanan dalam bidang informasi seyogya dan seharusnya dijadikan bagian dari keamanan nasional Indonesia.
Kebijakan Hukum Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UKM Unggulan Indonesia Dalam Rangka ASEN Economic Community
Authors: Saleh Rosdiana
Published: March 2022

ASEAN Economic Community bertujuan untuk mencapai Competitive Economic Region di kawasan ASEAN dengan mengacu pada ASEAN Economic Community Blueprint yang memuat empat pilar utama. Pilar Kedua menginginkan ASEAN sebagi kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dan Pilar Ketiga menginginkan ASEAN sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui antara lain pengembangan Small and Medium Enterprises atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Permasalahannya adalah apakah kebijakan hukum yang dibuat pemerintah Indonesia sebagai angota ASEAN mampu untuk meningkatkan daya saing produk UKM unggulan? Tulisan ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum dengan pendekatan ekonomi. Kebijakan hukum yang dibuat Indonesia belum optimal untuk melindungi dan meningkatkan daya saing produk UKM unggulan Indonesia dalam rangka ASEAN Economic Community.
Esensi Kontrak Sebagai Hukum Vs Budaya Masyarakat Indonesia Yang Non-Law Minded dan Berbasis Oral Tradition
Authors: Sugiastuti Natasya Yunita
Published: March 2022

Berdasarkan konstruksi Pasal 1338 jo. 1320 KUHPerdata, perjanjian atau kontrak merupakan hukum; dalam hal ini hukum yang berlaku bagi para pihaknya yang pelanggarannya akan menimbulkan akibat hukum. KUHPerdata pada dasarnya berisikan norma-norma hukum perdata barat sebagai refleksi budaya masyarakat bercirikan law-minded. Menilik konsepsi sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, budaya hukum masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum bisa mati karena masyarakat tidak menerimanya karena dianggap bukan bagian dari norma yang harus dipatuhi. Dalam hubungannya dengan kontrak, maka dalam masyarakat yang bercirikan non-law minded dan berbasis oral tradition, sebaik apapun kontrak dibuat, bahkan dibuat dalam format baku (perjanjian baku) maka kontrak tersebut akan diabaikan karena dianggap bukan sebagai norma (hukum) yang harus dipatuhi.
Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana
Authors: Rusyadi I.
Published: March 2022

Kekuatan  alat  bukti  terhadap  putusan  pengadilan  dalam  menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.Tujuan dari penulisan ini ialah: 1). Untuk mengkaji dan menganalisis   kekuatan  alat  bukti  dalam persidangan  perkara pidana, 2). Untuk Mengkaji dan menganalisis mengapa alat bukti diperlukan dalam persidangan perkara pidanaMetode penulisan adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta menganalisis pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan dan penulisan ini  bersifat deskriptif.Adapun hasil yang diperoleh ialah: 1). Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah, 2). Keberadaan alat bukti dipersidangan sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan jangan sampai terjadi kesalahan seorang hakim dalam memutus perkara pidana.  Kata Kunci:  Alat bukti, Persidangan, Perkara Pidana
Ketidakpastian Hukum Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka Dari Proses Penyidikan Sampai Pelimpahan Perkara ke Persidangan
Authors: Tabiu Ramadan
Published: March 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jangka waktu penetapan status tersangka dari proses penyidikan sampai pelimpahan perkara ke persidangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara ke persidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Tidak adanya batas waktu dalam penetapan  tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam pasal 28 D dan 28 I ayat (2) Undang-undang 1945. Kata kunci: Ketidakpastian hukum, Jangka waktu, Status Tersangka
Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI
Authors: Monteiro Josef M.
Published: March 2022

Adanya ketidakmurnian penerapan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 dimulai pada masa demokrasi liberal yakni adanya pertanggungjawaban menteri kepada badan perwakilan rakyat  dan pembentukan kabinet parlementer. Keadaan tersebut dilanjutkan pada masa Orde Baru dengan model pertangggungjawaban Presiden kepada MPR yang menunjukan pula sistem presidensial yang dilaksanakan memadukan dengan “gaya” parlementer.Selanjutnya sistem presidensial mengalami purifikasi melalui amandemen UUD 1945.Meski demikian, dalam praktek selama masa reformasi, pemerintahan presidensial masih juga dipadukan dengan “gaya” parlementer. Hal ini dibuktikan antara lain: (a) munculnya kompromi dalam pembentukan dan perombakan kabinet, sehingga sebagian besar kursi kabinet dibagi berdasarkan kehendak partai-partai politik pendukung pemerintah; (b) koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah memiliki daya rekat rendah dan rapuh; dan (c) koalisi di tingkat kabinet tidak selamanya terjadi di tingkat parlemen karenanya sering partai-partai politik pendukung pemerintah tidak mendukung program pemerintahKata kunci: presidensial, parlementer, presiden, menteri AbstractExitance of the assembling impurities presidential government system in the same manneras be determinate by constitution 1945 be started of the unconventional the democracy period that is existence of the minister responsibility to the parliament and parliamentary the cabinet formation. The condition about that be continued of the new order with the president responsibility model to the MPR just show presidential system be done combine with parliamentary “style”. Next the presidential system have be purification past constitution 1945 amandement. Although like this, in the practical as long as reformation period, the presidential government still be combine with parliamentary “style”. The thing like this be evidenced among other things: (a) arise compromise in the formation and the cabinet reorganizing, so most of the cabinet be devided be based on government supporter by political parties desice; (b) government supporter political parties coalition have low sticky power and brittle; (c) coalition in the cabinet level not long time happen in the parliament level cause of that often supporter government political parties do not support of the government program
Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat dalam Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
Authors: PH Agustinus
Published: March 2022

Pembaruan hukum pidana yang ditempuh melalui kebijakan formulasi dalam Rancangan  KUHP (RKUHP) salah satunya pembaruan pada sistem pidana dan pemidanaan  dengan menggantikan Pidana Bersyarat  dengan Pidana Pengawasan.  Pidana dan pemidanaan merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana,  karena  menggambarkan nilai-nilai social budaya bangsa dan kedinamisannya. Perubahan pidana dan pemidanaan  dipengaruhi pemikiran,  perlunya mencari alternative-alternatif sanksi pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai social budaya suatu bangsa. Sesuai pula dengan kecenderungan internasional  dalam beberapa  decade terakhir,  antara lain adalah berkembangnya konsep untuk selalu mencari alternative dari pidana kemerdekaan  (alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (alternative sanction). Pemikiran dan sekaligus keinginan untuk menggantikan atau mencari alternative lain selain pidana penjara telah lama dikehendaki oleh para hali hukum pidana dan ahli penology. RKUHP menambah jenis-jenis pidana  yang sebelumnya  tidak diatur  dalam KUHP Indonesia, salah satunya  yaitu  pidana pengawasan. yang merupakan bagian dari pidana pokok. Konsep RKUHP akan berpengaruh terhadap pembaruan KUHPM sebagai hukum pidana khusus yang berpedoman pada Ketentuan Umum Hukum Pidana.  Sebagai sistem pemidanaan, maka pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dalam RKUHP harus diintrodusir ke dalam pembaruan KUHPM. Tetapi pengaturan pidana pengawasan dalam KUHPM harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan  militer.  Pengaturan pidana pengawasan dalam pembaruan KUHPM prinsipnya mengikuti aturan dalam KUHP dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan tujuan pemidanaan bagi narapidana militer dan memperhatikan kepentingan militer.
Sebuah Kajian Yuridis tentang Konsep Hak Mengenai Negara (HMN) berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Penerapan Pasar Bebas
Authors: Cahyana Intan Nevia
Published: March 2022

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi :"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Konsep ini dikenal sebagai konsep Hak Menguasai Negara (HMN).Dengan demikian, politik agraria Indonesia berpusat pada kekuasaan yang besar dari negara terhadap penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.Cita-cita ideal yang terkandung di dalam konsep HMN adalah menempatkan negara sebagai sentral yang mengatur pemanfaatan kekayaan negeri untuk kemakmuran rakyat. Ironisnya untuk mewujudakan cita-cita ideal ini konsep HMN politik hukum agraria mengembangkan proses marginalisasi posisi UUPA 1960. Ideologi "pembangunan" atau developmentalism menjadi pemandu politik agraria yang dikelola secara sentralistik-sektoral tidak lain adalah kapitalisme, yang kini muncul dan berkembang sebagai sebuah kekuatan ekonomi politik yang megarah kepada praktek pasar bebas dimana tidak menghendaki peran Negara. Negara membiarkan mekanisme pasar mengatur produksi, distribusi maupun konsumsi.Dalam konteks pembangunan agraria yang harus ditelusuri lebih jauh adalah bagaimana hubungan konsep HMN berdasarkan UUPA dengan pasar bebas dan bagaimana pula pengaruh pasar bebas terhadap peran negara menurut konsep HMN berdasarkan UUPA.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.Pada akhirnya melalui penerapan pasar bebas bukanlah kemakmuran global yang dicapai, melainkan situasi perekonomian dunia secara umum yang semakin terpuruk akibat dominasi Negara maju atas Negara berkembang. Di Indonesia pasar bebas akan membawa dampak negatif bagi keberadaan UUPA yang bersifat populis dan menghendaki peran Negara melalui konsep Hak Menguasai Negara berdasarkan pasal 2 UUPA.Kata Kunci : Konsep Hak Menguasai Negara (HMN), Pasar Bebas
Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi dan Peraturan Daerah
Authors: Nggeboe Ferdricka
Published: March 2022

Masalah-masalah lingkungan akan muncul seiring sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia di muka bumi ini dalam berbagai aspeknya, mulai pemenuhan kebutuhan pangannya, sandang, papannya, sampai dengan tingkat-tingkat kesejahtraannya yang kadang-kadang tidak lagi tergolong sebagai kebutuhan ekonomi sifatnya sampai pada ahirnya dimasalah pembuangan sampah dan limbah. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah masalah pembuangan sampah. Agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga maka perlu adanya penanggulangan pencemaran lingkungan. Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat berupa PERDA Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 18 tahun 2008 merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Oleh karenanya timbullah pertanyaan Bagaimana Penerapan  Sanksi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah? Upaya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melarang membuang sampah sembarangan hanya dianggap sebagai slogan yang berlalu begitu saja, jika dianggap kurangnya sanksi yang tegas dari pemerintah hal ini tentu saja tidak benar, karena dibeberapa Perda mempunyai sanksi yang tegas  baik berupa hukuman kurungan, maupun sanksi administratif dan denda dengan jumlah cukup besar yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran, terhadap perusahaan atau badan usaha, atau usaha rumah tangga serta, atau orang perorang  yang melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, pelaksanaan penerapan sanksilah yang masih menjadi kendala serta kurangnya pengawasan dari pemerintah
Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi
Authors: Sepud I Made
Published: March 2022

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum pidana dalam tindak pidana anak khususnya dalam penyalahguanan narkotika oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan baik fisik maupun psikis. Secara yuridis anak yang melakukan penyalahguanan narkotika dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara  konseptual penyalahguanan narktoika masuk kualifikasi korban kejahatannya adalah pelaku itu sendiri, sehingga dalam penyalahgunaan  narkotika yang menjadi korban adalah pelaku. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan secara faktual, pendekatan analisis konsep hukum.Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian pengumpulannya dilakukan dengan carapencatatan dan dokumentasi serta dianalisis secara diskriptif.Jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, bahwa kecenderungan hubungan yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak tersebut bersifat ironis, mengingat dalam instrumen internasional justru ada keharusan bagi hakim untuk sejauh mungkin menghindarkan anak dari pidana penjara bahkan anak harus dijauhkan dari penerapan hukum pidana pada umumnya.Upaya mengalihkan proses yudisial menuju proses non yudisial (diversi) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur hukum pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yudisial menuju proses non yudisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana. Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana Narkotika, Anak
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires
Authors: Sjawie Hasbullah F.
Published: March 2022

An act which taken by directors of perseroan terbatas (Indonesia company limited by share) beyond the power of the perseron terbatas or outside its object clause as defined in its memorandum of article is referred as ultra vires.  While perseroan terbatas is a legal entity, the law places the perseroan terbatas as a legal subject beside the human being. One of the differect between the two legal subjects is that perseroan terbatas can act in legal traffic only and limited to its object clause. As a universal dotrine in the company law, like stated in the Law No. 40 Year 2008 too, ultra vires doctrine will cause the director as a person to responsible of all acts beyond the perseroan terbatas power which his has taken under and on behalf of the perseroan terbatas.  Key words: Company, director, ultra vires
Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi
Authors: Rohromana Basir
Published: March 2022

Sanksi Pidana  Pembayaran Uang Pengganti (PUP) dalam Tindak Pidana Korupsi (TPK),  sebetulnya berstelsel  sebagai Pidana Tambahan yang berkarakter fakultatif terhadap pidana pokok. Meskipun sebagai berstelsel Pidana Tambahan, namun dalam  konstruksi normatif maupun  penerapan empiriknya, PUP berpeluang dapat diterapkan mendekati bahkan sama dengan  pidana pokok (dalam hal ini ancaman pidana penjara) sesuai pasal TPK yang diancamkan, dan PUP yang demikian disebutkan secara tegas dalam putusan hakim. Di samping itu ada sikap yang berbeda yang ditunjukkan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perlakuan PUP. Hakim berpandangan PUP hanya bisa dikenakan manakala terdakwa merugikan keuangan negara secara real loose state. Rasionalisasi pandangan Hakim, bahwa tidak wajar pelaku TPK yang tidak secara nyata mengambil keuangan negara yang bersifat potensiil secara melawan hukum dikenakan PUP. Sementara JPU bersikap bahwa tidak ada pembatasan secara normatif  apalagi halangan empirik tentang bentuk kerugian negara apakah real loose state  maupun potensiil  loose state untuk mengenakan PUP. Rasionalisasi pandangan JPU diantaranya berorientasi pada tujuan dari pemberantasan korupsi sebagai upaya konkrit mengembalikan kerugian negara, dan tidak sekedar menjerakan pelaku TPK. Kata kunci: Pidana Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.
Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Dan Peran Serta Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Kawasaan Hutan Adat
Authors: Cahyana Intan Nevia
Published: March 2022

Hutan menjadi modal pembangunan nasional yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif, yaitu peranan masyarakat hukum adat dalam kebijakan pengelolaan hutan.Keberadaan masyarakat hukum adat saat ini sering kali terabaikan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Permasalahannya; “Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di kawasaan hutan adat  ?”. Untuk itu digunakan tipe penelitian normatif empiris.Sifat penelitian deskriptif.Dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, Tanggal 16 Mei 2012,  pengakuan terhadap hutan adat, tertuang dalam pokok pikiran, sebagai berikut; Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak, sedangkan hutan adat digolongkan sebagai hutan Negara. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hutan adat diubah statusnya dari hutan Negara menjadi hutan adat, yakni hak masyarakat hukum adat.; Pasal 1 angka 6 berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat”; Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan RI, tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat, sepanjang tidak dimaknai penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Dalam prakteknya penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat yang banyak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.Akibatnya, hak masyarakat adat sekitar hutan banyak tergusur dan menimbulkan konflik sosial.Untuk melindungi keberadaan hak masyarakat atas hutan, ada upaya Pemerintah Daerah di wilayah-wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat membuat Peraturan Daerah.Harmonisasi ini diharapkan berguna bagi pengeloloaan hutan yang berakhir terwujudnya cita-cita sebesar-besarya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat maka diperlukan politik penegakan hukum kehutanan untuk mengurangi jarak antara nilai-nilai hukum dasar, nilai hukum instrumental dengan nilai  hukum praksis dalam pengelolaan  hutan. Peran ini penting, guna menggerakkan hukum kehutanan, mencapai masyarakat adil dan sejahtera.
EDITORIAL: Hukum & Pengadilan
Authors: Hadjar Abdul Ficar
Published: March 2022

-
PEMILIKAN KONDOMINIUM HOTEL/KONDOTEL DI BANDUNG, JAWA BARAT
Authors: Sari Elsi Kartika
Published: March 2022

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, tidak hanya golongan masyarakat dengan penghasilan rendah yang menjadi target penyediaan rumah susun. Masyarakat dari kalangan menengah dan menengah ke atas pun turut menjadi target pasar penjualan rumah susun. Selain sebagai alternative akan tempat tingaal, memiliki sebuat unit rumah susun merupakan suatu investasi yang dilihat oleh masyarakay menjanjikan dan menguntungkan. Karena la itulah perkembangan konsep dari kondomnium tidak hanya sebagai rumah susun seperti yang selama ini kita ketahui, tetapi juga sebuah kosep yang dikenal dengan Condomnium Hotel (condotel). Condomnium Hotel (condotel)  adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, dan difungsikan sebagai hotel. Dengan pembangunan sarana akomodasi semakin bertambah karena para investor melihat perkembangan pariwisata Bandung merupakan arena yang menarik untuk menanamkan modal terutama di bidang sarana akomodasi sebagai investasi.Aspek hukum dalam pelaksanaan konsep investasi kondominium hotel tidak terlalu berbeda dengan pelaksanaan konsep rumah susun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun baik dalam pembangunan kondominium hotel, kepemilikan satuan unit kondominium hotel, pengurusan dan pengelolaan kondominium hotel. Hubungan hukum dalam pemilikan Kondominium Hotel di Bandung  berdasarkan perjanjian yang terjadi antara para pihak dalam konsep investasi kondominium hotel Secara umum, kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Hal ini terjadi karena belum ada peraturan pemilikan Kondominium dalam konsep Kondominium Hotel dalam peraturan daerah di Jawa Barat sehingga berlaku berdasarkan Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dengan memperhatikan Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata. Ada dua bentuk perjanjian yang terjadi antara pihak penanam modal dengan pihak pengembang dalam konsep investasi pemilikan kondominium hotel yang terjadi  karena Perjanjian jual-beli, akan dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT dan Perjanjian penyerahan hak sewa kelola unit. Kata Kunci:  Kondominium Hotel
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM VINCENSIUS PAPILAYA KEPADA AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 181/PDT.G/ 2013/PN.PLG JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG NOMOR 05/PDT.G/2015)
Authors: Putri Muzdalifah Zulkarnain , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Konflik pembagian warisan terjadi disebabkan hukum waris di Indonesia masihbersifat Pluralisme. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 181/Pdt.G/ 2013/PN.PLG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015. Adapun Permasalahannya adalah (1) Bagaimanakah Pembagian Harta Warisan Almarhum Vicensius Papilaya Kepada Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam? (2) Apakah Isi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015 Tentang Pembagian Harta Warisan Almarhum Vincencius Papilaya Sudah Sesuai Atau Tidak Dengan Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Islam? Dalam menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, Sifat Penelitiannya adalah deskriptif analitis, data yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan dan di analisis menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah (1) Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka masing masing mendapat bagian, Sumarni = 10/16 ; Antonius Papilaya = 3/16 ; Fransisca Papilaya = 3/16 . Berdasarkan Hukum Islam Sumarni mendapat seluruh harta warisan; dan anak anak Vincencius Papilaya mereka tidak mempunyai hak untuk mewaris karena berbeda Agama (2) Isi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015 tidak sesuai dengan ketentuan waris dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
TANGGUNG JAWAB PT INOVISI INFRACOM (INVS) TERHADAP INVESTOR PUBLIK ATAS FORCED DELISTING OLEH PT BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN DI BIDANG PASAR MODAL
Authors: Sa’diyah Sarifatus , Abrianti Sharda
Published: March 2022

Dalam pasar modal Emiten diharuskan untuk menjalankan prinsip keterbukaan, merupakan jiwa pasar modal. Pelanggaran prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh Emiten dapat dikenakan sanksi, yaitu dapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian perdagangan sementara (suspensi), hingga penghapusan pencatatan oleh Bursa (forced delisting). Bagaimana tanggung jawab PT Inovisi Infracom (INVS) atas keterbukaan informasi pada Laporan Keuangan Kuartal III-2014 berdasarkan peraturan di bidang pasar modal, serta bagaimana tanggung jawab hukum terhadap investor publik yang mengalami kerugian akibat forced delisting PT Inovisi Infracom (INVS) oleh PT Bursa Efek Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan menggunakan metode deduktif. Sehingga setelah dilakukan analisis dapat di simpulkan bahwa, PT Inovisi Infracom melanggar prinsip keterbukaan dengan adanya salah saji Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2014, serta suspensi dan forced delisting merupakan bentuk perlindungan yang di berikan kepada investor publik oleh PT Bursa Efek Indonesia.
PERBEDAAN ANTARA PENAWARAN SAHAM MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFOMRASI DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM DI BURSA EFEK
Authors: Marwanza Fahdril , Abrianti Sharda
Published: March 2022

Seiring dengan perkembangan industri Teknologi Finansial pada tahun 2018, konsep investasi equity crowdfunding telah diterapkan di Indonesia yaitu Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (LUDPSTI). Konsep investasi melalui metode LUDPSTI memiliki karaterisik yang sama dengan pasar modal dimana keduanya menggalang dana dengan cara menawarkan saham kepada publik. Adapun perbedaan yang mencolok adalah dikarenakan LUDPSTI diperuntukan untuk perusahaan perintis (start up company) dan dilakukan melalui teknologi informasi atau portal internet. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yaitu apakah perbedaan prosedur penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi dengan penawaran umum saham di Bursa Efek dan apakah perbedaan perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi dengan transaksi di Bursa Efek. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa prosedur investasi melalui LUDPSTI lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan pasar modal serta perlindungan hukum bagi investor di LUDPSTI telah cukup memadai namun belum memuat ketentuan-ketentuan selengkap aturan yang berlaku di Pasar Modal. Kata kunci: Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, Pasar Modal, Penawaran Saham, Penawaran Umum
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 783/PID.B/2018/PN BTM)
Authors: Evander Theo , Tawang Dian Adriawan Dg.
Published: March 2022

Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan hasil studi kasus putusan nomor 783/Pid.B/2018/PN Btm dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 8 bulan. Kesimpulan hasil penelitian mengemukakan bahwa : 1) Bahwa putusan majelis hakim telah sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-1, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara jelas bagaimana penerapan tentang asas lex specialis derogat legi generali. 2) Pertimbangan majelis hakim sudahlah tepat, dikarenakan sanksi pidana pada ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP lebih berat dibandingkan dengan ketentuan khusus yaitu sanksi yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kata Kunci : Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Tindak Pidana Perjudian Online
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN LEMBAGA KONSINYASI DALAM PROYEK DOUBLE-DOUBLE TRACK STASIUN MANGGARAI-CIKARANG DI KELURAHAN KALIBARU BEKASI
Authors: Trihandani Devi , Cahyana Intan Nevia
Published: March 2022

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalur rel pelaksanaanya menimbulkan permasalahan hukum, yaitu dalam proses pemberian ganti rugi dan penggunaan lembaga konsinyasi, dimana konsinyasi dilakukan tanpa kesepakatan pemilik tanah. Permasalahannya yaitu, bagaimana proses pemberian ganti ruginya dan apakah penggunaan konsinyasi sudah tepat digunakan dalam pengadaan tanah. Tipe penelitian ini yuridis normatif. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan data sekunder dan data primer. penarikan keimpulan dengan cara logika deduktif. Hasil analisis pertama yaitu, tahap pelaksanaan sampai penyerahan hasil sudah sesuai secara administratif proseduralnya, namum untuk substansi materiil masih terdapat pelanggaran asas kesepakatan, penguasaan hak atas tanah dan perlindungan hukum bagi pihak yang berhak. Analisis kedua, konsinyasi tidak sesuai jika dalam pengadaan tanah, karena merupakan bentuk kesewenang-wenangan mengenai kesepakatan sepihak. Kesimpulannya, dalam tahapan pengadaan tanah sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tetapi musyawarah yang dilakukan tidak melahirkan kesepakatan secara bulat, karena masih terdapat warga yang ganti ruginya dikonsinyasikan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 14K/TUN/2019)
Authors: Bial Anandatama Rocky , Suparsetyani Endang
Published: March 2022

Dalam hal pemilikan tanah dapat menimbulkan sengketa antara lain terjadi tumpang tindih kepemilikkan tanah seperti kasus yang diangkat oleh penulis yaitu tumpang tindih kepemilikkan tanah antara SHM No: 465 Tahun 1991 atas nama Nellywati dan SHM No: 1008 Tahun 2013 atas nama Kusnanto, SHM No: 1009 Tahun 2013 atas nama Muhammad Amin Iskandar, dan Sertipikat Hak Milik No: 1010 Tahun 2013 atas nama Eka Sari Rakhmawati yang terletak di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana jaminan kepastian hukum kepemilikkan hak atas tanah MT Jenny Otita berdasarkan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Apakah isi amar putusan Mahkamah Agung Nomor 14 /K/TUN/2019 sudah sesuai menurut PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, jenis data yang digunakan melalui data sekunder, yang didukung dengan data primer berupa wawancara dengan Panitera PTUN Palembang dan Akademisi Hukum. Penelitian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif. MT Jenny Otita dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan Surat Keterangan Mewaris dan Jangka waktu antara terbitnya Sertipikat pada Tahun 2013 dan Surat Somasi pada 2017 belum melebihi jangka waktu 5 Tahun. Isi amar Putusan Mahkamah Agung belum sesuai dengan PP 24/1997, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung ingin para pihak membuktikan keabsahan keperdataan kepemilikkan tanah melalui Peradilan Umum.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK UNTUK MENDAPATKAN REPARASI BAGI KORBAN PENGHILANGAN PAKSA DI MEXICO BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE TAHUN 2006
Authors: Avianti Ridi , Wibowo Aji
Published: March 2022

ICPED adalah konvensi yang mengatur mengenai upaya-upaya mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana praktek penghilangan orang secara paksa, yang bertujuan untuk melindungi setiap orang dari praktek kejahatan penghilangan paksa. setiap negara pihak wajib menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penghilangan paksa mempunyai hak untuk memperoleh reparasi dan kompensasi yang cepat, adil, dan memadai. Karena korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran mengenai situasi dan keadaan peristiwa penghilangan paksa, perkembangan dan hasil penyelidikan serta nasib orang yang dihilangkan. Reparasi merupakan upaya pemulihan korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi pada dirinya. Mexico merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi ICPED, namun masih terdapat beberapa kasus mengenai penghlangan paksa yang terjadi di Mexico. Pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab negara terhadap korban penghilangan secara paksa dan apakah upaya reparasi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi para korban penghilangan di Mexico telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh konvensi ICPED. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Kesimpulan skripsi ini adalah Mexico sebagai negara yang meratifikasi konvensi ICPED memiliki kewajiban bertanggung jawab untuk memberikan reparasi terhadap korban penghilangan paksa, karena reparasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara, dan upaya reparasi yang dilakukan Mexico belum memenuhi standar dari konvensi terkait dengan jaminan non-repetisi karena masih terdapatnya peristiwa pelanggaran HAM yang terdapat di Mexico. Kata Kunci: Hak Reparasi, ICPED, Mexico Penghilangan Paksa
PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK FLM DI KELAS BARANG 25 MILIK JOHN ANDI WIBOWO
Authors: Jasmin Safira Yuvika , Lestari Suci
Published: March 2022

Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga.Jkt.Pst menolak gugatan yang diajukan oleh Polo Mottorad Und SportSwear dengan alasan sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, namun Pasal 77 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur jika ada unsur iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek maka gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batasan waktu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan pengaturan mengenai pembatalan pendaftaran merek terkenal berdasarkan iktikad tidak baik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Polo Mottorad Und SportSwear GmbH dalam pendaftaran merek FLM di kelas barang 25 oleh John Andi Wibowo. Penelitian ini berjenis normatif, bersifat deskriptif, data utama adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara terhadap petugas DJKI dan akademis yang kompeten di bidang merek, analisis data secara kualitatif, cara penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst tidak sesuai dengan pengaturan mengenai pembatalan pendaftaran merek berdasarkan iktikad tidak baik dari perbandingan secara side by side terbukti adanya persamaan pada pokoknya dari merek FLM di kelas barang 25 yang didaftarkan oleh John Andi Wibowo sehingga masuk ke dalam iktikad tidak baik dan perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada Polo Mottorad Und SportSwear GmbH karena merupakan merek yang terkenal.
TINJAUAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KAWASAN CAGAR BUDAYA KAMPUNG TUA TANJUNG RIAU, KOTA BATAM
Authors: Afrizal Syahrul , Indiraharti Novina Sri
Published: March 2022

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan dalam kegiatan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Batam, khususnya di Kampung Tua Tanjung Riau. Tipe penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan kesesuaian PTSL di Kampung Tua Tanjung Riau. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperleh melalui studi kepustakaan dan didukung juga data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Batam yang melaksanakan program PTSL. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan yaitu tingkat kesadaran hukum tentang tanah dari masyarakat yang masih sangat rendah, yang di karenakan masih ada masyarakat yang masih belum tahu mengenai fungsi dari Pendaftaran Tanah tersebut. Selain itu masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa alat bukti yang terkuat dalam penguasaan Hak Atas Tanah ialah Sertifkat. Padahal Pendaftaran Tanah sangat penting sebagai jaaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya.
Magnetic resonance spine localizers – The “forgotten” treasure
Authors: Thaker Siddharth , Botchu Rajesh , Gupta Harun , Azzopardi Christine , Boyce Lenetta , Retnasingam Ganesh
Published: March 2022

Magnetic resonance imaging (MR) localizer images form a very small but important part of the MR of the spine. Often overlooked, these limited, low spatial resolution, and high field-of-view images enable the radiologist to diagnose additional pathologies in the thorax, abdomen, and pelvis, as well as in the soft tissue and bones. These are unsuspected but can be critical for patient management, reducing patient morbidity and probably mortality.
Kristallistrukturanalyse von lösungsmitterfreiem Lithium-benzoat. Relevanz föur die Material-eigenschaften von Lithium-carboxylaten?
Authors: Plattner Dietmar A. , Petter Walter , Seebach Dieter
Published: March 2022

Anhydrous Li benzoate crystallizes from water as very thin, soft, and flexible platelets. The poor quality of these crystals rendered the data collection for the crystal structure determination very difficult. Anisotropic refinement did not reduce the R value below 0.1. The Li
benzoate molecules form a two-dimensional polymeric structure consisting of a grid of lithium and carboxylate O-atoms, with the Ph groups forming kind of a covering layer on each side. The polymeric layers are stacked with phenyl CH groups pointing towards each other. Thus, very weak van-der-Waals
forces hold the layers together. This structural feature is in agreement with the macroscopic properties of the crystals and probably causes Li carboxylates to be valuable components of high-temperature, high-performance greases (for instance in the vacuum technology). The structures of Li
benzoate and of other Li carboxylates may also provide a clue for the fact that ionomers containing LiOOC groups are especially tough materials.
Fortgeschrittenenpraktika in Anorganischer und Polymerchemie im Rahmen einer ökologisch orientierten Ingenieurausbildung
Authors: Wiskamp Volker , Schneider Jens Stefan
Published: March 2022

Based on the Zürich Model with the purpose of providing a contemporary curriculum for young chemical engineers, we reorganized the introductory chemistry courses as well as the advanced level courses in Inorganic and Polymer Chemistry at the Fachhochschule Darmstadt. Samples of inorganic compounds prepared by students are recycled to reusable starting materials (including quality control), waste water is treated, and organic solvents are recycled in high yields. In particular, the projects on waste water treatment and polymer recycling include state-of-the-art industrial methods such as the use of H2O2 and the application of UV irradiation. Special attention was also paid to the teaching of safe and responsible handling of especially hazardous and toxic substances such as Hg, CdS, cyanides, and others.
Advances in Surface Analysis and Mass Spectrometry Using Laser Desorption Methods
Authors: Zenobi Renato
Published: March 2022

Laser desorption methods have profoundly influenced surface analysis and mass spectrometry. They provide snapshots of surface processes and allow detection of minute quantities of surface adsorbates. They allow the intact vaporization of polar, nonvolatile, high molecular weight, and
thermally labile compounds that would otherwise be inaccessible to gas-phase studies. This contribution presents some recent advances in the field of laser desorption from surfaces, describes the experimental realization of a two-step laser mass spectrometer, highlights new insights into the
mechanism of laser-induced thermal desorption, and illustrates the practical usefulness of the methodology with selected analytical examples.
THE ROLE OF ISLAM IN EDUCATION IN CENTRAL ASIA
Authors: Зияев Ф.С.
Published: March 2022

В статье на основе данных источников рассмотрены состояние и уровень просвещения в Средней Азии. Исследована система мусульманского образования. Освещен процесс обучения в мусульманских школах (мактабах) и богословских училищах (медресе).

The article considers the state and level of enlightenment in Central Asia based on these sources. The system of Muslim education has been explored. The process of teaching in Muslim schools (maktabs) and theological schools (madrasas) is covered.