bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Authors: Sarkawi Sarkawi , Khair Abdul , Kafrawi Kafrawi , Zunnuraeni Zunnuraeni , Saleh Moh.
Published: May 2023

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan Desa Taman Indah adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Taman Indah. Oleh sebab itu solusi yang kami tawarkan adalah melakukan penyuluhan hokum mengenai Pemanfaatan Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode : (1) Ceramah; (2) Diskusi; (3) Konsultasi Hukum. Melalui kegiatan diskusi dengan peserta penyuluhan, dapat diidentifikasi berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi BUMDes.
Kedudukan Hukum Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Warisan Perspekstif Hukum Agraria Dan Hukum Adat Sasak
Authors: Wahyuningsih Wiwiek , Rahman Arief , Mualifah Mualifah
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah melalui warisan menurut UUPA dan Hukum Adat Sasak (Lombok Utara); dan Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Sasak (Lombok Utara). Penelitian ini penelitian hukum empiris sehingga metode pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan empiris.Hasil peneli tian disimpulkan bahwa di kalangan masyarakat suku Sasak di Lombok Utara sudah terjadi perubahan yang signifikan tentang pola pembagian warisan. Terdapat 3(tiga) pola pembagian warisan tanah, yaitu: 1. Pola pewarisan patrilineal (hukum adat), yaitu hanya ahli waris laki-laki yang berhak mewarisi tanah, sedangkan ahli waris perempuan tidak berhak; 2. Pola pewarisan parental (agama Islam), yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama berhak mewarisi, tetapi dengan porsi yang berbeda; 3. Pola pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat dari orang tua dengan para ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: pendidikan, hukum, budaya masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dalam Penerapan Peraturan Daerah Terkait Larangan Merokok Di Tempat Umum
Authors: Ilwan Muhammad , Minollah Minollah , Kaharuddin Kaharuddin
Published: May 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bentuk kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Mataram dalam kerangka penerapan Perda Kota Matarm Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan menggunakan penelitian normative dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diadopsi dalam Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menggunakan program rutin berupa sitem pengawasan oleh Puskesmas di dalam wilayah kerja. Mengintegrasikan peraturan daerah tentang KTR dalam setiap instansi pemerintah/agensi dan pemerintah daerah sebagai bagian dari keteraturan public. Sebagai tambahan, dengan menerapkan kampanye public melalui media masa, fasilitas hotline yang disediakan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dalam hal larangan bebas merokok, haruslah ada wilayah atau area khusus merokok.
Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Authors: Lubis Lubis , Saipudin Lalu , Amin Idi
Published: May 2023

Laporan Trafficking in Persons Report (TIP) 2018 menunjukan perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia masih stagnan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendorong usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan oleh negara melalui amar putusan pengadilan kepada terdakwa yang harus diberikan atau dibayarkan kepada korban tindak pidana trafficking. Adapun bentuk perlindungan hukum berupa kompensasi yang merupakan tanggung jawab negara terhadap korban sebagai kelompok masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah, dan merupakan tanggung jawab pemerintah apabila pelaku/terpidana tidak mampu membayarkan restitusi kepada korban. Selain itu bahwa akibat dari tindak pidana pedagangan orang tersebut, korban seringkali mengalami trauma yang berat sehingga perlu memulihkan keadaan psikologis korban terhadap keadaan semula melalui rehabilitasi.
Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat)
Authors: Parman Lalu , Rodliyah Rodliyah , Natsir M.
Published: May 2023

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penanggulangan dan kendala penanganan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian pada Bawaslu Prov. NTB dengan cakupan wilayah di Pulau Lombok. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kasus  tindak pidana pemilu di Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)  pada wilayah pulau Lombok adalah sebesar 59 kasus. Dari total 59 kasus tersebut, sebesar 50 kasus tidak terpenuhi unsur sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan 9 kasus telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Mekanisme penanganan yang dilakukan adalah: Pertama, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaranPemilu di wilayah provinsi. Kedua, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu diwilayah provinsi. Ketiga,  menyerahkan  penyidikan tindak pidana pada Sentra Gakkumundu dalam hal ini dilakukan Kepolisian. Keempat, menyampaikan hasil pengawasan. Penyelesaian tindak pidana pemilu di wilayah pulau Lombok sebagian besar tidak terpenuhi unsur formil dan materil. Kendala penanggulangan: Pertama, kendala substansi hukum meliputi adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, pemenuhan unsur formil dan materil, pembatasan waktu, minim pengaturan administrasi, manajemen, dan keadilan pemilu. Kedua, kendala penegak hukum yaitu masih minimnya pemahaman hukum, seperti kekeliruan pemahaman mengenai operasi tangkap tangan dalam tindak pidana pemilu yang di Bawaslu dikenal dengan hasil pengawasan. Ketiga, kendala masyarakat yaitu keberpihakan masyarakat pada calon tertentu yang melakukan pelanggaran dan masih toleran terhadap politik uang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Authors: Afif Maulududin Novie
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran serta masyarakat dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach); Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical and Conseptual Approach). Setelah dilakukan penelitian Pelaksanaan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang mengalami kendala, karena masih umumnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 di dalam mengatur peran masyarakat, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun tata caranya. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa kelemahan, seperti lingkup dan bentuk peran masyarakat yang relatif sama untuk tiap jenjang rencana, tidak jelasnya kelompok masyarakat yang terlibat dan waktu pelibatannya, serta tidak jelas/rincinya mekanisme penyelenggaraannya. Peraturan Pemerintah tersebut memang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Namun peran masyarakat yang diatur di dalam Permendagri tersebut juga tidak lebih rinci dari Peraturan Pemerintahnya. Peneliti merekomendasikan bahwa Pemerintah hendaknya mengikutsertakan masyarakat dalam proses penataan ruang. Kendala dan hambatan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang harus direspon oleh pemerintah dengan membuat peraturan yang lebih menjamin partisipasi masyarakat.
Kewenangan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana dan Perdata Berdasarkan Peraturan Derah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi
Authors: Jayadi Haeruman , Kaharuddin Kaharuddin , Sofwan Sofwan , Basniwati AD
Published: May 2023

ujuan dibentuknya Bale Mediasi adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Oleh karena itu ,masalah yang dibahas adalah sengketa dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi dan prosedur penyelesaian sengketa pada Bale Mediasi. Tujuan dari makalah ini adalah dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Metodenya menggunakan Penyuluhan Hukum langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif.
Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia
Authors: Purnomo Chrisdianto Eko
Published: May 2023

Wacana penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mengemuka beberapa waktu lalu menimbulkan sikap penolakan dari berbagai lapisan baik akademisi, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat pada umumnya. Penundaan pemilu akan menimbulkan persoalan konstitusional yaitu memperpanjang masa jabatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Dalam perjalanan sejarah konstitusi yang pernah berlaku sebelum perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden cenderung lebih dominan dibandingkan dengan cabang kekuasaan lainnya, seperti lembaga legislatif dan yudisial. Bahkan dalam praktik ketatanegaraan, UUD 1945 tidak digunakan secara murni, misalnya keberlakuan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diselewengkan dengan kebijakan demokrasi terpimpin. Demikian pula, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang cenderung sangat besar. Setelah perubahan UUD 1945 yang ditandai dengan kesadaran untuk membatasi kekuasaan Presiden secara konstitusional melalui pengaturan dalam UUD 1945. Kekuasaan yang konstitusional pada dasarnya kekuasaan yang diberikan langsung oleh konstitusi yang mengandung pembatasan kekuasaan dan jaminan perlindungan hak asasi warga negara/manusia. Dengan demikian, segala argumentasi tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden bertentangan dengan ide konstitusionalisme dan negara yang berkedaulatan rakyat.
Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
Authors: Sartika Dewi , Fatahllah Fatahullah , Ibrahim Lalu Adnan
Published: May 2023

Pemidanaan terhadap anak semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki beberapa alternatif dan peluang penyelesaian menggunakan mekanisme diluar hukum dengan beberapa kriteria tindak pidana, salah satunya melalui mekanisme diversi formal. Dalam proses tersebut keterlibatan masyarakat sangat sentral mengingat pemulihan antara pelaku dan korban akan bermuara pada masyarakat. Penelitian ini akan bertujuan untuk melakukan kajian terhadap model penguatan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak menggunakan pendekatan keadilan restorativ. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam sistem peradilan pidana anak peran masyarakat ada pada awal dan akhir terjadinya kasus. Kasus tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat juga tidak lepas bergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan selain individu dari si pelaku dan korban. Pada akhir kasus, pelaku maupun korban yang sudah masuk dalam proses hukum diharapkan proses reintegrasi didukung oleh masyarakat, masyarakat dapat melakukan partisipasi untuk pembentukan kelembagaan non formil baru untuk melakukan penyelesaian dan partisipasi tersebut, selain itu dapat melakukan penguatan melalui kelembagaan formal yang sudah ada.
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu
Authors: Saleh M. , Khair Abdul , Kafrawi Kafrawi , Cahyowati RR.
Published: May 2023

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab atau diskusi terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluh. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu . Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh seluruh BPD dan Kepala Desa beserta seluruh jajaran staf Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat. Penyuluhan ini ditekankan pada aspek penguatan pemahaman akan fungsi dan peran BPD sebagai mitra kerja kepala Desa dalam membangun Desa.
Konflik Horizontal Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram)
Authors: Natsir Nanda Ivan
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal di Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak terkait (Pemerintah, Kepolisian dan Masyarakat) dalam mencegah dan mengelola konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empirik. Konflik yang terjadi dikarenakan adanya suatu solidaritas mekanis masyarakat yang menyebabkan adanya solidaritas kolektif yg sempit sehingga mempermudah pecahnya konflik komunal di tengah-tengah masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali karena penanganan pemicu/trigger yang terlambat diantisipasi oleh aparat kepolisian karena terpaku oleh mekansime normatif, tidak adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan aparat Pemerintah Desa dan TNI (babinsa), dlm tindakan preventif. Konflik terjadi karena faktor lain baik sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah yang kesemuanya saling kait mengkait baik karena lemahnya tatanan sosial yang ada ditengah masyarakat atau karena genitas (keturunan) atau karena stigma negatif yang melekat karena kriminalitas masa lalu.
Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur
Authors: Ashady Suheflihusnaini
Published: May 2023

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, pertama, mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi di Kabupaten Lombok Timur dan kedua, mengetahui hambatan-hambatan Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Lombok Timur. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribus: pertama, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, preposisi, maupun pengembangan teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. Kedua, secara praktis dapat menjadi rujukan dalam proses legislasi di daerah dan nasional, khususnya yang berkaitan dengan regulasi terhadap penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Bale Mediasi sangat efektif dalam upaya penyelesaian sengketa pada masyarakat Lombok Timur utamanya sengketa keperdataan.
Lembaga-lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Authors: Jayadi Haeruman , Basniwati AD , Sofwan Sofwan
Published: May 2023

Keberadaan kelembagaan negara sebagaimana dikemukakan di atas dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam tataran praktek penyelenggaraan Negara terutama lembaga negara yang berada di tingkat pusat. Lembaga negara yang satu merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada lembaga negara yang lain, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kekaburan norma UUD 1945 yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara yang ada. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka dalam rangka menemukan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa lembaga-lembaga negara yang sederajat berdasarkan UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, dan KY.
Feasibilty of Student Worksheets with STEM Approach to Understanding of Earthquake Disaster Mitigation
Authors: Kosim Kosim , Deansikutari Riri , Mahkrus Muh. , Gunawan Gunawan , Hikmawati Hikmawati
Published: May 2023

This study aims to feasibility of student worksheets with a STEM approach in earthquake disaster mitigation The STEM approach is an approach that combines four aspects of science, namely science, technology, engineering and mathematics. The research method used is Research and Development (R&D) with the ADDIE model consisting of four stages, namely Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluations. The research phase is limited to the stage of development. The product developed is the Student Worksheet. The feasibility of the student worksheets developed was seen from the results of the validation. by three experts who calculated the validity and reliability of the student worksheets. The response questionnaire was distributed to 30 students of the Physics Departement in FKIP - University of Mataram. The results show that the validity of student worksheets was included in the very valid category and it was reliable criteria. The results of student responses showed a very good response (98.33%). Beside that the implementing of student worksheets to 30 students show good assessment (93.33%). Thus, it can be concluded that the student worksheets that have been developed with the STEM approach can improve the understanding students to the earthquake disaster mitigation
The frequency and risk factors associated with the development of knee and hip osteoarthritis of the intact limb after unilateral lower limb amputation at PIPOS Bannu.
Authors: Rahmat Ullah  , Shafqat Ullah Jan  , Muhammad Hashim  , Shehla Gul
Published: May 2023

Objective: To determine the frequency and risk factors associated with the development of osteoarthritis of the knee and hip joints of the intact limbs after unilateral amputation of the lower extremities with PIPOS Bannu. Study Design: Cross Sectional. Setting: Pakistan Institute for Prosthetics and Orthotics (PIPOS). Period: June 2019 to November 2019. Material & Methods: The presence of osteoarthritis (OA) was determined by a standardized questionnaire, primarily based on laboratory tests/physical examination. Participants were evaluated by experts who diagnosed symptomatic hip and knee OA using a structured questionnaire and standardized joint tests based on American College of Rheumatology (ACR) clinical standards. Individuals who tested positive were tested by a rheumatologist, who checked for the presence of clinical ACR criteria to confirm the diagnosis. Results: A total of 150 patients were included in the study. Data is analyzed by SPSS 21. The average age of the patients was 38.12 ± 14.82 years. Of the total of 150 patients, 131 (87.3%) were male and 19 (12.7%) were female. According to the degree of amputation, 79.3% (n = 119) patients were traumatic and 20.7% (n = 31) were non-traumatic limbs. The incidence of knee osteoarthritis is 9.3% (9.3% for men and 0.0% for women) and 4.0% for hip osteoarthritis (2.7% for men and 1.3% for women), both in hip and knee osteoarthritis. 2.7% (2.0% for men and 0.7% for women). Conclusion: According to this study, traumatic and non-traumatic lower limb amputees are more likely to develop knee and hip osteoarthritis in the intact lower limb. Demographics and patient characteristics are major risk factors for osteoarthritis.
Hyperuricemia in metabolic syndrome.
Authors: Sadia Nizamani  , Khadim Hussain  , Ramesh Kumar  , Saajan Sawai  , Doulat Singh
Published: May 2023

Objective: To determine frequency of hyperuricemia among the patients having metabolic syndrome. Study Design: Cross Sectional study. Setting: Indus Medical College, Tando Muhammad Khan. Period: 28-06-2021 till 28-12-2021. Material & Methods: After informed consent, 246 cases of metabolic syndrome who met the inclusion criteria were included. Inclusion criteria were the known case of metabolic syndrome for more than six months, of age group 20 to 60 years and of either gender. Exclusion criteria were the non-consenting patients as well as the patients with history of hyperthyroidism and hypothyroidism, gout, congestive cardiac failure, chronic renal failure, Post myocardial infarction, chronic liver disease, stroke, COPD & Pregnancy. Data analyzed on IBM SPSS 22.0 and p value< 0.05 taken as statistically significant. Results: Out of 246 patients mean age in our study was 40.80 years with the standard deviation of ±7. Mean FBS, triglycerides, HDL, SBP, DBP and waist circumference was 115.64±10.16 mg/dl, 144.7±10.43 mg/dl, 41.61±4.03 mg/dl, 168.5±4.16, 98.2±2.78 and 101±8.16 cm respectively. 93 (37.8%) were male and 153 (62.2%) were female. Out of 246 patients, 81 (32.9%) had hyperuricemia and 165 (67.1%) did not have hyperuricemia in patients with metabolic syndrome. Conclusion: This study concluded that hyperuricemia is 32.9% common in metabolic syndrome patients.
Estimasi Sumberdaya Bauksit Menggunakan Metode Geostatistik di PT. XYZ Kabupaten Mempawah
Authors: Faza Nugraha  , Yunus Ashari  , Khorniawan Wahyu Budhi
Published: May 2023

Abstract. PT. XYZ is a mining company that is currently exploring bauxite ore in Mempawah Regency. Therefore, it is necessary to estimate resources to proceed to the production stage. The purpose of the study was to determine the distribution of grades, resource estimation based on Al2O3 grade classification, estimation of washed and unwashed bauxite resources and to classify bauxite resources based on Kriging Efficiency. This research uses Surpac 6.6.2 software with research methodology in the form of literature study, data collection, database, data validation, statistical analysis, model construction, resource estimation using Ordinary Kriging. At this research location, there are 114 test pit with an area of 15.4 ha with a distance between the test pit 50m and bauxite sampling is carried out at 2m intervals. Based on the direct exploration data of the test pit , the resource was calculated with a limit of 35% Al2O3 and a density of 1.8 ton/m3. From the results of the variogram processing, the distribution of homogeneity of Al2O3 tends to the southeast or towards quadrant IV 327.58o. The total tonnage of unwashed bauxite (UBX) is 487,388 tons and the total tonnage for washed bauxite (WBX) is 239,893 tons. Resources at the research site are classified based on Kriging Efficiency. The slag classification is 422,438 tons, indicated 160,875 tons, and measured 748,688 tons.

Abstrak. PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi bijih bauksit di Kabupaten Mempawah. Maka dari itu perlu dilakukan estimasi sumberdaya untuk melanjutkan ke tahapan produksi. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebaran kadar, estimasi sumberdaya berdasarkan klasifikasi kadar Al2O3, estimasi sumberdaya bauksit tercuci serta tidak tercuci dan mengklasifikasikan sumberdaya bauksit berdasarkan Kriging Efisiensi. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Surpac 6.6.2 dengan metodologi penelitian berupa studi literatur, pengumpulan data, basis data, validasi data, analisis statistik, konstruksi model, penaksiran sumberdaya menggunakan Ordinary Kriging. Pada lokasi penelitian ini, terdapat 114 titik test pit dengan luasan 15,4 Ha dengan jarak antara titik test pit 50m dan pengambilan contoh bauksit dilakukan dengan interval 2m. Berdasarkan data eksplorasi langsung test pit yang kemudian dilakukan perhitungan sumberdaya dengan batasan kadar 35% Al2O3 dan densitas 1,8 ton/m3. Dari hasil pengolahan variogram, sebaran homogenitas kadar Al2O3 cenderung ke arah tenggara atau ke arah kuadran IV 327,58o. Total tonase unwashed bauxite (UBX) sebesar 487.388 ton dan total tonase washed bauxite (WBX) sebesar 239.893 ton. Sumberdaya pada lokasi penelitian diklasifikasikan berdasarkan Kriging Efisiensi. Klasifikasi teraka sebesar 422.438 ton, tertunjuk 160.875 ton, dan terukur 748.688 ton.
Analisis Lamanya Penimbunan Terhadap Swabakar pada Stockpile Produk Batubara PT. XYZ
Authors: Dandi Maulana  , Solihin
Published: May 2023

Abstract. PT XYZ is a company engaged in the mining sector with coal mining commodities. In meeting consumer needs, the products sold must be based on an agreement between the company and the consumer. This agreement covers the quality, quantity and selling price. To meet the quality that must be done, it is necessary to control and maintain from the start of the mining process until it is accepted by consumers. Coal that has been mined is generally not directly distributed to consumers, but there are several stages that must be passed. In this stage it is stored in a storage area called a stockpile. One of the things that affect the quality and quantity of coal in stock is the problem of self-burning (spontaneous combustion). Self-burning occurs due to coal that has been stacked for too long so that it is exposed to air. Because basically the longer the coal is exposed to air, the more likely it is that the coal will undergo oxidation, which means the greater the possibility of self-burning. The sampling technique is to make 3 artificial piles, each pile as much as 1 Bucket Wheel Loader and then stockpiled in a clean area and tested. The tests carried out are temperature monitoring and coal quality testing. From the tests carried out, it is proven that the length of stockpiling affects the self-burning and changes in quality.

Abstrak. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan komoditas yang ditambang nya berupa batubara. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, hasil produk yang di jual harus berdasarkan pada kesepakatan antara perusahaan dan konsumen. Kesepakatan ini meliputi kualitas, kuantitas dan harga jual. Untuk memenuhi kualitas yang telah di sepakati maka perlu adanya pengontrolan dan perawatan dari mulai proses penambangan berlangsung hingga diterima oleh konsumen. Batubara yang telah di tambang umumnya tidak langsung didistribusikan ke pihak konsumen, namun terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui. Dalam tahapan tersebut batubara disimpan di tempat penyimpanan yang disebut dengan stockpile. Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas batubara pada stockpile yaitu permasalahan swabakar (spontaneous combustion). Swabakar terjadi akibat batubara yang ditumpuk terlalu lama sehingga terekspose dengan udara. Karena pada dasarnya semakin lama batubara terekspos dengan udara, akan semakin besar kemungkinan batubara tersebut mengalami oksidasi yang berarti semakin besar pula kemungkinan terjadinya swabakar. Teknis pengambilan sampel yaitu membuat 3 timbunan buatan, masing-masing timbunan sebanyak 1 Bucket Wheel Loader kemudian di timbun di area yang clean dan dilakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan yaitu monitoring temperatur dan pengujian kualitas batubara. Dari pengujian yang dilakukan terbukti bahwa lama penimbunan mempengaruhi swabakar dan perubahan kualitas.
Analisis Pengaruh Getaran Peledakan Terhadap Kestabilan Lereng pada PT. XYZ Blok Paniisan
Authors: Desy Mahda  , Yuliadi
Published: May 2023

Abstract. Blasting is a process of reducing the rock fraction, but it also produces energy that is less beneficial for the surrounding environment. One of the less favorable energies is ground vibration. Soil vibration will affect slope stability. Therefore, this study was conducted to determine the effect of soil vibration on slope stability by knowing the level of safety on the slope. Analysis method trendline. The slope area analyzed was made into 6 slope geometry models with 2 different models including without taking into account blasting vibrations and modeling with blasting vibrations into account. The measurement of the blasting vibration level was carried out at 12 points. In addition to getting the value of the resistance of rock types in the research area using the shlumberger and getting the general direction of the weak plane to determine the safety factor of the slope. The results of slope stability analysis with slope geometry in 6 models that do not take into account blasting vibrations with the highest safety factor value of 9.881 and the lowest 5.029 and those that take into account blasting vibrations with the highest safety factor value 9.377 and the lowest 4.641 indicate safe conditions with a factor value safety above 1.25 in accordance with KEPMEN 1827K/MEM/30/2018, so there is no safety factor that can be recommended in this study.

Abstrak. Kegiatan peledakan merupakan proses mengecilkan fraksi batuan, tetapi juga menghasilkan energi yang kurang menguntungkan bagi lingkungan sekitar. Salah satu energi yang kurang menguntungkan adalah getaran tanah. Getaran tanah akan mempengaruhi kestabilan lereng. Oleh karena itu adanya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh getaran tanah terhadap kestabilan lereng dengan mengetahui tingkat keamanan pada lereng tersebut. Kajian analisis pada penilitian ini menggunakan metode analisis trendline. Pada daerah lereng yang dianalisis dibuat menjadi 6 pemodelan geometri lereng dengan 2 pemodelan yang berbeda meliputi tanpa memperhitungkan getaran peledakan dan pemodelan dengan memperhitungkan getaran peledakan. Pengukuran tingkat getaran peledakan dilakukan sebanyak 12 titik. Selain itu mendapatkan nilai tahanan jenis batuan yang ada pada daerah penelitian dengan menggunakan metode shlumberger dan mendapatkan arah umum bidang lemah untuk mengetahui faktor keamanan dari lereng tersebut. Hasil analisis kestabilan lereng dengan geometri lereng pada 6 pemodelan yang tidak memperhitungkan getaran peledakan dengan nilai faktor keamanan paling tinggi yaitu 9,881 dan yang paling rendah 5,029 dan yang memperhitungkan getaran peledakan dengan nilai faktor keamanan paling tinggi 9,377 dan paling rendah 4,641 menunjukkan kondisi aman dengan nilai faktor keamanan diatas 1,25 sesuai dengan KEPMEN 1827K/MEM/30/2018, sehingga tidak adanya faktor keamanan yang dapat direkomendasikan pada penelitian ini.
Analisis Pengaruh Number of Cycles Terhadap Pengujian Durabilitas Batulanau di Sidomulyo Samarinda
Authors: Eva Indriani Sanggalangi  , Shalaho Dina Devy  , Windhu Nugroho
Published: May 2023

Abstract. Durability is defined as a measure of the rock's resistance to weathering and disintegration, when the rock undergoes weathering in a short period of time. This time the slake durability test was carried out with the testing standard of SNI 3406 Year 2011. This test used siltstone in the Balang Island Formation, Samarinda area. The particle size of the silt is midway between that of clay and fine sand. From the results of testing 8 samples of siltstone with 10 cycles that have been carried out, it can be seen that the siltstone in the Balang Island Formation tends to be stronger and the durability index value decreases relatively small from one cycle to the next. The value of Slake durability index (Id2) from each sample sequentially, namely 91.3%, 96.4%, 95.3%, 93.7%, 93.7%, 95.4%. 97.2%, 96.7%. The durability index test obtained an average durability index value (Id2) of 95%, where the value of siltstone at the research site is included in the very high classification.

Abstrak. Ketahanan (durability) didefinisikan sebagai ukuran resistensi batuan terhadap pelapukan dan disintegrasi, ketika batuan mengalami proses pelapukan dalam jangka waktu yang singkat. Pengujian slake durability kali ini dilakukan dengan standar pengujian SNI 3406 Tahun 2011. Pengujian ini menggunakan batulanau pada Formasi Pulau Balang daerah Samarinda. Ukuran partikel lanau berada di tengah-tengah antara lempung dan pasir halus. Dari hasil pengujian 8 sampel Batulanau dengan siklus sebanyak 10 kali yang telah dilakukan terlihat bahwa Batulanau pada Formasi Pulau Balang cenderung lebih kuat dan nilai indeks durability mengalami penurunan yang relatif kecil dari siklus satu ke siklus berikutnya. Nilai Slake durability index (Id2) dari masing-masing sampel secara berurutan, yaitu 91.3%, 96.4%, 95.3%, 93.7%, 93.7%, 95.4%. 97.2%, 96.7%. Pengujian durability index tersebut diperoleh rata-rata nilai indeks durability (Id2) sebesar 95% , dimana dengan nilai tersebut batulanau pada lokasi penelitian termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi.
Sistema prisional brasileiro e do Estado de São Paulo – “Estado de coisas inconstitucional” e a ressocialização: uma análise das políticas públicas
Authors: Araújo Emerson Ramayna Novaes Silva de
Published: May 2023

Este trabalho analisa o sistema prisional como instrumento de punição ao condenado a pena restritiva de liberdade. Aborda também a relevância de se fazer novas políticas sociais, de se criar oportunidades de trabalho - dentro e fora do sistema prisional -, para a ressocialização da pessoa egressa do sistema prisional.
Abordaremos, à luz da Constituição Federal do Brasil de 1988, da Lei de Execução Penal (LEP – lei nº 7.210/84) e de políticas públicas, as condições do sistema carcerário e a volta do reeducando ao convívio social dando ênfase a indicação do trabalho como modo crucial para a integral ressocialização.
Os dados estatísticos e quantitativos fornecidos pelo Estado, são analisados criticamente, a partir de avaliações jurídicas, doutrinas, legislações, jurisprudência, programas sociais, objetivando apontar as necessárias garantias de direito em políticas públicas e criação de novas legislações que de fato amparem a ressocialização de pessoas que saem dos cárceres no Brasil
Habilidades e Competências Geométricas
Authors: MARIM VLADEMIR , Ferreira Júnio Fábio
Published: May 2023

O estudo da Geometria é importante na medida em que subsidia saberes que serão necessários não apenas para a resoluções de questões que estão diretamente relacionadas à ela, como também para a formação de capacidade argumentativa e lógica – capacidades que são
exigidas dos indivíduos em sua vida, nas tarefas diárias. Por isso é que o ensino da Geometria se torna tão necessário na educação básica, como meio de garantir que o aluno exerça seu papel cidadão. Assim, este trabalho busca investigar quais as contribuições dos autores dos trabalhos publicados no Banco de Dados da CAPES, de 2017 a 2019, em relação às habilidades e competências necessárias para a formação dos professores de Matemática no ensino da Geometria no segmento da Educação Básica. Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos a Metodologia Estado da Arte a fim de organizarmos os dados para a análise e conseguirmos responder ao problema a ser investigado.
Conclui-se que o investimento governamental e a busca pessoal pela formação docente são imprescindíveis para que o ensino possa garantir o desenvolvimento de habilidade e competências para que o professor possa lidar com as demandas diversas que surgem.
Advances in deep learning-based cancer outcome prediction using multi-omics data
Authors: Andrew Zhou , Charlie Zhang , Okyaz Eminaga
Published: May 2023

Cancer prognosis reflects a complex biological process measured by multiple types of omics data. Deep learning frameworks have been proposed to integrate multi-omics data and predict patient outcomes in different cancer types, potentially revolutionizing cancer prognosis with superior performance. This minireview summarizes the advances in the strategies for multi-omics data integration and the performance of different deep learning models in prognosis prediction of diverse cancer types using multi-omics data published in the past 18 months. The challenges and limitations of deep learning models for predicting cancer outcomes based on multi-omics data are discussed.
Editor-in-Chief’s preface to issue 2, 2023
Authors: Kolesnikov S. I.
Published: May 2023

.
Prevention of perioperative ischemic stroke after non-cardiac and non-neurosurgical operations in the light of the Scientific Statement and Guidelines for the Secondary Prevention of Ischemic Stroke and Transient Ischemic Attack AHA/ASA 2021 Part 1: Definition, risk factors, pathogenesis, prognosis, principles of pre- and intraoperative prevention
Authors: Kolomencev S. V. , Yanishevskiy S. N. , Voznjouk I. A. , Tsygan N. V. , Litvinenko I. V. , Shermatyuk E. I. , Ilyina O. M. , Kurnikova Е. A. , Sergeeva T. V.
Published: May 2023

Perioperative ischemic stroke is a potentially fatal complication that greatly increases the risk of poor outcome in surgical patients. Despite the relatively low prevalence among patients undergoing non-cardiosurgical and non-neurosurgical interventions (about 0.1–1.0 %), the total number of annually developing perioperative ischemic strokes in patients of this profile is high due to the large number of operations performed in the world. Since the publication in 2014 of the last fundamental work on the prevention of perioperative stroke, approaches to primary and secondary prevention, diagnosis, conservative and reperfusion treatment of ischemic stroke have been seriously modified. The numerous changes that have taken place have created the prerequisites for revising existing approaches to providing care for perioperative ischemic stroke. In 2021, updated documents of foreign researchers/ associations on the problem of perioperative ischemic stroke in non-cardiac and nonneurosurgical patients were published. This review, which consists of two parts, presents current data that summarizes the most relevant information on this topic. The first part of the review outlines the general provisions on perioperative ischemic stroke (definition, risk factors, pathogenesis, predictive models), strategies for pre- and intraoperative prevention.
Biological and physical mechanisms of cerebral aneurysms formation, growth and rupture
Authors: Saakyan Z. S. , Borisova N. V. , Yakhontov I. S. , Makievskiy M. Y. , Stepanov I. A.
Published: May 2023

According to various researchers, the prevalence of unruptured cerebral aneurysms (CAs) in the general population varies from 2 to 5 %. In the vast majority of cases, CAs do not have clinical and neurological manifestations and are discovered incidentally during routine neuroimaging studies. CAs can cause intracranial hemorrhage. As a rule, hemorrhages of this type occur in patients aged 40–60 years. It has been established that about 10–15 % of patients die from an aneurysmal hemorrhage before they receive specialized medical care. Recurrent aneurysmal intracranial hemorrhage is the main cause of high mortality and disability in this group of patients. The search for literature sources in the scientific databases PubMed/Medline, EMBASE, Cochrane Library and eLibrary demonstrated the existence of numerous studies devoted to the study of molecular biology and biophysical mechanisms of formation, growth and rupture of CAs. Combining the results of these studies was the motivation for writing this literature review. The paper reflects in detail the role of inflammation and molecular genetic factors in the growth and rupture of the CAs, and presents the biophysical factors of the rupture of the CAs. The authors pay special attention to the shape, size and coefficient of the CAs as the most important geometric risk factors for the formation and rupture of the CAs. This review presents current data on mathematical modeling of various types of CAs with an assessment of the risk of rupture of the latter, which has found its application in wide clinical practice. The authors also attempted to describe the hemodynamic features in various types of CAs. In turn, the type of blood flow in the CAs cavity largely depends on the size and shape of the latter and the geometry of the carrier artery, which is the basis for preoperative planning and the choice of tactics for surgical treatment of patients with unruptured CAs.
Preoperative management of ophthalmic patients taking oral anticoagulants
Authors: Tatarinova M. B. , Aleksandrova J. V. , Kursakova J. V. , Popova D. A.
Published: May 2023

Surgical treatment is often accompanied by such complication as bleeding, and ophthalmic surgery is not an exception. The bleeding risk depends on many factors, the most significant are age, arterial hypertension, hepatic and renal impairment, prior stroke or treatment with oral anticoagulants.

The aim. To evaluate the structure of patients taking novel oral anticoagulants (NOACs) with an assessment of activated partial thromboplastin time before ophthalmosurgical treatment.

Materials and methods. 54 patients taking oral anticoagulants were included in the study. A retrospective analysis of medical histories of patients who had surgery for ocular pathology was carried out. The patients were divided into two groups: group 1 – 28 patients whose activated partial thromboplastin time (APTT) did not exceed 45 seconds; group 2 – 26 patients with APTT more than 45 seconds. The criterion for the numerical expression of APTT is the safety of performing regional anesthesia against the background of taking anticoagulant drugs. Statistical processing was performed using the Mann – Whitney test (p < 0.05).

Results. A comparative analysis of the results showed that the patients of the group 2 had higher rates of APTT. At the same time, they were less likely to have acute cerebrovascular accident (11.5 % compared to 21 % of patients in the group 2) and prior acute myocardial infarction (19 % and 28 %, respectively). Among all the patients, women and slightly older patients prevailed.

Conclusion. Patients with atrial fibrillation make up the majority of patients undergoing ophthalmosurgical treatment and taking NOACs. Surgical treatment method was phacoemulsification with intraocular lens implantation. Studying APTT before the surgery allowed us to identify a category of patients with high APTT, to prescribe the withdrawal of the drug before the surgery in order to create optimal conditions for surgical treatment.
Assisted hatching in cryopreservation protocols in patients with tuboperitoneal infertility
Authors: Protopopova N. V. , Krylova K. V. , Druzhinina E. B. , Labygina A. V. , Dudakova V. N.
Published: May 2023

At present, the problem of increasing the effectiveness of programs of assisted reproductive technologies and successful infertility treatment is still relevant. Assisted hatching used in the devitrificated embryo transfer facilitates the exit of the embryo from the pellucide zone. Yet the clinical efficacy of assisted hatching is relevant and debatable. There are no clear indications for the use of this technology, and no groups of patients have been identified.

The aim of the study. To assess the effectiveness of laser hatching in the frozenthawed embryo transfer programs in patients with tuboperitoneal infertility.

Materials and methods. We examined 300 women with tuboperitoneal infertility who had their embryos frozen for transfer. Inclusion criteria: age from 18 to 35 years; tuboperitoneal infertility; embryos cryopreserved for transfer. Exclusion criteria: age more than 36 years; other infertility factors. Women were divided into 2 groups: group 1 – women who had a frozen-thawed embryo transfer with preliminary laser hatching (n = 137); group 2 – control group (n = 163).

Results. There were no differences between the groups in the mean age, body mass index and the age at menarche. According to the results of the embryological stage, there were also no differences in the number and quality of frozen embryos. The pregnancy rate in the group with preliminary laser hatching was 44.5 %, which is significantly higher than in the control group (42.3 %; р ≤ 0.001). We also found statistically significant differences in pregnancy outcomes: in the frequency of spontaneous miscarriages – 13.1 % and 20.2 % respectively (p ≤ 0.001), in the frequency of term deliveries – 30.7 % and 22.1 % respectively (p ≤ 0.001).

Conclusion. In our study, the using laser hatching in women with tuboperitoneal infertility positively affected the embryos implantation in the cryopreservation protocols. Pregnancy and live birth rates are higher after using hatching technology, and the frequency of miscarriages up to 12 weeks is lower. This provide an opportunity to further study the effect of hatching on long-term outcomes, such as gestation course and childbirth.