bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA
Authors: Aisah Nur , Wahyuni Lilis
Published: August 2020

Penelitian tentang pengelolaan mangrove berbasis partisipasi masyarakat di kampung Rawa Mekar Jaya. Tujuan untuk: (1) mendeskripsikan jenis partisipasi masyarakat di kampung Rawa Mekar Jaya. (2) mendeskripsikan faktor penghambat partisipasi masyrakat dalam pengelolaan mangrove di kampung Rawa Mekar Jaya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat kampung Rawa Mekar Jaya awalnya tidak memiliki inisiatif untuk memulai program pembangunan dan pengembangan mangrove. Tetapi ada seorang agent of change tokoh pemuda yang mengajak masyarakat untuk peduli akan mangrove baik untuk menjaga, merawat, membersihkan dan melakukan pembibitan mangrove serta meyakinkan masyarakat bahwa dengan dijadikan mangrove ini sebagai tempat ekowisata akan memberikan perubahan bagi kampung mereka. Masyarakat kampung Rawa Mekar Jaya dalam pelaksanaan pembangunan ekowisata hanya sebagian saja yang ikut bergotong royong melakukan pembersihan di area mangrove dan pembersihan jalan menuju mangrove. Masyarakat Kampung Mekar jaya sebagian ada yang membantu pekerjaan pembangunan mangrove dengan membantu membangun tempat duduk dibeberapa titik tertentu disepanjang area mangrove. Dalam pengelolaan dan pengembangan mangrove Kampung Rawa Mekar Jaya masih terdapat kendala sehingga belum dapat memberikan manfaat yang optimal. Hambatan yang di hadapi oleh masyarakat yakni, keterbatasan pengetahuan masyarakat kampung Rawa Mekar Jaya dalam memanfaatkan potensi ekowisata magrove yang telah ada.
NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING UNTUK MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI PADA REMAJA PENGHUNI PANTI ASUHAN ROHADATUL JANNAH
Authors: Santoso Meilanny Budiarti , Lutfiah Marsha Nurul , Wibowo Hery
Published: August 2020

Tulisan ini mengupas tentang aplikasi Neuro-Linguistic Programming dalan menunjang proses pengembangan diri, khususnya dalam upaya meningkatkan kepercayaan remaja di Panti Asuhan Rohadatul Jannah. Remaja, merupakan satu tahap perkembangan yang lekat dengan isu kepercayaan diri, depresi, perlaku beresiko, kecenderungan melanggar aturan dan sebagainya. Pada lain pihak, remaja merupakan tahapan perkembangan yang masih memerlukan pembimbingan orang tua. Remaja yang tinggal jauh dari orang tua, berpotensi memiliki sejumlah permasalahan ‘tambahan’ dibanding mereka yang hidup bersama orang tua dan keluarganya. Beragam pemikiran berpontesi muncul sebagai efek keterpisahan tersebut.  Pikiran yang mendominasi adalah cemas, ketakutan dan kegelisahan. Pikiran-pikiran tersebut dapat menghambat perkembangan diri remaja. Pada sisi lain, pekerja sosial memiliki sejumlah metode bekerja dengan individu yang memiliki kegunaan untuk membangun potensi diri, kepercayaan diri dan konsep diri remaja. Berbasis penuturan dimuka, maka dibangun sebuah aktivitas yang menggunakan metode Neuro-Linguistic Programming dalam treatment atau intervensinya, untuk menumbuhkan pikiran-pikiran positif pada diri remaja seperi rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat serta dapat mengontrol diri dan emosinya.
TINGKAT STRESS PENYALAHGUNA NAPZA SAAT MENJALANI REHABILITASI DI INABAH XV PONDOK PESANTREN SURYALAYA
Authors: Hudan Alfariz Ahmad Saalik , Taftazani Budi Muhammad
Published: August 2020

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat stress yang dialami santri binaan yang sedang menjalani proses rehabilitasi penyalahgunaan Napza di Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik penyalahguna NAPZA, mengukur tingkat stress penyalahguna NAPZA pada aspek fisiologis, emosional, dan perilaku. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sensus dengan jumlah 37 orang responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner baku yang dimodifikasi untuk mengukur tingkat stress. Katagori tingkat stress yaitu, ringan, sedang dan berat. Validitas alat ukur menggunakan validitas muka dan teknik analisis data dengan statistik deskriptif dan tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penyalahguna NAPZA mengalami stress pada tingkat sedang saat menjalani rehabilitasi. Hal ini dilihat berdasarkan skor pada ketiga aspek stress yaitu fisiologis, emosional dan perilaku. Dari ketiga aspek tersebut stress pada aspek emosional menunjukkan skor tertinggi.
PROSES REKRUITMENT PEKERJA SOSIAL DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR INABAH XV PONDOK PESANTREN SURYALAYA
Authors: Hudan Alfariz Ahmad Saalik , Nulhaqim Soni A.
Published: August 2020

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses rekruitmen pekerja sosial adiksi di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya sebagai institusi penerima wajib lapor kementerian sosial, mengingat pentingnya proses rekruitmen untuk menemukan individu yang kompeten untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif tentang situasi aktual. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pimpinan Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya dan studi literatur. Analisis data dengan mengurangi dan menampilkan sampai dapat disimpulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa proses rekruitmen sudah dilaksanakan dengan tahapan mengumumkan lowongan kerja, mengidentifikasi pelamar yang potensial, menyebarkan pengumumam rekrutmen, memproses aplikasi para pelamar, dan menentukan deadline proses lamaran hingga seleksi.
Transendensi Diri Pekerja Sosial (Studi kasus tentang transendensi diri pekerja sosial di Unit Pelaksana Tugas Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung)
Authors: Ratih Andita , Alfariz Ahmad Saalik Hudan , Pasaribu Lina Putri , Wibowo Hery
Published: August 2020

Demi terlaksananya tujuan praktik pekerja sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019, perlu adanya upaya meningkatkan usaha tenaga pekerja sosial untuk menjadi manusia yang berdaya sehingga mampu memberdayakan manusia lain. Dalam konteks ini kita akan melihat pekerja sosial mampu memanajemen diri, mampu meningkatkan keberfungsian, kepedulian, ketahanan, dan terampil dalam menghadapi masalah sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan usaha calon tenaga pekerja sosial menjadi manusia yang berdaya adalah dengan meningkatkan target kebutuhan. Pekerja sosial tidak hanya fokus memenuhi kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization) dengan memiliki pengetahuan dan penghargaan, tetapi meningkat ke tahap transendensi diri (self-transcendence). Penelitian ini bertujuan untuk mengenai tingkat transendensi diri pekerja sosial di Unit Pelaksana Tugas Pusat Kesejahteraan Sosial (UPT PUSKESOS) Dinas Sosial Kota Bandung dengan menggunakan metode survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan pengambilan data menggunakan Self-Transendence Scale. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh, di mana terdapat 23 orang pekerja sosial yang diteliti. Penelitian menemukan bahwa hampir seluruh pekerja sosial berada pada tingkat kebutuhan transendensi diri yang terdiri dari aspek interpersonal dan intrapersonal. Hal tersebut menunjukan bahwa pengembangan SDM yang ada perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
STRENGTHS-PERSPECTIVE DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SOSIAL
Authors: Poluakan Marcelino Vincentius , Mulyana Nandang , Rachim Hadiyanto A
Published: August 2020

Strengths-Perspective sebagai pendekatan dalam pekerjaan sosial telah mulai digunakan dalam pengembangan kebijakan sosial. Penggunaan pendekatan ini sejalan dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam intervensi pekerjaan sosial yaitu untuk mewujudkan self-determination serta keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang disusun seharusnya memuat nilai-nilai di atas. Tulisan ini akan membahas pentingnya Strengths-Perspective dalam pengembangan kebijakan sosial, apa manfaatnya serta bagaimana kerangkanya. Tulisan ini akan menggunakan studi literatur berupa buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil kajian menunjukkan Strengths-Perspective sangat diperlukan dalam pengembangan sebuah kebijakan sosial. Strengths-Perspective dapat menjadi pendekatan yang memperkaya sebuah kebijakan sosial sehingga dapat menjawab masalah sosial dengan lebih efektif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan juga akan memberikan nilai tambah bagi setiap sasarannya seperti kemandirian, ketahanan, keberdayaan, keterlibatan, dan sebagainya. Walaupun terdapat tantangan sebagai sebuah pendekatan yang baru, Strengths-Perspective dapat terus diperjuangkan oleh pekerja sosial dalam praktik makronya.
POTRET MANTAN PENDERITA SKIZOFRENIA DITINJAU DARI STRENGTH PERSPECTIVE
Authors: Effendi Lukman , Darwis Rudi Saprudin , Apsari Nurliana Cipta
Published: August 2020

Fenomena relapse mantan penderita skizofrenia menjadi salah satu isu global, demikian pula di Indonesia. Kondisi seperti ini menjadi permasalahan bagi keluarga, masyarakat maupun pemerintah apabila tidak ditanganis secara serius. Profesi pekerja sosial menjadi salah satu yang telibat dalam penanganan mantan penderita skizofrenia, dalam perkembangannya memiliki satu perspektif dalam mengintervensi klien dari segi kekuatan, perspektif ini dikenal sebagai perspektif kekuatan. Graybeal mencoba mengkonseptualisasi 5 (lima) aspek perspektif kekuatan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan atau potensi yang dimiliki mantan penderita skizofrenia dipandang dari perspektif kekuatan berdasarkan 5 (lima) aspek dari Graybeal. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Hasil dari artikel ini adalah mantan penderita skizofrenia memiliki potensi yang dapat dijabarkan dari aspek sumber-sumber, aspek pilihan-pilihan, aspek kemungkinan-kemungkinan, aspek pengecualian-pengecualian dan aspek solusi. Dengan adanya perspektif kekuatan diharapkan dapat mengubah cara pandang terhadap mantan penderita skizofrenia dan menjadi penuntun bagi praktisi pekerja sosial dalam memberikan intervensi kepada mantan penderita skizofrenia sehingga tercapai kemandirian yang keberlanjutan.
JEJAK DAN PENGARUH DIPLOMASI PUBLIK CINA MASA LALU PADA MASYARAKAT BALI
Authors: ARJAWA GPB SUKA
Published: August 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  jejak diplomasi publik Cina dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat  di Bali. Diplomasi publik saat ini sering menjadi sorotan di kancah politik dan kebudayaan karena memiliki  pengaruh terhadap  kehidupan sosial di negara lain.  Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat di Bali yang mempunyai jejak pengaruh Cina seperti di pantai di Singaraja bagian timur, Pura Besakih, Pura Batur dan menyelusuri tulisan-tulisan yang ada yang memuat tentang pengaruh kebudayaan Cina di Bali. Metode yang dipakai adalah kualitatif eksploratif serta melakukan wawancara dan penggalian sumber sejarah di buku dan tulisan yang ada. Hasil yang didapatkan adalah bahwa Cina sesungguhnya telah  sejak berabad lalu telah menanamkan diplomasi publik di Bali karena warga Cina telah ada yang mendarat di sejak berabad lalu. Diplomasi ini dilakukan secara langsung oleh orang Cina dan membawa pengaruhnya di Bali. Ini dilihat pada pemukiman penduduk Cina di pegunungan  bagian tengah di Bali, pengaruh kebudayaan yang terlihat pada tempat sembahyang, Pura Ratu Subandar, serta berbagai unsur seni yang ada di Bali.

Kata Kunci: Diplomasi Publik, Cina, Bali, Ratu Subandar
STREET ART SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK: SENI, PROTES, DAN MEMORI POLITIK
Authors: PRAMANA GEDE INDRA , IRFANSYAH AZHAR
Published: August 2020

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha mengungkapkan fenomena seni jalanan. Dalam studi komunikasi politik, seni jalanan, dalam beragam bentuknya, sering kali diidentifikasi sebagai bentuk partisipasi politik non-formal. Pada praktiknya, seni jalanan menjadi lahan subur tumbuhnya aksi protes dan mengambil posisi kritis dalam isu politik, sosial, dan budaya. Dalam kanon keilmuan politik, bentuk partisipasi dominan dari warga negara umumnya dikaji dalam hubungannya dengan praktik elektoral. Kajian tentang partisipasi politik non-elektoral, yang berada diluar praktik representasi formal, minim dalam kajian ilmu politik. Dengan mengambil praktik mural yang dilakukan sekelompok anak muda di ruang publik, maka dapat digambarkan bentuk partisipasi politik non-elektoral, dan menangkap relasi antara politik dan seni. Fokus kajian ini adalah praktik partisipasi politik non-elektoral pada periode pasca Soeharto.Penelitian ini berupaya untuk membaca kembali praktik seni jalanan ini, secara khusus mural yang dikembangkan oleh Komunitas Pojok. Sejak 2002, Komunitas Pojok aktif berkarya di Kota Denpasar. Jarang sekali, untuk tidak mengatakan tidak ada, sebuah kolektif yang bertahan dan secara reguler menyelenggarakan perayaan terhadap seni jalanan. Karya mereka yang mengangkat isu sosial yang spesifik, seperti Hak Asasi Manusia, menjadi statemen politis atas keberpihakan mereka terhadap isu yang seringkali diabaikan oleh Negara.

Kata Kunci: Street Art, Non-formal Political Participation, Memory Politics
KONTESTASI NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Authors: SUSHANTI SUKMA
Published: August 2020

International disease become the transnational issue that has enriched the studies in International Relations. It refers to the recent situation of COVID-19 pandemic, which is currently become the global concern. Then, politics and health interlinked each other. The main objective of the research to describe and explain about health issue is inevitable in demonstrating state interest. Desk research based on the valid sources helped build justification that health and international politics become integral part of the relation beween the actors. The scope of state foreign policy already adopt the health issues as the one of important agenda, in which created the competition in the international field. This condition supported by the shifting of the global order in the international politic constellation as the implication of COVID-19 pandemic.

Keyword: international disease, international relation, COVID-19 pandemic, health issues. Foreign policy
STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DALAM PENGELOLAAN MUSEUM SUBAK DI KABUPATEN TABANAN
Authors: PURNAMANINGSIH PUTU EKA
Published: August 2020

UPTD Subak Museum was formedi with the aim ofapreserving traditionali farming tools usedi by ancient subak organizations. However, in its management there are stilli various problems, namely the low number ofavisits compared to other DTWs, overlapping authority, and limited use of DAK. In refining and / or making a strategy, it is necessary to analyze the strategy using strategic planning process indicators according to John M. Bryson and also SWOT analysis techniques according to Freddy Rangkuti to identify opportunities, threats, strengths, and weaknesses. The type of research used is descriptive qualitative. The informant determination technique used is purposive and snowball. The results of the SWOT matrix analysis yielded eight alternative strategies. The overall strategies described are four selected strategies as a priority scale for the UPTD Museum Subak, namely maximizing the use of technology as a means of disseminating information, fostering community business spirit to create a tourism industry around the Museum Subak area, developing museum marketing innovations to attract visitors, optimizing support from the central government.

Keywords: UPTD Museum Subak, strategic planning process, SWOT analysis
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BALI (Studi kasus: Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan)
Authors: DWI WISMAYANTI KADEK WIWIN
Published: August 2020

The implementation of tourism in Law No. 10 of 2009 in detail is explained in Chapter III of article 5 on the principle of the implementation of tourism. Stating that tourism is carried out with the principle of upholding religious norms and cultural values as an embodiment of the Tri Hita Karana concept; uphold human rights, cultural diversity and local wisdom; maintain the preservation of nature and the environment; empower the local community; ensuring integration between sectors, between regions, between the center and regions which constitutes a systemic unit within the framework of regional autonomy, as well as integration among stakeholders. Basically the organization of tourism in the village is aimed at improving the standard of living and welfare of the people through economic development through the development and development of sustainable tourism based on local wisdom. The implementation of tourism is then carried out by tourism institutions in order to create sustainable tourism development.This research is a type of descriptive qualitative research with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. Informants in this study were determined through purposive techniques and snowball sampling. This research was conducted in Jatiluwih Village, Penebel District, Tabanan Regency. There are three indicators used in the study, namely: Implementation of policies consisting of Communication, Resources, Disposition, bureaucratic structures have been applied properly.

Keywords: Policy implementation, sustainable tourism, local wisdom
MODEL LITERASI INFORMASI BAGI MAHASISWA BARU DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA JAWA TENGAH
Authors: NARENDRA ALBERTOES PRAMOEKTI
Published: August 2020

ABSTRACT

This research was conducted to determine the ability of new students to recognize information sources and use information, especially at Satya Wacana Christian University through an information literacy program implemented by the Library. The method used in this research is descriptive qualitative study of existing literature and documents. Information literacy program for new students is carried out in order to provide knowledge and experience in the way of learning in universities that are different from those at the high school level. The results of this research include the application of information literacy models whose elements are contained in information literacy models that are currently known globally.

Keywords: information literacy, students, SWCU Library, learning
Influence of the Yttria and Graphite Particles on the same of Al 2024 Alloy Properties
Authors: Razooqi Raed N. , Akbar Ahmed A. , Hamada Mohanad L.
Published: August 2020

Powders have been mixed as (Al with 99% purity ≤53μm particle size, Cu with 99.5% purity ≤53μm particle size, Mg with 99.5% purity ≤53μm particle size, Y2O3 with 99.9% purity ≤53μm particle size, Gr with 99.9% purity ≤53μm particle size). one set of composite samples was prepared by addition (3wt%Gr) to metal powders shown above. For the each sample of composite varying (Y2O3) weight percentage as: (Al 2024-3wt%Gr-XY2O3) was added x=(0,2,4,6,8)(wt%) the other set of composite was in opposite. Well mixed samples was pressed uniaxial with (700Mpa) and (30sec). the compacted samples were sintered at (6000C) for (2hr). Results have shown an increase in bulk density by (5.3%) for (Al 2024-3wt% Gr-XY2O3) with the increase of reinforcement until (8wt%) of (Y2O3), while bulk density have been reduced for (Al 2024-3wt%Y2O3-XGr) with (5%) with the increase of (Gr) weight content in the composite. An increase in real porosity was noticed with the increase of (Y2O3) with (8wt%) (11.9%) for (Al 2024-3wt%Gr-XY2O3) but this was less in comparison with (Al 2024-3wt%Y2O3-XGr) were porosity increase with the increase of (Grwt%) up to reduced (18.5%) at (8wt%Gr).Mean value was of micro hardness decreased gradually with the increase of (Grwt%) to reach (19.4%) reduction at (8wt%Gr) in opposite the micro hardness mean value increased by (20%) as (Y2O3wt%) increased to (8wt%).Compression strength have was increased by (51%) as (Y2O3) content increased from (2-8)(wt%) for (Al 2024-3wt%Gr-XY2O3) composite, while it was decreased by (48%) with the addition of (8wt%) graphite to (Al 2024-3wt%Y2O3-XGr).The content of (Gr) had higher effect on wear rate than (Y2O3) where the wear rate decreased by (59.7%) and (41%) for composite samples respectively, within the limits of addition in the current study.
Assessment of Tigris River Water Quality Using Multivariate Statistical Techniques
Authors: Shareef Muntasir A.
Published: August 2020

The present study uses the multivariate statistical techniques by applying the Factor Analysis (Principle component method) to explain the observed water quality data of Tigris river within Baghdad city. The water quality was analyzed at eleven different sites, along the river, over a period of one year (2017) using 20 water quality parameters. Five factors were identified by factor analysis which was responsible from the 72.291% of the total variance of the water quality in the Tigris river. The first factor called the pollution factor explained 34.387% of the total variance and the second factor called the surface runoff and erosion factor explained 11.875% of the total variance. While, the third, fourth, and fifth factors explained 10.213%, 8.861% and 6.956% of the total variance and called pH, Silica and nutrient factors, respectively. Multivariate statistical techniques can be effective methods to aid water resources managers understand complex nature of water quality issues and determine the priorities to sustain water quality.
The Attitude of Load-Deflection for Concrete Beams with Polymer Reinforcement
Authors: Saadoon Ahmed Sagban , Abbas Abdulnasser Mohammed , Khalaf Ali Abdulhasan
Published: August 2020

In this research, the load-deflection behavior is explored for concrete beams reinforced with FRP bars (polymer reinforcement). An experimental test is done for a total of five beams subjected to 4-point loading. The tested specimens are of dimensions; 2100 mm (length), 200 mm (width) and 300 mm (depth), while the used compressive strength for concrete is f’c = 60 MPa. Four beams were longitudinally reinforced by various CFRP rebar numbers, and the last beam was reinforced only by steel bars as control beam. Relationships for load-deflection were drawn and the influence of several factors was debated on this relationship. It was exhibited that the failure of FRP reinforced samples was generally ruled by the concrete strength. When the ratio of reinforcement rising by 50%, 100% and 150%, the ultimate load increased by 15%, 29% and 38%, respectively, while the recorded deflection at ultimate load decreased by 7%, 16% and 24%, respectively. For the ultimate load of the studied beams, outcomes exhibited that the equations of the American code ACI 440.1R give very close values with the test values, while they give very conservative values to the deflection at ultimate load which are smaller than the test values by about (37%-45%).
Effect of the Horizontal Perforated Plates on the Turbidity Removal Efficiency in Water Treatment Plant of Tikrit University
Authors: Ibrahim Ahmed Khaleel
Published: August 2020

The study aims to show effect of adding the circular perforated plates in sedimentation basin in horizontal position on the efficiency of the sedimentation basin as was the use of perforated panels with circular holes and placed inside the sedimentation basin and took two levels of turbidity of the water 125 and 150 NTU respectively in the Tigris river during the preparation of the study with variable hydraulic load and the efficiency was calculated at each case of plates in the basin where the variables that were adopted is the number of perforated panels so that the ratio of the area of holes/total area of panel is 20% , and also variation in water turbidity levels and the hydraulic load. The result showed a significant decrease in the output turbidity levels from sedimentation tank with the use of perforated panels at the raw water turbidity 150 NTU and hydraulic load between 0.9 and 1.2 m3/m2.hr were 95% higher efficiency when three panels were put and hydraulic load 0,9 m3/m2.hr, while there was fluctuation with some of hydraulic load levels at turbidity level of 125 NTU and same number of panels.
Study the Effect of Granules Type of The Porous Medium on The Heat Transfer Enhancement for Double Pipe Heat Exchanger
Authors: Abbas Ehsan F. , Mohammed Shagul S.
Published: August 2020

The current study includes the effect of the type of porous medium on the heat transfer enhancement for double-pipe heat exchanger. Using the three types of the porous medium of balls (steel, ceramic and glass) with diameters (6.35, 6 and 7) mm respectively. The tests were carried out on a locally manufactured heat exchanger, consisting of a copper pipe with an inner diameter (20mm), an outer diameter (22mm) and a length of (1800mm), fixed inside a pipe made of galvanized iron with the same length of copper pipe with inner diameter (50mm) and thickness (5mm). The heat exchanger is insulated with a layer of glass wool to prevent leakage of heat to the area surrounding the exchanger. The tests carried out on the heat exchanger in four cases, the three cases for porous medium, also the case of exchanger without porous medium, and for all cases identical operating conditions, which is inlet temperature of hot, and cold water determined at (63 and 32)˚C and the number of Reynolds from (1100 to 9750) for cold water and (415 to 7500) for hot water. The experimental results showed that the highest thermal conductivity was obtained when the ceramic balls were used, which was estimated to be approximately (219.302) W/˚C and increased by (105.3%, 10.8%, 4.3%) for cases: without porous medium, glass balls and steel balls respectively. The effect of the pressure drop in the hot water side, was recorded the highest value for pressure drop when the ceramic balls were used and ranged from (0.5 to 19.5) mmHg and increased by (0.95%, 2.25%) when compared with the results of two cases for balls (steel and glass) respectively.
The potential of androgenic alopecia management from plant derivatives
Authors: Noor N.M. , Nazri N.Z. , Mohamad-Salam N.A. , Abdul-Rasid Z.I. , Hasham R. , Abdul-Aziz A.
Published: August 2020

Hair loss or alopecia is a common dermatological issue that can affect millions of human
population of all ages and both gender, male and female. Frequently, alopecia has been
found to be associated with significant adverse effects or reduction of psychological and
self-esteem. Consequently, this may lead to psychological problems such as depression
and anxiety, thus it may negatively impact the quality of life as well. There are several
types of hair loss including androgenetic alopecia (AGA), alopecia areata (AA), alopecia
totalis (AT), Alopecia Universalis (AU), cicatricial alopecia (CA), senescent alopecia
(SA), traction alopecia (TA) and telogen effluvium. However, this review will focus on
the androgenic alopecia only. Androgenic alopecia (AGA) also known as male pattern
baldness is referred to as hair loss that often occurs in men after puberty caused by the
androgen. In addition, this review will discuss on the hair growth cycles and their
mechanism on the androgenic alopecia and lastly the management of androgenic alopecia
using plant derivatives and methods used in order to prolong the efficacy of androgenetic
alopecia treatment.
Trashing Waste
Authors: Blumhardt Hannnah
Published: August 2020

Ten years on from the enactment of the Waste Minimisation Act 2008, New Zealand’s waste policy remains sorely neglected. Successive governments have left the act largely unimplemented, allowing market failures, path dependence and fragmentation to deepen throughout New Zealand’s waste and recycling system. In 2017 a new minister assumed the waste portfolio, declaring an intention to use the Waste Minimisation Act to reverse New Zealand’s ‘rubbish record on waste’. This article outlines a range of policy solutions available to the government, analyses why these policy tools have been underutilised to date, and proffers a roadmap for overcoming the identified obstacles.
Entre Memórias e Histórias: a trajetória de formação e atuação profissional de uma professora acreana
Authors: Assen de Carvalho Mark Clark , Xavier Silva Adão Rogério , Viera de Morais Arnaldo , Pereira Flores José
Published: August 2020

Este trabalho, organizado a partir de um relato autobiográfico, aborda questões referentes ao processo de formação e desenvolvimento profissional no magistério, destacando a trajetória de uma professora acreana que atuou na rede pública de ensino no município de Xapuri-AC, prestando inúmeras contribuições ao desenvolvimento da educação pública escolar da Cidade. Tem como objetivo, portanto, apresentar, descrever e analisar a vida, a formação e a carreira dessa professora que veio a se constituir em uma das mais importantes profissionais da educação municipal e uma referência para a educação de Xapuri, interior do Estado do Acre, terra do ambientalista Chico Mendes. Para compreendermos a tessitura da constituição profissional e determinadas questões relacionadas ao modo como a professora foi constituindo-se na profissão e construindo sua identidade profissional recorremos às contribuições de autores como Tardif (2004 e 2011), Nóvoa (1991, 1992, 1994, 2007), Perrenoud (1993), Louro (2008) dentre outros, que foram chamados para a fundamentação o diálogo com os dados extraídos das conversas com a professora e seus relatos profissionais, as fontes documentais cedidas pela professora pesquisada, dentre aquelas que ainda constam em seu acervo particular, além de documentos oficiais, como leis, decretos, resoluções e portarias que indicam questões sobre o magistério acreano e o percurso de formação, atuação e desenvolvimento profissional da professora que inspira o estudo. A realização desse estudo possibilitou-nos concluir que sua formação profissional  se deu entrelaçada aos diferentes momentos e contextos vivenciados ao longo de seu percurso profissional, condição esta que lhe permitiu experiências pessoais e profissionais que contribuíram de forma indelével para compor seu repertório de conhecimentos, permitindo-lhes mobilizar diferentes saberes em seu contexto de atuação e de inserção no ofício de ensinar.
Educar en tiempos de pandemia: acentuación de las desigualdades en el sistema educativo chileno
Authors: Garrido Contreras Mabelin Daniela
Published: August 2020

El propósito de este artículo es caracterizar las desigualdades en el sistema educativo chileno considerando el contexto previo a la pandemia y la situación que emerge en los primeros meses de su desarrollo. Como hipótesis de trabajo, se considera que la situación derivada del COVID-19 tensiona aún más el modelo de desarrollo económico, visibilizando la exclusión de grupos que han sido históricamente marginados. Para la investigación se seleccionó un corpus documental que incluye prensa del período, sitios oficiales del gobierno, propuestas de comunidades educativas y artículos de investigación. Los resultados apuntan al aumento de la brecha digital en el acceso y uso de plataformas, reproduciendo las diferencias en torno al aprendizaje según grupo socioeconómico y capital cultural. Por último, se plantean reflexiones con respecto al ideario transformador que cumple la educación en este escenario de crisis social.
Educacion y desigualdade socioeconómica. Políticas públicas em tempos de pandemia (República Argentina)
Authors: Preti Marité , Cristina Fernández María
Published: August 2020

La pandemia por COVID-19 llegó a la República Argentina en marzo de 2020. Un nuevo gobierno que había asumido sus funciones tres meses antes decidió inmediatamente cerrar sus fronteras y decretar el aislamiento social obligatorio de toda la población con excepción de los servicios esenciales de salud, seguridad, alimentación y transporte interno de trabajadores pertenecientes a dichos servicios. Se implementaron  programas de asistencia alimentaria para familias en la pobreza y  de ayuda económica para desocupados y empresas. Cerrados todos los establecimientos educativos, se lanzó el programa “Seguimos Educando” dirigido a sostener, a través de la virtualidad, el vínculo pedagógico  con los alumnos y alumnas de todos los niveles de enseñanza. Ello puso en evidencia la desigualdad entre  sectores sociales para acceder y sostener la continuidad educativa  por medio de las TIC. El Estado nacional intenta achicar la brecha ampliando sus políticas públicas compensatorias, pero enfrenta problemas estructurales que en el actual contexto global y nacional  es poco probable que pueda revertir a corto plazo.
ASEAN Open Sky di Indonesia dan Kaitannya dengan Kedaulatan Udara Indonesia
Authors: Soegiyono
Published: August 2020

Ruang udara terbuka ASEAN merupakan bentuk kebijakan untuk membuka wilayah udara antara sesama anggota negara ASEAN. Kebijakan ruang udara terbuka ASEAN adalah bagian dari tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN untuk meningkatkan daya saing di fora internasional sehingga perekonomian dapat tumbuh merata, juga meningkatkan kehidupan masyarakat, dan hal utama adalah untuk mengurangi kemiskinan. Ruang udara terbuka ASEAN menawarkan akses ke pasar yang besar, keuntungan besar, meningkatkan daya tarik wisata, serta frekuensi penerbangan akan meningkat. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana ruang udara terbuka ASEAN di Indonesia dalam kaitannya dengan kedaulatan udara Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pelaksanaan dari kebijakan langit terbuka ASEAN. Metode kajian ini menggunakan metodologi yuridis normative. Hasil kajian adalah Penerapan prinsip cabotage dan proses pemberlakuan secara bertahap dalam wilayah Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dan sekaligus upaya perlindungan terhadap pemberlakuan ruang udara terbuka dalam wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia.
Pengembangan Hukum Keantariksaan sebagai Suatu Sub Sistem Hukum dalam Sistem Hukum Nasional
Authors: Supriadhie Anjar
Published: August 2020

Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung yang bersumber pada pembukaan dan UUD 1945. Keberadaan hukum udara dan hukum laut sebagai sub sistem dari Sistem Hukum Nasional, telah dipahami dan dimaklumi masyarakat, karena telah terintegrasi dengan perjalanan panjang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini bertujuan mengkaji langkahlangkah dan atau tindakan hukum yang perlu dilakukan agar pengembangan sistem hukum keantariksaan setelah adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan dapat berkembang menjadi sub sistem hukum yang mandiri seperti halnya hukum laut dan hukum udara dalam wadah satu kesatuan sistem hukum nasional. Pengkajian dilakukan dengan metode deskriptif yuridis normatif, dengan mendasarkan pada pandangan Friedman tentang Sistem hukum, bahwa dalam sistem hukum nasional harus terkandung unsur materi hukum (legal subtance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture) dalam kaitan pembangunan sistem hukum keantariksaan menjadi satu kesatuan bangunan dalam satu sistem hukum nasional, maka diperlukan langkah dan atau tindakan hukum untuk dapat terbangunnya sistem hukum dimaksud.
Elemen Kunci Pengaturan Kegiatan Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
Authors: Leta Nessia Marga
Published: August 2020

Teknologi penginderaan jauh bernilai strategis karena karakteristik yang dimilikinya, seperti keakuratan data yang objektif dan terukur, jangkauan pengamatan yang luas, serta pengulangan pengamatan yang periodik dan berkelanjutan. Teknologi ini terdiri dari teknologi resolusi rendah, menengah, dan tinggi. Untuk bisa mengelompokan teknologi penginderaan jauh ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi dapat dilihat dari kemampuan resolusi spasial, resolusi spectral dan resolusi temporal yang dimilikinya.Tulisan ini khusus mengkaji terkait dengan pengaturan teknologi penginderaan jauh resolusi tinggi dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan terhadap kebijakan negara Amerika dan Jerman. Elemen kunci pengaturan penggunaan dan penyebaran data resolusi tinggi yaitu kriteria resolusi tinggi, lisensi yang dikaitkan dengan kontrol negara, dan kelembagaan.
Penerapan Tanggung Jawab Negara dalam Pengaturan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 atas Kerugian Pihak Ketiga
Authors: Mardianis
Published: August 2020

Tanggung Jawab Negara merupakan prinsip hukum internasional yang penting dalam kegiatan keantariksaan. Berdasarkan prinsip ini setiap negara bertanggung jawab secara internasional atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan keantariksaan nasionalnya baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Kajian ini dengan metode normatif, dan komparatif akan menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab negara terhadap kerugian pihak ketiga berdasarkan ketentuan internasional khususnya hukum antariksa, termasuk perbandingan berbagai ketentuan nasional negara-negara serta usulan alternatif aturan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat dua lapisan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang diterapkan negara-negara yaitu ganti rugi melalui cakupan asuransi dan ganti rugi oleh pemerintah. Dalam implementasinya di Indonesia dapat menetapkan pola yang sama atau gabungan kedua alternatif tersebut.
Upaya India Menjadi Anggota Missile Technology Control Regime (MTCR)
Authors: Susilawati Euis
Published: August 2020

MTCR adalah sebuah asosiasi non-traktat informal yang ditetapkan negara G-7 tahun 1987. MTCR bertujuan membatasi dan mengawasi alih teknologi yang dapat berperan dalam teknologi misil, WMD, dan teknologi guna ganda. Saat ini beranggotakan 34 negara, dan India bukan anggota MTCR, bahkan pada awalnya India menentang MTCR. Walaupun bukan negara anggota, India berhasil mengatasi hambatan alih teknologi dari MTCR, dan saat ini telah mempunyai kemampuan dalam teknologi wahana peluncur dan misil. Pada Juni 2015 India secara resmi mengajukan menjadi anggota MTCR. Kajian ini bertujuan menganalisis mengapa India dalam posisinya sekarang mengajukan menjadi anggota MTCR. Metoda yang digunakan ialah deskriptif yang menggambarkan MTCR, dinamika India dalam mencapai kemampuan teknologi antariksa. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional untuk keamanan, analisis menghasilkan bahwa alasan India mengajukan menjadi anggota MTCR ialah (i) MTCR menjadi platform penting untuk akses ke teknologi wahana peluncur dan misil, sehingga dapat memperkuat kemampuannya untuk kepentingan keamanan, (ii) turut serta dalam pengawasan penyebaran teknologi guna ganda yang apabila jatuh ke negara nakal dapat berimplikasi terhadap keamanan India, (iii) akan memperoleh kepercayaan dalam kerja sama dengan negara anggota dan non anggota MTCR untuk kepentingan keamanan negaranya, (iv) faktor dukungan AS dengan tujuan akhirnya meningkatkan dan memperbesar kekuatan keamanan India, (v) Faktor Tiongkok yang apabila menjadi anggota MTCR akan memberikan akses lebih besar untuk berpartisipasi dalam teknologi tinggi, dan perdagangan teknologi sensitif ke negara sekutu Tiongkok sehingga dapat mengancam keamanan India.
Evolusi Pengaturan Internasional tentang Open Skies dan Implementasinya di Indonesia
Authors: Mardianis
Published: August 2020

Pengaturan internasional "ruang udara terbuka" atau lebih dikenal dengan open skies adalah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh negara-negara yang meredusi hakhak kedaulatan negara yang penuh dan lengkap di ruang udara secara bertahap menuju kepada liberalisasi ruang udara. Secara definisi perjanjian internasional ini terdiri dari 11 prinsip, namun dalam prakteknya telah berevolusi mulai dari hanya 4 jenis kebebasan yang disepakati sampai dengan 8 jenis kebebasan. Masing-masing negara dalam menyepakati perjanjian internasional selalu melandasi dengan kepentingan nasional khususnya melindungi kepentingan maskapai domestik agar mendominasi dalam lalu lintas udara di atas wilayahnya. Tulisan ini dengan metode yuridis dan historis menjelaskan evolusi pengaturan internasional tentang wilayah udara terbuka dan implementasinya di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah perjanjian internasional multilateral hanya mengatur 4 jenis kebebasan lalu lintas udara, sedangkan dalam prakteknya negara-negara membuat perjanjian bilateral yang sangat bervariasi dalam memberikan hak kebebasan lalu lintas udara yang sampai saat ini sudah mencapai 8 jenis kebebasan, dan selalu diupdate berdasarkan perjanjian bilateral yang disepakati, sedangkan Indonesia hanya menyetujui sampai kebebasan kelima.
Aneksasi Crimea di Tengah-Tengah Kerja Sama Amerika Serikat dan Rusia dalam Stasiun Antariksa Internasional
Authors: Susilawati Euis
Published: August 2020

Aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia pada awal tahun 2014 telah menimbulkan konflik politik internasional dan menjalar kepada ranah kerja sama ISS, setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan berbagai sanksi kepada Rusia. Kajian ini ditujukan untuk menganalisis dinamika kerja sama AS dan Rusia dalam stasiun antariksa internasional (ISS) terkait peristiwa aneksasi Crimea tahun 2014. Metoda deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa aneksasi Krimea oleh Rusia, dan dinamika kerja sama AS dan Rusia dalam ISS. Sedangkan analisis disajikan dengan menginterpretasikan fakta kerja sama ISS pasca aneksasi Krimea yang ditinjau dari aspek politik internasional, konsep kerja sama internasional dan kepentingan nasional. Analisis menyimpulkan bahwa faktor masih berlangsungnya kerja sama AS dan Rusia ialah (i) Secara politik sejak Perang Dingin kedua negara tersebut masih tetap mengejar kekuatan untuk saling mendominasi Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan dan mengontrol satu sama lain sebagaimana dinyatakan dalam kepentingan nasionalnya,(ii) Kerja sama ISS merupakan alat bagi kedua negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya masing-masing, sekalipun terdapat konflik politik pada level pemerintah (aktor) akibat aneksasi Krimea, (iii) AS dan Rusia menyadari bahwa kemampuan baik teknis maupun sumber daya sangat diperlukan untuk tetap menjamin bahwa ISS akan terus beroperasi tidak hanya untuk kepentingan kedua negara tetapi negara lainnya yang terlibat dalam ISS, (iv) Apabila kerja sama ISS ini gagal, maka secara politik AS sebagai negara yang dominan dalam kerja sama ISS ini akan menurun kredibilitasnya dalam arena internasional.
Pengelompokan Tingkat Implementasi E-Government pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia
Authors: Prihanto Igif G.
Published: August 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokan/pengklasteran implementasi eGovernment pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan kesamaan karateristik yang dimiliki dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode K-Means Cluster Analysis terhadap 24 LPNK di Indonesia yang berpartisipasi dalam PeGI pada tahun 2014, berdasarkan kesamaan karateristik yang dimiliki dari kelima dimensi tersebut. Hasilnya menunjukkan, bahwa (i) Kelima klaster yang terbentuk dari 24 LPNK memiliki perbedaan yang signifikan antara klaster 1 dengan klaster 2, dan setiap dimensinya juga memiliki perbedaan yang signifikan terhadap klaster yang terbentuk; (ii) klaster 1 beranggotakan enam LPNK dan klaster 2 beranggotakan 18 LPNK; dan (iii) LPNK pada klaster 1 perlu melakukan tindakan perbaikan dalam keseluruhan dimensi untuk mempercepat implementasi e-Government, sedangkan LPNK pada klaster 2 diharapkan mengacu dan mengadopsi tindakan perbaikan yang dilakukan pada klaster 1.
Analisis Kebutuhan Permintaan Pembangunan Satelit Operasional Nasional
Authors: Perwitasari Intan
Published: August 2020

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gambaran kondisi dan strategi pengembangan satelit operasional di negara ASEAN, (2) mengetahui faktor lingkungan strategis yang berpengaruh pada litbang satelit di Indonesia, dan (3) mengetahui kebutuhan akan pengembangan satelit operasional di Indonesia. Metode analisisnya menggunakan deskriptif analisis dengan melakukan benchmarking, analisa lingkungan strategis dan identifikasi kebutuhan satelit nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) latar belakang negara ASEAN memiliki satelit operasional sendiri untuk kepentingan prestise, kemandirian dan ilmiah; (2) faktor strategis yang mempengaruhi litbang teknologi satelit di Indonesia diantaranya keberadaan jasa peluncur internasional, keterbatasan slot orbit, pilihan untung rugi atas kepemilikan satelit sendiri atau leasing, dan supply chain bisnis keantariksaan; dan (3) kebutuhan pengembangan program satelit operasional nasional adalah berprinsip independence and self-reliance, dengan misi untuk pemantauan sumberdaya alam wilayah pesisir, daratan dan mendukung mitigasi bencana alam--satelit berukuran mikro berbasis SAR.
Dampak dan Konsekuensi Hukum Pembubaran DEPANRI terhadap Kepentingan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa
Authors: Supriadhie Anjar
Published: August 2020

DEPANRI dibubarkan bersama-sama dengan beberapa Lembaga Non Struktural lainnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Dibubarkannya DEPANRI memunculkan berbagai pertanyaan dan persoalan, diantaranya adalah dampak dan konsekuensi hukum apa yang timbul dengan dibubarkannya DEPANRI. Makalah ini ditujukan untuk menganalisis dampak dan konsekuensi hukum pembubaran DEPANRI tersebut terhadap kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraan keantariksaan nasional ke depan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui metode berpikir deduktif yang didasarkan pada pendekatan teori legal system. Dari kajian diperoleh hasil bahwa sebelum DEPANRI dibubarkan perannya sangat strategis dan mampu membangun iklim kondusif dalam mendukung pembangunan penerbangan dan keantariksaan nasional melalui berbagai produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya. Pembubaran DEPANRI berdampak dan membawa konsekuensi hukum secara signifikan terhadap pembangunan penerbangan dan keantariksaan nasional pada umumnya dan pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan atau kebijakan penyelenggaraan penerbangan dan keantariksaan khususnya, karena mekanisme koordinasi instansi terkait yang dahulu dilaksanakan oleh DEPANRI, sekarang tidak ada lagi.
Pertimbangan dan Dasar Pembentukan Forum atau Media Koordinasi Nasional dalam Finalisasi Rumusan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa
Authors: Leta Nessia Marga , Soegiyono  , Damayanti Cholifah
Published: August 2020

DEPANRI merupakan forum koordinasi nasional tingkat tinggi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa yang telah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran DEPANRI dan Beberapa Lembaga Non Struktural lainnya. Akibatnya, LAPAN dalam menyampaikan hasil kajian kebijakan strategis nasionalnya kepada Presiden mengalami hambatan. Terutama terkait dengan kebijakan selain aspek teknis dibidang penerbangan dan antariksa yang bersifat lintas sektor yang memerlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait. Tujuannya adalah mengkaji pertimbangan dan dasar tentang perlu atau tidaknya forum atau media koordinasi nasional yang dapat memberikan saran rumusan kebijakan strategis nasional dibidang penerbangan dan antariksa kepada Presiden RI. Metode yang digunakan dalam kajian adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa perlu dibentuknya sebuah forum atau media koordinasi nasional yang bernama Panitia Ad-hoc yang dapat mewadahi LAPAN dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam melakukan kajian kebijakan strategis nasional dibidang penerbangan dan antariksa serta menjembatani dalam menyampaikan hasil kebijakannya kepada Presiden RI.