bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
CASSATION ACTS OF JUDICIAL COLLEGIUMS OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION: A KIND OF JUDICIAL PRECEDENT OR ADVISORY JUDICIAL PRACTICE
Authors:   Bryansk State Academician I.G. Petrovski University, Vopilov Nikolay
Published: March 2024

The purpose of the article is to analyze the definitions of the judicial legal force of the rulings of the Supreme Court of the Russian Federation issued in cassation, the difficulties and problems of their use as a guideline in judicial practice, applied concrete scientific, empirical, comparative legal and other studies, recommendations on the use in practice of the rulings of the Supreme Court of the Russian Federation issued in cassation, given proposals for improving legislation in terms of ensuring and forming the unity of judicial practice, and also recommendations are given on the correct definition of the form of legal proceedings, in accordance with the explanations of the cassation rulings of the Supreme Court of the Russian Federation
The improvement of the production process performance through material flow and storage efficiency increases serial production
Authors: Makysova Helena , Galgoci Filip , Gyurak Babelova Zdenka , Starecek Augustin
Published: March 2024

In the current era is increasing intention for identifying and mitigating production bottlenecks, particularly in industrial enterprises, by optimizing material and information within the broader context of enterprise logistics. In industrial practice, when applying lean management or any innovation i.e. change in the production process, a common problem is the lack of knowledge of the value stream as a complete system. The efforts of industrial engineers to streamline material flow and warehouse management are closely linked to the reduction of financial resources associated with operations. The paper is focused on improving performance of production process though material flow and storage efficiency increase. The aim of this paper is to describe the implemented analysis of the material and information flow of a selected product and explain the proposed solution to streamline the warehousing system in an industrial enterprise. Desired result was to adjust the size of warehouse at the line, to save production space and to optimize production process in order to maximize the proportion of time in which value is added to the product in the total continuous production time. Different methods (mathematical-statistical calculations, MIFA analysis, MIFD method, guided interview method, observation, GEMBA walk) have been used in the analysis of the current situation. In current turbulent times, when industrial enterprises are pushed to continuously innovate in order to reduce warehousing capacities, it is necessary to continuously improve performance in the context of sustainable business.
Сommunicative Discourse of Tattvasaṅgrāha by Śāntarakṣita
Authors: Ivanov Vladimir P.
Published: March 2024

The study provides an insight into the structural features of the famous VIII century Buddhist treatise Tattvasaṅgrāha by Śāntarakṣita with regard to the text’s main purpose ( prayojana ) as it is treated in Kamalaśīla’s commentary Pañjikā . Any text along with its referential (representational) function of conveying message - meaning to the addressee, or its expressive function, reflecting the author's attitude to what is communicated, also performs the ‘appellative’ function, encouraging the recipient of the message to act. This function which could also be called praxiological was always significant in Indian text culture, since from the times of Veda-s it was embedded in its very core. This function is of paramount importance in the case of Indian religious and philosophical texts, whose main aim is to convince and transform the consciousness of their percipients. Along with linear models of message transfer, Sanskrit texts could demonstrate non-linear semantic structures, transmitting the main idea of the text indirectly. It is exactly how one should perceive the message of Śāntarakṣita’s Tattvasaṅgrāha according to the suggested by Śāntarakṣita’s prominent student Kamalaśīla in his Pañjikā -commentary to the treatise. He proposes to consider Tattvasaṅgrāha not as a thematically heterogeneous encyclopaedic or doxographic work, whose main objective is to refute different non-Buddhist views (as it is often treated by scholars now), but as a text, which by its very design exposes one of the most important Buddhist principles - the law of the dependent origination ( pratītyasamutpāda ). The themes, discussed in a number of the chapters of Tattvasaṅgrāha, indeed, appear to have direct correlation with the characteristics of pratītyasamutpāda given to it in Śālistamba-sūtra - an early Mahāyāna text, which explains this universal law. Kamalaśīla suggests looking at Tattvasaṅgrāha as at one big unit-sentence - mahāvākya , with the exposition of pratītyasamutpāda as its unitary purpose-meaning ( abhidheya ). In this context, the treatise functions as a praxiological tool for the ‘installing’ into the consciousness of the text’s addressee the knowledge of ‘true principles’ (tattva-s) of pratītyasamutpāda . This interpretation of the main message of the text raises also a question of the adequate translation of the name of the treatise into other languages, because, according to Kamalaśīla, ‘ Tattvasaṅgrāha’ means the ‘Assembly of Principles-(tattva’-s)’ which specify precisely pratītyasamutpāda (pratītyasamutpāda-viśeṣaṇāni tattvāni).
Pengembangan Media Pembelajaran Smart Board dengan Pendekatan PMRI pada Materi Bilangan Bulat
Authors: Mardhiyah Elok Izzatul , Qohar Abd , Anwar Lathiful
Published: March 2024

Pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila komponen-komponen yang terdapat didalamnya saling bekerja sama dan mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Smart board dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada materi bilangan bulat yang valid dan praktis. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VI MI di Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, dimana instrumen yang digunakan diantaranya lembar wawancara, angket validator ahli materi, ahli media dan angket respon siswa. Melalui instrumen tersebut diperoleh data yang akan dianalisis untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang telah dibuat telah layak digunakan pada proses pembelajaran. Model pengembangan yang digunakan adalah model Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation (ADDIE). Hasil validasi ahli materi dan ahli media menunjukkan bahwa media memenuhi kriteria valid dengan rata-rata skor 3,71. Hasil dari angket siswa menunjukkan bahwa media dinyatakan praktis dengan kriteria rata-rata skor hasil angket siswa 3,68. Berdasarkan hasil analisis tersebut, media pembelajaran Smart board pada materi bilangan bulat dapat dinyatakan valid dan praktis. Selama proses pembelajaran, siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan sehingga media pembelajaran yang dibuat layak digunakan dalam proses pembelajaran terutama pada materi bilangan bulat.
SURAT KABAR MEDAN PRIJAJI: MEDIA ASPIRASI RAKYAT PRIBUMI DAN PEMANTIK KESADARAN EDUKASI
Authors: Sitorus Margaretha Setiona Marisi
Published: March 2024

Artikel ini bertujuan: (1) untuk menganalisis eksistensi Surat Kabar Medan Prijaji sebagai pioneer awal perjuangan pergerakan Indonesia, (2) membahas Surat Kabar Medan Prijaji sebagai media aspirasi suara rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan dan merebut kemerdekaan, (3) mengetahui kaitan hadirnya Surat Kabar Medan Prijaji dengan meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia dengan pentingnya edukasi dalam melahirkan golongan terpelajar. Artikel ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan bentuk studi pustaka. Hasil dari artikel menunjukkan bahwa Surat Kabar Medan Prijaji mampu menjadi suatu hal yang memantik banyak hal dalam masa pergerakan bangsa Indonesia. Kesadaran akan pentingnya edukasi bagi bangsa mulai hadir sejak lahirnya politik etis dalam kehidupan bumiputera. Politik Etis sukses melahirkan kaum-kaum terpelajar bumiputera yang perlahan mulai bergerak menghasilkan karya-karya pembangkit kesadaran untuk merebut kemerdekaan, salah satunya adalah melalui surat kabar seperti Medan Prijaji. Eksistensi Medan Prijaji sebagai surat kabar pertama milik bumiputera mampu memberi pengaruh besar dalam menyebar semangat perjuangan. Kehadirannya mampu menjadi sebuah wadah kritik dan aspirasi bagi bangsa Indonesia untuk berjuang merebut kemerdekaan. Melalui Medan Prijaji, Tirto Adhi Suryo memanfaatkan pers untuk menyuarakan pendapat dan pikiran bangsa, yang mana mampu melahirkan banyak pers dan surat kabar baru yang kian mengedukasi dan membakar semangat bangsa Indonesia untuk bangkit sebagai bangsa yang merdeka.
PEMANFAATAN FILM BUYA HAMKA SEBAGAI MEDIA BELAJAR SEJARAH
Authors: Astuti Diyah Dwi
Published: March 2024

Artikel ini membahas tentang pemanfaatan film sebagai media pembelajaran sejarah. Film yang dibahas dalam artikel ini adalah film Buya Hamka yakni karya dari rumah produksi Falcon yang disutradarai oleh Fajar Bustomi. Buya sendiri adalah seorang pahlawan nasional, ulama, dan pujangga yang memiliki karya-karya indah. Karyanya merupakan karya lintas zaman yang tetap eksis hingga saat ini.Â  Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1) Profil Buya Hamka sebagai pahlawan nasional. 2) Peran Buya Hamka sebagai tokoh pergerakan di masa kolonial. 3) Peran film dalam media pembelajaran 4) Bagaimana kaitannya Film Buya Hamka dengan pendidikan sejarah saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Bersumber dari catatan, buku, artikel, dan film Buya Hamka itu sendiri. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bahwa dalam belajar sejarah tidak hanya terbatas pada pembelajaran dikelas saja. Namun, siswa juga dapat belajar sejarah diluar aktivitas kelas melalui menonton film sejarah. Hasil penelitian ini adalah penggunaan media ini dinilai lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Film dapat dijadikan refresing atau angin segar ketika sedang jenuh dalam belajar. Diharapkan dengan adanya film Buya Hamka ini dapat memberi warna baru dalam dunia pendidikan sejarah di Indonesia.
PENGARUH ROHANA KUDDUS SEBAGAI SIMBOL MANIFESTASI PEJUANG KAUM PEREMPUAN DI MINANGKABAU
Authors: Putriany Yetyana Ayu
Published: March 2024

Tujuan dari penelitian adalah untuk menguak pengaruh Rohana Kuddus secara mendalam dan mendeskripsikan gerakan perempuan yang dikenal sebagai simbol manifestasi pejuang kaum perempuan dari hasil pemikiran beliau di masa lalu untuk masa kini serta masa selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berupa studi dokumen dan wawancara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber pada buku literatur ilmiah, buku teks, majalah, artikel dan sejenis lainnya. Tokoh Rohana Kuddus adalah tokoh penting yang berasal dari Minangkabau yang bergerak sebagai sistem pendukung pemberdayaan perempuan dari penindasan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan di abad 19 hingga 20. Pentingnya pemberdayaan kaum perempuan memiliki peran besar dalam mengatasi kesetaraan gender dan kecerdasan bangsa. Keperihatinan beliau melahirkan dua kekuatan utama untuk melawan ketertindasan perempuan yaitu melalui pendidikan guna mencerdaskan pola pikir terkait perekonomian perempuan, dan melalui penyebaran media secara luas. Dari segala perjuangan Rohanna Kuddus telah terealisasikan bahwa terdapat tiga keunggulan dalam aksinya diantaranya seperti Sekolah Kerajinan Amai Setia (KAS), Sunting Melayu, dan Rohana School.
PERAN BIDANG PELDOK BIRO HUMAS KEMENSETNEG RI DALAM MENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE
Authors: Syafiq Ahmad Amru Asy , Mu’id Aris Shofa Abd
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran, kendala serta solusi dari Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik sebagai wujud implementasi good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada tiga tahap teknik analisis data yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari studi ini yakni deskripsi mengenai peran Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI yaitu sebagai humas teknisi komunikasi (Communication Technician). Wujud implementasi good governance bidang Peldok yakni berupa diseminasi dan produksi konten media sosial. Kendala dalam melaksanakan perannya yaitu kendala teknis dan nonteknis berupa peralatan yang kurang mumpuni dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi atas kendala yang dihadapi yakni dengan melakukan pencegahan kecelakaan teknis dilapangan dan membuka magang bagi mahasiswa.
INTEGRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN RESPON BENCANA DIINDONESIA
Authors: Sarjito Aris
Published: March 2024

Indonesia menghadapi bahaya alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, sehingga memerlukan kesiapsiagaan bencana dan tindakan tanggap yang efektif. Namun, kebijakan pertahanan dan koordinasi antar lembaga masih belum dieksplorasi. Penelitian ini mengkaji integrasi kebijakan pertahanan Indonesia antara langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana, dampak koordinasi antar lembaga dan pertahanan sipil, tantangan-tantangan akibat pemisahan kebijakan, dan mengusulkan strategi perbaikan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, menganalisis sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, artikel akademis, dokumen kebijakan, dan kerangka kerja serta pedoman internasional mengenai kebijakan pertahanan dan manajemen bencana di Indonesia. Temuan-temuan penelitian ini akan menjelaskan tingkat integrasi yang ada antara kebijakan pertahanan dan langkah[1]langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia. Laporan ini akan mengungkap dampak koordinasi antara Lembaga pertahanan dan entitas pertahanan sipil terhadap upaya penanggulangan bencana. Selanjutnya, tantangan-tantangan yang timbul dari pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana akan diidentifikasi. Pada akhirnya, strategi-strategi akan diusulkan untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia. Penelitian ini akan membahas kebijakan pertahanan Indonesia yang melibatkan kesiapsiagaan bencana dan langkah-langkah tanggap, menekankan koordinasi antara lembaga-lembaga dan pertahanan sipil, mengatasi tantangan pemisahan, dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan integrasi.
REFRESHING PRAKTEK PEMANTAUAN STATUS GIZI BAGI KADER POSYANDU DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023
Authors: Asparian Asparian , Siregar Sri Astuti , Lanita Usi
Published: March 2024

Malnutrition cases nationally are still high, namely 21.6% in 2022. Limited knowledge and skills of cadres in monitoring growth and development affect the assessment of nutritional status (PSG) in children under five. Wrong methods of measuring and using anthropometric tools will give inaccurate measurement results. The validity and reliability of the data will influence the results and policy plans chosen. Campuses and the academic community must play an active role in assisting promotive and preventive efforts to overcome public health problems.Tangkit Village, Sungai Gelam District, as an Integrated Laboratory Village (DLT), is the village at the locus of integrated stunting reduction interventions in 2022, with the highest number of stunting cases in Muaro Jambi Regency, namely 127 cases. Kader Posyandu are volunteers or volunteers who carry out activities at Posyandu. During the last four years there has never been any posyandu management training or refreshing of materials relating to PSG using anthropometric tools so that the practice of monitoring growth and development for Kader Posyandu is important. The results obtained from this service are that the majority of Kader Posyandu in Tangkit Village already have quite high knowledge, good attitudes and good PSG practice skills. There was an increase in knowledge, attitudes and practices of Nutritional Status Monitoring (PSG) among Tangkit Village Kader Posyandu after Community Service activities were carried out.
PERANAN LURAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI)
Authors: Anzasmara Pinki , Yarni Meri
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan social terhadap masyarakat terdampak covid-19 di kelurahan payo lebar kecamatan jelutung kota jambi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 dan Kendala Apa Saja Yang di Hadapi Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial paket sembako sudah bagus dalam hal ini Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu â€œmasyarakat yang kurang mampu karena melihat dari sisi kehidupannya bergantung mungkin hanya berjualan pecal, jual gorengan, supir angkot, kuli bangunan sebatas itu saja yang kita anggap kurang mampu padahal banyak juga masyarakat yang dirumahkan dari perusahaan, pemutusan hubungan kerja ini juga termasuk masyarakat yang terdampak covid-19 tetapi prioritas utama itu masyarakat yang kurang mampu dan berusaha adil semaksimal mungkin.
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI LEMBAGA KONSTITUTIF DI INDONESIA
Authors: Nursari Della , Marifatur Ezra , Nafisah Aqilah , Pratiwi Eka , Rahmawati Nurlaili , Davega Prasna Adeb
Published: March 2024

Di Indonesia selain ada kekuasaan legistatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal juga tiga macam kekuasaan negara lainnya yaitu, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter.  Kekuasaan-kekuasaan tersebut termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Lembaga konstitutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat, dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitutif suatu negara. Hanya terdapat tiga negara yang memiliki lembaga konstitutif yaitu negara Indonesia, negara Iran, dan negara Prancis. Sedangkan lembaga konstitutif negara lain bersifat sementara.Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA JAMBI
Authors: Azmi Fikri , Syamsir Syamsir , Iswandi Iswandi
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi, dan 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi sepenuhnya menjadi kewenangan dari DPMPTSP Kota Jambi. Di dalam proses permohonan, pemrosesan berkas pemohon IMB, sampai pada tahap penerbitan surat izin mendirikan bangunan dilakukan oleh pihak DPMPTSP. Dalam melakukan kegiatannya DPMPTSP bekerja sama dengan dinas-dinas teknis. Dinas-dinas tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup. Keterlibatan pihak kelurahan, kecamatan, RT/RW juga mendukung dari pelaksanaan perizinan mendirikan bangunan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi adalah Sarana dan prasarana, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan sarana dan prasarana di DPMPTSP sudah cukup baik untuk menunjang kenyamanan masyarakat pada saat penyelenggaraan pelayanan khususnya pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB), Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dalam hal ini kesadaran masyarakat mengurus secara mandiri masih kurang. Masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa perantara (calo) dikarenakan tidak memiliki waktu luang untuk mengurus IMB secara mandiri. Masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami beberapa persyaratan dari pengurusan izin mendirikan bangunan sehingga berkas tersebut tidak bisa diproses terlebih dahulu sampai benar-benar lengkap
Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Authors: Salsabila Ratu Tasya , Irwandi Irwandi , Eriton Muhammad
Published: March 2024

This study aims to 1). determineand analyzing the relationship and authority arrangements between the supreme court and the judicial commission under the supervision of judges based on legislation, 2). the rule of law regarding the supervision of judges by the Supreme Court and the Judicial Commission in the future. Researchers use normative legal research methods, namely research that examines and analyzes document studies using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and documents. The researcher also uses the legislation approach and the case approach. The results of this study are 1). It was found that many recommendations for sanctioning judges by the Judicial Commission were rejected by the Supreme Court because they were related to judicial technicalities. Judicial technicality is often the object of debate between the two institutions, this happens because there is no clear distinction regarding the realm of supervision related to judicial technicality and the realm of judge behavior. 2). In the future, it is necessary to make strict legal rules regarding the boundaries of the judicial technical realm and the behavior of judges so that problems regarding different interpretations of judicial technicalities will not occur again.
Keywords: Supreme Court, Judicial Commission, and Judges.
Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui dan menganalisis pengaturan Hubungan dan kewenangan antara mahkamah agung dengan komisi yudisial dalam pengawasan hakim berdasarkan perundang-undangan, 2). aturan hukum mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Peneliti menggunakan Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Peneliti juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah 1). Ditemukan bahwa  banyak rekomendasi sanksi Hakim oleh Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung karena berkaitan dengan teknis yudisial. Teknis yudisial seringkali menjadi objek perdebatan antara kedua lembaga tersebut, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim. 2). Dimasa yang akan datang perlu adanya pembuatan aturan hukum yang tegas mengenai batas-batasan ranahan teknis yudisial dan perilaku hakim sehingga permasalahan mengenai perbedaan penafsiran tentang teknis yudisial tidak akan terjadi lagi.
Kata kunci: Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Hakim.
Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Authors: Ramadhan Irvan , Putra Firmansyah
Published: March 2024

Abstract
This research aims to determine the state's responsibility in providing legal aid. The approach method used in this research is normative juridical which is descriptive in nature. The data source is secondary data in the form of applicable laws and regulations. Data collection techniques using literature study. The data analysis method uses the analytical method. The research results show that the juridical basis for implementing the provision of non-litigation legal assistance is based on: (1) Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2011 concerning free legal aid to recipients of legal aid which include poor people or groups of people who are facing legal problems, (2) Law of the Republic of Indonesia no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, (3) Law of the Republic of Indonesia No. 49 of 2009 concerning General Courts, (4) Law of the Republic of Indonesia No. 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no. 7 of 1989 concerning Religious Courts, (5) Republic of Indonesia Law no. 51 of 2009 concerning State Administrative Courts, (6) Law of the Republic of Indonesia no. 18 of 2003 concerning Advocates, and (7) Republic of Indonesia Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Furthermore, the obstacles faced in assisting in the resolution of non-litigation cases include: (1) The public's lack of knowledge about the legal problems that befall them, (2) Insufficient human resources, and (3) Insufficient financing budget.
Keywords:legal aid institutions, poor communities
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta syarat yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yakni Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
Kata kunci: lembaga bantuan hukum, masyarakat miskin
PARTICIPATION IN JOB LOSS SECURITY PROGRAM AS UNEMPLOYMENT BENEFIT FOR NON WAGE RECIPIENT PARTICIPANT
Authors: Agusmidah Agusmidah , Reynaldo Vatar
Published: March 2024

The establishment of a Job Loss Security Program in The Stipulation of a Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 concerning Job Creation provides protection for worker/laborer who have experienced the severence of an employment relationship. This form of protection is in Convention 102 and Convention 168 of the International Labor Organization namely Unemployment Benefits. The Unemployment Benefit scheme in Indonesia is implemented through the Job Loss Security Program. In its arrangement, the Job Loss Security Program only provides protection to wage recipient workers participant. Unemployment Benefits Protection for non-wage recipient workers participan is still not covered because of the regulatory restrictions that receive benefits from the Job Loss Security Program only to worker/laborer who have experienced the severence of an employment relationship. This research method is a descriptive normative juridical method. This research shows that the existing regulations in the a quo regulations only provide partial protection. Non-wage recipient workers participants such as entrepreneurs, self-employed workers, and informal workers do not get access to program benefits due to regulatory limitations. Other countries such as Spain, Serbia, and the People's Republic of China, and others have previously implemented mandatory or voluntary unemployment benefit schemes. The urgency of protecting Social Security for Unemployment Benefits through the Job Loss Security Program is important as a form of state protection for the whole society.
A PATIENT WITH ADDISON’S AND GRAVES’ DISEASE AS MANIFESTATION OF AUTOIMMUNE POLYGLANDULAR SYNDROME TYPE 2
Authors: Rakateja Made Bayu Agastia , Ardiany Deasy
Published: March 2024

Addison's disease is a rare disease caused by insufficient production of glucocorticoids, mineralocorticoids, and androgens in the adrenal cortex. It occurs more frequently in women and develops most often between the ages of 30 and 50. About two-thirds of patients with Addison's disease may develop other autoimmune disorders in the context of autoimmune polyglandular syndrome (APS), including autoimmune thyroid disease (ATD), autoimmune gastritis, type 1 diabetes, premature ovarian failure (POF), vitiligo, or celiac disease. We reported a case of 51-year-old woman with complaints of weakness, nausea, vomiting, weight loss, frequent bowel movements, and hyperpigmentation. Laboratory examinations showed decreased level of morning cortisol, increased ACTH, increased FT4, decreased TSH, increased thyrotropin receptor antibody (TRab), and positive glutamic acid decarboxylase (GAD) 65. Patient was diagnosed with Addison's disease accompanied by autoimmune thyroid disease-causing' disease and type 1 diabetes mellitus, leading to autoimmune polyglandular syndrome (APS) type 2. After being given steroid, insulin, and anti-thyroid drugs therapy, the patient's condition improved.
ONE CORNEA TWO RECIPIENTS: FEEDING TWO BIRDS WITH ONE SCONE
Authors: Singh Sujaya , Kaur Reena , Jamaluddin Marium , Juana Azida
Published: March 2024

The existing shortage of local donor corneas in our institution (University Malaya) and Malaysia, in general, prompted us to attempt the use of one donor cornea for two transplantation procedures; Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty (DSEK) in a case of a pseudophakic bullous keratopathy (PBK) with underlying Fuchs endothelial dystrophy (FED) and lamellar patch graft in a case of limbal dermoid. The donor cornea was divided into anterior and posterior lamellae manually. The anterior corneal button was used as a patch graft for anterior lamellar keratoplasty in a 6-year-old patient with limbal dermoid, and the posterior corneal button was used for a DSEK procedure in a 68-year-old patient with corneal decompensation. Both patients had a stable and good visual outcome throughout a 1-year postoperative period. This allows the use of one corneal tissue by more than one recipient to overcome the shortage in donor corneas.
EFFECTS OF A TRAINING AND EDUCATION PROGRAM ON KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE TOWARDS NOISE-INDUCED HEARING LOSS PREVENTION AMONG VECTOR CONTROL WORKERS
Authors: Supramanian Rama Krishna , Mohd Hairi Noran Naqiah , Isahak Marzuki
Published: March 2024

Background: Noise-induced hearing loss (NIHL) is one of the most prevalent occupational disease globally. The objective of this study was to determine the effectiveness of a training and education program in increasing knowledge, attitude and practice (KAP) towards NIHL prevention among vector control workers.
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO MANAGING BIMAXILLARY HYPERHYPODONTIA: A CASE REPORT
Authors: Bin Ismail Mohd Isyrafuddin , Hamzah Siti Hajar , Hussein Alaa Sabah , Ariffin Syed Bazli Alwi Syed Bakhtiar , Suparman Mohd Kherman , Mokhtar Ilham Wan , Ahmad Mas Suryalis
Published: March 2024

Bimaxillary hyperhypodontia (BHH) is a very rare numeric anomaly with a prevalence of 0.002% to 3.1% described by the presence of a supernumerary tooth in the premaxilla region and a missing mandibular incisor tooth. This case highlights the multidisciplinary management of a child presenting with BHH who complies with the recommended protocol by surgically removing the supernumerary tooth and then proceeding with orthodontic treatment for function and aesthetics. A 9-year-old healthy Malay boy presented with a fully erupted tooth 21, a labially palpable bulge of unerupted tooth 11, a missing tooth 32, and a tendency for an anterior and posterior crossbite. The radiographs showed an inverted, unerupted, conical-shaped supernumerary tooth overlapping the unerupted tooth 11 and hypodontia of tooth 32. The management was surgical removal of the supernumerary tooth and the placement of an upper removable appliance with a palatal expansion screw followed by comprehensive fixed orthodontics.
Kinematic analysis of the world record for horse jumping, the duo Huaso-Larraguibel
Authors: Mora Soraya , Echiburu Mauricio , Marcos José
Published: March 2024

In 1949 a world record in equestrian sport was broken when Captain
Larraguibel and his horse Huaso jumped 2.47 meters high at the Coraceros
regiment in Viña del Mar in Chile. This work first provides a historical
overview of the event and then indicates the general characteristics of
the equestrian jump. In addition, a kinematic analysis is made using an
audiovisual record of the jump to finally theorize about the possible
histological features that allowed the Huaso-Larraguibel duo to perform
this jump. It is concluded that this type of procedure can be used in
modern equestrian jumping, allowing to determine of biomechanical
characteristics that can be improved through training.
A Curvature-Based Framework for Automated Classification of Meander Bends
Authors: Dubon Sergio Antonio Lopez , Sgarabotto Alessandro , Stefano Lanzoni
Published: March 2024

River meanders are one of the most recurrent and varied patterns in
fluvial systems. Multiple attempts have been made to detect and
categorise patterns in meandering rivers to understand their shape and
evolution. A novel data-driven approach was used to classify single-bend
meanders. A dataset containing approximately 10 million single-lobe
meander bends was generated using the Kinoshita curve. A neural network
autoencoder was trained over the curvature energy spectra of
Kinoshita-generated meanders. Then, the trained network was then tested
on real meander bends extracted from satellite images, and the energy
spectrum in the meander curvature was reconstructed accurately thanks to
the autoencoder architecture. The meander spectrum reconstruction was
clustered, and three main bend shapes were found associated with the
meander datasets, namely symmetric, upstream-skewed, and
downstream-skewed. The autoencoder-based classification framework
allowed bend shape detection along rivers, finding the dominant pattern
with implications on migration trends. By studying the shift in the
prevailing bend shape over time, cutoff events were approximately
forecast along the Ucayali River, whose migration was remotely sensed
for 32 years. Overall, the method proposed opens the venue to
data-driven classifications to understand and manage meandering rivers.
Bend shape classification can thus inform restoration and flood control
practices and contribute to predicting meander evolution from satellite
images or sedimentary records.
Revisiting Machine Learning Approaches for Short- and Longwave Radiation Inference in Weather and Climate Models, Part I: Offline Performance
Authors: Bertoli Guillaume , Ozdemir Firat , Schemm Sebastian , Perez-Cruz Fernando
Published: March 2024

As climate modellers prepare their code for kilometre-scale global
simulations, the computationally demanding radiative transfer
parameterization is a prime candidate for machine learning (ML)
emulation. Because of the computational demands, many weather centres
use a reduced spatial grid and reduced temporal frequency for radiative
transfer calculations in their forecast models. This strategy is known
to affect forecast quality, which further motivates the use of ML-based
radiative transfer parameterizations. This paper contributes to the
discussion on how to incorporate physical constraints into an ML-based
radiative parameterization, and how different neural network (NN)
designs and output normalisation affect prediction performance. A random
forest (RF) is used as a baseline method, with the European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) model ecRad, the operational
radiation scheme in the Icosahedral Nonhydrostatic Weather and Climate
Model (ICON), used for training. Surprisingly, the RF is not affected by
the top-of-atmosphere (TOA) bias found in all NNs tested (e.g., MLP,
CNN, UNet, RNN) in this and previously published studies. At lower
atmospheric levels, the RF can compete with all NNs tested, but its
memory requirements quickly become prohibitive. For a fixed memory size,
most NNs outperform the RF except at TOA. The most accurate emulator is
a recurrent neural network architecture that closely imitates the
physical process it emulates. The shortwave and longwave fluxes are
normalized to reduce their dependence on the solar angle and surface
temperature respectively. The model are, furthermore, trained with an
additional heating rates penalty in the loss function.
Bernstein-Nikolskii-Markov-type inequalities for algebraic polynomials in a weighted Lebesgue space
Authors: Özkartepe P. , Imashkyzy M. , Abdullayev F.G.
Published: March 2024

In this paper, we study Bernstein, Markov and Nikol?skii type inequalities
for arbitrary algebraic polynomials with respect to a weighted Lebesgue
space, where the contour and weight functions have some singularities on a
given contour.
Geometric properties of timelike surfaces in Lorentz-Minkowski 3-space
Authors: Gür Mazlum
Published: March 2024

In this paper, the relationships between geodesic torsions, normal
curvatures and geodesic curvatures of the parameter curves intersecting at
any angle on timelike surfaces in Lorentz-Minkowski 3- space are obtained by
various equations. In addition, new equivalents of well-known formulas (O.
Bonnet, Euler, Liouville) are found in this space. Finally, the examples of
these surfaces are given.
Sign-changing solutions with prescribed number of nodes for elliptic equations with fast increasing weight
Authors: Tong Yonghui , Figueiredo Giovany
Published: March 2024

In this article, we study the problem ??u ? 1 2 (x??u) = f (u), x ? R2,
where f : R ? R is a superlinear continuous function with exponential
subcritical or exponential critical growth. The main results obtained in
this paper are that for any given integer k ? 1, there exists a pair of
sign-changing radial solutions u+k and u?k possessing exactly k nodes.
Identifying continuous Gabor frames on locally compact Abelian groups
Authors: Hamidi Zohre , Arabyani-Neyshaburi Fahimeh , Kamyabi-Gol Rajab , Sattari Mohammad
Published: March 2024

In this paper, we establish some necessary and sufficient conditions for
constructing continuous Gabor frames in L2(G), where G is a second countable
locally compact abelian (LCA) group. More precisely, we reformulate the
generalized Zak transform defined by A. Weil on LCA groups and later
proposed by Gr?chenig in the case of integer-oversampled lattices, however
our approach is regarding the assumption that both translation and
modulation groups are closed subgroups. Moreover, we discuss the possibility
of such a generalization and apply several examples to demonstrate the
necessity of standing conditions in the results. Finally, by using the
generalized Zak transform and fiberization technique, we characterize the
continuous Gabor frames of L2(G) in terms of a family of frames in l2(cH?)
for a closed co-compact subgroup H of G.
Stability analysis of periodic solutions of the neutral-type neural networks with impulses and time-varying delays
Authors: Qiu Hongjun , Zhang Yanhong , Kong Fanchao
Published: March 2024

This paper is concerned with a class of neutral-type neural networks with
impulses and delays. By using continuation theorem due to Mawhin and
constructing the appropriate Lyapunov-Krasovskii functional, several new
sufficient conditions ensuring the existence and global exponential
stability of the periodic solution are obtained. Moreover, a numerical
example is provided to illustrate the main results. Our results can extend
and improve some earlier publications.
Almost periodic dynamical behaviors of neutral-type neural networks with discontinuous activations and mixed delays
Authors: Qiu Hongjun , Zhang Yanhong , Xu Chengfeng , Kong Fanchao
Published: March 2024

This paper presents a class of neutral-type neural networks with
discontinuous activations and mixed delays. By using differential inclusions
theory, the non-smooth analysis theory with Lyapunovlike approach, some new
sufficient criteria are given to ascertain the existence, uniqueness and
globally exponential stability of the almost periodic solution for the
addressed neural network system. Some recent results in the literature are
generalized and improved. Finally, simulation results of two topical
numerical examples are also delineated to demonstrate the effectiveness of
our theoretical results.
Integral inequalities for differentiable s-convex functions in the second sense via Atangana-Baleanu fractional integral operators
Authors: Avcı Ardıç Merve , Akdemir Ahmet , Kavurmacı Havva
Published: March 2024

Fractional integral operators, which form strong links between fractional
analysis and integral inequalities, make unique contributions to the field
of inequality theory due to their properties and strong kernel structures.
In this context, the novelty brought to the field by the study can be
expressed as the new and first findings of Ostrowski type that contain
Atangana-Baleanu fractional integral operators for differentiable s-convex
functions in the second sense. In the study, two new integral identities
were established for Atangana-Baleanu fractional integral operators and by
using these two new integral identities, Ostrowski type integral
inequalities were obtained. In the findings, it was aimed to contribute to
the field due to the structural properties of Atangana-Baleanu fractional
integral operators.
Non-stationary dynamical systems; Shadowing theorem and some applications
Authors: Mohtashamipour Maliheh , Zamani Bahabadi Alireza
Published: March 2024

In the present paper, we mean a sequence of maps along a sequence of spaces
by a non-stationary dynamical system. We use an Anosov family as a
generalization of an Anosov map, which is a sequence of diffeomorphisms
along a sequence of compact Riemannian manifolds, so that the tangent
bundles split into expanding and contracting subspaces, with uniform bounds
for the contraction and the expansion. Also, we introduce the shadowing
property on non-stationary dynamical systems. Then, we prepare the necessary
conditions for the existence of the shadowing property to prove the
shadowing theorem in nonstationary dynamical systems. The shadowing theorem
is a known result in dynamical systems, which states that any dynamical
system with a hyperbolic structure has the shadowing property. Here, we
prove that the shadowing theorem is established on any invariant Anosov
family in a non-stationary dynamical system. Then, as in some applications
of the shadowing theorem, we check the stability of Anosov families, and
also we peruse the stability of isolated invariant Anosov families in
non-stationary dynamical systems.
The crisis of pluralism in the context of the weakening of universal law
Authors: Ganic Senad
Published: March 2024

The global society has been transitioning through a crisis period for a
while. It has been disintegrating and fragmenting in different ways, on
different basis and under the impact of different causes. One important
factor of integration of the global society is the norms of general
international law, named here the universal law. In this paper we pay
special attention to the crisis of universal values and the idea of
pluralism and peaceful coexistence of different cultures and civilisations.
This crisis might have very negative effects on the global society because
of the lack of respect towards the idea of pluralism and the lack of minimum
global unity make the idea of universal law as the basic regulatory frame of
the global social relations impossible.
Penile Pyoderma Gangrenosum, a Rare Encounter in STI Healthcare: A Case Report and a Review of the Literature
Authors: Salado-Rasmussen Kirsten , Alsing Kasper Køhler , Mårtensson Nina Løth , Burian Ewa Anna , Larsen Helle Kiellberg
Published: March 2024

Abstract is missing (Short communication)
Prevalence of Primary Aldosteronism and Complications in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Resistant Hypertension: A Prospective Observational Single Centre Study Protocol
Authors: Sanyal Debmalya
Published: March 2024

Primary hyperaldosteronism (PA) has been thought to be an uncommon cause of hypertension, with an estimated prevalence of 2% among the general hypertensive population but is much higher, especially in resistant hypertension (RH) patients. Recent studies, however, have suggested that the prevalence of PA may be as high as 30% in RH populations. PA is associated with higher morbidity rates than matched essential hypertension patients. RH is more common in type 2 diabetes mellitus (T2DM). PA is generally remediable by treatment with an aldosterone antagonist or, in the case of adrenal adenoma, by adrenalectomy, knowing the true prevalence of PA is important for early diagnosis and treatment. Aim: This study aims to evaluate the prevalence of PA and cardiovascular (CVD) and renal complications in T2DM mellitus patients with resistant hypertension . Method: Prospective observational single centre study, in outpatient (OPD) settings in a tertiary care hospital. The primary outcome of the study is to estimate the prevalence of primary aldosteronism in T2DM patients with resistant hypertension. The secondary outcome is to evaluate the difference in prevalence of complications / comorbidities like CVD, left ventricle hypertrophy(LVH) , atrial fibrillation (AF), chronic kidney disease (CKD) in T2DM patients with and without PA hyperaldosteronism . T2DM patients aged more than 18 years with RH will be included in the study. Patients with type 1 diabetes mellitus or secondary causes of diabetes mellitus, acute diabetic complications, severe underlying systemic diseases, chronic kidney disease stage ≥4 , known secondary causes of hypertension, pregnancy and lactation and on medications like oral contraceptives, spironolactone, eplerenone, amiloride, triamterene will be excluded. Study subjects with plasma aldosterone to renin ratio of value ≥ 1.6 ng/dl/μIU/ml and plasma aldosterone concentration (PAC) of value ≥ 10 ng/dl with suppressed renin, will be considered to be positive on a screening test. Patients, those positive on a screening test will undergo seated saline suppression test (SST). Repeat plasma aldosterone concentration (PAC) with value ≥ 6 ng/dl will be confirmatory test for PA. Conclusion: RH specially in T2DM high-risk phenotype, which may be further aggravated by underlying PA . Thus we want to estimate the prevalence of PA in T2DM patients with RH. We also want to highlight any difference in prevalence of CV and renal complications due to in T2DM patients with and without PA, which may support early screening and diagnosis of PA and targeted treatment of PA to prevent its aggravating effects on chronic diabetes complications.