bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
The Role of Sports Psychology in Managing Concussion Recovery and Return to Play
Authors: Yang Jiantang , Saadati Seyed Alireza , Monaheng Sefotho Maximus
Published: November 2024

Objective: This study explores the role of sports psychology in managing concussion recovery and facilitating athletes’ readiness to return to play. Methods and Materials: A qualitative research design was utilized, involving semi-structured online interviews with athletes who had experienced concussions, sports psychologists, and medical professionals. 36 Participants were recruited through purposeful sampling, and data collection continued until theoretical saturation was achieved. The interviews were transcribed and analyzed using NVivo software through an inductive thematic approach, allowing for the emergence of key themes. Reflexivity and researcher triangulation were employed to ensure the rigor and reliability of the findings. Findings: Four main themes emerged: psychological interventions, mental barriers and facilitators in return to play, the role of support systems, and the long-term psychological impact of concussions. Psychological interventions, such as cognitive-behavioral techniques and mindfulness practices, were effective in reducing anxiety and enhancing resilience. Fear of re-injury and performance anxiety were significant barriers, while confidence restoration and motivation levels facilitated recovery. Social support from family, teammates, and coaches played a crucial role in alleviating psychological distress. The long-term impact included identity crises, chronic symptoms, and ongoing mental health concerns, emphasizing the need for holistic support. Conclusion: The findings underscore the importance of integrating psychological interventions in concussion recovery. Addressing fear, anxiety, and identity loss, while enhancing confidence and social support, is crucial for a successful return to play. This study highlights the necessity for comprehensive recovery protocols that consider both physical and psychological readiness. Practitioners should prioritize individualized psychological assessments and foster supportive environments to improve recovery outcomes.
Manajemen UMKM Terpadu
Authors:   Badan Riset dan Inovasi Nasional, Putri Rumanintya Lisaria , Rismawati Rismawati ,   Universitas Muhammadiyah Palopo, Faturohman Maman ,   ITBM Bali, Astuti Suryani Yuli ,   Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indriani Reni ,   Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Askhar Bayu Malikhul ,   Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Rosid Muhammad Abdul ,   Universitas Muhammadiyah Tangerang, Trisavinaningdiah Amelia ,   Universitas Muhammadiyah Tangerang, Suhendra Chairul ,   Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bahari Samsul ,   Universitas Muhammadiyah Buton, Winarsih Tri ,   ITB Ahmad Dahlan Lamongan, Puspitasari Ria ,   Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sudarmanto Eko ,   Universitas Muhammadiyah Tangerang, Possumah Lenny Maryam AB ,   Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
Published: November 2024

Buku “Manajemen UMKM Terpadu” hadir sebagai panduan komprehensif untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis di era modern. Di tengah persaingan global dan perkembangan teknologi, UMKM dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Buku ini menguraikan berbagai aspek manajemen yang penting bagi keberhasilan UMKM, termasuk perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, hingga inovasi teknologi. Dengan pendekatan terpadu, buku ini mengajarkan bagaimana pelaku UMKM dapat memadukan setiap elemen manajemen secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Tidak hanya berisi teori, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus, strategi praktis, dan alat manajemen yang mudah diterapkan. Ditulis oleh tim penulis yang berpengalaman dalam bidang manajemen dan pengembangan UMKM, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi para pelaku usaha, akademisi, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang pengelolaan UMKM secara profesional dan berkelanjutan.
Pengaruh Live Streaming dan Voucher Gratis Ongkos Kirim Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen TikTok Shop di Kota Depok)
Authors: Ramadhan Ahmad Tsaqib , Hilwa Wirda
Published: November 2024

Penelitian terdahulu mengenai alat promosi penjualan telah dilakukan dengan hasil yang menyatakan bahwa live streaming berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Akan tetapi penelitian mengenai voucher gratis ongkir menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh live streaming dan voucher gratis ongkos kirim terhadap keputusan pembelian pada konsumen marketplace TikTok Shop di Depok. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS) mengunakan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh live streaming terhadap keputusan pembelian memiliki hubungan yang positif sebesar 0,210, dan signifikan dengan nilai T statistik 2,329 1,96 dan P value 0,020 0,05. Begitupun pengaruh voucher gratis ongkir terhadap variabel keputusan pembelian memiliki hubungan yang positif sebesar 0,650, dan signifikan dengan nilai T statistik 7,478 1,96 dan P value 0,00 0,05.
Entrepreneurship Skills needed by Youths for Entry into Oil Palm Production for Self-Employment and Job Creation in Delta State, Nigeria
Authors: AF Waya , AC Egun
Published: November 2024

This study focused on entrepreneurship skills needed by youths for entry into oil palm production in Delta State. Three research questions and two hypotheses were formulated and tested at 0.05 level of significance. The population of the study was one thousand five hundred(1500) youth farmers located in the three (3) senatorial districts in Delta State. The study adopted the use of descriptive survey method. Data was analyzed using frequency distribution, percentages, mean and standard deviation. The findings revealed that more males are involved in oil palm production than females. Also, that the combination of agricultural expertise, business skills, adaptability, and networking can empower youths in Delta State, Nigeria, to engage in oil palm production for self-employment, even while balancing other jobs. Findings also showed that combination of processing knowledge, operational skills, quality control, safety measures, resource management, and environmental considerations are needed. Findings from the research revealed that youth entrepreneurs in oil palm production have strong understanding of agronomy, including soil management, pest control and crop maintenance. The study recommended that Delta State youths can benefit from entrepreneurial education through formal programs and vocational trainings, focusing on oil palm production and self-employment. Special loan schemes and financial literacy training was also recommended.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIAKUI SEBAGAI ASET PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN
Authors: Riswanto  , Dedy Ardian Prasetyo  , Amelia Nur Widyanti
Published: November 2024

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya sering ditemukan keadaan dimana Hak Milik atas tanah diakui sebagai aset Perseroan Terbatas yang tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum jual beli dihadapan PPAT dan balik nama sertipikat. Dalam kondisi ini yang dijadikan sebagai bukti bahwa Perseroan Terbatas sebagai pemilik tanah adalah perjanjian jual beli dibawah tangan. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah terkait kepemilikan tanah oleh Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian jual beli dibawah tangan? Kedua, Bagaimana kepastian hukum terhadap kepemilikan hak milik atas tanah yang diakui sebagai aset Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian jual beli dibawah tangan? Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut adalah teori pendaftaran tanah dan teori kepastian hukum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis sedangkan metode konstruksi hukum dengan analogi dan penghalusan hukum.
Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk melaksanakan pendafaran tanah terkait kepemilikan tanah Perseroan Terbatas maka direktur Perseroan bertindak atas nama Perseroan selaku pembeli dengan para pengurus dan pemegang saham selaku penjual harus terlebih dahulu membuat akta dihadapan PPAT di wilayah lokasi tanah tersebut Oleh karena itu  Perseroan Terbatas harus terlebih dahulu harus membuat akta dihadapan PPAT di wilayah lokasi tanah tersebut dengan terlebih dahulu memenuhi syarat materiil peralihan hak atas tanah dengan merubah hak milik atas tanah tersebut menjadi hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Perseroan Terbatas yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha. Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dibawah Tangan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pihak mana yang merupakan pemilik sah suatu hak atas tanah karena secara formal tidak ada dokumen kepemilikan yang dapat dijadikan sebagai dasar dan alat bukti dalam menentukan pemilik yang sah karena kepemilikan hak atas tanah secara formal hanya dapat dibuktikan dengan surat tanda bukti hak atas tanah yaitu sertipikat atas nama pemegang hak.
Mathematical Approach for Verifying Buckling in Steel Plates.
Authors:   LSMAGCTP/ FT/ UDL-SBA, Algeria ATRST, Algeria, BENFRID Abdelmoutalib , Bouiadjra Mohamed Bachir ,   LSMAGCTP/ FT/ UDL-SBA, Algeria ATRST, Algeria
Published: November 2024

A mathematical study was conducted to investigate the buckling of isotropic steel plates using instability theories. The First-Order Shear Deformation Theory (FSDT) and Higher-Order Shear Deformation Theory (HSDT) were employed to account for shear effects. These latter theories were adopted because they consider shear deformation with high precision, unlike classical theories that neglect this important action. The equilibrium equations, derived from Hamilton's principle, were used, and Navier-type solutions were preferred to calculate buckling loads under uniaxial or biaxial loading. Parametric variations and different buckling modes were investigated, and the results showed excellent agreement with existing references. The main objective of this study in civil engineering is to continuously find mathematical formulations to solve plate buckling problems with extreme accuracy and to predict buckling behavior in simulations, mimicking what happens to metallic structures. Keywords: Plate Buckling-Elastic Instability-Isotropic Metal Plate-First-Order Shear Deformation Theory (FSDT)-Higher-Order Shear Deformation Theory (HSDT).
تحسين جودة التدريب في مؤسسات التعليم التقني العالي بليبيا: تحديات وإستراتيجيات
Authors:   كلية العلوم والتقنية  الحرابة- ليبيا, عمرو احمد يوسف , الختالي مختار ,   المعهد العالي للعلوم والتقنية _ قصر بن غشير - ليبيا, يحى نورالدين ,   كلية العلوم والتقنية  الحرابة- ليبيا,   جامعة القصر الدولية
Published: November 2024

Lecturers training is crucial for enhancing educational quality and ensuring alignment with contemporary curricula. This study examines the barriers impeding Lecturers training programs in higher technical education institutions in Libya, with the goal of improving Lecturers proficiency. A descriptive-analytical approach was utilized, and data was collected from 65 Lecturers members across five municipalities in the Aljabel Algarbee region of Libya using a comprehensive questionnaire addressing planning, methodologies, resources, trainers, and trainees. The study data was analyzed statistically using the famous software SPSS, revealing significant correlations between the identified barriers and the proposed solutions. A regression analysis and ANOVA (F-test) were conducted, showing that 62% of the variance in training obstacles could be explained by predictor variables such as inadequate planning, insufficient content, and challenges related to modern educational methodologies. According to the findings, the study suggests adopting effective planning strategies to enhance the effectiveness of lecturer training programs to improve academic performance and increase the efficiency of higher technical education outcomes in Libya, thereby contributing to digital transformation and sustainable development. Keywords: Enhancement Training Programs, Enhancement Academic Performance, Training Content, Training Barriers, Effective Training Strategies.
Sustainable Dwelling Design Principles in Libya: Strategies for Eco-Friendly Architecture
Authors:   Department of Architectural Engineering, Faculty of Engineering, Dhofar University Salalah, Sultanate of Oman., Al-waer Rawan Anwar , Abd-Rabo Lamiaa Mostafa ,   Department of Architectural Engineering, Faculty of Engineering, Dhofar University Salalah, Sultanate of Oman.
Published: November 2024

This study explores how Libyan building construction incorporates environmental design principles for energy efficiency and sustainability. Libya struggles with sustainable development due to its fossil fuel dependence, water scarcity, and extreme weather patterns. Traditional Libyan architecture, such as that found in Ghadames, has used passive cooling and sustainable design, but modern construction relies on energy-intensive mechanical systems, increasing consumption and environmental impact. This research examines architectural methods to improve energy efficiency, thermal comfort, and building sustainability in Libya's hot and arid climate. The methodology consists of a comprehensive literature review and an analysis of two case studies: traditional dwellings in Ghadames and a sustainable international building in Saudi Arabia selected for its similar climate to Libya. The case studies were assessed based on energy usage, thermal performance, and sustainability. The findings indicate that traditional architecture in Ghadames, with its passive cooling techniques, thick walls, and use of locally available materials, provides superior thermal comfort and energy efficiency compared to modern buildings. The international case study demonstrates how renewable energy systems and advanced sustainable design techniques can be integrated to enhance energy efficiency and sustainability. The study emphasizes the advantages of adopting sustainable building design practices in Libya. Embracing sustainable practices not only conserves energy and reduces carbon emissions, but also improves occupant comfort and supports sustainable development. The research highlights the need for modern Libyan architecture to incorporate traditional design principles into contemporary technologies to address environmental challenges effectively. Keywords: Sustainable Architecture, Energy Efficiency, Passive Cooling, Renewable Energy, Traditional Libyan architecture
Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
Authors: Adimas Maharaja Syahadat  , Rini Fathonah  , Dona Raisa Monica
Published: November 2024

Child abuse is a problem that requires special attention in determining the sanctions that will be borne by the child perpetrator considering that children are a gift from God Almighty whose dignity and honor must be maintained. The methods used in this study are Normative Juridical and Empirical Juridical. The sources of this study were the Head of Sub-unit 1 of the PPA Unit and Lecturers at the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) The implementation of diversion at the Bandar Lampung Police is in accordance with the provisions contained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System that at the level of investigation, prosecution, and examination of cases of children, diversion must be attempted, but it has not been running optimally.. (2) The inhibiting factors for the implementation of diversion as a resolution of criminal cases of child abuse at the Bandar Lampung Police are: lack of public trust in the diversion rules, lack of Bapas personnel, difficulty in bringing together the related parties, and several internal and external factors.
Kolaborasi Lembaga Mitra dalam Advokasi Akses Ketersediaan Obat bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial di Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia
Authors: Dian Fitriani  , Sokhivah Sokhivah
Published: November 2024

Access to mental healthcare, especially psychopharmacological treatment, for people with psychosocial disabilities (ODDP) remains a significant challenge in Indonesia. Discrepancies between regulations and their implementation, coupled with limited availability of psychiatric medications, pose major obstacles. This research analyzes the collaborative efforts of the Mental Health Association (PJS) and its strategic partners in advocating for increased access to medication for ODDP. The research focuses on the stages of advocacy, the roles of each partner, the collaboration process, and the outcomes of these advocacy efforts. Employing a qualitative approach, this research involved in-depth interviews with PJS officials to explore the roles of partner institutions in advocacy. The findings reveal that PJS has systematically engaged in advocacy, collaborating with various strategic partners such as BPJS Watch, WHO Indonesia, and PDSKJI. This collaborative effort has proven effective in identifying issues, formulating solutions, and driving policy changes. However, challenges such as limited resources and the complexity of the issues persist. The research concludes that collaboration among partner institutions is key to improving access to medication, particularly psychiatric medications, for ODDP. Sustained and measurable advocacy is necessary to ensure that ODDP can obtain equitable and accessible quality mental health services.
Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Authors: Haery Fajri  , Diah Gustiniati  , Malicia Evendia
Published: November 2024

The implementation of the training of prisoners on the basis of the system of socialization aims to ensure that the prisoner becomes a good citizen of society, obeying the law, upholding moral, social and religious values, so as to a safe, orderly and peaceful life of the community in accordance with the Law No. 22 Year 2022 on Socialization. How is the application of the principles of women's marketing in construction at the Women's Marketing Institute of Class IIA in Bandar Lampung, how is the obstacle to the application in the Women ' s Marketing Institution of Class IIIA and how is it possible to overcome the obstacles to the implementation of the principle of women’s Marketing in construction in the women' s marketing institutions of Class IA in bandar Lampung? Data analysis using qualitative data analysis. The implementation of the principles of establishment on the construction of the Women's Marketing Institute of the IIA Class of Bandar Lampung refers to the existing procedures and has been implemented in accordance with the procedures existing, implemented the principle of establishing after passing through four stages, namely the orientation stage, the assimilation stage for the prisoners who have run less than 1/3 of the criminal period, the asimilation level for the inmates who have passed less than 1⁄2 of the penal period as well as the stage of integration with the community environment. The way to overcome the obstacles to the implementation of the principles of promotion in the construction of the Women's Marketing Institute of Class IIA in Bandar Lampung is by submitting the formation of additional female employees, maximizing the function of the female citizens' bloc officers, improving the quality of the staff or officers and adding the means and facilities in the building of women's citizens.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan
Authors: Farabi As-Sabili
Published: November 2024

The rapid development of technology and industry has significantly impacted the trade sector. However, this progress also brings challenges, such as the phenomenon of adulterated goods sales by business actors. This phenomenon has detrimental effects on consumers and business actors who operate in good faith. This research aims to identify the forms of legal protection offered by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection for business actors and consumers in the context of adulterated goods sales. The research method used is normative legal research by examining literature or secondary data to find legal rules, principles, and doctrines. The findings indicate that legal protection can be achieved through dispute resolution both in court and out of court. Business actors and consumers can file criminal charges against business actors selling adulterated goods. In addition to criminal charges, consumers can also sue business actors selling adulterated goods through institutions responsible for resolving disputes between consumers and business actors.
Partisipasi Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah di Kelurahan Fatululi Kota Kupang
Authors: Kamore Kristanto , Kotan Y. Stefanus  , Rafael Rape Tupen
Published: November 2024

Waste is becoming a new problem, as there are fewer and fewer landfills and more and more waste is being produced. The lack of public awareness also exacerbates the waste problem. The purpose of this research is to find out the increase in community participation related to waste management and to find out what are the factors that hinder community participation related to waste management in Fatululi Village, Kupang City. This research is empirical juridical in nature, namely research whose data is obtained through direct tracing at the research location, in Fatululi Village, Kupang City. The type of approach used is the literature approach, Field Study Approach with qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study show that community participation in waste management in Fatululi Village, Kupang City can be said to be low because people still litter and lack of community participation in community service activities. In the implementation of waste management in Fatululi Village, the Department of Cleanliness and Environment faces several obstacles, namely very low community participation, facilities in the form of minimal waste management facilities and infrastructure and there is still no local regulation governing sanctions for people who litter.
Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)
Authors: Rosianna Evanesa Sihombing  , Made Gede Subha Karma Resen
Published: November 2024

This research aims to analyze consumer protection in e-commerce in Indonesia, focusing on the obstacles in implementing consumer protection regulations in e-commerce in Indonesia. It also aims to analyze and evaluate the challenges related to compliance and oversight in the application of consumer protection regulations. In the digital era, e-commerce transactions have rapidly evolved, but this has also led to various consumer protection issues, such as fraud and a lack of transparency. For that reason, appropriate regulations are needed to protect consumers. This research employs a normative-descriptive research method, utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The author uses the statute approach to analyze the applicable laws related to e-commerce and consumer protection, while the conceptual approach is used to explore the ideal concept of consumer protection in the context of digital transactions. The research results indicate that although regulations related to e-commerce are in place, the main challenge lies in the less-than-optimal implementation and oversight. Obstacles such as a lack of human resources and monitoring technology, as well as the complexity of cross-border jurisdictions, are factors that complicate effective consumer protection. Therefore, there is a need for efforts to improve legal infrastructure and stricter oversight to ensure that consumer rights are protected within the e-commerce ecosystem in Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Usia Lanjut di Bidang Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Jaury Douglas Pardomuan  , Irwan Triadi
Published: November 2024

The percentage of elderly people (seniors) in Indonesia is expected to continue to increase due to various factors, such as declining birth rates and improved life expectancy. Under these circumstances, the integration of seniors in development is crucial. Elderly individuals often experience health-related issues, and ideally, the state should be present to provide adequate health services for them. However, based on the research conducted, there are still many shortcomings in the legal framework to ensure the health and well-being of the elderly. Moreover, the de facto dissolution of the National Commission for the Elderly has created a gap in the entity directly responsible for advocating the development of a healthcare system for seniors. This study was conducted using the normative juridical method, with the main finding that legal reform is necessary to ensure that the current legal product, namely Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare, can be updated and Law No. 17 of 2023 should be revised to ensure better health and welfare for the elderly.
Perlindungan Hukum terhadap Petani yang Memiliki Keahlian dalam Pemuliaan Tanaman
Authors: Hermina Intan Talu  , Jimmy Pello  , Orpa J. Nobatonis
Published: November 2024

The aim of this research is to analyze the legal protection of farmers who have expertise in plant breeding. This research method uses legal research with normative research type, which is a type of doctrinal legal research which in certain contexts is known as literature study or document study. The results of this study are that legal protection for plant breeders in Indonesia is still inconsistent, especially in Law Number 12 of 1992 tends to favor large companies with financial and technological resources, while Law Number 29 of 2000 does not provide special treatment for small farmers who face procedural obstacles and high registration costs. Law No. 4/2006 has also not provided special protection to plant breeding farmers. Norm making to protect farmers in plant breeding is faced with several inhibiting factors. These factors include the lack of clear regulations on protecting the rights of traditional farmers, limited access to their participation in the rule-making process, and limited resources and legal knowledge. In addition, the dominance of industrial interests, slow bureaucracy, and lack of communication and socialization of regulations further exacerbate the gap, while favoring modern farmers ignores small and traditional farmers.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Wisata Alam Fulan Fehan di Kabupaten Belu
Authors: Putry Cantika Maharani Sonbay  , Saryono Yohanes  , Hernimus Ratu Udju
Published: November 2024

This study aims to find out and analyze the regional responsibility for the development of fulan fehan natural tourism in Belu Regency. This study is a normative judicial research using a case approach and a conceptual approach that uses primary data in the form of interviews from 30 research respondents and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that (1) The influence of infrastructure on the development of fulan fehan natural tourism is very important. Infrastructure that must always be considered so that visitors feel happy and always interested in visiting these tourist attractions such as roads and rest areas. (2) The Belu Regency government's efforts to develop Fulan Fehan natural tourism in Belu Regency are divided into several efforts, namely preventive efforts, repressive efforts, tourism promotion efforts and tourism improvement efforts.
Perbandingan Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Sikap Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur
Authors: Yuyun Windasari Ratuloli  , Yossie Maria Yulianti Jacob
Published: November 2024

This study aims to find out and analyze the comparison of the position of children out of wedlock according to law number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic law, community attitudes towards children out of wedlock in Lohayong Village, East Solor District, East Flores Regency. This research is a normative judicial research using primary data obtained by conducting interviews, secondary data obtained from information sources in the form of the internet, books and other written notes. This study focuses on discussing the position of children out of wedlock according to law number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic law and community attitudes towards children out of wedlock in Lohayong Village, East Solor District, East Flores Regency. The results of the study show that (1) Children out of wedlock in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are divided into two, namely legal children and children out of wedlock. The position of illegitimate children in the view of Islamic Law contained in the Compupulation of Islamic Law where an illegitimate child only has a civil or nasab relationship with his mother and his mother's family. (2) The attitude of the community towards children out of wedlock in Lohayong Village, East Solor District, East Flores Regency is known that the cause of children out of wedlock is due to religious differences, irresponsible couples and underage factors.
Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Authors: Muhammad Hairul  , Desi Anisah
Published: November 2024

The Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Drug Rehabilitation is a repressive action carried out for Addicts and Victims of Narcotics Abuse. This rehabilitation is the restoration to the previous (original) position and the improvement of individuals, hospital patients or disaster victims so that they become useful human beings and can live in society. Rehabilitation actions are aimed at victims of drug abuse to restore or develop the physical, mental, and social abilities of the sufferer concerned. In addition to recovery, rehabilitation is also a treatment or treatment for drug addicts, so that they can recover from their addiction to narcotics. This research is focused on two problem formulations, namely how the legal status of rehab for addicts according to Law Number 35 of 2009. What are the steps of the Government's intervention in efforts to protect Drug Addicts. This research is normative research, which is descriptive analytical and sources of legal materials through primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal data collection techniques through document studies (literature studies), such as books, papers, articles, journals, newspapers or works from experts. From the results of this study, the provision of rehabilitation is one of the main objectives in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Where Narcotics Addicts can be classified into 2 types, namely people who use Narcotics in a state of physical or psychological dependence and people who abuse Narcotics in a state of physical and psychological dependence.
Konsep Disgorgement Fund Antara Indonesia, India dan Amerika Serikat Melalui Studi Perbandingan Hukum
Authors: Tifani Rizki Dianisa  , Adi Sulistiyono
Published: November 2024

This research aims to analyze the concept of Disgorgement Fund in Indonesia, India, and the United States through a comparative legal study approach. The Disgorgement Fund is a legal mechanism aimed at returning illegally obtained profits to the aggrieved parties and serves as a form of recovery for investors. The methodology employed includes analysis of legislation, court practices, and regulatory policies in the three countries. The findings indicate that while all three countries share the same goals in the implementation of the Disgorgement Fund, there are significant differences in the implementation and legal approaches taken. In the United States, the Disgorgement Fund is detailed by the Securities and Exchange Commission (SEC), while in Indonesia and India, it is still in the developmental stage and often influenced by local social and economic contexts. This research provides recommendations for enhancing the legal framework and implementation of the Disgorgement Fund in Indonesia and India, as well as offering a broader perspective on understanding the importance of investor protection in the context of the global capital market.
Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor
Authors: Theo Reinhardt Marcelino Bolang  , Akhmad Syafruddin  , Yohanes J. Nami
Published: November 2024

The purpose of this study was to determine the application of good governance principles in the management of special financial assistance funds, which were analyzed through four aspects, namely accountability, participation, transparency and effectiveness & efficiency of the community and all village government officials.The research was conducted in West Wolwal Village, West Alor District, Alor Regency using a qualitative method with an intrinsic case study approach. The data in this study came from structured interviews, observation,documentation with informants who were used as research subjects. Processing research data by analyzing data using data reduction techniques, presenting data, and drawing conclusions and verification.The findings in this study show that the management of special financial assistance funds in West Wolwal Village has been in accordance with the management mechanism in accordance with the Alor Regent Regulation No. 08 of 2020 concerning changes to the Alor Regent Regulation No.24 of 2018. However, in the analysis of good governance principles, it was found that the principle of accountability was in accordance with the principles of good governance, while the principles of participation, transparency and effectiveness & efficiency were not optimally implemented according to the principles of good governance in Wolwal Barat Village.
Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara
Authors: Desty Novita Sari  , Erdha Aisha Chandia  , Maulida Maulida  , Novita Ayu F.W  , Andre Ansyah Putra  , Ardian Ari Pranata
Published: November 2024

This article discusses the relationship between the central and regional governments in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in the context of regional autonomy. By referring to the 1945 Constitution and Law no. 23 of 2014, this analysis highlights the importance of coordination and supervision between the two entities to achieve effective and efficient government goals. This relationship involves aspects of authority, institutions, finance and supervision, all of which play a role in maintaining the integrity and stability of the government system. In the digital era, new challenges emerge, such as the spread of inaccurate information, which require special attention to ensure fair and inclusive societal participation.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa Ijin di Kabupaten Purwakarta
Authors: Fahmi Idris Maulana , Kusuma Putra Rengga
Published: November 2024

B3 waste is the residue of a business activity that contains hazardous or toxic materials due to chemical concentrations, properties and amounts that are harmful to human health and can damage the environment if not managed properly. In Karawang Regency, it is alleged that there is a criminal act of disposing of hazardous and toxic waste (B3) without a permit so that it endangers human health and damages the environment. B3) Without a Permit in Purwakarta Regency
The method used in this research is normative juridical with the nature of descriptive research and technical analysis of legal materials used is a qualitative analysis technique, meaning that the analysis does not depend on numbers based on numbers, but collects data from the previously mentioned legal materials, qualifying them, connecting them with the problems discussed, then draw conclusions from the research results.
The results of the first study indicate that B3 waste (hazardous and toxic materials) is the residue of a business activity that contains hazardous or toxic materials due to chemical concentrations, properties and amounts that are harmful to human health and can damage the environment if not managed properly. Criminal Sanctions Against Perpetrators of Criminal Acts of Disposal of Hazardous and Toxic Materials (B3) Permit In Purwakarta Regency, in this case the PT Assa Peper case through court decision No. 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK, the defendant AS as Director was sentenced to 10 (ten) months in prison and a fine of Rp. 100,000,000. provided that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 2 (two) months.
Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian
Authors: Pajar Ningrum  , Anwar Sadat
Published: November 2024

Marriage or Marriage is a very strong contract (misaqon ghalidzan) to justify a sexual relationship between a man and a woman for the sake of realizing a happy family life, which is filled with a sense of peace and affection according to the rules approved by Allah.  In legal research, there are two types of research, namely normative (doctrinal) research and empirical research. The type of research used in preparing this thesis is a combination of normative (doctrinal) research and empirical research. The location for data collection in this research was at the Lubuk Pakam Religious Court, Jalan Mahoni No.3 Komp. Deli Serdang Regency Government Offices. The technique of designating a word that is abstract and not manifested in objects, but its use can only be seen through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, etc. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis Based on research results, the factors that cause divorce fall into various categories such as adultery, drunkenness, madness, gambling, leaving one of the parties, prison law, polygamy, domestic violence (KDRT), constant disputes and quarrels, apostasy, and economic problems. In resolving divorce case Number 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk at the Lubuk Pakam Religious Court, the Panel of Judges put forward in-depth legal considerations in deciding the divorce case between Kiki Andriani Binti Giarno (Plaintiff) and Juliandi Nasution Bin Sabran Nasution (Defendant) . The following is a comprehensive explanation of the considerations made by the Panel of Judges in the decision-making process: Based on the process of resolving divorce cases, this shows how the legal system functions to handle domestic disputes by considering various legal factors and relevant facts. So it can be concluded that the factors causing divorce at the Lubuk Pakam Religious Court. In this research, an analysis of the divorce case decision at the Lubuk Pakam Religious Court with Number 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk between Kiki Andriani Binti Giarno as the Plaintiff and Juliandi Nasution Bin Sabran Nasution as Defendant. Based on this decision, there are several main factors that led to the divorce, which reflect the dynamics of the couple's domestic life and are relevant in the general context of divorce at the Lubuk Pakam Religious Court. Considerations of the Panel of Judges in Settlement of Divorce Cases at the Lubuk Pakam Religious Court. The decision emphasizes the importance of being present in the legal process and the effectiveness of mediation as an effort to resolve disputes. About the process of resolving divorce cases (Religious Court Decision Case Study Number: 1255/Pdt.G/2023) settlement process This divorce case shows how the legal system functions to handle domestic disputes by considering various legal factors and relevant facts.
Pelatihan Pencatatan Transasksi Keuangan Untuk BUMDES Pada BUMKUTE Mekar Jaya, Desa Tanoh Alas, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara
Authors: Jaka Syahputra  , Sanjaya Alacsel  , Tri Rasyid Desky
Published: November 2024

From the results of the evaluation carried out on the training participants, the training participants participated in the event enthusiastically, this was seen from the beginning to the end of the event, all participants participated well, it was also seen in the question and answer session where all the training participants' problems were related to recording techniques and journal corrections, the aim of Community Service activities (PKM) in this community have been achieved well and in accordance with the stated objectives and the operation of the Labamu application has been successfully answered and provided direct guidance by the service team. Recommendations for follow-up activities are to focus more on different types of business from each BUMDes Unit. Mentoring can be carried out per group according to the participants' business base so that implementation is more effective and easier. The methods used for community service activities are (1) lectures and training on the use of the 'SIAPIK' application in conveying the concept of effective transaction recording for Village-Owned Enterprises and (2) case questions to provide examples of transaction recording practices and correction journals for transaction treatment note-taking errors, and (3) providing consultation and assistance in the field. The results of the evaluation of this service activity showed that participants' level of understanding of the material provided was 80%.
Psikoedukasi Pada Karyawan Coffee Shop Ruang Publik Dalam Upaya Pemberian Pelayanan Prima Pada Konsumen
Authors: Rodia Afriza  , Rahmat Syaibani  , Fenty Zahara Nasution
Published: November 2024

This One way for a company to survive in the midst of increasingly fierce competition is to provide satisfactory service to consumers. Consumers who feel their needs are being met will not move to another place. Therefore, the company must have employees who are ready to provide excellent service or what is commonly referred to as excellent service to consumers. In providing excellent service as an effort to achieve customer satisfaction and loyalty, the company that provides services can be guided by the service excellence variables, namely: Ability, Attitude, Appearance, Attention. ), Action (Action), Responsibility (Accounttability). The application of the principles of excellent service aims to improve service to customers or consumers so that they are more optimal and able to achieve company goals.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
Authors: Agus Santoso  , Trie Hierdawati  , Siswoyo Siswoyo  , Ismail Buhari
Published: November 2024

Acts of sexual violence are a complex problem and a real threat, both physical and non-physical, that must be prevented and handled seriously, professionally and responsibly. However, the fact is that cases still continue to occur and the resolution of sexual violence cases has not met expectations. Sexual violence in question is non-physical sexual harassment, physical sexual harassment, forced contraception, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation and electronic-based sexual violence.
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Asrama/Pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende
Authors: Don Alexander Intan DVG  , Saryono Yohanes  , Hernimus Ratu Udju
Published: November 2024

This study aims to find out and analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the civil police unit in the management of dormitories/lodging in Central Ende District, Ende Regency. This research is an empirical juridical research that uses three approaches, namely the socio-legal approach, the conceptual approach and the doctrinal approach using primary data and secondary data collected using observation, interview and literature study methods. This study uses a method of processing legal materials which is processed in several stages, namely inventory of legal materials, classification of legal materials, systematization of legal materials and verification of legal materials after which it is analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that (1) the effectiveness of the implementation of the duties of the Pamong Praja Police Unit in controlling dormitories/lodging in Central Ende District, Ende Regency can be said to be effective, because the Satpol PP of Ende Regency in collaboration with other agencies carries out their duties and authorities following the existing procedures, even though the implementation is not perfect, (2) Obstacle factors for the implementation of Satpol PP's duties in ordering dormitories/lodgings,  namely responsiveness and confrontation, compliance and understanding, limited resources, difficult cases and infrastructure constraints
Preschool Teachers Perspectives on Outdoor Play Among Malaysia’s Preschoolers
Authors: Chiew Gek Yim, , Yunus Hashimah Mohd
Published: November 2024

This study investigates the significance of outdoor play environments for preschool children in Malaysia. Utilizing a qualitative approach, the research explores how preschool teachers and children promote outdoor activities within school curricula, while also examining barriers and concerns surrounding outdoor play provision. While international research suggests weather significantly influences perceptions of outdoor play, limited Malaysian perspectives exist. This study addresses this gap by exploring the perspectives of Malaysian preschool teachers, parents, and children, discussing strategies for promoting outdoor learning. Focusing on the physical, emotional, and well-being dimensions associated with young children's physical activity, the study highlights the importance of outdoor play in their learning and development. It examines how practitioners and parents perceive outdoor play, analyzes barriers hindering its provision, and assesses whether these barriers justify limited outdoor play opportunities. Findings reveal distinct perspectives on outdoor play between teachers and parents, yet a shared recognition of its importance and benefits. The study also identifies concerns regarding potential risks associated with insufficient physical activity and reflects on adult awareness and involvement in promoting outdoor play. Notably, the research incorporates children's voices, ensuring their perspectives are acknowledged and valued. This study has implications for early childhood teachers’ practices and offers recommendations for future research. It aims to encourage increased outdoor play integration in preschools and motivate Early Childhood Care and Education (ECCE) organizations to prioritize outdoor learning. By exploring practitioner and parental perspectives on the importance of outdoor play and examining how adults plan and promote it in children’s lives, this research contributes valuable knowledge to the field of early childhood education.