bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS PERBANDINGAN RESIKO SISTEM KONTRAK LUMPSUM DAN SISTEM KONTRAK UNIT PRICE PADA PROYEK KONSTRUKSI
Authors: Wulandari Ayuni , Tenriajeng Andi Tenrisuki
Published: November 2019

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis jenis kontrak jasa konstruksi yang digunakan untuk menghindari atau mengurangi risiko pengadaan kontrak sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Analisis dilakukan dengan membandingkan risiko biaya, waktu dan mutu konstruksi kontrak lumpsum dengan kontrak unit price dari perspektif kontraktor selaku penyedia jasa. Metode yang digunakan adalah Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Proses analisis dimulai dengan mendefinisikan masalah, dan membuat struktur hierarki. Hierarki ini terdiri dari 3 (tiga) level yaitu tujuan (level I), kriteria (level II), dan alternatif (level III). Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh perbandingan risiko untuk proyek gedung, yaitu dapat mengefisiensi biaya pada kontrak unit price lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak lumsum dengan perbandingan 68%:32%. Risiko efisiensi waktu kontrak unit price lebih lebih efisien waktu daripada lumsum dengan perbandingan 62,1%:37,9%. Sedangkan kualitas yang dihasilkan antara kontrak unit price dan lumsum diperoleh perbandingan 60,4%:39,6%. Sedangkan untuk perbandingan risiko proyek jalan, yaitu dapat mengefisiensi biaya pada kontrak lumsum lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak unit price dengan perbandingan 73,1%:26,9%. Risiko efisiensi waktu kontrak lumsum lebih lebih efisien waktu daripada unit price dengan perbandingan 73,8%:26,3%. Sedangkan kualitas yang dihasilkan antara kontrak lumsum dan unit price diperoleh perbandingan 73,3%:26,7%.
STUDI KUALITAS PENCAHAYAAN PADA RUANG LAKTASI PASAR MODERN CIREBON
Authors: Prameswari Pracista Dhira
Published: November 2019

Tulisan ini berisi kajian kuantitatif mengenai kualitas pencahayaan ruang laktasi yang berada di 4 (empat) pasar modern di Cirebon. Hasil pengukuran di lapangan menggunakan instrumen light meter akan dibandingkan dengan teori ergonomi pencahayaan demi mengetahui apakah kondisi pencahayaan yang ada saat ini mendukung kesuksesan proses produksi ASI berdasarkan teori laktogenesis yang dipengaruhi oleh hormon oksitosin dan prolaktin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua ruang laktasi yang ada di Pasar Modern Cirebon masih menggunakan general lighting dengan sebaran cahaya yang kurang merata, sehingga didapat hasil yang bervariasi mengenai intensitas cahaya tergantung posisi peletakan titik lampu. Di samping itu warna pencahayaan pun masih belum diperhatikan sehingga efek relaksasi yang diharapkan dalam ruang laktasi kurang tercapai.
PERAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM CITRA KOTA Studi Kasus: Taman Suropati, Jakarta
Authors: Ayu Ardianti Permata
Published: November 2019

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam tata ruang kota. Peran yang akan diteliti tidak hanya sebagai vegetasi untuk menyeimbangkan lingkungan saja, melainkan juga memiliki peran dalam citra sebuah kota, khususnya kota Jakarta sebagai kota urban, dengan studi kasus Taman Suropati Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat peran taman kota dan kaitannya dengan sebuah citra kota. Metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggabungkan pendekatan kajian tata ruang kota dengan kajian budaya secara historis-diakronis. Temuan yang didapatkan yaitu bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting dalam citra sebuah kota antara lain sebagai landmark, ‘penyambung lidah rakyat’, tempat interaksi masyarakat, tempat yang dapat menampung aspirasi rakyat, serta memiliki nilai tersendiri secara kesejarahan.
PERBAIKAN TANAH LEMPUNG BERLANAU MENGGUNAKAN KOMBINASI PERKUATAN ANYAMAN BAMBU DAN GRID BAMBU
Authors: Saefudin Aef , Wulandari Sri
Published: November 2019

Berbagai metode perbaikan tanah telah banyak dikembangkan, salah satunya dengan perkuatan tanah sebagai alternatif pemecahan masalah terhadap daya dukung tanah yang rendah dan besarnya penurunan. Dalam penelitian ini, anyaman bambu dan grid bambu digunakan sebagai material perkuatan yang diharapkan dapat menjadi alternatif material perkuatan untuk meningkatkan daya dukung tanah lempung dengan variasi kedalaman perkuatan, jarak grid dan spasi lapis perkuatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan daya dukung dari setiap variasi dengan nilai daya dukung tanpa perkuatan. Metodologi peneltian yang digunakan adalah pengujian dengan skala laboratorium. Data yang didapatkan dari pengujian tersebut kemudian dianalisa dengan membandingkan nilai daya dukung antara tanah tanpa perkuatan dengan menggunakan perkuatan yang dinyatakan dalam Bearing Capacity Ratio (BCR). Dari studi model di laboratorium diperoleh hasil bahwa dengan adanya pengurangan kedalaman perkuatan, jarak grid dan pengurangan spasi lapis perkuatan akan memberikan angka rasio daya dukung (BCR) yang semakin besar. Hasil diperoleh kombinasi yang memberikan nilai daya dukung tertinggi adalah penggunaan jarak grid 5 cm perkuatan dengan jarak kedalaman 0,15B (B adalah lebar pondasi) dengan spasi perkuatan (z) 0.4B. Nilai daya dukung tersebut sebesar 68 kPa dengan rasio daya dukung (BCR) sebesar 4 atau persen peningkatannya sebesar 300%.
INTERNATIONAL STANDARDS OF INCLUSIVE GROWTH AS A BASIS FOR SHAPING AN EFFICIENT ECONOMIC POLICY OF THE STATE
Authors: Mantsurov Igor , Mantsurov Dmytro , Khrapunova Yana
Published: November 2019

In some ways, the article summarizes the author’s work in the field of integrated assessment of the state and dynamics of Ukraine’s economic development.

Summarizing the longitudinal research, the authors present the goal of the article as a conceptual definition of inclusive growth in the format of its interpretation by influential international organizations, assessing the conformity of the state of the economy and social sphere of Ukraine to the standards of inclusive growth, and determining on this basis public policy measures, the implementation of which will help overcome crises in the country’s economy and counteracting the main global challenges of modern civilization.

The most significant interest is the analysis of new approaches to counteracting these challenges, developed by the international community in the format of implementing the concept of inclusive growth.

These approaches are most concentrated in the program document of the OECD Council, which was named New Approaches to Economic Challenges, – NAEC. This document forms an important system process aimed at the development and consistent improvement of tools and analytical work that should be used by international organizations and governments of certain countries to resolve the issues identified above.

In the article by using the component principal analysis, the methodology of assessing the state of the economy and social sphere of Ukraine was improved, and an analysis was made of the compliance of this state with international standards of inclusive growth.

The result of the analysis is an important conceptual conclusion about the discrepancy of the current model of Ukraine’s economic development with the challenges of our time, which in turn leads to a state of the Ukrainian economy and social sphere that are characterized by pathological and toxic features.

The result of the multi-vector assessment of the state of the Ukrainian economy is practical guidance on the improvement of state economic policy, the implementation of which, in the authors’ opinion, will contribute to the achievement of standards of permanent inclusive growth.
INTERNATIONAL INTELLECTUAL ECONOMY: PECULIARITIES OF DEFINITION AND EVALUATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Authors: Orlovska Yuliia , Dryhova Khrystyna
Published: November 2019

The issue of the definition of the intellectual economy is investigated. The essence of knowledge economy and knowledge-based economy is defined, the similarity and difference of the categories are formulated. The approaches of western and national scientists to the peculiarities of the definition of an intellectual economy are analyzed. The connection of the intellectual economy with the concept of sustainable development as a priority trend is established. It is established the essence of the intellectual economy and its main participants that form the structure of the world intellectual economy. The factors that influence on the intellectual economy through the usage of international indexes are investigated. They characterize the activity of each participant of this system. The approach to the estimation of the world intellectual economy condition based on the integral index of the intellectual economy is proposed. It consists of five international indexes that are brought about to a single coordinate information system. The ex- pert estimation method was used in determining the weighting coefficients of each international index in the integral index of the intellectual economy. The integral index of the intellectual economy has been calculated for certain formation centres of the structure of the intellectual economy: the USA, Japan, Poland, China, India, Russia and Ukraine. The expediency of further participants’ research and structure of the world intellectual economy is substantiated.
MODEL OF ALLOCATION OF BUDGET AND BORROWED FUNDS FOR THE ARMED FORCES OF UKRAINE DEVELOPMENT PROGRAMS IN COMPLIANCE WITH NATO STANDARDS
Authors: Porokhnya Vasyl , Ostapenko Oleksandr
Published: November 2019

The AFU support budget policy does not have any sufficient modern mechanism for the best budget planning, which would predict the possible state of budget items execution and resolve the alignment of financial processes to NATO standards. And this is caused by the lack of application of particular mathematical tools for budgetary processes prediction and optimization to carry out the evaluation and analysis of the budget use considering the probability factor.

A model for managing the use of budget and borrowed funds for the Armed Forces of Ukraine development programs according to NATO standards, considering the levels of long-term development of programs and the probability of their implementation, is developed.

The result of the evaluation of the Armed Forces of Ukraine effectiveness based on the utility function and cognitive model was the management model for the processes of budget and borrowed funds use for the AFU development programsin compliance with NATO standards. The model takes into account the long-term programs development levels and the probability of their implementation, affecting the interaction between the indicators of the AFU planning and budget process execution and increasing the effectiveness of defense reform in Ukraine. Its practical use helps to approach NATO standards in budgetary sphere and provides an opportunity to forecast budget under expenditures under the risk of its use.

The cognitive model of the impact of interaction between the planning and the AFU budget process execution indicators on the effectiveness of defense reform in Ukraine establishes the links in the contours of the defense reform effectiveness management, which can be defined as critical, i. e. risky and provides an opportunity to assess the risk levels of each contour and to model scenarios and options for improving the processes of planning and use of budget funds for defense reform.

The decrease of the Armed Forces of Ukraine budget underfunding initially leads to a vibrational process of impacts on the target vertex, but then the process stabilizes.

In order to study the dynamics of influence of the factors, acting as instruments of the AFU budget resources management on the target vertex, apply the method of impulse processes. This method is used for scenario modeling of alternative decisions.
kegagalan asi eksklusif: manajemen laktasi dan dukungan keluarga
Authors: Trisnawati Elly , Widyastutik Otik
Published: November 2019

Latar belakang: ASI merupakan sumber makanan tunggal untuk bayi sampai 6 bulan pertama kehidupannya. Cakupan ASI eksklusif di Puskesmas Purun Kecil Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 sebesar 86%, tahun 2015 sebesar 77%, dan tahun 2016 terus menurun sebesar 28%. Terjadinya penurunan tren tersebut menandakan bahwa kurangnya praktik manajemen laktasi dan dukungan dari keluarga ibu mengenai pemberian ASI eksklusif. Anggota keluarga yaitu suami dan orang tua dianggap sebagai pihak yang paling mampu memberikan pengaruh kepada ibu untuk memaksimalkan pemberian ASI eksklusif.Tujuan: Mengetahui hubungan antara waktu perawatan payudara, cara menyusui, durasi menyusui, frekuensi menyusui dan dukungan keluarga (ibu kandung dan ibu mertua) dengan kegagalan ASI eksklusif.Metode: Observasi analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi adalah ibu di komunitas Madura yang mempunyai bayi 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Purun Kecil Kabupaten Mempawah. Jumlah sampel sebanyak 162 orang menggunakan teknik total sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi squareHasil: Ada hubungan antara waktu perawatan payudara (p-value = 0,000), cara menyusui (p-value = 0,010), frekuensi menyusui (p-value = 0,034), dukungan ibu kandung (p-value = 0,000), dukungan ibu mertua (p-value = 0,000), terhadap kegagalan ASI eksklusif. Tidak ada hubungan durasi menyusui dengan kegagalan ASI eksklusif (p-value = 0,444).Kesimpulan:. Manajemen laktasi dan dukungan keluarga berpengaruh terhadap kegagalan ASI eksklusif pada ibu di komunitas Madura wilayah kerja Puskesmas Purun Kecil.
Faktor Pendorong Keberhasilan ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Lingkar Barat Kota Bengkulu
Authors: Pratiwi Bintang Agustina , Riska Yanuarti , Wati Nopia , Angraini Wulan , Okavianti Lusi
Published: November 2019

Cakupan ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Lingkar Barat Kota Bengkulu tahun 2018 sebesar 63,8%, merupakan angka cakupan ASI Eksklusif terendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas Lingkar Barat Kota Bengkulu.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif  dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian pada penelitian ini adalah Ibu yang mempunyai anak umur 6 bulan – 24 bulan. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling di dapatkan sampel sebanyak 62 orang. Data di analisis Univariat, Chi Square, Regresi Logistik Berganda.Sebesar 51,6% Ibu memberikan ASI Eksklusif, 88,7% mendapat dukungan dari petugas kesehatan, 53,2% mendapat dukungan suami, 66,1% mendapat dukungan orang tua. Terdapat hubungan antara Dukungan Petugas Kesehatan dan dukungan orang tua dengan pemberian ASI Eksklusif (p value = 0,05 dan 0,020). Dukungan orang tua merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemberian ASI Esklusif.Petugas kesehatan menginformasikan kepada ibu hamil bahwa kehadiran orang tua sangat membantu ibu dalam proses menyusui. Orang tua akan berbagi pengalaman dengan anaknya
PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS BALITA USIA 3-4 TAHUN DI PAUD SE- KECAMATAN RENGAT BARAT
Authors: Warlenda Sherly Vermita , Marlina Hastuti , Renaldi Reno
Published: November 2019

ABSTRAKPerkembangan motorik halus adalah berkembangnya unsur kematangan dan keterampilan yang menggunakan otot-otot halus pada anak balita (usia 3-4 tahun) yang membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata tangan secara progresif. Penelitian ini bertujuan untuk perkembangan  motorik halus balita usia 3-4 tahun di PAUD se- Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017. Metode yang digunakan adalah analitik kuantitatif yang bersifat cross sectional. Sampel berjumlah 76 orang anak usia 3-4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional sampling. Analisis data univariat dan bivariat menggunakan chi-square, status gizi berdasarkan BB/TB serta perkembangan motorik halus digunakan Denver Development Screening Test II. Hasil penelitian diketahui enam variabel independen yang mempunyai hubungan bermakna dengan perkembangan motorik halus balita usia 3-4 tahun yaitu status gizi, berat badan lahir, riwayat ASI eksklusif, lama di PAUD, pola asuh orang tua di rumah dan jenis permainan yang dimiliki di rumah dengan nilai p value < α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik halus balita usia 3-4 tahun di PAUD se- Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 telah sesuai dengan usia.
A Key 6G Challenge and Opportunity - Connecting the Remaining 4 Billions: A Survey on Rural Connectivity
Authors: Yaacoub Elias , Alouini Mohamed-Slim
Published: November 2019

Providing connectivity to around half of the World population living in rural or underprivileged areas is a tremendous challenge, but also a unique opportunity. In this paper, a survey of technologies for providing connectivity to rural areas, and that can help address this challenge, is provided. Fronthaul and backhaul techniques are discussed. In addition, energy and cost efficiency of the studied technologies are analyzed. Typical application scenarios in rural areas are discussed, and several country-specific use cases are surveyed. Directions for future evolution of rural connectivity are outlined.
IMPLIKASI MODEL PENILAIAN KINERJA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Authors: Hayat Hayat
Published: November 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model penilaian kinerja pelayanan public dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public yang prima dan berkelanjutan dari aspek kebijakan pelayanan dan kemanfaatan pelayanan bagi masyarakat sebagai pengguna. Rancangan penelitian ini dilakukan dengan survey kepada obyek penelitian, kemudian dilakukan wawancara secara mendalam untuk dianalisis berkaitan dengan penilaian kinerja pelayanan yang sudah berjalan untuk menentukan kelayakan obyek penelitian. hasil diagnosa dijadikan sampel untuk kemudian dilakukan pengujian secara berkala melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk menghasilkan formulasi instrumen penilaian kinerja dan menghasilakn model asumtif penilaian kinerja pelayanan. Implementasi penilaian kinerja menggunakan SKP masih berjalan 1 (satu) tahun efektif, sehingga masih membutuhkan penyesuaian dan adaptasi bagi pegawai dalam membuat SKP. Proses penilaian menggunakan SKP juga membutuhkan pendampingan dari atasan agar pengisian SKP berjalan secara baik. Setiap pegawai diwajibkan untuk mengisi SKP yang di dalamnya terdapat penilaian yang harus diisi oleh setiap pegawai dengan sistem self assessment. Penilaian SKP juga menjadi kendala bagi pegawai menengah kebawah yang harus mengisi penilaiannya secara mandiri, hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan pegawai dalam pengisiannya. Pemahaman terhadap aturan dan ketentuan dalam pengisian SKP juga menyulitkan pimpinan dalam melakukan rekapitulasi terhadap hasil nilai pegawai. Hal ini juga berdampak terhadap kinerja pimpinan jika nilai SKP pegawai tidak seimbang. Sehingga masih ada benang merah yang belum terurai dalam kebijakan penilain kinerja menggunaka SKP yang dinilai kurang substantif. Secara mendasar bahwa penilaian kinerja harus sebanding dengan output yang dihasilkan oleh aparatur pelayanan publik dalam pemberian layanan kepda masyarakat. Penilaian kinerja harus menjadi indikator terhadap proses pelayanan publik yang berkualitas. Kinerja aparatur yang baik harus berdampak pada pelayanan yang prima, sehingga terintegrasi dengan tujuan pemerintah dalam rangka membangun reformasi birokrasi untuk pencapaian good government.
Memanfaatkan Peluang dari Fasilitasi Perdagangan ASEAN Melalui ASEAN Single Window System Menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2016
Authors: Yunita Primadiana
Published: November 2019

ABSTRAKPenerapan ASEAN Economic Community (AEC) atau Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2016 akan menjadi babak baru bagi pengembangan perekonomian ASEAN. Salah satu kerangka yang dicanangkan dalam mempercepat penerapan AEC adalah dengan mengurangi hambatan perdagangan melalui ASEAN Trade Facilitation atau yang lebih dikenal dengan fasilitasi perdagangan. ASEAN Trade Facilitation dimaksudkan untuk memberikan berbagai kemudahan perdagangan di kawasan ASEAN, yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan antar negara -negara ASEAN. Salah satu upaya ASEAN dalam fasilitasi perdagangan adalah pembentukan National Single Window masing-masing anggotanya yang nantinya diintegrasikan ke dalam ASEAN Single Window (ASW). Tulisan ini ingin menganalisis dilematisasi penerapan ASEAN Single Window serta peluang-peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh negara anggota ASEAN dari adanya ASW ini.Kata Kunci: AEC, ASEAN Trade Facilitation, National Single Window, ASWÂ ABSTRACTThe ASEAN Economic Community (AEC) which begins in 2016 will be new chapter for economic of ASEAN .One of the framework was proclaimed in speed up the implementation of AEC is to reduce trade barriers through ASEAN trade facilitation. ASEAN Trade Facilitation intended to provide many facilities trade in the asean region, expected to increase the volume of trade between asean countries . One of ASEAN's efforts in trade facilitation is the establishment of the National Single Window each member that will be integrated into the ASEAN Single Window (ASW). This paper wants to analyze the dilemma of implementation of the ASEAN Single Window and the opportunities that may be utilized by ASEAN member countries of the ASW's.Keywords : AEC, ASEAN Trade Facilitation, National Single Window, ASW
PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP AKAD MURABAHAH UNTUK MODAL USAHA MIKRO
Authors: Anas M. Yusuf Azwar
Published: November 2019

Kajian fikih muamalah pada akad murabahah menerapkan prinsip jual beli, akad mudharabah dan musyarakah adalah akad yang menerapkan sistem bagi hasil dan biasanya digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Namun dengan seiringnya perkembangan bank syariah akad murabahah dalam penerapannya mengalami perubahan. Sebagaiman pada masa sekarang akad murabahah dipergunakan untuk pembiayaan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan syariâ€™ah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal usaha dengan studi kasus pada PT.BPRS Bumi Rinjani. Jenis penelitian kualitatif dengan metode hermeneutika yaitu menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan suatu permasalahan. Penelitian ini juga memakai alat analisis triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data.Hasil penelitian ini diketahui bahwa penggunaan akad murabahah untuk modal usaha memiliki dua pendapat yang satu membolehkan dan yang satu tidak membolehkan, pendapat yang membolehkan dengan alasan yang dibiayai menggunakan jual beli dengan akad murabahah adalah kebutuhan modal kerja usaha semisal perdagangan.Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan beralasan syarat dan rukun dari murabahah kurang tepat jika digunakan untuk modal usaha karena keuntungan tidak dapat di bagi dua seperti dalam musyarakah atau mudharabah. Jadi untuk menjaga kesyariahan suatu akad lebih baik menggunakan akad mudharabah atau musyarakah untuk pemberian modal. Dalam penelitian ini juga menemukan temuan baru, adanya penggunaan akad wakalah dalam murabahah, dengan dua pendapat juga, yang satu membolehkan dan yang lain tidak membolehkan. Namun untuk menjaga kesyariahan suatu akad lebih baik murabahah di lakukan setelah akad wakalah dan setelah pihak bank sudah memiliki bendanya baru dilaksanakan akad murabahah, agar tidak keluar dari ketentuan syariah.
GLOBAL STEREOTYPE: PENGARUH PROPAGANDA MEDIA GLOBAL TERHADAP DUNIA ISLAM PASCA 9/11
Authors: Kusdianita Sevy
Published: November 2019

Peristiwa 9/11 membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem internasional yang sebelumnya masih terpusat kepada pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris secara langsung, kini bergeser kepada pengaruh raksasa media global seperti CNN, Reuters, dan BBC. Melalui pergeseran pengaruh inilah agenda penting yang berhubungan dengan peristiwa 9/11 menarik perhatian dunia, yakni Global War on Terrorism yang berhubungan erat dengan Dunia Islam. Propaganda yang dilakukan oleh media global mampu membentuk persepsi berupa global stereotype yang selalu memunculkan representasi buruk terhadap Dunia Islam, yakni bahwa Islam adalah teroris. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana media global menggambarkan Islam dan bagaimana mereka mampu membentuk persepsi secara global melalui perspektif Electronic Colonialism Theory, serta reaksi Dunia Islam terhadapnya.Kata Kunci: Islam, media global, propaganda, representasi
KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKO) MALANG DALAM PERENCANAAN, KORDINASI, DAN PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA
Authors: Ibad Syahrul
Published: November 2019

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanyamasalah-masalah sosial terkait dengan tata ruang kota yang dihadapi oleh masyarakat Kota Malang seperti: semakin bertambahnya penduduk, pembangunan yang semakin pesat, kemacetan-kemacetan pada daerah-daerah tertentu, suhu udara semakin panas. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pengendalian rencana tata ruang kota yang baik demi terciptanya kondisi penataan bangunan yang terarah dan teratur di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Kewenangan Bappeko: a). Kewenangan dalam penyusunan dilakukan melalui enam tahapan sehingga kebijaksanaan dapat mengatur dan mencapai tujuan tata ruang yang nyaman, serasi, dan merata. b). Kewenangan koordinasi dilakukan Bappeko masih terbatas pada kegiatan dinas-dinas, badan-badan dan kecamatan dengan mencoba mengatur dan membina kerjasama serta mensinkronisasikan seluruh kegiatan. c). Kewenangan pengendalian Bappeko dimulai dari pemantauan, pelaporan, evaluasi hingga pada alat pengendalian yaitu penertiban, akan tetapi evaluasi yang dilakukan dalam jangka lima tahun sekali terkesan melegalkan pelanggaran yang terjadi. 2).Kendala kewenangan Bappeko dalam perencanaan, kordinasi, dan pengendalian meliputi: a).Internal; Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam bidang melakukan kordinasi dan monitoring, hal itu disebabkan karena struktur Bappeko tidak ada sub/bidang pengendalian. b). Eksternal; tidak adanya kejelasan teknis dan standard pedoman dalam pengendalian dan adanya kepentingan-kepentingan pemerintah daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan ekonomi masyarakat sehingga pengendalian lemah karena kuatnya kepatuhan akan garis struktur.
PERSPEKTIF GENDER DALAM PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEJABAT STRUKTURAL DI PEMPROV NTT
Authors: Indriyati Indriyati
Published: November 2019

AbstrakBirokrasi sebagai deskripsi dari model pemerintahan di Indonesai tentunya banyak dipengaruhioleh berbagai unsur, misalnya tuntutan reformasi birokrasi sebagai langkah perubahan positifdemi mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Dalamkonteks tersebut tidak terlepas perhatian masyarakat bagaimana hal tersebut tetapmemperhatikan â€œ genderâ€ dalam pelaksanaannya. Sebagaimana diketahui Isu gender jugamelekat pada berbagai hal kajian, tidak terkecuali pada ruang birokrasi. Maka apabiladikaitakan dengan kebijakan pemerintah dalam penataan organisasi perangkat daerah yangbaru selesai dilaksanakan di lingkup Pemprov. NTT, harapannya kebijakan tersebut tetapmemperhatikan aspek â€œ genderâ€ dalam pengangkatan dan penempatan pejabat structural diLingkup Pemprov NTTKata Kunci: Reformasi Birokrasi, Gender, Pelayanan PublikAbstracBereaucracy as a description of the model of government in Indonesia, of couse heavilyinfluence by element. For example, the demands of bureaucratic reform as a positive stepchange in order to realize the implementation of good public service for the community. In thatcontext did not escape the attention of the public how they still consider â€œ genderâ€ in itsimplementation. Then if it is linked with the governmentâ€™s policy in the structuring of newregional organizations that completed n the scope of the Pemprov. NTT, hopes the policy takinginto account the aspect of â€œ genderâ€ in the recruitment and placement of structural officerscope Pemprov NTTKeywords: Bureucratic Reform, Gender, Public Services
PERAN DESA ADAT DALAM PENERTIBAN PENDUDUK PENDATANG DI KOTA DENPASAR
Authors: Larantika A.A.Ayu Dewi
Published: November 2019

ABSTRAKFenomena penduduk pendatang sudah tidak asing bagi pulau Bali dan kotaDenpasar. Kota Denpasar sebagai kota metropolis dengan berbagai fasilitasyang ditawarkan sesuai fungsi dan peran strategisnya sebagai pusatpemerintahan, perekonomian dan perdagangan, pusat aktivitas pendidikan sertapelayanan kesehatan, disamping juga merupakan pusat kegiatan pariwisata yangberperan besar terhadap perkembangan perekonomian Bali, menjadi alasanpenduduk pendatang datang menyerbu kota Denpasar. Pesatnya arus migranyang masuk ke kota Denpasar menimbulkan berbagai permasalahan sosial sepetipemukiman kumuh, polusi, persaingan ekonomi, kejahatan dan sebagainya.Tulisan ini bertujuan menyajikan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintahkota Denpasar untuk menertibkan penduduk pendatang, salah satunya denganmelibatkan desa adat. Oleh karenanya menjadi menarik untuk mengamatibagaimana peran desa adat dalam penertiban penduduk pendatang di kotaDenpasar. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan serta mempelajaridokumentasi yang ada, dapat dikatakan bahwa peran desa adat dalammenertibkan penduduk pendatang sangat penting, karena wilayah pulau Baliumumnya dan Denpasar khususnya habis dibagi dalam desa adat. Desa adatdengan aturan adatnya bersentuhan langsung dan mengikat masyarakat dan inidapat menjadi salah satu strategi dalam menertibkan penduduk pendatang di kotaDenpasar.Kata kunci: desa adat, penertiban penduduk pendatang

ABSTRACTThe phenomenon of migrants is not foreign to the island of Bali and Denpasarcity. Denpasar city as a metropolis with many amenities offered according to thefunction and its strategic role as the center of government, economy and trade,the activity center of education and health services, as well a center of tourismactivities that contribute to the development of Bali's economy, the reasonmigrants come storming Denpasar city. The rapid flow of migrants coming intothe city of Denpasar cause various social problems crate slums, pollution,economic competition, crime and so on. This paper aims to present the variouspolicies adopted by the government of Denpasar to curb settlers, one of theminvolving indigenous villages. It is therefore interesting to observe how the role ofindigenous villages in the demolition of migrants in the city of Denpasar. Fromobservation and interviews as well as studying the existing documentation, it canbe said that the role of indigenous villages in the discipline of migrants is veryimportant, because the territory of the island of Bali in general and in particularDenpasar divisible in indigenous villages. The traditional village with customaryrules of direct contact and bind communities and this can be one of the strategiesin the discipline of migrants in the city of Denpasar.Keywords: indigenous villages, curbing population of migrants.
ANALISA KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
Authors: Anas Yusuf Azwar , Sy Husnul Hakim
Published: November 2019

ABSTRAK

Bencana Alam sesuatu hal yang menakutkan bagi manusia didunia, namun kehadiarnnya selalu muncul tanpa diduga. Berbagai upaya dilakukan untuk mendeteksi hadirnya bencana alam dilakukan untuk memberikan deteksi dini, agar tak banyak korban berjatuhan. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengatasi bencana alam yang terjadi. Kehadiran pemerintah menjadi sangat penting sebagai pihaj yang bertanggungjawab melindungi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Malang.Penelitian ini mengunakan 5 (lima) dimensi kualitas layanan dar Parasuraman (1985), dimensi tersebut adalah Reliability, Emphaty, Responsiveness, Tangible dan Assurance  sebagai variabel mengukur kepuasan masyarakat.Sampel dalam penelitian ini berjulah 430 sampel yang tersebar di 4 desa dan 4 kecamatan dikabupaten malang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Proporsiv random sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indek kepuasan pelayanan Badan penanggulangan bencana Kabupaten Malang mempunyai mutu layanan dengan pridikat A dengan kualitas layanan sangat baik. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan terhadap efesiensi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terkait upaya-upaya untuk mencegah dan antisipasi dini terhadap bencana, apakah dengan memberikan edukasi dan deteksi dini pada bencana dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang rawan bencana.

Kata Kunci: Kualitas Layanan, Kepuasan Masyarakat, Bencana Alam

 

 

ABSTRACT

Natural Disasters are something that is frightening to human beings in the world, but its realization always comes unexpectedly. Various efforts were made to detect the presence of natural disasters carried out to provide early detection, so that not many victims fell. The government has an obligation in overcoming natural disasters that occur in the country. The presence of government becomes very important as the party who is responsible for protecting the community. This study aims to evaluate the level of community satisfaction with the service of the Malang Disaster Mitigation Agency.This study uses 5 (five) service quality dimensions of Parasuraman (1985) which are Reliability, Emphaty, Responsiveness, Tangible and Assurance as the variables for measuring community satisfaction. Samples in this study amounted to 430 samples spread across 4 villages and 4 districts in Malang Regency. The sampling technique used in this research is proporsiv random sampling.The result of the research shows that the satisfaction service index of Malang Disaster Mitigation Agency has the quality of â€œAâ€ which means it has an excellent service quality. Subsequent research can focus on the efficiency of services provided by governments with regard of efforts to prevent and anticipate early disasters, whether by providing education and early detection of disasters can increase the sense of security for disaster-prone communities.

Keywords: Service Quality, Community Satisfaction, Natural Disaster
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEMANDIRIAN DESA
Authors: Fanani Abdul Fatah , Ibrahim Supardi
Published: November 2019

Abstrak

Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Dengan metode kualitatif ini dapat di analisis mengenai pendekatan collaborative governance dalam mewujudkan kemandirian desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kabupaten Sidoarjo sudah ada beberapa kegiatan yang mendukung collaborative governance dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah terbentuknya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Program Kawasan Perdesaan (PROKADES), Desa Melangkah, dan Start Up Desa.

Kata Kunci: Kemandirian Desa, Collaborative Governance, Recognisi, Subsidiaritas, Undang-undang Desa.

 

Abstract

Policy reforms on villages can be seen clearly in Law No. 6 of 2014 about villages. The village community has only been a spectator in the implementation of development in their area. However, through law number 6 of 2014, the village community is given the authority to recognize the rights of origin (recognition), recognition of local scale authority and decision making locally for the benefit of the village community (subsidiarity), diversity, togetherness, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment and sustainability.

This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The selection of qualitative research methods in this study with the intention that in the process of finding the meaning behind the phenomenon can be carried out comprehensively, deeply, naturally, and as it is and without much interference from researchers. This qualitative method can be analyzed about collaborative governance approaches in realizing village independence.

The results of this study indicate that there are already several activities in Sidoarjo regency that support collaborative governance in encouraging the realization of village independence. Some of these activities include the establishment of an Inter-Village Coordination Board (BKAD), the Rural Area Program (PROKADES), Desa Melangkah, and Start Up Villages.

Keywords: Village Independence, Collaborative Governance, Recognition, Subsidiarity, Village Law.
DEMOCRATIC POLICING DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN KOLABORASI
Authors: Prasetya I Made Agus , Hermawan Romy
Published: November 2019

Abstrak

Reformasi lembaga kepolisian merupakan agenda yang penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Paper ini bersifat preskriptif dalam pendekatannya dan menganalisis beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan lembaga kepolisian baru atau mereformasi lembaga yang sudah ada sebelumnya. Kami berupaya mengintroduksi IP4T-P di Kabupaten Madiun sebagai pilot program/project bagi penyelesaian kasus dan/atau sengketa tanah di Indonesia.

 

Kata Kunci: democratic policing, manajemen kolaborasi, sengketa tanah

 

Abstact

Reform of police institutions is an important agenda for building a safe, orderly and peaceful society. This paper is prescriptive in its approach and analyzes several things that can influence the success of the formation of a new police institution or reform of existing institutions. We are trying to introduce IP4T-P in Madiun district as pilot program/project to resolve land cases and/or disputes in Indonesia.

Keywords: democratic policing, collaboration management, land disputes
Analisis Undang-undang Desa
Authors: Fanani Abdul Fatah , Astutik Wahyu , Wahyono Dodik , Suprapto Suprapto
Published: November 2019

Policies on villages in Indonesia have experienced ups and downs since theRepublic of Indonesia was established. The regulation of the village is urgent because thevillage has a strategic position in development in Indonesia. Further the existence ofvillages in Indonesia had already existed before the Indonesian republic was established.In this article, we analyze the policy on villages by making comparisons of some villageregulations starting before the republic of Indonesia was established, at the beginning ofindependence and until now. This research is library research, and the main data comesfrom book and journal publications available in Indonesia since before independenceuntil post independence. This research is ultimately useful for any policy study on villageregulation. The results of the policy analysis on the village law show that several lawsand regulations concerning the village in the past have reduced independence and natural conditions of the village. Law number 5 of 19th7e9 hsoavs erreediguncteyd,the authenticity and uniqueness of the village from its natural conditions by carrying outuniformity on the form of villages and village government in Indonesia. However, withthe enactment of Law number 6 of 2014, the sovereignty, independence and naturalconditions of the village are given the right and authority to return to their originalnatural forms with the recognition of the right to recognize and subsidiarity.Keywords: Village Law, Recognition, Subsidiarity, Village Sovereignty, VillageCommunity
DINAMIKA PENYINTAS MENJADI RELAWAN
Authors: Ahdiah Indah
Published: November 2019

AbstrakThis study aims to determine the background and motivating factors for survivors to become local volunteers in the earthquake, tsunami and liquefaction natural disasters that occurred on September 28 in the city of Palu. The method used is a qualitative method with a case study approach. The results of the study showed that being a survivor's background in volunteering was a position as a board or member of Muhammadiyah, and there was also an interest in MDMC work. The driving factors (1) imply the meaning of Al Maun, be useful human beings, (2) as an act of gratitude, (3) an expression of gratitude for the opportunity of life given by God, (4) working as a volunteer becomes one of the ways to restore emotions.Keywords : survivor, volunteer, humanitarian organizations
HUBUNGAN MOBILISASI DINI TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA POST OPERASI SECTIO CESARIA
Authors: Siagian Nurul Aini , Nusaibah Syafira , Manalu Andayani Boang
Published: November 2019

Early mobilization includes factors that can affect the process of wound healing after surgery. Immediate mobilization in stages is very useful for the process of healing wounds and preventing infection and venous thrombosis. The purpose of this study was to determine whether there is a relationship between early mobilization and the process of healing wound post operative sectio caesarea at Sinar Husni General Hospital Medan Helvetia. The research design used was analytic survey with cross sectional approach. The sample in this study used the Consecutive Sampling method of data collection using a checklist sheet conducted on a sample of 19 respondents. The results of the study in this study are the majority of respondents who did early mobilization and who experienced rapid wound healing process as many as 4 people (21%) while the minority of respondents who did early mobilization and who experienced slow wound healing process were 1 person (5.3%). The majority of respondents who did not mobilize early and who experienced a slow wound healing process were 11 people (57.9%) and a minority who did not mobilize early and who experienced rapid healing as many as 4 people (21.1%). Statistical test results obtained p value = 0.046 <0.005. The conclusions of the results of this study indicate there is a relationship between early mobilization and the process of healing post operative sectio of caesarea. Suggestions The results of this study can be applied as a reference to improve nursing care services, especially in providing counseling and assistance to patients.
Pengembangan Kurikulum Terpadu Pendidikan Agama Islam Sistem Full Day School (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu’minin Kabupaten Ciamis dan Sekolah dasar Islam Terpadu Insantama Kota Banjar)
Authors: Ismail Norman , Sumadi Sumadi
Published: November 2019

This article demonstrates several research results: First, education planning begins by accommodating parents' wishes, developing vision, mission, and objectives, developing a quality assurance system, developing strategic plans, and formulating program and program assessment instruments. Second, the curriculum is based on national curriculum and local content curriculum. Third, the implementation of learning is based on exemplary method, lecture method, method of habituation, assignment method, environment creation method, tourism work method, storytelling method, storytelling, discussion method, and simulation method. Fourth, the evaluation of learning is focused on the results of the control card or the absence of activities, the activity of the students, and the behavior and character of the students
Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi)
Authors: Sa’adah Enok Hilmatus , Azis Abdul
Published: November 2019

This study aims to describe the role of parents in educating their early children according to the Quranic Al-Nisa letter verse 9 based on the interpretation of al-Maraghi. The method used in this study is library research, the primary data obtained from al-Maraghi interpretations that contain the thoughts of al-Maraghi priests. Data analysis follows the following stages: data processing, data categorization, data interpretation. This study yielded several findings. First, the Al-Nisa letter of verse 9 contains a warning to every parent to feel anxious and fearful when in the future they must leave their children in a weak and helpless state. Second, parents are responsible for educating their children at an early age. The educational aspects of parental responsibility include physical and spiritual education, faith education, and character education.
Pengembangan Karakter Peserta Didik Berbasis Pendidikan Agama Islam (Penelitian di SMA Ksatria Nusantara Boarding School Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran)
Authors: Thoyyibah Ita , Setiawan Iwan
Published: November 2019

This research assumes that religious teachings can be the foundation and foundation for character education. This research can prove the truth of this assumption. This research assumes that religious teachings can be the foundation and foundation for character education. This study tries to prove the truth of these assumptions. The study uses descriptive analysis method. Data obtained by interview, observation, study of school documents. Interviews were conducted with a number of informants, ranging from students, teachers, students' parents, and the community around the school. The results of this study confirm that religious education can be a source for character education. The values of patience, honesty, discipline, responsibility, respect, respect, courtesy, and love to read are the main character values in the Islamic religion.
Penggunaan Metode Pembelajaran Inside-Outside Circle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 4 Cintanagara, Jatinagara, Kabupaten Ciamis)
Authors: Angrawati Weni , Al Hamdani M. Djaswidi
Published: November 2019

This classroom action research aims to improve the quality of learning Islamic Education subjects. The results showed that (1) through the Inside-Outside Circle learning method, the teacher managed to improve the quality of the learning planning system; (2) through the Inside-Outside Circle learning method, teachers also have the ability to improve the quality of learning implementation; and (3) through the Inside-Outside Circle learning method, student learning outcomes in Islamic Education subjects also experienced a significant increase, namely from the first cycle which averaged a score of 72, increased to 80.3 in the second cycle. And in the last cycle the score of student learning outcomes increases to 85.
Pengaruh Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Alquran Hadis
Authors: Sodik Mohamad , Sahal Yosef Farhan Dafik , Herlina N. Hani
Published: November 2019

This research is motivated by the discovery of problems related to the performance of teachers in the implementation of learning the Qur'an-Hadith. After conducting an interview with the school principal, it turns out that students experience and feel how a teacher is carrying out learning, Class V in MIN 10 Ciamis student grades are above the KKM as a whole with an average of 84.59. Therefore research is needed regarding the effect of teacher performance in the implementation of learning. The purpose of this study is: to determine the performance of teachers in the implementation of learning the subjects of Qur'an-Hadith class V at MIN 10 Ciamis, to determine student learning achievements in subjects Qur'an-Hadith class V at MIN 10 Camis, to find out the effect of teacher performance in the implementation of learning on student achievement in the subjects of the Koran class V in Hadith 10 Ciamis. To get the data of this study, the authors used a descriptive correlational method with a quantitative approach and used data collection techniques with observation, distributing questionnaires to 39 respondents, interviews and documentation studies. The results of this study indicate that the Significance value of 0.959> 0.05, which means that there is an influence of teacher performance in the implementation of learning on student achievement in the subjects of Qur'an-Hadith class V at MIN 10 Ciamis