ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP
Authors: Parimita Hirma , Septiningsih Ismawati 
Published: March 2023

<p><strong>Abstr</strong><strong>ak</strong><strong>:</strong> Artikel ini disusun untuk melakukan analisis hukum mengenai kesesuaian antara alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020 dengan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan dengan ketentuan KUHAP. Terhadap penyusunan artikel ini penulis jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar yang dikumpulkan bersama dengan bahan hukum lain menggunakan teknik studi pustaka dan metode deduktif untuk dalam melakukan analisis bahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, penuntut umum menguraikan alasan-alasannya yang telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pudana penjara tiga tahun kepada Terdakwa.</p><p><strong>K</strong><strong>ata Kunci</strong><strong>:</strong> Kasasi; Pemalsuan Akta Lahan; Putusan Bebas</p><p><strong>Abstract:</strong> <em>This article was compiled to conduct a legal analysis regarding the suitability between the public prosecutor's reasons for filing a cassation against the acquittal in the case of the crime of forgery land deeds in the Supreme Court Decision Number 571 K/Pid/2020 and Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The purpose of compiling this article is to analyze the appropriateness of the reasons for the public prosecutor to file a cassation against the acquittal of the criminal act of forgery land deeds with the provisions of the Criminal Procedure Code. For the preparation of this article, the type of research used is normative legal research with a prescriptive and applied nature. The author uses a case study approach, namely the Supreme Court Decision Number: 571K/Pid/2020 on behalf of the Defendant Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar collected together with other legal materials using literature study techniques and deductive methods to analyze the legal materials. The results of the research that has been carried out are that in carrying out cassation efforts against acquittals, the public prosecutor outlines the reasons that are in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely that the Panel of Judges of the Sido</em><em>ar</em><em>jo District Court has not applied the legal regulations or applied them not in accordance with should. Based on the reasons for the cassation, the Supreme Court granted the public prosecutor's cassation and tried it themselves, and sentenced the Defendant to a three-year imprisonment.</em></p><p><strong>Keywords:</strong> <em>Acquittal; Cassation; Forgery Land Deeds</em></p>