bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA
Authors: Aislie Anantama Septiawan
Published: June 2024

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui tentang perjanjian perkawinan yang seharusnya mencantumkan tentang klausula tentang tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran dan perubahan status hak atas tanah yang dimiliki suami isteri dalam perkawinan campuran apabila terjadi peristiwa hukum seperti perceraian, kematian, dan beralihnya  kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, perakwinan campuran dan kepemilikan tanah di Indonesia, sehingga selanjutnya dilakukan analisis berupa pembahasan yang kemudian hasil analisis akan menjadi gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan tujuan untuk dimengerti dan dipahami. Perjanjian perkawinan sangatlah penting untuk dibuat terutama dalam perkawinan campuran, karena keberadaannya dalam perkawinan campuran berguna untuk memisahkan kekayaan jadi warga negara Indonesia dapat memilik hak atas tanah dengan status hak milik apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik kecuali hak pakai dan hak sewa. Sesuai dengan Pasal 29ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas-batas isi perjanjian perkawinan yang tidak boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan yang menimbulkan kekaburan hukum. Karena diberikan kebebasan dalam menentukan isi perkawinan tersebut tetapi banyak yang tidak memuat tentang klausula tentang tanah yang berasal dari harta bawaan. Status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran apabila mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan perubahan status hak atas tanah dalam perkawinan campuran apabila terjadi perceraian, kematian, dan beralihnya
PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK YANG TERLETAK DI LUAR NEGERI
Authors: Kastalany
Published: June 2024

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan tipe penelitian doctrinal research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran hukum. Asas Domisili dalam Undang-undang Jaminan Fidusia digambarkan pada penjelasan Pasal 11 yang menyatakan Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Jika menelusuri kembali pada Pasal 17 AB terdapat penjelasan yang-menyatakan terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang=-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Tempat atau letak suatu benda tidak bergerak merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan menurut azas lex rei sitae. Dalam situasi ini ketiadaan asas dalam Jaminan Fidusia membutuhkan solusi hukum yakni melakukan revisi kembali Undang-undang Jaminan Fidusia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG MASIH BERSTATUS HAK PENGELOLAAN
Authors: Riza Firdaus
Published: June 2024

Dalam jual-beli tanah dan bangunan di Perumnas, tanah dan bangunan yang menjadi obyek dari jual-beli masih merupakan sertipikat induk dan berstatus HPL yang belum dipecah. Sehingga apabila Pembeli (A) tersebut ingin menjual lagi tanah dan bangunannya kepihak lain (B) maka harus menunggu sertipikat HPL pecah menjadi SHGB. Dalam kasus ini antara A dan B membuat PPJB dibawah tangan tetapi dilegalisasi oleh Notaris. Padahal Seharusnya A menunggu HPL dipecah dulu minimal telah menjadi SHGB agar dapat dijadikan obyek dalam pembuatan PPJB dibawah tangan. Dan diketahui dalam hal ini B tidaklah mengetahui apakah tanah dan bangunan yang masih berstatus HPL memang sudah bisa dibuatkan PPJB atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan PPJB yang dibuat secara dibawah tangan oleh para pihak yang menggunakan obyek jual-beli yang masih berstatus HPL dan untuk mengetahui perlindungan hukum perlindungan hukum bagi pembeli atas tanah dan bangunan yang masih berstatus HPL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu cara untuk menemukan data melalui bahan-bahan pustaka.baik yang berasal dari buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperjanjian pengikatan jual beli.
TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP AKTA YANG BERASAL DARI DATA YANG TIDAK BENAR
Authors: Purwandi Dedi
Published: June 2024

This research aims at studying and analyzing the ratio legist of the provisionon the double position of the Notary Publics as stipulated in Article 17 of ActNumber 2 of 2012 concerning Notary Public’s Office and analyzing the provision ofArticle 93 paragraph (1) of Act Number 40 0f 2007 concerning Limited Companyin relation with the position of the Notary Public as Director. This is normativelegal research by conducting library study mainly secondary legal resources. Thisresearch applies statute approach by studying all acts and regulations related withthe legal issue being dealt with. The nature of this research perspective analytical,i.e. to explain precisely the characteristics of an individual, condition/phenomenaof the groups in order to determine the spread of a phenomenon and to determinethe existence of relation between one phenomenon to the order in the society. Theresults of this research are firstly, the ratio legist of the provision on the doubleposition of the Notary Public as stipulated in Article 17 of Act Number 2 of 2014concerning Notary Public’s Office is to avoid double position which may lead toconflict of interest. If a the Notary Public has double position as director, it is clearthat there are differences the Notary Public of authorities, and this may cause abuseof power. Secondly, a Notary Public holds a position as a director as stipulated inArticle 93 paragraph (1) of Act Number 40 of 2007 concerning Limited Company isnot possible. Articles 17 of Act Number 2 0f 2014 concerning Notary Public’s Officeprohibits double position. Limited Company Act does not explicitly mentions aboutdouble position in a Limited Company, but it is clearly done because the tasks andauthorities of a Notary Public and a Director are very district and double positionmay bring about conflict of authorities.
STEEP ROAD TOWARDS REGULATING FOR SUCCESS OF IMPLEMENTATION OF RECLAMATION AND POST MINING OF MINERAL AND COAL
Authors: Barkatullah Abdul Halim , Syaifudin Syaifudin , Mahyuni Mahyuni , Ifrani Ifrani
Published: June 2024

Coal and Mineral mining activities have a high risk of ecosystem changesthat affect the environment, let alone the mining is carried out openly. In order torestore the condition of the land in such a way that it can function and to be effectivein line with its allocation, the ex-mining area must be restored. Reclamation andpost-mining activities shall be conducted by every holder of Mining Business Permit(IUP) Exploration and IUP Production. Holders of IUP Exploration must firstlyprepare reclamation and post-mining plans in the permit process. The implementationof reclamation and post-mining activities by holders of IUP Production Operationand Special Mining Business Permit (IUPK) Production Operation must complywith the principles of : (1)protection and management of mining environment; (2)working safety and health; and (3) mineral and coal conservation. To determinethe success of the land that has been reclaimed and the post-mining activities havebeen complied, if an evaluation has been made by the competent officials and it isstated that the reclamation and post-mining activitie shave been performed well in accordance with prevailing regulations.
KONSEP PERIZINAN TERPADU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR PERTAMBANGAN
Authors: Listiyani Nurul
Published: June 2024

Isu Hukum yang diangkat berkaitan dengan persoalan tidak terpadunya penyelenggaraan perizinan di Indonesia yang salah satu indikatornya disebabkan ketidakkonsistenan penerapan konsep lingkungan hidup sebagaimana makna dan ruang lingkupnya. Dengan ketidakterpaduan pengaturan perizinan tersebut, maka masing-masing sektor memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur persyaratan, prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan. Melalui pendekatan perudang-undangan dan konseptual, peneliti mengkaji problematika perizinan dalam kegiatan pertambangan yang memberikan celah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Ketidakterpaduan membuat proses penerbitan izin pertambangan yang panjang dan rumit. Perizinan yang terpadu dengan penyatuan wewenang (fusion of competence) yang dilaksanakan dengan cara koordinasi, yakni kerjasama dalam pelaksanaan wewenang yang bersifat mandiri (working together in the exertion of autonomous competences). diharapkan menjadi langkah untuk mencegah terjadinya praktek gratifikasi yang dilakukan oleh pemohon izin usaha pertambangan kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.
URGENSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN LEASING
Authors: Zakiyah Zakiyah , Tavinayati Tavinayati
Published: June 2024

Setiap kegiatan usaha memerlukan modal baik dalam bentuk dana maupun barang modal. Pengadaan barang modal memerlukan dana yang besar. Langkah yang biasa diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang modal adalah dengan menyewa kepada perusahaan pembiayaan seperti leasing. Dalam perjanjian leasing, kepemilikan atas barang modal berada pada Lessor (perusahaan pembiayaan), lantas apa perlunya Lessor mengikat Lessee dengan jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari perjanjian leasing dan untuk apa objek leasing diikat dengan jaminan fidusia. Metoda yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak leasing yang banyak digunakan di perusahaan leasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian leasing memiliki karakteristik khusus karena didalamnya mengandung tiga jenis perjanjian, yaitu: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian sewa beli. Selama perjanjian leasing berlangsung kepemilikan objek leasing berada pada lessor (perusahaan pembiayaan/kreditur), sehingga apabila diikat dengan jaminan fidusia hal ini merupakan perbuatan yang berlebihan, namun dalam pakteknya seringkali dengan alasan efesiensi dimana sejak awal perjanjian leasing kepemilikan objek leasing sudah diatasnamakan lessee (debitur), sehingga untuk menghindari kerugian akibat debitur wanprestasi, maka lessor melengkapi perjanjian leasing tersebut diikuti dengan jaminan fidusia.
ASURANSI ANGGOTA TUBUH MANUSIA BERDASARKAN ASAS INDEMNITAS
Authors: Husairi Abid
Published: June 2024

Dewasa ini anggota tubuh manusia ternyata dapat diasuransikan dari risiko kerusakan yang diakibatkan proses penuaan atau kecelakaan dalam kerja. Anggota tubuh manusia seperti wajah, hidung, lidah, pita suara, paha, payudara, pantat, atau anggota tubuh manusia lain bagi kalangan artis, atlit, atau pemusik merupakan hal yang perlu dijaga, dirawat, dan dipelihara demi penampilan dalam pertunjukan atau berlaga. Beberapa perusahaan asuransi di Indonesia mulai menawarkan asuransi anggota tubuh manusia ini dengan premi yang termahal. Untuk itu perlu ditelaah keberadaannya asuransi anggota tubuh manusia berdasarkan asas indemnitas dalam peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia. Demikian pula menelaah nilai uang pertanggungan dan ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung dalam asuransi tubuh manusia tersebut. Peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia belum mengatur secara eksplisit aturan perjanjian asuransi bagian tubuh manusia. Keberadaan perjanjian asuransi bagian tubuh manusia ini selain merujuk pada asas kebebasan berkontrak, juga merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Berkenaan dengan nilai uang pertanggungan dan ganti rugi asuransi bagian tubuh manusia jika dikaitkan dengan asas indemnitas, maka hal itu tidak dpaat diterapkan atau ada kesulitan dalam menerapkan asas indemnitas dalam menentukan nilai uang pertanggungan dan ganti ruginya.
AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Authors: Yuliyanti Islina , Qamariyanti Yulia , Mahyuni Mahyuni
Published: June 2024

alam proses pembuatan akta peralihan maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. Apabila jangka waktu tersebut diabaikan maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap akta peralihan tersebut.Maka untuk lebih terjaganya ketertiban dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan juga agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak di rugikan harus adanya sanksi tegas agar PPAT di Kota Banjarmasin tidak melakukan lagi pelanggaran tersebut, karena didalam peraturan itu sendiri sudah mengatakan bahwa hal tersebut adalah “wajib” bagi PPAT. Karena hal di atas menyangkut masalah pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL TERHADAP PEROLEHAN MANFAAT EKONOMI
Authors: Karlina Sofyarto
Published: June 2024

Pengetahuan tradisional adalah hasil dari inovasi dan penciptaan manusia baik dari segi pengetahuan, seni, dan sastra. Pengetahuan tradisional dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Upaya Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual pada pengetahuan tradisional di Indonesia adalah pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui cara inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tradisional di suatu daerah dan dapat dilakukan dengan menerbitkan pengetahuan tradisional seluas mungkin. Faktor-faktor yang mendasari pengetahuan tradisional belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber daya ekonomi yaitu kurangnya pengetahuan publik tentang perlindungan pengetahuan tradisional dan biaya menghasilkan kekayaan intelektual cukup tinggi.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN
Authors: Annisa Hidayati
Published: June 2024

Penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban tanda tangan palsu oleh pihak lain. Juga yang dibahas adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang menjadi korban tanda tangan palsu oleh pihak lain. Bentuk pertanggungjawaban bank adalah dengan mengamankan uang nasabah. sebaik mungkin. Cara yang dapat dilakukan adalah kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberikan perlindungan bagi deposan penabung yang akan menyetor. Manajemen bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan harus bersifat preventif dan penyegaran, yaitu pihak perbankan harus menjalankan bisnis perbankan di bawah hukum dan peraturan yang berlaku dan menyediakan forum mediasi perbankan yang berfungsi untuk menyelesaikan keluhan pelanggan yang merasa hak mereka terganggu
KEDUDUKAN DANA ASURANSI JIWA DALAM RELEVANSINYA DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
Authors: Pratama Aji Surya , Barkatullah Abdul Halim , Erliyani Rahmida
Published: June 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis ahli waris yang namanya tidak disebutkan sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa yang telah ditinggalkan oleh almarhum yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan jenis penelitiannya norma yang samar-samar, yaitu ada perbedaan atau insinkronisasi Hakim Mahkamah Agung dalam membuat putusan tentang perselisihan dana klaim asuransi jiwa di kalangan ahli waris. Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan hasil kombinasi antara hukum properti khususnya hukum waris testametary dan hukum kontrak, dengan demikian, perjanjian asuransi jiwa dapat disebut sebagai wasiat karena warisan adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak kepemilikan atas sebuah properti, dalam hal ini jumlah uang pertanggungan. Nominasi ahli waris sebagai penerima dana asuransi jiwa memiliki karakteristik administrasi karena ahli waris sebenarnya adalah ahli waris yang diatur dalam kebijakan asuransi jiwa. Dari aspek properti warisan, nama yang dinyatakan sebagai penerima dalam polis asuransi jiwa hanya dapat menerima maksimal 1/3 (sepertiga) dari properti warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Dari aspek posisi mereka, ahli waris dalam polis asuransi jiwa hanyalah sebagai kreditor (bukan menggantikan hak dan kewajiban pewaris). Ahli waris yang sah berhak untuk mengklaim hak atas bagian absolut yang dilindungi oleh hukum (legitime portie) atas uang pertanggungan yang bertentangan dengan bagian sahnya.
THE IMPLEMENTATION OF THE BALANCE THEORY BASED ON JUSTICE VALUES IN THE NOTARY’S POSITION
Authors: Bachrudin Bachrudin
Published: June 2024

The theory of “Value-Based Equilibrium Balance”, is a legal theory built by the author in this paper. This theory constructs the importance of providing legal protection for notaries by balancing between the fulfillment of the basic rights of notaries as holders of rights with humans, and the basic rights of individual notaries as citizens by taking into account the basic values ​​of justice. This type of research is doctrinal legal research or normative in the realm of legal philosophy. The construction of this legal theory is motivated by the existence of competition in the notary office’s practice of unhealthy competition. Unfair competition as mentioned previously denies the nature of the position of a notary, influences the perfection of the notary in carrying out his position and makes the entrance for legal interests ensnare the notary as the holder of office. Assume other positions related to decisions or invitations from the government or government or other institutions related to the context of similarity or conformity. This theory is useful to bring the agenda of changes to structural structures that are unfair, specifically in the context of notary ownership and general in the national life.
IMPLIKASI HUKUM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DALAM KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA (PROGRAM SERTIPIKAT TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
Authors: Erlina Erlina , Atikarani Nurfitria
Published: June 2024

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 dan Implikasi sertipikat hak atas tanah dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 terhadap kepastian kepemilikan tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan tentang pembuktian hak lama dan hak baru untuk menjadi syarat pendaftaran tanah pertama kali untuk pendaftaran tanah secara sporadik maupun secara sistematik. Pemerintah membuat suatu program pada tahun 2017 untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun Peraturan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengenai pembuktian hak baik yang lama maupun hak baru. Peraturan Menteri ini menggantikan surat pemilikan tanah sebagai riwayat tanah dengan surat pernyataan yang dibuat sendiri, apabila tanah tersebut bukti pemilikannya hilang atau tidak ada sama sekali. Kedua, sertipikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan Peraturan Menteri tersebut menimbulkan implikasi positif dan negatif. Implikasi positif berkaitan dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap BPN. Implikasi negatif berkaitan dengan produk sertipikat tanah yang dikeluarkan dengan syarat pendaftaran yang tidak lengkap maka akan memperesar kemungkinan terjadinya konflik tanah kedepannya.
FISHERY CRIME IN WETLAND ENVIRONMENT
Authors: Mispansyah Mispansyah , Nurunnisa Nurunnisa , Ratomi Achmad , Fahmanadie Daddy
Published: June 2024

The aim of this research is first, to find out the characteristic of crimein Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENGALAMI SENGKETA
Authors: Tista Adwin
Published: June 2024

The purpose of this study is to determine legal protection of the land rights certificate holders who have ownership disputes and the settlement of dis­putes over land ownership rights by promoting the principle of legal protection. This research is a kind of normative law. Object of research is the ownership certificates of land ownership disputes are experiencing.The results of the study, First: The legal protection against the certificate holder the right to land ownership disputes are experiencing can be done if: Certificate of land rights legally issued on behalf of the person or legal entity; Land diperloleh in good faith; ground controlled and maintained substantially; Within 5 years from the issuance of certificates of land rights, no one filed a written objection to the certificate holder and the head office of district/city land local or not filed a lawsuit to court over control of the land or the certificate issuance process. Second: Settlement of disputes over land ownership rights are: Settlement of disputes over land ownership rights with mengedepan- the principle of legal protection through the agency BPN; or through the courts, either in the Court of Common-related issues of land ownership rights or in the Court of the State Administration of related problems have grappled in procedures for issu­ance of certificates of land rights, dispute resolution through ADR, Settlement of disputes by based on the decision of the judge who put forward the principle of legal protection
TANGGUNG JAWAB DALAM LEVERING PADA PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE
Authors: Zulaeha Mulyani
Published: June 2024

Perkembangan transaksi jual beli saat ini dengan menggunakan media elektronik telah mengubah wajah hubungan jual beli. Jual beli tidak lagi harus dilakukan pada satu tempat yang sama secara face to face, namun dapat dilaku­kan oleh orang yang berbeda lokasi. Meskipun demikian, ketentuan hukum tentang jual beli tetap berlaku. Perbedaan yang terjadi adalah terkait penyerahan barang (levering) yang telah dibeli tidak dapat dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahan­nya belum dilakukan”. Levering pada jual beli online tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya kesepakatan dan terdapat peran pihak ketiga
dalam levering, yaitu pihak jasa pengiriman barang, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab dalam proses peralihan hak terse­but. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pihak yang bertanggung jawab pada proses levering perjanjian jual beli secara online. Menggunakan penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam peralihan hak pada per­janjian jual beli secara online adalah tanggung jawab pihak penjual kecuali jika diperjanjikan lain
RIGHT OF ACCESS TO AREA OF DEPRECIATED LAND REGULATION WITH THE LAW PERSPECTIVE OF LAND REGISTRY IN INDONESIA
Authors: Wulansari Rizky Juliani , Qamariyanti Yulia , Erlina Erlina
Published: June 2024

A Holder of Right has rights and obligation in using his/her land. One of the obligations of a Holder of Right is providing access right to an area of land depreciated which borders with his/her land. The obligation is one manifestation of social function basis. In the social reality, a legal issue pertaining to access to the area of land depreciated bordering with the land ownership. The emerging law issue is the cancelation of Certificate of Right to Own with the issuance basis by taking for granted access right of area of land depreciated and violation of access to area of depreciated land deemed to be an act contradicting the law. The present study is a normative law research. The law research conducted began with inventorization of laws and regulations, judicial decree, governance or other references concerning right of access to an area of depreciated land to be further applied in the relevant cases. There are some legal vacuums (rechtsvacuum) concerning the obligation of Certificate of Right to Own to provide right of access to the area of land depreciated in accordance with the law perspective of land registry in Indonesia. The governance of right of access to area of land depreciated in the laws and regulations in Indone­sia is merely stated in Article 13, 31 and 50 of The Government regulation Number 40 of 1996 concerning Right To Cultivate, Building Rights on Land and Right Over Land. The legal solution that can be applied in the relevant issues concerning the obligation of Certificate of Right to Own Holder to provide right of access to an area of depreciated land in Indonesia in by making a separate governance stated in the Laws of Right to Own. In some cases of area of land depreciated cases which have been decided by court, Judge has different consideration and multi-interpretations on the dispute settlement
JANJI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Authors: Barkatullah Abdul Halim , Tavinayati Tavinayati
Published: June 2024

Janji kawin yang diingkari menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi seorang wanita, sehingga ia menggugat si laki-laki untuk memberikan kom­pensasi dan pemulihan nama baik atas penderitaan bathin yang dideritanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara yang menyangkut janji kawin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif den­gan tipe penelitian kekaburan hukum dengan pendekatan perundang-undangan Selain itu digunakan juga pendekatan konsep. Konsep tentang janji kawin, pem­batalan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena akan mengkritisi putusan-putusan pengadilan terkait janji kawin. Sifat penelitian adalah preskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus janji kawin merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUKSI PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU PANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
Authors: Apriani Rani , Zubaedah Rahmi , Astar Abdul
Published: June 2024

Persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pan­ gan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsums­ninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis nor­matif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesi­fikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasar­kan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 94 Ayat (1) Un­dang-Undang Pangan
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
Authors: Nggilu Novendri M.
Published: June 2024

Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo sejakdibentuk tahun 2000, politik hukumnya masih bercita rasa pemidanaan, hal itu tercermin dari adanya pengaturan sanksi pidana yang bukan hanya melebihi dari ketentuan pembebanan sanksi pidana, melainkan juga kesalahan dalam merujuk ketentuan yang menentukan kualifikasi sebuah tindakan dibebankan sanksi pidana atau tidak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasilnya ditemukan bahwa adanya peraturan daerah yang merujuk bukan pada pasal yang memuat tentang perbuatan hukum, melainkan merujuk pada BAB yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang umum dan tidak memuat perbuatan hukum yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, itu tercermin dari peraturan daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, terdapat juga peraturan daerah yang pembebanan sanksi pidananya melebihi dari ketentuan pengaturan sanksi yang dapat diatur dalam peraturan daerah, dimana pembebanan sanksi pidana kurungan 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500.000.000, padahal ketentuan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah hanya membatasi pembebanan sanksi pidana maksimal 6 (enam) bulan kurungan, dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.
TAX AMNESTY BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA
Authors: Nurmalita Luluk , Indrawati Indrawati
Published: June 2024

Tax Amnesty merupakan program pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya dapat diikuti oleh warganya tetapi juga dapat diikuti oleh Warga Negara Asing (WNA). Demi mencapai tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya disektor pajak, pemerintah juga harus memaksimalkan kedudukan WNA sebagai wajib pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa hukum terkait kedudukan WNA sebagai wajib pajak dan penerapan Tax Amnesty yang dapat dilaksanakan WNA baik sebagai wajib pajak individu maupun yang telah melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia. (WNI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutorye approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan analisa hukum pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa menurut asas-asas hukum pajak, WNA merupakan wajib pajak yang dapatmengikuti Tax Amnesty dan jika WNA yang menikah dengan WNI dan ingin mengikuti pengampunan pajak, maka pernikahannya harus memiliki perjanjian pisah harta
KONSEP HUKUM WHISTLEBLOWER DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Authors: Khairiyyah Yasmin , Agustina Dwiyanti
Published: June 2024

Terminologi Whistleblower mulai diperkenalkan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, whistleblower dikenal dengan istilah Pelapor. Meski begitu, hingga saat ini Indonesia belum mengatur secara komprehensif terkait Pelapor sehingga memberikan implikasi terhadap sempitnya konsep hukum Pelapor. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep Pelapor dalam hukum positif di Indonesia saat ini dan untuk diadakannya legal reform terhadap konsep hukum Pelapor di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum secara mikro pada tingkatan legal concept. Hasil penelitian ini (1) Konsep hukum Pelapor dalam aturan hukum positif di Indonesia saat ini menekankan Pelapor sebagai seorang yang mengetahui dan memberikan laporan terkait tindak pidana tertentu yang bersifat serius maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir yang mana hanya berorientasi pada penegakan hukum. (2) Konsep hukum Pelapor di Indonesia di masa yang akan datang akan memperluas tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh Pelapor yaitu dengan tindak memberikan batasan terhadap bentuk tindak pidana dan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum namun juga penanggulangan dengan merujuk pada aturan mengenai Whistleblower yang ada di Afrika Selatan yaitu Witness Protection Act 112 of 1998 dan Protected Disclosures Act 26 of 2000.
KEDUDUKAN AKTA BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN JABATAN DARI OKNUM NOTARIS YANG BERIJAZAH PALSU
Authors: Diana Sophia Nur , Mispansyah Mispansyah , Syaufi Ahmad
Published: June 2024

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan akta dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan dari oknum notaris berijazah palsu, danuntuk menganalisis pertanggungjawaban oknum notaris yang berijazah palsu terhadap akta notaris. Ini adalah penelitian hukum normatif mendasarkan pada penelitiankepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah sumber bahan hukum yang didukung oleh konsep dan teori untuk mendukung solusi untuk masalah utama yang dipelajari. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa posisi akta notaris dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) posisi akta notaris yang dibuat oleh oknum notaris yang berijazah palsu, apakah akta otentik tersebut tetap memilikiposisi sebagai akta otentik dengan mempertimbangkan unsur utilitas dalam penegakan hukum; dan (b) posisi akta notaris yang dibuat oleh oknum notaris berijazahpalsu, diturunkan menjadi akta notaris karena tidak memenuhi persyaratan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu akta tersebut harusdibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Tanggung jawab Notaris atas penggunaan ijazah palsu Sarjana Hukum (Magister Studi Notaris) adalah(a) tanggung jawab pidana; (B) tanggung jawab hukum perdata; (c) tanggung jawab administratif; dan (d) tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris.
PROGRESSIVISM OF JUDGES IN DECIDING APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION
Authors: Josua Navirio Pardede  , Wigati Taberi Asih  , Thogu Ahmad Siregar
Published: June 2024

Regulation on the age limit for a marriage through Act No. 16 of 2019 is based on the spirit of anti-discrimination and protection of children’s rights from the adverse effects of child marriage. However, the efforts to complicate and prevent child marriage has yet to have a significant impact on reducing the rate of child marriage in Indonesia. This condition is occurred by the high level of applications for marriage dispensation that are granted by the court. Hence, the construction of the judge’s reasoning in observe the relationship between the substance of the law and the reasons for proposing marriage dispensation is one of the most vital and influential elements. The positivism-legism legal reasoning used in understanding of Act No.16 of 2019 is considered to be the cause of the malfunction of the regulation in protecting and guaranteeing children’s human rights. By using doctrinal legal research methods, this research produces a conceptual analysis in the form of a meta-juridical critique on positivist legal reasoning which tends to lead to the legism when trying to understand the objectives of Act No. 16 of 2019 and proposes a progressive legal notion as an ideal reasoning framework in producing decisions on applications for dispensation of marriage that have a perspective on the protection and guarantee of children’s rights.
EQUATING VILLA WITH “HOUSE” IN AGGRAVATED THEFT OFFENSE
Authors: Peter Jeremiah Setiawan  , Xavier Nugraha  , Widyanti Wibowo
Published: June 2024

One of the places that is often targeted by thieves is in a villa. In Article 363 paragraph (1) 3 of the Criminal Code, there is a regulation related to theft with a aggravating if the theft is carried out at night in a house or closed yard where the house is, but there is no provision that explicitly states that it is related to theft in a villa. Based on this background, the formulation of the objectives of this article is to understand: 1. What are the elements of the aggravated theft offense ? 2. Can a villa be conaidered with a “house” as an element of the aggravated theft offense ? This research is a normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Based on the analysis in this article, it can be understood that 1. The elements in the offense are the same as ordinary theft, but there are additional elements that are alternative. 2. The theft in a villa at night can be qualified for theft with a aggravating factor as stipulated in Article 363 paragraph (1) of the Criminal Code, on the basis of socio-historical interpretation and extensive interpretation.
LEGALITY OF CONSTRUCTION WORKING CONTRACTS AS AN FORMIL AGREEMENT
Authors: Diana Rahmawati  , Zakiyah  , Muhammad Arsyad
Published: June 2024

The purpose of this study is to determine the form of construction work contracts and the legal consequences of construction work contracts that are not in accordance with the provisions of statutory regulations in the field of construction services. The legal research method used is normative legal research, which is a study of the prevailing laws and regulations which are particularly related to construction service contracts. This type of research is legal obscurity. A construction work contract is a type of formal agreement in which Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services and its implementing regulations determines the procedures and conditions before the contract is made, including the form and content of the construction work contract, by determining the standard at a minimum, the contents of a construction service work contract that must be included in the construction work agreement by the parties. Since the construction work contract is a contract with mandatory conditions, the construction work contract is a formal agreement. This is if the construction work contract is made without paying attention to the provisions of laws and regulations in the field of construction services, both regarding the qualification requirements of a construction service provider, the procedure for selecting a service provider and the form and content of the construction service contract that has been determined by the law. As a juridical consequence, if the formal conditions are not fulfilled in a contract concerned, it is not legally enforceable or in other words it is a null and void contract (nietig, null and void).
The Influence of Audit Quality and Auditor Experience on the Auditor's Fraud Assessment Ability
Authors: Muhamad Abdul Hafizh  , Yuha Nadhirah Qintharah
Published: June 2024

Several companies use various methods to commit fraud in financial reporting in order to get a good performance assessment. The case of alleged manipulation of financial reports that has occurred is the case of PT Envy Technologies Indonesia Tbk. The issuer is suspected of committing fraud after 2 years of being registered as a public company on the IDX since July 9 2019. This study aims to determine the effect of audit quality and auditor experience in detecting fraud that occurs (fraud). The study employs quantitative methods with the assistance of SPSS IBM 20. The population consists of auditors working at Public Accounting Firms in the Jakarta and Bekasi regions, selected using a purposive sampling method based on specific criteria. Data collected by using questionnaire sharing by google form and immediately sharing. Based on the highest variable indicators, a total of 145 auditors were selected as respondents. The study's findings indicate that the audit quality variable has a significantly positive impact on the ability to detect fraud. This is attributed to the fact that higher auditor competence leads to faster and more accurate fraud detection. Additionally, the auditor's experience variable also positively and significantly influences the ability to detect fraud, suggesting that the longer an auditor's work experience with diverse levels of workload complexity, the better their capability to identify fraud in financial statements.
Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Pada Audit Delay
Authors: Simangunsong Yuni Kristanti
Published: June 2024

Audit delay merupakan fenomena yang menjadi perhatian dalam praktik akuntansi dan audit, di mana faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit. Regulasi yang ketat atau perubahan dalam regulasi akuntansi juga dapat memengaruhi audit delay karena auditor perlu memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Riset ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris keterkaitan antara Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage dengan Audit Delay. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, dengan pendekatan Kuantitatif. Jumlah populasi sebesar 63 perusahaan dan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling sehingga dan didapatkan 22 sampel dengan periode 4 tahun. Data diolah dengan software statistik SPSS versi 27 dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik ( uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji Statistik dan uji hipotesis. Didapatkan temuan daiantaranya Profitabilitas tidak berdampak pada Audit Delay, dengan nilai signifikasi 0,217 > 0,05 dan hasil t hitung -1,243 < t tabel 1,9886097. Ukuran Perusahaan berdampak pada Audit Delay, dengan nilai signifikasi 0,002 < 0,05 dan hasil t hitung -3,128 < t tabel 1,9886097. Leverage tidak berdmpak pada Audit Delay, dengan nilai signifikasi 0,808 > 0,05 dan hasil t hitung 0,244 < t tabel 1,9886097, dan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage secara simultan berdampak pada Audit Delay.
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Keterlambatan Audit
Authors: Firdaus Hosea
Published: June 2024

Riset dan analisis ini dilatar belakangi oleh keterlambatan publikasi laporan keuangan yang berdampak bagi performa perusahaan baik untuk internal yang ditunjukkan untuk manajemen dan pemegang saham serta eksternal ditunjukkan untuk calon investor. Tujuan analisis dan riset ini untuk melanjutkan riset sebelumnya tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas sebagai variabel independen pada Audit Delay. Metode riset dan analisis ini mempergunakan metode riset kuantitatif mempergunakan data sekunder dengan jumlah populasi sebesar 82 perusahaan dan sampel yang dipergunakan sebanyak 25 perusahaan dengan periode 4 tahun yang diambil mempergunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Data riset ini diolah mempergunakan software statistik SPSS versi 25 dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil uji analisis menyatakan Ukuran Perusahaan berdampak negatif pada Audit Delay dengan nilai sig 0.000 < 0.05 dan hasil Thitung -1.070 < Ttabel 1.661. Profitabilitas tidak berdampak pada Audit Delay dengan nilai sig 0.287 < 0.05 dan hasil Thitung -4.236 > Ttabel 1.661. Solvabilitas tidak berdampak pada Audit Delay dengan nilai sig 0.444 < 0.05 dan hasil Thitung 0.768 < Ttabel 1.661. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas berdampak simultan pada Audit Delay dengan nilai sig 0.000 < 0.05 dan Fhitung 8.647 > Ftabel 2.699.
The Influence of Sharia Accounting Knowledge and Family Environment on Interest in A Career in Sharia Financial Institutions
Authors: Nurmawati Maya , Amaliyah Amaliyah
Published: June 2024

The interaction between family environment and sharia accounting knowledge can have a big impact on the larger socioeconomic environment. Increased awareness and education about the principles and benefits of Sharia banking have led to greater acceptance and adoption among Indonesians. This research aims to examine the effect of sharia accounting knowledge and family environment regarding interest in a career in sharia financial institutions. The method used a quantitative method using primary data using retrieval techniques samples using the Slovin method. obtained from a total of 66 respondents from the Sharia programme in Accounting Department at Pamulang University. The analysis in this research uses multiple linear regression analysis. This study reveal that Sharia Accounting Knowledge influences Career Interest in Sharia Financial Institutions. Family environment influences career interest in sharia financial institutions. The findings show that Sharia Accounting Knowledge and Family Environment simultaneously rely on Career Interests in Sharia Financial Institutions. This research line with theory of planned behavior which assumes that background education and knowledge influence action somebody and also proves that knowledge of Sharia economics and environmental of Family influence in a way positive career in the field service of Islamic finance institution The rapid growth of Sharia banking in Indonesia also need government support, increased public awareness, and sharia accounting knowledge are factors combined have positioned Indonesia as a key player in the global Islamic finance industry.