Efficiency of The Regional Legislation Process: A Study of Simplification of Supervision of Regional Regulation Formation by Central Government
Authors: Redhani Muhammad Erfa , Fikri Hadin Ahmad 
Published: January 2025

The Central Government's oversight mechanism on the formation of Regional Regulations involves many institutions, which often slows down the process of its formation and even obscures the nature of Regional Regulations as a legal product of the implementation of regional autonomy. This article discusses regulatory policies in supervising the formation of regional regulations and reconstructing the form of supervision of the formation of regional regulations by the central government. There are several forms of central government oversight. First, Harmonization, rounding, and solidification of conceptions carried out by the Ministry of Law and Human Rights. Second, Facilitation carried out by the Minister of Home Affairs through the Director General of Regional Autonomy on the draft provincial regional regulations and the Governor as the Central Government Representative on the draft district/city regional regulations. Third, Evaluation of draft bylaws by the Minister of Home Affairs on provincial draft bylaws and the Governor on draft district/city bylaws whose types of draft bylaws have been stipulated in Law 23 of 2014. The conclusion of this article is: First, the form of central government supervision in the formation of regional regulations has so far involved many institutions so that it is not effective and efficient because it is necessary to simplify the supervision mechanism for the formation of regional regulations. Second, it is necessary to increase human resources, in this case the drafter of laws and regulations within the scope of Regional Government as an effort to improve the quality of regional regulations.Keywords: Legislation, Regional Regulation, Supervision.
AbstrakMekanisme pengawasan Pemerintah Pusat terhadap pembentukan Peraturan Daerah melibatkan banyak lembaga, seringkali memperlambat proses pembentukan bahkan mengaburkan sifat Peraturan Daerah sebagai produk hukum pelaksanaan otonomi daerah. Artikel ini membahas kebijakan regulasi dalam mengawasi pembentukan peraturan daerah dan merekonstruksi bentuk pengawasan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah pusat. Hasil pembahasan menemukan, bahwa ada beberapa bentuk pengawasan pemerintah pusat. Pertama, Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah terhadap rancangan peraturan daerah provinsi, dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Ketiga, Evaluasi rancangan peraturan daerah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan peraturan daerah provinsi, dan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang jenis rancangan peraturan daerahnya telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Kesimpulan dari artikel ini adalah: Pertama, bentuk pengawasan pemerintah pusat dalam pembentukan peraturan daerah selama ini melibatkan banyak lembaga sehingga tidak efektif dan efisien karena perlu menyederhanakan mekanisme pengawasan pembentukan peraturan daerah. Kedua, perlu peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini perancang peraturan perundang-undangan dalam lingkup Pemerintah Daerah sebagai upaya peningkatan kualitas peraturan daerah.Kata Kunci: Pembentukan Peraturan, Peraturan Daerah, Pengawasan.