bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia
Authors: Safitri Amrita Ajeng , Khoirun Ibnu , Astutik Syafira Puji , Rachmatulloh Mochammad Agus
Published: January 2024

Hukum adat Indonesia menjadi bagian penting dari aturan atau norma yang lahir dan muncul dari adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat yang senantiasa berkembang serta memiliki hubungan dengan kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pada umumnya hukum adat berbentuk tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, sebab mempunyai akibat hukum. Tujuan dari penulisan artikel ini merupakan sebagai pemahaman serta menelaah mengenai latar belakang dari munculnya hukum adat di Indonesia, pertumbuhan hukum adat Pada zaman kerajaan Hindu, kerajaan Islam, pada masa ekspansi kompeni, korelasi antara hukum adat dengan politik hukum kolonial dan hukum adat pasca kemerdekaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini adalah hukum adat sudah ada sejak masa kerajaan Hindu sebagai aturan masyarakat berlangsung sejak masa polinesia melayu yang berlanjut sampai masa kesultanan pada masa kerajaan Islam. Kemudian ketika mulai masuknya bangsa barat kedalam wilayah Indonesia, hukum adat sedikit mengalami pergeseran dan penyesuaian dengan diterapkannya hukum positif barat di Indonesia. Tetapi mayoritas dari masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan dan menegakkan hukum adat ini, pasalnya hukum adat ini sudah melekat pada masyarakat sejak zaman-zaman sebelumnya. Hingga pada akhirnya eksistensi dari perkembangan hukum adat ini mendapat sebuah kepastian pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, karena secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.
Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember
Authors: Hoirunnisa Helina , Martoyo Martoyo
Published: January 2024

Penelitian ini membahas tentang arisan emas online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dimana praktik akad tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Namun, hal itu hanya dilakukan atas kesepakatan beberapa pihak yang mengikuti arisan. Jika di kemudian hari ada masalah seperti wanprestasi, sangat sulit dibuktikan karena bentuk perjanjian tidak tertulis sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan pengakuan dari pihak-pihak yang ikut arisan. Kajian dalam artikel ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia? 2) Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis pengumpulan emas online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum kontrak di Indonesia? 3) Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam arisan emas online berdasarkan kesepakatan tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah hukum normatif empiris. Hasil pasal ini menjelaskan bahwa: 1) Perjanjian tidak tertulis ini disebut juga dengan perjanjian innominate atau perjanjian tanpa nama yang pengaturannya tidak diatur dalam KUHPerdata atau KUHD. Perjanjian tidak tertulis dalam arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. 2) Perjanjian tidak tertulis dalam arisan online ini tetap mempunyai kekuatan hukum dengan melampirkan alat bukti yang sah sesuai dengan UU ITE. 3) Upaya hukum yang ditempuh apabila salah satu pihak wanprestasi adalah dengan melakukan perundingan yang telah disepakati di awal perjanjian.
Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia
Authors: Mufid Murtadho Achmad
Published: January 2024

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam setiap kebijakannya akan terpaku pada kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan konstitusi, dibutuhkan adanya konstitusionalisme sebagai dukungan dari kekuasaan sang penguasa agar jaminan kedaulatan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terealisasikan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh aparat negara. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif melalui pendekatan historis, menggunakan pendekatan library research. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa; 1) Latar belakang pergeseran konstitusionalisme di Indonesia adalah seiring perkembangan hukum yang semakin dinamis yang harus disesuaikan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kita, ditambah seringnya pergantian pucuk pimpinan tertinggi, yaitu presiden yang menyebabkan hal tersebut berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil. 3) Implikasi konstitusionalisme dan Hukum Tata Negara dari era Presiden Gus Dur hingga Jokowi adalah terletak pada personalitas masing-masing presiden yang berbeda-beda sehingga menyebabkan implikasi konstitusionalisme di Indonesia sering mengalami perubahan dan juga perkembangan hukum yang semakin hari semakin pelik untuk dipecahkan.
The Urgency of Death Penalty Implementation for Corruptors on Corruption Social Assistance Fund in Indonesia
Authors: Wicaksono Bagas Satria
Published: January 2024

The criminal law system is never separated from the legal values ??themselves. Starting from Pancasila to the 1945 Constitution, Article 3 paragraph 1 emphasizes that Indonesia is a state of law, so whatever the law is, it is the law that must be resolved. Like corruption, which from time to time is getting worse. The weakening of the regulation of capital punishment for corruptors is so lacking that it does not give rise to the principles of justice, expediency, and certainty. Injustice in law can and must be denied to form and have a legal character. Especially for the perpetrators of corruption in social assistance funds in Indonesia. The focus of the problems studied in this study are: 1). How is the Death Penalty Arranged for Corruptors in the Indonesian Criminal Law System? 2). Is the Implementation of the Death Penalty for Corruptors of Social Assistance Funds in Indonesia in accordance with Legal Values? 3). What is the Urgency of Implementing the Death Penalty for Social Assistance Fund Corruptors in Indonesia in the Future? As a means of supporting this research in identifying these problems, this research uses normative juridical analysis with library research. This research concludes: 1) the laws and regulations governing the eradication of corruption, Law no. 20 of 2001 regulates the death penalty in its law only in Law no. 31 of 1999, 2) Starting from the point of view of the death penalty for corruptors in terms of the value of legal certainty, the value of expediency, the value of legal justice, 3) To predict and apply the death penalty for perpetrators of corruption in Indonesia, it is necessary to compare the application of the death penalty in several other countries. China, Vietnam, Thailand.
Genealogy of Economical Halal from Before and After be Appointed The Regulation of Halal Product
Authors: Wahid Afifatul Munawiroh , Mahmudah Mahmudah
Published: January 2024

This research is study based on library reseacrh. The grand theme of this research is Genealogy of Economical Halal  from Before and After be appointed the Regulation of Halal Product. Three important questions in this research. Firstly,what is genealogy of economical halal? Secondly,  how was the genealogy of economical halal before be appointed the regulation of halal product? Thirdly, how was the genealogy of economical halal after be appointed the regulation of halal product? With a content analysis approach to explain the meaning of halal genealogy economy. Meanwhile, to explain how how was the genealogy of economical halal before be appointed the regulation of halal product was explained by a historical approach. The result of research is the halal genealoggy in Indonesia has existed since Islam entered with traders through trade routes in the archipelago. This happened when Indonesia was also colonized by the Portuguese.  In essence, the halal aspect of the economy from the colonial period to the reformation period didn’t change in terms of its essence. However, the concept of halal economy has changed in the aspect of trend which is able to  aadapt to the pattern of development of the times.
Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia
Authors: Cahyo Wahyu Dwi Nur , Muala Asyharul
Published: January 2024

Autopsy is a surgical examination of a corpse to determine the cause of death. In practice, the autopsy is often rejected by the victim's family based on religion or culture reasons. Article 222 of the Criminal Code said anyone who obstructs the autopsy is subject to criminal penalties. However, in Article 134 of the Code a quo, family rejection is implicitly permissible because in the formulation of the article there is no further information regarding family rejection. This study discusses the problems of autopsy regulations, and the urgency of autopsy implementation in Indonesia legal system. Through normative juridical methods, two research results were found: The implementation of forensic autopsies in Indonesia has a weakness because of ambiguity seen in articles 133 and 134 KUHAP which regulate notification to the victim's family to perform an autopsy. Thus, it creates legal uncertainty because there aren’t autopsy technical regulations. In addition, explanatory of victim's family regarding the results of the autopsy and the influence of law enforcement can be an obstacle due to discretion of the investigator by canceling the autopsy at the request. The urgency of an autopsy is to reveal unnatural death of a person, determine whether there was a murder or not and seek material truth, so that it can be linked to the purpose of law. Through the autopsy process, the reason for the victim's death can be explained in the visum et repertum. Then a clear conclusion is drawn about the reason for the death of the victim.
Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa Dsn-MUI
Authors: Winedar Ika Maulidina , Mahmudah Mahmudah , Rahmatullah Lutfi
Published: January 2024

The basis for sharia tourist destination regulations is regulated in the DSN MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia principles. The concept of sharia tourism is the process of incorporating sharia values into the prospects of tourism activities. Sharia tourism must review the basic values of Muslims in its services starting from restaurants, lodging, to tourism activities that refer to sharia where halal and haram are used as the main benchmark. Then how is the implementation of the DSN-MUI fatwa on Latansa Homestay which is the object of study in this study. This type of research is field research using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using observation, semi-structured interviews, and documentaries. Qualitative descriptive analysis of Miles, Huberman and Saldana's interactive model. The results of this study indicate: 1) guests are required to submit ID cards, including for guests who bring partners, must be proven by ID cards with the same address, and for couples who are married in unregistered marriage, they are required to show wedding photos. 2) the food and drinks provided at Latansa Homestay are halal because the place is clean, not unclean, does not contain pork, alcohol, the manager cooks for himself and around the Homestay there are no buying and selling transactions of illegal food and drinks.
Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah
Authors: Fitria Lailatul , Faisol Muhammad , Tamam Badrut
Published: January 2024

Dynastic politics is defined as leadership that only relies on the hands of groups that still have blood ties or kinship. In the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015 concerning arrangements related to dynastic politics after a judicial review was carried out by parties who have legal standing and considered the law related to the prohibition of dynastic politics to be contrary to the 1945 Constitution. Because it was considered to formulate new norms and there was a violation of constitutional rights citizens to get equal opportunities in government. The interpretation of human rights following the issuance of the Constitutional Court decision No. 33/PUU-XIII/2015 concerning dynastic politics is that every citizen has the right to be elected and elected in regional head elections, so there is no longer any prohibition for incumbents to participate. in politics. Interpretation of Human Rights in the Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIII/2015 regarding dynastic politics if seen and understood more deeply from the point of view of fiqh principles based on the Constitutional Court's decision, regarding human rights, especially members of the incumbent' family to nominate regional heads, looking at so many data and surveys that show the negative impact of this dynastic politics, one of which often occurs is corruption, so based on fiqh principles it provides recognition that public interests must take precedence over special interests.
Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal di Surakarta
Authors: Hermawan Risma Dewi , Santoso Aris Prio Agus , Yudhianto Kresna Agung
Published: January 2024

Technology and information are currently experiencing developments in carrying out activities in all fields with the help of technology. One of them is that online-based lending has not only positive but negative impacts, namely online loan practice services that are not registered with the Financial Services Authority (OJK) or illegal online loans which are services that have caused many cases in society. Perpetrators of illegal online loans can be subject to article 32 paragraph 1 of the Electronic Information and Transaction law. However, even though there are legal regulations, cases of illegal online loans are still found in the field. The problem in this research is how is legal protection for consumers of illegal online loans and the obstacles faced in tackling illegal online loans. This type of research is empirical juridical where data is obtained from interviews and also from literature studies. Data collection techniques were carried out by interviews at the research location after obtaining the data and then the data were analyzed qualitatively. The results of this study are that legal protection is provided for consumers in a preventive and repressive manner. Preventive legal protection is contained in Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection, while repressive legal protection is contained in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services.
Putusan Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Membantu Menyediakan Pornografi Anak: Studi Putusan PN Bandung
Authors: Lestari Lely , Nurhayati Endah Dwi , Nugroho Fiska Maulidian , Ohoiwutun Y.A. Triana
Published: January 2024

Pornography is an act that causes anxiety and concern for the community. Viewing pornographic videos is increasingly accessible, both through print and electronic media. The development of media with pornographic elements has increased the existence of pornographic crimes among the public. The definition of a pornographic crime is an immoral act related to sex in the form of a picture, sketch, photograph, writing, video or through other media shown in public which violates the norms of decency in society. This study aims to, firstly, analyze the suitability of the Bandung District Court's decision number 517/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg regarding the crime of assisting in providing child pornography based on trial facts. Second, analyzing the imposition of weighting for criminal law subjects that are specific in nature. This research method uses normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. The conclusions obtained are, firstly the Judge in his ruling stated that the defendants were proven guilty of committing the crime of helping to provide child pornography which was not in accordance with the facts of the trial as seen from the testimony of witnesses and the testimony of the defendant and in that decision the victim was a child so the actions of the defendants were more in line with the crime allowing children to commit obscene acts, therefore the punishment is heavier than the Pornography Law. Second, the Pornography Law does not regulate the burden of criminal penalties for special criminal law subjects such as those closest to the victim. When compared with the Child Protection Act, this regulates criminal sanctions for legal subjects of special criminal offenses with an additional 1/3 (one third) of the threat of the article. So the punishment for those closest to the child is more severe than for other people who are not the closest person to the child victim.
Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam
Authors: Honainah Honainah , Rato Dominikus , Susanti Dyah Ochtorina
Published: January 2024

This study discusses the intricacies of renting a uterus, starting from the law on renting a uterus, the status of children from renting a uterus to inheritance to children from renting a uterus. This research includes the type of normative legal research (legal research) or also known as doctrinal research. The approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal material sources is carried out descriptively by not testing theory, but analyzing legal concepts that include legal understanding, legal norms and the legal system. The results of the study concluded that the lineage status of children born by renting a womb is that there are differences of opinion among scholars, some define the mother who owns the ovum as the real mother (nasab) and the mother who owns the uterus as a suckling mother, some other Ulama define the mother who owns the uterus as the lineage mother and the surrogate mother. owner of the uterus as a nursing mother. The inheritance of IVF children through uterine rent in Islamic law still has differences, including some Islamic law experts who say that IVF children through uterine rent are invalid because basically IVF is unlawful and as a result the child's lineage is only related to the mother who gave birth to him, after his ancestry is known, then by law inheritance follows the mother who gave birth, then between children born through IVF through renting a uterus and the mother who gave birth can inherit each other, on the basis that the woman who is pregnant and gives birth.
Analisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) secara Litigasi maupun Non-Litigasi
Authors: Oktaviani Diah , Safitri Icha Nur , Septiviani Rosyita Putri , Alhumairoh Syifatul Wardah , Aprilia Lutfi , Tamam Badrut
Published: January 2024

Industrial relations disputes (PHI) are of great concern to the public. In principle, disputes can be resolved by the parties themselves or third parties. One of the industrial relations disputes is a strike. A Work Strike is a planned strike and industrial action carried out to stop or slow down work. This dispute will cause a decrease in company productivity, therefore it is necessary to resolve it so that company activities return to normal. Writing this paper uses the literature review method by browsing literature online consisting of theses, journals and books, relating to the resolution of industrial relations disputes. The result of this paper is that PHI is divided into two types, namely disputes of interest and disputes of rights. PHI resolution must be truly objective and fair. Settlement of PHI can be done in court or outside State court. Cassation is the cancellation of a lower court decision, a decision made on the basis of errors and omissions in the Supreme Court's decision. A work strike is an example of PHI. Striking workers must be warned, must not violate the law, and conditions must be met.
The Fiqh Munakahat Perspective toward Ngalor-Ngulon Tradition in Choosing a Wife Candidate in Banyuwangi Regency
Authors: Setiyawan Andre , Arifin Miftah
Published: January 2024

The ngalor-ngulon tradition of the Javanese people in choosing a wife is a prohibition for the Javanese people, especially (men) not to marry women whose house, if pulled straight, forms the direction of ngalor-ngulon (northwest), because it is believed to cause havoc in the household. The focus of this research are: 1) How is the ngalor-ngulon tradition of the Javanese people in choosing a wife? 2) What are the views of community leaders on the ngalor-ngulon tradition of the Javanese community in choosing a wife? 3) How is the ngalor-ngulon tradition seen from the munakahat fiqh? Researchers used a field research model (qualitative) with a descriptive approach model with data collection techniques using three ways, namely: observation, interviews and documentation. The conclusions from this study include: 1) The ngalor-ngulon tradition is a rule for Javanese men not to marry women whose house is on the northwest corner of their house, meaning that Javanese men can marry any woman except the one whose house is ngalor-ngulon. 2) Of the four informants, three of them chose to keep and obey the rules passed down by the ancestors of the Javanese people because these rules had become public law, even though this was not exemplified in religion. 3) Even though this tradition is not mentioned in munakahat fiqh, it is not a violation of religious norms, it only adds to the rules in marriage and is not a violation. Therefore, obeying or violating the ngalor-ngulon tradition does not make the marriage valid or void.
Qardh Agreement on Spaylater Limit Loans According to The View of MUI Fatwa About Sharia Electronic Money
Authors: Komaria Hikmatul
Published: January 2024

SPayLater is a shopping loan provided by Shopee. SPayLater loans can be used by users to buy their needs in installments without a credit card. This SPayLater Limit Loan uses the Qardh contract. A Qardh contract is a loan given by one person to another with the condition that the borrower must return the value of what was borrowed. The issue of this legal research is: what is the mechanism for the SPayLater limit loan at Shopee and what is the Qardh contract for the SPayLater limit loan according to the view of DSN-MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI /IX/2017 concerning Sharia Electronic Money. The research method used is an empirical research method with a qualitative approach. Data collection techniques that researchers use are structured interviews, participatory observation and document study. This research obtained results in the form of. 1). The SPayLater feature does not appear in every Shopee user account, only selected Shopee user accounts can register SPayLater. The SPayLater limit loan cannot be disbursed and can only be used for transactions on the Shopee application. 2). The provision of SPayLater limit loans provided by Shopee to its users has fulfilled the principles of the Qardh contract, because the pillars and conditions in the Qardh contract have been fulfilled. Furthermore, according to the view of the DSN-MUI Fatwa regarding Islamic Electronic Money, the Qardh contract provisions are not related. Because the conditions aqidnya not met.
Implementation the Indonesian Ulema Council Fatwa regarding the Sale and Purchase of Gold in Installments at Sharia Bank of Indonesia
Authors: Noviati Cora Elly , Choiriyah Ana Laela Fatikhatul , Hakim Encik Lukmanul , Iriyanto Gatot , Tarigan Frandy Risona
Published: January 2024

Purchasing gold using an installment payment model or in the form of savings has been applied to Sharia Bank of Indonesia (BSI) (BSI) and Pegadaian products. This started with the issuance of MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning the Implementation of Gold Installments, even though there were several ulama' who prohibited the practice of buying and selling gold in installments. Based on this, the author is interested in studying the application of gold installments at Sharia Bank of Indonesia (BSI) and its differences with gold savings transactions implemented by pawnshops, both in terms of contracts, payments and comparison of the installments of the two gold installments. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a comparative approach. The theory used is the theory of legal benefit. The results of this research show that the transaction model applied by BSI is in the form of gold installments using a murabahah contract and a rahn contract, while Pegadaian is a gold savings account. These two gold installment models can provide benefits for people who want to invest in gold.
Teaching Algerian Third-Year Elementary-school Pupils English Vocabulary Through Songs: An Effective Instructional Tool to Enliven English Classes
Authors: SARNOU Dallel
Published: January 2024

Research objectives (aims), issues or problems: The study accentuates the significant role that integrating songs into the teaching of English vocabulary has for third-year elementary-school pupils in Algeria. It aims to make English vocabulary acquisition effortless and fun for young learners and seeks to facilitate teaching English as a second foreign language for newly recruited instructors. In fact, a major query of this research concerns the incomprehensible lack of songs, poems, and nursery rhymes in the English textbook for third-year pupils, who are 8 to 9 years old, i.e., at an age when musical activities help them become motivated and interested in class activities.

Research methods: To test the efficacy of songs in teaching English vocabulary to young third-year learners, the researchers opted for a true experimental research method. An experimental group of 26 pupils was exposed to nursery rhymes about numbers, colors, and family members, while a control group of 25 pupils was taught the same vocabulary items for three weeks using lessons from the textbook only.

A short description of the context of the presented issue: The experiment took place in one of elementary schools in the city of Mostaganem, where the researchers’ former student works as a teacher of English. The experiment lasted three weeks: from January 10 to January 31, 2023.

Research findings: The findings of this research indicate that the use of songs considerably improved the average vocabulary scores for the 26 young pupils in the experimental group compared to the control group. Therefore, this research paper concludes that songs enhance natural and effortless vocabulary acquisition among third-year pupils who are learning English for the first time.

Conclusions and/or recommendations: Moreover, this study encourages elementary-school English teachers to give more pedagogical consideration to the use of children’s songs in teaching English to their pupils so as to enliven the lessons and to raise the pupils’ motivation to learn this foreign language.
Forecasting the Export Value of Oil and Gas in Indonesia using Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)
Authors: Ahmar Ansari Saleh , Rahman Abdul , Anatolievich Parkhimenko Vladimir , Rusli Rusli , Meliyana R. Sitti Masyitah
Published: January 2024

This study aims to utilize the ARIMA method to predict the value of Indonesia's oil and gas exports. As quantitative research, it employs secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics of the Republic of Indonesia's website. The data spans January 2010 to March 2022 and are presented on a monthly basis. Through the results and discussion, three ARIMA models were established, namely ARIMA (1,1,0), ARIMA (0,1,1), and ARIMA (1,1,1). Among these models, the ARIMA (0,1,1) model with an AIC value of 2047.65 was found to be the most suitable for forecasting Indonesia's oil and gas exports. The forecasted values for the next five periods were 1254.124 (April 2022), 1309.678 (May 2022), 1289.236 (June 2022), 1296.758 (July 2022), and 1293.990 (August 2022).
The Implementation of Recruitment and Selection Process in Richemont
Authors: Alfauziah Putri Sheila , Suratman Andriyastuti , Palupi Majang
Published: January 2024

Richemont B.V. is a company that owns the prestigious Maisons well-known for its excellence in the luxury industry which includes jewelry, specialist watchmakers, online distributors, and fashion & accessories. This research aims to provide information on the organizational structure of the company and provide a perspective that can build an organization in carrying out better accountability processes and internal communications and dissect the problems faced regarding recruitment and selection. The data collection methods used are observation and interviews. Sources for interviews were chosen to obtain a perspective from the recruiter and non-recruiter parties. The results indicate that major changes in the organizational structure affect the process of communication in the ongoing recruitment and selection, there are challenges in terms of internal communication between the recruitment team and how this internal communication can affect communication with candidates. The research results also reveal the implementation of organizational structure in the recruitment team and provide information related to how the recruitment process is carried out from all aspects
Risk Management Analysis of Future Package Financing (PMD) with a Murabaha Contract at PT. Bank BTPN Syariah Rantau Prapat Branch Office
Authors: Hafe Eza Lubis Elsa , Batubara Maryam , Arif Muhammad
Published: January 2024

This study aims to analyze the risk management of the Future Package (PMD) financing with a Murabaha contract at PT. Bank BTPN Syariah Rantau Prapat Branch Office. PMD is one of the financing products offered by Islamic banks, and a Murabahah contract is one of the financing mechanisms in the Islamic banking system. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data was collected through interviews with related parties at PT. Bank BTPN Syariah Rantau Prapat Branch Office and analysis of documents related to risk management. The results of the research show that PT. Bank BTPN Syariah Rantau Prapat Branch Office has implemented good risk management in PMD financing with a Murabahah contract. The identified risks, such as credit risk, liquidity risk, operational risk and market risk, have been properly managed through various policies and procedures that have been established. However, there are several challenges faced by banks in managing PMD financing risks with Murabaha contracts, such as market fluctuations and regulatory changes that affect the Islamic banking business. This research is expected to contribute to the development of PMD financing risk management with a Murabaha contract at PT. Bank BTPN Syariah and provide insights for other Islamic financial institutions in managing risk more effectively and efficiently.
The Influence of Price Perceptions, Product Quality and Service Quality on Customer Satisfaction
Authors: Elyana Instianti , Martiwi Rini , Nelfianti Fera , Karlina Eulin , Suardhita Nyoman
Published: January 2024

This study aims to determine the effect of perceived price, product quality and service quality on customer satisfaction at PT Dafnet Media Gemilang in Bojonggede District, Bogor Regency. This study used a quantitative descriptive method by distributing questionnaires via Google Form to PT Dafnet Media Gemilang subscribers in Bojonggede District, Bogor Regency. The population in this study was 1200 people in Bojonggede District who were PT Dafnet Media Gemilang customers. Meanwhile, the number of samples was 120 people with the sampling technique used was the Slovin technique. In analyzing the data, this study used SPSS 26 to calculate the results of the Multiple Linear Regression variable test, t test, F test, and determination analysis. The results of this study indicate that based on the t test, price perception, product quality and service quality have a positive and significant effect on customer satisfaction on PT Dafnet Media Gemilang in Bojonggede District, Bogor Regency. Based on the results of the F Test, price perception, product quality and service quality together have a significant effect on customer satisfaction at PT Dafnet Media Gemilang in Bojonggede District, Bogor Regency. Based on the results of multiple regression analysis, the effect of perceived price, product quality and service quality on customer satisfaction at PT Dafnet Media Gemilang in Bojonggede District, Bogor Regency is 76.5% while the remaining 23.5% is influenced by other variables not examined in this study.
Strengthening Organizational Citizenship Behavior Through Emotional Intelligence and Work Ethics
Authors: Alya Madani Sekarwangi  , Yunizar  , Muizu Wa Ode Zusnita
Published: January 2024

The purpose of this research is to analyze the effect of emotional intelligence and work ethics on increasing employee organizational citizenship behavior in one of the government agencies in Jakarta. The research design used in this study is a quantitative associative approach by using SPSS software, that is research that tests the causal relationship between independent variables, namely emotional intelligence (X1) and work ethics (X2) with the dependent variable, organizational citizenship behavior (Y). In conducting this research, questionnaires were distributed to 100 related samples, namely state civil servants in one of the government agencies located in Jakarta. Based on the results of the data analysis that has been carried out, there is a first hypothesis (H1), emotional intelligence has a positive and significant effect on organizational citizenship behavior and the second hypothesis (H2) is that work ethics has a positive and significant effect on organizational citizenship behavior. Hence, emotional intelligence and work ethics have positive and significant effect on organizational citizenship behavior.
Rahasia Pengulangan dalam Al-Qur'an
Authors: Amin Mufham , Rusydi Akhmad
Published: January 2024

Al-Qur'an, sebagai sumber kebenaran dan kebahagiaan sejati, menyimpan misteri dalam pengulangan kalimat dan ayat-ayatnya. Makna dari at-tikrar, pengulangan dalam Al-Qur'an, membuka ruang untuk penelitian yang mendalam terhadap signifikansi teks suci ini. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk menjelajahi makna dan tujuan dari pengulangan dalam Al-Qur'an. Analisis terperinci terhadap ayat-ayat yang berulang memungkinkan penafsiran lebih luas dengan membandingkan komentar, tafsir, dan riset sebelumnya. Selain itu, penelitian juga menyoroti konteks sejarah, budaya, dan linguistik Al-Qur'an. Pendekatan ini mengungkap bagaimana pengulangan kata-kata atau ayat-ayat tertentu menjadi bagian integral dalam teks suci. Hasil penelitian menggambarkan bahwa at-tikrar fil-Qur'an, pengulangan kalimat atau ayat, terbagi menjadi dua jenis: tikrar al-lafdz (pengulangan redaksi) dan tikrar al-ma'nawi (pengulangan makna). Dalam Al-Qur'an, tujuh kaidah yang berkaitan dengan at-tikrar dapat diidentifikasi, masing-masing dengan aplikasi khusus yang memberikan penegasan, pengagungan, atau pembaruan terhadap makna sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa at-tikrar dalam Al-Qur'an memiliki fungsi sebagai alat penetapan, pengagungan, penegasan, dan pembaruan terhadap makna sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian kepustakaan berhasil mengungkap rahasia pengulangan dalam Al-Qur'an, memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya pengulangan tersebut dalam pesan yang disampaikan kepada umat Muslim
Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak Berbasis Kurikulum Medeka di Kelas 2 MIN 2 Bantul Yogyakarta
Authors: Huda Shokhekul , Achadi Muh. Wasith
Published: January 2024

Kurikulum Merdeka dirancang lebih fleksibel dan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga guru akidah akhlak di MIN 2 Bantul merancang pembelajaran sesuai prinsip kurikulum Merdeka dengan berpedoman pada E-book yang diterbitkan kementerian Agama, tanpa melakukan pelatihan khusus baik dari guru penggerak maupun dari berbagai institusi kementerian Agama. Sehingga Tujuan Penelitian adalah Mengetahui Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak Berbasis Kurikulum Merdeka Di Kelas 2 MIN 2 Bantul. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan berupa observasi partisipasi dan non partisipasi, wawancara dan dokumentasi.  Keabsahan data dengan triangulasi teori dan triangulasi teknik. Teknik analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukan bahwa pada aspek 1) Perencanaan pembelajaran akidah akhlak berbasis kurikulum Merdeka dengan mengembangkan modul ajar dengan pendekatan saintifik, kondisi belajar dan kemampuan belajar peserta didik berupa projek pengembangan karakter. 2) Pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak berbasis kurikulum Merdeka berupa pembelajaran berbasis projek based learning dengan projek berupa mewarnai kaligrafi lafal tayyibah. 3) Assessment Pembelajaran akidah akhlak berupa assessment formatif penilaian pada saat proses pembelajaran berjalan, assessment sumatif penilaian pada akhir pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar peserta didik dan tahap berkelanjutan untuk mengembangkan kemajuan belajar.
Consumer Perceptions that Influence Choice of Pharmacy Hashifah 02 Makassar City as A Place for Self-Medication
Authors: Asrina Rina , Patandung Gerfan , Evivania Wirasti
Published: January 2024

Health facilities in the form of pharmacies are very easy to find anywhere and are affordable by the community so that consumers can freely choose a pharmacy that suits their wishes which can be influenced by several things. This study aims to determine consumer perceptions that influence the selection of Apotek Hashifah 02 Makassar City as a place for self-medication. This research was conducted using a descriptive survey method using a questionnaire as a data collection tool. This research was conducted in March 2022 by distributing questionnaires to 97 people who came to the Hashifah 02 Pharmacy Makassar City and according to the respondents' criteria. The results showed that the reasons for consumers to self-medicate at Hashifah Pharmacy 02 were close distance (75%), fast service (100%), friendliness of officers in drug services (100%), staff's ability to provide drug information (100%). , cheap drug prices (91%), complete medicines (90%), strategic location of pharmacies (90%) clean pharmacy conditions (100%), spacious and comfortable waiting room (69%), recommendations from acquaintances or family (43%), employees who look neat and polite (100%). So it can be concluded that consumer perceptions that affect the selection of Hashifah 02 Pharmacy Makassar City as a place for self-medication are fast service, friendliness of officers in drug services, the ability of officers to provide drug information, clean pharmacy conditions, and employees who look neat and polite.
Qualities and Characteristics of a Good Scientific Research Writing; Step-by-Step Approaches
Authors: Mbabazi Asiati
Published: January 2024

Many young researchers find it difficult to write a good and quality research thesis/article because they are not prone to article writing ethics and training. Yet, a thesis/publication is often vital and paramount for career advancement, grants, academic qualifications and others. This research work described the basics and systematic steps to follow in writing a good scientific thesis/article. This research also outlined the main sections that an average thesis/article should contain, the elements that should appear in each section, the systematic approaches in writing research, the characteristics of a good thesis/article, the attributes of a good research thesis/article, qualities of a good researcher and finally the ethics guiding research.
Manajemen Pembelajaran Al-Qur’an di RA Al-Akhyar Jakarta Selatan
Authors: Azzahro Fatimah , Salama Hartini
Published: January 2024

Al-Qur’an education for young children is important, especially for the development of children’s character. This research focuses on Al-Qur’an learning management at RA Al Akhyar, Cilandak, South Jakarta. The employed method is qualitative. The research data is interviewing results with the school principal as primary source data, supplemented by observations of the Al-Qur’an learning management at RA Al-Akhyar during 2022/23 academic years in March to May 2023. The research results show Al-Qur’an learning management at RA Al Akhyar is conducted systematically, involving teachers as implementers and the teacher council in policy-making. The curriculum at RA Al Akhyar is dynamic. Planning involves the modification of self-learning models through: (1) the use of storytelling methods, (2) teachers as role models to instill Al-Qur’an knowledge and values. The learning is conducted in an effective 30-minute duration and implements the planned learning model. The learning process also involves parents in activities that require guidance. Learning evaluation is conducted systematically with daily and end-of-semester records of learning. The final assessment takes into consideration not only the child's abilities but also the child's mental maturity in Quranic learning.
Disiplin, Motivasi Berprestasi, dan Tanggung Jawab serta Hubungannya dengan Perolehan Belajar Tematik
Authors: Fathoni Fahmi , Aunurrahman Aunurrahman , Hartoyo Agung
Published: January 2024

The purpose of this research are to characterize the following relationships: that between learning gains and accomplishment motivation, discipline, and responsibility; that relationship between these relationships and learning gains; and that between the combined predictor factors and the criterion variable, as a percentage. This study, which was carried out at SD Mujahidin Pontianak with a sample of 183 kids, combined a descriptive method and a quantitative approach. Questionsnaires were used in the data collection process. Many strategies for correlation were employed in data analysis. The findings revealed a favorable and substantial connection between : 1) discipline and learning gain (r of 0.967); 2) achievement motivation and learning gain (r of 0.930); and 3) responsibility and thematic learning gain (r of 0.971). Additionally, the three predictor variables—discipline (X1) at 0.32%, achievement motivation (X2) at 0.30%, and responsibility (X3) at 0.33%—contributed 0.95% to the criterion variable. With a contribution of 0.33%, the accountability variable (X3) is the largest factor in learning gain.
Pengembangan Media Game Edukasi pada Mata Pelajaran IPAS Materi Rangka, Sendi, dan Otot Kelas VI SD Negeri 40 Pontianak Utara
Authors: Futrisari Maissy Ditha , Kresnadi Hery , Salimi Asmayani
Published: January 2024

This research aims to produce a product in the form of an educational game media for the IPAS subject with material on the Skeleton, Joints, and Muscles in the sixth grade of SDN 40 Pontianak Utara that can be considered suitable for use. The research and development (R&D) method is employed, adapting the Thiagarajan 4D development model, which includes the stages of Define, Design, Development, and Dissemination. The data sources for this research come from the validation results of two expert validators, practicality questionnaires for teachers, and feedback from students. Data collection involves validators' validation questionnaires and practicality questionnaires. The results of the research indicate that during the development process of educational game media, these four stages have been successfully implemented. The validity level of educational game media in terms of media reaches an average of 4.45, categorized as highly valid, while the material aspect obtains an average of 4.6, also categorized as highly valid. The practicality of using educational game media in the IPAS subject with material on the Skeleton, Joints, and Muscles for the sixth grade by teachers achieves a score of 4.47, categorized as very practical, while by students, it reaches a score of 4.1, also categorized as very practical. Based on the obtained results, it can be concluded that the educational game media developed for the IPAS subject with material on the Skeleton, Joints, and Muscles for the sixth grade can be considered suitable for use in the teaching and learning process.
Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Instruction terhadap Hasil Belajar Kognitif
Authors: Fadhila Meidha Zulva , Jamaludin Ujang , Bahrudin Febrian Alwan
Published: January 2024

The teaching and learning of Pancasila and Civic Education in 8th grade of Madrasah Tsanawiyah (MTsN) 1 serang city tends to be implemented in a teacher-centered manner in terms of learning outcomes, while the students have not yet reached the minimum completion criteria (KKM). Therefore, the author tried to conduct research on the influence of the Problem Based Instruction (PBI) learning model on cognitive learning outcomes for 8th grades of MTs. Negeri 1 Serang city. This research aims to determine the effect of the Problem Based Instruction (PBI) learning model on cognitive learning outcomes in Civics subjects in 8th grade of MTS Negeri 1 Serang City. This research uses a quantitative approach, the experiment method with a sample of class VIII A students as the control class and class VIII B as the experimental class. In the experimental class, learning uses the Problem Based Instruction (PBI) learning model, while in the control class uses the conventional learning model. To measure learning outcomes in both classes, test techniques were used with instruments in the form of multiple-choice questions. Based on the hypothesis test using the Mann Whitney test, the asymp value was obtained. sig (2-taliled) is 0.000. The value of 0.000 is smaller than 0.05 (0.000 < 0.05). This shows that the use of the Problem Based Instruction (PBI) learning model has an influence on the cognitive learning outcomes of Civic Education subjects for 8th grade of MTs 1 Serang City for the year academic of 2023/2024. Thus, it is concluded that "Hypothesis H1 is accepted and H0 is rejected.
Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik pada Pembelajaran IPAS Kelas V
Authors: Armawita Natasa , Bistari Bistari , Ghasya Dyoty Auliya Vilda
Published: January 2024

The implementation of IPAS learning in the classroom with a direct learning model makes students passive. This creates learning conditions that are not conducive for students to explore and discover their own knowledge, so that creative thinking skills are difficult to develop. This study aims to determine the effect of the application of the discovery learning model on students' creative thinking skills in class V IPAS learning. This research was conducted at SDN 22 West Pontianak. The method used was quasi experiment with the form of nonequivalent control group design. Sample selection with purposive sampling with data sources 33 students of class V B (experimental), and 32 students of class V A (control). The instrument used was a creative thinking ability test. The average value of the experimental class post-test results is 60.82. While the average value of the control class post-test results is 55.25. Based on the results of the calculation with the t test, tcount (2.151) > ttable (1.999) (α = 5% and dk = 63), Ho is rejected and Ha is accepted. From the calculation using effect size, the result is 0.376 with a medium category. Therefore, it can be concluded that the application of the discovery learning model affects the creative thinking ability of students in class V IPAS learning.