bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMACETAN DI KOTA CIREBON (Studi Kasus di Jalan Pekiringan)
Authors: Kusumah Dewi , Sutarjo Moh , Zulkarnaen Iskandar
Published: January 2024

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi Kewenangan untuk mengatur Penetapan Kebijakan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas. Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (2) hambatan apa saja dalam implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan di Kota Cirebon.Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi peneliti melakukan wawancara dan observasi serta mengumpulkan dokumen-dokumen pelaksanaan kebijakan penanganan kemacetan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon sudah menerapkan empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta dengan indikatornya. Namun dari beberapa indikator masih belum ada yang berjalan dengan baik, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan yaitu mengkaji kembali penataan parkir, melakukan pengawasan rutin, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi keselamatan dalam berlalu lintas, dan melakukan koordinasi dengan dinas atau pihak terkait lainnya.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Kemacetan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINOLOGI PENDANAAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)
Authors: Firmansyah Rizal , Myharto Wiend Sakti
Published: January 2024

Pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme. Penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.Upaya pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan pendanaan terorisme dengan disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Saat ini upaya pemerintah hanya terfokus pada penangkapan pelaku dan kurang memperhatikan pendanaan yang merupakan unsur utama dalam setiap aksi teror. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji penegakan hukum pendanaan terorisme yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa, tepat jika perbuatan pendanaan terorisme merupakan perbuatan kriminal yang harus diatur dengan undang-undang khusus. Kebijakan hukum pidana yang akan datang, melalui rancangan KUHP, telah dirumuskan unsur perbuatan dari tindak pidana pendanaan terorisme. Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang pendanaan terorisme sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia, kerjasama antara aparat penegak hukum dengan lembaga sistem keuangan merupakan upaya penguatan dalam rangka memberantas pendanaan terorisme. Adanya inkonsistensi perumusan sistem pidana minimal khusus terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga diperlukan pembaharuan melalui perbaikan perumusan tindak pidana tersebut.
PENGARUH PENYADAPAN TERHADAP PERKARA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Madani Rahmat , Siregar Datir
Published: January 2024

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang di kategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang pemberantasannya pun juga harus dilakukan secara luar biasa atau khusus (extra ordinary measure). Salah satu cara pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yaitu dengan cara penyadapan (intersepsi) yang hasilnya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karenanya, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tindakan aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan seperti korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK dan pengaruh penyadapan terhadap perkara kasus tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitianKetentuan mengenai tindakan penyadapan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi dan Mengenai pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam Undang-Undang PTPK juga dapat dilihat dalam ketentuan sebagaimana Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Undang-Undang PTPK).
EFEKTIFITAS KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Authors: Alba Amru , Aruni Fidhia , Zahara Ana , Abdullah Amiruddin
Published: January 2024

Penelitian ini mengkaji Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten di Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian untuk memahami efektifitas kinerja Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan bisnis proses program di Kabupaten Aceh Utara, implementasi program dan dampak keberadaan Koordinator Kabupaten bagi Sumber Daya Manusia pelaksana program. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Keberadaan koordinator untuk mengoordinasikan bisnis proses program ditingkat stakeholder kabupaten serta menyampaikan laporan bisnis proses program dari Pendamping Sosial dan Administrator Pangkalan Data ke Koordinator Wilayah Aceh dan Koordinator Regional Sumatera. Keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melaporkan secara berjenjang bisnis proses program sampai ke Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keberadaan koodinator tidak dirancang oleh kabupaten tetapi regulasi dari Kementerian Sosial. Data penerima manfaat masih diperlukan validasi dan verifikasi oleh Pendamping Sosial di kecamatan-kecamatan. Koordinator dibutuhkan untuk mengoordinir validasi dan verifikasi data. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk suksesnya pemberian bantuan, oleh karena itu keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melakukan koordinasi lintas sektor ditingkat kabupaten, terutama dengan Bank Syariah Indonesia, Badan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS KRITIS KASUS NENEK MINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)
Authors: D.M Mohd Yusuf , Hutapea Hans Riduan , Wulandari Utari , Sihotang Marito , Brawijaya Rohim
Published: January 2024

Untuk mengawali pembahasan sebuah problem, sewajarnya dapat dimulai dengan berusaha mendefinisikan problem yang akan dikaji tersebut. Secara filosofis, upaya ini biasa disebut dengan menentukan terlebih dahulu ontologinya untuk kemudian melanjutkannya dengan memahami epistemologi dan aksiologinya. Namun dari segi ontologi, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih terdapat ketimpangan (disparitas) dalam beberapa kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui perkara-perkara kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang tidak masuk akal. Padahal aspek sosiologis justru memiliki daya adil yang hakiki dibanding hukum tertulis tersebut. Di tengah keterpurukan praktik penegakan hukum di Indonesia yang mewujud dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat miskin seperti Nenek Minah, maka sudah saatnya penegak hukum dalam menegakan hukum tidak sekedar memahami dan me-nerapkan hukum secara legalistic positivistik, yakni cara berhukumnya yang hanya berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (rule bound), tetapi perlu melakukan terobosan hukum, berupa penerapan hukum progresif. salah satu aksi progresivitas hukum, adalah berusaha keluar dari belenggu atau dogma hukum yang bersifat positivistik dan legalistik. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, diharapkan selain akan memulihkan hukum dari keterpurukannya, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH SEORANG YANG BUKAN ADVOKAT
Authors: Saleh Farha Fityanun , Sudawan Moh. Yuda
Published: January 2024

Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan dan PKPU merupakan aspek yang terbilang paling menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha. Istilah â€œpailitâ€ dan â€œkepailitanâ€ memiliki pengertian yang berbeda. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari pada kreditornya. Sementara itu penundaan atau pengunduran pembayaran (surseance) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut sebagai debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut dengan kreditor. Adapun permasalahan yang dibahas dalam kayra tulis ini adalah mengenai keabsahan surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh seorang atau lebih kuasa yang tidak berstatus sebagai advokat. Dalam hal ini kajiannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut ketentuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 224 ayat (1) dengan mengambil studi kasus perkara Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boleh surat permohonan PKPU diajukan oleh seorang atau lebih kuasa yang tidak berstatus advokat selama dalam surat permohonan a quo juga telah ditandatangani oleh kuasa yang merupakan advokat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN
Authors: Saputra Riki , Hendrawarman Hendrawarman
Published: January 2024

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demonstran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis tugas akhir yang berjudul â€œPerlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhanâ€. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan Pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015.
TINJAUAN YURIDIS GUGAT CERAI ISTRI AKIBAT PERUBAHAN STATUS SOSIAL TENAGA KERJA WANITA (Studi kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im)
Authors: Wahyuni Ajeng Putri , Leksono Arrum Budi
Published: January 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas fenomena gugat cerai dikalangan TKW yang bekerja di Asia Timur yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu. Perubahan sosial ini merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama gugat cerai akibat perubahan status sosial TKW dapat dikelompokkan dalam 3 faktor, yaitu; ekonomi, lingkungan, dan tanggung jawab. Ketiga faktor tersebut memunculkan alasan-alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan, yaitu; tidak memberi nafkah, suami dihukum penjara, moralitas (perselingkuhan), suami menghilang, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor pendukung gugatan cerai tersebut menjadi kuat didukung oleh tingkat pendidikan, dukungan keluarga dan teknologi informasi. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA APARATUR SIPIL NEGARA
Authors: Kurniawan Kurniawan , Hardianto Willy Tri , Suprojo Agung
Published: January 2024

Faktor terpenting dalam mencapai tujuan organisasi adalah sumber daya manusia (SDM). Alat Umum Negara dipandang sebagai panggilan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangannya sendiri, bertanggung jawab atas kinerjanya, dan menggunakan meritokrasi dalam pengelolaannya.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Kota Malang. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi dan Staf Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan menentukan informan penelitian. Wawancara , dokumentasi, dan observasi adalah semua metode pengumpulan data. Triangulasi metode analisis dataBerdasarkan temuan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan sumber daya manusia ASN di Kantor BKPSDM Kota Malang berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, dan Agen Pelaksana telah berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia manusia yang tergabung dalam ASN Kota Malang, seperti yang terlihat dalam laporan BKPSDM Kota Malang. Setelah dilakukan evaluasi, hal ini Berdasarkan hasil temuan penelitian tidak ada faktor penghambat karena pegawai â€“ pegawai yang bertugas di BKPSDM adalah orang yang sumber daya manusianya unggul dalam memberikan penilaian, evaluasi, dan penghargaan kepada ASN Kota Malang. Dari segi faktor pendukung, fasilitas BKPSDM sudah mumpuni, seperti sarana dan prasarana yang lengkap, seperti gedung, komputer, dan sumber daya pengawasan BKPSDM yang mumpuni sesuai bidangnya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN KARENA FORCE MAJEURE PANDEMI COVID-19
Authors: Irayadi Muhamad
Published: January 2024

Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dengan alasan force majeure pandemi Covid-19 dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja akibat pandemi covid-19 serta perlindungan hukum terhadap pekerja karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penulisan hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder dan primer. Hasil penelitian ini adalah pengaturan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi terjadinya PHK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terkena PHK dengan alasan force majeure pandemi Covid-19 terdapat di dalam Pasal Pasal 151 Ayat (2), 156 Ayat (1) dan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE DI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA
Authors: Permana Yana Sukma
Published: January 2024

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan semua orang yang dapat mencegahnya. Globalisasi yang sempurna menghubungkan seluruh komunitas digital, salah satunya adalah sektor bisnis yang disebut e-commerce. E-commerce memiliki perbedaan dari perjanjian jual beli konvensional dan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan juga terdapat beberapa permasalahan yang belum lazim dijelaskan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak jual beli dalam e-commerce dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
MANAJEMEN STRES KERJA PEMBELAJARAN SISTEM DARING PADA GURU SEKOLAH DASAR DESA X
Authors: Rinawati Seviana
Published: January 2024

Proses belajar mengajar sekolah dilakukan secara tatap muka dan diubah menjadi sistem daring (dalam jaringan) dikarenakan masa pandemi, secara serentak secara mendunia. Guru memiliki beban kerja sebagai pengajar namun mendapat tantangan dengan perubahan metode mengajar yang dapat berdampak peningkatan beban secara fisik dan psikis berlebih, hal ini menjadi salah satu penyebab stres kerja. Metode daring dan hybrid di bidang pendidikan dijadikan salah satu metode alternatif dalam kondisi tertentu, peserta didik maupun pengajar dapat menerapkan penggabungan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, dampak pada tugas dan tanggung jawab guru mengalami peningkatan mengakibatkan stres kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja mental berhubungan stres kerja pembelajaran sistem daring pada guru SD. Penelitian dengan jenis penelitian observasional analitik, pendekatan cross sectional. Populasi dan sampel penelitian dengan total sampling sejumlah 62 responden. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner NASA-TLX (tingkat beban kerja mental) dan kuisioner Health and Safety Executive (tingkat stres kerja) kemudian dianalisis dengan uji Somers’d. Hasil penelitian dinyatakan signifikan dengan p-value= 0,002 dan nilai dyx=0,624 memiliki kekuatan korelasi kuat. Simpulan menunjukkan bahwa ada hubungan beban kerja mental dengan stres kerja guru SD pada pembelajaran sistem daring.
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT
Authors: Supriyadi Supriyadi , Ismail Dian Ekawaty , Rahim Erman I
Published: January 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab Kecelakaan lalu lintas korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat di Kabupaten Pohuwato dan upaya penyelesaian yang sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 serta model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan luka berat.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan  kasus, dan pendekatan sosiologi hukum (yuridis sosiologis). Hasil penelitian (1) Upaya penyelesaian Perkara kecelakaan lalu lintas Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c. (2) Model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan luka berat perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan.
PENGARUH PROMOSI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA JAJANAN KAKI LIMA DI DAERAH TANGERANG MELALUI PESAN ANTAR ONLINE (GO FOOD, GRAB FOOD, SHOPEE FOOD, DAN TRAVELOKA FOOD)
Authors: Zaman Virgian Fairuz , Utami Rahayu Tri , Dewanti Yopy Ratna , Syafrial Herry
Published: January 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian pada jajanan kaki lima melalui pesan antar online di daerah citra raya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari kuisioner yang berjumlah 102 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS statistic 26 for windows. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa promosi dan harga mempengaruhi keputusan pembelian pada jajanan kaki lima melalui pesan antar online. Hal ini dapat diketahui berdasarkan nilai uji T (Parsial) yang diperoleh dari nilai signifikasi sebesar 0.000. Berdasarkan hasil analisis uji F dapat diketahui bahwa Promosi (X1) dan Harga (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian pada jajanan kaki lima melaui pesan antar online. Hasil yang didapatkan sebesar 0.000 < 0.05.
AGRESIVITAS PAJAK BERDASARKAN INTENSITAS DAN EARNING MANAJEMENT
Authors: Halimah Imar , Hidayati Wahyu Nurul
Published: January 2024

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh inventory intensity, capital intensity dan earning management terhadap agresivitas pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventory intensity, capital intensity dan earning management sedangkan variabel dependennya adalah agresivitas pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Metode pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling, berdasarkan metode tersebut diperoleh 50 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi data panel dan uji hipotesis menggunakan perhitungan statistik dengan penerapan Eviews 9. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, capital intensity berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, earning management tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas dan inventory intensity, capital intensity dan earning management secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
PENERAPAN APLIKASI E-SURAT DALAM PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK UNTUK MENDUKUNG E-GOVERMENT PADA DESA PALIMANAN TIMUR
Authors: Bharoto Rd. Mahendra Haryo , Lestari Aghnia Dian , Prihatmadji Wiwiet
Published: January 2024

Perkembangan informasi menuntut kecepatan dan ketepatan sehingga dibutuhkan suatu media dengan kemajuan teknologi informasi. Setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta harus dapat mengelola informasi secara cepat dan tepat agar informasi terserdia saat dibutuhkan juga berkaitan dengan kepentingan banyak pihak di dalam organisasi tersebut. Di Indonesia perkembangan sistem infomasi eGovernment menjadi acuan dalam pengaplikasian aplikasi pada bidang kearsipan. Dilihat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2003 tentang Pengembangan e-Government menjelaskan bahwa setiap lembaga pemerintah di Indonesia harus mengikuti perkembangan e-Government terkait dengan sistem kepemerintahan Republik Indonesia yang transparan dan demokratisRiset ini mencoba untuk melihat Penerapan Aplikasi E-Surat Dalam Pengelolaan Arsip Elektronik Untuk Mendukung E-Goverment Pada Desa Palimanan Timur. Untuk melihat hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara. Dengan mengumpulkan data dari penggunakan layanan dan pemerintah setempat. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi E-surat dapat diterapkan dalam pengelolaan arsip, sumber daya desa Palimanan Timur telah siap menggunakan E-surat dan memberikan masukan yang sesuai dengan keadaan dilapangan.
A Study of Translanguaging Practices in an EFL Classroom in Indonesian Context: A Multilingual Concept
Authors: Liando Nihta V. F. , Tatipang Devilito Prasetyo , Lengkoan Fergina
Published: January 2024

In a multilingual society there is of course the teaching of a second (and perhaps third) language. At the educational level of Indonesia, English as a foreign language or EFL explicitly requires a lot of interaction in speaking, as well as in language skills in general. Translanguaging is a form of multilingual practice in the context of multilingual education where students must be given equal rights to develop their language potential. Seeing the complexity of the learning process that must be covered in teaching English in a multilingual situation, therefore the purpose of this research is to reveal the benefits, functions, and purposes of Translanguaging in the learning process. This research is descriptive research with a qualitative approach, where the researcher is the key instrument of data. Data collection techniques are carried out by triangulation (combined) of observations, interviews, and study documents. The qualitative research results emphasize meaning rather than generalization.Â Â Translanguaging merupakan salah satu bentuk praktik multibahasa dalam konteks pendidikan multibahasa dimana siswa harus diberikan hak yang sama untuk mengembangkan potensi bahasanya. Melihat kompleksitas proses pembelajaran yang harus dicakup dalam pengajaran bahasa Inggris dalam situasi multibahasa, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap manfaat, fungsi, dan tujuan Translanguaging dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan desain studi kasus, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung. Temuan riset ini menunjukkan tiga jenis penerjemahan yang digunakan oleh guru selama mengajar. Jenis-jenis translanguaging tersebut adalah intra-sentential translanguaging, intersentential translanguaging, dan tag translanguaging, dengan empat tujuan yang saling berkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi hasil pembelajaran siswa.
Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat di Kabupaten Tebo
Authors: Alviyando Ferdhy Adhitia , Mardhatillah Yudha
Published: January 2024

Teknologi informasi komunikasi merupakan peralatan masa sekarang dan masa depan yang dapat menggabungkan atau menyalurkan berbagai informasi, data dan sumber untuk didayagunakan sebagai pengetahuan bagi kegunaan seluruh umat manusia melalui penggunaan berbagai bahan-bahan dan peralatan telekomunikasi modern. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Kecamatan Rimbo Bujang belum ada program untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang, yang menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Rimbo Bujang belum memperhatikan literasi digital di wilayah tersebut. Penulis menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Induktif. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Peningkatan literasi digital di Kabupaten Tebo dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan dan edukasi tentang media sosial kepada masyarakat, termasuk ASN di Kabupaten Tebo, serta dukungan dari pemerintah setempat dan lembaga-lembaga terkait dalam pengembangan literasi digital. Pentingnya peningkatan literasi digital di Kabupaten Tebo terlihat sebagai suatu kebutuhan yang mendesak untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Peningkatan, Literasi Digital, Masyarakat.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Aplikasi Pemerintah Kota Pagar Alam
Authors: Nainggolan Ruth Roselin Erniwaty , Aqil Muhammad Hafizh
Published: January 2024

Peluang pemerintah melakukan pelayanan publik berbasis elektronik sangat besar karena penentrasi internet Indonesia mencapai 77,02%. Pagar Alam saat ini telah mengembangkan sebuah website dengan alamat website yaitu www.Pagar Alamkota.go.id. Dalam meningkatkan kualitas website, dibutuhkannya evaluasi bagaimana kepuasan pengguna terhadap website yang dibangun oleh pemerintah.  Usability testing menjelaskan ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kepuasaan pengguna yaitu learnability, efficiency, memorability dan error. Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh learnability, efficiency, memorability, error terhadap satisfaction pada website Pemerintah Kota Pagar Alam dengan analisis regresi linier dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang diajukan oleh Nielsen (1993) sebagai faktor yang mempengaruhi satisfaction terbukti berpengaruh positif. Namum hal yang khusus ditemukan pada faktor error menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap satisfaction. Temuan ini memerlukan penelitian lanjutan yang disarankan menggali lebih dalam dengan pendekatan kualitatif untuk menemukan kondisi sebenarnya di lapangan. Secara bersama-sama seluruh variabel memiliki korelasi yang cukup dengan satisfaction.

Kata Kunci: Aplikasi Pemerintah, Kepuasan Pengguna Web, Usability.
THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON BIRTH AND MOTHERHOOD: A MIXED METHOD STUDY
Authors: KABAKÇI Esra Nur , MIZRAK ŞAHİN Berrak
Published: January 2024

In this study the impact of the COVID-19 pandemic on women's maternity experiences as childbirth, newborn nutrition and care was examined. In the first stage, an online survey was applied to 203 people who gave birth in Türkiye during the pandemic. The birth plan of 39 participants (19.2%) was determined to have changed due to the pandemic. 17.8% of the mothers stated that nobody from the parents could come to help them after the birth due to the pandemic. The majority of the mothers (71.4%) were found not to accept newborn visits during the postnatal period due to the pandemic. The second stage included semi-structured interviews, and detailed interviews were conducted with 10 mothers. Two main themes were identified for birth and motherhood experiences during the COVID-19 pandemic: (i) disruption of the birth experience and (ii) changing motherhood process. It was determined that some restrictions and reduced social interactions due to the pandemic caused the birth expectation and postpartum period to deteriorate. During this period, the continuous support of midwives and nurses was of great importance for mothers who could not benefit from spouse or family support for any reason.
BAZI PSİKOLOJİK PARAMETRELER İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İŞ KAZALARINA ETKİSİ: KADIN TEKSTİL İŞÇİLERİ ÖRNEĞİ
Authors: AYHAN Fatma , ÖRNEK Fidan
Published: January 2024

Bu araştırmada kadın tekstil işçilerinin psikolojik sağlamlık, anksiyete, depresyon ve stres düzeyleri ile çalıştıkları atölyelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iş kazasıyla karşılaşma durumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki araştırmanın örneklemine, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen, 9 tekstil atölyesinde çalışan toplam 447 kadın dahil edildi. Araştırma verileri, sosyodemografik bilgi formu, iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) araştıran sorular, kısa psikolojik sağlamlık ölçeği ve Depresyon-Anksiyete-Stres (DAS-21) ölçeği kullanılarak toplandı. Katılımcıların 14.8’i son 12 ay içerisinde iş kazası geçirmişti. İş yerinde iş kazalarıyla ilgili düzenli raporlama ve kayıt tutma sistemi olanların olmayanlara göre, çalışma ortamı düzenli olarak temiz ve bakımlı tutulanların tutulmayanlara göre, iş yükü ve çalışma saatleri uygun düzeyde tutulanların tutulmayanlara göre ve işe yeni başlayanlara İSG eğitimi verilenlerin verilmeyenlere göre iş kazası geçirme durumu anlamlı düzeyde daha düşüktü. Psikolojik sağlamlık, anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin iş kazasıyla karşılaşma durumuna anlamlı etkisi tespit edilmedi. Tekstil atölyelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yapılması iş kazalarını azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YÜKLEME VE YÜKLEMENİN TENFİZİNE İLİŞKİN SORUNLAR
Authors: Zengin Özküçükparlak Burcu
Published: January 2024

Yükleme, mirasbırakanın yasal veya iradi mirasçısını olumlu ya da olumsuz bir edimde bulunmakla yükümlü kıldığı ve fakat yararlanıcısına alacak hakkı vermeyen bir maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf türüdür. Yüklemeler yoluyla mirasbırakan, ölüme bağlı son dileklerini yerine getirmeyi amaçlayarak belirli eylemlerin yapılması hususunda, belirlediği kimselere, olumlu veya olumsuz yükümlülükler getirir. Mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufuna koyduğu bir kaydın hukuken nasıl nitelendirileceğini belirlemek her zaman kolay değildir. Özellikle ölüm sonrasına etkili bir kazandırma yapmış olan mirasbırakanın kazandırmaya eklediği kaydın, belirli bir davranışta bulunulmasını gerektirdiği durumlarda, bu nitelendirme daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle yükleme kavramının daha iyi anlaşılabilmesi ve doğru bir hukuki nitelendirme yapılabilmesi için, benzer hukuki kurumlardan farklarının ortaya konulması gereklidir. Zira uygulanacak olan hükümler ve bunlara bağlanan sonuçların, yapılacak hukuki nitelendirmeye göre, doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Öte yandan mirasbırakanın belirlediği kişilere bu türden yükümler öngörebilme imkânı, kimi zaman yüklemeyi yerine getirecek mirasçının kişilik haklarıyla çatışabilir veyahut bu yüküm hukuka veya ahlaka aykırı olabilir. Dolayısıyla yüklemenin ölüme bağlı tasarrufa etkisi ve bunun hukuki sonuçlarının da ayrıca incelenmesi gerekir. Bu çalışma, ölüme bağlı son dileklerin yüklemeler yoluyla nasıl uygulanabileceğini inceleyerek yükleme kavramını tanımlar, yüklemenin unsurlarını, çeşitlerini, ölüme bağlı tasarruflar üzerindeki etkisini ve hukuki sonuçlarını ele alır.
Comparative study of aspartame and neotame stability in Ice cream and Cake
Authors: Kumari Anuradha , Arora Sumit , Choudhary Sonika , Singh AK , Kaushik Ravinder
Published: January 2024

The suitability of artificial sweeteners aspartame and neotame for the incorporation in products like ice cream and cake was studied. These sweeteners were compared for their stability during processing and storage and the effect of addition ond ifferent physico-chemical properties were also considered. The recovery of the HPLC method used for the estimation of aspartame and neotame from ice cream and cake was 96.22-98.57% and 96.08-98.62%, respectively. During pasteurization of ice cream mix (68°C/30 min), 25% of aspartame was degraded, however, no loss of neotame was observed. Aspartame and neotame content decreased significantly from 74.55 to 62.97% and 99.42 to 89.93%,respectively during storage (-18°C/90 days) of ice cream. During baking (180°C/20 min), the degradation of aspartame and neotame was about 50 and 13%, respectively. However, aspartame and neotame content decreased significantly from 49.90 to 24.61%and 87.20 to 62.40%, respectively during storage (25°C/20 days)of cake.
Diversity analysis of DRB3 gene locus in indicus cattle- identification of novelPCR-RFLP allelic patterns
Authors: Saini, Shallu , Kumari Namita , Mishra SK , Kumar, Anurag , Loat Shubham , Dhilor Nitika , Sodhi Monika , Kataria RS
Published: January 2024

n the current study, genetic diversity analysis of MHC class II (DRB3) locus has been documented among indicus cattle breeds. Genotyping of 192 zebu cattle belonging to eight different breeds, was carried out to identify different allelic patterns by PCR-RFLP of BoLA DRB3 exon 2, revealing 43different restriction patterns. Highest genetic diversity of BoLA-DRB3 gene was observed in Malnad Gidda and Gir and least in Mewati, Tharparkar and Sahiwal cattle. Allelic pattern, BM was the most frequently observed heterozygous pattern and withhighest frequency among Mewati and Ladakhi cattle breeds. Few breed specific alleles also identified, which were found specifically in Tharparkar, Gir and Ongole breeds. This genetic information may be important for exploring the correlation between BoLA-DRB3 genetic diversity and disease susceptibility and overall allelic diversity status of the Indian cattle populations.
Influence of in-package microwave treatment and geometry on selected characteristics of Paneer
Authors: Chavhan Bhavesh B , Barnwal P , Raju P N , Singh A K
Published: January 2024

In this paper, the influence of in-package microwave treatment and geometry (cylinder and cube) of paneer on its colour, texture and sensory characteristics was investigated. The freshly prepared paneer was moulded into cylinder and cube shapes with the help of moulds and packed in polypropylenepack. This packed paneer was exposed to different level of microwave power (270, 360 and 450W) for varying time (10, 20and 30s) and evaluated for colour, texture and sensory attributesof the paneer. It was observed that microwave power and exposure time had significant effect on colour, texture and sensory quality of both cylinder and cube shaped paneer. It was observed that all important quality and properties of paneer viz. whiteness index, hardness, flavour and overall acceptability were higher in cube shaped paneer than that of cylinder shaped paneer. Therefore, it may be recommended that for in-package microwave treatment, a cube shaped paneer may be used over cylindrical shape
Development and evaluation of sensorial and antioxidant properties offunctional black rice kheer
Authors: Dhingra Bhavika , Poonia Amrita
Published: January 2024

The present investigation involved preparation of kheer by replacing white rice with black rice @ 40g (K1),30g (K2) and 20g (K3). Coconut sugar was added @15 g in all the combinations. Standardized pasteurized milk (4.5% fat and 8.5%SNF) was used with black rice grains. Cleaned rice was soaked in water (rice to water ratio as 1:2) and cooked at 93°C till the water was completely absorbed. Kheer prepared using 20g of rice (K3)was selected as optimized product on the basis of sensory evaluation. The developed black rice kheer was acceptable upto12 days of storage at refrigerated temperature. Optimized kheer contained 58.45±0.04% moisture, 5.11±0.26% fat, 72.57±0.51%total carbohydrate and total phenolic content 54.46±0.56 (mg of gallic acid equivalents/g dry weight). During storage at refrigerated temperature (4±2°C), the pH decreased significantly while acidity increased. The SPC increased from 1.32±0.3 to 6.89± 0.23 (log CFU/g) at the end of 12 days storage in optimized black rice kheer. This study can be utilized to find out the suitability of black rice which is known to have many functional properties, to the non-consumers of black rice and to add variety to the diets of black rice consumers.
Determination of engineering properties of selected animal feed and fodder materials
Authors: Deep Ankit , John Hima , . Priyanka , Barnwal Pradyuman , Kamboj Madan Lal , Lathwal Surender Singh
Published: January 2024

The traditional ways of handling feed and fodder in a commercial dairy farm are labour intensive, tiresome and also leads to huge expenses as labour charges. Therefore, there is a need of mechanised feed and fodder distribution unit in order to reduce the human drudgery and other expenses. Thus, an attempt was made to determine the engineering properties (moisture content, bulk density, angle of repose and coefficient of internal friction) of feed which would be affecting the design of a mechanised feed and fodder unit. Three feed materials viz., oat green, wheat straw and concentrate mixture were selected for study. The angle of repose varied from 24.78±0.34 to 37.79±0.76°,the coefficient of friction from 0.187±0.024 to 2.628±1.612depending on the moisture content and the bulk density of the selected materials. The coefficient of external friction was determined for different fabrication materials including wooden/ply board, galvanized iron, aluminium, mild steel and stainless steel and the maximum coefficient of external friction was offered to the feed materials by ply board followed by mild steel.
Berseem seed and fodder production for Punjab’s dairy sector- A comparative economic analysis
Authors: Agnotra Kajal , Kumar Raj , Ranguwal Sangeet
Published: January 2024

The current study examines the on-farm profitability of berseem seed and fodder production in Indian Punjab from an innovative informal strategy for building a village-based forage seed enterprise for berseem (Trifolium alexandrinum). A comparative economic analysis of berseem seed, fodder, and wheat production in rabi season, 2019-20 found that berseem (as seed and fodder) was more profitable than wheat. Thus, there is a need to shift some area to berseem, particularly its seed production, which will not only help dairy producers increase their income but will also provide nutritious fodder for milch animals to reach their full potential. Quality seed production of improved varieties of berseem will also address the issue of recommended high-yielding varieties being unavailable during the peak sowing season. Berseem seed disposal patterns suggested that practically all seed produced by farmers was sold in the same year (without any certification) due to its high demand. Around 90% of growers reported that the primary challenge they faced during the production and marketing of berseem seed was high price volatility and losses during cleaning and grading, followed by an insufficient supply of high-quality seed (85%), alack of an appropriate marketing channel (80%), and an inadequate price for the produce (80%). The primary challenge for berseem fodder growers was high labour costs (28%). Creating awareness among farmers/livestock keepers/policymakers about new berseem varieties, providing incentives, and ensuring a marketfor seed production will all contribute to increasing demand for quality fodder and, thus, seed production of berseem. The government should stabilize input and output prices, which can contribute significantly to sustaining higher productivity and the livelihoods of Punjab’s dairy farmers, resulting in more effective rural development and poverty reduction.
Genetic and non-genetic factors affecting calf survivability in Gir crossbreds
Authors: Mali MB , Mote MG , Deokar DK , Gaikwad US
Published: January 2024

Data on survivability traits of Gir crossbred calves, maintained at RCDP on Cattle, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, Maharashtra was collected for a period of 15 years (2005-2019) to study effect of genetic and non-genetic factors on survivability traits of calf. Traits studied were survivability at day 0-3, 4-15, 16-30, 3-90, 91-180 and 181-365 days. To determine the effects of genetic and non-genetic factors on survivability traits, least squares analysis of variance (Harvey, 1990) was applied, considering the fixed effects like genetic group, season and period of birth, parity of dam and birth weight of calves. The least square means of survivability per cent of Gir crossbred calves at 0-3, 4-15, 16-30, 31-90, 91-180 and 181-365 days were96.17±0.80, 86.17±2.12, 89.23±2.03, 80.39±2.89, 83.41±3.02 and95.61±1.79 per cent, respectively. The significant (P<0.05) effect of period of birth was found on calf survivability trait at different ages viz. days 31-90 and days 181-365. Parity of dam had non-significant effect on calf survivability traits of the Gir crossbred calves. Significant (P<0.05) effect of season of birth on calf survivability was observed only at 0-3 days age survivability trait. Significant (P<0.05) effect of sex of calves on survivability traits was recorded at 0-3, 4-15, 16-30 and 31-90 days. In the present study, birth weight of calf had significant (P<0.01) effect on calf survivability at 0-3 days after birth. The non-significant effect was reported among the survivability patterns of calves with different genetic groups
Role of Plants in Pharmaceutical Sector: Against Multidrug Resistant Human Pathogens
Authors: Opwoko Dennis Jack
Published: January 2024

Irrational drug use has immensely contributed to an increase in the number of microorganisms resistant to the current conventional medicines. In the recent years, plants have provided a good source of cheaper, safe and more scalable drugs to combat infectious diseases caused by multidrug resistant human pathogens. Traditional medicine practices around the globe have utilized plants in the management of various diseases. However, the quality, safety, efficacy of most plants used in the traditional medicine practices have not been investigated and are not documented to ascertain their incorporation in clinical use.
Global Mean and Relative Sea-Level Changes Over the Past 66 Myr: Implications for Early Eocene Ice Sheets
Authors: Miller K. G. , Schmelz W. J. , Browning J. V. , Rosenthal Y. , Hess A. V. , Kopp R. E. , Wright J. D.
Published: January 2024

We estimate ice-volume driven (barystatic; BSL) sea-level changes for the Cenozoic using new Mg/Ca data from 58 to 48 Ma and a revised analysis of Mg/Ca trends over the past 66 Myr. We combine records of BSL, temperature-driven sea level, and long-term ocean basin volume variations to derive a new global mean geocentric sea level (GMGSL; “eustatic”) estimate. Bayesian analysis with Gaussian process priors shows that our BSL estimate shares a component that covaries on the Myr scale with “backstripped” relative sea-level (RSL) estimates (accounting for compaction, loading, and thermal subsidence) from the US Mid-Atlantic Coastal Plain, validating our method and estimates with errors of ±10 m. Peak warmth, elevated GMGSL and BSL, high CO
2
, and ice-free conditions occurred at times in the Paleocene to Eocene (ca. 64, 57.5, 35 Ma) and in much of the Early Eocene (55–48 Ma). However, our new results show that the Early Eocene was punctuated at specific times by several Myr-scale sea level lowerings (∼20–40 m) that require growth and decay of significant continental ice sheets even in the supposedly “ice-free” world. Continental-scale ice sheets waxed and waned beginning ca. 34 Ma (>50 m BSL changes), with near complete collapse during the Miocene Climate Optimum (17–14.8 Ma). Both the BSL and RSL estimates have markedly higher Oligocene to Early Miocene Myr-scale amplitudes (20–60 m) than recently published δ
18
O-based estimates (<20 m) and much lower estimates than those of Exxon Production Research (>100 m), leading us to reject those estimates. The US Mid-Atlantic margin RSL was dominated by GMGSL but was overprinted by changes in mantle dynamic topography on the several Myr scale, showing approximately 50 m higher Eocene estimates and regionally propagating Miocene RSL changes.