bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
THEORY OF CONSTRAINT ATAS LAYANAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
Authors: Larasati Larasati , Biswan Ali Tafriji
Published: December 2021

Taxpayer Identification Number (NPWP) service is one of the primary service target and performance measurement indicators of Pratama Tax Office (KPP) in Directorate General of Taxation. Of all NPWP related services, the removal process is the most complex to be met in terms of quantity, timeliness, and service quality. The optimization of resource management of NPWP removal services can be done by applying the concept of Theory of Constraint (TOC). The application of TOC to KPP Pratama Ketapang Kanwil DJP West Kalimantan is overcoming obstacles and gives results in the form of performance improvement, achievement of performance targets, and encourage wider application to other offices within the Directorate General of Taxation.Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu sasaran layanan prima dan indikator pengukuran kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dari seluruh layanan terkait NPWP, proses penghapusan adalah yang paling kompleks dipenuhi dari sisi kuantitas, ketepatan waktu, dan kualitas layanan. Optimalisasi pengelolaan sumber daya layanan penghapusan NPWP tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep Theory of Constraint (TOC). Penerapan TOC pada KPP Pratama Ketapang Kanwil DJP Kalimantan Barat ini mengatasi kendala dan memberikan hasil berupa peningkatan performa, pencapaian sasaran kinerja, dan mendorong penerapan lebih luas pada kantor lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
PENENTUAN TINGKAT DISKONTO DALAM PENILAIAN HUTAN
Authors: Riyanto Edy
Published: December 2021

Prinsip umum penilaian sumber daya alam (SDA) hutan adalah untuk memperkirakan nilai aset secara in situ dalam artian aset tersebut masih berada di alam dan belum dilakukan ekstraksi. Dalam penilaian sektor kehutanan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, diantaranya yaitu metode comparable sales, metode capitalized income, metode replacement cost, dan metode lainnya (contohnya metode nilai sisa). Dalam penilaian dengan income appraisal, capitalized income method, atau income approach, isu yang sering menjadi kontroversi dalam metoda ini adalah discount rate yang mempengaruhi NPV yang diperoleh. Metode penentuan discount rate ini dapat di manfaatkan oleh Penilai untuk kepentingan penilaian perpajakan, aset pemerintah maupun swasta dan kepentingan lainnya yang relevan dengan harapan hasil penilaian yang dilakukan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari suatu objek hutan.
METODE TRANSFER PRICING: HIERARCHY ATAU THE MOST APPROPRIATE?
Authors: Irawan Ferry
Published: December 2021

Penentuan metode transfer pricing yang dikenal saat ini dilakukan dengan pendekatan “yang paling tepat” (the most appropriate). Pendekatan hirarki yang sebelumnya digunakan dianggap kurang memenuhi kaidah logika dan sistematika yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana pendekatan hierarchy dan the most appropriate berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara kedua pendekatan tersebut. Pendekatan the most appropriate tetap memiliki unsur hirarki dalam pelaksanaannya.

Determination of the transfer pricing method that is currently known is carried out using “the most appropriate" approach. The previous approach (hierarchy) was widely is considered unfamiliar with good logical and unsystematical. This study aims to investigate how the hierarchical and most appropriate approach is based on the literature study. The results of the study show that there is actually nothing to contradict the two approaches. The most appropriate approach still has an element of hierarchy in its implementation.
Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia
Authors: Tambunan Maria R.U.D.
Published: December 2021

ABSTRACTThis article is a critical review and as a means of lesson learned for Indonesia taxation system based on the taxation reform undertaken by Norwegian government as a member of welfare state and OECD, that is considered as a country with high tax ratio. It is also a state which has succeed to realize welfare and income distribution without distort domestic economic stabilization. In this article, it is discussed how the Norwegian government fully aware of the role of tax reform as a mandatory task to reach the state objective by optimizing taxation as instrument of social welfare, productivity improvement and stimulus to realize friendly investment environment. Several tax reform agendas such as reduction of corporate income tax, prevention on profit shifting and until the optimization of the use of big data to support the tax reform. Indonesia on its tax reform agenda which has been commenced in 1983 has transformed significantly for many aspects such as administrative affairs and the way the government to implement the tax policy. These measures have aligned with global tax trend. However, several works remain such less optimize tax ratio during the last one decade.Keywords: tax reform, taxation system, tax administration, tax compliance, tax policy ABSTRAKArtikel ini merupakan critical review sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi sistem perpajakan di Indonesia atas reformasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia sebagai salah satu dari kelompok negara welfare state yang oleh OECD dinilai berhasil memiliki tax ratio yang cukup tinggi sekaligus mampu menciptakan pemerataan penghasilan tanpa mendistorsi kegiatan ekonomi domestik.  Dalam artikel ini diuraikan bagaimana pemerintah Norwegia memahami sepenuhnya bahwa reformasi pajak merupakan suatu keniscayaan untuk mencapai tujuan negara yaitu menggunakan instrumen pajak sebagai instrumen pemerataan sosial, peningkatan produktivitas dan stimulus untuk mewujudkan lingkungan ekonomi yang ramah terhadap investasi. Beberapa agenda reformasi yang diulas seperti kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan korporasi, pencegahan terjadinya profit shifting hingga pengoptimalan penggunaan teknologi dan big data dalam sistem perpajakan. Indonesia dalam perjalanan reformasi perpajakan sejak 1983 telah mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dalam hal administrasi dan implementasi kebijakan pajak sesuai dengan tren reformasi perpajakan global. Namun, catatan penting dalam perjalanan reformasi perpajakan Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan dan masih rendahnya tax ratio Indonesia dalam kurun waktu satu decade terakhirKata kunci: reformasi perpajakan, sistem perpajakan, administrasi perpajakan, kepatuhan, kebijakan pajak.
ANALISIS ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN
Authors: Irawan Ferry , Erdika Faizal Achmad Putra
Published: December 2021

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak dari penerepan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018.  Untuk mengetahui dampak dari penerapan peraturan tersebut, penulis membandingkan penerimaan pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap keseluruhan penerimaan pajak dan membandingkan penerimaan pajak atas UMKM dengan pertumbuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendeketan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu sebesar 8,11%. Sementara itu, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 1,68% terhadap total penerimaan pajak pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan.
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: PROFITABILITAS, TATA KELOLA PERUSAHAAN, INTENSITAS PERSEDIAAN, LEVERAGE
Authors: Yulianty Astrid , Ermania Khrisnatika Maradela , Firmansyah Amrie
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini menggunakan komisaris independen dan komite audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 sampai 2019 yang diperoleh melalui www.idx.co.id. Berdasarkan purposive sampling yang telah dilakukan, total sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk data sampel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, komisaris independen, komite audit, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa otoritas perpajakan di Indonesia perlu melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengaturan komisaris independen dan komite audit dalam perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia terkait dengan fungsi monitoring atas tindakan manajer termasuk aktivitas penghindaran pajak.
PPN ATAS PENYERAHAN BATU BARA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (MENAKAR POTENSI KENAIKAN ATAU PENURUNANNYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA)
Authors: Putri Nabila Adriyani , Muhasan Imam
Published: December 2021

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, batu bara secara eksklusif dikecualikan dari negative list Barang Kena Pajak. Sebagai komoditas yang sebagian besar dijual ke luar negeri, hal ini berpotensi menempatkan pengusaha batu bara pada kondisi PPN Lebih Bayar, mengingat atas ekspor batu bara menjadi terutang PPN dengan tarif 0% dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui analisis data sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi dari pengenaan PPN atas batu bara dan memperkirakan besar potensi penambahan atau penurunan penerimaan negara sebagai konsekuensi dari pengenaan PPN atas batu bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN atas batu bara sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap meningkatnya potensi restitusi yang akan diajukan oleh Wajib Pajak akibat lebih bayar yang terjadi. Hal ini tentunya mampu memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia secara nasional.
ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
Authors: Herdiyana Deni
Published: December 2021

The study was conducted to process and analyze the Regional Financial Ability (KKD) map data. The design of this research uses descriptive qualitative through desk study with a deepening of various laws and regulations and the processing of secondary data at the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance.The results of the study concluded that the factors that most influenced the Regional Fiscal Capacity Map (KFD) for the provinces were PAD and DBH while for districts / cities were PAD, DAU, and DBH. In general, regions that have a high proportion of PAD / DBH to income have a high KFD Index, while regions with a low KFD Index generally have a low PAD. For provincial governments that have a low KFD Index, most (> 50%) districts / cities in their regions have a low KFD Index, while for provinces that have a high KFD Index, it does not necessarily mean that most districts / cities in the region have a high KFD Index.
MELIHAT PERLUNYA PEMERINTAH MELAKUKAN PROGRAM REVALUASI ASET BARANG MILIK NEGARA
Authors: Yuniarto Agung
Published: December 2021

ABSTRACTThe Revaluation of State Assets (BMN) asset program is a revaluation of assets that belong to the state, the purpose is to increase the validity of the value of BMN in the central government balance sheet, to become the underlying assets for the issuance of State Sharia Securities (SBSN), as well as building a BMN database better. The object of revaluation is fixed assets in the form of land, buildings and buildings, roads, irrigation and networks. This study explains and analyzes the problems of implementing the BMN Asset Revaluation in Indonesia. The results of this study are the government's initial efforts to improve the administration and fair value of BMN in the form of fixed assets, then presented in the central government's financial balance sheet to improve the quality of the central government's financial statements (LKPP). But this decision to revaluate is contrary to the Financial Accounting Standards and Government Accounting Standards (SAK / SAP), which adhere to asset valuations based on acquisition costs or exchange rates. However, it was concluded that the Government Accounting Standards Committee (KSAP) letter. support reporting the results of the 2017 fixed assets revaluation into LKPP, and revaluation by the government is indeed needed. ABSTRAKProgram Revaluasi aset Barang Milik Negara (BMN) adalah penilaian kembali aset-aset yang menjadi milik negara, tujuannya adalah meningkatkan validitas nilai BMN pada dalam laporan keuangan pemerintah pusat, sebagai underlying aset dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sekaligus pembentukan data base BMN yang lebih baik. Objek yang dilakukan revaluasi adalah berupa aset tetap Tanah, Bangunan, Jaringan, Jalan, dan Irigasi. Studi ini menganalisa serta menjelaskan permasalahan pelaksanaan Revaluasi Aset BMN di Indonesia. Dari hasil studi ini menjadi kerja keras pemerintah untuk memperbaiki nilai wajar  dan penatausahaan atas BMN aset tetap, yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Tetapi keputusan melakukan revaluasi ini bertentangan dengan Standar Akuntan Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAK/SAP), dimana menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Akan tetapi telah disimpulkan bahwa surat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). mendukung pelaporan hasil revaluasi aset tetap 2017 kedalam LKPP, dan revaluasi yang dilakukan pemerintah memang diperlukan.
PENGARUH KUALITAS KETUA TIM FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK DAN DURASI WAKTU PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
Authors: Nor Aji M. Elvin , Hasianna Bella Putri , Naki Jens
Published: December 2021

This study aims to determine the effect of quality of tax auditor and the length of tax audit on the quality tax audit result. The quality of tax auditor is demonstrated by tenure and latest education. The length of tax audit indicates the level of tax audit difficulty. The object of this study is the result of special tax audit conducted by tax audit team leader at the Tax Offices in Directorate General of Taxes Regional Office XYZ. The results of this study shows that tenure  has a positive effect  on the quality of tax audit result while the latest education and length of tax audit have a negative effect on the quality of tax audit result. The results of this study are expected to contribute to Directorate General of Taxes in determining the pattern of assignment of tax audit team and distribution of audit cases based on the quality of the tax auditor and the level of tax audit difficulty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pemeriksa pajak dan durasi waktu pemeriksaan pajak terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Kualitas pemeriksa pajak ditunjukkan oleh pengalaman kerja dan pendidikan terakhir. Durasi waktu pemeriksaan menunjukkan tingkat kesulitan pemeriksaan pajak. Objek penelitian yaitu hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh ketua tim pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktrorat Jenderal Pajak XYZ.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak sedangkan pendidikan terakhir dan durasi waktu pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan pola penempatan tim pemeriksa pajak dan distribusi kasus pemeriksaan berdasarkan kualitas pemeriksa pajak dan tingkat kesulitan pemeriksaan pajak.
PENERAPAN METODE CUP PADA TRANSAKSI CPO ANTARA PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
Authors: Faruq Umar , Nugrahanto Arif
Published: December 2021

This study attempts to analyze the criteria for reliable market price comparable in the implementation of the Uncontrolled Price (CUP) method for Crude Palm Oil industry. Using qualitative approach and analysis of 4 appeal decisions in the tax court resulted in the conclusion that the credibility of the market price comparable is very substantial. Credibility can be seen from several aspects. That is the independency and transparency of institusion which provide the market price data. How the market price is formulated and usage range of the market price data.In the 14 court decisions, the highest credibility of comparative data for CPO commodity is provided by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappepti), the Provincial Plantation Office. West Kalimantan (Dinas Perkebunan Prov. Kalbar), and KPB PTPN.In addition, this study also discusses the method of applying CUP in CPO industry. Among the five comparability factors, the most important aspects to consider are the product characteristics and contractual terms. While other factors, such as Functional analysis and risk (FAR), economic conditions, and business strategies have been reflected in the market price of CPO products.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria pembanding harga pasar yang andal dalam penerapan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) pada transaski jual beli komoditas Crude Palm Oil (CPO). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis terhadap 4 risalah putusan banding di pengadilan pajak menghasilkan kesimpulan bahwa kredibilitas data pembanding dalam penentuan harga transaksi pada transaksi hubungan istimewa menjadi faktor yang sangat substantial. Kredibilitas tersebut dapat dilihat dari aspek independensi dan transparansi dari pihak yang mengeluarkan data pembanding, aspek pembentukan harga yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk secara independent, dan cakupan serta intensitas penggunaan data pembanding tersebut.Dalam 14 putusan Pengadilan Pengadilan yang dianalisis, kredibilitas tertinggi data pembanding untuk komoditas CPO berturut-turut disediakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, dan KPB PTPN.Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa dalam penerapan metode CUP pada transaksi komoditas CPO, diantara lima faktor kesebandingan, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalahaspek karakteristik produk dan aspek ketentuan kontrak (contractual terms). Sedangkan factor-faktor lain, seperti analisis fungsional (FAR), kondisi ekonomi, dan strategi bisnis telah tercermin dalam harga jual produk CPO.
PENERAPAN FAIR VALUE ASET TETAP OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA MANOKWARI)
Authors: Firmansyah Amrie , Alamsyah Fadhil Maris , Purwanto Eko Agus
Published: December 2021

This study aims to analyze the implementation of the fair value concept of fixed assets to government agencies. The method in this study uses a qualitative approach with structured interviews. The informants in this study are three employees of the Services Office of State Wealth and Auction Sorong, who already have appraisal certificates. The object of this study uses the asset data of the manokwari district court in the form of land, buildings, and buildings, and water buildings during 2018. This study concludes that the implementation of the fair value concept in fixed assets by the Services Office of State Assets and Auction Sorong in broad outline is in accordance with applicable regulations or accounting standards, especially accounting standards related to fixed assets and fair value. Based on the results of this study are expected to encourage improvements in the process of inventory of fixed assets in the scope of government agencies and may make a positive contribution to the development of the implementation of fair value accounting in government sector. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep nilai wajar aset tetap pada instansi pemerintahan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terstruktur. Informan dalam penelitian ini adalah tiga pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong yang telah memiliki sertifikat penilai. Objek penelitian ini menggunakan data aset pengadilan negeri manokwari berupa tanah, gedung dan bangunan, dan bangunan air selama tahun 2018.Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep nilai wajar pada aset tetap oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan atau standar akuntansi terkait yang berlaku, terutama standar akuntansi terkait aset tetap dan nilai wajar. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan proses inventarisasi aset tetap di lingkup instansi pemerintahan dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan atas penerapan akuntansi nilai wajar dalam sektor pemerintahan.
PERAN PENDAPATAN DAN UKURAN BADAN LAYANAN UMUM TERHADAP AKREDITASI BADAN LAYANAN UMUM PENDIDIKAN DI INDONESIA
Authors: Amany Talitha Syahda , Maharani Dhiya Putri , Firmansyah Amrie
Published: December 2021

APBN revenue and revenue from BLU services (PNBP) are the main sources of revenue to the Public Service Agency (BLU) in providing services to the public in accordance with their functions. Despite being supported by revenue, BLU is also supported by facilities and infrastructure in the form of assets owned. These three aspects are important for BLU in order to improve the quality of public services and the quality of BLU as an institution reflected in the BLU’s accreditation. This study aims to determine the effect of APBN revenues, BLU service revenues, and the size of BLU on accreditation of BLU of education. This research is a quantitative study using secondary data and multiple regression analysis methods. Purposive sampling was chosen as the method of sampling and obtained 44 samples from 12 universities for 5 years. The results of the study showed that APBN revenue and PNBP revenue did not have a positive effect on BLU accreditation, while the size of BLU had a positive effect on BLU accreditation. Based on the results of this study, BLU of education needs to consider aspects determined by BAN-PT in granting accreditation other than income aspect, improve organizational culture, and increase efficiency and effectiveness in revenue management. ABSTRAKPendapatan APBN dan pendapatan jasa layanan BLU (PNBP) merupakan sumber utama penerimaan pada Badan Layanan Umum sebagai resource dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain didukung oleh penerimaan, BLU juga ditopang oleh sarana dan prasarana dalam bentuk aset yang dimiliki. Ketiga aspek ini menjadi aspek penting bagi BLU dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat maupun kualitas instansi BLU yang dicerminkan dalam akreditasi institusi BLU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan APBN, pendapatan jasa layanan BLU, dan ukuran BLU terhadap akreditasi BLU pengelola pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi berganda. Purposive sampling dipilih menjadi metode dalam pengambilan sampel dan diperoleh 44 sampel dari 12 perguruan tinggi selama 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan APBN dan pendapatan PNBP tidak berpengaruh positif terhadap akreditasi BLU, sedangkan ukuran BLU berpengaruh positif terhadap akreditasi BLU. Berdasarkan hasil penelitian ini, BLU pengelola pendidikan perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain yang ditentukan oleh BAN-PT dalam pemberian akreditasi di luar aspek pendapatan, memperbaiki budaya organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan.
ANALISIS NILAI EKONOMI PERIKANAN SETU PATOK DESA SETU PATOK, KECAMATAN MUNDU, KABUPATEN CIREBON
Authors: Fadilla Fany Noor
Published: December 2021

Setu Patok is a small lake located in Setu Patok Village, Mundu Sub District, Cirebon Districts, West Java Province. Currently it is used as a source of agricultural irrigation, fishing ground, and tourism object. However, all these uses have not been carried out optimally. In this study, the benefits studied were only devoted to fishery utilization in order to find out the Setu Patok Fisheries Economic Value (NEP). The study uses the Production Function Approach or Market Based Aproach method, which measures the value of environmental goods and services based on market value. The study used primary data through direct interviews with fishermen. As a result, it was found that the Setu Patok NEP was IDR 421,494,000/year.Setu Patok adalah sebuah danau kecil yang berada di Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat ini dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian, perikanan tangkap dan objek wisata. Namun, semua pemanfaatan tersebut belum dilakukan secara optimal. Dalam penelitian ini, manfaat yang diteliti dikhususkan hanya pada manfaat langsung khususnya perikanan tangkap dengan tujuan untuk mengetahui Nilai Ekonomi Perikanan (NEP) Setu Patok. Penelitian menggunakan metode Production Function Approach atau Market Based Aproach yaitu mengukur nilai barang dan jasa lingkungan berdasarkan nilai pasar. Penelitian menggunakan data primer melalui wawancara langsung dengan para nelayan. Hasilnya, didapat bahwa NEP Setu Patok adalah sebesar Rp 421.494.000/tahun.
PENILAIAN EKUITAS PADA RENCANA AKUISISI PT LINK NET TBK OLEH PT MNC VISION NETWORKS
Authors: Ramadhan Muhammad Arif , Irawan Ferry
Published: December 2021

ABSTRAK

This research aims to do a valuation to PT Link Net Tbk that is planned to be acquired by PT MNC Vision Networks Tbk in the end of 2019. The valuation of equity in this acquisition will be achieved via two out of three valuation approaches that is commonly used in business valuation. The valuation is done according to SE-54/PJ/2016 and Indonesia’s Valuation Standard (KEPI & SPI). The value achieved will be used to provide a personal recommendation to the companies involved.

 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap ekuitas perusahaan PT Link Net Tbk yang direncanakan akan diakuisisi oleh PT MNC Vision Networks Tbk pada akhir tahun 2019. Penilaian dilakukan menggunakan dua dari tiga pendekatan penilaian yang berlaku dalam penilaian bisnis. Penilaian dilakukan berdasarkan peraturan penilaian yang berlaku pada SE-54/PJ/2016 dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI). Nilai yang dihasilkan akan dijadikan acuan untuk memberikan rekomendasi pribadi kepada perusahaan.
CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ACCUMULATED / DISTRIBUTION LINE UNTUK PENENTUAN KELOMPOK SAHAM-SAHAM EFISIEN
Authors: Turlinda Arly , Hasnawati Hasnawati
Published: December 2021

This study aims to see which groups of stocks are included in the efficient stock group using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Accumulation and Distribution Line method. The population in this study was 697 shares of companies listed on the Indonesian stock exchange during the period 2016 to 2019. The sampling method used was purposive sampling so that 109 observational data that met the criteria were obtained. To assess the efficiency of shares is done by comparing the stock actual return (Ri) with the expected return of stock E (Ri). Efficient stocks have a value of Ri greater than E (Ri) or [Ri> E (Ri)], while inefficient stocks are stocks that have a value of Ri less than E (Ri) or [Ri <E (Ri)]. This study found that there are 54 company stocks that are included in the efficient stock category and 55 stocks which are included in the inefficient category.

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kelompok saham yang termasuk kelompok saham efisien dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) serta Accumulation and Distribution Line. Populasi dalam penelitian ini adalah 697 saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2019. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling technique sehingga didapatkan 109 data observasi yang memenuhi kriteria. Untuk menilai efisiensi saham dilakukan dengan membandingkan actual return saham (Ri) dengan expected return saham E(Ri). Saham efisien memiliki nilai Ri lebih besar daripada E(Ri) atau [Ri > E(Ri)], sedangkan saham tidak efiesien adalah saham yang memiliki nilai Ri lebih kecil daripada E(Ri) atau [Ri< E(Ri)]. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 54 saham perusahaan yang termasuk dalam kategori saham efisien dan 55 saham termasuk kategori tidak efisien.
ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 TERHADAP KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
Authors: Rafsanjani Nurkholis , Ardiansyah Benny Gunawan
Published: December 2021

Terdapat perbedaan intepretasi penerapan PPh Pasal 15 terkait Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA). Hal ini karena belum adanya ketentuan yang jelas terkait definisi dan karakteristik KPPA tersebut. Penelitian ini akan melakukan elaborasi bagaimana seharusnya karakteristik kantor perwakilan perusahaan asing dilihat dari sisi perpajakan serta bagaimana menentukan pengenaan PPh Pasal 15 terhadap keberadaan KTTA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan identifikasi permasalahan melalui studi pendahuluan dan elaborasi dijelaskan dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kantor perwakilan perusahaan asing seharusnya tidak memenuhi kriteria BUT. Akan tetapi, KPPA yang beroperasi di Indonesia banyak yang melewati batas waktu yang ditentukan dan mendapatkan aliran ekonomi, berupa penghasilan dari penjualan barang oleh kantor pusat kantor perwakilan ke Indonesia. Dengan demikian, pembentukan suatu kantor perwakilan dapat dijadikan sebagai modus dalam melakukan praktik penghindaran pajak.
PENGARUH PENGECILAN MODAL, TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE
Authors: Santoso Johan Budhi , Sadeli Dadang , Surtikanti Surtikanti
Published: December 2021

Bagi sebagian masyarakat, pajak adalah beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak didapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak, hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara pengecilan modal, transaksi hubungan istimewa dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun pengamatan 2012-2016. Metode penentuan sampelyang digunakan adalah metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 54 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turutsehingga total sampel 270.

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa variabel transaksi hubungan istimewa  dengan proksi  utang afiliasi berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak  yang diproksikan dengan tarif pajak efektif perusahaan (ETR). Pengaruh yang ditunjukan adalah negatif signifikan yang berarti bahwa semakin tinggi nilai utang afiliasi, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan.  Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dengan proksi Return On Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif signifikan yang berarti bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, praktik penghindaran tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengecilan modal dan transaksi hubungan istimewa dengan proksi piutang afiliasi.
Efektivitas Kawasan Berikat Mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Logistik dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta
Authors: Barlianto Adhiana Denandra , Riesfandiari Indri
Published: December 2021

The purpose of this study is to analyze effectiveness of KB Mandiri (autonomous/self-served bonded zone entity) on logistic and operational performance. This study uses qualitative method by evaluating an entity operating in bonded zone as a case study. This study uses five dimensions to assess the effectiveness of KB Mandiri operation on logistic performance, namely: efficiency, logistic cost, effectiveness, responsiveness, and operational flexibility. The results showed that KB Mandiri is effective to enhance logistic performance. KB Mandiri is also effective to enhance operational performance based on its impact on cost efficiencies and quality control. However, this research cannot assess effectiveness dimension and profit indikator for logistic performance and operational performance respectively, due to pandemic COVID-19 that might biased the entity’s financial performance in year 2020.

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas KB Mandiri dalam   meningkatkan kinerja logistik dan kinerja operasional Pengusaha KB (PKB) Mandiri.  Metode penelitian yang dilakukan adalah evaluatif melalui studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima dimensi untuk menilai efektivitas KB Mandiri dalam meningkatkan kinerja logistik, yaitu: efisiensi, biaya logistik, efektivitas, daya tanggap, dan fleksibilitas operasional.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa KB Mandiri efektif dalam mendukung kinerja logistik perusahaan. KB Mandiri juga efektif dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan berdasarkan indikator efisiensi biaya dan penjagaan kualitas. Penelitian ini tidak dapat menilai dimensi efektivitas dan indikator profit karena   data   kinerja keuangan perusahaan di tahun 2020 mungkin bias akibat dampak pandemi COVID-19.
TANTANGAN DEMOKRASI DALAM PILKADA DITENGAH KEBIJAKAN PANDEMI PEMERINTAH
Authors: riani alya tata
Published: December 2021

Pemilihan Kepala Daerah Tahun ini menjadi pemilihan yang berbeda dari sebelumya. Pemilihan serentak kali ini dilaksanakan di tengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengawas pemilihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pengawasannya demi terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan. Sehingga pengawasan Bawaslu akan menjadi menarik untuk dikaji. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu pada Pilkada era pandemi covid-19 menjadi fokus dalam penelitian dengan menggunakan teori demokrasi, Sehingga dalam penelitian pelaksanaan demokrasi di era Pandemi Covid-19 dalam studi pegawasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan di Kabupaten secara teknis pengawasannya tidak berubah. Namun terdapat tambahan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten yaitu selain mengawasi prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanan pilkada, Bawaslu Kabupaten juga harus mengawasi penerapan protokol kesehatan untuk menjamin pelaksanaan pilkada di Kabupaten tidak menimbulkan klaster baru di penyelenggara, peserta maupun pemilih, serta upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Adanya pilkada era pandemi Covid-19 ini berimplikasi pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten, mulai dari bertambahnya tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten, adanya optimalisasi anggaran yang berefek pada penguatan SDM sampai dengan proses pelaksanaan pengawasan dan pilkada yang harus menggunakan protokol kesehatan.
Laporan keuangan
Authors: Widiyanti
Published: December 2021

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan.
Makalah menyusun laporan keuangan
Authors: rusdin Zahra amaliyah
Published: December 2021

Laporan keuangan merupakan ringkasan suatu proses pencatatan transaksi-transaksikeuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan harusdisusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim agar para pembaca laporan keuanganmemperoleh gambaran yang jelas.Laporan keuangan yang biasa disusun manajemen biasanyaterdiri dari neraca,laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatanatas laporan keuangan
Analisis Video Comments to Followers Ratio Instagram pada 5 Band Metal Indonesia yang Go International
Authors: Waisnawa IGD Sumardika
Published: December 2021

Instagram merupakan adalah salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia, terutama di kalangan dewasa muda. Hingga kuartal I-2021, jumlah pengguna aktif Instagram di seluruh dunia mencapai 1,07 miliar dan 354 juta penggunanya berusia 25 hingga 34 tahun. Dalam melakukan promosi hasil karya musiknya di industri 4.0 ini memanfaatkan platform media sosial yang mudah diakses oleh banyak orang yaitu penggunaan media online dalam melakukan promosi seperti YouTube, Facebook, Whatsapp, Instagram konten marketing pembuatan konten untuk bahan promosi yang akan diunggah di media-media sosial, mobile marketing pemilihan media sosial yang mudah diakses dengan mudah melalui smartphone yang banyak penggunanya supaya target marketnya sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga tujuan pemasarannya tercapai. Adapun 5 Band Metal yang menggunakan Instagram yaitu: Deadsquad, Burgerkill, Jasad, Beside, Down For Life. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghitung kredibilitas dari performa akun Instagram pada 5 Band Metal Indonesia yang Go International. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode eksploratif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Deadsquad mendapatkan peringkat pertama dan memiliki kredibilitas performa akun yang baik.
Rasio Solvabilitas
Authors: Arlianti Novira Putri
Published: December 2021

Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabiliteitunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan.
Long-Term and Multi-Cloud Disaster Recovery Plan
Authors: Suardika I Made , Wahyudana I Gede Rama , Darmalaksana Eka Wahyu
Published: December 2021

Increasing number of threats to corporate and organizational information systems that require prepare for a major crisis. It is necessary for that good planning so that DRP can run optimally. However, in this case, many small and medium enterprises are hampered carry out solid DRP planning because of significant cost constraints quite a lot is needed. The use of cloud computing g can minimize costs. In this paper, it is proposed to combine the two concepts of long-term planning and utilization of multi cloud in its implementation on recovery plan with cloud computing. From result research conducted using AWS multi-cloud and Microsoft Azure, obtained a low risk level on days six and seven with segments 2 and 3 utilizing long-term research
Bayesian Analysis of State Voter Registration Database Integrity
Authors: Cao Jian , Kim Seo-young Silvia , Alvarez R. Michael
Published: December 2021

How do we ensure a statewide voter registration database's accuracy and integrity, especially when the database depends on aggregating decentralized, sub-state data with different list maintenance practices? We develop a Bayesian multivariate multilevel model to account for correlated patterns of change over time in multiple response variables, and label statewide anomalies using deviations from model predictions. We apply our model to California's 22 million registered voters, using 25 snapshots from the 2020 presidential election. We estimate countywide change rates for multiple response variables such as changes in voter's partisan affiliation and jointly model these changes. The model outperforms a simple interquartile range (IQR) detection when tested with synthetic data. This is a proof-of-concept that demonstrates the utility of the Bayesian methodology, as despite the heterogeneity in list maintenance practices, a principled, statistical approach is useful. At the county level, the total numbers of anomalies are positively correlated with the average election cost per registered voter between 2017--2019. Given the recent efforts to modernize and secure voter list maintenance procedures in the For the People Act of 2021, we argue that checking whether counties or municipalities are behaving similarly at the state level is also an essential step in ensuring electoral integrity.
Analisis Image Comment To Video Comment Rasio Instagram Pada 5 Pemain Sepak Bola Termahal Di Dunia
Authors: hafilda Farah
Published: December 2021

Instagram is a social media application based on android for smartphones, Ios for ipPhone, Blackbarry, Windows Phone and now it can also be run on a computer or pc. Instagram also provides various interesting features such as filters, instagram stories, IGTV and other network features. Instagram was founded by a company called Burbn inc. And led in 2010 by two CEOs Mike Krieger and Kevin Systrom but on April 9, 2012 Instagram has been taken over by Facebook with a value of around $1M. Instagram users in Indonesia are 86.6% of the total population. The increasing number of active Instagram users in Indonesia who use Instagram as a marketing platform. There are 5 football players in the world who use Instagram as a marketing platform, namely: Neymar, Kylian Mbappe, Philippe Coutinho, Ousmane Dambelle, Paul Pogpa. The purpose of this study is to calculate the credibility of the Instagram account performance of the 5 most expensive soccer players in the world. The method used for this research is quantitative exploratory method. The results of this study indicate that football player Kylian Mbappe gets first place and has good account performance credibility.
A continuous vertically resolved ozone dataset from the fusion of chemistry climate models with observations using a Bayesian neural network
Authors: Amos Matt , Sengupta Ushnish , Young Paul , Hosking J.
Published: December 2021

Continuous historic datasets of vertically resolved stratospheric ozone, support the case for ozone recovery, are necessary for the running of offline models and increase understanding of the impacts of ozone on the wider atmospheric system. Vertically resolved ozone datasets are typically constructed from multiple satellite, sonde and ground-based measurements that do not provide continuous coverage. As a result, several methods have been used to infill these gaps, most commonly relying on regression against observed time series. However, these existing methods either provide low accuracy infilling especially over polar regions, unphysical extrapolation, or an incomplete estimation of uncertainty. To address these methodological shortcomings we used and further developed an infilling framework that fuses observations with output from an ensemble of chemistry-climate models within a Bayesian neural network. We used this deep learning framework to produce a continuous record of vertically resolved ozone with uncertainty estimates. Under rigorous testing the infilling framework extrapolated and interpolated skillfully and maintained realistic interannual variability due to the inclusion of physically and chemically realistic models. This framework and the ozone dataset it produced, enables a more thorough investigation of vertically resolved trends throughout the atmosphere.
Why p-values are not measures of evidence
Authors: Lakens Daniel
Published: December 2021

The recommendations by Muff and colleagues are an incoherent approach to statistical inferences, and should only be used if one wants to signal a misunderstanding of p-values. Coherent alternatives to quantify evidence exist, such as likelihoods and Bayes factors. Therefore, researchers should not follow the recommendation by Muff and colleagues to report p = 0.08 as ‘weak evidence’, p = 0.03 as ‘moderate evidence’, and p = 0.168 as ‘no evidence’.
How Engaged are Stakeholders in Evidence-Based Treatment Implementation Projects? Results From a Scoping Review of Children’s Mental Health Treatment Projects
Authors: Triplett Noah S
Published: December 2021

Engaging stakeholders in child mental health evidence-based treatment (EBT) implementation projects may increase the likelihood of successful implementation; However, little is known about the extent of stakeholder engagement to inform the implementation of EBTs. We conducted a scoping review to characterize stakeholder engagement in child mental health EBT implementation projects. We performed data extraction and synthesis to describe key study and stakeholder characteristics, stakeholder engagement methods and rationales, reported impacts of stakeholder engagement, and quality of reporting on stakeholder engagement. We identified a total of 103 unique child mental health EBT implementation projects. The largest number of projects were in the United States and conducted in community mental health settings. Most projects engaged EBT providers during the active implementation phase and with limited depth, often gathering information from stakeholders about barriers and facilitators without sharing decision-making power. Across projects, impacts of stakeholder engagement spanned all implementation outcomes. Given that stakeholder engagement is often shallow and follows initial implementation efforts, additional effort should be made to increase engagement to preempt challenges to EBT implementation and ensure implementation success. Such efforts may ensure the just distribution of power in EBT implementation efforts and could be essential in addressing mental health disparities.
Os Veteranos das Guerras Psíquicas: A história da Psicologia no front da primeira guerra mundial
Authors: Santana Luiz Henrique
Published: December 2021

A primeira guerra mundial foi um momento decisivo na história da psicologia. Enterrou a tradição introspeccionista da psicologia e fez com que psicólogos saíssem dos armários dos Departamentos de Filosofia para estabelecer uma nova ciência e uma nova profissão. Neste livro, apresentas-e uma experiência sobre como ensinar história da psicologia na Primeira Guerra Mundial como um estudo de caso sobre as controvérsias sociais e científicas da área,aomesmo tempo em que coloca alguns pontos cruciais sobre as trajetórias biográficas e as circunstâncias sociais que operaram sobre o desenvolvimento da ciência e da profissãode psicóloga(o) em todo o mundo.
Delphi For Education (Matematika, Multimedia, & Database)
Authors: Tamora IT Edu
Published: December 2021

Buku Ajar yang berjudul “Delphi for Education:Matematika, Multimedia, & Database” sederhana ini, penulis persembahkan untuk para pecinta Matematika Komputasi, Multimedia, dan Basis Data berbasis Delphi, juga kepada dosen atau guru yang ingin mengembangkan kemampuan dan kreativitas dalam menguasai bahasa pemrograman Delphi, ataumahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Pemrograman Komputer Basic (Dasar-dasar Pemrograman Komputer), Workshop Matematika IT, atau mata kuliah sejenisnya bahkanmahasiswa yang ingin dan sedang menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) menggunakan Delphi.