ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG TINGKAT KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis)
Authors: Nurhayati Atikah 
Published: August 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan melalui pendekatan model sinergitas perilaku ekonomi nelayan (Suatu Kasus di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat). Analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarkhi Process (AHP). Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan melalui alternatif kebijakan Co-Management berpengaruh sebesar 44,6% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Pengendalian upaya penangkapan memiliki nilai bobot 0,336 artinya kebijakan pemerintah melalui pengendalian upaya penangkapan memiliki pengaruh sebesar 33,6% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki nilai bobot 0,131 artinya kebijakan pemerintah dengan memperhatikan sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki pengaruh sebesar 13,1% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Penegakan hukum dan kelembagaan memiliki nilai bobot 0,088 artinya setiap kebijakan pemerintah melalui penegakan hukum dan kelembagaan memiliki pengaruh sebesar 0,88% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan Co-management memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap di Kawasan Pangandaran Provinsi Jawa Barat.Title: Analysis of the Local Government Policy Supporting to Sustainable Fisheries Resources (Case Study in the Pangandaran, Ciamis District). This research aims to examine extent of government policy in support of Ciamis district level management sustainability of fishery resources through the synergy model approach to economic behaviour of fishers. Analysis of government policy in supporting the sustainability of fisheries resource management wes using the Analytical Hierarchy Process (AHP). Local government policies in supporting the sustainability of fisheries resource management were given through alternatives policies Co-Management, control of fishing effort, synergy model of economic behaviour of fishers, law enforcement and institutional. Government policy in supporting sustainable fisheries resource management through policy alternatives Co-Management influence for 44.6% of the level of sustainability of fisheries resources management. Controlling fishing effort has a value of 0.336 means that partial weight alternative government policy by controlling fishing effort has the effect of 33.6% of the level of sustainability of fisheries resource management; synergy of economic behaviour fishers has a value of 0.131 means that partial weight alternative government policies with respect to economic behaviour of fishers have synergy effect of 13.1% of the level of sustainability of fisheries resource management of law enforcement and institutions have partial weight value of 0.088 means that every government policy through the enforcement of laws and institutions have an influence on the level of 0.88% sustainable management of fisheries resources. Co-management policy has a great influence on the level of sustainability of fisheries resources in the area of Pangandaran, West Java Province.