bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pertukaran Harta Waris Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Ahli Waris Marsono dan Darmami)
Authors: Rahmawati Aisyah , Sarono Agus
Published: April 2023

AbstractThe problem of exchanging inheritance carried out by the late Mr. Marsono and the late Mrs. Darmami. The land that had exchanged earlier, by the late Mr. Marsono, was not re-registered, so there was a dispute between the respective heirs who fought over the land that was used as the object of the exchange. The purpose of this study is to determine the view of civil law on the consequences of the exchange of inheritance that is not registered in the case of the heirs of Mr. Marsono and heirs of Mrs. Darmami. This research was conducted using an empirical juridical approach. This researchs (research on primary data). The result of this research is that the implementation of the inheritance exchange carried out by the late Mr. Marsono with the late Mrs. Darmami is not in accordance with the Civil Code Articles 616, 617, and 620. Because there is no authentic evidence or certificate that can prove that the land belaongs to the deceased Mr. Marsono. Although at the time of the incident, Mrs. Siti Mujayanah was with the late Mr. Marsono and the late Mrs. Darmami, but only one witness cannot be considered a witmess.Keywords: exchange; inheritance; dispute                                                                               Abstrak                                                                               Permasalahan tukar menukar harta waris yang dilakukan oleh almarhum Bapak Marsono dan almarhumah Ibu Darmami. Tanah yang telah mereka tukar dahulu, oleh almarhum Bapak Marsono tidak didaftarkan kembali, sehingga terjadilah sengketa antara masing-masing ahli waris yang memperebutkan tanah yang dijadikan objek pertukaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum perdata terhadap akibat pertukaran harta waris yang tidak didaftarkan pada kasus ahli waris Bapak Marsono dan ahli waris Ibu Darmami. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer). Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pertukaran harta waris yang dilakukan oleh almarhum Bapak Marsono dengan almarhum Ibu Darmami tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 616, 617 dan 620. Karena tidak adanya bukti otentik atau sertifikat yang bisa membuktikan bahwa tanah tersebut milik almarhum Bapak Marsono. Meskipun pada saat kejadian berlangsung Ibu Siti Mujayanah berada bersama dengan almarhum Bapak Marsono dan almarhum Ibu Darmami, namun saksi hanya seorang saja tidak bisa dianggap sebagai saksiKata kunci: tukar-menukar; waris; sengketa
Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia
Authors: Suryani Fanny , Prananingtyas Paramita
Published: April 2023

AbstractThe transfer of ownership is based on trust, where the object of the fiduciary security is physically in the control of the fiduciary provider, and the ownership rights have been transferred to the fiduciary beneficiary. The author wants to review the firmness of the arrangements in the fiduciary deed is. This study was to determine the urgency of implementing the provisions of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed. This research is normative legal research with a conceptual approach, as well as a statutory approach with secondary data collection techniques. The result is that the application of Article 613 of the Civil Code is a form of legal protection for creditors and debtors, so that they know the legal steps that must be taken. Fiduciary Guarantee Certificate is evidence of ownership to provide assurance that the debtor will repay his debt, and such certificate has the same power as an enforceable court decision. The conclusion is that the application of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed is essential, by adding a clause regarding the transfer of underlying receivables must be followed by registration at the Fiduciary Registration Office.Keywords: cessie; fiduciary guarantee certificateAbstrakPenyerahan jaminan secara fidusia berdasarkan kepercayaan, dimana kekuasaan mengenai objek jaminan fidusia secara fisik ada pada pemberi fidusia, meskipun hak kepemilikan sudah beralih ke penerima fidusia. Melihat kenyataan tersebut penulis ingin meninjau ketegasan pengaturan dalam akta jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberi alternatif penyelesaian masalah dari sisi konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tagih atas piutang dan bagi debitur sebagai pemilik jaminan sehingga mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh. Mengingat Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan bukti dan jaminan untuk memberikan kayakinan bagi penerima fidusia bahwa debitur akan melunasi hutangnya, apabila debitur wanprestasi, Sertipikat Jaminan Fidusia dapat dijalankan karena memiliki kekuatan eksekutorial, artinya tidak memerlukan putusan pengadilan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia sangatlah penting yaitu dengan penambahan klausul mengenai pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia harus diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia.Kata kunci: cessie; sertipikat jaminan fidusia
Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (Cinema) Melalui Instastory Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta
Authors: Alfiyani Ike , Santoso Budi
Published: April 2023

AbstractThe act of uploading movie trailers without the permission of the creator for personal use is a copyright infringement that harms producers as well as commercially. This action is related to Law Number 28 of 2014 on Copyright which is the exclusive right of the creator which arises automatically based on the declarative principle of a work that is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. This article discusses the legal rules for uploading film footage through social media and efforts to prevent copyright infringement. This research method uses normative juridical. The results of the study concluded that copyright infringement related to uploading movie trailers to instagram social media on the instastory feature can be categorized as a violation of moral rights or economic rights. Violation of moral rights, namely uploading film footage to the cinema into instastory by not maintaining the author's right to modify the work that violates the moral rights of the work which can also be said to violate the rights that protect the creator's personal interests.Keywords: cinema film; instastory; copyrightAbstrakPerbuatan mengunggah cuplikan film bioskop tanpa seijin pencipta untuk keperluan pribadi merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan produser juga merugikan komersial. Tindakan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan yang diwujudkan dalambentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artikel ini membahas tentang aturan hukum terhadap tindakan mengunggah cuplikan film melalui media sosial dan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelanggaran hak cipta terkait pengunggahan cuplikan film bioskop ke dalam media sosial Instagram pada fitur instastory dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hak moral ataupun hak ekonomi. Pelanggaran hak moral yaitu pengunggahan cuplikan film ke bioskop ke dalam instastory dengan tidak mempertahankan hak pencipta dalam memodifikasi ciptaan yang melanggar hak moral dari ciptaan yang dapat juga dikatakan melanggar hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.Kata kunci : film bioskop; instastory; hak cipta
Low-income Household’s Public-rented Flats Preferences in Semarang City Using Conjoint Analysis
Authors: Hanifah Winda
Published: April 2023

This study aims to determine public flats preferences of low-income household respondents using conjoint analysis, so that it can be identified the relative importance of flats attributes and the utilities’s value of attribute levels that affect respondent’s choice. Survey was conducted on 35 squatter’s respondents who live in the Banjir Kanal Timur Semarang Riverbanks and 86 respondents who already dwelled in Kudu and Pondok Boro public rental flats provided by the Semarang City Government. The attributes identified to describe public flats are: rental prices, accessibility and location, facilities, and ownership rights. The study show that “rental prices” and “accessibility and location” is the most important attribute in choosing the public rental flats to live in, while “facilities” was the least important. The choice behavioral models based on age, education levels, types of job, monthly income, and family size show that respondents have different preferences based on their socio-economic characteristic.
Alterity marking and enhancing accessibility in lexical borrowing: meta-information techniques in the use of incipient anglicisms in French and Italian
Authors: Winter-Froemel Esme
Published: April 2023

Previous research has highlighted that the use of lexical borrowings is often accompanied by metalinguistic elements that have been analysed as flags or alterity markers. This paper aims to investigate the use of these markers from a usage-based perspective, focusing on their functions in communication. It will first be argued that lexical borrowings may pose certain challenges to recipient-language speakers; these challenges will be rephrased as features of reduced accessibility. The notion of reduced accessibility will be elaborated by commenting on both form-related aspects concerning the items’ conformity with respect to the RL system (pronunciation, spelling, morphology) and content-related aspects concerning semantic transparency as defined in diachronic cognitive onomasiology. It will then be argued that in addition to the function of alterity marking, the markers also serve to enhance the accessibility of lexical borrowings. A revised categorisation of three types of relevant meta-information techniques will be proposed (flagging, metalinguistic comments, frame information). A survey on the use of recent anglicisms in French and Italian newspaper articles will reveal how the use of meta-information techniques can be seen as a strategy to communicatively negotiate and facilitate the use of borrowed items. Finally, implications of the usage-based approach to alterity marking and enhancing accessibility will be discussed.
Investigating the ‘what’, ‘where’ and ‘why’ of global phonological typology
Authors: Maddieson Ian
Published: April 2023

What? Where? and Why? are the principal questions to ask in relation to linguistic typological patterns, in phonology as elsewhere. However, assembling sufficient and reliable information on a large diverse sample of languages presents challenges. Some of these issues are discussed in this paper, based on the practices seen in various database projects, including WALS and LAPSyD and in the wider literature. The challenge of recognizing areal convergence can be aided by simple mapping techniques. The most scientifically challenging issue is explaining ‘why’ as this requires considering multiple physiological, psychological, social, and other effects. Recent efforts to correlate phonological features with climatic and environmental factors offer a further potentially interesting way forward.
Biocomposite based on N-maleated chitosan immobilized in amino-carbamated alginate matrix for effective biosorption of Cu(II)
Authors: Shehzad Hamza , Begum Robina , Ahmed Ejaz , Sharif Ahsan , Batool Maham , Fatima Manahil , Irfan Ahmad , Farooqi Zahoor H.
Published: April 2023

Synthesis of a biocomposite based on N-maleated chitosan immobilized in amino-carbamated alginate matrix (NMC-PSC) was carried out. Facile chemical modifications of sodium alginate and chitosan were executed using maleic anhydride and 4-phenylsemicarbazide as chemical modifiers, respectively. NMC-PSC hydrogel beads were employed for Cu(II) biosorption from aqueous media. Study of surface characterization, morphology and chemical structure of the sorbent indicated the successful surface functionalization and attachment of Cu(II) ions. Sorption parameters like pH, time of contact, sorbent dosage and adsorbate content significantly influenced the sorption capacity. Kinetic results demonstrated that copper sorption on NMC-PSC was governed by chemisorption and ion-exchange rather than merely mass transfer. Equilibrium sorption data closely fitted with Langmuir model and maximum Langmuir monolayer binding capacity (q

m
) was determined as 207 mg/g. The negative ΔG
o values indicated the spontaneity of Cu(II) sorption process while ΔH
o and ΔS
o parameters indicated the exothermic nature of sorption which proceeds with rise in entropy.
A lost campaign? New evidence of Roman temporary camps in northern Arabia
Authors: Fradley Michael , Wilson Andrew , Finlayson Bill , Bewley Robert
Published: April 2023

Remote sensing survey in southern Jordan has identified at least three Roman temporary camps that indicate a probable undocumented military campaign into what is today Saudi Arabia, and which we conjecture is linked to the Roman annexation of the Nabataean kingdom in AD 106.
Implications of Emptying the Religion Column on the Identity Card for the Fulfillment of the Constitutional Rights of the Baha'i People
Authors: Panjaitan Anna Kostantia
Published: April 2023

Religion's column is important are mandatory in the civil certificate, eg Identity Card. Discharging the column of religion in the National Identity Card made Baha'i faiths feel equivalent to Atheism. The purpose of this study to examine why people do not want to Baha'i religion column in the Identity Card emptied and the implications of emptying the religion column on the fulfillment of the constitutional rights of Baha'i. This study uses sociological juridical, with qualitative research approach. Sources of data in this study were obtained from a source of primary data and secondary data sources. The primary data obtained through interviews and documentation. While the secondary data is legislation, books, law journals, and previous research. The results showed that (1) People do not want to Baha'i religion column in the National Identity Card emptied because this is a violation of their constitutional rights as citizens of Indonesia, which is the constitution of his rights protected by the state. (2) The implications of emptying the column of religion in the identity cards of the constitutional rights of Baha'i to fulfill the marriage certificate, certificate of birth for children Baha'i. Discharging the column of religion in the National Identity Card is a violation of constitutional rights. It is very significant impact on the fulfillment of the constitutional rights of Baha'i.
Harmonization of Natural Resource Utilization Rights by Indigenous Peoples in the Indonesian Legal System
Authors: Setiawati Yunia Indah
Published: April 2023

The problem of natural resources aspects involving the indigenous people with the goverments and stakeholders become more sorious. The indigenous peopleâ€™s position as the minority groups frequently experiencing suppression as the effect of the inforcement of a legislation. Some laws governing the natural resources and communal rights of the indigenous people are not compliance with UUPA as the main law governing the natural resources. According to the facts above, the writer conducted a research using the theory of law harmonization to find the point of problems with the aim of making it easier for the goverments to fix what should be fixed. This normative juridicial research used the method of data collection such as library reserach with the main sources were literature materials and used the research approecher such as statue approach and anality approach. The result of research indicated that there were law disharmony and inconsistent norm toward UUPA because it did not fully elaborated the contains. Many norms overtapped and potentially excluded the communal rights of the indigenous people in using the natural resources were still extremely weak and it caused material and immaterial losses for them.
Implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in Realizing Good Governance
Authors: Triayuni Bertania Rizqi
Published: April 2023

Village asset management is very important in improving rural development and development and can realize good governance. Village asset management that is carried out in accordance with its competence and existing laws and regulations can realize good governance. In this study the author takes the formulation of the problem as follows: First, How is the application of Village asset regulations in realizing good governance in the Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency? Second, What are the obstacles in implementing Village asset management in Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency? This study uses the foundation of management theory and good governance as the basis for the management of village assets in Kandangmas Village. The principle of accountability from the concept of good governance is the principle of accountability of government in carrying out good governance affairs. The method used is a qualitative legal approach. This type of research is juridical-sociological. The focus of this research is to describe the implementation of Village asset management in Kandangmas Village. The study location was in Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency. Research data sources use primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques in the study are interviews, literature and documentation. Data validity in this study uses triangulation techniques in the form of source triangulation, technical triangulation and time triangulation. Analysis of this research data by examining all available data from various sources and then drawing a conclusion. Village asset management in Kandangmas Village still uses Kudus Regency Local Regulation Number 9 of 2008 concerning Amendment to the District Regulation Number 17 of 2006 concerning Village Finance as a basic guideline for managing village asset management. Village asset management practices only use the asset inventory stage. In the research principle of accountability the principle of accountability is that the village government must be responsible for the management of village assets. The constraints are only external and internal in the management of village assets in the Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency. The conclusions of this study are Village asset management held in Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency, which has not shown a good government in managing Village assets, because accountability principles have not been fulfilled in the concept of good governance and not in accordance with Laws and Regulations governing Village assets management . The Kandangmas Village Government immediately drafted a special Village regulation to regulate about Village asset management as a legal basis so that it can realize good governance in Kandangmas Village.
Authority of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Examining Regional Government Performance
Authors: Warih Dian Puspita
Published: April 2023

Performance audits (performance audits) are carried out due to public dissatisfaction with financial audits which only assess the fairness of financial statements. Performance checks are also carried out because many government performances are often in the public spotlight due to the large number of reports regarding cases of corruption, collusion and nepotism (KKN). So there is a need for research on performance audits conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The purpose of this study is to describe the implementation of the authority of the BPK Representative Office of Central Java Province in examining performance from aspects of economy, efficiency and effectiveness and to describe the division of tasks between BPK as an external auditor and the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) as an Internal Auditor in carrying out performance audits. . This study uses a qualitative approach with the type of Juridical Sociological research. Data collection techniques include interviews and document studies with BPK representatives of Central Java Province and DPRD Central Java Province. The performance audit is carried out by the BPK Representative for Central Java Province in semester 2 (July-November) in three stages, namely the audit planning stage, the audit implementation stage and the performance inspection reporting stage and providing recommendations. It can be seen that the results of performance audits in the Regional Government of Central Java Province have met the economic, efficiency and effectiveness aspects. The economic aspect is based on the fulfillment of criteria that have been determined and mutually agreed upon by the BPK and the Regional Government. The efficiency aspect is based on the fact that the local government has optimally used the available inputs so that the expected goals are achieved. The aspect of effectiveness can be seen from the limitations of the budget deficit and the budget allocation in the regional budget regulation in accordance with applicable regulations. The division of tasks between BPK and APIP is contained in the implementation of performance checks and follow-up. BPK conducts performance checks and provides recommendations, then APIP uses its internal oversight and guidance function to follow up on the recommendations made by BPK to entities. Through the existence of APIP, it can be seen that BPK is greatly assisted in the process of carrying out performance audits.
Pengaruh Asas Kerahasiaan Data dan Informasi Wajib Pajak Pada Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penegak Hukum di Indonesia
Authors: Damayanti Ratih
Published: April 2023

The purpose of this article is to find out the implementation and issues of confidentiality principle in Act No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty and to determine the effect of the principle of confidentiality of data and information on taxpayers in Act No 11 of 2016 concerning Tax Amnesty for law enforcement in Indonesia. The principle of confidentiality in Tax Amnesty provides a potential moral hazard. A moral hazard occurs because of the opportunities that enable these actions to materialize. Opportunities for Fiscus and Taxpayers to meet in person. This has the potential to cause a gray area between the Taxpayer and the Fiscus which can cause a moral hazard to the Taxpayer. The authority of the Fiscus is prone to be misused so that it can lead to several criminal actions that can be carried out, namely embezzlement or corruption that can harm the country's finances. When the crime occurs at a Tax Amnesty Taxpayer, it will be difficult to enforce the law because the data and information sourced from the Statement and the attachments that are administered cannot be used as a basis for investigation, investigation, and/or criminal prosecution of the Taxpayer cannot be used as a basic investigation, investigation and/or criminal prosecution of taxpayers.
SIBERNETIKA TALCOTT PARSONS: SUATU ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA LAPANGAN KERJA DI INDONESIA
Authors: Satria Adhi Putra
Published: April 2023

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis, tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan omnibus law, dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja di Indonesia. Tulisan ini akan menggunakan teori sibernetika Talcott Parsons yang digunakan sebagai pisau analisis, untuk menjelaskan fakta yang terjadi saat ini. Hasil analisis menunjukan bahwa proses pelaksanaan omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja di Indonesia, saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut yaitu adalah faktor sub sistem ekonomi, sub sistem politik, sub sistem sosial, dan sub sistem budaya, sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam teori sibernetikanya. Pengaruh faktor-faktor tersebut yang kemudian pada saat ini, menimbulkan berbagai reaksi penolakan dari masyarakat Indonesia, sehingga dalam kesimpulanya penulis mengajukan saran kepada pemerintah agar sekiranya proses pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja di Indonesia tidak dilakukan secara terburu-buru, hal ini berguna dalam rangka mengkaji terlebih dahulu, tentang bagaimana pelaksanaan omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja di Indonesia agar dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial
Authors: Fuqoha Fuqoha
Published: April 2023

Penyelesaian perselisihan non-litigasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan dimana para pihak yang berselisih dapat melakukan perundingan secara langsung antar pihak dan/atau melalui pelibatan pihak ketiga yang netral yang ditunjuk para pihak untuk menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan. Model penyelesaian perselisihan non-litigasi dalam perselisihan hubungan industrial antara lain melalui penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengemukakan kekuatan hukum dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak bila kedua belah pihak bersepakat yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian bersama. Selain itu, penyeelsaian perselisihan non-litigasi memiliki kekuatan hukum eksekusi jika perjanjian bersama terdaftar pada pengadilan hubungan industrial.
POLA SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
Authors: Sulistiyono Tri , Herlambang Pratama Herry , Salsabila Masyita Isnadya Risky
Published: April 2023

The same significant risk also overshadows the lure of high wages to be a migrant worker abroad. The number of workers moving from home to foreign countries is increasing. The high risk and high interest cause migrant workers to be vulnerable to being deprived of their rights; therefore, they need to be protected by the state. This study seeks to examine the application of the pattern of sanctions obtained by companies providing labor services as migrant workers and protection for Indonesian migrant workers. The research was conducted using an empirical juridical approach where the reality that occurred in the field was studied and compared with the applicable legal provisions. The aim is to find out the legal protections for migrant workers and the sanctions for Indonesian Manpower Service Providers.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TIDAK DILAKSANAKAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI ASAS ERGA OMNES
Authors: Pradana Fadly Ikhsan
Published: April 2023

The Indonesian Constitutional Court was formed based on the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.. The Constitutional Court in giving decisions must be implemented and obeyed in general (erge omnes). However, there are still state officials who do not implement the Constitutional Court decisions. Based on the 2019 academic report issued by the Faculty of Law, Trisakti University, 22 percent did not carry out the decisions ordered by the Constitutional Court. The research method used by the author is normative juridical using library materials. There is a Constitutional Court Ruling that cannot be implemented, namely the imposition of Article 335 of the Criminal Code with an unpleasant phrase. Based on this, the provision has no binding law. The factor of the inability to implement the Constitutional Court decision is that there is no executing institution and support from political parties. It can be summarized that there is a need for an executor and given a clear time statement.
TANGGUNG GUGAT ASURANSI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
Authors: Hermawan Sapto - , Rakasiwi Deviana Az Zahra , Khayanto Miftah Nur , Ridhlo Muhammad Rosyid
Published: April 2023

Insurance liability for environmental damage has been accommodated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in its implementation there are still many shortcomings and obstacles, both internal and external factors. This journal discusses the implementation of insurance liability for environmental damage in Indonesia according to Law No. 32 of 2009 and the development of the implementation of insurance liability in Indonesia for environmental damage compared to Singapore and Poland. To obtain complete and accurate data in this study, the author uses normative or doctrinal legal research. Environmental Insurance is very important. However, in its development, environmental insurance is still considered new for Indonesian citizens. In its own implementation environmental insurance is still not going well due to various obstacles, one of which is the lack of regulations regarding environmental insurance. The same thing happened in Singapore, where there was still a lack of regulation or implementation, in contrast to Poland, which already had awareness about the importance of good environmental insurance.
Strategy to Strengthen State Administrative Law in Eradicating Corruption Practices by State Administration Officials
Authors: Hendrik Charren
Published: April 2023

The lenient regulation of State Administrative Law is giving the practice of corruption an opportunity to take place in the enforcement of Indonesian governance. When in reality, the State Administrative Law is supposed to regulate various state administration activities, in which taking care of the practice of corruption being one of them. Therefore, this research offers strategies of the eradication of corrupt practices that have inflicted the state’s financial loss. The eradication can be done by reinforcing the implementation of a proper government. Various attempts are required to be done in order to construct a corruption-free governance’s structure, such as, applying the principle of good governance and closed bureaucratic system in the practice of the state’s enforcement; establishing a leadership spirit in a righteous governance to escalate the integrity and ethics of the state’s enforcement in order to steer clear from deviation and abuse of power; reinforcing the State Administrative Law by establishing strict, definite, and measurable laws; conducting and reinforcing anti-corruption establishment in both the state’s central and the countryside. The method of research applied is normative law research, which is by studying the law’s regulation in the Constitution and describing the role of the State Administrative Law as the authorized regulation that has the power to combat the crime of corruption.
Medical Responsibility for Victims of Medical Malpractice Crimes
Authors: Wardana Ferdin Okta
Published: April 2023

The responsibility of the medical world to victims of criminal acts of medical malpractice is that the responsibility for the practice is an error of omission or negligence when determining the execution that results in injury or death, besides that there are no mistakes made by wrongful considerations for which the responsibility is asked. From that explanation, the formulation of the problem: the factors that cause doctors to malpractice, the regulation of medical malpractice according to Indonesian criminal law, what kind of responsibility is carried out by a medical person for malpractice according to health law, the method used is normative juridical, namely by reviewing books and also health law literature, sources of data obtained are primary and secondary legal materials consisting of the Criminal Code, Health Act and secondary legal materials consisting of books, literature and journals. The data collection technique is carried out by how to review and review legal books related to health law. The results of this study are expected that a doctor is always careful in carrying out a medical practice so that malpractice does not occur in addition to the need for a patient to understand and also consult his illness so that a doctor understand understand the illness he suffers, for the law
The Effect of Polypropylene Fiber and Steel Fiber on Geopolymer Concrete
Authors: Widiana Niza , Satyarno Iman , Siswosukarto Suprapto
Published: April 2023

One of the environmentally friendly concrete as an alternative to cement concrete in the future is geopolymer concrete which used a cement substitute in the form of fly ash. To prevent premature cracking of the concrete, this study added fiber types such as polypropylene fiber, and steel fiber (dramix), this experiment with 3 variables namely the addition of polypropylene fiber by 0%, 0.40%, 0.80%, 1.2%, steel fiber of 0.25%, 0.50%, 0.75%, 1.00%, as well as a combination of polypropylene fiber and steel fiber (0.4%P;0.50%D), (0.8%P;0.75%D), (1.2%P;1.00%D) of the weight of the concrete. In this study, using a beam specimen measuring 10x10x50 cm, for each percentage of fiber usage there are 2 beam trials. Geopolymer concrete in this study uses a ratio of NaOH and Na2SiO3 is 2:1 and a constant concentration of 10 Molar, to test the Flexural Strength Test of Concrete at the age of 28 days of concrete. The results of the highest average flexural strength of geopolymer concrete without fiber σl = 78.77 kg/cm2, using polypropylene 0.80% σl =50.50 kg/cm2, and 0.25% steel fiber σl =68.87 kg/cm2, the combination of both fibers (P0.4%; D0.25%) σl =65.34 kg/cm2. These results do not produce good workability, thus affecting the decrease in flexural strength. By increasing the ratio A = 0.35 to 0.45, the geopolymer concrete mix produces better workability with the highest average flexural strength of geopolymer concrete with polypropylene fiber 0.8% σl = 80.107 kg/cm2.
La Visita de Inspección, su Función Malherida
Authors: Camacho Prats Alexandre
Published: April 2023

Este artículo nace a partir de una investigación cualitativa y hermenéutica implementada en las Islas Baleares (España) durante tres cursos, que incluye un estudio empírico sobre las funciones y quehaceres de los supervisores. Para ello, se desarrolló un estudio de casos con entrevistas en profundidad a inspectores baleares, contrastándolo con grupos de discusión con directores. Los resultados del estudio indican que los inspectores no realizan como se espera la acción pedagógica en el aula, evaluando y asesorando a docentes y directivos. En consecuencia, la visita de inspección, entendida como su atribución estrella, queda deslucida. El estudio concluye que urge una revisión de sus funciones y quehaceres para que ambos estén alineados en un cometido más evaluador, y sugiere una revisión de la visita al aula para que ésta contribuya a la mejora educativa.
Assessing the morphological characteristics of teeth and dental arches as potential predictors of dental crowding
Authors: Daoud Raisa , Bencze Maria-Angelica , Albu Cristina-Crenguța , Teodorescu Elina , Dragomirescu Anca-Oana , Dincă Octavian-Marius , Ionescu Ecaterina
Published: April 2023

Background and aims. The early detection of dental crowding and its potential for aggravation is important during the clinical examination of mixed dentition patients, and these desiderates can be addressed by including among the clinically assessed items a series of accessible morphological characteristics of teeth and dental arches. The present study investigates possible correlations between morphological features of permanent teeth, widths of dental arches, and the onset of dental crowding during mixed dentition.

Methods. A selected group of 100 class I dental casts on mixed dentition was analyzed. The dental arches were grouped as spaced, normally aligned, and crowded. The dental parameters consisted of mesiodistal dimensions of permanent teeth and specific morphological features of permanent incisors and first molars. The anterior and posterior arch widths according to Pont indices were measured.

Results. Statistical analysis of data showed that mesiodistal dimensions of the permanent upper central incisors and lower incisors are significantly larger on severely crowded arches than on normally aligned arches; increased differences between mesiodistal dimensions of central and lateral permanent upper incisors and the presence of semi-shavel incisors and Carabelli cusps are associated with a greater extent of anterior crowding. The severely crowded arches presented significantly narrower anterior and posterior arch widths.

Conclusions. Increased mesiodistal dimensions of permanent incisors, the presence of incisors shoveling, the Carabelli cusps on upper first permanent molars, and narrowing of dental arches during the early mixed dentition period were associated with severe dental crowding in class I cases.
On the solvability of the Atangana–Baleanu fractional evolution equations: An integral contractor approach
Authors: Chaudhary Renu , Reich Simeon
Published: April 2023

We present existence and controllability results for mild solutions to the Atangana–Baleanu fractional evolution equations. We prove our results by applying bounded integral contractors and a sequencing technique. In contrast to the papers available in the literature, in order to establish our controllability results, we need not define the induced inverse of the controllability operator, and the pertinent nonlinear function need not necessarily satisfy a Lipschitz condition. In addition, we also establish trajectory controllability results. Finally, we discuss an application, which illustrates our results.
Radiometric survey with Remotely Piloted Land Vehicle in Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense operations
Authors: Azevedo A. M. de , Gonçalves J. L. , Salazar A. P. , Cardoso D. D'O. , Gonzales P. V. , Ferreira V. A. V. , Nunes W. V.
Published: April 2023

This article addresses the development of a remotely piloted vehicle for the chemical, biological, radiological, and nuclear army defense system, able itself to perform radiometric surveys remotely favoring the process of local mapping and investigation of possible dispersions of radioactive materials in radiological and nuclear accidents and incidents. Tests were carried out to verify the efficiency of the developed prototype and it can be verified that the vehicle has a great applicability and optimizes the radiological protection process.
GEO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE GLOBAL MARKET: CHALLENGES AND PROSPECTS (PANDEMIC AND MILITARY&POLITICAL SHOCKS, 2010–2022)
Authors: SHAROV Oleksandr
Published: April 2023

Noting that many articles and fundamental reports are devoted to the problems of geo-economic and geopolitical transformations, the author offers his view on some of the main trends of such changes and the causes that determine them.
 The question of the formation and transformation of geo-economic structure of the world economy in current conditions – in the period after 2008-2009 global financial crisis, with the impact of COVID-19 pandemic and the Russian Federation’s ongoing war against Ukraine – is considered. The actions of the collective West, caused by the historical challenge from countries of Asian and so-called Euro-Asian civilizations in the form of rapid economic growth (sometimes, a "jump") in a number of former "third world" countries, are analyzed.
Three groups of main causes that led to the aforementioned changes in the pace and direction of geo-economic restructuring are identified and analyzed: fundamental (civilizational), pandemic (related to the economic consequences of COVID-19 pandemic), and military & political (Russian Federation’s military aggression against Ukraine). Although on the surface the effects of causes that emerged during the last decade are seen, in reality they only boost the effects of the root causes that determine the long-term trends. Given that Ukraine has found itself at the center of a clash of interests between several important actors of global politics and economy at once, inevitable changes in the geo-economic position of Ukraine in the post-war world are expected, which may lead to its qualitatively new role in the global economy, provided that the authorities and society understand new historical prospects and work persistently on relevant priorities.
EVALUATION OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF OPERATORS OF EXTREME ACTIVITIES
Authors:   O.O. Bogomoletz Institute of Physiology National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, Moiseyenko Ye.V.
Published: April 2023

Human activity in conditions of extreme influence of environmental factors is accompanied by a long-term stressful state, which modifies the course of adaptation and provokes maladaptation disorders with the subsequent development of pathology. At the same time, maladaptive disorders do not have specific manifestations, which complicates diagnosis. In order to determine the specifics of changes in psychophysiological functions under the influence of extreme factors, medical and psychophysiological studies were performed with the participation of Antarctic winterers and persons with post-traumatic stress disorders. A number of new and modified methods of research of the psychophysiological state, which were used in the monitoring mode during the year of wintering, were involved. The diagnostic and prognostic effectiveness of certain characteristic changes in indicators of electrical activity of the brain, maintenance of statokinetic stability (assessment of central regulation mechanisms), psycho-emotional color preference (assessment of psychophysical tone) and individual genetic features (polymorphism of the hypoxia-inducible factor 1α gene) has been established. The practical application of psychophysiological state assessment indicators in the system of medical and psychological support of Antarctic expeditions has shown their diagnostic and prognostic effectiveness.
INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION AS A COMPLICATION OF ACUTE PANCREATITIS
Authors:   Bogomolets National Medical University, Department of Surgery No. 2, Kyiv, Ukraine, Kolosovych I.V. , Hanol I.V. ,   Bogomolets National Medical University, Department of Surgery No. 2, Kyiv, Ukraine
Published: April 2023

The aim of our work was to review modern aspects of pathogenesis, diagnosis and treatment of intra-abdominal hypertension as a complication of the severe course of acute pancreatitis. Acute pancreatitis is a systemic disease, the severe course of which is associated with organ dysfunction and increased intra-abdominal pressure. The frequency of intra-abdominal hypertension in patients with severe acute pancreatitis is 60%, while 10-30% of patients in this category hospitalized in the intensive care unit have abdominal compartment syndrome. An increase in intraabdominal pressure has a negative effect on the course of acute pancreatitis. Namely, multiple organ failure occurs more often; pancreatic and peripancreatic necrosis, prolonged systemic inflammatory response syndrome, complications during the use of enteral nutrition, the need for invasive interventions, the length of hospitalization and the percentage of deaths increase. Determination of intra-abdominal pressure through the urinary bladder in patients with severe acute pancreatitis should be considered as a standard for diagnosing intraabdominal hypertension. It has been proven that the use of paracentesis with drainage of the abdominal cavity in the staged treatment of patients with a complicated course of acute pancreatitis (peripancreatic accumulation of fluid in the early period of the disease) reliably reduces intra-abdominal pressure after 72 h since the detection of fluid (17.4 ± 2.6 and 11.4 ± 1.6 mm Hg), serum amylase (774.3 ± 233.9 and 472.7 ± 168.6 Units/l), procalcitonin (1.3 ± 0.7 and 0.6 ± 0.5 ng/ml) and interleukin-6 (531.3 ± 120.9 and 417.1 ± 82.4 pg/ml). Achievements in intensive care, optimization of indications for surgical interventions, early enteral nutrition, rational use of liquid resuscitation and the growing role of minimally invasive interventions have had a positive effect on the prognosis of acute pancreatitis, overall morbidity and led to a decrease in deaths in this category of patients. However, the prevention and treatment of persistent intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome require further study and improvement.
Millennium celebrations in Hungary
Authors: Berki Tímea
Published: April 2023

This study examines the Millennium exhibition held in Budapest in 1896, highlighting the constructed nature of the celebration which put an end to the debates of historians by a legislative decision, as well as the functioning of the commemoration, the role of visual components and certain other aspects of the exhibition regarded as a central event. It also brings together undertakings from the fields of literary studies and fiction which relate to or capitalise on the period, and which are interesting from the point of view of functionality and popularity.
Agresión rusa a Ucrania, Crímenes Internacionales y Corte Penal Internacional
Authors: Bollo-Arocena María-Dolores
Published: April 2023

Pronto se cumplirá un año de la injustificada agresión rusa contra Ucrania. Es por ello tiempo de analizar los patrones de conducta que están teniendo lugar desde su inicio para proceder así a su calificación jurídica con el fin último de buscar la vía para depurar responsabilidades de tipo penal. En este sentido, el trabajo pretende abordar las posibilidades, los retos y desafíos que presenta el Estatuto de la Corte Penal Internacional para enjuiciar a los responsables de los crímenes que están teniendo lugar, abordando en particular, los problemas derivados de la tan traída y llevada inmunidad de jurisdicción penal de determinados órganos del Estado.
Hacia una nueva estrategia Unión Europea-China. De la dependencia y competencia económicas a la rivalidad sistémica
Authors: Esteve-Moltó José-Elías
Published: April 2023

El meteórico ascenso de China como potencia mundial, junto a los efectos de la pandemia de la COVID-19 y la agresión rusa a Ucrania, han obligado a la Unión Europea a combatir sus vulnerabilidades. En este inquietante contexto global, la ue ha tenido que redefinir su estrategia con China, cuya influencia internacional se califica ya por las instituciones europeas de amenaza grave. El anterior socio privilegiado está pasando a ser un competidor e incluso un rival sistémico para los intereses y valores europeos, por lo que la ue debe acudir al concepto de autonomía estratégica abierta para poder amortiguar la asertividad china a nivel internacional. Es más, la competencia comercial y económica parece estar extendiéndose a cuestiones se seguridad, que están provocando el reforzamiento de las relaciones trasatlánticas.