bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KAJIAN PARADIGMATIK PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM ACARA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Authors: Putera R Roy Arta
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara paradigmatik perbedaan dan persamaan hukum acara pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, kemudian disimpulkan bahwa perbedaan paradigmatik mengenai KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang paling mendasar yaitu konsep diversi, keadilan restoratif dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketiga konsep baru tersebut belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketiga konsep tersebut telah menjawab dan memenuhi nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian mengenai persamaan antara KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sama-sama mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusianya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih terkhususkan kepada hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Kata Kunci: KUHAP, diversi, keadilan restoratif, UU SPPA

 

ABSTRACT
This study aims to find out paradigmatically the differences and similarities of KUHAP and the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system. This research is a normative and prescriptive with a conceptual approach. Then it was concluded that the paradigmatic differences regrading KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system namly the diversion, restorative justice, and LPKA. hese three new concepts have never been made in Indonesian laws and regulations and these three concepts have answered and agreed on the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international regulations that have been ratified by Indonesia. The regarding the similarity between KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system equally regulated regarding the protection of human rights. But in the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system is more specific to the rights of children who are dealing with the law.
Keywords: KUHAP, diversion, restorative justice, UU SPPA
KAJIAN BEWIJSVOERING ELECTRONIC EVIDENCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
Authors: Muhammad Rustamaji Elyana Safitri &
Published: April 2022

ABSTRAK

Salah satu hal fundamental yang terdapat dalam pembuktian di persidangan adalah uraian mengenai cara memperoleh dan menyampaikan suatu alat bukti kepada hakim (bewijsvoering). Penyadapan merupakan salah satu cara dalam memperoleh suatu alat bukti elektronik. Terdapat perdebatan mengenai bewijsvoering dan nilai pembuktian atas alat bukti elektronik yang berasal dari hasil penyadapan serta kaitannya dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan isu tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diskursus mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik hasil dari penyadapan. Argumentasi pertama menganggap bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga alat bukti elektronik harus diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian adalah hal yang harus dipisahkan.

Kata kunci : Bewijsvoering, Alat Bukti Elektronik

 

ABSTRACT

The fundamental things contained in the evidence at the court is a description of how to obtain and submit an evidence to the judge (bewijsvoering).Interception is one way to obtain an electronic evidence. There is debate about bewijsvoering and the value of proof of electronic evidence originating from the results of interception and its relation to the enforcement of criminal law. Based on these issues this study aims to determine how the discourse regarding the value of proof of electronic evidence. This study is a normative legal research that uses primary and secondary legal materials and uses deductive methods. Based on the results of the study that there are two different opinions regarding the value of proof of electronic evidence resulting from interception. The first argument assumes that between bewijsvoering and proof is an inseparable thing so that electronic evidence must be obtained in accordance with applicable law so that it can be used as a valid evidence. Second, that between bewijsvoering and proof is something that must be separated. This is because of the urgency of electronic evidence to reveal the truth of the occurrence of a crime.

Keyword: Bewijsvoering, Electronic Evidence
KENDALA EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN PELATIHAN KERJA DALAM PERKARA PIDANA ANAK (Studi: Kejaksaan Negeri Ngawi)
Authors: Kurniawan Fadhilla
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala eksekutor dalam menangani perkara pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasar putusan Pengadilan Ngawi perkara nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. NGW. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan hukum empiris menggunakan bahan yang diperoleh dari lapangan. Yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian hukum yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala - gejala lainnya. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara kepada beberapa pihak yang berperan dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan eksekusi perkara anak pidana pelatihan kerja belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh eksekutor dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana pelatihan kerja dalam perkara anak.

Kata kunci: Anak, Kendala Pelaksanaan Eksekusi, Pidana Pelatihan Kerja.

 

ABSTRACT

This research aims to know the constraints executors in handling criminal cases of job training are confronted with Legal (ABH) based on the Court ruling and the paths of case number: 8/Pid. Sus-Anak/2018/PN. NGW. Research methods using methods empirical law approach using material obtained from the field. Researched in the beginning is a secondary data to then proceed with an examination of the primary data in the field or community. Legal research conducted a descriptive nature writers, namely the research data delivers as much detail as possible about the man, situation, or other symptoms. Research approach in this research was the qualitative approach, retrieved and collected directly from the field that became the object of research or obtained through interviews to several parties who were involved in this case. Based on the results of this research can be drawn the conclusion that the implementation of the execution of criminal child matters work training has yet to be implemented to its full potential by executor because there are some constraints in the implementation of the execution the verdict of the criminal matter in the job training children.

Keywords: Children, Execution Barriers, Criminal Execution Job Training.
PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MEMBEBASKAN TERDAKWA ATAS DASAR TIDAK DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.Sus/2016)
Authors: Hutomo Wahyu Tri
Published: April 2022

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus ini khususnya tindak pidana Pertimbangan Batu Bara. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.sus/2016. Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.sus/2016), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.

Kata kunci: Mahkamah Agung, Judex Factie, Pertambangan Batu Bara.

 

ABSTRACT
The purpose of this Legal Research is to find out the consideration of the Supreme Court overturning the Judex Facti verdict and prosecuting itself for imprisonment of criminal offenders, in this case specifically the criminal act of Coal Consideration. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Decision of the Supreme Court Number 153 K / Pid.sus / 2016. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law in accordance with Article 255 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of the Supreme Court Number 153 K / Pid.sus / 2016), and the Supreme Court's consideration granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 193 paragraph (1) because the Defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.
Keywords: Supreme Court, Judex Factie, Coal Mining.

 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps.)
Authors: Nugraheni Yohana Dwi Wahyu
Published: April 2022

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. telah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif bersifat prespektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan perundang – undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap Anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, segala hal harus dipertimbangkan dampaknya pada masa depan Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.Dps. telah dilaksanakan, tetapi belum maksimal karna meskipun hak – hak Anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan tetapi hak untuk dirahasiakan identitasnya belum terpenuhi secara maksimal karna dalam putusan masih disertakan nama lengkap Anak.

Kata Kunci:  Pertimbangan Hakim, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pemenuhan Hak Anak.

 

ABSTRACT

This articles aims to find out analyzed whether Judge’s Considerations in The decision Number 22 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN. Dps. has fulfilled the principle of the best interest for Children in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The type of research that the author uses in preparing this legal research is the normative legal research that is perspective. The approach used is a case study and statue approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data is literature study. The best interest principle for children is that all actions taken against the child must prioritize the best interests of the child, all things must be considered the impact on the future of the child. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the application of the best interest principle for Children is in decision Number 22 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN. Dps. has been carried out, but it has not been maximized because even though The rights of the child as the perpetrator of the crime have been carried out but the right to keep their identity confidential has not been fulfilled maximally because the decision is still included in the child's full name.

Keywords: Judge consideration, The Best Importance of the Child, the Fulfillment of the Rights of the Child
KETERBUKTIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER SESUAI DENGAN PASAL 172 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
Authors: Febriandini Wahyu Pratama
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terbuktinya perkara insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer disesuaikan dengan  Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 bahwa keterbuktian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Kata Kunci: Peradilan Militer, Tindak Pidana Insubordinasi, Anggota Militer
 ABSTRACTThis study aims to find out the evidence in the case of insubordination conducted by members of the military in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The type of research the author uses in arranging this legal research is normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a case approach.The legal material analysis technique used by the author is to use legal reasioning with syllogism deduction method that is drawing conclution based on the major premise in the form of legal rules and minor premise in the form of legal fact in the Decision of the Military Court Number 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research in the decision of the Pontianak Military Court Number 70-K / PM I-05 / AD / XI / 2016 that the evidence of the insubordination of criminal acts committed by the Defendant is in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts.
Keywords: Military Justice, Insubordination, Military Member
KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER DENGAN PASAL 26 KUHPM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12-K/PM II-10/AD/II/2018)
Authors: Edy Herdyanto Lifia Andriastuti &
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Semarang yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit yang melakukan desersi.Penelitian ini bersifat prespektif yang berarti bahwa penelitian ini berdasarkan kepada pengertian dari hukum itu sendiri yang menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dari hukum itu sendiri. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian normatif atau doktrinal. Sedangkan bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan kasus. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana oleh anggota militer yang melakukan desersi, hakim mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan, baik pertimbangan yang dapat memberatkan maupun meringankan terpidana, dan dalam penelitian ini membuat salah satu anggota militer yang kemudian di adili pada Pengadilan Militer Semarang dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan karena melakukan desersi.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer, Desersi

 

ABSTRACT
               This study aims to determine the basic considerations of the Semarang Military Court Judge who handed down the verdict in the form of imprisonment and additional dismissal from military service against soldiers who commit desertion.This research is perspective which means that this research is based on the understanding of the law itself which discovers the rule of law and legal principles, as well as the doctrines of the law itself. This research is also included in normative or doctrinal research. Whereas this legal material consists of primary legal material and secondary legal material. The technique used in gathering legal material through is case approach. The legal material is then analyzed to interpret the applicable law. This study found that in imposing criminal sanctions by military members who carried out desertion, the judge considered various considerations, both considerations that could incriminate or alleviate the convicted person, and of this case study made one of the military members later put on trial at the Military Court Semarang and the judge handed down a prison sentence and an additional sentence in the form of dismissal for desertion
Keywords: Judge Considerations, Additional Criminal Dismissal From The Military Service, desertion.
ANALISIS IDEALITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TABRAK LARI OLEH IWAN ADRANACUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/Pid.B/2018/PN Skt.)
Authors: Wibisono Aditya
Published: April 2022

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui idealitas putusan hakim pada kasus tabrak lari oleh Iwan Adranacus dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan terkait dan premis minor yaitu fakta hukum mengenai idealtas putusan hakim pada kasus tabrak lari dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya hakim tidak semudah itu untuk memutuskan kecelakaan lalu lintas karena terdapat unsur kesengajaan atau adanya niat yang dibuktikan dengan adanya jeda waktu pada saat terjadi cekcok pertama, cekcok kedua, sampai terjadinya proses penabrakan.

Kata Kunci : Idealitas Putusan Hakim, Kasus Tabrak Lari, Iwan Adranacus

 

ABSTRACT

The research aims to determine ideality of the judge’s decision in the hit and run case by Iwan Adranacus in Decision Number 315/Pid.B/2018/PN Skt.This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with the statute and case approaches. This research used secondary data were used primary and secondary legal material sources. Meanwhile, the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises is Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. The minor premises is fact about determine ideality of the judge’s decision in the hit and run case in the Decision Number 315/Pid.B/2018/PN Skt. Furthermore, from two promises can get the conclusion that judge’s shouldn’t be that easy to decide on a traffic accident because the is an element of intent or intention the is evidenced by the lag time when the first dispute, second quarrel, until the collision process.

Keywords : The ideality of the judge’s decision, hit and run case, Iwan Adranacus
MENELAAH POTENSI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Authors: Pramudya Wardani Alliya Yusticia
Published: April 2022

ABSTRAK
Kajian mengenai Mutual Legal Assistance (MLA) sejatinya sudah banyak dilakukan. Namun, pada konteks Indonesia hal ini merupakan sesuatu yang baru. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji MLA dari sudut ketentuan undang-undang dan sisi kontrak sosial. Penelitian ini mengkaji mengenai metode untuk mendapatkan keterangan saksi warga negara asing yang mempunyai yurisdiksi lain di luar Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan ditunjang bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa warga negara asing berhak untuk tidak bersedia dalam memberikan kesaksian di persidangan Indonesia dan tidak ada konsekuensi hukum apabila saksi warga negara asing tidak memberikan keterangannya. Karena sifatnya tidak dapat dipaksa dan tidak ada konsekuensi apapun jika saksi menolak memberikan keterangan, menjadikan pemenuhan alat bukti penentu tidak dapat dicapai. Akhirnya, berpotensi memengaruhi asas resiprositas dalam permintaan bantuan melalui MLA.

Kata kunci: Mutual Legal Assistance, saksi warga negara asing, dan penegakan hukum.

 
ABSTRACT
The study of Mutual Legal Assistance (MLA) has actually been widely carried out. However, in the Indonesian context this is something new. Therefore, this research is aimed at studying MLA from the point of view of the statutory provisions and in terms of social contract. This study examines the method for obtaining information from witnesses of foreign citizens who have other jurisdictions outside Indonesia. The type of research the author uses in compiling this legal research is normative or doctrinal legal research that is prescriptive. This study uses a conceptual approach supported by primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies that are analyzed deductively. Based on the results of the study, it was found that foreign citizens have the right to be unwilling to give testimony at Indonesian trials and there are no legal consequences if the witnesses of foreign citizens do not provide their statements. Because its feature cannot be coerced and there are no consequences whatsoever if the witness refuses to provide information, making the fulfillment of determinative evidence unattainable. Finally, it has the potential to influence the principle of reciprocity in requests for assistance through MLA.

Keywords: Mutual Legal Assistance, witnesses of foreign nationals, and law enforcement.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN MA 784 K /Pid.Sus/2018)
Authors: Budiarti Yunita Savira
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan MA Nomor 784 K /Pid.Sus/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif  dengan menggunakan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara diluar dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan Judex Facti salah menerapkan hukumnya.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Dakwaan Penuntut Umum.

 

ABSTRACT

The research aims to determine the conformity consideration of the Judge in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor by the Supreme Court with the Verdict Number 784 K /Pid.Sus/2018. This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with case approaches. This research used primary and secondary legal material sources. Meanwhile,the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises and the minor premises, from two promises can get the conclusion. Based on the result of this research can be drawn the conclusion that the consideration of the Supreme Court in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor is in compliance with article 256 Criminal Code Procedures jo article 127 section (1) of Law Number 35 of 2009 concerning the Narcotics by reason of Judex Factie wrongly applied the law. .

Keywords : Consideration of the Judge, Judge Decision, Indictment of the Public Prosecutor.
EKSISTENSI KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Trg)
Authors: Nanda Dhea Hafifa
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kedudukan anak sebagai korban dalam perkara perlindungan anak dalam putusan pengadilan negeri Tenggarong Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Trg melibatkan korban anak berusia 17 tahun yang dibujuk oleh terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dan sebelumnya dijanjikan untuk dinikahi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Keterangan korban harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara. Namun untuk menilai kebenarannya perlu dilihat juga persesuaian keterangan anak tersebut dengan alat bukti lain.

Kata Kunci : kedudukan korban ; persesuaian alat bukti ; perlindungan anak

 

ABSTRACT

This study aims to determine the existence of the child's position as a victim in a child protection case in the Tenggarong District Court decision No. 38 / Pid.Sus / 2019 / PN Trg involving victims of 17-year-old children constrained to have sexual relations by the defendant and had previously been promised to be married.  This research is a doctrinal or normative legal research, which are prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means the collection of legal materials is using case approach and the technique to analyze this legal material is using the syllogism method with interpretation using deductive thinking patterns. From this research it can be concluded that, the statement of the victim must be considered by the judge in deciding the case.  However, to assess the truth, it is also necessary to look at the compatibility of the child's statement with other evidence.

Key Words: position of the victim;  conformity of evidence; child protection
KETERANGAN AHLI RUPIAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 420/PID.B/2018/PN.CBI)
Authors: Lintang Rembulan Sekar Arum
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ahli rupiah dalam memberikan keterangan pada proses pembuktian dakwaan penuntut umum dalam perkara uang palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penggunaan keterangan ahli rupiah dalam pembuktian dalam perkara pidana uang palsu dalam putusan nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi sangat benar dan sesuai karena memang dalam perkara ini membutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai rupiah asli mengingat keterbatasan pengetahuan para penegak hukum mengenai suatu keaslian rupiah. Dengan adanya keterangan ahli rupiah akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah berkenaan dengan tindak pidana uang palsu dan juga membantu Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai hingga  nantinya dijatuhkan putusan.

Kata Kunci : Keterangan Ahli Rupiah, Alat Bukti, Tindak Pidana Uang Palsu.

 

ABSTRACT

This research aimed to find out the role of rupiah expert in providing information about the process of proving the authntication of the public prosecutor in a case of counterfeit money in the decision of Cibinong Court Number 420/Pid.B/2018. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials analysis used are primary legal materials and secondary legal materials.. This research uses legal material analysis technique with syllogistic method. Based on the results of researc and discussion, the conclusion that can be taken is the use of rupiah expert statements in authentication in criminal cases of counterfeit money in the decision of Cibinong Court Number 420/Pid.B/2018 is true and appropriate because indeed in this case required someone who has special expertise about the rupiah due to the limited knowledge of law enforcement regarding the authenticity of the rupiah. The existance of rupiah expert information will be very helpful in solving problems about the criminal act of counterfeit money and also the judge can consider and judge until the decision is given.

Key Words : Rupiah Expert Information, Evidence, Criminal act of Counterfeit Money.

 
Распространение вариантов вируса SARS-COV-2, вызывающих озабоченность (VOC) на основе количества их геномов, депонированных в базу данных GISAID за неделю с 09.04.2022 г. по 15.04.2022 г.
Authors: Дмитриева Людмила , Краснов Ярослав , Чумачкова Елена , Осина Наталья , Зимирова Анастасия , Иванова Александра , Карнаухов Игорь , Караваева Татьяна , Щербакова Светлана , Кутырев Владимир
Published: April 2022

В обзоре представлена актуальная информация по распространению геновариантов вируса SARS-CoV-2, вызывающих озабоченность (VOC) на основе их геномов, размещенных в базе GISAID за неделю с 09.04.2022 г. по 15.04.2022 г.
Determination of nanomaterial viscosity and rheology properties using a rotational rheometer
Authors: Wu Qihua , Kremer Kathryn , Gibbons Stephen , Kennedy Alan
Published: April 2022

Rheology studies the flow of matter and is one of the most important methods for materials characterization because flow behavior is responsive to properties such as molecular weight and molecular weight distribution. Rheological properties help practitioners understand fluid flow and how to improve manufacturing processes. Rheometers have been extensively used to determine the viscosity and rheological properties of different materials because the measurements are quick, accurate, and reliable. In this standard operating procedure, a general protocol using a rotational rheometer is developed for characterizing rheological properties of nanomaterials. Procedures and recommendations for sample preparation, instrument preparation, sample measurements, and results analysis are included. The procedure was tested on a variety of carbon-based nanomaterials.
Hydrothermal Features of a Sandstone Geothermal Reservoir in the North Shandong Plain, China
Authors: Kang Fengxin , Yang Xunchang , Wang Xuepeng , Zheng Tingting , Bai Tong , Liu Zhitao , Sui Haibo
Published: April 2022

There are 1,000 geothermal wells with depths of 1500–2000 m drilled into the upper Tertiary sandstone geothermal reservoir in the Guantao Formation in the North Shandong Plain, which support about 61 million square meters of domestic space heating. Concerning the large-scale exploitation of the Guantao Formation geothermal reservoir and its important role in clean space heating, it is essential to fully understand the characteristics of the geotemperature, geothermal water flow, and hydrochemical features, especially the heat accumulation and geothermal water enrichment mechanism. Based on the data from pumping tests, temperature logging, water level measurements, and hydrochemistry and isotope sampling and analysis, in this study, the heat sources and accumulation, water sources, and enrichment mechanism of the sandstone geothermal reservoir in the Guantao Formation were explored. The geothermal gradient of the cap rocks and the reservoir’s temperature revealed that the geothermal temperature fields are controlled by fault structures, and the relative high temperature zones are distributed in the area where the uplifts and deep heat-controlled faults converge. The geothermal water-rich area is located in the ancient river channel zone. The closer the water-rich area is to the ancient river channel belt, the deeper and coarser the buried conglomerate aquifer is, and the better the water-rich condition is. The best water-rich areas are found in the alluvial fan of the ancient channel belt.
Stability Analysis Method for a Prestressed Railway Embankment considering the Additional Stresses Propagation Effect
Authors: Zhang Qishu , Leng Wuming , Xu Fang , Ruan Bo , Ye Xinyu , Zhou Yang
Published: April 2022

To evaluate the stability of a prestressed railway embankment (PRE), approximate solutions for the additional normal and shear stresses on an arbitrary potential sliding surface of a PRE are first derived using the elastic theory, by which the propagation effect of additional stresses due to the prestressing loads is appropriately considered. Then, a limit equilibrium slice method incorporating the additional stress effect, equivalent interslice forces, track weight, and train axle load but avoiding repeated iteration calculations is developed to analyze the PRE stability. The additional stress solutions are also introduced to modify three commonly used conventional slope stability analysis methods, and comparative analyses were performed to investigate the applicability of the proposed method. The results showed that the differences between the safety factor (Fs) of a PRE evaluated using the proposed and modified methods were within 2% in this study and the values were less than those yielded by the conventional methods because of the partial negative effect of the additional normal and shear stresses on a few slices around the lateral pressure plate (LPP). Besides, the adaptive genetic algorithm was introduced to search the critical sliding surface of the PRE. Finally, the effect of reinforcement pressure on the stability of a PRE was investigated, where the results indicated that the Fs of the PRE increased from 1.323 to 1.626 with an increase of the reinforcement pressure from 0 to 200 kPa, while the PRE gradually varies from potential integral instability to potential local instability. The accurate and efficient determination of the additional stresses on the sliding surface is important in analyzing the PRE stability, and the developed method can provide an easy-to-use and relatively safer stability analysis method for the design of a PRE.
The Utilization of Self-Crosslinkable Nanoparticles as High-Temperature Plugging Agent in Water-Based Drilling Fluid
Authors: Lei Ming , Huang Weian , Sun Jinsheng , Jin Zhehui , Huang Xianbin
Published: April 2022

The increasing exploration of oil/gas resources in unconventional reservoirs, such as deep layers and shale formation, hinges on the development of high-performance drilling fluids under harsh environments. In this work, self-crosslinkable nanoparticles [poly(methyl methacrylate/styrene/2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid (PMS)/N-(hydroxymethyl)acrylamides (PMSNs)] were prepared and utilized as a plugging agent to realize micropore plugging at high temperatures. The obtained PMSN possesses long-term colloidal stability in conventional storage and high-temperature aging cases. Incorporating thermal crosslinking property brought PMSN post-crosslinking behavior during thermal treatment and improved the thermal stability, as verified by Fourier transform infrared spectrometer (FT-IR) and thermogravimetric analysis (TGA) tests. Additionally, PMSN is emulsifier-free and compatible with bentonite-based drilling fluid without foaming problems. Compared with conventional rigid nanosilica (NS) and flexible nanopolyester (NP-1), PMSN can improve the hole-cleaning efficiency of sodium bentonite (Na-Bent) dispersion by increasing viscosity and yield point (YP), especially after thermal aging. Its filtration-reduction and clay core plugging performance at room temperature are between NS and NP-1, ascribing to the rigid core and partial flexible shell structures of PMSN. However, at high-temperature, high-pressure (HTHP) conditions, PMSN with self-crosslinked structures have superior micropore plugging performance over NS and NP-1. A statistical-significant model was established based on response surface methodology (RSM) to illustrate the main and interactive effects of PMSN dosage, aging temperature, and time on the HTHP micropore fluid loss. The optimal plugging can be obtained after high-temperature aging when self-crosslinking happened. The specific self-crosslinking plugging mechanism of PMSN is the combination of interior self-crosslinking in water and interparticle crosslinking in the deposited plugging layer.
Only Surgical Decompression Is Sufficient for Multilevel Lumbar Spinal Stenosis with Calcified Disc Protrusion and Vacuum Disc: Case Reports
Authors: Moon Ji Soo , Kang Min Soo , Lee Sang Ho , Park Chan Hong
Published: April 2022

The purpose of this report was to share our successful cases of only surgical decompression for symptomatic multilevel lumbar spinal stenosis, by assessing treatment outcomes and perioperative complications. Two patients who had only surgical decompression for symptomatic multilevel lumbar spinal stenosis in March and May 2021 were investigated. They were preoperatively diagnosed with the calcified disc protrusion and vacuum disc in the intervertebral space by magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT). The chief complaints were severe low back pain and bilateral sciatica 2 or 3 months ago. The patients reported also reported difficulty walking due to sciatica, for which they were admitted to Daegu Wooridul Spine Hospital. Under general anesthesia unilateral laminotomy for bilateral decompression (ULBD) was performed and discectomy was not done on the stenosis levels. Treatment outcomes were analyzed by preoperative and postoperative visual analog scale (VAS) for low back pain and sciatica (Back VAS and Leg VAS), improvement in walking, and postoperative MRI. Treatment outcomes were favorable: Low back pain and bilateral sciatica showed a VAS score improvement (Back VAS=3, Leg VAS=3), the patient’s walking was improved, and on a postoperative MRI of the two patients, the thecal sac was released sufficiently. The patients developed no perioperative complications. Only surgical decompression is an effective method for symptomatic multilevel lumbar spinal stenosis with calcified disc protrusion and vacuum disc in not the spinal canal but the intervertebral space.
The Hill’s Classification is useful to predict the development of postoperative gastroesophageal reflux disease and erosive esophagitis after laparoscopic sleeve gastrectomy
Authors: Chue Koy Min , Goh Daniel Wen Xiang , Chua Cheryl Min En , Toh Bin Chet , Ong Lester Wei Lin , Wong Wai Keong , Lim Chin Hong , Tan Jeremy Tian Hui , Yeung Baldwin Po Man
Published: April 2022

Background: Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is one of the commonest bariatric procedures. However, it is associated with postoperative gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis (EE). This study aims to assess the impact of various preoperative clinical and endoscopic characteristics on the development of postoperative GERD and EE. Methods: A single institution retrospective cohort study involving all patients who underwent LSG. A univariate and multivariate analysis was performed to identify preoperative parameters that were significantly associated with the development of postoperative GERD and EE, at up to 1-year follow-up. Results:At up to 1-year follow-up, out of 127 patients, only preoperative endoscopic presence of a hiatal hernia noted on axial length (p=0.024), and the Hill’s classification of the gastroesophageal junction (p<0.001), were significantly associated with the development of postoperative GERD. Similarly, at 1-year follow-up endoscopy, the presence of a hiatal hernia (p=0.041) and the Hill’s classification (p=0.001) were associated with postoperative EE. On the multivariate analysis, compared to patients with a Hill’s I flap valve, Hill’s II patients were more likely to develop postoperative GERD (OR 7.13, 95% CI: 1.69-29.98, p=0.007), and Hill’s III patients were more likely to develop postoperative GERD (OR 20.84, 95% CI: 3.98-109.13, p<0.001) and EE (OR 34.49, 95% CI: 1.08-1105.36, p=0.045). All patients with Hill’s IV developed postoperative GERD and EE in this study. Conclusion: Postoperative GERD and EE remains an important limitation following LSG. Proper preoperative assessment using the Hill’s classification can help to accurately predict patients at risk of postoperative GERD and EE.
Email Spam Detection Using Hierarchical Attention Hybrid Deep Learning Method
Authors: Zavrak Sultan , YILMAZ Seyhmus
Published: April 2022

Email is one of the most widespread ways of communication utilized on a regular basis by millions of people around the world, businesses, and individuals more and more dependent upon emails to communicate and share knowledge and information. Nevertheless, the rise in email users has occurred a dramatic increase in spam emails in recent years. Processing and managing emails properly for individuals and companies are getting increasingly difficult. This article proposes a novel technique for email spam detection that is based on a combination of convolutional neural networks, gated recurrent units, and attention mechanisms. During system training, the network is selectively focused on necessary parts of the email text. The usage of convolution layers to extract more meaningful, abstract, and generalizable features by hierarchical representation is the major contribution of this study. Additionally, this contribution incorporates cross-dataset evaluation, which enables the generation of more independent performance results from the model's training dataset. According to cross-dataset evaluation results, the proposed technique advances the results of the present attention-based techniques by utilizing temporal convolutions, which give us more flexible receptive field sizes are utilized. The suggested technique's findings are compared to those of state-of-the-art models and show that our approach outperforms them.
Comparative Transcriptomics Reveal Different Genetic Adaptations of Biofilm Formation in Bacillus subtilis isolate 1JN2 in Response to Cd2+ treatment
Authors: Yang Wei , Yan Haixia , Dong Guanghui , Li Zhengpeng , Jiang Chunhao , Gu Dalu , Niu Dongdong , Zhou Danni , Luo Yuming
Published: April 2022

Biofilm plays important roles in the life cycle of Bacillus species, such as promoting host and object surface colonization and resisting heavy metal stress. This study utilized transcriptomics to evaluate the impacts of cadmium on the components, morphology, and function of the biofilms of Bacillus subtilis strain 1JN2. The morphology of the B.subtilis 1JN2 biofilm flattened, and its mobility increased under cadmium ion stress. Moreover, differential gene expression analysis showed that the main regulator of biofilm formation, Spo0A, decreased under cadmium ion stress, thereby inhibiting extracellular polysaccharides synthesis through the SinI/SinR two-component regulatory system and the AbrB pathway. Cadmium ion treatment also increased the SigD content significantly, thereby increasing the expression of the flagella encoding and assembly genes of the strain. This promoted poly-γ-glutamic acid production via the DegS/DegU two-component regulatory system and conversion of biofilm extracellular polysaccharide to poly-γ-glutamic acid. This conferred cadmium stress tolerance in the strain. Additionally, the cadmium ion-mediated changes in the biofilm composition did not affect the colonization of the host plant roots and biocontrol activity of the strain. Cadmium ions also induced surfactin synthesis by the strain. These findings illustrate the potential of Bacillus species as biocontrol strains that can help mitigate plant pathogenic infections and heavy metal stress. The results also provide a basis for the screening of multifunctional biocontrol strains.
Access to Healthcare for People Experiencing Homelessness: A Scoping Review
Authors: McNeill Miss Sarah , O’Donovan Diarmuid , Hart Nigel
Published: April 2022

Background: People experiencing homelessness (PEH) have poorer physical and mental health than the general population. They are also more likely to have less access to healthcare. These processes of access can be better understood using Levesque’s access framework which addresses both supply (service provision) and demand (user abilities). Methods: Following the Joanna Briggs Institute (JBI) guidelines, electronic peer-reviewed databases were searched in February 2022 for studies published since 2000 related to access to healthcare for PEH ages 16 and older in the UK and Ireland. Retrieved articles were screened and those eligible were selected for data extraction. Qualitative and quantitative studies were included. Results: Fifty-six papers out of 538 identified were selected and aliased. Six main themes were identified: staff education, flexibility of systems, service coordination, patient preparedness, complex health needs and holistic care. These relate to the Levesque access framework.Conclusions: Improving access to healthcare for PEH requires changes to how services are provided and how service-user abilities are supported.