bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Masalah Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah di Jakarta
Authors: Hizbullah Nur , Mardiah Zaqiatul
Published: November 2019

Abstrak - Bahasa Arab diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran penting di Madrasah Aliyah dalam struktur kurikulum studi keislaman. Meskipun penting, bahasa Arab hanya diajarkan dalam jumlah jam yang terbatas dan banyak memiliki permasalahan. Penelitian deskriptif ini bertujuan memetakan masalah pengajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah di wilayah Jakarta. Permasalahan pengajaran bahasa Arab berkisar pada masalah motivasi dan minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Kondisi itu ditambah dengan perbedaan pengetahuan dan pengalaman belajar mereka karena latar pendidikan mereka yang berbeda pula. Masalah lain yang muncul adalah ketersediaan sarana penunjang belajar bahasa Arab dan pemanfaatannya. Di samping itu, kompetensi guru yang tidak seragam dan tidak standar menjadi kendala pula dalam proses pengajaran. Itu kemudian berdampak pada kemampuan metodologis mereka dalam mengajar bahasa Arab di kelas. Di sisi lain, minimnya waktu belajar di sekolah membuat sulitnya pengembangan pengajaran bahasa Arab secara lebih luas, ditambah lagi dengan sulitnya penciptaan lingkungan berbahasa yang kuat di sekolah. Semua permasalahan itu bertalian satu sama lain dan membutuhkan penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan.

 

Abstract - Arabic is taught as one of the important subjects in Madrasah Aliyah in Islamic studies curriculum structure. Although it’s important, the Arabic language is taught only in a limited number of hours and has many problems. This descriptive study aimed to map the problem of teaching Arabic at Madrasah Aliyah in Jakarta. The problem of teaching Arabic revolves around the question of motivation and interest of students in learning Arabic. The condition is coupled with differences in knowledge and experience of their learning because of their difference of educational background. Another problem that arises is the availability of means of supporting learning Arabic and utilization. In addition, the teacher competency standards are not same and not a constraint also in the teaching process. It was then impact on their methodological ability in teaching Arabic in the classroom. On the other hand, lack of time to learn in school makes it difficult to develop the teaching of Arabic language more broadly, coupled with the difficulty of creating an environment that is strong language in school. All the problems were related to each other and require a comprehensive and sustainable settlement.

 

Keywords: Arabic language teaching, teaching problems, Madrasah Aliyah
Blog sebagai Media Pembelajaran Mengarang Bahasa Jepang
Authors: Visiaty Arianty
Published: November 2019

Abstrak – Salah satu masalah yang dihadapi pembelajar bahasa Jepang di Indonesia adalah kurangnya kesempatan untuk berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Salah satu media belajar untuk mengatasi hal ini adalah Blog. Penelitian ini memfokuskan pada manfaat dan kendala penggunaan blog dalam pembelajaran mengarang bahasa Jepang. Hasil dari penelitian ini adalah, 1) Manfaat dari penggunaan blog dalam pembelajaran mengarang bahasa Jepang, terdiri dari 4 kategori, yaitu manfaat yang terkait dengan pengetahuan bahasa, isi blog, komentar, serta kerjasama antar pembelajar, 2) kendala yang dihadapi pembelajar pada kegiatan blog, terdiri dari 9 kategori, yaitu kendala yang terkait dengan pengetahuan bahasa, teknologi dan jaringan, tema, komentar, waktu, koreksi, isi blog, dan kepercayaan diri.

 

Kata Kunci: Blog, Pelajar Jepang di Indonesia

 

Abstract – One of the problems faced by Japanese leaners is opportunity to communicate using Japanese Language. This study focuses on benefits and problems faced by learners during blog writing activities. The results of this study are as mentioned below. There are four categories of benefits on writing blog in Japanese. Those benefits are related to Japanese language knowledge, blog content, comment activities, and leaners collaboration. Therefore, there are eight categories of problems on writing blog in Japanese. Those problems are problems that related to Japanese language knowledge, blog technology and network, blog topics, comment activities, time, blog correction, blog content, and self-confidence.

 

Keywords – Blog, Indonesian Japanese Learners
Praktek Pengalaman Lapangan Studi Evaluatif terhadap Pelaksanaan PPL Mahasiswa PAUD Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2015/2016
Authors: Fidesrinur Fidesrinur , Fitria Nila
Published: November 2019

Abstrak - Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa keguruan termasuk mahasiswa PAUD. Pelaksanaan mata pelajaran PPL berbeda dengan mata pelajaran lainnya yang diikuti di kelas atau dilaksanakan di kampus baik secara teori maupun praktek. Berbeda halnya mata pelajaran PPL adalah mata pelajaran dalam bentuk praktek pengalaman lapangan sebagaimana kegiatan guru di sekolah-sekolah umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (qualitative research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu data dideskripsikan dengan menggunakan statistik deskriptif, dan dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif emik yaitu penyajian data secara alamiah tanpa melakukan suatu manipulasi atau perlakuan terhadap subjek yang diteliti (Bogdan dan Taylor, 1975:31). Mahasiswa PPL sebagai calon gur harus memiliki 4 kompetensi yaitu: kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi social. Pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiwa PPL, guru pamong, dan dosen pembimbing memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan PPL. Sedangkan peran kelompok PPL dan kepala sekolah kurang memiliki peran dalam pelaksanaan PPL.

 

Kata kunci: mahasiswa PPL, kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, kompetensi sosial

 

Abstract – Real Experience Program (PPL) is one of subject that should be followed by student of teacher training program include student of PAUD. The implementation of Real Experience Program subjects is different from other subjects that are attended in class or held on campus in both theory and practice. Unlike PPL subjects are subjects in the form of field experience practices as are the activities of teachers in general schools. The method used in this research is qualitative method (qualitative research). This research uses descriptive analytic approach, that is descriptive descriptive data, and interpreted in depth based on the perspective of emik that is the presentation of data naturally without doing a manipulation or treatment of the subjects studied (Bogdan and Taylor 1975: 31). PPL students as candidates must have four competence yitu: pedagogic competence, personality competence, professional competence, and social competence. The knowledge that PPL students, pamong teachers, and lecturers have has a very big role in the implementation of PPL. While the role of PPL groups and principals have less role in the implementation of PPL.

 

Keywords: PPL Students, Pedagogic Competance, Personality Competene, Profesionality Competence, Social Competence
Menuju Modernisasi Pendidikan Islam
Authors: Hartono Hartono
Published: November 2019

Abstract – This discussion explain about the effort to modernize the Islamic education system that has downturned because of the moslems weakness condition. Therefore, the moslem majority population countries attempt to escalate the downturn on resultingthe excellent modern education system.

Kata Kunci - modernisasi, modernitas, modernism.

Abstrak - Pembahasan ini menjelaskan tentang upaya memodernisasi pendidikan Islam yang sempat mengalami keterpurukan disebabkan oleh kondisi kelemahan umat Islam. Oleh karena itu Negara-negara Islam khususnya berupaya untuk bangkit mengejar ketertinggalannya dengan menghasilkan pendidikan yang moderen.

Keywords – modernization, modernity, modernism.
perbandingan kadar HDL dan LDL akseptor Depo Medroksi Progesteron Asetat dengan IUD
Authors: Syahril Suci , Idaman Meldafia , Fransisca Dewi
Published: November 2019

Abstract

The use of contraceptive depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) increasing lately, but some studies suggest has the side effects of weight gain and contraceptives that have side effect in lipid metabolism. Therefore, about 35% of acceptors of DMPA in the first year to stop the use of DMPA. The objective of this study was to determine the differences of lipid profile between acceptors DMPA with acceptors IUD. This was a obcervational study with cross sectional study. The study wasdone at health center Lubuk Buaya in Padang and at laboratory of Biochemistry Departement in Medical Faculty of Andalas University from Januari until September 2016. The subjects were consisted of two groups, each group had 26 subjects. The examination for LDL and HDL used an enzymatic colorimetric method CHOD-PAP.  Data was analyzed using analysis of t-test with p < 0.05 was considered to be significantly different. HDL levels average in Depo Medroxyprogesterone Acetate was 87,54±14,28 mg/dl and IUD was 75,90±8,67 mg/dl with p < 0.05 (significantly difference). Levels of  LDL means there is no significantly difference between DMPA and IUD acceptors (p> 0.05). This research concluded that there isa significant difference on average levels of HDL in the Depo Medroxyprogesterone Acetate and IUD but levels of LDL there is no significantly difference. The clinically lipid profile in the two groups is in normal range.
Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah
Authors: Hidayat Wahyu
Published: November 2019

The existence of sharia risk management is to guarantee the existence of a Sharia Cooperative in the long run. With sharia risk management, it is expected to be able to provide guidance for the Sharia / Baitul Maal Wa Tamwil Cooperative in implementing sharia risk management in its business operations, especially for cooperatives that are engaged in sharia financial services or known as Sharia Credit and Financing Cooperatives (KSPPS) . In any business activity it has the potential to risk. Risk is defined as uncertainty caused by changes. There are various kinds of risks in the operations of sharia cooperatives such as financing risk, liquidity risk, margin, organization, solvency, operational, capital, legal risk and compliance with sharia principles. Risk management is done so that the risk can be minimized to a minimum, so that plans and targets that have been planned can be realized so as to produce benefit. In the implementation of risk management in Islamic cooperatives can combine SWOT analysis, prudential concept with 5C and Maqosid Syariah. In principle, every business activity has a risk, but we can minimize the risk to the lowest point if we do it in the right way and according to sharia.
Humanisasi Pendidikan dalam Pembentukan Kesadaran Keberagaman Umat Lintas Agama di Lamongan
Authors: Abidin Upik Khoirul
Published: November 2019

The discourse of interreligious harmony and tolerance has been widely discussed within countless forums. However, the phenomenon of religious disharmony, which is among other marked with social clashes, has been erroneously manipulated into intergroup conflicts among interreligious adherents. Such interreligious disharmony, viewing from simplistic category, has been commonly caused by two factors. The first is an internal factor, i.e. the factor which influences a person to behave based on his/her understanding to religious doctrines he/she subscribes such as radical-extreme, subjective-fundamental, exclusive, and literal behaviors. The second is an external factor, i.e. hedonistic and opportunistic behaviors. The article seeks to discuss interreligious harmony in the Village of Balun, Turi, Lamongan. The village is a home to three different religions, namely Islam, Christianity, and Hinduism. Regardless of such difference the Balun people have successfully created harmony among them. The study finds that there has been sort of values transformation of humanism education in the village. The values such as human rights, tolerance, solidarity, familial relationship, and social justice are culturally transformed through what so-called the Forum of Solidarity for Balun People (Forum Keakraban Warga Balun/FKWB).
Manajemen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
Authors: Sirojudin Akhmad
Published: November 2019

Madrasah mulai didirikan dan berkembang pada abad ke 5 H atau abad ke-10 atau ke-11 M. pada masa itu ajaran agama Islam telah berkembang secara luas dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam mazhab atau pemikirannya. Pembagian bidang ilmu pengetahuan tersebut bukan saja meliputi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-Qur’an dan hadis, seperti ilmu-ilmu al-Qur’an, hadits, fiqh, ilmu kalam, maupun ilmu tasawwuf tetapi juga bidang-bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika dan berbagai bidang ilmu-ilmu alam dan kemasyarakatan.[1] Aliran-aliran yang timbul akibat dari perkembangan tersebut saling berebutan pengaruh di kalangan umat Islam, dan berusaha mengembangkan aliran dan mazhabnya masing-masing. Maka terbentuklah madrasah-madrasah dalam pengertian kelompok pikiran, mazhab atau aliran. Itulah sebabnya sebahagian besar madrasah didirikan pada masa itu dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang masyhur pada masanya, misalnya madrasah Syafi’iyah, Hanafiyah, Malikiyah atau Hanbaliyah.
Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa penggunaan istilah madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam maupun sebagai aliran atau mazhab bukanlah sejak awal perkembangan Islam, tetapi muncul setelah Islam berkembang luas dan telah menerima pengaruh dari luar sehingga terjadilah perkembangan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan dengan berbagai macam aliran dan mazhabnya. Pada awal perkembangan Islam, terdapat dua jenis lembaga pendidikan dan pengajaran, yaitu kuttab yang mengajarkan cara menulis dan membaca al-Qur’an, serta dasar-dasar pokok ajaran Islam kepada anak-anak yang merupakan pendidikan tingkat dasar. Sedangkan masjid dijadikan sebagai tingkat pendidikan lanjutan pada masa itu yang hanya diikuti oleh orang-orang dewasa. Dari masjid-masjid ini, lahirlah ulama-ulama besar yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan Islam, dan dari sini pulalah timbulnya aliran-aliran atau mazhab-mazhab dalam berbagai ilmu pengetahuan, yang waktu itu dikenal dengan istilah “madrasah”. Kegiatan para ulama dalam mengembangkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Islam maju dengan pesatnya, bahkan dari satu periode ke periode berikutnya semakin meningkat.
Pengembangan Kecerdasan Spiritual pada Peserta Didik melalui Aktivitas Keagamaan
Authors: Qoni'ah Siti
Published: November 2019

The effort of the formation or establishment of spiritual intelligence on the students is done by planting Islamic religious values in PAI learning and character planting which then implemented in the form of daily behavior that reflects the character or identity of each individual learners and is supported by the religious program that have been compiled by the school institution.
This study aims to (1) Describe and analyze the process of the formation of spiritual intelligence on students or learners (2) Describe and analyze the implementation of religious activity programs in shaping spiritual intelligence in learners (3) Describe and analyze the impact of the formation of spiritual intelligence in learners through the implementation of the religious program.
This research uses qualitative research approach. The type of research used in this research is case study and case studies and multiple cases design. Data collection uses observation, interview and documentation.
The results showed that in SD Plus Nurul Hikmah the formation of spiritual intelligence is done by planting the values of faith and pillars of Islam as well as the implanting of characters in learning PAI and applied through the program of religious activity and application of character, while in MIN Konang the formation of spiritual intelligence done by planting The prophet characteristics and the prophet`s story in learning PAI as well as the planting of characters applied in the form of religious activity and the application of character.
The formation of spiritual intelligence in both schools can be concluded that overall spiritual intelligence in learners has been formed, it is known from attitudes, behaviors and religious activities always performed by learners at both school and at home, although the results have not reached one hundred percent, But both school is always working in terms of improving the strategy of the formation of spiritual intelligence in learners.
The FACIAL network as a model of craniofacial team science
Authors: Drake Amelia F , Luquetti Daniela V , Kilpatrick Lauren A , Birgfeld Craig , Johns Alexis , Sie Kathleen , Siebold Babette , Vivaldi Daniela , Rampazzo Marina P , Stueckle Laura P , Hing Anne , Heike Carrie L
Published: November 2019

The Facial Asymmetry Collaborative for Interdisciplinary Assessment and Learning (FACIAL) network applies key principles of established
team science while using equity-based approaches that advance career development and accelerating collaborative research in craniofacial
microsomia. Team science is an effort to leverage a challenge in science by using professionals of different backgrounds and expertise.
Healing Of A Large Osteolytic Mandibular Lesion – A Case Report
Authors: Różyło-Kalinowskav Ingrid , Sidor Karolina
Published: November 2019

The purpose of this article was to present a case report of 11–year old female patient with a large osteolytic mandibular lesion which healed after
endodontic treatment. The patient was referred for radio diagnostics due to an incidental finding of a large osteolytic lesion of the area of the left
lower first and second premolars in the panoramic radiograph taken before orthodontic treatment. CBCT was performed and the patient asked to
have teeth 33-35 treated by endodontics before surgery. The patient missed the surgical appointment and when she reappeared several months later,
the lesion showed signs of healing thus surgery were aborted. The presented case testifies to the observation that even large osteolytic lesions can
heal after endodontic treatment without surgical approach.
Horseshoe Le Fort I osteotomy for gummy smile and facial asymmetry: Two cases
Authors: Shimo Tsuyoshi , Takeda Shigehiro , Minamida Yasuhito , Matsuzawa Humihiro , Yamazak Atsue , Toriya Naoko , Tomita Yuki , Kawakami Tomofumi , Iijima Masahiro , Nagayasu Hiroki
Published: November 2019

Introduction: In cases with gummy smile or asymmetry of the maxilla, superior repositioning of the maxilla is required. If superior repositioning
by a Le Fort I osteotomy alone is difficult, a horseshoe Le Fort I osteotomy can be used.
Presentation of cases: Case 1: A 24-year-old Japanese woman patient presented with a gummy smile and an open bite. After we performed a
horseshoe Le Fort I osteotomy, the maxillary segment was repositioned superiorly 3.0 mm at upper tooth number 1 (U1) and 5.0 mm at upper
tooth number 6 (U6). Case 2: A 21-year-old Japanese man presented with severe facial asymmetry. After we performed a unilateral modified
horseshoe Le Fort I osteotomy, the maxillary segment was superiorly repositioned 6.0 mm at the right U6.
Discussion: This procedure eliminated the risk of intraoperative bleeding because it was unnecessary to remove bones around the descending
palatine artery, and it was possible to maintain the chamber size of the nasal cavities.
Conclusion: The horseshoe Le Fort I osteotomy is a reliable technique for cases with severe gummy smile or asymmetry of the maxilla.
EDGE: The Origin of Scatter in Ultra-faint Dwarf Stellar Masses and Surface Brightnesses
Authors: Rey Martin P. , Pontzen Andrew , Agertz Oscar , Orkney Matthew D. A. , Read Justin I. , Saintonge Amélie , Pedersen Christian
Published: November 2019

We demonstrate how the least luminous galaxies in the universe, ultra-faint dwarf galaxies, are sensitive to their dynamical mass at the time of cosmic reionization. We select a low-mass (

) dark matter halo from a cosmological volume, and perform zoom hydrodynamical simulations with multiple alternative histories using “genetically modified” initial conditions. Earlier-forming ultra-faints have higher stellar mass today, due to a longer period of star formation before their quenching by reionization. Our histories all converge to the same final dynamical mass, demonstrating the existence of extended scatter (≥1 dex) in stellar masses at fixed halo mass due to the diversity of possible histories. One of our variants builds less than 2% of its final dynamical mass before reionization, rapidly quenching in situ star formation. The bulk of its final stellar mass is later grown by dry mergers, depositing stars in the galaxy’s outskirts and hence expanding its effective radius. This mechanism constitutes a new formation scenario for highly diffuse (

,

), metal-poor (

), ultra-faint (

) dwarf galaxies within the reach of next-generation low surface brightness surveys.
Revision of Aleyroctonus Masner & Huggert (Hymenoptera, Platygastridae, Sceliotrachelinae)
Authors: Lahey Zachary , Masner Lubomír , Johnson Norman F. , Polaszek Andrew
Published: November 2019

The genus Aleyroctonus Masner & Huggert is revised. Aleyroctonus pilatus Masner & Huggert is redescribed, and two species are described as new: A. miasmus Lahey & Polaszek, sp. nov. (Australia) and A. stanslyi Lahey & Polaszek, sp. nov. (Australia). We consider Aleyroctonus to be most closely related to a complex of three morphologically similar genera: Aphanomerus Perkins, Austromerus Masner & Huggert, and Helava Masner & Huggert. Aleyroctonus is diagnosed from other genera of Sceliotrachelinae and a key is provided to the platygastrid genera of the Aphanomerus-cluster.
La pensée politique de Balzac dans « Cromwell »
Authors: Heathcote Owen
Published: November 2019

Malgré la défaveur dont souffre trop souvent la toute première œuvre de Balzac, il est possible d’y voir une expression précoce de sa pensée politique et sociale. Le fait de passer sous silence le rôle joué par la religion dans la révolution dite « anglaise », et de ne pas évoquer les autres monarques « Stuart » qui, après Cromwell, reprennent le trône jusqu’à l’orée du dix-huitième siècle, permet à Balzac de mettre en avant l’importance de l’affectif et du circonstanciel qui imprègne non seulement les positions divergentes du couple royal mais aussi celle de Cromwell lui-même qui hésite entre la violence d’un régicide et l’appel du pardon. Comme dans Les Chouans et Une ténébreuse affaire , la/le politique dans Cromwell conjugue donc non seulement la petite et la grande histoire mais le rationnel et le passionnel.
Balzac, l’Angleterre et le café chantant
Authors: Scott Hannah
Published: November 2019

Le succès de Balzac va de pair avec une tendance culturelle de plus en plus portée sur la culture visuelle ; pourtant, ce qu’on ignore souvent, c’est l’important contexte musical populaire qui informe les lecteurs aussi bien que les écrivains – mais auquel nous sommes devenus sourds aujourd’hui. Dans le répertoire comique du café chantant, « l’Anglais » devient un personnage-type populaire, sujet des dizaines de chansons et objet de risée familier – qui viendrait donc à l’esprit lorsque le lecteur tombe sur les Anglais de Balzac et qui contribue en filigrane à la signification que le lecteur y trouve. Le présent article donne un aperçu de ce genre musical dans l’espoir de rouvrir nos oreilles au paysage sonore de l’époque : la première partie constate les parallèles et les contradictions entre les Anglais des chansons et ceux de Balzac ; et ensuite, l’analyse porte sur les manières selon lesquelles la musique elle-même signifie pour l’auditeur des chansons et pour le lecteur balzacien.
Construire « l’Angleterre » à travers les appropriations shakespeariennes dans « La Comédie Humaine »
Authors: Ortiga Émilie
Published: November 2019

Cet article étudie la relation entre Balzac et l’Angleterre à travers les références à Shakespeare dans La Comédie humaine , révélant ainsi la tension entre la représentation du dramaturge élisabéthain tantôt comme un génie universel et tantôt comme un auteur anglais. Nous démontrons que ce portrait ambivalent du dramaturge élisabéthain permet au romancier non seulement de tirer profit de son éloge de Shakespeare mais aussi de critiquer ses voisins d’outre-Manche. Toutefois, même les références shakespeariennes qui semblent au premier abord louer le génie du dramaturge s’avèrent imprégnées de l’anglophobie sous-tendant les descriptions de l’Angleterre et des personnages anglais dans La Comédie humaine .
Lady Arabelle Dudley. Remarques sur la typologie, l’imagologie nationale et la réception actuelle
Authors: Jung Willi
Published: November 2019

Lady Arabelle Dudley est un personnage fictif d’origine anglaise vivant en France à l’époque de la Restauration. Balzac a esquissé dans La Comédie humaine son portrait complexe comme représentante entre autres du national, du féminin et du religieux. En essayant d’abord de mettre l’accent sur ces aspects, je voudrais ensuite me pencher sur la fortune littéraire de ce personnage dans une œuvre de la littérature française de l’extrême contemporain, c’est-à-dire dans le roman Boussole de Mathias Énard paru en 2015.
L’incompréhensibilité révélatrice
Authors: Briggs Thomas Welles
Published: November 2019

Cette première étude approfondie d’ Un homme d’affaires , la dernière et la plus incompréhensible des nouvelles de Balzac, décrit comment et pourquoi une telle œuvre sur « la bataille incessante […] entre les créanciers et les débiteurs » a pu recevoir sa prépublication dans Le Siècle , grand journal à bon marché. Cet alpha et oméga, un sujet compliqué et un lectorat simple, nous rend possible une lecture double : l’article déchiffre la nouvelle (janvier 1844) et l’utilise pour démontrer que le Balzac d’ Esther et de David Séchard (mi-1843) était déjà celui de La Cousine Bette (1846). En effet, Balzac visait à la fois la « masse lisante » et les « quelques-uns » – une écriture double.
La confidentialité dans les équipes
Authors: Isapof Arnaud
Published: November 2019

Les exigences de technicité dans le domaine médical et l’accroissement des connaissances de la santé permettant d’offrir des diagnostics toujours plus précis, des pronostics plus probables, des soins et des traitements toujours plus spécifiques aboutissent à une hyperspécialisation nécessaire des compétences médicales, paramédicales (infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute…) et psychologiques. Cette fragmentation et cette hyperspécialisation des connaissances de la santé touchant à la fois le diagnostic et le soin, particulièrement, rendent nécessaire la segmentation des tâches et son corollaire le travail en équipe et en réseau. L’une des caractéristiques du travail en équipe est le partage des informations nécessaires à la prise en charge du patient. Ces interactions impliquant les membres de l’équipe de soins s’effectuent principalement de manière verbale, mais également par le biais de la communication d’informations issues du dossier médical et par voie informatique. Il est alors nécessaire de s’interroger sur la notion d’équipe de soins : quels sont les professionnels impliqués dans le soin d’un patient ? Quelles sont les informations à transmettre à chacun ? N’y a-t-il pas incompatibilité entre la notion de secret médical et la nécessaire communication dans les équipes ? Enfin quelle place pour les outils numériques à disposition facilitant ces échanges ?
Éthique en action médico-sociale précoce. Sur le terrain…
Authors: de Barbot Françoise , Frischmann Martine , Banckaert Julie , Becker Nathalie , Dard Véronique , Fauvel Émilie , Lemaire Delphine , Peyron Pascale , Tayer-Joffé Amélie
Published: November 2019

Les auteurs se sont rendues dans deux camsp de la région parisienne afin de rencontrer un certain nombre des membres de leur équipe. Elles les ont interrogées sur ce que représentait pour eux l’éthique et sur les situations qu’ils rencontraient et qui leur paraissaient poser des problèmes éthiques. Un consensus s’est dégagé sur le premier point : l’éthique renvoie à des valeurs partagées qui sous-tendent l’action du camsp . Six situations délicates ont été considérées : l’accueil et les listes d’attente, l’information donnée aux familles, la place des parents dans la construction du projet, les situations préoccupantes, la confidentialité, le contre-transfert.
En CAMSP : réflexions sur l’éthique et la fonction de direction
Authors: Baron-Quillevere Michèle
Published: November 2019

À partir de sa fonction de directrice de camsp , l’auteure interroge la lente mise en œuvre de la loi n° 2005-102 promulguée le 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Le concept d’inclusion est inscrit dans la loi, l’histoire de Constant met en lumière les dilemmes que pose la reconnaissance d’un enfant en tant que « petite personne » parce qu’il est différent de par son handicap. Dans un environnement en mouvement qui tend vers une mise en prestation des soins des tout-petits, l’auteure démontre la fonction « instituante » de l’institution en tant que lieu pour l’enfant où il peut rencontrer des adultes qui l’accueillent inconditionnellement pour ce qu’il est. « Faire société repose sur la possibilité de relier des individus identifiés dans leurs différences », dit Janvier (2017). L’auteur démontre que la fonction de direction oblige également à investir l’espace public pour contribuer à ce « faire société ». Il appartient à la direction d’ouvrir des espaces de délibération dans la sphère publique. La mise en débat participe à la réflexion collective et invite à confronter les points de vue. L’éthique, pas plus que l’inclusion, ne se décrète mais l’une et l’autre se construisent à partir d’un regard vers l’autre.
Éthique et institutions
Authors: Gabbaï Philippe
Published: November 2019

En référence à la « petite éthique » de Paul Ricœur (« L’éthique est visée de la “vie bonne”, avec et pour autrui, dans des institutions justes »), l’article confronte la notion de « projet de vie, projet de soins, projet pédagogique ou éducatif », telle qu’elle se définit dans nos références légales, avec la visée d’une vie bonne. Ainsi se repère la possible dérive de nos projets normatifs. On y affirme alors l’impératif diagnostique (en particulier le diagnostic de structure psychopathologique) pour sauvegarder cette priorité d’une vie « bonne » pour les patients, plutôt qu’une vie supposée autonome et socialisée qui ignorerait précisément les limites qu’impose la souffrance psychique. Dans une deuxième partie se pose la nécessaire articulation de la sollicitude pour autrui et du souci de soi. La lecture qui prend en compte la seule liberté et responsabilité de l’autre (désir de l’usager, consentement, etc.), sans tenir compte des amputations que la pathologie opère sur ces compétences individuelles, peut conduire à l’abandon, à la maltraitance (cf. le Code d’Hammourabi). Le souci de soi rappelle qu’il n’est pas de soin et d’accompagnement d’autrui si l’on n’a pas soin du soignant ou de l’accompagnant. Enfin qu’est-ce qu’une institution juste sinon celle qui, au-delà de la nécessaire organisation (protocoles, procédures, etc.), accorde une pleine importance aux relations transférentielles ? Cela implique, ne serait-ce que pour garantir une bientraitance, une approche compréhensive de la clinique, l’obligation de construire ensemble (l’institution !) des modèles de compréhension, cohérents, théoriquement fondés, rendant compte de la diversité et de la variabilité des symptômes, modèle partagé par tous (l’institution encore). Et cette construction ne peut se passer d’une approche psychopathologique des problématiques des patients.
Introduction
Authors: Bellay Jacques-Yves , Schlegel Jean-Louis
Published: November 2019

Suite à la crise des Gilets jaunes, la France s’analyse en un archipel de bassins de vie : certains fragiles et relégués, d’autres attractifs et dynamiques.
Quelle politique pour nos campagnes ?
Authors: Jagorel Quentin
Published: November 2019

Pour assurer la cohésion nationale, les politiques publiques doivent renforcer l’égalité devant les mobilités (les transports en commun notamment), la solidarité entre métropoles et périphéries en réfléchissant au niveau du bassin de vie, l’attractivité des territoires en accompagnant les entrepreneurs et l’accessibilité des services publics.
Banlieues et Gilets jaunes
Authors: Ruty Erwan
Published: November 2019

L’opposition entre les quartiers et les pavillons doit être nuancée par une commune division territoriale et une convergence des conditions de travail. Faute d’une croyance commune, c’est le lieu qui fait l’identité, et la base de la lutte.
Filmer en France, filmer la France
Authors: Andrieu Louis
Published: November 2019

Alors que filmer en France est soutenu par la puissance publique, filmer la France est un projet plus difficile, malgré quelques belles réussites documentaires et cinématographiques.
La construction métaphysique comme modélisation : étude de la préface des Premiers principes métaphysiques de la science de la nature de Kant
Authors: Ottmann François
Published: November 2019

Dans les Premiers principes métaphysiques de la science de la nature , le principe d’articulation entre métaphysique et physique apparaît obscurci par le registre amphibolique du texte de la préface. L’étude successive de trois motifs amphiboliques permet d’introduire une nouvelle interprétation de cette articulation chez Kant : le problème de la spécification catégoriale qui anime le système des principes de la première Critique surdéterminerait le rapport entre ce système des principes et les Premiers principes métaphysiques de la science de la nature . Ainsi, ce rapport ne doit s’entendre ni comme une application mécanique des principes et catégories de la philosophie transcendantale, ni comme une tentative arbitraire pour accommoder la physique newtonienne à la table des catégories, mais comme une spécification dont la modalité (modélisante) est héritée des particularités systémiques du registre critique. L’apparente instabilité de cette articulation est enfin référée à la situation inédite de la modélisation (mathématique) qui triomphe définitivement en sciences naturelles avec l’émergence du paradigme newtonien. Les Premiers principes se donnent alors à lire comme l’envers métaphysique de la modélisation mathématique en physique et révèlent la métaphysique implicite corrélative à une telle modélisation physique.
Une « métaphysique indicible » ? Remarques pour une situation du problème de l’espace chez Hegel
Authors: Rada Florian
Published: November 2019

La question de l’espace présente un point d’entrée particulièrement intéressant dès lors que l’on s’attache à comprendre le rapport de Hegel à la physique. Il est en effet un objet thématique de la physique, mais on ne peut le décrire comme un « objet » à part entière. En tant que dimension, sa définition engage une réflexion de la part du discours scientifique non seulement sur son objet, mais également sur sa méthode. Il s’agit, dans cette contribution, de montrer que la soi-disant « confrontation » de Hegel et de Newton sur la question de l’espace doit se lire comme la prise au sérieux par Hegel du caractère méthodologique de l’hypothèse de l’espace absolu. La spécification du discours méthodologique passe par une clarification de sa métaphysique implicite. Or, d’après Hegel, celle-ci est construite, chez Newton, sur la base d’une ontologie modelée par les mathématiques. Sur la base d’une critique de ce rôle paradigmatique implicite des mathématiques, Hegel propose alors une théorie de l’espace comme « idéalité », libérée d’une transposition indue et spontanée du discours méthodologique dans le domaine de l’être.
Le Waraná des Indiens Sateré Mawé : plante amazonienne en voie de globalisation et extension des frontières du commerce équitable
Authors: Beaufort Bastien
Published: November 2019

Le Waraná est le nom original, en langue Sateré Mawé, de la plante connue internationalement comme le « guaraná ». C’est un végétal psychoactif considéré comme un dynamisant physique et intellectuel aujourd’hui vendu dans 170 pays, principalement sous la forme de boissons énergisantes. Pourtant, le guaraná fait aussi l’objet depuis les années 1990 de formes alternatives de commercialisation. Nous verrons tout d’abord que le guaraná suit une trajectoire particulière dans le paysage des plantes amazoniennes globales qui nous amène à le définir comme une plante en voie de globalisation. Ensuite, si le Waraná, dénomination d’origine du guaraná chez les Indiens Sateré Mawé, s’insère effectivement dans le commerce équitable, nous étudierons en quoi il en étend les frontières en incluant les questions posées par la biodiversité, les populations autochtones et le partage des avantages.
Avances y retos de la política nacional de comercio justo y solidario en Brasil
Authors: Antunes Diogo de Carvalho , Ranção Conti Bruna
Published: November 2019

En este artículo se busca hacer un análisis histórico de la política de comercio justo y solidario en Brasil, observando los arreglos institucionales producidos por la interacción entre el movimiento social y la burocracia estatal y como esto ha influido en los resultados políticos obtenidos. El método utilizado incluye revisión de la literatura e investigación documental, contemplando documentos oficiales y de las organizaciones de la sociedad civil. Se han observado avances significativos en la estructuración de la política, especialmente en el fomento a la comercialización solidaria y en la construcción participativa de los mecanismos de regulación y certificación. Sin embargo, después de años de movilización, la política sigue encontrando dificultades para su plena aplicación, en especial por los cambios en la estructura de oportunidades políticas ocurridos en los últimos años en el país.
Effets et limites du commerce équitable
Authors: Bouëdron Élise , Cochet Hubert , Belchi Paul
Published: November 2019

À travers l’analyse diagnostic du système agraire, cette étude a permis d’identifier les conditions dans lesquelles certains systèmes de production du piémont andin de San Ignacio, au Pérou, ont pu s’insérer dans le commerce équitable Fairtrade. L’analyse technico-économique des systèmes de production fournit des données de performance agronomique et de revenus agricoles des ménages, et permet une comparaison chiffrée entre producteurs intégrés au commerce équitable Fairtrade et les autres. Les membres des coopératives certifiées ont vu leur revenu augmenter significativement, aujourd’hui entre 15 à 50 % supérieur à des producteurs non certifiés, sans pour autant gommer les différences de revenus agricoles qui restent dépendants de l’accès à la terre, ni la spécialisation caféière. Des éléments clés ont été identifiés pour assurer la performance et la durabilité de la production de café certifiée Fairtrade, tel que l’appui à la diversification culturale, un encadrement et un ciblage recentré sur les plus petits producteurs.
Penser l’écoféminisme
Authors: Pruvost Geneviève
Published: November 2019

Afin de mettre en évidence la conceptualisation qu’une partie des théoriciennes écoféministes proposent en matière de travail en régime capitaliste, qu’il soit salarié, agricole et domestique, on a qualifié de féminisme de la subsistance tout un groupe de théoriciennes comme Françoise d’Eaubonne, Maria Mies, Silvia Federici, Vandana Shiva et Starhawk, qui ont en commun de mettre en lien féminisme, activisme et mise en pratique d’alternatives écologiques qui relèvent d’une forme d’écoféminisme vernaculaire. Cette approche matérialiste, mais aussi spirituelle de l’écoféminisme s’appuie sur des recherches anthropologiques et historiques qui distinguent le travail vivrier d’autoproduction par les deux sexes et le travail domestique féminin de préparation de produits industrialisés en termes économique et politique. Les destructions environnementales de l’industrialisation de la sphère des besoins sont corrélées à la mise à mort des dernières sociétés paysannes du sud et la division internationale inéquitable du labeur de production des ressources vitales dont les femmes sont les premières victimes.
Travailler la terre et déconstruire l’hétérosexisme : expérimentations écoféministes
Authors: Rimlinger Constance
Published: November 2019

À partir de l’ethnographie de trois lieux ruraux (deux fermes et un gîte) tenus par des femmes lesbiennes et/ou queer qui s’inscrivent dans une critique écologiste et anticapitaliste de la société tout en questionnant les normes de genre et de sexualité, nous interrogerons la signification de ces choix de vie alternatifs au regard de l’identité des actrices et de la manière dont ils enrichissent la compréhension de la constellation des mouvements écoféministes. Nous observerons qu’avec le déplacement de la ville vers la campagne, et du monde salarié vers l’agriculture de subsistance, elles doivent mettre en place de nouvelles stratégies pour lutter contre l’isolement et s’intégrer localement. Simultanément, ce retour à la terre leur offre de nouvelles possibilités d’émancipation, d’engagement et de soutien aux femmes et aux minorités. Le travail agricole, l’engagement féministe et la politisation du quotidien constituent les différentes facettes d’un même projet : celui de chercher une voie plus juste et plus durable pour notre société.
Tous les féminismes sont-ils solubles dans l’éducation ?
Authors: Albenga Viviane , Mozziconacci Vanina
Published: November 2019

La déconstruction des stéréotypes est devenue l’un des fils conducteurs les plus récurrents de la lutte contre les inégalités de genre dans le système scolaire. Il est possible de lire cette mesure comme relevant d’une inspiration féministe libérale ou « égalitaire ». Or, l’adoption des principes théorico-politiques peut mener à un certain nombre d’impasses, qui sont directement liées à la conception du genre portée par ce modèle, focalisée sur les rôles sexués et sur l’échelle individuelle. Le féminisme matérialiste, en tant qu’il appréhende le genre comme système macrosocial diviseur et hiérarchisant, semble éviter ces apories théoriques qui caractérisent le modèle libéral. Toutefois, qu’en est-il de ses applications et de ses conséquences pratiques en matière d’éducation ? Nous verrons à travers l’étude d’un dispositif de prévention du sexisme mené par l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis que l’adoption du féminisme matérialiste par des éducatrices qui cherchent à promouvoir une éducation à l’égalité de genre les conduit à adapter celui-ci. Un certain nombre d’hybridations sont ainsi à l’œuvre en pratique, dans lesquelles sont combinées des perspectives féministes aux postulats pourtant clairement divergents.
Are IMF Stabilization Programs in the European Union Disastrous?
Authors: Kostis Pantelis C.
Published: November 2019

This chapter examines the effectiveness of Stabilizing Programs in the European Union for the time period from the Maastricht Treaty in 1993 to 2013 (the recent bailouts of Greece, Ireland, and Portugal). A binary logistic model is used which specifies binomial as the distribution and logit as the link function, using an unbalanced panel of annual data. Two main conclusions emerge: a) the probabilities of an economic recession, a high debt to GDP ratio, and a high current account deficit to GDP ratio, are greater when a Stabilization Program is adopted than without one, and b) a Stabilization Program has a negative short-run effect on the GDP growth rate, as well as negative long-run effects (8 years after the adoption) on the debt to GDP ratio and the current account deficit to GDP ratio.
Evaluation of the Prosperity Levels of EU and EU Candidate Countries by Clustering and PSI Method
Authors: Budak İbrahim , Kiliç Günay , Organ Arzu
Published: November 2019

Although prosperity is often associated with the word wealth, it also includes other factors that may be independent of wealth, such as happiness and health. The prosperity state can be defined as a developing, growing, wealth state and a successful social status. Increasing the levels of prosperity is a goal of states. States can create communities in cooperation with other states to improve their level of prosperity. One of these communities is the European Union (EU), which is established by European states. This chapter evaluates the position of EU member states and EU candidate countries' prosperity levels compared to world states. In the study, 2018 Legatum Institute prosperity index of 149 countries was used. These countries are divided into groups by using clustering analysis from data mining techniques. The countries are evaluated using the Preference Selective Index (PSI).
Institutional Convergence in European Union Member States
Authors: Tarakcioğlu Altinay Ayşenur
Published: November 2019

Economic globalization has affected accounting and auditing practices, as it has many other areas. Its impact on accounting has emerged in international accounting standards and independent auditing. There is pressure on the European Union countries to benefit from the New York segmentation of these standards. In parallel with these developments, IASB (International Accounting Standards Board) was established in 1973 to create a common accounting system for companies around the world, and internationally accepted accounting standards were established under the name of International Accounting Standards (IAS). To use these common accounting practices effectively, as of Jan. 1, 2005, publicly traded companies in the European Union have been obliged to apply the consolidated financial statements to the public in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) adopted by the European Union.
EU Media Policies in the Context of Media Pluralism and Turkey's Consistency
Authors: Çakır Vedat , Ozkan Sibel
Published: November 2019

Media pluralism is one of the basic principles of EU media policies, which enables the protection of cultural diversity and the representation of different voices in the media. One aim of media pluralism is to provide a cultural flow between all member and candidate countries that make up the Union, giving right of representation to each component, while the other is to ensure that the different voices in the countries are heard. However, this economy-centered audio-visual policy, which is based on the free circulation of television broadcasts within the Union, has been criticized for increasing the commercialization, not supporting public service broadcasting enough, and for being inadequate against the concentration in the sector. This chapter examines steps taken when reviewing the legislation on media pluralism in the EU and the reflection of Turkey's media policies and media pluralism in the application of these policies.
The Role of Waste Management in the Green Economy
Authors: Saita Massimo , Franceschelli Maria Vittoria
Published: November 2019

Green economy has become highly relevant over the last years. We are currently experiencing pollution issue and environmental decay that had its origin, however, in the previous centuries. The development of industrial economy inevitably entails the production of waste, in such a quantity that the environment is incapable of assimilating and transforming it naturally. Therefore, it is believed that one of the main green economy sectors is the waste retrieval and recycling, that means waste management. In the existing literature, this sector has not been deeply analyzed from a viewpoint of performance business analysis. Although a European legislation exists, every country manages this business by itself. After a historical introduction, this study, using the regression model, analyses the variables that influence the Italian business of waste retrieval and recycling, in the process establishing which of them has a deeper impact on performance.