bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
El acuerdo reparatorio en la terminación anticipada y vulneración de los derechos fundamentales del agraviado
Authors: Mendoza Roberto Leonardo
Published: December 2023

Uno de los procedimientos especiales regulados en el Código Procesal Penal del 2004, como es la terminación anticipada. En dicha institución, se presenta una serie falencia, como es la no inclusión del agraviado, en el acuerdo reparatorio.  El objetivo fue determinar de qué manera el acuerdo reparatorio solamente entre el fiscal y el imputado en la terminación anticipada se relaciona con los derechos fundamentales del agraviado.
En la esfera metodológica, se utilizó el enfoque cuantitativo, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados arrojaron, que se encontró una relación lineal estadísticamente significativa y directamente proporcional, entre el acuerdo reparatorio y los derechos fundamentales (rS = 8.56, p < 0.05). Se llegó a la conclusión: La restringida participación de la víctima, posición de desventaja, desigualdad de facultades en la negociación en el acuerdo reparatorio solamente entre el fiscal y el imputado en la terminación anticipada, vulnera derechos fundamentales del agraviado, como el derecho de reparación del daño, derecho de igualdad en el proceso, el Principio de igualdad de armas.
Penyegelan Bakal Makam Leluhur Sunda Wiwitan di Cigugur Kabupaten Kuningan Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat
Authors: Sahrul Farhan Ananda
Published: December 2023

Sunda Wiwitan merupakan agama tradisional yang berkembang di masyarakat sunda termasuk di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Sebagai sebuah agama, maka para penganut sunda wiwitan ini membutuhkan tempat peribadatan yang kemudian dibangunlah sebuah makam leluhurnya. Namun, pembangunan tersebut menuai reaksi kontra dari berbagai organisasi keagamaan bahkan dari MUI hingga akhirnya Pemerintah melakukan penyegelan terhadan bangunan tersebut dengan alasan tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hak asasi manusia secara umum dan hukum adat terhadap tindakan pemerintah dalam melakukan penyegelan tersebut. Penggunaan analisis penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yakni analisis menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur yang ada. Sedangkan untuk metode pendekatannya adalah pendekatan empiris. Penelitian dengan pendekatan empiris yakni melihat bagaimana doktrin hukum dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia jika alasan penyegelan tersebut karena banyaknya penolakan dari oragnisasi kemasyarakatan yang ada. Namun, jika alasan penyegelanm tersebut karena tidak adanya IMB yang dimiliki oleh masyarakat sunda wiwitan, maka tindakan pemerintah tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran HAM. Tetapi, jika dilihat dari kacamata hukum adat, tindakan penolakan dan penyegelan dari organisasi keagamaan dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sangat bertentangan. Sebab, sebagai masyrakat adat maka masyarakat sunda wiwitan dapat menggunakan aturan adatnya sendiri selama tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan.
Tantangan dan Inovasi Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja: Studi Perbandingan Ketenagakerjaan Indonesia dengan Negara Lain
Authors: Dianova Eriyan Rahmadani , Kaendo Karen Eklesia Gabriella
Published: December 2023

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Perlindungan pekerja menjadi hal yang sangat relevan dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat. Penelitian ini mengambil fokus pada tantangan dan inovasi yang dihadapi oleh sektor ketenagakerjaan, dengan penekanan khusus pada Indonesia, dalam upaya untuk memahami perbandingan dengan praktik ketenagakerjaan di negara lain. Tantangan utama dalam ketenagakerjaan Indonesia melibatkan isu-isu seperti upah minimum, hak-hak pekerja, keamanan kerja, serta perlindungan sosial. Di tengah dinamika ekonomi global, Indonesia harus menghadapi tekanan untuk menjaga daya saingnya, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi. Di samping itu, perbandingan dengan negara lain akan membantu dalam mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam praktik ketenagakerjaan, termasuk perbedaan dalam regulasi, upah, serta sistem perlindungan sosial.
Hubungan Dukungan Orang Tua Dengan Kemandirian Anak Tunagrahita Ringan di SLBN Kota Pekanbaru
Authors: Makaminan Fathira Mutiara , Sari Tesha Hestyana , Suci Wice Purwani
Published: December 2023

Pendahuluan: Prevelensi anak tunagrahita yang semakin meningkat menyebabkan perhatian terhadap anak yang mengidap tunagrahita juga semakin tinggi. Kendala yang dimiliki anak tunagrahita berpengaruh terhadap kemandiriannya, sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap orang disekitarnya. Dukungan orang tua menjadi aspek yang sangat vital dalam mendukung kemandirian anak tunagrahita. Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan orang tua dengan kemandirian anak tunagrahita ringan. Tempat Penelitian : SLBN Pembina Kota Pekanbaru. Metode : Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil : Uji chi square dengan alternatif  uji fisher exact test menghasilkan p value (0,000) (0,05) sehingga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan orang tua terhadap kemandirian anak. Kesimpulan : Terdapat hubungan antara dukungan orang tua dengan kemandirian anak tunagrahita ringa, dengan jenis dukungan tertinggi adalah dukungan informasional. Saran : Peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan responden yang jauh lebih besar sehingga dapat dilihat hasil dukungan orang tua terhadap kemandirian anak tunagrahita dalam lingkup yang lebih besar.
Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kebhinekaan Global Peserta Didik di SMAN 4 Tualang
Authors: Yanti Devi Gitama , Supentri Supentri , Hardian Mirza
Published: December 2023

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan kebhinekaan global siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap kebinekaan global peserta didik di SMAN 4 Tualang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kebhinekaan Global peserta didik di SMAN 4 Tualang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, analisis data menggunakan metode statistik untuk mengetahui pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap kebhinekaan global siswa di SMAN 4 Tualang. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa H0 ditolak dan Ha diterima bahwa ada pengaruh pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap kebhinekaan global siswa di SMAN 1 Tualang dan dari output diatas diperoleh koefisien determinasi (RSquare) sebesar 0,615 yang mengandung perngertian bahwa pengaruh variabel bebas (pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan) terhadap variabel keterikatan (kebhinekaan global siswa) adalah sebesar 61,5%. Sedangkan 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian di Rumah Faye Kota Batam)
Authors: Mulyana Hani Rizki , Washliati Laily , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani
Published: December 2023

Salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Faktanya, kasus kekerasan seksual pada anak tiap tahunnya terus meningkat. Menurut KemenPPA, Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual anak. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian Di Rumah Faye Kota Batam). Sejak tahun 2016 hingga Agustus 2023, jumlah korban yang sudah menerima layanan baik dalam dan luar Rumah Aman sebanyak 205 korban dengan 3 program utama yaitu pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Rumah Faye Kota Batam sedangkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer berupa: Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: mencari, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Kekerasan seksual pada anak hingga saat ini masih menjadi isu penting yang harus diperangi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hasil penelitian pada kasus hukum yang menimpa korban dampingan Rumah Faye, dapat dikatakan bahwa tidak semua proses hukum berjalan baik dan menghasilkan keadilan bagi korban walaupun seluruh faktor yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menjerat pelaku sudah terpenuhi seperti adanya korban, saksi, dan alat bukti. Beragam faktor baik dari internal kepolisian maupun dari pihak lain dapat menjadi penghalang terselesaikannya kasus kekerasan seksual pada anak.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital
Authors: Darnia Meriza Elpha , Monica Cindy Dhede , Munawardi Munawardi , Aprillia Refi
Published: December 2023

Seiring dengan berkembangnya teknologi  dan munculnya internet, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi hal yang sangat penting dikarenakan semakin canggih teknologi semakin meningkat pula kejahatan yang dilakukan. Pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi semakin mudah dilakukan dan sulit dideteksi. Salah satu isu penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital adalah pelanggaran hak cipta pembajakan, mendistribusikan atau menggunakan karya intelektual yang melanggar hak cipta tanpa izin penciptanya. Pembajakan digital terutama mempengaruhi konten digital seperti film, musik, dan e-book. Meskipun undang-undang telah dirancang untuk melindungi hak kekayaan intelektual di era digital, masih banyak kasus pelanggaran hak cipta digital. Beberapa alasan mengapa pembajakan digital terus berlanjut adalah tingginya harga produk asli, mudahnya diakses terhadap produk bajakan, dan kurangnya kesadaran akan perlunya melindungi hak kekayaan intelektual.
Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam)
Authors: Hamdi Satria , Fadjriani Lia , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam). Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam suatu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisia data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh penelitian akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian Field Research (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak meliputi sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 (tiga) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif. Upaya diversi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak dapat diupayakan terlebih dahulu.
Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah Dalam Keamanan Publik
Authors: Razaq Mutiara Lindri
Published: December 2023

Penelitian ini membahas dampak implementasi teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik terhadap privasi individu, serta langkah-langkah etika yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1 menetapkan pentingnya persetujuan individu dalam penggunaan data pribadi melalui media elektronik, termasuk data biometrik seperti wajah. Namun, dalam praktiknya, persetujuan individu belum selalu diperoleh dengan benar dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam beberapa konteks keamanan publik. Kasus nyata menunjukkan potensi ancaman privasi yang serius dalam penggunaan teknologi ini. Salah satu kasus melibatkan teknologi pengenalan wajah milik Polri yang salah mengidentifikasi individu dalam sebuah kasus pengeroyokan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya keakuratan teknologi ini dalam mengidentifikasi individu dan dampak negatif yang mungkin timbul jika teknologi ini digunakan tanpa tingkat keakuratan yang memadai. Kasus serupa juga terjadi di Tiongkok, menunjukkan bahwa masalah privasi dalam teknologi pengenalan wajah adalah masalah global. Oleh karena itu, perlindungan privasi individu harus menjadi prioritas dalam pengembangan, implementasi, dan regulasi teknologi ini. Langkah-langkah etika yang perlu diambil mencakup regulasi yang ketat, keamanan data yang kuat, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dan transparansi dalam penggunaan teknologi ini. Dengan demikian, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan dan privasi dalam era teknologi pengenalan wajah yang terus berkembang.
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang
Authors: Aulia Alif , Gumilar Gun Gun , Santoso Made Panji Teguh , Priyanti Evi
Published: December 2023

Jika dilihat sebagai suatu proses transformasi, pembangunan pada dasarnya akan mengubah cara sumber ekonomi dialokasikan, manfaat didistribusikan, dan akumulasi. Hasilnya akan menjadi peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Upaya untuk mengatasi masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dalam mensukseskan pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Sarah Cook dan Steve Macaulay dalam menganalisis pemberdayaan yang baik. Indikator pemberdayaan yang baik menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay terdiri dari enam indiKator yaitu wewenang, kompetensi, kepercayaan, kesempatan, tanggungjawab, dan dukungan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan dan harus diselesaikan. Jadi upaya memberdayakan masyarakat dilakukan, selain dengan mendudukkan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja 5000 Karyawan T-Mobile
Authors: Halim Leonardo , Lie Gunardi
Published: December 2023

Indonesia merupakan negara yang sangat memajukan dan menganut hukum sebagai aturan-aturannya untuk melindungi serta memajukan negaranya. Tentunya Di Indonesia itu sendiri masih ada beberapa masalah dan akhir-akhir ini muncul banyak sekali masalah-masalah dalam bidang ketenagakerjaan yaitu kasus-kasus PHKyang biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan baik kecil ataupun besar. Disini penulis akan meneliti mengenai kasus PHK 5000 karyawan di T-Mobile dengan menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penegakan hukum terhadap PHK berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. PHK ini sendiri sebuah proses yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dan tidaklah salah, jika melakukan PHK dengan prosedur-prosedur yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia saat ini dan juga alasan-alasan yang sah untuk suatu perusahaan itu melakukan PHK aturannya itu sendiri tertera pada Pasal 61 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia karyawan di Indonesia itu terbagi menjadi 2 jenis karyawan yaitu PKWT(Karyawan Kontrak) dan juga ada PKWTT(Karyawan Tetap). Perusahaan T-Mobile disini ingin melakukan PHK kepada karayawannya dengan memberikan pesangon kepada para karyawannya hal ini sudah sejalan dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan. Dapat Disimpulkan bahwa dengan diterapkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan Undang-Undang yang paling kepakai di Indonesia apalagi pada kasus PHK yang sangatlah marak belakangan ini.
Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Authors: Mardianto Sebastian Edward , Lie Gunardi
Published: December 2023

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebutuhan atas layanan transportasi yang tinggi. Maka dari itu banyak perkembangan akan metode transportasi di Indonesia. Pada masa kini akibat perkembangan teknologi, banyak metode transportasi konvensional itu berubah menjadi online. Salah satunya adalah pendirian perusahaan PT. Gojek yaitu layanan ojek online berbasis internet. PT Gojek pada dasarnya menyediakan wadah untuk para driver menerima orderan pelanggan. Hubungan antara driver online tersebut merupakan hubungan kemitraan dan bukan hubungan pekerja tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam karya ini penulis berharap untuk menggali masalah-masalah yang timbul dari hubungan kemitraan. Dalam tulisan ini, ada 2 rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan hukum antara driver Gojek dan perusahaan PT. Gojek indonesia dan perlindungan Hukum terhadap driver Gojek Indonesia. Hubungan mereka adalah hubungan perjanjian biasa dan bukan hubungan pekerja jadi buruh tersebut tidak dapat dilindungi berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang ada.
Pengaruh Latihan Drilling Lob Terhadap Peningkatan Kemampuan Pukulan Lob Atlet Bulutangkis PB PGSD Pekanbaru Club
Authors: Hutabarat Frans Carlos Hose , Juita Ardiah , Hidayat Hirja
Published: December 2023

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada latihan drilling lob terhadap peningkatan kemampuan pukulan lob atlet bulutangkis PB PGSD Pekanbaru Club. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian eksperimen dengan design one group pretest posttest design. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis inverensial yaitu uji normalitas dan uji hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli - September  2023. Sampel pada penelitian ini adalah atlet bulutangkis PB PGSD Pekanbaru Club yang berjumlah 10 atlet. Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji paired sampel t-test dengan hipotesis yang diajukan dengan masalah “terdapat pengaruh latihan drilling lob terhadap peningkatan kemampuan pukulan lob atlet bulu tangkis PB PGSD Pekanbaru club”. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan pengaruh yang besar terhadap peningkatan pukulan lob  t_hitung=37,15 dan t_tabel=1,812. Sehingga t_hitung=37,15t_tabel=1,812 dan nilai sig(ρ)=0,0000,05. bahwa latihan drilling lob mampu meningkatkan pukulan lob atlet bulu tangkis PB PGSD Pekanbaru Club. Terlihat nilai rata-rata pretest sebesar 53,00 dan nilai rata-rata posttest sebesar 71,20 dengan selisih sebesar 18,20.  Peningkatan ini terjadi dikarenakan atlet mulai termotivasi untuk melakukan pukulan lob dengan baik.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Terhadap Pelaku Kasus Kopi Sianida
Authors: Octavia Marcela , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: December 2023

Artikel ini mengulas tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Kasus Kopi Sianida dengan metode penelitian kuantitatif, yang dimana metode ini bersumber dari bahan hukum Primer maupun sekunder dengan cara memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dan pengumpulan bahan dari jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk Mempelajari lebih lanjut cara Hakim menentukan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan putusan selama persidangan karena masih banyak orang yang belum mengetahui proses Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, selanjutnya setelah mengetahui pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal ini dapat digunakan untuk menganalisis putusan Hakim dalam kasus kopi sianida mengenai apa saja pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua puluh tahun, yang dimana ini merupakan hukuman maksimal dari pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Kasus ini juga memakan banyak perhatian masyarakat yang membuat masyarakat berfikir apakah benar terdakwa bersalah dan juga mengenai apakah bukti yang ada dapat di pertanggungjawabkan, Maka dari itu diharapkan Majelis Hakim dapat benar-benar mempertimbangkan setiap hal yang ada di kasus ini agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat dan diharapkan dengan dibuatnya artikel ini dapat berguna bagi para pembaca dalam mengetahui lebih lanjut tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dan mengenal lebih dalam kasus kopi sianida.
Implementasi Pengelolaan Sistem Keuangan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang
Authors: Tamasya Novia Milenia Putri , Priyanti Evi , Febriantin Kariena
Published: December 2023

Implementasi dari aktivitas pengelola dana desa mengindikasikan manajemen yang akuntabel dan transparan. Dana desa adalah bagian dari belanja pemerintah pusat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Penelitian ini dalam pemecahan permasalahan akan menggunakan pendekatan perspektif interpretif dengan metode studi kasus. Data dalam penelitian diperoleh dari aparatur desa yaitu kepala desa serta penduduk desa cikalong. Tujuan dari penelitian ini sendiri melihat bagaimana implementasi pengelolaan keuangan dana desa Cikalong. Apakah dalam penerapan peraturan ini terdapat hambatan dalam proses pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh aparatur desa setempat, serta apakah proses pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi aparatur desa berjalan dengan baik dan efektif. Yang memfokuskan pada implementasi teori Grindle yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya, bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur- prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi yang berkaitan, melainkan lebih dari itu, implementasi kebujakan terkait juga dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.
Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Upaya Efektivitas Pengendalian Internal pada PT. Air Minum Giri Menang
Authors: Rahman Satria Rizki , Hilendria Baiq Anggun , Nurabiah Nurabiah
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem informasi penggajian dan terhadap pengendalian internal di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda). Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Bagian SDM dan Bagian Keuangan PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah mengadopsi teknologi informasi dengan baik, terutama dalam pengolahan data penggajian karyawan berdasarkan data-data dari wawancara dan dokumentasi terkait indikator berupa fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur yang digunakan, struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan dan praktik yang sehat sudah sesuai berdasarkan teori. Penggunaan aplikasi Microsoft Excel membantu mengurangi risiko kesalahan dan efisiensi waktu dibandingkan dengan pencatatan manual. Sistem absensi terkomputerisasi dengan fitur fingerprint dan pengenalan wajah juga mencegah masalah seperti absen titipan. Teknologi ini secara positif diterima oleh karyawan, memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan pengendalian internal perusahaan. Kesimpulannya, penggunaan sistem informasi akuntansi penggajian telah berdampak positif terhadap efektivitas pengendalian internal di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda), dengan hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara teori dan praktik dalam penggunaan teknologi informasi dalam proses penggajian.
Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Semangat Kerja Perawat Rumah Sakit Madani Panam Pekanbaru
Authors: Sartika Sridewi , Kasmiruddin Kasmiruddin
Published: December 2023

a
Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat
Authors: Laili Najwa , Suhaedi Wirawan
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 119 desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu proportionate stratified random sampling. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 99 responden yang berasal dari 33 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan yaitu Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Barat.
Pengaruh Intensitas Modal dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak
Authors: Lutfia Alya , Salsabila Salsabila , Girsang Sri Dwita , Febriyani Elva Dewi , Aryanda Dwi Alditia
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara intensitas modal dan komisaris independen dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Agresivitas pajak merupakan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya dengan cara yang cenderung meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data perusahaan-perusahaan di Indonesia. Intensitas modal mengacu pada sejauh mana perusahaan memanfaatkan struktur modalnya dalam rangka mempengaruhi kewajiban pajaknya. Sementara itu, peran komisaris independen dalam pengambilan keputusan perusahaan juga akan dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan di Indonesia memanfaatkan modalnya dan peran komisaris independen dalam mengelola pajak mereka. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi perusahaan dan regulator dalam mengatur kebijakan pajak yang lebih efektif.
Religious Moderation In Islamic Portals: Study of mainstreaming religious moderation in the digital space
Authors: Tohari Achmad , Mujlipah Neneng
Published: December 2023

The idea of religious moderation has existed since before the Ministry of Religion published a book on moderation initiated by Lukman Hakim, but after technological developments there have been changes in attitudes towards moderation, especially in the media with the many conservative narratives that build discourse about Islam which returns to the Sunnah and Al-Qur'an. -Qur'an. This research explains the discourse on religious moderation built by Islamic portals affiliated with Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, both of which have a long track record in voicing peaceful Islamic attitudes in Indonesia. The data in this research uses qualitative methods combined with literature review research on sources and journals that are still relevant to the research, then the analysis tool uses R. Entman's framing analysis. The findings achieved regarding the narrative discourse on religious moderation in the digital space on the Nu Online and Suaramuhammadiyah portals are that there is a desire for the formation of public understanding of the dangers of conservative Islam and the importance of understanding religious moderation more deeply in order to avoid the dangers of developing narratives. Both portals have a style its own framing in voicing and interpreting the discourse on the importance of a moderate attitude.
Inequality in the Human Rights of Mothers and Children in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Violates the Fifth Principle of Pancasila
Authors: Saly Jeane Neltje , Beale Aurelius Steven , Effendi Kevin Noble , Simarmata Michael Kalep , Wafi Auzan , Ferdinandus Nathanael , Sulistiawan Arya
Published: December 2023

Pancasila as a value that is aspired to and used as the ideology of the nation and state and becomes the basis of laws and regulations in Indonesia. One of the development sectors guaranteed by Pancasila is development in the field of social welfare. The fifth precept of Pancasila contains the right of every citizen to have freedom of property rights, social security rights, the right to get a job and health protection. However, there are still inequalities in the right to health and education rights received by children. Child and maternal deaths and many children who drop out of school and some rural school children have not enjoyed the facilities and infrastructure of the government. The research method used is the normative juridical method. The research approach uses the statutory approach method (statute approach), concept approach (conceptual approach) and case approach (case approach). The realization of human rights in accordance with the fifth principle of Pancasila is maintaining a balance between rights and obligations, respecting the rights of other people, respecting the rights of other people including the right to education and the right to health of children. The implementation of SJJN and the APBN budget for education is an embodiment of the Pancasila values from the fifth principle so that children no longer experience inequality in their health and education rights. Legal protection for mothers and children for unequal rights based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which includes unequal health rights and educational rights received by children and mothers. In overcoming inequality of rights, the government should optimize the implementation of UUPA regulations regarding maternal child health and the right to education.
Lack of Nationalism in Children: Challenges and Efforts to Strengthen National Identity in the Contemporary Era
Authors: Sari Maya Novita , Asmawati Asmawati , Jawanti Ardita Putri Melisa , Syafitri Desy , Annesta Dinda , Afandi Afandi , Dewantara Jagad Aditya
Published: December 2023

It is very important to teach national identity to children at a young age, especially in the contemporary era where it is difficult to build a national identity. One of the main problems we have is the lack of nationalism among children. This article aims to understand how a child's lack of awareness of nationalism affects the formation of their national identity and how to deal with the challenges of consolidating national identity in the contemporary era. This article was written using qualitative methods using literature studies, including analysis and review of books, journals, articles or other relevant sources. The results of the discussion obtained are the challenges that affect a sense of nationalism in children, the impact of a lack of a sense of nationalism on children, supporting factors for strengthening national identity in children, the role of parents and educators, government initiatives and public policies, and the implications of implementing a sense of nationalism in children . The conclusion is that in this contemporary era there are still many children who lack a sense of nationalism towards their country due to the rapid flow of technology and other environmental influences. To maintain this sense of nationalism, the role of parents, teachers and the government is very much needed in creating a generation of people who love their homeland.
The Role of the Prospectus in the Application of the Disclosure Principle to the Franchise Cooperation Agreement
Authors: Liumenti Liumenti , Urbaniasi Urbaniasi
Published: December 2023

In today's business world, franchising is also known, which are generally carried out by companies and individuals who carry out business activities in the services, food and beverage sectors, such as fast food restaurants and cafes. Franchising in Indonesia is currently regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 Concerning Franchising, this Government Regulation is stipulated to establish a balance between the parties in a franchise contract through various procedures that must be fulfilled by the franchisor and franchisee in a franchise business, mandatory procedures fulfilled by the parties in the franchise contract according to Government Regulation Number 42 of 2007 namely the Franchise Offer Prospectus. However, both the Franchisor and the Franchisee as parties to the franchise contract in practice in the business world in Indonesia until now very rarely understand the importance of the Franchise Offer Prospectus and are aware of the existence of the Franchise Offer Prospectus itself, this is due to a problem law, that is, the rule of law in the field of franchising is blurred. Thus this journal will discuss the Franchise Offer Prospectus Arrangements in the Franchise Agreement. The legal method used is the normative legal method, using primary data obtained from legal principles, comparisons of laws written in laws and regulations, as well as applicable norms and secondary data obtained by conducting library research. The results obtained in this study are that the arrangement of the franchise offer prospectus in the franchise agreement refers to article 7 of Government Regulation Number 42 of 2007 concerning franchising which is still general in nature and still needs to be corrected, so that the delivery of the Franchise Offer Prospectus by the Franchisor to the Prospective Franchisee is intended to the franchisee can carry out a business feasibility study on the franchise business that he will undertake.
Research Paper on Human Rights Protection for Women Workers on Leave
Authors: Florencia Cherlyne Baby , Chandra Jessica , Rasji Rasji
Published: December 2023

Human Rights is a legal and normative concept which states that humans have their rights that are inherent in themselves, which are universal and can be applied anytime, anywhere and to anyone. In principle, human rights remain attached to women and men. Women as a group in society within a country, is a group that is also obliged to get guarantees for their basic rights, especially for female employees who work both in private companies and within the scope of government. Every human being has rights, including workers, one of which is obtaining the right to leave, namely the right for workers not to work for a certain period of time. Specifically for women, based on Law No. 13 of 2003, female workers have more rights to apply for leave, namely maternity leave and menstruation leave. There is a rule that female workers are entitled to leave during pregnancy at least 1.5 months before the expected date of delivery and 1.5 months after delivery. In addition, female workers are also entitled to 2 days of menstruation leave in each working month. Maternity rights are human rights that are specifically attached to women because of their reproductive functions, such as menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding. The results show that government regulations are very helpful in reducing the productivity of women during pregnancy and menstruation.
Engagement Law (Supreme Court Decision Number 951 K/Pdt/2015)
Authors: Setiawan Ferdiansyah Prawira Negara , Mantiri Juttah Christian
Published: December 2023

An agreement or contract is a legal relationship between two or more people who promise to give rise to legal consequences by means of an agreement. Legal consequences in the form of mutual rights and obligations between the parties. As a rule, an agreement or contract begins with a conflict or disagreement of interests between the parties, and the formation of a contractual relationship usually begins with a process of negotiation between the parties. This research method uses descriptive analysis. It is a method of using collected data to describe or provide an overview of the research subject and to present generally accepted conclusions. Based on the case in the Supreme Court decision No. 951 K/Pdt/2015 if Defendant I issues a statement that the "assets" a quo are no longer burdened with Mortgage Rights and then recommends to the Co-Defendant to Royalize the Plaintiff's "assets" a quo; the submission of Co-Defendant as a party in cassu solely to comply with the contents of the decision by ordering the Land Office of Makassar City to Roya the "asset" of the Plaintiff a quo and issue a Duplicate of HGB Certificate Number 477/Baru if the original certificate is lost by Defendant I. However, based on the opinion of the Defendant this is wrong and not right. Based on the legal facts found in the decision, the cassation petition from the Cassation Petitioners was rejected and the Cassation Petitioners were on the losing side, so the Cassation Petitioners were sentenced to pay court fees at this cassation level of Rp. 500,000.
Legal Protection Rights for Children Resulting from Interfaith Marriages in Choosing the Religion They Embrace
Authors: Ariqah Nailah , Gea Poppy Primadana Top , Ramania Hasya , Victoria Regina
Published: December 2023

Marriage for Muslims is carried out by the bride's guardian (father who is still alive) together with the groom witnessed by officials from the Office of Religious Affairs (KUA). For those who are Christian, the wedding must be performed in front of a priest. After that, those who are Muslim will register with the KUA, while for non-Muslims the registration will be carried out by the Population Bureau (KCS) officers in each city/region. Marriage is closely related to religion. Article 29 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia clearly states that the state is based on Belief in the One and Only God. The main points of this article can be explained as follows: in Indonesia, there may not be or apply any law that is contrary to religious principles that affect adherents of religions that affect Indonesia. Religious freedom is not only for adults but also for children. UU no. 35 of 2014 concerning changes to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection Article 43 gives responsibility to the state, federal and regional governments, communities, families, parents, guardians and public institutions to ensure child protection in the regions. adopt their religion. Parents teach and instill the basics of religion in their children, including principles of governance, morality and other social interactions.
Legal Consequences of Default in the Franchise Agreement Based on the Case Study (Decision of the Sukoharjo District Court Number 18/Pdt.G/2018/PN Skh)
Authors: Kirana Adelia Nindya , Urbaniasi Urbaniasi
Published: December 2023

Franchise, namely an agreement in which one party is given the right to utilize and use intellectual property rights owned by another party in return for a fee based on the terms and sale of goods and or services. This study aims to determine the legal consequences of one of the parties defaulting on the franchise agreement in Decision Number 18/Pdt.G/2018/PN Skh and to find out how to resolve disputes for the franchisor and franchisee in the event of a violation of the franchise agreement. To achieve this goal, the researcher uses normative juridical research, then this normative legal research is based on primary and secondary legal materials. In 2018, the Plaintiff has run the Pinky Guard franchise business, which will be opened in Manado with the defendant. After the plaintiff fulfilled his obligations by making a number of payments, the defendant apparently did not fulfill the plaintiff's rights. So because of this, the defendant can be said to have committed a default because he was unable to fulfill the obligations stipulated in the franchise agreement.
Efforts to Maintain the Existence of Tepak Dance at Sang Putri Sriwijaya Studio
Authors: Anggun Anggun , Wardiah Dessy , NAD Nugroho
Published: December 2023

Tepak dance is one of the traditional arts originating from the South Sumatra region, especially the city of Palembang, which is one of the artistic treasures in the city of Palembang. This dance is a traditional South Sumatran dance created by Mrs. Sukaina Rojak and Mrs. Tina Hajigong in 1945. The origin of the formation of this tepak dance is taken from the Tanggai Dance movement and also the Gending Sriwijaya Dance, in terms of the movement it is the same but in terms of the lyrics of the song it is different, as time goes by the Tepak Dance undergoes changes or reforms, namely in terms of different floor patterns. The Tanggai dance does not stand up, while the Tepak dance has a standing movement, namely when the Stupa and Borobudur are doing the movement, they stand up and form a straight line. The purpose of this study is to find out and describe efforts to preserve the Tepak Dance in the city of Palembang. The method used in this research is Qualitative Description, with the object of this research is Tepak Dance and the informant in this study is Aunt Lina Muchtar, data collection was carried out by researchers through observation, interviews and documentation. Based on the findings of this study, Palembang residents know about Tepak Dance and its business or existence. Because, until now the Tepak Dance is still often performed at various events since today. Artists and studios have participated in the development of the Tepak dance, including the Sang Putri Palembang studio, and have contributed to the continued existence of the Tepak dance.
Implementation of Songket Weaving Dance Extracurricular Activities at State Senior High School 4 Palembang
Authors: Muzayana Laili Yulia , Hasan Hasan
Published: December 2023

The title of this study is the implementation of songket weaving dance extracurricular activities at SMA Negeri 4 Palembang. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of extracurricular activities of songket weaving dance at SMA Negeri 4 Palembang. From these problems, the purpose of this study is to find out how the extracurricular activities of the songket weaving dance are carried out at SMA Negeri 4 Palembang. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The object of this research is the extracurricular learning of songket weaving at SMA Negeri 4 Palembang. The data collection techniques used in this study were observation techniques, interview techniques and documentation techniques. Songket weaving extracurricular learning from the results of research data that has been carried out by the author either through observation techniques, interview techniques and documentation shows that it looks very good because the strategy used by the coach in his learning produces maximum results or is already said to be very good. Where in the dance extracurricular learning process it has a positive effect on coaches and students as evidenced by seeing the learning process of students who are very enthusiastic and strengthened from the results of the evaluation given it is found that students get an average score of 86, with the highest score being 88 and the lowest being 80. Thus the insight and intellect of students can develop and contribute to increasing the extracurricular art of songket weaving at SMA N 4 Palembang.
Analysis of Minimum Service Standards for Inpatient Services at the Teluk Kuantan General Hospital
Authors: Winda Nurfa , Habibie Dedi Kusuma
Published: December 2023

Teluk Kuantan Regional General Hospital is a type C hospital that provides services, one of which is inpatient care. The background of this research is community dissatisfaction with the services at Teluk Kuantan Hospital and the lack of clean rooms that make patients uncomfortable and complaints about slow service. This study aims to describe and analyze the minimum service standards at Teluk Kuantan Regional General Hospital, Kuantan Singingi Regency and the inhibiting factors from the analysis of service standards. In this study, researchers used 6 indicators to measure service standards by Rahmayanty, namely, service procedures, turnaround time, service costs, service products, facilities and infrastructure, officer competence. This study uses a qualitative method that is descriptive. Location The research was conducted at Teluk Kuantan Hospital, Kuantan Singingi Regency. The results of this study indicate that the standard of inpatient service at the Teluk Kuantan Regional General Hospital is not optimal, but it has been assessed as improving from before, the hospital continues to provide the best with an annual evaluation. It is hoped that inpatient services can continue to improve so as to get patient satisfaction. The inhibiting factor in carrying out the analysis of minimum service standards for inpatient services is the lack of human resources and budget which can affect the lack of maximum service.