bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Rhenium and related valuable metals in the oil shales of the Volga basin
Authors: Vyalov V. I. , Dyu T. A. , Nastavkin A. V. , Shishov E. P.
Published: September 2024

The results of study of the content of rhenium and other valuable metals in the oil shales of the Volga basin are presented. The new data on precise determination of Re, Co, Ni, Cu, Zn, U and other metals by inductively coupled plasma mass spectrometry have been published. The content of the studied metals were compared with clarks in carbonaceous shales. The association of metals with rhenium (Mo, U, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Ag, Sb) has been isolated in oil shales. The organic matter of oil shales acts as a rhenium concentrator, and apparently Mo, U. The preferred petrographic type of oil shales for the concentration of rhenium in them is the colloalginite-vitrinite-clay type. The rhenium-bearing and metalliferous content of the Volga shales is compared with the contents of rhenium and a number of other valuable metals in dictyonema shales of the Baltic sedimentary basin.
Research of the processes of ignition and combustion of mixed fuels based on coal and wood under different conditions of thermal influence
Authors: Misyukova A. D. , Yankovsky S. A. , Berikbolov A. K. , Yankovskaya N. S.
Published: September 2024

The ignition processes of mixed fuels formed on the basis of grade 3B coal from the Maikuben deposit and finely dispersed sawmill and woodworking waste have been studied. An analysis of the processes of ignition and combustion of fuel mixtures with different organization of combustion processes was performed. It has been established that the concentration of the wood component has a significant impact on the processes of the onset of oxidation and combustion of mixed fuels. When the proportion of wood component in the mixture increases to 50%, the ignition delay time decreases by an average of 18% in all cases of the studies performed.
Kinetic parameters of thermal decomposition of biofuels and its oil-containing composites
Authors: Ponomareva A. A. , Laryushkina D. D. , Logacheva D. A. , Sitnikova V. E. , Mokrin S. N. , Uspenskaya M. V.
Published: September 2024

The kinetic features of the decomposition of fuel pellets formed from birch phloem and its composites with the addition of oil-containing waste (OCW) were studied by methods of thermogravimetric analysis carried out in various atmospheric conditions. The characteristic temperature ranges of thermal decomposition of the materials from which pellets are formed were identified, the rates of mass loss and activation energy at the main stages of thermal decomposition were evaluated, and the combustion indices of composite compositions were determined to identify the possibility of using such compositions as alternative fuels. By evaluation of activation energies for each stage of sample decomposition, the limiting influence of certain stages on the process of thermal destruction was established.
ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Authors: ВАСИЛЬЦІВ Тарас , МИКИТИН Олег
Published: September 2024

У статті акцентовано на потенціалі розвитку туризму в Україні. Вказано на проблемні аспекти та перешкоди становлення і ефективного функціонування туристичного комплексу країни та її регіонів. На таких засадах метою дослідження визначено виявлення проблемних аспектів та обґрунтування пріоритетних напрямів державної політики розвитку туристичного комплексу України. Визначено засоби та інструментарій державної політики стимулювання процесів побудови туристичних комплексів як систем. Визначено механізми та засоби державного регулювання, впровадження яких дозволить наростити обсяги пропозиції туристичних послуг, збільшити туристичні потоки та зростити частку туризму у ВВП, прискорити за рахунок туризму місцевий економічний та соціальний розвиток, покращити якість життя місцевого населення.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Authors: Kelana Sembiring Tuti
Published: September 2024

Kemajuan teknologi informasi memberi kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui segala informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi ini adalah Plasa Telkom Indonesia. Pada penggunaan layanan internet ini tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Kadangkala ada beberapa faktor yang kemudian menggangu jalannya akses layanan internet ini. Diantaranya semakin banyaknya pengguna mengakibatkan terjadinya gangguan jaringan, putusnya kabel optik, dan permasalahan teknis lainnya. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen dalam penggunaan layanan jasa ini. Sedangkan sebagai pelaku usaha, Plasa Telkom Indonesia harus bertanggung jawab  untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen IndiHome oleh Plasa Telkom sebagai pelaku usaha yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan preventif ini berupa sosialisasi dan penggunaan klausula baku mengenai ketentuan berlangganan. Sedangkan Perlindungan represif adalah dengan melakukan musyawarah, memberikan kompensasi/ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak dan kompensasi yang diberikan Plasa Telkom biasanya bukan berupa uang, melainkan dalam bentuk benefit/jasa. Bentuk pertanggungjawaban pihak Plasa Telkom kepada konsumen yaitu melaksanakan jaminan Service Level Guarantee namun dalam pelaksanaannya Service Level Guarantee tidak selalu diberikan secara baik oleh Plasa Telkom, Plasa Telkom sering kali ketika terjadi gangguan selalu beralasan apabila gangguan tersebut di luar kemampuan mereka.
Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
Authors: Yardi Novry , Rosadi Otong , Faniyah Iyah
Published: September 2024

Ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang mengatur tentang ketentuan limitasi penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Pasaman Barat. Salah satunya adalah pada kasus Nomor LP: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu, Pertama, bagaimanakah dampak pengaturan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020?  Apa kendala penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris.  Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Dampak pengaturan ketentuan limitasi waktu penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Pasaman Barat pada kasus Nomor LP: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar, bahwa diberlakukan ketentuan mengenai limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah, yang Penetapan diatur dalam Pasal 188 Pemilukada, menunjukkan bahwa batas waktu yang ketat, memaksa penyidik untuk memprioritaskan kasus-kasus yang lebih mudah atau jelas. Kedua, Kendala penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, baik dari segi hukum maupun non-hukum, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan ini memunculkan serangkaian tantangan yang signifikan.
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat
Authors: Santika Ica , Putra Pratama Bisma
Published: September 2024

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: pertama: Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perdata pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan serta bukti surat-surat yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Tergugat wanprestasi atau cidera janji. Kedua: Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor roda empat yaitu Tergugat harus membayar semua hutangnya sebanyak Rp126.670.390 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat dan jika kemudian hari ditemukan segala harta kekayaan Para Tergugat yang setara dengan nilai hutang Para Tergugat untuk disita melalui pengadilan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang Para Tergugat yang timbul karena perjanjian kredit kendaraan berrmotor roda empat.
Penegak Hukum Sebagai Garda Terdepan Perwujudan Negara Hukum di Indonesia
Authors: Wigiyanto Eko
Published: September 2024

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang selalu mengedepankan hukum menjadi acuan dalam semua kegiatan negara dan masyarakat. Komitmen indonesia menjadi negara hukum tertuang dengan jelas dalam UUD Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, dibentuklah lembaga-lembaga peradilan yang bertugas menjaga serta mengawasi penerapan hukum supaya bisa efektif di indonesia. Lembaga peradilan juga hadir sebagai bentuk media bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan tindakan yang seharusnya di mata hukum. Sebagai seorang warga negara mempunyai tugas untuk bersikap positif pada proses perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara menghendaki lembaga peradilan yang di dalamnnya mempunyai aparat penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas tidak pandang bulu. Tidak terdapat sabotase, diskriminatif dan pengkhususan dalam menangani setiap perkara hukum baik pidana ataupun perdata. Akan tetapi, sekarang ini kita justru lebih sering mendengar ungkapan, ‘Runcing ke Bawah Tumpul ke Atas’. Ungkapan tersebut dapat hadir karena dianggap mencerminkan keadaan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa keadaan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan relevan dengan harapan. Penegakan hukum oleh lembaga peradilan yang ada di Indonesia banyak dinodai judicial corruption yang membudaya. Berbagai kasus hukum yang dewasa ini terjadi seakan membuktikan bahwa ungkapan tersebut di benar adanya. Fokus artikel ini adalah terkait bagaimana penegakan hukum yang terdapat di Indonesia akhir-akhir ini. Menjadi pertanyaan dalam artikel ini apakah Penegak Hukum seudah menjadi garda terdepan dalam perwujudan Negara Hukum di Indonesia.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang
Authors: Wahyudi Indra , Roza Darmini
Published: September 2024

Provinsi Daerah Sumatera Barat merespon Pandemi Covid-19 dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak bulan februari 2020, tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK, sebagai upaya rasional dalam merespons penurunan jumlah permintaan dan pendapatan. Masyarakat umum juga perlu mengetahui protokol ini untuk mengetahui protokol ini karena masyarakat juga dapat melihat apakah penyelenggara jasa telah menerapkan aturan pencegahan penularan Covid-19 berdasarkan aturan new normal. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu; Pertama, bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di kota Padang? Kedua, apakah kendala-kendala dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Padang? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian ke lapangan yaitu di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang bertujuan mewujudkan kesadaran bersama semua pihak untuk saling menjaga, berdisiplin dan bergotong-royong dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang dalam pelaksanaanya juga menerapakan sanksi. Namun, Sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi administratif. Kedua, Kendala Dalam Penerapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang tidak hanya disebabkan oleh permasalah yang terjadi dalam lingkup instansi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun juga terjadi dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun kendala tersebut yaitu; Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi, Kurangnya anggaran dalam melaksanakan isi Perda dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19.
Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendaliam Covid-19 (Studi Pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat)
Authors: Yosrizal  , A. Kana Philips
Published: September 2024

Tulisan ini mengkaji tentang Pengawasan DPRD terhadap pelaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid -19 dilakukan melalui Rapat Kerja Komisi, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat. Kendala pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini dilapangan adalah karakter orang minang yang egaliter, yang tidak mudah percaya. Kendala yang paling amat mendasar adalah polemik pemikiran antara kelompok percaya Covid-19 dan yang tidak percaya adanya covid-19, bahkan yang berpolemik itu bukan saja masyarakat awan, termasuk ahli kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, makanya Perda belum maximal pelaksanaannya dilapangan. Dalam hal tindak lanjut Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah terus mendorong Pemerintah daerah untuk mengupayakan agar perda berjalan dengan maximal dengan melakukan terus evaluasi dan rapat kerja dengan pemerintah daerah pada tiap bulannya, dan juga urung rembuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan yang lainnya dengan kunjungan kerja kelapangan bersama pemerintah daerah.  Bentuk tindak lamjut lainnya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Perda ini adalah DPRD pernah mengirim surat kepada Gunernur untuk melakukan Peninjauan terhadap perda No. 6 tahun 2020.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas
Authors: Diezo Firdaus , Elsania Wahida Putri
Published: September 2024

Kasus yang peneliti angkat sebagai obyek penelitian ini adalah penggelapan dalam jabatan yang telah di putus dengan nomor putusan 12/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dimana dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dimana putusan hakim ini jauh lebih rendah daripada pidana yang sudah diatur dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetagui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelapan dalam jabatan dalam Perseroan, adalah diterapkan unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa. Dengan dijatuhi putusan selama 6 (enam) bulan penjara. Putusan hakim tersebut relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara dan juga relatif lebih ringan dari hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa.
Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Nias
Authors: Sembiring Susanti , Finowa’a Herdayanti
Published: September 2024

Pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2019 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Nias. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang didukung penelitian normatif. Data dieroleh dari hasil wawancara didukung data sekunder. Data dioleh dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapat data deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Nias adalah sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya atau mengadopsinya. Dengan orang tua kandungnya putus hubungan keperdataannya. Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan, anak angkat memiliki bagian yang sama dengan anak kandung.
Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Authors: Deyesi Rizki Putri
Published: September 2024

Pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.  Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa pada Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016 yaitu terdapat Subjek manusia. Pertimbangannya adalah adanya niat jahat Terdakwa I dimulai dari perencanaan tender, pelaksanaan tender, pelaksaan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan fakta yang ada Terdakwa berusaha mempengaruhi proses lelang dengan menunjuk pejabat yang tidak mempuyai keahlian selaku PPK sehingga PPK tersebut tidak cakap dan mengarahkan dan memerintahkan Panitia tender untuk memenangkan perusahaan milik temannya dengan cara menginstimewakan dan tidak melakukan evaluasi. Peralihan Pertanggungjawaban Hukum Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada PA dan KPA Pada Kasus Putusan Nomor: 2421 K/PID.SUS/2016 terdapat kejanggalan, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak dijadikan tersangka tetapi dijadikan saksi.  Persoalan hukum yang ada adalah tentang alur pemeriksaan perkara yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi. Berdasarkan fakta persidangan terdapat beberapa bukti yang menguatkan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu.
Kewenangan Penindakan Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Penegakan Peraturan Daerah
Authors: Tresnowaldi  , Roza Darmini , Helen Zennis
Published: September 2024

Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan batasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menekankan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yang dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh (1) Pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial dalam penegakan peraturan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi secara praktis memperlihatkan fakta hukum yang berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, hal ini terlihat dari: (a) Penerbitan Surat Perintah Tugas secara insidental, (b) Pembentukan Tim Terpadu secara tentatif, (c) Penyidikan yang dapat dilaksanakan oleh petugas lain yang bukan PPNS melalui mekanisme penjebakan, (d) Pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi yang dapat dilakukan oleh petugas lain yang bukan PPNS, baik mendapatkan pelimpahan wewenang dari PPNS maupun tidak, dan (e) Menggunakan senjata api non organik Polri/TNI jenis airsoft gun, dan (2) Pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial dalam Penegakan peraturan daerah yang menyalahi standar operasional prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dengan melampaui kewenangan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan ini tidak sah, dengan akibat hukum: (a) Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan, dan (b) Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
Perjanjian Kerja Sama Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)
Authors: Amanda Putri A. Yoma , Faniyah Iyah
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan penyelesaiannya sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA). Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung penelitian empiris. Kemudian data di analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik didasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat dihadapkan Notaris, yang berisikan hak dan kewajiban yang telah disepakati para pihak. Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara kedua belah adalah melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja.
Combatting stunting: The vital role of animal protein in early childhood nutrition
Authors: Mayulu Hamdi , Sawitri Endang
Published: September 2024

Stunting is a global issue that significantly affects the quality of human resources and a nation's future competitiveness. Therefore, this study aimed to explore the role of animal protein in preventing stunting in early childhood using an exploratory approach. The procedures were carried out using a qualitative descriptive design by conducting a literature review and collecting secondary data. The results showed that animal foods (eggs, milk, and meat) contained bioactive compounds and essential amino acid profiles (valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, tryptophan, lysine, histidine, methionine, and threonine), indicating the ability to provide the required nutrients and prevent stunting. In addition, optimizing nutrition in the first 1000 days of life starting from the conception phase until the age of 2 years by consuming a variety of nutritious foods containing animal protein at every meal was expected to prevent the condition. The results also revealed that providing sufficient animal foods that were physically and economically accessible to all individuals in society was a major challenge. Therefore, efforts were needed from the government to realize the goal of reducing stunting in Indonesia.
Keywords: Stunting, Early Childhood, Animal Foods, Protein
Antibiotic-resistant mutants of lactic acid bacteria: potential food control agents
Authors: Keleshyan Susanna , Karapetyan Zhaneta , Toplaghaltsyan Anna , Khachaturyan Nune , Chitchyan Karine , Gevorgyan Sona , Melkonyan Lusine , Ghochikyan Vahe , Tsarukyan Gevorg , Avetisova Gayane
Published: September 2024

Background: One of the most pressing challenges facing global agriculture today is the restoration of degraded farmland. Organic fertilisers are increasingly being used as a safer alternative to synthetic forms. The most promising form of environmentally friendly fertiliser is a bioconsortium based on different groups of microorganisms. Lactic acid bacteria (LAB) with high antifungal activity, isolated from Armenian dairy products, can form part of such a bioconsortium and protect plants from phytopathogens. In addition, LAB can be used as a preservative in the food industry due to its GRAS (generally recognised as safe) status.
Objective: To obtain antibiotic-resistant pleiotropic lactic acid bacterial mutants with higher antifungal activity and broad-spectrum activity compared to natural strains.
Methods: The objects of the study were LAB, whose antifungal activity was studied against phytopathogenic fungi of the genera Penicillium, Aspergillus, Alternaria and Fusarium, which cause crop/food spoilage. To increase antifungal activity, spontaneous pleiotropic mutants resistant to the streptomycin, kanamycin or rifampicin were obtained on the basis of original strains.
Results: Among all the LAB tested, Lactobacillus bovis MDC 1061, L. paracasei MDC 10898 and L. buchneri BKM 1599 were selected for their antifungal activity. Based on the latter, 78 antibiotic-resistant mutants with different levels of antifungal activity were obtained. L. bovis MDC 1061 STR-25 and L. buchneri BKM 1599 RIF-7 mutants with up to 98% and 95% inhibition of fungal growth, respectively, were selected as potential food control agents.
Conclusion: Antibiotic-resistant mutants L. bovis MDC 1061 STR-25 and L. buchneri BKM 1599 RIF-7 with high antifungal ability and a wide range of its effects were obtained. For the first time, the phenomenon of pleiotropic effect has been used in LAB to improve antifungal activity. After extensive study, these mutants can be used as promising components for creating an effective bioconsortium, as well as a preservative in food production, especially in the case of plant-based functional foods to protect against contamination by fungi.
Keywords: lactic acid bacteria, pleiotropic mutants, antifungal activity
Effects of anti-osteoporosis treatment in elderly patients with osteoporosis and lumbar discectomy and fusion
Authors: Shi Tao , Shou Fenyong , Xia Qun , Zhang Tao , Teng Donghui , Jing Wanli , Zhou Qiang
Published: September 2024

BACKGROUND: The effect of anti-osteoporosis treatment in elderly patients with osteoporosis and lumbar discectomy and fusion (LIF) for lumbar degenerative diseases is not well known. OBJECTIVE: This study aimed to evaluate the effect of perioperative anti-osteoporosis treatment in the patients with osteoporosis and LIF. METHODS: From January to December 2022, patients were divided into three groups according to the inclusive criteria: the normal group (Group A), the osteopenia group (Group B) and the osteoporosis group (Group C). Quantitative computed tomography (QCT), height of the intervertebral space (HIS), segmental sagittal angle (SSA), visual analogue scale (VAS) score and Oswestry Disability Index (ODI) were compared between the groups at the follow-up time. The serum Ca2 + , osteocalcin (OC), propeptide of type I procollagen (PINP) C-terminal cross-linking telopeptide of type I collagen (β-CTX) and 25-OH vitamin D (25-OH VD) levels were compared between the groups at the time of follow-up. Interbody fusion was graded on the X-ray and CT images at the follow-up time. RESULTS: There were 165 patients in this study. There were significant differences in the mean age, mean score, HIS and SSA between the groups at the different follow-up times. There were significant differences in the concentrations of serum Ca2 + , OC, β-CTX, 25-OH VD and PINP at the sixth month after surgery between the groups. There were significant differences in the concentrations of serum Ca2 + , β-CTX and 25-OH VD between the pre-surgery and at six months after surgery in Group B and β-CTX and 25-OH VD in Group C. There was a significant difference in the degree of fusion between Group B and C (χ2= 5.6243, P< 0.05). CONCLUSION: In elderly patients with LIF and osteoporosis, anti-osteoporosis therapy could reduce bone resorption and thus facilitate fusion. Anti-osteoporosis medication tends to enhance radiological, functional, and fusion short-term outcomes.
Eris Varyantının İlaç ve Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Borsa İstanbul Şirketlerinin Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Authors: Kandır Serkan Yılmaz , Elbir Mermer Gözde
Published: September 2024

Dünya’yı etkisi altına alan salgınlar, insan sağlığını, sosyal
hayatı ve ekonomiyi birçok açıdan etkilemektedir. Bu
etkileri kontrol etmek ve sonlandırmak amacıyla salgınların
yaşandığı ülkelerdeki yetkililer tarafından, birçok önlem
alınmaktadır. Özellikle ilaç ve sağlık alanında faaliyet
gösteren şirketlerin, virüslerin yayılmasının önlenmesi ve
etkisiz hale getirilmesi açısından önemli bir rol oynadığı
düşünülmektedir. İlaç ve sağlık alanında faaliyet gösteren
şirketlerin salgın hastalıklara yönelik müdahale kapasitesi,
hem toplumsal hem de ekonomik açıdan hayati bir yere
sahiptir. Halk sağlığının korunması ve salgınların kontrol
altına alınması, bu şirketlerin toplumsal açıdan önemini ortaya
koymaktadır. Ayrıca salgınlar, şirketlerin pay getirilerini
etkileyebilecek önemli faktörlerden biri olarak ifade edilebilir
ve bu durum da şirketlerin ekonomik açıdan taşıdığı önemi
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Eris varyantının ilaç ve
sağlık alanında faaliyet gösteren 11 Borsa İstanbul şirketinin
pay getirileri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada,
olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Olay günü olarak, 15
Eylül 2023 tarihi seçilmiştir. 15 Eylül 2023 tarihinde EG.5.1
bilimsel adına sahip Eris varyantının Türkiye’de dokuz
kişide görüldüğü Sağlık Bakanı tarafından kamuoyuna
duyurulmuştur. Olay gününden önceki ve sonraki 5 günlük
dönem olay penceresi olarak belirlenmiştir. Eris varyantının
ilaç ve sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin pay
getirilerinde anormal getiriye neden olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca, Borsa İstanbul’un yarı güçlü formda etkin
olmadığı tespit edilmiştir.
Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi
Authors: Alkaya Aylin , İslamoğlu Ebrucan
Published: September 2024

İşsizlik, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığın bir belirtisi
olarak önemli bir konu olup politika yapıcıların işsizlik
sorununu çözmede farklı politika araçlarına başvurması
gerekmektedir. Çalışmanın odak noktası, işgücü piyasası
politikalarının işsizlik üzerindeki etkilerini açıklamak
ve değerlendirmektir. Çalışmada, panel veri analiziyle
seçilmiş OECD ülkelerinde işsizlik oranları üzerinde aktif
ve pasif işgücü politikaları harcamaları etkisi incelenmiştir.
Çalışmada üç model kurulmuştur. Birinci modelde bağımlı
değişken işsizlik oranı üzerine aktif ve pasif işgücü
piyasası politikalarına yapılan devlet harcamalarının
etkisi araştırılmıştır. İkinci modele sadece işgücü piyasası
politikalarından aktif işgücü piyasası politikalarına yapılan
yatırım dâhil edilmiştir. Üçüncü modele ise sadece işgücü
piyasası politikalarından pasif işgücü piyasası politikalarına
yapılan yatırım dâhil edilmiştir. Modellere literatüre dayalı
kontrol değişkenlerinden Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, uzun
dönem işsizlik oranı ve sendika yoğunluğunun etkisi dahil
edilmiştir. Panel veri analizi bulgularına göre, pasif işgücü
piyasası politikalarının devlet harcamalarının işsizlik
üzerinde pozitif anlamlı etkisi belirlenmiştir. Aktif işgücü
piyasası politika devlet harcamalarının işsizlik üzerinde
negatif etkisi görülmekle birlikte etkinin anlamlı olmadığı
tespit edilmiştir. Seçilmiş OECD ülkelerinde aktif ve pasif
işgücü politikaları farklılık gösteriyor olabilir, bu da işsizlik
üzerine farklı yansımış olabilir şeklinde yorumlanabilir.
Kısmi Süreli Çalışanların Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortasından Yararlanma Hakları
Authors: Demirtaş Serkan , Keser Hakan
Published: September 2024

Kısmi süreli çalışma 4857 sayılı İş Kanunu’nda
işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş
sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde
daha az belirlenmesi durumundaki çalışma olarak
tanımlanmıştır. Türkiye’de sosyal güvenlik mevzuatı 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanun kapsamında kısmi süreli
çalışanlar tam süreli çalışanlar gibi zorunlu sigortalıdır ve
herhangi bir ayrıma tabi değildir. Sosyal güvenlik sistemi
kapsamında sunulan birçok haktan yararlanmak için belirli
bir prim gün sayısına sahip olunması gerekmektedir. Kısmi
süreli çalışanların prim gün sayısı saatlik hesaba göre
yapılmaktadır. Bu nedenle kısmi süreli çalışanların prim
günleri genellikle eksik kalmaktadır. Prim gün sayısında
ortaya çıkan bu eksiklik kısmi süreli çalışanların özellikle
işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortasından sunulan
haklardan yararlanmasını zorlaştırmaktadır. Yaşanılan
bu zorluğu gidermek için sosyal güvenlik mevzuatında
kısmi süreli çalışanlara isteğe bağlı sigortalı olabilme ya
da hizmet borçlanması yapabilme hakkı tanınmıştır. Bu
çalışmanın amacı, kısmi süreli çalışanların genel sağlık
sigortası ve işsizlik sigortasından yararlanma haklarını
mevzuat hükümleri kapsamında açıklamaktır.
Alt İşveren, Asıl İşveren ve İşveren Vekilinin İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin Yasaya Uygun Verilmemesinden Kaynaklanan İdari Para Cezalarında Sorumluluğu
Authors: Esemen Andaç
Published: September 2024

5510 sayılı Kanun’da idari para cezasını gerektiren birçok
hal düzenlenmiştir. Çalışmamızda, bu idari para cezalarından
olan işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin kanuna uygun
verilmemesinden kaynaklanan idari para cezaları özelinde alt
işverenin, asıl işverenin ve işveren vekilinin sorumlulukları
ele alınmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken gerek 506 sayılı
Kanun gerekse 5510 sayılı Kanun döneminde öğretide yapılan
değerlendirmeler, Yargıtay içtihatları ve SGK tarafından
iç işleyişi düzenlemek amacıyla çıkarılan genelgelerden
yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle, işverenlerin bu idari
para cezalarının muhatabı olmasına dayanak mevzuat
hükmüne işaret edilmiş ve ardından tüzel kişi işverenin bu
idari para cezalarından sorumlu olabilmesinin hukuki zemini
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ardından alt işveren-asıl
işveren ilişkisinin varlığı durumunda, bu idari para cezasının
muhatabı olup olamayacakları ve tesis edilen idari para
cezasının tahsilinden sorumluluk durumları ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Son olarak da işveren vekilinin bu idari para
cezalarından sorumluluğu ele alınmıştır. İşveren vekilinin
sorumluluğu ile ilgili inceleme yapılırken 506 sayılı Kanun
dönemine ilişkin durum detaylı olarak incelenmiştir. Zira
bu husus, 5510 sayılı Kanun döneminde öğretide detaylı
olarak incelenmemiş olup aynı zamanda konuya ilişkin yol
gösterici nitelikte bulunan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
25.09.1996 tarihli kararı bu Kanun dönemine ilişkindir.
Possible Tetraquark Explanations for the B D-bar and B-star D-bar States Proposed by Lattice QCD Calculations
Authors: Bevelacqua Joseph
Published: September 2024

The recently proposed B D-bar and B* D-bar structures are investigated using a first-order tetraquark mass formula. Jπ values predicted by the first-order mass formula coupling structure for the proposed B D-bar and B* D-bar structures are 0+ and 1+, respectively. These values are in agreement with the Lattice QCD model. The first-order tetraquark mass formula predictions for the B D-bar and B* D-bar tetraquarks are 6.902 and 6.947 GeV/c2, respectively. No tetraquark mass values were provided in the lattice QCD calculations.
Literary Discourse Analysis of Honorifics and Speech Levels in Korean and English Translations of "Le Petit Prince"
Authors: Yılmaz Gamze
Published: September 2024

By examining the honorifics and speech levels in the Korean and English translations of Antoine de Saint-Exupéry's "Le Petit Prince", the communication differences between the two communities were compared. The communication between the characters in this literary work shows the differences between the two cultures. Particular emphasis was placed on the strict rules of respect in Korean. Comparative discourse analysis aims to show the impact of culture on translation studies by considering the relationships between language and culture. This study presents how respect and courtesy can change in societies where different languages are spoken.
A Comparative Study of Household Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Covariates Across Socioeconomic Strata
Authors: Khan Noor Ullah , Asif Nida , Nisar Rameen , Ayub Ramsha , Samoon Noor-ul-Baddar , Rahman Shafiq Ur
Published: September 2024

Background: Water, sanitation, and hygiene (WASH) are essential for a healthy and productive life. High-quality access to these services reduces disease occurrence and spread in communities. Developing countries, including Pakistan, face significant challenges in providing these facilities. This study aims to highlight WASH-related service disparities in Pakistani households based on socioeconomic strata.
Methodology: A stratified random sampling strategy was used, with a sample size of 1200 households based on the PDHS 2019 special survey. Descriptive analysis and chi-square tests were conducted to assess the association between wealth quintiles and WASH access.
Results: The study found that 82.4% of households had access to improved sources of drinking water. Only 4.8% of households in the lowest quintile had access to improved drinking water sources. Water unavailability for at least one day per week was 13% higher among the lower quintiles. Forty-four percent of households using improved sanitation facilities belonged to the two highest strata, while poorer households predominantly used unimproved sanitation facilities.
Conclusion: Lower-quality WASH access is more prevalent among lower wealth quintiles, increasing the risk of disease and infection. Further research is needed to inform policymakers and develop plans to reduce inequalities in access to WASH services.
Clinical Audit on Accuracy and Timeliness of Patient Admission Notes to Improve Quality of Care at a Tertiary Care Hospital
Authors: Samad Abdul , Naz Farah , Butt Nauman Ismat , Ashraf Zubair , Ghoauri Muhammad Sohail Ajmal , Naveed Rana Muhammad
Published: September 2024

Background: The accurate and timely completion of patient admission notes is crucial for high-quality patient care and effective communication among healthcare providers. In the Pulmonology ward, where patients with respiratory conditions receive specialized treatment, comprehensive and prompt documentation of admission information is paramount. The complexity of these conditions and potential for acute exacerbations make accurate and timely documentation even more critical for guiding appropriate interventions and ensuring patient safety.
Methodology: This uni-disciplinary audit reviewed prospective admission records and associated data for each patient over one month, with a sample size of 75 patients. The initial audit was conducted from June to July 2023 in the Pulmonology ward of Bahawal Victoria Hospital, Quaid-e-Azam Medical College Bahawalpur. Following initial audit recommendations, a proforma on patient admission notes with pre-written variables was created and explained to house officers and postgraduate residents. A subsequent re-audit was conducted from September to October 2023 to compare results with the initial audit.
Results: The audit findings indicated a need for improvement in the timeliness of patient attendance and the documentation of initial assessments, vital signs, and treatment plans. The re-audit suggested improvements in patient attendance timeliness and initial assessment with vital sign recordings. However, the treatment chart signatures, and postgraduate resident stamps still needed improvement.
Conclusion: Implementing the suggested recommendations can enhance patient care and ensure compliance with established protocols. Regular monitoring and follow-up audits are recommended to evaluate the effectiveness of the changes.
A Systematic Review of Multiple Micronutrient Supplementation Trials Concerning Maternal Health
Authors: Tanvir Seemi , Fazal Ayesha , Ali Ayesha
Published: September 2024

Background: Maternal nutrition is critically important for the well-being of both the mother and the developing fetus. Multiple micronutrient (MMN) supplements have the added advantage of addressing nutritional deficiencies. This study aimed to review the effects of MMN supplementation trials to prevent maternal and fetal complications from the preconception period to the post-natal phase by incorporating adequate micronutrients into the daily diet.
Methodology: A comprehensive review of online literature was conducted following PRISMA guidelines. Three databases—PubMed, ScienceDirect, and Google Scholar—were searched for clinical trials from 2019 to 2023. MeSH terms such as "maternal," "micronutrient supplementation," "Pakistan," "trials," "clinical trials," and "micro-element supplementation" were used with Boolean operators "AND" and "OR." Titles and abstracts of the articles were screened initially, followed by full-text reviews in the second round. A total of seven articles meeting the inclusion criteria and diagnostic accuracy (STARD) were selected.
Results: Risk of bias and quality assessment of clinical trials were evaluated using a 23-item questionnaire, with scores ranging from 0 to 2.
Conclusion: Nutritional supplements were found to be most effective when taken daily for three months before conception and continued throughout the first trimester of pregnancy.
Status of Vitamin D levels in Reproductive Age Women of Quetta, Pakistan
Authors: Qadir Mir Abdul , Rashid Nadeem , Sadiq Yasir Saud , Nasimullah Muhammad , Din Zia ud , Khan Imran , Ladak Ehsan , Mengal Safia
Published: September 2024

Background: This study aimed to assess the Vitamin D status among reproductive-age women in Quetta. No notable studies in recent years have evaluated Vitamin D levels in this population. This study seeks to report the Vitamin D status in this demographic and set the foundation for future strategies to address this issue.
Methodology: This cross-sectional study was conducted on women aged 15-49 years. Demographic information was collected using a proforma, and blood samples for Vitamin D assessment were obtained with consent by trained lady health visitors. Data were analyzed using SPSS 20 and Microsoft Excel 2010.
Results: The results showed that 78.4% of the women were deficient in Vitamin D, 15.3% had insufficiency, 6.4% had sufficient levels, and none had Vitamin D intoxication. Additionally, 61.6% of the participants were illiterate, and 78.4% had a household income of less than Rs 10,000 per month. There was a significant correlation between literacy levels and Vitamin D levels, as well as between income and Vitamin D levels.
Conclusion: There is a consistent trend of suboptimal Vitamin D levels among reproductive-age women, as indicated in previous studies. This study concluded that Vitamin D status in this population is alarmingly low, necessitating immediate attention to improve maternal and neonatal health through educational and interventional strategies.
Edukasi pencegahan rabies pada siswa SMA Swasta Mulia Pratama Medan
Authors: Ginting Kalvin , Zega Silvia Ningsi
Published: September 2024

Rabies merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui hewan atau zoonosis, dan sering dikenal dengan sebutan penyakit "anjing gila". Tingginya angka kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh virus rabies terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang penyakit rabies serta kurangnya tindakan preventif yang diambil setelah digigit oleh hewan penular rabies. populasi yang paling rentan menjadi korban rabies adalah anak-anak. Alasan mengapa yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak kemungkinan besar karena kedekatan alami mereka dengan hewan, khususnya kucing dan anjing. Apalagi, anak-anak umumnya tidak mengetahui kapan dirinya berisiko terkena rabies. Kadang-kadang anak-anak memprovokasi hewan untuk menggigit mereka sebagai akibat dari pelemparan batu, pemukulan, pengejaran, atau lari saat melihat hewan tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dan pendidikan adalah kuncinya.. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode quasi-eksperimental onegroup pretest-postest design. Dengan populasi 150 siswa dan sampel 34 siswa dengan pemberian edukasi tentang pencegahan rabies. Dengan menggunakan uji statistik wilcoxon test. Hasil penelitian menunjukkan nilai P = 0.000 (< 0.05), artinya ada perbedaan rata-rata antara pengetahuan siswa sebelum dan sesudah intervensi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya perubahan pengetahuan dalam pemberian edukasi pencegahan rabies terhadap peningkatan pengetahuan siswa SMA Swasta Mulia Pratama Medan.