bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENYELESAIAN KONFLIK NORMA TERKAIT PENGATURAN MODAL DASAR MINIMAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
Authors: Widiada Made Pramanaditya , Kasih Desak Putu Dewi
Published: October 2022

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yaitu untuk memahami dan mengetahui Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia diatur pada UU PT dengantahapan sebagai berikut yaitu 1) Parjanjian tertulis antara dua orang atau lebih, 2) Akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris, 3)Pengesahan Oleh Kementerian Hukum dan HAM, 4) Pendaftaran Perseroan Terbatas. Penyelesaian konflik norma terkait pengaturan modal dasar minimal pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia dapat diselesaikan dengan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori inferiori yang asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah. Sehingga berdasarkan asas tersebut konflik norma antar Pasal 32 ayat (1) UU PT dan Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modar Dasar PT, maka yang harus menjadi dasar berpijak adalah Pasal 32 ayat (1) UU PT, yang memiliki konsekuensi hukum bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU PT. Artinya suatu Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan apabila modal dasarnya kurang dari Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah).

 

ABSTRACT

The purpose of this paper is to understand and know the Conflict Resolution in Norms Related to the Minimum Authorized Capital for the Establishment of Limited Liability Companies in Indonesia. This research uses normative legal research. Regulations regarding the establishment of a Limited Liability Company in Indonesia are regulated in the PT Law with the following stages, namely 1) Written agreement between two or more people, 2) Deed of establishment made before a Notary, 3) Ratification by the Ministry of Law and Human Rights, 4) Registration of a Limited Liability Company. The resolution of norm conflicts related to the regulation of the minimum authorized capital for the establishment of Limited Liability Companies in Indonesia can be resolved using the lex superior derogat legi inferiori inferiori principle, which means that higher regulations negate the applicability of lower regulations. So that based on this principle conflict of norms between Article 32 paragraph (1) of the PT Law and Article 1 paragraph (3) of the PP Change of Basic Capital for PT, then what must be the basis for ruling is Article 32 paragraph (1) of the PT Law, which has legal consequences that a Limited Liability Companies can be established with the Company's Authorized Capital of at least IDR 50,000,000 (Fifty Million Rupiah), as regulated in Article 32 paragraph (1) of the PT. This means that a Limited Liability Company cannot be established if its authorized capital is less than IDR 50,000,000 (Fifty Million Rupiah).
URGENSI PENGATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA
Authors: Ghazala Myra , Erni Daly
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia beserta mekanisme penyimpanannya. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal terkait penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara, kemudian Notaris sistem elektronik, serta melihat aspek-aspek normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Hal ini digunakan demi terciptanya harmonisasi hukum dalam pengaturan penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik.

The purpose of this study is to analyze the urgency of notary protocol storage arrangements as state archives with electronic systems in Indonesia and the storage mechanisms. This research method is carried out using a normative juridical method by collecting secondary data by looking at books, journals related to the storage of Notary protocols as state archives, then Notary electronic systems, as well as looking at normative aspects in the Civil Code, Law No. Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 19 of 2006 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and National Archives Regulation Number 6 of 2021 concerning Management of Electronic Records. This is used to create legal harmonization in the regulation of notary protocol storage as a state archive with an electronic system.
TANGGUNG JAWAB PENGURUS BUMDES BERDASARKAN PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK
Authors: Parika Liliyan , Pria Suhartana Lalu , Eko Purnomo Chrisdianto
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengurus BUMDes berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini antara lain adalah bahwa penerapan tanggung jawab pengurus di Desa Pringgasela yang dibebankan kepada pengurus yaitu adanya pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan harta badan usaha maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Pringgasela merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian maka pengurus hanya bertanggung jawab sebatas harta kekayaan yang ada di BUMDes tersebut karena BUMDes Pringgasela merupakan BUMDes yang berbadan hukum artinya adanya pemisahaan kekayaan antara harta pengurus dan harta BUMDes. Begitupun dengan BUMDes Syari’ah yang ada di Desa Kembang Kuning. Bentuk dari badan usahanya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum karena sudah disebutkan di dalam Perdes BUMDes Syari’ah. Sehingga disimpulan bahwa apabila terjadi kerugian maka pengurus BUMDes yang ada di BUMDes Syari’ah bertanggung jawab hanya sebatas harta atau kekayaan dari badan usaha tersebut.

This study aims to analyze the responsibilities of BUMDes management based on the principles of good corporate management in East Lombok Regency. The type of research used is empirical normative legal research. The results of this study, among others, are that the implementation of the responsibilities of the management in Pringgasela Village which is charged to the management, namely the separation of wealth between the assets of the management and the assets of the business entity, it can be concluded that the BUMDes Pringgasela is a legal entity. So that if there is a loss, the management is only responsible for the assets in the BUMDes because Pringgasela BUMDes is a BUMDes which is a legal entity, meaning that there is a separation of wealth between the assets of the management and the assets of the BUMDes. Likewise with Sharia BUMDes in Kembang Kuning Village. The form of the business entity is a business entity in the form of a legal entity because it has been mentioned in the Perdes BUMDes Syari'ah. So it can be concluded that if there is a loss, the BUMDes management in the Sharia BUMDes is only responsible for the assets or assets of the business entity.
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Authors: Azria Putri Annisa , Mekka Putra Mohamad Fajri
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan mengenai akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah perceraian berdasarkan dalil-dalil, alat bukti, dan fakta yang terntara di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg serta putusan-putusan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Undang-Undang Perkawinan menentukan harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta yang diperoleh dari hadiah dan/atau warisan. Harta bawaan merupakan sepenuhnya hak, tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri kecuali apabila diperjanjikan lain. Proses penyelesaian sengketa pada putusan a quo dan putusan-putusan sebelumnya yang terkait masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This study intends to examine the regulation of the legal consequences of divorce on marital property based on the arguments, evidence, and facts presented in the Palembang District Court Decision Number 96/Pdt.G/2020/PN Plg and other related decisions. The research method used in this research is normative juridical research. The Indonesian Marriage Law determines that marital property is divided into joint properties and inherited properties. Inherited properties are assets obtained by each husband or wife before the marriage and assets obtained from gifts and/or inheritance. Each husband or wife has the full right, full responsibilities and full control of their inherited properties, unless agreed otherwise. The dispute resolution proses on the decisions are still not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBATALKAN DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN
Authors: Kamil Arasy Billquis , Retnaningsih Sonyendah
Published: October 2022

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran pertanggung jawaban serta perlindungan hukum kepada seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Akta PPJB yang dibatalkan oleh para pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang mempelajari bahan hukum sekunder untuk menjawab dan menggambarkan penyelesaian permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah dalam penyusunan Akta PPJB, sedangkan akta PPJB yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan formil maupun materiil akta autentik atau pemenuhan terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dapat dimintakan pembatalan dengan Putusan Pengadilan atau dapat dibatalkan menggunakan perjanjian dibawah tangan atas persetujuan dan oleh para pihak terkait selama ketentuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian.

Writing this article aims to provide a description of the responsibility and legal protection of a Notary in carrying out his position related to the PPJB Deed which was canceled by the related parties. This study uses research methods in the form of qualitative research with a normative juridical approach that studies secondary legal materials to answer and describe problem solving. The results of this study indicate that a notary can be held accountable for administrative, civil and criminal liability if proven guilty in the preparation of the PPJB Deed, while the PPJB deed which is proven not to be in accordance with the formal and material provisions of an authentic deed or compliance with Article 1320 of the Civil Code can be requested for cancellation by Court decisions or can be canceled using an underhand agreement with the consent and by the parties concerned as long as the provisions have been previously stipulated in the Agreement
KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA SAAT PANDEMI COVID-19
Authors: Indirasuari Ida Ayu Nadya Putri , Bela Siki Layang I Wayan
Published: October 2022

Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji mengenai kebijakan untuk mengambil suatu keputusan pembebasan bersyarat bagi narapidana saat pandemi COVID-19.  Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori pembebasan bersyarat dalam hukum positif dan spesifikasi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang tentunya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku, jurnal terkait dengan penulisan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi COVID-19 di lapas yang kelebihan kapasitas dengan kebijakan “pembebasan bersyarat”, namun keputusan ini tidak lepas dari problematika yang terjadi yaitu pengulangan tindak pidana yang terjadi pada para mantan narapidana yang telah dibebaskan dan menunjukan ius constituendum dari pembebasan bersyarat tersebut. 

The study in this study aims to find out and examine policies to make a decision on parole for prisoners during the COVID-19 pandemic. The theory used to analyze this study is the theory of parole in positive law and the specifications in this study use normative legal research. This paper uses a normative legal research method which of course uses the approach of legislation, books, journals related to this writing. Based on the research conducted, the results of this study indicate that the government's efforts to tackle COVID-19 in overcapacitated prisons are with the policy of "conditional release", but this decision cannot be separated from the problems that occur, namely the repetition of criminal acts that occur in ex-convicts. who has been released and shows the ius constituendum of the conditional release.
INDIKATOR PLAGIARISME KARYA MUSIK DALAM DOKTRIN ORISINALITAS : BAGAIMANA PLAGIARISME DI TENTUKAN?
Authors: Muhamad Ramadhan , Paidi Aritonang Parulian
Published: October 2022

Topik dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara menentukan suatu karya cipta music telah melakukan plagiat berdasarkan teori dan doktrin yang ada dan tercipta dengan adanya permasalahan yang sama, undang-undang hak cipta di Indonesia tidak secara komplek mengatur bagaimana suatu karya dapat dikatakan melakukan tindakan plagiarisme, oleh karena itu penulisan ini mengkaji bagaimana teori orisinalitas dalam suatu karya cipta menentukannya, dengan contoh kasus lagu rock legendaris asal amerika yaitu Stairaway to heaven milik Led Zeppelin yang di tuntun melakukan tindakan plagiarisme oleh skidmore wakil dari band Spirit dengan musiknya Taurus, Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan informasi mengenai cara menentukan unsur yang bisa disebut plagiat dalam dunia music atau terhadap karya cipta musik, metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan case approach dan conseptual approach, dengan beberapa teori dan doktrin seperti Sweat of the Brow (Industrious Collection); Skill, Judgment, And Labour; The Idea-Expression Dichotomy; The Theories of Circumstantial Evidence; Extrinsic and Intrinsic Tests. Maka tindakan plagiat dapat di teliti lebih cermat dan ditentukannya nilai-nilai plagiarisme.

The topic in this research is about how to determine a music copyrighted work has done plagiarism based on existing theories and doctrines and was created with the same problem, copyright law in Indonesia does not complexly regulate how a work can be said to commit acts of plagiarism, Therefore, this writing examines how the theory of originality in a copyrighted work determines it, with the example of the legendary rock song from America, namely Led Zeppelin's Stairaway to Heaven which was led to commit plagiarism by Skidmore, a representative of the Spirit band with his music, Taurus. can provide information on how to determine elements that can be called plagiarism in the world of music or music copyrighted works, normative juridical research methods with a case approach and conceptual approach, with several theories and doctrines such as Sweat of the Brow (Industrious Collection); Sk ill, Judgment, And Labor; The Idea-Expression Dichotomy; The Theories of Circumstantial Evidence; Extrinsic and Intrinsic Tests. Then the act of plagiarism can be examined more carefully and the values ??of plagiarism are determined.
KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DI INDONESIA
Authors: Prayoga Andika , Handayani Ridwan Fully
Published: October 2022

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis prosedur pendaftaran profesi notaris untuk menjadi notaris pasar modal di Indonesia dan mengidentifikasi tanggung jawab dan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal, dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris dalam membuat akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal, notaris tersebut harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar modal dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

The purpose of this study is to analyze the procedure for registering a notary profession to become a notary in the capital market in Indonesia and identify the responsibilities and roles of a notary as a supporting profession for the capital market in Indonesia. The research method used in this paper is normative juridical with a statutory approach. This study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and in carrying out his/her activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain a Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market. Coming to the conclusion that in making an authentic deed for the issuance of securities and supporting deeds required in capital market activities, the notary must still pay attention to the laws and regulations in force in the capital market and the Notary Public Law.
PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR
Authors: Yoni Priyacitta Ni Luh Putu , Yustisia Utami Putu Devi
Published: October 2022

Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit tanpa agunan terhadap debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat perjanjian kredit tanpa agunan berlangsung. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kredit tanpa agunan dapat dilihat dalam Surat Edaran Direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Pada tahapan pencairan kredit tanpa agunan dilakukan hampir sama dengan pencairan kredit umum namun, penandatanganan kredit mayoritas dilakukan secara di bawah tangan. Akibat hukum bagi karyawan yang mengundurkan diri pada saat kredit tanpa agunan berlangsung adalah berubahnya status kredit tanpa agunan menjadi kredit umum. Karyawan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran kredit dengan uang pesangon atau uang penggantian hak yang diberikan pada saat pengunduran diri.

The writing aims to find out the implementation of unsecured loans to debtors who are employees of PT. BPR Padma and to find out the legal consequences that occur if employees of PT. BPR Padma resigned during the unsecured credit agreement. The writing of this article uses an empirical legal research method with an approach that contains elements of the fact approach and statute approach. This study shows the results that the implementation of unsecured loans can be seen in the Circular of the Directors of PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Credit/Xi/2019. At the stage of disbursement of unsecured loans, it is carried out almost the same as general credit disbursement, however, the majority of credit signings are carried out under hands. The legal consequence for employees who resign when unsecured credit takes place is a change in the status of unsecured credit to general credit. Employees are required to pay the remaining credit installments with severance pay or compensation payable at the time of resignation.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PERMEN SEBAGAI PENGGANTI UANG KEMBALIAN
Authors: Pradnya Narapatni Luh Made , Dedy Priyanto I Made
Published: October 2022

Tujuan dari studi ini adalah agar kita mengetahui bagaimana pengaturan penggantian sisa uang kembalian yang diganti dengan permen berdasarkan aturan terkait dan juga agar kita mampu memahami dan juga tahu bagaimana saja perlindungan hukum untuk konsumen yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan UndangUndang yang dilakukan dengan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan dan juga aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang terjadi dwewasa ini. Dari hasil penulisan artikel studi ini menunjukkan bahwa, dewasa ini pengembalian uang sisa pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti minimarket/supermarket yang menggunakan permen sudah sering terjadi. Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi masalah jika pembeli sebagai konsumen tidak menerimanya. Oleh sebab itu diperlukan tinjauan hukum berdasarkan aturan terkait dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang telah tercantum dalam Peraturan PerundangUndangan Nomor 8 tahun 1999.

The purpose of this study is for us to know how the arrangements for replacing the remaining change with candy based on the relevant rules and also so that we are able to understand and also know how the legal protection for consumers who receive candy as an alternative to change based on the Consumer Protection Law UUPK). This study uses a normative legal research method using a statute approach which is carried out by analyzing the Laws and Regulations and also the rules relating to provisions relating to legal issues that occur today. The results of the writing of this study article indicate that, nowadays, refunds of the remaining payments made by business actors such as minimarkets / supermarkets that use candy are common. This of course will cause deviation from the point of view of the rule of law, because this action can be a problem if the buyer as a consumer does not accept it. Therefore, it is necessary to have a legal review based on the related rules and also the Consumer Protection Law, which has been stated in the Law Number 8 of 1999.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK KEPADA NASABAH BILAMANA MENGALAMI LIKUIDASI
Authors: Febriary Adhyaksa Gusti Ayu Mirah , Yustisia Utami Putu Devi
Published: October 2022

Penulisan artikel memiliki maksud guna dapat mengetahui pengaturan terkait dengan bank yang diliikuidasi  pada sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi. Adapun yang dipergunakan sebagai metode metode untuk  mengkaji artikel ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang didapatkan dan dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif. Setelah dikaji maka didapatkan hasil bahwa pengaturan terkait dengan likuidasi bank dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya sudah diatur. Hal tersebut dapat dilihat pada UU Perbankan, UU LPS, Peraturan Pemeriintah Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan lainnya. Dasarnya dalam ketetapan tersebut memuat hal yang sama yaitu bahwa likuidasi merupakan akhir dari kegagalan bank. Dalam hal bank mengalami likuidasi, maka bank harus mengembalikan simpanan yang dimiliki oleh nasabah. Bilamana aset yang dimiliki bank tidak mencukupi, maka komisaris, direksi dan pemegang saham bisa diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban dari bank tersebut.

The purpose of this research is to find out what arrangements currently exist in relation to the liquidation of banks in the banking system in Indonesia and to determine the accountability of the bank to its customers when it goes into liquidation. The method used in reviewing this research is the normative legal research method. Which in this normative legal research method uses a statutory approach and a conceptual approach as a way to solve problems from the data obtained. Regulations related to bank liquidation in the banking system in Indonesia have actually been regulated. This can be seen in the Banking Law, LPS Law, Government Regulation Number 25 of 1999 and other provisions. Basically, the provisions contain the same thing, namely that liquidation is the end of bank failure. In the event that the bank goes into liquidation, the bank must return the deposits held by the customer. If the assets owned by the bank are not sufficient, then the members of the board of directors, commissioners and shareholders can be held accountable for fulfilling the obligations of the bank.
PENGATURAN INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALI
Authors: Kesuma Dewa I Kadek Suwawa Kiki , Dahana Cokorda Dalem
Published: October 2022

Artikel ini mempunyai tujuan yakni memberikan pemahaman tentang pengaturan kewenangan inspektorat provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk melakukan analisis terhadap independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi. Metode pada penulisan ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Seluruh informasi yang sudah terkumpul kemudian di lakukan penganalisisan secara kualitatif dan di tampilkan dalam laporan diskriptif analisis. Penelitian ini pada hakikatnya menunjukkan jika secara khusus berkaitan dengan pengaturan kewenangan inspektorat daerah berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia dilakukan pengaturannya dalam UU PD; PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 107/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Sementara terkait pengaturan independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini belum terlihat jelas dalam regulasi yang telah ada sehingga besar kemungkinan terjadinya intervensi serta konflik kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pekerjaan yang dilaksanakan.

The purpose of this article is to provide an understanding of the regulation of the authority of the provincial inspectorate based on the laws and regulations in Indonesia and to analyze the independence of the regional inspectorate as an effort to minimize corruption. The method in this writing is normative research with a conceptual approach and also a statutory approach. All information that has been collected is then analyzed qualitatively and displayed in a descriptive analysis report. This research essentially shows that if it is specifically related to the regulation of the authority of the regional inspectorate based on the laws and regulations in Indonesia, the regulation is carried out in the Regional Government Law; PP No. 41/2007 concerning Regional Apparatus Organizations; Permendagri No. 107/2017 concerning Guidelines for Nomenclature of Provincial and Regency/City Regional Inspectorates; and PP No. 18/2016 concerning Regional Apparatus. Meanwhile, regarding the regulation of the independence of regional inspectors as an effort to minimize Corruption Crimes, it is not yet clear in the existing regulations, so there is a high possibility of intervention and conflicts of interest in the planning, implementation, and reporting process of the work carried out.
PENGATURAN REPOST FOTO DAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Maha Putra I Made Candra , Sukihana Ida Ayu
Published: October 2022

Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji pengaturan repost foto dan video di media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto dan video di media sosial. Dalam pembuatan atau penulisan studi ini metode yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan peraturan perrundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa foto dan video termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana Foto termasuk kedalam karya fotografi maupun potret, yang diatur dan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Hak Cipta. Dan Video termasuk kedalam karya sinematografi, yang dimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, maka dari itu me-repost foto dan video di media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta. Berkaitan dengan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Selain sanksi pidana, dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat juga terjerat sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian, seperti yang terdapat pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

The purpose of this study was to examine the regulation of reposting photos and videos on social media according to the Copyright Act and the sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos and videos on social media.  In making or writing this study, the method used was a normative legal research method based on the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study indicated that photos and videos are included in the types of protected works regulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Where photos are included in photographic and portrait works, which are regulated and contained in Article 40 paragraph (1) letter k and letter l of the Copyright Law. And videos are included in cinematographic works, which are regulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law, therefore reposting photos and videos on social media is a copyright violation. With regard to sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, criminal sanctions can be imposed as stipulated in article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. In addition to criminal sanctions, in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, you can also be involved in civil sanctions in the form of a claim for compensation, as contained in Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KOMPOSISI OBAT ASLI
Authors: Giovanni Kadek Dwi , Sri Indrawati Anak Agung
Published: October 2022

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat melalui online yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pelindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pelaksanaan jual beli melalui e-commerce telah diatur dalam UU ITE. Pengedaran obat-obatan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian mengenai obat, telah dilarang oleh UU Kesehatan. Tidak sepenuhnya perlindungan hukum dapat berjalan sesuai yang dijanjikan, sering terjadi pelanggaran terhadap hak daripada konsumen, yang berujung dengan lahirnya sengketa antara para pelaku usaha dengan konsumen. Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak konsumen jika merasa haknya dilanggar melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen.

The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers against drug distribution via online that is not in accordance with the original drug composition and to find out legal remedies that can be taken by consumers for the losses incurred by business actors. This study uses normative legal research methods, by approaching primary legal sources and secondary legal sources. The results of the study show that legal protection for consumers in buying and selling activities is regulated in the Consumer Protection Law. Legal protection for consumers can be done through preventive protection and repressive protection. The implementation of buying and selling through e-commerce has been regulated in the ITE Law. Distribution of drugs by someone who does not have the authority and expertise regarding drugs, has been prohibited by the Health Act. Not fully legal protection can run as promised, there are frequent violations of the rights of consumers, which leads to the birth of disputes between business actors and consumers. Legal remedies can be taken by the consumer if they feel that their rights have been violated through court or out of court, based on the provisions of Articles 45 to 48 of the Consumer Protection Law.
PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN: BAGAIMANA PEMBAGIAN HARTA BENDA?
Authors: Biliyanda Dindira , Agus Setyono Yoni
Published: October 2022

Perceraian adalah salah satu proses yang dapat dilakukan untuk mengakhiri perkawinan. Dalam perceraian terdapat hal-hal yang menjadi persoalan pada saat proses perceraian, yaitu salah satunya terkait dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama semasa perkawinan diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, namun tidak ditentukan besarnya masing-masing bagian suami maupun istri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUP. Dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UUP mengatur pula mengenai harta bawaan dan harta bersama. Apabila terjadi perceraian yang mana tidak terdapat suatu perjanjian perkawinan terkait dengan pemisahan harta, kerap pula terjadi kesulitan dalam pembuktian harta bawaan masing-masing suami dan istri.

Divorce is one of the processes that can be done to end a marriage. In divorce there are things that become problems during the divorce process, one of which is related to the distribution of joint property in marriage. The distribution of joint assets during marriage is regulated in the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that if the marriage is dissolved due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws, but the amount of each share of the husband and wife is not determined. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type and analyzed by qualitative methods. As stated in Article 37 UUUP. Article 35 Paragraphs (1) and (2) of the UUP also regulates innate and joint assets. If there is a divorce in which there is no marriage agreement related to the separation of assets, there are often difficulties in proving the assets of each husband and wife.
PROTEKSI SERTA AKIBAT HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE)
Authors: Karina Ni Wayan , Utami Putu Devi Yustisia
Published: October 2022

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui proteksi hukum kepada pemilik informasi khusus bernilai ekonomi (rahasia dagang) dalam suatu perjanjian waralaba, serta akibat berupa sanski hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum primer. Dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi Peraturan Perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa proteksi hukum hingga akibat berupa sanksi hukum atas pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dimuat dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pembuatan kontrak lisensi mengenai rahasia dagang, pendaftaran waralaba, dan pencatatan perjanjian waralaba merupakan proteksi yang ditegaskan dalam Undang - Undang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Ketika masih terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan bisnis waralaba perihal rahasia dagang, maka akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelanggar berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana.

The purpose of this study is to find out the legal protection for owners of special economic value information (trade secrets) in a franchise agreement, as well as the consequences in the form of legal sanctions incurred when there is a violation of a trade secret in a franchise agreement. In this paper, using a normative juridical method with a statute approach through library research, and primary legal materials. Collected with procedures for inventory, identification, and classification of laws and regulations. The results of the study show that legal protection to the consequences in the form of legal sanctions for violations of trade secrets in the franchise agreement is contained in Law no. 30 of 2000 and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise (Franchise). Making license contracts regarding trade secrets, registration of franchises, and recording of franchise agreements are protections that are affirmed in the Trade Secrets Act and Government Regulations on Franchising. When there is still a breach (default) in the implementation of a franchise business (franchise) regarding trade secrets, the legal consequences that will be obtained by the violator are in the form of administrative sanctions to criminal sanctions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VAKSIN COVID-19: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA
Authors: Pramitha I Gusti Ayu Nadya Candra , Sudiarawan Kadek Agus
Published: October 2022

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah vaksin Covid-19 dilindungi atau tidak dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan pengaturan perlindungan vaksin Covid-19 dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum yaitu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 mempunyai sisi hukum yang wajib diberikan perhatian dikarenakan vaksin Covid-19 adalah hasil olah pikir manusia yang dalam ilmu hukum bisa mendapatkan perlindungan hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan rezim paten ataupun rahasia dagang. Berdasarkan salah satu hal itu masing- masing mempunyai kelemahan serta kelebihan, sehingga perlunya pertimbangan secara matang oleh inventor. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam hak kekayaan intelektual bukan merupakan suatu hal yang bisa dieksploitasi tanpa batas, tetapi Negara bisa hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib serta pengungkapan informasi yang memilki sifat rahasia.

The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 vaccine is protected or not in regulation of intellectual property rights in Indonesia and to find out the weeknesses and advantages of regulating the Covid-19 vaccine protection in the perspective of intellectual property law in Indonesia. The research method used in this paper is normative legal research, namely by reviewing legislation and used method legal concepts. The results of the article  show that the Covid-19 vaccine has legal aspects that must to be considered because the Covid-19 vaccine is the result of human thought which in law can get exclusive rights protection through Intellectual Property Rights, namely through the patent regime or trade secrets. Based on that, each of these options has disadvantages and advantages, so it needs to be considered carefully by the iventor. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in Intellectual property right, a thing that can be exploited without limits, but the state can be present as a form of responsibility that is implemented through the application of obligations and confidential information.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI YANG DISEBARLUASKAN TANPA IZIN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
Authors: Pramestya Komang Dea , Landra Putu Tuni Cakabawa
Published: October 2022

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan terhadap karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa izin melalui aplikasi telegram dan untuk mengetahui sanksi bagi oknum yang melakukan pembajakan. Kajian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yang secara spesifik merupakan penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma. Penulis mengkaji dengan Statue Approach atau pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan Hak Cipta dan dengan menganalisis Konsep Hukum. Berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan bahwa film sebagai karya sinematografi yang disebarluaskan ke aplikasi telegram dilindungi oleh hak cipta seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara spesifik diatur dalam ayat (1) huruf m pada Pasal 40 dan pengertian pembajakan juga diatur ketentuannya dalam Pasal 1 angka 23, meskipun dalam pengertian pembajakan tersebut masih menunjukkan norma kabur. Karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa izin melalui aplikasi telegram akan mendapat sanksi hukum dengan cara mengajukan gugatan seperti diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Hak Cipta.

This research was conducted with the aim of understanding about the protection of cinematographic works those are distributed without permission through Telegram App and to find out the sanctions for piracy. This study is classified as a normative legal research, specifically law research by its position as the norm. The author examines with Statute Approach or an approach based on legislation which in this case relates to copyright and by analyzing Legal Concepts. Based on the result of the analysis shows that the movie as cinematographic works those are distributed through Telegram App are protected by copyright as regulated in the Copyright Act which is specifically regulated in paragraph (1) letter m of Article 40 and the definition of piracy, which also regulated in Article 1 number 23, eventhough in that definition of piracy still shows a vague norm. Cinematographic works those are distributed without permission through Telegram App will be subject to legal sanctions by filling a claim as stipulated in the Copyright Act.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI INDONESIA
Authors: Oedoyo Wibisono , Ayu Pratiwi Dian , Wicaksono Muhammad Arvin
Published: October 2022

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari putusan perkara perdata  yang  telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Dan hambatan-hambatan non yuridis dan yuridis yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan putusan perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau normative legal research dengan menggunakan pendekatan analistis dengan menganalisis asas hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan data-data sekunder berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Dengan hasil studi menunjukkan tata cara pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang pelaksanaannya seringkali menjumpai beberapa hambatan-hambatan seperti hambatan yuridis yang berupa adanya PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi kepada Mahkamah Agung dan adanya Derden Verzet yang diajukan pihak  ketiga sebagai perlawanan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi. Dan hambatan non yuridis seperti berpindah tangannya objek eksekusi atau objek eksekusi bukan lagi milik termohon eksekusi. Dan sebagai pencegahan hambatan yang akan terjadi, Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat hukum seperti TNI dan Polri agar prosedur eksekusi dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menghalangi jalannya proses eksekusi.

The purpose of writing this article is to find out how the implementation of civil case decisions that have permanent legal force (in kracht van gewijsde). And non-juridical and juridical obstacles that can occur during the implementation of the case decision. The method used in this paper is a normative legal research method or normative legal research using an analytical approach by analyzing the legal principles, legal rules, and legal systems that exist in the legislation, and supported by secondary data in the form of scientific works and research result. With the results of the study showing the procedure for implementing civil case decisions that have permanent legal force carried out by district courts whose implementation often encounters several obstacles such as juridical obstacles in the form of a PK or judicial review submitted by the defendant to the execution of the Supreme Court and the existence of Derden Verzet submitted by a third party as a resistance submitted before execution. And non-juridical obstacles, such as changing hands, the object of execution or the object of execution no longer belongs to the defendant's execution. And as a prevention of impediments that will occur, the District Court can ask for assistance from legal apparatus such as the TNI and Polri so that the execution procedure in its implementation can run smoothly and nothing hinders the execution process.