bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Authors: Wibisono Gunawan , Yeni Widowaty
Published: April 2023

Acaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan salah satunya ialah alih fungsi lahan pertanian karena penerapannya berdampak kepada produksi pangan, lingkungan fisik, dan tingkat kesejahteraan petani pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya yang menyebabkan menurunnya kesejateraan petani. Alih fungsi lahan pertanian juga menjadi penyebab sempitnya luas lahan yang diusahakan. Kegiatan alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meningkat disetiap tahun disebabkan oleh faktor ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Tujuan penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan lahan pertanian pangan terhadap alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengusulkan konsep kedepan terkait permasalahan ahli fungsi lahan yang ada terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian ialah penelitian normatif dan penelitian empiris dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dan Kesimpulan: Bentuk perlindungan ahli fungsi lahan pertanian pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut kurang lebih memuat: Penetapan lahan yang bisa dijadikan lahan peranian pangan, Mekanisme terkait rencana perlindungan, Penetapan luas lahan pertanian pangan, Larangan mengahlifungsikan lahan pertanian pangan Upaya pemerintah (Dengan memberikan intensif bagi masyarakat yang tanahnya berada di lahan pertanian pangan), Ketentuan pelanggaran atas larangan ahli fungsi lahan, dan lain sebagainya. Konsep kedepan menyangkut upaya untuk mengurangi kegiatan ahli fungsi lahan yang terjadi meliputi agar tidak terjadi ahli fungsi lahan sebaiknya memperkecil peluang terjadinya dengan mengurangi faktor pendorong timbulnya hal tersebut, melakukan pengendaliah kegiatan ahli fungsi lahan untuk menekan potensi dampak yang akan timbul serta menetralisir atau menanggulangi dampak negatif.
Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi
Authors: Syauket Amalia , Hutagalung Jantarda Mauli , Prastio Muhammad Andi
Published: April 2023

Kemunculan Fintech (financial technology) telah mengguncang dunia layanan keuangan. Berkat teknologi, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan keuangan tetapi juga jangkauannya. Namun demikian, Fintech juga rentan terhadap penyalahgunaan, seperti kejahatan pencucian uang.  Ini membuktikan modus bermetamorfosis ke arah yang semakin canggih seiring kemajuan teknologi dan informasi .Pencucian uang adalah tindakan penyembunyian atau penyamaran sumber dana, sehingga dana yang sebelumnya berasal dari tindak kejahatan misalnya hasil korupsi, tampak seperti berasal dari aktivitas ekonomi yang sah secara hukum. Penelitian kualitatif ini menggunakan data sekunder terbaru dan relevan dengan tema, bertujuan untuk menggambarkan fenomena  maraknya cuci uang hasil korupsi dengan menggunakan modus fintech & bitcoin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah tepat menggunaan Fintech & Bitcoin sebagai sarana pencucian uang hasil korupsi, baik sebagai modus atau bagian dari tahapan pencucian uang, telah berkesuaian dengan dengan sifat Fintech & Bitcoin yang bersifat privat atau menghargai kerahasiaan para pihak,yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber dana ilegal di Fintech & Bitcoin. Serangkaian modus operandi baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Fintech & Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya.
Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia
Authors: Adhyaksanti Fiona Wiananda , Indrayanti Kadek Wiwik
Published: April 2023

Pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit. Salah satu putusan menarik yang menimbulkan perdebatan yakni Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, dimana Tergugat telah mencantumkan larangan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Hal ini tidak dapat diterima oleh Penggugat, sehingga dimintakan pembatalan atas perjanjian tersebut. Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak seluruh gugatan dari Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg berdasarkan asas keseimbangan posisi antar para pihak. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Majelis Hakim memiliki perspektif tersendiri yang telah mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Putusannya. Perselisihan utama yang terjadi antar para pihak disebabkan oleh tindakan wanprestasi dari Penggugat dan bukan karena klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Namun meskipun Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, dalam konteks asas keseimbangan dalam perjanjian baku, kedudukan hak dan kewajiban para pihak masih belum terwujud, baik sejak awal pembuatan perjanjian hingga pelaksanaan perjanjian.
Kepentingan Indonesia Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sumber Hukum Internasional Mengenai Hak Kekayaan Intelektual
Authors: Tobing Clara Ignatia , Hutagalung Jantarda Mauli
Published: April 2023

Rezim Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) merupakan rezim yang berbeda dengan rezim hak kekayaan intelektual yang telah ada. Perundingan WIPO mengenai SDGPTEBT diadakan dalam rangka membahas pelindungan SDGPTEBT tersebut pada tingkat internasional. Salah satu masalah yang muncul dari perundingan ini adalah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang mengenai bentuk akhir hasil perundingan. Masihntidak ada kejelasan mengenai status “international legal instrument” itu sendiri ditinjau dari hukum internasional, apakah international legal instrument tersebut akan bisa lebih condong sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum atau soft law yang tidak mengikat secara hukum. Dalam hal pengaruh hasil perundingan terhadap hukum nasional Indonesia, muncul suatu kebutuhan untuk mengadakan undang-undang sui generis mengenai SDGPTEBT walaupun hasil perundingan tersebut masih dalam tahap negosiasi.
Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan
Authors: Edi Saputra Hasibuan
Published: April 2023

Dalam menjalani tuntutan profesi yang memiliki banyak tantangan, Polri tentu akan selalu bersinggungan dengan keadaan di lapangan yang membuat mereka dituntut harus siap dan sigap, terutama terkait penanganan dan pencegahan tindak kriminal, kondisi tersebut membuat setiap anggota polisi harus dibekali keahlian dan kemampuan dalam proses kegiatan mereka, dalam hal ini berbicara mengenai kewenangan memiliki dan menggunakan senjata api, secara umum anggota yang bertugas di lapangan dapat menggunakan senjata mereka untuk memberikan peringatan terhadap para pelaku tindak kriminal, dan dalam kondisi tertentu maka anggota dapat menggunakan senjata mereka untuk melumpuhkan pelaku, bahkan untuk menindak di tempat (eksekusi) para pelaku apabila sudah mengancam nyawa dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan. Namun hal ini menjadi sebuah masalah tatkla terdapat oknum yang menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan mereka sendiri dan melanggar hukum. Tulisan ini membahas bagaimana sebenarnya penggunaan senjata api di lapangan, kasus penyalahgunaan senjata, dan apa tolak ukur penggunaan senjata api berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang dan aturan terkait.
Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkotika
Authors: Kristiono Hellyn , Fatmawati Nynda
Published: April 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, strategi yang dapat dilakukan oleh kepolisian guna mengurangi pengedaran narkoba serta hambatan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus narkotika. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 147, sedangkan strategi yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas penyebaran narkotika yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan cara pembinaan bagi masyarakat melalui sosialisasi tentang dampak narkotika, preventif dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap aksi pengedaran narkotika dan upaya represif juga dilakukan sebagai penindakan terhadap aksi tindak kejahatan narkoba. Hambatan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus narkotika terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Authors: Ahmad
Published: April 2023

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga mendorong pemerintah untuk mengundangkan sebuah peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang terjadi pada perempuan seringkali dilakukan oleh suami, oleh karena itu dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap suami pelaku penelantaran dan penganiayaan psikis terhadap istri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan melanggar dan menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasinya, sehingga harus ada suatu tindakan hukum untuk melindungi para istri atau perempuan dari segala macam bentuk kekerasan yang dialaminya.
Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel Pribadi Karyawan
Authors: Irawan Joshua Evandeo
Published: April 2023

Penggunaan smartphone yang canggih di dunia kerja kerap menimbulkan masalah seperti yang terjadi di PT. X dimana seorang pekerjanya yaitu Ibu A pada awal tahun 2022 lalu dipaksa untuk memberikan smartphone-nya untuk digeledah atas perintah dari Direktur PT.X yaitu Ibu B. Perintah penggeledahan itu muncul seiring dugaan ujaran kebencian yang diutarakan oleh Ibu A tentang Ibu B ke sesama pekerja melalui pesan singkat Whatsapp. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar apakah perusahaan berwenang untuk memeriksa ponsel pegawainya ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang ITE. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dogmatik dengan melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statutes approach) dan pendekatan konsep. Hasil akhir dari penulisan ini adalah bahwa Smartphone milik Ibu A adalah milik pribadi Ibu A dimana seluruh data yang ada didalam ponsel itu adalah milik pribadi yang dilindungi oleh Pasal 26 ayat (1) UU ITE jo Pasal 30 ayat (1) UU ITE sementara Ibu B selaku Direktur PT. X dapat melakukan penggeledahan karena Ibu B tidak tergolong sebagai penyidik sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 UU ITE.
Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum
Authors: Masri Esther , Hirwansyah
Published: April 2023

Pesatnya kemajuan teknologi dan munculnya berbagai aplikasi mendorong setiap orang untuk memanfaatkan layanan berbasis elektronik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna. Setiap orang dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dimana saja berada. Begitu juga di bidang pertanahan yang telah mengalami transformasi digital dan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik dalam bentuk dokumen elektronik dengan memberlakukan sertipikat tanah elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pentingnya perubahan dokumen pembuktian kepemilikan hak atas tanah secara digitalisasi karena banyaknya sertifikat ganda dan mafia tanah yang mengakibatkan terjadinya sengketa pertanahan. Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari penulis bahwa penerapan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Diharapkan sertipikat elektronik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan mampu memberikan penyelesaian terhadap sengketa pertanahan.Pesatnya kemajuan teknologi dan munculnya berbagai aplikasi mendorong setiap orang untuk memanfaatkan layanan berbasis elektronik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna. Setiap orang dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dimana saja berada. Begitu juga di bidang pertanahan yang telah mengalami transformasi digital dan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik dalam bentuk dokumen elektronik dengan memberlakukan sertipikat tanah elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pentingnya perubahan dokumen pembuktian kepemilikan hak atas tanah secara digitalisasi karena banyaknya sertifikat ganda dan mafia tanah yang mengakibatkan terjadinya sengketa pertanahan. Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari penulis bahwa penerapan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Diharapkan sertipikat elektronik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan mampu memberikan penyelesaian terhadap sengketa pertanahan.
Penahanan Tersangka/Terdakwa Pengguna Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum
Authors: Kuba Syahrir
Published: April 2023

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah semakin maraknya peredaran Narkotika yang menyebabkan munculnya korban Penyalahgunaan Narkotika dari kalangan masyarakat yang cukup besar, termasuk pelajar dan mahasiswa sebagai, kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara. Berdasarkan pengamatan dilapangan Penyidik dan Penuntut Umum masih lebih mengedepankan pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1), padahal fakta menunjukkan bahwa untuk menggunakan Narkotika seorang tersangka/terdakwa hampir dapat dipastikan bahwa  mereka membawa, membeli atau menyimpan serta memiliki Narkotika,kemudian dijatuhkan pidana penjara dengan dasar pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanpa mempertimbangkan pasal 127 ayat (3) yang berbunyi Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bukan mengedepankan kepastian hukum. Dalam 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan para Tersangka atau Terdakwa semuanya di dilakukan penahanan mulai dari proses Penyidikan, Penuntutan dan peradilan dengan durasi waktu penahanan antara 104 hari sampai dengan 184 hari, padahal sesungguhnya pembuktiannya tidak terlalu rumit karena diawali dengan kasus tertangkap tangan sampai dijatuhi vonis hukuman pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli Bawang Merah
Authors: Al Idrus Nur Fadilah , Rufaidah
Published: April 2023

Transaksi jual beli bawang merah petani dan pedagang di Kec.Sambi Rampas didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan lisan. Tujuan penulisan untuk mengkaji problematika transaksi jual beli bawang merah di Kec.Sambi Rampas dan menganalisis dampak dari transaksi tersebut serta mengusulkan tentang perlindungan hukum bagi petani korban penipuan jual beli bawang merah. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian empiris, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian nya adalah Problematika jual beli bawang merah di Kec.Sambi Rampas berawal dari salah satu pedagang sukses melakukan penipuan masal terhadap para petani tahun 2015 dan berlangsung hingga tahun 2020. Langkah hukum yang ditempuh para petani (korban) yakni, melaporkan kepada pihak kepolisian, penyelesaian yang ditempuh pihak kepolisian melalui perjanjian ganti kerugian tetapi faktanya penyelesaian tersebut selama beberapa tahun tidak merata kepada seluruh petani yang menjadi korban. Penyebab utamanya karena korban tidak memiliki bukti kontrak pembelian sehingga pelaku tidak mengakui telah membeli bawang merah korban. Faktanya, apabila petani memberlakukan kontrak resmi dalam transaksinya maka tidak akan ada pedagang yang ingin membeli bawang merahnya. Saran: Polisi selaku aparat penegak hukum perlu memastikan keamanan transaksi kedua bela pihak maka, keterlibatan polisi diperlukan terutama pada pembelian berjumlah besar dan jika pelaku penipuan kabur diupayakan untuk menyelesaikan kasus dengan tegas dan serius sehingga mendapatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat setempat.
Радянська ідентичність у соціокультурному просторі Вінниччини крізь призму культурного ландшафту (за результатами польових досліджень)
Authors: Жмуд Наталка , Гребеньова Валентина
Published: April 2023

The aim of the article is to analyze the markers and determinants of the construction of Soviet identity in the socio-cultural space of Vinnytsia through the prism of the cultural landscape based on field materials collected during expeditions by students of the Faculty of History, Law and Public Administration (now – the Faculty of History) and educators of the Department of History and Culture of Ukraine (now – the Department of Culture, Methods of Teaching History and Special Historical Disciplines) of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University in 2020. The research methodology is based on a combination of general scientific methods (analysis, synthesis, generalization) with the principles of historicism, systematics, science and verification. It is carried out in an interdisciplinary dimension – through the “cultural landscape” (in the context of anthropology of the space) as well as memory discourses, methodology of visual anthropology, theoretical and methodological approaches to the construction and interaction of identities. The scientific novelty of the research is to implement new field material into the scientific discourse according to the determinants of the manifestation of Soviet identity in the socio-cultural space of Vinnytsia region, which are traced through the prism of the cultural landscape. This was made possible by a systematic analysis of the objects of material culture (toponymy, symbolism, architecture, memorial sites, etc.) with a variety of worldviews and behavioral practices. Conclusions. The prospects of the research are both in the context of scientific studies and the sociopolitical and public life of Vinnytsia region. This is аbout the impossibility of further formation of a positive image of the Soviet past, which against the background of “dual identity” seriously hampers the processes of regional and national-cultural self-presentation. The mechanisms of constructing the Soviet identity as a component of the sociocultural identity of Vinnytsia residents are outlined through the prism of decentralization reform, emphasizing the expression of the region’s identity by rethinking the cultural landscape in the post-Soviet space.
Коріненко П. С. Земельне питання в історичній долі українського селянства. Погляд крізь віки: монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2022. 552 с.
Authors: Романюк Іван , Романюк Богдан
Published: April 2023

Метою статті є аналіз монографії, яка присвячена історії аграрного питання під кутом зору його впливу на українське селянство від часів Київської Русі до сьогодення. Особливу увагу приділено питанням нових засад у земельних відносинах у добу незалежності України, правовому регулюванню способів набуття права власності на землю, глобальним проблемам та тенденціям у використанні земельних ресурсів на сучасному етапі в Україні та світі. На основі широкого кола опублікованих і неопублікованих джерел, фахових видань, вперше в українській історіографії комплексно висвітлено проблему земельних наділів на селі
«Люди смертні, народи вічні»: національне питання в публіцистиці Михайла Грушевського періоду заслання
Authors: Янишин Богдан
Published: April 2023

Анотація. Метою дослідження є з’ясування особливостей висвітлення національної проблематики в публіцистиці М. Грушевського періоду першого заслання. Методологічне підґрунтя становить міждисциплінарний підхід. Особливий акцент зроблено на структурно-функціональному системному аналізі історіографічних фактів та методі критичного аналізу документального матеріалу. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного аналізу націологічних візій М. Грушевського в роки Великої війни. Висновки. Підсумовуючи публіцистику М. Грушевського років заслання, насамперед відзначимо його поставу українського інтелігента, який попри чималі небезпеки для власного життя послідовно відстоював інтереси свого народу доступною йому зброєю друкованого слова. Віднотовуючи породжені світовим протистоянням чергові небезпеки для екзистенції українства, вчений віднаходив потрібні слова для підтримки співвітчизників, які опинилися у скрутних умовах, надихаючи їх власним прикладом для неустанного служіння народу всіма можливими засобами. Роки війни він розглядав як унікальну можливість перезавантаження заплутаних взаємин з нашими історичними сусідами, що протягом століть вбачали в українстві будівельний матеріал для власних націєтворчих проєктів. Закликаючи лідерів думок російської і польської спільнот відмовитися від імперської риторики, М. Грушевський вказував на потребу і можливість налагодження рівноправного міжнаціонального діалогу на засаді перефразованого принципу гуманістичної філософії «natio nationi res sacra». Звісно, можна сперечатися стосовно реалістичності тогочасних націологічних візій вченого. Та одне виглядає беззаперечним – їхнє врахування дозволило б запобігти багатьом трагічним подіям минулого століття. Власне цим чималим прогностичним потенціалом публіцистика М. Грушевського надалі приваблює дослідників інтелектуальної історії Центрально-Східної Європи.
Повстання проти гетьмана П. Скоропадського й ліквідація Української Держави: сучасна вітчизняна історіографія
Authors: Стопчак Микола
Published: April 2023

Метою статті є комплексний аналіз історіографічного доробку сучасних українських істориків щодо повстання проти гетьмана П. Скоропадського. Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, об’єктивності та системності. При розв’язанні поставлених завдань використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: історіографічного аналізу та синтезу розвитку знань, узагальнення, кількісний, історико-порівняльний, хронологічний, ретроспективний та ін. Наукова новизна роботи полягає у комплексному аналізі стану вивчення в сучасній вітчизняній історіографії повстання Директорії проти гетьмана П. Скоропадського у листопаді-грудні 1918 р., з’ясовано концептуальні підходи та прийоми, що використовувались сучасними вітчизняними фахівцями з метою наукової реконструкції цієї неоднозначної сторінки революційної доби 1917–1921 рр. Висновки. Аналіз історіографічного доробку сучасних українських істориків засвідчив, що ними було чимало зроблено для вивчення досліджуваної теми. Залучивши до наукового обігу низку раніше закритих архівних матеріалів як вітчизняних, так і зарубіжних, науковці незалежної України відкинули ненаукові, політично заангажовані висновки радянської історіографії щодо антигетьманського повстання, усунули недоліки української зарубіжної історіографії з означеної проблеми, серед яких слабка джерельна основа, неточності та помилки. Активно досліджуючи феномен повстання, вітчизняні фахівці створили значну кількість різножанрових праць, у яких були більш чітко сформульовані і значно глибше досліджені ключові  аспекти антигетьманського повстання, починаючи від його передумов, етапів здійснення і завершуючи причинами поразки гетьманату та її наслідками для української державності. Водночас здійснений історіографічний аналіз засвідчив, що попри чималі досягнення вітчизняних істориків у вивченні порушеної проблеми, вона до сьогодні не знаходить однозначного розв’язання. Хоча при  висвітленні її дискусійних питань все активніше проявляються спроби (тенденції) відійти від надмірної заполітизованості, виробити більш-менш узагальнені оцінки. Перспективи зближення крайніх позицій щодо антигетьманського повстання можуть бути прискорені шляхом розширення і  оновлення джерельної бази, удосконалення методології дослідження.
The Place of Ukrainian National Motifs in the Art Culture of the Ukrainian SSR: 1960’s – 1970’s (the Theater and the Cinema Art Case Study)
Authors: Kindrachuk Nadia , Meleshchenko Tetiana
Published: April 2023

The focus of this article is the study of the place of Ukrainian national motifs in the art culture of the Ukrainian SSR during the 60’s – 70’s of the 20th century on the example of theatre and cinema art, demonstration of protest of the Ukrainian intelligentsia against russification and denationalization of the indigenous people of Ukraine. Research methodology. During the research, such scientific methods as analytical-logical, historical-systemic, explanation, search, synthesis, comparison, complex selection were applied. The work also used the method of analysis is to find out the level of growth of national consciousness of Ukrainians. Scientific novelty. It was found that the beginning of the 1960’s was characterized by a certain rise of Ukrainian issues in art culture, however since the second half 60’s and during the 70’s of the twentieth century the Ukrainian national motives began to be actively pushed out of the movie screens and theatrical stages of the USSR etc. It is argued that the opposition of the Ukrainian creative intelligentsia to the Soviet totalitarian system resulted in cultural and artistic nonconformism. Conclusions. Despite oppression and repression by the ruling communist elite, Ukrainian artists sought to promote Ukraine’s past, reveal the multifaceted national culture of the indigenous people of the USSR, and demonstrate to the world its uniqueness and right to exist. The process of revival of the national face of Ukrainian culture, return from the depths of folk art, the relationship between national and spiritual was becoming irreversible. The spirit of free thought, moral and aesthetic innovations, struggle rights to indigenous art filled the activities of young talented Ukrainians.
Топонімічні практики в пострадянській Вінниці (1992–2022)
Authors: Кароєва Тетяна
Published: April 2023

Мета роботи. З’ясувати специфіку топонімічних практик у пострадянській Вінниці 1992–2022 рр. Методологія. В основі методологічного підходу концепція «соціального виробництва простору» Анрі Лефевра, тобто ідея про створення простору як (від)творення наявної системи соціальних відносин. Його послідовник Маоз Азаряху в топонімічній політиці та практиці віддає пріоритет імпульсу, що йде від державних структур, правлячих партій, муніципалітетів тощо. Чим глибшими і значимішими представляються владі зміни, що відбуваються в суспільстві, тим швидше та рішучіше вона йде на перейменування. Наукова новизна. Простежено, як трансформація регіонального суспільства відбивалася на топонімічній практиці у Вінниці. Встановлено, що нині її специфікою є активна позиція трьох актóрів: міської влади, професіоналів та місцевої громади. Висновки. Масштаб впливу кожного з актóрів є різним і залежить від конфігурації взаємодії між ними, хоч зрештою ухвалення рішення залишається за владою. З боку міської влади топографічна практика – це прояв комеморативної політики на місцевому рівні, який засвідчує входження міської влади в націєтворчий процес, і є складовою репутаційної політики. Готовність влади діяти характеризується довірою до професіоналів, а також тим, як організований процес перейменування та найменування, забезпечена ритмічність обговорення та ухвалення рішень. Професіонали, у Вінниці – історики, намагаються вплинути на символічне конструювання вінницької ідентичності, скориставшись вікном політичних можливостей, в тих межах, які громада готова прийняти. Події останніх років засвідчили, що міська громада включена в обговорення не лише прописаною законодавчою рамкою, а й реальністю, уявленням міської влади про «сильну громаду».
Теорії антропогенезу та їх еволюція в науковому дискурсі
Authors: Ніколіна Інна , Мазур Інна
Published: April 2023

Метою статті є спроба здійснити огляд трьох груп теорій походження людини, зокрема, еволюційної, креаціоністської і космічної з аналізом їх переваг і недоліків та встановлення взаємозв’язку між ними. Адже людство завжди цікавила історія його походження, люди повсякчас намагались визначити своє місце в природі. Метою статті також є з’ясування зміни поглядів людства на своє походження в різні часи. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових принципів: історизму, наукової об’єктивності, системного підходу в аналізі історичних процесів, що розглядаються. Ефективними виявилися такі спеціальні історичні методи, як проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, описовий, історико-системний. Наукова новизна дослідження визначається тим, що, використовуючи здобутки як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та надбання палеоантропології, генетики, філософії та інших наук, автори пропонують власний погляд на проблему походження людства. Висновки. У пошуках істини свого походження людство знаходиться постійно й означене питання завжди перебуває в центрі уваги. Сьогодні наукові кола оперують великою кількістю теорій антропогенезу. На основі аналізу історіографічної бази авторами дослідження встановлено, що загальновизнаної теорії, до якої схилялись би всі науковці, не існує, оскільки жодна з них не є остаточно доведеною. Походження людини є предметом вивчення багатьох наук, таких як палеоантропологія, історія, теологія, генетика, філософія та інші. Відповідно до цього є чимало теорій антропогенезу, які розглядають людину як біологічну, духовну істоту або продукт діяльності інших позаземних цивілізацій. У дослідженні подано аналіз трьох груп теорій, визначено причини домінування еволюційної теорії в науці, яка на сьогодні є вдосконалена й побутує як синтетична.
Становище римлянки у І столітті н. е.
Authors: Гуцало Людмила
Published: April 2023

Анотація. Мета статті – на основі аналізу різнопланової історіографічної літератури всебічно дослідити становище римлянки в І ст. н. е. Методологія дослідження. Методологічну основу статті склали принципи науковості, історизму, об’єктивності, системності, міждисциплінарного підходу. Застосовано методи аналізу та синтезу. Кожен із цих методів у конкретній ситуації був результативним. Використання наукової методології забезпечило об’єктивне висвітлення означеної проблематики. Наукова новизна роботи полягає в тому, що авторкою комплексно досліджено проблему участі римлянок у суспільному та політичному житті держави. Крім того, проаналізовано основні заходи соціально-політичної сфери та типології притаманних жіноцтву ролей на основі співставлення матеріалів різних джерел. Закцентовано увагу на виявленні оціночних суджень римських авторів, ставленні римського суспільства як до особистостей жінок, так і до їх діянь. Висновки. У І ст. римські жінки не тільки виховували своїх дітей, але й були готові брати активну участь у громадському та політичному житті держави поряд із чоловіками. Римлянки знатного стану пробивалися в чоловічий простір римської політики і вимагали визнання, рівності та лідерства. Найвпливовішими були матері імператорів, а вже потім дружини. Імператор Цезар Август робив спроби, хоча й безуспішні, обмежити жіночу активність шляхом реанімації традиційних республіканських цінностей, які базувалися на уявленні про жінку як дружину і продовжувачку роду, можливості і обов’язки якої не виходили б за межі приватної сфери. У період принципату у жінок, пов’язаних із імператорською сім’єю, з’являються важелі впливу на прийняття політичних рішень. Будучи залученими до імперської пропагандистської політики, вони змогли набути особистого авторитету в римському суспільстві.
Розвиток санітарної справи на Волині в роки НЕПу (1921–1928 рр.)
Authors: Буравський Олександр , Власюк Ігор
Published: April 2023

Мета дослідження – проаналізувати стан та проблеми розвитку санітарної справи на Волині в роки нової економічної політики (1921–1928 рр.). Методологічною основою дослідження є принципи науковості, історизму, об’єктивності, а також загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціальні історичні методи (історико-порівняльний, історико-статистичний, історико-системний). Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні розвитку санітарної справи на Волині у період НЕПу, залученні нових архівних документів для розкриття теми. Висновки. Санітарна справа на Волині у період НЕПу (1921–1928 рр.) розвивалася повільно, що пов’язано насамперед із наслідками громадянської війни. Загалом санітарно-гігієнічний стан у цьому регіоні був задовільним, поступово поліпшувався. Відбувалася боротьба з епідеміями (тифу, холери, туберкульозу та ін.), венеричними захворюваннями, а також проводились відповідні профілактичні заходи з боку санітарних органів. Однак залишалися проблеми недостатнього фінансування санітарної справи, незначної кількості особового складу та ін. Важливо зазначити, що розвиток санітарної справи у регіоні вимагав збільшення штатних лікарів-спеціалістів. Можна вважати задовільною також агітаційну, роз’яснювальну роботу, що проводилася органами санітарної просвіти для подолання епідемій. Огляд окремих лікувальних і дитячих закладів Житомира показав наявність санітарно-гігієнічних проблем. Кількість пацієнтів з певними інфекційними захворюваннями почала збільшувалася, зокрема, хворіли на венеричні захворювання. Актуальним було питання щодо обліку захворюваності на гострі інфекційні хвороби. Не менш важливим – завдання, що стосувалося утримання в чистоті торговельних місць на базарах. Потрібно було вирішувати й інші проблеми забруднення населених пунктів регіону.  Санітарна справа на Волині, як і в Україні загалом, у названі роки потребувала постійної державної підтримки.
EDMOND PLAUCHUT — FRENCH APOLOGIST OF THE JAPANESE COLONIAL EXPANSION
Authors:   Institute of oriental studies, Russian academy of sciences (MOSCOW), Molodiakov Vassili E.
Published: April 2023

One of the first descriptions of the Japanese military intervention in Taiwan in 1874 for the Western reader was an essay by the French writer Edmond Plauchut (1824–1909), published in November 1874 in the influential magazine Revue des Deux Mondes and a year later published in Russian translation in the St. Petersburg magazine Zhivopisnoe Obozrenie. If its text is known to researchers, then Plauchut’s biography and the reasons for his interest to the events in the Far East have remained unknown to the Russian reader until now. Using the memoirs and the only biography of Plauchut the author gives a brief outline of his life and literary activities. His book Armies of Civilization (Les armées de la civilisation; 1876), where an apologetic essay on the Japanese intervention in Taiwan is placed in the broad context of colonial policy, is considered in more detail. Plauchut was one of the first European authors to recognize the right of non-«white» and non-Christian but modernizing Japan to pursue a «civilizing» colonial policy on a par with the European «great powers».
ON THE ORIGIN OF THE VERB “TO WRITE” IN CHADIC LANGUAGES
Authors:   Institute of oriental studies, Russian academy of sciences (MOSCOW), Stolbova Olga V.
Published: April 2023

Chadic, Semitic, Egyptian, Berber, Kushitic and Omotic languages comprise the Afroasiatic (Hamito-­Semitic) macro-family. The paper is aimed to clarify the origin of the verb ‘to write’ in different Chadic languages. Two main sources: semantic shifts and borrowings will be in the focus of the study. The phonological diversity of corresponding lexical forms is also of special interest. Numerous examples allow us to trace a long chain of semantic shifts ending in the verb ‘to write’. In almost all cases verbs ‘to cut’ or ‘to scratch’ have been identified as the first units of these semantic transformations. A ‘one-step’ semantic shift: ‘to put’ > ‘to write’ was active only in a few Central Chadic languages. Loans from Arabic and Fulfulde (Niger-Congo family) into different Chadic languages are listed. Of special interest is the derived noun ‘writing’, borrowed form from Kanuri (Nilo-Saharan family) into Chadic. J. Greenberg’s arguments, indicating Kanuri as the donor-language [Greenberg 1960, p. 209–210] and supporting evidence are under discussion. Typological parallels to the above-mentioned semantic shifts can be traced outside the Afroasiatic family, namely, in Indo-European and Nilo-Saharan languages. The whole amount of Chadic data and external parallels prove the independent origin of the verb ‘to write’ in different Chadic languages. Only in a few cases the verb ‘to write’ can be identified on a sub-group level.
INFORMAL RELATIONS IN INDIAN SOCIETY
Authors:   Institute of oriental studies, Russian academy of sciences (MOSCOW), Grafov Dmitry B.
Published: April 2023

The article analyzes the structure of Indian society from the perspectives of social exchange theory and social capital theory, and the structures of solidarity are considered in the context of changes of the caste system. One of the practice of getting favours on the basis of informal relation is jān-pahchan. That can be translated as ‘getting something done through someone you know’. This kind of relation is known for years in Indian culture, especially in tribal relations, but then the practice of jān-pehcan got the wide acceptance and common usage of in the business as well as in the social relation as the Indian economy turned into a dynamically emerging market Such informal ties allow individuals to overcome caste barriers and create social capital. Practices like jugād̟ and dalālī also create structures of solidarity. Their appearance is caused by the need for the population to solve vital problems, like poverty, lack of resources and weaknesses of bureaucratic institutions. In India, informal relationships on the basis of exchange of favours have a shortage of reciprocity guaranty. The author offers a three-dimensional approach to the analysis of informal group relationships based on loyalty to the patron. The three main aspects that make up the structure of the group are: loyalty, hierarchy and autonomy of members. These variables can be considered as external determinants. Less hierarchical relationships, well known as jān-pahchan, are usually described in the determinants of friendship (pahcān), reciprocity (len-den) and trust (bharosā). These three dimensions can be considered as internal variables and used to describe other network relationships.
CHINESE MANAGEMENT STYLE: CROSS-CULTURAL INTEGRATION
Authors:   Institute of oriental studies, Russian academy of sciences (MOSCOW), Kandalintsev Vitaly G.
Published: April 2023

Chinese business has been developing successfully despite the difficulties associated with the pandemic. Last but not least, this success is associated with the formation of an effective synthesis of cross-cultural platforms of corporate culture and modern Western management systems in Chinese companies. The article examines the influence of traditional values on the management of modern Chinese enterprises. This influence is characterized as a ‘projection of the provisions of Confucianism, Buddhism and Taoism upon corporate culture. Projections coexist, intertwine and integrate with Western approaches to management. As a result, cross-cultural constructs are emerging that allow Chinese companies to combine both traditional Chinese and Western values, which opens the way to effective management and rapid cross-border expansion of activities. To substantiate this understanding of the modern Chinese management style, the article analyzes the activities of Alibaba Group. The analysis shows that in the latest official reports, the company declares values that are projections of the provisions of Confucianism, Buddhism and Taoism. At the same time, the concept of the «strategy core» is also included in the values, referring to the internationally widely recognized Balanced Scorecard (BSC) strategic management system developed by American specialists R. Kaplan and D. Norton. This paved the way for the practical application of BSC in Alibaba Group, which turned out to be very successful. The experience of the Chinese e-commerce giant deserves to be studied in connection with the increased importance of Russian-Chinese business cooperation for Russia in modern conditions. The problem of coincidences and discrepancies of values of different cultures should be explored more systematically in order to activate the above-mentioned cooperation.
CURRENT STATE OF IRAN-PAKISTAN RELATIONS
Authors:   Institute of oriental studies, Russian academy of sciences (MOSCOW), Fedorova Irina E.
Published: April 2023

Current state of relations between Iran and Pakistan is shown in the article. Coming to power of president E. Raisi, a representative of conservative elite in the Islamic Republic of Iran in 2021 and election of Shahbaz Sharif as a prime minister in the Islamic Republic of Pakistan in 2022 increases attention to the subject. The article focuses on political relationship between the two countries. Special attention is paid to the situation in Afghanistan after the withdrawal of American troops in 2021 and its influence on the politics of Islamabad and Tehran. The author analyses problems on the Iran-Pakistan border, that divides Iranian province of Sistan and Baluchistan and Pakistani province of Baluchistan, that have great influence on the relations between the two countries. The present study notes that in spite of the shortage of power resources in Pakistan, economic cooperation with Iran, that can be a natural supplier of energy to Pakistan, is developing at a too low rate. Negative influence of US sanctions against Iran on economic relations with Pakistan is convincingly shown in the article. Based on the arguments raised in the article, it is obvious that they are of considerable importance for assessing the current situation in Iran Pakistan relations and prospects of their development.
Regional network (centrality) and Covid-19 spread in West Kalimantan
Authors: Muazir S , Lestari Lestari , Alhamdani M R , Nurhamsyah M
Published: April 2023

At the end of 2019, the disease was identified in the Wuhan region China as coronavirus 2019 or Coronavirus Disease (Covid-19). This disease quickly spread to other nations, including Indonesia and West Kalimantan. The alert for the Covid-19 outbreak in West Kalimantan began with the release of the Covid-19 emergency response circular letter by the Governor of Kalbar. The spread of infectious diseases can occur because of the “connectivity” between areas. This paper is intended to describe the interaction between cities/ regencies in West Kalimantan and the relation to the spread of the Covid-19 pandemic. This paper used centrality measurement (network analysis) as a primary method. Afterward, it will then be superimposed with the Covid-19 spread data, which results in several trends in the position of each regency. From findings, cities/ regencies with high centrality scores tend to have a high number of confirmed cases (positive) of Covid-19.
The possible application of intelligent systems in traditional courtyard houses in Iraq
Authors: Agha R H M
Published: April 2023

The focus on the Intelligent System (IS) in our existing types of building is a question of suitability, rather than creativity to enhance the building performance. This research explores the possible application of IS in improving the performance of courtyard houses in Baghdad, Iraq by answering the research two questions which are Q1: What does the traditional courtyard house (TCH) contain that should enhanced its performance? Q2: How (IS) could be added to the TCH in Iraq? The investigation which was done through literature review of courtyard houses type as seen beside intelligent building is supported by case studies investigation 12 (TCH) in Al-Kadhimiya through physical survey, observation, and documentation, in addition to 24 semi structure interviews with occupants of the same houses, and then using the qualitative method to analyse the data collection. The key findings highlight the need for adding new systems and architectural values to such TCH which is the basis of adding intelligence systems in such houses to enhance their performance. This could be improving the partial control of the environment related to structure and materials; decreasing the environmental challenges related to the ease of making modifications, the role of government regulations, and modernization requirements. Minimizing social struggles related to the idea of place psychology. Therefore, the current study concludes that the TCH could be as a contender of IS to enhance its performance through retrofit of such houses that contain high architectural value and re-build these houses with low architectural value and slum structure.
The role of time and cost control in CPM, PERT, and EVA methods in construction projects: A meta-analysis study on evaluating project performance
Authors: Ramdani E W P , Tutuko P , Budiyanto H , Susanto Susanto
Published: April 2023

Time and cost efficiency without reducing quality is something that construction service providers always want to achieve in the implementation of project completion. Project work will be limited by cost and time in completion. Methods of controlling time and costs can assist the Project Manager in evaluating project performance and taking actions needed to achieve project objectives. This study is about the comparison of research articles that have been published previously using Meta-Analysis Review which aims to compare three methods that are often used in controlling time and cost, namely CPM (Critical Path Method), PERT Method (Project Evaluation Review Technique), and EVA Method (Earned Value Analysis). The results obtained from the review of this article that each method of controlling costs and time has advantages and disadvantages following their respective characteristics, with that we can know differences of each method. The study found that experience from the Project Manager is needed to choose the right method for implementing project work.