bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengaruh Penerapan Booklet Kunjungan pada Akseptor KB Suntik 3 Bulan terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Ketepatan Waktu Kunjungan Ulang
Authors: Nurrasyidah Nurrasyidah , Purwara Benny Hasan , Herman Herry , Husin Farid , Djuwantono Tono , Afriandi Irvan , Sukandar Hadyana
Published: September 2019

Tingkat keberlangsungan penggunaan alat kontrasepsi/ KB suntik 3 bulan semakin rendah dibandingkan kontrasepsi lain. Booklet kunjungan merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang KB suntik 3 bulan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlangsungan penggunaan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan peningkatan pengetahuan, sikap, dan pengaruhnya terhadap ketepatan waktu kunjungan ulang.Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain quasi eksperiment dengan non equivalent pre-test post-test control group design, dengan jumlah sampel 31 orang/kelompok dengan teknik consecutive samplingdi Puskesmas Kejuruan Muda Aceh Tamiang pada periode 3 Juli‒28 Oktober 2015. Data dianalisis dengan UjiT tidak berpasangan atau ujiMann-Whitney(jika data tidak berdistribusi normal) untuk menguji perbedaan peningkatan pengetahuandan sikap,sedangkan uji Chi Square untuk menguji pengaruh penerapan booklet kunjungan terhadap ketepatan waktu kunjungan ulang. Instrument yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan sikap adalah kuesioner. Sedangkan ketepatan waktu kunjungan ulang dilakukan pengamatan melalui catatan kunjungan ulang yang dimiliki akseptor.Hasil analisis diperoleh persentase peningkatan pengetahuan pada kelompok perlakuan sebesar 33,3% sedangkan kelompok kontrol sebesar 25%. Pada sikap diperoleh persentase peningkatan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebesar 0%.Perbedaan peningkatan pengetahuan dan sikap secara statistik tidak bermakna (p>0,05). Penerapan bookletkunjungan berpengaruh terhadap ketepatan waktu kunjungan ulang (p<0,05).Bookletkunjunganmerupakan media pendidikan kesehatan yang tidak berbeda dengan informasi yang disampaikan secara lisan dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap, namun berpengaruh terhadap ketepatan waktu kunjungan ulang akseptor KB suntik 3 bulan. Dengan penerapan yang maksimal akan lebih meningkatkan pengetahuan, dan sikap serta lebih menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan KB suntik 3 bulan yang berkesinambungan.
Upaya Meningkatkan Kinerja Dosen dengan Penerapan Model Preseptor Jarak Jauh pada Pengembangan Sistem Pembelajaran Praktik Klinik
Authors: Rochmawati Arva , Wirakusumah Firman Fuad , Husin Farid , Mose Johanes Cornelius , Hilmanto Dany , Djuhaeni Henni
Published: September 2019

Kompetensi beberapa bidan saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan bidan. Dosen merupakan salah satu unsur utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.Permasalahan selama ini menunjukkan bahwa kinerja dosen belum efektif terutama dalam pembimbingan praktik klinik kebidanan sehingga beban tugas dosen Tri Dharma Perguruan Tinggi belum terlaksana dengan baik.Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh model preseptor jarak jauh pada pembelajaran praktik klinik terhadap peningkatan kinerja dosen.Desain penelitian menggunakan kuasi eksperimental (The pre test-post test control group design).Subjek penelitian diambil secara purposive sampling yaitu 67 dosen institusi kebidanan. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial yaitu uji Chi Kuadrat, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney, uji Regresi Logistik.Terdapat perbedaan penilaian kinerja dosen pada kelompok perlakuan setelah diberikan model preseptor jarak jauh dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan selisih rerata10,98 (p<0,05). Model preseptor jarak jauh dalam pembelajaran praktik klinik meningkatkan 9 kali kinerja dosen menjadi lebih baik (OR 8,681 (IK95%; 2,884 – 26,129)). Peningkatan kerja dosen tersebut terjadi karena terdapat efektifitas waktu dan tenaga dosen sehingga mampu melaksanakan tugas yang lain sesuai Tri dharma perguruan tinggi.
Persepsi Dosen tentang Kemampulaksanaan Evaluasi 360° dan OSCE sebagai Alat Penilaian Keterampilan Komunikasi
Authors: Julianti Mastiur , Judistiani Tina Dewi , Pratiwi Yuni Susanti , Hilmanto Dany , Husin Farid , Sutedja Endang
Published: September 2019

Komunikasi merupakan salah satu standar kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan Prodi Diploma III Kebidanan yang mencakup pengetahuan, keterampilan klinis, dan perilaku. Metode penilaian keterampilan komunikasi mahasiswa yang banyak digunakan adalah Objective Structure Clinical Examination (OSCE). Terdapat alternatif metode penilaian keterampilan komunikasi, yakni metode evaluasi 360°.Mengingat metode evaluasi 360° merupakan alat penilaian yang baru di institusi kesehatan di Indonesia terutama di institusi kebidanan, pengkajian terhadap kemampulaksanaan evaluasi 360° dan OSCE ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampulaksanaan evaluasi 360° dan OSCE sebagai alat penilaian keterampilan komunikasi. Rancangan Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Analisis data yang dilakukan dimulai dengan pembuatan catatan lapangan, transkripsi hasil wawancara, reduksi, koding, kategorisasi, tema, dan interpretasi data. Hasil penelitian didapatkan penguji dalam melaksanakan evaluasi 360° adalah orang yang berinteraksi langsung dengan yang dinilai pada saat mahasiswa memberikan asuhan terhadap pasien seperti dosen, CI lapangan, pasien, keluarga pasien, mahasiswa yang dinilai, dan teman mahasiswa yang dinilai, sedangkan penguji OSCE adalah dosen dari pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan. Penilaian OSCE dipengaruhi oleh perbedaan jumlah penguji, jumlah mahasiswa, dan jumlah kompetensi yang akan diuji. Durasi untuk mempersiapkan penilaian evaluasi 360° sebagai alat penilaian keterampilan komunikasi singkat, tetapi durasi pelaksanaan ujian dengan metode evaluasi 360° independen/tidak terbatas sesuai dengan kasus yang ditemukan, sedangkan waktu untuk mempersiapkan penilaian dengan metode OSCE lama dan waktu pelaksanaan penilaian ditentukan 5−10 menit setiap pojok uji. Dana operasional untuk melaksanakan evaluasi 360° sebagai alat penilaian keterampilan komunikasi ekonomis, sedangkan untuk OSCE biayanya mahal. Sarana prasarana untuk melaksanakan evaluasi 360° sebagai alat penilaian keterampilan komunikasi minim, sedangkan untuk melaksnakan OSCE banyak. Keberhasilan pelaksanaan sebuah metode penilaian apabila adanya ketersediaan sumber daya, biaya, waktu, dan logistik yang baik.
Peran Konseling Laktasi dengan Penerapan Media terhadap Tingkat Keyakinan Diri dan Keberhasilan Menyusui pada Ibu Post partum
Authors: Suksesty Catur E , Hernowo Bethy S , Damayanti Meita , Husin Farid , Sekarwana Nanan
Published: September 2019

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan sejak usia dini dan dilanjutkan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, serta meningkatkan tumbuh kembang bayi secara optimal. Namun, secara global masih sedikit bayi di  bawah usia enam bulan yang diberikan ASI secara eksklusif, yaitu sebesar 40%. Beberapa studi telah dilakukan tentang pentingnya ASI, tetapi angka pemberian ASI belum memuaskan. Salah satu penyebab rendahnya pemberian ASI, yaitu karena ketidaktahuan ibu tentang proses laktasi yang menyebabkan kurangnya keyakinan ibu untuk dapat menyusui bayinya. Ibu memerlukan informasi yang tepat dari tenaga kesehatan tentang proses laktasi. Informasi tersebut disampaikan dalam proses konseling laktasi dan wajib ibu ketahui mulai dari masa kehamilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan media dalam konseling laktasi terhadap keyakinan diri dan keberhasilan menyusui ibu post partum. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan post test only with control group design. Pengambilan sampel dengan cara consecutive sampling sesuai kriteria inklusi, yaitu sebesar 30 ibu primigravida usia kehamilan 36 minggu sampai 1 bulan post partum. Instrumen yang digunakan, yaitu Breastfeeding Self-Efficacy Scale Form (BSESF) dan lembar observasi kemampuan menyusui sesuai dengan modul konseling menyusui 40 jam WHO/UNICEF tahun 2011. Rancangan analisis penelitian ini menggunakan uji T dan uji Mann-Whitney serta uji Rank Spearman untuk mencari korelasi dengan bantuan SPSS. Keyakinan diri pada  usia kehamilan 36 minggu sampai 1 minggu post partum didapatkan nilai p<0,05, sedangkan pada waktu 1 hari post partum sampai 1 minggu post partum didapatkan nilai p<0,01. Tidak terdapat korelasi keyakinan diri terhadap kemampuan menyusui dan keberhasilan menyusui pada ibu post partum dengan nilap p>0,05.
Penerapan Senam Selama Hamil dan Efektifitasnya Terhadap Lama Persalinan, Robekan Perineum dan Hasil Luaran Bayi
Authors: Yanuarita Sisilia P , Djuwantono Tono , Sedjati Adjat , Husin Farid , Susanto Herman
Published: September 2019

Kurangnya latihan fisik (olahraga) dapat menjadi faktor pencetus timbulnya kecemasan dan ketidaksiapan menjalani kehamilan dan persalinan, tidak dapat beradaptasi terhadap nyeri persalinan serta meningkatkan kesulitan dalam proses persalinan dan kelahiran bayi. Seorang ibu hamil yang mengikuti senam hamil akan lebih bugar dan kuat sehingga mempermudah proses persalinan dan kelahiran bayi.Tujuan penelitian untukmenganalisis perbedaan lama persalinan, derajat robekan perineum dan derajat asfiksia antara ibu hamil yang melakukan senam hamil dan ibu hamil yang tidak melakukan senam hamil.Metode penelitian ini menggunakan metode komparatif cross sectional dan teknik sampling secara consecutive.Subjek penelitian adalah ibu hamil yang datang ke kamar bersalin RS Mayapada dan RSUD Kota Tangerang untuk melahirkan. Jumlah sampel  60 orang, terdiri dari 30 ibu hamil yang melakukan senam hamil (perlakuan) dan 30 yang tidak melakukan senam hamil (kontrol) serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data diolah dan diuji secara statistik menggunakan program komputerisasi, untuk melihat perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Hasil penelitian tentang lama persalinan, didapat perbedaan bermakna antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (p=0,007). Lama persalinan (kala I dan II) > 600 menitpada kelompok perlakuan 13,3% dan kelompok kontrol 43,3%. Pada robekan perineum, didapat perbedaan bermakna antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (nilai p=0,000). Robekan perineum kelompok perlakuan terbanyak derajat 2 (53%) dan kelompok kontrol terbanyak derajat 3 (47%). Pada derajat asfiksia bayi; menit pertama menunjukkan perbedaan yang bermakna (nilai p=0,001). Bayi dari kelompok perlakuan terbanyak tidak mengalami asfiksia saat lahir (97%), dan bayi kelompok kontrol terbanyak tidak asfiksia (57%) tapi terdapat bayi asfiksia berat (7%).Simpulan dalam penelitian ini adalah senam hamil merupakan pelayanan prenatal efektif membawa dampak positif terhadap ibu hamil dalam menjalani proses persalinan dan kelahiran bayi, dibanding ibu hamil yang tidak melakukan senam hamil. 96,7% lama persalinan lebih singkat, 97% ibu melahirkan mengalami robekan perineum derajat 1-2 dan 97% bayi baru lahir tidak mengalami asfiksia/asfiksia ringan.
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
Authors: Susanto Heru , Nursyamsu Nursyamsu
Published: September 2019

Mediation is one of the means and efforts to resolve disputes that occur between husband and wife in a peaceful manner that is appropriate, effective, and can open wider access to the parties to obtain a satisfactory and just settlement. In response, the Supreme Court release the regulation of supreme court governing mediation procedure in proceedings in court. Beginning with the SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) or Supreme Court Circular Number 1 year 2002 on the Empowerment of the First Tribunal Applying the Peace Institution, instructed all the judges who tried the case, in order to sincerely seek peace among the litigants. However, because some basic matters have not been explicitly stipulated in the SEMA, the Supreme Court issued Perma (Regulation of the Supreme Court) RI Number 2 Year 2003 on Mediation Procedure in Court, which was then revised and refined by Perma Number 1 Year 2008, which further reinforce the obligation to pursue mediation procedures related to litigation in court. And its peak on February 4, 2016 Supreme Court renewed by ratifying Perma Number 1 Year 2016 on Mediation Procedure. This paper discusses about how the implementation of this Perma, what are the supporting and inhibiting factors in the success of mediation and the extent of its effectiveness in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Palu.
IMPOSISI FATWA TERHADAP REGULASI PERBANKAN SYARIAH
Authors: Amiruddin Muhammad Majdy
Published: September 2019

The imposition of fatwa as a source of law is varies in every Muslim-majority country. Some consider it as a source of legal hierarchy and government structure. Some of which place it outside the system. The difference also affects the independence of the fatwa as well as the issuing institution. In Brunei Darussalam, fatwa has a very important position because it includes in the legal structure of the country. In Malaysia, its position is very importan too because the position of mufti level under the sultan in religious affairs. In Indonesia itself, fatwas can only bind when absorbed into the legal system prevailing in Indonesia. Different Position fatwa is also affect the regulation of Islamic banking. This study compiles the imposition of fatwas against shariah banking regulations in Indonesia and Malaysia. Qualitative method used in preparing this research. The data were collected from related literature. The results of this study indicate that the position of fatwa in sharia banking regulation in both countries is very significant. In Malaysia, the Fatwa is issued by the Shariah Advisory Council (SAC) directly under the auspices of Bank Negara Malaysia and is binding upon the approval of the Majlis Raja-raja and issued in the form of a gazette. In Indonesia, the Indonesian Council of Ulama issued Fatwas through the badan Pengawas Syariah (DNS) which was then absorbed into Bank Indonesia Regulation (PBI)
IMPLEMENTASI PERAN PUSAT INKUBASI BISNIS USAHA KECIL (PINBUK) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KOPSYAH BMT DI SULAWESI TENGAH
Authors: Wanita Nur , Mubakkirah Fadhliah
Published: September 2019

This research is based on the existence of PINBUK (Small Business Incubation Center) in general, especially Central Sulawesi PINBUK which can not be separated with the existence and development of sharia micro finance institution, especially Koperasi Syariah (Kopsyah) BMT in Central Sulawesi. The existence of Kopsyah BMT on one hand has access opportunities for small groups of people who find it difficult to access funds at formal financial institutions such as banks, amun on the other hand, not infrequently Kopsyah BMT, its existence is not going as expected. Therefore, this research tries to raise the problem: how is the implementation of PINBUK role in developing Kopsyah BMT in Central Sulawesi, and what factors are supporting and inhibiting the role of PINBUK in developing Kopsyah BMT in Central Sulawesi
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP CORPORATE IMAGE AND REPURCHASE INTENTION DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI THAMRIN JAKARTA
Authors: Haekal Ahmad
Published: September 2019

This research aims the customers who use saving products use to examine great influence of CSR toward corporate image and repurchase intention at BSM, Thamrin, Jakarta. All of the data is analized using structural equation modelling (SEM) supported by Lisrel version 8.72. Result from 135 respondents shows that CSR program able to strengthen and increase positive image for company.  The activities CSR is capable to increase the repurchase intention for BSM  product. Interestingly, the result shows that variable of CSR take significant effect to repurchase intention in Bank Syariah Mandiri (BSM), while variable corporate image doesn’t have  a significant effect to repurchase intention and has not been able to increase the repurchase intention.
PENGARUH TINGKAT RELIGIUSITAS, KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DAN INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Authors: Pakkawaru Irham
Published: September 2019

This study aims to find empirical evidence regarding the effect of the level of religiosity, the quality of service on saving decisions of the Faculty of Economics students in Islamic banking and information as a moderating variable. The sample used was students majoring in economics in the city of Palu. The type of data used is primary data with analysis techniques using multiple linear regression and hypothesis testing using simultaneous analysis (F test) and partial (t- test). The results of this study indicate that simultaneously the level of religiosity and service quality variables significantly influence saving decisions. Partially only the service quality variable (X2) has a significant effect on saving decisions (Y). While the religiosity level variable does not have a significant influence on saving decisions (Y), and Information does not moderate or not as a moderating variable.
PENDIDIKAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN IPS MADRASAH IBTIDAIYAH DI ERA MILENIAL
Authors: Muslich Ahmad
Published: September 2019

Education is not solely so that students have knowledge but also no less important is the possession of skills and attitudes. This is because the ultimate goal of education is to change behaviour from poor to good, from less independent to independent and much more. Value education in social studies and other learning that is the aspiration of the nation's founders in the Millennium Era currently lacks examples from parents, society and national leaders. The party of democracy that raises the polarization of society is a real example that we are not serious in giving a role model for the younger generation. What is taught in school is inversely proportional to the reality of democratic and political life. Therefore it is our duty to teach value education to our young generation.
THE IMPORTANCE OF EARLY READING LEARNING IN THE FACE OF 21st CENTURY EDUCATION
Authors: Ningsih Ima Hariyanti , Winarni Retno , Roemintoyo Roemintoyo
Published: September 2019

The increasing technological developments currently have an impact on the world of education, especially in early reading learning. Reading is one of the skills that must be possessed by students, therefore reading skills must be taught at the beginning of entering the educational level. In the 21st century reading skills are included in literacy. It shows that mastery of reading skills is important to be mastered in the face of the 21st century. This research aims to know the importance of reading the beginning to face the 21st century education. The research uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques including interviews, observation and documentation. The data validity technique using source trials. Data analysis using data reduction procedures, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study can be seen that the beginning of reading learning is emphasized to be mastered by students, considering that in 21st century student must have a skill. Mastered reading skills can help learners to think critically, solve a problem and master the various technologies available.
Konstruksi Masyarakat Menurut Mahatma Gandhi
Authors: Wisarja Ketut , Sudarsana I Ketut
Published: September 2019

The cotruction of society that Gandhi is trying to build is a manifestation of his religious or religious faith. Where each individual jointly runs his life activity in the life of society as a holy dharma of religion. As dharma then every individual must be able to defeat any potential greed in developing autonomization of individuality to realize mutual interests. The idealization of society that Gandhi aspires to is inseparable from the idealization of the perfection of human beings as the main core of society. The idealization of society for Gandhi is what the Indian community calls the ashram. Ashram has in common with ashrama terminology. Ashram is the ideal conception of community building as a model community. Such community prototypes contain a set of cultural roots that make up the ideological constructions of society. The cultural roots are established as living principles that must be obeyed by the ashram citizens. The estuary of all is the enforcement of the principle of brotherhood of mankind. The value of humanity that is the culmination and the key word for every form of devotion by upholding that all human beings are equal and brothers, should not be exaggerated or feel more than others. This principle of 'all brothers' is the moral principle in Gandhi idealized society. The implications of Gandhi's thought increasingly find a point of relevance to forming civil society in Indonesia.
Pendidikan Konservasi Perspektif Warisan Budaya Untuk Membangun History For Life
Authors: Huda Khoirul , Feriandi Yoga Ardian
Published: September 2019

This article aims to conduct studies to build character history for life in the younger generation through conservation education of cultural heritage perspective combined with the syntax of contex-learn inquiry. The method used in this article is the lybrary reserach method in which the object studied in this study comes from books, notes, journals, transcripts, research reports and other documents that can be found and related to conservative learning, character, history, etc. the techniques used to collect data with documentation, the researchers identify the discourse of books, papers or articles, magazines, journals, newspapers, web (internet), or other information related to conservative learning, character, history or directly related to the title of writing. after the data collected then the data is analyzed to obtain conclusions, forms in descriptive analysis techniques. The conclusion of this research indicates the importance to immediately apply conservation education in changing mindset and behavior in order to form character history for life especially for the young generation. Given the life of the era of globalization requires a young generation of the future that has three characteristics of knowledge or knowledge society, cultured or cultured society, and civilized or civilized society.
How Are They Elected? Vote Buying And General Election In Ogan Ilir District, South Sumatera Province
Authors: Yanti Mery , Alamsyah Alamsyah
Published: September 2019

This article designed to examine patronage practice in the 2014 general election in Ogan Ilir district, South Sumatera Province, Indonesia, before and after election in one electoral area (Ogan Ilir 1). We apply Nine Step to Victory (Alamsyah, 2015) framework to achieve this goal. Our key informants are some legislative candidates and their brokerage or winning team at various level. Primary data gathered through depth interview and secondary data collected from the government institution. This data will be analyzed using interactive model (Miles, Huberman, and Saldana, 1994). Drawing on the qualitative approach, we find that, before election day, all candidates in this area practicing vote buying and patronage to get political support from the voters. A form of patronage dominated by club goods, and cash transfer (transport allowance, communication and consumption cost, and vote buying). We do not find incumbency candidate who is practicing fork barrel. After election day, especially when the winner candidates, has been working as a legislator, he has an obligation to continuing patronage through informal and cultural networking (personal or community event). In this various event, he must deliver goods, services, or money to the people (as an individual or group). Our results are strengthening the previous finding that all candidates have begun implementing patronage strategy when they are recruiting the winning team, campaign, and realize vote buying. Family, especially extended family, and friendship is the primary foundation for all candidates to build brokerage (the winning team) structure. All candidates also using “by name by address” strategy to guide vote-buying practice. We discuss this finding, showing limitation and agenda for the research on this topic.
Tata Kelola Olah Raga dengan Figur Politik dari Militer: Studi Kasus Pemerintah Indonesia dalam Konteks Sepak Bola
Authors: Sanjaya Andika , SD Hardi Alunaza , Buwono Achmad Bayu Chandra , Sari Nining Nadya Rukmana
Published: September 2019

Indonesian football turns to be a “colosseum” of yearly political conflict among political “gladiators”. The government aware that according to the history, there is a closeness between football and politics. The government also aware that football can be used as a soft power to stay existed on the international stage. The problem is, the international football federation prohibit the intervention of the government and give a punishment in the shape of suspension for the violators. This paper used a case study method to explain the phenomenon. The government choose using a political figure to indirectly resolute the conflict and govern the football. The military-political figure tends to have suitable characteristics to help the government. However, the political figure has a personal political ambition. It is reasonable in Indonesia.
Back Matter and Author Guidlines
Authors: Hilman Yusuf Adam
Published: September 2019

.
Pertarungan Elite Lokal dalam Menentukan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam
Authors: Wardi Ujang , Zetra Aidinil , Asrinaldi. Asrinaldi.
Published: September 2019

The presence of Law No. 6 of 2014 as a form of central recognition of the regions, provides new opportunities for elitees at the local level in determining the choice of "berdesa", "berdesa adat" or "kelurahan". What is meant by the local elitee is the adat elitee (ninik mamak) and the government elitee (non ninik mamak, 'they are the generation born in the 1970s, presumably not understanding the concept of nagari, and more absorbing the concepts of modernization'). This conception is the space in arranging the nagari for the local elitee in Minangkabau as a form of the inability of Law No. 22 of 1999 and Law No. 32 of 2004 which has been accommodating the central interest to the local. In its praxis, Law No. 6 of 2014 encourages the dynamics of political interest at the local level with the existence of two distinct interests between the adat elitee and the government elitee who have held the power at the local level. This study uses the qualitative method with case study approach. The results of this study indicate the attractiveness of elitee interests at the local level, in the choice between the administrative-based of nagari and the adat-based of nagari. The attractiveness is based on two interests between philosophical interests and pragmatic interests for power. Regardless of the two interests that occurred, Law no. 6 of 2014 is a momentum for local elitees to gain legitimacy and authority, as a form of recognition gained by local elitees.
Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme
Authors: Rahmawati Restu , Firman Firman
Published: September 2019

This paper discuss about the reclamation of Jakarta Bay from the perspective of ekofeminisme. The reason the writerchooses this issue, because of the need to emphasize the environmental aspect paired with ekofeminisme in development policy programs that have been done especially the development done over the ocean. The issues to be raised in this research question about how the policy of Jakarta Bay reclamation is viewed from the perspective of ekofeminisme as well as to know what factors push and obstruct Jakarta Bay reclamation policy. The research method used in this research is qualitative research method with case study approach. In order to obtain data in this study, researchers will use primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the development of Jakarta Bay reclamation has not been in accordance with the perspective of ekofeminisme. This is because the reclamation of Jakarta Bay is still concentrated on economic matters only, and has not yet realized sustainable development. Thus, stakeholders are expected to apply an ecofeminism perspective to the Jakarta Bay reclamation development policy to avoid a global ecological crisis and environmental degradation. Feminism replied that the energy of femininity and not masculinity, has the potential to preserve the environment.
Profil Interaksi Verbal Pasien Penyakit Jantung Koroner dalam Berkomunikasi
Authors: Syahida Amanah Rakhim
Published: September 2019

Coronary heart patients are very strong subjects in the research of verbal interaction profiles. Because a lot of verbal interactions must be understood by patients as communicators. Simple communication theory to find this interaction has several elements, namely Communicator, Message (Message), Channel, Communicative, and Feed back. This type of research uses qualitative descriptive methods including observations in the location of the safira panjen Malang Main clinic, in-depth interviews with coronary heart patients who were included in the informant's criteria as a sample, namely Mr. Suryadi who had long been treated as a coronary heart disease patient, as the primary informant , and supporting informants namely the closest person and specialist doctor and then data analysis. The results of this study can be concluded 1.) the profile of verbal interaction of coronary heart patients in communicating has Determinism the use of verbalization generally has conditions directed to meet the desired goals of coronary heart patients (communicators) in expressing messages in the form of language, symbols, chennel in the form of senses and HP in communicating, Feed Back with communicants, this leads to healing, and verbal interactions of a coronary heart patient (communicator) experience repeated conditions with the assumption that using Indonesian or Javanese language kromo inggil, Channel, Feed back given by communicant in this is like; family environment, workplace and physician at the same time) in Communicating Coronary Jatung Patients who finally get the full understanding and comfort and discomfort to influence their health condition, 2.) Obstacles are also experienced in interacting which lead to Polarization, Evaluation of Stasis in Coronary Heart Patients, Stereotypes Between Patients with Coronary Hearts (Communicators) with their communicants.
Formulation and Constraints of Women Economic Empowerment of AN-Nisa’ Cooperative
Authors: Zunaida Daris , Kurniati Rini Rahayu , Nuringwahyu Sri
Published: September 2019

One of the problems faced by Muslim women in Indonesia is the lack of empowerment in the economic field. An-Nisa’ cooperative in Pati district, Central Java is one of the cooperative which consists of women who want to empower women. The effort to empower women’s economy is certainly not easy because of the gender stigma in women and also the effort of male gender domination of women. This research uses qualitative research method with descriptive approach. The study was conducted for 6 months in An-Nisa’ cooperative. The research data were collected through in-depth interview, observation, documentation and Focus Group Discussion (FGD). The results show that the economic empowerment effort undertaken by An-Nisa’ cooperative through the agreement that all members are women. Empowerment is also done through unsecured loands. Constraints faced in the economic empowerment of women is the domination of husbands in the utilization of productive credit
Back Matter
Authors: Matter Back
Published: September 2019

.
Criminal Responsibility Of Corporate Crime Towards The Criminal Act Of Illegal Fishing (Study of Verdict No. 31/Pid.Sus/2013/PTR)
Authors: Radityo Agung Tri
Published: September 2019

Investigating the aspects or arresting the intellectual perpetrators of corporate crimes has not been typically done by the public prosecutor in the trial concerning the responsibility of corporate crime in criminal act of illegal fishing. Even though it has been stated clearly in law of state, the corporate crime of illegal fishing is not strictly enforced. Moreover, the criminal act of illegal fishing is considered as general crimes instead of special crimes. In this case, illegal fishing is supposed to be considered as special crimes that should be solved distinctively. This article particularly discusses the improper enforcement of corporate crime in illegal fishing conducted by law enforcement agents. Terribly, this concern would not bring deterrent effects for the perpetrators, particularly the intellectual perpetrators and their corporate.
Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)
Authors: Prasetyo Yogi
Published: September 2019

Law as part of human knowledge have various views on the truth. The legal truth is more likely to be assessed according to the perception and point of view of each one, the truth of the law will be assessed in accordance with the standards of the existing measures on him. Not infrequently respective claims to truth are obtained, causing antagonism and conflict. For that we would need to measure the truth of the law into a theorization. Legal correspondence theory of truth to understand the truth as empirical reality sensory contained in the community, to get this truth by the method of inductive reasoning, which draw conclusions from the events that are specific to the incidence of common law. The coherence theory of truth to understand the law as a result of conceptual ideas of rational logic of human reason, to obtain this truth by the method of deductive reasoning, which draw conclusions from the events that are common to a special legal events. While the pragmatic theory of truth law basing the truth if it can provide benefits for humans.
Judicial Corruption Between Community Legal Culture And Government Administrative Legal Violence
Authors: Suparman Eman
Published: September 2019

This Research focus in Judicial Corruption between community. This research as kualitative descriptive, Based on the description discussed in introduction and discussion section, there are some conclusion that can be drawn as follows: According to the examples given, it is true that judicial corruption that involves government officers occurs in the judiciary institutions. Based on the result of observation, it is found that judicial corruption does not only performed by government officers, but it also involves other parties, in this case; advocates and defendants. Essentially, judicial corruption behavior is also influenced by people’s misconception of legal culture. As the justiciabelen or the seeker of justice, what is perceived by people is to win the civil case, or not to be imprisoned for criminal case. Therefore, this kind of legal culture always uses economic approach. It is true that one of factors that influence the judicial corruption is the violation of government administration law. In this case, such violation is performed by the government officers that are assisted by the advocates altogether.
Implementasi Hukum Adat Dalam Upaya Integrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Terhadap Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo)
Authors: Trisnatyan Pamadi Adji Samudera , R Linda Gusnia
Published: September 2019

Today's environmental pollution control has been set in national law. Through the Environmental Management and Protection Act No. 32 of 2009 it was explained that environmental pollution is a criminal act. Criminal action in positive law then its prosecution through imprisonment. In contrast to people who still have customary law, which is customary law used as a solution to legal problems. A contribution of society to support the retributive pattern. Optimizing the role of society and customary law into a replacement solution of existing imprisonment. Bids fines become a reference for developing an integrated pattern of society. The involvement of the community to be proactive with all actions or efforts of environmental pollution from certain parties become the commodity of emphasis of environmental pollution in order to keep the naturally. Customary law becomes an identity that is in accordance with the culture of the state of Indonesia and also as an alternative law that exists. The integration between customary law and positive law remains an option in balancing life processes.
LAW ENFORCEMENT AND LEGAL AWARENESS OF FEMALE PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTION OF PONOROGO
Authors: Iriani Dewi
Published: September 2019

Female prisoners actually have 15 trials to attend or 4 months in duration. However, most of them do not have adequate understanding concerning this legal process. Thus, this study is conducted as a field research by using qualitative approach. This study tends to describe the law enforcement and the legal awareness of female prisoners in correctional institution in Ponorogo. Moreover, how the coaching process given by the prison officers is conducted is another matter to be discussed. The result of this study presented that mostly, female prisoners are sentenced for 3-9 months in prison, but it turns out to be 1-3 months due to imprisonment. Had the verdict is responsibly announced and conducted, it will be appropriate. However, the fact is that the law enforcer, i.e. judge, police officer, prosecutor, and prison officer ask for some money from the female prisoners. This action, of course is breaking the law. After being sentenced, female prisoners actually realized that they are guilty. In this case, the coaching process in correctional institution in Ponorogo has conducted in a good way. However, the coaching process is not gradually conducted when the prisoners are released.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG DILAKUKAN BADAN PENYELESAIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Samosir Agustinus
Published: September 2019

Masalah mengenai perlindungan konsumen semakin marak dibicarakan dikalangan masyarakat sekarang ini. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum nakal para pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen perlu sangat diperhatikan. Hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa dirugikan. Menurut hukum konsumen dapat mengajukan permasalahan ini pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen dan pengusahadengan merancang sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan transparansi. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalamUndang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalahmenyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelakuusaha. Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yangberkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota yangberfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumendan pelaku usaha di luar pengadilan.
LEGAL PROTECTION FOR THE OBLIGEE CAUSED BY FAKE PERFORMANCE BONDS (LEGAL CONSTRUCTION TO DISPUTE SETTLEMENT IN CONSTRUCTION LAW)
Authors: Sari Octaviani Cristiani Purnama
Published: September 2019

In a development project activity, financing is a very significant thing. Therefore, in all its activities required a smooth transaction in terms of financing, because without it will certainly be many obstacles that will be experienced by the owners of the project. To avoid this, project owners often involve third parties to ensure liquidity of funds. In order to guarantee this, project owners often use the services of banking institutions. The provisions contained in Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services (hereinafter referred to as Construction Services Law) in Article 57 paragraph (1) provides that: "In selection of service providers as referred to in Article 42, the service provider shall submit a guarantee to the Service User to fulfill the obligations as required in the Service Provider's selection document ". Guarantees referred to by the above article is nothing but the guarantee of the implementation of the bank guarantee (performance bond) .But in reality often found bank warranty issuance turned out to be fake and cause dispute.
PENGAWASAN PENDIDIKAN FORMAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERBATASAN DI KABUPATEN SANGGAU
Authors: Wibowo Arif
Published: September 2019

This research is about the function of the Regional Head of Sanggau District in conducting supervision in the field of education in Sanggau District, to find out the juridical constraints that have caused the quality of the education sector to not increase according to educational standards and to know the legal measures that must be implemented so that the Supervision function can improve the quality of the education sector. This study is a normative juridical legal research, namely research conduct a search of legal norms contained in the regulations applicable legislation regarding Education. Data that has been collected both from the results of library research and from the field research are then analyzed qualitatively descriptive.The research results show that the implementation of the regent's function as the head of the district Sanggau in providing services in the field of education in order to improve the quality of education in the implementation of the function of conducting supervision in the field of education
THE HEALTHCARE SERVICE SYSTEM OF BPJS PARTICIPANTS IN TANGERANG REGENCY
Authors: Mucharom Rully Syahrul , Kusumaningsih Rilla
Published: September 2019

Healthcare service has become the main priority of executors as it is one of the basic rights of the people, and that its service must be established by the government. As mentioned in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3), the government has the obligation to provide proper and worthy healthcare services which suit the needs of the people.   A state is an instrument which may give protection for all its citizens through a system built by that state. Economic gaps tend to bring out problems such as poverty and social gaps. Both of them are the central issues of social policies and of the welfare development.  In early 2014, right on January 1 st  the government of Indonesia through the Ministry of Health has operated the National Healthcare Security Program (Program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN). The JKN program has also been applied in Tangerang. One of the focuses of the regional government and the BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Social Security Administering Body) in Tangerang Regency is establishing social welfare for its citizens and to start a system of Healthcare Social Security.
LEGAL EFFORTS OF EXECUTION APPLICATION AGAINST JOINT TREATMENT DECISIONS (Study of the Implementation of Decisions on the Decisions of Religious Courts Number: 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg)
Authors: Cahyani Tinuk Dwi
Published: September 2019

Case Number: 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg is the product of the Malang Religious Court which has permanent legal force. In fact, after the ruling gets permanent legal force, it is known that the parties have a joint debt which causes problems for the parties who are responsible for paying off the joint debt if the decision only regulates the share of each of these assets. The problems in this study are: 1) The judge's decision regarding the division of joint assets in terms of legal certainty and justice in the decision Number: 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg. 2) The implementation of sharing the shared assets 3) The implementation of shared debt division if there is no decision by the judge, in fact there is a joint debt. The author uses an empirical juridical research method located in the Malang Religious Court. Primary data is obtained by interviewing the Head and the Registrar of the Malang Religious Court and the Judge who handled the case Number: 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg and the secondary data is obtained from research and literature review which consisted of laws and other legal materials which are relevant. Regarding the opinion of the Panel of Judges on the decision of 0701 / Pdt.G /2014 / PA.Mlg it can be learned from legal considerations in the a quo decision. In general, the principles of justice and legal certainty must be upheld. Justice must be upheld in accordance with the provisions of Article 35 to 37 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 85 up to Article 97 of the Compilation of Islamic Law.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA KURIKULUM ISMUBA SD MUHAMMADIYAH KALISOKA SENTOLO KULONPROGO DIY
Authors: Tantowi Tito Restu , Widodo Hendro
Published: September 2019

Curriculum as one of the important components in achieving educational goals in school. No exception in the Muhammadiyah school, which has a curriculum from the primary and secondary education board of the Muhammadiyah central leadership, must also be adapted to the government in Kulon Progo district. Therefore SD Muhammadiyah Kalisoka developed the ISMUBA curriculum but also implemented regulations to strengthen character education.Objective: To know the implementation of regulations on strengthening character education in Muhammadiyah KalisokaMethod: Field research at SD Muhammadiyah Kalisoka, Tuksono, Sentolo, Kulon ProgoResults: The regulation on strengthening character education has been inputted in developing the Islamic curriculum at Muhammadiyah Elementary School KalisokaConclusion: From the results of the study it was found that Muhammadiyah Kalisoka Elementary School had succeeded in developing regional regulations to strengthen character education in its ISMUBA curriculum and had met the achievement indicators.
IMPLEMENTASI BUKU PEDOMAN KARAKTER SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN RASA TOLERANSI BERBASIS NILAI RELIGIUS PADA SISWA SEKOLAH DASAR
Authors: Budiarti Melik , Tri Pinkan Amita , Sholikhah Octarina Hidayatus
Published: September 2019

The Character Guidebook is a reference book for elementary school age children that aims to foster a sense of tolerance and love for the Republic of Indonesia. This study aims to implement a character manual developed by the research team. The study involved 25 and accompanying teachers at SDN Taman 4 Madiun. Data validation or data validity refers to data triangulation methods including source triangulation, methods and researchers. Data analysis techniques in this study refer to the interactive models of Miles and Hubermen which include: 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, 4) conclusion drawing. The results of implementation with the role of the character manual, character building to foster a sense of tolerance have a positive impact. Through the use of the character manual, it is hoped that it can become a guideline for teachers and students to apply the character, especially the sense of tolerance that is applied as a support for learning in school.
FITRAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (KAJIAN TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURAN)
Authors: Suriadi Suriadi
Published: September 2019

The religion of Islam as the religion of fitrah, is not only in accordance with the instinct of human religiosity, but also in accordance with even the development of its nature, including mansuia resources that will bring to its wholeness and personal perfection. This personal perfection which in Islamic education is called the human al-kamil, or perfect man. By nature, humans have found tauhid, though still in the immaterial realm (spirit realm). From that understanding, it can be understood that human nature is a tendency to know, or to seek God. This can be found in the consensus between God and the spirits who later became the general constitution. The consensus begins with God's question to the spirit, is not I your Lord? (they answer) surely you are our god, we are witnesses. Humans are creatures because they are influenced by innate (basic human potential) and environment. This is one of the essence of human being.