bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengaruh Pengawasan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Authors: Natasya Yolanda Dwi , Bazarah Jamil , Ghufron Ghufron
Published: August 2022

This study was conducted with the aim to find out that there is a positive and significant influence between supervisory variables and morale variables in the Office of Transportation of Samarinda City, This study involved 34 Respondents. Determination of research samples using the Simple Random Sampling technique is done if the data used as a homogeneous or similar population. Taking with this technique can be done by voting all members of the population or by selecting numbers from a random list of numbers or other techniques. The study data wasanalyzed using the Correlation Coefficient of product moment for n = 34 at a significant rate of 5% which is 0.301 or it is also said that = 0.422 > 0.301 and its significance is smaller than 0.05 which is 0.000 (0.000 < 0.05). Based on the formula obtained the number R² (R Square) amounted to 0.1782 or (17.82%).This showed that the percentage of supervisory and morale variables was 17.82% while the remaining 82.18% was influenced or explained by other variables not studied in the study model. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menegetahui bahwa terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Pengawasan dan variabel semangat kerja pada kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Penelitian ini melibatkan 34 Responden. Penetapan Sampel penelitian menggunakan teknik Simple Random Sampling ini dilakukan apabila data yang dijadikan populasi homogen atau sama. Pengambilan dengan teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengundi semua anggota populasi atau dengan memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak atau teknik lainnya. Data penelitian dianalisis menggunakan Koefisien Korelasi product moment untuk n = 34 pada tingkat signifikan 5% yaitu 0,301 atau dikatakan pula bahwa = 0,422 > 0,301 dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 (0,000 < 0,05). Berdasarkan rumus diperoleh angka R² (R Square) sebesar 0,1782 atau (17,82%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase Variabel pengawasan dan semangat kerja sebesar 17,82% sedangkan sisanya sebesar 82,18% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.
Implementasi Good Governance (Studi: Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda)
Authors: Orlando Josua , Jamiah Jamiah
Published: August 2022

This study aims to provide additional knowledge about how to implement good governance which has become part of the governance of the implementation of the Indonesian state in general and specifically in the Population Office of Civil Registration of Samarinda City. The implementation of the state on the basis of Good governance has been mandated in article 3 of the Law of the Republic of Indonesia concerning the Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion, and Nepotism. The Law is also the basis for every institution / agency both from the central to the regional level in carrying out their duties and responsibilities, while the good governance in question is stated in the form of principles, namely; the principle of legal certainty, the principle of orderly state administration, the principle of public interest, the principle of openness, the principle of proportionality, the principle of professionalism, the principle of accountability, the principle of efficiency, and the principle of effectiveness.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan ilmu mengenai bagaimana implementasi good governance yang telah menjadi bagian dari tata kelola penyelenggaraan negara Indonesia secara umum dan secara khusus di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Penyelenggaraan negara dengan dasar Good governance telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang tersebut juga yang menjadi dasar oleh setiap lembaga/instansi baik dari pusat sampai ke tingkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, adapun good governance yang dimaksud tertuang dalam bentuk asas-asas yaitu; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.
Pengaruh Manajemen Pelayanan Terhadap Efektivitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat
Authors: Rutin Rohmah Damar , Jubaidi Ahmad
Published: August 2022

The purpose of this study is to determine and illustrate the influence of Public Service Management Implementation on the effectiveness of services at the Harapan Insan Sendawar Regional General Hospital (RSUD HIS) West Kutai Regency. Data analysis using product moment correlation coefficient analysis instrument (pearson). The population of this study was all employees of HIS Hospital who had the status of Civil Servants who sat in structural positions as many as 36 civil servants were used as respondents to the study. The technique of taking sanpel is proportionate stratified random sampling. Based on the calculation obtained by the results of the correlation coefficient of 0.506, the result of the calculation of the product moment correlation formula is greater than the r table (0.506 > 0.329), it can be concluded that there is a positive relationship between the service management variables and the service effectiveness variables at the Harapan Insan Sendawar Regional General Hospital (HIS Hospital) West Kutai Regency, thus it can be said that the better the service management, the better the service management  effectiveness of service.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh Implementasi Manajemen Pelayanan Publik terhadap efektivitas pelayanan pada Pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat. Analisa data menggunakan instrument analisis koefisiensi korelasi product moment (pearson). Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai RSUD HIS yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang duduk dalam jabatan struktural sebanyak 36 orang PNS dijadikan sebagai responden penelitian. Teknik pengambilan sanpel yaitu proportionate stratified random sampling. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,506, hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel (0,506 > 0,329), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel manajemen pelayanan terhadap variabel efektivitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik manajemen pelayanan maka semakin baik pula efektivitas pelayanan
Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
Authors: Mulyadi Budi , Iskandar Iskandar
Published: August 2022

This research is backgrounded by the Bulungan Regency Regional Government trying to always increase the original income of its area through various policies set, one of which is the policy on the levy of special parking lots and on public roadsides. As it is known that the regional levy is one of the original sources of income of the region, including the place levy, then in its implementation it is expected to be managed correctly so that the objectives and / or benefits expected from the implementation of the policy on the levy of special parking lots and on the edge of the public road can be immediately achieved effectively, namely being able to fund activities that are directly related to the implementation of levy services  concerned. Based on this background description, the author of interes conducted a scientific technical study with the title of the study, namely Realization of the Implementation of the Policy of Collecting Special Parking Levy Levies as a Source of Regional Original Income at the Bulungan Regency Transportation Office.Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan berusaha untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan salah satunya adalah kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum. Sebagaimana diketahui bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah termasuk di dalamnya adalah retribusi tempat, maka dalam implementasinya diharapkan dapat dikelola dengan benar sehingga tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan dari implementasi kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum tersebut dapat segera tercapai dengan efektif yakni dapat mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi yang bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis interes melakukan kajian teknis ilmiah dengan judul penelitian yaitu Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
Democracy Versus Democracy: The Populist Challenge to Liberal Democracy
Authors: Ignatieff Michael
Published: August 2022

The current populist challenges in western liberal democracies should not be seen as evidence of their decline, but as a constituent part. The history of democracy shows us that such challenges enable democracy’s growth and evolution. As these modern conflicts and crises see populists seek to capitalise on the discontent of the people, it is evident that much of the conflict comes from tensions between the rule of law and majority rule. Elites seeking to preserve the liberal democratic system need to make their arguments in defence of the rule of law and democratic values, rather than assuming them to be self-evident. We should only become concerned over the fate of liberal democracy when the conflict moves from dialogue into physical violence, or as in Hungary, where the executive has dismantled counter-majoritarian checks. It is only then that the departure from democracy truly begins.
NUMERICAL SOLUTIONS FOR THE THIN FILM HYBRID NANOFLUID FLOW AND HEAT TRANSFER OVER AN UNSTEADY STRETCHING SHEET
Authors: Lee Shin Leong  , Md Faisal Md Basir  , Nurul Aini Jaafar  , Sarkhosh Seddighi Chaharborj  , Taufiq Khairi Ahmad Khairuddin  , Kohilavani Naganthran
Published: August 2022

This paper explores the mathematical model of thin-film flow and heat transfer utilizing hybrid nanofluid along with the two-dimensional time dependent stretching sheet. The influence of several parameters towards the model are discussed and solved by the method of collocation, namely bvp4c solver that can find in MATLAB software. In this paper, we focused on the effect of parameters are unsteadiness parameter λ, thermocapillarity number M, constant mass transfer parameter S, and concentration of    towards the model.  The numerical results have been obtained and shown in table and graph form. The effect of thermocapillarity number M and concentration of  are explored and graphically portrayed through the velocity, temperature and concentration profile.
The Potential of Lai Fruit Seed Starch (Durio kutejensis) as A New Excipient in Pharmaceutical Preparations Through Specific and Non-Specific Characterization
Authors: Sa'adah Hayatus , Wijaya Heri , Ramadhana Rosiana , Soemarie Yulistia Budianti
Published: August 2022

Backgorund: Lai fruit seeds (Durio kutejensis) contain starch. In the pharmaceutical field, starch can be used as an ingredient in the formulation of tablet preparations such as fillers, binders, and disintegrants. Objective: This research is to determine the Potential of Lai Fruit Seed Starch (Durio Kutejensis) as A New Excipient in Pharmaceutical Preparations. Methods: The research process started from plant determination, sample collection, starch manufacture, and examination of specific and non-specific characteristics as well as testing the starch content of other fruit seeds. Result: The content of the extract is 12.5% water soluble, and the content of the extract is soluble in ethanol 1.5%. Based on the non-specific parameters of lai fruit seed starch, the water content was 11.4%, the ash content was 1.5%, and the acid insoluble ash content was 0.75%. The starch content test of lai fruit seeds was found to contain fructose. Conclusion: the seed starch of lai fruit has the potential to be used as an alternative to new excipients in pharmaceutical preparations.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЯК НАЙВИЩА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ
Authors: Правдивець О.М.
Published: August 2022

У статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій присвячених вирішенню проблеми теоретичних основ економічної безпеки держави, зокрема дослідження загальної проблеми теорії економічної безпеки з уточнення визначення поняття “економічна безпека”, з урахуванням вимог статті 17 Конституції України. Метою статті є уточнення визначення поняття “економічна безпека”, з урахуванням вимог статті 17 Конституції України. За результатами дослідження запропоновано розглядати категорію “економічна безпека”, як функцію – цілеспрямовану діяльність держави спрямовану на забезпечення сталого функціонування національної безпеки її соціально-економічного розвитку та економічного добробуту громадян. Разом з тим, у статті запропоновано нормативно закріпити зазначену категорію для чого розробити Закон України “Про основи економічної безпеки України”. Проведене дослідження надало можливість уточнити визначення поняття “економічна безпека”, як найвищої функції держави та визначити подальші напрямами дослідження загальної проблеми, якими можуть бути питання пов’язані з подальшим удосконаленням понятійно-категоріально апарату, необхідного для розвитку теорії економічної безпеки. Крім того, використання результатів дослідження, дозволить: розробити понятійний апарат, для подальшого наукового, методологічного та методичного забезпечення економічної безпеки та функціонування системи економічної безпеки; надати науково-обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань економічної безпеки.
ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Authors: Алькема В.Г.
Published: August 2022

В статті розглянуто альтернативні погляди науковців щодо сутності логістичної діяльності та її складових. За мету поставлено формування парадигми менеджменту логістичної діяльності сучасних організацій. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння категорії «логістична діяльність», а також розкрито особливості, переваги та недоліки кожного із існуючих підходів. Здійснено формалізацію мети та завдань логістичної діяльності в межах кожного із цих підходів. Подано авторське бачення логістичної діяльності в межах системного підходу. Запропоновано авторський підхід до розуміння логістичної діяльності. Зазначено переваги запропонованого інтегрального підходу та визначено розуміння мети і завдань в його межах. Сформовано концептуальне бачення теоретико-методологічних засад управління логістичною діяльністю сучасних організацій. Визначено площини досліджень процесів управління логістичною діяльністю. Авторське бачення логістичної діяльності сформовано на підставі системно-діяльнісного підходу. Управління логістичною діяльністю організації представлено у вигляді парадигми - тріадної моделі. Пропонована модель охоплює гносеологічні, практичні, комунікативні та аксіологічні складові. Представлена тріадна модель має в якості базових складових зовнішнього контуру: суб’єкти логістичної діяльності, об’єкти логістичної діяльності та логістичні активності. Ці складові об’єднують елементи внутрішнього контуру. Внутрішній контур моделі містить моральний, соціально-психологічний та професійний набір менеджера для проектування, організації, провадження, трансформації та оцінки логістичної діяльності та її результатів. Усі складові внутрішнього контуру моделі взаємопов’язані між собою. Змістовно цей набір розташований в ієрархічному порядку, який вибудувано за ознакою логічно-впорядкованої реалізації управлінських процедур спрямованих на створення логістичного продукту (логістичної послуги). Вихідними елементами в цьому наборі, є цінності суб’єктів логістичної діяльності та спектр потреб які вони планують задовільнити в процесі цієї діяльності. Ці елементи формують стратегічний вектор спрямування суб’єктом логістичних активностей на об’єкти логістичної діяльності. Наступним блоком є елементи системи менеджменту логістичної діяльності які включають її цілі, функції, завдання, принципи, методи, форми організації та способи її провадження. Завершальними елементами внутрішнього каркасу є результати логістичної діяльності на досягнення яких і спрямована система управління нею.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Authors: Андрієнко М.В. , Гаман П.І. , Калиненко Л.В. , Овчаренко Б.О. , Гордєєв П.М.
Published: August 2022

Глибокі суспільні перетворення, що останнім часом відбуваються в Україні, супроводжуються значними інституціональними змінами в системі публічного управління та його складовій – державне регулювання, зокрема в сфері цивільного захисту населення та територій. Сучасні механізми державного управління цивільним захистом, мають бути орієнтовані на стимулювання антикризового розвитку з метою забезпечення суспільних потреб, посилення ділової активності населення, забезпечення необхідного рівня соціального захисту та рівня життя населення, збереження культурної й природної спадщини. Проблема впливу різних негативних чинників, зокрема й ризиків, завжди актуальна в управлінні проектами. Практика управління проектами та програмами свідчить про те, що управління невизначеністю як частиною реального світу – це обов’язкова функція проектного менеджера, оскільки в умовах невизначеності проекти завжди мають фактичні додаткові втрати часу, фінансів, якості порівняно з плановими. Сучасний стан політичного, економічного, законодавчого середовища проектів та програм, що реалізуються на базі вітчизняних підприємств, організацій, компаній у різних сферах, мінливий, нестабільний, турбулентний. Високий рівень невизначеності як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ проектів призводить до того, що керівник проекту повинен управляти ним в умовах високих ризиків, постійних змін, оперативно вирішувати проблеми у проекті, управляти конфліктами, боротися зі стресами, і навіть інколи вирішувати кризові ситуації у проекті. Головною метою цієї роботи є дослідження теоретико-методичних засад механізму державного управління соціальними проектами у сфері цивільного захисту. У статті досліджено історію становлення та розвитку соціального проектування, теоретичні та практичні підходи до його використання в державному управлінні у сфері цивільного захисту. Узагальнено існуючу класифікацію соціальних проектів. Оцінено особливості об'єкта проектування як соціальної системи. Визначено основні проблеми соціального проектування в державному управлінні соціальними проектами у сфері цивільного захисту.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Authors: Mastur Mastur , Khotimah Siti
Published: August 2022

Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreativitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofis cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah batik Lasem. Awalnya tidak banyak yang tahu tentang motif batik Lasem, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengenal bahkan memakainnya. Sebagai batik pesisir, batik Lasem mempunyai motif khas yang berbeda dengan motif daerah lainnya. Ada tiga motif yang menggambarkan Lasem. Yaitu, motif latoh, sekar jagad, watu pecah atau kricak. Citra motif batik Lasem yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajin. Namun, ada suatu kondisi yang nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya masih sederhana terhadap suatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru karya orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum motif batik Lasem menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dilindungi. sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan. Motif batik Lasem hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang juga dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Selain itu, motif batik Lasem yang dibuat oleh pengrajin batik, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil karya motif batik tersebut. Dengan demikian, seni batik Lasem telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia. Hambatan-hambatan dalam perlindungan batik Lasem yaitu, kurangnya pemahaman mengenai HKI, sedangkan bagi para pengusaha atau pengrajin perlindungan karya cipta menggunakan Merek jauh lebih baik daripada Hak Cipta. Karena perlindungan Merek lebih nyata daripada Hak Cipta. Sebagai saran untuk meningkatkan pemahaman pencipta batik Lasem mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para pencipta batik Lasem untuk melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian budaya.

Kata kunci : Batik Lasem, Perlindungan Hukum, Hak Cipta
MENIMBANG KEBIJAKAN TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI
Authors: Susilo Endar
Published: August 2022

The policy taken by the government towards prisoners during the corona virus disease-19 (covid-19) pandemic, namely assimilation and integration of prisoners received a lot of attention. By using a normative juridical approach, this paper seeks to find out how the legal basis of policy towards prisoners during a pandemic and how policy considerations towards prisoners during a pandemic. This research resulted in 2 things, firstly the Ministry of Law and Human Rights issued several rules regarding the provision of assimilation and the right of integration for prisoners and children in the context of preventing and controlling the spread of Covid-19. Second, several factors that are considered in policy making are infrastructure, human resources, and operational budgets
ASPEK PIDANA PERDAGANGAN VALUTA ASING SISTEM DARING
Authors: Ridwan Masrur , Prabowo Muhammad Shidqon
Published: August 2022

Broker Notes mentioned that 9.6 million people in the world was doing foreign exchange trading online. It means every 1 (one) of the 781 inhabitants of the world is an online trader (in-network). Among 9.6 million traders in the world, 768,000 of them are Indonesian-language online traders. It counts almost 8%. In addition, Indonesian language traders rank fourth after English with a total of 54 percent of users, Arabic 15 percent and Spanish 10 percent of users. The next rank below Indonesia are Indian 7% consumer traders and French 6 %. The data does not clearly state that all Indonesian online valet traders use Indonesian. There can be thousands of traders online from Indonesia who choose to use English for their trading online. It means that the actual number of Indonesian residents who are online valerine traders is much greater than the number of traders who choose to use Indonesian. This paper aim to describe and illustrate how the development of information technology has quickly triggered the interest of the world population to plunge into the foreign exchange trading sector. The number of people trying to make a living for trading has steadily increased, including Indonesian people. Unfortunately, traders' interests are not offset by their knowledge and understanding of online valet trading. Traders also often have to deal with dishonest and cheating brokers. As a result, traders have to deal with not only the real issues of the trade but also the external problems from brokers. The results of this study indicate that the application of the Futures Trade Law (UN Law) No. 32 of 2008 which was later amended into Law No. 10 of 2011 with its derivative rules and Electronic Information & Transactions Act No. 11 of 2008 later amended by Law No. 19 In 2016, it was sufficient to become the legal of online system trading in Indonesia. Unfortunately, traders still find it difficult to apply for evidence when dealing with criminal cases. Meanwhile, the number of supervisors authorized to supervise is very limited, and traders themselves often do not realize that they have been "cheated".
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUANYA
Authors: Susanto Joko
Published: August 2022

Along with the development of technology and human civilization, crimes that occur are not only related to crimes against life and property, but crimes against decency are also increasing. As a social problem, the crime of sexual violence up to now has been carried out by many Indonesian people both by adults and elderly, even fathers to their own children and most of the victims are women and children. Sexual violence is violence that occurs because of the problem of sexuality. The purpose of this journal is to find out how the legal protection for child victims of sexual violence by their own parents. The discussion method used is the normative legal method, namely the statutory approach (The Statute Approach). Sexual violence is generally done against a partner. This violence includes all types of sexual violence committed against a sexual partner. Including sexual violence is violence committed by a husband against his wife, solely because they want to satisfy their biological desires. The crime of rape is very worrying especially if the victim is a child who is still under age, because this will affect the psychological development of children, cause lifelong trauma and more sadly the child victims of rape can become prostitution workers.
BELANJA ONLINE DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (Suatu Telaah UU No 8 Tahun 1999)
Authors: Prabowo Muhammad Shidqon , Fatmawati Nurma
Published: August 2022

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendal membahas tentang perlindungan hukum pada konsumen dalam melakukan transaksi online.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan masyarakat

Hasil Penelitian ini adalah Upaya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam transasksi online dengan pelaku sesusia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG
Authors: Mastur Mastur , Budiyono Budiyono
Published: August 2022

Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang

terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai

masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya

diminta oleh petugas dinas terkait karena sudah membayar kepada pihak tertentu,

pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan

penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan

drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut

dikarenakan penumpukan sampah tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan

adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Data yang

digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara terkait bahasan

dalam skripsi ini dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data

yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisi kualitatif guna

mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataaan-kenyataan yang

diperoleh dari penelitian.

Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang diketahui

bahwa dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah pada

perencanaan tersebut telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan

sampah yang masuk ke TPA dan penanganan sampah di Kota Semarang, dengan

penyediaan dan pengadaan sarana prasarana tiap tahun, adanya kerjasama rekanan

dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dalam hal

pembayaran retribusi. Penetapan penarikan retibusi yang didasarkan pada

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota

Semarang, menemukan bahwa retribusi tentang persampahan di Kota Semarang

yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sudah sesuai

dengan peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan ini juga sudah ditetapkan

besaran retribusi yang ditetapkan berdasarkan penggolongan dan volume sampah,

sementara untuk limbah cair tidak dimasukkan dalam obyek retribusi sampah

karena memang tidak masuk dalam definisi sampah
Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi
Authors: Kustanto Anto , Prakoso Adityo Putro
Published: August 2022

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan

pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian

kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan,

biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;

atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau

hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi sebagai

lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu

jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian.

Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang- Undang

Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Pada pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi diperlukan

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggun dan

penanggung, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam

pelaksanaannya, maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan

mengikat para pihak yang membuatnya yaitu penanggung dan

tertanggung. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi

membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan

polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam

suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam prakteknya,

sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota

suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini,

maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai

diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual

yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup, yaitu pada

saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan pasal 255-257 KUHD tersebut di atas,

maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis

bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan

penanggung. Dalam praktek hukum perasuransian di Indonesia tidak mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi mengatur tentang isi polis

seperti diuraikan dalam Pasal 256 KUHD serta Pasal lain yang

mengatur isi polis untuk asuransi-asuransi tertentu. Polis dibuat oleh

penanggung sekalipun dalam prinsip formalitas hukumnya dibuat oleh

tertanggung. Mengingat polis yang sangat penting dalam perjanjian

asuransi, maka setiap perjanjian asuransi selalu dibuat polis sekalipun

Undang-Undang tidak mengharuskannya.
Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Kredit Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah
Authors: Prabowo M. Shidqon , Astuti Reni Yuli
Published: August 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen kredit kendaraan bermotor dengan pelaku usaha di Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian Sengketa KonsumenHasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif  dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan  maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.
Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi
Authors: Farida Elfia
Published: August 2022

Perwujudan HAM sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Konsep HAM dimasukkan dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 pada Bab XA (Pasal 28A hingga Pasal 28J) untuk mendapat jaminan hukum bahwa hak setiap warga negara dilindungi. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi Pasal 28, 28E ayat (2) dan (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 19 ICCPR. Di dalam mewujudkan pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, Indonesia harus berpedoman pada Komentar Umum ICCPR No. 34 dan prinsip Siracusa. Hak berpendapat merupakan hak yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dan kebebasan berekspresi dibatasi oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
Tinjuan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Judicial Review Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Authors: Mastur Mastur , Surya Ananta
Published: August 2022

Kewenangan pengujian peraturan Perundang-Undangan tersebut sacara normative diletakkan hanya pada dua lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Uji materil melalui dua jalur salah satunya judicial review terhadap peraturan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi.  Dalam  pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberi wewenang menteri dan gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi juga  Pengujian secara judicial review seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/ PUU-XIV/2016  yang menyatakan bahwa Gubernur dan Mentri tidak lagi berwenang dalam membatalkan perda Kabupaten /Kota yang telah di undangkan dan mengikat untuk umum. Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai
Authors: Umami Yurida Zakky , Kustanto Anto
Published: August 2022

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman, karena kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan. Hubungan hukum dimulai pada sangat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lain yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergeraknya sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian sebagai kreditur. Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa rnenurut hukum debitur, dinggap telah melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi.Suatu perjanjian gadai dapat dinyatakan wanprestasi apabila, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUH Perdata yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan wanprestasi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Akibat hukum dari Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Pada praktiknya pihak PT Pegadaian menggunakan hak retensi yang dimilikinya, yaitu melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi.
Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia
Authors: Azami Takwim
Published: August 2022

Sebagai negara hukum yang memiliki pluralisme serta corak beragam di masyarakatnya, Indonesia menggunakan tiga sistem hukum sekaligus yakni Civil Law, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hukum Adat sebagai salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia, karena sifatnya yang tidak dikodifikasi, berbeda antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya. Keberadaan Hukum Adat dalam sistem hukum Indonesia memberkan sebuah makna dalam pembangunan hukum nasional. Maka perlu sebuah kajian atas dinamika perkembangan dan tantangan implementasinya pada Hukum Positif di Indonesia.Dengan pemahaman yang komprehensif dan integratif maka perkembangan serta kedudukan Hukum Adat pada hukum positif di Indonesia akan dapat dimengerti secara holistik. Maka Penelitian ini menjelaskan terkait dinamika perkembagan hukum adat di tengah masyarakat, tantangan dalam implementasi baik berupa pengakuan, pemenuhan hak, perlindungan hukum serta pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat.
HUKUM PROGRESIF; ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Authors: Prabowo Muhammad Shidqon
Published: August 2022

-
PERINTAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA MELALUI TELEPON DAN AKIBAT HUKUMNYA
Authors: Agung Nugroho Muchamad Arif
Published: August 2022

Orders over  the phone about a moratorium on corruption by Wamenkumham remission is an interesting thing to be appointed to the writing of the law, because such events have been detrimental to the interests of the convicted of corruption. Countries such as not having  the means  to resolve  the dispute. Therefore,  this paper is to review the legal argumerntasi against the order along with its legal effect. When viewed from the state administrative law and procedural law state administrative courts,  then  the command can be equated with  legal decisions, so  it could be the subject of dispute that can be sued in state administrative courts. In addition,  the command also meet  the criteria  for maladministration  to be reported to the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the recommendations issued by  the  issuing  sanctions against  the officials.Key words: administrative official orders, due  to  legal, ombudsman
PERBANDINGAN LEMAK, PROTEIN, LAKTOSA DAN pH SUSU SAPI FRIESIAN HOLSTEIN PADA PEMERAHAN PAGI DAN SORE DI CV BEN BUANA SEJAHTERA SUMEDANG
Authors: Christi Raden Febrianto , Sudrajat Ajat , Widjaja Nilawati , Yuniarti Endah
Published: August 2022

The chemical components of milk greatly determine the quality of milk produced from an animal. The purpose of this study was to determine the ratio of fat, protein, lactose and pH at morning and evening milking at CV Ben Buana Sejahtera (BBS Farm) Jatinangor District, Sumedang Regency. The research method used was paired t test with milk samples from 18 dairy cows with different lactation periods. 100 ml of milk samples were taken from each cow with different milking times, morning and evening, then put in a coolbox to test the chemical components of milk. in the Laboratory. The results showed that the average levels of fat, protein and lactose in milk in the morning were higher (P<0.05) than in the afternoon but the pH values ​​showed the same results. The conclusion shows that the comparison of the chemical quality of cow's milk in the morning and evening milking at CV BBS Farm gives a difference in the value of fat, protein, lactose content but does not affect the pH value and the nutritional components are still in normal conditions.
PENGARUH DOSIS MARINASI EKSTRAK BUAH NANAS (Ananas comosus) TERHADAP SIFAT FISIK DAN ORGANOLEPTIK DAGING ITIK RAMBON AFKIR
Authors: Falahudin Aaf , Somanjaya Rachmat , Suardi Firna Surfiana
Published: August 2022

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkandosis yang optimum dalam proses marinasi ekstrak buah nanas terhadap kualitas fisik (pH dan susut masak) dan organoleptik daging Itik Rambon afkir. Itik yang digunakan yaitu sebanyak 25 ekor Itik Rambon afkir. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebanyak 5 perlakuan dan 5 ulangan yaitu menambahkan ekstrak buah nanas dengan dosis (P0 = 0 ml, P1 =10 ml, P2 = 20 ml, P3 = 30 ml,P4 = 40 ml) pada 100 g daging Itik Rambon afkir yang direndam selama 30 menit. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji anova (Analisis sidik ragam). Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan yang nyata antar perlakuan dilakukan uji jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian ekstrak buah nanas pada daging Itik Rambon afkir memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas fisik (pH dan susut masak) dan organoleptik daging Itik Rambon afkir. Penggunaan ekstrak buah nanas terbaik yaitu pada perlakuan P2 (20 ml).
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR
Authors: Nida Winarti  , Maula Luthfi Hamdani , Amalia Arsyi Rizqia , Pratiwi N. Liany Ariesta , Nandang
Published: August 2022

Pelaksanaan pembelajaran yang cenderung monoton tanpa memperhatikan partisipasi aktif siswa menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskirpsikan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based learning serta mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan model pembelajaran project based learning. Metode penelitian ini ialah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan desain penelitian model Kurt Lewin yang dilakukan sebanyak dua siklus. Penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  Partisipan kelas III SD Negeri Rambay yang berjumlah 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan tes. Alat pengumpul data menggunakan lembar wawancara, lembar observasi serta soal tes tertulis.Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif deskrptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas guru dan siswa selama dilakukan penelitian. Hal tersebut sejalan dengan nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis yang mengalami peningkatan setelah diterapkan pembelajaran project based learning. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar.
SASTRA ANAK BERBASIS ECOPRENUERSHIP SEBAGAI MUATAN PEMBELAJARAN LITERASI FINANSIAL DI SEKOLAH DASAR
Authors: Aryanto Sani , Hartati Tatat , Maftuh Bunyamin , Darmawan Deni
Published: August 2022

Penelitian ini merupakan salah satu upaya kongkret dalam menyukseskan program pemerintah Indonesia sebagai pemegang estafeta presidensi G20. Hal ini menjadi momentum pemulihan ekonomi secara Nasional dan Internasional. Salah satu kunci keberhasilan Indonesia menjadi bagian G-20 adalah kemampuan literasi finansial penduduk Indonesia. Sastra Anak berbasis ecoprenuership dianggap sebagai konsep yang tepat dalam meningkatkan kemampuan literasi finansial di Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan di SDN Cipayung 04 Pagi dengan menjadikan dua orang guru kelas IV sebagai subjek utama penelitian. Rasionalisasi pemilihan subjek penelitian didasarkan pada aspek metodologis dan hasil analisis kurikulum 2013.  Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur dengan empat prosedur serta analisis data diantaranya: (1) pengumpulan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian (2) peneliti menyajikan data-data yang telah terkumpul (3) reduksi dan inventarisasi data (4) menyimpulkan berdasarkan hasil verifikasi data yang valid dan reliabel. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan literasi finansial di Indonesia masih sangat terbatas sehingga diharapkan hasil penelitian ini memberikan gambaran konseptual dan kontekstual untuk setiap guru dan pimpinan sekolah dalam mengembangkan berbagai aktivitas pembelajaran literasi finansial melalui pemanfaatan sastra anak berbasis ecopreneurship.