bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
Authors: Katili Veronica
Published: June 2021

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Sebelum di terbitkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Indonesia masih memakai Undang-Undang No.62 Tahun 1958 yang menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Sedangkan setelah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 di undangkan, maka Indonesia menganut sistem kewarganegaraan Ganda. Dimana anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi dwi-kewarganegaraan oleh negara sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraan mana yang akan dia pilih. Pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak oleh Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru merupakan hal yang positif terutama dalam hubungan anak dengan ibu. Dimana anak bisa memilih sendiri kewarganegaraan pada saat dia dewasa nanti dan juga anak tidak serta merta mengikuti kewarganegaraan ayah. Jadi jika pada suatu saat terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, ibu tidak akan mendapatkan kesulitan untuk menemui anaknya seperti yang seringkali terjadi pada saat Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ini belum di undangkan. Kemudian, untuk pendaftaran sendiri sudah ada langkah-langkah yang harus di ikuti guna mendapatkan kewarganegaraan Indonesia untuk anak dengan kewarganegaraan ganda tentunya harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kata kunci: anak, perkawinan beda kewarganegaraan
TUGAS PEMERINTAH DALAM MENGAWASI AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS YANG TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2009
Authors: Kambey Alva Ryan
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyesuaian Kewenangan Negara atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlaku Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana Pengawasan Pemerintah atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Telah Memiliki IUP serta bagaimana Tugas Pemerintah Terhadap Aktifitas Pertambangan Emas Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dengan berlakunya undang-undang pemerintahan daerah, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. pertambangan  mineral  dan batubara sebagai bagian dari energi dan sumber daya mineral menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota tidak memegang kewenangan samasekali termasuk dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi kedudukan undang-undang pemerintahan daerah tidak mencabut kekuatan hukum dari undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, namun harus di lakukan penyesuaian mengenai kewenangan pengelolaan dan pengawasan Pertambangan mineral dan batubara. 2. Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terbagi dalam dua macam pengawasan, yaitu: Pengawasan yang di lakukan oleh menteri terhadap gubernur sebagai penanggungjawab penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan di era otonomi daerah sesuai kewenangannya. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (menteri, gubernur) ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan. 3. Penerapan Hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi Aktifitas pertambangan emas yang tidak menjalankan kewajiban usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  adalah menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif dalam bentuk : Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau  Pencabutan IUP. Pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi adalah pemerintah (menteri) dan pemerintah daerah provinsi. Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf  j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Tugas Pemerintah, Mengawasi, Aktivitas Pertambangan Emas, Tidak Menjalankan Kewajiban Izin Usaha Pertambangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DI WILAYAH PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Authors: Prastika Ranna Dwi
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitiaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan perlindungan Tenaga medis di wilayah perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana Implementasi Perlindungan Tenaga medis dalam konflik sengketa antar Negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyerangan tenaga medis merupakan suatu penyerangan sengaja yang termasuk sebagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Pelanggaran berat tersebut merupakan suatu kejahatan perang karena dilakukan secara illegal dan melanggar ketentuan dari Pasal 11 Ayat (I) Protokol Tambahan I 1977 yang menyebutkan bahwa “Medical units and transports shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack” Yang menyatakan bahwa kesatuan-kesatuan dan angkutan-angkutan kesehatan harus dihormati dan dilindungi setiap waktu dan tidak boleh menjadi obyek serangan. 2. Kurang efektifnya implementasi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 saat sengketa, disebabkan karena kurangnya kemauan dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk menetapkan dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional pada saat sengketa terjadi. Ataupun juga dikarenakan alasan-alasan tertentu, sehingga para pihak mengabaikan perlindungan dan kenetralan tenaga medis.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenanga Medis, Wilayah Perang, Hukum Humaniter Internasional
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA
Authors: Siregar Gracia E.
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengaturan hukum internasional tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik di Negara Penerima dan bagaimana Pertanggungjawaban Negara terhadap Pejabat Diplomatik yang mendapat ancaman di Negara Penerima di mana dengabn metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelanggaran terhadap pejabat diplomatik sangat marak terjadi, baik itu ancaman maupun terorisme. Padahal, para pejabat diplomatik mempunyai tugas yang sangat berat dalam hal menjalin hubungan dan menjadi perwakilan bagi negaranya di negara penerima. Untuk itu diperlukan sebuah instrumen hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap para perwakilan diplomatik di negara penerima. Dalam hukum internasional pun telah mengatur adanya aturan-aturan berupa konvensi tentang perlindungan terhadap perwakilan diplomatik maupun konsuler. Konvensi-konvensi tersebut yaitu, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Dalam konvensi-konvensi tersebut telah berisi tentang bagaimana hak kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan diplomatik dan konsuler itu sendiri. 2. Sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk menjamin adanya keselamatan dan serta melindungi para perwakilan diplomatik di negaranya, sesuai dengan yang telah tercantum dalam Konvensi Wina Pasal 29. Namun jika terjadi pelanggaran atau ancaman terhadap perwakilan diplomatik di negara penerima, sebagai Negara penerima harusnya bertanggungjawab penuh atas pelanggaran yang terjadi terhadap para pejabat diplomatik di negaranya. Dan bentuk tanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi dapat dilihat sesuai dengan Draft ILC 2001 yaitu, Reparation (perbaikan), Compensation (kompensasi), Restitution (restitusi) dan Satisfaction (pemuasaan).Kata kunci: pejabat diplomatik
HIPOTEK SEBAGAI JAMINAN HAK KEBENDAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
Authors: Renee Rodrico Agustino
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum tentang hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan sejauhmana hipotek bisa dijadikan jaminan hak kebendaan serta upaya perlindungan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disingkat UUHT), maka hak atas tanah bukan merupakan objek dari hipotek tetapi menjadi objek dari hak tanggungan. Hak kebendaan atas jaminan hak tanggungan lahir bilamana dilakukan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 13 ayat 5 UUHT. Lahirnya hak kebendaan atas jaminan hak tanggungan ini digantungkan pada adanya pemenuhan asas publisitas, sehingga bilamana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan maka tidak pernah lahir hak kebendaan. Konsekuensinya kreditor tidak berkedudukan sebagai kreditor preferen hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja sehingga tidak memiliki ciri-ciri unggulan dari hak kebendaan. 2. Prosedur Pembebanan Hak Tanggungan dan Perlindungan Hukum Kreditur setelah Dilakukan Eksekusi yaitu, setelah penuangan perjanjian dalam Akta pemberian hak tanggungan selesai, maka peralihan tersebut harus didaftarkan yaitu dengan mencantumkan semua syarat sebagaimana termuat dalam akta hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat. Bentuk perlindungan hukum kepada Debitur jika dilakukan pendaftaran peralihan hak tanggungan adalah wajib. Dalam hal ini dapat di lakukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau diserahkan sepenuhnya kepada PPAT untuk mengirimkan segala berkas yang diperlukan kepada kantor pertanahan.Kata kunci: Hipotek,  Jaminan, Hak Kebendaan, Hak Tanggungan
Corrective Justice and Redress Under Australia's Racial Vilification Laws
Authors: Swainne Bill
Published: June 2021

This article examines the process for seeking redress under Australia’s racial vilification laws. Recently, the debate concerning pt IIA of the Racial Discrimination Act 1975 (Cth) has focused on unmeritorious complaints and the importance of quickly terminating such complaints. This article argues that pt IIA establishes a civil wrong and that corrective justice provides an appropriate framework for understanding the process by which complainants may seek redress for this wrong. However, the remedial process currently fails to provide corrective justice in two ways. First, conciliation is compulsory and this unduly restricts complainants from commencing proceedings. This is inconsistent with the public character of vilification, which indicates that public vindication may be more appropriate than private settlement. Second, current costs rules may deter complainants from seeking vindication of their rights. Therefore, these rules should be modified in proceedings for racial vilification.
Selection of a turbulence model to calculate the temperature profile near the surface of VVER-1000 fuel assemblies in the NPP spent fuel pool
Authors: Voronina Aleksandra V. , Pavlov Sergey V.
Published: June 2021

The paper considers the problem of selecting a turbulence model to simulate natural convection near the surface of a VVER-1000 fuel assembly unloaded from the reactor by computational fluid dynamics (CFD simulation) methods. The turbulence model is selected by comparing the calculated data obtained using the Ansys Fluent software package with the results of experimental studies on the natural convection near the surface of a heated vertical plate immersed in water, which simulates the side face of the VVER-1000 fuel assembly in a first approximation. Two-parameter semi-empirical models of turbulence, k-ε and k-ω, are considered as those most commonly used in engineering design. The calculated and experimental data were compared based on the excessive temperature of the plate surface and the water temperature profiles in the turbulent boundary layer for convection modes with a Rayleigh number of 8∙1013 to 3.28∙1014. It has been shown that the best agreement with experimental data, with an average deviation not exceeding ~ 8%, is provided by the RNG k-ε model which is recommended to be used to simulate natural convection near the surface of VVER-1000 FAs in the NPP spent fuel storage pool.
Building Toddlers' Language/Literacy Proficiency Through Parental Interventions During the Pandemic
Authors: Plummer Bonnie A. , Pulido-Dahal Malia D.
Published: June 2021

This chapter will review research on early language development of toddlers from casual talk (CT) used in the home. Around age two there is the transition to academic talk (AT), which has a significant effect on later academic performance. AT requires embedding academic vocabulary (word level), complex syntax (sentence level), decontextualized topics (discourse level), and analytic and reflective discourse. The process of reading to toddlers embedding written academic language (WAL) can be expanded through encouraging storytelling narratives (STN).
Wabi-Sabi as a Way of Life in the Japanese Employment System
Authors: Kitamura Kanji
Published: June 2021

Wabi-sabi is a Japanese concept traditionally described as a type of beauty that conveys the philosophical values of imperfection, incompleteness, and impermanence. Going beyond the traditional interpretation of the concept, this chapter attempts to discover wabi-sabi as a way of life in Japanese corporate settings. This chapter first revisits the concept of wabi-sabi and the system of lifetime employment, positioning them as intrinsically linked systems. To contextualize employment practice, it examines the tool of a job description and the system of job rotation as attributes of employment practice. The findings reveal the existence of wabi-sabi as a way of life in corporate settings, demonstrate the relative nature of the wabi-sabi values, and show the duality of positive and negative attributes. The grounded findings exhibit the shared features with the traditional interpretation of wabi-sabi based on the same philosophical values. The shared features suggest that the concept of wabi-sabi can be used for relevant research beyond the fine arts.
Measuring Deliberative Attitude and Attributes in Political Corporate Social Responsibility
Authors: Ahmad Rizal Ammar Redza , Md Nordin Shahrina , Hussin Siti Haslina
Published: June 2021

There are numerous calls for more empirical research in the study of political corporate social responsibility (PCSR). One of the important avenues in the process of deliberation in PCSR. Hence, this study aims to conceptualize, develop, and validate a scale that will be able to measure a person's deliberative attitude. The overall study has been divided into three studies. The first study aims to develop and assess the content validity of the measurement. The second study aims to purify the instrument through exploratory factor analysis (EFA). It is in this study that 14 indicators measuring three different constructs were identified. Besides the deliberative attitude, the indicators for measuring motivation and support on deliberation were also identified. The three constructs were then put through a construct and predictive validity assessment in study three. Findings from this study allowed researchers to explore a more complex model related to a person's or corporation's decision to participate in a deliberation.
Who Am I
Authors: Ananda Kumar Rajalakshmi , N. V. Amudha Devi
Published: June 2021

Culture, self, and social identity all are interconnected. An individual's life cannot be fully comprehended without connecting all these concepts. Psychology is a science, and philosophy is beyond science, and both fields have analysed and debated culture, self, and social identity. This chapter has used the theories and teachings of famous psychologists and philosophers to understand the influence of culture on self and social identity. The analysis has shown that all psychologists emphasize the role of culture on the formation of self and social identity and empathize the suffering of human beings because of the loss of culture and provide psychology techniques and therapies to handle it successfully. Philosophers call for throwing out the culture, self, and social identity and immerse oneself into the higher collective consciousness and supreme power.
Catalyst of Religious Extremism in Rohingya Refugee Camps
Authors: Uddin Md. Nasir , Rahman Md. Musfikur
Published: June 2021

The most vulnerable and forcibly displaced Rohingya people are living in 32 refugee camps in Bangladesh. It was a cross-sectional study. The study was conducted through qualitative approach from 25 October to 24 November 2019. The chapter has tried to explore the process of religious radicalization in refugee camps. The existing social structure, some foreign humanitarian organizations, transnational/national terror outfits are exploiting the helpless situation of these people to enhance their organizational ability. The findings of the study will help the policymakers to take pragmatic initiatives to counter the process of religious extremism in the camps which will act as a key catalyst to fight against terrorism both in Bangladesh and globally.
تكاملية نظم وبرمجيات المكتبات الأكاديمية ونظم إدارة التعليم الإلكتروني ومنصات التعليم عن بعد: دراسة استكشافية
Authors: د. فهد بن رجاء الله الجامعي د. فهد بن رجاء الله الجامعي
Published: June 2021

. شغلت مسألة التكاملية Integration على المستويين الداخلي بين الأنظمة الفرعية، والخارجي بين الأنظمة المختلفة المعمول بها داخل المؤسسة الأم اهتمام الكثير من الباحثين والعاملين في بيئة المكتبات ومراكز المعلومات خاصة ما يتبع منها مؤسسات تعليمية. فمنذ تاريخ النظم الإلكترونية الداعمة لوظائف وخدمات المكتبات كان الهدف هو تحقيق التكامل بين الأنظمة الفرعية المكونة لنظام إدارة المكتبة وخدماتها وتحقق ذلك بالفعل وانتقل النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة المكتبة من الإدارة والتشغيل الداخلي على مستوى الشبكات الداخلية LAN إلى الفضاء الإلكتروني الرحب المعروف بشبكة الإنترنت ومنها إلى تطبيقات الهواتف الذكية ومؤخراً تم استثمار مساحات من الحوسبة السحابية بخدماتها المختلفة لدعم هذه الأنظمة وبرمجياتها. ونتيجة لغياب معيار دولي ينص على ضرورة تخصيص مساحة معيارية أو خدمية Standard or facilitated space للمكتبة ضمن المنتجات المعروفة لنظم إدارة التعليم الإلكتروني LMS، وضعت بعض المكتبات مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات من أجل توفير الموارد Resources بما في ذلك مصادر المعلومات، والخدمات، وبرامج الوعي المعلوماتي، بل وأمناء المكتبات أنفسهم داخل الفصل الدراسي الافتراضي Virtual classroom خاصة وأن هذه النظم وغيرها تعمل من خلال بنية أساسية واحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمؤسسة الأم. يهتم البحث بمشكلة التكاملية بمستوياتها وأوجهها المختلفة بين نظم إدارة المكتبات الأكاديمية ونظم إدارة التعليم الإلكتروني ومنصات التعليم عن بعد التي وفرتها العديد من الجهات على شبكة الويب، وذلك من خلال التعرف على خبرات المكتبات التي سجلت تجاربها في هذا الخصوص، واستعراض ادبيات الموضوع على المستوى العالمي. ففي ظل البيئة التنافسية بين أنظمة التعليم الإلكتروني ومنصاتها، كان على المكتبات الأكاديمية أن تكون مبدعة في توجهاتها لتضمين المحتوى العلمي والدراسي المتنوع والمفيد، والعملية التعليمية ذاتها بأحدث مناهجها وأساليبها، فضلاً عن أمناء المكتبات بأدوارهم وخدماتهم المتنوعة في تلك البيئة. وبصرف النظر عن منهاج التكامل ومستواه بين نظام المكتبة ونظام إدارة العملية التعليمية ومنصاتها الإلكترونية المجانية وبمقابل مالي، فإن احتمال استخدام الطلاب للمكتبة يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت إدارة المؤسسة التعليمية تشجع وتروج لاستخدام المكتبة أم لا!
Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Health Workers in Morocco: Results of a Cross Sectional Survey .
Authors: Oneib Bouchra , Hasnaoui Mohammed
Published: June 2021

Background : This study aims to assess the psychological impact of the COVID-19 pandemic, in particular stress, depression, and Post-traumatic disorder, among health care workers in Oujda.

Methods:We conducted a survey among 85 health care workers by using a google form questionnaire, during three months (from to). We assessed the work condition, fears, negative emotions, relationships, lifestyle, and coping of medical staff. We also evaluated stress, depression, and post- traumatic stress disorder through the Perceived Stress Scale (PSS), The World Health Organization- Five Well-Being Index (WHO-5), and Primary Care-Post Traumatic Disorder.

Results: 65.8% work in front-line, and did between 4 to 15 shifts per month. 71.1% are in fear of COVID-19 infection. 97.6% are afraid to transmit the virus to relatives. More than two-thirds of responders describe negative feelings and exhaustion. 49.4% had a low level of well-being and probably depressed. 67% presented high perceived stress. Anxiety and depression were associated with fears, negative feelings, previous psychiatric disorder, poor sleep, and lack of family support.

Conclusion: Our current study showed the high prevalence of depression and perceived stress among medical staff, hence the need to accompany and support all health workers.

Keywords: COVID -19 impact; pandemic, Depression; Health care workers; Morocco. Perceived stress; style life.
COVID-19 E MEDIDAS PREVENTIVAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Authors: Webber Felipe José , Massarollo Ana Clara Daros , Arruda Gisele , Prieto Lígia Machado , Vieira Ana Paula , Follador Franciele Aní Caovilla
Published: June 2021

O estudo apresenta informações a respeito das características clínico-epidemiológicas da COVID-19 bem como das medidas necessárias e seus respectivos funcionamentos, para evitar a disseminação desenfreada do vírus. Tem por objetivo revisar trabalhos atualizados que se referem à infecções pelo SARS-CoV-2, sua relação com as medidas preventivas e os impactos nos sistemas de saúde, além servir como meio de informação a respeito da enfermidade. O artigo trata-se de uma revisão de literatura referente à COVID-19 associada às infecções respiratórias, antissepsia e prevenção. Foram utilizadas as bases de dados Google acadêmico e Scielo, além da busca em sites oficiais do Ministério da Saúde do Brasil, Organização Mundial da Saúde e do Centers for Disease Control and Prevention estadunidense, somados a dados de livro do acervo pessoal do autor. Por fim, para poupar o maior número possível de vidas, evitar o colapso do sistema de saúde e permitir uma retomada econômica segura, é imprescindível que sejam estabelecidas e implementadas medidas preventivas como higiene das mãos com água e sabão ou álcool 70%, “etiqueta respiratória”, distanciamento interpessoal, não compartilhamento de objetos de uso pessoal, manter ambientes bem ventilados, uso de máscaras artesanais e distanciamento social.
EXPERIÊNCIAS E PROCESSOS SOCIAIS: Trabalho e Educação
Authors:   Denise De Sordi,   Douglas Gonsalves Fávero
Published: June 2021

Os textos que integram este livro possibilitam um panorama sobre “Experiências e Processos Sociais” centradas nas condições de vida e trabalho de sujeitos, nas disputas em torno da educação, a partir do ensino formal e das dimensões e impactos das políticas sociais em diálogo com a educação. A presente obra é fruto das atividades do Grupo de Pesquisa Experiências e Processos Sociais (GPEPS/CNPq), alocado no Instituto de História (INHIS) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que foi criado em setembro de 2016 e surgiu da necessidade dos pesquisadores e pesquisadoras da extinta Linha de Pesquisa Trabalho e Movimentos Sociais, do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHI), por espaços de diálogo e trocas de experiências que permitissem reunir pesquisadores com interesses diversos, porém, convergentes. Ainda neste mesmo ano, o GPEPS foi vinculado também à Linha de Pesquisa Trabalho, Sociedade e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Faculdade de Educação (FACED) da UFU, o que permitiu a reunião de pesquisadores da área conectados aos seus respectivos orientadores e que também passaram à posição de membros do Grupo de Pesquisa.
HIỆU QUẢ CAN THIỆP THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở ĐỒNG BÀO CHĂM TẠI XÃ PHAN THANH, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN
Authors: Huy Nguyen Ngoc , Tap Nguyen Van , Binh Nguyen Thanh , Hau Tran Phuc , Ngoc Le Thi
Published: June 2021

Mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả sau can thiệp về thực hành phòng chống tăng huyết áp ở đồng bàoChăm. Thiết kế nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng được tiến hành trên 400 đồng bàoChăm trước và sau can thiệp ở mỗi nhóm từ 18 tuổi trở lên từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018 tại xãPhan Thanh, huyện Bắc Bình (xã can thiệp) và xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (xã đối chứng). Kết quảcho thấy, tỷ lệ đồng bào Chăm có thực hành đúng về không hút thuốc lá (tăng từ 72,2% lên 92,0%),không lạm dụng rượu/bia (tăng từ 89,2% lên 93,7%), không ăn mặn (tăng từ 74,2% lên 92,0%), ăn ítmỡ động vật (tăng từ 75,2% lên 91,2%), ăn đủ rau quả (tăng từ 46,7% lên 61,8%), có hoạt động thểlực (tăng từ 47,7% lên 77,3%) và thực hành chung đúng (tăng từ 24,7% lên 58,0%) ở xã can thiệpvào thời điểm SCT đều cao hơn so với TCT (p<0,05). Phân tích khác biệt kép (DID), cải thiện thựchành phòng chống tăng huyết áp của đồng bào Chăm có liên quan với giới tính, nhóm tuổi, nhu cầuđược cung cấp thông tin về tăng huyết áp và trình độ học vấn. Thực hành về phòng chống tăng huyếtáp của đồng bào Chăm còn hạn chế tại thời điểm TCT nhưng đã được cải thiện đáng kể SCT. Kết quảnghiên cứu cho thấy vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thường xuyên giáo dục sức khỏenâng cao kiến thức, thực hành phòng chống tăng huyết áp cho đồng bào Chăm.
Effectiveness of Structured teaching programme on knowledge regarding Pelvic floor muscle exercises in prevention of Urinary incontinence among premenopausal women admitted in selected hospital Bangalore
Authors: Jose Christina , Rachel C. Christina , Mathew Della , Prasanna Deva , Lhakyi Dolma , Mathew Dona Elizabeth , Hazel Ethel Deenah , Ninan Grace , Anbalagan Indumathi , Thomas Jismi , Jose Josmy
Published: June 2021

Introduction: Urinary incontinence, loss of bladder control, is a common and often embarrassing problem which may have a profound impact on quality of life. Women in their premenopausal period may find pelvic muscles are simply weaker than they were before. These muscles may not have enough strength to hold the sphincters close and may cause unwanted leakage of urine. Pelvic floor exercises often also called kegel exercises after their originator, Dr. Arnold Kegel are widely promoted as the starting point for building pelvic floor strength. As urinary incontinence is not a life threating condition, quality of life takes precedence over other issues when deciding the therapy. Pelvic floor muscle education is a well acceptable therapy for urinary incontinence. Assessing patient’s knowledge regarding pelvic floor muscle exercises in an effort to improve their quality of life may be a reasonable starting point. Materials and Methods: It is quantitative quasi experimental research conducted among 40 premenopausal women who were admitted in St. Martha’s Hospital Bangalore. Self-structured questionnaire was used to assess the knowledge on pelvic floor muscle exercises. The pretest was administered to control and experiment groups, followed by which post-test was done for the control group. Whereas the experiment group were given a Video Assisted Teaching Programme on Pelvic Floor Muscle Exercises and then administered a post-test. Result and Conclusion: The mean of pretest was 13.02 with standard deviation of 4.02 whereas the post-test mean score was 19.22 with the standard deviation of 3.62. The present study concluded there is an improvement in the knowledge level after the administration of Video Assisted teaching programme on pelvic floor muscle exercises and the study also revealed there is no association between the knowledge scores and the selected demographic variables (age, educational status and place of residence) and clinical variables (parity, type of delivery and urinary incontinence).
MANAJEMEN OPERASI DAKWAH:INVESTIGASI EKSPLANATORI PADA PROGRAM KHUTBAH JUMAT DI MASJID AL-FALAH SURABAYA
Authors: Thoha A. Faiz Khudlari , Gunawan Reka , Subandi Bambang
Published: June 2021

ABSTRACTThis study aims to provide an overview of the strategy and management of the Friday Khutbah production process at the Al-Falah Mosque in Surabaya as its object. The method used by researchers in this research is a case study with data collection procedures using in-depth interviews, observation, and documentation. So that researchers can explore the phenomenon of the object of research in detail and depth. The findings that occur in the field show results that are sharpened by descriptive descriptions of several categories of production. First, the process of determining the idea of the Friday sermon program at Al-Falah Mosque. Second, for the selection mechanism for Friday sermons at Al-Falah Mosque. Third, the design of the Friday sermon program at Al-Falah Mosque. Fourth, testing and evaluating the Friday sermon program at Al-Falah Mosque. Fifth, the final design of the Friday sermon program at Al-Falah Mosque.ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai strategi dan manajemen proses produksi khutbah Jumâ€™at di Masjid Al-Falah Surabaya sebagai objeknya.Â  Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah studi kasus dengan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sehingga peneliti dapat menggali fenomena pada objek penelitian secara rinci dan mendalam. Temuan yang terjadi di lapangan menunjukkan hasil yang dipertajam dengan uraian deskriptif mengenai beberapa kategori produksi khubah. Pertama,Â  proses penentuan gagasanÂ  program khutbah Jumâ€™at di Masjid Al-Falah. Kedua, untuk mekanisme Â seleksi program khutbah Jumâ€™at di Masjid Al-Falah. Ketiga, desain program khutbah Jumâ€™at di Masjid Al-Falah. Keempat, pengujian dan evaluasi program khutbah Jumâ€™at di Masjid Al-Falah. Kelima, desain akhir program khutbah Jumâ€™at di Masjid Al-Falah.Â
Model Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Kompleks Yayasan Perguruan Al-Irsyad
Authors: Saleh Isa
Published: June 2021

ABSTRACTThis study aims to identify the management of the use of space, identify infrastructure and planning, and determine the maintenance of assets in the Al-Irsyad Institute of Education in Surabaya. The research method used is a qualitative descriptive case study approach. This is done to obtain an authentic understanding of the planning and implementation process in the use of space on the parties concerned. The object of research in this study is the Al-Irsyad Institute of Education in Surabaya. The informant of this research was the deputy chairman of takmir, the infrastructure section at all levels of the school, and the board of the al-Irsyad Suarabaya foundation. The process of collecting data uses observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used is a qualitative descriptive analysis that seeks to describe the phenomenon being investigated by describing and classifying the facts or characteristics factually and accurately to provide a clear or accurate picture of the phenomenon being investigated. The findings in the field that the process of spatial use is in accordance with needs. Procurement of infrastructure is adjusted to the needs of each level. Maintenance of infrastructure assets has been carried out when there is damage or complaints from the school.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen pemanfaatan ruangan, mengidentifikasi sarana prasarana dan perencanaannya, dan mengetahui perawatan aset di kompleks Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai perencanaan dan proses pelaksanaan dalam pemanfaatan ruang pada pihak yang bersangkutan. Objek penelitian dalam penelitian ini ialah Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Informan penelitian ini merupakan wakil ketua takmir, bagian sarana prasarana di semua jenjang sekolah, dan pengurus yayasan al-Irsyad Suarabaya. Proses pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasi fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas atau akurat tentang fenomena yang diselidiki. Hasil temuan di lapangan bahwa proses pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan sarana prasarana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang. Pemeliharaan pada aset sarana prasarana telah di lakukan ketika ada kerusakan atau keluhan dari pihak sekolah.Â
Penggunaan Media Dakwah Berupa Fitur Vidgram Oleh Masjid Al-Irsyad Surabaya
Authors: Saleh Isa , Al-Amudy Abdullah Djamal , Hakim Ahmad Khoirul
Published: June 2021

At first the Al Irsyad Mosque in Surabaya did not use the media in da'wah. And at that time the propaganda carried out by Al Irsyad Mosque in Surabaya seemed monotonous and no progress was seen. This research is to find out the use of vidgram features by Al Irsyad Mosque in Surabaya as a propaganda media and to find out the advantages and disadvantages of da'wah through the vidgram feature. But after Al Irsyad Mosque in Surabaya used social media such as Youtube, Whatsaap, and Facebook, Al Irsyad Mosque in Surabaya experienced development, especially after Al Irsyad Mosque in Surabaya used Instagram media, followers of Al Irsyad Surabaya Mosque experienced another development.Pada awalnya Masjid Al Irsyad Surabaya tidak menggunak media dalam berdakwah. Dan pada saat itu dakwah yang dilakukan oleh Masjid Al Irsyad Surabaya terkesan monoton dan tidak ada perkembangan yang terlihat. Penelitian ini untuk mengetahui penggunaan fitur vidgram oleh Masjid Al Irsyad Surabaya sebagai media dakwah dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam berdakwah melalui fitur vidgram. Tapi setelah Masjid Al Irsyad Surabaya menggunakan media sosial seperti Youtube, Whatsaap, dan Facebook jamaah Masjid Al Irsyad Surabaya mengalamai perkembangan, apalagi setelah Masjid Al Irsyad Surabaya menggunakan media Instagram, jamaah Masjid Al Irsyad Surabaya mengalami perkembangan lagi.
Brief Facts about COVID-19 (SARS-CoV-2)
Authors: Niknamian Sorush
Published: June 2021

Coronaviruses are a group of related viruses that cause diseases in mammals and birds. In humans, coronaviruses cause respiratory tract infections that can range from mild to lethal. Mild illnesses include some cases of the common cold, while more lethal varieties can cause SARS, MERS, and COVID-19. The outbreak was identified in Wuhan, China, in December 2019, declared to be a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, and recognized as a pandemic on 11 March 2020. Coronaviruses are the subfamily Orthocoronavirinae, within the family of Coronaviridae, order Nidovirales, and realm Riboviria. They are enveloped viruses with a positive-sense single-stranded RNA genome and a nucleocapsid of helical symmetry. The genome size of coronaviruses is approximately from 26 to 32 kilobases. Coronaviruses were first discovered in the 1930s and Human coronaviruses were discovered in the 1960s. The earliest ones studied were from human patients with the common cold, which were later named human coronavirus 229E and human coronavirus OC43. Other human coronaviruses have since been identified, including SARS-CoV in 2003, HCoV NL63 in 2004, HKU1 in 2005, MERS-CoV in 2012, and SARS-CoV-2 in 2019. Most of these have involved serious respiratory tract infections
The Fort Shirley Site: A Nexus of Archaeology and History on Pennsylvania’s Colonial Frontier
Authors: Burns Jonathan A.
Published: June 2021

By 1753 Irish-born trader and land speculator George Croghan’s luck was waning in the shadow of French incursions into the Ohio and Allegheny valleys. In 1754 he found himself at his Aughwick plantation, the steward of a refugee group of Mingo Seneca Natives supportive of British aspirations to drive the French from their homes in the Ohio Country. Croghan fortified this post after Braddock’s defeat at the Battle of the Monongahela on July 9, 1755. The fortification, dubbed “Fort Shirley,” would serve as the advance post for John Armstrong’s raid on the Native town of Kittanning on September 8, 1756. Archaeology at the site is bringing new evidence to bear on the historic narrative of backcountry Native American diplomacy. The examination of material culture from the Fort Shirley Site calls attention to ethnic diversity on the Pennsylvania frontier at the outbreak of the French and Indian War alluded to in the written record.
A Computational approach of phytochemicals from Bacopa monnieri in contrast to DPP-4 and peroxisome proliferator-activated receptors gamma as a Target for type-1 diabetes
Authors: Susha D  , Sameer Sharma
Published: June 2021

Affecting the vast majority of the population, diabetes has become one of the major causes of death in India and the world. With the growing number of diabetic people in India, one in six people in the world with diabetes is from India. Bacopa monnieri is a wonder herb having many pharmacological applicaions. Traditionally, Brahmi is used to improve memory and concentration. Asthma, bronchitis, gastric ulcers, irritable bowel syndrome, anxiety, etc. DDP-4 inhibitors cause antihyperglycemic effect and regulates blood glucose. PPARs effectively regulates blood glucose levels and reduce triglycerides. The isoform of PPARs i.e., PPARγ plays a vital role in insulin sensitivity. The role of these protein receptors in treating T1DM is under research. Though few instances prove their effectiveness to treat T1DM, its efficacy is questionable and requires more research input. Branched chain and aromatic amino acids like tyrosine and glutamine have their functional role in regulating blood glucose level and onset of diabetic conditions. Bioactive ligands like Jujubogenin, bacogenin and luteolin are selected based on their interactions and binding affinity. T1DM mainly affects children and prediabetic period before the onset of T1DM provides us the golden opportunity to treat or suppress the condition through medical interventions. Thus, the ligand-macromolecule interaction and their efficacy in controlling Type-1 diabetes mellitus is the basis of this study.
Projektowanie zadaszeń membranowych
na przykładzie parkingu rowerowego
w Jaworznie
Authors: Gerlic Krzysztof
Published: June 2021

W artykule przedstawiono wybrane
zagadnienia związane z projektem oraz
realizacją zadaszenia parkingu rowerowego
w Jaworznie. To szerokie studium przypadku
zawiera zarówno inspiracje projektowe, jak
i ocenę zrealizowanego obiektu. Szczególną
uwagę zwrócono na zagadnienia istotne dla
architekta, a zwłaszcza na kształtowanie napiętej
membrany. W dostępnej literaturze zagadnienia
te są ograniczane do metod obliczeniowych.
Natomiast prawidłowe funkcjonowanie
zadaszenia musi być powiązane z otoczeniem
i zagospodarowaniem.
Źródła struktur funkcjonalnych obiektów przedszkolnych – ewolucja rozwiązań projektowych do roku 1945 na tle europejskim i polskim
Authors: Terczyńska Ewa
Published: June 2021

Początek wdrażania w życie idei
o wychowaniu przedszkolnym przypada na
przełom XVII i XVIII wieku. Dotyczy to głównie
funkcji opiekuńczej łączonej z zabawą. Zakres
elementarnej nauki w wychowaniu przedszkolnym
pojawia się pod koniec XVIII wieku. Dynamiczny
rozwój instytucji przedszkolnych nastąpił
w XVIII i XIX wieku wraz z eksplozją procesów
urbanizacyjnych występujących w całej
Europie. Rozwój dzielnic robotniczych, a właściwie
całych miast-sypialń, był wynikiem industrializacji.
Celem pracy jest przedstawienie
źródeł struktur funkcjonalnych obiektów przedszkolnych
na przestrzeni lat. Realizacja obiektów
przedszkolnych w dzisiejszym pojęciu –
budynków projektowanych jako obiekty przedszkolne
– ma miejsce w początkach XX wieku.
Rozwiązania projektowe są coraz bardziej
przyjazne małemu dziecku, ponieważ na rozwój
funkcjonalno-przestrzenny obiektów edukacyjnych
mają wpływ nie tylko pomysły architektów,
ale również zagadnienia z zakresu rozwijającej
się pedagogiki i psychologii.
Die Verwaltungshaftung zwischen Bund und Ländern bei der Ausführung der Bundesgesetze
Authors: Milger Angelika
Published: June 2021

This thesis analyzes liability between the federal and the state in the execution of federal law in Germany. Under the German constitution the federal and the state level share the task of executing federal law. In doing so they may cause damages to each other. This may occur in the inccorrect administration of funds or taxes of the respective other federal level. Another example are third party damage claims for which the other federal level is liable vis-à-vis third parties. Suchs claim may easily reach high sums. The crucial legal basis for damage claims ist Art. 104a Sec. 5 Sentence 1 Part 2 GG. According to this provision the federal level and the state level shall be liable to one another for ensuring proper administration. This raises numerous legal problems that have not been solved yet.
The Enhanced Beneficial Effect of Extra Virgin Olive Oil Over Evening Primrose Oil on Oxidative Stress, and Liver Function in Male Arthritic Rats
Authors: Kandeil Mohamed A. , Ebrahim Sana’a O. , Mahmoud Basant M.
Published: June 2021

Aims: Rheumatoid arthritis (RA) is characterized by the onset of oxidative stress. This study aimed to evaluate the enhancing of extra virgin olive (EVOO) and Evening primrose oil (EPO) on oxidative stress and liver enzymes in male Wistar rats and compare between them.

Place and Duration: Faculty of Science biochemistry department, Between July 2018 and August 2018.

Methodology: A Subcutaneous injection of 200 µl of Freund's complete adjuvant into a footpad of the right hind leg of Wistar male rats at two consecutive days induced RA. Rats received EVOO and EPO daily by oral gavage needle with gauge 18 at doses of 5 mg/kg b.wt./day. for 10 and 21 days. No loss was recorded in the experimental rats.

Results: A significant depletion in serum Reduced glutathione content (GSH), glutathione peroxidase (GPX), and glutathione s transferase activities (GST) in arthritic rats compared to normal rats after 10 and 21 days of induction which improved significantly after 10 and 21 days of EPO and EVOO treatments. EPO and EVOO treatments for 21 days increased the GSH and GPX compared to 10 days treatments while no difference in GST activity. EVOO treatment improved GSH and GPX after 10 and 21 days than EPO treatment. The elevated uric acid levels in arthritic rats were markedly ameliorated as a result of EVOO and EPO treatment administration. Increased lipid peroxidation products (MDA), rheumatoid factor, and liver enzyme (Alanine transaminase ALT and Aspartate transaminase AST) were recorded in arthritic rats and they significantly progressed after EPO and EVOO treatments for 10 and 21 days but EVOO had the best effect at 21 days.

Conclusion: EVOO and EPO showed significant antioxidant efficacies and improved affected liver enzymes due to rheumatoid arthritis onset. When comparing olive oil has more antioxidant properties than evening primrose oil, so we recommend more studies on olive oil combination with anti-arthritic medications to improve their efficacies with less toxicity.
Digital Audio Broadcasting (DAB)
Authors: Robert Joerg
Published: June 2021

Digital Audio Broadcasting (DAB) is a suite of standards that has been mainly created for the broadcasting of digital radio. DAB was essentially developed within the European research project EUREKA 147 since 1987. The official standard specifying DAB was published in 1995, and commercial broadcasts started in 1997. At the time of its development, DAB has been very pioneering. It introduced new technologies such as highly efficient audio compression. The origins of MP3 audio encoding – which led to disruptive changes in the music industry – were part of the DAB development. In addition, the introduction of the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) modulation – used in practically all state‐of‐the‐art terrestrial communications standards – was part of DAB. This article gives an overview of the complete DAB ecosystem. First, it presents the history of the development and commercial introduction of DAB. Then, it shows the DAB ecosystem consisting of a set of different standards. Next, the article presents the basic principles of the DAB physical layer and the audio compression. Finally, the document explains the data transport coding with the intended applications and the commercial deployment of DAB.
The Cream of the Crop: Biology, Breeding, and Applications ofCannabis Sativa
Authors: Schilling Susanne , Dowling Caroline A. , Shi Jiaqi , Ryan Louise , Hunt David J. L. , O'Reilly Eve , Perry Antoinette S. , Kinnane Oliver , McCabe Paul F. , Melzer Rainer
Published: June 2021

Cannabis sativais an extraordinarily versatile species. Hemp and its cousin marijuana, bothC. sativa, have been used for millennia as a source of fibre, oil, and for medicinal, spiritual, and recreational purposes. Because the consumption ofCannabiscan have psychoactive effects, the plant has been widely banned throughout the last century. In the past decade, evidence of its medicinal properties did lead to the relaxation of legislation in many countries around the world. Consequently, the genetics and development ofCannabisas well asCannabis‐derived products are the subject of renewed attention.

Here, we review the biology ofC. sativa,including recent insights from taxonomy, morphology, and genomics, with an emphasis on the genetics of cannabinoid synthesis. Because the femaleCannabisflower is of special interest as the site of cannabinoid synthesis, we explore flower development, flowering time well as the species' unique sex determination system in detail.

Furthermore, we outline the tremendous medicinal, engineering, and environmental opportunities thatCannabisbears. Together, the picture emerges that our understanding ofCannabisbiology currently progresses at an unusual speed. A future challenge will be to preserve the multi‐purpose nature ofCannabis, and to harness its medicinal properties and sustainability advantages simultaneously.
Tall towers: Schemas and illusions when perceiving and remembering a familiar building
Authors: Murphy Dillon H. , Castel Alan D.
Published: June 2021

We investigated how schemas can bias both memory and perception of a frequently seen building leading to a horizontal‐vertical illusion. Specifically, undergraduate students (n = 172) were asked to estimate and sketch the dimensions of a highly familiar campus building to determine if they misremember or misperceive the building's features. Despite its cubic dimensions, participants frequently overestimated the building's height to width ratio, both on sketches and estimates, as they were likely biased by the horizontal‐vertical illusion and the schema that buildings are often taller than wider. This occurred regardless of whether participants sketched and estimated from memory or completed these tasks while perceiving the building. Additionally, participants were often unable to correctly identify the building's outline on a recognition test, even while looking at it. These results demonstrate that both perceptual and memory accuracy can be impacted by schematic biases and cognitive illusions.