KEGAGALAN KLAIM DANA RFC OLEH INDONESIA DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK KAPAL TANKER LINTAS BATAS NEGARA DI PANTAI NONGSA, BATAM
Authors: Purwendah Elly Kristiani 
Published: August 2022

ABSTRAKPeta Kebijakan Kelautan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia tertuang dalam 7 (tujuh) pilar kebijakan, salah satunya adalah Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam 76 (tujuh puluh enam) Kebijakan Utama dimana pada kebijakan kelima terdapat 6 (enam) strategi Perlindungan Lingkungan Laut. Namun, sangat disayangkan dalam penerapannnya pada kasus pencemaran minyak yang terjadi di Pantai Nongsa Batam masih mengalami gagal klaim ganti rugi dana Revolving Fund Comitte (RFC) yang merupakan sebuah dana Bersama yang bersumber dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura beserta The Malacca Straits Council (MSC) atas nama Asosiasi-asosiasi non Pemerintah Jepang yang ditanda tangani tanggal 11 Februari 1981 tentang koordinasi pembentukan Satuan Operation Procedure (SOP) pengelolaan dana Revolving Fund Committee (RFC) untuk pencegahan pencemaran minyak di lingkungan laut selat Malaka serta Singapura. Selain ketentuan tersebut, secara umum terdapat peraturan kalim ganti rugi pencemaran yang berupa ratifikasi konvensi pertanggungjawaban perdata atas kerugian akibat pencemaran minyak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Civil Liabiality for Oil Pollution Damage 1969. Kesulitan pengujian pembuktian pencemaran menjadi penyebab gagal klaim ganti rugi terhadap negara bendera kapal. Hal ini membuktikan masih lemahnya struktur hukum dalam menerapkan ketentuan klaim ganti rugi pencemaran minyak untuk melindungi lngkungan laut Indonesia.Kata kunci: pencemaran minyak; kecelakaan kapal tanker; klaim ganti rugi; selat malaka; lintas batas negara.ABSTRACTIndonesia's Marine Policy Map towards the World Maritime Axis is the oldest in the 7 (seven) policy pillars, one of which is Marine Spatial Management and Marine Environmental Protection, of which seventy-six main policies are in which there are 6 (six) Marine Environmental Protection strategies. However, it is very important, in its application to the case of oil pollution that occurred at Nongsa Beach, Batam, it still failed to claim a claim for loss of funds from the Revolving Fund Committee (RFC) which was a joint source from the Memorandum of Understanding (MoU) between the Governments of Indonesia, Malaysia and Singapore and the Malacca Straits Council (MSC) on behalf of Japanese non-government associations signed on February 11, 1981 regarding the coordination of the establishment of an Operation Procedure Unit (SOP) for managing funds from the Revolving Fund Committee (RFC) for the prevention of oil pollution in the marine environment of the Malacca Strait and Singapore. As mentioned above, there is a compensation regulation in the form of ratification of a civil convention for losses due to oil pollution which was ratified through the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 18 of 1978 International Civil Responsibility Authorization for Damage to Oil Pollution Concerning 1969. causes of failure to compensate the flag state boat. This proves the weakness of the legal structure in applying oil and gas compensation claims to protect Indonesia's marine environment.Keywords: compensation claim; oil pollution; tanker accidents; straits of malacca; multi-national cross-border.