bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KESALAHAN PENGERTIAN TERMINOLOGI ZINA (OVERSPEL) DALAM KUHP
Authors: Sobari Ahmad
Published: September 2022

Penelitian ini bertolak dari permasalahan pokok bagaimanakah formulasi delik perzinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP hasil terjemahan, khususnya Pasal 284 KUHP.Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan metode pendekatan yuridis-normatif, yuridis-empiris, dan yuridis komparatif.Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengetahui kebijakan formulasi delik Zina/perzinaan dalam KUHP kaitannya dengan upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan delik perzinaan.Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang delik perzinaan dari aspek pidana dan pemidanaan. Selain itu juga digunakan pendekatan yuridis-komparatif untuk melihat kebijakan formulasi delik perzinaan menurut undang-undang negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada salah pengertian terhadap arti dari delik perzinaan di KUHP. Delik Overspel (Belanda) atau Adultery (Inggris) jika di terjemahkan oleh penulis secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia adalah “zina Perselingkuhan”, dimana kata “perselingkuhan” atau selingkuh itu mulai popular dimasa jauh sesudah Indonesia merdeka, sementara Overspel atau Adultery dilatarbelakangi oleh budaya barat (dimana KUHP itu berasal) yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral, budaya dan agama. Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat Indonesia. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan Overspel atau adultery yang pengertiannya lebih sempit dari pada pengertian zina itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat perkawinan.Overspel dapat terkena hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku.Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami yang menjadi korban, maka tindak pidana Overspel bukan sebagai hal yang terlarang. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat bangsa Indonesia yang komunal dan religius dengan mayoritas penduduk adalah muslim. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan agama. Oleh karena itu, kebijakan formulasi delik Zina/perzinaan dalam pembaharuan hukum pidana harus dirubah, rumusan deliknya harus meliputi semua bentuk "perzinaan" baik Overspel atau adultery maupun fornication yaitu perzinahan secara luas, termasuk hubungan sex di luar nikah antara lelaki dengan wanita, yang sama-sama belum menikah.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
Authors: Rachman Haidir
Published: September 2022

Restitusi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melampirkan
dokumen-dokumen persyaratan permohonan restitusi yang kemudian hakim
pengadilan akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap penjatuhan
sanksi pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan data sekunder.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepastian hukum terhadap penjatuhan
sanksi pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban dilakukan dengan mekanisme pengajuan restitusi sejak korban
melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak
pidana yang dilakukan. Namun demikian, dalam penerapan penjatuhan sanksi
pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan
Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, tanggal 18 Desember
2015 tidak tepat oleh karena Hakim Pengadilan tidak memeriksa kelengkapan
dokumen permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
sebelum memutuskan sanksi restitusi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga
melakukan kelalaian dengan tidakmelampirkan kelengkapan dokumen, sehingga
putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb dapat
mengurangi marwah kepastian hukumnya.
RESEARCH ON THE CURRENT SITUATION AND COUNTERMEASURES OF GUANGXI-ASEAN TELECOM NETWORK FRAUD
Authors: Hua Huang Yue
Published: September 2022

Guangxi is connected with many countries of ASEAN, and its geographical advantages have brought a lot of dividends to the bilateral economy. Besides, many negative factors have also quietly emerged. Telecommunication fraud is a new type of crime, which is not only rampant in China, but also a serious disaster area. It has brought many challenges to the rule of law in ASEAN countries. This Journal only takes Guangxi ASEAN telecommunication fraud as the research object, analyzes the current situation and characteristics of transnational telecommunication network fraud, and then analyzes the judicial dilemma of transnational crackdown on telecommunication network fraud and puts forward countermeasures in combination with judicial practice.
 Keywords: Transnational, Telecommunication Network Fraud, Jurisdiction. Abstrak Guangxi terhubung dengan banyak negara ASEAN, dan keunggulan geografisnya telah membawa banyak keuntungan bagi ekonomi bilateral. Selain itu, banyak faktor negatif juga diam-diam muncul. Penipuan telekomunikasi adalah jenis kejahatan baru, yang tidak hanya merajalela di Tiongkok, tetapi juga daerah bencana yang serius. Ini telah membawa banyak tantangan pada supremasi hukum di negara-negara ASEAN. Jurnal ini hanya mengambil Guangxi ASEAN menegnai telekomunikasi sebagai objek penelitian, menganalisis situasi saat ini dan karakteristik penipuan jaringan telekomunikasi transnasional, dan kemudian menganalisis dilema yudisial penumpasan transnasional pada penipuan jaringan telekomunikasi dan mengajukan langkah-langkah penanggulangan dalam kombinasi dengan praktik peradilan.
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG DALAM KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PASAL 8 JONCTO 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Syafrida Syafrida , Marbun M T
Published: September 2022

Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan bisnis dilarang melakukan perbuatan yang tercantum pada Pasal 8 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya dalam menjalankan kegiatan bisnis masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar hak hak konsumen, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, antara lain produk yang tidak memberikan rasa aman, nyaman bagi konsumen, Produk cacat, kerusakan produk karena pencemaran, produk produk ilegal, produk palsu dan produk yang membahayakan kesehatan konsumen hingga menimbulkan kematian. Permasalahan, bagaimana bentuk produk yang menimbulkan kerugian kepada konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha. Hasil penelitian, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 19 UUPK. Selain tanggung jawab perdata dapat juga bertanggung jawab secara pidana dan Hukum Adminstrasi Negara. Kata kunci: pelaku usaha, tanggung jawab, produk Abstract Business actors in carrying out their business activities are prohibited from committing the actions referred to in Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the reality is that in running business activities there are still many violations committed by business actors that violate consumer rights, resulting in losses for consumers, including products that do not provide a sense of security, comfort for consumers, defective products. , product damage due to pollution, product products. illegal, counterfeit products and products that endanger consumer health and cause death. The problem is, what forms of products cause harm to consumers and the responsibility of business people. The results showed that business actors in carrying out business activities that harm consumers can be held accountable under Article 19 of the UUPK. Apart from civil liability, criminal liability and State Administrative Law can also be held. Key words: business, responsibility, produc
TINJAUAN YURIDIS PHK TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM (Studi Kasus Nomor. 476 K/PDT.SUS-PHI/2016)
Authors: Shanty Shanty Tias , Masidin Masidin
Published: September 2022

ABSTRAK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pemutusan hubungan kerja kadang muncul perselisihan. Perselisihan ini cenderung terjadi karena tidak adanya kesamaan paham antara pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja. Perumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana pengaturan PHK bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Hukum, bagaimana mekanisme PHK bagi karyawan yang melakukan pelanggaran hukum, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun Jenis Penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dengan melakukan metode pendekatan perundang-undangan antara lain meninjau dari UU N0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016 untuk dianalisis. Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, hubungan kerja, pelanggaran hukum

ABSTRACT Termination of Employment (LAYOFFS) is termination of employment due to a matter that resulted in the expiration of rights and obligations between workers/workers and entrepreneurs is governed by the Law number 13 year 2003 on employment. In termination of employment sometimes arose disputes. This dispute tends to occur due to the lack of similarities between worker/labour and entrepreneurs regarding termination of employment. The formulation of the problem in this study how LAYOFFS for employees who commit violations of the law, how the LAYOFFS mechanism for employees who commit violations of the law, how the judge's consideration in breaking the matter. The purpose of this research is to know the answers to the problems discussed. The type of research is the normative juridical type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed and by conducting a method of legislation approaches among others reviewing from ACT N 0.13 year 2003 about employment, ACT No. 2 of 2004 on the settlement of Industrial relations disputes by taking the related ruling of the decree No. 476 K/Pdt. Sus-PHI/2016 to be analyzed. Keywords: termination of employment, employment relations, violation of the law
THE NEW PUBLIC FINANCE IMPLEMENTATION IN THE PRODUCTION SHARING CONTRACT SCHEME FOR EXPLORATION AND EXPLOITATION OF OIL AND GAS RESOURCE IN INDONESIA
Authors: Setyadi Didik Sasono , Mulyati Deti , Amedi Azeem Marhendra
Published: September 2022

Abstract Indonesia is a country which have oil and gas reserve as one of the country natural resources. Until now, the government management on oil and gas resources remain plays such important role in both strategic aspect as the state income contributor and the energy resilience. The Production Sharing Contract (PSC) Scheme applies in the management system of exploration and exploitation (Upstream) of oil and gas resources that is mandated by the 1945Constitution that should be managed for the greatest people prosperity. The PSC Scheme is a type of collaboration or partnership agreement between Government Institution (Representative) with Private Parties (National or Multi-National Corporation) to mutually explore and exploit the resources for the purpose of the Government mission (to provide people prosperity) in one hand, and to produce added value for the private corporation on the other hand. PSC Scheme has been enabling both parties joint and share genera and technical management aspect, asset management aspect, as well as financial / fiscal aspect encompass, therefore this scheme should be considered as part of the New Public Finance in implementation; Key Words: New Public Finance, Production Sharing Contact, Oil and Gas Resource Exploration and Exploitation.

 
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR AKIBAT COVID-19
Authors: Rahayu Khanti , Masidin Masidin
Published: September 2022

ABSTRAK

Wabah covid-19 menyebabkan banyak kerugian di kalangan masyarakat yang berdampak pada kehidupan. Indonesia salah satu negara yang terjangkit virus covid-19, hal ini menjadi dampak yang merugikan negara maupun masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan agar dapat memutus penyebaran covid 19. Salah satu dampak yang terjadi akibat covid 19 yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja bagi pekerja/buruh merupakan awal kesengsaraan karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa pekerja itu sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada pekerja/ buruh dengan alasan Force majeure atau keadaan memaksa. Pemutusan Hubungan Kerja menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian masalah ini.

ABSTRACT

The Covid-19 outbreak caused many losses in the community which had an impact on life. Indonesia is one of the countries affected by the covid-19 virus, this is a detrimental impact on both the state and society. The government issued a large-scale social restriction policy that aims to cut the spread of Covid 19. One of the impacts that occurs due to Covid 19 is termination of employment. Termination of employment for workers / laborers is the beginning of misery because since then suffering will befall the worker himself and his family with loss of income. Termination of employment carried out by several companies to workers / laborers on the grounds of Force majeure or coercive circumstances. Termination of employment is a last resort in solving this problem.
KONSTITUSIONALITAS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA
Authors: Santoso Adi Purnomo , Liliyana Dina
Published: September 2022

Pasca amandemen tahun 1999-2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

(UUD NRI 1945) selaku konstitusi telah memuat materi atau substansi yang lebih lengkap

terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dibandingkan sebelum amandemen. Hal ini

bagaimanapun merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia

sebagai negara hukum Pancasila yang menganut demokrasi konstitusional. Dalam episentrum

perlindungan terhadap HAM, termasuk pula di dalamnya bagaimana tanggung jawab negara

dalam melindungi para Pembela HAM. Namun, berbanding terbalik dengan apa yang diatur

dalam teks konstitusi, dalam praktiknya sebagaimana diungkap dalam laporan Lembaga Studi

dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat bahwa selama 2019, telah terjadi 27 kasus

kekerasan Pembela HAM atas Lingkungan dengan persebaran kasus mencapai 14 Provinsi dan

24 kabupaten/kota dan mengakibatkan 127 individu dan 50 kelompok Pembela HAM atas

Lingkungan menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji

bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi pembela HAM secara konstitusional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis

kualitatif, di mana pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari

penelitian ini ialah Indonesia selaku negara hukum Pancasila secara konstitusional telah

mengamanahkan negara (pemerintah) untuk secara khusus melindungi para Pembela HAM.

Dengan melindungi para Pembela HAM, negara bukan hanya mengimplementasikan konstitusi

sebagai substansi hukum yang hidup (the living of law), melainkan pula sebagai upaya

mengedepankan harkat dan martabat manusia secara universal.

Kata Kunci: Konstitusi, HAM, Pembela HAM.
MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF
Authors: Sobari Ahmad
Published: September 2022

Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif diatur dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan

tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berdasarkan semangat

menciptakan pemilu yang berintegritas. tetapi larangan tersebut dibatalakan oleh Mahkamah

Agung karena dianggap membatasi hak politik seseorang. Tulisan ini menggunakan tipe penelitian

yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, bahan hukumnya yaitu

primer, sekunder, tersier. Adapun hipotesa yang di dapat bahwa Mahkamah Agung dalam

membatalkan keputusan ini hanya memperhatikan hal-hal prosedural dan kurang

mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keberpihakan kepada rakyat, serta aspek mentalitas.

KPU telah berupaya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 yang melarang

mantan terpidana korupsi menjadi calon legislative, berdasarkan kewenangan retributif dan

delegatif dan dengan semangat menciptakan pemilu yang berintegritas.
RELAKSASI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKU HGU, HGB DAN HAK PAKAI SEBAGAI CERMINAN EKSISTENSI HUKUM PROGRESIF PADA MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Tanjung Albert
Published: September 2022

Tanah merupakan permukaan bumi yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh manusia untuk

berbagai keperluan, seperti pertanian, mendirikan bangunan dan memungut hasil dari tanah itu.

Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan tanpa batas dan ada pula yang dengan batasan jangka

waktu tertentu. Penentuan batasan jangka waktu didasarkan kepada jenis hak atas tanah yang

terdapat pada tanah. Hak atas tanah ini berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha

(HGU) dan Hak Pakai, yang masing-masing memiliki jangka waktu sebagaimana amanat

peraturan perundang-undangan. Seperti jangka waktu pada HGU paling lama 35 tahun, HGB

paling lama 30 tahun dan Hak Pakai paling lama 20 tahun. Akan tetapi tidak menutup peluang

terhadap hak atas tanah tersebut untuk dapat dilakukan perpanjangan. Perpanjangan dapat

dimohonkan oleh pemegang hak kepada kantor pertanahan setempat. Namun dewasa ini

terkendala dengan mewabahnya penyebaran Covid-19, baik itu bagi pemegang hak individu

maupun badan hukum. Demi mengatasi situasi tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membuat suatu peraturan yang bertujuan

untuk melakukan relaksasi peraturan pertanahan berupa perpanjangan jangka waktu berlakunya

HGU, HGB dan Hak Pakai. Tujuan yang melatarbelakangi penerbitan peraturan ini menjadi

cerminan terhadap eksistensi teori Hukum Progresif. Perspektif utamanya adalah kebutuhan dan

kemanfaatan hukum bagi masyarakat terhadap akan adanya kemudahan dalam pemanfaatan

maupun penguasaan tanah dalam masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hal-hal tersebut, pada

penelitian ini dirumuskan masalah bagaimanakah relaksasi perpanjangan jangka waktu berlaku

HGU, HGB dan Hak Pakai dan bagaimanakah eksistensi teori Hukum Progresif dalam

perpanjangan jangka waktu HGU, HGB dan Hak Pakai pada masa pandemi Covid-19. Metode

penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dan disajikan secara kualitatif. Berdasarkan

penelitian ini ditemukan bahwa relaksasi perpanjangan jangka waktu diberlakukan bagi pemegang

hak yang jangka waktu berlakunya berakhir pada saat masa tanggap darurat Covid-19 dan hal

tersebut merupakan bukti eksistensi Hukum Progresif dalam Hukum Pertanahan, karena tujuannya

guna kemanfaatan masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 STUDI KASUS DESA BOJONG BARU KABUPATEN BOGOR
Authors: Kharisma Muhammad Akbar , Masidin Masidin
Published: September 2022

BPD merupakan lembaga legislatif desa yang memiliki kewenangan bukan hanya

membentuk peraturan desa, tetapi juga mengawasi kinerja daripada Kepala Desa.

Pada tanggal 16 Mei 2020 berita melalui Harian Kompas memberikan info bahwa

telah terjadinya penyelewengan dana pembangunan jalan di Desa Bojong Baru

akibat tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan. Sehingga hal

tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap fungsi pengawasan BPD di Desa

Bojong Baru Adapun dalam penelitian ini memiliki rumusan, yaitu: Bagaimana

fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan di desa menurut UU No. 6 Tahun

2014? Bagaimana kewenangan dan pelaksanaan BPD dalam melakukan

pengawasan Pemerintahan Desa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian

hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu fungsi pengawasan BPD

dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan belum optimal. Sehingga BPD harus

lebih memahami fungsinya sesuai dengan amanat dalam UU No. 6 Tahun 2014
Pegada Ecológica - um estudo de caso
Authors: Ribeiro Mantovani Raphael , Ferraz Rosa Lidiane Maria
Published: September 2022

Tendo em vista a grande importância do desenvolvimento sustentável na atualidade, o presente projeto tem como objetivo avaliar o impacto ambiental dos estudantes do CAp-COLUNI do ano de 2020. Para tanto, foi utilizada a Pegada Ecológica (PE), uma renomada metodologia de contabilidade que utiliza um questionário virtual para obter dados de cada respondente. Assim, para coletar informações da população de estudo, as perguntas deste formulário foram copiadas para um arquivo GoogleForms, o qual foi aplicado aos alunos do CAp-COLUNI. As respostas foram salvas e individualmente copiadas ao site oficial da metodologia, permitindo que este calculasse o impacto ambiental de cada um. Como resultado, a ferramenta forneceu várias variáveis, dentre as quais destaca-se a Pegada Ecológica e a Pegada de Carbono (PC). A partir da aplicação do questionário, foram obtidas 101 respostas do total de 480 estudantes (21%). A PE média encontrada foi de 4,86 gha (hectares globais), significativamente acima da média brasileira (2,9 gha) e da área teoricamente disponível para cada indivíduo (1,8 gha). Além disso, foi notada uma forte correlação entre a Pegada Ecológica e a de Carbono. Em média, a PC foi responsável por 46% da PE dos alunos e o coeficiente de correlação de Pearson entre ambas foi 0,88. Devido a esta relação e aos altos valores da PE, conclui-se que os estilos de vida dos estudantes são altamente insustentáveis e que a redução das emissões de carbono pode ser uma medida eficiente para reverter tal quadro.
حساب معامل التوهين الخطي ومعدل المسار الحر للأشعة السينية للبولي إثيلين واطئ الكثافة المدعم بمسحوق قشور الجوز
Authors: محمد أحمد جاسم
Published: September 2022

تم إضافة مسحوق قشور الجوز (Powder Walnut shells) الذي يُعدُ من النفايات كحشوات مالئة وبنسب وزنيه (2.5% ,5% ,10% ,15% ,30%) وعند حجم دقائق الحشوات مساو أو أقل من (250 m) للبولي اثيلين واطى الكثافة، وذلك لمعرفة مدى حجبها للأشعة السينية (X-Ray). تمت الدراسة العملية بتسليط حزمة من الأشعة السينية بجهد مقداره (33 kV) وذلك باستخدام وحدة الأشعة السينية (X- Ray Unit) المكونة من أنبوبة توليد الأشعة السينية ومنظومة كشف الأشعة المتمثلة بعداد كايكر - موللر (G-M Detector) وبجهد مقداره (VG.M = 600 Volt) لحساب معامل التوهين الخطي (μ) ومعدل المسار الحر (λ). من النتائج العملية نستنتج بان قيم معامل التوهين الخطي (μ) تتناسب تناسبا طرديا مع النسب الوزنية للحشوات مع البوليمر وخاصة عند النسب الوزنية التي تكون أعلى من (5%) إذ تم الحصول على أعلى قيمة لمعامل التوهين الخطي (μ) وهي (0.4cm-1) عند النسبة الوزنية للمادة المتراكبة (30%)، بينما كانت اقل قيمة تم الحصول عليها عند النسبة الوزنية (5%) للمادة المتراكبة هي (0.054cm-1)، وتم الحصول أيضا على قيم معدل المسار الحر(λ) الذي يتناسب عكسيا مع النسب الوزنية للمادة المتراكبة وخاصة عند النسب الوزنية العالية ، فتم الحصول على أعلى قيمة لمعدل المسار الحر عند النسبة الوزنية (5%) وهي (18.5cm) بينما كانت اقل قيمة لمعل المسار الحر وهي (2.5cm) عند النسبة الوزنية (30%).
Analytic solutions for a new model of the(3+1)-Boussinesq equation
Authors: Alqufail Mubarak A. H. , Al-Amry M. S. A. , Own Buthaina M. M. S.
Published: September 2022

In this paper, we have applied the mapping method to solve the (3+1)-dimensional Boussinenesq equation where we have obtained exact solutions for evolution equation to construct exact periodic and soliton solutions of nonlinear partial differential evolution equation. Many have obtained new families of exact traveling wave solutions, but the Boussinesq equation is successfully. These solutions may be significantly important for the explanation of some practical physical problems. New exact travelling wave solutions are obtained and expressed in terms of hyperbolic functions, trigonometric functions, rational functions and elliptic functions. It is shown that the mapping method provides a powerful mathematical tool for solving a great many nonlinear partial differential equations in mathematical physics.
Variations on uncertainty principle inequalities for Weinstein operator
Authors: Naji Amgad Rashed , Halbbub Ahmad Houssin
Published: September 2022

The aim of this paper is to prove new variations of uncertainty principles for Weinstein operator. The first of these results is variation of Heisenberg-type in equality for Weinstein transform that is for s>0. Then, there exists a constant C(α,s), such that for all f∈L\(_{α}^{1}\) (R\(_{+}^{d}\) )∩L\(_{α}^{2}\) (R\(_{+}^{d}\))\(‖|x|^{2s} f‖_{L_{α}^{1} (R_{+}^{d})} ‖|ξ|^{s} F_{W} (f)‖_{L_{α}^{2} (R_{+}^d)}^{2}≥C(α,s)‖f‖_{L_{α}^{1} (R_{+}^{d})} ‖f‖_{L_{α}^{2} (R_{+}^{d})}^{2}.\)The second result is variation of Donoho-Strak's uncertainty principle for Weinstein transform, Let S,Σ⊂R\(_{+}^{d}\) and f∈L\(_{α}^{1}\) (R\(_{+}^{d}\))∩L\(_{α}^{2}\) (R\(_{+}^{d}\)). If f is (ε\(_{1}\),α)-timelimited on T and (ε\(_{2}\),α)-bandlimited on Σ, then μ\(_{α}\) (S) μ\(_{α}\) (Σ)≥(1-ε\(_{1}\))\(^{2}\) (1-ε\(_{2}^{2}\)). The third result is variation of the local uncertainty for Weinstein and Weinstein-Gabor transform.
The effects of college students on the Diet control and Well-being awareness: Focused on the Uijeongbu area
Authors:   The Foodservice Management Society Of Korea, Kim Dong-Sub
Published: September 2022

The effects of college students on the Diet Control and awareness well-being : Focused on the Uijeongbu.
The purpose of this study was to investigate the effect of college students in Uijeongbu area on the Diet Control and awareness well-being.
In order to achieve the purpose of the study, a survey of 272 students was conducted to investigate the significance and the following factors were analyzed. The results of research are as follows: Diet Control was conducted from 7 factors : pursuit of health style, IT information style, popular food style, Being eco friendly style, preference food style, mass media style Eat little style and awareness well-being was conducted from 4 factors : Social directive type, Healthcare type, trust & Health type, Living Health type.
The Results of this study was derived that the effect on Diet Control. The Diet Control is interested in the awareness well-being. It is suggested that sharing restaurant marketing, related college students and using a new promotion products method based on the researches.
The Effects of Extrinsic cues and User Motivation of Brand Coffee Shops on Consumer Attitudes and Behavioral Intentions
Authors:   The Foodservice Management Society Of Korea, Kim Geon-Whee
Published: September 2022

This study was examine the effect of external cues perceived by consumers using brand coffee shops on consumer attitudes, In addition, we investigated how customers' motives for using coffee shops affect consumer attitudes, and surveyed customers who have used brand coffee shops to see how consumer attitudes affect behavioral intentions. The results of this study are as follows. First, as a result of examining the degree of influence of brand coffee shop extrinsic cue factors on consumer attitudes, it was found that brand awareness, store image, and packaging design had a significant effect on consumer attitudes. Second, as a result of examining the degree of influence of brand coffee shop use motive factors on consumer attitudes, it was found that hedonistic motives, utility motives, and conspicuous motives had a significant effect on consumer attitudes. Third, as a result of examining the effect of consumer attitudes of brand coffee shops on behavioral intentions, it was found that the influence of brand coffee shops' consumer attitudes on revisit intentions had a significant effect. Also, it was found that the consumer attitude of the brand coffee shop had a significant effect on the recommendation intention.
Karakteristik Mekanik Campuran Panel Dinding Berbahan Dasar Metakaolin dan Serat Bambu
Authors: Paulus Jenriley Miracle , Supit Steve , Mantiri Hellen
Published: September 2022

Penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan pengaruh pemanfaatan serat bambu dan metakaolin terhadap sifat mekanik dinding panel yakni kuat tekan dan kuat lentur. Penelitian ini menggunakan variasi serat bambu yang 2%, 4%, 6% dari berat semen dan untuk kuat lentur menggunakan serat bamboo berdasarkan nilai kuat tekan optimum. Dalam pembuatan panel dinding digunakan juga foam agent 1% dari berat air dan Metakaolin sebagai bahan subsitusi 10% dari berat semen. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk eksperimen di Laboratorium Material Politeknik Negeri Manado. Berdasarkan hasil penelitian, komposisi yang menggunakan serat 2% dari berat semen sebagai bahan tambah memberikan nilai kuat tekan tertinggi yakni 5,4 MPa pada umur 28 hari, dan nilai kuat lentur 3,31MPa pada umur benda uji 14 hari. Dapat disimpulkan bahwa komposisi campuran panel yang dibuat berpotensi untuk digunakan sebagai bagian elemen suatu bangunan karena memiliki kekuatan yang cukup dan memiliki berat yang ringan.
Relationship between Bank Customer Retention Strategies and Customer Satisfaction in Commercial Banks in Machakos Town
Authors: Kavita Patricia , Wamitu Susan , Nzomoi Joseph
Published: September 2022

Purpose: this study was to investigate the relationship between service quality and customer satisfaction in the commercial banks in Machakos Town.

Methodology: The study adopted descriptive survey design. The target population was 82 commercial bank customers in Machakos Town. Primary data was collected through use of structured questionnaires. Descriptive statistics included frequency, mean and standard deviation. Simple regression modeling was used to aid in data analysis.

Results: Research findings revealed that F statistic of model 1 was 33.236(p=.000). This portrayed that the influence of service quality aspect of customer retention strategies on customer satisfaction was statistically significant at 95% confidence level for (p<.05). Hence this model was suitable to estimate customer satisfaction amongst the five commercial banks in Machakos town. Adjusted R2 was of .648 which implies that customer retention strategies explained 64.8% of the variations in customer satisfaction. Bank retention strategies had statistically significant influence on customer satisfaction with a one unit change leading to .384(p=.000) change in customer satisfaction.

Unique contribution to theory, practice and policy: The study recommended that management need to improve on efficiency in its operations regarding the customers and develop their products fully so as to satisfy their customers and control their product prices as well to be sure of customer retention. In addition, the bank should mitigate the risk of customer loss by ensuring that policies are put in place maintain product diversification.
ACUPUNCTURE AS A COMPLEMENTARY ALTERNATIVE IN THE TREATMENT OF ANXIETY: A LITERATURE REVIEW
Authors: Mota Alberto de Andrade Reis , Pereira Vilhena do Nascimento Gyzelle , Martins Pereira Gabriel
Published: September 2022

The present work consists of the study of Traditional Chinese Medicine (TCM), with the objective of reporting the use of acupuncture as an alternative in the treatment of anxiety contextualizing it with public health, through a literature review in which articles from the last ten years were selected in reliable websites. Acupuncture and proved effective in all selected articles, avoiding the prolonged use of medications that may cause dependence, this practice allows the pharmaceutical professional to apply his area of activity to the patient so that they can use such therapy in their treatment.
Pequenos negócios e a Covid-19: uma análise à luz do Entrepreneurial Marketing (EM)
Authors: Carvalho Andre Luiz
Published: September 2022

RESUMO
Os impactos da pandemia do coronavírus (Covid-19) no mercado foram severos em muitos negócios, especialmente os de pequeno porte. O cenário impôs mudanças no comportamento do consumidor, em grande parte pela adoção de medidas de distanciamento e fechamento de atividades, como forma de prevenção, que suscitaram olhar para o comportamento das empresas e seus empreendedores, na busca por entender como fizeram para se adaptar. O presente artigo recorre ao Entrepreneurial Marketing (EM) para avaliar este comportamento, em especial a variação proposta por Morrish e Jones (2020), específico para cenários de desastre, que indica que o comportamento se caracteriza pela procura de oportunidades, controle de recursos, criação de valor e aceitação de risco maior que o normal. Em abordagem qualitativa e exploratória, usando ferramenta não usual, especificamente Lives no aplicativo Instagram, foram avaliados discursos de especialistas, compostos por consultores e profissionais liberais prestadores de serviços a micro e pequenas empresas. Foi possível perceber uma construção que envolveu fatores complementares como a priorização acentuada nos cuidados com recursos (resultado de uma condução pouco formal do microempreendedor no seu negócio), preocupação com o risco, (derivado da incerteza da duração dos efeitos da pandemia), somados a busca de parcerias (com colaboradores e fornecedores), sugerindo um modelo específico do microempreendedor brasileiro frente ao cenário pandêmico.
Palavras-chave: Empreendedorismo, Marketing, Estratégia, Comportamento, Pequenos Negócios.
Os estágios conceituais do ciclo de vida das organizações são adequados para descrever as fases reais de desenvolvimento de pequenas empresas?
Authors: Albuquerque Alexandre Farias , Oliveira Jair de , Escrivão Filho Edmundo , Rizzo Marçal Rogério
Published: September 2022

RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar a adequação dos conceitos de estágios do Ciclo de Vida Organizacional (CVO) para descrever as fases reais de desenvolvimento de pequenas empresas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa empírica com levantamento de dados primários, que foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Optou-se por uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo e processada por meio de estudo multicasos. Foram descritos e discutidos os estágios de desenvolvimento de duas pequenas empresas localizadas na região central do estado de São Paulo, constatando-se que a quantidade desses estágios nas empresas pesquisadas diverge das descrições disponíveis na literatura. Conclui-se que, apesar de serem um meio importante para a investigação de pequenas empresas, os modelos disponíveis sobre CVO não são totalmente adequados para descrever os estágios de empresas desse porte, principalmente por desconsiderarem que tais organizações enfrentam dificuldades e encerram as suas atividades nos estágios iniciais, bem como o fato de que, embora permaneçam em atividade, continuam pequenas.
Palavras-chave: Pequena empresa. Ciclo de Vida Organizacional. Estágios de desenvolvimento organizacional. Varejo de vestuário. Mortalidade.
Evaluation of Spatial Design Criteria and Qualities of an Academic Library by Architecture Students
Authors: BODUR Alper , KESKİN Kader
Published: September 2022

The changing conditions of the day lead to changes in the forms and functions of the spaces and structures with the needs of the users. This change manifests itself not only in individual spaces, but also in structures with collective use, sharing and different functions such as libraries. Library structures not only support education, but also lead and support the socio-cultural and economic development of societies. Libraries come in many different forms for user diversity. At this point, academic libraries gain importance with the support and service they offer to scientists as well as students. However, it is also a fact that the traditional library services and structures, where various resources and collections are brought together, offered to the service of users and stored, do not meet the changing technological and social needs of the day. On the other hand, it should not be forgotten that user requests and needs can be easily met with the fiction and design that will be created with the right methods. In this context, the subject of the research is to understand whether the current physical conditions of the academic libraries meet the needs of the users, to evaluate how the spatial design criteria and qualities of the new generation academic libraries to be built are perceived by the students of the architecture department, to reveal the expectations and satisfaction level of the library users from the services provided and spatially. Within the scope of the study, Ondokuz Mayıs University Central Library was analyzed and student interviews were conducted. After the data and findings obtained from the studies were analyzed, suggestions were made on the subject in line with the results.
Al encuentro de Cebadilla. Vicisitudes para la dotación del ejido en el norte de México, 1905-1959
Authors: Valdez Pavel
Published: September 2022

Este artículo sigue la historia de Cebadilla de Dolores, Chihuahua, localidad que adquirió notoriedad al ser la sede del Encuentro de la Sierra Heraclio Bernal, reunión que dio origen a la primera guerrilla socialista del México Contemporáneo en 1964: el Grupo Popular Guerrillero. La historiografía ha colocado el énfasis en el análisis de los textos y el discurso producido durante el encuentro, que dieron sustento ideológico al movimiento armado, en tanto se ha descuidado la historia agraria de la localidad. El artículo indagamediante fuentes primarias, de los documentos difundidos en el propio encuentro y el apoyo en diversa bibliografía para construir la historia agraria y la dotación ejidal de dicha población
La propiedad de la tierra en la ciudad de México, sus comunidades rurales y la reglamentación
Authors: Tapia Regina
Published: September 2022

Este artículo explora la dificultad que tuvo la supervivencia de dotaciones ejidales en el contexto de la capital nacional mexicana en el siglo XX. Así puede verse la desaparición de cuatro ejidos cercanos al centro de la ciudad a solo unas décadas de su formación como núcleos agrarios. El caso analizado, muestra la combinación de intereses políticos, económicos y de imagen ante la comunidad internacional que jugaron en la paulatina desaparición de la Magdalena Mixhuca para dar prioridad al desarrollo de infraestructura de comunicaciones y transportes, así como de empresas privadas. De igual manera, muestra el repertorio de acciones de negociación, resistencia y lucha de las que sus habitantes han echado mano, aun en la actualidad.
Los curas rurales en las comunidades azucareras de Tucumán. Formas de intervención social y política en los inicios del peronismo
Authors: Santos Lepera Lucía
Published: September 2022

El objetivo del artículo es brindar algunas claves interpretativas para abordar el rol de los curas párrocos en los pueblos azucareros de Tucumán y los cambios que atravesaron sus formas de intervención social y política bajo los años peronistas. Se sostiene que el surgimiento del movimiento comandado por Perón generó profundas transformaciones que conmovieron la vida cotidiana en las comunidades azucareras al generar una intensa politización y propiciar el protagonismo de nuevos factores de poder local, como los sindicatos obreros y las  unidades básicas masculinas y femeninas. Tal coyuntura repercutió en el rol mediador de los curas párrocos, cuyas funciones se ampliaron y complejizaron frente a las renovadas demandas, generando tensiones en su relación con las poblaciones locales y con el obispo diocesano.
El surgimiento de la UNORCA y el debate sobre la autonomía campesina: breve análisis de la trayectoria de construcción del concepto de soberanía alimentaria en México
Authors: Pinto Lucas
Published: September 2022

Resumen: El trabajo tiene como objetivo investigar las trayectorias de construcción del concepto de soberanía alimentaria en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), movimiento mexicano de carácter nacional. El estudio se fundamenta en la perspectiva de la construcción del concepto de soberanía alimentaria en México a partir de la apertura neoliberal realizada desde mediados de los ochentas. A través de la realización de entrevistas y la revisión de documentos históricos, se analizó el nacimiento de la organización y cómo sus propuestas y demandas iniciales fueron aportes fundamentales para la construcción del concepto de soberanía alimentaria.
Producción y política en el Alto Valle del río Negro (Argentina) entre 1964 y 1990
Authors: Andrade Larry , Herrera Silvina
Published: September 2022

Abordamos las dimensiones sociológicas e historiográficas de la transición del ciclo frutícola al agroindustrial en el Alto Valle del Río Negro (Argentina) entre 1964 y 1990, procurando evidenciar cómo fueron afectados los procesos productivos por las acciones u omisiones en diferentes niveles del Estado y las posibilidades que habilitaba la acción colectiva. La metodología es cualitativa con énfasis en la comprensión del proceso, para lo cual se trabajó priorizando las fuentes primarias de la época. Se entrevistó a uno de los protagonistas del Movimiento Regional de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén y se tuvo acceso a un archivo salvado de la destrucción originada por la persecución política de los años `70. La conclusión, destaca el rol desempeñado por CORPOFRUT, opacando las posibilidades de acción de los productores de fruta lo que, junto con  el accionar de los  sectores empacadores y exportadores primero y a la irrupción militar en la política nacional en 1976, truncaron definitivamente el potencial de organización y emancipación que tenía el Movimiento, que termina por disolverse en la década de 1990.
Agroquímicos, salud y sustentabilidad en el agro
Authors: Brailovsky Antonio
Published: September 2022

Nota de opinión por Antonio Elio Brailovsky
"La presencia continuada de sustancias tóxicas en nuestros alimentos es parte de un sistema económico que privilegia las peores soluciones para responder a las necesidades sociales. Lo interesante es el grado de colonización mental de una sociedad que no parece capaz de cuestionar esa contradicción básica".
Crouzon Syndrome in a patient from Angola: a case study
Authors: Quilezi Fernando Alberto , Lardoyet Ferrer Roberto , Sanjulo da Rocha Quilezi Bárbara Tchissola , Ayllón Valdés Lucía Leonor
Published: September 2022

Introduction: Crouzon syndrome is an autosomal dominant disease characterized by craniosynostosis causing secondary alterations of the facial bones and other facial structures. This article aims to report a case of Crouzon syndrome seen at the Benguela General Hospital. Case: The patient was a female infant, one month and 14 days old, of Angolan nationality, from Benguela province, Kalomanga commune, born from a eutocic delivery at 9 months of gestational age. At the physical and dysmorphological exam, bulging of the frontal region, macrocranium, palpable coronal suture, craniosynostosis, exophthalmos, proptosis, divergent strabismus, hypertelorism, parrot nose, carpal mouth, macroglossia, ogival and cleft palate in the posterior region, short neck, excavated chest, and globous abdomen, among other manifestations, were observed. Conclusion: Early diagnosis of Crouzon syndrome allows for adequate genetic counselling and individual and family clinical follow-up. This case of a rare genetic disease shows that in Angola, in addition to the epidemiological pattern characteristic of infectious diseases, diseases of genetic nature are also represented.
Bioinformatics Analysis on MicroRNAs that Modulate Significant Host Response Genes as Potential Biomarkers in Cerebral Malaria Infection
Authors: RANGEL GREGORIO , NUCHNOI PORNLADA , PINYACHART ANUWAT , WANRAM SURASAK
Published: September 2022

Introduction: Pathogenesis of severe malaria and cerebral malaria infection is a major problem that affects human body. Candidate genes related to the pathogenesis of malaria disease such as CD36, IFN-γ, TLR4, PRR15 may associate with host microRNA. The contribution of the malaria pathogenesis with host cytokine responses through the cerebral malaria infection may associate with significant miRNAs serving for biomarkers still remain unclear. Objectives: This study was focused on bioinformatics analysis of host target miRNAs response genes association with pathogenesis of malaria as a potential biomarker for development of severe malaria and cerebral malaria. Materials and methods: Two different bioinformatics tools including miRanda and Target Scan were used in the prediction of the host genes associated specifically with miRNA as potential biomarkers of malaria. Results: The prediction result using bioinformatics tools showed that miR-203a-3p.1, miR-146, miR-155-5p, miR-425-5p, miR-217, miR-153-3p, miR-455-3p.2, miR-223, miR-143-3p, miR-146-5p, miR- 216a-5p were able to regulate host genes during the development of severe malaria and cerebral malaria. Conclusion: The bioinformatics analysis of the host microRNA as potential biomarkers from selected gene CD36, TLR4, IFN-γ and PRR15 using bioinformatics tools designated that associated with definite miRNAs such as miR-146 and miR-155. The circulating microRNAs associated with panels of significant host genes should be further investigated.