bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN NOTARIS YANG MEMPEKERJAKANNYA
Authors: Simanjuntak Sondang Irene , Putra Mohamad Fajri Mekka
Published: March 2023

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya yang melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan karyawan tersebut notaris dapat dikenakan pidana yang temuat dalam Pasal 55 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP karena notaris dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Terhadap tanggung jawab tersebut haruslah juga berdasar pada Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pedoman yang mengatur mengenai hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya. Walaupun notaris dalam pekerjaanya sehari-hari dibantu oleh karyawannya, tetapi tetap saja notaris wajib melihat dan meneliti lagi apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya sudah dikerjakan sesuai prosedur dalam undang-undang jabatan notaris atau belum. Hal ini dilakukan agar para pihak yang berkepentingan tidak dirugikan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Ketika terjadinya kelalaian maka tidak hanya pihak ketiga saja yang dirugikan tetapi notaris yang bersangkutan juga karna dia yang membuat akta tersebut.
ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA
Authors: Yarni Meri , Kosariza Kosariza , Netty, Netty, , Priskap Ridham , Syamsir Syamsir
Published: March 2023

Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut.   Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dengan  metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. .Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran “lembaga negara yang dapat mengadili di MK”, dan meningkatkan pemberian legal standing pemohon di MK.
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI VALUES OF LAW ATAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
Authors: Wiranata Rio Agustian , Kristhy Mutia Evi
Published: March 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi atas ketiadaan sanksi dalam penegakan hukum pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, guna memberikan perlindungan hukum atas penegakan hukum di bidang pelayanan publik, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memberikan preskripsi atas konsep-konsep pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum publik, yang kemudian dianalisa melalui sudut pandang teori hukum murni. Kesimpulan dari penelitian ini adalah didapati sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara pelayanan publik atas tidak dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, agar hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini terkesan menjadi warga negara yang “terpinggirkan” dapat terpenuhi sebagaimana dicita-citakan di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Authors: Hartana Hartana
Published: March 2023

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah Pembatasan pembentukan layer perusahaan group (anak, cucu dan cicit) perusahaan tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembatasannya dihadapkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini terkait dengan angka threshold dan indikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, interlocking directors tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Authors: Larasati Genoveva Pupitasari
Published: March 2023

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang luas, disamping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara. Urusan yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada negara kesatuan kewenangan yang diberikan ke daerah merupakan pemberian pemerintah pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian.
TINJAUAN YURIRIDIS TERKAIT PROSEDUR ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN METODE FACE DETECTOR DI PROVINSI BALI
Authors: Kartikasari Putu Santhi
Published: March 2023

Fenomena yang terjadi adalah dimana kehadiran norma kosong dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 karena perangkat Face Detector tersebut harus dipasangkan pada masing – masing smartphone yang dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara. Jika terjadi kerusakan sistem, pihak pemerintah meminta Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan kepada teknisi yang menangani bagian teknologi, namun belum diatur apakah para Pegawai Negeri Sipil dapat meminta perbaikan dari perangkat smartphone jika terjadi kerusakan fisik seperti terbanting, terendam air atau kerusakan fisik lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode face Detector. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi Face Detector adalah suatu sistem yang terdiri  dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik. Face Detector dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS.  Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait   antara lain adalah tidak semua perangkat Aparatur Sipil Negara yang menjalani work from home memiliki perangkat smartphone. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkat perangkat absesnsi face detector. Hal tersebut menjadi dilema dimana para ASN harus membeli perangkat smartphone dengan dana pribadi tanpa tanggungan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUMAHAAN PALEM ASRI NATAR
Authors: Robianti Masayu , Zanariyah Sri
Published: March 2023

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui  perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa  sehingga lahirlah suatu kesepakan antara kedua pihak. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut salah satu pihak atau keduanya  ada yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (wanprestasi) sehingga mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk perjanjian sewa   menyewa rumah antara konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar, serta dapat memberikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Bardasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa rumah dilakukan secara tertulis dengan mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  Penyelesaian  wanprestasi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak Perumahan Palem Asri Natar,  dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan PT. Sabar Ganda, hasil musyawarah disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua pihak di atas materai.
ANALYSIS OF WORKLOAD, REST RIGHTS, AND THE RIGHTS TO ENJOY ENTERTAINMENT IN GENDER DIFFERENCES
Authors: Ni Putu Rai Yuliartini  , Kadek Desy Pramita
Published: March 2023

Basically everyone agrees that women and men are different. However this has led to the position of women in the family and society below men. The assumption that women should not have a higher position that men is one of the gender inequalities that can still be felt until now. A small example of this gender inequality can be found in a family environment. The main problem in this article is the difference in workload, as well as the use of the right to the rest and the right to enjoy a consolation by each gender in a family. The type of research method used in this article is a qualitative research method. And the legal research approach used in this study is a conceptual approach. The result showed that women had greater workload than men. And women also use the right to rest and enjoyy less consolation than men.
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA’ANYAN DI KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR
Authors: Mutia Evi Kristhy  , Harry  , Suriansyah murhaini  , Thea Farina  , Heriamariaty  , Sangking Mahar  , Kiki Kristanto
Published: March 2023

The purpose of this research is to study and analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which has not yet acquired recognition and protection and Analyzing The Legal Recognition and Protection of the Ma’anyan Dayak Indigenous Law Society when there is an event of legal actions occurs. This Research is Empirical Research which obtained through legal identification (Oral) in form of habits that are still valid in the Ma’ayan Dayak Indigenous Society unit in Awang Sub Regency East Barito Regency which is then analyzed using an objective and relevant theory about The Traditional Rights Indigenous Law Society, therefore accurate results can be discovered about types of rights analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which must be given recognition and protection. This Research concludes that The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency have not been protected since the regional government of east barito regency until now has not implemented and follow up The Minister of Affairs Regulation  Number 52 of 2014 and from the Decree the Governor of Central Kalimantan Number 188.44/360/2020 about establishment the Central Kalimantan Province. Legally, there has been legal recognition of the indigenous law society and traditional rights attached to The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency, which is Article 18 B paragraph (1) of the 1945 Constitution, however, there has not been further regulated in form of legislation and the desired legal recognition is not just de jure, limited to limited verbal legal recognition which coming first from the indigenous society itself and the surrounding society, but demand on embodiment in the true sense. Therefore when there is an event of legal actions occurring over The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society prefers to resolve legal actions outside the court with their mechanism to resolve legal actions that occur in their territory according to the customary law through deliberation and consensus. Therefore, the Regional Government of East Barito Regency is expected to form a regional regulation as legal protection for protecting the rights of indigenous society in the various development process, the rights of indigenous society are not ignored.
EFEKTIFITAS PERGUB BALI NO 46 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID 19 DI BALI
Authors: Putu Ary Prasetya Ningrum
Published: March 2023

The rise of the spread of covid 19 has made many countermeasures carried out, both with regulations and policies carried out by the government for the community, many policies have been carried out to overcome its spread. The soaring cases of Covid 19 in Bali have made the government carry out even harsher policies with sanctions for the community and aiming at community discipline itself. So the issuance of the Governor of Bali Regulation No.46 of 2020 which contains sanctions for people who do not wear masks as a condition of health protocol.
INVESTASI YANG BERESIKO DALAM PASAR MODAL
Authors: Mutia Evi Kristhy  , Dimas Prayoga  , Juan Rios Ekaharap  , Gabriel Batistuta
Published: March 2023

The capital market is a place where companies seek funds to finance their business activities. In addition, the capital market is also an effort to raise public funds directly by investing funds into healthy and well-managed companies. The main function of the capital market is as a means of capital formation and accumulation of funds for financing a company/issuer. The presence of capital market institutions in Indonesia adds a row of alternatives for people who have excess funds and are interested in investing to invest their funds. capital. Keywords ; Risk, Investment and Capital Market Abstract The capital market is a place where companies seek funds to finance their business activities. In addition, the capital market is also an effort to raise public funds directly by investing funds into healthy and well-managed companies. The main function of the capital market is as a means of capital formation and accumulation of funds for financing a company/issuer. The presence of capital market institutions in Indonesia adds a row of alternatives for people who have excess funds and are interested in investing to invest their funds.
PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG
Authors: Dyah Listyorini  , Arikha Saputra  , Fitika Andraini
Published: March 2023

Indonesia is a state of law, therefore the law in Indonesia must be obeyed and enforced. To be able to obey and enforce the law, people must understand and understand what the law is. there are so many cases of law violations committed by high school students because they do not understand the law. This research is entitled "Application of Legal Education in High School Students in Realizing Legal Awareness and Law Enforcement in SMA Muhammadiyah 2 Semarang". Researchers in carrying out this research use a sociological juridical approach, namely by emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, what is meant here is that researchers conduct direct interviews with students of Muhamadiyah 2 Semarang High School about the importance of implementing legal education in create legal awareness and law enforcement. The application of legal education is considered very important so that it can be included in school curriculum subjects as well as through legal counseling in collaboration with the relevant agencies so that students have a strong legal awareness, can distinguish between right actions and wrong actions as well as sanctions from existing law enforcement.
EFEKTIVITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGELOLA SAMPAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN
Authors: Mustika Wararatna  , Rahayu Subekti
Published: March 2023

The goal of this research was to know how effectiveness of trash management based on legislation adopted by the South Tangerang City Environmental Service. The author uses empirical legal methods, using a descriptive qualitative approach. Primary data were gained through conducting field interviews, while secondary data was gathered through a literature review. Considering the study's findings, The South Tangerang City Environmental Service manages garbage in accordance with all applicable relevant laws and regulations, namely Constitution Number 18 of 2018 concerning Garbage Management, South Tangerang City Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Change On Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Trash Management, and Regulation Mayor South Tangerang Number 50 of 2017 concerning Trash Management. However, it is not fully successful in its implementation since the garbage dump is not located in line with the provisions of the garbage dump determination, resulting in environmental contamination in the area surrounding the garbage dump. The inadequate location of the landfill, the residents' lack of awareness of the value of participation in waste management, and limited waste management infrastructure are among the challenges faced by the Environmental Service of South Tangerang City in implementing waste management.
PEMALSUAN MEREK SEPATU DI INDONESIA: PENGATURAN DAN SANKSI?
Authors: Khelvin Risandi  , Hari Sutra Disemadi
Published: March 2023

The laws and regulations in Indonesia have regulated brand counterfeiting, but the cases have not decreased yet. The rise of brand counterfeiting is caused by the condition of society and ineffective laws and regulations. Previous similar studies have discussed the trademark registration procedure and its obstacles as well as the study of mark cancellation, while this research focuses on the regulation and sanctions for brand counterfeiting. The purpose of the study was to find out how the legal arrangements against the perpetrators of counterfeiting shoe brands spread in Indonesia. This study uses a normative juridical research method, with a library search technique. The results of this study indicate the level of effectiveness of laws and regulations related to brands as law enforcement tools in Indonesia, ranging from legal substance to criminal penalty.
RELASI PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK DI NANGROE ACEH DARUSSALAM: KONSTRUKSI TERHADAP PEMBAHARUAN RUU KUHP
Authors: Safik Faozi  , Rochmani  , Wenny Megawati
Published: March 2023

Article 2 paragraph 4 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Powers of Punishment states that trials are carried out in a simple, fast and low cost manner. This principle has been implemented in the implementation of the imposition of caning in Aceh. The implementation is in an open field and ends in 1 day. It is interesting to study from the principles of fast, simple, and low-cost justice. The execution of the caning sentence which ends in 1 day embodies the principle of a fast trial, carried out in the open field by wearing a certain size of rattan, showing a simple trial. The implementation also demonstrates the principle of low-cost justice. In the perspective of the Criminal Code Bill, the implementation of this punishment is based on living law and has been stated in the applicable law in Aceh, realizing the criminal objectives of prevention, fostering perpetrators, restoring balance, and resolving conflicts. Its rationality rests on the laws that live in Aceh, and embodies the principles of fast, simple and low-cost justice. Philosophically, this punishment is built on the basis of the Acehnese people's view of life which relies on philosophical values ​​derived from Islamic law. Sociologically, caning has been around for a long time in Acehnese society. Juridically normative based on the 1945 Constitution, the implementation of caning reflects the law that lives in society as an embodiment of customary units that apply in Acehnese society as stipulated in Article 18 B.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI DI INDONESIA
Authors: Rommy Patra
Published: March 2023

The role of the Constitutional Court (MK) as the guardian of democracy can be seen from its decisions related to judicial review and dispute resolution on election results. Problems: (1) What is the role of the Constitutional Court in guarding democracy in Indonesia so far? (2). How to increase the role of the Constitutional Court as the guardian of democracy in Indonesia? This writing uses a normative juridical method. The results of the study, the role of the Constitutional Court as the guardian of democracy: (1) the indicators are judicial review decisions that contribute to the development of democracy in Indonesia, such as Decision: No. 011-017/PUU-I/2003; No. 013-022/PUU-IV/2006; No. 013-022/PUU-IV/2006; No. 6/PUU-V/2007 and others. Meanwhile, the Constitutional Court's Decision regarding the resolution of disputes over the phenomenal election results is Decision No. 41/PHPU.D-VI/2008 which applies the concept of systematic, structured and massive election violations. However, there is also a conservative Constitutional Court Decision in Decision No. 51-52-59/PUUVI/2008 and Decision No. 53/PUU-XV/2017 where the Constitutional Court rejected the request to cancel the presidential threshold. (2) to increase its role, the Constitutional Court must develop a consistent pattern of decision-making to realize constitutional justice and not only rely on formal legality.
TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEBIJAKAN KONSINYASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KEWENANGAN NEGARA TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Maslon Hutabalian
Published: March 2023

Land procurement for public interest based on Law No. 2 Year 2012 Activities held land by giving compensation decent and fair for those who are eligible, the land acquisition is an activity undertaken by the private sector and the government in order to get a piece land allocated for the implementation of a specific development. This research is descriptive analysis with normative juridical approach, ie an approach to legislation related to land acquisition, so as that at issue in this study is how the rule of law to the public shareholders Certificate of Ownership (SHM) is a land in the consignment policy associated with state authority in the procurement of land for public purposes under Law No. 2 In 2012, What are the factors inhibiting the provision of land and how to overcome obstacles facing the government in the procurement of land for public purposes and how the legal protection of individuals (people) who have policies consignment on a piece of land without their prior agreement. Based on research that land procurement for public interest implemented by the government must have legal certainty for holders of land rights, the rule of law in this case means that the government can not impose its authority to waive or revoke ownership rights of a holder of rights on land allocated for public use without first taking care of right holders in terms of social aspects and of the economic aspect, so that the individual holders of land rights can extend their life better than before its release or revoked, then the government must be able to guarantee legal protection for individuals/ communities experiencing problems law, particularly in the context of land acquisition for public purposes, which individuals/ communities of the poor do not have the power to block any government action that seemed to rape their human rights.
HUKUM INTERNASIONAL DIDALAM MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN WILAYAH ANTARNEGARA
Authors: I Nyoman Tegar Seputra  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Komang Febrinayanti Dantes
Published: March 2023

This paper examines international law and the territory between countries. International law was born because of the existence of an international community so that this became the basis for the formation of international law. The international community is used as a sociological foundation in shaping international law. International relations arise because of a factor that requires each other from one country to another in various interests. The territory of the state is part of one element that has a very important meaning. According to international law, the territory of a state consists of land, sea and air. A country's territory will be said to be a permanent territory if it has definite boundaries. State boundaries are something that is very valuable and important in order to clarify or show the boundaries of the country's sovereignty to be implemented. In this case, there will be territorial boundary problems between countries. According to international law, there are several ways of settlement in the form of a peaceful settlement and a forced or violent settlement.
PERGESERAN SUDUT PANDANG PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN
Authors: Gede Marhaendra Wija Atmaja
Published: March 2023

This research is a normative legal research that aimed to finding answers of the research problem, shifting the point of view on policy regulations review. The results of the study show that there is a shift in the point of view of policy regulations review, namely the point of view of policy regulations in the context of legislation shifts to the point of view of policy regulations not in the context of laws and regulations. The first point of view gives birth to the establishment of policy regulations as laws and regulations or not which leads to the acceptance or rejection of the review. The second point of view boils down to policy regulations that can be the object of review as "other powers granted by law".
Perbandingan Aktifitas Fotokatalis Nanotitania Tanpa Dan Dengan Penambahan Etanolamina Di Bawah Sinar Matahari
Authors: Rahmayanti Dita , Manurung Posman , Marjunus Roniyus
Published: March 2023

Degradasi zat warna remazol kuning keemasan dilakukan dengan nanotitania. Sintesis nanotitania dipreparasi menggunakan metode sol gel dengan penambahan etanolamina sebagai surfaktan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan etanolamina terhadap aktivitas fotokatalis dan energi celah pita nanotitania. Dalam penelitian ini penggunaan titanium butoksida, etanol dan HCl. Penambahan etanolamina yang divariasikan adalah 0 dan 1 ml. Sampel dikalsinasi pada suhu 500ºC selama 4 jam. Nanotitania dikaraterisasi menggunakan Spektrofotometri UV-Vis dan UV-Visible Diffuse Reflectance Spectroscopy (UV-Vis DRS) menggunakan metode Kubelka-Munk dalam menentukan energi celah pita. Uji aktivitas fotokatalis dengan mendegradasi larutan remazol kuning keemasan menggunakan sinar matahari sebagai pembantu terjadinya reaksi. Hasil karaterisasi UV-Vis DRS energi celah pita yaitu 3,18 dan 3,03 eV pada masing-masing sampel tanpa penambahan dan dengan penambahan etanolamina berturut-turut.
Nanofiber PVA/ZnO Sebagai Material Antimikroba Pada Wound Dressings
Authors: uzalia putri , kusumawati diah hari
Published: March 2023

Nanofibers are ideal for forming multifunctional medical products, one of which is wound dressings. Nanofibers wound dressings made from polyvynyl alcohol (PVA) and zinc oxide (ZnO) using the electrospinning method with varying voltages of 15 kv, 16 kv, 18 kv, and 20 kv, to determine the effect of stress on morphology, absorption and antibacterial activity. The resulting nanofibers have a smooth surface and an almost uniform fiber diameter. SEM analysis showed that the diameter of PVA 10% with a magnification of 50000X was 252 nm and PVA/ZnO 20 kv with a magnification of 30000X was obtained 231 nm, the EDX spectrum contained elements of C, O, and Zn respectively 37.40%, 62.14%, and 0.46%. The results of the FTIR analysis showed that the functional groups seen in the PVA/ZnO samples were O-H, CH2, C-H, C-O, and Zn-O. UV-Vis transmission showed that PVA had a high UV transmission of 12% but all PVA/ZnO nanofibers showed a UV transmission of almost 0%. Antimicrobial activity showed that the number of bacterial colonies in PVA/ZnO samples was less than the control. The average nanofibers diameter increases when ZnO nanoparticles are added, but when tension is increased, the average diameter of the nanofibers decreases. The morphology of the nanofibers is very uniform and there are no ZnO nanoparticle crystals, so PVA/ZnO nanofibers can be chosen as an ideal biomaterial for wound dressings.
Review Mekanisme Pembentukan Massa Neutrino melalui Seesaw Tipe I
Authors: Binu Soesanto Qidir Maulana , Ferdiyan Akmal
Published: March 2023

Terdapat beberapa ekstensi Model Standar dalam Fisika Partikel untuk menjelaskan pembentukan massa neutrino. Salah satu ekstensi yang paling sederhana adalah mekanisme Seesaw tipe I. Dalam mekanisme ini diperkenalkan neutrino right-handed yang tidak ambil bagian dalam interaksi lemah atau sering disebut juga dengan steril (Y=0). Pada tulisan ini, kami berusaha menuliskan penjabaran mengenai mekanisme ini.
Analisis Burn Up Modified Candle Pada Gas Cooled Fast Reactor (Gcfr) Dengan Bahan Bakar Uranium Oksida
Authors: Charoline Ria , Yulianti Yanti , Riyanto Agus , Karo-karo Pulung
Published: March 2023

Telah dilakukan penelitian tentang analisis burn up modified CANDLE dengan reaktor Gas Cooled Fast Reactor (GCFR) menggunakan bahan bakar uranium oksida pada ¼ bagian teras reaktor dan desain geometri assembly bahan bakar berbentuk heksagonal yang didefinisikan IGT-12. Analisis dilakukan dengan simulasi komputasi menggunakan 2 kode dasar pada SRAC yaitu PIJ dan CITATION yang merupakan kode tambahan pada SRAC. Tujuan dari penelitian ini meliputi penentuan geometri sel, ukuran pin bahan bakar, fraksi volume, kekritisan, densitas atom, rasio konversi dan distribusi rapat daya. Parameter yang dianalisis dari penelitian ini meliputi kekritisan, densitas atom, rasio konversi dan distribusi rapat daya. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah nilai rasio konversi 1,15 dan nilai densitas atom mengalami perubahan jumlah nuklida pada jenis nuklida U235, U238 dan Pu239 pada periode burn up 70 tahun. Nilai faktor multiplikasi (keff) yang mengalami penurunan dan faktor puncak daya semakin tajam pada setiap case.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Financial Distress terhadap Pengungkapan Sukarela
Authors: Pratiwi Asih , Afriyenti Mayar
Published: March 2023

This study aims to examine the effect of Managerial Ownership, Independent Commissioner, Financial Distress on Voluntary Disclosure in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. This type of research is quantitative. The population used in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a total sample of 170 samples using purposive sampling method. The analysis was performed using multiple linear regression models. The results of this study indicate that: (1) Managerial Ownership has a negative and insignificant effect on the structure of Voluntary Disclosure (2). Independent Commissioner has a negative and significant effect on Voluntary Disclosure (3) Financial Distress has a positive and significant effect on Voluntary Disclosure.
Pengaruh Pengungkapan Nilai Etika Islam terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia
Authors: Astuti Muharani , Serly Vanica
Published: March 2023

This study discusses the effect of the disclosure of Islamic ethical values on the financial performance of Islamic banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the 2016-2020 period. The ethical values in this study are the zakat disclosure index (ZDI) and the charity disclosure index (CDI). By using purposive sampling technique, the samples used in this study were obtained from 13 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data in this study were obtained from the bank's annual report in 2016-2020 and analyzed using multiple linear regression. The results of this study indicate that the zakat disclosure index (ZDI) has a positive and significant effect on bank performance. While the Charity Disclosure Index (CDI) does not have a significant effect on bank performance. This study is a more consistent literature survey on the effect of disclosing Islamic ethical values on bank performance and conducting a robustness check to support the findings of the study.
Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Nagari
Authors: Zainiah Putri , Arza Fefri Indra
Published: March 2023

This study aims to examine the effect of budget characteristics and organizational commitment on the performance of the nagari government in the nagari government in Dharmasraya Regency, the research sample was determined using the non-probability sampling method with a sample of 52 villages. Quantitative data is the data selected in this study in the form of written responses from the questionnaire. The source of data used is primary data obtained from the nagari government. Methods Questionnaire data was collected by giving a set of oral questions or written questions to respondents to answer. The results showed that budget participation, clarity of budget objectives, budget feedback and organizational commitment had an effect on the performance of the nagari government. Budget evaluation and the difficulty of budget objectives have no effect on the performance of the nagari government.
Pengaruh Pandemi Covid-19 dan Karakteristik Perusahaan terhadap Manajemen Laba Akrual
Authors: Nafis Bahrun , Sebrina Nurzi
Published: March 2023

This study aims to analyze the effect of the Covid-19 pandemic and company characteristics on accrual earnings management. Accrual earnings management is the dependent variable in this study as measured by absolute discretionary accruals using the Modified Jones Model by Dechow (1995). The Covid-19 pandemic is an independent variable in this study measured by a dummy variable that takes 1 if the observation period of the pandemic is 2020, and 0 otherwise. Company characteristics are independent variables which in this study are represented by profitability as measured by ROA, leverage as measured by DER, and firm size as measured by the natural logarithm of total assets. The population of this study were companies that were heavily affected by the Covid-19 pandemic, the tourism, restaurant and hotel sectors and the retail sector which were listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020 using the sampling method, namely the purposive sampling technique so that the final sample of this study was 57 companies. The analysis technique used is multiple linear analysis techniques. Overall, the results of this study indicate that the Covid-19 pandemic has no effect on accrual earnings management. The characteristics of the company, namely profitability and company size also have no effect on accrual earnings management, and leverage has a positive effect on accrual earnings management.
Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik dan Ukuran Pemeritah Daerah terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah
Authors: Novalia Suci , Deviani Deviani
Published: March 2023

This study aims to analyze the influence of democracy, analyze the influence of political power and analyze the influence of local government measures on the financial transparency of regency/city governments in Jambi Province. The population in this study was the Regency/City Regional Government in Jambi Province with a total sample of 44 samples during 4 years of observation (2017-2020). The data analysis technique used in this study is panel data regression analysis. The result of this study is that democracy has a significant effect on the transparency of local governments in districts/cities throughout Jambi Province. The high level of democracy in the Jambi regional government affects the financial transparency of the regional government of Jambi Regency/City. The high level of democracy in the Jambi regional government affects the financial transparency of the regional government of Jambi Regency/City. The first hypothesis (H1) which states that local government transparency has a significant positive effect on the transparency of local governments in districts/cities throughout Jambi Province is accepted. Political ideology has no effect on the transparency of local governments in districts/cities throughout Jambi Province. The high and low number of parties winning legislative elections has no effect on the transparency of local governments. Political ideology does not affect the degree of disclosure of information and transparency. The second hypothesis (H2) which states that political power does not have a significant effect on the transparency of local governments in districts/cities throughout Jambi Province is not accepted The size of local governments has a significant positive effect on the transparency of local governments of districts/cities throughout Jambi Province. The larger the size of local government, the more transparency of local governments will also increase. The third hypothesis (H3) which states that the size of the government has a significant positive effect on the transparency of local governments in districts/cities throughout Jambi Province is accepted.
Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
Authors: Rivani Sherly , Cheisviyanny Charoline
Published: March 2023

This study aims to analyze the taxpayer’s point of view about SP2DK. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques using observation and semi-structured interviews. This research is different from previous research because in this this research, SP2DK will be explored in depth and the respondents in this study are taxpayers who have received SP2DK. The results of the study revealed that there were differences in the taxpayer’s point of view about SP2DK, the responses were positive, neutral and negative about the SP2DK received. For the further researchers, it is better to use a wider scope and include all groups of taxpayer.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Kompleksitas Perusahaan terhadap Audit Report Lag: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan
Authors: R Wahyu Septian , Nelvirita Nelvirita
Published: March 2023

This study aims to examine the effect of managerial ownership, firm size, and firm complexity on the audit report lag. The population in this study are all mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The sampling technique used was purposive sampling. The number of samples is 68 companies. The statistical method uses multiple linear regression analysis. The results show that managerial ownership has no effect on audit report lag, company size negatively affects audit report lag, company complexity does not affect audit report lag in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021.
Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Locus of Control Eksternal dan Moralitas Individu terhadap Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan
Authors: Nufus Hayatun , Helmayunita Nayang
Published: March 2023

This study aims to analyze the effect of the bystander effect, whistleblowing, external locus of control and individual morality on the occurrence of financial statement fraud. This research is a quantitative research. The number of samples was determined using the slovin formula. The samples in this study were undergraduate accounting students class of 2018 at Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, Universitas Putra Indonesia and Universitas Bung Hatta. The data collection method used a questionnaire distributed through google form. The hypothesis in this study was tasted using multiple linear regression analysis with IBM SPSS 25. The results show that bystander effect has a significant effect on the occurrence financial statement fraud. Meanwhile, whistleblowing, external locus of control and individual morality have no effect on the occurrence of financial statement fraud.
TEACHER TALK IN A BRITISH SITCOM: INSIGHTS FROM EMBODIED ACTIONS TO CLASSROOM INTERACTION COMPETENCE
Authors: Sugianto Ahmad , Yusuf Fazri Nur
Published: March 2023

Teacher talk is one of the essential elements through which learning opportunities for pupils are facilitated. Nevertheless, to the best of the researchers’ knowledge, investigations regarding the ways a native teacher illustrated in a British Sitcom utilizes embodied actions that influence opportunities for learning characterized as classroom interaction competence are found to be limited. Thus, the present study aimed at unfolding the native teacher talk concerning the ways the teacher uses embodied actions along with verbal language to provide learning opportunities illustrated in a British Sitcom. By utilizing a conversation analysis approach, the artifact, namely a British Sitcom entitled Mind Your Language, was scrutinized. The findings revealed several embodied actions involving gesture, facial expression, and gaze accompanying the teacher's talk significantly facilitate and mediate the students’ learning.  Also, the skills and systems constitute the most frequently occurring mode whereas the least frequently occurring mode was the classroom context mode. Lastly, the study arrived at conclusions that the use of embodied actions is necessarily required for its significant functions and use for teacher talk that lead to classroom interaction competence.
Strategi Active Learning Berbasis Kearifan Lokal “Beleter” pada Pembelajaran PAI
Authors: Bukhari Bukhari
Published: March 2023

The influence of globalization that has occurred in the world in the last decade has resulted in the cultural heritage and traditional values ​​of indigenous peoples facing challenges to their existence. Preservation efforts need to be made to take the substantive meaning of local wisdom, where the community must open awareness, honesty and a number of noble cultural values ​​to be socialized and developed into a dignified life principle. One of the verbal-based local wisdom that still exists in the Malay community of Pontianak is Beleter. The local wisdom turned out to be full of meaning which was then not impossible to adopt in the framework of learning strategies. The beleter learning strategy is a strategy that emphasizes the active, thoroughly elaborative and religious learning process to seek and find their own answers to a problem faced both in the learning process in the classroom, as well as in the environment where they (students) are, so that it is expected to be able to foster creativity and self-confidence.

 

ABSTRAKPengaruh globalisasi yang terjadi pada dunia pada decade terakhir ini mengakibatkan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Upaya pelestarian perlu dilakukan untuk mengambil makna substantif kearifan lokal, di mana masyarakat harus membuka kesadaran, kejujuran dan sejumlah nilai budaya luhur untuk sosialisasikan dan dikembangkan menjadi prinsip hidup yang bermartabat. Salah satu kearifan lokal berbasis verbal yang masih eksis di lingkungan masyarakat Melayu – Pontianak adalah Beleter. Kearifan lokal tersebut ternyata sarat akan makna yang kemudian tidak mustahil untuk di adopsi dalam kerangka strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran beleter adalah sebuah strategi yang menekankan pada proses belajar secara aktif, tuntas elaborative dan religius untuk mencari serta menemukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan yang dihadapi baik di dalam proses pembelajaran di kelas, maupun di lingkungan dimana mereka (siswa) berada, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sifat kreatifitas dan percaya diri.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Kearifan Lokal, Beleter, Pendidikan Agama Islam