bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa di MTs Al-Muta’allimin Patokbeusi Subang
Authors: Hanifah Nur , Solihatudiniyah Lela Salamah , Nuralim Iman , Mondari Mondari , Azkiya Khoirul , Tarsono Tarsono
Published: September 2024

Self-confidence is one of the important aspects of one's life. High self-confidence can motivate someone to achieve and succeed. Scout extracurricular activities can be one of the means to improve students' self-confidence This study aims to determine the implementation of scout extracurricular activities in improving the self-confidence of students of Madrasah Tsanawiyah Al-Mutaallimin Patokbeusi Subang. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The techniques used are interviews, observation and documentation. Based on the research results, it is known that the implementation of scout extracurricular activities in increasing the self-confidence of students who are members of the scout movement at Madrasah Tsanawiyah Al-Mutaallimin Patokbeusi Subang for the 2023/2024 academic year has gone as expected. This can be proven by achieving indicators of self-confidence, namely students are more courageous in expressing their opinions in public, students are more courageous to try new things and students are more confident in facing challenges. Through the process of increasing students' self-confidence which can grow through routine training, through the opening and closing ceremonies of scouting, and by implementing or practicing the Basic Principles of Scouting and the Scout Code of Honor (Trisatya and Dasa Darma pramuka).
Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis di Indonesia
Authors: Yudawati Sri Peni
Published: September 2024

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak hanya ada satu pasal terkait residivis yaitu pasal 7 ayat (2) huruf b dan penjelasan pasalnya yang menyatakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi namun tidak diatur mengenai bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana ataupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut apakah residivis anak merupakan suatu pemberatan pidana ataukah bukan. Rekomendasi terkait penelitian ini adalah perlunya pengaturan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di masa yang akan datang terkait pengaturan sanksi pidana atau bentuk pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dan pengaturan secara tegas dan jelas dengan lebih menekankan pada pembimbingan dan pembinaan dan bersifat edukatif untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlunya pembaharuan hukum dan kebijakan hukum pidana terkait penambahan ketentuan pasal dan penegasan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait anak yang berstatus residivis bukanlah pemberatan pidana sebagaimana dalam KUHP, namun suatu pemberatan pidana yang bersifat khusus dan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan konsep pemberatan pidana dalam KUHP tersebut. sehingga terdapat kesepahaman diantara aparat penegak hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Authors: Pakpahan Jun Triono , Sudarti Elly , Erwin Erwin
Published: September 2024

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA sebagai dasar pertanggungjawaban pidana serta untuk memahami dan menganalisis cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Riset ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang berkonten SARA Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana telah diatur dalam Pasal 156, 157, 310, dan 311 KUHP, Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Cara Menentukan Kesalahan dan Sanksi Pidana Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang berkonten SARA Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana yaitu pembuktian pada sidang pengadilan dengan meneliti dan mencocokan perbuatan pelaku tindak pidana dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan (Unsur yang bersifat obyektif (Actus Reus) dan unsur yang bersifat subyektif (mens rea), serta mempertimbangkan Alasan pembenar seperti rumusan norma Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, dan alasan pemaaf yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP Merekomendasikan kepada pembuat peraturan Perundang-undangan: 1) Untuk membuat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian secara khusus, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. 2) Kepada penegak hukum hendaknya penuh kehati- hatian dalam menegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian dan terus menerus melakukan sosialisasi sebagai tindakan preventif kepada masyarakat terkait Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2)) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Analisa Kasus Tindak Pidana Kriminal Penganiayaan Bedasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel
Authors: Damanik Gabriel Yericho , Jovian Erland , Rasji Rasji
Published: September 2024

Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, dengan fokus pada aspek hukum, proses persidangan, dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa, Mario Dandy Satriyo, didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, wawancara dengan ahli hukum, dan studi literatur terkait hukum pidana serta prosedur peradilan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses peradilan berlangsung transparan, dengan bukti dan kesaksian yang dipertimbangkan secara cermat oleh pengadilan. Putusan pengadilan menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan perlunya hukuman yang setimpal bagi pelaku sebagai bentuk pencegahan. Kasus ini juga menyoroti tantangan penegakan hukum, khususnya terkait pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam proses hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel menggambarkan pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan semua pihak diperlakukan adil dan setara di depan hukum serta mengatasi kendala struktural yang mempengaruhi independensi dan efektivitas peradilan.
Pemberantasan Pembajakan Kapal Laut Dengan Mengimplementasikan Konvensi PBB 1982
Authors: Kristianto Shashia Andini , Anggraini Nabila Chynta Dwi , Parapat Fauzan Rizki , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: September 2024

Pembajakan kapal laut merupakan ancaman serius terhadap keamanan perairan global yang membutuhkan perhatian mendalam dalam konteks hubungan internasional. Dalam era modern ini, upaya penanggulangan pembajakan kapal laut telah menjadi fokus utama bagi komunitas internasional. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) menjadi kerangka hukum yang penting dalam menegakkan keamanan laut dan melindungi kedaulatan negara-negara anggota. Penanganan efektif terhadap pembajakan memerlukan kombinasi langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama internasional yang solid. Dengan menggabungkan semua aspek ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan stabil bagi perdagangan internasional serta kehidupan masyarakat dunia secara keseluruhan.
Upaya BPSK Dalam Menanggapi Laporan Konsumen Terhadap Barang Online yang Dicuri oleh Kurir Jasa Pengiriman Lalamove
Authors: Putri Sanny Nuyessy , Lie Gunardi , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: September 2024

Terjadi pengaruh dari adanya globalisasi dengan diberikannya kemudahan untuk melakukan ekspor dan impor guna memenuhi suatu kebutuhan seperti sandang, papan, dan pangan. Keuntungan yang besar menjadi aspek yang ingin dituju oleh pelaku bisnis dari konsumen. Masyarakat masa kini melakukan transaksi jual beli secara online, sehingga tidak memerlukan waktu lebih untuk mendatangi toko langsung. Untuk dapat mengkaji suatu permasalahan secara runtut, maka artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif agar dapat membangun suatu argumentasi hukum untuk membahas objek yang akan diteliti dimana akan dijabarkan pada pembahasan. Kepentingan konsumen perlu dilindungi, maka BPSK hadir sebagai pihak yang dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan perselisihannya dengan pelaku usaha. BPSK menyediakan pilihan penyelesaian yang nantinya dapat dipilih oleh para pihak guna menyelesaikan sengketanya. Terdapat larangan untuk memilih penyelesaian hukum lain, bilamana pilihan hukum sebelumnya tidak memberikan kesepakatan. Untuk mengganti suatu kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memakai jasa dari pelaku usaha, pihak jasa pengiriman harus memberikan ganti rugi yang sepadan dengan harga barang yang dicuri oleh mitra jasa pengiriman. Meski sedang melakukan penyelesaian sengketa ditempat lain, tuntutan pidana untuk mengganti kerugian tidak dapat dihilangkan. Pihak jasa pengiriman yang menimbulkan kerugian tidak diperbolehkan untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang memberikan layanan jasa pengiriman. BPSK memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan lembaga peradilan umum yakni pengadilan negeri antara satu dengan yang lain. Tidak diperkenankan untuk mengganti kerugian dibawah harga barang yang dicuri. Hal ini tidak sejalan dengan hal-hal terkait ganti kerugian yang termuat dalam UUPK.
Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya
Authors: Syailendra Putra Moody Rizqy , Malkan David Biliya , Ar Rohma Inayah , Yandika Nayla Putri
Published: September 2024

Krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh kelompok Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian orang di segala penjuru dunia, dan Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang menarik pengungsi. Penanganan masalah pengungsi harus mengikuti prinsip dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penyebab utama pengungsian Rohingya adalah konflik etnis dan agama di Myanmar, serta tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap mereka. Pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh menghadapi kebimbangan antara keamanan dan kemanusiaan. Perlindungan seluruh hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan pengungsi harus termasuk ke dalam bagian dari penerimaan pengungsi. Penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk mendapatkan keakuratan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi pengungsi Rohingya, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.
Peranan Guru Mendisiplinkan Anak Hiperaktif pada Anak Berkebutuhan Khusus di TK Melati Kecamatan Tenayan Raya
Authors: Sari Arini Candra Puspita , Wilson Wilson , Muryanti Muryanti
Published: September 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ditemukan dilapangan dari 30 siswa 5 diantara adalah anak berkebutuhan khusus yang mengidap perilaku hiperaktif  Anak hiperaktif yang ada di TK Melati tidak dapat mengontrol dirinya, namun dalam pembentukan kontrol diri pada anak hiperaktif tidak bisa disamakan dengan anak pada umumnya karena anak hiperaktif memiliki emosi yang labil dan mudah marah, susah menangkap apa yang dijelaskan oleh guru, hanya memiliki fokus sekitar 15-20 menit, mudah sekali jenuh serta tidak mampu menerima materi yang banyak. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan peranan guru mendisiplinkan perilaku hiperaktif pada anak berkebutuhan khusus di Tk Melati Kecamatan Tenayan Raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini di laksanakan di Tk Melati, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi, dengan melibatkan 4 (empat) informan sebagai subjek penelitian. Seterusnya untuk mencari dan menyusun data digunakan  teknik analisis pengorganisasian data dan analisis tematik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari adanya peranan tutor tidak ada memberikan reward untuk anak yang bisa disiplin dalam pembelajaran dan tidak memberikan pushment untuk anak yang tidak dapat disiplin.
Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak Remaja SMP di Desa Lalang pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Authors: Jhonatan Apfia Natalie , Wilson Wilson , Fitrilinda Dafetta
Published: September 2024

Dari penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar anak, menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel berjumlah 60 orang. Di peroleh hubungan yang signifikan antara variabel pola asuh orang tua (X) terhadap motivasi belajar anak (Y) di Desa Lalang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Besar pengaruhnya 65,20 % dan sisanya 34,8% yang di tentukan oleh penyebab lain yang tidak termasuk dalam peneliatan ini. Pengaruh ini di gambarkan dengan setiap kenaikan variabel pola asuh orang tua (X) akan di ikuti setiap kenaikan oleh variabel motivasi belajar anak (Y) 0,777 dengan korelasi pearson produk momen antara pola asuh orang tua dan motivasi belajar anak sebesar 0,808 dan sig (2- Tailed) 0,000.
Penerapan Budaya Gotong Royong Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kelas IV SD Negeri 006 Trimulya Jaya
Authors: Musdalifah Siti , Mustika Dea
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan budaya gotong royong melalui projek penguatan profil pelajar pancasila pada kelas IV SD Negeri 006 Trimulya Jaya Kecamatan Ukui. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui triangulasi sumber (kepala sekolah, guru, peserta didik) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi). Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan budaya gotong royong melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila di kelas IV SD Negeri 006 Trimulya Jaya terlaksana dengan baik. Tahapan alur penerapan budaya gotong royong melalui P5 melibatkan perencanaan, pembentukan tim fasilitator, pembuatan desain P5 dengan tema tertentu, pembentukan pamong kelas, integrasi P5 dalam pembelajaran, dan evaluasi. Meskipun kepala sekolah dan guru terlibat aktif dalam membimbing, mengarahkan, dan mendukung kegiatan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi, hasil penelitian juga mendapati hambatan seperti karakteristik peserta didik yang berbeda, kurangnya pemahaman guru dalam melaksankan P5, serta kurangnya bimbingan dan dukungan orang tua. Namun hal tersebut tidak menghalangi jalannya penerapan budaya gotong royong melalui P5. Perlu diperhatikan bahwa koordinasi dengan orang tua saat gotong royong melalui P5 masih perlu ditingkatkan agar nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi dapat berjalan lebih optimal.
Kepuasan Kerja Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Pekanbaru
Authors: Fauzan Hilvi , Jais Muhammad , Noviana Eddy
Published: September 2024

The aim of this research is 1) to find out how high the job satisfaction of tutors is in Pekanbaru City. This type of research is descriptive with a quantitative approach. The population in this study was 63 PKBM tutors in Pekanbaru City aged 25-45. The sampling technique using Simple Random Sampling is a method of drawing from a population or universe in a certain way so that each member of the population or universe has the same opportunity to be selected or taken, using the Slovin formula, the sample is 54 tutors aged 25-45 years. Data collection method in research This is in the form of a questionnaire. The research instrument goes through several stages, namely: 1) reviewing all theories related to the variables to be studied, 2) compiling indicators for each variable, 3) compiling a grid, 4) compiling statement items and establishing a measurement scale, 5) trialling the instrument , 6) analysis of question items by testing the validity and reliability of each statement item. Data collection in this research used a questionnaire. With a total research sample of 54 people, the trial was carried out at PKBM Pekanbaru City with 30 tutors aged 25-45 years. The money was used as a trial sample, validity test with a value of rtable = 0.361 obtained from 30 tutors aged 25-45 years. Based on descriptive analysis, the mean value of job satisfaction was obtained based on each indicator it is at a mean value of 3.78 which is is at a high level. The highest indicator is colleagues with The mean value of 3.91 is in the high interpretation, then namely Bosses/Leaders with a mean value of 3.78 are in the high interpretation, wage/salary indicator with a mean value of 3.72 and indicators that have The lowest mean value is promotion with a mean value of 3.70 in the interpretation tall. The conclusion of this research explains that based on indicator, then the job satisfaction of PKBM tutors in Pekanbaru City gets a score The mean is 3.78 in the high interpretation, meaning job satisfaction for PKBM tutors in the city Pekanbaru is already relatively high.
Nilai Karakter Religius Dalam Tradisi Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Authors: Risnawati Risnawati , Firman Firman , Candra Alif Aditya
Published: September 2024

Karakter religius secara umum diartikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dalam pengertian ini jelas bawasannya karakter religius merupakan pokok pangkal terwujudnya kehidupan yang damai. Mandi safar air hitam laut adalah sebuah tradisi/budaya yang di lakukan oleh masyarakat desa air hitam laut yang sudah ada sejak tahun 1865 yang umumnya di lakukan oleh masyarakat dari Sulawesi Selatan, mandi safar adalah mandi yang di lakukan pada hari rabu terakhir bulan safar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa nilai karakter religius yang terkandung di dalam tradisi mandi safar serta mengetahui bagaimana tahapan prosesi tradisi mandi safar di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.Penelitian ini dilakukan di Desa Air Hitam Laut, Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 01 April 2024-01 Juli 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif etnografi dan di deskripsikan Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara dengan tokoh adat, kepala desa dan masyarakat, obseravasi dan dokumentasi. Kemudian direduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, data yang dihasilkan nantinya berbentuk penjabaran berupa kata-kata. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai karakter religius yang dimiliki dalam tradisi mandi safar yaitu cinta damai (kebersamaan, keharmonisan dan kerja sama), toleransi (tidak memandang suku, ras dan agama), persahabatan (ukhuwah wathaniyah (persaudaraan antar bangsa) dan ukhuwah basyariah (persaudaraan sesama manusia), dan teguh pendirian (tradisi mandi safar Air Hitam Laut masih dilestarikan hingga saat sekarang ini).
Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai Persatuan Dalam Budaya Baku Pukul Manyapu (Studi pada Masyarakat Negeri Mamala)
Authors: Malawat Iramaya , Sialana Fatima , Ratuanak Andreas M D
Published: September 2024

Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang NIlai Persatuan Dalam Budaya Baku Pukul Manyapu (Studi Pada Masyarakat Negeri Mamala) Kebudayaan memiliki nilai-nilai yang terkandung didalam budaya itu sendiri, salah satunya adalah nilai persatuan, dimana nilai persatuan dalam suatu budaya pasti melibatkan unsur pemahaman bagi setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut salah satunya adalah budaya baku pukul manyapu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang bertujuan untung mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan budaya baku pukul manyapu dan bagaimana pemahaman masyarakat tentang nilai persatuuan dalam budaya baku pukul manyapu penelitian ini dilaksanakan di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu, Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang di anggap mengetahui budaya baku pukul manyapu di Negeri Malala Kecamatan Leihitu. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan budaya baku pukul manyapu oleh masyarakat Negeri Mamala ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Sebagai masyarakat mamala harus mempunyai pemahaman yang luas tentang suatu budaya yang dimilikinya. Masyarakat memerlukan sebuah nilai yang dimana akan membangun pemahamn dan juga pengetahuan kepada masyarakat, Setiap budaya memiliki nilai-nilai tersendiri salah satunya yang ada dalam budaya baku pukul manyapu ini ialah nilai persatuan.
Internalisasi Nilai Karakter Nasionalisme Melalui Kegiatan Upacara Bendera di SD Negeri 21 Pekanbaru
Authors: Annisa Amelia Nurul , Ramadan Zaka Hadikusuma
Published: September 2024

-
Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2023/PN.Gdt)
Authors: Aulia Aninda Resya , Hakim Lukmanul
Published: September 2024

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun menggunakan senjata tajam memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya. Mulai dari kalangan masyarakat biasa, seperti tetangga yang selalu rukun, sesama aparat penegak hukum, seperti kepolisian maupun TNI, atau dari kalangan pendidikan seperti guru, dosen, dan lain-lain. Serta tidak mengenal usia. Permasalahan dalam penelitian ini, adalah Apa yang menjadi faktor penyebab saksi Rahmat menjadi korban tindak pidana penganiayaan dari terdakwa Iqbal Bin Tepeng dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan kepada saksi Rahmat yang dilakukan oleh terdakwa Iqbal Bin Tepeng dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt. Metode penelitian ini, adalah Pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian ini, adalah faktor yang lebih dominan penyebab saksi Rahmat menjadi korban tindak pidana penganiayaan dari terdakwa Iqbal Bin Tepeng dalam Studi  Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt yaitu faktor terganggunya terdakwa Iqbal Bin Tepeng dan faktor iman yang kurang kuat sehingga timbul lah rasa kurang sabar dan mudah marah. Kemudian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Korban Penganiayaan. Dari terdakwa Iqbal Bin Tepeng dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt., dipidana 1 tahun 2 bulan dalam Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Penulis menyarankan beberapa hal yaitu, pemberian sanksi oleh hakim harus ditegaskan agar dapat memberikan efek jera sehingga pelaku menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Serta selalu meningkatkan kerjasama antar para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperlancar alur penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan dengan menggunkan senjata tajam.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)
Authors: Marpaung Lintje Anna , Satria Indah , Ardinata Arya
Published: September 2024

Kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbullkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan kayu dan bersarungkan kayu adalah milik Anak HA Bin YH yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan anak meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan anak masih berstatus sekolah.
SECAdvisor: A Tool for Cybersecurity Planning using Economic Models
Authors: Franco Muriel Figueredo , Omlin Christian , Kamer Oliver , Scheid Eder John , Granville Lisandro Zambenedetti , Stiller Burkhard
Published: September 2024

Cybersecurity planning is challenging for digitized companies that want adequate protection without overspending money. Currently, the lack of investments and perverse economic incentives may increase the number of cyberattacks, which result in several economic impacts on companies worldwide. Therefore, cybersecurity planning has to consider technical and economic dimensions to help companies achieve a better cybersecurity strategy. This paper introduces SECAdvisor, a tool to support cybersecurity planning using economic models. SECAdvisor allows one to (a) understand the risks and valuation of different businesses’ information, (b) calculate the optimal investment in cybersecurity for a company, (c) receive a recommendation of protections based on the budget available and demands, and (d) compare protection solutions in terms of cost-efficiency. Furthermore, evaluations on usability and real-world training activities performed using SECAdvisor show its efficacy and usability, allowing users to explore economic concepts and models for cybersecurity planning.
Cutting dimensions in the LLL attack for the ETRU post-quantum cryptosystem
Authors: Silva Augusto Miguel Camillo , Sousa Thiago do Rêgo , Souza Neto Tertuliano
Published: September 2024

NTRU is one of the most important post-quantum cryptosystems nowadays, based on polynomial rings with coefficients in Z. Among its variants, the ETRU cryptosystem utilizes Eisenstein integers Z[ω], where ω is a primitive cube root of unity. We explore this cryptosystem and introduce a new lattice based on May’s technique, which proposes reducing the original lattice dimension to enable attacks with increased complexity. This new lattice allowed us to recover the private key of the ETRU system for a dimension that was not yet possible using current lattice reduction techniques over the original lattice.
Detecção de Intrusão e Análise Cyberfísica em Redes Industriais
Authors: Mariani Wagner Carlos , Munaretto Anelise , Fonseca Mauro , Lopes Heitor , Silva Thiago H.
Published: September 2024

Este trabalho investiga a cibersegurança em Sistemas de Controle Industrial (ICS) diante de riscos cibernéticos emergentes. Desenvolvemos um sistema de detecção de anomalias com uma abordagem de classificação em duas etapas: distinguindo entre operações normais e anômalas, e identificando o tipo específico de ataque. Utilizou-se o dataset SWaT, um simulador de tratamento de água, e técnicas, como SMOTE, foram aplicadas para balancear os dados. Vários algoritmos foram testados, com destaque para o Random Forest pela sua capacidade de identificar os incidentes sem incorrer em falsos negativos (recall). Os resultados mostram que o sistema proposto pode classificar as operações de acordo com seu estado e tipo de ataque.
Análise comparativa de IAs generativas como ferramentas de apoio à programação segura
Authors: Silva Eduardo , Quinaia Emerson , Silva Danilo , Braga Alexandre
Published: September 2024

A Inteligência Artificial generativa tem se popularizado no apoio ao desenvolvimento de software. Porém, há questionamentos quanto à efetividade dessa tecnologia na segurança de software. Este artigo investiga o uso de assistentes de programação no apoio à programação segura, prevenção de fraquezas e detecção de vulnerabilidades conhecidas. Foram avaliadas Amazon Code Whisperer, Codium e Microsoft Copilot contra códigos com vulnerabilidades conhecidas. Apesar de serem competitivos em precision e recall, eles não são efetivos por falta de concisão nas respostas e usabilidade ruim na elaboração e engenharia de prompts.
Uma Análise Compreensiva e Exaustiva de Métodos de Seleção de Características para Detecção de Malware Android
Authors: Rocha Vanderson , Kreutz Diego , Bragança Hendrio , Assolin Joner , Pinto Nicolas , Feitosa Eduardo
Published: September 2024

Os métodos de seleção de características são fundamentais para otimizar a predição e o uso de recursos em modelos de aprendizado de máquina. Neste estudo, avaliamos 17 métodos de seleção utilizando 10 conjuntos de dados distintos, sendo 11 métodos clássicos e 6 específicos para a detecção de malware em dispositivos Android. Surpreendentemente, métodos clássicos como o LASSO superaram os específicos, demonstrando excelente desempenho e capacidade de generalização na maioria dos conjuntos de dados testados.
ToID: Reputação Baseada em Identificadores Descentralizados Para Aplicações Distribuídas
Authors: Sousa Antonio M. de , Freitas Allan E. S. , Sampaio Leobino N.
Published: September 2024

Os sistemas de reputação se tornam um mecanismo de confiança importante à medida em que a Internet se torna cada vez mais descentralizada. Todavia, os sistemas de reputações atuais são construídos sobre infraestruturas centralizadas de gerenciamento que impactam diretamente na privacidade e na própria descentralização da rede. Por outro lado, os modelos descentralizados de reputação garantem maior escalabilidade e elasticidade das aplicações, mas sacrificam a privacidade em prol da autenticidade dos participantes. Neste trabalho é proposta a Trust over IDentity que visa prover uma infraestrutura de reputação baseada no paradigma de identidade digital descentralizada para garantia de confiança sem afligir a privacidade e autenticidade de ambos provedores e consumidores de serviços. A proposta foi implementada e avaliada através de emulações que confirmaram seu potencial na manutenção da integridade da reputação e possibilidade expansão para outros cenários de aplicações por meio do uso de smart-contracts.
Automação de Autenticação para Testes de Segurança em Aplicações Web no ZAP
Authors: Sacramento Lucas S. C. , Cunha Ítalo , Cardoso Gabriel Pains de Oliveira , Souza Artur , Franco Antônio , Oliveira Leonardo B.
Published: September 2024

Executar testes de vulnerabilidades completos em aplicações Web requer uma sessão autenticada de usuário. Esta autenticação é comumente configurada manualmente por um especialista devido à complexidade dos variados mecanismos de autenticação utilizados por Web apps modernas. Neste artigo apresentamos um arcabouço para descobrir automaticamente as informações necessárias para autenticação programática. Nossa avaliação mostra que o arcabouço utiliza poucos recursos e é eficaz em autenticar em vários Web apps.
Trust, but Verify: Evaluating Developer Behavior in Mitigating Security Vulnerabilities in Open-Source Software Projects
Authors: Sousa Janislley Oliveira de , Farias Bruno Carvalho de , Lima Filho Eddie Batista de , Cordeiro Lucas Carvalho
Published: September 2024

This study investigates vulnerabilities in dependencies of sampled open-source software (OSS) projects, the relationship between these and overall project security, and how developers’ behaviors and practices influence their mitigation. Through analysis of OSS projects, we have identified common issues in outdated or unmaintained dependencies, including pointer dereferences and array bounds violations, that pose significant security risks. We have also examined developer responses to formal verifier reports, noting a tendency to dismiss potential issues as false positives, which can lead to overlooked vulnerabilities. Our results suggest that reducing the number of direct dependencies and prioritizing well-established libraries with strong security records are effective strategies for enhancing the software security landscape. Notably, four vulnerabilities were fixed as a result of this study, demonstrating the effectiveness of our mitigation strategies.
Constitutional Control Body of the Republic of Kazakhstan on Issues Regarding the Conception of Property, the Equality of State and Private Property
Authors: Abdrasulov Ermek B. , Tleulesova Bagila T.
Published: September 2024

This article analyses normative resolutions of the constitutional control body of the Republic of Kazakhstan, which are devoted to the issues on concept of property, equality of state and private property. In the Republic of Kazakhstan, the Constitution enshrines fundamental provisions on property and the right of ownership, which form the primary basis for more specific and detailed regulation of the institute of property in sectoral legislation. In this respect, the institute of property in the Republic of Kazakhstan is regulated in several areas of law, though predominantly in civil law. In this article the authors emphasise that legal protection of the Constitution is provided by the body of constitutional control – previously by the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, and from 1 January 2023 by the Constitutional Court of the Republic of Kazakhstan. In their legal positions, they express official point of view on various aspects of property rights, ensuring the regime of constitutional legality in this sphere.
Problems of Combining Public and Private Interests in Kazakhstan Labour Legislation
Authors: Nurgalievna Nurgaliyeva Enlik
Published: September 2024

The article analyses the issues of combining public and private interests in Kazakhstan labour legislation through the prism of law regulation method of social-labour relations. It is noted that since the entry into force of the Labour Code of the Kazakhstan Republic (1 January 2016) there have since been over 200 amendments and modifications, but the legislators have failed to expand the scope of contractual regulation that takes into account the private interests of employees. This is illustrated by the specific norms of the Labour Code analysed in this article. It is concluded that the public interests implicit in the norms of labour law should be conditioned only by the need to protect private interests of employees.
New era of administrative reforms in Central Asia – a brief overview
Authors: Juraeva Asal
Published: September 2024

The article discusses the current state of the administrative legislation of Central Asian countries. It should be mentioned that the laws on administrative procedures of Central Asian countries are a new generation of legislation and comply with international standards. The adoption of laws on administrative procedures has marked an important milestone in the history of administrative reforms in Central Asian countries. They became a key legislative decision in changing the paradigm of public administration, creating a new administrative environment for citizens and businesses based on the principles of good governance. The semantic reception of administrative procedures is an urgent and difficult task for the legislator, and their proper implementation in the practice of administrative bodies is an extraordinary challenge for Central Asian countries.
Organisational Resilience and the Covid-19 Pandemic: Exploring Factors Amplifying the Effects of Organizational Resilience on Swedish Retail Stores
Authors: Boers Börje , Brozovic Danilo
Published: September 2024

This paper reports on findings from a study of Swedish retail stores, with the aim of discussing the triggers and amplifiers by offering a nuanced perspective on the effects of organisational resilience (OR) of the COVID-19 pandemic on Swedish firms. The study is based on interviews with 28 store managers. Drawing on the concept of organisational resilience, we offer three contributions. First, we empirically and theoretically develop the discussion on triggers of OR. Second, we explain that the positive and negative effects of a crisis on particular firms’ OR can be amplified (or inhibited) by certain factors, which we call the amplifiers of OR. These amplifiers include the retail industry sector, store location and type of ownership. Third, we empirically illustrate the consequences of the COVID-19 pandemic and its restrictions on the retail sector in a Swedish context.
Digital Natives and Signalling in Employment Interviews: An Inquiry into the Acceptance and Perceived Fairness of Different Interview Modes
Authors: Hofmann Kay H.
Published: September 2024

The paper investigates the signalling behaviour of digital native applicants in employment interviews and analyses how their reactions differ in face-to-face versus video-mediated contexts. The social presence within the interview setting and the possibility of employing impression management tactics are of particular interest to understanding the subjective acceptance and perceived fairness of the two types of selection procedures. The analyses of novel primary data from a German survey with 513 valid responses reveal that digital natives, similar to older applicants, appreciate signalling to lower information asymmetries. Regardless of interview mode, social presence and impression management are strong positive drivers of acceptance and perceived fairness. While members of the generational cohort still accept face-to-face interviews more than those mediated by videoconferencing technology, they perceive the former as less fair. This result, which may be explained by the specific characteristics of digital natives, contradicts the findings of studies that have investigated preceding generations. Hence, the paper complements the literature on applicant reactions by focusing on two younger generational cohorts, namely Generation Y and Z. Furthermore, the adoption of the signalling framework in this context suggests that the beneficial effects of signalling may stand vis-à-vis feelings of unfairness, which can be interpreted as additional psychological costs that are driven by moral considerations.
Landscape Ecology and Ecosystem Services as Landscape Analysis and Assessment Tools for Ecological Landscape Planning
Authors: Vagge Ilda , Chiaffarelli Gemma , Pirola Luigino , Gioia Gibelli Maddalena , Sgalippa Nicolò
Published: September 2024

Landscape ecology, with its models and indicators and ecosystem services, can be the key to interpreting the processes and characteristics of a landscape. An applied methodology is presented in the case study of a peri-urban context (south of the city of Milan, northern Italy), where the urban-rural boundary is often abrupt and unmitigated, a characteristic that significantly increases ecological vulnerability. The multi-scale study, both in space and time, using landscape ecology and ecosystem services, helps to understand the structure of the landscape, its dynamics and the ecological behaviour of the landscape element system. It will also help to identify drivers of vulnerability and resilience, as well as design and planning solutions to rebalance the urban-rural relationship, increase environmental sustainability and resilience to anthropogenic pressures and climate change, and enhance ecosystem services.
Plasmonic Excitations in Carbon Nanotubes: PIC simulations vs Hydrodynamic Model
Authors: Martín-Luna Pablo , Bonatto Alexandre , Bontoiu Cristian , Xia Guoxing , Resta-López Javier
Published: September 2024

Charged particles traveling along a carbon nanotube (CNT) may produce the collective oscillation of the free electrons within the cylindrical graphene shell that makes up the nanotube wall. The associated electromagnetic modes (called plasmonic modes) are a potential candidate to achieve ultra-high accelerating gradients for particle acceleration. The plasmonic excitations can be studied by particle simulations and with analytical models. In this chapter, we firstly review different works that employ particle-in-cell (PIC) codes to simulate plasmonic excitations in carbon nanostructures. Then, the linearized hydrodynamic model is presented to analytically describe the plasmonic modes excited by a localized point-like charge propagating along a single-walled nanotube. In this model, the free electron gas at the nanotube wall is treated as a plasma, which satisfies the linearized continuity and momentum equations with specific solid-state properties. Finally, we compare the plasmonic excitations obtained using the hydrodynamic model with those from Fourier-Bessel PIC (FBPIC) simulations. A comprehensive analysis is conducted to examine similarities, differences, and limitations of both methods. This research offers an insightful viewpoint on the potential use of CNTs to enhance particle acceleration techniques, paving the way for future progress in high-energy physics and related fields.
Anesthetic Management of Bronchoscopic Lung Volume Reduction
Authors: Owen Robert
Published: September 2024

Bronchoscopic lung volume reduction (BLVR) is a new and emerging technique for the symptomatic management of severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with hyperinflation. Although this procedure carries significantly less morbidity and mortality compared to open lung volume reduction surgery, there are still significant risks, most notably the risk of pneumothorax. A thorough understanding of patient pathophysiology and procedural steps is vital for ensuring both a successful procedure and safe outcome. Careful attention must be paid towards ventilation strategy during Chartis measurement and valve deployment. Limiting absorptive atelectasis and avoiding sudden increases in airway pressures such as from coughing or bucking on extubation are vital steps to prevent pneumothorax. The implementation of a BLVR program requires a multidisciplinary team to prepare patients for the procedure, and carry them through safely to hospital discharge.
Beverage of Chinese Cabbage and Key Lime Juice to Enhance Bone Mass Density
Authors: Mardiyono Mardiyono
Published: September 2024

Osteoporosis is a problem in elderly, adolescence and adult. Osteoporosis can be overcome by high intake of calcium, vitamin, and fiber. Chinese cabbage (Brassica rapa) is composed of rich in fiber, high calcium, and flavonoid. Key lime (Citrus aurantifolia) is rich in vitamin C. The objective aimed to evaluate Chinese cabbage (B. rapa) and key lime (C. aurantifolia) juice on bone mass density (BMD) in menopausal women. The study was pre-post control group design conducted in integrated health post. The samples were 32 menopausal women recruited by purposive sampling. The beverage can be prepared of 400 g Chinese cabbage (B. rapa), 2 key lime (C. aurantifolia), water, and salt. The juice was taken once for 2 days during 7 weeks to enhance BMD in menopausal women (p = 0.003). This suggestion is take it before a meal at least 30 days. The advantage of the juice is important to enhance BMD, particularly extremity. The fiber is as prebiotics to improve the gut microbiome as probiotics and as a laxative to help defecation. The juice is rich in vitamin C and flavonoid as an antioxidant on reactive oxygen species and acidosis in adolescence, adult, and elderly.
Malaria Vaccine Development and Associated Challenges
Authors: Adukpo Selorme
Published: September 2024

Malaria is a deadly disease that can be managed with an efficacious vaccine. However, developing anti-malarial vaccines has been a complex and challenging process due to certain inherent characteristics of the Plasmodium parasite, the complexity of the parasite biology, and the disease. These notwithstanding, anti-malarial vaccine development efforts have been ongoing for several decades, with various innovative approaches that target multiple stages of the parasite’s life cycle, either in the secondary human or the primary mosquito host being explored. These efforts have so far led to the development of RTS,S/AS01, a subunit vaccine based on the circumsporozoite protein of the parasite through the GlaxoSmithKline and PATH Malaria Vaccine Initiative partnership. Following extensive clinical trials with RTS,S/AS01, the results revealed only moderate efficacy in reducing malaria episodes in young children and infants in Africa. This, notwithstanding, the World Health Organization approved RTS,S/AS01 as the first malaria vaccine followed by R21, developed by the University of Oxford, and marketed as R21/Matrix-M. Both vaccines work to prevent infection and are, therefore, being viewed as complementary tools to existing malaria control measures. Beyond these two, several other vaccine candidates are in various stages of development for improved efficacy, durability, and ease of administration.