bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Transformasi Bisnis dan Manajemen : Dampak Implementasi Teknologi 5G di Era Konektivitas Cepat
Authors: Fachrurazi  , Rukmana Arief Yanto , Syamsulbahri  , Murthada  , Sudarmanto Eko
Published: September 2023

Munculnya teknologi 5G telah mengantarkan era konektivitas dan kemampuan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya, menawarkan potensi untuk membentuk kembali transformasi bisnis dan praktik manajemen. Makalah ini menyajikan investigasi komprehensif mengenai dampak teknologi 5G terhadap lanskap bisnis. Dengan menggunakan pendekatan analisis bibliometrik, penelitian ini mengeksplorasi literatur yang ada untuk mengungkap tren yang berpengaruh, tema yang muncul, dan kesenjangan penelitian utama. Analisis ini mengungkapkan klaster tematik yang berbeda yang merangkum berbagai dimensi pengaruh 5G terhadap bisnis. Dari "Transformasi Digital" hingga "Big Data", "Integrasi IoT", dan "Evolusi Kendaraan", klaster-klaster ini menggarisbawahi beragam jalur yang dilalui oleh teknologi 5G dalam mengkatalisasi perubahan organisasi. Selain itu, analisis kata kunci menyoroti tema-tema utama seperti "Internet," "Dampak," dan "Keamanan," yang menjelaskan arus yang mendasari wacana tersebut. Temuan ini menawarkan wawasan berharga bagi bisnis yang ingin memanfaatkan potensi transformatif 5G. Mereka menekankan pentingnya strategi transformasi digital yang holistik, peran komputasi edge dan IoT, serta pentingnya mengatasi masalah keamanan. Bagi para peneliti, studi ini mengidentifikasi karya-karya penting, arah penelitian yang sedang berkembang, dan bidang-bidang yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut.
Analisis Bibliometrik Kepemimpinan Inklusif dan Diversitas: Menilai Dampaknya pada Efektivitas Organisasi dan Inovasi
Authors: Dolphina Erlin , Ahmad Muktamar B  , Kalsum ER Ummi , Malihah Lola , Iswanto
Published: September 2023

Dalam lanskap organisasi yang berkembang pesat saat ini, titik temu antara kepemimpinan inklusif, keragaman, efektivitas organisasi, dan inovasi telah menarik perhatian yang signifikan. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dengan VOSviewer untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang medan penelitian seputar konsep-konsep ini. Melalui analisis jaringan kutipan bersama, hubungan kepengarangan bersama, kemunculan bersama kata kunci, dan pola kutipan, penelitian ini mengungkap tren penelitian utama, penulis yang berpengaruh, dan struktur intelektual di bidang tersebut. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan beragam kelompok penelitian, termasuk yang berfokus pada keterlibatan karyawan, gaya kepemimpinan, budaya inklusif, implikasi sosial, dan keamanan teknologi. Karya-karya yang banyak dikutip dari domain yang tampaknya bersinggungan menggarisbawahi konteks yang lebih luas di mana kepemimpinan dan keragaman inklusif beroperasi. Perbandingan kemunculan istilah menyoroti sentralitas "keragaman" dan "inklusi" serta eksplorasi nuansa seperti "kesetaraan" dan "hubungan." Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan antara kepemimpinan inklusif, keragaman, efektivitas organisasi, dan inovasi, serta menawarkan wawasan yang berharga bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan.
Implementasi Akad Tabarru’ pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance)
Authors: Soliha Mar'atus , Iswandi Irvan
Published: September 2023

Akad tabarru’ merupakan akad berfokus pada kebajikan dan tolong menolong antar peserta asuransi. Akad tabarru’ dalam menanggung risiko menggunakan sharing risk yaitu antar peserta asuransi saling menanggung risiko terhadap kejadian tidak terduga yang dialami peserta asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad tabarru’ serta mengetahui perspektif hukum islam tentang akad tabarru’ pada produk PRUCinta di PT Prudential Sharia Life Assurance. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu peneliti mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung data-data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) FutureInc. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad tabarru’ pada produk PRUCinta di PT Prudential Sharia Life Assurance bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Kontribusi produk PRUCinta dari para peserta asuransi terbagi ke dalam beberapa rekening, yaitu: rekening perusahaan, rekening dana tabarru’ dan rekening dana nilai tunai. Dana tabarru’ diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana tersebut secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Perspektif hukum islam tentang akad tabarru’ pada produk PRUCinta PT Prudential Sharia Life Assurance, tidak mengandung tiga unsur yang dilarang dalam praktik asuransi syariah, yaitu gharar, maysir, dan riba.
Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu
Authors: Reza Azurma
Published: September 2023

Penelitian ini berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” Di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah keterlambatan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan pertama yang ingin dijawab dengan penelitian ini ialah, faktor apakah yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dan bagaimana kah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di antaranya kelalaian dari wajib pajak sendiri, syarat pembayaran pajak berbelit-belit, proses pembayaran yang lama, terbatasnya kantor pelayanan pendapatan, perekonomian yang sulit. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah keterlambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi, razia dan penertiban oleh tim verifikasi dibentuk berdasarkan tiga instansi pemerintah yaitu Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja.
Pemetaan Topik Penelitian Hak Asasi Manusia dalam Kajian Gender: Analisis Bibliometrik tentang Kesetaraan dan Diskriminasi (Human Rights in Gender Studies)
Authors: Zahruddin Achmad , Ar-Rahmany Mursyidin , Malihah Lola , Rahmawati Umi , Ramayanti Herni
Published: September 2023

Metode penelitian ini menyajikan analisis bibliometrik yang komprehensif tentang lanskap penelitian hak asasi manusia dalam studi gender, yang secara khusus berfokus pada topik kesetaraan dan diskriminasi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan, analisis, dan visualisasi data, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema penelitian utama, tren, penulis dan publikasi yang berpengaruh, serta kesenjangan pengetahuan di dalam bidang tersebut. Analisis ini menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk visualisasi jaringan, yang memungkinkan pemetaan kelompok tematik dan interkoneksi. Temuan-temuan ini menawarkan wawasan yang berharga untuk menginformasikan keputusan kebijakan, memandu arah penelitian di masa depan, dan mendorong kolaborasi interdisipliner dalam mengejar kesetaraan gender dan pemajuan hak asasi manusia.
Menelisik Ruang dan Konflik Hak atas Kota dalam Problematika Terbitnya Undang-Undang Produk Hukum di Indonesia
Authors: Suhada Djilzaran Nurul , Arifianto Rizky
Published: September 2023

Arti kata demokrasi seperti yang umum kita ketahui, ternyata pada realitas nya merupakan arena untuk beradu kuasa. Masyarakat yang kerap melakukan protes kepada pemerintah terkait dengan banyaknya Undang-Undang yang disahkan tanpa adanya pelibatan suara dari masyarakat, membuat pertanyaan besar, apakah benar kota yang selama ini kita tempati benar bersifat inklusif atau tidak. Artikel ini berusaha mengkaji tentang ruang publik dan konflik yang ada di dalamnya atas dasar problematika terbitnya Undang-Undang produk hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan menggunakan beberapa teori untuk menuntun penelitian ini berdasarkan kajian ilmiah yang sebagaimana kita ketahui, teori itu di antaranya merupakan teori Hak Atas Kota yang dikemukakan oleh Henri Lafebvre dan teori Ruang Publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Dari hasil analisis peneliti, dapat ditemukan bahwa konflik yang kerap terjadi antara masyarakat dan pemerintah, didasari oleh adanya perebutan ruang publik di antara aktor-aktor tersebut. Pemerintah kerap menetapkan Undang-Undang yang menjadi produk hukum secara tiba-tiba dan eksklusif tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini terlihat seolah-olah masyarakat sengaja dihilangkan sifat keterlibatannya dalam segala pengambilan keputusan mengenai produk hukum tersebut.
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi)
Authors: Rosyidah Dania Meida
Published: September 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial dan secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen. Sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang pengelolaan aset daerah yang bekerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 pegawai di bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang pengelolaan aset daerah. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.20.00. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 43,0% dan 29,0%. Sedangkan secara simultan besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 72,0%.
Mendorong Kesehatan dan Gizi Anak dalam Menangani Stunting: Peran GENTING (Gerakan Tolak Stunting) di Desa Cimaja
Authors: Meri Anjani  , Apriditia Karisma  , Yusuf Iskandar  , Andri Ardhiyansyah
Published: September 2023

Kurangnya kesadaran dan akses terhadap gizi yang seimbang dan kesehatan anak-anak di Desa Cimaja menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah stunting. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan efektivitas Gerakan Tolak Stunting (GENTING) dalam mendorong kesehatan dan gizi anak untuk mengatasi masalah stunting di Desa Cimaja. Kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengatasi stunting di Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan GENTING di Desa Cimaja berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta mengubah perilaku masyarakat dalam upaya mengatasi stunting. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kekerdilan pertumbuhan pada anak di desa tersebut.
Revolutionizing Agrotechnology: Meeting Global Food Demand through Sustainable and Precision Farming Innovations
Authors: Gusti Rusmayadi  , Mulyanti Dwi Retno , Alaydrus Ali Zainal Abidin
Published: September 2023

Indonesia's status as the world's fourth most populous country underscores the importance of its contribution to global food security. However, this important role comes with a series of challenges that are exacerbated by changing climate dynamics, decreasing arable land, and the inherent inefficiencies of traditional farming techniques. Balancing the need to increase productivity with the imperative to preserve the environment is a formidable challenge that necessitates a paradigm shift in agricultural practices. However, these benefits are accompanied by barriers such as knowledge gaps, financial constraints, and infrastructure limitations, which need to be effectively addressed to utilise the full potential of these technologies. This research underscores the need for a holistic and context-sensitive approach. Effective knowledge dissemination, customised financing mechanisms, improved infrastructure, and supportive policy frameworks are essential to foster the adoption and implementation of innovative practices. In addition, the research highlights the importance of collaboration among various stakeholders, including farmers, policymakers, researchers and industry players, to collectively address challenges and capitalise on opportunities. The implications of this research extend beyond the borders of Indonesia. The findings provide insights that resonate with other developing countries facing similar challenges in agricultural transformation. By bridging knowledge gaps, promoting equitable access to technology, and fostering an enabling policy environment, countries can unlock the potential of the agrotechnology revolution to meet global food needs while maintaining the ecological balance of our planet. As the world grapples with the challenges of food security in an era of climate change, this research contributes valuable knowledge to build a more sustainable and resilient future for agriculture and humanity.
Mapping the Journey of Internet of Things (IoT) Research: A Bibliometric Analysis of Technology Advancements and Research Focus
Authors: Susanto Putro Adi Nugroho , Agung Nugroho
Published: September 2023

The Internet of Things (IoT) has ushered in a new era of connectivity, transforming industries and societies across the globe. This research delves into the IoT research landscape through a comprehensive bibliometric analysis, unveiling technological trends and research focuses. The methodology encompasses data collection, preprocessing, advanced bibliometric techniques, and visualization tools. Results highlight key contributors, collaborative networks, research themes, and influential works. Through analysis and visualization, we gain insights into the trajectory of IoT research, its multidisciplinary nature, and the evolving challenges it addresses. This study serves as a compass for researchers, policymakers, and practitioners navigating the intricate IoT ecosystem.
The Role of Technology Start-ups in Driving Economic Growth Post-Pandemic
Authors: Khuan Hendri , Rohim Mohamad , Rukmana Arief Yanto , Kurniawan Ramdhan
Published: September 2023

The COVID-19 pandemic triggered unprecedented disruptions across global economies, compelling various sectors to swiftly adapt to new realities. In this context, technology start-ups emerged as pivotal actors in driving post-pandemic economic growth. This study employs a comprehensive bibliometric analysis to elucidate the multifaceted role of technology start-ups in the recovery process. By systematically reviewing and analyzing a diverse corpus of scholarly literature, we uncover prevalent themes, influential authors, collaboration patterns, and keyword associations within this dynamic domain. Our findings reveal a surge in research output during the pandemic period, underscoring the urgency to understand the contributions of technology start-ups. Themes such as innovation, digital transformation, sustainable development, and global collaboration emerged prominently. Influential authors and institutions are identified, signaling thought leadership and collaborative networks. Moreover, the integration of Visualizing Output Similarities (VOS) Viewer analysis enhances our comprehension of thematic clusters and interrelationships. In conclusion, this bibliometric exploration provides insights that inform policy, industry, and academia, emphasizing the pivotal role of technology start-ups in shaping a resilient and innovative post-pandemic economic landscape.
The Role of Technology in Fostering Innovation and Growth in Start-up Businesses
Authors: Khuan Hendri , Andriani Eva , Rukmana Arief Yanto
Published: September 2023

The integration of technology within the context of start-up enterprises has emerged as a transformative force driving innovation and growth. This paper presents a bibliometric analysis of the literature on the role of technology in propelling business innovation and growth in start-ups. Through a systematic review of scholarly articles, this study aims to uncover key trends, themes, and influential contributions in the field. The analysis employs co-citation networks, author and institution mapping, journal analysis, and keyword clustering to map the intellectual landscape of this dynamic research domain. The findings highlight the centrality of concepts such as open innovation, digital transformation, and disruptive innovation, underscoring the multidimensional interplay between technology and start-up success. Prolific authors and influential institutions are identified, showcasing the collaborative nature of research in this area. The prominence of specific journals underscores the dissemination of knowledge within the academic community. The comprehensive keyword analysis reveals prevalent themes such as business models, performance, and open innovation, as well as emerging considerations including sustainability and barriers. The insights derived from this bibliometric analysis contribute to a deeper understanding of the complex dynamics that shape the symbiotic relationship between technology, innovation, and growth in start-ups.
Digitalization in Promoting Women's Empowerment and a Post-Pandemi Creative Economy
Authors: Setiawati Rini , Mubasit  , Hidayat Rahmat
Published: September 2023

This article aims to find out what kind of strategy was implemented by the Provincial Government of Lampung in encouraging women to increase MSMEs to the realm of the creative economy during the pandemic and how women from various business sectors are utilizing digital media as digital economic opportunities with their roles as wives and mothers. . To examine this focus, the author uses the theory of women agency which will help explore aspects including resources, agency and achievement. The results of the study found that the efforts of the Lampung Provincial Government to encourage women to become empowered agencies in the creative economy sector bore fruit. Seeing the opportunities for digitalization and the dominance of women in the use of social media, Lampung Province has successfully won the 2020 Kemen-PPPA Parahita Ekapraya Award (APE) because it is considered successful in implementing Gender Mainstreaming (PUG) in women's empowerment programs. In addition, the creative economy helps women to be able to carry out their activities as entrepreneurs without neglecting their role as wives/mothers. However, they must also be able to negotiate domestic and public roles. This research found that successful negotiation rests on an agreement with the husband in managing time, still placing the family as a priority, and positioning the husband as a work partner. The creative economy helps women to be able to carry out their activities as entrepreneurs without neglecting their role as wives/mothers. However, they must also be able to negotiate domestic and public roles. This research found that successful negotiation rests on an agreement with the husband in managing time, still placing the family as a priority, and positioning the husband as a work partner. The creative economy helps women to be able to carry out their activities as entrepreneurs without neglecting their role as wives/mothers. However, they must also be able to negotiate domestic and public roles. This research found that successful negotiation rests on an agreement with the husband in managing time, still placing the family as a priority, and positioning the husband as a work partner.
Analysis of Public Policy as Catalyst for Entrepreneurship Growth and Innovation
Authors: Desembrianita Eva , Zahruddin Achmad
Published: September 2023

This research investigates the role of public policy as a catalyst for entrepreneurship growth and innovation in Bandung City. Through a mixed-methods approach comprising qualitative interviews and quantitative surveys, this study explores the impact of policies on the entrepreneurial ecosystem. Qualitative findings reveal themes of policy awareness, effectiveness, collaboration, funding access, and educational support. Quantitative analysis corroborates these themes, highlighting variations in policy perceptions, impacts, and innovation outcomes. The discussion interprets these findings within established theoretical frameworks, offering insights for policymakers and stakeholders aiming to enhance the city's entrepreneurial landscape.
อิทธิพลของปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Authors:   , เปรมใจสุข กันต์นลิน
Published: September 2023

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติย่อยคือ ลักษณะการสื่อสารแบบบอกต่อ ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการสื่อสารแบบบอกต่อในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพของเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ (1) ความพึงพอใจของผู้บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และ (2) ความภักดีของผู้บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซ ซึ่งในงานวิจัยนี้คือ เว็บไซต์Lazada และโซเชียลคอมเมิร์ซ ซึ่งในงานวิจัยนี้คือร้านค้าใน Facebook ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อทั้งลักษณะการสื่อสารแบบบอกต่อ ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการสื่อสารแบบบอกต่อในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพของเว็บไซต์ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในบริบทอิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซหรือเว็บไซต์ Lazada อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ในบริบทโซเชียลคอมเมิร์ซหรือร้านค้าใน Facebook มีปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อเพียง 2 มิติย่อยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
อิทธิพลของผู้นำความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจใช้บริการด้านสุขภาพจิต
Authors:   , พุ่มพยุง พิชชากร
Published: September 2023

การศึกษาวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของผู้นำความคิดด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจ" เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research method) ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ติดตามผู้นำความคิดด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในบริเวณขอบเขตที่ศึกษา จำนวน 400 คน และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรต่างกันจะมีการเปิดรับผู้นำความคิดด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรต่างกันจะมีการรับรู้บริการสุขภาพจิตจากผู้นำความคิดด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรต่างกันจะมีทัศนคติต่อผู้นำความคิดด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 4. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรต่างกันจะมีการตัดสินใจใช้บริการสุขภาพจิตแตกต่างกัน 5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับ การรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจใช้บริการสุขภาพจิต ผลการวิจัยพบว่า 1. เพศหญิงมีการเปิดรับ การรับรู้ ทัศนคติ และแนะนำบริการสุขภาพจิต มากกว่าเพศชาย 2. คนที่อายุน้อยแนะนำบริการสุขภาพจิตให้ผู้อื่นทราบ มากกว่าคนที่อายุมากกว่า 3. คนที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากผู้นำความคิดด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าคนที่มีการศึกษาสูงกว่า 4. คนที่มีรายได้น้อยมีทัศนคติต่อการบริการด้านสุขภาพจิตในเชิงบวกมากกว่าคนที่มีรายได้สูง 5. การที่บุคคลรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพจิตจากผู้นำความคิดด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินเข้าใช้บริการด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับสูง
ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
Authors:   , ปอทเจส อัลเบอท
Published: September 2023

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงการ์ตูนหนังสือพิมพ์ที่สะท้อนประเด็นโรฮิงญา ทั้งในแง่ของการวิเคราะห์เนื้อหา การสร้างภาพตัวแทน และการวิเคราะห์ตัวบท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาพการ์ตูนการเมืองที่สะท้อนประเด็นโรฮิงญาจำนวน 65 ชิ้น จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ได้แก่ เดอะ เนชั่น บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ และคมชัดลึก ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2559 ผลการวิจัย ในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า ลักษณะการนำเสนอการ์ตูนโรฮิงญาเป็นไปตามหลักความทันต่อเหตุการณ์ และผลกระทบ โดยจำนวนการตีพิมพ์ในแต่ละช่วงเวลาสามารถสะท้อนถึงระดับวิกฤตของเหตุการณ์ได้ ใจความหลักที่ปรากฏในการ์ตูนมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ และสิทธิมนุษยชน และการกระทำที่ปรากฏในการ์ตูนสามารถสะท้อนภาพคนชายขอบได้อย่างชัดเจน ตัวการ์ตูนโรฮิงญามักจะเป็นผู้ถูกกระทำที่ปราศจากอำนาจและไร้การต่อรอง ในส่วนของการสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาในเชิงรูปธรรม พบว่า การ์ตูนนิสต์นิยมใช้รูปสัญญะชาวโรฮิงญา และมนุษย์เรือมากที่สุด เนื่องจากการสร้างภาพตัวแทนแบบตรงตัวทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เห็นภาพแล้วรู้สึกติดตา และสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญาได้โดยอัตโนมัติ ในเชิงนามธรรม พบว่า มีการนำเสนอภาพตัวแทนชาวโรฮิงญาในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์ และผู้ไม่พึงประสงค์มากที่สุด ในส่วนของการวิเคราะห์ตัวบท ส่วนแรก พบว่า มีการนำเสนอประเด็นโรฮิงญาผ่านหลายกรอบเนื้อหา สะท้อนว่าปรากฏการณ์โรฮิงญาเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับหลายมิติ ในแง่ของการทำหน้าที่ของกรอบเนื้อหา พบว่า การ์ตูนโรฮิงญามีการระบุปัญหา และตัดสินทางจริยธรรมมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการสื่อสารประเด็นที่เข้าถึงง่ายและเร้าอารมณ์ ส่วนที่สอง พบว่า การ์ตูนนิสต์สื่อความหมายเชิงสัญญะด้วยการใช้รหัส มุก และการสร้างพื้นที่หลอมรวม ตามความถนัดของแต่ละคน และส่วนที่สาม พบว่า ลักษณะของวาทกรรมที่ปรากฏในการ์ตูนโรฮิงญามีความแตกต่างกันตามสถานการณ์และอุดมการณ์ของการ์ตูนนิสต์ นอกจากนี้พบว่าในการ์ตูนบางชิ้นมีการใช้วาทกรรมแฝงอคติผ่านคำพูดที่มีลักษณะของการบอกปัด หรือการให้นิยาม และผ่านการทำให้ตัวการ์ตูนโรฮิงญา กลายเป็นตัวตลก ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้การ์ตูนส่วนใหญ่จะมีภาพตัวแทนของชาวโรฮิงญา แต่กลับไม่ปรากฏคำพูดใด ๆ เลยสูงถึง 58 ชิ้น (หรือ 89%) ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ในตัวบทเหล่านี้ชาวโรฮิงญากลายสภาพเป็น “ตัวการ์ตูนที่ไม่มีเสียง” ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์พื้นที่กำเนิดวาทกรรม ในแง่ที่ว่า มีการ์ตูนเพียงไม่กี่ชิ้นที่มีเสียงสะท้อนมาจากชาวโรฮิงญาโดยตรง และวาทกรรมทางเลือกที่มีต้นกำเนิดมาจาก “ภาคประชาสังคม” ปรากฏอยู่ในกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 12.3 เท่านั้น
การเปิดรับเรื่องเล่าอดีตและเส้นทางการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพย้อนยุคของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด
Authors:   , โพธิ์ทอง กิตติกร
Published: September 2023

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายเส้นทางการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพย้อนยุคของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซดและการเปิดรับเรื่องเล่าอดีต เป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีวิจัยร่วมกันระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาในผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซดที่เกิดในปี พ.ศ.2538 –2544 แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เคยตัดสินใจซื้อและใช้กล้องถ่ายภาพย้อนยุคแบบฟิล์มและแบบดิจิทัลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซดเปิดรับเรื่องเล่าอดีตจากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ที่มักจะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตของตนเองผ่านภาพถ่ายเก่า ภาพยนตร์เก่า หรือพูดถึงกล้องถ่ายภาพและการถ่ายภาพ ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซดจึงเกิดคุ้นเคยกับกล้องถ่ายภาพแบบเก่าและมีความโหยหาอดีตที่มีเรื่องเล่าอดีตเป็นสิ่งเร้าและนำไปสู่ความต้องการใช้กล้องถ่ายภาพย้อนยุค สำหรับเส้นทางการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพย้อนยุคของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด เริ่มต้นจากการพบเห็นภาพถ่ายแบบเก่า หรือกล้องถ่ายภาพเก่า หรือได้ทดลองใช้กล้องแบบเก่า ที่เป็นจุดเริ่มต้นความต้องการ นำไปสู่ขั้นการพิจารณาและค้นหาข้อมูลในขั้นการประเมินทางเลือก โดยค้นหาจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในร้านค้าจนเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกในขั้นการตัดสินใจซื้อ หลังจากซื้อสินค้าแล้วผู้บริโภคจะมีประสบการณ์หลังการซื้อจากการใช้สินค้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงแนะนำ บอกต่อ ข้อมูลสินค้าแก่บุคคลอื่น ซึ่งการให้ข้อมูลนี้จะกลายเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือเป็นจุดเริ่มต้นความต้องการของผู้บริโภคคนอื่นๆ ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าการเปิดรับเรื่องเล่าอดีตและเส้นทางการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพย้อนยุคมีความเกี่ยวข้องกัน โดยการเปิดรับเรื่องเล่าอดีตเป็นสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงไปสู่ความโหยหาอดีตในผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ซึ่งความโหยหาอดีตและความคุ้นเคยกับภาพถ่ายเก่า กล้องถ่ายภาพเก่า หรือภาพยนตร์เก่าเป็นจุดเริ่มต้นความต้องการในเส้นทางการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพย้อนยุคของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด
ปัญหาประเภทและความรับผิดของผู้ขนส่งในการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ
Authors:   , ตราชูกุล อาจารี
Published: September 2023

เนื่องจากพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 (ต่อไปเรียกว่า “พระราชบัญญัติฯ”) ได้บัญญัติถึงผู้ขนส่งไว้หลายประเภท ได้แก่ ผู้ขนส่งตามสัญญา ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง ผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด และผู้ขนส่งทางอากาศในการรับขนหลายรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะและขอบเขตความรับผิดที่แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอนุสัญญามอนทริออล ค.ศ. 1999 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบในการจัดทำพระราชบัญญัติฯ นี้ เพื่อนำเสนอการตีความและปรับใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า ผู้ขนส่งต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพรับขนเท่านั้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งดำเนินการโดยบุคคลบางประเภทไม่อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขณะที่ผู้ขนส่งภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้ได้แก่บุคคล 2 ประเภท คือ “ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งเป็นอาชีพปกติ และบุคคลอื่นใดที่ใช้อากาศยานในการรับขนคนโดยสาร สัมภาระ หรือของ โดยได้รับสินจ้าง แม้บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้ประกอบอาชีพรับขนก็ตาม” ซึ่งเมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์อนุสัญญามอนทริออล ค.ศ. 1999 และคำพิพากษาศาลต่างประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ แล้วพบว่า ผู้รับจัดการขนส่งที่ทำสัญญารับขนมีสถานะเป็นผู้ขนส่งตามสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติฯ ได้ ขณะที่สายการบินที่ดำเนินการขนส่งจริงจะมีฐานะเป็นผู้ขนส่งตามความเป็นจริง เช่นเดียวกับกรณีที่สายการบินมีข้อตกลงรหัสเที่ยวบินร่วม (code-sharing) โดยสายการบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินของตนในการจำหน่ายระวางในเที่ยวบินที่ทำการบินโดยอีกสายการบินหนึ่ง จะมีฐานะเป็นผู้ขนส่งตามสัญญา ขณะที่สายการบินที่ทำการบินจะมีฐานะเป็นผู้ขนส่งตามความเป็นจริง โดยผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งตามความเป็นจริงต้องรับผิดในการกระทำและละเว้นการกระทำของกันและกันตามหลักความรับผิดเพื่อการกระทำของผู้ขนส่งคนอื่น (Vicarious Liability) สำหรับกรณีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดที่ผู้ตราส่งได้ทำสัญญารับขนกับผู้ขนส่งรายใดๆ ไม่ว่าเป็นผู้ขนส่งทอดไหนก็ตาม ผู้ขนส่งทุกรายจะอยู่ในฐานะคู่สัญญาคนหนึ่งของสัญญารับขนในช่วงที่ตนเป็นผู้ดำเนินการขนส่ง โดยการรับขนที่ดำเนินการโดยผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดนี้มักเป็นการดำเนินการแบบ Interline หรือการรับขนต่อให้แก่กัน โดยผู้ขนส่งทุกทอดเหล่านี้ต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่ง (jointly and severally) นอกจากนี้ผู้ขนส่งทางอากาศอาจดำเนินการต่อเนื่องกับการรับขนหลายรูปแบบ โดยพระราชบัญญัติฯ จะใช้บังคับเฉพาะในช่วงที่ดำเนินการรับขนทางอากาศเท่านั้น
ผลที่เกิดจากบทเฉพาะกาลต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560
Authors:   , วงศ์ศิริวัฒน์ ปิยะธิดา
Published: September 2023

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2560 โดยได้แบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกศึกษารูปแบบการเขียนบทเฉพาะกาล พบว่าบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญไทยทั้ง 3 ฉบับ มีบทบัญญัติที่ค่อนข้างยาว มีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยงหลายมาตราและในบางมาตราเมื่อถูกเชื่อมโยงแล้วยังเชื่อมโยงต่อไปยังมาตราอื่น ๆ อีกทอดหนึ่ง ทำให้เกิดความสับสนและยากแก่การทำความเข้าใจ ส่วนที่สองศึกษาการบังคับใช้บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญไทยทั้ง 3 ฉบับ ยังคงไว้ซึ่งสถาบันและบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเดิมไว้ การบังคับให้พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่สำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ สถานภาพของฝ่ายบริหารหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ กลไกการตรวจสอบอำนาจและการใช้อำนาจรัฐ การจัดตั้งองค์กรตรวจสอบและการปฏิรูปการเมือง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิรูปการเมือง การกำหนดระยะเวลาในการเลือกตั้งหรือจัดรูปแบบสถาบันทางกฎหมายและสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ใหม่ การยกเว้นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบางมาตราไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไข จากการศึกษาการบังคับใช้บทเฉพาะกาลทั้งหมดที่กล่าวมาได้นำมาสู่การศึกษาส่วนที่สาม ได้แก่ การศึกษาผลที่เกิดจากบทเฉพาะกาลต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สามารถแยกเป็นกรณีที่บทเฉพาะกาลบัญญัติแตกต่างไปจากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญและกรณีที่เนื้อหาของรัฐธรรมนูญไม่เคยบัญญัติไว้แต่นำมาบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล เช่น การรับรองการกระทำใด ๆ ก่อนหรือหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยควรมีรูปแบบการเขียนที่สั้น กะทัดรัด ไม่เชื่อมโยงหลายมาตรา บทบัญญัติใดที่มีรายละเอียดมากให้นำไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติต่อไป ควรกำหนดสภาพบังคับให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีหน้าที่ตรากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดเพื่อกระตุ้นให้กลไกของรัฐสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก อีกทั้งไม่ควรนำบทบัญญัติที่รับรองการกระทำก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยถือว่าการกระทำนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ อันจะส่งผลต่อการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ และในกรณีที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกำหนดยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบางเรื่องมาบังคับใช้ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมากควรนำไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรการทางกฎหมายในความผิดฐานขับขี่รถชนแล้วหลบหนีและไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
Authors:   , จัยสิทธิ์ พัชรินทร์
Published: September 2023

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานขับขี่รถชนแล้วหลบหนีและไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย รวมถึงศึกษาแนวคิด รูปแบบ และเนื้อหาของมาตรการในความผิดฐานดังกล่าวของต่างประเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและนำเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรการในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่ากฎหมายและมาตรการที่นำมาบังคับใช้ในปัจจุบันยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อป้องปรามยับยั้งการกระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ไม่สามารถปรับใช้กับความผิดฐานขับขี่รถชนแล้วหลบหนีได้ครอบคลุมกับทุกกรณีที่เกิดขึ้น โดยจะนำมาปรับใช้ได้ต่อเมื่ออุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะต้องเกิดขึ้นใน “ทาง” ตามนิยามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น อีกทั้งบทกำหนดโทษที่อยู่ในระดับต่ำเกินสมควรและไม่แบ่งแยกอัตราโทษตามระดับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่นำมาใช้ควบคู่กับการลงโทษทางอาญาก็ไม่อาจป้องปรามและลดมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการหลบหนีไปได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ทำวิทยานิพนธ์จึงเสนอแนะให้ขยายนิยามของพื้นที่ที่เกิดการกระทำความผิดให้ครอบคลุมทุกสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดฐานดังกล่าวให้สูงขึ้น และแบ่งแยกอัตราโทษตามระดับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งนำมาตรการพิเศษของต่างประเทศ อันได้แก่ มาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ มาตรการอบรมทดสอบผู้กระทำความผิด มาตรการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มาตรการทางประกันภัย มาตรการคุมประพฤติ และมาตรการลดโทษแก่ผู้กระทำความผิดที่ไม่หลบหนีและให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งจะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องปรามยับยั้งการขับขี่รถชนแล้วหลบหนีและไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์พัฒนาการการตีความของศาลฎีกาไทย: ศึกษาประเด็นความผิดฐานลักทรัพย์
Authors:   , พุดไทย รัชฏา
Published: September 2023

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการการตีความของศาลฎีกาไทยและศาลฎีกาต่างประเทศประเด็นความผิดฐานลักทรัพย์ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ การลักกระแสไฟฟ้า และการบังคับชำระหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่มีผลต่อการตีความของศาลฎีกา เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าพัฒนาการการตีความของศาลฎีกาไทยประเด็นดังกล่าวเป็นไปตามแนวโน้มการตีความของศาลฎีกาต่างประเทศหรือไม่ ประเด็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ เริ่มต้นด้วยการใช้ทฤษฎีการพาทรัพย์เคลื่อนที่ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้ทฤษฎีความสามารถในการควบคุมทรัพย์เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เพราะศาลฎีกาเปลี่ยนแนวทางการตีความ ส่วนประเด็นการบังคับชำระหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้น ในอดีต ศาลฎีกาคำนึงถึงเจตนาที่แท้จริงของเจ้าหนี้เป็นสำคัญจึงตีความว่า เจ้าหนี้ขาดเจตนาทุจริต และไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ ต่อมาศาลฎีกากลับแนวบรรทัดฐานเดิมเนื่องจากคำนึงถึงนิยามคำว่า “โดยทุจริต” ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองลูกหนี้ ทำให้เจ้าหนี้มีแนวโน้มที่จะมีความผิดฐานลักทรัพย์มากขึ้นเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ส่วนประเด็นการลักกระแสไฟฟ้า เคยเกิดปัญหาถกเถียงกันทางวิชาการว่า การลักกระแสไฟฟ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ แต่ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการใด ขณะที่สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศสแก้ปัญหาด้วยวิธีการบัญญัติความผิดเฉพาะ ส่วนสหรัฐอเมริกาใช้การตีความของศาล ดังนั้น พัฒนาการการตีความของศาลฎีกาไทยประเด็นความผิดฐานลักทรัพย์เป็นไปตามแนวโน้มการตีความของศาลฎีกาต่างประเทศเพียง 2 ประเด็นเท่านั้น ได้แก่ ความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ และการบังคับชำระหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ในเรื่องพัฒนาการการตีความของศาลฎีกาไทยประเด็นความผิดฐานลักทรัพย์ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแนวทางการตีความประเด็นความผิดฐานลักทรัพย์ในอนาคตได้
อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม : ศึกษากรอบในทางทฤษฎี
Authors:   , ลิ่มเหรียญทอง อรพรรณ
Published: September 2023

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จากเดิมที่ประเทศต่าง ๆ ให้การยอมรับหลักการให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ตามแนวคิดของฮันส์ เคลเซน ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมหลักการให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศที่ยอมรับและไม่ยอมรับหลักการให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสโลวิเนีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศโรมาเนีย ประเทศฮังการี และประเทศเยอรมนี เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวทางของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีสถานะที่ไม่มั่นคงถูกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ทางการเมืองและผู้ใช้อำนาจปกครองประเทศในขณะนั้น ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าตลอดระยะเวลาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับนั้นเป็นไปในลักษณะการเป็นเครื่องมือทางการเมืองทำให้รัฐธรรมนูญจนสูญสิ้นจิตวิญญาณแห่งความเป็นกฎหมายสูงสุดที่ต้องธำรงไว้ซึ่งหลักการที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองและสิทธิเสรีภาพของปวงชน รวมถึงหลักการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใดที่ให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม โดยเหตุนี้ จึงก่อให้เกิดปัญหาการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจรับประกันความแน่นอนชัดเจนในการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรให้มีการบัญญัติให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปโดยชัดแจ้ง เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาในทางทฤษฎีในการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไทยสำหรับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
Authors:   , สัจจะประภา สุวัฒน์
Published: September 2023

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายว่ามาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของไทยคุ้มครองและจำกัดสิทธิและเสรีภาพบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่า การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของไทยยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมตามมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ (UN) จนอาจกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมและความจำเป็นพื้นฐาน (essential human needs) ที่จะไม่ถูกดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ส่วนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้น พบว่าสิทธิที่จะร้องเรียน (right to be heard) ของบุคคลที่ถูกกำหนดถูกกระทบมากที่สุดจากมาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของไทยในกระบวนการกำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดทั้งประเภท UN Sanction List และ Thailand Sanction List และพบว่ากฎเกณฑ์ระยะเวลาการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทั้งประเภท UN Sanction List และ Thailand Sanction List ยังไม่ชัดเจนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ (UN) อีกด้วย
การกำหนดมาตรการทางอาญาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
Authors:   , พูลสวัสดิ์ ราชพฤกษ์
Published: September 2023

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงมาตรการทางอาญาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายของประเทศไทยทั้งการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นก่อนและในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงการบังคับใช้มาตรการทางอาญา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางอาญาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และกฎหมายอื่นๆ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นต้น ยังมิได้บัญญัติบทลงโทษกรณีที่ผู้บริหารของลูกหนี้ดำเนินกิจการโดยไม่สุจริตทำให้กิจการต้องประสบปัญหา แล้วใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่ออาศัยประโยชน์อันเนื่องมาจากผลของกฎหมายฟื้นฟูกิจการหลีกเลี่ยงการชำระหนี้หรือการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ทำให้เป็นอุปสรรคในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และทำให้เจ้าหนี้ที่สุจริตไม่สามารถบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้ได้ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นควรมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มบทกำหนดโทษและมาตรการทางอาญาอื่นๆ เช่น บัญญัติความรับผิดทางอาญากับผู้บริหารของลูกหนี้ที่ดำเนินกิจการโดยทุจริตเป็นเหตุให้กิจการของลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรมบังคับคดีขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดำเนินคดีอาญาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยเฉพาะ เป็นต้น เพื่อป้องปรามไม่ให้ลูกหนี้ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการไปในทางไม่สุจริตได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
ปัญหากฎหมายของการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
Authors:   , ประเสริฐศักดิ์ กรณ์กมล
Published: September 2023

ในปัจจุบันมีการนำเรื่องการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติมาบังคับใช้อย่างแพร่หลาย โดยไม่มีการกล่าวถึงลักษณะของการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติไว้อย่างชัดแจ้ง และในบางครั้งการต่อสัญญาเช่นว่านี้ก็เกิดขึ้นโดยปราศจากความตกลงยินยอมจากผู้บริโภค หรือผู้บริโภคมิอาจรับรู้และเข้าใจถึงเนื้อหาสาระแห่งการต่อสัญญานั้นได้ ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้รับความเสียหาย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัญหาการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติในระบบกฎหมายไทย โดยทำการศึกษาเน้นเฉพาะธุรกรรมการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่มีการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติในสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งกับผู้บริโภคอีกฝ่ายหนึ่ง ในหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ไม่ทำการศึกษาลงในรายละเอียดของกฎหมายเฉพาะสำหรับธุรกรรมที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ นอกจากนั้น ในบทบัญญัติกฎหมายต่างประเทศจะทำการศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติในสหภาพยุโรปตาม Directive 93/13/EEC ลงวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1993 และ Directive 2011/83/EU ลงวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2011 ซึ่งมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ไม่เป็นธรรม โดยในเรื่องการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ถ้าการสิ้นสุดของสัญญากำหนดให้ผู้บริโภคต้องแสดงความประสงค์โดยชัดแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเกินสมควร ข้อสัญญานั้นมีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม อันมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติตามประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 2002 บรรพ 2 หนี้ ส่วนที่ 2 เรื่องข้อผูกพันตามความสัมพันธ์ทางหนี้ที่เกิดขึ้นมาจากข้อสัญญาสำเร็จรูปที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการค้า เพียงแต่บทบัญญัติกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการกำหนดรายละเอียดเรื่องระยะเวลาที่ใช้บังคับในสัญญาไว้ชัดเจน สำหรับการศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามประมวลกฎหมายเอกรูปทางการพาณิชย์ จะเป็นการศึกษาในคำจำกัดความต่างๆ โดยตามรัฐบัญญัติการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติของรัฐอิลลินอยส์ ค.ศ. 2000 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2005 และตามประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพของรัฐแคลิฟอร์เนีย แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010 จะเป็นการศึกษาในรายละเอียดเรื่องการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติและการคุ้มครองผู้บริโภคในการต่อสัญญา เช่น ความยินยอมของผู้บริโภคในการต่อสัญญาโดยอัตนัติ การเปิดเผยข้อสัญญาที่มีข้อกำหนดให้ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีการกล่าวถึงลักษณะของการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติไว้อย่างชัดแจ้ง และบทบัญญัติของกฎหมายไทยในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้สมัครใจในการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการใช้การตีความเข้ามาช่วยในการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติที่เกิดขึ้น เช่น การตีความการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้เสนอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการเปิดเผยข้อสัญญาเรื่องการต่อสัญญาโดยอัตโนมัตินั้นอย่างชัดแจ้งและเห็นได้อย่างชัดเจนในสัญญา และอาจมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนผู้บริโภคล่วงหน้าก่อนที่จะมีการต่อสัญญาโดยอัตโนมัตินั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคที่มิได้สมัครใจในการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติได้รับความคุ้มครองและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจอีกต่อไป
การเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติในกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
Authors:   , ตัณฑสิทธิ์ กัณภัค
Published: September 2023

ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 ปฏิบัติการด้านสันติภาพของสหประชาชาติไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความขัดแย้งที่หลากหลายในสังคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเนื่องจากการปฏิบัติการรักษาสันติภาพเกิดความล้มเหลวมากขึ้น และในกรณีที่ประสบความสำเร็จก็ไม่สามารถประกันได้ว่ารัฐจะไม่กลับไปสู่สภาพความขัดแย้งอีก ในปี ค.ศ. 2005 เลขาธิการสหประชาชาติจึงได้จึงเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพเพื่ออุดช่องโหว่ในการดำเนินนโยบายของสหประชาชาติในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนเป็นหนึ่งในรัฐภายหลังความขัดแย้งที่ได้เข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างสันติภาพภายใต้คณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติโดยมีเป้าหมายว่าปฏิบัติการเสริมสร้างสันติภาพจะสามารถทำให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนได้ในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน คณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพจึงเข้าไปสร้างและฟื้นฟู ระบบและกลไกอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนตามหลักการแบ่งแยกอำนาจที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน โดยอาศัยความร่วมมือทั้งระดับรัฐและระหว่างประเทศ เพื่อให้สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนมีการปกครองที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ ผลลัพธ์จากการเสริมสร้างสันติภาพโดยคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนแสดงให้เห็นว่า ปฏิบัติการเสริมสร้างสันติภาพสามารถสนับสนุนให้รัฐระบุมูลเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ตลอดจนสนับสนุนให้รัฐบาลมีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารประเทศบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ และสามารถแก้ไขปัญหามูลเหตุความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง แม้ว่ายังมีอุปสรรคและความท้าทายในประเด็นปัญหา ด้านต่างๆ เช่น ปัญหาด้านการเมือง ความรุนแรงทางเพศ และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น แต่ความสำเร็จจากการเสริมสร้างสันติภาพของสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนในภาพรวมก็เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและไม่กลับไปสู่สภาพความขัดแย้งอีก เป็นเหตุให้สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ปฏิบัติด้านการพัฒนาของสหประชาชาติต่อไป