DINAMIKA POLITIK DISETUJUINYA PERPPU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
Authors: Sukri Mhd Alfahjri , Syamsudin Muhammad Hasan , Firdaus Kharisma 
Published: May 2024

This research aims to analyze the political dynamics of the approval of Perppu No. 2/2017 on community organizations into law. In addition, it also looks at the attitudes of each faction in parliament and its relationship with community organizations, especially those related to religion. The research used a qualitative method with data obtained from DPR meeting minutes, laws and regulations, journals, books, and news from mainstream media. The results showed that the technocratic debate in parliament on the discussion of the Perppu Ormas was that the issuance of the Perppu did not meet the specified requirements, and the substance of the Perppu was still considered problematic. In the discussion, political parties were also not unanimous. The factions that support the Perppu are F-Golkar, PDIP, Golkar, Nasdem, and Hanura. The factions that supported with notes were PPP and PKB from supporting the government and F-Democrats from the opposition. The factions that refused were F-PKS, PAN and Gerindra, where F-PKS and Gerindra are in opposition to the government. Those in favor are the majority of nationalist-secular parties and government coalition parties. As for parties with Islamic ideology, some support with notes and some reject. There are different views in the factions supporting the government, where F-PAN completely rejects, while PKB and PPP continue to support, although with notes. The attitude of Islamic parties cannot be separated from the party's affiliation with Islamic organizations that oppose the Perppu Ormas becoming lawPenelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik disetujuinya perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Selain itu juga melihat dari masing-masing sikap fraksi di parlemen dan hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan agama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data diperoleh dari notulen rapat DPR, aturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan berita dari media maestream. Hasil penelitian menunjukkan, perdebatan teknokrat dalam parlemen pada pembahasan Perppu Ormas ini yaitu terbitnya Perppu tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan subtansi dari Perppu yang dianggap masih bermasalah. Dalam pembahasannya, partai politik juga tidak satu suara. Fraksi yang mendukung yaitu F-Golkar, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Fraksi yang mendukung dengan catatan yaitu PPP dan PKB dari yang mendukung pemerintah serta F-Demokrat dari oposisi. Fraksi yang menolak adalah F-PKS, PAN dan Gerindra, dimana F-PKS dan Gerindra adalah oposisi pemerintah. Kelompok yang mendukung adalah mayoritas partai yang berideologi nasionalis-sekuler dan partai koalisi pemerintah. Adapun partai berideologi Islam, ada yang mendukung dengan catatan dan ada yang menolak. Terdapat perbedaan pandangan pada fraksi pendukung pemerintah, dimana F-PAN sepenuhnya menolak, sedangkan PKB dan PPP tetap mendukung, walaupun dengan catatan. Sikap partai Islam ini tak lepas dari afiliasi partai dengan organisasi Islam yang menentang Perppu Ormas tersebut menjadi undang-undang.