Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang
Authors: Wimmy Halim  
Published: December 2021

Social policy like Program Keluarga Harapan (PKH) is not only about poverty but also about developing the quality of the less educated people to become more educated. However, the problem is that in various regions in Indonesia, social assistance is often used by regional authorities for their personal interests. From programs used to support his political electability and popularity to being used as an arena for massive corruption by politicians and other public officials who have power, especially budgetary powers. Social exchange theory can help researchers to explain how society can exchange in public and private affairs into one. This study looks at the relationship between the effects of the behavior of political actors on the environment and their impact on the behavior of subsequent actors. The type of this research approach is descriptive to obtain information about the meaning of social policy recipients in the perspective of social exchange in depth and comprehensively. The politicization of PKH in the perspective of social exchange explains that policy is vulnerable to political interests, especially electoral politics. The history of the birth of PKH cannot be separated from political factors. PKH was used as a political tool to increase the electability of candidates, in the 2009 presidential election, 2018 East Java governor election, and 2020 Malang district election. PKH's vulnerability to the candidate's political agenda does suggest that the poor are in an equally weak position. The economic crush they experienced actually took advantage of the incumbent for electoral political interests.

(Kebijakan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bukan hanya tentang kemiskinan melainkan juga tentang mengembangkan kualitas masyarakat yang kurang berpendidikan agar menjadi lebih terdidik. Namun yang menjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia bantuan sosial sering kali dimanfaatkan penguasa daerah untuk kepentingan pribadinya. Dari program yang digunakan untuk menunjang popularitas-elektabilitas politiknya hingga dijadikan ajang korupsi besar-besaran oleh politisi maupun pejabat publik lainnya yang memiliki kuasa, terutama kuasa anggaran. Teori pertukaran sosial bisa membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana bisa masyarakat bisa melakukan pertukaran dalam urusan publik dan privat menjadi satu. Penelitian ini melihat hubungan efek antara perilaku aktor politik pada lingkungan dan dampaknya pada perilaku aktor selanjutnya. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana pemaknaan penerima kebijakan sosial dalam perspektif pertukaran sosial secara mendalam dan komprehensif. Politisasi PKH dalam perspektif pertukaran sosial menjelaskan bahwa kebijakan sangat rentan dengan kepentingan politik, utamanya politik elektoral. Sejarah lahirnya PKH memang tidak bisa dilepaskan dari faktor politis. PKH digunakan menjadi alat politik yang digunakan untuk meningkatkan elektabilitas kandidat, pada pilpres 2009, pilgub Jatim 2018, dan pilbup kabupaten Malang 2020. Kerentanan PKH terhadap agenda politik Kandidat memang semakin memperlihatkan bahwa masyarakat miskin semakin berada pada posisi yang sama lemah. Himpitan ekonomi yang mereka alami justru dimanfaatkan bagi kandidat (incumbent) untuk kepentingan politik elektoral.)