GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Authors: Jessica Jessica , Wiratama Jason , Sirait Suhandri 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah semua laporan harus di adakan gelar perkara, mekanisme dalam pelaksanaan gelar perkara di Kepolisian Daerah Sumatra Utara, serta pihak yang menjadi peserta dalam pelaksanaan gelar perkara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gelar perkara di kepolisian daerah sumatera utara berdasarkan Perkaba no 4 tahun 2014  memiliki tujuan untuk mengetahui status perkara, mengevaluasi dan memecahkan masalah, memastikan bahwa unsur yang dipersangkakan sudah dipenuhi, guna menemukan bukti untuk mengungkap peristiwa pidana dan demi  keadilan masyarakat. Kemudian pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat bermanfaat bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan gelar perkara sebagai sarana kontrol pengawasan terhadap atasan penyidik kepada penyidik agar tercapai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta sebagi wadah korban/pelapor dalam menyampaikan komplain hukum dalam pelaksanaan penyidikan. Serta perangkat-perangkat kepolisian turut andil dalam penyelesaian gelar perkara di kepolisian daerah Sumatera Utara selain itu pula pengacara dan korban juga dihadirkan dalam penyelesaian kasus pada gelar perkara.

This study aims to describe whether all reports must have a case title, the mechanism for carrying out a case title at the North Sumatra Regional Police, as well as the parties who are participants in the implementation of a case title. To achieve this goal, this research uses a juridical-normative approach which is carried out based on a review of library materials or secondary data. The type of this research is descriptive analysis, with the type of data consisting of 2 (two), namely primary data and secondary data. While the data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. The results show that the mechanism for holding cases in the North Sumatran regional police based on Perkaba No. 4 of 2014 has the aim of knowing the status of the case, evaluating and solving problems, ensuring that the alleged elements have been met, in order to find evidence to uncover criminal events and for the sake of public justice. Then the implementation of the case title in the investigation process is very useful for investigators in determining the direction of the investigation, reducing errors in the investigation process so that the investigation process can run according to the provisions of applicable rules and the case title as a means of controlling the supervisor of the investigator to the investigator in order to achieve justice, legal benefits and legal certainty as well as a forum for victims/reporters in submitting legal complaints in the conduct of investigations. As well as the police apparatus took part in the completion of the case title in the North Sumatra regional police besides that lawyers and victims were also presented in the settlement of cases in the case title..