bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Authors: Asdi Zulmizan , Rusadi Sylvina
Published: January 2025

Menurut Pasal 15 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir Nomor 10 tahun 2011   Tentang   Pajak Mineral   Bukan   Logam   dan   Batuan, SKPDKB, SKPDBT, STPD, surat keputusan pembetulan,surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulansejak tanggal yang ditentukan. Tujuan penelitian Untuk  Mengetahui  Pelaksanaan  dan Untuk   mengetahu   hambatan – hambatan   dalam   Pelaksanaan   Peraturan Daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir   Nomor 10 tahun 2011  Pasal 15  Tentang Cara  Pembayaran  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan di  Kabupaten Rokan  Hilir. Bentuk   penelitian   ini   dilakukan   dengan   metode   kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Efektifitas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang  Pajak  Pengambilan  dan  Pengolahaan  Pajak Mineral  Bukan  Logam dan  Batuan yang sudah diterapkan. Efisiensi usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pembayarn pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem self assesment. Kecukupan dalam Pelaksanaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sudah mulai tertib melakukan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Responsivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan layanan Pengaduan atau menampung aspirasi atau saran dari masyarakat yang bisa disampaikan langsung kebidang pelayanan Bapenda Rokan Hilir. Hambatan nya ada beberapa oknum baik itu orang ataupun badan hukum yang memanipulasi pendapatan mereka untuk mengurangi tanggungan pajak. yang kedua ada beberapa okunum dan atau perusahan yang kurang koperatif dalam melakukan pembayaran pajak dan pajak terhutang dengan kata lain wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya. yang ketiga ada juga pemerintah desa yang tidak menyampaikan informasi seputar pajak yang di terima dari pertambangan sehingga menimbulkan dugaan korupsi oleh masyarakat. Ada juga pemerintah desa yang lambat dalam melaksanakan proses pembangunan sehingga masyarakat merasakan kurangnya manfaat dari adanya pertambanngan dikampung mereka.
Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Sungai Kapur Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2023
Authors: Wati Rahma , Yuslaini Nina
Published: January 2025

Tujuan peneltian ini adalah untuk melihat strategi dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mengembangkan objek wisata Sungai Kapur kabupaten kampar, provinsi riau tahun 2023. Fokus penelitian ini adalah untuk pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi antara masing-masing sektoral dan pemahaman akan pentingnya peran pariwisata dalam sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kampar dalam mengmbangkan objek wisata Sungai Kapur ini belum maksimal seperti kurangnya koordinasi lintas sectoral anatara pemerintah dam masyarakat, rendaknya kulitas Sumber Daya Manusia (SDM), belum makasimalnya sarapan dan prasarana , belum menguasai promosin digital. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan objek wisata masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya koordinasi anatara pemerintah dan masyarakat setempat. Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi pengetahuan untuk startegi pengembangan objek wisata alam bagi Dinas Kebudyaan dan pariwisata Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia.
Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2023
Authors: Murdani Ria , Prihatin Panca Setyo
Published: January 2025

Pembangunan infrastruktur di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dievaluasi sebagai bagian dari proses evaluasi untuk mengetahui lancar atau tidaknya pembangunan tersebut. Mengetahui dan mengkaji pembangunan infrastruktur Desa Dayun, Kecamatan Dayun, dan Kabupaten Siak menjadi tujuan penelitian ini. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui tantangan atau hambatan apa saja yang dihadapi aparat desa di wilayah ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Keadilan, Daya Tanggap, dan Tekad merupakan enam indikator teori evaluasi William N. Dunn yang merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada dua kategori dan sumber data: primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tidak bisa dianggap tanpa cela; masih banyak warga Desa Dayun yang belum berpartisipasi secara maksimal, pemerintah desa tidak mengetahui atau peduli terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan dan tidak memperhatikan hasilnya, serta perencanaan yang kurang tepat. Perubahan yang ingin anda lakukan.
Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Terih Di Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam
Authors: Huljannah Alvira , Andriyus
Published: January 2025

Permasalahan penelitian ini yaitu kurangnya perhatian dan kesadaran dari dinas pariwisata untuk mengembangkan objek wisata pantai terih di Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, kurangnya pembangunan infastruktur jalan, dan kurangnya fasilitas yang ada di objek wisata pantai terih. Adapun yang menjadi Key Informan adalah Kepala bidang Dinas Pariwisata Kota Batam sednagkan yang menjadi informan adalah lurah sambau, pengelola pantai terih (kelompok sadar wisata), masyarakat dan pengunjung objek wisata pantai terih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, dan dokumentasi langsung dilapangan. Hasil penelitian ini adalah jika dikaitkan dengan teori Subadra I Nengah diketahui bahwa pernanan Dinas Pariwisata dalam perencanaan pariwisata, dinas Pariwisata Kota Batam Sudah melakukan perencanaan untuk pengembangan infastruktur jalan pada objek wisata pantai terih, pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh dinas pariwisata dinas sudah melakukan pengembangan seperti memperbaiki jalanan menuju arah akses pantai terih sekitar 500 meter dari jalan besar nongsa dan belum diselesaikan karena minimnya dana untuk melanjutkan pengembangan infastruktur jalan. Untuk kebijaan pariwisata dinas pariwisata hanya mengikuti arahan dari pemerintah sesuai dengan SOP yang berlaku, dan dinas pariwisata sudah mengetahui dan menyetujui kebijakan dar pengelola pantai yaitu pokdarwis. Peraturan pariwisata yang dibuat dari dinas juga menjadi titik fokus untuk pengelola dan lurah Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam dimana peraturan pariwisata yang sesuai dengan undang- undang kepariwisataan bahwa semua pengelola dan masyarakat maupun pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada.
Evaluasi Standar Pelayanan Upt Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau
Authors: Sary Desy Indah , Monalisa
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha KhusnuL Khotimah Provinsi Riau Kota Pekanbaru Marpoyan Damai.Indikator penulis gunakan meliputi meningkatkan kemampuan spiritual,meningkatkan kemampuan keterampilan ,mengetahui keuunngulan pelayanan social, Bagaimana Usaha pelayanan berkomunikasi secara baik, menyesuaikan diri,dan membantu permasalahan individu, kemudian penelitian ini adalah Deskriptif Metode Kualitatif yaitu berangkat dari Data,Observasi, Wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala UPT, Kasubag Tata Usaha, Pembinaan Pelayanan Sosial, Pelayanan Sosial dan para pedamping Bimbingan lansia dan lansia, jenis dan teknik pengumpulan Data yang digunakan terdiri dari Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan Data Sekunder dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis dapat diperjelas dengan hasil observasi , wawancara dan dokumentasi , data tersebut diolah dan analisis untuk menjelaskan tujuan penelitian untuk dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian untuk diambil kesimpulan bahwa Evaluasi Standar Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresn Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau Kota Pekanbaru baik namun belum berjalan sesuai dengan optimal.
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Authors: Darojatun Yuni Bariyah , Juliana Septa
Published: January 2025

Permasalahan yang sampai kini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah Kemiskinan. Sejak zaman kemerdekaan bangsa Indonesia sudah di hadapkan dengan permasalahan ini dan sampai sekarang tetap menjadi masalah utama bangsa Indonesia. masalah kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional,karena berkaitan dengan aspek sosial,ekonomi,budaya dan aspek lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan faktor- faktor  penghambat pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian ini Deskriptif  Kualitatif, Adapun indikator penelitian iniadalah ukuran dan tujuan kebijakan,sumber daya,agen pelaksana,sikap para pelaksanan komunikasi dan lingkungan. Adapun hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan  Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu telah terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini bahwa Program keluarga Harapan (PKH) ini dapat membantu ekonomi masyarakat miskin yang ada di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Adapun hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ini masyarakat yang telah mampu secara finansial adar dapat keluar secara mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat yang belum mendapat kan bantuan dan lebih layak untuk menerima bantuan tersebut.
Evaluasi Program Promosi Pariwisata Di Kabupaten Bengkalis
Authors: Anggara Wendi , Syaprianto
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Promosi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Sub Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis adalah penelitian kualitatif. Data berasal dari hasil wawancara dan observasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara penelitian.  Kemudian data sekunder berupa buku-buku literature dan internet sesuai data yang diperlukan. Pada analisis data disajikan dalam bentuk uraian tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Program Promosi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis maka dapat disimpulkan bahwa banyak upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah berupa Promosi, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Perawatan Objek Wisata, Pelatihan Sumber Daya Manusia, dan Memasukkan Daerah Wisata Budaya Menjadi Icon Kabupaten Bengkalis. Sedangkan hambatan pada Pariwisata di Kabupaten Bengkalis berupa adanya pandemi covid-19 dan dana anggaran yang minim.
Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Authors: Rosalia  , Rahman Khairul
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam peraturan Permendagri No.18 Tahun 2018 Tentang LKD dan LAD juga telah memberikan ruang agar semakin memperkuat hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam melestarikan nilai adat isitadat seni dan budaya yang menjadi sendi kehidupan masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa terkait pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya sudah dilaksanakan namun belum optimal. Dari empat Indikator yang diteliti terdapat indikator Komunikasi, Koordinasi, Kemitraan, Kontrol Sosial. Dimana indikator kemitraan dan kontrol sosial belum dilaksanakan. Pemerintah desa dengan lembaga adat belum memberikan kontribusi dalam melaksanakan hubungan kerja, pemerintah desa belum menjalankan hubungan kesetaraan dengan lembaga adat dalam menjalankan kerjasama, kurangnya pengendalian serta kontrol dilingkungan masyarakat terkait nilai adat istiadat serta keikutsertaan lembaga adat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru
Authors: Hamidah Amalia , Mulianto Budi
Published: January 2025

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang di tentukan baik melaui standarnya, pelaksanaan, perbandingan dan langkah perbaikannya. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru terhadap produk Kosmetik yang Illegal di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang muncul yakni terdapat produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dipasaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap perdagangan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitiannya di Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung, wawancara dengan dokumentasi. Yang digunakan dalam penelitian ini ialah teory menurut G.R Terry yang dimana ada empat indikator standar, pelaksanaan, perbandingan, perbaikan. Setelah data dapat diperoleh  lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga kesimpulan dapat diambil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BBPOM sudah berjalan baik dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini sejalan dengan adanya penghargaan-penghargaan yang diterima oleh BBPOM di Pekanbaru.
Implementasi Program Badan Restorasi Gambut Di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar
Authors: Haryani Yuni Safitri , Setiawan Rizky
Published: January 2025

Badan Restorasi Gambut  memiliki program 3R yaitu rewetting (pembasahan), revegetasi dan revitalisasi  ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  evaluasi program Badan Restorasi Gambut dalam merestorasi hutan dan lahan  gambut di Desa Rimbo Panjang kemudian juga untuk mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi evaluasi Badan Restorasi Gambut dalam merestorasi hutan  dan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Kubu Babussalam,  Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Konsep teori yang digunakan adalah teori  evaluasi program model CIPP (Context, Input, Process and Product) oleh Daniel  Stufflebeam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan  data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini  adalah evaluasi program Badan Restorasi Gambut khususnya pada program  pembasahan (wetting) dengan kegiatan pembangunan sekat kanal di Desa Rimbo  Panjang belum berjalan secara optimal. Pembangunan sekat kanal belum mampu  membasahi gambut secara tuntas sehingga titik api masih ditemukan di Desa  Rimbo Panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi program Badan  Restorasi Gambut dalam kegiatan pembangunan sekat kanal adalah kurangnya  sumber daya yang digunakan, keterlambatan distribusi anggaran, inkonsistensi  dalam rencana restorasi gambut, kurangnya regulasi untuk kegiatan restorasi  gambut, kurangnya peran lembaga restorasi gambut. Pemerintah Desa dan pola  pikir masyarakat banyak yang belum, memahami tentang program restorasi  gambut.
Formulasi Kebijakan Pemerintahan Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2020
Authors: Syahputra Indra , Nazir Yendri
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pemerintahan desa pada Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Indikator penilaian yang  digunakan meliputi Perumusan masalah (Defining Problem), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif kebijakan  untuk memecahkan masalah, dan Tahap penetapan kebijakan. Tipe penelitian survei deskriptif. Data berasal dari  hasil wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur  Keuangan, dan Tokoh Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang formulasi kebijakan pemerintahan desa  pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten bengkalis tahun 2020  maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan  belanja Desa Senggoro dan sangat mendukung serta mengharapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa  Senggoro terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak  semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro.  Hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah langkah berupa kegiatan penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro, serta membuat  kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat  berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.
Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)
Authors: Cahyani Indri , Prihatin Panca Setyo
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang tersebut. Indikator yang digunakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana/disposisi.Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polresta Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru dapat dikatakan kurang maksimal. Dalam menerapkan aplikasi E-Tilang petugas yang dilapangan sudah paham mengenai program E-Tilang, namun dalam pelaksaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya tidak ada jaringan, masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya E-Tilang serta terkait mekanisme tidak semua masyarakat yang ditilang mengikuti alur mekanisme E-Tilang yang semestinya. Dengan demikian tidak semua masyarakat yang di tilang merasakan manfaat dari E-Tilang tersebut.
Pengelolaan Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
Authors: Novianti Triana , Munaf Yusri
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kepenghuluan dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir serta faktor yang menjadi penghambat pembangunan fisik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hili. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan informan yang relevan dengan penelitian ini sebanyak 14 orang yang diambil datanya secara wawancara dan observasi ke lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengelolaan Keuangan Dana Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Telah diatur berdasarkan siklus pengelolaan keuangan dana kepenghuluan yaitu melalui beberapa tahapan-tahapan seperti perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana kepenghuluan dalam menunjang pembangunan pada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang ditemukan antara lain yaitu tingkat pendidikan masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang Relatif Rendah.
Transparansi Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020
Authors: Ricky  , Rauf Rahyunir
Published: January 2025

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu dana yang berasal dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten/ Kota. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Desa Selat Baru kurang transparan dalam Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 khususnya pada Semenisasi jalan Family, RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut. Hal ini disebabkan karena pengumuman kebijakan akhir tahun anggaran hanya di print di kertas F4 dan ditempel di kantor desa sehingga masyarakat luar tidak mengetahuinya. Tidak adanya papan kegiatan dalam pembangunan yang menghabiskan dana Rp. 55.127.800 ini, serta tidak adanya layanan saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa. 2) Faktor penghambat transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses teknologi sistem informasi, dan kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa. Disarankan Desa Selat Baru untuk memberikan sosialisasi kepada para ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan fisik yang menggunakan dana desa. Mencetak informasi APBDes akhir tahun anggaran dengan ukuran besar. Kepala Desa disarankan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada aparat Desa yang malas mengikuti Bimtek Pengelolaan Dana Desa.
Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu
Authors: Aripin Agung , Monalisa
Published: January 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Transparency, Responsiveness, Effectiveness and efficiency, dan Accountability. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik analisis data adalah metode analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditarik kesimpulan yaitu Transparency, Pemerintah Desa Pontian Mekar dalam merumuskan kebijakan dilakukan dengan musyawarah desa. Responsivenes, staff desa Pontian Mekar berguna untuk melakukan kesesuaian kegiatan dan program dengan kebutuhan masyarakat. Effectiveness and efficiency Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat desa, Accountability Proses pembuatan keputusan/ kebijakan terkait Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar pada pengambilan keputusannya berada pada kepala desa.
Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbar
Authors: Zalva Annisa Rahma Dinda , Yuza Ahmad Fitra
Published: January 2025

Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan setiap bawahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan aktivitas secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan seperti pelanggaraan hukum yang berlaku menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan oleh Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi adalah Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat koordinasi yang belum cukup optimal dilaksanakan oleh Camat, karena jadwal yang tidak menentu pada koordinasi ketentraman dan ketertiban, dan masih banyak gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
Good Village Governance Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Di Kepenghuluan Sintong Makmur Kabupaten Rokan Hilir
Authors: Lioni Nautika , Zainal
Published: January 2025

Tidak adanya transparansi dalam informasi terkait publikasi anggaran dana desa yang dapat diakses mengakibatkan masyarakat harus datang ke balai desa untuk berkoordinasi secara langsung pada aparatur. Kurangnya akses informasi juga menyebabkan pengurusan administrasi membutuhkan waktu yang relatif lama kecuali jika mengenal dekat aparatur desa tersebut. Selain itu, terbatasnya informasi juga menyebabkan banyak masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas terkait laporan dan rencana pembangunan desa yang sedang berjalan atau yang telah selesai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kemandiran desa berdasarkan potensi yang dimiliki desa Kepenghuluan Sintong Makmur. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam empat indikator yaitu partisipasi (participation), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsif (responsivenes). Adapun bentuk partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat dalam perencanaan kegiatan desa melalui diskusi dan rapat, terlibat dalam pengawasan bantuan fisik pada pembangunan, menyampaikan masukan kegiatan desa secara langsung pada rapat desa, serta melestarikan pembangunan desa. Langkah pemerintah dalam mewujudkan kemandiran desa di Kepenghuluan Sintong Makmur adalah (1) mengajak masyarakat melakukan musyawarah secara kontinu, (2) melakukan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai perbaikan kualitas sumber daya manusia dan (3) melakukan program budidaya pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pengawasan Taman Nasional Tesso Nilo Oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
Authors: Gurning Romada Milenti , Khotami
Published: January 2025

Penelitian ini mengkaji mengenai pengawasan taman nasional tesso nilo oleh balai taman nasional tesso nilo kecamatan ukui kabupaten pelalawan, dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh balai taman nasional tesso nilo dalam mengawasi taman nasional tesso nilo di kecamatan ukui kabupaten pelalawan dan apa saja kendala yang dialami oleh balai taman nasional tesso nilo dalam melakukan pengawasan taman nasional tesso nilo kecamatan ukui kabupaten pelalawan. Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh balai taman nasional tesso nilo dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh balai taman nasional tesso nilo dalam melakukan pengawasan taman nasional tesso nilo kecamatan ukui kabupaten pelalawan. Metode dari penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Hasil dari penelitian pengawasan taman nasional tesso nilo oleh balai taman nasional tesso nilo kecamatan ukui kabupaten pelalawan dapat dikatakan masih belum berjalan atau beroperasi dengan baik, karena dilapangan masih banyak ditemukan bermuculan kasus permasalahan yang mengakibatkan kondisi kawasan taman nasional tesso nilo dari waktu ke waktu semakin turun jumlah luas hutan yang tesisa, hingga kondisi dari kawasan taman nasional tesso nilo semakin memprihatinkan.
Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)Di Kampung Pinang Sebatang Barat, Kabupaten Siak
Authors: Kurniawan Rezky , Hakim Arif Rahman
Published: January 2025

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kampung Pinang Sebatang Barat Kabupaten Siak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan teknik observasi dan wawancara. Data dikumpulkan dari wawancara dengan aparat desa, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam mendorong upaya PHBS. Mereka berfungsi sebagai pemimpin yang mengkoordinasikan kegiatan PHBS untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Namun, ditemukan sebagian warga masih belum memahami pentingnya PHBS sehingga menghambat keberhasilan program. Pemerintah Desa juga berperan sebagai pemberi informasi melalui sosialisasi yang telah dilakukan selama dua tahun. Namun, ada beberapa warga yang kurang aktif dalam menerapkan PHBS sehingga mengurangi dampaknya. Selain itu, Pemerintah Desa sebagai pengambil keputusan telah menyusun strategi dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan evaluasi untuk mendorong partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang PHBS. Namun, masih ada kendala untuk memfasilitasi pembangunan jamban sehat yang perlu diatasi. Kesimpulannya, peran Pemerintah Desa sangat penting dalam meningkatkan PHBS di Kampung Pinang Sebatang Barat. Perlu langkah lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat serta memperkuat upaya pembangunan jamban sehat. Sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat menjadi kunci tercapainya tingkat PHBS yang optimal di daerah.
Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Authors: Nopriadi Yogi , Nazir Yendri
Published: January 2025

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui tingkat Obyektif Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Indikator Variabel Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Sungai Liti yaitu Rapat Koordinasi &Rapat Evaluasi, Rapat Dengar Pendapat dan Kunjungan Kerja. Tipe Penelitian yang Berlokasi di Kantor Balai Desa Sungai Liti ini adalah Kualitatif Deskriptif, Yaitu memprioritaskan Daftar Wawancara sesi pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam Penelitian ini terdiri dari Key Informan adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Liti dan untuk Informan yaitu Kepala Desa Sungai Liti, anggota BPD dan Masyarakat Desa. Masyarakat Desa dalam hal ini yaitu tokoh Agama ataupun juga tokoh adat yang mana di ikut serta dalam rapat musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa Sungai Liti dalam membahas agenda pembangunan infrastruktur di desa. Teknik Pengumpulan Data yaitu Data Primer yang dikumpulkan melakukan wawancara.Sementara Data Sekunder yang dikumpulkan menggunakan Observasi. Teknik Analisis data yaitu menggunakan keterangan dari hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Sungai Liti masih lemah, hal ini dikarenakan pihak BPD tidak selalu aktif dalam kunjungan kerja di desa dan rapat koordinasi musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa Sungai Liti yang kurang kooperatif terkait pembangunan infrastruktur desa yang terbengkalai.
Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
Authors: Lestari Rita , Prihatin Panca Setyo
Published: January 2025

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah pada petani sawit dan tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan kebijakan bantuan pupuk secara bertahap. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting dan strategis di Kabupaten Pelalawan karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, mengingat hal itu sesuai visi, misi dan program unggulan bupati sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pupuk Bagi Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. Untuk program bantuan pupuk bertujuan sebagai motivasi bagi petani untuk melakukan perawatan karena melihat hasil produksi yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan jumlah lahan yang dimiliki masyarakat/petani, karena kebiasaan hanya melakukan perawatan serta kurang memberi pupuk bagi kebun. Kemudian jika kebun dapat dirawat secara baik tentu akan memeberikan pendapatan besar bagi petani, maka kesejahteraan baik petani ataupun masyarakat dapat meningkat. Pelaksanaan program ini cukup berjalan lancar dan pada indikator struktur birokrasi yang jelas hal ini terlihat dari terbitnya peraturan-peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan program bantuan pupuk. Akan tetapi pelaksanaan ini masih memiliki kekurangan terkait komunikasi antara pihak Pemerintah Desa Air Hitam dengan masyarakat, dimana masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait kelanjutan program bantuan pupuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Glycemic control and blood lipid parameters in patients with type 2 diabetes mellitus in the Republic of Afghanistan
Authors:   post-graduate student of the Medical Institute, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Baheer M.D. , Sydykova L.A. ,   Ph.D., Associate Professor, Deputy Director for clinical work, head of the Department of Medical Institute,  head external endocrinologist MH RS(Y), Klimova T.M. ,   Ph.D., Associate Professor of the Medical Institute of M.K. Ammosov NEFU, senior researcher YSC CMP, Burtseva T.E. ,   Associate Professor, Prof. Medical Institute of M.K. Ammosov NEFU, head. lab. YSC CMP
Published: January 2025

The purpose of this study was to evaluate glycemic control and its relationship with lipid parameters in patients with type 2 diabetes mellitus at the Noble Clinic OPD of Kabul-Afghanistan. The cross-sectional study involved 1486 patients with type 2 diabetes with at least 1 year of diabetes experience (897 women and 589 men) aged 18 years and older, who visited the clinic between March 2020 and April 2021.
7.7% of patients had adequate glycemic control (HbA1c less than 7%). High levels of H b A1c were statistically significantly associated with the duration of the disease and high levels of blood lipids, while no dependence was esTableished on the gender, age of patients, body mass index and the presence of obesity. It is necessary to study the factors that determine glycemic control, the correction of which will improve metabolic parameters and reduce the risk of developing complications in diabetes.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, glycemic control, lipid profile, dyslipidemia, Afghanistan.
Glutathione and lipid peroxidation levels in the blood of lung cancer patients
Authors:   Yakut Science Centre of Complex Medical Problems (YSC CMP), Yakutsk, Ru, Rumyantsev E.K. , Tomtosova E.V. ,   Yakut Science Centre of Complex Medical Problems (YSC CMP), Yakutsk, Ru, Nikolaev V.M. ,   Yakut Science Centre of Complex Medical Problems (YSC CMP), Yakutsk, Ru
Published: January 2025

Lung cancer is one of the most commonly diagnosed malignant tumors worldwide and is characterized by high mortality. Lipid peroxidation plays a very important role in the development and progression of lung cancer. In this regard, the purpose of this study was to evaluate the status of lipid peroxidation and the glutathione system in patients with lung cancer depending on the histological form and stage of the disease.
In this work, 100 people with lung cancer with various histological forms and stages of the disease were examined. The intensity of free radical oxidation of lipids was assessed by the accumulation of malondialdehyde. The indicators of the glutathione system were assessed by the concentration of the reduced form of glutathione and the activity of enzymes: glutathione peroxidase, glutathione reductase, glutathione transferase.
Our data indicate that as the clinical stage of lung cancer develops, the level of lipid peroxidation increases, against the background of inhibition of the glutathione system (decreased glutathione reductase activity). Higher levels of malondialdehyde in patients with adenocarcinoma suggest that tumor development may be more closely related to oxidative stress.
Keywords: lipid peroxidation, antioxidant protection, lung cancer, adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, small cell lung cancer.
Modern methods of experimental evaluation of corneal biomechanical properties
Authors:   MD, Professor, Academician of Russian Academy of Science, M.M. Krasnov Research Institute of Eye Diseases, Director on Science, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Department of Ophthalmology, Chief, Avetisov S.E. , Dzamikhova A.K. ,   post-graduate student, M.M. Krasnov Research Institute of Eye Diseases, Shitikova A.V. ,   Assistant of the department, Efremov Yu.M. ,   PhD, Head of Department, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Timashev P.S. ,   Doctor of Chemical Sciences, Professor, Scientific Supervisor, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Published: January 2025

The review presents a description of methods and results of various experimental studies of corneal biomechanical properties: the technique of tensile testing, the indentation method, and atomic force microscopy. Corneas of experimental animals and humans (in particular, donor eyes and material obtained as a result of keratoplasty) are considered as "sources" of samples. Selective evaluation of individual corneal structures using classical mechanical tensile tests is limited to a certain extent due to the rather small thickness of these structures and, as a consequence, difficulties in fixing the specimen. In real practice, it remains promising to use indentation and AFM, which are more adapted for such studies, on the one hand, eliminating the need for mechanical fixation of the specimen, and on the other hand, providing the possibility of studying various areas and surfaces of the latter.
Keywords: cornea, biomechanical properties, methods of experimental evaluation.
A clinical case of the effective use of valve bronchoblocation in complex treatment of a patient with caseous pneumonia with multidrug resistance of the pathogen tuberculosis
Authors:   PhD, Associate Professor, M.K. Ammosov NEFU Medical Institute, Yakutsk, Gulyaeva N.A. , Adamova V.D. ,   student of the 6th year of M.K. Ammosov NEFU Medical Institute, Yakutsk, Delakhov A.S. ,   thoracic surgeon of the State Budgetary Institution E.N. Andreev Scientific and Practical Center 'Phthisiology', Yakutsk, Varlamov A.E. ,   5th year student of the M.K. Ammosov NEFU Medical Institute, Yakutsk
Published: January 2025

Valvular bronchoblocation is a minimally invasive non–drug method of treating pulmonary tuberculosis and its complications. The method is based on the creation of therapeutic hypoventilation in the affected area of the lung while maintaining the drainage function of the bronchus by installing an endobronchial valve in its lumen. The article describes a case of effective application of the valvular bronchoblocation method in an acute progressive form of tuberculosis - caseous pneumonia, in a patient with multidrug-resistant tuberculosis pathogen (MDR MBT).
Keywords: tuberculosis, method of treatment, valvular bronchoblocation, effectiveness of treatment, multidrug resistance, causative agent of tuberculosis.
Clinical case of Willebrand disease combined with Crohn's disease in an adolescent Sakha
Authors:   Yakut Science Centre of Complex Medical Problems (YSC CMP), Yakutsk, Ru, Savvina M.S. , Ivanova O.N. ,   MD, Professor of the Department of Pediatrics and Pediatric Surgery, M.K. Ammosov NEFU Medical Institute, Melchanova G.M. ,   gastroenterologist of the Pediatric Center RH No.1 – National Centre of Medicine, Ivanova I.S. ,   4th year student of M.K. Ammosov NEFU Medical Institute, Burtseva T.E. ,   MD, Professor of the Department of Pediatrics and Pediatric Surgery, M.K. Ammosov NEFU Medical Institute
Published: January 2025

The article presents an interesting clinical case of Willebrand's disease in combination with Crohn's disease and congenital heart disease in a 17-year-old Sakha teenager. Such clinical cases are rare in the public literature, since the combination of these diseases is practically not found. The onset of Crohn's disease at the age of 16 significantly affected the development and severity of clinical manifestations. Therapy with a genetically engineered biological drug and substitution therapy made it possible to achieve clinical and laboratory remission.
Keywords: Willebrand,s disease, Von Willebrand,s factor, homeostasis, Crohn,s disease, congenital heart disease.
COMPONENTS OF INFORMATION AND DIGITAL LITERACY OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS
Authors: FROLOV V. V.
Published: January 2025

The article substantiates the importance of information and digital literacy of modern students - future teachers of physical education and sports, studying in the specialty 49.02.01, and also emphasises the role of events aimed at the formation and further development of the information and digital environment of modern educational institutions. The study identifies key components of information and digital literacy of students in this profile, as well as recommended information and digital technologies that can be mastered by them in class and successfully applied in the future - in the course of professional teaching activities and other sports-related and administrative work.
THE MODERN PERIOD IN THE MIRROR OF EVERYDAY LIFE
Authors: SHCHERBAKOV V. P.
Published: January 2025

The article proposes a philosophical and anthropological analysis of the modern period as an era of radical transformations of people’s everyday life, which underlie the formation of a rational subject and an individualised structure of society.
THE DEVELOPMENT OF THE VALUE-SEMANTIC SPHERE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN A NEW SITUATION OF GROWING UP
Authors: KOVALEVA N. B.
Published: January 2025

The paper examines the specifics of the value-motivational sphere of primary school children growing up in the digital age. The author presents the results of an experimental study on the features of value orientations and the orientation of the motivational and need sphere of children studying under standard conditions in comparison with children undergoing long- term treatment. There is a tendency to narrow the value-semantic sphere of children in hospital schools and a general tendency to strengthen the consumer orientation of the value-semantic sphere of younger schoolchildren.
Some molecular-genetic determinants of premature aging in women
Authors: Kudryavtseva Elena V. , Berezina Dinara A. , Kornilov Daniil O. , Simarzina Veronika M. , Tryapitsyn Mikhail A. , Bekhter Aleksey A. , Kovalev Vladislav V. , Zornikov Danila L.
Published: January 2025

Background. Accelerated biological aging is associated with age-related diseases and an increased risk of mortality. Genetic predisposition may be an important factor in this process.
Aim. To determine the significance of genetic polymorphisms in the VDR and COL1A1 genes in accelerated aging.
Materials and methods. The study included 100 women aged 20–35 years, divided into groups with accelerated (Group 1) and normal/slow (Group 2) aging rates. We assessed biological age using V.P. Voytenko's formula. Genetic polymorphisms analyzed were: VDR 283 AG (Bsml), VDR 2 AG (Fokl), COL1A1 1546 GT, COL1A1 -1997 CA.
Results. The VDR 283 AG (AA) polymorphism was associated with accelerated aging, occurring more frequently in Group 1 (18% vs 4% in Group 2, p=0.025). The COL1A1 -1997 CA polymorphism was more prevalent in Group 2 (76% vs 56% in Group 1, p=0.035). A multifactorial model identified combinations of polymorphisms that predict accelerated or slow aging with an accuracy of 0.72.
Conclusion. Genetic predisposition plays a significant role in accelerated aging. Analysis of VDR and COL1A1 polymorphisms can help identify the risk of premature aging and may serve as a basis for further research and the development of new approaches to prevent age-related diseases.
Oral glucose-lowering drugs and long-term risk of benign prostatic hyperplasia
Authors: Volkov Stanislav N. , Mikheev Robert K. , Grigoryan Olga R. , Tereshchenko Vitaliy I. , Stepanchenko Vladimir S. , Andreeva Elena N.
Published: January 2025

Background. One of the most prominent threats for masculine health is comorbidity between benign prostatic hyperplasia (BPH) and diabetes mellitus type 2. Many publications suppose influence of hyperglycemia on lower urinary tract obstruction. Question about influence of the most common oral glucose-lowering drugs – biguanides (metformin hydrochloride) and third-generation sulfonylurea (glimepiride) has not been answered yet.
Aim. To assess whether glucose-lowering drugs affect risk of benign prostatic hyperplasia (BPH) in men with type 2 diabetes who initiated first-line treatment with either metformin or sulfonylurea monotherapy from 2012 until 2022 in the National Medical Research Center for Endocrinology.
Materials and methods. Single centre, retrospective, comparative study. Retrospective analysis of in-/outpatient medical cards. Primary outcome measures: Rates of subsequent BPH, identified based on community prescriptions for BPH-related treatment or hospital BPH diagnoses, and rates of transurethral resection of the prostate (TURP). Rates in metformin hydrochloride and sulfonylurea users were compared overall and stratified by 6-month haemoglobin A1c (HbA1c) using Cox regression.
Results. In 95 metformin initiators with a median follow-up of 10 years, the 10-year cumulative BPH incidence was 25.7% (25 cases; 95% CI 24.2–27.1). Compared with 95 sulfonylurea users [median follow-up 8 years, 10-year cumulative incidence 27.4% (17 cases; 95% CI 16.2–18.6)], the crude HR for BPH was 0.83 (95% CI 0.77–0.89) and adjusted HR in the ITT analyses was 0.97 (95% CI 0.88–1.06). For TURP, the adjusted HR was 0.96 (95% CI 0.63–1.46). In the as-treated analysis, adjusted HR for BPH was 0.91 (95% CI 0.81–1.02).
Conclusion. Compared with sulfonylurea, metformin did not substantially reduce the incidence of BPH in men with diabetes.