bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENDUKUNG PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tentang Pembataln Hibah Di Pengadilan Agama Maros)
Authors: Sucianti Indah , Salenda Kasjim
Published: April 2022

Abstrak Skripsi ini membahas tentang implementasi pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian terhadap kasus perdata dalam perspektif hukum acara perdata dan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas kedudukan pemeriksaan setempat (descente) sebagai alat bukti pelengkap utamanya dalam kasus perdata kebendaan, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai kedudukan pemeriksaan setempat itu sendiri sehingga terkadang hasil yang didapatkannya membuat masyarakat itu sendiri kecewa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan normatif dan empiris untuk metode normatif pengumpulan datanya ditempuh dengan mengkaji dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun teori hukum, dan untuk metode empiris, pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa, Bahwa pemeriksaan setempat merupakan sidang pengadilan meskipun dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.Kata Kunci : Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Hukum Acara Pedata. Abstract This thesis discusses the implementation of local examination as supporting evidence of civil cases in the perspective of civil procedural law and Islamic law. This study aims to reinforce the position of the local examination (descente) as a complementary evidence, especially in the civil civil case, because there are still many people who do not understand the local examination position itself so that sometimes the results obtained make the community itself disappointed. This research is a field research, with the research method used is a combination of normative and empirical for normative methods of data collection pursued by reviewing and using various secondary data such as legislation, court decisions, or legal theory, and for empirical methods, data collection is taken by interview. The results of this study indicate that the results of the local examination function to obtain certainty and more detailed information relating to the object of the dispute, both its location, extent, and boundaries of the dispute object, that the local examination is a court hearing even though it is carried out outside the Court building, so the results obtained from the local examination are equated with the facts found in the trial.Keywords: Implementation, Local Examination, Proof, Pedata Procedure Law.
PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP ORANG GILA (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam)
Authors: Nurhikmah Nurhikmah , Rahman Arif
Published: April 2022

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak orang gila dalam HAM dan Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam tiga sub masalah, yaitu 1) Bagaimana kategori orang gila dalam Hukum Islam 2) Bagaimana perlindungan hak-hak orang gila dalam HAM 3)  Studi komparasi HAM dan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak orang gila. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu kurangnya perhatian terhadap orang gila sehingga sangat sulit bagi dirinya untuk mendapatkan haknya sebagai manusia meskipun dalam HAM dan Hukum Islam orang gila masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dengan adanya penerapan hak orang gila, maka akan lebih mudah bagi dirinya dalam mendapatkan hak-haknya serta diharapkan kepada masyarakat agar stigma buruk terhadap orang gila perlahan berubah dan  mulai menyadari hak orang gila sebagai manusia yang harus dihormati. Kata Kunci : Orang Gila; HAM; Hukum Islam.Abstract This study aims to find out how to fulfill the rights of crazy people in human rights and Islamic law.  The main problem is described in three sub-problems, namely 1) How is the category of crazy people in Islamic Law 2) How is the protection of the rights of crazy people in human rights 3) Comparative study of Human Rights and Islamic Law on the fulfillment of the rights of crazy people Based on this research, several results are obtained, namely the lack of attention to crazy people so that it is very difficult for him to get his rights as a human being even though in human rights and Islamic law crazy people still have rights that must be fulfilled. With the application of the rights of crazy people, it will be easier for him to get his rights and is expected to the public so that the bad stigma against crazy people slowly changes and begins to realize the rights of crazy people as human beings who must be respected.Keywords: Crazy People; Human Rights; Islamic law
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS
Authors: Nur Isnaini Latifah , Andi Natsif Fadli
Published: April 2022

AbstrakArtikel ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, serta untuk mengetahui alur penyelesaian sengketa  dan perimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan hukum-hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pendekatan syar’i yang dimana pendekatan berdasarkan hukum-hukum Islam yang berhubungn dengan penulisan ini. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen Adapun hasil dalam penelitian ini adalah. Pertama, pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang dan KHI yang berlaku. Kedua, pertimbagan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros sudah tepat dengan menolak salah satu poin dari gugatan Penggugat yaitu mengenai mahar yang disebabkan karena kurang pihak. Ketiga, yaitu mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Maros dalam mengadili perkara tersebut, karena salah satu objek sengketanya berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.Kata kunci : Analisis; Perbandingan Hukum; Gugatan Harta Bersama.AbstractThis article discusses the analysis of decision number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs. And to find out the flow of dispute resolution and legal considerations in the decision. This type of research is classified as qualitative research using a juridical approach which is an approach to the laws and regulations relating to this study as well as shar’I approach in which an approach based on Islamic laws is related to this writing. In addition, the research  method used by the author is the method of interview, observation, and document review. The result in this study are. First, the distribution of shared assets based on the consideration of judges in the decision Number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, the decision wa handed down based on the applicable law and KHI. Secondly, the considerations of the Religious Court judges in Maros are appropriate by rejecting one of the points of the plaintiff’s claim, namely regarding dowry due to lack of parties. Third, namely regarding the relative authority of the Maros Religious Court in trying the case, because one of his dispute is outside the jurisdiction of the Maros Religious Court.Keywords : Analysis; Legal comparison; joint property lawsuit.
BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah
Authors: Musyarrafa Nur Ihdatul , Khalik Subehan
Published: April 2022

AbstrakPokok pembahasan penilitian ini adalah batas usia pernikahan dalam Islam kemudian di analsis oleh ulama mazhab. Pernikahan disyariatkan dalam al-Qur’an untuk terwujudnya proses regerensi umat manusia. Generasi yang diinginkan adalah generasi yang berkualitas agar tugas menjalani kehidupan berjalan berdasarkan tujuan yang dititihkan oleh al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah),dengan kata “rusyd”. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.Kata Kunci: Pernikahan; Batas Usia; Mazhab. AbstractThe subject matter of this study is how the age limit of the marriage in Islam is then analyzed by the sect scholars. Marriage was prescribed in al-Qur’an an for the human regerency. The desired generation is a qualified generation so that the task of living a life of walking is based on the purpose of the Qur’an. This study aims to determine how the age limit of the marriage in Islam was analyzed by the scholars. Islam it self does not restrict the ideal age marriage. But in general the familiar is already baliq, common sense, able to distinguish well with the bad so that it can give approval to marry, the time of someone to marry (buluq an-nikah), with the word “Rusyd”. The fuqaha differed concering the age limit of the marriage, where the Syafi’i and Hanbali sect argued that the ideal age in the marriage was 15 years, while Abu Hanifa argued that the age of maturity came at the age of 19 for women and 17 years for man, but Imam Malik argues that the ideal age of maturity is 18 years for both men and women.Key Words: Marriage, Age Limit, Scholar.
Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Authors: Nurhalisah Nurhalisah , Lewa Irfan
Published: April 2022

This thesis discusses the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes with the perspective of Islamic law and positive law (Case Study No.1038 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks at the Class 1A Makassar Religious Court). With mediation conducted by a mediator, it is likely that the parties to the dispute will be able to reconcile the parties in a dispute to a win-win solution and the peaceful dispute resolution process will be easier, faster, simpler, and less costly. This research was conducted by field research with descriptive analysis. With a normative juridical approach and a sociological (empirical) approach. The data sources in this study, namely: primary data, secondary data and searches of various literatures or references. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data identification, data reduction, and data editing. The results of this study indicate that the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes at the Class 1A Makassar Religious Court has an important role in carrying out the mediation process based on the results of interviews with judges in court. It's just that the results / effectiveness achieved by the mediator in resolving inheritance disputes have not been effective because of the inhibiting factors for the mediator in resolving them, namely: 1) The parties in conflict have their emotions / egos not well controlled (lack of good faith from the disputing parties), 2) no one wants to budge, 3) the quality of the mediator. The implications of this research are: 1) with the mediation process carried out by a mediator in court, it is necessary that there is an increase in the process of settlement of cases, especially in mediation. The mediator must play an important role in carrying out the best dispute resolution so that the mediation process runs optimally and effectively, so that the parties are satisfied and no party feels disadvantaged, 2) this research is expected to have an impact on increasing the success of the mediator in mediating the parties litigating in Religious courts
Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab
Authors: Fiqram Muh , Ridwan Saleh
Published: April 2022

Artikel ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang Pendapat Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan, dan juga mampu memberikan penjelasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah mengatur secara tertib tentang Pembatalan Perkawinan yang menyebakan adanya Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan, untuk melihat persamaan dan perbedaan diantara empat mazhab, mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (kualitaif deskriptif). Adapun sumber data bersifat penelitian kepustakaan (library rescarch). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Syar’i, pendekatan yuridis, pendekatan histori, pendekatan filosofi.Hasil penelitian dari analisa penulis untuk menjawab permasalahaan tentang bagaimana pendapat empat mazhab tentang pembatalan dalam perkawinan akibat adanya kelainan fisik pada tubuh pasangan, sesuai dengan hasil penelitian empat mazhab berpendapat bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu pernikahan yang muncul karena adanya luka-luka badan, dan Impoten pada diri suami, yang menyebabkan sang suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya terhadap Istri  dan penyakit tersebut sulit untuk di sembuhkan. Sehingga sang Istri berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan dipengadilan Agama
Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
Authors: Rian Ade , Arsyad Azman
Published: April 2022

Artikel ini membahas mengenai yang menjadi latar belakang dikeluarkannya fatwa (MUI) Nomor 14 Tahun 2020. Kemudian mengetahui dan memahami dasar dan metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pencegahan wabah COVID 19. Sehingga dapat diketahui analisis fatwa Nomor 14 Tahun 2020 pada masa pencegahan wabah COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik kutipan. Selanjutnya pengolahan data/analisis data yaitu dngan menggunakan teknik meriviu dan memeriksa data, menginterpretasikan data kemudian menggambarkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) salat jumat merupakan salat wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah diwaktu zuhur dengan didahului oleh dua khutbah. Salat jumat disyariatkan dalam Alquran dan As-Sunna dan juga atas dasar ijma’ seluruh umat islam. Kewajiban salat jumat dijelaskan dalam surah Al-Jumu’ah ayat 9. 2) MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang larangan salat jumat pada masa COVID-19 karena adanya wabah COVID-19 yang proses penularannya semakin cepat dengan adanya kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti salat jumat. 3) Analisis dari fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 larangan salat jumat pada masa pencegahan wabah COVID-19 ditinjau dari malahah mursalah dengan mempertimbangkan maqasid al-syari’ah serta dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dengan demikian fatwa MUI yang menangguhkan pelaksanaan ibadah salat jamaah pada masa pencegahan COVID-19 adalah suatu keputusan yang sangat tepat demi melindungi jiwa umat manusia sebagaimana tujuan pokok beragama.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah oleh Pihak Madena Wisata Tour dan Travel
Authors: Sari Arti Widia , Haddade Abdul Wahid
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan  mengetahui sistem angsuran umrah yang diberlakukan PT. Madena Wisata Tour dan Travel dan mengetahui aturan menurut hokum islam terkait angsuran umrah PT. MadenaWisata Tour dan Travel. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang tergolong dalam deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sistem angsuran PT. Madena Wisata Tour dan Travel bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan BFI Syariah, dimana pihak BFI Syariah membeli paket umrah yang telah disediakan oleh PT. Madena Wisata Tour dan Travel, kemudian pihak BFI Syariah membeli/membayar cash paket umrah yang telah disediakan oleh pihak PT. Madena Wisata Tour dan Travel. Kemudian menjual kembali paket umrah kepada nasabah yang ingin mengangsur. Peneliti merekomendasikan sebelum dilakukannya program angsuran umrah sebaiknya perusahaan biro perjalanandan perusahaan pembiayaan melakukan sosialisai terlebih dahulu terhadap calon nasabah mengenai kalkulasi harga agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam
Authors: Sabdah Haslinda , Supardin Supardin
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman system pembagian warisan menurut teori Hazairin, jika ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti. Ada beberapa pokok permasalahan yang dijabarkan adalah : 1). Apa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Hazairin, 2). Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, 3). Bagaimana teori Hazairin tentang ahli waris pengganti memengaruhi system hukum kewarisan Islam. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu berdasarkan teori Hzairin, ahli waris pengganti berhak mendapatkan warisan sesuai dengan yang diperoleh Bapak/Ibunya seandainya masih hidup, tanpa ada diskriminasi antara cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Dan bagian untuk masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan posisi mereka masing- masing.  Selanjutnya  atas kesamaan keduduukan, ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1. Dengan adanya teori Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, maka kepada masyarakat muslim khususnya di Indonesia diharapakan sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai warisan karena teori tersebut sudah sangat jelas pembagiannya dan dirasakan  sudah cukup adil
Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki; Studi Kasus Desa Panaikang Kec.Pattallassang. Kab.Gowa
Authors: Selaeman Ayu , Natsif Fadli Andi
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Keb.Pattallassang Kac.Gowa) dikaji dengan berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga, serta kendala apa saja yang dihadapi saat bekerja diluar rumah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang mengambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki Studi Kasus Desa Panaikang Keb.Pattallassang Kab.Gowa Alasan yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga ada dua faktor, yakni faktor internal yang dimana ekonomi keluarga yang kurang sehingga wanita harus menjadi tulang punggung keluarga. Kebutuhan hidup yang tinggi turut pula mendorong wanita untuk bekerja di luar  rumah, kemudian faktor eksternal, dimana Faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung oleh suami dan mempunyai penghasilan sendiri. Karena sifat perempuan adalah selagi masih ada kesempatan untuk membantu suami kenapa harus diam dirumah saja. Selain itu cara pandang yang di miliki wanita pun turut mempengaruhi terciptanya profil wanita bekerja. Keyakinan bahwa wanita harus mengaktuilisasikan diri semaksimal mungkin, membei pengaru kepada wanita untuk memperluas jaringan kegiatannya, luas interaksi dan pengembangan intelaktual
Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
Authors: Yusri Fadyah Aqsari , Syatar Abdul
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Perlindungan Hukum Sanksi Kebiri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini mengkaji berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mendasari Hukum Islam dan HAM harus memberikan perlindungan bagi pelaku yang akan diberi hukuman kebiri. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil yaitu pemberian hukuman sanksi Kebiri kepada pelaku dapat melanggar HAM dan didalam hukum Islam juga menolak pemberian hukuman kebiri karna dianggap melanggar hak untuk tidak disiksa serta hukuman kebiri tidak terdapat didalam hukum Islam. Dengan adanya penerapan perlindungan hukuman bagi sanksi kebiri diharapkan agar berbagai pihak mempertimbangkan kembali agar sanksi kebiri tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukuman yang lain.Kata Kunci : Kebiri; Hukum Pidana Islam; HAM
Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam
Authors: Asriani Asriani , Haddade Abdul Wahid
Published: April 2022

Pokok masalah pada penelitian ini adalah terkait kedudukan taklik talak dalam pernikahan perspektif mazhab al-zahiriyyah dan kompilasi hukum islam. Pokok-pokok masalah itu dibagi menjadi beberapa sub bagian masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1). Bagaimana eksistensi taklik talak dalam pernikahan? 2.) Bagaimana taklik talak sebagai alasan perceraian? 3)Bagaimana kedudukan taklik talak dalam pernikahan menurut Mazhab Al- Z{>a>>hiri>yah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan  penelitian ini adalah pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang menggunakan objek kajian yang sumber datanya terdapat diperpustakaan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode normatife kemudian dalam pengumpulan data penulis menggunakan kutipan langsung adalah metode pengutipan secara langsung suatu pendapat atau tulisan tanpa merubah, atau sama persis dengan aslinya. Kutipan tidak langsung adalah adalah metode pengutipan dimana penulis mengutip suatu tulisan atau pendapat yang telah kita formulisasikan dalam susunan kata yang baru, namun dengan maksud yang sama.  Berdasarkan penelitian ini maka hasilnya menunjukkan bahwa, jumhur ulama berbeda pendapat mengenai taklik talak. Para ulama mazhab az-zahiriyyah berpendapat bahwa taklik talak yang mengandung sumpah (qasami) tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Perjanjian taklik talak tidak waiib diucapakan akan tetapi setelah diucapkan maka tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan taklik talak sebagai suatu perjanjian dalam pernikahan yang dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan cerai gugat kepada pihak suami yang diajukan ke Pengadilan Agama.Kata kunci: Taklik Talak, Mazhab Az-zahiriyyah, Hukum Islam
Perbandingan Tarekat Khalawatiyah Samman dan Tarekat Naqsabandiyah dalam Ibadah Gair Maḥḍah; Studi Kasus Kabupaten Maros
Authors: Jusran Muhammad , Sanusi Taufik
Published: April 2022

Tarekat yang bisa dipahami sebagai “jalan” menuju spiritualitas, sebenarnya bukan sekadar berisi ritual-ritual semata, tetapi juga menyangkut sikap dan penghayatan manusia pada kehidupan yang kompleks dan fana ini. Konsep ajaran Tarekat Khalwatiyah Tamman dan Tarekat Naqsabandiyah di Kab. Maros memiliki kesamaan dalam konsep ajaran wahdat al-wujud, sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kedua tarekat tersebut dengan jalan mujahadah yang pada prakteknya berdiri diatas syariah, tarekat, hakikat, makrifat. Dalam pelaksanaannya kedua tarekat tersebut menjalankkan ibadah ghairu mahdhah lainnya, namun memiliki perbedaan pada wilayah ritual pelaksanaan seperti Bai’at, dzikir. Tarekat Khalawatiyah Samman melaksanakan“sikkiri tellu ratu”dan“sikkiri seppulo”, dan dzikir. Tarekat Naqsabandiyah Melaksanakan dzikir ism al-dzat dan dzikir naïf wa itsbat. Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini tergolong fieid research (lapangan) dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif dan sosiologi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Kata Kunci: Tarekat, Tarekat Khalawatiyah Samman, Tarekat Naqsabandiyah, Ibadah Ghairu Mahdhah.
Tradisi Je’ne-Je’ne Sappara Di Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Perspektif Hukum Islam
Authors: R Irsan , Talli Abdul Halim
Published: April 2022

The aims of this study are: (i) to find out how the local community views the Je'ne-Je'ne Sappara tradition. (i) From this study, we can find out how the views of Islamic law are on the Je'ne-Je'ne Sappara traditional ceremony in Balangloe village, Tarowang sub-district, Jeneponto district. The type of this research is classified as field research or field research that is descriptive in nature with the research approach used: the syar'i approach, and the social/sociological approach. namely, observation, interviews, and documentation. The results of the study will produce the following: (1) The je'ne-je'ne sappara tradition procession is carried out in the month of safar, which is when you enter 7 trips to 14 trips every year. It is held on the seaside of the village of Balagloe Tarowang for 7 days and 6 nights. (2) The people of Balagloe Tarowang strongly adhere to the traditions of their ancestors, people believe that when they do not carry out the tradition, they will get reinforcements or disaster, this act has violated Islamic law because they believe in something outside the provisions of Allah swt.Keywords: Tradition; Sappara; Islamic Law
Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa
Authors: Azizah Nur , Anis Muhammad
Published: April 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsungbagaimana prosedur dalam perjanjian jual beli tanah melalui E-commerce danbagaimana hukumnya dalam Islam (Fiqh Muamalah/jual beli).Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi Islam kontemporer,keuangan dan perbankan syariah secara nasional, diperlukan upaya meneliti danmemperluas keilmuan ekonomi Islam tentang perjanjian jual beli tanah melalui E-commerce sesuai dengan syariah, demi kenyamanan dan keamanan masyarakat luaslebih khusus umat Islam dalam Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli tanahdalam Islam, sehingga umat Islam tidak ragu dan takut terjerumus riba dan kepastianhukum dalam Islam system meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam.Hasil dari penelitian ini bisa ada beberapa kemungkinan pendapat dalamhukumnya, bisa jadi sebagian ada yang mengharamkan atau memubahkan, dari hasilanalisis sementara Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islamadalah mubah.Kata kunci : perjanjian, jual beli, E-commerce, hukum islam.
Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah
Authors: Wahyuding Wahyuding , Hasan Hamzah
Published: April 2022

The main discussion of this research is to provide an analysis of the comparative political fiqh between Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the Maqasyid Sharia View. The discussion of Islamic political fiqh in Maqasyid Syariah, it turns out that in Islam there are three political concepts, namely formalistic, substantive and secularistic. Likewise with Nahdltul Ulama and Muhammadiyah, although there are often differences of opinion in politics, both of them have agreed that in politics it must be based on the amar maruf nahi munkar movement or as a da'wah movement. As the largest religious organization in Indonesia that has a social base on the grassroots, then NU and Muhammadiyah are given the right to be at the forefront in providing political education and also realizing substantial democracy in this country. Apart from the political ideals of the two Islamic organizations, we should also continue to integrate them with the true ideals of Islam, coupled with the political climate in Indonesia which often applies religion as a political trade, making us to continue to be careful in deciding the steps we take. will be traversed by Muslims in Indonesia
Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif
Authors: Mahdi Muammar , Lewa Irfan
Published: April 2022

This study aims to find out about the views of the Imam Madhhab towards Guardians for Widows with the Compilation of Islamic Law in Indonesia (Comparative Study). The type of research used is a literature study (Library Research), the object in this research is the View of the Imam Madhhab towards Guardians for Widows in Relation to the Compilation of Islamic Law in Indonesia (Comparative Study) which is based on the Qur'an and Hadith. Where guardianship is part of Islamic law which is one of the pillars in marriage. In the description, there are differences of opinion among the mujtahids regarding guardianship as a pillar of marriage. There are several things that are considered in guardianship, because the existence of a marriage guardian is a pillar that determines the validity of a marriage, several conditions must be met for a marriage guardian. This research has implications for better understanding how Islamic law regulates marriage with the presence of a marriage guardian through authentic verses and hadiths. and To minimize people who do not know about Guardians for Widowed Women in Marriage. And to explain how the views of the Imam Madhhab towards guardians for widows are related to the Compilation of Islamic Law in Indonesia (Comparative Study).
La recepción del pensamiento de Ibn ‘Arabi en las doctrinas de la tariqa Tijaniyya
Authors: De Diego González Antonio
Published: April 2022

Muḥy al-Dīn Ibn ‘Arabi (1165-1240) es uno de los máximos exponentes de la historia del sufismo y del pensamiento islámico. Su influencia como místico y sabio islámico llega hasta nuestros días como se intenta mostrar en esta investigación a través del análisis de las doctrinas y prácticas de la ṭarīqa Tijāniyya más allá de los prejuicios coloniales y orientalistas. Un grupo sufí, el más numeroso a nivel mundial, que es un buen ejemplo del sufismo contemporáneo equilibrando la metafísica (ḥaqīqa) con el plano legal (sharī‘a). Este artículo explora temáticamente, por primera vez y utilizando una metodología multidisciplinar, las principales influencias del pensamiento akbarí en la historia intelectual tijāni y su impacto en los principales autores.
Una tipología de las éticas asimétricas
Authors: Rozas Arceo Mat
Published: April 2022

En teoría del valor y en teoría normativa, es común considerar que lo positivo y lo negativo tienen la misma importancia. Algunas rechazan esta idea y consideran que lo negativo tiene mayor importancia. Aquí se presentarán algunos de los argumentos en favor de la asimetría. Tras esto, daré cuenta de los diferentes tipos de posiciones asimétricas defendibles. Explicaré cuáles son las características de cada teoría y qué puntos a favor y en contra de estas posiciones se pueden postular. Por último, consideraré que no hay razones para creer que haya una posición asimétrica claramente superior a las demás.
Moxidectin: A Viable Alternative for the Control of Ivermectin-Resistant Gastrointestinal Nematodes in Beef Cattle
Authors: Borges Dyego Gonçalves Lino , Conde Mário Henrique , Cunha Cibele Cristina Tavares , De Freitas Mariana Green , Moro Elio , De Almeida Borges Fernando
Published: April 2022

The increasing prevalence of anthelmintic resistance in cattle especially for avermectins, is a challenge for controlling parasites in some herds. Thus, field studies demonstrating the increase in productivity by the use of anthelmintic formulations, even when a suboptimal treatment (efficacy below 95%), can contribute to the development of gastrointestinal nematodes control programs in beef cattle. The objective of the present study was to evaluate the anthelmintic efficacy and productive performance in pasture-raised beef calves, treated with macrocyclic lactones. A Split plot in time randomized block design was used to assess weight gain and reduction in fecal egg count (FECs) of treatments: 1% moxidectin (1% MOX), ivermectin (IVM) and abamectin (ABM) (2.25% IVM+1.25% ABM), 4% IVM, 3.15% IVM and placebo. For the evaluation of FECs and weight gain of the animals, individual samples were collected seven days before treatment and, +14, +30, +56, +91 and +118 days post-treatment (DPT). The efficacies in the 14th DPT were: 72.3% (1% MOX), 22.1% (4% IVM), 22% (2.25% IVM + 1.25% ABM) and 0% (3.15% ivermectin). 1% MOX was the only treatment that resulted in a significant increase in weight gain of the animals compared to the placebo group after 118 days of treatment, with a difference of 7.6 kg. Therefore, MOX remains a viable alternative for the control of helminths resistant to avermectins and still capable of resulting in significant productive gains, even with an efficacy below 95%.
Use of Quality and Organic Pollution Indices in the Physico-Chemical Quality Assessment of Kébir Wadi East Surface Waters (Region of El Taref, Extreme North East Algeria)
Authors: Bahroun Sofia , Nouri Nada , Smida Bouthaina
Published: April 2022

Surface water is subject to strong anthropogenic pressures caused by the development and the extension of the agricultural activities and also by the industrial and domestic activities. Pollution is a major environmental problem due to discharges into rivers and the excessive use of agricultural fertilizers add to that the discharges from urban and industrial sources. The aim of this study is to assess the quality and the state of the organic pollution of surface water in the Kébir wadi east, based on the Water Quality Index (WQI) and the Organic Pollution Index (OPI) during six sampling campaigns carried out between April and September of the year 2011. Seven stations were studied along the Kébir wadi east downstream from the Mexa Dam.

The results are visualized by the use of GIS through making thematic maps. They revealed that half of the stations show excellent to good water quality and moderated organic pollution except the stations S3, S6 and S4, that have poor water quality and high pollution at S3 and S6 respectively, and non-potable water with very high organic pollution at S4. The anthropogenic environmental deterioration recorded in the wadi is the result of the use of nitrogen and phosphate agricultural fertilizers and especially, the discharge of untreated domestic and industrial wastewater from neighbouring agglomerations. The seasonal variation remains discrete and reflects a slight tendency to the deterioration of the waters of El Tarf region during the low waters of the summer period.
Water Quality Assessment of Anchar Lake, Srinagar, India
Authors: Ashraf Samiyah , Kaur Simarjot , Singla Sandeep
Published: April 2022

The aim of this study was to ascertain the current condition of the Anchar lake water body in the Indian state of J&K in terms of water quality using some main parameters such as pH, TDS, EC, DO, and nitrates content. For the years 2019 and 2020, samples were obtained for two seasons: summer and winter. The quantitative analysis of the experimental results indicates a general increasing trend and considerable variance in nitrates content, as well as a gradual decrease in pH, indicating that the lake’s acidity is increasing, but only within the basicity range, with real values approaching neutrality: TDS and EC content suggest a very favorable situation, but when the overall parameters are tested, they show a defect. Since the sampling sites were well aerated, the dissolved oxygen content showed a growing pattern, and as a result, this metric proved to be useless in deciding the overall scenario in the lake. In the winter, the longitudinal trend line indicates a 10% decrease in pH, while in the summer, it shows a 4.4 percent decrease in pH. In winters, the longitudinal trend line reveals a 6.7 percent growth in nitrate content, while summers see a marginal decline. In the winter, the longitudinal trend line shows a 7% rise in dissolved oxygen, while in the summer, it shows a uniform trend.
PFAS - Perfluorinated Organic Compounds in View of the New Water Directive
Authors: Włodarczyk-Makuła Maria
Published: April 2022

The purpose of the work was to review the literature and characterize organic micropollutants from the group of perfluorinated surfactants - PFAS. It is a result of the proposal to include these compounds in the new Water Directive on the list of compounds which control in drinking water will be required and subject to inspection. The group of these organic bonds includes several thousand compounds in which fluorine is linked to the (straight or branched) chain of aliphatic hydrocarbons instead of hydrogen. The article describes the permissible concentrations of PFAS in waters, the properties of these compounds, their potential impact on organisms, concentrations identified in waters, and indicates the need to limit the emissions of these compounds to surface waters. This is an important problem from the point of view of these compounds’ impact on organisms and the fact that such waters are often a source of water supply for the national economy, including consumption by the population.
Effect of Recycled Tire Rubber and Marble Waste on Fresh and Hardened Properties of Concrete
Authors: Djebien Rachid , Bouabaz Amel , Abbas Yassine
Published: April 2022

This paper investigates the effect of simultaneous adding of recycled tire rubber (RTR) and marble waste (MW) as fine aggregates on the properties of concrete. To achieve this objective, the particles size distribution of crushed sand (CS) was corrected by the use of marble waste sand (MWS), and RTR was used by volumetric substitution (1%, 2%, 3% and 4%) of aggregates in concrete. The fresh properties were investigated using the slump, density and air content tests. Hardened properties were investigated through the compressive strength, flexural strengths, pulse velocity, elastic modulus and water absorption. The obtained results showed that the increase in the substitution rate of RTR reduced the fresh and hardened properties of concrete containing marble waste sand. However, with low substitution rates the properties of concrete remain satisfactory and the utilization of RTR and MWS leads to making a green concrete while protecting the environment.
Euklidesowy traktat Podział kanonu i pitagorejska harmonika
Authors: Laskowska Anna Maria
Published: April 2022

The Euclidean ‘Division of the canon’ and Pythagorean harmonics: The article presents the first Polish translation of a short Ancient Greek treatise entitled The division of the canon, which is commonly dated to the 3rd century BC, with a doubtful assumption that the author of the treatise is Euclid himself. It is the oldest surviving text derived from the mathematical school of harmonics, which combined the mathematical theory of proportion with the musical laws of harmony. The main purpose of this Euclidean treatise is to describe the instrument called canon (or monochord), which consists in determining the successive notes of the Greek musical system by means of mathematical principles. The treatise essentially consists of two distinct parts: an introduction and twenty propositions in the style of Euclid’s Elements. To bring this highly esoteric text closer to the modern reader, the translation is preceded by a brief introduction, which deals with the basic issues of the transmission of the text, its structure, and the problem of authorship. The philosophical problems of the treatise and its basic concepts are also discussed. An underlying idea of both the introduction and the work on the translation is that The division of the canon is an eminently Pythagorean text, which both expressed and proved their conviction about the mathematical structure of the universe.
Genealogy of collective intentionality
Authors: Brejdak Jaromir
Published: April 2022

The present paper attempts to look at on the genealogy of both shared intentionality and collective intentionality, comparing Michael Tomasello’s concept with Max Scheler’s threedimensional concept of intentionality: ens amans, ens volens, ens cogitans, as affective, conative, and cognitive intentionality. I focus on various forms of affective collective intentionality — Schelerian forms of sympathy — to show collective subjectivity from the whole spectrum of emotional intentionality, presented by Scheler’s example of parents standing over the corpse of a child. Even though Tomasello’s works seem to empirically corroborate Scheler’s intuitions about the emotional genealogy of collective intentionality, they will differ in the horizons within they locate intentionality. In the case of the evolutionary psychology of Tomasello, we can talk about the horizon of cooperation, in the case of Scheler’s Scheler’s phenomenology of acts about the horizon of responsibility or co-responsibility, which gives intentionality its unique character. The similarities of both concepts concern the following pillars: 1) genealogy of intentionality covering the dimension of affective intentionality, conative intentionality, and the level of cognitive intentionality; 2) Imitation or, as Scheler would say, following someone. Because a person is recognized by the author of Formalism as an act, or a bundle of acts, the way to understanding and communication with another person is the maieutic coperformance of their acts — i.e., imitation. The maieutic co-execution of acts of others triggers the constitution process of a person, both on an individual and community level. We can speak, in the case of Tomasello, about the ontho- and sociogenetic function of co-executing acts or imitating; however, in the case of Scheler, we are dealing with the clearly axiological nature of such a constitution of both the individual and collective subjectivity (axiological ego, axiological communio); 3) collaborative engagement as a driving force behind collective intentionality in one case in form of co-responsibility, a nature of a collective person (Scheler); in the other case in form of collaboration developing intentionality to various units of community life (Tomasello).
Dharmarāja and Dhammarāja (II)
Authors: Szczurek Przemysław
Published: April 2022

The paper offers a close examination of the Mahābhārata’s adhyāya 5,70, one of the more interesting and representative chapters to analyse Yudhiṣṭhira’s attitude on the dharma of the king and warfare. In this long chapter addressing Kṛṣṇa (before the latter’s diplomatic mission to Kauravas), the king deprived of his kingdom presents two different attitudes. On one hand, he states that even though peaceful conflict resolution would be the best to regain the kingdom, the war must be accepted if it is inevitable. On the other hand, he expresses his disapproval of war as evil in any form (MBh 5,70.44–66). Yudhiṣṭhira’s ambivalent utterance is analysed against the background of early Buddhist ethics (as represented in the Pāli Canon), totally condemning war, and other passages from the Mahābhārata, especially those glorifying the dharma of kṣatriyas.
Agata jako „człowiek ekologiczny”. Lustro pana Grymsa Doroty Terakowskiej w lustrze ekokrytyki
Authors:   Uniwersytet Śląski w Katowicach, Starnawska Karolina
Published: April 2022

Agata as an “ecological person.” Mirror of Mr. Gryms [Lustro pana Grymsa] Dorota Terakowskiej in the mirror of ecocriticism In my article, I interpret the novel Mirror of Mr. Gryms [Lustro pana Grymsa] by Dorota Terakowska. The novel, written in 1984 and published in 1995, tells the story of the red-haired, thirteen-year-old Agata, who reaches the planet Koral through a magic mirror. It turns out that she has a mission to perform there. She must bring the planet back to life. Three hundred years earlier, as a result of King Tutain of Koral’s lust for power, the red color disappeared. As a consequence, life slowly began to disappear from the people and animals of Koral. Agata restores this color with her blood and red hair. In the essay, I am using the methods of ecocriticism, or rather, ecocritical sensitivity. I wonder if, in the represented world, it is justified to separate nature from culture/civilization. I also answer the question of who is an “ecological person” and how Agata fits into this model.
Spotkania z przeszłością. Metahistoria, wyobraźnia i fantastyka w narracjach Doroty Terakowskiej
Authors:   Uniwersytet Wrocławski, Michułka Dorota
Published: April 2022

Encounters with the past. Metahistory, imagination, and fantasy in Dorota Terakowska’s narratives The encounters with the past, in which the childish and teenage protagonists of Dorota Terakowska’s novels are “entangled,” are present in the structure of her works mainly at the level of the figurative language of meta-story, in which the poetics of imagination and fantasy used by the writer as a literary convention play an important role. Analyzing the above issues from the perspective of narratology, the most important elements shaping the images of the past and the figures of memory in Terakowska’s works include: 1) literary conceptualizations of the image of a hero entangled in the past and seeking his or her own identity; 2) poetics of space-time; 3) organization of a plot scheme in which images of the past “operate” on the principle of strengthening the power of communication and provoke reflection on the present. History and the past are full of a sacred dimension in Terakowska’s works. Both the topoi of the wandering of the characters as they reach adulthood and the motif of the Song of the Only, which combines tradition with the present, and romantic images of the ruins of buildings from the past give the works an ambiguous symbolic dimension. They refer the reader to an unspecified past and tradition, which gives a deeper, metaphysical sense to the actions that the young heroes carry out in pursuit of their missions.
„Wszyscy mają jakieś imiona” – Córka Czarownic Doroty Terakowskiej
Authors:   Uniwersytet Warszawski, Niewieczerzał Marta
Published: April 2022

“Everyone Has a Name” – Witches’ Daughter [Córka Czarownic] by Dorota Terakowska The following thesis presents an analysis of the role, function, and power of the word in a selected example in Polish – Witches’ Daughter [Córka Czarownic] by Dorota Terakowska. It outlines problems associated with the presence of the word – such as the magic of language. The paper contains a discussion of the word’s influence on the character’s lives in the selected fantasy fiction example.