bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS TENTANG ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TENTANG LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY)
Authors: Ramadhani & Bambang Santoso Faishal Zahy
Published: April 2022

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan ketentuan KUHAP. Adapun kajian selanjutnya adalah mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (case approach. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 80 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby belum sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP dan mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Pertimbangan hakim juga tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali.

Kata Kunci: Tersangka, Pertimbangan hakim, Putusan Praperadilan
ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENYATAKAN PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI SEBAGAI KESALAHAN DAN DIJADIKAN ALASAN PERMOHONAN KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016)
Authors: Hilmawan Guntur Brahmano
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas Judex Facti sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi. Metode penelitian ini merupakan penilitian normatif atau doktrinal, dan bersifat perspektif.

Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena pada saat pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan apakah benar bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian ini harus memperhatikan fakta-fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Salah satu kasus yang penulis teliti ialah kasus pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG tanggal 25 April 2016 tentang tindak pidana Kepabeanan dengan Terdakwa Rifan Lesmana, yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Terdakwa melakukan kegiatan impor dengan cara menyeludupkan handphone dari Singapura. Terdakwa menyeludupkan barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar atau sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Terhadap kasus Kepabeanan ini, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang salah menafsirkan unsur “setiap orang” serta tidak mempertimbangkan alat bukti berupa surat dan menjatuhkan putusan bebas Judex Facti.

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” dan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena beranggapan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan putusan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 2479 K/Pid.Sus/2016. Argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas Judex Facti sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 183 jo 191 Ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Putusan bebas, Kepabeanan, Pembuktian
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TERHADAP KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENGADILI SENDIRI PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016)
Authors: Irawan Hendri
Published: April 2022

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Judex Facti kesalahan pembuktian dalam perkara korupsi berdasarkan pasal 253 KUHAP. Tujuan selanjutnya mengenai kesesuaian pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri perkara korupsi berdasarkan pasal 256 KUHAP. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Pengajuan permohonan Kasasi atas Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK., yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putusibau untuk memenuhi syarat formiil yang tercantum dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi. Selain syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi terdapat pula syarat materiil yang juga harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi. Pengajuan Kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Putussibau belum memenuhi syarat materiil seperti yang diamanatkan dalam pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga bukan merupakan alasan kasasi. Terlepas dari itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum. Simpulan selanjutnya menghasilkan Pertimbangan Judex Juris dalam mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putusibau terhadap putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK, telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP karena Judex Juris beranggapan bahwa Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Kasasi, Judex Factie, Pembuktian, Judex Juris, Korupsi
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)
Authors: Karisa Immaculata Anindya
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Kln. ini adalah kasus pencabulan oleh anak. Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ini terjadi pada tahun 2013, dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yang juga masih dibawah umur. Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, pada awalnya korban menolak karena takut hamil, namun kemudian Terdakwa membujuk dan merayunya bahwa apabila korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan Terdakwa dituntut dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dimana Hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah dalam pertimbangannya dan dari dua alat bukti tersebut ia memperoleh keyakinan, yang dalam kasus pencabulan oleh anak tersebut Hakim menggunakan pertimbangan keterangan saksi dan surat Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum ditambah dengan keterangan Terdakwa di persidangan. Pertimbangan Hakim berdasar alat-alat bukti tersebut menjadikan keyakinan Hakim untuk memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan dan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencabulan, KUHAP.
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn)
Authors: Putri Julya Ergina
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan saksi verbalisan dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dalam perkara narkotika putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Pasal 184 Ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi verbalisan belum diatur jelas dalam undang-undang, akan tetapi saksi verbalisan secara tidak langsung diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa saksi bukan hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Perkara narkotika ini menghadirkan dua saksi verbalisan dan dua saksi lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan dari keterangan saksi verbalisan dapat disesuaikan dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1). Keterangan saksi verbalisan dalam hal ini nilai pembuktiannya bersifat bebas. Keterangan saksi verbalisan merupakan alat bukti yang melengkapi minimal dua alat bukti sah lainnya, sehingga keterangan saksi verbalisan tidak dapat berdiri sendiri. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi verbalisan tersebut dapat dikatakan sah apabila tetap sesuai dengan minimal dua alat bukti lain, meskipun sudah adanya yurisprudensi tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian, Saksi Verbalisan, Narkotika
ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 249 K/PID/2017)
Authors: Rizkyarno Imron
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi alasan kasasi penuntut umum pembebasan terdakwa merupakan kesalahan hakim karena mengabaikan fakta-fakta persidangan perkara penganiayaan yang telah sesuai pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif selogisme dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan bebas dapat diajukan kasasi dengan alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/PID/2017 telah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP karena hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya.

Kata kunci: Putusan Bebas,Kasasi, Argumentasi Putusan Kasasi

 

ABSTRACK

Research in order to write this essay aims to find out the argumentation of the reason for the appeal of the prosecutor to release the defendant is the judge's mistake for ignoring the facts of the trial in the case of Article 184 paragraph (1) jo article 197 paragraph (1) letter d jo article 253 paragraph ( 1) KUHAP.

This research is a type of normative legal research, prescriptive and applied, with a case approach. The legal material collection technique used in this study is library research. The author uses the method of deductive logic of logistical analysis in this study.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the free verdict can be submitted cassation on the grounds that the filing of Cassation by the Public Prosecutor based on the Decision of the Supreme Court Number 249 K / PID / 2017 is in accordance with article 184 paragraph (1) jo article 197 paragraph (1) letter d jo article 253 paragraph (1) KUHAP.Because the judge wrongly applied the law.
Keywords: Free Verdict, Cassation, Cassation Decision Argument
KONSEKUENSI KETIDAKHADIRAN SAKSI PELAPOR DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110PK/Pid.Sus/2016)
Authors: Setiyani Eli Sulis
Published: April 2022

ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan Teknik pengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisisnya adalah silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali dengan merujuk Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

 

Kata Kunci: Saksi Pelapor, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

 

 

ABSTRACT

 

            The purposes of this research is to find out whether the examination of the case without the presence of the Whistle Blower could be used as the reason for the submission of a Judicial Review in the trial of the Electronic Information and Transaction Crime case. This research is normative legal research. Data collection techniques used is library study and analysed by using deductive syllogism. The results of the study show that the examination of the case without the presence of the Wistle Blower in the trial of the Electronic Information and Transaction Crime case, could be used as the reason for the submission of a Judicial Review, referring to Article 263 Section (2) c of the Criminal Code Procedure, namely the of a real mistake..

 

Keywords: Wistle Blower, Judicial review, Electronic Information and              Transaction Crime
KAJIAN ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/PID/2017)
Authors: Oktavia Herlina
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, kemudian Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging). Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru menerapkan hukum karena perkara di atas bukan perkara pidana, Jadi, Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.
Kata Kunci: Kasasi, Judex Facti, Tindak Pidana Pemalsuan Surat
ABSTRACT
This research aims to know the reason of Cassation filed by the public prosecutor against the verdict of all the lawsuits. The research method used was the normative legal research. The ruling of the High Court's ruling invalidates the Soweto District Court stated the defendant was proven Bengkalis legally and convincingly guilty of committing the crime to use false or forged letters, then Judex Facti Court High in Soweto States acts committed the defendant proved but that deeds is not a criminal act, and releasing the defendant from any claims. The High Court has been erroneously applied the law of Soweto because of the above is not a criminal, so, the High Court has erroneously applied the law or to apply the law but not as it should be and it is so appropriate as the basis submission of Cassation is not implemented in accordance with the provisions of the Act, in accordance with article 253 paragraph (1) sub a KUHAP.
Keywords: Cassation, Judex Facti, Criminal Act of Letter Fraud.
AKIBAT HUKUM PARA TERDAKWA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
Authors: Intaniasari Kirana
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum Para Terdakwa yang tidak didampingi Penasehat Hukum dalam suatu perkara tindak pidana, dalam penelitian ini yaitu tindak pidana kehutanan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) mengatur bahwa seharusnya Para Terdakwa memenuhi unsur untuk mendapat pendampingan dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik secara cuma-cuma atau gratis. Kenyataan yang terjadi dalam kasus ini Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP. Sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya Para Terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan oleh Para Terdakwa cacat hukum dan tidak dapat diterima.
Kata kunci: Akibat Hukum, Terdakwa, Penasehat Hukum.
ABSTRACT
This Legal Research aims to find out the legal consequences of the Defendants who were not accompanied by a Legal Advisor in a criminal case, in this research is the forestry crime. The research methods used include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches. Based on the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code, it stipulates that the Defendants should fulfill the element to receive assistance from the Legal Advisor appointed by the investigator for free. The fact that happened in this case was that the Defendants were not accompanied by a Legal Advisor from the investigation process to the trial process. This is contrary to Article 56 of the Criminal Procedure Code. In accordance with applicable regulations, the Defendants should be released because all legal products produced by the Defendants are legally defective and unacceptable.
Keywords: Legal Consequences, Defendant, Legal Advisor.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGELOLA PARKIR DALAM HAL KEHILANGAN KENDARAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009)
Authors: & Harjono Andina Larasati
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir pada Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir, karena pengelola parkir telah terbukti berdasarkan fakta yang ada melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak orang lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan, serta pengelola parkir melakukan kesalahan dengan membiarkan kendaraan keluar tanpa pemeriksaan dengan teliti. Hal tersebut mengakibatkan pemilik kendaraan mengalami kerugian yang disebabkan perbuatan pengelola parkir.

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Pengelola Parkir, Kehilangan Kendaraan

 

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration of the Chief Justice rejecting the request for cassation of the parking manager at the Supreme Court Decision No. 2078 K/Pdt/2009. This research is a normative legal research or descriptive doctrinal legal research with a case approach. This study uses types and sources of legal material consisting of primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are carried out by means of library research. From the results of this study it is known that the consideration of the Chief Justice rejected the application for the parking manager's appeal, because the parking manager has been proven based on the fact that there is an illegal act based on Article 1365, 1366 and 1367 Civil Code. Parking managers do unlawful action with violate right anybody else and not carry out obligations as recipients of safekeeping, and parking managers make mistake by letting the vehicle go out without careful inspection. This resulted in vehicle owners experiencing losses due to the actions of the parking manager.

Keywords: Judge Considerations, Unlawful Actions, Parking Managers, Lost Vehicle
PERLUASAN OBJEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: & Zakki Adlhiyati Ketut Cindy Priyanka Sari
Published: April 2022

ABSTRAK

 

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui perluasan objek pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dorktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan oleh penulis adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi dan lain sebagainya.  Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis dalam sifat kualitatif atau non statistik yaitu (metode deduksi). Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki suatu objek tersendiri. Objek tersebut berupa sengketa yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Sementara halnya keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengalami perluasan makna. Adanya perluasan makna ini berimplikasi pula pada kompetensi PTUN.

Kata Kunci:Perluasan, Objek PTUN, Keputusan

 

ABSTRACT

 

This article aims to understand the expansion of the object of the state administrative court. This Study is a prescriptive normative legal research. The technique of collecting data was trough literature studies by collecting legal materials in the form of books, legislation, scientific works, official documents and so on. Data analysis are done deductively. Based on this research, it is known that the state administrative court has an object. The object is in the form of a dispute that arises as a result of the issuance of a state administrative decision. Act Number 30 of 2014 made an expansion meaning of state administrative decisions. This expansion meaning of state administrative decisions has implications for the state administrative court.
KAJIAN PERLUASAN ASAS SIDANG PEMERIKSAAN PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM PADA KONTEKS SIARAN LANGSUNG MELALUI MEDIA TELEVISI
Authors: Sahara Dina Amalia
Published: April 2022

ABSTRAK

 

Media televisi saat ini tengah fokus terhadap konten pemberitaan dunia peradilan, penyiaran proses peradilan dilakukan oleh media secara langsung maupun siaran tidak langsung (siaran ulang) serta menyelenggarakan public opinion yang dilakukan bersamaan dengan live persidangan dengan menghadirkan seorang ahli sebagai narasumber, moderator, bahkan menghadirkan pihak yang pro dan kontra dengan kasus yang sedang disidangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perluasan yang terjadi pada asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang disiarkan langsung melalui media televisi dan apa akibat yang ditimbulkan dari perluasan asas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi memperluas pemaknaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum melalui siaran langsung media televisi, namun perluasan tersebut juga memiliki dampak positif yakni percepatan daya sebar informasi oleh media massa / pers membuat seluruh kalangan masyarakat dan penegak hukum dapat mengetahui perkembangan suatu kasus yang aktual, sedangkan dampak negatifnya adalah kecenderungan pers dalam melakukan trial by press.

 

Kata kunci: Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, Siaran Langsung, Proses Persidangan, Televisi.

ABSTRACT

 

Media television is currently focusing on the content of the world of justice, the broadcasting of the trial process carried out by media in live or rebroadcast and holding a public opinion during live broadcast of the trial process with present an expert as interviewees, moderator even parties who are pros and cons with the case. This research aims to study about how the expansion happened on open court principle of the trial processes in the context of live broadcasting through media television and what are the consequences of the expansion of that principle. This research is a normative research viewed from prescriptive with statute and case approach. The result shows that technology and information development expand the meaning of open court principle. However, that expansion has postive impact that is the acceleration of the spread of information by press make the society and law enforcer to know the development of an actual case, while the negatif impact is trial by press.

 

Keywords: Open Court Principle, Live Broadcasting, Trial Process, Television

 
PELANGGARAN KODE ETIK DAN AD/ART SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 375 K/PDT.SUS-PARPOL/2017)
Authors: Dwitiya Cahyani Vania
Published: April 2022

 

ABSTRAK

 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukumnya yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran Pasal 12 Ayat (5) Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 yakni tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkara perselisihan internal partai politik tersebut dapat diselesaikan di Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Peradilan Umum, dan Pertimbangan Hakim

 

ABSTRACT

 

The author in this study used normative legal research through descriptive by using a qualitative approach with case study. The types and sources of legal material are primary and secondary legal materials through literature study as the data collection techniques. This research reveals that the Central Council of Democratic Party's did an offense of article 12 paragraph (5) Ethics Code of Democratic Party in 2011 and Article 14 paragraph (2) point a about Bylaws of Democratic Party in 2015 namely not implementing the decision of the Party Court Number 62 / DPP-PHPU / 2014 was an act against the Law because it had been proven to fulfill the elements contained in Article 1365 of the Civil Code and cases of internal political disputes can be solved in the General Court in accordance with Article 33 Paragraph (1) of the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties.

 

Keywords: Acts Against Law, General Justice, and Judge Considerations
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017)
Authors: Anningtyas Rona Putri
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.

 

Kata Kunci: Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pencemaran Nama Baik

 

ABSTRACT

            This research aims to find out the suitability of the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 253 of the Criminal Procedure Code, and the suitability of consideration of the Judge to a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 256 of the Criminal Procedure Code. The type of this research is a normative or doctrinal legal research conducted by examining library materials consisting of primary legal materials such a legislation and Judge’s decision, and secondary legal materials such a books written by a legal expert and legal journals. The results of this research explain that the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation is not in accordance with the Article 253 of the Criminal Procedure Code because the elements contained in the Article 253 are not fulfilled in the reasons of cassation by the Public Prosecutor. It affects the Judge’s judgement in making a decision, so that the Judge give a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation. The Judge’s consideration is in accordance with the Article 256 of Criminal Procedure Code.

 

Keywords: Public Prosecutor, Cassation, Judge Consideration, Criminal defamation
REORIENTASI PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA OWNERSHIP KE POSSESSION DALAM RATIO DECIDENDI VONIS KASUS ABORSI
Authors: Cahya Lumaris Maria Louis
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Hak Asasi Manusia Ownership yang saat ini umum digunakan dalam pemaknaan hak atas tubuh khususnya pada kasus aborsi sehingga dapat diketahui nilai keadilan bagi korban aborsi.. Pandangan Hak Asasi Manusia ownership menekankan bahwa tubuh seseorang adalah miliknya sendiri sehingga tubuh dapat diperlakukan sesuai keinginan si pemilik tubuh tersebut. Untuk mencapai tujuan digunakan metode dengan jenis penelitian normative, sifat penelitian preskiptif, dengan pendekatan kasus berdasarkan ratio decidendi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa bahan hukum deduktif. Dari hasil penelitian, pemikiran Hak Asasi manusia ownership masih mendominasi terutama pada hakim yang menjatuhan vonis aborsi, Hal ini tampak pada vonis yang ringan dalam kasus aborsi. Untuk mencapai keadilan bagi korban aborsi, maka perlu reorientasi pemikiran dari ownership ke possession. Pandangan Hak Asasi Manusia Possession memaknai tubuh adalah titipan dari Sang Pencipta sehingga perlu dijaga. Reorientasi pemikiran Hak Asasi Manusia maka tujuan dari pemidanaan dapat tercapai dan keadilan bagi korban aborsi dapat terpenuhi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Ownership, Hak Asasi Manusia Possession, korban aborsi.

ABSTRACT
This research aims to know concept of ownership human rights thinking that commonly used in body meaning especially in abortion so that the value of justice for abortion victims can be known. Ownership human rights concept emphasizes a person's body is his own so that the body can be treated according to the wishes of the owner. To achieve the goals, the method used is a type of normative research, the character of research is prescriptive research, with a case approach based on ratio decidendi. This research use deductive legal material analysis techniques. From the results of the study, the thinking of human rights ownership still dominates, especially for judges who have dropped verdicts on abortion. This can be seen in a mild verdict in an abortion case. To achieve justice for victims of abortion, it is necessary to reorient concept from ownership human rights thinking to possession. In possession Human Rights concept, the body's is entrusted from God so it needs to be safeguarded. With the reorientation of human rights concept, the goal of punishment can be achieved and justice for victims of abortion can be fulfilled. Keywords: Ownership Human Rights, Possession Human Rights, Victim of abortion.
 
ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI MENYATAKAN SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017)
Authors: Swastika Kurniawati Vanessa Surya
Published: April 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis isu hukum untuk mengetahui upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti Pengadilan Negeri menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Serta pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Surat Dakwaan, Kasasi, Pertimbangan Hakim
 ABSTRAC
This research aims to analyze legal issues to find out the legal action of the Cassation of the Public Prosecutor in the Supreme Court Decision Number 289K/PID/2017. The type of research used in this research is law of normative research. The research to determine the efforts of the Cassation of Public Prosecutors on the basis of Judex Facti of the District Court states that the indictment is unacceptable in accordance with the provisions of Article 253 section (1) of the Judex Facti Criminal Procedure Code that has wrongly applied legal regulations or is not appropriate. As well as consideration of Judex Juris granting the Public Prosecution Cassation petition and canceling the decision of the Menggala District Court Number 381 / Pid.B / 2016 / PN.Mgl dated January 23, 2017, hearing the Defendant himself found guilty of a criminal act of torture and subject to 2 (two ) the month in which the detention period has been carried out is deducted entirely from the sentence imposed. It has been accordance with the provisions of Article 255 section (1) juncto of Article 193 section (1) of KUHAP.

Keywords: Indictment,Casssattion, Judge consideration
ARGUMENTASI HAKIM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RINGAN TERHADAP PENOLAKAN ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA DALAM PERKARA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH
Authors: & Kristiyadi Alfian Kusuma Prayogi
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap penolakan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara mengajak anak bersetubuh berdasarkan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan alasan kasasi yang diperbolehkan, sehingga argumentasi hakim dalam menolak alasan permohonan kasasi didasarkan ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Kasasi, Perlindungan Anak, Argumentasi Hukum

 

ABSTRACT

This study examines the problems regarding the arguments of judges in imposing lighter sentences on the refusal of reasons for the appeal of the Public Prosecutor and the Defendant in the case of inviting children to intercourse under Article 253 of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code determines the reason for the cassation that is permissible, so that the judge's argument in rejecting the reason for the appeal is based on that provision.

Keywords: Cassation, Child Protection, Legal Argument
PERNYATAAN NON EKSEKUTABEL OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 652/PDT.G/2012/PN/JKT.SEL)
Authors: Heri Hartanto Aning Putri Vidianti &
Published: April 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pernyataan non eksekutabel oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase (Studi Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel). Penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian penulis menemukan bahwasanya pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase. Hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 44 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur dengan jelas konsekuensi hukum apabila majelis hakim melanggar ketentuan pasal tersebut. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa putusan non eksekutabel oleh pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 megakibatkan sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kejelasan.

Kata Kunci: pernyataan non eksekutabel,  putusan pengadilan negeri, dan putusan arbitrase.

 

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and review the problems regarding the non-executable statement by the district court on the arbitration award (Study of Decision Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN. Jkt.Sel). This study is a research that is descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the results of the study the authors found that the non-executable statement on arbitration decisions Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 is contrary to the provisions of the Arbitration Law. This can be known in Article 44 of the Arbitration Act does not clearly regulate the legal consequences if the panel of judges violates the provisions of the article. The results of this study also note that the non-executable verdict by the district court Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel against the arbitration award Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 resulted in the dispute being decided by the arbitration award not have clarity.

Keywords: non-executable statements, district court decisions, and arbitral awards
KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 248K/PID/2017)
Authors: Yudhanto Binta Haryo
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan Kasasi Penuntut Umum karena kesalahan penerapan hukum pembuktian hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menilai terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Kemudian sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian akibat hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa dengan Pasal 253 KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian akibat putusan hakim Pengadilan Negeri Martapura yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa, karena dengan tidak dipertimbangkan atau diabaikannya fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan

Kata Kunci: Kasasi, kesalahan penerapan hukum; pembunuhan berencana

 

ABSTRACT

This study aims to examine the reasons for the public prosecutor because of the misapplication of the law judges to assess the murder of plans as a normal murder and consideration of the Supreme Court is granting the application of cassation and assessing Defendants proved to be committed murder. The research methods used are legal studies are prescriptive and applied. Law as a prescriptive study of the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts and legal norms. Then as applied science, jurisprudence sets standard procedures, provisions, guidelines for implementing the rule of law. The results of this study that the reason for the prosecutor's appeal due to the error of application of the proof of law due to judge assessed the murder planning as a regular murder with article 253 KUHAP. The Supreme Court consideration has occurred misapplication of the evidence of the law as a result of the judge of Martapura District Court which was strengthened by the High Court of Banjarmasin to assess the killing plan as a common murder, because with Not considered or ignored the legal facts revealed in front of the trial.

Keywords: Casation, misapplication of the law; Murder planning
KESESUAIAN PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI OLEH HAKIM AGUNG YANG MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SESUAI DENGAN PASAL 256 jo. Pasal 193 KUHAP (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 519 K / PID / 2017)
Authors: Permata Hati Intan Clara
Published: April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi berdasarkan judex facti membebaskan terdakwa dari dakwaan dan pertimbangan Hakim Agung perkara Penipuan dan pertimbangan hakim menjatuhkansanksi pidana sesuai dengan Pasal 256 KUHAP.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara penipuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan, judex facti, Mahkamah Agung, Tindak Pidana Penipuan

 

ABSTRACT

            This research aims to determine whether the judges of the Supreme Court considerations which grants the request of the cassation of the public prosecutor and the imposition of a criminal against the Defendant in the case of fraud has been in accordance with Article 253 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

            This legal research is a normative legal research that is prescriptive or applied with case study approach. Sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials used by the author is a document study or literature study. Technique of analysis of law material in this research is deduction with syllogistic method.

            Based on the result of the research, it is concluded that the consideration of the Supreme Court judge which grants the request of the cassation of the prosecutor and the imposition of criminal sanction against the defendant in the case of fraud is in accordance with the provisions of Article 253 jo of Article 193 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Trier of Facts, judex facti, Supreme Court, Fraud