bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Kajian Perancangan Sand Filter pada Unit Purifier Tank Area Water PreTreatment Plant
Authors: Timori Fajar , Basri Hasan
Published: June 2022

Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas. Bahan baku utama salah satunya kebutuhan air yang diproses menjadi air demineral pada Boiler. Pada pembangkit listrik tenaga uap, air sebagai produk utama telah melalui beberapa proses untuk menjaga kehandalan peralatan pembangkit. Air pengolahan tersebut yang digunakan untuk menghasilkan steam. Pada pembangkit listrik dilengkapi dengan Water Treatment Plant yang terdiri dari dua unit utama yaitu Unit Purifier dan Demin Plant. Salah satu upaya untuk menjaga kemurnian air adalah dengan pembangunan Unit Sand Filter dengan Type Saringan Pasir Lambat Up Flow pada area Purifier Tank.
Pemetaan Tutupan Lahan Di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Menggunakan Citra Sentinel 2A
Authors: Widyasasi Dyah , Gumelar Agum , Suparjo  , Kurniadin Nia , Pramono Dwi Agung
Published: June 2022

The purpose of this study was to make a land cover map and determine the condition of land cover in Bukit Raya Village, Tenggarong Seberang District.The method used in this study is the use of remote sensing Sentinel 2A for land cover mapping with a guided method using sample digitization on the screen for sampling in the land cover classification process. After using the supervised classification data obtained in the form of vector data that must be combined first before being used as a layout map.Results Based on the research, information was obtained about the process of making land cover maps in Bukit Raya Village, Tenggarong Seberang District and Land Cover Maps in Bukit Raya Village, Tenggarong Seberang District. The result of the area of ​​each land cover class is Agricultural Land with an area of ​​426.9 Ha,Air with an area of ​​138.2 Ha, Urban with an area of ​​176.1 Ha, Forest Land with an area of ​​391.7 Ha, Barren land with an area of ​​2 Ha, Industry 49.7 Ha, Transportation 59 Ha.
Identifikasi Kekeringan Lahan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Citra Satelit
Authors: Noraini Alifah , Tjahjadi Martinus Edwin , Sudiasa I Nyoman
Published: June 2022

Kekeringan lahan merupakan salah satu permasalahan masyarakat Indonesia yang terjadi pada musim kemarau. Kekeringan lahan mengakibatkan aktivitas pertanian terganggu karena pasokan air terhambat. Salah satu kabupaten yang mengalami kekeringan lahan adalah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami kekeringan lahan di Kabupaten Lamongan agar dampak kekeringan dapat diminimalisir. Metode identifikasi kekeringan lahan yang digunakan berdasarkan pengolahan data penginderaan jauh, yaitu memanfaatkan data citra satelit Landsat 8 saluran 4 (merah), saluran 5 (Near InfraRed/ NIR), dan saluran 6 (Short Wavelength InfraRed/ SWIR). Sebelum proses pengolahan citra, dilakukan proses penggabungan antar scene (mosaicking). Citra Landsat 8 dipotong sesuai batas administrasi wilayah kabupaten dan diolah berdasarkan algoritma NDDI untuk mengidentifikasi kekeringan lahan. Algoritma yang digunakan terdiri dari parameter tingkat kebasahan air dan tingkat kehijauan vegetasi yang menutupi wilayah Kabupaten Lamongan. Tingkat kebasahan diperoleh dari pengolahan citra menggunakan algoritma NDWI, sedangkan tingkat kerapatan vegetasi diperoleh berdasarkan pengolahan citra menggunakan algoritma NDVI. Hasil pengolahan citra satelit Landsat 8 menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan didominasi oleh tingkat kebasahan kelas rendah sebesar 893,236 Km2 dan kerapatan vegetasi kelas sedang sebesar 691,012 Km2. Adapun hasil identifikasi kekeringan lahan di Kabupaten Lamongan didominasi oleh kelas klasifikasi kekeringan berat sebesar 62,14% atau 1.097,087 Km2 dari total luas area.
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Authors: CSA Teddy Lesmana
Published: June 2022

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif meskipun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebaga corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimanakah ruang lingkup mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dikaji dari perspektif sejarah kemunculan, asas, teori serta implementasinya dalam hukum dan sistem peradilan pidana; kedua, bagaimanakah model pengintegrasian mediasi penal sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi penal merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sosialnya. Hal ini terbukti meskipun secara hukum positif tidak ada satu undang-undang pun yang mengantur mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tetapi indikasi untuk menuju ke arah itu telah terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal itu dapat dilakukan dengan penentuan kebijakan penal maupun non penal yang menunjang terwujudnya kebijakan legislasi mediasi penal dalam hukum positif Indonesia.
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi
Authors: Arma Dewi
Published: June 2022

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat melawan hukum serta ukuran untuk menentukan dan menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang perumusannya selama ini masih lemah sehingga menimbulkan multi interpretasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perumusan delik penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta bagaimana sifat melawan hukum pada unsur delik penyalahgunaan wewenang sebagai suatu tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakikat unsur “menyalahgunakan wewenang” pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni sama-sama memiliki sifat melawan hukum secara formiel dan materiel. Berdasarkan doktrin ilmu hukum dan setelah keluarnya Putusan MK yang menghapuskan sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana, maka delik penyalahgunaan wewenang hanya terbatas pada sifat melawan hukum secara formiel belaka. Dengan demikian alat uji yang digunakan dalam mengukurnya hanya berlandasakan pada asas legalitas (wetmatigheid van bestuur) belaka. Sehingga jangkauan dan kekuatan delik penyalahgunaan wewenang menjadi sangat sempit, terutama sepanjang alat ukur yang digunakan masih sepenuhnya menggunakan instrument hukum administrasi Negara. Sebab dalam hukum administrasi sendiri asas legalitas (wetmatigheid van bestuur) tidak memadai lagi untuk melandasi keseluruhan perbuatan pemerintah dalam konteks kekuasan eksekutif di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, hukum pidana perlu menentukan secara definitif mengenai batasan dan ukuran untuk menilai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dengan tetap memberlakukan sifat melawan hukum secara materil yang bersifat negatif, guna tetap diperoleh keseimbangan antara asas legalitas formil dan materiel.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA NOMINEE YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA PIHAK
Authors: Endah Pertiwi
Published: June 2022

Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum. Perjanjian ini belum diatur dalam KUHPerdata namun dalam kenyataannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,perjanjian ini juga masuk dalam kategori  jenis perjanjian tidak bernama (Innominat Contract). Perjanjian “Nominee”atau“Nominee agreement”  diartikan sebagai perjanjian pernyataan sebenarnya dan kuasa, perjanjian nominee   biasanya dituangkan dalam bentuk akta oleh para pihaknya untuk memperkuat perjanjian tersebut yang dibuat dengan akta otentik, jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap perbuatan melawa  hukum yang dilakuka para pihak  dalam akta Nominee, dari uraian diatas maka hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta yang merupakan perbuatan melawan hukum secara Perdata, Pidana, dan juga secara administrasi. Karena tidak diaturnya nominee maka penulis bertujuan  mengkonstruksikan hukum untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam akta nominee yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman mengenai struktur hukum yang harus lebih memperketat keamanan oleh MPD, MPW bahkan sampai pada MPN, isi/subtansi hukum  harus adanya kejelasan norma, adanya pelarangan Nominee, sampai pada pemberian sanksi yang tegas, yang terakhir mengenai budaya hukum yang harus disesuaikan dengan budaya di Indonesia, peningkatan kesadarab masyarakat, bahkan jika perlu diadakannya sosialisasi tentang nominee kepada masyarakat.
Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Authors: Rida Ista Sitepu  , Yusona Piadi
Published: June 2022

Salah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Namun paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang justru penting dalam semangat pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara justru hanya menjadi pidana tambahan yang juga dapat diganti oleh pidana penjara. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman mengelaborasi konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi
Kebijakan Hukum Terkait Tindakan Rasisme Yang Melumpuhkan Sistem Keadilan Di Indonesia
Authors: Putri Putri Erna Oktavia
Published: June 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu rasisme, bagaimana sistem keadilan di Indonesia,  bagaimana dampak atau pengaruh rasisme dan diskriminasi rasial yang terjadi di indonesia,  bagaimana lembaga komnas HAM menangani masalah rasisme dan diskriminasi rasial yang terjadi  di indonesia serta penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian  hukum normatif (menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum  dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana) dan penelitian hukum empiris (menggunakan  fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia). Hasil studi kasus yang digunakan  menunjukkan bahwa dari kasus ibu tri susanti yang melakukan tindakan rasisme tentang diskriminasi  rasial terhadap mahasiswa papua dan menyebabkan keresahan di masyarakat, dijerat hukuman  selama 7 bulan dipenjara, dan kasus yang serupa kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu bapak  syamsul arifin yang melakukan tindakan rasisme dengan diskriminasi rasial akhirnya divonis 5 bulan  penjara. sarannya adalah Masyarakat diharapkan menghapus tindakan diskriminasi berdasarkan ras  agar tidak terjadi permusuhan dan perpecahan., Tidak baik merasa diri atau ras tertentu lebih  superior dibandingkan dengan ras lainnya, Lebih banyak dan lebih agresif atau dipertegas dalam  menyelenggarakan upaya meminimalisir perilaku diskriminasi rasial di Indonesia. Maka dari itu  belajar untuk menerima dan menghargai sesama.
Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahtraan Dan Peningkatan
Authors: Dewi Hasniati Buton  , R.Siti Mardiati Narjilah  , Erik
Published: June 2022

Otonomi daerah dalam Peraturan Perundang-undangan dari segi penyelenggaraan  pemerintahan nya tidak terlepas dengan proses penerapan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan (Medebewind). Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18 A dan B, dimana  pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri.  Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang  tidak berimbang. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan  Republik Indonesia antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu,  persoalannya adalah bagaimana penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan  dan kerjasama antardaerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang  seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Otonomi daerah sebagai salah satu  instrumen untuk mewujudkan kesejanteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal.
Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
Authors: Yopani Selia Almahisa  , Anggi Agustian
Published: June 2022

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur’an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah;Pertama, dampak sosiologis pernikahan dini;Kedua, Bagaimana pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaanya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti undnag-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam mementukan suatu hukum.Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut.
Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia
Authors: Elis Eva , Hamimah Siti
Published: June 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dari regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Karena belakangan ini muncul berbagai macam kasus terkait dengan kebocoran data pribadi, sehingga menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat indonesia. Merode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendektan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, maka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera di sahkan sebagai bentuk perwujudan pelindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya.
Liberdade de expressão e arquitetura de escolhas: um “empurrão” em direção a redes mais sociais
Authors: Salvarezza Vinicio
Published: June 2022

This article draws from the teachings of behavioral science to support the use of nudges as the preferred solution for regulating the exercise of freedom of expression on social networks, since it is in line with the prima facie preferential nature of freedom of expression and the rule of art.19 of the Marco Civil da Internet. Thus, the theoretical and normative basis for defending the regulation of choice architectures guided by network providers' algorithms is presented first. After that, some examples of promising nudges will be enunciated, compatible with the Brazilian legal system, whose use could be encouraged to reduce the circulation of fake news on networks, without prejudice to the enumeration of some of the limitations of the proposed approach.
A prescrição intercorrente na execução fiscal na visão do STJ: notas críticas e perspectivas com a Lei nº 14.195/2021
Authors: Sokal Guilherme
Published: June 2022

This paper analyzes the binding interpretation given by the Superior Court of Justice in regard to the initial term and the way of counting the suspension and intercurrent limitation period regulated by art. 40 of the Law nº 6.830/80, under a critical perspective guided by the light of the fundamental guarantees and the chronic ineffectiveness of tax enforcement in Brazil. At the end, a few new trends brought by the recent reform done by the Law nº 14.195/2021 on the Civil Procedure Code will be pointed out.
Necessidade de prévio requerimento administrativo para propositura de ação judicial
Authors: Diniz Karina , Souza Silvia
Published: June 2022

The Supreme Court, in a recent decision, recognized the need for prior administrative request to set the interest of acting in which to propose a lawsuit. This article lists the main arguments that the rapporteur of the case, Minister Luís Roberto Barroso, used to render its decision.
Procedimentos probatórios autônomos como instrumentos de acertamento fático e fomento ao consenso – breve análise das inovações trazidas pelo art. 381 do novo Código de Processo Civil
Authors: Cavaco Bruno
Published: June 2022

This paper aims at analyzing the of the expected expressed by the New Code of Civil Procedure of so-called autonomous evidentiary procedures directed to the factual certification and consensus and its interface with the process cooperative model brought by the new code. Similarly, it is intended to be examined whether such figures, as erected by the new civil procedure code, follow the trend observed in comparative law, and even if such devices will have the power to at least mitigate the entrenched culture of compulsive judicialization of conflicts that characterize the Brazilian state jurisdiction, in a true label transposition.
The need to reflect: data journalism as an aspect of disrupted practice in digital journalism and in journalism education
Authors:   University of Applied Sciences for Media, Stuttgart, Rinsdorf Lars , Boers Raoul ,   University of Applied Sciences for Media, Stuttgart
Published: June 2022

Open data is both an opportunity and a challenge for journalism. Our paper describes how newsroom quality management has to be readjusted to provide accurate news in data driven journalism and how these changes affect the pedagogy and learning environments of journalism education. We discuss qualitative changes in newsgathering caused by the availability of open data sets and big data sources and their consequences for quality management against the background of structuration theory. Although there is no clear evidence signaling disruptive change in quality management, two developments cause a need for normative realignment, expansion of individual skill sets and an inventory of novel resources.
Representaciones de la figura femenina en el cine español contemporáneo (2010-2020)
Authors: Corral Rey María Nieves , Budea Alexandra Sandulescu
Published: June 2022

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar las representaciones audiovisuales de la figura femenina en el cine español contemporáneo de la última década (2010-2020). Así, desde una investigación principalmente de corte cualitativo, se ha llevado a cabo un estudio de casos de una muestra integrada por 20 producciones cinematográficas que cumplen con una serie de criterios marcados, donde uno de estos criterios de selección ha sido el test de Bechdel. La muestra ha sido analizada siguiendo una ficha de análisis que recoge los ítems considerados más trascendentales en concordancia con los objetivos que se persiguen. Finalmente, como una de las conclusiones de este trabajo, se puede afirmar que en el cine español contemporáneo el patrón de la mujer se modifica substancialmente, alejándose de un modelo androcéntrico y adquiriendo rol de mujer independiente.
The Gender Gap in Journalism. Characteristics and Perception
Authors: Peña-Fernández Simón , Larrondo-Ureta Ainara , Pérez-Dasilva Jesús Ángel , Meso-Ayerdi Koldobika , Mendiguren-Galdospin Terese , Ganzabal-Learreta María , Agirreazkuenaga-Onaindia Irati
Published: June 2022

Journalism is an activity that does not escape the gender gap. Despite progress in equality in recent decades, the analysis of women in media newsrooms show data even today that prove differences between men and women. Within this context, this study aims, on one hand, to characterise the main indicators revealing the gender gap in the profession and, on the other, to discover the opinions of acting professionals in this regard. To this end, a survey was conducted with 522 workers in news media in the Basque Country. Firstly, the results corroborate the existence of a wage gap and a significant difference in holding positions of responsibility in the media. Furthermore, the data collected indicate a second gap, the perception of the influence of gender in developing a professional career. In general terms, this concerns professional women to a much greater extent than men, a concern that is reaffirmed by how the data on the professional situation corroborate these perceptions.
La mediación artística en entornos universitarios: lo corporal, lo emocional y lo performático
Authors: Martinez Cano Silvia
Published: June 2022

El arte es capaz de crear conocimiento y se nos muestra, hoy, como un instrumento social muy valioso capaz de poner en juego valores y criterios que las sociedades necesitan para ser más justas y democráticas. La conexión de arte y educación que se produce en la Mediación Artística es una de las herramientas más valiosas para el aprendizaje. A través de la producción artística construimos un espacio donde el arte se compromete con la realidad social y tecnológica global y responde como fuente de nuevos significados, planteamientos y reflexiones sobre la realidad. Es herramienta de crítica y de reflexión que imagina mundos posibles más equitativos. Su carácter colectivo favorece una transmisión del conocimiento horizontal, donde el espectador deja de serlo para convertirse en agente activo creador. A través de una experiencia colectiva de creación con estudiantes del grado de Educación Primaria, hemos reflexionado sobre la importancia de la mediación artística en el ámbito educativo y sus beneficios en el aprendizaje y el desarrollo de una identidad femenina y masculina más libre, equitativa y justa. La creación se ha canalizado a través de una performance colectiva donde se han puesto en juego las relaciones entre cuerpo, emociones, cognición, como una estructura rizomática indisoluble.
Los arquetipos de regresión en el arte: sus procesos psicológicos y sus imágenes primigenias de transformación
Authors: León del Río Mª Belén
Published: June 2022

El arte nos proporciona una importante aportación de símbolos de regresión que surgen del inconsciente, poseyendo un poder psicológico sobre la persona, además de potenciar el desarrollo de la consciencia. Estas imágenes que coinciden con símbolos de la mitología y de las ideas étnicas de los pueblos tendrían varios niveles de lectura lo que propiciaría el pensamiento complejo y la ruptura del pensamiento lineal, despertando nuevas capacidades escondidas.

Gracias a las fantasías generadas por la intuición durante la creación artística, los contenidos soterrados del inconsciente salen a la luz de la conciencia, esta actividad tendría una indudable capacidad terapéutica ya que los procesos anímicos derivados de esta acción de descenso unido a la producción de imágenes plásticas de protección y precaución eliminarían nuestros miedos y armonizarían nuestra unidad psíquica.

En este artículo analizaremos que mecanismos psicológicos operaran en el individuo creativo y cómo se puede potenciar la consciencia a través de esta simbología arquetípica de totalidad, abriéndonos a posibilidades cada vez más grandes de conocimiento y de realización de nuestra vida interior y exterior, a través de la ruptura de la razón y una vuelta hacía nuestro ser esencial.
El impacto de la pandemia del Covid-19 en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de riesgo en la provincia de Barcelona.
Authors: Rabassa Parés Judit , Fuentes-Peláez Nuria , Crous Parcerisas Gemma , Lapadula Evangelista María Carmelita
Published: June 2022

Este estudio se centra en explorar el impacto de la situación de pandemia provocada por el Covid-19 en las necesidades de la infancia y la adolescencia en situación de riesgo que participan en los servicios de atención socioeducativa no residenciales de la provincia de Barcelona. Para ello, se ha empleado un cuestionario en formato online que han respondido 30 profesionales de servicios de atención socioeducativa no residenciales. Los resultados ponen de manifiesto que las dimensiones de desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes más afectadas por la pandemia han sido la emocional, la social, la educativa, la de participación y de ser escuchados, la de descanso, de movimiento, y la de ocio y juego. Por otra parte, los y las profesionales participantes en el estudio destacan el colectivo adolescente como el más afectado por la pandemia a nivel educativo, social y psicológico. Los resultados plantean intensificar los mecanismos socioeducativos de acompañamiento emocional, tecnológico, educativo y social a los niños y niñas, y especialmente a los y las adolescentes en situación de riesgo.
Educación ambiental y participación infantil. Una oportunidad para la construcción colectiva de la ecociudadanía.
Authors: Crespo i Torres Ferran
Published: June 2022

Los contextos actuales evidencian la necesidad de un ejercicio pedagógico y ciudadano que nos permita repensar individual y colectivamente la relación de la ciudadanía para consigo misma y con el medio ambiente. El presente artículo pretende aportar elementos para la reflexión y formación ecociudadana. Para ello se propone una aproximación desde las perspectivas teóricas, éticas y metodológicas a la educación ambiental conectada a la participación infantil. Y viceversa. Este ejercicio se justifica partiendo la razón jurídica, pragmática y educativa de la participación infantil. La propuesta se concreta reflexionando sobre las sinergias éticas resaltando el objetivo, compartido por ambos campos, de la emancipación ciudadana y la formación de una ecociudadanía garante y defensora de la democracia ambiental. Metodológicamente el cruce de ambos campos resulta fecundo en la acción común y el valor de la afectividad, frente una realidad problematizada, desde el aprendizaje como proceso multidimensional y multidireccional. Por último, se defiende el entorno natural como un entorno propicio al hacer participativo y se clarifican los aportes a la vez que se generan nuevos interrogantes de investigación que deben ser abordados con las infancias. En este artículo defiende que, pensadas en conjunto, educación ambiental y participación infantil, abren un marco de oportunidades tanto teóricas como metodológicas para ambos campos en la construcción de la ecociudadanía.
Directed Financial Networks using Granger Causality: A Study on Stock Markets of Pakistan and its Major Trading Partners
Authors: Latif Ayesha , Khan Nadir , Safiullah
Published: June 2022

This study is conducted with the aim to construct and analyze directed financial networks of Pakistan and its major trading partners. Five major export partners of Pakistan are USA, China, UK, Germany and UAE. While major import partners are USA, China, Indonesia., Saudi Arabia and UAE. Granger causality test was conducted using the stock returns from each stock exchange. The test was used to detect whether a change in the prices one stock exchange cause a change the prices of others. The results reveal that none of the exporting or importing country’s stock exchange cause any change in the Pakistan stock exchange neither does PSX cause any change in other stock exchanges. However, some countries like Shanghai and New York, Shanghai and Frankfurt show a unidirectional causality.
The Effect of Selective Voluntary Motor Control Training of Lower Limb on Gait and Activities of Daily Living of Children with Spastic Cerebral Palsy: Randomized Controlled Trial
Authors: Kumar Sharma Sonal Mahendra , Udhay Kasar Usha
Published: June 2022

Context: Voluntary movement is produced by the corticospinal tracts. Injury to CST (periventricular white matter) leads to motor disability in Cerebral Palsy (CP). Selective Voluntary Motor Control is vital for efficient locomotion & functional activities.
Aims: To find the efficacy of improving Selective Voluntary Motor Control of the Lower limb on Gait and Activities of Daily Living children (ADL) with spastic Cerebral Palsy.
Settings and Design: Occupational Therapy Department of Tertiary Health Care Centre, Prospective, Interventional, Comparative, Single-blinded, Randomized Control Trial.
Methods and Material: 32 CP children were ethically recruited and using a simple random sampling method were divided into 2 groups. Each subject was assessed using standardized tools: Modified Ashworth scale (MAS), Selective Control Assessment of Lower Extremity (SCALE), Observational Gait Scale (OGS), Wee-Functional independence measure (Wee-fim), Case-Record Form on day 1, 30th, and 60th.
Statistical analysis used: Data were entered using MS-EXCEL Office 365, SPSS Statistical Software version 23.0 was used for data analysis and non-parametric tests of significance were used. Results: 28 Subjects completed the study. Post-intervention SCALE and OGS scores showed a positive correlation in the Control group(r2=0.104) and the Experimental group(r2=0.244). From baseline-day 60 SCALE and Wee-fim showed a correlation r2=0.463-0.022 in the Experimental group and r2=0.426-0.051 in the Control group. Overall, the experimental group showed better improvement in gait and ADL than the control group.
Conclusions: SVMC training of the lower limb was effective & has a positive impact on the performance of Gait. Thus, it improves functional independence.
Key Messages: Understanding the influence of impaired Selective Voluntary Motor Control helps Occupational Therapists in being an important part of decision-making regarding therapeutic problem solving, splint prescription, muscle selection for Botox, muscle transfers, and surgery in a multidisciplinary team of rehabilitation.

Key words: Activities of Daily Living, Cerebral palsy, Gait, Selective motor control.
A Descriptive Analysis of Hearing Losses and its Prevalence in Andaman and Nicobar Islands
Authors: Lalchawilena Jonathan , Subramaniam Ashok , . Lalthasangi
Published: June 2022

Background: In Andaman and Nicobar Islands, there is very limited study that provides information on different aspects of hearing loss and even data that indicates the prevalence of hearing loss is limited. This study aims to descriptively analyses different aspects of hearing loss and also estimate the prevalence of hearing loss in Andaman and Nicobar Islands.
Material and Method: Andaman and Nicobar Islands have only one ENT and Audiology setup which is located in Port Blair, at G. B. Pant Hospital. Any disorders and diseases related to hearing loss were referred and or one has to attend the only hospital from every corner of the Islands. A retrospective and descriptive analysis was conducted for a total of 7021 cases who were referred for Audiological diagnosis during 2018 to 2019, before the Coronavirus pandemic. A descriptive analysis was done for different types and degree of hearing loss. The Prevalence of Hearing Loss for various types and degree of hearing loss, and their correlation with gender and age was estimated.
Results: Par degree of Hearing Impairment, of 7021 sample, the overall estimated prevalence of Hearing Impairment (HI) was 41.74%. Mild degree of HI (18.13%) was most prevalent and Profound HI (1.6%) was least prevalent. For type of Hearing loss, Bilateral SNHL (10.7%) was most prevalent and B/L Mixed HL (3.4%) was least prevalent. The prevalence of Unilateral CHL (10.06%) was surprisingly higher than other unilateral conditions. Par age, the prevalence of hearing loss was most significant among 14-50 age group. Par gender, results shows more prevalence in males than females.
Conclusion: The estimated high prevalence of hearing loss will have negative impact in Andaman and Nicobar Islands. Health education, adequate manpower, systematic awareness plan in rural and among socio – economically deprived is an eminent requirement in order to reduce the burden of hearing loss.

Key words: Prevalence, HI: Hearing Impairment, HL: Hearing Loss, SSD: Single Sided Deafness, Andaman and Nicobar Islands (A & N Islands), Port Blair. PTA: Puretone Audiometry.
A Review of Clinical Management of Drug Resistant Epilepsy
Authors: Almanbekova Aiperi
Published: June 2022

Epilepsy is one of the most prevalent chronic neurological illnesses, with an estimated frequency of 0.5% to 1%. Currently, the majority of epilepsy treatment methods include the provision of symptomatic medicine. When treating individuals with drug-resistant epilepsy (DRE), it is essential to provide anti-seizure medicines (ASDs) at an appropriate daily dose to prevent seizures with DRE. Because of drug resistance, about one-third of epileptic patients are still unable to take their drugs, despite the fact that the number of ASDs accessible continues to expand. Several risk factors, including epilepsy that started in infancy, symptoms of epilepsy, and abnormal neurological examination, increase the likelihood that a newly diagnosed epileptic patient would proceed to DRE. ASD poly-therapy is a kind of pharmacological treatment that is widely used. When assessing the influence of DRE on mental health and social integration, it is vital to make complete therapy modifications in order to improve the overall quality of life of patients.

Key words: Seizure, Epilepsy, Drug Resistant Epilepsy.
Musculoskeletal Disorders Amongst Bharatnatyam Dancers - An Evidence-Based Seminar
Authors: Gopi S. Mistry , Shah Dr. Sweety
Published: June 2022

Bharatnatyam is a dynamic and energetic Indian classical dance form that has earned recognition across the globe. Dancers are engaged in aesthetic yet challenging poses frequently. Various dance poses are common like Kurma, Bhramari, Arimandi, Tandav, Nritta, Matsya, Kuttanam, Preukhanam and Muzhumandi position. It comprises of rhythmic stamping of the feet, jumps, twisting and turning with rotational movements, pirouettes and positions where knees are in contact with the floor which lead to injury to Hip, Knee, Ankle and foot, Shoulder, Knee, Back, Neck etc. The objective of the study is to assemble and synthesize the best available literature on musculoskeletal disorders in Bharatnatyam dancers. PUBMED, MEDLINE, Cochrane Library, ScienceDirect and Google Scholar, NIH Clinical Trials Database, Meta-Register of Controlled Trials and CRISP databases were searched. Indexed terms such as Bharatnatyam, dancer, pain, injuries, sprains and strains, musculoskeletal disorders, Back pain, Knee pain, Hip pain were used to search the databases. Level 1 through 4 evidence studies reporting prevalence of Musculoskeletal disorders Data from accepted studies were abstracted into evidence tables relating to the prevalence and associated factors, risk factors, diagnosis and pain in dancers and critically reviewed by STROBE checklist. Almost 19 different studies like systematic reviews, case control studies, randomized controlled trials, cross sectional studies were included. The best available evidence suggests that musculoskeletal disorders are an important health issue for dancers at all skill levels. The principal findings were high prevalence of Knee pain followed by Back, Ankle and foot pain and altered foot posture and overuse and lack of warm up sessions are the main cause for development of pain.

Key words: Bharatnatyam Dancers, Musculoskeletal disorders, Pain, Injuries, sprains, strains, back pain, knee pain, Hip pain.
Correlation of Craniovertebral Angle with Neck Pain in Undergraduate Students- Cross-Sectional Study
Authors: Shinde Surabhi S , Shah Drashti Niket
Published: June 2022

Background: Neck pain is a common disorder characterized by pain, discomfort or soreness experienced in the region between the inferior margin of the occipital bone and T1. It is one of the commonest problems in young adults due to their repetitive use of computers, laptops, cell phones, TV, improper sitting posture leading the body to exhibit a bad posture. Bad posture is a serious health problem which causes more musculoskeletal disorders with age. One of the common result of poor posture is Forward head posture (FHP), the prevalence of which is very also significant in young adults.
Method: In this Cross-sectional study 133 male and female students between the age group of 17-25 years were included by using Convenience sampling technique. Their Craniovertebral Angle was assessed using Surgimap software and Neck pain was assessed using NPRS. Individuals with spinal deformities, recent fracture of the spine, cervical tumor or any other medical conditions were excluded from the study.
Result: Out of 133 students assessed 91 had FHP. Neck pain was not very significant among the students with about 74% of population showing mild, 27% moderate and 8% having severe neck pain. Spearman’s correlation test was used to find the correlation of CVA with neck pain, in which the r value was found to be [r= -0.157] indicating a clinically negative correlation.
Conclusion: It is concluded that there is a weak correlation of Craniovertebral Angle with Neck Pain in Undergraduate students.

Key words: Craniovertebral angle, Forward head posture, Students, Neck Pain, Surgimap Software.
The Relationship of Anemia in Pregnant Women in the Second Trimester to Babies with Low Birth Weight at the Duren Sawit District Health Center in 2016
Authors: Reviani Nia , Imanuel Sirait Batara
Published: June 2022

According to the World Health Organization (WHO), anemia in pregnant women is the condition of mothers with hemoglobin (Hb) in the blood <11.0g/dL. More specifically, the pregnant women in the category of anemia when hemoglobin concentration in the blood is <11.0g/dL in the first and third trimester, whereas <10,5g/dL in the second trimester. The study was a survey research analytical cross-sectional study design using secondary data based on medical records of 50 patients of the month from June to December 2016 at Duren Sawit health center. This study also conducted a chi-square statistical test to see if there is a significant relationship or not. The age group with the most maternal anemia incidence is the 26-30 age group, with 17 (34%) patients out of 50 patients. The bivariate analysis results show no significant association between anemia in pregnant women in the second trimester with LBW in the Duren Sawit subdistrict health center because the p-value obtained was 0.237 (> 0.05).

Key words: Anemia, LBW, Age.
Yoga Based Non-Pharmacological Approach in the Management of Glycemic Control and Associated Metabolic Disorders: A Review Article
Authors: Kumar Mahender , Panda Shrikanta Kumar
Published: June 2022

Yoga attempts to harmonize and balance the body, mind, and emotions. Yoga incorporates particular physical postures, breathing methods, relaxation, and meditation to help the body's mental and physical wellness. Based on data from several clinical trials, we briefly summarize the function of various yoga practices in the management of glycemic control and associated metabolic disorders in this review. We searched numerous databases and checked the bibliographies of pertinent review papers and all recognized publications to find qualified studies. Medication alone is not enough for most people to achieve glycemic control; various healthy habits, including nutrition, frequent physical exercise, and stress management, must also be addressed. Yoga practice has been shown to improve glycemic control by reducing stress and other self-care activities. Yoga as a mindfulness practice may be particularly beneficial to those with type 2 diabetes (T2DM).

Key words: Yoga, mind, glycemic control, metabolic disorders.
A Ghostly Feminine Melancholy: Representing Decay and Experiencing Loss in Thai Horror Films
Authors: Campoli Alessandra
Published: June 2022

By analysing significant Thai horror films from 1999—the year Nonzee Nimitbut’s emblematic Nang Nak was released—to 2010, this essay focuses on the presence and representation of female ghosts and undead spirits from traditional Thai myths in contemporary Thai cinema. More precisely, this essay highlights traditional female characters as mediators between horror and love, and fear and mourning, instead of as traditionally frightening entities. This distinction was made possible after the Thai “New Wave.” As ancestral mirror of inner fears and meaningful images reflecting societal concerns, female spirits in contemporary Thai cinema become the emblem of a more complex “monstrous femininity,” merging fear with melancholy, and an irreparable sense of loss with reflections on the ephemeral.
The Return of the Repressed: Pemuda and the Historical Trauma in Rizal Mantovani and Jose Purnomo’s Jelangkung
Authors: Sutandio Anton
Published: June 2022

Being the first horror film produced after the Reformation period, Rizal Mantovani and Jose Purnomo’s Jelangkung (2001) played an important role in resurrecting the horror genre. As a commercially successful film, it became the blueprint for horror films produced afterwards. It challenged the New Order horror narrative pattern, introducing significant changes such as the shift towards pemudas or the youth as the central characters in the film, the absence of a patriarchal figure, and the open ending. These changes could well have been influenced by trends in global horror cinema, but for Indonesian films specifically, on the allegorical level, they have been able to effectively capture the anxiety and fear pemudas felt during the Reformation, especially about what it means to be a young Indonesian in post-Soeharto times. This study explores the allegorical function of this contemporary Indonesian horror film, focusing on how Jelangkung represents “the return of the repressed” through what Lowenstein (2005) calls “allegorical moments.” It also attempts to locate these moments in Jelangkung, contextualizing the return of the repressed as the fear and anxiety toward the unresolved May 1998 traumatic event in Indonesia and the existing patriarchal system.
Critical Pleasures: Reflections on the Indonesian Horror Genre and its Anti-Fans
Authors: Downes Meghan
Published: June 2022

Drawing on ethnographic audience research carried out during 2013-2014, this article examines how young, urban, tertiary-educated Indonesians engage with the Indonesian horror genre. For most of these consumers, Indonesian horror films are the subject of ridicule and derision. With reference to Bourdieu’s theories of taste and distinction, I illustrate how the imagined “mass audience” of Indonesian horror functions as a symbolic “other,” emphasizing the cultural capital of more discerning, critical audiences. In exploring these audience members’ critical engagement with Indonesian horror, I also apply recent theories of “anti-fandom” that have come out of US cultural studies. There are many resonances between Indonesian anti-horror sentiment and US anti-fandom, but also some important divergences. I use these gaps and disjunctures as a departure point for reflecting on some of the challenges and opportunities of working at the intersection of Asian studies, media studies and cultural studies in the contemporary scholarly context.
Alien Abjection Amid the Morning Calm: A Singular Reading of Horror Films from Beyond Southeast Asia
Authors: Ha Ju-Yong , David Joel
Published: June 2022

Although Korean cinema managed to ride the crest of Western appreciation (and appropriation) of Asian horror, Korean horror films had to struggle for recognition within the nation. Horror film production, in fact, was downgraded so severely by the government that during certain years, including an extended period starting in the late 1980s, no horror film project was undertaken. This article seeks to look into the causes of the difficulties experienced by horror film production outside Southeast Asia (specifically in Korea), and to posit that a hybridic relation with other Asian cinemas—including, as a specialized case, the Philippines’—has contributed to the stabilization and mainstream acceptance of Korean horror film production since the genre’s revival in the late 1990s. It also attempts an answer to the useful question of the reciprocity of film influences in the larger Asian region i.e., that as much as East Asian horror has impacted other national film cultures, Southeast Asia, via the Philippines, has also managed to signify as a spectral presence in East Asian cinema.