bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa
Authors: Nazaryadi Nazaryadi , Adwani Adwani , Ali Dahlan
Published: June 2020

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kenyataannya, pemenuhan hak kesehatan narapidana belum terpenuhi,  antara lain : ruang hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan (luas 3x5 m dihuni 9 narapidana), terdapat 1 kamar mandi dan WC didalam kamar serta ventilasi udara yang kecil. Begitu juga jika narapidana memerlukan pengobatan, tidak ada tenaga medis yang siaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kalori bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris, dengan pendekatan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Data terdiri dari data sekunder (berupa Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang pemenuhan Hak Narapidana dan Tahanan) dan data Primer (pengamatan dan wawancara kepada responden dan informan). Hasil Penelitian, pemenuhan hak kesehatan belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum sesuai standar minimal pelayanan kesehatan narapidana dan pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan narapidana di Lapas tersebut, belum memenuhi standar angka kecukupan gizi. Kesimpulan, pemenuhan hak kesehatan dan pelaksanaan pemenuhan kalori bagi narapidana di Lapas tersebut belum sesuai seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Article 14 act 12 of 1995 the rights of the prisoners; to have treatment, rights to have health service and decent food. In fact, they are rights not well fulfilled the detaining room of 3x5m with 9 prisoners, one toilet and bathroom and narrow ventilation. Besides, when the prisoners savere sickness, there is no paramedis available on call. The problems, how is the fulfillment of the rights to health and how is the implementation of fulfillment of nutrision standar to the prisioners in the class III probation center of langsa?. This aims at knowing and explaining the fulfillment and protection of the rights to health to the prisioners and knowing and explaining implementation of fulfillment of nutrision standar to the prisioners. The kind of this research is yuridical-empirical by using case-study. The result, the fulfillment of rights to health of prisioners does not meet the standar of existing regulation implementation of fulfillment the nutrition of food of the prisioners does not meet index of the nutrition that decided in existing regulation. The conclution is fulfillment of rights to health of prisioners and implementation of fulfilment the nutrition of food of the prisioners in existing regulation.
Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
Authors: Munandar Munandar
Published: June 2020

Menurut pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah) menerangkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak (Pasal 67 ayat (1) qanun nomor 6 tahun 2014). Hasil penelitian menunjukan kendala pelaksanaan pemidanaan anak sebagai pelaku jinayah yaitu karena Faktor perundang-undangan, Faktor Aparatur, Faktor sarana prasarana, Faktor Masyarakat, seperti belum adanya penyidik anak yang bersertifikasi, dan aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap Anak belum ada, sehingga Anak sebagai pelaku dalam Qanun Jinayat sama dengan proses penanganan perkara terhadap orang dewasa yang membedakan hanya mengenai pemidanaannya dan tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun. Disarankan agar Pemerintah Aceh segera membentuk dan mengundangkan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Anak yang melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat. Dan diharapkan pula hakim sebagai pemutus perkara mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.Acoording to Article 66 of Qanun Aceh Number 6, 2014 regarding Islamic Criminal Law states that if a child under the age of 18 (eighteen) years committing a crime or allegedly committing Islamic criminal law, then the child shall be subjected to a Juvenile Justice statutes, Article 67 Paragraph (1) Qanun Number 6, 2014. The research shows that a child as a perpetrator in Qanun Jinayat is similar to the trial process of the cases against adults but in terms of punishments and the procedure of implementing punishments on the procedure of implementation of punishment for children as the perpetrators of criminal acts regulated in Qanun becomes its own constraint in settling the case of juvenile committing crime in Qanun. It is recommended that The Government of Aceh should immediately establish and enact the Governor Regulation as the implementing rule in executing the execution process of the youth offenders as stipulated in Qanun Aceh Number 6, 2004 on Islamic Criminal Law committed by a child by not ignoring the principles of child protection as a child and a victim. For law enforcement officers including judges are expected to have legal psychological knowledge that can sustain deep analysis and legal considerations in imprisonment or custody. And it is also expected that a judge as a decision maker might provide a sense of justice for the community.
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016)
Authors: Faisal Faisal , A. Rani Faisal , Hasyim Syarifuddin
Published: June 2020

Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempunyai kewenangan untuk memebentuk qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Kinerja DPRA dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang legislasi tersebut turut menentukan arah pembangunan dan arah kebijakan pemerintahan di Aceh. Banyak elemen-elemen publik yang menganggap kinerja DPRA sejak tahun 2009-2016 belum optimal. Hal ini tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peran pemerintah Aceh dalam proses pembentukan legislasi ikut berpengaruh terhadap kinerja DPRA dibidang legislasi. Hasil penelitian menunjukkan produktivitas DPRA periode 2009-2016 dalam bidang legislasi lemah, dimana dalam rentang waktu tersebut hampir setiap tahunnya DPRA tidak pernah mencapai target dalam pembentukan produk legislasi sesuai dengan jumlah rancangan prolega prioritas. Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRA periode 2009-2016 dalam bidang legislasi yaitu faktor kekuasaan formal lembaga DPRA, kualitas anggota DPRA, kemauan dan ruang politik yang dimiliki DPRA dan iklim politik serta pola komunikasi yang dibangun DPRA dengan Pemerintah Aceh. Konsep persetujuan bersama yang dijalankan oleh DPRA bersama pemerintah Aceh dalam membentuk qanun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Article 23 point (1) (a) the Law Number 11 of 2006 on Government of Aceh regulate that the House of Representative of Aceh Province (DPRA) has authority to enact Qanun Aceh along with the Governor based on bilateral consent. DPRA’s performance in regard to its authority in legislation has influence to development and policy of Aceh’s Government. During 2009-2016, several public elements consider that DPRA is lack to perform its function as legislative body. This view is triggered by some factors. Also, the role of executive body in legislation process has influence to DPRA’s performance as bill maker. The research describes that the productivity of DPRA within 2009-2016 as legislature body is delicate. During this period, almost each year DPRA failed to reach quantity target to enact bills as mention in annual program of bills priority. The lack of performance of DPRA in operating its function as legislative board is affected by several factors, inter alia, the formal power of DPRA, the quality of Members of Parliament, willingness and political chance of DPRA, and political climate including the pattern of communication that has been constructed by the Aceh Parliament with the Aceh Government.
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Setelah Diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh
Authors: Malahayati Gebrina , Syahbandir Mahdi , Azhari Azhari
Published: June 2020

Salah satu faktor keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Kondisi tersebut menyebabkan masih ada wajib pajak yang miliki utang pajak. Terhadap utang pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga.One of the successful factors in collecting tax at a state is by the obligation of taxpayers' obedience to pay tax on due date. However, this ideal condition is not always happening. There are many factors that are causing taxpayers not obeying the obligation. Such condition has caused many taxpayers having tax loans. Towards the loans, it has administrative sanction such as 2% monthly or based on Article 19 (1) of the Act Number 28, 2007 on the Third Amendment of the Act Number 6, 1983 on General Rules and Tax Conducts' Procedures. Based on such rules, the government has issued the policy worded in Finance Minister Regulation Number 29/PMK.03/2015 on the Abolition of Administrative Interests Sanction.
Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)
Authors: Juita Ratna , Muhammad Rusjdi Ali , Jauhari Imam
Published: June 2020

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pernikahan harus dicatatkan dan menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah baru dikatakan sah. Praktiknya, di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada melalui jasa qadhi liar. Permasalahan pokok penelitian ini yaitu: sejauh mana terjadinya pernikahan melalui qadhi liar dan bagaimana akibat hukumnya dan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui qadhi liar. Hasil penelitian sejauh ini di wilayah hokum Kabupaten Aceh Besar terjadi pasangan menikah melalui qadhi liar, dan telah ke Mahkamah Syar’iyah untuk melakukan istbat dan ditolak. Akibat hukum pernikahan melalui qadhi liar tidak sah. Faktor penyebab pernikahan melalui qadhi liar di wilayah hokum Kabupaten Aceh Besar yaitu: faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, berselingkuh yang berkepanjangan, tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami, tidak memiliki wali, menghindari prosedur administrasi, untuk menghindari perzinahan, dan konflik Aceh. Kepada lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menindak tegas oknum-oknum yang memberikan jasa qadhi liar dan jangan memberikan celah hukum pelaku qadhi dan pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan jasa qadhi liar. Pursuant to the Act Number 1, 1974 regarding Marriage, marriage must be recorded and conducted through its own religion. In Islamic law the marriage must fulfill requirements and conditions of marriage in order to be said valid. . In practice, in Aceh Besar District there are marriages conducted through the auspices of illegal marital authority. The problems of this research are to which extent the marriage through the illegal holder in Aceh Besar District region and how the legal consequence and what are the factors causing the marriage that is held by illegal holder. The research shows that nowadays in Aceh Besar District territories has been found the marriages conducted by illegal marriage register who are getting married through non-appointed officials, and there are cases which has been tried by MahkamahSyar’iyah (Special Court for Muslim in Aceh Province) to hold the remarriage as the previous one is not based on administrative procedures and it is rejected. The legal consequence from the marriage is not valid. Factors causing the marriage by illegal holders are in Aceh Besar are economy, pre marital pregnancy, lack of understanding and people awareness regarding marriage registration, long lasting infidelity, then has no license for polygamous marriage, has no guardian, avoid administrative procedures, avoid coverture and armed conflict area of Aceh. It is recommended that the related institutions to increase publications on the legal consequence of marriage conducted under the auspices of illegal holders and enforce law for them and no loop hole for them and for couples seeking the service as the aim of the marriage is mistaken by the law.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Authors: Dewi Ratna , Jauhari Imam , Rahayu Sri Walny
Published: June 2020

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang bergerak dibidang Perasuransian yaitu PT Jasa Raharja (Persero). Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemupukan dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib untuk selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan. Namun dalam praktiknya tidak semua korban/ahli waris mendapatkan santunan asuransi PT Jasa Raharja (Persero). Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.Penelitian ini mengkaji bagaimanakah bentuk perlindungan PT Jasa Raharja kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan di Banda Aceh dalam praktiknya, bagaimanakah kewajiban pemilik alat angkutan lalu lintas jalan terhadap korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dalam praktiknya dan apakah hambatan dan tantangan yang ditemukan korban/ahli waris dalam memperoleh perlindungan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif ataupenelitian hukum kepustakaan. The government has promulgated the Act Number 33, 1964 on Liability Budget of Passengers’ Accident and the Act Number 34, 1964 on Traffic Accident Budget that create State Enterprise having liability on Insurance that is Jasa Raharja (Persero). Duties and responsibilities are to collect the budget through obligatory fee and donation then these are given through the aid of PT Jasa Raharja (Persero) for victims/heirs due to the accident of traffic. In practice, there are not all victims/heirs provided the donation of Insurance of PT Jasa Raharja (Persero). It is clear that it violates the act and the Government Regulation that still exist.The main problems of this research are how is the form of the protection of PT Jasa Raharja towards victims/heirs due to the accident of traffic on passengers in Banda Aceh in practice, how is the obligation of the carrier owners towards the victims/heirs due to the traffic accident in practice, andwhat are the obstacle and challenge found by them in obtaining law protection. This is doctrinal legal research orlibrary research.
Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan di Bidang Perbankan
Authors: Syahril Syahril , Din Mohd , Mujibussalim Mujibussalim
Published: June 2020

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya terjadi pada sector publik, namun juga pada sektor swasta seperti perbankan. Perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara menjadi alasan pengenaan tindak pidana korupsi kepada pihak bankir yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, kasus kredit macet harus memenuhi unsure-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dan unsur-unsur tersebut harus dibuktikan kebenarannya; 2) antara Undang-Undang PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak terdapat hubungan lex spesialis. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan specialis karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP; 3) Penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan adalah suatu hal yang tidak tepat karena berdasarkan asas systematische specialiteit, Undang-undang Perbankan harus didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan UU PTPK.Corruption is a crime which is not only happen in the public sector, but also on the private sector such as banking. The acts against law committed by employees, directors, commissioners, shareholders, and/or parties affiliated with the banks that caused the financial loss to state become the reason for the imposition of criminal acts of corruption to the bankers. The results of this study concluded that: 1) To be regarded as a criminal act of corruption, cases of bad loans must meet the elements of corruption under Article 2 and Article 3 of PTPK Law and these elements must be verified; 2) the Act of PTPK with the Banking Act lex specialist. Both of these laws are rules specialist for structured in separate criminal rule out the Criminal Code; 3) Implementation of the charges of corruption against bad loans of banks is something that is not right because it is based on the principle of systematische specialiteit, the Banking should come into effect as compared to the Act of PTPK.
Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi
Authors: Marzuki Marzuki , Djalil Husni , Mujibussalim Mujibussalim
Published: June 2020

Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan Penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Tujuan penulisan untuk menyelesaikan konsekuensi hukum Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan fungsi legislasi. Berdasarkan Objek masalah  terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakan dalam artikel ini, penelitian hukum penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Disarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait keberadaan program legislasi nasional baik dari segi wewenang, kedudukan serta fungsi dan tugas lebih dibebankan kepada DPR. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan hukum nasional di Indonesia.Law No. 12 of 2011 which is regulating law (regelling) in carrying out it’s duties had changed following the 1945 amendment to the authorities, positions, duties and functions in the formation of the legislation. The BPHN is the government institution in charge of coaching the integrated and comprehensive national law. It is suggested that the government and the House of Representatives as mandated by Law No. 12 of 2011 that they work on the existence of the National Legislation Program in terms of authority, position and more in the functions and duties. These stepsare expected to support the realization of national law development in Indonesia.
Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
Authors: Bariah Chairul , Din Mohd , Mujibussalim Mujibussalim
Published: June 2020

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tidak pidana. Sebagaimana dalamUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.Padadasarnya konsep pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan pidana adalah ditanggung oleh pelakunya tanpa membebani pihak lain yang turut bertanggungjawab, namun dalam hal penyelesaian tindak pidana harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, sehingga terdapat perluasan konsep pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji sejauh mana orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan apakah ada hubungan antara diversi dengan pertanggungjawaban terhadap orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian hukum kepustakaan.The Act Number 11, 2012 on the Juvenile Justice System state that a child who is in conflictwith the law hereinafter called as a child who ages 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eightteen) year of age alleged to have committed a crime. Therefore, it is seen from the age of the child it should be treated specifically for youth offenders, it can be seen from the obligation for the judge to conduct a diversion for the child’s case. As mention in the The Act on Juvenile Justice System that the judge is obliged to conduct a diversion for a maximum of 7 (seven) days after being stipulated by the head of the district court sitting as a judge. Basically, the concept of criminal liability from the criminal act is borne by its perpetrator without burdening the other party responsible, but in the case of the settlement of the crime must involve the perpetrator, the victim, the family of the perpetrator or victim, and other related parties, and hence there is an extension of the concept of criminal liability. This research aims to explain and explore to which extent parents could be held liable for crimes committed by juvenile and the concept of criminal liability of parents towards crimes committed by their childrenand whether there is a relationship between diversion with responsibility to parents.This is doctrinal legal research or library research.
Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014
Authors: Hidayatullah Ridha , Sarong A. Hamid , Ali Dahlan
Published: June 2020

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari qanun sebelumnya. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir. Tindak pidana maisir diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Dalam pasal-pasal di atas telah ditentukan batasan hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku, tergantung pada nilai taruhan. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: Mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana maisir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman terhadap terpidana maisir dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan efektif.Qanun Number 6, 2014 on the Law Jinayat (islamic criminal law) as the revision of the previous qanuns. Maisir (gambling) is regulated by Articles 18, 19, 20, 21, 22. This is not set in the previous qanun. This research, are going to rise the problems, namely: The mechanism of punishment for gamblers and the effectiveness of the application of criminal penalties against gambling in Banda Aceh. This study aims to describe and analyze the importance of the implementation mechanisms of the criminal punishment of gambling in qanun jinayat and effectiveness of the application of criminal penalties against gamblers in Banda Aceh. This is empirical legal research with empirical juridical kind. The approach in this study is the approach of law (statute approach). The findings show that the mechanism of inquiry, investigation, prosecution and judgment to the criminal run in accordance with applicable regulations. The application of the punishment against the convicted gamblers in the jurisdiction of Banda Aceh has not been effective.
Pencadangan dan Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut di Kabupaten Nagan Raya
Authors: Irhas Zulfikar
Published: June 2020

Nagan Raya salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang mempunyai ekosistem gambut, dalam rangka pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut menyebutkan “pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf  b dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut dan pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dalam Pasal 27 ayat (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nagan Raya kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 11.380,71 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur, berada di Gampong Babah Lueng, Kuala Seumayam, Pulo Kruet, dan Sumber Bakti. Praktinya, ekosistem gambut tersebut telah dimanfaatkan sehingga fungsi dari kawasan tersebut telah beralih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencadangan dan pelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya tidak dilakukan secara maksimal sehingga eksploitasi rawa gambut masih terus terjadi pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung.Nagan Raya is one of regencies in Aceh Province that has peat ecosystem region, concerning the protection of peat ecosystem as regulated in Article 33 of the Government Regulation Number 71, 2014 regarding Ecosystem Management and Protection of peat states that an effort of taking care peat ecosystem as worded in Article 17 ( 1 ) point b is done through the reservation of peat ecosystem and conservation function as controller of climate change impact. The District Government of Nagan Raya has determined that the protection function of peat ecosystem  and sustainability function into Article 27 ( 2 ) Nagan Raya District Local Law (Qanun) Number 11, 2015 regarding spatial planning and Nagan Raya District Area of peat ecosystem as meant by versus ( 1 ) with its width 11.380,71 ha located in Kecamatan Darul Makmur is widespread in Babah Lueng Village, Kuala Seumayam, Pulo Kruet and Sumber Bakti. In practice, the peat areas in Babah Lueng Village, Kuala Seumayam, Pulo Kruet and Sumber Bakti has been converted by palm plantation and people amongst the plantation area hence the function of the area has been transformed. The research shows that an effort of conserving and reserving the peat ecosystem in Nagan Raya District has not been optimal hence its exploitation is still taking place at the ecosystem and its protection function.
Kewenangan Gubernur Dalam Mengatur Cuti Melahirkan Kaitannya Dengan Pemberian Asi Eklsusif di Aceh
Authors: Akbar Taufiq , Syahbandir Mahdi , Mujibussalim Mujibussalim
Published: June 2020

Dalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, menjelaskan Cuti melahirkan bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk pemberian ASI Eksklusif. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 325 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan “lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah 3 (tiga) bulan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan Gubernur Aceh dalam mengatur pemberian ASI ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. Kemudian, untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap penerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. In 2006, the Governor of Aceh has issued the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding. In Article 28 (3) of the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding states that Break for Officials who are giving birth, PPPK or contracting staffs/ladies as mentioned in verse (1) point a is granted for 6 (six) months aftr giving birth for providing exclusive breasfeeeding. The rules are basically against the existing rules especially the Government Regulation Number 11, 2017 on the Mangement of Civil Servants. This research aims to explain and analyze the authority of the Governor of Aceh in regulating exclusive breastfeeding in relation to the Government Regulation on break for civil servants. Later, it is also going to explain and analyze the legal effects on the application of the Governor of Aceh Regulation Number 49, 2016 on Exclusive Breastfeeding in relation to the Government Regulation on Break for Officials.
Kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh
Authors: Kurniawati Erna , Adwani Adwani , Mujibussalim Mujibussalim
Published: June 2020

Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI. Ini akan membuat suatu peradilan tidak idenpenden hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh mengadili perkara tindak pidana umum karena tunduk kepada UU Pengadilan militer yang menitikberatkan subyek hukum. Kemudian penghambat tidak diadilinya oknum anggota TNI melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, Kedua, masih melihat subjek hukumnya, Ketiga, Kompetensi relatif. Article 25 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority namely, "Military justice as referred to in paragraph (1) is authorized to examine, adjudicate, and decide cases of military crimes in accordance with the provisions of legislation". In practice, the Military Court I-01 in Banda Aceh still prosecutes a general crime committed by members of the TNI which will make a judiciary becomes dependent. The result of the study showed that the authority of Military Court I-01 in Banda Aceh is adjudicating a general criminal case because it is subject to the Military Court Law which emphasizes the subject of law. Then, the obstacle of the TNI members who committed a general crime who have not judged yet in the general court namely, First, legal basis, Second, still observe the legal subject, Third, the relative Competence.
Kepemilikan Tanah Hak Milik Yang Dikuasai Bersama Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Diperoleh Berdasarkan Warisan di Provinsi Aceh
Authors: Nurlaila Nurlaila , Ismail Ilyas , Syahbandir Mahdi
Published: June 2020

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Namun dalam kenyataannya hak-hak milik tersebut ada yang belum dilepas oleh WNA. Article 21 paragraph (3) of Law No. 5 of 1960 about foreigners who already enactment of this Act property rights because inheritance without a will or an engaging treasure because marriage, as well as citizens of Indonesia who have owned and after the enactment this Act lost his citizenship was obliged to relinquish rights within a period of one year from obtaining such rights or loss that citizenship. If after that time period past the property are not removed, then the right remove because of the law and the land falls on the state, provided that the rights of other parties which encumber still persists. However, in fact the property rights there is still not released by the WNA.
Analisis Tentang Beneficial Owner Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda Dalam Sengketa Banding PT.Indosat., Tbk, di Pengadilan Pajak
Authors: Malvinas Fajar , Syahbandir Mahdi , Hasyim Syarifuddin
Published: June 2020

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda dimaksudkan untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia dan penduduk Belanda sehingga tidak terjadi pemajakan berganda (double taxation) dan atau pajak sama sekali tidak dikenakan (double non-taxation) yang juga berarti terjadinya penghindaran dan atau pengelakan pajak. Beneficial owner terdapat di dalam Tax Treaty tersebut, yang terdapat dalam Pasal 10 mengenai dividen, Pasal 11 mengenai bunga dan Pasal 12 mengenai royalti dalam Tax Treaty Indonesia-Belanda, serta dapat mengaplikasikan peran beneficial owner dalam dividen, bunga dan royalti yang ada di dalam Tax Treaty Indonesia-Belanda.The Agreement on Avoidance of Double Taxation between Indonesia and the Netherlands is intended to divide the right of taxation on income derived by the Indonesian population and the population of the Netherlands so that double taxation and / or double taxation shall be avoided which also means avoidance and or tax evasion. Beneficial owner is included in the Tax Treaty, contained in Article 10 concerning dividends, Article 11 concerning interest and Article 12 concerning royalties in Tax Treaty Indonesia-Netherland, and may apply the beneficial owner's role in dividends, interest and royalties in the Tax Treaty Indonesia-Netherlands.
Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh
Authors: Yusriwan T. Fitra , Taqwaddin Taqwaddin , Efendi Efendi
Published: June 2020

Fungsi dan tugas Ombudsman harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti perbuatan maladministrasi, yang perbuatannya merugikan negara dan masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas implementasi peran Ombudsman RI dalam pengawasan kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh dan mengetahui tentang kendala dan hambatan yang dihadapi Ombudsman serta upaya pencegahan dan penyelesaian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah hukum sebagai pola prilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur Undang-Undang, disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi.The function and the duty of Ombudsman must be implemented to overcome the maladministration which can cause disadvantageous to the state and society. This research aims to find out and describe the role of Aceh Ombudsman in supervising the work performance of Banda Aceh government and to discuss the obstacles faced by Aceh Ombudsman and prevention efforts and socialization supervising to overcome the barriers. The method used of this study is juridical-empiric approach to analyze law based on the behavior pattern related to the law regulation implementation. Based on the research result, it shows that the role of Aceh Ombudsman in supervising the government work performance in Banda Aceh has not been running appropriately yet as its function, duties, and authorities because there are still obstacles faced by the Ombudsman.
Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi
Authors: Arfhan Harry , Din Mohd. , Sulaiman Sulaiman
Published: June 2020

Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orangatau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Penyertaan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebut sebagai pembantuan.Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1769 K/PID.SUS/2015 menyatakan bahwa Terdakwa I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa II Irfan Bin Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi”. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo telah salah dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengenai penerapan hukum pembuktian sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.The participation is basically regulated in articles 55 and 56 of the Criminal Code, which means that there are two or more people who commit a crime or say that there are two or more people taking part to realize a crime. The participation in the Law on the Eradication of Corruption Crime namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 is referred to as assistance. In the decision of the Supreme Court Cassation Number: 1769 K / PID.SUS / 2015 stated that Defendant I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh is not proven legally and convincingly guilty of committing an act as charged in all charges of the Public Prosecutor and Stating Defendant II Irfan Bin Husen has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense "Also Participating in Corruption". Judex Factie Judge of the High Court / Corruption Court in Banda Aceh in examining and adjudicating the case of Aquo has been wrong in applying the law or a legal regulation was not applied or applied improperly, namely regarding the application of verification law so that it must be canceled by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
Authors: Putri Agustina Dewi , Darmawan Darmawan , Mansur Teuku Muttaqin
Published: June 2020

Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adanya ketentuan Pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama (misalnya menjual, menghibahkan dan lain-lain), baik itu berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri). Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin dari salah satu pihak. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan Ketiadaan persetujuan baik suami atau isteri memberi akibat hukum bahwa peralihan harta bersama tersebut menjadi batal demi hukum.As for article 36 paragraph (1) mentions that anything regarded to the shared-property should be with the consent of both parties. It is in line with Article 92 about Compilation of Islamic Law which mentions that either husband or wife without any consent of the other partner is not allowed to sell or transfer the ownerships of the shared-property. Provisionsof the article indicate that if the husband or wife intends to carry out a legal act whose object is related to a common asset (for example selling, granting, etc). whether it is movable or immovable property, the legal action must be based on agreement of both parties (husband and wife). To figure out and explain the legal consequences of share assets transfer throght a grant without permission from one of the parties. Research method used in this is normative juridical legal research. To find out and explain the comparison of provisions on the transfer of property with husband and wife based on Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law Absence of approval from both husband and wife gives legal consequences that transfer of shared property becomes null and void by law.
Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Aceh
Authors: Taufik Taufik , Yahya Azhari , Syabandir Mahdi
Published: June 2020

Badan yang menyelenggarakan jaminan sosial dibidang tenaga kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini menyelenggarakan beberapa program diantaranya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemerintah Aceh khususnya Sekretariat Daerah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kontrak dengan mendaftarkan mereka pada BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh yang didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja dan kematian tenaga kontrak pada Sekretariat Daerah Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan dari keseluruhan 514 tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Aceh belum ada satupun yang didaftarkan oleh Pemerintah Aceh pada program BPJS Ketenagakerjaan. Masih terdapat beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kematian tersebut. Salah satu kendala yang sangat signifikan adalah tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Aceh untuk itu. Tidak adanya aturan sanksi tegas secara rinci mengenai pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian khususnya tenaga kontrak. Disarankan agar Pemerintah Aceh segera mendaftarkan para tenaga kontraknya pada program BPJS Ketenagakerjaan sehingga hak mereka dapat terlindungi.The institution holding social security in the field of labor is called as BPJS of Labor. This body conducts several programs that are working accident security and death security. The local Aceh Government especially at the Regional Secretary of Aceh is compulsory to provide by registering them at the BPJS on Labor. However, in practical fact shows no any single employee working at the Aceh Regional Secretariat at the BPJS on Labor have not been registered yet. Thus this research aims to evaluate the implementation of legal protection towards the accident and death of the contracting employers at Secretariat Office of Aceh. This is empirical juridical research through statutory approach. The findings are firstly, from 514 of contracting employees there is no one of registered by Aceh Government into the BPJS on Labor. There are several obstacles on the implementation of providing such working accident security and death security. One of the most significant hurdles is that there is no budget for it. In addition there is no any detail sanction for the employers who are not registering working accident security and death security especially for contracting workers. It is recommended that the Government of Aceh should register the employees soon at the BPJS on Labor hence their rights are protected.
Ruang Lingkup Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Di Aceh
Authors: Bangun Jehalim , Purnama Eddy , Saleh Muhammad
Published: June 2020

Kehadiran Komisi Informasi Aceh yang dibentuk berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang  keterbukaan Informasi Publik merupakan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik di Aceh. Dalam pelaksanaannya, tentu ada masalah sejauhmana kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menerima dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik di Aceh. Ternyata kewenangan Komisi Informasi Aceh telah diatur secara tegas baik di dalam UU KIP maupaun PERKI PPSIP. Disebutkan bahwa kewenangan Komisi Informasi Aceh terdiri atas kewenangan absolut dan relatif. Kewenagan absolut Komisi Informasi Aceh adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa informasi publik. Sementara kewenangan relatif itu terdiri atas kewenangan untuk mengadili sengekta informasi yang terjadi pada Badan Publik tingkat Provinsi dan lembaga hirarkhis Pusat yang ada di Aceh. Komisi Informasi Aceh juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, sejauh Komisi Informasi Kabupaten/Kota di Aceh belum terbentuk.The existence of Aceh Information Commission which was established due to the Law No.14 of 2008 about Public Information Transparency (UU KIP) is a huge space for society to access public information about any Public Agencies in Aceh. In doing so, there are surely some obstacles about how far the commission can accept and solve any problems of Public Information in Aceh. It turns out that the authorization of this commissions has been clearly stated both in the Law of Public Information Transparency and Regulations of Public Information Transparency No.1 of 2013 about the Procedure of Solving the Disputes in Public Information. It is mentioned in the Regulations that the Public Information Commission has the absolute authority and relative authority. The absolute authorities of Aceh Information Commission are to accept, check, adjudicate, and decide the disputes in public information. Whereas the relative authorities are the authority to adjudicate the information disputes occurred in the Public Agencies in the Province and Regional Offices in Aceh. Aceh Information Commission is also authorized to solve the disputes occurred in the offices in the regencies only when there is no Information Commission available in the regencies.