bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGARUH LEVERAGE DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP CSRD PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Authors: Belinda Alicia Wido , Dewi Anita Kusuma , Nurmala Nurmala
Published: February 2023

This study aims to examine whether there is an influence between leverage and company age on the CSRD of mining companies that are registered or listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020. CSRD is the dependent variable, while the leverage and firm age variables are independent or independent variables. This study collected data through the purposive sampling method. In taking samples through predetermined criteria, 16 samples were obtained as company samples with an observation period from 2018-2020, which means there were 48 samples. The analysis technique uses multiple regression analysis, which is processed using the SPSS V25 application. The results of this study show that leverage has no effect on CSRD, but company age has a positive impact on CSRD. The company age positively affects CSRD and can be considered by the company in making decisions.
PERAN MEDIASI REPUTASI PERUSAHAAN PADA PENGARUH STRUKTUR TATAKELOLA TERHADAP KINERJA BISNIS PERUSAHAAN
Authors: Widiastuty Erna
Published: February 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa reputasi perusahaan memediasi pengaruh struktur tatakelola terhadap kinerja bisnis perusahaan. Sampel terdiri dari 1.267 perusahaan-tahun dengan perioda amatan tahun 2012 sampai 2019. Variabel struktur tatakelola diukur dengan ukuran Dewan Komisaris dan jumlah rapat Direksi. Variabel kinerja bisnis perusahaan diukur dengan ROA dan Tobin's ’s q. Variabel reputasi perusahaan diukur dengan checklist. Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa peran mediasi reputasi perusahaan pada pengaruh struktur tatakelola terhadap kinerja bisnis perusahaan beragam. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunakan laporan tahunan sebagai sumber informasi struktur tatakelola dan reputasi perusahaan. Penelitian di masa depan mempertimbangkan sumber informasi lain untuk mengukur struktur tatakelola dan reputasi perusahaan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia
Authors: Minollah Minollah , Asmara Galang
Published: February 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk  menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum tata negara dan mengkaji serta menganalisis perkembangan  pengaturan pengujian   terhadap rancangan peraturan daerah provinsi. Untuk itu dilakukan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji  norma-norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan rancangan peraturan daerah. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analiticaland Conseptual Approach) dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap ranperda provinsi pada mulanya merupakan kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian dapat juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pengawasan terhadap ranperda juga dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dari segi substansi ranperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan pembentukannya harus sesuai  dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Bale Mediasi Di Kota Mataram
Authors: Mualifah Mualifah , Jailani M. , Faisal M.
Published: February 2023

Interaksi antar manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, perlindungan kepentingan dapat tercapai dengan terciptanya peraturan atau pedoman hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman berprilaku adalah sebagai patokan atau ukuran dalam hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan norma atau kaedah sosial. Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan,yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan dengan kaidah sosial ini hendaknya dapat dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia,yang berbenturan dalam masyarakat.kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada yang tidak yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,tidak jarang terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat.konflik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau dapat juga diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan menggunakan pranata lokal.hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca,dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelaksanaan hukum materil perdata dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi akan tetapi sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum tersebut,sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat.dalam hal ini maka hukum perdata yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan,untuk menegakkan hukum perdata tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan mnaupun dapat diselesaikan di luar pengadilan.masalah keperdataan merupakan masalah yang bersifat pribadi,sehingga tidak harus di selesaikan melalui pengadilan.sehubungan dengan hal tersebut di kota Mataram telah mempunyai sarana penyelesaian sengketa keperdataan yaitu yang disebut dengan bale mediasi.
Legal Implications for Regulating Investigation Authority in Accident Cases at Railroad Crossings
Authors: Churniawan Erifendi , U Handoko , Fikria Ainun
Published: February 2023

The purpose of this research is to find out the legal implications of regulating the investigative authority in cases of accidents at railroad crossings. The research method used in this study is normative juridical research using a statutory approach, and a conceptual approach. The results obtained from this study are the implications arising from different provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Law Number 23 of 2007 concerning Railways is that there is a tug of war on the authority of investigation between related agencies, namely Police Investigators and Railway PPNS. The tug-of-war of this investigative authority resulted in a conflict of investigative authority, where Police investigators conducted investigations based on the provisions of the Criminal Code, while the Railway PPNS conducted investigations based on the provisions of Law Number 23 of 2007 concerning Railways.
Implications of Supreme Court Jurisprudence No.1400k/Pdt/1986 on Marriage Different Religions
Authors: Nofrizal Nofrizal , Zulkifli Zulkifli , Ismi Hayatul , Hasanah Ulfia , Annisa Putri
Published: February 2023

In Indonesian law, Marriage Law does not provide for marriages of different religions. Thus, Indonesia's positive law does not recognize the term interfaith or interfaith marriage. But, after the Supreme Court decision Number 1400K / Pdt / 1986, the existence of interfaith marriage in Indonesia is getting bigger. Supreme Court Decision No. 1400k/Pdt/1986, states that couples of different faiths can ask for a court determination. However, Constitutional Court Decision No.68/PUU-XII/2014 rejected the legalization of interfaith marriage. This research is normative legal research, as it is based on library research that takes reference from text books, as well as supporting data related to the problem studied assisted by primary, secondary and tertiary data sources. This research uses qualitative data analysis and produces descriptive data. From the results of the study, it was concluded that, first, the position of interfaith marriage in Indonesia is not regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the latest Marriage Law, namely Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. The regulation of interfaith marriage in Indonesia at this time is based on the jurisprudence of Supreme Court Decision No. 1400K / Pdt / 1986. Second, the position of interfaith marriage in Indonesia according to the Constitutional Court Decree No. 86/PUU-XII/2014 is prohibited because interfaith marriage is not by the values of the Godhead in the First Precept of Pancasila, it is also contrary to the 1945 Constitution and contrary to the values of Pancasila.. However, in some plea for interfaith marriage in the court by the bride and the groom, the judge did not abide to constitutional court decision No. 86/PUU-XII/2014, so the implementation of the constitutional court's decision was ineffective. Meanwhile, in principle, according to the jurisprudence of Supreme Court Decision No. 1400K/Pdt/1986, the State merely responsible for the registration of interfaith marriages, and is not responsible for the legitimacy of interfaith marriages.
Juridical Theoretical Study Of Granting And Abolition Services Of Encumbrance Rights That Eletronically Integrated
Authors: Arba Arba , Sudiarto Sudiarto , Yunian Sari Rizky
Published: February 2023

This study aims to examine and analyze the existence of an obligation that every granting and abolition of Encumbrance Rights (roya') must be registered, to examine and analyze the synchronization of legal arrangements for the implementation of registration of granting and abolition of Encumbrance Rights according to UUHT with the Ministry regulation of Agrarian Affairs & ATR Number 9 of 2019, As well as to study and analyze the legal consequences if the granting and abolition of Encumbrance Rights is not registered electronically. This type of research is normative legal research, with the approach method being a statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. The results of the research are: 1) that each grant and abolition (roya) of the Encumbrance right must be registered, in accordance with the provisions that the granting and abolition of the Encumbrance must be registered as an absolute requirement and as a fulfillment of the publicity principle in the Law of Encumbrance Right. 2) In the Minister of Agrarian Affairs ATR BPN Number 19 of 2019 there are parts that are not in sync with the Law of Encumbrance Right, electronic documents that are not known in the UUHT and Roya can also be implemented without an agreement that these conditions are not in accordance with the provisions in the UUHT . 3) Legal Consequences If the granting of Encumbrance Rights is not registered, then in the provisions of the Encumbrance Right, the Encumbrance is never born/never existed. If the Encumbrance waranty is never born, then the creditor is not located as a priority creditor (separatist creditor) to get the debtor's debt to be repaid. Likewise, in the abolition of Encumbrance Right (roya), if it is not registered, the Encumbrance Right is considered to have never been erased, so that the waranty remains in the control of the creditor, and the loan agreement or principal agreement has not been paid off and ended. While for the Abolition Process (Roya) of Encumbrance Right as Maintenance of Land Registration Data, if the Encumbrance right certificate has been crossed out, then the land title certificate which is used as waranty for the Encumbrance will be returned to the debtor, while the Encumbrance Right certificate is withdrawn by the Land Office and declared no valid again, as well as the land books of Encumbrance Right is declared no longer valid.
Legal Politic of Corruption Eradication After the Prevail of the Amendment Act of Corruption Eradication Commission
Authors: Fadli Muhamad Rajab , Kusumawati Evi Vardiyana , Mazaya Siti Salha , Hidayat Saufi , Hariyanto Hariyanto
Published: February 2023

The amendment on corruption eradication legal policy after the enacmnet of Act Number 19 Year 2019 Concerning the Amandment of Act Number 30 Year 2002 Concerning Corruption Eradication Commission derived pros and cons among legal expert and activis of anti corruption. This study aims to determine the political policy of corruption eradication after Act Number 19 Year 2019 in force. This research is a doctrinal study and using statute approach and conceptual approach. Result of this study showed that there is considerable change in the corruption eradication act includes: the institution of Corrution Eradication Commission subsumed as part of executive institution, internal supervision under Supervision Board, transformation of Corruption Eradication Commission employe become State Civil Servant. In addition, there are numerous augmentations on the duty and fuction of the Commission. Those changes impacted to the internal body of Corruption Eradication Commission, particularly toward its independence.
Legality Of Authentic Deed With Cyber Notary Basis According To Legal Assurance Principles
Authors: Rafli Mutiaratu Astari
Published: February 2023

Cyber Notary is a concept that uses technological advancements to allow notaries to perform their daily duties by creating authentic deeds in cyberspace. Notaries require legal certainty in order to complete the electronic deed with the goal of serving as a guide. This study aims to determine the shape of the legality of making an authentic deed with a cyber notary basis according to legal certainty principles. The type of research used in this research is normative juridical, namely the approach method that uses the positivist legislative conception. The results of this study are Cyber ​​notary does not meet criteria number five of the principle of legal certainty and in fact the cyber notary is still contrary to the legality of the proof of law.
Registration Of Name Rights To Land Object Auction (Study in Mataram City)
Authors: Rahman Arief , Wahyuningsih Wiwiek , Andriyani Shinta
Published: February 2023

This study examines the procedure for transferring the title to the auction object. The type of research used in this article is normative and empirical research using the statutory approach, conceptual approach, and practical approach.

The results showed that the implementation of the transfer of name procedures for the transfer of land rights through auction, namely: 1) Applying for registration of the transfer of ownership rights to land due to auction through the service counter that has been provided, 2) The Land Office Service Counter Officer conducts Examination of Application Files, 3 ) Paying Land Rights Registration Fee, 4) Carrying out the Work Process, Recording and Correspondence, 5) Issuing certificates, 6) Submission of certificates. Meanwhile, if there are objections raised by the owner of the land being auctioned (debtors in default), related to the application for land registration submitted by the winner of the auction (buyer), then in this case the National Land Agency will temporarily suspend the application process for the transfer of the name of the auction object until there is a settlement, between the disputing parties.
The Establishment Of Legislation Using Omnibus Law As A Legal Breakthrough By The Government
Authors: Muzayyin S Ahmad , Anwar Muhammad Khairil , Habiby M. Yusuf , Septiana Tria
Published: February 2023

Legislation and the process of its formation have a significant function in the development of national law. In Indonesia, legislation is the main method of creating law and the foundation of the national legal system. However, Indonesia is currently having hyperregulation. This article aims to describe the omnibus law method as a legal breakthrough used in the framework of establishing legislation. The discussion shows that omnibus law is the accurate method to be used as a solution in structuring laws and regulations. To overcome hyperregulation in Indonesia, the government chose the Omnibus law method, which is a legal breakthrough by forming new laws that amend, delete, and or/make new provisions from various laws. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is a law that establishes using the omnibus method by changing, deleting, and or making new provisions from various laws.
The Urgency Of Green Ship Recycling Methods And Its Regulations In Indonesia From The International Law Perspective
Authors: Agung Bismo Jiwo , Afriansyah Arie
Published: February 2023

One of the critical problems for ships utilization is the limited operative life which affect its efficiency. Therefore, ship owners tend to send these ships for recycling. On the one hand, ship recycling industry can absorb labour and become a source of state revenue. Nevertheless, these activities significantly affect the preservation of the marine environment if not appropriately managed. Marine waste pollution is an essential issue in global context. Regrettably, as a country with a massive shipping intensity and geographically a strategic location, Indonesia does not have a comprehensive national policy regarding recycling ships weighing for 500 GT or more.  The government allows conventional ship recycling methods that are not environmentally friendly and sustainably, which contradicts Indonesia's commitment to supporting the Sustainable Development Goals (SDGs). Thus, Indonesia is vulnerable to claims regarding poor pollution management due to ship dismantling activities. The claim could be addressed to the state’s responsibility, which refered to international instruments such as conventions and guidelines in terms of preventing pollution to neighboring countries originating from ship breaking and dismantling activities that lack regulation and measures. This article argues the urgency to reform the current national ship recycling regime in the future to apply a greener method by alluding to international general principles, customary and jurisprudence.
Consumer Protection Of Mobile Banking Users (Case Study Of Commonwealth Mobile Banking Account Breaking On Behalf Of Ilham Bintang)
Authors: Ilham Muhammad , Samsul Inosentius , Marlyna Henny
Published: February 2023

Bank services, in general, are services to store customer funds safely. As one of the bank's primary services, customers have the right to obtain guarantees for funds deposited in the relevant bank. In its development, bank services have used technology assistance to create a mobile banking product. In the case raised in this paper, some customers lose funds at the bank, where the funds are stored use mobile banking. The purpose of this paper is to review the applicable Indonesian laws following the case of Ilham Bintang, a consumer of Common Wealth Bank. This research shall use secondary data from the normative juridical, a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issue. The legal topic discussed in this paper is how the applicable laws of banking and consumer protection protect bank consumers specifically, regarding account break-ins. Based on Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, banks as business actors are required to provide compensation, damages, and reimbursement, if offered, are not according to what promise. However, if it proven that this is not the business actor’s fault, the business actor may be released from this responsibility.
The Role Of CITES Management Authorities On The Law Enforcement Process On Shark Finning Crimes In Indonesia
Authors: Aulia Rahman Rafika Rizky , Afriansyah Arie
Published: February 2023

Sharks are one of the animals that are included in the CITES Appendix list and occupy the top position in the food chain in marine ecosystems. But in reality, these animals are often becomes the main catch targets or by-catch targets. The practice of shark finning is one of the activities that refer to cutting only the fins of sharks and throwing the rest of the body (whether alive or dead) back into the sea. If the animals that are at the top of the food chain in the sea are exploited irresponsibly so that they are threatened with extinction, this will have an impact not only on the species itself but will also have to impact other species and damage the marine environment. The purpose of this article is to find out how the role of management authorities in law enforcement in the crime of shark finning in Indonesian waters. Thus the question in this article is, how law enforcement will be able to suppress shark finning activities that occur in Indonesian waters. The research method uses a descriptive qualitative approach and is supported by secondary data based on available literature to explore about shark finning crime. Research results show that the Ministry of Maritime and Fisheries as the Indonesian fish resource management authority has participated in the Task Force to eradicate illegal fishing under the rules of the Minister of Maritime and Fisheries of the Republic of Indonesia related to the standard operating procedures of the Law Enforcement Task Force to Eliminate Illegal Fishing as a specific criminal charge for the crime of shark finning as transnational crime. If activities are carried out in the waters of Indonesia, the charges for fines of sharks in the waters of Indonesia are under the jurisdiction of Indonesia as a sovereign state.
Establishment Of Indigenous People Owned Enterprises As A Form Of Community Corporate In Sumbawa Regency
Authors: Yamin Ahmad , Dewi Geatriana
Published: February 2023

Indigenous People Owned Enterprises are basically business entities which managing two roles, both as a natuurlijke persoon and recht persoon. In the other hand, it also works as an economic provider along as juridical benefits to members, which leads to encourage economic independence and mutual prosperity. This paper aims to build the economic independence of indigenous peoples through the construction of BUMMA which was formed by indigenous women. The approach method applied within this study is statute approach by applicating the combination of library research with social approach for indigenous women in each indigenous community in Sumbawa Regency. The results obtained by the research is BUMMA as natuurlijke persoon en rechtspersoon is a fresh approach in managing business entities at the level of customary law which worthwhile from, by, and for indigenous women. The existence of BUMMA as a part of customary law communities and as a form of community corporation is a new form of economic institution nowaday in attempt to develop independence and the welfare of indigenous women as part of the customary law community.
Subsidized Home Ownership Credit Agreement at the Mataram Branch of PT. Bank Tabungan Negara
Authors: Sudiarto Sudiarto , Bagus Singandaru Adhitya , Bayu Suryantara Adhitya
Published: February 2023

Regarding to the fulfillment of the housing needs of the society, Indonesian government finally issued a policy related to subsidized housing ownership for low-income groups by installments through banks. However, the fact provision of subsidized housing loans experienced bad credit due to a lack of prudence by the bank in analysis before granting credit. The research method used in this study is a normative research method, by using library materials as primary data, especially from literature. The results of this study are to avoid the possibility of bad credit in the provision of subsidized housing loans, the bank as the creditor must be able to apply the prudential principle by conducting credit analysis in approving a credit application submitted. The principle of bank prudence takes the form of the 5C principles, which then known as Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy.
SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERATURE ON NEUROMARKETING TOOLS IN ADVERTISING
Authors: Pilelienė Lina , H. Alsharif Ahmed , Bader Alharbi Ibrahim
Published: February 2023

Neuromarketing (NM) is a relatively new area of marketing that involves innovative technological changes in the marketing research process and the tools and methods used. Considering the novelty of the domain, the subject of the study is chosen to be articles published in scientific literature describing neuromarketing tools used in advertising. This study examined articles in the field of advertising that used neuromarketing techniques to measure consumers' neural and physiological responses to advertising, which has not yet been covered in the literature. Methodology. To fill the gap in the literature, the authors, guided by the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) protocol, selected relevant articles and conducted a bibliometric analysis to identify global trends and developments in the field of advertising and neuromarketing. From the Web of Science (WoS) database, 41 articles published between 2009 and 2020 were extracted and analyzed. Purpose of the study was to establish a background for advertising research based on the application of NM tools. The findings revealed that Spain was the most productive country with eleven papers published in a domain of advertising research, followed by Italy and the USA with eight and seven papers, respectively. Among academic institutions, Sapienza University Rome was recognized as the leading academic organization with three articles. As for the most productive journals, Frontiers in Psychology was the most cited journal with eight articles and 29 total citations (TC). As the highest productive author, Babiloni, F. with two papers and 68 TCs by 2020 was identified. Keyword analysis showed that "advertising" (27 occurrences and 127 total references) is the most frequently used keyword. The analysis of co-occurrence of keywords showed that NM focused on marketing research such as advertising (12 occurrences, 63 total link strength (TLS)), followed by brain processes such as attention, emotions and memory. The paper titled “Neuromarketing: The new science of consumer behavior” was the most-cited paper with 152 TCs. Conclusion of the study. This study presents a brief overview of the latest universal areas of neuromarketing and advertising research. The findings suggest that neuroscientific methods and techniques are extremely important for mapping consumers' neural and physiological responses to advertising.
THE CONCEPT OF DEVELOPING A "BLUE ECONOMY" AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Authors: Nikitenko Vitalina , Voronkova Valentina , Kaganov Yyuriy
Published: February 2023

The relevance of the problem under study is that the concept of the development of the "blue economy" represents the most modern development of ecopolises based on the ingenuity of ecosystems and the provision of numerous products and services on which human life and humanity depend. The aim of the article is to create conditions for the development of a "blue economy" as the basis of an ecologically sustainable ecopolis, in which a new culture of agro-ecology is revived as a new type of agricultural product. This study identifies the problems of today's agricultural production model, which generates a lot of waste and leads to genetic manipulation. The "blue economy" as a new direction of production cultivates the effective development of waste potential, demonstrating the evolutionary path of nature, which restores its balance and evolves from scarcity to abundance. The main approach of the study is the systemic method, which makes it possible to show the development of the "blue economy" as a system consisting of interconnected components that function as a whole, as well as methods for modelling the processes of a regenerative economy, of which the "blue economy" is a variety. People live in a complex system of the natural environment, in which they face the problems of environmental pollution, the overcoming of which leads to the need for new types of circular economy, of which the blue economy is a variant. The article analyses the conditions for the emergence of a "blue economy" based on the ingenuity of ecosystems to continue to provide humanity with the best products on which the quality of sustainable human life and the capacity of society to renew itself depend. Today's agricultural production is a model that produces a lot of waste, which can be used to process weeds, to make animal feed and to develop "coffee chemistry" by growing mushrooms on coffee biomass. The "blue economy" as a new direction of agricultural production can be a response to the innovative development of the food industry – from food to the production of animal feed and ingredients for cosmetics – which represents the formation of new values of the "blue economy" as a sustainable provision of new products. The combination of sustainable agriculture, new agricultural production and human health requires innovation and the development of the blue economy as a new culture of agroecology – environmentally friendly products and food.
STATE REGULATION OF PUBLISHING: PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Authors: Safonov Yuriy , Shtangret Andrey , Melnikov Alexander
Published: February 2023

The experience of most countries confirms that the development of modern information technologies does not reduce people's interest in books. The demand for publishing products remains stable, and in the context of the dynamic development of the digital economy and the priority of information as a resource for sustainable development, it is even growing. Thus, in the EU countries, 6 to 8 books are published per capita per year. In Ukraine, there are significantly different trends, because in 2020 the annual circulation of books in Ukraine amounted to 20.2 million copies, that is, 0.48 copies of books and brochures per one inhabitant of Ukraine. Under such conditions, the development of publishing entities requires strategic and conceptual organizational and financial support from the state in the context of more efficient use of limited financial resources. Since 2005, Ukraine has been implementing the "Ukrainian Book" program, which along with providing tax benefits to publishers and book distributors is a form of state support for publishing. The results of the audit of the effectiveness of the use of funds proved that the effectiveness of the use of state budget funds is not high enough, in particular due to the imperfection of the criteria for selecting publications. Based on the results of the study, a list of such criteria was formed. The methodological principles of expert evaluation of book publications declared by the subject of publishing business in accordance with the established criteria for the selection of book products using points have been formed. An evaluation scale based on the selection criteria was developed. Additional characteristics that specify the main criteria for selecting publications included in the program and financed from the budget are proposed. The number of the expert group (7-15 persons) is substantiated, which ensures the reliability of the examination. The developed methodological and practical principles are intended to partially solve the existing problems by establishing scientifically based criteria for more efficient use of state budget funds and satisfying the reading interest of Ukrainian citizens.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN BEEKEEPING INDUSTRY
Authors: Senchuk Tetiana , Peliukhnia Ihor , Didenko Vitaliia
Published: February 2023

The results of an interdisciplinary systematic study of sustainable development of beekeeping in order to improve its institutional support are highlighted. The state documents (laws, concepts, strategies) concerning the development of agriculture and beekeeping are analyzed. It was found that the existing institutional support for the development of beekeeping is insufficient to fully realize the potential of the industry. The international criteria of sustainable development and their application to agriculture and beekeeping industry of Ukraine are generalized. The role of beekeeping in the implementation of the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030 is substantiated. The factors and conditions influencing the development of beekeeping and improvement of its production capacities are studied. It is proved that many problems can be overcome by improving the system of state regulation of the industry and creating sufficient institutional support. For the first time, criteria and a system of indicators for sustainable development of beekeeping have been developed, which are grouped into 7 blocks: state regulation / management; education, education and science; material, technical and financial support; primary production and processing of products; market and sales of products; food safety, veterinary support, epizootic welfare; environment and biodiversity. The formulated goals, criteria and indicators of sustainable regional development of beekeeping will improve the system of institutional support of the industry and develop a monitoring system to assess its progress and development.
DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET: DESTABILIZING PROCESSES, THEIR ASSESSMENT, AND GLOBAL IMPACT
Authors: Stehnei Marianna , Irtyshcheva Inna , Mykhalchynets Halyna
Published: February 2023

The subject of the study is the process of destabilization of the financial market of Ukraine in modern conditions. Methodology. The research used general scientific methods, in particular: theoretical generalization, methods of positive and normative analysis, and statistical analysis. The goal is to assess the processes of destabilization of the financial market of Ukraine in modern conditions. Research conclusion. For the formation of command information oriented to the production of effects in current conditions, it is necessary to provide in mathematical logic: 1) a comprehensive study of static (permanent) characteristics of the financial market as a hierarchically ordered combinatorial system; 2) research of existing trends in the development of the financial market of Ukraine according to the elements of its combinatorial structure; 3) specification of critical problems and obstacles to the development of the financial market (according to the elements of its combinatorial structure), which may negatively affect the performance of the financial market. The financial market of Ukraine is a complex structure characterized by constant structural changes. Currently, the financial market of Ukraine is characterized by somewhat contradictory trends of its development, taking place against the background of increasing stochasticity of its environment. Naturally, it is necessary to create opportunities to estimate and forecast the flows of financial resources and changes in the financial market associated with these flows by building a complex of models that provide 1) forecasting possible behavioral reactions of the integrated performance of the financial market on the basis of existing trends in changes in the value characteristics of assets under the influence of various influencing factors in stochastic models; 2) step-by-step descriptive-numerical representation of data in dynamic programming models to identify possible changes in the structure of the financial market. It is this content of the models that is important because it not only determines the possible directions of strengthening, vulnerability and destabilization of the financial market, such a model basis increases the scientific validity of the developed strategic priorities aimed at preventing destabilization processes on the efficiency of the financial market in the future.
LOCAL FINANCIAL AUTONOMY AS A PREREQUISITE FOR IMPROVING THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES AND GOODS: THE CASE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Authors: Secrieru Angela
Published: February 2023

Local autonomy, which is a central characteristic of local public administration, has been increasingly valued over the past decades. At the same time, the autonomy of local public administration (LPA) in the Republic of Moldova, including financial autonomy, is limited. The purpose of this paper is to formulate arguments in favor of the need for fiscal decentralization for the Republic of Moldova, to assess local public finances through the prism of fiscal autonomy and to formulate prospects for rationalizing local public finances. The general conclusion stated by the study is that the measures that are meant to improve the financial autonomy of LPAs cannot be initiated and implemented in an isolated way, without a consistent strategic vision. Moreover, these measures cannot avoid the need to reform the local public administration and rational administrative-territorial structure of the Republic of Moldova. Market mechanisms, namely competition and failure, which help to differentiate successful local public administrations from less successful ones, are not yet sufficiently developed in this sector of activity in the Republic of Moldova. In these conditions, the author proposes to use as a criterion for determining the effectiveness of local public administrations in the Republic of Moldova the ratio between local budget revenues, excluding transfers and deductions from public revenues, and expenditures related to the provision of public services of general purpose. The methodology used in the preparation of the paper includes the following research tools: monographic research, comparative analysis, retrospective statistical analysis, simple regression. The information base of the study is the statistical data provided by the National Bureau of Statistics, Ministry of Finance, National Bank of Moldova, Eurostat databases, etc.
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS AND CONSEQUENCES OF CRIMINAL OFFENSES AGAINST SEXUAL FREEDOM AND SEXUAL INVIOLABILITY
Authors: Volobuieva Olena , Severinova Oleksandra , Ponomarova Tetiana
Published: February 2023

The purpose of the article is to reveal the essence of socio-economic determinants of criminal offenses against sexual freedom and sexual integrity; to conduct an analysis of differentiating economic consequences of sexual criminal offenses; to conduct an assessment of threats to economic security associated with the change in the quantitative indicator of sexual criminal activity, as well as to determine the measures necessary to neutralize threats and risks to the economic security of the state. Scientific discussion of the problem of prevention of sexual crimes by improving the mechanism of social protection of the population is presented. The author's vision of the nature and content of the economic consequences of socially dangerous sexual acts is formulated. Attention is drawn to the fact that a low level of well-being leads to the intensification of threats to economic security, which results in the formation of socio-economic determinants of all types of criminal activity, which is connected with the uneven economic development of the regions of Ukraine, the unsatisfactory level of development of the agrarian sector in the economy, the lack of an established mechanism for regulating the international migration of labor resources in the conditions of globalization, and so on. The direct and indirect economic consequences of sexual violence are characterized and some foreign doctrinal approaches to their assessment are given. Results. Socio-economic determinants influencing the number of crimes against sexual freedom and sexual integrity have been identified. It has been proven that the economic consequences of sexual crimes can be divided into direct (actual material costs caused by direct sexual violence and those related to the need of victims for medical/social and legal assistance) and indirect (secondary material costs caused by the loss of financial resources, those resulting from the partial/full, temporary/permanent inability of victims to perform their work duties and those caused by the consequences of sexual violence). Measures to neutralize risks and threats to the economic security of the state are proposed: 1) fight against the spread of legalization (laundering) of income obtained by criminal means; 2) creation of special treatment facilities for persons who have committed sexual crimes; 3) development of criminological strategies aimed at timely identification of risks of increasing sexual crimes; 4) expansion of the scope of social services for victims of sexual violence; 5) promotion of the development of small and medium-sized businesses, involvement of persons with disabilities in labor activity.
From the Arctic to the Tropics: A Thematic Analysis of Teacher Candidates’ Reflections of Two Cross-Cultural Programs
Authors: Anderson Laura S. , Higginbotham Jo Ann B.
Published: February 2023

This study describes how one university prepares culturally responsive teacher candidates through Alaska and Thailand cross-cultural summer study trips. The study addressed the impact of the Alaska and Thailand cross-cultural experiences on teacher candidates as described in their reflective writings. The reflections addressed their socialization and depth of understanding and appreciation of children and adults from another culture. The authors looked for parallel themes that emerged as characteristics of both experiences.
Research Progress of Male Osteoporotic Fracture
Authors: Bai Xiaohui , Li Hongzhuo
Published: February 2023

The diagnosis and recognition of male osteoporosis is still insufficient. The male patients with low-energy fracture were less evaluated and treated for osteoporosis. The risk of osteoporotic fracture in elderly men may be between 13% and 25%. With the extension of men’s life, the risk of fracture increases, which makes the management of men with fracture risk challenging. A consensus is emerging on targeted treatment guidelines for male osteoporosis, especially for elderly patients with high fracture risk. This paper aims to seek evidence through literature review, and put forward the most effective clinical strategies and schemes for the diagnosis and treatment of senile osteoporosis, so as to provide some theoretical guidance for clinical practice.
Protective Effect of Buyang Huanwu Decoction on Cerebral Ischemia/Reperfusion Injury by Inhibiting Autophagy Based on AMPK/UlK1 Signaling Pathway
Authors: Zhang Ruijuan , Zhao Yanmeng , Ma Xiujuan , Ye Jiabei , Shan Yudong , Yu Wentao , Zhou Xiaohong , Gao Weijuan
Published: February 2023

The aim of the paper is to explore whether AMPK/UlK1 signaling pathway is involved in regulating autophagy and alleviating cerebral ischemia/reperfusion (I/R) injury. On this basis, study the regulatory effect of Buyang Huanwu Decoction (BHD) on AMPK/UlK1 signaling pathway, aiming to clarify the molecular mechanism of BHD in alleviating cerebral I/R injury and the protective effect of BHD containing serum (BHDS) on OGD/R neurons. The research group adopted the following methods: Neurons cultured for 7 days in vitro were randomly divided into normal control group, model group (OGD/R), AMPK activator (AICAR) group (3 mmol/L), Buyang Huanwu Decoction medicated serum (BHDS) group (3%), Buyang Huanwu Decoction medicated serum + AMPK activator (BHDS + AICAR) group. The protein expressions of p-AMPK, AMPK, p-UlK1, UlK1, Beclin-1 and LC3B in neurons were detected by Western blot, the fluorescence intensity and apoptosis rate of neuron autophagosome CYTO-ID staining were detected by flow cytometry, the fluorescence intensity and morphological changes of neuron LC3B were detected by immunofluorescence double labeling method, the morphological changes of neurons were observed by inverted microscope, and the survival rate of neurons was detected by CCK-8 method. Neuron OGD/R model and the optimal concentration of BHDS. The neurons in the model group were subjected to hypoxia and glucose deprivation for 1 h, 2 h, 3 h, 4 h and reoxygenation and glucose deprivation for 24 h. The survival rate of neurons and the release rate of l DH to determine whether the model was successfully established. And the results show that BHDS group, the survival rate of OGD/R neurons was significantly increased, and the apoptosis rate was significantly decreased. Among them, 3% BHDS intervention at the same time of hypoxia glucose deprivation for 3 h and reoxygenation glucose for 24 h was the best condition. In BHDS group, the levels of p-AMPK/AMPK, p-UlK1/UlK1, beclin-1, CYTO-ID and LC3B fluorescence intensity, and the transformation from LC3B-Ⅰ to LC3B-Ⅱ of OGD/R neurons were significantly decreased. So we can draw a conclusion that BHD can inhibit autophagy and alleviate cerebral I/R injury through AMPK/UlK1 signaling pathway.
Development and Quality of Higher Education in Transnational Cooperation: Some Cases from China, Japan, Malaysia
Authors: Chen Mengyu
Published: February 2023

The theme of this thesis is to discuss the emergence of the transnational collaborative higher education (TNHE) model in the context of the internationalisation of higher education. A secondary qualitative research and literature review approach were used for the study, which focused on China, Japan and Malaysia. The literature review involved understanding the reasons why TNHE was able to emerge in these countries and the development of transnational collaborative higher education institutions (THEI) in these countries. In addition to this, attention is paid to the governance, quality and some of the challenges of inequality in these countries in TNHE. From the extensive literature obtained, we learn that China is opening up to enhance its higher education; Japan, traumatised by the economic crisis, is trying to recover its position by relying on transnational cooperation; and Malaysia is striving to internationalise higher education and pursue a high-quality higher education system. In addition, the paper analyses the monitoring and quality assurance issues of TNHE and the need for governments or institutions in different regions to take into account local educational development, culture, regional development and resource mix. More importantly, where the value of postcooperation  eucation will be focused and whether they have the capacity and systems to face these challenges.
The Evaluation Practice at a Sino-British University
Authors: Guo Wei
Published: February 2023

As an institution, Xi’an Jiaotong Liverpool University (XJTLU) is unique in China. It is the only Chinese institution that awards students both UK degree and Chinese degree, so it has two sets of control, one of which is to meet all the requirements of the UK Higher Education (HE) standards and the other is to go through all the requirements of Chinese degree awarding powers. Due to its specific relationship with University of Liverpool (UoL), XJTLU is also under close scrutiny from UoL. All of these are reflected in the XJTLU internal and external Quality Assurance (QA) frameworks and procedures. This article focuses on describing and analysing how XJTLU monitors the teaching and assessment processes to meet the UK HE QA standards. Generally, the monitoring system is robust and multidimensional, involving students and peers as observers/reviewers. To understand students’ perspectives on the teaching quality and their learning experience, the university provides official channels for students to provide ratings and/ or qualitative comments on modules and instructors at the middle and the end of semester, while module instructors are expected to do reflection and revision of their teaching accordingly. In addition to that, each module instructor has to observe a peer’s class annually and engage in dialogues with the peer reviewer before and after the observation. To ensure the quality of assessment tasks and marking standards, module leaders have to actively communicate with internal moderators, UoL moderators and external moderators in the Assessment Preparation Review (APR) and Marking Moderation Review (MMR) processes. In general, the evaluation practice of teaching and assessment plays an important role in ensuring the educational quality is maintained and enhanced at XJTLU and is comparable with international best practice. So far, many disciplines at the university have been certified by international professional organizations,which strengthens the university’s global positioning, and directly improves the competitiveness of graduates in the global job market. The author hopes to provide some insights of the QA practice at XJTLU to help teachers and education administrators in different contexts to understand the benefits and progress to be made in terms of teaching and assessment evaluation to ensure the high quality of student training.