bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Implementasi Manajemen Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis
Authors: Widartik Sri , Fitri Ahmad Asrof , Suryandari Meity
Published: November 2022

The implementation of mosque management is an activity that takes place in a mosque and refers to certain rules about mosque management. When running its business, the mosque always refers to a rule that has been set up and follows all of its rules. By following all of the mosque's rules, the mosque can do well. This is because the people in charge of mosques now talk to each other well. There are also things that help and things that hurt the management of a mosque. This study uses a method called "qualitative descriptive" to get the information it needs. The information is then written out in words. The results show that the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque already has a well-organized system for running things. The activities of the Mosque Youth Association (IRMAS), congregational prayers, ta'lim assemblies, the Al-Qur'an Education Park (TPA), and the celebration of Hari Raya also help the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque do well (HBI). In the meantime, the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque isn't doing well because the management organizational structure hasn't been put into place yet. This is because no one in charge of the mosque feels responsible.Keywords: Implementation; Mosque Management; Prosperity AbstrakImplementasi manajemen masjid merupakan penerapan suatu kegiatan yang ada di masjid dan mengacu pada peraturan pengelolaan masjid tertentu. Dalam pengelolaannya, masjid selalu mengacu pada sebuah peraturan yang telah dibentuk dan menjalankan semua peraturannya. Dengan menjalankan semua peraturan masjid, maka masjid dapat menjadi makmur. Hal itu disebabkan karena terjalinnya komunikasi yang baik antar pengurus masjid. Selain itu, adanya faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi suatu manajemen masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian data tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Hasil temuan menunjukkan bahwa Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis sudah memiliki struktur organisasi yang tersusun. Selain itu, adapun faktor pendukung dalam memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis yaitu dengan adanya kegiatan Ikatan Remaja Masjid (IRMAS), shalat berjama’ah, majelis ta’lim, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan perayaan Hari Besar Islam (HBI). Sedang faktor penghambat dalam memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis yaitu belum berjalannya struktur organisasi kepengurusan karena belum adanya rasa tanggungjawab oleh setiap pengurus masjid.Kata Kunci: Implementasi; Manajemen Masjid; Makmur
Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau
Authors: Asmui Asmui , Alfitra Alfitra , Mansur Ali , Furqon Abdul Azizul , Danial Achmad
Published: November 2022

This study analyzes the implementation of restorative justice in the settlement of criminal law disputes in Minangkabau by Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) is customary institutions ratified in state regulations. Traditionally, these institutions have the authority to resolve legal problems occurred in Minangkabau community. Empirical legal research was used in this study. The primary legal sources of this research are Nan Duo Puluah Law applied in Minangkabau community and the interview of the Head of Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. The KAN interviewed were the Head of KAN Nagari Batu Ampa Regency of Lima Puluh Kota, the Head of KAN Nagari Tigo Jangko Regency of Tanah Datar, and Minangkabau Indigenous Community Leaders. In addition, books, research reports, and legal experts’ opinions were used as the secondary legal sources of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the method of resolving criminal law disputes by KAN actually contains the theory of restorative justice, even before this theory developed as it is today. Regarding compliance with the results of dispute resolution by KAN, the Minangkabau community has reached the level of internalization compliance. Because for the Minangkabau people, KAN is an inseparable part of their customs.Keywords: Restorative Justice; Dispute Resolution; Minangkabau Community AbstrakStudi ini menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di Minangkabau oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang dilegalkan dalam peraturan negara. Secara adat, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Kemudian yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nan Duo Puluah yang diimplementasikan pada masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. Adapun Ketua KAN yang diwawancarai adalah Ketua KAN Nagari Batu Ampa Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua KAN Nagari Tigo Jangko di Kabupaten Tanah Datar, dan Tokoh Masyarakat Adat Minangkabau. Untuk sumber hukum sekunder, peneliti menggunakan buku, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian sengketa hukum pidana oleh KAN sebenarnya sudah mengandung teori restorative justice, bahkan sebelum teori ini berkembang seperti sekarang ini. Mengenai kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa oleh KAN, masyarakat Minangkabau sudah mencapai tingkat kepatuhan internalization. Sebab bagi masyarakat Minangkabau, KAN merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat mereka.Kata Kunci: Restorative Justice; Penyelesaian Sengketa; Minangkabau
Model Pembelajaran Magang dalam MBKM Prodi PG-PAUD Universitas Trilogi
Authors: Soekmono Roostrianawahti , Rachmawaty Mia , Risina Duana Fera
Published: November 2022

This study aims to describe the results of the MBKM implementation survey in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. In particular, this study aims to describe the implementation of the internship program carried out in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. Based on the results of a survey conducted in the PG-PAUD Study Program, the highest percentage was in the implementation of the internship/work practice program at 54%. The internship model at MBKM that has been developed in the PG-PAUD study program is Field observation practice or internship 1 in semester 3 (s credits), teaching practice or internship 2 in semester 5 (2 credits), and advanced teaching practice or internship 3 in semester 7 (4 credits). This internship program is in the form of an internship for 6 months and 8 days and is greater than the minimum target of an internship, which is 5 months. In addition, the internship method is carried out in stages and can be done offline or online. During the COVID-19 pandemic, the internship program will continue to be carried out online. In addition, students are also free to choose public and private PAUD schools and PAUD schools that have certain characteristics.Keywords: Learning model; Internship; Merdeka Learning Merdeka Campus (MBKM) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil survey pelaksanaan MBKM di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program magang yang dilaksanakan di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Program Studi PG-PAUD hasil prosentase tertinggi pada pelaksanaan program magang/praktik kerja sebesar 54%. Model magang pada MBKM yang sudah dikembangkan pada program studi PG-PAUD yaitu Praktek observasi lapangan atau magang 1 pada semester 3 (s sks), Praktik mengajar atau magang 2 pada semester 5 (2 sks) dan praktik mengajar lanjutan atau magang 3 pada semester 7 (4 sks). Program pelaksanaan magang ini berupa magang selama 6 bulan 8 hari dan lebih besar dari target minimal magang yaitu 5 bulan. Selain itu metode magang dilakukan secara bertahap dan bisa dilakukan secara luring maupun daring. Selama pandemic covid 19 program magang tetap dilaksanakan secara daring. Selain itu mahasiswa juga dibebaskan untuk memilih sekolah PAUD Negeri maupun Swasta dan sekolah PAUD yang memiliki ciri khas tertentu.Keywords: Model pembelajaran; Magang; Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Problematika Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Authors: Fuady Muhamad , Kristiawanto Kristiawanto , Ismed Mohamad
Published: November 2022

Juridically, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a legislative product produced in order to provide certainty in law enforcement for narcotics crime. The substance of this law regulates the criminal act of narcotics, which is about prohibited or permissible acts accompanied by criminal threats if the prohibition is violated. However, in the current practice of criminal justice there are problems related to legal certainty for the implementation of the narcotics law, because it turns out that the convictions made by judges against the accused of narcotics crime are not in line with the narcotics law. The imposition of crimes below the special minimum limit by the judge is very contrary to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that this creates legal uncertainty which has implications for the effectiveness of law enforcement on narcotics crime in Indonesia.Keywords: Special Minimum Crime, Narcotics Crime AbstrakSecara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan produk legislatif yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Substansi undang-undang tersebut mengatur mengenai tindak pidana narkotika, yakni tentang perbuatan yang dilarang atau dibolehkan yang disertai ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Namun dalam praktik peradilan pidana saat ini terdapat permasalahan terkait dengan kepastian hukum atas pelaksanaan undang-undang narkotika, karena ternyata putusan-putusan pemidanaan yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkotika tidak sejalan dengan undang-undang narkotika. Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada efektifitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia.Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika
Analisa Upaya Debitur Dalam Penyelesaian Atau Melaksanakan Kewajiban Kredit Pada Masa Bencana Non Alam Nasional Pandemi Covid-19
Authors: Barus Artanta , Chandra Tofik Yanuar , Sinaulan Ramlani Lina
Published: November 2022

Prior to the commencement of lending activities, it is necessary to have a good and thorough analysis of all aspects of credit that can support the process of granting credit. This is done to prevent the emergence of a credit risk. This financing is very helpful for the community in meeting their needs. It's just that in providing these financing facilities, the parties to financial institutions must act extra carefully. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study state that credit financing does provide many benefits, but on the other hand it also poses a number of fairly large risks. This can be seen from whether the funds and interest from loans that can be received back or not. The author in this case wants to analyze efforts to fulfill obligations by debtors due to the Covid-19 Pandemic in a credit agreement associated with relevant rules and legislation in terms of handling a credit agreement during the Covid-19 Pandemic.Keywords: National Non-Natural Disasters; Covid-19 pandemic; Forced State (Overmacht) AbstrakSebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit. Hal itu dilakukan guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan pengkreditan memang banyak memberikan manfaat, namun disisi lain juga menimbulkan sejumlah resiko yang cukup besar. Hal itu terlihat dari apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan yang dapat diterima kembali atau tidak. Penulis dalam hal ini ingin menganalisa upaya pemenuhan kewajiban oleh debitur akibat Pandemi Covid-19 dalam suatu perjanjian kredit dikaitkan dengan aturan-aturan dan perundang-undangan yang relevan dalam hal penanganan suatu perjanjian kredit pada masa Pandemi Covid-19.Kata Kunci: Bencana Non Alam Nasional; Pandemi Covid-19; Keadaan Memaksa (Overmacht)
Penyelesaian Sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui Upaya Administratif
Authors: Harjanto Satya Suryo
Published: November 2022

The dispute of government employee already changed since Law Number 5/2014 about state civil apparatur take effecty, especially related to the expansion of the legal subject of employment which includes Civil Servants and Government with Work Agreements as well as dispute resolution through administrative efforts. The problem that will be discussed is how to resolve a dispute of government employee regarding the submission of administrave effort by PPPK to a decision. This research is a normative legal research with explorative typology. The data analysis is done by qualitative analysis method, while the research tool is literature reveiw The results of the study show that in terms of legal protection there is still a disparity in disciplinary arrangements for Government Employees with Work Agreements regulated by each institution based on the characteristics of the institution so that it creates legal uncertainty if there is the dispute settlement of the termination of goverment with work agreement to Advisory Board of State Civil Apparatur (BPASN).Keywords: The dispute of government employee; Administrative Efforts; BPASN AbstrakPenyelesaian sengketa pegawai mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara khususnya berkaitan dengan perluasan subyek hukum kepegawaian meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta penyelesaian sengketa melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penyelesaian sengeketa pengajuan upaya administratif oleh PPPK terhadap suatu keputusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksploratif. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal perlindungan hukum masih terdapat disparitas pengaturan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diatur oleh masing-masing instansi berdasarkan karakteristik instansi sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi penyelesaian sengketa pemutusan hubungan perjanjian kerja kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)Kata Kunci: Sengketa Pegawai; Upaya Administratif; BPASN
Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online Di Google Play Store
Authors: Qinvi Nada Ulya , Hutagaol Henry Darmawan
Published: November 2022

The more technology develops, the more complaints from the public against illegal online loan applications on the Google Play Store.  Online loans that carry out illegal actions such as debt collector behavior, disbursement without the applicant's approval, threats to spread personal data and terrorize cellphone contacts are increasingly being carried out. The research method used is a juridical-empirical type of legal research using a case approach and a statutory approach. The results of this study are the government that has the authority to online loans on the Google Play Store is the Financial Services Authority, the Investment Alert Task Force and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia by providing administrative sanctions and blocking online loan applications that perform illegal acts.Keyword: Authority; Governement; Online Loans; Google Play Store AbstrakSemakin berkembangnya teknologi semakin banyak juga pengaduan dari masyarakat terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di Google Play Store. Pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal seperti perilaku debcolletor, pencairan tanpa persetujuan pemohon ancaman penyebaran data pribadi dan melakukan terror kepada kontak handphone semakin banyak dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pinjaman online di Google Play Store ialah Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia dengan memberikan sanksi administratif dan pemblokiran aplikasi pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal.Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah; Pinjaman Online; Google Play Store
Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina
Authors: Rahman Faqih Zuhdi
Published: November 2022

This study aims to prescriptively analyze the urgency and implementation of penal and non-penal policies in the Health Quarantine Law Number 6 of 2018 in the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys. In the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys, there are two possible ways of law enforcement, namely through penal and non-penal means. The method in this study is normative legal research by focusing on secondary and tertiary materials such as the Health Quarantine Act number 6 of 2018 and the Law on infectious disease outbreaks number 4 of 1984 and its derivatives. From the results of this study, it was found that there is a need for law enforcement on violations of Health protocols in cases of vaccine jockeys and quarantine jockeys based on penal and non-penal policies, whose implementation is adjusted to the urgency of its application so that not only the realization of a fair law is also humanistic.Keywords: Penal Policy; Non-Penal Policy; Health Protocol AbstrakPenelitian Ini bertujuan untuk menganalisa secara preskriptif urgensi dan implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal dalam Undang-undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 pada kasus joki vaksin dan joki karantina. Dalam kasus joki vaksin dan joki karantina terdapat dua kemungkinan cara penegakan hukum, yakni melalui sarana penal dan non penal. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan berfokus pada bahan sekunder dan tersier seperti Undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 dan Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 dan turunannya. Dari hasil penelitian ini ditemukan perlunya penegakan hukum pada pelanggaran protokol Kesehatan terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina berbasis pada kebijakan penal dan non penal, yang implementasinya disesuaikan dengan urgensi penerapannya agar tidak hanya terwujudnya hukum yang adil namun juga humanis.Kata Kunci: Kebijakan Penal; Kebijakan Non Penal; Protokol Kesehatan
KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
Authors: Zada Khamami
Published: November 2022

Keuangan negara merupakan kebijakan negara yang berdimensi kedaulatan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri politik dan hukum keuangan negara Indonesia dalam tinjuan siyasah syar’iyyah. Metode dalam studi ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan politik dan yuridis formal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Tujuan besar ini dapat terselenggara jika keuangan negara dikelola dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai karakteristik utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedaulatan rakyat yang telah menjadi konsensus nasional dilaksanakan dalam wujud pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari aspek siyasah syar’iyyah, pengelolaan keuangan negara juga mencerminkan tujuan kemaslahatan rakyat yang mencerminkan prinsip amanah dan tidak bertentangan dengan aturan syariat.
Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Authors: Rafika Raina
Published: November 2022

Upaya penyelesaian masalah melalui pengaduan oleh konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak selalu menyelesaikan permasalahan sehingga mengakibatkan sengketa. penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) menjadi lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyelenggarakan kegiatannya secara independen dengan prinsip keadilan, efektif, efisiensi. LAPS SJK berdiri berdasarkan amanah Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang LAPS SJK sebagai penyempurnaan dengan sentralisasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dahulu terpisah untuk menangani sengketa sesuai dengan industri jasa keuangan tertentu baik konvensional maupun syariah, yakni perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pensiun, perasuransian, penjaminan, perusahaan pembiayaan, hingga finance technology (fintech). Sengketa asuransi antara ratusan konsumen yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi dengan tiga perusahaan asuransi yakni PT AXA Mandiri, PT Prudential Life dan PT AIA Finansial menemui hambatan dalam penyelesaiannya dikarenakan LAPS SJK dianggap tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersifat masif dan sengketa diasumsikan harus diselesaikan kasus demi kasus. Penelitian ini mengkaji tentang tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS SJK terutama melalui arbitrase dan bagaimana sengketa perasuransian yang melibatkan banyak konsumen juga banyak perusahaan asuransi dapat diselesaikan melalui LAPS SJK, metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk mengatasi masalah ini.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Authors: Andi David , Chandra Tofik Yanuar , Ismed Mohamad
Published: November 2022

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Penelitian ini tentang upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upaya Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas antara lain menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang jaminan kesetaraan dengan tenaga kerja non penyandang cacat, kondisi kerja yang adil, penggajian yang setara, promosi jabatan yang adil, kondisi kerja inklusif, dan akses penyandang disabilitas, jaminan perlindungan atas keikutsertaan dalam serikat buruh, serta melarang setiap perusahaan mem-PHK tenaga kerja yang mengalami kecacatan saat bertugas di perusahaan dan melakukan sosialisasi, pengawasan ke perusahaan-perusahaan tentang kuaota 1% mempekerjakan penyandang disabilitas serta memberikan rewards/penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas AbstractPersons with disabilities are every person who has physical and/or mental disorders, which can interfere or become obstacles and obstacles for him to perform properly. This research is about legal protection for workers with disabilities according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Government's efforts to employ workers with disabilities. The government in employing workers with disabilities, among others, implements policies that regulate the guarantee of equality with non-disabled workers, fair working conditions, equal pay, fair promotions, inclusive working conditions, and access for persons with disabilities, protection guarantees. for participating in labor unions, and prohibiting every company from laying off workers with disabilities while on duty at the company and conducting socialization, supervision to companies about the 1% quota for employing people with disabilities and providing rewards/awards for companies that recruit workers. work of persons with disabilities.Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities
Tinjauan Hukum Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit
Authors: Widiyanto Widiyanto , Chandra Tofik Yanuar , Ismed Mohamad
Published: November 2022

A Limited Liability Company is a legal entity that aims to seek profit to develop its business, one of which is by borrowing credit, both for working capital and capital goods. However, in practice many companies suffer losses which then become bankrupt and/or bankrupt, thus affecting the repayment of these credit loans. One of the settlements of debts and their relevance to the bankruptcy of the business world is bankruptcy as regulated in the Bankruptcy Law and this is related to the liability of the debtor. The Board of Directors is the person who is fully responsible, because he is the one who runs and is responsible for a company. during the bankruptcy process of the Bankruptcy Law and PKPU, the Bankrupt Debtor was held hostage because he deliberately failed to fulfill the obligations as regulated in Articles 93 – 96. 1 of 2000 concerning Agency Forced Institutions. because it is forced by the body in bankruptcy cases to make the debtor cooperative.Keywords: Bankruptcy; Detention Body Abstrak Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya dengan cara melakukan peminjaman kredit, baik untuk modal kerja maupun modal barang. Namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian menjadi bangkrut dan/atau pailit, sehingga berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman kredit tersebut. Salah satu penyelesaian utang-piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan hal ini terkait dengan pertanggung jawaban Debitur. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh, karena ia yang menjalankan dan bertanggung jawab atas suatu perseroan. untuk selama proses pailit UU Kepailitan dan PKPU adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 93 – 96. Hal ini dikaitkan dengan Pengaturan Lembaga Paksa Badan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. karena paksa badan dalam perkara kepailitan bertujuan agar Debitur kooperatif.Kata Kunci: Pailit; Penahanan Badan
Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Authors: Djafar Marjudin , Chandra Tofik Yanuar
Published: November 2022

There are so many criminal cases that are in the public spotlight/viral because the community is considered not worthy of being punished. Of the many cases, the Public Prosecutor is very often criticized and criticized, especially if the demands for sentences that are read out and submitted to judges in court are considered too high. For this reason, the Public Prosecutor and the Prosecutor's Office are considered as parties who have injured the sense of justice in the community. Whereas the Public Prosecutor as dominus litis holds an important position in the criminal justice system in order to settle a criminal case and achieve the legal objectives as a whole. The method used in writing this journal uses an empirical juridical and normative juridical approach. Based on the results of the research, the Public Prosecutor has the authority to terminate the prosecution if the legal objectives are not achieved if a case is transferred to the court based on the provisions of Article 139 of the Criminal Procedure Code and the Indonesian Attorney General's Regulation Number: 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Justice. Restorative.Keywords: Public Prosecutor; Dominus Litis; Restorative Justice AbstrakBanyak sekali kasus pidana yang menjadi sorotan masyarakat/ viral karena bagi masyarakat dianggap tidak layak dipidana. Dari sekian banyak kasus, Penuntut Umum sangat sering mendapat kritikan dan kecaman khususnya apabila tuntutan atas hukuman yang dibacakan dan diajukan kepada hakim dipersidangan dianggap terlalu tinggi. Karena itulah kemudian Penuntut Umum dan instansi kejaksaan dianggap sebagai pihak yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Padahal Penuntut Umum selaku dominus litis memegang posisi yang penting di dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian suatu perkara pidana dan mencapai tujuan hukum secara utuh. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan apabila tujuan hukum menjadi tidak tercapai jika suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.Kata Kunci: Penuntut Umum; Dominus Litis; Keadilan Restoratif
Judicial Activism Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Progresivisme Hakim Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara
Authors: Haq Zul Amirul , Syanel M. Faiz Putra
Published: November 2022

AbstractJudicial Activism as the basis for court decisions is an event that is difficult to find. So far the practice of judicial activism has been seen several times in the decisions of the Constitutional Court. The purpose of this study is to examine the protection of citizens' constitutional rights resulting from judicial activism. The research used in this paper is a qualitative research with a descriptive type of approach. The data were collected by using the library study technique. The findings of this study indicate that judicial activism carried out by state administrative court judges is a legal breakthrough that is balanced with the concept of protecting citizens' constitutional rights. This situation is something that has happened and has been proven in several state administrative court decisions.AbstrakJudicial Activism yang merupakan basis dari putusan pngadilan merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Sejauh ini praktek judicial activism beberapa kali muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di luar dari pada itu keberadaan judicial activism juga muncul di peradilan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hak konstitusional warga negara yang di hasilkan melalui judicial activism Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data di kumpulkan dengan tekhnik studi Pustaka. Temua penelitian ini enunjukan bahwa judicial activism yang di lakukan oleh hakim pengadilan tata usaha negara merupakan suatu trobosan hukum yang di imbangi dengan konsep perlindungan hak konstitusional warga nwgara. Keadaa ini merupakan hal yang sudah terjadi dan di buktikan dalam beberapa putusan pengadilan tata usaha negara.
Opsi Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit dan Bunga Utang
Authors: Hanafi Mochamad
Published: November 2022

AbstractState-Owned Enterprises (BUMN) as one of the economic actors have a large role nationally. In addition to its role as a BUMN business entity, it is also a state agency that functions to provide public services in fields that transport the livelihood of many people, this is done by BUMN in the form of Perum. Meanwhile, SOEs in the form of Persero were established with the aim of making profits. So that some steps taken by the company are not achieved and tend to lead to losses and even bankruptcy. The company's initial capital sourced from separated state assets makes SOEs seem to have to always be trapped if they are trapped in debt bondage. Not infrequently the addition of State Capital Participation (PMN) is carried out to save SOEs. The research method in this article uses a normative method with a conceptual approach. The results of the study show that the government's steps in the journey of SOEs through PM, one of which is a step that must always be taken to release SOEs that are trapped in bankruptcy or debt interest. Because the company is also subject to limited regulations and the APBN cannot actually develop BUMN debt, so the addition of State Capital Participation (PMN) does not necessarily guarantee the success of BUMN for debt.Keywords: BUMN; APBN; Bankruptcy AbstrakBadan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku perekonomian memiliki peran yang besar secara nasional. Selain peran sebagai badan usaha BUMN juga menjadi badan negara yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik pada bidang yang mengangkut hajat hidup orang banyak, hal ini dilakukan oleh BUMN yang berbentuk Perum. Sementara itu,  BUMN yang berbentuk Persero didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga terkadang langkah yang diambil oleh perusahaan tidak tercapai dan cenderung membawa kearah kerugian bahkan pailit. Modal awal perusahaan yang bersumber dari kekayaan negara  yang  dipisahkan membuat BUMN seakan harus selalu diselamatkan jika terjebak dalam jeratan utang. Tak jarang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dilakukan untuk menyelamatkan BUMN. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan langkah pemerintah dalam penyelamatan BUMN melalui PMN bukanlah satu satunya langkah yang harus selalu dilakukan untuk melepaskan BUMN yang terjebak dalam pailit maupun bunga utang. Mengingat BUMN juga tunduk dengan aturan undang-undang perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia dan APBN sejatinya tidak dapat menanggung utang BUMN, sehingga langkah Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) belum tentu menjamin keberhasilan BUMN untuk melunasi hutang.Kata Kunci: BUMN; APBN; Pailit
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepemilikan Obat Keras Tanpa Resep Dokter
Authors: Octarina Nynda Fatmawati , Hasan Muhammad , Bowo Danang Teguh Ari
Published: November 2022

Medicine is one of the human needs when the human body is not healthy. Drugs also have various types with different ways of consuming them. There are some drugs that cannot be consumed freely, in other words, they must be determined by a doctor using a doctor's prescription. Many of the drugs that use a doctor's prescription that have a hard label such as heart drugs, or drugs that contain narcotics and so on. Therefore, in order to avoid things that are detrimental to the user, the purchase of this drug must be with a doctor's prescription. The issue that I will discuss here is whether it is permissible to have medicine without a doctor's prescription, and are there any sanctions. The research method that I use is the statute approach and the conceptual approach. The results of this study are that all purchases of hard drugs must use a doctor's prescription, otherwise it is an illegal act and can be subject to sanctions in accordance with statutory regulations.Keywords: Hard Drugs; Doctor's prescription; Criminal Liability AbstrakObat merupakan salah satu daripada kebutuhan manusia dikala manusia itu kurang sehat kondisi badannya. Obat juga mempunyai berbagai jenis dengan cara mengkonsumsi yang berbeda-beda. Ada beberapa obat yang tidak bisa dikonsumsi secara bebas, dengan kata lain harus ditentukan oleh dokter dengan menggunakan resep dokter. Banyak dari obat yang menggunakan resep dokter yang memiliki label keras seperti obat jantung, atau obat yang mengandung narkotika dan sebagainya. Oleh karenanya, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pengguna, pembelian obat ini harus dengan resep dokter. Persoalan yang akan saya bahas disini yaitu bolehkah memiliki obat tanpa resep dokter, dan apakah ada sanksinya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian ini yaitu semua pembelian obat keras harus dengan menggunakan resep dokter jika tidak maka termasuk perbuatan yang illegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Obat Keras; Resep Dokter; Pertanggungjawaban Pidana
Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Authors: Verieza Rio , Chandra Tofik Yanuar , Paparang Santrawan
Published: November 2022

Rehabilitation is one of the principles in the Criminal Justice System in Indonesia based on Law Number 8 of 1981 as well as in theoretical discussions regarding the abolition of punishment and the regulation of punishment. According to the Narcotics Law, narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups- group. The analysis used in this research is descriptive qualitative analysis, in the sense that the collected legal materials are described in the form of narratives that are arranged systematically, logically, and are the result of the process of interpreting research on legal materials produced based on philosophical and sociological grounds as well as the legality of ideas. the effectiveness of the implementation of rehabilitation for addicts and narcotics abusers.Keywords: Narcotics; Criminal Justice; Rehabilitation AbstrakRehabilitasi merupakan salah satu asas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun dalam pembahasan teoritik mengenai peniadaan hukuman dan pengaturan hukuman. Menurut UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi penelitian terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis serta legalitas gagasan efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika.Kata Kunci: Narkotika; Peradilan Pidana; Rehabilitasi
Tren Belanja Online Pada Masyarakat Kota Palembang Masa Pandemi Covid 19 (Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam)
Authors: Melis Melis
Published: November 2022

This paper aims to explain Islamic economic theory about consumption and consumer behavior, and later this paper will also explain the behavior of the people of Palembang City in shopping online during the Covid-19 Pandemic. This paper uses a qualitative approach. The data obtained from the literature study, namely from various sources of books on consumption in the perspective of Islamic economics. As a result, the online shopping trend of the people of Palembang city is in accordance with the corridors of Islamic law, namely the consumption principle from an Islamic economic perspective. In the concept of Islamic consumption, there are moral and social values (maslahah) which recognize the rights of others in meeting individual needs, the allocation of personal assets for zakat, infaq, shadaqah, and other benefits that are set aside by Muslim consumers in every fulfillment of their needs.Keywords: Online Shopping; Consumption; Consumer Behavior; Islamic Economy AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan teori ekonomi Islam tentang konsumsi dan perilaku konsumen, dan nantinya tulisan ini juga akan menjelaskan perilaku masyarakat Kota Palembang dalam berbelanja online di masa Pandemi Covid-19. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang didapatkan dari studi kepustakaan, yakni dari berbagai sumber buku tentang konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Hasilnya, tren belanja online masyarakat kota Palembang sesuai dengan koridor syariat Islam, yakni dalam prinsip konsumsi perpektif ekonomi Islam. Dalam konsep konsumsi Islam terkandung nilai-nilai moral dan sosial (maslahah) yang mengakui hak orang lain dalam pemenuhan kebutuhan individu, adanya pengalokasian harta pribadi untuk zakat, infaq, shadaqah, dan kemaslahatan lain yang disisihkan konsumen muslim dalam setiap pemenuhan kebutuhan yang dilakukannya.Kata kunci: Belanja Online; Konsumsi; Perilaku Konsumen; Ekonomi Islam
The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Capital Structure of Indonesian Islamic Banks during the Covid 19 Pandemic
Authors: Fadilla Fadilla , Choiriyah Choiriyah
Published: November 2022

This study was conducted to determine the effect of Mudharabah and Murabahah financing on the capital structure (Debt Ratio) at Indonesian Islamic Banks during the Covid 19 Pandemic. The research method used in this study was multiple linear regression analysis. There are two independent variables in this study, mudharaba as X1 and murabahah as X2, while the independent variable in this study is the capital structure proxied by the debt ratio. This research results show that Mudharabah and Murabahah financing are proven to have a simultaneous effect on the debt ratio because the ANOVA table significance test is 0.003. This value is smaller than 0.05. While partially mudharabah financing affects the debt ratio, Murabaha does not significantly affect the debt ratio.Keywords: Mudharabah Financing, Murabahah Financing, Debt Ratio Abstrak                                                   Penelitian ini dilakukan utuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Struktur modal (Debt Ratio) pada Bank Syariah Indonesia pada masa Pandemi Covid 19. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Variabel independen penelitian ini ada dua yaitu mudharabah sebagai X1 dan murabahah sebagai X2, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal yang di proxi dengan Debt ratio. Hasil dari peenelitian ini adalah pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terbukti berpengaruh secara simultan  terhadap Debt ratio, karena uji signifikansi tabel anova 0,003, nilai ini lebih kecil dari pada 0,05. Sedangkan secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap Debt ratio sedangkan Murabahah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap debt ratio.Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Debt Ratio
Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam
Authors: Aji Ahmad Mukri , Mukri Syarifah Gustiawati
Published: November 2022

The implementation of maqashid sharia as the basic theory of Islamic justice and welfare is a determining factor in the development of an increasingly growing Islamic economic system. The development of an increasingly complex Islamic economic system opens up opportunities for ijtihad to create new norms for banking products and other sharia transactions. Sharia economists and banking practitioners not only master the science of muamalah fiqh and its applications, but also must understand the maqashid sharia as the goal of establishing Islamic law. The method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study state that the actualization of the maqashid sharia concept in product development and sharia transactions can be applied to modern transactions such as interbank money market instruments, sukuk schemes, repos, syndicated financing between sharia banks or conventionally, restructuring, property indent financing, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over and refinancing, forfeiting, overseas financing, KTA scheme, multipurpose financing, credit card design, laws related to fiduciary guarantees, mortgages, and mortgages, maqashid of annuities, Tawarruq, net revenue sharing, installments gold, gold investment, as well as a number of new cases that continue to emerge that require solution and innovative arguments in the formation of new norms in modern life transactions.Keywords: Implementation; Maqashid Shari'ah; Islamic economics Abstrak Implementasi maqashid syariah sebagai teori dasar keadilan dan kesejahteraan Islam merupakan faktor penentu dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang. Perkembangan sistem ekonomi Islam yang semakin kompleks, membuka peluang ijtihad terhadap penciptaan norma baru terhadap produk perbankan dan transaksi syari’ah lainnya. Para Ekonom syariah dan praktisi perbankan tidak hanya sekedar menguasai ilmu fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi juga harus memahami maqashid syariah sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa aktualisasi konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk dan transaksi syari’ah dapat diterapkan pada transaksi modern seperti instrumen money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, overseas financing, skim KTA, pembiayaan multiguna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, hypoteik, dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan yang membutuhkan argumentasi solutif dan inovatif dalam pembentukan norma baru pada transaksi kehidupan modern.Keyword: Implementasi; Maqashid Syari’ah; Ekonomi Islam