bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
La maternidad desde la experiencia de mujeres que viven con VIH atendidas en el Hospital de Las Culturas en Chiapas, México
Authors: Viñas María Ximena , Álvarez Gordillo María Guadalupe del Carmen , Erosa Solana Enrique , Evangelista García Angélica Aremy , Sanchez Georgina
Published: September 2018

Esta investigación aborda la significación de la maternidad en mujeres que viven con VIH. Se parte del supuesto del VIH como enfermedad estigmatizada y como punto de quiebre en la trayectoria de vida. Se entrevistaron a ocho mujeres en diferente situación de maternidad que acudían a los Servicios de Atención Integral del Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Los resultados indican tensiones y contradicciones respecto de la maternidad con la presencia del VIH. El riesgo de transmisión, la posibilidad del daño y la sensación de haber fallado como madres son elementos que forman parte de la experiencia y conforman una idea de incompatibilidad entre ser madre y vivir con VIH.
Casas endemoniadas, santos exorcistas e imágenes que sudan: el milagro de San Nicolás de Tolentino en Cazalla (1693)
Authors: Pedrosa Bartolomé José Manuel
Published: September 2018

El 12 de septiembre de 1693 sucedió un supuesto milagro en el pueblo de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Una imagen de San Nicolás de Tolentino fue llevada en procesión a una casa embrujada que había en el pueblo. Desde aquel día cesaron los fenómenos prodigiosos que se decía que tenían lugar en la casa. Y la imagen del santo sudó aquella noche. Se analizan los testimonios escritos y los paralelos literarios del milagro.
La evaluación legislativa y la credibilidad social en el quehacer parlamentario
Authors: Cobos Campos Amalia Patricia
Published: September 2018

El presente trabajo tiene por objetivo evidenciar la necesidad de implementar la evaluación legislativa en México como una forma de eficientar el desempeño legislativo y de avanzar en el desarrollo jurídico social, en aras de alcanzar leyes con mejor técnica jurídica y más acordes con los requerimientos reales, así como transparentar los alcances de su función hacia una sociedad para la cual el Poder Legislativo representa una labor que no comprende y que estima innecesaria y costosa. Para ello, metodológicamente se construye una investigación teórico-dogmática recurriendo a la hermenéutica jurídica, al método histórico comparativo y al epistemológico, con un amplio soporte doctrinario, que permite sustentar las conclusiones emitidas. Las nuevas corrientes del pensamiento político y la doctrina jurídica van de la mano en la exploración de respuestas a los conflictos sociales más graves que aquejan a la sociedad mexicana. En ese contexto, el valor de este trabajo es la reflexión acerca de la producción legislativa actual; si esta se encamina a la solución real de lo que pretende solventar o se basa en presupuestos falsos y en paliativos populistas que no demuestran su eficacia. En conclusión, los avances en la evaluación legislativa, pese a que han sido lentos, se consolidan como un paradigma que hace posible determinar el grado de éxito del desempeño legislativo en cuanto a las funciones encomendadas en la Constitución.
Faktor Dominan dalam Memprediksi Mortalitas Pasien dengan Sepsis di Unit Gawat Darurat
Authors: Akbar Ilham , Widjajanto Edi , Fathoni Mukhamad
Published: September 2018

Mortalitas pasien dengan sepsis meningkat secara drastis dengan tingkat keparahannya. Ada banyak faktor yang yang menjadi pertanda perburukan kondisi maupun kematian pasien dengan sepsis. Seorang perawat diharapkan dapat menjadi lini terdepan di unit gawat darurat untuk dapat memprediksi mortalitas pasien dengan sepsis untuk menentukan tindakan definitif dengan segera tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium. Tujuan penelitian yaitu menganalisis faktor dominan yang berhubungan dengan mortalitas pasien dengan sepsis. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain observasi analitik dengan pendekatan retrospektif. Sampel menggunakan rekam medis pasien dengan sepsis disesuaikan dengan kriteria inklusi dan ekslusi dan ditentukan dengan teknik consecutive sampling yaitu sebanyak 75 responden. Analisis bivariat yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan kontigensi lambda dan chi square, sedangkan analisis multivariat menggunakan regresi logistik. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa usia (r=0,305, p=0,030), nilai qSOFA (r=0,678, p=0,000), dan penyakit komorbid (r=0,243, p=0,030) masing-masing memiliki arah hubungan positif dengan mortalitas pasien sepsis. Hasil regresi logistik menunjukkan penyakit komorbid meningkatkan 6,6 kali mortalitas pada pasien sepsis (OR=7,000, p=0,016). Penyakit komorbid dan nilai qSOFA adalah faktor yang dapat mempredikisi mortalitas pasien sepsis namun penyakit komorbid merupakan faktor yang paling dominan.Â
Prevalensi Buta Warna pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang
Authors: Purwoko Mitayani
Published: September 2018

Buta warna adalah ketidakmampuan seseorang untuk membedakan beberapa warna yang dapat dibedakan oleh orang lain. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada gen OPN1LW, OPN1MW, dan OPN1SW. Keadaan ini diturunkan dengan pola X-linked atau bisa juga didapat setelah lahir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan prevalensi buta warna pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan desain potong lintang yang menggunakan data sekunder. Besar sampel sebanyak 174 orang diambil dengan metode stratified random sampling di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Agama Islam. Mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa angkatan 2017 yang namanya terdaftar di www.forlap.dikti.go.id. Data status penglihatan warna diambil dari arsip skrining buta warna milik Klinik Dokter Keluarga Fakultas Kedokteran UM Palembang. Skrining buta warna dilakukan tim kesehatan penerimaan mahasiswa baru, yang terdiri dari 7 dokter umum, dengan menggunakan Buku Ishihara sebagai alat bantu. Sampel terdiri dari 88 orang laki-laki (50,6%) dan 86 orang perempuan (49,4%). Penelitian ini hanya menemukan 1 subjek penelitian dengan buta warna (0,6%) berjenis kelamin laki-laki. Angka ini lebih rendah dari angka kejadian nasional yaitu 0,7% dan angka kejadian di Sumatera Selatan 12,8%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa biasanya buta warna terjadi pada laki-laki karena memperoleh kromosom X dari ibu yang membawa alel buta warna. Kesimpulan, prevalensi buta warna pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang tergolong rendah bila dibandingkan prevalensi nasional.
Hubungan antara Status Kontrol Glikemik, Vitamin D dan Gizi pada Anak Diabetes Melitus Tipe 1
Authors: Indriyani Ratna , Tjahjono Harjoedi Adji
Published: September 2018

Di beberapa negara barat kasus DM tipe-1 adalah 5-10% dari kasusÂ  diabetes, dan lebih dari 90% penderita diabetes pada anak dan remaja adalah DM tipe-1. Vitamin D berperan penting dalam membangun dan memelihara mineralisasi tulang. Defisiensi vitamin D dapat menyebabkan penekanan bone turnover sehingga menyebabkan gangguan kecepatan tinggi badan. Kontrol glikemik yang buruk berupa HbA1c yang tinggi dapat menyebabkan berat dan tinggi badan tidak naik secara adekuat. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hubungan antara status kontrol glikemik(HbA1c), status vitamin D (25(OH)D), dan status gizi pada anak DM tipe-1. Desain penelitian berupa studi cross-sectional dilakukan pada 28 subjek penelitian yaitu anak DM tipe 1 usia 1-18 tahun yang menjalani rawat jalan di Poli Endokrinologi Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang. Kriteria eksklusi yaitu menderita penyakit autoimun lain, infeksi berat, gangguan hati, gangguan fungsi ginjal danÂ  anemia. Variabel yang diukur status gizi, kadar HbA1c dan 25(OH)D. Untuk mengetahui perbedaan rerata kadar 25(OH)D dan HbA1c berdasarkan status gizi digunakan uji beda Kruskal wallis, dan uji korelasi Spearman. Dari 28 subjek didapatkan 68% anak dengan status gizi baik, 64% anak dengan kontrol metabolik buruk dan 61% anak dengan defisiensi/insufisensi 25(OH)D. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi, kontrol glikemik,Â  dan vitamin D.Â
Efek Penambahan Enzim Xilanase Dengan Level Serat Pakan Berbeda Terhadap Penampilan Produksi Ayam Pedaging
Authors: Tistiana Heli , Sjofjan Osfar , Widodo Eko , Djunaidi Irfan H , Natsir M Halim
Published: September 2018

This study was conducted to determine the effect of addition of xylanase enzymes in the diet with different levels of crude fiber on broiler performance. Materials used in this study were 100 broiler finisher 21 days of age andÂ  unsexed. The method using a completely randomized design (CRD) with 5 treatments and each treatment was repeated 4 times. The treatment given was to use different levels of bran then be added as much as 0.01% xylanase enzyme for each kilogram of bran. Statistical analysis showed that the addition of xylanase in the feed with different levels of fiber to give a different effect was not significant (P> 0.05) on feed consumption, body weight gain, feed conversion, carcass weight and fat percentage. The conclusion of this study is the addition of xylanase in feed that has different levels of bran have a positive influence on the performance of broiler production which include feed intake, body weight gain, feed conversion, carcass weight percentage, and the percentage of abdominal fat. The best results were found in the use of T3,Â  the addition of 0.01% xylanase enzyme in the rice bran as much as 18% of total ration. It is recommended for use in combination with the feed additive xylanase early so allow time for the Adaptation of livestock in the metabolism of the body.
Pengaruh Perbedaan Tiga Jenis Daun Ketela Pohon Terhadap Konsumsi dan Konversi Pakan Ulat Sutera Samia Cynthia
Authors: Setiyawan Ahmad Iskandar , Fitasari Eka
Published: September 2018

Kualitas daun ketela pohon akan mempengaruhi pertumbuhan ulat sutera, mutu kokon, dan mutu serat yang dihasilkan. Untuk meningkatkan produksi kokon maka dibutuhkan daun ketela pohon yang unggul yang dapat dijadikan pakan ulat sutera. Perbedaan varietas ketela pohon akan menghasilkan daun ketela pohon yang berbeda komposisi dan karakteristiknya. Hal tersebut akan mempengaruhi palatabilitas larva ulat sutera yang akan mempengaruhi performan dan kualitas kokon yang dihasilkan.Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui jumlah konsumsi daun ketela pohon dan pertumbuhan ulat sutera. Metode penelitian yang digunakan metode eksperimen dengan rancangan percobaan yang digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. Dengan 4 perlakuan yaitu daun jarak (P0), daun ketela varietas faroka (P1), tambak udang (P2), karet (P3).Hasil dari penelitian didapat konsumsi total terdapat perbedaan yang nyata (p<0.05) antara P0 dengan P1 (10,27Â±0.34 vs 9.04Â±0.48). Konsumsi Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) terdapat perbedaan yang nyata (p<0.05) antara P1, P2 vs P3 (PK : 2,55Â±0,13; 2,53Â±0,24 vs 2,18aÂ±0,17 dan SK : 0,98Â±0,05;1,04Â±0,09 vs 0,66Â±0,05). Sedangkan konsumsi Bahan organik (BO) tidak terdapat perbedaan yang nyata.Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penggunaan ketiga jenis daun ketela pohon yang mendekati konsumsi daun Jarak yaitu daun ketela pohon varietas Tambak Udang dan Karet dengan nilai konsumsi total 9.72Â±0.93 dan 10.04Â±0.77 g BK/ekor.
Kualitas Semen Cair Sapi Peranakan Ongole pada Pengencer Tris Aminomethan Kuning Telur tanpa Raffinosa yang Disimpan pada Media yang Berbeda Suhu
Authors: Sulistyowati Deny , Faris Muhammad Azharil , Anugra Yekti Aulia Puspita , Wahjuningsih Sri , Susilawati Trinil
Published: September 2018

The aim of this research was to know the storage media with the best temperature to maintain the quality of Ongole crossbred bull liquid semen diluted with tris aminomethan without raffinose + 20% egg yolk. The material used in this research was semen obtained from Ongole crossbred bull located in Sumber Sekar Laboratory of Faculty of Animal Husbandry Universitas Brawijaya Malang. The method was used in laboratory experimental research with experimental design used 5 treatments with 5 replications, there were M1 (thermos containing ice cubes with temperature 0o C), M2 (refrigerator temperature 3-5o C), M3 (thermos containing ice water with temperature 9o C), M4 (thermos containing water with temperature 25o C), and M5 (empty thermos with temperature 28o C). The variables observed were motility, viability, abnormality, and total motile sperm. Data were analyzed using Randomized Block Design, total motile sperm tested using Pearson's Chi Square with expectation value of 40 million motile sperm/ml. The result of this research showed that the storage media had a significant effect on the quality of Ongole crossbred bull liquid semen of motility, viability, and abnormality. Total motile sperm at the 3rd hour showed significantly different M3 and M4 (P <0.05) lower than the expected value of 40 million motile sperm/ml. The conclusion of the research shows that M1 (flask containing ice cubes with temperature 0o C) was the best storage media to carry liquid semen for artificial insemination application in the field.
Hubungan Bcs Dengan Kualitas Kolostrum Ditinjau Dari Solid Non Fat Dan Berat Jenis Kolostrum Sapi PFH
Authors: Abdillah Zharfan , Surjowardojo Puguh
Published: September 2018

The reasearch was purposed to find out correlation about body condition score (BCS) of dairy cow on colostrum quality in terms of Solid Non Fat (SNF) and Specific Gravity. The material was used 30 pregnant of dairy cows with 9ð‘¡â„Ž months old. The method that used in the research was using survey and observation methods. Sampling was done by purposive sampling old pregnant dairy cows. The variables measured were Solid Non Fat (SNF) and Specific Grafity. Data were tabulated to SPSS 20 version, then analyzed descriptively and linear regression analysis using the SPSS program to determine the correlation of the old pregnant BCS of dairy cow on quality colostrum. The result showed an average was BCS 4, BCS of the old pregnant dairy cow showed aÂ  significant correlation (P<0.05) on quality of colostrum in terms of Solid Non Fat (SNF)Â  with a correlation coefficient (r) = 0.749 and the determinantion coefficient (ð‘…2) = 56% and BCS of the old pregnant dairy cow showed aÂ  significant correlation to (P<0.05) on quality of colostrum Specific GrafityÂ  with a correlation coefficient (r) = 0.787 and the determinantion coefficient (ð‘…2) = 62% . It can be concluded a good BCS is a range of BCS (3-4), so that breeders should be controling the BCS of dairy cattle. If the value of BCS was great it make the higher quality of colostrum, so a new born calf will be grow well because the quality of colostrum was also great.
Integrative Assessment of Pb and Cd Pollution in Porong Estuaries Using Sediment Chemistry, Bioavailability, and Bioconcentration Factor
Authors: Rumhayati Barlah , Retnaningdyah Catur
Published: September 2018

The aims of the research were to perform an integrative assessment of high metal pollution in Porong Estuary by determining (i) the distribution of heavy metals fraction in sediment, (ii) the potential risk of sediment to the metal bioavailability, and (iii) the bioaccumulation factor of heavy metals in benthic. Fractionation of heavy metals in the sediments was carried out by the European Community Bureau of Reference (BCR) sequential extraction method. The potential risk of sediment was determined from RAC (risk assessment code) value. Bioconcentration factor was determined based on the ratio of the concentration of heavy metals in benthic to the concentration of bioavailable metals from sediments. Heavy metal concentrations were measured using AAS. The results showed that non-resistant Pb and Cd was higher than resistant fractions. As a non-resistant fraction, Pb was found mostly as fraction 2, i.e., metal fraction adsorbed on the surface of the iron oxy/hydroxide sediment (34.5 ± 4.9%). Cd was more prevalent as fraction 3, i.e., an organic bound fraction (29.0 ± 1.8%). Furthermore, Porong Estuary sediments had medium risk for contributing the bioavailable Cd in the water bodies based on the RAC (15.6 ± 1.8%). Based on the bioconcentration factor, accumulation of Cd and Pb was low (48.00 ± 7.62% for BCF-Cd and 32.29 ± 6.90% for BCF-Pb). Based on the results above, it could be concluded that the Porong Estuary water bodies have not been polluted by Pb and Cd released from the aquatic sediment.
Synthesis of Poly(methyl methacrylate)-b-poly(N-isopropylacrylamide) Block Copolymer by Redox Polymerization and Atom Transfer Radical Polymerization
Authors: Göktaş Melahat , Deng Guodong
Published: September 2018

Poly(methyl methacrylate)-b-poly(N-isopropylacrylamide) [PMMA-b-PNIPAM] block copolymers were obtained by a combination of redox polymerization and atom transfer radical polymerization (ATRP) methods in two steps. For this purpose, PMMA macroinitator (ATRP-macroinitiator) was synthesized by redox polymerization of methyl methacrylate and 3-bromo-1-propanol using Ce(NH4)2(NO3)6 as a catalyst. The synthesis of PMMA-b-PNIPAM block copolymers was carried out by means of ATRP of ATRP-macroinitiator and NIPAM at 60 °C. The block copolymers were obtained in high yield and high molecular weight. The characterization of products was accomplished by using multi instruments and methods such as nuclear magnetic resonance spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, gel permeation chromatography, and thermogravimetric analysis.
LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE TARJETAS EN LA NORMATIVA SOBRE SERVICIOS DE PAGO
Authors: Carrillo Mariliana Rico
Published: September 2018

La protección de los usuarios de instrumentos electrónicos de pago ha sido objeto de preocupación desde hace algunos años en el seno de la Unión Europea, situación que se ha acentuado en los últimos tiempos, gracias a la expansión de las operaciones comerciales electrónicas y a la entrada en vigor de la moneda única.  Aun cuando el esfuerzo de los organismos europeos en garantizar la protección de estos sujetos se ha manifestado en la redacción de varias normas comunitarias orientadas a regular los derechos y obligaciones de emisores y titulares de instrumentos electrónicos de pago, es hasta el año 2007 que estas normas son incorporadas en un texto legal de carácter vinculante para los Estados miembros de la Unión Europea. Nos referimos en particular a la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (en adelante Directiva sobre servicios de pago)
AÇÕES AFIRMATIVAS NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS
Authors: Batista Neimar , Popp Carlyle
Published: September 2018

Ações afirmativas nas relações contratuais é um estudo que pretende demonstrar que as partes envolvidas podem agregar soluções ao meio ambiente econômico e social em que as obrigações contratuais serão desenvolvidas. O presente artigotem por base, principalmente, a obra de Joaquim B. Barbosa Gomes, que faz uma análise sobre as medidas adotadas nos Estados Unidos da América para conter a expansão das desigualdades sociais, bem como disponibilizar às classes desprivilegiadas acesso às oportunidades que não lhe estavam ao alcance pela disparidade criada pelo capitalismo. Dando um viés alternativo ao enfoque da referida obra, o estudo aborda uma aplicação prática das ações afirmativas de modo a garantir uma maior participação dos interesses privados na diminuição das desigualdades sociais, bem como o aspecto empresarial, onde as micro e pequenas empresas são constantemente assoladas pelo interesse dos grandes oligopólios industriais. As novas formas de interpretação das cláusulas contratuais, além de algumas propostas de ações afirmativas que podem ser aplicadas aos contratos também estarão inseridas no presente contexto.
VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS E A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO: NOVAS TENDÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Authors: Fernandes Camila Vicenci
Published: September 2018

O presente estudo aborda, inicialmente, a ancestral imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, através de sua conceituação. Assim, é feito um aprofundamento em sua evolução histórica, como também um exame da jurisprudência nacional sobre o tema, levando em consideração as intensas transformações sofridas pelo direito internacional nas últimas décadas. São também estudados os casos que envolvem violações aos direitos humanos e a outorga da imunidade de jurisdição para os Estados violadores, analisando, dessa forma, o panorama mundial. Portanto, toda essa reflexão é feita de acordo com uma nova ótica, centrada no indivíduo, ou seja, na primazia conferida à proteção dos direitos humanos, de modo que as vítimas tenham acesso, nas cortes de seus países, às reparações por tamanhas atrocidades, suscitando um sério debate sobre o assunto.
A REALIZAÇÃO DA DEMOCRACIA ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS: A AFIRMAÇÃO DEMOCRÁTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITO HUMANOS (PNDH-3)
Authors: Marin Jeferson Dytz , Bertarello Marina
Published: September 2018

A democracia representa, justamente, o fato de que cada cidadão tem um poder de decisão acerca das políticas públicas, um poder de ação na esfera pública. É preciso reconhecer que todos têm o direito de participar na vida democrática do país e, especialmente, as decisões acerca das políticas públicas devem ser tomadas de forma tão aberta e tão próxima do cidadão quanto possível, concretizando a participação como elemento fundamental da democracia. Por isso, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) representa um instrumento na afirmação democrática dos Direitos Humanos, haja vista possibilitar uma interação democrática com a sociedade civil, a fim de assegurar a participação e o controle social das políticas públicas em Direitos Humanos.
INTERPRETAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
Authors: Fazoli Carlos Eduardo de Freitas , Falavinha Diego Hermínio Stefanutto
Published: September 2018

As políticas públicas são importante meio de concretização dos direitos fundamentais na sociedade. Criadas pelo Poder Público (Administrativo e Legislativo) podem sofrer problemas que desagradem seus destinatários (população), surgindo a possibilidade de serem analisadas pelo Poder Judiciário, desde que regularmente provocado. Tal análise resultará em uma decisão judicial, que deverá seguir moldes rigorosos de interpretação e fundamentação, analisando cada caso concreto. No presente artigo, é demonstrado neste artigo os métodos de interpretação e fundamentação das decisões judiciais para o controle das políticas públicas, partindo de diversos conceitos teóricos a um modelo exemplificativo de aplicação prática,  sendo escolhida a aplicação da proporcionalidade para o caso, com suas devidas adequações.
AS ILUSÕES DO PARADIGMA PUNITIVO E AS NOVAS PERSPECTIVAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO CAMINHO POSSÍVEL À CRISE DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO
Authors: Ferreira Carolina Costa
Published: September 2018

O presente artigo pretende fazer um contraponto entre a relação desigual proporcionada pelo sistema penal atual e o modelo da Justiça Restaurativa, que vem ganhando espaço como forma mais humana e menos excludente de solução de conflitos. Para isso, é necessário analisar situações iguais ou semelhantes, tratadas pelo sistema de justiça penal tradicional e pela Justiça Restaurativa. Propõe-se, então, um estudo de caso: briga entre vizinhos. De um lado, a solução do sistema penal tradicional; de outro, a solução trazida pela Justiça Restaurativa. Assim, o artigo pretende demonstrar, ainda que de forma breve, como a mudança do paradigma punitivo para o restaurativo pode ser um caminho possível para que se pense no conflito para além da punição.
O PROCESSO ELETRÔNICO COMO EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA
Authors: Perez Ana Carolina Fonseca Martinez , Corona Roberto Brocanelli
Published: September 2018

O propósito deste artigo é apontar o processo eletrônico como instrumento na realização do direito fundamental de acesso à justiça. Não basta a garantia formal. O Estado democrático de direito há de buscar meios de superação dos muitos e variados entraves em seu sistema judicial, para concretizar o ideal de |Justiça acessível para todos. O uso dos recursos eletrônico, de modo a afastar as mazelas do sistema onde “o processo é lento e os procedimentos demasiadamente complexos sem falarmos do, no mínimo, exagerado sistema recursal e impugnativo nacional.” (Gajardoni, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo/Fernando da Fonseca Gajardoni.- São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, pp.15/16).
DOGMÁTICA JURÍDICA: CARACTERIZAÇÃO DE UM CONHECIMENTO JURÍDICO HISTORICAMENTE CONSTRUÍDO
Authors: Tozo Lucas Suárez de Oliveira , Solon Ari Marcelo
Published: September 2018

Embora largamente utilizada, a expressão “Dogmática Jurídica” nunca foi conceituada de maneira uniforme, sendo sempre objeto das mais díspares considerações teóricas. Diante disto, o presente artigo busca uma compreensão deste termo partindo de uma perspectiva histórica até uma caracterização geral como uma  disciplina jurídica específica correlacionando-a com outras perspectivas teóricas como a Filosofia do Direito e a Teoria Geral  do Direito.
DIREITOS FUNDAMENTAIS E PROCESSO COLETIVO: A tutela jurisdicional coletiva como instrumento de efetivação de políticas públicas
Authors: Lépore Paulo Eduardo
Published: September 2018

O presente trabalho busca estabelecer que o processo coletivo é um instrumento apto à efetivação de direitos fundamentais, notadamente pela possibilidade de determinar uma ingerência sobre as políticas públicas. Para tanto, desvendam-se os contornos e principais aspectos dos três institutos envolvidos:  direitos fundamentais, políticas públicas e processo coletivo. Quanto aos direitos fundamentais, abordam-se conceitos, classificações e principais características. Já no que tange às políticas públicas, esclarece-se quais são seus aspectos estruturantes e também se aclara a respeito dos principais institutos de direito financeiro e orçamentário afetos a ela. Por fim, no que diz respeito ao processo coletivo, se faz uma abordagem densa e pontual dos seus fundamentos e de suas especificidades em comparação ao processo individual. Destaca-se que durante a exploração de cada tópico, busca-se estabelecer os pontos de contato entre todos os institutos abordados, materializando, a cada página, um arcabouço de normas, valores e aspectos sociais, que se verte em uma  estrutura argumentativa sólida, bastante a sustentar o potencial da tutela jurisdicional coletiva no mister de efetivação de  políticas públicas sociais.
PROCEDIMIENTOS PARACONCURSALES: ¿REGULACIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DE LOS CONCURSOS?
Authors: Macías Maria Isabel Candelario
Published: September 2018

La presente investigación tiene como objetivo abordar algunas cuestiones relativas a los procedimientos concursales, en su regulación administrativa y judicial. Coexisten en muchas leyes, por un lado, el procedimiento judicial y, por otro lado, los procedimientos llamados “paraconcursales” de tez administrativa notablemente. Es precisamente en esta terminología y sus consecuencias, que se centra este artículo, para extraer los puntos comunes y divergentes, que nos ayude a explicar por qué el uso de “procedimientos paraconcursales” y si ayuda o no el examen y resolución de problemas inherentes a la insolvencia.
ADEQUAÇÃO DA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRA (LFRE) – 11.101/05 AO MERCADO, APÓS CINCO ANOS DE VIGÊNCIA
Authors: Arnoldi Paulo Robreto Colombo
Published: September 2018

A LFRE – Lei de Falências e Recuperação de Empresas brasileira 11.101/05 completou cinco anos de vigência, após revogar o antigo Decreto Lei 7.661/45. O teste de aprovação do novo diploma legal foi antecipado em alguns anos, após a eclosão da crise econômico-financeira internacional, em setembro de 2008,  com a quebra do Banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos. A despeito dos avanços introduzidos pela nova sistemática legislativa, que trouxe sensíveis melhoras ao ambiente de negócios, alguns dispositivos legais ainda dão ensejo a  polêmicas na esfera do Judiciário, por imperfeição, inexatidão ou lacuna, em vista de não se ter chegado a um consenso. Nesse sentido, entendemos que esse conjunto normativo está ainda a merecer algumas melhorias. O tempo se incumbirá de  detectá-las, ajustando a norma legal à realidade do mercado, tendo o Poder Judiciário papel fundamental na efetivação desses ajustes.
DIREITOS HUMANOS: PROTEÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ATRAVÉS DA – NECESSÁRIA – LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA
Authors: Pereira Ana Lucia Pretto
Published: September 2018

O texto trata da problemática acerca da fundamentação de direitos humanos. Inicia apresentando uma visão sobre a positivação dos direitos humanos, passa para a discussão acerca do papel reservado à jurisdição constitucional quanto à sua legítima proteção, e chega à apresentação de algumas propostas teóricas a respeito de sua fundamentação.
JEREMY BENTHAM E A CONSTITUIÇÃO DO CONCEITO DE DIREITO NO PENSAMENTO JURÍDICO MODERNO
Authors: Rosa Christian Fernandes Gomes da
Published: September 2018

O artigo tem por escopo analisar o papel de Jeremy Bentham no desenvolvimento do conceito moderno de Direito no Ocidente. Para essa tarefa, sua obra Uma introdução aos princípios da moral e da legislação será utilizada como referência de sua contribuição na mudança conceitual que se operou na teoria e filosofia do Direito no final do século 18. Assim, o Utilitarismo, como apresentado por Bentham, e sua relação com o processo de instituição e aplicação da (boa) legislação, veio a influenciar como o Direito é considerado e pensado na Sociedade Moderna.
A história social dos direitos humanos enquanto história da esperança
Authors: Barbosa Vinícius Reis
Published: September 2018

Trata-se de resenha da obra de José Damião de Lima Trindade, intitulada "História social dos direitos humanos". Utilizando-se do materialismo histórico-dialético, o autor traça a história social do conjunto de idéias que se convencionou chamar de direitos humanos, demonstrando sua origem nitidamente classista, que remonta à revolução francesa. Identifica e demonstra ainda a historicidade das idéias que foram incorporadas ao ideário inicial ao longo do século XIX e XX através da luta de classes, bem como as atuais contribuições dos movimentos sociais e demais organizações da sociedade a partir da segunda metade do século XX.
A Auto-referencialidade da teoria dos sistemas autopoiéticos de Teubner como a suposta superação do mito da neutralidade de Kelsen
Authors: Flamínio da Silva Artur Micael
Published: September 2018

O presente artigo tem por objecto o conceito de justiça de Gunther Teubner. Pretende-se analisar criticamente uma das teorias de maior impacto na história recente da Teoria do Direito, partindo do conceito de auto-referencialidade e fazendo a ponte com a relatividade axiológica da teoria de Hans Kelsen.
NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA. DESDE LOS DERECHOS HUMANO A LA ÉTICA DEL CUIDADO
Authors: Ramos Nuria Cordero
Published: September 2018

En este artículo  exponemos la necesidad de trabajar en la defensa de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de trata y, al mismo tiempo, de diseñar propuestas de intervención basadas en el cuidado en relación con las gravísimas situaciones humanas que estas padecen a causa y como secuelas  de dicha execrable  vejación.  Partimos de la necesidad de evidenciar que  la trata tiene  diversidad de rostros; uno de ellos, el de ser   niña,  por su  múltiple  condición de vulnerabilidad en razón de edad,   género, sexo, clase, étnica…Apesar de que no existe acuerdo con las cifras, se sabe que las niñas junto con las adolescentes y las mujeres adultas son las que más sufren esta  forma de indignidad. Consideramos que la trata es, sin duda, una expresión de las condiciones de indignidad que  supone el quebrantamiento de las nociones más básicas de humanidad. Por ello reivindicamos la necesidad de  abordar el tema desde un  enfoque crítico y holístico  de los derechos humanos, considerados estos no de forma estática, como en realidad lo hace el modelo normativista hegemónico, sino como   mediaciones  de carácter dinámico al servicio de la dignidad humana. Hacemos explícita  la importancia de  integrar las aportaciones de la ética de la justicia  y  la ética del cuidado en el trabajo profesional con estas víctimas. Dicha propuesta está orientada a propiciar actitudes de proximidad, apoyo  y empatía, a fin de  que las niñas se atrevan a  denunciar y narrar  las situaciones vividas y de esta forma  puedan  iniciar rutas de recuperación frente a las profundas huellas que deja  la violencia sufrida. La atención a las menores  víctimas es una tarea compleja debido al silencio,  escasez de denuncias y desconocimiento de las situaciones. Sin embargo, entendemos que la acogida de  profesionales orientados desde la ética del cuidado, puede contribuir a evitar sufrimientos silenciados y superar sus daños. Finalmente, en las conclusiones sintetizamos los pasos que pueden concretar la atención a las niñas y adolescentes víctimas de trata. Lo hacemos   desde una perspectiva crítica de los derechos humanos  y  tomando  como referencia los aportes de la ética del cuidado. El objetivo final de  este trabajo es proponer estrategias humanizadoras  que presten  atención a la vulnerabilidad que padecen  estas niñas,  proyectando  la dimensión estructural del problema.
Política Jurídica, Transnacionalidade e Jurisdição Constitucional
Authors: Prado Lucas De Melo
Published: September 2018

O presente artigo parte da premissa de que, no atual estado de transição paradigmática, a transnacionalização do Direito é uma necessidade da Política Jurídica. Seu objetivo é analisar como a Jurisdição Constitucional pode funcionar como instrumento de uma Política Jurídica pós-moderna transnacional. Nesse mister, aborda a transição paradigmática da modernidade para a pós-modernidade, a necessidade de transnacionalização do Direito, os elementos basilares da Política Jurídica, a vocação político-jurídica da Jurisdição Constitucional e o Transconstitucionalismo. Ao final, conclui que a Jurisdição Constitucional, no âmbito de um Estado Transconstitucional de Direito, é ferramenta político jurídica chave para a construção da Sociedade pós-moderna que se deseja.Palavras-chave: Política Jurídica. Jurisdição Constitucional. Transnacionalidade. Transconstitucionalismo.
SENTENCIAS JUDICIALES Y EFECTIVIDAD DE DERECHOS CONSTITUCIONALES: UN ANÁLISIS DESDE LAS CATEGORÍAS DE CULTURA POLÍTICA Y JURÍDICA
Authors: Caro Zottola Luis Esteban
Published: September 2018

El contraste entre el reconocimiento formal de los derechos y su efectivo cumplimiento ha reavivado el debate de los problemas de acceso a la justicia, especialmente vinculados con las sentencias judiciales como última etapa destinada a la salvaguarda de los derechos. En Argentina, luego de la Reforma Constitucional de 1994, se ha podido observar un conjunto de decisiones judiciales que muestran una gran variedad de criterios, incluso antagónicos, a la hora de resolver la protección de los derechos constitucionales, lo que ha motivado fijar la atención en las prácticas llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales. En este marco, este trabajo propone una línea de explicación de las diferentes posiciones que pueden realizar los jueces en las sentencias, utilizando las nociones de cultura política y cultura jurídica, categorías analíticas que pueden permitir explicaciones más profundas acerca de los problemas en la garantía de los derechos. Para este fin se realiza un breve planteo de la problemática, para luego analizar la noción de cultura política y su vinculación con la de cultura jurídica y examinar, a modo de ejemplo, la utilización de la propuesta en el caso argentino. Finalmente se exponen las conclusiones provisorias del trabajo.
SENSIBILIDADE INSENSÍVEL - JOSUÉ DE CASTRO E A QUESTÃO DA FOME COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
Authors: Valim Vieira Andre Luiz
Published: September 2018

O presente trabalho tem por objeto de pesquisa a questão da fome em um contexto histórico-jurídico-social. Nosso objetivo é demonstrar que a fome como carência de alimentação ou impossibilidade de sua realização é um problema que atinge diretamente necessidade humana primária e elementar: sobrevivência, e consequentemente manutenção da vida com dignidade. Pretendemos relatar por que razão a negligência social, científica e política da fome somente tomou vias contrárias – reconhecendo-na como um problema e uma realidade a ser enfrentados – a partir da iniciativa de Josué de Castro. Tudo isto para a construção do reconhecimento da fome como uma questão a ser seriamente enfrentada, ainda hoje; pois demonstra ser nítida violação de direito humano fundamental e de todos os demais direitos de nosso sistema jurídico-político.
A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO NOS CONSELHOS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Authors: Ribeiro Adriano Da Silva
Published: September 2018

A dissertação desenvolvida pelo Professor Fernando Calazans, no Mestrado em Administração Pública, na Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, busca identificar, nos Conselhos de Fundo de Previdência estaduais, a representação e participação social, por meio dos segurados, nos conselhos gestores de políticas públicas.
OS LIMITES DO DIREITO CONSTITUCIONAL À PRESERVAÇÃO DA CULTURA E O INFANTICÍDIO INDÍGENA
Authors: Borges Lara Parreira de Faria
Published: September 2018

A igual consideração e respeito pela vida de todos os indivíduos subjugados ao poder de um Estado Democrático de Direito, que deve preservar a oportunidade de cada um poder autodeterminar-se e escolher seu destino, é o parâmetro para toda atuação estatal. Assim, o presente trabalho propõe o direcionamento do olhar para a questão do infanticídio indígena em tribos brasileiras. Seria a igualdade na diferença concretizada por meio da igual consideração dos valores culturais, exigindo por parte do Estado um dever de igual respeito ao ponto de não interferir ou buscar o diálogo para a preservação da vida destas crianças? Ou seria a igual consideração pelo destino dos indivíduos subjugados a sua jurisdição o fator determinante para que o Estado brasileiro promova políticas públicas que por meio de um diálogo promova a reconstrução do olhar dos indígenas sobre suas próprias práticas culturais? Inicialmente, o trabalho analisa relatos e exemplos de práticas de infanticídio em tribos brasileiras. Em seguida, busca abordar a questão em meio ao conflito entre preservação da cultura e direito à vida. Por fim, há uma proposta para a solução com base no diálogo.
O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL COMO MECANISMO APTO À EFETIVAÇÃO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
Authors: Garcia Costa Rodrigues de Alencar Mariése
Published: September 2018

Este artigo analisa o instituto dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais como mecanismo apto à concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo, como determina a atual Carta Constitucional ao tratar dos direitos e garantias fundamentais. Para isso, parte de um estudo acerca do acesso à justiça, abordando-se a necessidade do trâmite do processo em tempo razoável, para uma efetiva e justa resolução dos litígios. São também examinados os princípios adotados nos Juizados Especiais, assim como seu procedimento, e a importância de sua aplicação para findar a lentidão do Judiciário, formulando-se críticas à postura adotada pelos operadores jurídicos, à ausência de estrutura para o funcionamento dos juizados e a exacerbada litigiosidade, ao considerar que esses são os motivos do atual retrocesso que experimentam os Juizados Especiais Cíveis Estaduais. Com o escopo de resolver a questão, são apresentadas algumas possíveis soluções para o caso, todas com o intuito de possibilitar a efetivação do princípio constitucional da razoável duração do processo na resolução dos conflitos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, principal objetivo deste artigo, garantindo, assim, o efetivo acesso à justiça.
QUESTÕES LATENTES SOBRE O ABORTO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA ADPF N. 54/DF E A INÉRCIA DO LEGISLATIVO PERANTE A TEMÁTICA
Authors: Do Amaral Bruna De Freitas
Published: September 2018

O aborto é tema controverso no Brasil. Apesar das intensas discussões sobre a temática, o Poder Legislativo demonstra grande dificuldade em dar uma resposta à sociedade sobre a questão, evidenciando-se, ao longo dos últimos anos, infrutíferas proposituras de diversos projetos de lei antagônicos. Nesse contexto, o Judiciário é convocado para decidir sobre questão incidental que envolve a temática: o aborto em caso de feto anencéfalo. Em sua decisão, altamente politizada, o Supremo cria uma nova regra: o feto anencéfalo não é vida, por isso, a interrupção da gravidez é permitida. O questionamento levantado por esse artigo é se a criação desta regra não caracterizaria a extrapolação das atribuições do poder judiciário, que, ao inovar normativamente, estaria invadindo a competência do poder legislativo. Em meio à crise das instituições, a questão do aborto permanece intocável, enquanto o debate, presente na sociedade civil,está em efervescência.
LOS DERECHOS HUMANOS
Authors: Martínez Alejandro Rosillo , Sánchez Urenda Queletzú Navarro
Published: September 2018

El presente artículo aborda el tema de la vida dentro del discurso de los derechos humanos. Se busca diferenciar dos facetas: la vida como fundamento y la vida como un derecho subjetivo específico. Es importante asumir esta diferenciación para evitar usos ideológicos de la “vida” con fines reduccionistas de los derechos humanos, que sucede cuando el derecho a la vida –como derecho específico– se utiliza como fundamento. O viceversa, cuando se desconoce la vida como fundamento de derechos humanos y se le quiere reducir tan solo a un derecho específico.
PRINCÍPIOS/REGRAS, ABERTURA/FECHAMENTO: INTERPRETAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL ENTRE DIFERENÇAS E PARADOXOS
Authors: Amato Lucas Fucci
Published: September 2018

A obra resenhada trata de uma redescrição da diferença entre princípios e regras constitucionais, com uma proposta de hermenêutica e argumentação juridicamente consistentes e socialmente adequadas. Por meio de uma apropriação original da teoria dos sistemas sociais de Luhmann, Marcelo Neves sustenta o papel estruturante dos princípios, ao proporcionarem a abertura do direito a demandas ainda não suficientemente tratadas pelo sistema jurídico; de outro lado, critica o formalismo de uma prática fundada somente em regras, mas as acolhe como indispensáveis para o processo de tomada de decisão no direito.
(RE)PENSANDO O CONCEITO DE SENTENÇA: A FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Authors: Freitas Franchesco Maraschin
Published: September 2018

O devido processo legal é inerente ao Estado Democrático de Direito, sendo que sua criação se deu após a superação do positivismo. A ausência ou até mesmo a deficiência da fundamentação acarreta, ou deveria acarretar, a nulidade do ato jurídico pela ausência do devido processo legal. A sentença é responsável por transcrever aos olhos da sociedade se o processo judicial atendeu aos ditames do due process of law e se foi concretizado o direito ao acesso à justiça, ou seja, se o contraditório, a publicidade e a fundamentação foram contemplados pelo julgador, tendo os elementos da decisão paradigmática como referência.
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA UMA TEMÁTICA RECORRENTE: EMANCIPAÇÃO DA MULHER ENQUANTO PRESSUPOSTO DA CIDADANIA
Authors: Mazzardo Luciane De Freitas , Moraes da Costa Marli Marlene
Published: September 2018

O mundo, em sua conformação atual, alberga muitas vicissitudes e contradições, ancoradas em condicionantes históricos, socioculturais, econômicos e religiosos, que se manifestam em um quadro de severas desigualdades sociais. Com suporte nessa premissa inicial, o presente trabalho busca investigar o quanto essa herança intergeracional, de conceitos incorporados e (re)produzidos no imaginário coletivo, faz com que as assimetrias e opressões de gênero subsistam em diversos níveis do tecido social, anteparando o processo emancipatório e o  exercício de substancial parcela de direitos legais de cidadania por parte das mulheres, sujeitos historicamente discriminados por padrões sexistas. Na sequência, abordam-se os desafios vislumbrados nos discursos hegemônicos e canais midiáticos no tocante à difusão de uma cultura de estereótipos e preconceitos que militam em desfavor das mulheres, configurando novas formas de subjugação feminina. Trata-se de um trabalho que utiliza o método de abordagem dedutivo, de natureza bibliográfica, sob a perspectiva de autores como Sen, Vieira, Bauman, Santos, Perrot, Foucault, Beauvoir, Bourdieu, entre outros, com suas fundamentadas contribuições à análise da temática, que permanece desafiadora.
A MIGRAÇÃO ECONÔMICA INTERNACIONAL: PERSPECTIVA CONTRA-HEGEMÔNICA
Authors: Cristino Fernanda Da Rosa
Published: September 2018

Resumo - Considerando a necessidade de contribuições qualificadas para o debate público a respeito do estrangeiro na ordem contemporânea, a preocupação em evitar que discriminações relacionadas ao exercício dos direitos humanos ocorram entre esse e os nacionais, surge a relevância da análise das perspectivas que esse espaço-tempo produz. Em vista do exposto, este estudo propõe a interpretação da migração econômica internacional sob a perspectiva da política da diferença e da ecologia dos saberes. Para tanto, ampara-se nas percepções de Giuliana Redin, autora que constrói a ideia da imigração como um direito humano; na posição crítica de Boaventura de Sousa Santos, que analisa as implicações da abordagem do cultural no cerne da sociologia das ausências e em Enrique Leff, quanto à relevância das distinções para a construção de sociedades sustentáveis sob a ótica da política da diferença. A abordagem monográfica se ampara na análise bibliográfica, organizada a partir de resumos e resenhas. Palavras-chave: Direitos humanos. Ecologia dos sabers. Imigração.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL EN TORNO AL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL EN LA UNIÓN EUROPEA
Authors: Cintas Esther Pomares
Published: September 2018

La política criminal que ha desarrollado el Estado español, como miembro de la Unión Europea, para combatir la operación migratoria ilegal de ciudadanos extracomunitarios –entrada, circulación o permanencia-, se ha proyectado a través de sucesivas, al tiempo que incoherentes, reformas legislativas. Hoy nos encontramos ante la enésima reforma del Artículo 318 bis del Código penal, un precepto que se considera estratégico en la lucha contra la inmigración ilegal, pero que adolece de graves deficiencias desde la perspectiva de los principios básicos que deben informar la tarea de tipificación penal en un Estado democrático de Derecho.
A LICITAÇÃO PÚBLICA E SUA FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL
Authors: Reis Luciano Elias , Backes Camila
Published: September 2018

A promoção do desenvolvimento nacional sustentável como nova finalidade a ser alcançada pelas licitações está prevista no artigo 3º da Lei nº 8.666/1993. O Estado deve, por meio do procedimento licitatório, atingir este fim juntamente com a observância do princípio da isonomia entre os participantes e a seleção da proposta mais vantajosa. O conceito de desenvolvimento sustentável tem como ideia principal aquele que consegue atender as necessidades do presente, mas sem comprometer as futuras gerações de atenderem as suas próprias necessidades. O desenvolvimento sustentável foi recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio e é considerado um direito fundamental de terceira dimensão. As licitações sustentáveis levam em consideração critérios de sustentabilidade, por intermédio da utilização do poder de compra do Estado, sendo este um instrumento de implementação de políticas públicas. A sua realização é legal e não fere as finalidades da isonomia nem da seleção da proposta mais vantajosa.