bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Redesign Stasiun Kerja Pemotongan Kertas Menggunakan Posture Evaluation Index di PT Remaja Rosdakarya
Authors: Febrianti Asterina , Adiprabawa Rakha
Published: May 2022

Kementerian Perindustrian pada 2018 merilis bahwa pertumbuhan industri printing di Indonesia mencapai 5,3%. Persentase pertumbuhan industri pada 2018 melampaui 2017 dengan pertumbuhan sebesar 4,7%. Industri percetakan hingga 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 10%. PT Remaja Rosdakarya merupakan salah satu industri percetakan yang cukup besar dan sudah berdiri sejak lama di Indonesia. Berdasarkan penyebaran kuesioner Nordic Body Map bahwa sebanyak 66% operator mengeluhkan sakit pada beberapa anggota tubuh saat bekerja. Hal tersebut merupakan pemicu keluhan musculoskeletal yang dapat menimbulkan risiko cedera. Maka tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dan redesign stasiun pemotongan kertas untuk mengurangi keluhan musculoskeletal. Identify, Design, Evaluate, Adapt, Sustain (IDEAS) framework merupakan tahapan rancangan ulang yang digunakan pada stasiun pemotongan kertas untuk menganalisis postur dengan melihat nilai Posture Evaluation Index (PEI). PEI aktual menunjukkan angka mendekati batas maksimum 3 dan cenderung melebihi untuk mesin 1, 2 dan 3. Sementara nilai PEI rancangan menunjukkan bahwa nilai sudah berada di bawah batas maksimum yang disarankan. Perancangan ulang dengan menambah meja penyimpanan kertas dilakukan untuk mengurangi risiko cedera akibat keluhan musculoskeletal saat operator bekerja.
Analisis Pola Pembelian Konsumen pada Transaksi Penjualan Menggunakan Teknik Association Rules dengan Algoritma Apriori (Studi Kasus: Ghiyas Cake & Bakery)
Authors: Ramzan Reski , Putro Bramantiyo Eko
Published: May 2022

Ghiyas Cake & Bakery merupakan sebuah UMKM yang bergerak pada bidang industri makanan dengan produk berupa roti dan kue. Perusahaan tersebut belum mempunyai konsep manajemen yang baik dalam melakukan promosi produknya. Pengambilan keputusan perusahaan sulit dilakukan karena informasi yang terbatas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pembelian konsumen di Ghiyas Cake & Bakery dan strategi promosi berdasarkan pola pembelian konsumen tersebut. Penelitian ini menerapkan teknik data mining association rules dengan algoritma apriori menggunakan aplikasi RapidMiner sebagai pendukung untuk proses perhitungan nilai support dan confidence untuk mengetahui aturan asosiasinya. Dataset yang terdiri 10 atribut yaitu Bika Ambon, Karamel, Burger, Donat, Kue Talam, Roti Pizza, Soes, Nona Manis, Puding, dan Brownis merupakan data primer Ghiyas Cake & Bakery dengan jumlah data transaksi 150 kali yang dikumpulkan pada Desember 2020. Hasil dari penerapan association rules dengan minimum support 15% dan minimum confidence 70% menghasilkan empat aturan hubungan antar produk yaitu Soes → Kue Talam dengan nilai confidence 0,750; Kue Talam dan Bikan Ambon → Soes dengan nilai confidence 0,800; Bika Ambon dan Soes → Kue Talam dengan nilai confidence 0,800; Brownis dan Burger → Karamel dengan nilai confidence 0.833.
Usulan Perbaikan Instruksi Kerja dan Alat Bantu Berdasarkan Set-up Process Reengineering pada Mesin KBA di Perum Peruri
Authors: Khulud Kautsar Zidane , Winarno Winarno , Nugraha Asep Erik
Published: May 2022

Perum Peruri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak uang kertas dan uang logam rupiah. Dalam proses produksinya, ketika akan melakukan proses set-up atau pergantian pecahan uang rupiah, terdapat suatu masalah pada mesin Koenig & Bauer (KBA) yang mengakibatkan proses set-up memakan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan terjadinya breakdown time hingga 141 menit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi waktu set-up pada mesin tersebut dengan merancang instruksi kerja dan alat bantu berdasarkan process reengineering. Sebelum menerapkan process reengineering, penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi kondisi awal pada proses set-up, yaitu meliputi fasilitas, sumber daya manusia (SDM), metode, dan lingkungan. Selanjutnya dilakukan process reengineering melalui tiga tahapan, yaitu rethink, redesign, dan retool. Berdasarkan penerapan process reengineering tersebut, perlu dirancang dan diusulkan perbaikan instruksi kerja dan pembuatan alat bantu dalam melakukan set-up. Hasil akhir dari penerapan process reengineering ini, durasi proses set-up terjadi penurunan dari 141 menit menjadi 52 menit.
MENGANALISIS PERAN ASISTENSI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
Authors: Aristora Irsadi
Published: May 2022

Dalam pembangunan daerah merupakan bahagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. Secara rinci dapat kita baca pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah“. Oleh sebab itu pembangunan daerah harus direncanakan secara tepat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah secara dinamis. Mengingat pembangunan  daerah harus mampu mengakomodir dua aspirasi sekaligus, yakni aspirasi pemerintah atasan dan aspirasi masyarakat tempatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan utama dari Otonomi Daerah adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik dan pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pembangunan, karenanya kebebasan informasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan dari Otonomi Daerah dimaksud. Berdiri nya tim asistensi TP2D Aceh Barat berdasarkan legalitas hukum tersebut dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah, Tanggal 24 Oktober 2017, setelah 14 (empat belas) hari dilantik nya Bupati Aceh Barat terpilih Ramli MS. Memperkuat dan mempercepat proses pembangunan Aceh Barat, maka Bupati Aceh Barat mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 610 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Sekertariat Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 4 Desember 2017.
Tinjauan Politik Hukum Hubungan Antara Partai Politik Lokal Dengan Konstituen Pemilih Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Partai Lokal Aceh
Authors: Djusfi Apri Rotin
Published: May 2022

The existence of the Local Parties in Aceh was officially and legally recognized, in line with the signing of the MoU (Memorandum of Understanding) between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) which was then stipulated in Law No. 11 of 2006, which is one form of specificity possessed by Aceh Provision. Where technically regulated in implementing regulations Government Regulation No. 2 of 2007. According to the facts from several previous elections that the electability of the local party continues to decline, thus raising the problem formulation of how the relationship between local parties and the constituents from a political perspective law point of view. The results showed that basically the mechanism of relations between political parties and society was simple: political parties needed voters to vote in general elections. Therefore, political parties are forced to pay attention to the wishes of the voters before making decisions regarding party programs and policies. The advice given is that political parties must prioritize the interests of constituency voters in setting strategic party policies so as to increase the dominance of party votes. Keyword: Political Law, Local Political Parties, Constituency voters.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENGEDARKAN MAKANAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR
Authors: Pakpahan Kartina , Leviyanti Leviyanti , Widiyaani Heni , Chandra Ferris
Published: May 2022

The role of the state is important in realizing the availability regulation for the fulfillment of safe, quality, nutritious food. This study aims to find out the positive law regarding criminal liability to perpetrators who circulate food without permission and crime prevention efforts. Using library research, normative juridical methods, analyzing qualitative approach data. Packaged, circulated food must have a marketing authorization. Corporations may be liable to include organs from corporations if they have errors as regulated in Article 91. The act of distributing certain processed domestic and foreign processed food products that are marketed in secure packaging without permission with a criminal fine is regulated in Article 142 of the Food Law. Mitigation efforts are carried out through both penal and non-penal policies. Keywords: criminal liability, corporation, food without permission
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PERKEBUNAN
Authors: Manurung Hendra Pratikno , Pakpahan Kartina , Tania Valentin , Suhendro Reno Aditya , Marpaung Mei Fernando
Published: May 2022

The purpose of this research is to regulate the administration of administrative sanctions in the plantation sector, the application of administrative sanctions for plantation companies and the supervision efforts undertaken by the government as an effort to prevent administrative violations in the plantation sector. Using normative juridical research, namely library research. The source of legal materials used is secondary data. Law Number 18 of 2004 concerning plantations states that realizing the prosperity of the community and welfare in a fair manner, one form of processing natural resources is needed in a responsible, planned, integrated and professional manner.
AUDIT MUTU HUKUM PENGATURAN DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
Authors: Larasati Novrizha Dinda , Murwadji Tarsisius , Rahardjo Deden Suryo
Published: May 2022

Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment from a company to contribute to the community around the company's operational area. The Local Government of West Java Province established a Regulation which regulates the implementation of CSR programs in West Java. This research aims to determine the regulation and application the CSR Program in West Java by using the audit of legal quality theory. This research is based on documents and activities such as the Regional Medium Term Development Plan document (RPJMD), and research in Nagrog Village. Based on the results of the research, the implementation of CSR has been carried out well and in accordance with the Regulations of West Java Province, although there are some deficiencies that can be corrected and developed. Keywords: Audit of Legal Quality, Corporate Social Responsibility, Local Government Regulation
TINJAUAN PENERAPAN PUTUSAN HAKIM TAHUN 2017-2019 PERUSAKAN HUTAN UU NO.41 TAHUN 1999 DENGAN UU NO.18 TAHUN 2013
Authors: Sundari Vivi , Rumondang Rumondang , Ginting Musa Gabriel , Siagian Samuel Bambang Syaputra
Published: May 2022

This study aims to find out the differences and similarities about forest destruction, to assess the quality of Comparison of Criminal Acts of Forest Destruction According to Law No.41 of 1999 with Law No.18 of 2013. With the background of problems regarding criminal acts of forest destruction and the application of the law taken by the judge. The research method used in this study is a normative juridical approach and cases of criminal acts of forest destruction. Criminal acts in the forestry sector are regulated in Law No.41 of 1999 concerning Forestry and Law No.18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Forest destruction is generally an activity that uses forest areas without a permit (illegitimate) were the forms of forest destruction such as illegal logging, forest encroachment, an acquaintance of flora and fauna originating from forest friends protected by the law. Keywords: Implementation, Judge's Decision, Criminal Acts, Forest Destruction
KEWENANGAN YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Authors: Aulia Eza , Djusfi Apri Rotin , Ath Thariq Phoenna
Published: May 2022

Human rights are a reflection of the development of human civilization, where these rights are things that must be upheld by anyone and anywhere in the world. Therefore, through the Rome Statute a permanent court was formed, namely the International Criminate Court (ICC) which aims to uphold human rights values, especially in relation to gross human rights violations. This research is a normative juridical study that describes the scope of the judicial authority of the ICC as seen by the approach of norms in the Rome Statute. The results illustrate that the ICC has jurisdiction covering jurisdiction over the subject matter, namely genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. Personal jurisdiction includes nationals of state parties, nationals of non-state parties that recognize the Court's jurisdiction and nationals of non-state parties, but cases are brought before the Court based on UN Security Council resolutions.Keyword: Human Right, International Criminal Court
UJI KONTEKS TERHADAP PENERAPAN TEKNIK UNDERCOVER BUY DALAM PROSTITUSI ONLINE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI INDONESIA
Authors: Royani Achmad , Ningtias Ayu Dian
Published: May 2022

The regulation of legal certainty for the undercover buy investigation mechanism in online prostitution crimes in this study is to emphasize the validity of the Undercover Buy investigation technique in criminal acts of prostitution through online media, the Undercover Buy research technique is only regulated in narcotics crime, how is the validity of Undercover Buy in law enforcement of the crime of prostitution in this online media. To analyze the existing problems, this study uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach, the results of the Undercover Buy analysis are regulated in the Criminal Procedure Code as a special form of investigation technique, law enforcement of prostitution crime through undercover buy in the future, the investigation is carried out with a series of actions taken by investigators in terms and according to ways regulated by law to seek and collect evidence about criminal acts of prostitution online and to find the suspect.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SEBAGAI AKIBAT PENGARUH ASAP KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Authors: Reyhan Muhammad Zaqi , Ardiansyah Ardiansyah , Syam Aliar
Published: May 2022

The form of responsibility that has not been realized by the government is that there are still forest and land fires that cause poor health, so it is necessary to take firm action from the government to immediately realize the compensation for the impact of the smoke. In the end everyone, women, young people, children have the right to other fundamental health related and highly dependent on a healthy environment. The formulation of the problem in this study is the responsibility of the government as a result of the effects of the smoke from land and forest fires in Riau Province based on Law Number 36 of 2009 concerning Health, due to the legal responsibility of the government as a result the effect of smoke from land and forest fires in Riau Province based on Law Number 36 of 2009 concerning Health. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the authors applied the deductive thinking method. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the responsibility of the government as a result of the influence of the smoke from land and forest fires in Riau Province based on Law Number 36 of 2009 concerning Health, that the state's responsibility to fulfill the right to health has at least 3 forms, namely respecting the right to health, protecting the right to health and fulfilling the right to health. The government should uphold the right to health for all people in order to improve a healthy standard of living in order to realize the highest public health standard, and this is also the responsibility of the state for the realization of fundamental rights in the health sector. The conception of state responsibility in fulfilling the right to health is a positive legal right, therefore the government is obliged as the personification of the state to fulfill the rights of citizens' health. The neglect of the right to public health in the form of denial of the protection and provision of proper public health services is a violation of the constitution. The legal consequence is the government's responsibility as a result of the influence of the smoke from land and forest fires in Riau Province based on Law Number 36 of 2009 concerning Health that health is fundamental rights of every human being, therefore every individual, family and society has the right to receive protection for their health. The government is responsible for regulating and protecting the right to optimal public health. The government's responsibility in fulfilling the right to health is manifested in the provision of proper health facilities and facilities that are easily accessible to the public.
PURIFIKASI PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI: SUATU IKHTIAR PENYEMPURNAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
Authors: Ahmad Ahmad
Published: May 2022

ABSTRAK Ketentuan Presiden harus meminta Pertimbangan DPR dalam hal pemberian peniadaan proses hukum (Amnesti) dan pengampunan tuntutan hukum (Abolisi) perlu untuk dipertimbangkan kembali, hal ini di dasari dengan landasan pemikiran bahwa DPR sebagai lembaga Politik tentu saja paradigma yang dibangun adalah paradigma politik, padahal pada konsepnya proses pemberian amnesti dan abolisi adalah masuk dalam ranah state policy of law.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pemberian Amnesti dan Abolisi sebelum  amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945, dan  menganalisis konsep pelaksanaan pemberian Amnesti dan Abolisi yang ideal dalam kerangka penguatan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian normatif. Penelitian ini mengunakan pendekatan, pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menunjukan Bahwa aktulialisasi pemberian amnesti dan abolisi sebelum  amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 terdapat perbedaan, yaitu berubahnya ketentuan pasal 14 UUD 1945. Rancangan awal dari pasal 14 UUD 1945 hanya terdapat dalam satu pasal saja dan tidak diturunkan kedalam dua ayat seperti saat ini, dimana antara Grasi, Reabilitasi, Amnesti, dan Abolisi tergabung dalam satu pasal yang sama dan core konsultasi Presiden dalam memberikan keputusan Amnesti, dan Abolisi adalah ke Mahkamah Agung, sedangkan setelah amandemen terhadap UUD 1945 core konsultasi  Presiden dalam memberikan keputusan Amnesti, dan Abolisi adalah ke DPR. Bahwa konsep pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi yang ideal dalam kerangka penguatan UUD 1945 adalah dengan melakukan amandemen terhadap pasal 14 UUD 1945 melalui amandemen ke-lima dengan mengembalikan kedudukan Mahkamah Agung sebagai core pemberi “pertimbangan” kepada Presiden, hal ini untuk membangun keseimbangan (equilibrium) antara putusan politik dan hukum. Selanjutnya, merumuskan ketentuan turunan dari amanat pasal 14 UUD 1945  ini tersebut ke dalam satu undang-undang.
Ketentuan Pakaian Perempuan Menurut Fikih dan Qanun Aceh
Authors: Haikal Muhammad , Abubakar Azmi
Published: May 2022

Women are creatures that almost all of their bodies are naked. Aurat must be covered. Covering the genitals is called clothing. This study looks at the provisions of clothing according to fiqh and Aceh qanuns. The research method is qualitative by tracing the fiqh literature and the text of the 2002 Aceh qanun. The results show that sharia does not limit the model and type of clothing to cover the genitals, but limits the conditions that must be met, as well as in the qanun. There is a correlation between fiqh and qanun for the implementation of Islamic law in the fields of faith and worship.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19
Authors: Qomariyah Nur , Irawan Anang Dony
Published: May 2022

Covid-19 has greatly affected several sectors, one of which is the economy andhealth in every country, as well as the Indonesian state which has experienced atremendous impact since the beginning of the Corona Virus in early March 2020,so the government has set a policy of credit relaxation for MSME actors who haveloan funds. which makes the bank experiencing problems with bad loans or NonPerforming Loans (NPL) so that it affects the level of bank liquidity which causesbetween debtors and creditors to experience instability. 8 of 1999 concerningProtection of debtors and efforts to settle bad loans.
Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Authors: Sani Adam , Sandela Ilka , Trisna Nila
Published: May 2022

The purpose of this study is to determine the authority of the Regency/City General Election Supervisory Body (Bawaslu) in resolving electoral process disputes based on Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The research method used is normative juridical through a statutory approach. The main data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively through analytical and prescriptive methods. The conclusions drawn by the researcher from the results of this study were carried out using a qualitative descriptive normative method. The results of the research are that the Regency/Municipal General Election Supervisory Body (Bawaslu) has the authority to resolve electoral process disputes that occur in regencies/municipalities, both among election participants or election participants with the KPU due to the issuance of a Decree or Official Report. The process of implementing electoral process disputes is carried out through mediation and adjudication. Election process dispute decisions made by Bawaslu are final and binding, except for election process disputes relating to the verification of Election Political Parties, determination of DCT members of DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD as well as the determination of Candidate Pairs that can be sued to the Election Commission. Administrative Court (PTUN). It is recommended to Bawaslu to strengthen the human resources of Bawaslu members at the Regency/City level, especially the ability of Bawaslu members to resolve disputes in the election process.Keywords: Authority, Regency/City, Dispute, Election
Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Penerapan Qanun di Aceh
Authors: Hadi Aulia Saiful
Published: May 2022

Restorative justice is a development of the purpose of prosecution in general that focuses on criminal acts that occur. As the purpose of the prosecution in general, that focus on retaliation for actions carried out with the aim of providing a deterrent effect for the perpetrator. Meanwhile, the purpose of prosecution based on restorative justice is to emphasize the fulfillment of the rights of each party involved with criminal acts that occur, especially realizing a sense of justice in society. In this case, the existence of restorative justice is as a concept of recovery of the parties involved to return to the original condition or resemble the original situation before the occurrence of criminal acts in society. The concept of restorative justice directly involves the perpetrator, victim, and community in accommodating the needs of the relevant parties. The policy of the State Police of the Republic of Indonesia, in general, has fulfilled the concept of restorative justice as a whole, which focuses on restoring the rights of the relevant parties in realizing a harmonious community life as usual. Similarly, with the customary judiciary found in Aceh with the existence of Qanun Aceh has also accommodated the overall concept of restorative justice to the settlement of criminal cases in the community.
Ketentuan Pengaturan Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan di Indonesia
Authors: Sandela Ilka , Trisna Nila , Effida Dara Quthni
Published: May 2022

Legal metrology tools such as measuring instruments, measurements, scales and equipment used in trade transactions must be calibrated and recalibrated within a certain period of time. The goal is the measurement results using these tools remain correct as they should be. If it is not calibrated or recalibrated, it can cause measurements to be inaccurate, so that it can be detrimental to consumers in trade. This study aims to study further on the regulation of calibration of legal metrology equipment, sanctions, mechanisms or procedures for calibration and recalibration. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study indicate that the provisions relating to the calibration of legal metrology equipment consisting of measuring, weighing and complete instruments are regulated in Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology and Government Regulation Number 2 of 1985 concerning mandatory and free to be calibrated and/or or recalibration for measuring, weighing instruments and their accessories. In this provision, it is determined that there is an obligation to calibrate and recalibrate measuring, and weighing instruments used for public purposes, business purposes, the need for delivery and receipt of goods, determination of the company's final product, mandatory calibration and recalibration. As for the sanctions for business actors who commit acts prohibited by the Legal Metrology Law, they are subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 1 (one) year and a fine of a maximum of Rp. 1,000,000 (one million rupiah). Furthermore, the mechanism or procedure for calibration of legal metrology tools includes the owner or user of measuring instruments, measuring, weighing in a clean condition, registering and paying calibration fees, then employees carry out inspections and tests, then the results are posted.
Pengaruh Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Jaringan Sosial Terhadap Perilaku Perlindungan Privasi pada Para Pengguna Jaringan Sosial
Authors: Chris Novita
Published: May 2022

Social networks are communication media that are used for sharing information and communicating. However, the popularity of social networks's user can not cover the anxiety about the privacy of user information data. This study aims to examine the factors that influence user anxiety about data security and security behavior. This study consists of five variables, namely response efficacy, self-efficacy, security awareness, and perceived security threat as an independent variable and internet user information privacy concern, and security behavior as the dependent variable. This study is a quantitative study that collects data and distributes questionnaires. The data in the study were analyzed through structural equation modeling (SEM) techniques with the help of SPSS. From the results of the study, this study proves that user perceptions of security threats (perceived security threats) have a significant effect on user anxiety about data privacy security when accessing social networks (Internet Users' Information Privacy Concern). This research provides insight to social network users to be more selective in managing data information security in providing personal data and taking protective actions against security behavior.
UNCERTAINTY REDUCTION PADA MAHASISWA TAHUN PERTAMA DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Afrilia Scharisa Mettasatya , Arifina Anisa Setya , Rahman Ari , Widyawati Eka
Published: May 2022

This research aims to reveal the forms of uncertainty experienced by first-year students during the pandemic as well as to describe the uncertainty reduction strategies that have been carried out. The method used is a qualitative research method with a case study approach. Data analysis was carried out by selecting and sorting data, both primary and secondary according to the focus of this research and tested for its validity level using triangulation of sources and methods. The results showed that the interaction process of first-year students during the pandemic took place more virtually. As a result, informants experience three forms of uncertainty at the same time, namely cognitive uncertainty, behavioral uncertainty, and relationship uncertainty. One of the things that creates uncertainty for first-year students during this pandemic is the concealment of faces and identities by not turning on the camera during virtual interactions. This then causes individual confusion in behaving to other individuals. The strategy taken to reduce this uncertainty is in the form of planning and seeking information, while hedging measures are not found in this research.
Acceptance of Exclusive Breast-Feeding Among Female Teachers in Government Secondary Schools in IMO State
Authors: ALAGBU C.E. , K Onyerogbulem Victoria , NNAEMEZIE Nkiru Onyinyechukwu
Published: May 2022

The need to increase the acceptance of exclusive breastfeeding among mothers necessitated this study. The study determined the acceptance of exclusive breastfeeding among female teachers in government secondary schools in Imo State. The study adopted survey design using a population of 980 childbearing female teachers in public secondary schools in Imo State. A-17 item structured questionnaire validated by three experts in the field of Human Kinetic and Health Education and Measurement and Evaluation was used for data collection. The reliability of the instrument was established using a pilot test and data collected were analyzed using Cronbach Alpha which yielded co-efficient value of 0.84. Data collected were analyzed using the frequencies, percentages, mean, standard deviation and t-test statistic. Findings showed that the level of acceptance of exclusive breast-feeding among female teachers is high, both maternal age had the same level of acceptance on exclusive breastfeeding except in one item where they differed. Teachers with higher educational qualification had slight greater percentage of acceptance of exclusive breast-feeding. It was also revealed that maternal age and educational qualification were significant factors in the level of acceptance of exclusive breast-feeding among child bearing female teachers in government secondary schools in Imo State. Based on the findings of the study, the researchers recommended among others that; government should use female teachers with higher educational qualification to sensitize the community women about exclusive breast-feeding and its benefits to the mother, child, family and society as a whole since they have had greater percentage of acceptance of exclusive breast-feeding.
Knowledge and Attitude of Mothers towards Children Vaccination in Health Centres in Nnewichi, Nnewi North Local Government Area of Anambra State
Authors: EMEAHARA GIDEON , Perpetua Ozuemba Oge , NNAEMEZIE Nkiru Onyinyechukwu
Published: May 2022

The goal of public health is to prevent diseases. Children vaccination is much easier and more cost effective way to prevent a disease than to treat it. This study was designed to determine the knowledge and attitude of mothers towards children vaccination in health centers at Nnewichi Nnewi North L.G.A. of Anambra State. The design of the study was a descriptive survey research design. The area of the study was Nnewi North L.G.A of Anambra state. The population of the study consisted of 1,075 mothers attending vaccination at the various primary health centers (PHCs) in Nnewichi Nnewi North L.G.A. the sample of the study consisted of 248 mothers. Stratified random sampling technique was used to get the number of mothers from the PHCs. The instrument for data collection was a researcher developed instrument titled knowledge test and attitude questionnaire of mothers towards children vaccination (KTAQMTCV). Validation of the instrument was done by three experts. Reliability of the instrument was done using Kudder-Richardson (K-R20). Method for the knowledge test yielded a value of 0.639, also Cronbach Alphas internal consistency measure was used for the attitude items and yields a value of 0.814. The data was analyzed using statistical package for social sciences version 25. Mean was used to answer the research questions while hypotheses 1 and 2 were tested using one sample t-test while hypotheses 3 and 6 were tested with analysis of variance (ANOVA). The results of the study revealed that mothers had good knowledge of children vaccination and also had positive attitude towards children’s vaccination. Based on the finding, conclusions and recommendations were made; mothers need to be exposed frequently to seminars, conferences, and workshop in order to sustain the high knowledge and positive attitude of mothers towards children vaccination.
Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia Dengan Menggunakan Educandy di Kelas V SD
Authors: Abidin Yunus , Aljamaliah S. Nailul Muna , Rakhmayanti Fully , Anggraeni Dinie
Published: May 2022

Perkembangan teknologi pada masa sekarang turut berkontribusi dalam pelaksanaan pembelajaran. Agar pembelajaran berpusat pada siswa, para guru perlu meningkatkan kapasitasnya dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Salah satu media pembelajaran yang berbasis teknologi dan dapat digunakan, yakni aplikasi Educandy. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjabarkan bagaimana penggunaan Educandy dalam pembelajaran. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilaksanakan dengan berfokus pada penggunaan media pembelajaran, berupa aplikasi Educandy dalam pembelajaran tematik di kelas V SD, pada submata pelajaran Bahasa Indonesia. Observasi, wawancara, dan kuisioner dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi guru dalam menggunakan Educandy serta untuk melihat tanggapan guru dan siswa terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia dengan penggunaan aplikasi Educandy. Temuan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa guru kelas V telah menggunakan aplikasi Educandy sebagai media pembelajaran Bahasa Indonesia. Kendati penggunaan masih terbatas pada bentuk pengevaluasian pemahaman siswa, media ini tetap dapat menarik perhatian dan meningkatkan jiwa kompetitif siswa sehingga pebelajaran menjadi lebih aktif dan interaktif. Penguasaan aplikasi Educandy oleh guru, kreativitas, serta gaya atau cara mengajar guru juga memengaruhi bentuk penyajian media ini dalam pembelajaran. Bagi siswa, penggunaan Educandy membuat siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena ada poin-poin/nilai yang akan mereka dapatkan ketika berhasil menyelesaikan misi di dalam aplikasi Educandy ini. Selain itu, siswa menjadi bertambah pengalaman dan keterampilannya dalam literasi teknologi.
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS LICENCIADOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Authors: Silva Maria Edilene Araújo , Xerez Antonia Solange Pinheiro
Published: May 2022

Resulta de uma investigação realizada com licenciados em Educação Física que atuam em diversos setores de trabalho dessa área de conhecimento. O objetivo geral desta pesquisa foi averiguar se a precarização do trabalho na Educação Física tende a distanciar os professores dos setores relacionados ao terreno pedagógico escolar. Justificou-se a investigação com suporte nas transformações ocorridas na Educação Física e no mundo do trabalho, em que se percebem mudanças no status docente, na relação entre sociedade e Educação Física, bem como é notória uma precarização do trabalho em todos os setores deste locus do saber parcialmente ordenado. O estudo foi realizado por meio de uma busca de campo, efetuada com 15 licenciados em Educação Física atuantes no Município de Iguatu - CE. O instrumento utilizado na recolha de dados foi a entrevista semiestruturada, tendo-se recorrido, para exame dos indicadores, ao método histórico dialético, pois entende-se que o citado recurso possibilita enxergar o fenômeno investigado mais a fundo, procurando descobrir o que está por trás das aparências do objeto investigado. Nos achados, percebeu-se, de maneira geral, que os licenciados estão buscando setores laborais fora do contexto escolar por motivos associados a melhores salários e afinidade com a área da saúde-fitness. Constatou-se que os professores, em sua maioria, tendem a escolher a escola como local de trabalho, unicamente por fatores ligados à estabilidade financeira.
LEI DE COTAS NO ENSINO SUPERIOR SOB A LUZ DO INSTITUCIONALISMO
Authors: Silva Fernanda Costa
Published: May 2022

O objetivo principal desta pesquisa consiste em compreender os fatores que influenciaram o processo decisório de uma universidade mineira na implementação da Lei de Cotas. Esse instrumento legal, instituído em 2012, assegura aos alunos que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, aos autodeclarados pretos e pardos, aos indígenas e às pessoas com deficiência reserva de vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). A Lei de Cotas alterou o formato institucional meritocrático de ingresso ao ensino e passou a “promover a democratização” no acesso às universidades federais (SOUSA; NASCIMENTO, 2019, p. 774). A base teórica desta dissertação fundamenta-se na Teoria Institucional Sociológica, com destaque para os elementos do ambiente institucional, os aspectos cultural-cognitivos, a legitimidade e o processo decisório na perspectiva institucional. No tópico “Lei de Cotas”, apoiou-se nas políticas públicas, evidenciando os agentes implementadores. Os principais componentes do referencial teórico foram agrupados em um esquema de referência conceitual, que configurou a condução da fase empírica desta pesquisa, de natureza qualitativa e descritiva. Adotou-se como método o estudo de caso, cujo lócus de análise foi a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em um recorte delimitado entre 2012 e 2020. A coleta de dados envolveu dois momentos: a análise documental e a realização de dez entrevistas com gestores universitários que ocupam ou ocuparam cargos na universidade, no âmbito do recorte proposto. Para a análise dos dados, eles foram submetidos à análise de conteúdo, categorizados de forma alinhada com o esquema de referência conceitual, para, então, apresentar os resultados. Constatou-se que o ambiente institucional da UFMG incorporou regulamentações muito importantes, as quais proporcionaram profundas adaptações organizacionais, o que possibilitou que a implementação da Lei de Cotas transcorresse de forma estruturada. No processo decisório para a implementação, a UFMG adotou normativas em um panorama cultural-cognitivo prevalecente favorável à incorporação do mecanismo. O processo de adaptação organizacional às mudanças institucionais ainda transcorre. Ou seja, a institucionalização permanece dinâmica no tocante à compreensão do contexto social dos cotistas e à inclusão das pessoas com deficiência, não obstante as intercorrências ocasionadas pela pandemia. Em relação às contribuições desta pesquisa, a principal engloba o benefício social, pois irá compor a academia e proporcionar novas percepções no que diz respeito ao processo decisório universitário na implementação de elementos regulativos. Também, possibilitou a incorporação da perspectiva institucional na análise organizacional como uma proposta pertinente para explorar aspectos macro e micro em conjunto.
SOFRIMENTO NO TRABALHO E ESTRATÉGIAS DOS PROFESSORES CONTRA O ADOECIMENTO PSÍQUICO
Authors: Campos Marlon Freitas de , Viegas Moacir Fernando
Published: May 2022

Tendo como base estudo realizado com docentes da rede pública estadual que trabalham em uma cidade de porte médio da região Sul do estado do Rio Grande do Sul, o artigo discute o prazer e o sofrimento no trabalho, destacando, em especial, as estratégias de defesa e as estratégias de enfrentamento desenvolvidas pelas professoras para atenuar o sofrimento. O artigo se justifica pela necessidade de ampliação e aprofundamento de pesquisas que busquem compreender os mecanismos mobilizados pelos trabalhadores para suportar e enfrentar os efeitos degradantes do trabalho em sua saúde mental. Apoiado na teoria da Psicodinâmica do Trabalho e na perspectiva histórico-crítica da educação, o estudo centrou-se nos mecanismos mentais ou comportamentais, conscientes ou inconscientes, que, frente às características do trabalho produtoras de sofrimento, denotam a participação ativa dos sujeitos na defesa da preservação de sua saúde mental e sua luta contra a descompensação psíquica. A pesquisa teve caráter qualitativo e contou com a participação de seis professoras e um professor que foram entrevistados de forma individual. A discussão dos dados tomou como base o método da análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa revelam estratégias elaboradas para preservar a saúde mental, tais como a negação, a autorepressão e a rotinização, caracterizadas como estratégias de defesa, e os pequenos afastamentos e estratégias de gestão do tempo, como estratégias de enfrentamento.
The deterioration of AlN quality caused by residual gallium in the MOCVD reaction chamber
Authors: Zhang Yuheng , Yang Jing , Zhao Degang , Liang Feng , Chen Ping , Liu Zongshun
Published: May 2022

After several repetitions of GaN epitaxial growth, the quality of the AlN template grown by metal–organic chemical vapor deposition deteriorated seriously, even when grown under the same procedure. However, the quality of the AlN template recovered a little the second time. It is found that this deterioration was enhanced if we increase the growth temperature. And this deterioration can be effectively weakened by omitting the baking procedure to cover the reactor chamber with AlN. The full width at half maximum of the X-ray rocking curve for AlN(102) significantly decreased from 1843 to 402 arcsec. This suggests that this deterioration of AlN quality is caused by residual gallium in the reactor chamber.
Near-infrared single-mode optical waveguide fabrication in LiF crystal by carbon ion irradiation
Authors: Zhang Lian , Zhu Mei , Zhang Zhe , Wang Yan , Xiao Jing
Published: May 2022

In this study, a carbon-ion beam irradiation method with energy of 6.0 MeV was employed to prepare single-mode optical waveguide structures in LiF single crystal. The results of this study reveal that the visible light and near-infrared laser beams can be well-confined in the irradiated region that is influenced by the irradiation fluences. An end-face coupling system was used to estimate the propagation loss (1.3 dB cm−1) after annealing treatment. The surface damage of the irradiated regions in LiF was analysed based on the displacements per atom calculation using the stopping and range of ions in matter code.
ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PIERCE TERHADAP KERUKUNAN SOSIAL DALAM BUDAYA MAKAN SETELAH KHATAMAN AL-QUR'AN PADA KELOMPOK TAHFIDZ DI BOJONEGORO
Authors: Nurul Musyafa’ah  , Aya Mamlu’ah
Published: May 2022

Reading the Qur'an is a noble practice that is recommended to every Muslim. So it is not surprising that in all corners of the world also persistently enliven the activities of reading the Qur'an with several models. One of them is with the model of the qur'an simultaneously. These activities can become a shiyiar of Islam by providing additional spirit in reading and mentadabburi al-Qur'an. The series of problem formulations that guide the implementation of research, presented with the following questions: 1. How is the analysis of Charles Sanders Pierce's Theory of Social Harmony in Eating Culture After the Qur'anic Khataman in the Tahfidz Group in Bojonegoro? 2. What is the Meaning of Charles Sanders Pierce's Theoretical Analysis Representation of Social Harmony in Eating Culture After the Qur'anic Recitation in the Tahfidz Group in Bojonegoro? The research methodology used is to use a qualitative-descriptive approach to analytics. The instrument used for data collection is direct observation, namely by prioritizing the role and presence of researchers to the location directly, interviews, and documentation. The results of this study showed that the culture of eating after the qur'an was able to add its own ni'mat taste to the worship of the qur'an.
Penggunaan Encripsi MD5 Untuk Pencegahan SQL Injection Pada Aplikasi Berbasis Web
Authors: Zebua Benediktus , Herwanto Patah , Rosida Rosida
Published: May 2022

Pengembangan website yang terus berkembang dan masif maka sistem keamanan adalah hal yang paling penting untuk melindungi informasi yang bersifat sensitif. SQL Injection merupakan salah satu serangan yang sangat populer dan sering  digunakan untuk memanfaatkan celah keamanan pada sistem untuk menyerang database pada sebuah website. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari serangan SQL Injection. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan pengembangan sistem. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Pengembangan sistem dilakukan dengan metode prototype, sebelum mendapatkan kesepakatan pada bentuk sistem yang akan dibangun maka perubahan dan presentasi pada prototype yang dirancang dapat dilakukan berkali-kali. Pencegahan adanya serangan SQL Injection pada suatu website, maka peneliti tertarik membuat sistem pencegahan dengan menggunakan Algoritma MD5 untuk mengenkripsi parameter query string. Enkripsi dilakukan untuk menjaga keaslian data yang dikirimkan ke sistem agar tidak terjadi penyisipan perintah-perintah yang membahayakan sistem. Dalam pembuktian implementasi MD5 untuk pencegahan SQL injection ini digunakan aplikasi website sederhana yang bisa menggambarkan proses bagimana pencegahan dapat dilakukan.
FAKTOR RISIKO TERPAPAR COVID-19 PADA PENDUDUK USIA PRODUKTIF
Authors: Ferdiyansyah Ahmad Rifan , Safarida Rizki
Published: May 2022

Penduduk usia produktif tentunya memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Sehingga tak heran jika mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19 di masa pandemi sekarang ini. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dilakukan identifikasi faktor-faktor risiko terpapar COVID-19 pada penduduk usia produktif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dibentuk model regresi logistik biner antara variabel respon yaitu hasil tes rt-PCR dengan beberapa variabel prediktor yang berhubungan. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa gejala demam, gejala kehilangan kemampuan indera perasa (ageusia) atau pencium (anosmia), dan gejala sakit tenggorokan, serta riwayat kontak erat menjadi faktor utama yang menentukan seseorang berisiko terpapar COVID-19 pada penduduk usia produktif.