Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan
Authors: Nainggolan Rotua , Bafadhal Faizah 
Published: June 2022

Abstract 
This study aims to identify and analyze the object of quality standard setting for construction goods or services in legislation and the obligations of business actors in ensuring the quality of construction goods or services based on quality standard provisions. To achieve the goal, the author uses normative legal research, namely examining library materials by studying written sources related to the obligations of business actors in ensuring quality. The result of the research is that the object of quality standard control is that there are two components of activity in the implementation of construction, namely quality control, aspects of quality control that are considered in the implementation of construction: The equipment used, how to transport materials to work locations, storage of material testing used including laboratory equipment, routine testing labor, field tests, administration and forms. Meanwhile, quantity control is carried out by checking the materials placed by the construction service provider. The consultant will process the materials based on: Measurement results that meet the payment tolerance limits, calculation method, work location, type of work, date of completion of work. After meeting the requirements, quantity measurements can be made so that the quantity in the contract is correctly measured and gets the approval of the consultant. Based on the Supreme Court decision regarding the dispute by Fanny Yapari, it is clear that the regulation of obligations for business actors in ensuring the quality of goods is not carried out by business actors and is not subject to sanctions. So this SNI does not have strong legal legitimacy so that it does not provide legal protection for a construction goods or services.  
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis objek pengaturan standar mutu barang atau jasa konstruksi dalam perundang-undangan dan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu barang atau jasa konstruksi berdasarkan ketentuan standar mutu. Untuk mencapai tujuan penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan pustaka dengan mempelajari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu. Hasil penelitian adalah objek pengendalian standar mutu terdapat dua komponen kegiatan dalam pelaksanaan konstruksi yakni pengendalian kualitas, aspek pengendalian mutu yang diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi: Peralatan yang digunakan, cara pengangkutan material kelokasi kerja,penyimpanan pengujian material yang digunakan termasuk peralatan labor,pengujian rutin labor,test lapangan,administrasi dan formulir. Sedangkan pengawasan kuantitas, dilakukan dengan mengecek bahan-bahan yang ditempatkan oleh penyedia jasa konstruksi.Konsultan akan memproses bahan-bahan berdasarkan:Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi pembayaran, metoda perhitungan, lokasi kerja, jenis pekerjaan, tanggal diselesaikan pekerjaan. Setelah memenuhi persyaratan,pengukuran kuantitas dapat dilakukan sehingga kuantitas dalam kontrak adalah benar diukur dan mendapat persetujuan dari konsultan. Berdasarkan putusan MA tentang sengketa oleh Fanny Yapari jelas terlihat bahwa pengaturan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjamin mutu barang tidak dilaksanakan pelaku usaha dan tidak dikenakan sanksi. Maka SNI ini belum mempunyai legitimasi hukum kuat sehingga tidak memberikan perlindungan hukum suatu barang atau jasa konstruksi.