bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN
Authors: Anyualatha Haridison
Published: February 2021

Tulisan ini ingin mengeksplorasi konsepsi modal sosial dalam pembangunan, baik itu sumber, bentuk dan implikasi modal sosial bagi pembangunan. Modal sosial merupakan : (1) sekumpulan sumberdaya aktual dan potensial; (2) entitasnya terdiri-dari atas beberapa aspek dari struktur sosial, dan entitas-entitas tersebut memfasilitasi tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut; (3) asosiasi-asosiasi yangbersifathorisontal;(3)kemampuanaktoruntukmenjaminmanfaat;(4)informasi;(5)norma-norma;

(6) nilai-nilai; (7) resiprositas; (8) kerjasama; (9)jejaring.

Modal sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan, baik itu pembangunan manusia dan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan politik. (1) Pembangunan manusia dan sosial diketahui bahwa Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat, misalnya kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan bersama, mendorong perubahan yang cepat di dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. (2) Dalam pembangunan ekonomi modal sosial sangat tinggi berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Perkembangan ekonomi yang sangat tinggi di Asia Timur yang dijalankan pelaku ekonomi Cina dilakukan melalui koneksi-koneksi kekeluargaan dan kesukuan, pola ini mendorong pembentukan jaringan rasa percaya (networks of trust) yang dibangun melewati batas-batas keluarga, suku, agama, dan negara. (3) Modal Sosial yang tinggimembawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya. Akibat positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan memilki akuntabilitas yang lebih kuat Tingginya modal sosial akan mendorong efektifitas pemerintahan, beragam determinan memungkinkan negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi.
RUANG PUBLIK DAN AGAMA MASA DEPAN
Authors: Muhammad Farid
Published: February 2021

Globalisasi tidak memberikan kesempatan bagi entitas apapun untuk bersembunyi  dari ranah publik. Dalam konteks keagamaan, maka tak satupun agama dapat menutupi dirinya dari perhatian publik. Globalisasi dengan demikian sekaligus membuka pintu perjumpaan antaragama dalam satu?rumah-global?. Hal inimenghadirkankonsekwensi pelik; persinggungan antar claim of truth yang makin tak terhindarkan! Dalam kondisi demikian, paham Sekularisme dan Pluralisme bersemai perlahan dalam relung-relung kehidupan umat beragama. Menawarkan netralitas sikap dan kesatuan pandangan bagi masa depan bersama. Namun tentu saja penerimaan kedua paham masih menjadi diskursus panjang dan berliku, bahkan diantara pemeluk agama sendiri. Bagai simalakama; menerima tawaran sekularisme dan pluralisme dapat menjebak keber-agamaan kedalam jurang nihilism, sementara berpegang teguh pada keyakinan rigid hanya akan menjerumuskan kedalam lubang hitam absolutisme, keduanya merupakan kutub yang sama berbahaya. Tantangan globalisasi juga akan merubah ?wajah? agama-modern yang sangat jauh berbeda dengan agama-tradisional sebelumnya; dimana agama tidak lagi ?berwibawa‘, solid dalam satu kesatuan (umat), melainkan terfragmentasi kedalam individu-individu yang beragam. Ini tentu bukan pertanda agama akan terpinggirkan di ranah privat-individual, melainkan justru tampil mengemuka di ranah publik, melalui figur pribadi-pribadi yang tidak kalah saleh-nya  dengan otoritas ulama-pendeta formal. Religiusitas-modern masa depan ditandai dengan tampilnya pribadi-pribadi layaknya ?mullah?, imam, yang sibuk mencerdaskan keber- agamaan dirinya di ruang publik. Dan akhirnya, ruang publik (public sphere) sendiri mengalami perubahan signifikan, yang bahkan pergi jauh meninggalkan idealisme sang penggagasnya, Habermas. Dimana tak mungkin lagi ada ruang yang mengandaikan kesepahaman bersama, sebab ruang yang tersisa hanyalah bagi individu-individu yang sangat   beragam,   yang   sangat   toleran   akan   perbedaan,   bahkan   tidak   sedikit  yang

?mengecam‘ kesepahaman.
TAHITING DAWEN SAWANG
Authors: Joni Rusmanto
Published: February 2021

Program dan kebijakan pembangunan di suatu masyarakat yang hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi, serta mengabaikan pembangunan dalam aspek social budaya, kemungkinan dapat membuka ruang bagi timbulnya berbagai bentuk resistensi atau perlawanan social di masyarakat. Demikian halnya fenomena perlawanan budaya yang belakangan ini terjadi di setiap daerah, dapat dipandang sebagai respon kongkrit masyarakat lapisan bawah yang tidak setuju dengan kebijakan pembangunan yang dominatif dan memarginalitatif. Dinamika gerakan yang terjadi, baik yang bersifat perlawanan individual maupun aksi-aksi kolektif yang memobilisasi simbol-simbol budaya dan aksi penggalangan kekuatan sumber daya lainnya, dapat pahami sebagai bentuk aksi penolakkan dan ketidaksetujuan mereka terhadap system pembangunan yang tidak adil dan merata didaerah.
GAMBARAN PENGARUH BUDAYA AKSEPTOR KB TERHADAPPENGGUNAAN KONTRASEPSI
Authors: Angeline Novia Toemon
Published: February 2021

Masalah kependudukan tetap menjadi masalah utama bagi negara-negara berkembang khususnya negara Indonesia. Oleh karena itu, salah satu alternatif dalam rangka mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia adalah dengan menjalankan program KB. Program KB memiliki peranan dalam menurunkan resiko kematian ibu melalui pencegahan kehamilan, penundaan usia kehamilan serta menjarangkan kehamilan dengan sasaran utama adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Salah satu strategi dari pelaksanaan program KB sendiri seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 adalah meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ) seperti IUD (Intra Uterine Device), implant (susuk) dansterilisasi.
PEMILIHAN OBAT SECARA AMAN PADA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT
Authors: Astri Widiarti
Published: February 2021

Untuk meningkatkan kesehatan sosial masyarakat diperlukan adanya upaya dari tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional.Obat merupakan benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat digolongkan menjadi Narkotika,  Psikotropika, obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. Obat yang dapat diperoleh pasien di apotek tanpa resep dokter adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Penggunaan obat yg tidak tepat dapat menimbulkan, pemborosan, keracuan obat, meningkatkan kegagalan pengobatan, resisten / kebalnyaantimikroba.
PERJALANAN PANJANG ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (DARI PARADIGMA KLASIK MENUJU KONTEMPORER)
Authors: Imanuel Jaya
Published: February 2021

Tulisan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perjalanan panjang ilmu administrasi publik dari waktu ke waktu, di mana akan terlihat pergeseran sudut pandang mengenai posisi pemerintah terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Dalam tulisan ini tergambar bagaimana awal mula munculnya konsep administrasi yang secara jelas terpisah dari induknya yaitu ilmu politik hingga paradigma terakhir yaitu New Public Service.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tulisan ini berakar dari pemikiran Denhardt dan Denhardt (2004) yang termuat dalam bukunya The New Public Service: Serving, Not Steering yang membagi paradigma administrasi publik menjadi 3 (tiga) yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS) dan tulisan ini juga memuat kritik-kritik terhadap masing-masing paradigmatersebut.
PERKEMBANGAN MUSIK HIP-HOP SEBAGAI PRODUK BUDAYA POPULAR AMERICAN MUSIC AND RADIO MUSIC, RACE, AND CULTURE
Authors: Merrisa Octora
Published: February 2021

This research describes about the growth of popular culture with one relevant example of popular culture product called music but with the specific mainstream called Hip-Hop. This era is also well known with the era of technology and the spread worldwide quickly rather than we thought. Advances in technology now moves so quickly that directly affect the lives of people in the world, for example with new innovations with all the advantages that make it as a product that is consumed and even become a role model gadget by the society such as iPod, Music, Internet, Hollywood Movies, Jeans, BlackBerry, iPhone, Music, Barbie, etc. America is a highest standard for these products then the power of mass media distribute through advertisements, songs, movies, internet, cable tv and deploy these products to the world and then consumed by society who later became part of our daily lives . These products are known as popular culture. One way to find out is the study of popular culture is through music. The music certainly can not be separated from popular culture because it is a culture that has a lot of fans around the world virtually. In this paper the author tried to theme music Hip-Hop as the study of popular cultureproducts.
Peningkatan Pengetahuan Remaja dan Pemuda tentang Kesehatan Reproduksi dan Hubungannya dengan Lingkungan Sosial di Palangka Raya
Authors: Septi Handayani
Published: February 2021

Tulisan ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan remaja dan pemuda tentang kesehatan reproduksi dan hubungannya dengan lingkungan sosial di Palangka Raya. Metode yang digunakan adalah perencanaan partisipatif, pendekatan, dan kegiatan penyuluhan dengan evaluasi pretes dan postes. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh 40 orang peserta (10 orang remaja dan 30 orang pemuda). Hasilnya adalah peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, dan kanker serviks. Simpulannya adalah peningkatan pengetahuan pengetahuan remaja dan pemuda tentang kesehatan reproduksi dan hubungannya dengan lingkungan sosial.
ANALISIS PERUBAHAN POLA PIKIR DAN SIKAP TOKOH KABUL DALAM NOVEL ORANG-ORANG PROYEK KARYA AHMADTOHARI
Authors: PATRISIA CUESDEYENI  , RENY YULIANTI MAYANG
Published: February 2021

Penelitianyang berjudul ?AnalisisPerubahan Pola Pikir dan Sikap TokohKabul dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari? bertujuan untuk mendeskripsi-kan perubahan pola pikir dan sikap tokoh dalam novel yang dapat dijadikan contoh dan  digunakan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; data kualitatif--tentang kaidah stratifikasi sosial, yang terdapat dalam sumber penelitian yaitu novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, yang berupa gambaran perubahan pola pikir dan sikap tokoh utama--; wujud data kualitatif dalam penelitian ini ialah kutipan-kutipan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir dan sikap tokoh Kabul dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf; teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi; teknik analisis: mendeskripsikan, menganalisis, meninjau ulang, menyimpulkan, dan memaparkan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan data perubahan pola pikir dan tujuh data perubahan sikap tokoh Kabul dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Kelima belas data ini dapat digunakan sebagai contoh dalampembelajaran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PENGINAPANDI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Authors: TRESIA KRISTIANA
Published: February 2021

Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan, terdapat berbagai model yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daearah, terindikasi hasil pemungutan yang dilakukan mengalami fluktuasi sehingga hasil pungutan pajak belum optimal, serta belum dapat dijadikan sebagai sumber keuangan daerah, untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan yang seharusnya digali dari potensi sumber daya daerah yangdimiliki.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan Peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja staf pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan melebihi kemampuannya, insentif masih minim namun telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, disisi lain standar tujuan kebijakan telah ada dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Komunikasi internal dan eksternal cukup efektif, lingkungan sosial, ekonomi, politik cukup mendukung, sehingga hasil dari pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan mengalami peningkatan dilihat dari pencapaian target dan realisasi meskipun belum signifikan peningkatannya jika dibandingkan denganpotensinya.

Temuan dari penelitian ini adalah adanya faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sistem kerja merupakan pengembangan dari teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu dimensistandar.
HUBUNGAN ANTARA NILAI YANG DIMILIKI STAKEHOLDER TERHADAP PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKOWISATA PADA TAMAN NASIONAL DI INDONESIA
Authors: BHAYU RHAMA
Published: February 2021

Taman Nasional adalah sebuah area yang diciptakan atau digunakan untuk melestarikan lingkungan alami pada sebuah pembangunan yang sedang berjalan di sekitarnya. Untuk mendukung keberhasilannya maka sejumlah isu manajerial yang muncul dalam pengelolaan taman nasional harus dikelola dengan baik. Model manajemen yang tepat untuk pengelolaan Taman Nasional adalah partisipatif dengan konsep ekowisata karena prinsip-prinsip ekowisata tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi konsep ekowisata memerlukan keterlibatan stakeholder karena adanya pertimbangan yang lebih besar mengenai keanekaragaman, baik dari segi sosial, lingkungan, politik, budaya, maupun ekonomi. Kerangka strategis untuk menghasilkan kemitraan yang berhasil antar stakeholder dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat menjelaskan dan memprediksi bagaimana stakeholder berperilaku untuk merespon dan memberikan pengaruh pada lingkungannya karena setiap stakeholder memiliki persepsi berbeda berdasarkan nilai kehidupan yang dianutnya, termasuk masalah ekowisata. Strategi utama yang mendukung pengembangan kebijakan ekowisata adalah dengan melihat pada nilai-nilai yang dianut oleh para aktor dan memprediksi bagaimana para aktor menggunakan nilai ini untuk membangun persepsi kognitif dan emosional mengenai pesan ekowisata yang dibangun bersama.
DAMPAK DAN KESIAPAN UKM DALAM MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY
Authors: Rani Sukma dewi
Published: February 2021

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), adalah kegiatan perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada awalnya, sistem ekonomi ini diatur tidak dengan pengaturan yang khusus, namun hanya memakai  KUHPerdata. Diera globalisasi saat ini, setiap negara dituntut untuk melakukan suatu resolusi yang baru bagi nagaranya, salah satunya adalah dengan ikut melakukan kerjasama internasional salah satunya dibidang perdagangan yang melibatkan perkembangan UKM. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah Asean Community yang dimana anggotaanggotanya adalah negara-negara sekawasan ASEAN ditambah Korea Selatan, India Jepang, China, Selandia Baru, dan Australia. Maka penting adanya perlindungan hukum dan kebijakan pendukung bagi UKM dalam membantu pelaksanaan jalannya Asean Community. Perlindungan hukum yang dapat dijadikan solusi bagi jalannya Asean Community yaitu antara lain pelaksanaan Antidumping, Pelaksanaan Safeguard. Dan Pelaksanaan Bea MasukImbalan
Implementasi Program Keluarga Harapan
Authors: Sri Mujiarti Ulfah  , Puput Ratnasari
Published: February 2021

Program Keluarga Harapan merupakan program yang diadopsi pemerintah dari negara-negara Amerika Latin yang terlebih dahulu telah menjalankan program ini. Sasaran Program ini adalah keluarga sangat miskin dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah satu unit yang  relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan,  kesejahtaraan, dan masa depan anak. Oleh karenanya, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Teori Kebijakan Publik yang digunakan adalah teori implementasi implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down. yang dirumuskan oleh Donald Van metter dan Carl Van Horn disebut dengan A model of the policyimplementation.

Pendekatan penelitian dengan menggunakan model penelitian kualitatif, wawancara mendalam dengan key informan (informan Kunci), pejabat di tingkat Kecamatan Sebangau dan beberapa Kelurahan dan pendamping di kecamatan Sebangau. selain itu, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat penerima sasaran dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuanPKH.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan sasaran, dimana keluarga yang cukup mapan bisa  menerima program ini sedangkan yang sangat miskin tidak mendapatkan program ini. Selain itu, permasalahan standar miskin yang dgunakan BPS juga menjadimasalah.
Urgensi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Menjadi Pasien di Rumah Sakit Dr. Soetomo Kota Surabaya
Authors: Saputra Adiwijaya
Published: February 2021

Pembangunan suatu bangsa mutlak memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat miskin yang menjadi pasien di rumah sakit Dr. Soetomo, harus tetap mendapatkan pelayanan yang baik dan memenuhi standar. Pada kondisi di lapangan penerapan kebijakan-kebijakan kesehatan bagi masyarakat miskin seringkali tidak memenuhi standar sehingga kemudian didalam masyarakat itu sendiri diperlukan pemberdayaan agar kemandirian mereka bisa menjadi bahan perbaikan bagi pembangunan suatu bangsa.
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR TOURISM SECTOR (PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA MICE KHUSUSNYA PENYELENGGARA INSENTIVETRAVEL)
Authors: John Sihar Manurung
Published: February 2021

Pengembangan sumber daya manusia sektor Pariwisata merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan pembangunan berkesinambungan yang direncanakan melalui sektor Pariwisata yang dulunya dengan mengemas kebijakan Pariwisata untuk mendatangkan kuantitas sebanyak-banyaknya wisatawan mancanegara (Wisman), akan tetapi pada masa ini bahwa kebijakan Pariwisata MICE lebih menekankan pada kualitas wisatawan yang dapat menambah pundi devisa melalui Pariwisata Mancanegara dan Domestik yang akan melakukan kegiatan Rapat (Meeting), Perjalanan Dinas (Insentive), Konfrensi (Confrence), Pameran (Exibition) di Indonesia. Untuk mendukung Kebijakan Pemerintah dalam arah haluan Pariwisata Mice maka diharapkan melalui sektor swasta dan masyarakat dapat melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan model atau pola yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara Pariwisata di Indonesia. Pengelolaan Sumber daya manusia Pariwisata MICE telah dituangkan dalam UU No 10 tahun 2004, bab 3 pasal 5 mengenai sumber daya manusia pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan, terdiri dari sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa letak geografi, kepulauan, laut, flora dan fauna, sungai, danau, hutan bentang alam, iklim; sumber daya hasil karya manusia berupa hasil-hasil rekayasa sumber daya alam, perkotaan, kebudayaan, nilai-nilai sosial, warisan sejarah, dan teknologi; dan sumber daya manusia berupa kesiapan, kompetensi, komitmen dan peran serta masyarakat.Kajian ini bertujuan untuk menemukan Pengembangan Model Kapasitas Sumber daya manusia yang sesuai dengan keinginan sektor swasta dan masyarakat khususnya penyelenggara Pariwisata MICE khususnya di Sumatera Utara dan secara umum sebagai bahan masukan dalam mewujudkan Indosesia sebagai salah satu Negara Destinasi Insentive. Adapun tujuan khusus, antara lain: 1).Untuk mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia penyelenggara insentive travel di Sumatera Utara. 2).Sebagai model pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara insentive travel di Sumatera Utara. 3).Untuk mendukung kebijakan Pariwisata dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Insentive travel pasca penetapan Sumatera Utara sebagai salah satu kota destinasi Insentive travel. Sedangkan manfaat secara tioritis dapat memberikan bukti empiris tentang program Insentive Travel David Kelly (2012), Severt S. & Breiter D.(2010), Motivasi Kerja Mc Clelland (1987), dan Kinerja Sumber daya manusia Bernardin dan Russell (1993), dikaitkan dengan motivasi kerja berprestasi dan kinerja sumber daya manusia. Sedangkan manfaat praktis, antara lain: 1). Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan
DAMPAK PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PNS DI KABUPATEN LAMANDAU
Authors: Serly Astuti
Published: February 2021

The research aims to determine the impact of local performance allowance to improve the performance of employees in the district secretariat office lamandau section Administration of the economy and SDA. The research types were descriptive with qualitative approach. With data collecting techniques are observation, interview, and study of documentation. The validity test of the data used source triangulation technique. The data analysis technique was interactive; they are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The research results showed that The impact of providing local performance allowances to improve performance for employees in the district secretariat office lamandau in the administration of the economy and SDA, that can be seen from indicators, namely (1) Quantity, the employees work based on employee’s performance target (SKP) and the daily performance report (LKH) (2) Quality, the result of their work can be categorized by their performance (3)thepresenceandactivities areincreasing,theemployeescomeandbacktohomebasedontheofficerule,(4)the cooperation, the employees can do the good cooperation with the senior or workmate, (5) Employee economy, Employees feel satisfied and can improve employee performance.
KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Authors: Ramanthia
Published: February 2021

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini, penulis meneliti kinerja pendamping desa yang bertugas di desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Kinerja pendamping desa disini diukur melalui beberapa indikator, seperti Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas, Kemandirian dan Komitmen Kerja. Selain itu, adapula faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, seperti Pemahaman Pendamping Terhadap Program, Pemahaman Pendamping Terhadap Karakter Budaya Setempat, Pemahaman Pendamping Terhadap Wilayah Geografis, serta Kemampuan Komunikasi dan Sosialisasi Pendamping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kinerja pendamping desa yang ada di desa Bukit Rawi dalam memberdayakan masyarakat desa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan metode analisis data kualitatif, dimana disini penulis mengumpulkan data serta informasi melalui serangkaian wawancara dari beberapa narasumber sehingga menghasilkan data yang apa adanya saat penelitian dilakukan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yang memiliki profesi yang berbeda-beda untuk mendukung hasil penelitian.

Hasil penelitian Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Mesyarakat Desa Bukit Rawi menunjukkan bahwa pendamping desa di Bukit Rawi ini dinilai sukses dalam memberdayakan masyarakat desa dan dinilai baik karena memenuhi indikator penilaian kinerja di atas. Namun, ada satu hal yang menghambat pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu keadaan geografis desa bukit rawi yang mengakibatkan tidak berjalannya program pendamping desa secara maksimal.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Authors: Nor Emelda
Published: February 2021

The Village Consultative Body is a manifestation of democracy at the villagegovernment. Therefore, this study aims to explore and describe how the implementation of fuction of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village and to know the  factors that influence of the implementation of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village.

            The method used in this studywas descriptive research with the data analyzed in qualitative. Meanwhile, to collect the data was used observation, interview and documentation. The data resources from this study was chair of BPD, member of BPD, secretary of BPD, society and figure of society.

            The results of this study was indicated that the role of BPD in the village of Muara laung II is still weak, caused the minimal number of village regulations generated, as evidenced by only one village regulation that has been established like  APBDes is determined by BPD and there were still village regulations Not yet formed, besides BPD still can not be said to accommodate and contribute the aspirations of the society, because there was not of good socialization with the society that resulted in decisions taken not in accordance with the wishes of the society. The main factor was lack of optimization of the implementation of the functions of BPD in Muara Laung II village that was less of involvement and support of community because unable of BPD to motivation and open opportunity of society participation of society. According to the writer was factors that influence the implementation of BPD function was that BPD still not yet understand assignment and its function that must work by BPD. The writer hope BPD in order can deep knowledge about duty and function of village consultative body in order can correct to implementation its function to be good to the future appropriate with instruction of legislation.

            Suggestion, the writer suggested necessarily special existence from the local government to the ways of arranging and make village regulation for the village government and BPD in order to be a legal product.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pembangunan Pemasaran Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah)
Authors: Raesha Aprilia Rangin
Published: February 2021

Pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah berlangsung setidaknya pada satu dekade terakhir ini. Pembangunan pariwisata dilaksanakan mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, dan Perda Provinsi Kalteng No. 2 Tahun 2013 tentang Ripparprov. Keberadaan Ripparprov sangat dibutuhkan guna memperjelas arah kebijakan pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah. Sebelum Ripparprov terbentuk pembangunan pariwisata Kalteng terkesan jalan ditempat dan berlangsung sporadis.            Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data-data kualitatif sebagai bahan utama kajian. Data dikumpulkan melalui teknis wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Komunikasi, pola komunikasi kebijakan berlangsung secara formal kedinasan dari atasan ke bawahan. 2) Sumber daya, SDM dan anggaran tersedia dalam jumlah terbatas dan didukung oleh payung hukum yang jelas. 3) Struktur Birokrasi, telah didukung oleh SOP khususnya dalam pembangunan pemasaran, untuk pembangunan destinasi masih belum tersedia. 4) Disposisi, pengangkatan birokrat menjadi kewenangan Kepala Daerah, insentif hanya diberikan kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata. Tidak tersedia insentif bagi implementor kebijakan (birokrat).
KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Authors: Kristian Lirit
Published: February 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah, dalam penelitian ini yaitu inputs (masukan), Process (proses), output (keluaran), Outcomes (hasil), Benefits (manfaat) dan Impacts (dampak). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodelogi kualitatif deskriftif dengan melakukan wawancara kepada pegawai inspektorat provinsi Kalimantan tengah selaku aparat pengawas intern pemerintah. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan langkah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan yang di wawancara ada 6 orang dan juga dilakukan wawawancara dengan 3 informan dari SKPD yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian menegnai kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pengawasan dilihat dari input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat),  dan impacts (dampak).Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan meliputi keterbatasan SDM, anggaran, tugas pengawasan yang kompleks dan luas.
NILAI TARI KINYAH MANDAU DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya)
Authors: Eddy Forwanto
Published: February 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tari Kinyah Mandau pada masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, serta mengetahui bagaimana nilai tari Kinyah Mandau dalam kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palangka Raya.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga dengan keseluruhan hasil analisis tersebut disajikan secara deskripsi yaitu memaparkan secara lengkap masalah yang diteliti dengan disertai ulasan-ulasan yang kritis. Peneliti menetapkan sumber informasi kunci (Keyinforman), yaitu tokoh masyarakat yang mengerti dan menguasai materi tari Kinyah Mandau Bapak Drs. Jhonly Afriady dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Bapak H. Afendie, SH serta sumber informasi penunjang (Supportive Informan), yang terdiri dari pegawai yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa nilai tari Kinyah Mandau dalam kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palangka Raya yaitu pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sangat khas yakni gaya kepemimpinan demokratis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal salah satunya nilai tari Kinyah Mandau. Nilai tari Kinyah Mandau merupakan gaya kepemimpinan yang sangat mengutamakan kepentingan umum/bersama atau tanpa ada kepentingan pribadi yang menyertainya.
PERAN BIRO HUKUM DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
Authors: Sri Magdalena Hutabalian
Published: February 2021

Harmonisasi Rancangan peraturan daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping).

Biro Hukum merupakan instansi vertikal di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang turut serta dalam pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah dengan system desentrasasi yakni otonomi yang seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semu aurusan Pemerintahan termasuk memiliki kewenangan mengharmonisasikan peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalh penelitian kualitatif dimana memberikan gambaran factual mengenai peran Biro Hukum dalam Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti dan mnegumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dai Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah serta studi Kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, Undang-undangdan media informasilainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian serta ditunjang oleh data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwaperan Biro Hukum berjalan dengan baik dimana harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan unsure harmonisasi raperda . Biro Hukum memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai instansi vertical mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI DI DESAKANDUI KECAMATANGUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA
Authors: Beni Fernando
Published: February 2021

potential problems. Although the government has given the strengthening of the implementation of Law No. 6 Year 2014. The government has issued rules implementing namely: PP 43 of 2014 on the implementation of Law No. 6 Year 2014 about the village, PP 60 on the Village Fund Yang Sourced From State Budget, Permendagri 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village.

It is interesting to study in the village Kandui is implementation Permendagri 113 of 2014 is whether the government has met expectations or not. And whether this policy received a positive response from local governments and officials. The purpose of this study were: 1) .To describe the implementation of the Regulation of the Minister of the Interior No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency. 2). To describe the factors driving and inhibiting factors implementations Minister Regulation No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency.

This type of research that is selected is a descriptive study presents qualitative data. Data collected by observation, interview, and documentation. Data Analysis Techniques using Flow Analysis Data Model (Miles and Huberman).

Based on the results of field studies, it can be concluded as follows: 1) Implementation Permendagri 113 of 2014 in the village government Kandui has been running but not optimal. That is because still in the stage of deepening of the material and financial management pattern adjustment Kandui village. 2) As for the inhibiting factor is the presence of the current Secretary of the Village while still empty, but this does not interfere significantly. The driving factor is the existence of internal village Treasurer reliable. While external support is mentoring and coaching in financial management BPMDes village of North Barito regency.
POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH, PIHAK SWASTA DANMASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERKEBUNANKELAPA SAWIT:STUDI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Authors: Agustina
Published: February 2021

This study aims to explain, describe and analyze patterns of partnership between government, the private sector and civil society in the development of oil palm plantations as well as factors inhibiting and supporting factors. The research method using descriptive qualitative research. Data analysis technique is done through data reduction, data presentation and verification. The results showed that a partnership with a core pattern of plasma and partnership schemes MSA (Management One-Stop), KKPA (Primary Cooperatives Members), IGA (Income Generating Activity).There is a limiting factor and driving force in the partnership. Obstacle factor is lack of knowlegde about partnership and obligations in the course of partnerships at every actor partnership, conflict, limited land, in-consistency of each actor in the partnership, the decline in palm oil prices. The push factor is the regulatory and price.
STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONALDALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN:STUDI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
Authors: Desy Frisutami
Published: February 2021

Conflict over land is a problem that can not be ignored and must be addressed because of land conflict is potentially a social conflict in the community, so it takes strategy in the prevention and resolution. In the town of Palangka Raya there is some conflict-prone areas of land that requires serious treatment of the agency having authority in the land secto. The purpose of this study is to describe and analyze the strategies of the National Land Agency in preventing and resolving conflict over land as well as the challenges and success factors in implementing the strategy of prevention and settlement of land disputes. With the research methods descriptive qualitative is to portray the state of the object and the subject under study based on the facts in the field by conducting observation and interview.Based on these results the National Land Agency strategies town of Palangka Raya in preventing conflict over land is by providing counseling / dissemination to the public, control of land administration both juridical and field, provide information quickly and accurately, and to empower them with various programs. As for the completion strategy there are several stages of assessment of conflict-related data juridical and physical data, subsequent handling of the conflict by means of mediation both parties to hold meetings / consensus. And the last is the settlement of land disputes is the final stage of the National Land Agency Palangka Raya city tried to lead with both sides in order to find an agreement towards peace so problems not up to court three times mediation. Of the strategy can be said of the remedies is maximal and can realize a land policy for justice and the welfare of society as there are some issues of land that has been able to be solved by consultation / consensus without having to be brought to court.Expectations of the future National Land Agency of the city of Palangka Raya prioritize prevention compared finish because it would be better if it did not appear the land issue. Then tighten their enforcement in the administration because the administration is mistaken as a double certificate is one of the causes of land conflicts.
PENGAWASAN KEPALA INSPEKTORAT TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DIJABATAN STRUKTURAL INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Authors: INDAH SUBEKTI
Published: February 2021

This study aims to determine the supervision of the Inspectorate's head on the performance of the Civil State Apparatus in the structural position of the Inspectorate of Central Kalimantan Province. Indicators used in measuring supervision Inspectorate head in this research are: Monitoring, Examination, Guidance and Direction, Discipline Action and Corrective Action.This research was conducted by using qualitative methodology, by conducting interviews to the Chief Inspectorate. The data obtained is then processed by reduction steps, data presentation and conclusion, the number of informants interviewed are 5 persons, 1 (one) Head of Inspectorate, 2 (two) Head of Section in Structural Position and 2 (two) State Civil Apparatus in Structural Position.Based on the results of research on the supervision of Inspectorate's head on the performance of State Civil Apparatus has been running but still not done with the maximum this is caused by every activity or work program is sometimes not submitted by each head of section and in accordance with supervision provisions seen from monitoring, examination, guidance and briefing, Disciplinary action and corrective action. Because basically State Civil Apparatus is the most important Human Resources for orgnanisasi in achieving its goals. In order for the objectives to be achieved then required supervision by the direct leadership.Factors that support and inhibit the supervision of the head of Inpektorat on the performance of the State Civil Apparatus include the supporting factors that is in terms of recording procedures and reporting of work program activities as well as in terms of absence or attendance, inhibiting factors include pakewuh culture, limited time and in terms of aspects of Civil State Apparatus That is character difference.
AGENDA REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEMBEBASKAN BUDAYA PUNGUTAN LIAR
Authors: Sri Mujiarti Ulfah
Published: February 2021

Pungutan liar merupakan budaya buruk namun telah lama ada dan tetap dipraktikkan meskipun agenda reformasi birokrasi merupakan program prioritas pemerintah pasca orde baru.  Praktik pungutan liar ini menambah daftar panjang patologi birokrasi di Indonesia sehingga jika tidak segera diselesaikan akan melahirkan kebangkrutan birokrasi. Tantangan Reformasi birokrasi adalah politik pragmatis saat ini yang kental dipraktikkan oleh para politisi, politik kepentingan melahirkan reformasi birokrasi yang disetting sesuai kepentingan penguasa. Sehingga penting bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari politik kepentingan aar agenda reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuannya.
PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL (Sinergitas Balai Taman Nasional dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Kawasan Taman Nasional Sebangau)
Authors: R. RENALDO MANALU  , Bhayu Rhama
Published: February 2021

Penelitian ini berbicara tentang Penguatan kelembagaan Lokal dan Sinergitas Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau, melihat bahwa Taman Nasional Sebangau merupakan kawasan pelestarian alam Kawasan Taman Nasional Sebangau yang mempunyai sifat ekosistem yang unik dilihat dari struktur jenis tanah, topografi, hidrologi, flora dan fauna.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penguatan kelembagaan Lokal dan Sinergitas Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan teori Dimensi Pembangunan Kapasitas Merille S. Grindle yang terdiri dari tiga dimensi yang menjadi ukuran pembangunan kapasitas yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Organisasi, dan Reformasi Kelembagaan serta ditambahkan Konsep Dana Anggaran untuk menguatkan teori pembangunan kapasitas.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan sumber daya Balai Taman Nasional Sebangau cukup bagus, penguatan organisasi berjalan dengan baik dan reformasi kelembagaan dalam visi dan misi telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi kurang bersinerginya Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dapat dilihat dari kurangnya komunikasi yang dilaksanakan. Jadi diharapkan kedepannya Balai Taman Nasional Sebangau rutin melakukan kunjungan-kunjugan ke wilayah masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya Taman Nasional Sebangau bagi kehidupan manusia.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau)
Authors: MARLENDIE  , Anyualatha Haridison
Published: February 2021

This study focuses attention on the Openness of the Revenue and Expenditure Budget of the Village from Planning, Implementation, to Accountability with the aim of describing Transparency of Village Fund Allocation Management. This research is conducted because the Implementation Team of the allocation of village funds is considered less in terms of capacity and capability. This research is expected to be useful for District Government of PulangPisau, especially Kahayan Hilir Sub-district of Mintin Village in an effort to increase Transparency of Village Fund Allocation Management

This research was conducted at Mintin Village Office, Kahayan Hilir Sub-district, PulangPisau District. As the selected informants are the Village Head, Village Secretary, Village Kaur and RT who are considered to represent the community in the research unit in the management of the Village Fund Allocation. The study was conducted with in-depth interviews and by direct observation of the implementation

Allocation of village funds.

The results of this study indicate that for the planning and implementation of Village Fund Allocation activities, it already shows the existence of transparent management. While in the accountability seen by physical results have shown a transparent implementation, from the administration side there is no need for further coaching, because it is fully in accordance with the provisions.

Transparency in the Planning of APBDes Desa Mintin which is run by the Village Government apparatus refers to the regulation applied through the Law and Government Regulation and Regent Regulation obtained through various training with technical guidance followed by the Village Government apparatus.
PENGARUH FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA
Authors: Rintama Sitompul
Published: February 2021

Sebagai upaya untuk merubah mind set dan cultur set di era Globalisasi saat ini peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dituntut untuk dapat terus berkembang dalam menjawab tantangan Globalisasi. Bagi suatu bidang instansi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan sebagi aset yang harus dijaga dan dipelihara, maka sangat ditentukan oleh tingkat performa dan mobilitas kinerja serta kemampuan SDM yang ada dalam instansi pemerintahan tersebut.

            Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah Fasilitas Kerja (X) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Y) dikantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan Kuantitatif, dimana populasi dan sampel yang dipilih adalah seluruh pegawai dikantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis Kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data dengan angket (Kuisioner).

            Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaruh Variabel (X) Fasilitas Kerja terhadap Variabel Y (Kinerja Pegawai) pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah sebesar 3,6%, 96,4% Kinerja Pegawainya dipengaruhi oleh variabel lain, hasil penelitian ini termasuk dalam kategori Rendah.

            Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang ada diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah bagi pihak pimpinan kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, diharapkan untuk dapat meningkatkan Fasilitas Kerja para pegawainya.