bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penelitian Tentang Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter pada TK RADEN AJENG KARTINI
Authors: Saragih Febika Eptalia , Novianna Karrena , Nababan Dwi Kasih Togina , Utami Nadia Suri , Yunita Sri
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penting identitas nasional dalam membentuk faktor penentu utama pengembangan kepribadian anak usia dini (PAUD) dan kontribusinya dalam membangun bangsa yang kuat. Identitas nasional menjadi landasan yang kokoh dalam membentuk pemahaman, nilai-nilai, dan kesadaran kewarganegaraan pada generasi muda. Melalui pendekatan penelitian yang ketat, penelitian ini mengkaji bagaimana konsep identitas nasional dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum PAUD untuk memberikan pemahaman  mendalam tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai nasional. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman jati diri bangsa sejak dini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan kepribadian anak, termasuk rasa cinta  tanah air. Temuan penelitian ini memperkuat pentingnya mengintegrasikan identitas nasional ke dalam pendidikan anak usia dini dan memahami perannya dalam pembentukan karakter dan pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Dengan fokus pada jati diri bangsa, kajian ini berkontribusi besar dalam penyiapan generasi penerus bangsa dan negara yang tangguh dan bertanggung jawab.
Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan No.30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)
Authors: Lie Gunardi , Trixie Ivana , Putra Moody Rizky Syailendra
Published: December 2023

Pada zaman modern terjadinya perkembangan teknologi yang menyebabkan banyak terjadinya perubahan dari berbagai sector. Seperti di bidang perkerjaan, pembuatan suatu karya sudah dijadikan profesi pada zaman sekarang ini yang di sebut seniman. Selanjutnya, para seniman tersebut menciptakan banyak karya-karya seperti lagu, film, cerpen, buku, novel, lukisan, dll sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah, yuridis-normatif. Metode yuridis- nasional dan merupakan pedoman sosial yang dipakai sebagai standar berperilaku. (Marzuki, 2005). Atau dapat diartikan, Penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakan dan data sekunder atau regulasi/peraturan-peraturan terkait dengan topik penelitian ini. Dengan mengunakan metode pendekatan yuridis, penelitian ini berfokus kepada kaidah atau aturan hukum tentang Undang- Undang  Hak Cipta yang terletak di “UU 28 tahun 2014” tentang hak cipta. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang didasarkan pada perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.
Kenakalan Remaja
Authors: Bobyanti Feny
Published: December 2023

Kenakalan remaja adalah fenomena kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor psikologis, sosial, dan lingkungan memainkan peran krusial dalam perkembangan perilaku negatif pada remaja. Untuk mengatasi masalah ini, keterlibatan keluarga dan sekolah sangat penting. Keluarga berperan sebagai fondasi pertama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai remaja. Dengan memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan pengawasan yang adekuat, keluarga dapat membimbing remaja menghadapi tekanan dan tantangan sehari-hari. Sekolah juga memiliki peran sentral dalam pencegahan kenakalan remaja, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lingkungan di mana remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial dan nilai-nilai moral. Program rehabilitasi, pendidikan alternatif, mentoring, dan kegiatan komunitas adalah beberapa alternatif konstruktif yang dapat membantu remaja memilih jalur positif. Melalui kerja sama yang erat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita dapat membantu remaja membentuk masa depan yang lebih stabil, berdaya, dan positif dalam masyarakat.
Mewujudkan Keadilan Dalam Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus di SMP Pahlawan
Authors: Yunita Sri , Ginting Khairunisah Ababil Br , Yana Eka Yuli , Putri Aminati
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam lingkungan pendidikan dengan fokus pada studi kasus di SMP Pahlawan Nasional. Masalah keadilan dalam pendidikan menjadi perhatian penting, dan penelitian ini mengupasnya secara mendalam. Dalam upaya mencapai tujuan ini, penelitian melibatkan 25 siswa sebagai subjek penelitian, yang mewakili beragam latar belakang, tingkat usia, dan jenis kelamin.Metode penelitian yang digunakan mencakup penyebaran angket dan pengamatan langsung. Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi SMP Pahlawan Nasional. Salah satu permasalahan yang mencolok adalah kasus bullying, yang diidentifikasi sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang dialami oleh siswa. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan dan kesempatan belajar.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan lebih lanjut perlu diambil untuk mengatasi masalah keadilan dalam lingkungan pendidikan.
Analisis Kedudukan Anak Angkat Sebagai Pancer Laki Laki Dalam Harta Waris dari Orang Tua Angkatnya Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional
Authors: Wijaya Niko
Published: December 2023

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki puluhan ribu pulau dari sabang hingga marauke, mengakibatkan Indonesia emiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama dan golongan sehingga menimbulkan keberagaman atau banyaknya adat istiadat. Dari keberagaman tersebut mengakibatkan tiap-tiap adat di daerah atau kepulauannya masing-masing memiliki hukum yang tidak tertulis atau yang dikenal sebagai hukum kebiasaannya masing-masing. Atau yang sekarang dikenal sebagai hukum adat. Fungsi dalam hukum adat ini tidak hanya mengatur perihal apa yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan oleh tiap-tiap perilaku masyarakat, melainkan juga mengatur setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, perkawinan dan kematian tidak telepas dari peran hukum adat khususnya terkait dengan sistem kekeluargaan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda
Hubungan Fungsi Kognitif Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Penderita Hipertensi
Authors: Khasanah Wahyu Nur , Arneliwati Arneliwati , Sari Tesha Hestyana
Published: December 2023

Pendahuluan: Gangguan fungsi kognitif merupakan salah satu masalah yang diakibatkan oleh hipertensi. Gangguan fungsi kognitif pada lansia penderita hipertensi ini menjadi masalah yang cukup serius karena dapat menyebabkan dampak psikologis seperti depresi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan fungsi kognitif terhadap tingkat depresi pada lansia penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Pekanbaru. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan desain deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian adalah 94 responden yang diambil berdasarkan kriteria inklusi menggunakan teknik purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis uji chi-square. Hasil: Analisis univariat didapatkan 52,1% responden mengalami gangguan fungsi kognitif ringan dan 44,7% mengalami depresi ringan. Analisis uji chi-square menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara fungsi kognitif terhadap tingkat depresi pada lansia penderita hipertensi dengan p-value (0,00) alpha (0,1). Kesimpulan: Fungsi kognitif memiliki hubungan yang bermakna terhadap tingkat depresi pada lansia penderita hipertensi.
Pemanfaatan Media Permainan Monopoli Super Pintar (Monstar) Sebagai Media Pembelajaran yang Efektif di Sekolah Dasar
Authors: Nurjanah Ismi , Rakhman Patra Aghtiar , Cipta Nana Hendra
Published: December 2023

Pada Usia Sekolah Dasar cenderung pada fase bermain, sehingga guru perlu menyediakan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Salah satu cara agar pembelajaran menyenangkan adalah dengan menggunakan media permainan Monopoli. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana pemanfaatan media permainan Monopoli Super Pintar sebagai media pembelajaran yang efektif di Sekolah Dasar. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan data sekunder untuk memperoleh data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan media permainan Monopoli Super Pintar dapat menjadi media pembelajaran yang efektif di Sekolah Dasar dimana media ini menjadi media pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat diimplementasikan pada beberapa mata Pelajaran seperti IPS, IPA, Bahasa Indonesia, dan PPkn. Pemanfaatan media permainan Monopoli juga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami konsep pada materi ajar, meningkatkan keterampilan berbicara dan literasi keuangan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari peserta didik dan tentunya meningkatkan hasil belajar peserta didik di Sekolah Dasar.
Kasus Perselisihan Indomaret dan Serikat Buruh atas Penunggakan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021
Authors: Winata Gilbert , Lie Gunardi , Putra Moody Rizqy Syailendra
Published: December 2023

Pada tahun 2021, terjadi sejumlah kontroversi seputar pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) bagi buruh di Indomaret, salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia. Kasus ini mencerminkan masalah yang umumnya dihadapi oleh pekerja di sektor ritel terkait dengan hak-hak mereka. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus buruh THR di Indomaret tahun 2021, termasuk latar belakang, isu-isu yang muncul, respons pemerintah dan perusahaan, serta dampaknya pada hubungan industrial di Indonesia. THR adalah tunjangan wajib yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi ekonomi politik yang sifatnya berseberangan sehingga terjadi dampak yang tidak diharapkan oleh buruh. Pihak buruh mengungkapkan bahwa besaran THR karyawan dengan kualifikasi tertentu bisa mencapai 2x gaji, termasuk di dalamnya kasir hingga pelayan. Tidak terima dengan THR setengah, salah seorang buruh kesal dan merusak gypsum milik perusahaan. Buruh mengalami tekanan dan ancaman saat mencoba untuk memprotes sebagai respons serikat pekerja dan aktivis hak asasi manusia. Mereka membantah dan mengatakan, perusahaan telah membayarkan THR tahun lalu sesuai dengan ketentuan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 dimana THR diberikan 2 minggu setelah lebaran. Buruh mengklaim menjalankan aksi boikot terhadap Indomaret. Aksi ini merupakan buntut aksi pekerja menuntut THR tahun 2020 lalu. Ancaman aksi boikot para buruh tersebut bermula dari proses pidana terhadap salah seorang pekerja PT Indomarco Prismatama di Jakarta Utara, Anwar Bessy. Dia diadili karena dilaporkan secara pidana oleh pihak perusahaan, akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Analisis Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman Dalam Pengadaan Senjata
Authors: Harahap Ameliya , Manik Asianna , Siregar Delila Maya Sari , Gaol Lammarito Lumban , Manurng Ruth Geraldine , Gajahmanik Shelly Elprida
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jerman dalam pengadaan senjata. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap sejarah kerjasama pertahanan kedua negara, jenis senjata yang telah dibeli, serta implikasi politik dan militer dari kerjasama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian historis yaitu dengan meninjau topik melalui bukti-bukti sejarah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai sumber referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jerman memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi juga memiliki konsekuensi politik dan diplomatis yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika kerjasama pertahanan internasional dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi dalam Pengambilan Sertifikasi Akuntan Profesional (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Mataram)
Authors: Azizah Novia Fitri , Karim Nina Karina , Nurabiah Nurabiah
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma subjektif, efikasi diri, pertimbangan pasar kerja, dan biaya terhadap minat dalam pengambilan sertifikasi akuntan profesional pada mahasiswa akuntansi di Universitas Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram yang menjadi anggota IAI Muda Wilayah Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebanyak 57 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan menggunakan SPSS versi 26 dalam melakukan analisis data statistik. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel norma subjektif, pertimbangan pasar kerja, dan biaya tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pengambilan sertifikasi akuntan profesional, sedangkan variabel efikasi diri berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pengambilan sertifikasi akuntan profesional.
Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
Authors: Sukma Retno Aliya Permata , Nasution Mimin Sundari
Published: December 2023

Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. Sudah adanya beberapa kegiatan yang digalakkan namun masih ditemukannya permasalahan UMKM. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam pengembangan UMKM dari mencari permasalahan, membuat kebijakan, dan usaha yang sudah diterapkan, serta faktor penghambat dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini menggunakan teori Richard Rumelt 2011 mengenai strategi pengembangan yang baik itu mengandung tiga elemen yaitu diagnosis masalah, kebijakan panduan, dan tindakan yang koheren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam pengembangan UMKM tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari tiga indikator yaitu diagnosis situasi, kebijakan panduan, dan tindakan yang koheren tidak semua berjalan dengan baik yaitu dari mendiagnosis situasi yang kurang tepat, membuat kebijakan panduan yang tidak sesuai, namun tindakan yang koheren yang dilakukan Dinas sudah berjalan, serta faktor penghambat dari pengembangan UMKM yaitu Dinas kurang tepat membuat kegiatan untuk pelaku UMKM, dan pelaku UMKM yang tidak mau di data.
Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021)
Authors: Hakiki Mirzan , Indriani Eni , Suryantara Adhitya Bayu
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi, akuntabilitas dan konsep value for money atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep value for money terhadap kinerja dari program kerja yang telah dilaksanakan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Perubungan Kabupaten Lombok Utara. Metode pengambilan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan informan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sudah transparan dengan adanya keterbukaan informasi dan sudah akuntabel pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan. Dalam konsep value for money, dikatakan telah memenuhi prinsip value for money jika ada kegiatan yang memenuhi ketiga elemen value for money (ekonomis, efisien, dan efektif). Namun pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021belum memenuhi prinsip value for money. Karena pada kinerja tahun 2021 setelah dilakukan pengukuran semua kegiatan ada beberapa kegiatan yang sudah ekonomis dan juga efisien namun kegiatan tersebut tidak efektif.
Analisis Fluktuatif Harga, Permintaan dan Penawaran Bahan Pokok di Medan: Kajian Literatur
Authors: Sitanggang Enzelina , Indriani Selvi , Novita Hannisa , Sarah Mei , Nasution Armin Rahmansyah
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak fluktuasi harga bahan pokok dan non pokok terhadap penawaran dan permintaan.Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah harga barang-barang kebutuhan pokok dan non-esensial pada berbagai tahapan penjualan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review, dengan menganalisis beberapa artikel dan jurnal yang membahas tentang pengaruh harga terhadap permintaan dan penawaran bahan pangan pokok.Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian survei dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga sangat mempengaruhi penawaran dan permintaan produk tersebut.Tingginya harga barang kebutuhan pokok menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan yang tidak signifikan karena barang kebutuhan pokok merupakan barang yang sangat penting.
Analysis of Homo Economicus Behavior According to Islamic Views
Authors: Ivani Ivani , Murasih Siti , Septiana Riani , Refilina Yenni
Published: December 2023

In everyday life people tend to equate needs with wants. Sometimes people mention something as a need that must be met immediately, even though something is a wish that could have been postponed. A lifestyle that is oriented towards economic needs alone is not justified in Islam because this attitude is the same as placing economic activity as the goal of life. On the other hand, reducing the desire to maximize life activities in the economic sector is also not justified because it lowers the degree and prestige of Muslims among other people. For this reason, this research will try to unravel how the human concept is in Islamic economics. In solving the existing problems, researchers used descriptive qualitative research methods with secondary data sources. The results of this study state that fulfilling human needs in Islam does not only meet worldly needs such as eating, drinking, clothing, housing, and transportation vehicles, but humans must also meet spiritual needs or spiritual needs so that humans become human beings who have good morals, are useful, and beneficial to fellow human beings both in this world and in the hereafter.
The Relationship between Perceptions and Family Behavior in Preventing Dengue Hemorrhagic Fever
Authors: Adhani Nida Rahmatul , Arneliwati Arneliwati , Tampubolon Masrina Munawarah
Published: December 2023

Introduction: Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an infectious disease that is experienced by many tropical countries, including Indonesia. Prevention of dengue fever relies heavily on the active role of the community, especially families, in controlling the population of the Aedes aegypti mosquito as the vector of the disease. This study aims to examine the relationship between perceptions and family behavior in efforts to prevent dengue fever. Method: The method in this research uses a descriptive correlation design with a sample size of 98 respondents using the Purpose Sampling technique. The measuring instrument used is a questionnaire and the analysis used is bivariate analysis using the chi square test. Results: The majority of respondents were in late adulthood (36-45 years) (35.7%), the majority worked as entrepreneurs (50%), the majority had graduated from high school/vocational school (68.7%) and the majority owned private homes (72.4% ). The picture of family perception is negative perception with a total of 58.2%. The description of family behavior was adequate as much as 57.1%. The results of the chi-square statistical test obtained p-value=0.016 (p0.05). Conclusion: There is a relationship between perceptions and family behavior in preventing dengue hemorrhagic fever (DHF).
Juridical Analysis of Police Authority for Community Protection of Robberies that Occurred in Batam City (Research Study in the Barelang Police Legal Area)
Authors: Simanjuntak Victor Daniel , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani , Fadjriani Lia
Published: December 2023

In writing this thesis entitled Juridical Analysis of police authority to protect the public from robbery that occurred in Batam City. One form of crime that often occurs in society is the crime of motor vehicle theft. Motor vehicle theft is a crime against property that is not uncommon in developing countries. The phenomenon of violent theft of two-wheeled motorized vehicles or what is better known as "Begal" is a type of crime that has recently become the focus of the wider community. In completing this writing and to complete the required data, the author conducted Empirical Legal research (field), by interviewing sources about the problem being researched, using qualitative data, namely sources at the Barelang Police Station in Batam City, Riau Islands regarding the Role of the Police Against Eradication of Robbery. Preventive Efforts (Prevention) Involving community leaders, youth and religious leaders to prevent acts of violence against victims of muggings Repressive Efforts (Enforcement) using various methods or tactics to reveal the perpetrators to be processed according to law. There is a role for the Barelang Police in criminal acts of theft with violence (Robbery) as regulated in Article 365 of the Criminal Code. This research shows that, in accordance with the duties and authority of the police, they carry out inquiries and investigations as well as arrest the perpetrators and process them in accordance with applicable legal provisions, as well as making efforts to prevent violent acts of theft by carrying out patrols.
Juridical Analysis of Criminal Act Handling Based on Restorative Justice in Resolving Attempted Murder Cases (Research Study at Lingga Resort Police)
Authors: Sinaga Gopal Gospel , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani , Nofrial Ramon , Pasaribu Juhrin
Published: December 2023

This thesis is entitled Juridical Analysis of Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice in Resolving Cases of Attempted Murder (Research Study at the Lingga Resort Police). The formulation of the problem is how the law is regulated and also how it is implemented, obstacles and efforts to overcome obstacles in handling criminal acts based on restorative justice in solving the attempted murder case. The aim is to find out legal regulations and their implementation, obstacles and efforts to overcome them. This research uses empirical (field) legal research and normative legal (literature) research. Using research methods consisting of 2 forms. Namely normative law or doctrine and empirical or sociological law. The normative is through applicable articles and the empirical is through interviews. The results of research on resolving criminal acts using a restorative justice approach aim to resolve conflicts that occur between perpetrators and victims and avoid negative effects arising from the current criminal system. Some jurisdictions may have special restorative justice programs designed for attempted murder cases. These programs can involve meetings between perpetrators and victims, as well as community participation, with the aim of promoting understanding, resolution, and reconciliation. Implementation of restorative justice in attempted murder cases can be carried out in stages.
Juridical Analysis of Evidence of Crimes of Domestic Violence Against Children (Research Study at Indragiri Hilir Resort Police)
Authors: Bulan Puti Lindung , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani , Nofrial Ramon , Lubis Irpan Husein
Published: December 2023

In writing this thesis, it is entitled, proving criminal acts of domestic violence against children. Proving is the process of how evidence is used. Proving is providing sufficient grounds for those examining the case in question to provide certainty about the truth of the events being presented, provide certainty to the judge regarding the truth of the events that occurred, and make clear the problem of an act. crime and find the suspect. This research uses a normative type of research supported by empirical research and also data collection techniques carried out through interviews with parties related to the research topic. Apart from that, the author also conducted library research through books and literature related to the research topic. Next, the data obtained was analyzed qualitatively and then presented descriptively. Based on the results of research and discussions in the implementation of Proof of Criminal Acts of Domestic Violence, the results of this research are in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, that all forms of violence, especially domestic violence, constitute a violation of human rights. and crimes against human dignity and forms of pecuniary discrimination must be eliminated. Therefore, the state and society are obliged to carry out prevention, protection and action. The problems discussed in this thesis are the process of proving criminal acts of domestic violence against children as well as discussing the obstacles and solutions faced by investigators in carrying out proof of criminal acts of domestic violence against children. Based on the research conducted, it was concluded that the factors that cause domestic violence are economic factors, infidelity, parental experience, knowledge, environment, low legal awareness, patriarchal culture and early marriage. The obstacles are the lack of evidence, and the slow pace of reporting victims, while the solutions that have been implemented overcome the obstacles of special attention from parents, the community and law enforcement.
Juridical Analysis of Shareholder Agreement Letters as a Form of Legal Protection (Research Study in Companies in Batam City)
Authors: Purwanti M. M. Fajar , Fadlan Fadlan , Nurkhotijah Siti
Published: December 2023

Private companies are one of the main pillars of the national economy in sustainable national development. In carrying out business activities, conflicts often occur between the shareholders of a company. The governance of a company is regulated in Law Number 40 of 2007. The reality of the business world is that often the articles of association in the deed of establishment of a Limited Liability Company as a place to accommodate the clauses agreed to by the shareholders cannot accommodate clauses that are specific to the objectives of the shareholders. shares to manage the running of the Limited Liability Company business they established. This research uses empirical juridical methods. The data used uses secondary data taken as primary data from the collection of laws and regulations relating to the object under study, and secondary and tertiary data from official documents, journals and the internet. Data collection was carried out by means of one-sided questions and answers which was carried out systematically and based on the research objectives. From the results of this research, data was obtained that Limited Liability Companies located in the city of Batam do not pay attention to company governance procedures as regulated in the articles of association in the company's Deed of Establishment, thus providing opportunities for misuse of this trust. Progress in business governance is not well anticipated, which creates gaps in increasing conflict between shareholders in the company. The choice of litigation resolution, which takes a long time and is expensive, is an obstacle to resolving this conflict. The Shareholders' Agreement Letter as a mitigation for future conflict management for the shareholders of a Limited Liability Company should be used from the moment the shareholder's self-binding agreement was made when establishing the company. A shareholder agreement is a legal document that regulates the relationship between the company's shareholders, which concerns their interests or the interests of the Company. Explicitly in UUPT no. 40 of 2007, Article 4 states that this law, the Company's articles of association and other statutory provisions, Article 1320 concerning the validity of agreements, Article 1338 of the Civil Code, binding agreements as law for the founders, applies to the Limited Liability Companies. A shareholder agreement letter is an agreement made in addition to the Articles of Association made by the parties.
Research Paper on Seven-Eleven (7-Eleven) Store Bankruptcy Case in Indonesia
Authors: Chandra Jessica , Syailendra Putra Moody Rizqy , Lie Gunardi
Published: December 2023

Retail is a business activity to increase the use-value of goods and services so that they are traded to consumers for personal or household consumption. Indonesian retail is generally known as two, namely traditional retail and modern retail. Traditional retail is retail that sells goods and services that can be consumed which are still traditional, such as markets, grocery stores, and stalls which can be found almost everywhere, while modern retail is the development of traditional retail by implementing newer concepts, such as the use of technology and keep up with the times and even accommodate people's lifestyles. This study uses a qualitative approach, namely identifying previous studies both from scientific articles, books and theories concerned with existing phenomena. This research is focused on the causes of bankruptcy faced by 7-Eleven and how to deal with the risks that occur in 7-Eleven. 7-Eleven officially closed for several reasons, namely business closing quickly and aggressively, swelling financial statements, decreased purchasing power and excess operational costs. Based on the research results that have been obtained, the suggestions that can be conveyed by researchers are to make investments, it is advisable not to invest when financial conditions are unstable. This is suggested based on the results of research calculations and from a financial perspective, companies are advised to look at and pay attention to the proportion of financial reports such as excessive use of funds. And from the company side 7-Eleven also needs to be more assertive towards consumers who use excessive facilities such as limiting the use of the internet and other sources. It is suggested that companies do not experience difficulties in paying debts and for further researchers it is suggested to give more priority or attention to corporate sectors other than trading companies, such as manufacturing, to prove that the Altman Z-Score method can be applied to predict bankruptcy in different types of companies.
Legal Protection Efforts for Taxpayers in the Tax Dispute Resolution Mechanism
Authors: Nugroho Hizkia Ivan , Lestari Novianti , Rasji Rasji
Published: December 2023

Tax is one of the income of the state treasury as an instrument of development with the ultimate goal of people's welfare and prosperity. Rather than that, paying taxes is a mandatory payment for all Indonesian citizens which is coercive by using a self-assessment system that focuses on taxpayer awareness in determining the amount of tax owed to taxpayers. Over time, many tax disputes have occurred in Indonesia. A tax dispute is a problem that arises as a result of a discrepancy in terms of tax collection with tax regulations, causing a dispute regarding the implementation of tax regulations. Legal protection for taxpayers in the settlement of tax disputes based on the taxation law also serves as the basis and legal basis for the parties to resolve tax disputes. Then the parties involved in the tax dispute are the taxpayer and the Directorate General of Taxes (DGT). With the existence of tax disputes, efforts to protect tax law arise which can be resolved by various dispute resolution mechanisms, namely filing lawsuits, appeals, arbitration, review, and arbitration. As, the role of institutions such as tax courts and arbitration bodies in providing legal protection to taxpayers in tax disputes.
Challenges in the Implementation of Judges' Professional Ethics and Conflicts of Interest that Affect Integrity
Authors: Bimo Anthonio , Lie Cathleen , Clarosa Vivian , Christian Juttah , Bryan Hanz , Saly Jeane Neltje
Published: December 2023

The judicial profession is a profession that has a very important role in carrying out the law enforcement process. To enforce the law, a judge is required to make a decision that will be the settlement of a case that occurs. In its implementation, the judge upholds the code of ethics that is owned to carry out a fair and correct judicial power. The implementation of professional ethics as a judge is certainly faced with many challenges. Not a few members of the judges are unsteady in upholding the code of ethics that should be followed. Integrity is needed so that there is no violation of the code of ethics.
The Urgency of Child Custody of Divorce Victims in the Perspective of Customary Law in accordance with the Civil Code
Authors: Pradinata Clara Agustin , Kazuo Jeydhen , Kurniawan Ivana
Published: December 2023

Divorce is the legal breaking of the marriage bond between husband and wife. Divorce can cause child custody issues. The purpose of this study is to discuss the position of children in marriage and child custody as a result of divorce from the perspective of customary law according to the Civil Code. This research method is normative juridical, with data search techniques through literature review of books, legal sources and relevant scientific journals. The results explain that the position of children in marriage is divided into legitimate and illegitimate children. Determining child custody is an important thing to do after a divorce to avoid disputes. Laws on marriage, divorce and child custody are contained in Law No. 1 of 1974 Chapter XI, KHI Chapter XV and the religious courts contained in Law no. 50 of 2009. According to Law No. 1. of 1974 the responsibility of caring for children is the responsibility of both parents as long as the child is under 18 years of age and the parents' rights are not revoked, and according to KHI children under 12 years of custody fall on the mother but when they become adults they can choose custody. According to the Civil Code, the court has the authority to decide whether one of the parents becomes the owner of custody by considering the child's needs and child protection. Article 230 states that parents who are unable to exercise their custody rights have a permanent obligation to provide maintenance. Whereas customary law in determining child custody takes into account kinship, the child can be the custody of the father or mother, but when he becomes an adult he returns to customary custody, but when he is young custody falls on the mother and the father is still obliged to provide for the child until he is an adult.
Lawsuit Regarding Sale and Purchase (Case Study Against PT Antam and Budi Said Crazy Rich Surabaya)
Authors: Lo Edmund , Lie Gunardi , Syailendra Putra Moody Rizqy
Published: December 2023

Buying and selling is an activity that is carried out by many people, but in the transaction process it must be carried out with the consent of both parties, so that the sale and purchase is only valid according to law. This can also be interpreted in the buying and selling of gold between Budi Said as the buyer and also PT Antam as the gold provider. However, the problem was that when PT Antam employees sent gold to Budi Said, it was explained that the gold received was not in accordance with the weight agreed upon at the beginning. This made Budi Said file a lawsuit against PT Antam for the discrepancy between the gold he received and the amount agreed upon and promised together. The lawsuit was accepted by PT Antam for violating the law, even though clarification should have been made and employees were also responsible. If we look at it from the other side, then when Budi bought gold from PT Antam which he promised, namely through Eksi who was one of PT Antam's employees, this was explained by PT Antam that they had never sold gold below the price set in the company profile. , but in fact the agreement made by Eksi with Budi was far below the normal price or that explained by PT Antam.
Analyzing the Implications of Living Law in the Draft Criminal Law Substance Based on Case Studies of Indigenous Peoples in Indonesia
Authors: Zulianty Renita , Kurniawan Andre
Published: December 2023

In carrying out policies to formalize customary law in the RKUHP it is not a solution in an essential settlement to humanize citizens in indigenous peoples. But especially in an effort to provide mapping and identification of social substance with adat that is rolling in Indonesia and it is not an easy matter to identify identities within indigenous peoples and their laws are also not single and uniform in developments and changes in law and there are people who cannot be detained. The purpose of this research article is the implications of living law on the draft criminal law substance based on case studies of indigenous peoples in Indonesia. So the results and research can be obtained. Law enforcement institutions in the criminal justice system have responded very well to the practices of peaceful resolution mechanisms in criminal cases such as forgiveness and peace agreements that often occur in society. These institutions, namely the Indonesian National Police, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia have accommodated the mechanism for peace between victims and perpetrators with a restorative justice approach, namely formulated in the internal regulations of each institution.
Factors to Pay Attention to and Problems in Implementing a Franchise Business Agreement
Authors: Maryam Sintia , Urbaniasi Urbaniasi
Published: December 2023

The development of trade in the era of globalization is increasing rapidly, one way to improve people's welfare is to do entrepreneurship, because entrepreneurship will make society self-sufficient and with entrepreneurship will open opportunities for themselves and take advantage of the opportunities created. With a franchise system, franchisees only buy an existing business system and have the advantage that the buyer of the system does not need to start from scratch. Of course, to realize the franchise is marked with a franchise agreement in order to minimize future irregularities. This type of research method in writing is qualitative with the type of document. Qualitative research is a type of research whose results are not based on statistics or other calculations. The purpose of this writing is to find out the problems in implementing the rights and obligations of the parties to the agreement and what factors must be considered by the parties outside the script in implementing the franchise agreement.
Legal Protection Jurisdiction of Franchise Business (Franchise) in Indonesia
Authors: Nugroho Maria Cecilia , Urbaniasi Urbaniasi
Published: December 2023

In the increasingly developing era of globalization, economic growth continues to increase and is increasingly complex. The economy in Indonesia has experienced an increase, giving rise to many businesses or business practices, both small and medium businesses, and businesses that have large capital. These efforts certainly have a positive impact on society and the country, such as meeting the needs of an increasingly diverse society. One of the businesses that is currently developing is a franchise business. The purpose of our research is to find out the legal protection for franchisees and franchisors based on applicable regulations and to find out the legal aspects of franchise agreements. This study uses normative legal research methods whose implementation is focused on collecting secondary data (library material) which includes primary legal materials such as laws and regulations, primary legal materials such as books, articles, and so on. The franchise agreement is one aspect of legal protection given to related parties to avoid actions that are detrimental to these parties, including in providing legal protection for Intellectual Property Rights (IPR). A legally made franchise agreement applies as a law for those who make it as referred to in Article 1338 of the Civil Code. An agreement that has been made legally means that the agreement has fulfilled the conditions specified in the law.
Problems and Legal Protection of Art Works in Non-Fungible Token (NTF) Practices
Authors: Wijaya Niko , Urbaniasi Urbaniasi
Published: December 2023

This article analyzes the Non-Fungible Token, abbreviated NFT, which is a digital certificate that can be used to verify who owns certain assets in the world of crypto art, where this certificate represents ownership of authentic works of art. Non-Fungible Token (NFT) as a digital asset as well as several legal issues that arise related to NFTs, especially in the field of intellectual property law including copyright protection and legal construction of copyright ownership of NFTs. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. This study aims to find out how the legal problems in the practice of intellectual property development commercialization of non-fungible tokens (NFT) and how to protect works of art in the form of Indonesian non-fungible tokens (NFT). The results of this study indicate that although in Indonesia there are no specific regulations that explicitly regulate Non-Fungible Tokens (NFT), the rights of creators of works are generally protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but from an intellectual point of view property development, NFT presents the potential for the development and commercialization of works through digital media that has a wide reach and provides more optimal monetization opportunities.
Franchise Protection Law to Secure Rights and Obligations in Joint Business
Authors: Christian Benedict Philip
Published: December 2023

Franchise business (franchise) is a business system that is currently favored by many people. From the franchise system, doing business becomes easier, because franchising is the right of each entrepreneur or business entity to market goods or services that are proven by the running of a "successful" business by being used by other parties based on a franchise agreement. Here the author wants the parties to pay close attention to the information discussed in connection with the franchise agreement. The parties are responsible for all the contents of this information and prevent its dissemination or leakage to third parties or the public, because that is why it is important to include a confidentiality clause in the franchise agreement so that the information obtained is safeguarded and does not result in loss to the owner due to information leakage. In the franchise business, the law of protection for every profit is needed as regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2007 which regulates Franchising and is further regulated by the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 53/M-DAG/PER/8/2012 concerning the Implementation of Franchising
Comparison of ARIMA and Exponential Smoothing Models in Prediction of Stock Prices
Authors: Funde Yogesh , Damani Akshay
Published: December 2023

Stock prices tend to show trends or seasonality or have random walk movements. Time series statistical models developed over time aid prediction of stock prices to assist informed decision-making for investors. These models provide quantitative information to financial specialists at the time of placing their buy–sell orders. The paper compares the movement of two univariate time series using two forecasting models—exponential smoothing and autoregressive integrated moving average (ARIMA) (p; d; q). We predict stock prices of selected 15 companies across three sectors (banking, pharmaceuticals, and Information technology) from NIFTY 50 data for the period April 01, 2016 to March 31, 2021. All these 15 companies are representative constituents of the three sectors within the Nifty 50 index. Performances of models were assessed through forecasting error measures such as root mean square error and mean absolute percentage error. Performances of both models were identical for nine stocks. Prediction based on ARIMA was more accurate for six stocks, whereas exponential smoothing model was a better indicator of stock prices in the case of one stock. However, the differences in error measures of the both the models are marginal, and parsimony principle may drive the choice of model.
Crash Prediction Using Fundamental Variables: Evidence from Mainland China
Authors: Lleo Sébastien , Ziemba William T.
Published: December 2023

This article investigates how fundamental crash prediction models perform in mainland China’s fast-growing equity markets. We apply three families of fundamental models, price-to-earnings ratio, cyclically adjusted price-to-earnings ratio, and bond-stock earnings yield differential, to the Shanghai and Shenzhen stock indices. Our statistical analysis supports the dominant view that Chinese equity markets behave different from U.S. markets. We find that fundamental models are significant predictors of equity market crashes in China despite these differences. Finally, we show how to use these crash prediction models to improve active portfolio management.
Das Pathos des Sozialen
Authors: Gugutzer Robert
Published: December 2023

Das menschliche Zusammenleben ist pathisch: Es wird erfahren, erlebt, erlitten. Die Soziologie ignoriert diesen Aspekt mehrheitlich, weil sie sich im Kern als Handlungs-, nicht aber als Widerfahrniswissenschaft versteht. Robert Gugutzer kritisiert eine solche aktivistische Sicht und plädiert für eine intensivere Berücksichtigung des Pathos des Sozialen. Auf der Grundlage der Neuen Phänomenologie von Hermann Schmitz entwickelt Gugutzer eine Neophänomenologische Soziologie (NPS), in deren Mittelpunkt die Leiblichkeit der sozialen ›Patheure‹ steht. Denn: Das Widerfahrende spürt man. Die NPS ist daher wesentlich eine Soziologie am Leitfaden des Leibes. Ihr Interesse gilt den subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins, der zwischenmenschlichen und transhumanen leiblichen Kommunikation sowie den Gefühlen als Atmosphären und deren Einbettung in Situationen. Das vorliegende Buch bietet erstmals einen umfassenden Einblick in das Theorie- und Forschungsprogramm der NPS. Das menschliche Zusammenleben ist pathisch: Es wird erfahren, erlebt, erlitten. Die Soziologie ignoriert diesen Aspekt mehrheitlich, weil sie sich im Kern als Handlungs-, nicht aber als Widerfahrniswissenschaft versteht. Robert Gugutzer kritisiert eine solche aktivistische Sicht und plädiert für eine intensivere Berücksichtigung des Pathos des Sozialen. Auf der Grundlage der Neuen Phänomenologie von Hermann Schmitz entwickelt Gugutzer eine Neophänomenologische Soziologie (NPS), in deren Mittelpunkt die Leiblichkeit der sozialen ›Patheure‹ steht. Denn: Das Widerfahrende spürt man. Die NPS ist daher wesentlich eine Soziologie am Leitfaden des Leibes. Ihr Interesse gilt den subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins, der zwischenmenschlichen und transhumanen leiblichen Kommunikation sowie den Gefühlen als Atmosphären und deren Einbettung in Situationen. Das vorliegende Buch bietet erstmals einen umfassenden Einblick in das Theorie- und Forschungsprogramm der NPS.