bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENATAAN SISTEM DAN KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK
Authors: Hadisuprapto Paulus
Published: November 2017

Hukum dilihat secara sistem didalamnya terkandung adanya mekanisme kerja kelembagaan yang berupaya mewujudkan tercapainya tujuan sistem hukum bersangkutan. Hukum Pidana Anak sebagai bagian dari Hukum Pidana pun pada hakikatnya merupakan ketentuan norma-norma hukum yang secara sistematik merupakan mekanisme bekerjanya kelembagaan yang diperankan oleh lembaga penyelidik dan penyidikan (kepolisian), lembaga penuntutan (kejaksaan), lembaga ajudikasi (pengadilan), dan lembaga pelaksana pidana (lembaga pemasyarakatan). Telaah substantif terhadap Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya mampu mencerminkan dirinya sebagai sistem hukum pidana anak (sebagai sistem ia harus mengatur tentang hukum pidana anak materiil dan formil). Demikian juga ditelaah dari aspek kelembagaan seperti dituntut oleh Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ternyata dikaji operasionalisasi mekanisme bekerjanya kelembagaan pun belum sesuai dengan yang diharapkan. Atas dasar itu maka tidak berkelebihan bila dalam penegakan hukum pidana anak, perlu adanya penataan sistem dan kelembagaan sehingga apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana anak menjadi terwujud secara konkrit dalam praktek-praktek penanganan anak-anak pelaku delinkuen.Kata Kunci : Penataan Sistem dan Kelembagaan, Hukum Pidana Anak
PERLUASAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MELINDUNGI WNI DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA
Authors: Sianturi Pantas
Published: November 2017

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui formulasi ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional pada saat ini dan perluasannya dalam melindungi kepentingan hukum bangsa Indonesia di luar wilayah negara Indonesia. Metode pendekatan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara analisis yuridis historis dan yuridis komparatif. Asas nasional pasif dalam KUHP hanya melindungi kepentingan negara dari gangguan orang atau bangsa asing di luar negeri, sehingga jika terjadi suatu tindak pidana yang menimpa warga negara Indonesia, di luar negeri, maka proses hukumnya hanya diserahkan sepenuhnya terhadap hukum yang berlaku di negara tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena itu formulasi pembaharuan kebijakan hukum pidana nasional dapat dilakukan melalui proses perbandingan dengan hukum pidana negara asing. Dalam Pasal 4 RUU KUHP tahun 2004 telah menempatkan kepentingan warga negara secara individual menjadi suatu kepentingan nasional, sehingga hukum pidana Indonesia akan dapat diterapkan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Hukum Pidana Nasional, Perlindungan Warga Negara
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI
Authors: . Herlina
Published: November 2017

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam hukum pidana pada saat ini dan prospek kebijakan di masa mendatang. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mengenal tindak pidana perdagangan bayi. KUHP hanya mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur dimana tujuannya berbeda dengan tujuan perdagangan bayi. Demikian pula korporasi dalam KUHP tidak diakui sebagai subjek hukum sehingga hal ini menyulitkan dalam pertanggungjawaban pidananya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara tegas mengatur tentang perdagangan bayi namun secara implisit telah dapat mengakomodir tindak pidana perdagangan bayi. Tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana perdagangan anak termasuk bayi. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam hukum pidana di masa mendatang, baik itu dalam konsep KUHP tahun 2004 maupun dalam RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak belum ada pasal yang khusus mengatur perdagangan bayi, oleh sebab itu perlu dikaji kembali dan perlu adanya perbandingan dengan negara lain untuk mencapai hasil yang maksimal.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Bayi
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 DIKAITKAN DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH PROVINSI BALI (STUDI KASUS PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAERAH PROVINSI BALI)
Authors: Alit Sudarsana Cokorda
Published: November 2017

Penilaian terhadap prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Desember pada tahun yang bersangkutan, dengan unsur yang dinilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Yaitu : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi PNS yang memangku jabatan.Tujuan diadakannya penilaian ini terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Namun kenyataannya didalam praktek administrasi kepegawaian khususnya pada Badan Kependudukan Daerah Provinsi Bali, terdapat penyimpangan terutama dalam proses penilaian tidak melalui sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran BAKN No.02/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang harus dilaksanakan oleh pejabat penilai sebagai dasar untuk pembuatan DP3, kurang dipahaminya ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran PP No.10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.Tidak ada buku catatan dan kurang dipahaminya PP No.10 tahun 1979 tersebut cenderung menyebabkan penilaian yang subyektif, sehingga buku catatan penilaian tersebut dirasakan sangat penting kembali diadakan untuk lebih menjamin penilaian yang obyektif, disamping pemahaman PP No.10 tahun 1979 dan keberanian seorang pejabat penilai memberikan penilaian yang senyatanya.Kata Kunci : Penilaian Prestasi Kerja PNS
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
Authors: Rusmawardi Muhammad
Published: November 2017

Pembangunan khususnya dibidang ekonomi agar dapat berjalan lancar dan baik diperlukan adanya dana dan biaya sebagai faktor penunjang antara lain dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan Peraturan-Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum (peraturan pelaksana) dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.Kata Kunci : Peraturan-Peraturan Daerah, Pajak, Retribusi Daerah
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGULANGAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK KEDOKTERAN
Authors: Adi Priharto
Published: November 2017

Profesi kedokteran merupakan satu profesi yang penuh dengan resiko, kadang-kadang dalam mengobati atau pasien dapat menimbulkan cedera atau cacat bahkan samp[ai dengan kematian sebagai akibat dari tindakan dokter. Tindakan dokter yang demikian, sering diindikasikan sebagai malpraktik medik oleh korban dalam hal ini pasien, banyak tuntutan khususnya secara pidana yang ditukan kepada dokter atau tenaga kesehatan akibat tindakan medik tenaga kesehatan ini.Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik kedokteran.Tesis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan :Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana saat ini yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana mapraktik kedokteran?Bagaiaman kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang di dalam upaya menanggulangi tindak pidana malpraktik kedokteran?Dalam penyusunan tesis ini mengunakan metode pendekatan yuridis norm,atif, yaitu penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder yang l;ebih dikenal dengan istinah penelitian hukum kepustakaan, dan mengunakan juga metode yuridis komparatif yaitu dilakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan perundangan dari beberapa negara asing yang berhubungan dengan kesehatan.Kata Kunci : Pasien, Dokter, Kelalaian, Malpraktik,
PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (SUATU PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)
Authors: Sasmito Heri Abduh
Published: November 2017

Doktrin larangan ultra petita bagi hakim tidaklah berlaku mutlak dan umum. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan penafsiran sistemik dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang MK maupun Peraturan MK tidak memberikan kemungkinan bagi hakim konstitusi untuk membuat putusan ultra petita. Dalam menerbitkan putusan yang mengandung ultra petita, pada umumnya MK mendasarkan adanya keterkaitan yang tidak terpisahkan antara pasal yang diuji dengan pasal-pasal lain yang tidak diuji, sehingga karenanya pasal atau seluruh undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, di samping karena alasan untuk menghindari kekacauan hukum dan menegakkan keadilan subtantif. Terobosan MK dalam membuat putusan ultra petita pada prinsipnya adalah bentuk dari penegakan hukum yang progresif, akan tetapi kreatifitas apapun yang dilakukan oleh penegak hukum dapat menjadi tidak bermakna progresif manakala tidak untuk mewujudkan keadilan subtantif, menempatkan keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia sebagai tujuan akhirnya.  Kata kunci : Ulta Petita, Pengujian Undang-Undang, Hukum Progresif.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Authors: Fatimah Fines
Published: November 2017

Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (complement) dari asas Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk membuat sebuah penelitian tentang vicarious liability dalam kebijakan hukum pidana, karena pada kenyataannya pengaturan vicarious liability dalam Konsep KUHP belum menegaskan dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggunjawabkan secara vicarious.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bertujuan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini, dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni yang memusatkan penelitian pada sumber data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip1Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kebijakan formulasi vicarious liability/ pertanggungjawaban pengganti di Indonesia saat ini lebih tertuju pada kejahatan korporasi. Kebijakan formulasi vicarious liability/ pertanggungjawaban pengganti di Indonesia yang akan datang sebaiknya dirumuskan tidak hanya untuk tindak pidana korporasi, atau tidak hanya pada hubungan kerja, tapi juga dapat diterapkan pada hubungan orang tua dengan anaknya, dan suami dengan isterinya. Vicarious liability seharusnya diterapkan pada tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana strict liability (dilakukan oleh orang dalam “hubungan” yang telah disebutkan), dan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda.Kata kunci: Pertanggungjawaban pengganti, kebijakan
KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang
Authors: Buana Aghata Langlang
Published: November 2017

Kajian terhadap Pertimbangan Hakim tentang Disparitas Pidana dalam Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). Banyak putusan PN Semarang yang penerapan pidananya berbeda, padahal tindak pidana-tindak pidananya sama, misal kasus pencurian. Tindak pidananya sama tentang pencurian, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana berbeda-beda. Dalam konteks ini maka ada disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang? Apa yang menjadi pertimbangan hakim tentang disparitas pidana atas kasus tindak pidana pencurian? Bagaimanakah pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian? Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang; untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim tentang disparitas pidana atas kasus tindak pidana pencurian; untuk mengetahui pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian.Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Sebagai data primer yaitu hasil wawancara, sedangkan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu sejumlah referensi yang relevan dan aktual. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara/Interview. Metode analisis data menggunakan analisis data empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disparitas pidana ini bukan hanya di PN Semarang, namun pada seluruh pengadilan di Indonesia bahkan di dunia ini tidak bisa sama sekali meniadakan disparitas pidana. Disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Simpulan: disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Saran: hendaknya ada penelitian yang lebih dalam lagi tentang disparitas pidana. Sehubungan dengan itu, akademik perlu membuka seluas-luasnya pada peneliti lainnya untuk meneliti terhadap upaya mengatasi disparitas pidana, dengan harapan dapat diperkecil dampak negatif dari adanya disparitas pidana.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Disparitas Pidana, Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian, Pengadilan Negeri Semarang.
REKONSTRUKSI ASAS KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum
Authors: Aedi Ahmad Ulil
Published: November 2017

Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Penanaman modal merupakan salah satu obyek yang perlu diatur oleh peraturan hukum dengan mempertimbangan asas equality before the law. Penelitian ini disusun dengan metode socio-legal dengan harapan dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tujuan hukum dalam doktrin ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya subjek hukum, dalam hal penanaman modal, persamaan dihadapan hukum dapat dibatasi dengan ketentuan GAAT WTO dengan dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian.Kata Kunci: Persamaan, Penanaman Modal, Rekonstruksi Asas Hukum.
PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Authors: Siahaan Freedom Abetnego
Published: November 2017

BUMN merupakan pelaku ekonomi yang sangat vital perannya dalam Pembangunan Nasional. Peran BUMN yang sangat vital tersebut ternyata tidak diikuti dengan kinerja BUMN yang membaik justru sebaliknya, kinerja BUMN malah mengecewakan. Salah satu cara yang dapat ditempuh guna mengembangkan BUMN agar menjadi perusahaan yang kinerjanya baik, efisien, profesional dan transparan adalah melalui mekanisme privatisasi. Privatisasi BUMN merupakan salah satu bagian dari upaya pembenahan guna mendayagunakan dan mengembangkan BUMN sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara. Dalam pelaksanaan privatisasi hendaknya semua pihak yang terkait mampu untuk bekerja sama dan saling mendukung sehingga pelaksanaan program privatisasi dapat berjalan dengan efektif.Kata Kunci: Privatisasi, BUMN.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL
Authors: Tiara Harum Ghandis Clarinda
Published: November 2017

Masyarakat hukum adat sangat berperan penting dalam mengungkap manfaat-manfaat sumber daya genetik tertentu. Namun ironisnya, tidak sepeser pun keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat hukum adat di Indonesia sementara negara-negara maju melalui rezim HKI memperoleh banyak keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari pengetahuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: apakah Rezim HKI mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual? Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Rezim HKI tidak mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik Kebijakan di Indonesia saat ini masih berpedoman pada sistem pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Genetik
“IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)
Authors: Aslamadin Ibnun
Published: November 2017

Pemerintah sebagai organisasi pemerintahan terbawah dan terdekat dengan masyarakat sehingga memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance khususnya dalam memenuhi asas profesionalisme.Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatur mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatPenelitian ini ditulis dengan metode pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian adalah alih status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Slawi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2009 yang dibuat mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 beserta aturan pelaksananya. Terdapat Hambatan dan kendala dalam penerapan alih status ini berasal dari aturan yang belum lengkap, perangkat desa dan masyarakat yang tidak mau diubah menjadi kelurahan, dan kesalahpahaman terhadap status Kelurahan.Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, asas profesionalisme, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa, Kelurahan1 Mahasiswa
PERAN ILMU KE-TUHANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Authors: Batubara Gialdah Tapiansari
Published: November 2017

Ketidakadilan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana seolah tak pernah berhenti. Kondisi ini berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan hukum. Solusi utama bagi hilangnya keadilan adalah ilmu Ke-Tuhanan. Penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip ke-tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada, tidak memerlukan landasan yuridis dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia. Sehingga apa yang selama ini ditemukan dalam ketentuan undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah merupakan landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.Kata kunci : Ilmu Ke-Tuhanan, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Pidana
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/4/PBI/2006 SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK GO PUBLIC
Authors: Thontowi Mujiburrahman
Published: November 2017

Penelitian tentang implementasi Good Corporate Governance (GCG)berdasarkan Peraturan Bank Indonesai (PBI) No 8/4/PBI/2006 tentangpelaksanaan GCG bagi Bank Umum mengankat tiga permasalahan. Pertama,pengaturan selfassessment GCG bagi bank umum berdasarkan PBI. Kedua,kendala dalam melakukan self assessment GCG.Ketiga, pemikiran upaya untukmengatasi kendala dalam melakukan self assessment GCG. Penelitian inimenggunakan metode yuridis empiris. Pengumpulan data sekunder dalampenelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi.analisa datamenggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasemua bank harus menjalankan kegiatanusaha sesuai dengan prinsip prinsip yangterkandung dalam peraturan bank Indonesia. Implementasi GCG diperlukan agarperusahaan Perbankan dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidakmerugikan kepentingan stakeholders.Self assessment GCG mendorong tegaknyaprinsip transparancy, accountability, responsibility, independence dan fairness.Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perbankan saat melaksanakan selffassessment GCG bersifat internal dan external.Kata kunci:Peraturan Bank Indonesia, Good Corporate Governance, Go Public
KEBIJAKAN APLIKASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
Authors: Utami Ika Ratna
Published: November 2017

Pelindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khusususnya tindak pidana narkotika menjadi hal yang sangat penting, anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang meakukan tindak pidana narkotika saat ini; juga menjelaskan kebijakan aplikasi ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta asas hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika saat ini masih menimbulkan kerancuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ke dalam praktek peradilan, karena tidak ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadilan anak. Diperlukan kajian perbandingan berbagai negara tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar masa yang akan datang tidak menimbulkan kerancuan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di pengadilan.Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Narkotika Anak
QUALIDADE DO CUIDADO E SEGURANÇA DO PACIENTE: UMA REFLEXÃO
Authors: Tahara Angela Tamiko Sato
Published: November 2017

_
Benefícios de acompanhante treinada durante o processo de parturição: revisão integrativa
Authors: Almeida Keurolainy Cristine Silva , Siqueira Hedi Crecencia Heckler , Pereira Queli Lisiane Castro
Published: November 2017

Objetivo: conhecer a produção científica acerca dos benefícios de acompanhante treinada durante o processo de parturição. Métodos: revisão integrativa. Na busca ativa online nas bases de dados, utilizou-se os descritores, parto humanizado, assistência ao paciente e trabalho de parto. Observou-se como critérios de inclusão, artigos publicados na língua portuguesa, disponíveis online, completos, publicados no período de 2001 a 2015. A coleta de dados foi realizada em janeiro de 2016. Resultados: foram capturados 11 artigos. Os dados evidenciaram que a participação da acompanhante treinada no processo de parturição traz como benefícios: a humanização do parto, a realização de medidas de alívio da dor, a redução de intervenções e o aumento de partos eutócicos, além de causar satisfação e vivência positiva das parturientes acompanhadas por doulas. Considerações finais: novos estudos devem ser realizados a fim de impulsionar a presença das doulas nas maternidades.
Unaprjeđenje organizacije rada odjela hrane i pića na primjeru restorana hotela Radisson Blu Resort Split
Authors: Bogdanović Mario , Maračić Stefanija
Published: November 2017

Ugostiteljskoj djelatnosti imanentno je pružanje usluga prehrane i pića. Pružanje usluga prehrane i pića u hotelijerstvu kao najistaknutijem pojavnom obliku ugostiteljstva pruža se putem organizacijskog oblika odjela hrane i pića gdje je najvidljiviji dio restoran jer se tu susreće ponuda i potražnja za hranom i pićem. Istraživanja organizacije rada odjela hrane i pića važan su čimbenik spoznaje te unaprjeđenja organizacijske djelotvornosti odjela hrane i pića, ponajprije restorana ugostiteljskih organizacija. Svrha ovoga rada bila je istražiti organizaciju rada u odjelu hrane i pića restorana na primjeru hotela Radisson Blu Resort Split. Ciljevi istraživanja definirani su kao problemi organizacije rada konkretnog restorana Fig&Leaf hotela Radisson Blu Resort Split. Istraživanje je provedeno metodom anketnog upitnika kojim su bili isptani svi djelatnici restorana (N=20). Uočena su neka problematična područja u organizaciji rada restorana: a) suboptimalna popunjenost radnih mjesta; b) višestruki lanac naređivanja; c) problemi suboptimalne organizacijske strukture u radu restorana; d) problemi pojedinih aspekata organizacijske kulture restorana u smislu timskog rada, participativnog odlučivanja, interpersonalnog povjerenja. Za dijagnosticirane probleme u organizaciji rada ponuđena su organizacijska rješenja s ciljem unaprjeđenja menadžmenta i organizacije restorana. Ovakav način rješavanja organizacijskih suboptimalnosti moguće je općenito primijeniti u restoranskom poslovanju.
Utjecaj kvalitete i zadovoljstva studenata na namjeru daljnjeg korištenja usluga visokog obrazovanja na primjeru Visoke škole eMPIRICA
Authors: Puška Adis , Berbić Selma , Maksimović Aleksandar
Published: November 2017

U posljednja dva desetljeća kvaliteta je u visokom obrazovanju sve važnija. Razlog tomu treba tražiti u razvitku informatičkog društva i u samoj globalizaciji. Primjenom Bolonjske deklaracije u visokom obrazovanju povećala se mobilnost studenata, a pojavom brojnih privatnih visokoškolskih institucija izraženija je konkurencija na polju visokog obrazovanja. Ovaj rad ima za cilj istražiti i ispitati vezu između kvalitete usluge u visokom obrazovanju, zadovoljstva studenata te namjere studenata o daljnjem korištenju ovih usluga. Istraživanje je provedeno na Visokoj školi eMPIRICA te je anketirano ukupno devedeset pet studenata. Primjenom faktorske analize izvršeno je grupiranje tvrdnji unutar varijable kvalitete usluge u tri faktora, dok su primjenom multiple regresijske analize postavljene hipoteze u ovome radu. Dokazano je da kvaliteta usluga visokog obrazovanja utječe na zadovoljstvo studenata i njihovu namjeru daljnjeg korištenja ovih usluga, a da je zadovoljstvo studenata povezano s namjerom korištenja ovih usluga. Rezultati dobiveni u ovome radu pružaju važan uvid u razumijevanje kvalitete u visokom obrazovanju te njegova utjecaja na zadovoljstvo i namjeru studenata o korištenju ovih usluga.
Etično ponašanje profesionalnih računovođa
Authors: Ramljak Branka , Rogošić Andrijana , Perica Ivana
Published: November 2017

Računovodstvo je danas vitalni sustav u gospodarski razvijenom svijetu jer postojeći ekonomski sustav jednostavno ne može funkcionirati bez njega. Prepoznatljiva osobina računovodstvene profesije je prihvaćenje odgovornosti prema korisnicima računovodstvenih informacija. Svaki profesionalni računovođa osim što mora biti kvalificiran mora posjedovati visok stupanj profesionalnog integriteta. Budući da se profesionalni računovođe suočavaju sa složenim izazovima u poslovnom i profesionalnom okruženju današnjice, sve više rastu pritisci za etičnim ponašanjem računovođe. Etika i profesionalizam u računovodstvu nužni su i za računovođe i sve one koji se koriste njihovim informacijama. Ciljevi istraživanja ovoga rada su utvrditi postoji li razlika u stupnju obrazovanja profesionalnih računovođa s obzirom na spol, ima li razlike između spolova kad je u pitanju profesionalizam računovođa i utječe li duljina radnog staža na integritet i profesionalizam računovođa. Istraživanje je provedeno u lipnju 2016. godine putem online ankete koja je poslana na 196 elektroničkih adresa računovodstvenih djelatnika u Hrvatskoj. Dobiveni rezultati temelje se na povratnim informacijama od 55 računovodstvenih djelatnika i upućuju na razliku između spolova s obzirom na stupanj obrazovanja, na nepostojanje razlike između računovođa muškog i ženskog roda s obzirom na profesionalizam te na utjecaj radnog iskustva na integritet i profesionalizam računovođa i etično ponašanje.
Islamsko bankarstvo i modeli financiranja u poslovanju islamske banke
Authors: Budimir Nemanja
Published: November 2017

Islamsko bankarstvo danas je široko rasprostranjen pojam kako u islamskim zemljama, tako i na Zapadu. Ono označava bankarsku formu i financije koje klijentima nastoje osigurati usluge bez kamata. Zagovornici islamskog bankarstva tvrde da je glavni cilj „riba”, koja je zabranjena po islamskim zakonima. Ovakav stav prema kamati udružio je nekoliko islamskih škola radi pronalaska načina i sredstava za razvitak alternativnoga bankarskog sustava, koji bi bio u skladu s pravilima islamskih zakona, a posebno s pravilima koji se odnose na zabranu kamate. Od sredine 1970-ih broj islamskih banaka je u porastu. Islamske banke nisu osnovane samo u zemljama u kojima je islam najzastupljenija religija, kao što je Egipat, Jordan, Sudan, Bahrein, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati, Tunis, Mauritanija i Malezija, već i u zemljama kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Filipini, gdje je islam manjinska religija. Međunarodna islamska banka, Islamska razvojna banka, čiji su dioničari članovi Organizacije islamske konferencije, djeluju kao sponzori islamskog bankarstva i financija širom islamskog svijeta.
Ocjena upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske
Authors: Dukić Gordana , Dukić Darko , Bertović Neven
Published: November 2017

Glavni cilj ovoga rada bio je istražiti upravljanje tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske. Studija je temeljena na stavovima zaposlenika državnih institucija. Zbog uske povezanosti tehnoloških promjena i e-uprave, u radu je ispitano i njihovo zadovoljstvo e-servisima. Prema rezultatima, ispitanici su bili tek djelomično zadovoljni tehnološkim promjenama u njihovim organizacijama i e-servisima državne uprave. Stavovi zaposlenika s obzirom na dob, spol, stupanj obrazovanja i položaj u instituciji bili su prilično slični. Analiza je nadalje pokazala da su zaposlenici državnih institucija uglavnom nezadovoljni upravljanjem tehnološkim promjenama. U nastavku je primijenjena k-sredina klaster analiza kako bi se izvršila klasifikacija ispitanika u dvije skupine prema njihovoj razini zadovoljstva. No između karakteristika zaposlenika i pripadnosti klasteru nije utvrđena značajna ovisnost. Budući da je upravljanje tehnološkim promjenama u državnoj upravi nedovoljno istraženo, ova studija pruža korisne informacije znanstvenicima, kreatorima politika i praktičarima.
Prepoznatljivost i korištenje oznaka kvalitete i izvornosti u svakodnevnoj uporabi
Authors: Borec Andreja , Zdrilić Ivica , Prpić Ana Marija , Ivanov Kristina , Surać Lucija
Published: November 2017

Proces globalizacije u velikoj je mjeri utjecao na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda učinivši ga zasićenim novim proizvodima koji međusobno konkuriraju cijenom i kvalitetom. U takvim globalnim okolnostima autohtoni proizvodi ne se mogu nositi s oštrom konkurencijom, a kupci ne mogu biti sigurni u kvalitetu onoga što kupuju zbog čega se javila potreba zaštite autohtonih proizvoda. Svrha ovoga rada je upozoriti na važnost formiranja oznake i zaštite proizvoda kao intelektualnog vlasništva. U radu su definirane i prikazane oznake izvornosti i kvalitete u Republici Hrvatskoj i na području Europske unije te su dani hrvatski primjeri zaštite izvornosti. Za potrebe rada, o prepoznatljivosti oznaka kvalitete i izvornosti u svakodnevnoj uporabi, provedena je anketa među šezdeset osam ispitanika, koji su odabrali za svoju kupnju trgovački lanac, trideset jednim ispitanikom koji je odabrao OPG tržnicu te među dvadeset dva mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Istraživanje je pokazalo kako postoje razlike između pojedinih dobnih skupina i njihovim preferencijama pri kupnji u trgovačkim lancima ili na OPG tržnicama. Osim toga, kupci stavljaju naglasak na kvalitetu i cijenu pri kupnji proizvoda, ali slabo prepoznaju tu kvalitetu gledano kroz oznake izvornosti i kvalitete.
Mogućnosti korištenja audita sustava upravljanja kvalitetom za unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave
Authors: Čandrlić - Dankoš Ivana
Published: November 2017

Prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015, provođenje audita sustava upravljanja kvalitetom ključna je pretpostavka provjere usklađenosti sustava sa zahtjevima međunarodne norme i zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom organizacije koja ih primjenjuje. Rezultati provedenih internih audita sadrže informacije vezane uz nepravilnosti (nesukladnosti u odnosu na zahtjeve norme), preporuke za poboljšanje, a sve s ciljem unaprjeđenja postojeće poslovne prakse. Istodobno, analiza pozicije Republike Hrvatske na međunarodnim ljestvicama konkurentnosti pokazuje značajno zaostajanje u odnosu na države srednje i istočne Europe. Analiza usporedbe Republike Hrvatske s drugim državama na temelju međunarodnih analiza konkurentnosti pokazuje zaostajanje u svim segmentima konkurentnosti. Pritom, u skladu s preporukama Europske komisije u sklopu konvergencijskog programa nacionalnih reformi u Republici Hrvatskoj, slabost sustava ogleda se i u (ne)učinkovitosti javnog sektora koji je potrebno unaprijediti. Rad jedinica lokalnih i regionalnih samouprava (u daljnjem tekstu: uprava) u Republici Hrvatskoj nadziru tijela državne uprave, institucije nadležne za provođenje poslovanja pravnih i/ili fizičkih osoba, skupštine u gradovima i županijama, a u općinama općinsko vijeće kao i jedinice unutarnje revizije i internih auditora ako uprava ima implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema jednoj od međunarodnih normi. Postavlja se pitanje mogućnosti korištenja audita u svojstvu oblika nadzora sustava upravljanja kvalitetom kao strateškog alata za unaprjeđenje rada uprave, odnosno povećanja učinkovitosti sustava i podizanja razine konkurentnosti. U radu je dan kratak pregled učinkovitosti javne uprave Republike Hrvatske na međunarodnim ljestvicama konkurentnosti, prikaz oblika nadzora rada uprave s posebnim naglaskom na specifičnostima nadzora prema metodologiji međunarodne norme ISO 9001:2015 i Smjernica za auditiranje sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem ISO 19011:2012. Konzultirana je stručna i znanstvena literatura o iskustvima i ulozi primjene internih audita u javnoj upravi. U zaključnim razmatranjima analizirane su mogućnosti korištenja internih audita kao osnove unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom.
Investigating the differential effects of social networking site addiction and Internet gaming disorder on psychological health
Authors: Pontes Halley M.
Published: November 2017

Background and aims

Previous studies focused on examining the interrelationships between social networking site (SNS) addiction and Internet gaming disorder (IGD) in isolation. Moreover, little is known about the potential simultaneous differential effects of SNS addiction and IGD on psychological health. This study investigated the interplay between these two technological addictions and ascertained how they can uniquely and distinctively contribute to increasing psychiatric distress when accounting for potential effects stemming from sociodemographic and technology-related variables.

Methods

A sample of 509 adolescents (53.5% males) aged 10–18 years (mean = 13.02, SD = 1.64) were recruited.

Results

It was found that key demographic variables can play a distinct role in explaining SNS addiction and IGD. Furthermore, it was found that SNS addiction and IGD can augment the symptoms of each other, and simultaneously contribute to deterioration of overall psychological health in a similar fashion, further highlighting potentially common etiological and clinical course between these two phenomena. Finally, the detrimental effects of IGD on psychological health were found to be slightly more pronounced than those produced by SNS addiction, a finding that warrants additional scientific scrutiny.

Discussion and conclusion

The implications of these results are further discussed in light of the existing evidence and debates regarding the status of technological addictions as primary and secondary disorders.
DIVISION INTO DISTRICTS OF AFRICAN NATURAL FOCI PROVINCE IN THE RELATION TO FILOVIRIDAE-ASSOCIATED FEVERS
Authors: Shchelkanov M. Yu. , Dedkov V. G. , Galkina I. V. , Magassouba N’F. , Zoumanigui N. , Shipulin G. A. , Popova A. Yu. , Maleev V. V.
Published: November 2017

The review presents the following division of the African natural foci province into districts: I. Upper Guinea natural focus region includes the following individual natural foci: I.1. Kazamans; I.2. North Guinea; I.3. Volta; I.4. Adamawa; I.5. Sao Tome. II. Central Africa: II.1. Southern Guinea; II.2. Katanga; II.3. Congo; II.4. Azande; II.5. Ruwenzori. III. South-Eastern Africa: III.1. Mafungabusi; III.2. Drakensberg; III.3. Comoros; III.4. Madagascar; III.5. Seychelles; III.6. Mascarenes. For each natural focus the article describes the characteristic landscapes and species list of fruit-bats (Chiroptera, Megachiroptera) which are natural reservoir for viruses belonging to Filoviridae family, the types of epidemic outbreaks and the intensity of filovirus circulation. Possible explanations of narrowness of filoviruses areal in comparison with fruit-bats areal in Africa are discussed.
The importance of research literacy for yoga therapists
Authors: Moonaz Steffany , Jeter Pamela , Schmalzl Laura
Published: November 2017

Evidence-Informed Practice (EIP) utilizes the three components of expert opinion, research evidence, and client values. It is a recommended training competency for integrative health practitioners in diverse fields, such as acupuncture and massage therapy. Research Literacy (RL) is a necessary pre-requisite to EIP. Many yoga therapists have limited training in these skills, which negatively impacts inter-professional communication and collaboration, as well as further advancement of yoga therapy research and practice. In this article, we propose inclusion of RL and EIP in the training of yoga therapists. Benefits for client care, collaborative care, and the field of yoga therapy are discussed.
Manejo exitoso de hernia diafragmática congénita con ECMO. Primer reporte de caso en México
Authors: Garza-Serna Ulises , Gómez-Gutiérrez René Daniel , Quezada-Valenzuela Guillermo , Cárdenasdel Castillo Bárbara , Contreras-Cepeda Verónica , Chávez-García Erik Alejandro , Nieto-Sanjuanero Adriana
Published: November 2017

INTRODUCCIÓN: la hernia diafragmática congénita es una enfermedad que afecta a 1 de 3000 recién nacidos, con un alto índice de morbilidad y mortalidad, especialmente si se presenta con otras malformaciones como las anomalías congénitas cardiacas. El manejo del paciente con este padecimiento debe ser tratado de forma multidisciplinaria e incluir su evaluación prenatal y atención posnatal.OBJETIVO: reportar el primer caso exitoso en México de un paciente con hernia diafragmática congénita manejado con membrana de oxigenación extracorpórea.CASO CLÍNICO: paciente masculino de 37.5 semanas de gestación con diagnóstico prenatal de hernia diafragmática congénita a las 24 semanas de gestación sin otras anomalías congénitas; índice pulmón/ cabeza de 1.7. A las seis horas de nacido presentó saturación de oxígeno preductal de 78% y posductal a 58% con índice de oxigenación de 41, a pesar del tratamiento agresivo médico y ventilatorio, por lo que se necesitó la intervención e implementación de la membrana de circulación extracorpórea.
Contributors
Authors: DePass Cecille
Published: November 2017

Biographies of contributors in this issue.
OPAŽANJE, SHVATANJE I PREDSTAVLJANJE PROSTORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Authors: Colić Vesna , Milošević Tamara , Colić Uglješa
Published: November 2017

Orijentacija dece u prostoru je značajna za celokupan razvoj, kao i razvoj specifičnih veština koje su važne, kako za snalaženje u svakodnevnom životu, tako i za uspeh u nekim školskim predmetima (naročito za čitanje, pisanje, računanje, likovno i fizičko vaspitanje). Dolazak dece u vrtić, kao svakodnevna životna situacija, može da obezbedi dragocena iskustva za razvoj orijentacije u prostoru. Cilj istraživanja je da se utvrdi kako deca opažaju, shvataju i grafički predstavljaju prostor kroz koji se svakodnevno kreću. Uzorak istraživanja čini 156 ispitanika (dece), po 52 od 4,5 i 6 godina, uz podjednaku zastupljenost devojčica i dečaka. Sva deca pohađaju neki od vrtića u Novom Sadu. Korišćena je metoda intervjua i crtanja mape puta od kuće do vrtića. Rezultati istraživanja - dobijeni analizom odgovora na pitanja i analizom crteža dece - pokazali su da deca iz uzorka relativno dobro opažaju, razumeju i predstavljaju prostor, ali ova situacija nije u dovoljnoj meri iskorišćena za unapređivanje dečjeg razumevanja pravca kretanja i korišćenja simbola u predstavljanju prostora. Odrasli bi trebalo da poklanjaju veću pažnju dečjem neposrednom iskustvu, više razgovaraju sa decom o njihovim doživljajima prostora i prostornih odnosa, kao i da podstiču decu da češće crtaju mape i više se služe različitim simbolima.
Nursing Students’ Perception of Childhood Lead Poisoning Risk Factors
Authors: Morrison Sarah , Ressler Elizabeth , Sheets Krystina , Abraham Sam
Published: November 2017

Background: Adverse effects on health in the environments are no trivial matter. Exposure to lead has had devastating consequences for health, especially for children. The purpose of this study was to investigate nursing students’ perception of childhood lead poisoning risk factors.Methods: This was a quantitative, cross-sectional study with a descriptive design. Data were collected from 85 baccalaureate nursing students in a college situated in Northern Indiana, USA.Results: The top five most agreed upon responses, chipping or peeling paint; learning problems; blood testing; inedible objects; and lead removal, had means greater than 4.18, on a 5-point Likert-type scale, which indicates a high level of agreement.Discussion: Some of the survey statements indicated deficits in nursing students’ knowledge of lead poisoning risk factors requiring further teaching and learning.Conclusions: More education related to childhood lead poisoning risk factors may need to be integrated into courses such as nursing fundamentals, pediatrics, and community health.
The Effect of a Diet Moderately High in Protein and Fiber on Insulin Sensitivity Measured Using the Dynamic Insulin Sensitivity and Secretion Test (DISST)
Authors: Te Morenga Lisa , Docherty Paul , Williams Sheila , Mann Jim
Published: November 2017

Evidence shows that weightloss improves insulin sensitivity but few studies have examined the effect of macronutrient composition independently of weight loss on direct measures of insulin sensitivity. We randomised 89 overweight or obese women to either a standard diet (StdD) that was intended to be low in fat and relatively high in carbohydrate (n=42) or to a relatively high protein (up to 30% of energy), relatively high fibre (>30g/day) diet (HPHFib) (n=47) for 10 weeks. Advice regarding strict adherence to energy intake goals was not given. Insulin sensitivity and secretion was assessed by a novel method - the Dynamic Insulin Sensitivity and Secretion Test (DISST). Although there were significant improvements in body composition and most cardiometabolic risk factors on HPHFib, insulin sensitivity was reduced by 19.3% (95% CI: 31.8, 4.5%; p=0.013) in comparison with StdD. We conclude that the reduction in insulin sensitivity after a diet relatively high in both protein and fibre, despite cardiometabolic improvements, suggests insulin sensitivity may reflect metabolic adaptations to dietary composition for maintenance of glucose homeostasis, rather than impaired metabolism.
Extraction of Palladium(II) from Hydrochloric Acid Solutions by Solvent Extraction with Cationic Mixtures
Authors: Truong Hoai Thanh , Lee Man Seung , Son Seong Ho
Published: November 2017

Cyanex 301 and LIX 63 can seletively extract Pd(II) over Pt(IV) from strong hydrochloric acid solutions. Therefore, solvent extraction experiments have been performed by extractant mixtures containing either Cyanex 301 or LIX 63 and the extraction behavior of Pd(II) was compared. Among the mixture of Cyanex 301, the highest synergistic enhancement coefficient was achieved by mixing Cyanex 301 and TOPO. However, it was very diffiuclt to strip the Pd(II) from the loaded mixture. Among the mixture of LIX 63, the mixture of LIX 63 and Alamine 336/TOPO enhanced the extraction of Pt(II). Although the synergistic coefficient by Cyanex 301 + TOPO was higher than that by LIX 63 + Alamine 336, the Pd(II) in the loaded mixture of LIX 63 and Alamine 336 was easily stripped by thiourea.