bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Studi Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol Padalarang-Cileunyi
Authors: Tanubrata Maksum , Asmara Dini Handayani
Published: July 2019

PT. Jasa Marga (Persero) saat ini menghadapi kondisi dimana biaya pemeliharaan jalan tol semakinmahal, sementara jumlah dana yang tersedia sangat terbatas. Disisi lain jumlah volume lalu lintasyang melalui jalan tol akan semakin meningkat serta menuntut adanya pelayanan yang memadai.Maka pengelola jalan tol harus mencari cara untuk menjaga agar jalan tol tetap dalam kondisi yangprima dan layak. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat pengguna jasa tol ini,diperlukan suatu cara yaitu sistem penanganan jalan tol yang baik. Sistem penanganan jalan toltersebut dikenal dengan Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol atau Maintenance Management System(MMS). MMS ini sangat membantu dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan jalan tol Padalarang-Cileunyi. Dengan adanya MMS seluruh kegiatan pemeliharaan, baik itu pemeliharaan rutin, periodikdan khusus/darurat, dapat terawasi dan terjadwal dengan baik. Seluruh kegiatan pemeliharaan yangtelah dilaksanakan disimpan/direkam dalam MMS ini, sebagai data yang apabila diperlukan sewaktuwaktudapat segera dimunculkan dengan cepat. Dalam struktur organisasi jalan tol Padalarang-Cileunyi terdapat bagian yang bertugas mengatur program, pelaksanaan serta pengawasanpemeliharaan. Tata cara pelaksanaan Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol yang sudah ada cukup baik,dilengkapi dengan prosedur pemeliharaan, diagram alir pendataan aset, inspeksi, serta perencanaantindak lanjut. Berdasarkan data dan studi literatur yang diperoleh, didapatkan bahwa denganmenggunakan manajemen pemeliharaan jalan tol akan memudahkan pelaksanaan pekerjaanpemeliharaan.
Perhitungan Lendutan Pondasi Telapak Dengan Metode Elemen Hingga
Authors: Dani Hanny J , Pattipawaej Olga , Remantan Putra W
Published: July 2019

Bangunan teknik sipil seperti gedung, jalan dan jembatan bertumpu pada lapisan tanah. Dalampelaksanaan pembangunan sering kali tanah tersebut tidak memenuhi kriteria kekuatan untuk memikulbeban dari struktur di atasnya, sehingga diperlukan suatu pemecahan dalam masalah tersebut. Pondasimemikul beban yang di salurkan oleh kolom sebelum diteruskan ke tanah. Salah satu parameter yangperlu diperhatikan dalam suatu desain pondasi adalah lendutan. Dalam tulisan ini, lendutan pondasitelapak dihitung dengan menggunakan metode elemen hingga. Pondasi diasumsikan sebagai strukturyang rigid dan berada di atas tumpuan elastis/pegas sebagai pengganti pengaruh modulus reaksi tanah.Desain pondasi pelat dimodelkan sebagai persamaan matrik dari perilaku pelat tipis yang dimodifikasiterletak di atas tanah. Studi kasus dilakukan untuk mendapatkan lendutan pada tiap-tiap titik nodal.Dalam metode elemen hingga, pondasi telapak dimodelkan sebagai pelat lentur. Hasil lendutanmaksimum dengan perhitungan manual dan numerik dengan menggunakan software SAP2000.Perbedaan hasil lendutan maksimum dari kedua metode ini diperoleh sebesar 0.28 %.
Visualisasi Pembelajaran Tekuk pada Kolom Dengan Bantuan Software Berbasis Perhitungan Numerik
Authors: Pranata Yosafat Aji , Kristianto Anang
Published: July 2019

Proses pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, yaitubagaimana materi disampaikan, kurikulum sebagai rangkaian materi kuliah, serta hasil prosespembelajaran. Ketiga komponen tersebut saling terkait. Dalam prakteknya, banyak terjadi kendalaketika mahasiswa berhadapan dengan materi kuliah yang sulit untuk dibayangkan, bahkan untukmateri yang secara matematis dapat dituliskan dengan sederhana. Kondisi ini berhubungan dengangaya belajar mahasiswa. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa teknik pada beberapaperguruan tinggi menunjukkan bahwa gaya belajar visual leaners ternyata lebih dominan daripadaactive leaners dan sensing leaners. Mahasiswa dengan gaya belajar active-sensing-visual leanersmemiliki kecenderungan belajar melalui metode praktis problem-solving, penggunaan banyak gambar,grafik atau sketsa sederhana serta aktivitas kelompok dimana mahasiswa diberi kesempatan untukbertukar pikiran. Dalam penulisan ini disampaikan masukan untuk pembelajaran tekuk pada kolomdengan visualisasi menggunakan alat bantu software komputer. Beberapa manfaat penggunaan alatbantu ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami proses mulai dari dasar teori, penggunaanrumus, latihan soal serta hasil perhitungan dapat terdokumentasi dengan baik. Kedua, dengan bantuanflowchart yang berguna untuk menjelaskan urutan suatu proses pelaksanaan yang mempunyai banyakkondisi pilihan atau percabangan. Ketiga, mahasiswa dapat melakukan berbagai variasi simulasisederhana untuk berbagai kondisi bentuk, dimensi serta ukuran kolom.
Pengujian Oedometer pada Tanah Residual Vulkanik Tropis
Authors: Moeno Hadi U
Published: July 2019

Pengujian oedometer atau konsolidasi ekamatra biasa dilakukan untuk mendapatkan parameterdeformasi antara lain indeks pemampatan Cc, koefisien konsolidasi cv dan tekanan pra-konsolidasi pcyang biasa dilakukan pada tanah sedimen. Penelitian ini dilakukan pada tanah residual tropispadamana kondisi fisik di lapangan tidak jenuh, kemudian dilakukan pengujian oedometer padakondisi benda uji yang jenuh dan tidak jenuh. Dari hasil yang diperoleh secara sederhana dapat dilihatbahwa terdapat hubungan korelasi yang erat antara nilai Cc untuk Sr = 1 dan Cc untuk Sr < 1, denganpersamaan korelasi empirik adalah CcSr=1 = 1.33 (CcSr<1), demikian juga dengan parameter OCR yaituOCR untuk Sr = 1 sama dengan OCR untuk Sr < 1.
Perbandingan Jumlah Lalulintas Jalan Antar Instansi Terkait di Indonesia
Authors: Susilo Budi Hartanto
Published: July 2019

Kinerja keselamatan lalulintas jalan di Indonesia berada pada peringkat sembilan dari sepuluh negaraASEAN (ADB-ASEAN, 1999). Penanganan masalah keselamatan akibat kecelakaan lalulintas jalan diIndonesia belum memberi hasil yang baik. Oleh karena itu, Indonesia perlu bekerja keras dan segeramelakukan berbagai program serta tindakan untuk meningkatkan keselamatan lalulintas. Suatu kajiantentang faktor konversi data kecelakaan fatal pernah dilakukan di Bandung pada tahun 1996 (Susilo etal). Metode yang digunakan pada studi ini adalah membandingkan data jumlah korban meninggalyang ada di rumah sakit dengan data yang ada di kepolisian untuk kecelakaan yang sama. Lima rumahsakit yang menjadi obyek pengamatan adalah Hasan Sadikin, Boromeus, Imannuel, Advent, dan Al-Islam. Studi ini menghasilkan suatu faktor konversi yang mempunyai rentang antara 1,15 hingga 1,35,dan studi ini merekomendasikan faktor konversi sebesar 1,25. Rasio antara jumlah kecelakaan yangada di PT. Jasa Raharja (36.000) terhadap jumlah kecelakaan yang ada pada Kepolisian RepublikIndonesia (28.470) adalah 1,26. Angka ini mendekati faktor konversi data hasil studi Susilo et al(1996). Bila faktor konversi yang digunakan adalah 1,25 dengan data kecelakaan mati 28.470 jiwa(POLRI, 2006) dan diasumsikan jumlah penduduk Indonesia 220 juta, serta rasio kepemilikankendaraan bermotor adalah 1 : 20 maka akan didapat jumlah kecelakaan mati sebanyak 35.588 jiwadengan tingkat kecelakaan fatal sebesar 33 jiwa per 10.000 kendaraan (= (28.470 x 1,25) : (220 juta x1/20 x 1/10000)). Berdasarkan tabel peringkat kecelakaan fatal dari Fjellstrom (2002) maka Indonesiamenduduki peringkat ke-14 setelah Botswana atau peringkat ketiga di Asia setelah Bangladesh danSyria. Data yang diperoleh dari instansi terkait seperti instansi kepolisian dalam hal ini ada tigainstansi, antara lain instansi kepolisian (POLDA dan Polwitabes), Jasa Raharja dan Dinas Kesehatan.Data dari ketiga instansi tersebut diperlukan untuk dikelompokkan dan dibandingkan sehingga dapatdicari suatu faktor yang bisa menghubungkan data-data yang ada sebagai suatu kesatuanpangkalandata yang seragam (uniform). Oleh karena itu diperlukan suatu faktor konversi untukmenyeragamkan data yang ada berdasarkan time series. Selanjutnya data yang sudah lengkap dapatdibuatkan suatu persamaan untuk memprediksi kecelakaan yang akan terjadi di masa mendatang. Halini sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti Smeed dan Andreassen.
Metode Konstuksi Precast Segmental Balanced Cantilever (Studi Kasus Jalan Layang Pasupati - Bandung)
Authors: Liono Sugito
Published: July 2019

Metode konstruksi precast segmental balanced cantilever, sebuah metode konstruksi yang dapatdipertimbangkan dalam pembangunan jalan layang atau jembatan. Dengan memanfaatkan efekkantilever seimbangnya maka struktur dapat berdiri sendiri tanpa diperlukannya sokongan lain sepertiperancah yang diletakkan di bawah jembatan, pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan dari bagian atasstruktur. Dengan penggunaan metode tersebut maka seluruh aktivitas pembangunan tidak akanmengganggu kegiatan di bawahnya, seperti pembangunan jalan layang maka lalu lintas di bawah tidakakan terganggu, atau pembangunan jembatan di laut maka tidak ada pilihan pembangunan harusdilakukan dari atas struktur. Teknologi metode balanced cantilever sudah banyak digunakan untukpembangunan jembatan-jembatan di luar negeri, untuk di Indonesia diterapkan di proyekpembangunan jalan layang PASUPATI Bandung. Metode balanced cantilever mempunyaikeuntungan seperti tidak diperlukannya perancah, pembangunan dapat dilakukan dari bagian atasstruktur, tetapi di samping itu perlu dipertimbangkan juga nilai investasi yang cukup mahal untuk alatalatberat yang digunakan seperti launching gantry, pembangunan lahan casting yard dan pengadaanlow bed trailer yang butuh desain khusus sehingga manuvernya sanggup untuk semua kondisi medanyang digunakan.
Pendetailan Tulangan Struktur Beton Bertulang Tahan Gempa Sesuai dengan SNI 03-2847-2002
Authors: Liono Sugito
Published: July 2019

Secara umum perencanaan struktur meliputi tiga proses utama yaitu proses analisis struktur, desainpenampang dan pendetailan tulangan, analisis struktur menghasilkan gaya-gaya dalam, desainpenampang menghasilkan penampang komponen struktur dengan jumlah baja tulangannya danpendetailan menghasilkan detail-detail angkur, sambungan, lokasi sengkang-sengkang, jaraksengkang, tulangan ikat dll. Proses analisis dan desain yang baik akan menghasilkan sebuahpenampang struktur yang proporsional dalam hal kekuatan, kemudahan pelaksanaan, biaya dll,tetapi untuk menghasilkan produk struktur yang baik harus diterapkan detail tulangan yang baikpula, tanpa pendetailan yang baik struktur tidak akan mampu menjaga kekuatannya terutama saatmengalami pergerakan akibat gempa. Beban gempa adalah beban yang bersifat bolak-balik, hanyadengan pendetailan tulangan yang baik maka struktur mampu berdeformasi diatas titik lelehnyasehingga mampu mengembangkan daktilitas yang dimilikinya dengan maksimal. SNI-03-2847-2002 sudah menyediakan ketentuan-ketentuan detail tulangan baik untuk struktur tahan gempamaupun untuk struktur biasa, untuk struktur tahan gempa SNI tersebut menyediakan dua tipependetailan yaitu untuk SRPMM dan SRPMK dimana keduanya dibedakan dari tingkat daktilitasyang dimiliki oleh struktur tersebut.
Pelelangan Proyek Konstruksi yang Dilakukan Melalui Internet
Authors: Tanubrata Maksum
Published: July 2019

Pelaksanaan lelang pengadaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, sebanding denganketransparanan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel dengan sistem yang dapat mengakomodasicriteria di atas.Implementasi dapat terwujud dengan sistem lelang online berbasis internet.Cepatnya perkembangan teknologi informasi. E-procurement merupakan implementasi dari lelangsecara elektronik yang menggunakan internet , di mana website ini sebagai media. Aplikasi inidapat digunakan tidak hanya sebagai pengumuman dan penyimpanan dokumen, tetapi juga sebagaialat dalam proses seleksi. Berdasarkan internet, interaksi antara pembeli dan penjual dapatdioptimalkan tanpa batasan jarak dan waktu.
Pemodelan Dinding Geser Bidang Sebagai Elemen Kolom Ekivalen pada Gedung Beton Bertulang Bertingkat Rendah
Authors: Pranata Yosafat Aji , Yunizar Yunizar
Published: July 2019

Dinding geser didesain sebagai penahan gaya lateral akibat pengaruh gempa. Struktur gedungdengan dinding geser pada umumnya memiliki kinerja yang cukup baik pada saat gempa.Pemodelan dinding geser sebagai elemen kolom ekivalen pada beberapa perangkat lunak yang ada,dapat memberikan manfaat, antara lain untuk kepentingan analisis statik nonlinier (pushover).Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pemodelan dinding geser bidang sebagai elemen kolomekivalen pada studi kasus gedung beton bertulang dengan klasifikasi gedung tidak beraturan.Gedung yang ditinjau berada pada wilayah gempa 3 jenis tanah keras, bertingkat rendah (duamodel), dengan acuan peraturan gempa SNI 1726-2002. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa%-relatif perbedaan peralihan atap gedung model dinding geser dengan model kolom ekivalenberkisar antara 7,5-78,5% dan %-relatif perbedaan gaya geser dasar berkisar antara 0,13-0,58%.Secara umum dapat disimpulkan bahwa model kolom ekivalen dapat diterapkan sebagai modeldinding geser.
Perbandingan Peningkatan Kuat Tekan dengan Kuat Lentur pada Berbagai Umur Beton
Authors: Ginting Arusmalem
Published: July 2019

Beton membutuhkan bekisting (acuan) yang baik untuk mendapatkan bentuk sesuai denganrencana setelah beton mengeras. Bekisting balok dan pelat lantai didukung oleh scaffolding(perancah). Keruntuhan struktur beton dapat terjadi karena pembongkaran scaffolding yang terlaludini. Kuat tekan beton pada umur tertentu merupakan salah satu acuan boleh tidaknya scaffoldingdibuka. Beban yang bekerja pada balok dan pelat lantai adalah beban lentur yang didukung olehkomposit beton dengan baja tulangan sehingga perilakunya berbeda dengan pengujian kuat tekansilinder beton di laboratorium. Untuk itu maka perlu diadakan penelitian mengenai perbandinganpeningkatan kuat tekan dengan kuat lentur pada berbagai umur beton. Benda uji yang digunakanpada penelitian ini berupa silinder beton dan balok beton bertulang. Dimensi benda uji balok yangdigunakan pada penelitian ini adalah 140 x 200 x 1200 mm. Pada bagian bawah balok dipasang 2buah tulangan ulir berdiameter 10 mm. Pengujian kuat tekan silinder dan kuat lentur balok betonbertulang dilakukan pada umur 3, 7, 14, 21, dan 28 hari. Jumlah benda uji silinder beton sebanyak3 buah dan jumlah benda uji balok beton bertulang sebanyak 2 buah untuk setiap variasi umur.Pengujian balok dilakukan dengan dua buah beban titik yang berjarak 1/3 panjang bentang darimasing-masing tumpuan. Panjang bentang pada pengujian balok ini sebesar 900 mm. Selainpengujian silinder dan balok juga dilakukan pengujian pendahuluan seperti pengujian tarik baja.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kuat tekan beton mengalami peningkatandengan bertambahnya umur beton, dan peningkatan yang cukup besar sampai umur 14 hari. Kuattekan beton pada umur 3, 14, dan 21 hari lebih kecil dari perkiraan kuat tekan beton berdasarkanPBI 1971, sedangkan pada umur 7 hari lebih besar. Kuat lentur balok mengalami peningkatanyang cukup besar sampai umur 7 hari, sedangkan setelah umur 7 hari kuat lenturnya tidak jauhberbeda, hal ini diakibatkan kuat tekan beton mulai dari umur 7 hari sudah cukup untukmengimbangi tulangan untuk mencapai kondisi luluh. Pembongkaran scaffolding dapat dilakukanlebih cepat
Pengaruh Kecepatan Pengujian Terhadap Hasil Uji Tarik Pelat Baja
Authors: Setiyarto Y Djoko
Published: July 2019

Kegiatan eksperimental uji tarik merupakan salah satu bagian dari kegiatan penelitian yang wajibdilakukan untuk mengetahui properti material. Tulisan berikut tidak hanya memaparkan hasil ujitarik pelat baja, namun juga membahas masalah jenis dan besaran kecepatan pengujian yangkadang harus diambil keputusan penggunaanya sebelum eksperimental dilakukan. Diketahuibahwa hasil eksperimental yang menggunakan kecepatan pengujian load control dan displacementcontrol adalah berbeda, meskipun besaran nilai properti yang dihasilkan hampir sama.
Sistem Informasi Penjadwalan dan Pengendalian Biaya Proyek Konstruksi
Authors: Tanubrata Maksum , Lukman Marco Dirgahadi
Published: July 2019

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman pada saat ini dapat mempengaruhi dalam bidangteknologi dan sistem informasi yang telah berkembang pesat sehingga perusahaan dituntut agardapat terus memperbaiki kinerja sehingga tetap bertahan dalam ketatnya persaingan global yangterjadi di Indonesia saat ini. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalammemperbaiki kinerja adalah dengan menggunakan sebuah teknologi dan sistem informasi yangdapat mempermudah dalam aliran data sehingga beban pekerjaan menjadi berkurang dan prosespengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien. Persaingan yang terjadi mencakup segala bidangperusahaan termasuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam bidang konstruksipenjadwalan dan pengendalian proyek merupakan salah satu elemen penting karena berkaitandengan waktu dan biaya. Penjadwalan dan pengendalian proyek yang buruk seringkalimengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi sipil. Baik dari penentuan waktuyang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan maupun kurang terpantaunya kemajuanproyek. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari bidang ilmu lain untuk membantu penyusunanjadwal proyek dan pemantauan kemajuan proyek. Salah satunya adalah dengan pembuatan sisteminformasi terhadap penjadwalan dan pengendalian proyek. Waktu dan biaya merupakan salah satuaspek yang penting dalam suatu proyek konstruksi. Biaya proyek yang diterima harus sesuaidengan kebutuhan dalam kemajuan proyek karena hal ini dapat menentukan keberhasilan proyek.Untuk itu diperlukan adanya penjadwalan dan pengendalian biaya yang baik. Sehingga tingkatketerlambatan dan kurangnya biaya dapat diminimalisasi atau bahkan dihindari.
Analisis Kinerja Simpang Stegar Tak Bersinyal pada Jl. Buah Batu - Jl. Solontongan - Jl. Suryalaya Kota Bandung
Authors: Jananuraga Defari , Ing Tan Lie
Published: July 2019

Kota Bandung merupakan kota yang banyak memiliki simpang dan jarak antara simpangnyaberdekatan. Simpang merupakan pertemuan antara beberapa jalan menjadi satu. Pada simpangsering terjadi konflik kendaraan bermotor, khususnya simpang tidak bersinyal. Kecenderunganpengguna kendaraan bermotor pada saat ini selalu ingin cepat dan ingin menang sendiri dan seringmengakibatkan konflik di persimpangan. Akibat terjadinya konflik dan hambatan padapersimpangan, maka meningkatnya juga tundaan dan derajat kejenuhan (DS) di simpang tersebut.Analisis dilakukan pada simpang empat steger tak bersinyal, tepatnya pada jl.Buahbatu–jl.Solontongan–jl.Suryalaya. Data diperoleh dari survei lapangan berupa geometri simpang, aruslalulintas pada waktu pagi, siang dan sore selama 3 jam kemudian diambil peakhour, polapergerakan kendaraan pada jam tertentu, kecepatan dan keadaan hambatan samping secara visualpada simpang tersebut. Analisis terhadap simpang empat steger tak bersinyal ini dilakukan denganmengunakan metode MKJI yaitu simpang empat bersinyal, Simpang tiga tak bersinyal dansimpang tiga bersinyal. Analisis awal dilakukan dengan menggunakan metode MKJI simpang tigatak bersinyal untuk mengetahui kinerja simpang tersebut dan menghasilkan DS>1. Alternatif yangdianalisis sebanyak 3 alternatif dan menghasilkan data tundaan dan derajat kejenuhan. Dari ketigaalternatif tersebut didapatkan Alternatif terpilih yaitu alternatif 3 dengan cara menggunakanseparator pada area disekitar simpang tersebut sepanjang 300 m dan menghasilkan derajatkejenuhan rata–rata < 0,6..
Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Soil Binder
Authors: Desiani Asriwiyanti
Published: July 2019

Berbagai teknik perbaikan tanah dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada saat membangun di atas tanah lempung lunak. Memperbaiki tanah yang ada dengan menggunakan bahan tambahan disebut stabilisasi tanah. Proses tersebut dapat mengurangi penurunan, meningkatkan kuat geser tanah yang berarti meningkatkan daya dukung pondasi, meningkatkan faktor keamanan lereng timbunan, maupun menurunkan karakteristik penyusutan dan pemuaian tanah (Das, 2007) Berbagai cara digunakan untuk memperbaiki kekuatan dari tanah lempung diantaranya dengan penambahan bahan kimia (stabilisasi secara kimiawi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh bahan tambahan soil binder Vienison SB terhadap kekuatan tanah dasar yang dinyatakan dalam nilai CBR (California Bearing Ratio). Sampel tanah lempung diambil dari daerah Cicalengka Kabupaten Bandung, sedangkan bahan soil binder yang digunakan konsentrasinya divariasikan sebesar 150 gram/liter air/m2 tanah, 200 gram/liter air/m2 tanah dan 300 gram/liter air/m2 tanah. Hasil menunjukkan tanah lempung yang digunakan memiliki Gs 2.68 dan berdasar klasifikasi USCS tergolong sebagai Sandy fat clay dengan group symbol CH. Pengujian pemadatan pada tanah asli menghasilkan nilai kepadatan kering maksimum ?d = 1.6 gr/cm3 dan kadar air optimum 22%. Nilai CBR desain pada 95% kepadatan kering maksimum 6.9%. Nilai ini menunjukkan tanah buruk untuk dijadikan tanah dasar. Akibat penambahan soil binder terjadi peningkatan ?d antara 2-14% dan peningkatan nilai CBR antara 41-276%. Penambahan Soil Binder sebesar 150 sampai 300 gram/liter air/m2 tanah dapat meningkatkan nilai CBR desain sebesar 13 sampai 76%. Hasil penelitian menunjukkan penambahan soil binder Vienison SB dapat meningkatkan nilai CBR pada tanah cukup signifikan.
Pemodelan Kebisignan Lalulintas di Jalan Terusan Kopo Bandung
Authors: Sya'bani Nyanyu Lutfia , Susilo Budi Hartanto
Published: July 2019

SDN Angkasa V Lanud Sulaiman yang terletak pada tepi ruas Jalan Terusan Kopo yangmerupakan akses menuju kawasan industri. Dengan begitu arus lalulintas di ruas jalan tersebutmeningkat yang menimbulkan kebisingan pada lokasi pendidikan tersebut. Studi ini bertujuanuntuk menghitung volume lalulintas, kecepatan rata – rata lalulintas, tingkat kebisingan lalulintasdan membuat model kebisingan lalulintas. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah dengansurvei langsung di lapangan dan untuk menganalisis pemodelan kebisingan lalulintasmenggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS (statistical packageof the social sciences) versi 17.0. Dari hasil studi diperoleh bahwa pada Jalan Terusan Kopovolume lalulintas yang terjadi pagi hari sebesar 3322,35 smp/jam, pada siang hari sebesar 2596,7smp/jam dan pada sore hari sebesar 2864,9 smp/jam. Untuk kecepatan rata-rata lalulintas yangterjadi adalah 36,00-51,50 km/jam untuk sepeda motor (MC), 31,00-45,00 km/jam untukkendaraan ringan (LV) dan 31,00-39,00 km/jam untuk kendaraan berat (HV). Kebisinganlalulintas yang terjadi selama pengamatan adalah berkisar 78,50-80,80 dB(A). Kebisingan yangterjadi melebihi ambang batas yang dikeluarkan oleh Keputusan Kementrian Negara LingkunganHidup tahun 1996 yaitu 55 dB(A) untuk lokasi pendidikan dan U.S. Department of Transportationyaitu tidak melebihi 65 dB(A). Pemodelan kebisingan lalulintas yang lebih baik dan logismerupakan hasil stepwise method, dimana yang berpengaruh paling besar terhadap kebisinganlalulintas adalah volume sepeda motor sebesar 70,4%.
Aplikasi Perhitungan Profil Aliran dengan Metode Integrasi Grafis dan Tahapan Langsung pada Saluran Berpenampang Trapesium
Authors: Tjandrapuspa Kanjalia , Adelia Adelia , Santoso Heri
Published: July 2019

Dalam suatu proyek bendungan pasti dibutuhkan perhitungan yang digunakan untuk membantupembangunan. Perhitungan yang dibuat ini merupakan perhitungan profil aliran dengan metodaintegrasi grafis dan metoda tahapan langsung. Tujuan perhitungan profil aliran untuk membantudalam pembangunan bendungan agar aliran sungai mengalir dengan baik menuju bendung. Tujuandari pembuatan aplikasi ini untuk mempermudah perhitungan secara manual. Aplikasi yang dibuatini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan database MySQL. Sumber data yangdiperoleh dari literatur dan pengujian aplikasi dengan membandingkan perhitungan aplikasi danperhitungan secara manual.
Pengaruh Penggunaan Limbah Baja Terhadap Kuat Karakteristik Beton
Authors: Simatupang Ronald , Pattipawaej Olga , Ing Tan Lie , Setiawan Deni
Published: July 2019

Beton merupakan salah satu material konstruksi yang banyak digunakan pada berbagai macamelemen struktur bangunan seperti kolom, balok, pelat, dan lain sebagainya. Kuat tekan tinggi,kaku, dan penghantar listrik yang rendah, merupakan karakteristik yang dimiliki beton, sehinggabeton banyak digunakan dalam perencanaan elemen struktur. PS Ball sebagai produk akhir sangatseragam (koefisien keseragaman: 1,22 dibandingkan dengan pasir: 1,64) dengan kekuatan tekanyang lebih besar (161% lebih tinggi dari pasir), tingkat kekerasan 740 Vickers (62 Rockwell). PSBall dapat digunakan sebagai pengganti garnet atau copper slag dan terkadang sebagai penggantisteel ball / steel shot. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari dan membandingkan perilakumaterial beton dengan menggunakan PS Ball dan material beton tanpa menggunakan PS Ball.Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton yang menggunakan PS Ball dan beton yang tanpamenggunakan PS Ball diperoleh bahwa PS Ball bisa digunakan dalam campuran beton. Hal inibisa terlihat dengan meningkatnya kuat tekan beton yang menggunakan PS Bal .
Studi Eksperimental Karakteristik Beton dengan Agregat Kasar Daur Ulang dengan fc’= 25 MPa
Authors: Sian Buen , Tjondro Johannes Adhijoso , Sidauruk Riani
Published: July 2019

Pada studi eksperimental ini, digunakan beton daur ulang dengan agregat kasarnya berasal darilimbah/brangkal benda uji beton di laboratorium. Benda uji silinder digunakan untuk mengetahuisifat mekanik seperti kuat tekan, kuat geser, dan kuat tarik belah. Tiga variasi persentase yangberbeda dari agregat kasar daur ulang digunakan dalam perencanaan campuran dengan fc’ = 25MPa, yaitu 0%, 50%, dan 100% agregat kasar daur ulang. Hasil pengujian menunjukan nilai kuattekan karakteristik fc’ = 28.7 MPa dan fc’ = 28.4 MPa untuk masing-masing campuran 50% dan100% agregat kasar daur ulang. Nilai kuat tarik belah sebesar fct = 2.38 MPa, fct = 2.78 MPa, dan fct= 2.81 MPa untuk 0%, 50%, dan 100% agregat kasar daur ulang. Sedangkan kuat geser fv = 5,55MPa, fv = 4.28 MPa, dan fv = 3.86 MPa untuk 0%, 50%, dan 100% agregat kasar daur ulang.
Studi Pengaruh Level Beban Aksial pada Kolom Persegi Bangunan Tinggi Terhadap Kebutuhan Luas Tulangan Pengekang
Authors: Kristianto Anang , P Yoseph Navrandinata
Published: July 2019

Salah satu persyaratan penting yang diperlukan dalam desain bangunan tahan gempa yangberhubungan dengan detailing tulangan adalah penggunaan tulangan pengekang pada kolomsistem rangka pemikul momen. Sesuai Standar Nasional Indonesia(SNI) jumlah luas tulanganpengekang yang diperlukan hanya tergantung dari luas penampang kolom, mutu tulanganpengekang dan material beton. Berdasarkan perkembangan penelitian dewasa ini memperlihatkanbahwa jumlah luas tulangan pengekang yang digunakan sudah seharusnya memperhitungkan levelbeban aksial yang bekerja pada kolom. Hal ini sesuai dengan beberapa laporan penelitian terakhiryang menyebutkan pengaruh yang signifikan beban aksial yang bekerja pada specimen kolomterhadap kemampuan kolom dalam menahan beban gempa. Pada makalah ini dipaparkan hasil daridesain gedung perkantoran 15 lantai yang dibangun di daerah dengan resiko gempa sedang.Tulangan pengekang eksisting dibandingkan dengan menggunakan peraturan ACI/SNI BetonIndonesia dengan CSA A23.3-04 pada kolom bujursangkar dan persegi pada ketinggian tertentu.CSA adalah salah satu standar yang memperhitungkan pengaruh level beban aksial. Berdasarkanstudi kasus dalam makalah ini untuk kolom bujursangkar nilai luas tulangan pengekang eksistingdibawah kebutuhan standar CSA pada seluruh level lantai sehingga diperlukan penambahantulangan. Pada kolom persegi panjang, luas tulangan pengekang eksisting arah-x memerlukanlebih banyak tulangan pengekang pada lantai dibawah elevasi 20 m agar memenuhi standar CSA,pada tulangan pengekang eksisting arah-y memerlukan lebih banyak tulangan pengekang padakolom di dibawah level 45 m. Persamaan kebutuhan luas tulangan pengekang pada kolom bujursangkar dan persegi perlu memperhitungkan level beban aksial,
RİSK KÜLTÜRÜNÜN KARAR VERME SÜRECİNE ETKİSİ
Authors: BİLGÜTAY Hakan , DENİZ Mehmet
Published: July 2019

Bu
araştırmanın amacı, Gaziantep organize sanayi bölgelerinde(GOSB) faaliyet
gösteren işletme yöneticilerinin sahip oldukları risk kültürü seviyesi ile
karar verme süreci arasındaki ilişkiyi inceleyerek, risk kültürünün karar verme
sürecine etkisini ortaya çıkarabilmektir. GOSB‘de çalışan 147 yöneticinin
katılımı ile gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen verilere korelasyon ve
regresyon analizleri uygulanması sonucu ortaya çıkan bulgulara göre: Risk
kültürü ile karar verme süreci arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif
bir ilişki bulunduğu, risk kültürünün karar verme sürecini anlamlı düzeyde
açıkladığı ve pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Araştırmada ayrıca risk
kültürünün alt boyutlarından karar verme, formalleşme, odaklanma ve risk algısı
boyutlarının karar verme süreciyle anlamlı ve pozitif bir ilişkiye sahip olduğu
ve karar verme sürecini anlamlı seviyede açıkladığı görülmüştür. Karar verme
sürecini açıklamada en yüksek etkiyi alt boyutlardan karar verme boyutunun
gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında işletmelerin
risk yönetiminden sorumlu üst düzey yöneticilerin risk kültürü bilinç
seviyelerinin artışına paralel olarak karar verme sürecinin daha etkili ve
verimli olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
When Should Casinos Owe a Duty of Care Toward Their Patrons?
Authors: Chamberlain Erika , Simpson Robert , Smith Garry
Published: July 2019

With the release of the Ontario Court of Appeal’s decision in Paton Estate, the possibility was left open for a casino to be found to owe a duty of care to patrons who gamble excessively. This article explores the circumstances under which the Anns/Cooper framework could be applied to find that such a duty exists. Specifically, where the gambler is a member of a casino’s customer loyalty program, thereby imputing knowledge of extreme gambling behaviour on the casino, and where the casino has no reason to believe the patron’s losses are sustainable, a duty of care should be imposed. Liability should follow in cases where the casino knowingly contributed to or deliberately ignored these losses.
A Call to Action: Moving Forward with the Governance of Artificial Intelligence in Canada
Authors: Gaon Aviv , Stedman Ian
Published: July 2019

The Government of Canada has committed to accelerating the growth of the country’s world-class artificial intelligence (AI) sector. This emerging technology has the potential to impact nearly every segment of Canada’s economy, including national security, health care, and government services. To prepare for the key challenges and opportunities that AI will give rise to, we offer an innovative governance model for Canadian governments to adopt. This model recognizes the uncertainty ahead and prioritizes oversight and accountability while also encouraging a flexible policy-first approach. This approach fosters responsible AI innovation and supports Canada’s emergence as a leader in AI technology and governance.
After the Hammer: Six Years of Meads v. Meads
Authors: Netolitzky Donald J.
Published: July 2019

This article addresses the phenomenon of Organized Pseudolegal Commercial Arguments (OPCA) through a retrospective investigation of Meads v. Meads. The author begins by discussing whether Meads has met its objectives, and then proceeds with an analysis of the response to the Meads decision by various audiences, including courts, academics, the OPCA community, and the public. Then, the author examines Meads as a unique type of judgment that incorporates court knowledge as its foundation, allowing Meads, in part, to offer guidance to trial court judges. Finally, the author comments on the insight offered by Meads into the day-to-day realities faced by trial courts as they interact with self-represented individuals.
The Right to Be Heard: Representative Authority as a Requirement in Enforcing Métis Consultation
Authors: Lavoie Moira
Published: July 2019

The challenges that non-settlement Métis communities continue to face when attempting to enforce the duty to consult are reflected in the 2016 Alberta Court of Queen’s Bench Fort Chipewyan decision. In Fort Chipewyan, the Court appeared to require representative authority in order to trigger the duty to consult, effectively adding a new step to the Haida test for Aboriginal consultation. This creates a unique burden for non-settlement Métis communities in Alberta, in part because their governance systems are not statutorily recognized in Canadian statute. Nevertheless, a representative authority requirement, if interpreted purposively and in accordance with Indigenous principles of good governance, is justified by the Honour of the Crown. The Métis Nation of Ontario’s approach to consultation governance provides suggestions for governance reforms that could be undertaken by Alberta Métis to more effectively enforce the duty to consult.
Language development and social emotions in children with speech delay: case study of 9 year olds in elementary school
Authors: Fitriyani Fitriyani , Sumantri Mohamad Syarif , Supena Asep
Published: July 2019

This research was conducted to describe language development and social-emotional behavior that affect children with speech delays, ranging from early detection of language and speech problems, intervention programs, academic development in schools and social-emotional development and accompanying factors. children with late talk. This study is based on observations of a 9-year-old child, conducted from September 2018 to January 2019, with several data acquisitions since 2012 when early detection of language disorders and speech. It conducted the study using a qualitative approach with a case study method. Collecting data through observation, interviews and document studies. This study describes develop children with problems with speech and language delay (speech delay), seen from the cognitive, affective and psychomotor aspects and the influence of their social-emotional behavior. The findings in this study are social-emotional behaviors that have a major influence on develop children with language delay disorders, which require intervention programs suitable with the support of the family and the surrounding environment.
Farklı NaCl ve jasmonik asit konsantrasyonlarının yem bezelyesinde (Pisum arvense) bitki gelişimine etkisi
Authors: ÖNAL AŞCI Özlem , ERİŞ Aylin
Published: July 2019

Bu çalışma, yem bezelyesi (Pisum arvense)’nin Gölyazı çeşidinde

farklı tuz ve jasmonik asit konsantrasyonlarının bitki gelişimi üzerine

etkisini belirlemek amacıyla sera koşullarında saksıda yapılmıştır. Bitkilere 4

farklı tuz konsantrasyonu (0, 25, 50, 75 mM NaCl) ve 3 farklı jasmonik asit

(JA) konsantrasyonu (0, 50, 100 µM JA) uygulanmıştır. Fidelerde 4. gerçek yapraklar

çıktığında JA yapraktan uygulanmıştır. JA uygulamasından 3 gün sonra saksılara

tuz ilave edilmiştir. Araştırmada bitki

boyu, kök uzunluğu, yaprakçık sayısı, toprak üstü yaş ve kuru ağırlık, kök yaş ve kuru ağırlık, toplam klorofil

miktarı, yaprağın oransal su içeriği, prolin miktarı, membran

zararlanması, Na oranı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda hem bitki boyunun

hem de toprak üstü yaş ağırlığın 75 mM NaCl uygulamasında önemli düzeyde

azaldığı belirlenmiştir. Hem tuz hem de JA uygulaması bitkide yaprakçık

sayısını azaltmıştır. En yüksek kök yaş ve kuru ağırlığı ise 50 µM JA ve 25 mM

NaCl’ün birlikte uygulandığı bitkilerde belirlenmiştir. Çalışmada incelenen

diğer özelliklerin ise tuz ve JA uygulamasından etkilenmediği belirlenmiştir. 
PENENTU BRAND AWARENESS PADA APLIKASI OJEK ONLINE (GOJEK)
Authors: Sugiono Sugiono , Suwitho Suwitho , Suhermin Suhermin
Published: July 2019

PT. Go-Jek merupakan salah satu transportasi berbasis online di Indonesia. Tujuan untuk menganalisis Faktor penentu brand awareness go-jek dan bagaimana persepsi informan terhadap  langkah-langkah go-jek dalam mempertahankan brand awareness. Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif paradigma interpretif, Adapun informannya dari mahasiswa Universitas Airlangga dan Masyarakat di Surabaya yang mengunakan aplikasi gojek. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat lima faktor penetu brand awareness. Pertama produk, mahasiswa Universitas Airlangga dan masyarakat merasa puas dengan produk yang dihasilkan gojek.  Kedua harga, harganya murah dan terjangkau baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Ketiga kemudaham mendapatan driver, menjadi penentu ketika konsumen gojek mudah mendapatkan driver. Keempat promosi, untuk menarik perhatian konsumen agar selalu menggunakan jasa dari entitas tersebut. Kelima pelayanan yang diberikan driver, pelayanan yang diberikan oleh gojek merupakan tolak ukur keberhasilan gojek. Sehingga Persepsi informan terhadap langkah-langkah go-jek dalam mempertahankan Brand Awareness, pertama kecepatan, gojek harus melakukan berbagai upaya salah satunya melayani konsumen dengan cepat. Kedua inovasi, gojek selalu melakukan inovasi, mulai dari adanya go-pay sebagai alat pembayaran hingga penambahan menu-menu baru dalam aplikasinya. Ketiga dampak social, dampak social adanya gojek sangatlah besar bagi masyarakat.
Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia
Authors: Wiyono Bambang
Published: July 2019

Pengakuan atas hutan adat dapat ditangguhkan apabila tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hutan adat harus dilihat sebagai hutan negara. Kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seringkali dalam implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, kebijakan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian kedudukan hutan adat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 sebagai hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kebijakan Pemerintah yang seharusnya dalam pengaturan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 adalah sebagai berikut: Melakukan penetapan wilayah yang merupakan hutan adat terpisah dari pengelolaan hutan negara, dan ditunjuk sebagai daerah penyangga kawasan hutan negara; melakukan pengaturan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaan masyarakat sesuai kearifan lokal; jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tetap dalam pengelolaan pemerintah kecuali untuk kepentingan acara adat; melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat hukum adat tentang tata cara pemanfaatan hutan adat sesuai kearifan lokal.
Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan
Authors: Basuki Basuki
Published: July 2019

Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan secara rapi dan terorganisir. Untuk menanggulanginya negara menggunakan pidana mati. Namun demikian pidana mati yang selama ini diterapkan kepada bandar dan pengedar narkotika terus menimbulkan persoalan mengenai kontribusinya dalam mencapai tujuan pemidanaan terutama mengurangi angka tindak pidana narkotika secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana mati dalam memberikan kontribusi penanggulangan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di masa yang akan datang untuk memberikan keadilan.
Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum Di Provinsi Riau
Authors: Mirza Dede
Published: July 2019

Dengan telah diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang diberlakukan. Penataan ruang kawasan hutan dilakukan dalam rangka revisi Perda RTRWP untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Di Provinsi Riau, proses revisi RTRWP belum selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perlu adanya kebijakan hukum penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP di Indonesia dan rekonstruksi regulasi kebijakan hukum penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP menuju kawasan hutan yang berkepastian hukum di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagian besar data diperoleh melalui studi pustaka dan dilengkapi dengan studi lapangan, lalu dianalisa secara deskriptif.
Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Authors: Umbara Galih
Published: July 2019

Penanggulangan tindak pidana pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Salah satu kewenangan penegakan hukum di bidang pelayaran dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut mempunyai peran ganda yaitu menjaga kedaulatan wilayah laut serta menegakkan hukum yuridiksi nasional berdasarkan hukum nasional dan hukum Internasional. Permasalahan yang muncul meliputi bagaimana kewenangan TNI Angkatan laut dalam penyidikan tindak pidana pelayaran, serta bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh institusi penegak hukum khususnya yang berwenang menangani perkara tindak pidana tertentu diwilayah perairan Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia. Bahwa dalam upayanya melakukan pemberantasan tindak pidana di wilayah laut, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti melalui kebijakan legislasi maupun dengan membentuk forum atau badan koordinasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik TNI Angkatan Laut meliputi berkaiatan dengan tidak adanya pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum, tidak adanya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.
Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa
Authors: Harisa Novran
Published: July 2019

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase semakin diminati kalangan dunia usaha karena dianggap mempunyai berbagai kelebihan dibanding penyelesaian melalui pengadilan, terutama putusannya yang bersifat putusan terakhir dan mengikat. Akan tetapi di Indonesia, putusan arbitrase sangat sulit untuk dieksekusi karena adanya upaya-upaya yang dilakukan pihak yang tidak beritikad baik untuk membatalkan putusan tersebut melalui permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengaturan itikad baik dalam perjanjian arbitrase dihubungkan dengan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum memberi pemahaman tentang makna dan batasan itikad baik. Pengaturan itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai “sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan.
Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah
Authors: Hasanah Rizkiyah
Published: July 2019

Akhir-akhir ini angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi cukup tinggi dan dalam kurun waktu enam tahun (2008-2013) rata-rata 40% perkara dispensasi kawin yang masuk adalah akibat hamil pra-nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah dan untuk memahami aspek maqashid syari’ah Islam terhadap penetapan hakim tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analistis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah berdasarkan pertimbangan hukum yuridis (berdasarkan aturan perundangan yang berlaku), berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan keadilan masyarakat. Penetapan hakim tersebut ditinjau dari aspek maqashid syari’ah Islam dari segi kemaslahatannya adalah lebih mengutamakan hifz al-nasl, sedangkan dari segi mafsadatnya hifz al-din tidak tercapai yaitu terjadi pelanggaran syari’at Islam tentang larangan zina dengan menjadikan KHI Pasal 53 sebagai legalitas kawin hamil akibat zina.
IMPLIKASI DUALISME KETENTUAN RPJMD MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM
Authors: Saleh Zakki
Published: July 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah baik untuk tingkat nasional maupun tingkat daerah. Namun dalam pelaksanaan di daerah menimbulkan masalah karena adanya dualisme aturan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UUSPPN) yang mengamanatkan bahwa 3 (tiga) bulan setelah presiden dan kepala daerah dilantik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) harus ditetapkan. RPJM ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda), RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi Dualisme Ketentuan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Menurut UUSPPN dan UU Pemda dianggap melanggar asas perundang-undangan “lex specialis derogate lex generalis” karena terjadi disharmonisasi dan inkonsistensi ditiap daerah saat membentuk peraturan daerah. Demikian juga Kedudukan hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 melanggar asas perundang-undangan melanggar asas perundangan- undangan “Lex posterior derogat lege priori” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum seiring dengan diberlakukannya UU Pemda yang baru karena beberapa kewenangan yang semula menjadi kewenangan kabupaten/kota kini dibagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
PENERAPAN DELIK FORMIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Authors: Mahmud Ade
Published: July 2019

Tindak pidana korupsi sebagai delik formil menimbulkan pengaruh terhadap sanksi pengembalian kerugian keuangan negara melalui pidana pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan tindak pidana korupsi sebagai delik formil menimbulkan pengaruh dalam bentuk ketidakpastian hukum dalam proses pengembalian kerugian negara dan berpotensi melahirkan pemidanaan yang tidak proprosional (over penalizaton). Implikasinya pelaku tindak pidana korupsi yang baru memenuhi unsur delik memungkinkan untuk dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang baru bersifat potensial (tidak nyata). Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi terbentur oleh dua hambatan yaitu: (a) faktor hukum (undang-undang). Pasal 18 ayat (3) memberikan celah hukum bagi terpidana untuk mengganti pidana uang pengganti dengan pidana penjara pengganti. Realitasnya terpidana lebih memilih pidana penjara pengganti. (b) faktor penegak hukum yang terjadi pada tahap (1) tahap penyidikan, jaksa eksekutor mengalami kesulitan dalam melacak aset milik terpidana untuk disita dan digunakan untuk menutup kerugian keuangan negara karena telah dilarikan atau diinvestasikan ke berbagai sistem keuangan. (2) tahap penjatuhan putusan, sikap hakim yang masih menganut paham normatif-positivistik karena cenderung mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.