bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Reformulasi Zakat dan Pola Pribumisasi Hukum Islam Melalui Komunikasi Inter-Cultural
Authors: Alfalisyado Alfalisyado
Published: May 2018

Hukum dalam perspektif Islam adalah media dialog antara kebenaran dengan kenyataan. Namun demikian, hukum ini dirasa belum efektif dalam peranannya, sehingga perlu adanya intermediary yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari sinilah penulis menawarkan konsep intermediary berupa zakat dengan pendekatan budaya. Namun, bisakah Islam dengan zakat sebagai salah satu instrumennya dapat membawa perubahan sosial yang berlanjut pada penyadaran hukum Islam? Bagaimana interaksi yang akan terjadi ketika penghayatan sistem sosial dan budaya masyarakat di Indonesia sudah sangat erat tertanam?Tulisan ini mengupas tentang pentingnya reformulasi pemahaman zakat dengan pendekatan budaya yang terpola dalam konsep â€˜pribumisasi Islamâ€™. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu ada pemahaman bahwa struktur sosial dalam masyarakat pada dasarnya terbentuk atas kesepakatan unincidental dengan kesadaran mendalam serta didasari atas keluhuran nilai dan keharmonisan tujuan. Landasan ini diperlukan sebagai upaya untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya zakat produktif. Karena itu, tidak terlalu berlebihan jika pemahaman tentang zakat harus diafiliasikan dengan paradigma tentang kebudayaan agar terbentuk masyarakat yang sadar akan zakat serta pengelolaannya secara produktif.
Asas Konsensualisme dan Asas Formalisme dalam Akad di Bank Syariah
Authors: Dahlan Ahmad
Published: May 2018

Bank syariah selama ini dikenal sebagai representasi dari kegiatan transaksi Islam di lembaga keuangan. Akan tetapi disebabkan karena kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kepentingan bisnis yang sangat kompleks, maka bank syariah dihadapkan pada dua pilihan, antara idealitas dan profitabilitas. Salah satu bagian penting dalam melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas akad yang dikembangkan. Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara garis besar bermuara pada dua asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas konsensualisme (yang berlandasakan pada ketentuan fikih) atau asas formalisme (bagian dari lembaga berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di bank syariah, terlihat bahwa asas konsesualisme yang berbasis hukum Islam berpengaruh pada Fatwa DSN, meskipun DSN juga mengeluarkan fatwa yang berbasis pada formalisme. Di sisi lain, pada saat akad sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada formalisme.
Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam
Authors: Sodiqin Ali
Published: May 2018

Penelitian tentang hukum Islam, baik yang normatif maupun yang empiris belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Hukum Islam, dalam realitasnya memiliki dimensi historis dan antropologis sejak diwahyukannya, sehingga penggunaan teori-teori sejarah maupun antropologi dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Kerangka teoritik dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qurâ€™an, ushul fiqh, dan teori-teori ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi. Ruang lingkup kajiannya mencakup dua hal, yaitu penetapan hukum dalam al-Qurâ€™an dan akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum-hukum dalam al-Qurâ€™an secara historis diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerimanya. Hal ini mengindikasikan adanya proses adopsi, adaptasi dan integrasi antara wahyu al-Qurâ€™an dengan kebiasaan atau tradisi lokal Arab pada masanya. Oleh karena itu, penting untuk memetakan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam. Pemetaan ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian pendekatan antropologi hukum memiliki kontribusi untuk menjelaskan adaptabilitas hukum Islam dalam hukum modern.
Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Penggunaan Hadis Da'if dalam Istinbat Hukum
Authors: Idris Abdul Fatah
Published: May 2018

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis tentang konsep hadis daâ€™if dan konsep tentang pengamalan hadis daâ€™if. Kebanyakan para ulama mengkonsepsikan hadis daâ€™if; â€œsetiap hadis yang tidak terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam hadis sahih ataupun unsur-unsur dalam hadis hasanâ€.Sedangkan dalam konsep pengamalan hadis daâ€™if, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Pertama menolak pendapat tidak mengamalkan hadis daâ€™if secara tegas. Kedua boleh mengamalkan hadis daâ€™if jika tidak ada hadis sahih dan hasan; dan ketiga membolehkan beramal dengan hadis daâ€™if pada persoalan-persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Sementara pandangan Ibnu Qayyim berbeda dengan ulama hadis lainnya.Konsep beliau dalam pemikiran hadis daâ€™if sebagai dasar pengambilan dalil hukum, adalah hadis yang tidak batil dan tidak munkar serta perawinya tidak tertuduh dusta. Dan apabila tidak terdapat hadis sahih dan tidak terdapat pula qawl sahabat, boleh mengamalkan dengan hadis daâ€™if, karena pengambilan dalil hukum dari hadis daâ€™if lebih utama dari pada qiyas.
Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)
Authors: Marwadi Marwadi
Published: May 2018

Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, khususnya Ramadhan dan Syawal sampai sekarang masih terjadi. Hal ini disebabkan karena penganut metode hisab yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Persis dengan penganut rukyat yang direpresentasikan oleh NU belum bersatu. Untuk menyatukan metode penentuan awal bulan tersebut, Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal: tinggi bulan minimal 2o, beda azimuth bulan-matahari minimal 3o, dan umur bulan saat matahari terbenam minimal 8 jam pasca ijtimak. Dari beberapa penelitian, hasil rukyat hilal dengan kriteria Kementerian Agama masih lemah validitasnya dari aspek astronomis. Perbaikan kriteria visibilitas hilal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak-Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) dengan kriteria tinggi minimum 3,60o untuk beda azimuth bulanâ€“matahari 7,53o, hingga maksimum 9,38o untuk beda azimuth bulanâ€“matahari 0o. Kriteria visibilitas hilal ini mempunyai peluang besar untuk menyatukan kalender Hijriyah karena ormas besar seperti NU dan Persis sudah menggunakan kriteria visibilitas hilal. Jika Muhammadiyah mau merubah kriteria hisabnya dari hisab wujudul hilal ke hisab dengan kriteria visibilitas hilal, penyatuan kalender Hijriyah dapat terwujud.
Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam
Authors: Aibak Kutbuddin
Published: May 2018

Sebagai sumber tasyriâ€™ ketiga, objek ijtihad itu adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nas al-Qurâ€™an dan Sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nas (ma la nassa fih). Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (usÅ«l al-fiqh) para ulama usul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Di mana dalam penerapannya, metode-metode tersebut selalu didasarkan pada maqasid al-syariâ€™ah (tujuan pensyariâ€™atan hukum). Salah satu corak penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan maqÄsid al-syariâ€™ah adalah penalaran istislahi. Corak penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qurâ€™an dan hadis. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani atau taâ€™lili, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nass. Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, corak penalaran istislahi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode al-maslahah al-mursalah dan sadd al-zariâ€™ah.
Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia
Authors: Mustofa Imam
Published: May 2018

Perkembangan zaman yang berimplikasi pada lahirnya berbagai fenomena dan persoalan hukum membutuhkan jawaban. Banyak persoalan yang tidak terpenuhi/teratasi oleh aturan hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ijtihad kontemporer dalam rangka menjawab berbagai persoalan aktual tersebut. Artikel ini memaparkan tentang urgensi ijtihad kontemporer dalam rangka pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Ijtihad kontemporer dilakukan dengan mensinergikan metode usul fikih klasik dengan metode ilmiah modern. Banyak persoalan yang harus diakomodir dalam rangka menghasilkan hukum keluarga yang compitable dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti kesetaraan jender, HAM, perkembangan sains dan teknologi modern serta perkembangan sosio-kultural masyarakat. Ada beberapa model ijtihad yang biasa digunakan ulama dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Ijtihad yang paling mungkin dan cocok dilakukan dalam rangka melakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia adalah dengan menggunakan metode muâ€™tadil mutawazin atau metode istislahi, karena metode ini mempertemukan maslahat menurut nass dan maslahat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia
Authors: Ridwan Ridwan
Published: May 2018

Kepemilikan tanah dalam hukum Islam bersifat komunalistik religius yang penguasaannya ada pada negara dengan menambahkan bobot dan nilai teologis-religius untuk membedakan dengan sistem kepemilikan aliran Sosialistik. Untuk memperkuat pendapat di atas, penulis mengajukan dua argumentasi; Pertama, argumentasi normatif-teologis yang menyatakan bahwa bumi dan isinya adalah milik Allah yang penguasaannya ada pada negara. Kedua, argumentasi historis yaitu dengan mengajukan bukti-bukti sejarah (historical evident) tentang gagasan reformasi hukum kepemilikan tanah (land reform) yang tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah dimulai masa Nabi hingga para khalifah sesudahnya melalui instrumen regulasi iqtaâ€™ dan hima. Konsep hukum kepemilikan masyarakat atas tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam memiliki persamaan pada tataran asas hukumnya, yaitu kepemilikan tanah yang adil dan merata atas dasar persamaan di hadapan hukum dengan mendasarkan pada nilai etika spiritual agama.
Penerapan Asas Pembuktian Terbalik terhadap Kasus Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Abdulahanaa Abdulahanaa
Published: May 2018

Penerapan asas praduga tak bersalah tidak efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Karena itu perlu diterapkan asas pembuktian terbalik yang merupakan konsekuensi dari asas keadilan dan pertanggungjawaban atas amanah. Asas pembuktian terbalik efektif untuk melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan oleh penyelenggara negara. Tujuannya adalah agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa unsur penipuan dan KKN, sehingga hak-hak rakyat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Berdasarkan hukum Islam, wajib hukumnya menerapkan asas pembuktian terbalik terhadap pegawai/pejabat setelah ditemukan bukti-bukti permulaan yang akurat tentang indikasi adanya tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada kewajiban memenuhi sumpah dan janji jabatan (amanah). Penerapan asas pembuktian terbalik atas pejabat yang korupsi tidak bertentangan atau melanggar asas praduga tak bersalah, sebab asas pembuktian terbalik merupakan pengecualian (takhsis) dari ketentuan umum asas praduga tak bersalah (lex specialis derogate generali).
Metode Ijtihad Induktif Tematik al-Syatibi
Authors: Subarman Munir
Published: May 2018

Al-Syatibi (w. 790/1388) mengembangkan metode induksi untuk menafsirkan nas al-Qurâ€™an berdasarkan prinsip maqasid al-syariâ€™ah. Menurutnya, nas-nas al-Qurâ€™an harus diteliti secara mendalam dengan mempelajari nas-nas zanni yang memiliki kandungan yang sama. Nas-nas tersebut dapat dikatakan memiliki kepastian (qatâ€™i) jika dipahami secara kolektif. Pembuktian induksi yang diperkenalkan al-Sya>tibi berasal dari berbagai sumber, mulai dari al-Qurâ€™an dan Sunnah hingga ijmaâ€™, qiyas dan bukti-bukti kontekstual (qaraâ€˜in al-ahwal) yang digabungkan untuk mengklasifikasi sebuah persoalan. Misalnya kepastian tentang wajibnya salat fardu tidak semata-mata ditunjukkan oleh ayat al-Qurâ€™an, tetapi harus bersama-sama dengan sejumlah bukti lain yang saling berkolaborasi untuk mendukung pemahaman bahwa perintah dalam firman Allah tentang salat tersebut menunjukkan wajib, seperti adanya ayat-ayat lain yang memuat tentang pujian terhadap orang yang mengerjakan salat dan celaan terhadap orang yang meninggalkannya. Kebersamaan dalil-dalil inilah yang menghasilkan suatu kepastian bagi kita tentang wajibnya salat.
Ijtihad Kontemporer: Haji di Tiga Bulan (Upaya Menemukan Solusi atas Problematika Antrian Haji di Indonesia)
Authors: - Masyhud
Published: May 2018

Waktu pelaksanaan ibadah haji atau miqat zamani selama ini hanya dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 bulan Zulhijjah,  sebagaimana yang  pernah  dilakukan  oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan berbagai problem, seperti perluasan tempat-tempat ibadah dan termasuk kuota haji. Cara untuk mengatasinya adalah ada keberanian untuk melakukan ijtihad yaitu menambah jumlah hari pelaksanaan haji dalam tiga bulan yaitu Syawall, Zulqaâ€™dah dan Zulhijjah dengan berpedoman pada ayat â€œal-hajju asyhurun maâ€™lumatâ€. Karena itu keberanian untuk melakukan reaktualisasi  terhadap pesan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 197 dan 189 harus dilakukan, misalnya melalui pendekatan kajian usul fiqh dengan menggunakan makna mantuqâ€“mafhum, â€˜amâ€“khas}; menggunakan kaidah al-maslahah dan kaidah fiqhiyyah, serta â€˜illah hukum. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa hukum haji di tiga bulan adalah syah berdasarkan ijtihad tersebut. Manfaat haji di tiga bulan tentu  sangat  banyak antara lain: (1) menyalurkan secara tepat antrian haji yang mengalami stagnasi, karena dalam satu tahun dapat dilaksanakan tiga tahapan, (2) tidak membingungkan  para  calon jamaâ€™ah,  dan  (3)  Kementerian Agama diuntungkan dengan ringannya pengelolaan haji.
Hermeneutika Hadis Hukum
Authors: Wasman Wasman
Published: May 2018

Artikel ini menawarkan pendekatan baru melalui sudut pandang hermeneutika dalam melakukan kajian kritis terhadap hadis. Kajian hadis dimulai dengan melakukan kritik, baik terhadap sanad maupun matan hadis, sebagaimana dijabarkan dalam ilmu hadis. Hal ini dilakukan untuk menguji otentisitasnya. Melalui perspektif hermeneutika, teks hadis yang merupakan produk masa lalu harus selalu berdialog dengan penafsir dan audiennya yang baru di sepanjang sejarah. Banyak sarjana kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Syuhudi Ismail dan Fazlur Rahman yang memperlihatkan pendekatan ini dalam karya-karya mereka. Tulisan ini menunjukkan relevansi dan signifikansi penggunaan hermeneutika filosofis sebagai kerangka acuan dalam memahami hadis. Tujuannya adalah untuk menemukan â€œmakna hadis yang berartiâ€ bagi kekinian kita. Logika praksisnya adalah mengkaji teks hadis secara tematik-komprehensif. Selanjutnya dilakukan upaya penentuan konteks sosio-historis hadis, baik makro maupun mikro. Setelah ditemukan makna moral-universalnya, makna-makna ini selanjutnya digeneralisasikan ke dalam konteks situasi baru yang plural, tetapi partikular.
Wahhabi Salafism's View on Maqasid al-Syari'ah
Authors: Rusli Rusli
Published: May 2018

Artikel ini membahas tentang pandangan Salafi-Wahhabi tentang maqasid al-syariâ€›ah (maksud dan tujuan hukum Islam) dan pengaruhnya kepada struktur hukum mazhab mereka. Dengan menelusuri kepada literatur metodologi hukum Islam (usul a-fiqh) yang ditulis oleh para ulama Salafi, dapat dikatakan bahwa Salafi mengabaikan peran akal dalam menafsirkan teks keagamaan. Kebenaran itu tunggal dan hanya terletak pada wahyu. Wahyu adalah sumber pertama pengetahuan manusia, dan juga merupakan sumber terakhir yang lengkap dan tidak dapat diperselisihkan, yang di dalamnya manusia terbelah dalam dua posisi ektstrim, perintah dan larangan. Dari sudut pandang ini, rasionalitas dan pengembangan ilmu-ilmu sosial dianggap bidâ€™ah, sesuatu yang asing dan tidak dapat direkonsiliasikan kepada pemikiran Islam murni, karena mereka tidak mempunyai akar epistemik dalam tradisi Islam pra-modern. Selanjutnya, kaum Salafi-Wahabi mengakui signifikansi maqasid al-syariâ€›ah yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Pandangan ini membuat mereka dianggap sebagai pengusung pragmatisme hukum dalam tradisi hukum Islam.
Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah
Authors: Maula Bani Syarif
Published: May 2018

Selama ini kajian al-Ahwal asy-Syakhsiyah seringkali hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diambil dari kitab-kitab fiqih saja sehingga ia dikaji dengan tanpa melihat makna filosofis di dalamnya. Makalah ini melakukan kajian terhadap al-Ahwal asy-Syakhsiyah, yang merupakan studi di bidang hukum keluarga. Kajian ini perlu dilakukan agar aspek legal reasoning (proses ijtihad) dalam istinbat hukum bidang ini bisa dilihat secara cermat. Karena itulah pendekatan tujuan hukum (maqasid asy-syariâ€™ah) penting digunakan agar penerapan hukum Islam dapat diarahkan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang didasarkan pada kebaikan dan keadilan serta bersih dari kerusakan dan ketimpangan sosial. Urgensi aspek filosofis dan sosiologis dalam kajian ini terlihat pada penggunaan analisis dampak hukum (an-nazar fi al-maâ€™alat) dalam upaya penggalian maqasid asy-syariâ€™ah. Penerapan metode ini bisa dilihat dalam kasus penentuan hukum pernikahan dengan ahli kitab, persaksian dalam talak, dan wasiat wajib.
Aspek Hukum terhadap Produk Syariah di Bank Konvensional (Kajian terhadap Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia)
Authors: Syaugi Syaugi
Published: May 2018

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syariâ€™ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syariâ€™ah di Indonesia. Adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariâ€™ah menunjukkan pemberlakuan hukum Islam dalam konteks kenegaraan tidak sebatas pada hal-hal yang bersentuhan dengan bidang ibadah tetapi juga menyentuh bidang muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Tulisan ini mencoba mengupas penguatan institusi perbankan syariâ€™ah dari aspek regulasi dalam ranah positivisasi hukum Islam sambil melakukan kritik dalam upaya perbaikan regulasi untuk penguatan perbankan syariâ€™ah Indonesia ke depannya. Setidaknya ada dua hal yang disoroti dalam tulisan ini: pertama, pijakan hukum institusi perbankan syariâ€™ah di Indonesia, di mana sejumlah regulasi (undang-undang) dikeluarkan; Kedua, tawaran untuk perbaikan regulasi terkait kemungkinan bank konvensional menjual produk syariâ€™ah dengan atau tanpa harus membuka islamic financial institution tetapi cukup financial institution (bank konvensional) yang sudah ada.
Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)
Authors: Ridwan Ridwan
Published: May 2018

Pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan refleksi dari aspirasi mayoritas masyarakat  Aceh. Penerapan qanun khalwat di Nangroe Aceh Darussalam adalah bagian dari upaya positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.Tujuan diberlakukanya qanun khalwat adalah terciptanya tatanan moral yang berbasis pada moral hukum Islam dalam bentuk regulasi yang penegakkannya melalui institusi formal yang disebut dengan Mahkamah Syari'ah. Substansi hukum materiil qanun khalwat adalah perpaduan antara hukum Islam, hukum nasional dan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Konsekuensinya adalah berbagai qanun pidana termasuk qanun khalwat yang lahir di Aceh memiliki derajat keragaman bahkan ada disparitas antara hukum materiil qanun dengan konsep hukum pidana dalam fikih.
Orientasi Fikih al-Tirmizi
Authors: Ferdiansyah Hengky
Published: May 2018

Selama ini, al-Tirmizi lebih dikenal sebagai ahli hadis ketimbang ahli fikih, padahal, sumbangan al-Tirmizi terhadap fikih sangatlah besar. Di samping itu, al-Tirmizi terbilang ulama yang berhasil mengkomparasikan kajian hadis dan fikih dalam kitabnya al-Jamiâ€˜ atau yang lebih dikenal dengan Sunan al-Tirmizi. Sesungguhnya, tulisan ini hendak menyoal lebih lanjut orientasi (kecendrungan) fikih al-Tirmizi, serta menjelaskan metode al-Tirmizi dalam merespon pluralitas pendapat ulama dalam masalah fikih. Tulisan ini berkesimpulan bahwa al-Tirmizi memiliki kecendrungan (orientasi) fikih dalam menulis kitab hadis al-Jamiâ€™ al-Tirmizi. Kecendrungan ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konteks historis dan geografis al-Tirmizi hidup. Sebagaiman kitab sunan lainnya, titik fokus al-Tirmizi terhadap persoalan fikih dapat ditelisik dari pembuatan judul bab hadis.
Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)
Authors: Rosman Edi
Published: May 2018

Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang tawaran rekonstruksi paradigma hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hukum Keluarga Islam merupakan  representasi dari Hukum Islam secara keseluruhan yang  telah berkembang dan dikembangkan berdasarkan paradigma klasik yang literalistik. Kemapanan paradigma literalistik sering digoyahkan oleh paradigma kontemporer yang liberalistik. Konflik paradigmatik berimplikasi pada terjadinya disparitas antara hukum normatif dan empiris serta hilangnya aktualitas hukum keluarga Islam itu sendiri. Abnormalitas dan terjadinya kondisi konflik yang diawali dengan adanya anomali menuntut adanya revolusi pengetahuan. Revolusi pengetahuan menstimulasi lahirnya paradigma baru, yaitu paradigma integralistik kritis. Paradigma integralistik kritis yang dimaksud adalah dengan mendasari paradigma fakta sosial, defenisi sosial, dan paradigma perilaku sosial dengan nilai teologis Islam.
Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)
Authors: Jafar M
Published: May 2018

Mahar yang diserahkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki pada hari akad nikah di sebagian komunitas masyarakat Aceh dikuasai sepenuhnya oleh pihak keluarga (orangtua) mempelai perempuan dan digunakan sebagai bekal berbelanja untuk keperluan mempelai perempuan itu sendiri. Penggunaan mahar atau mas kawin sebagai bekal untuk berbelanja keperluan-keperluan tersebut biasanya tanpa sepengetahuan mempelai perempuan.  Setelah menganalisis berbagai macam sumber, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat Aceh sangat menghormati adat istiadat yang sudah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan. Adat yang dapat dipertahankan sebagai suatu bagian dari produk hukum adalah yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Selanjutnya, menurut pandangan ulama-ulama mazhab, seorang ayah atau wali lainnya tidak boleh menguasai mahar putrinya atau mahar mempelai perempuan yang dimanfaatkan untuk keperluan atau kepentingan apapun, kecuali menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali. Dasar filosofi mereka masing-masing adalah ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah saw. Berdasarkan teori 'urf, kebiasaan (adat) yang berlaku pada sebagian masyarakat Aceh dalam hal penguasaan mahar oleh orangtua atau keluarga dengan memanfaatkannya untuk berbelanja kebutuhan resepsi pernikahan termasuk ke dalam kategori 'urf khas. Kemudian 'urf khas tersebut termasuk dalam kategori 'urf fasid ('urf batal) karena bertentangan dengan ketentuan hukum syariat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqh dalam berbagai mazhab, kecuali dalam mazhab Maliki dan Hanbali.
Metodologi Pemikiran Hukum Islam tentang Wakaf (Studi Analisis Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)
Authors: Syam Syafruddin
Published: May 2018

Studi tentang hukum Islam dalam bidang sosial ditemukan adanya pelembagaan wakaf. Wakaf tidak hanya merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah saja, namun pada perkembangannya telah menjadi yang integral dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi tidak banyak pihak yang memandang perjalanan wakaf yang telah mengambil bentuk kebijakan negara juga dianggap sebagai bagian pranata hukum yang integral dengan agama. Agama dan negara yang seharusnya disikapi sebagai dua sisi lembaga sosial yang saling mengisi harus diletakkan sebagai dua hal yang saling mendukung dan menguntungkan. Karenanya perlu kesadaran epistemologis tentang wakaf dalam relasinya sebagai hukum agama dan hukum negara. Kesadaran epistemologis ini diharapkan agar pelembagaan wakaf, baik oleh agama maupun negara, akan sama-sama memberikan kemaslahatan yang maksimal bagi masyarakat.
Fikih Jaminan Sosial dalam Perspektif Ibn Hazm (994-1064 M)
Authors: Syufa'at Syufa'at
Published: May 2018

Kehidupan masyarakat pada masa kejayaan Islam tertata mapan dan teratur terutama di bidang ekonomi. Jaminan sosial (daman ijtima'i) menjadi salah satu kunci kejayaan ekonomi tersebut. Ibn Hazm (384-456 H / 994-1064 M) merupakan seorang pemikir muslim yang turut meyumbangkan pemikirannya dalam konsep jaminan sosial. Makalah ini mengulas tentang adanya kewajiban bagi kaum kaya (aghniya') untuk menanggung kebutuhan orang miskin (fuqara/masakin). Pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial wajib menjamin kebutuhan dasar (basic needs) seperti sandang, pangan, perumahan, dan rasa aman kepada orang miskin. Sumber utama pendapatan negara yang dapat dikelola untuk membiayai program ini adalah dari dana zakat, dan harta muslim lainnya yang terkumpul dalam bait al-mal. Kemudian pemerintah mempunyai otoritas mengambil tindakan hukum terhadap warga yang tidak mau membayar zakat.
Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial
Authors: Basri Rusdaya
Published: May 2018

Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang ulama yang  sangat gigih memerangi taklid buta dan menyerukan kebebasan berfikir, namun tetap berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam dan aqidah para salaf. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, ijtihad harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Karena itu ia mengemukakan sebuah kaidah: Fi taghayyir al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyir al-azminah  wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-â€˜awaâ€™id. Menurutnya, faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal yaknial-azminah (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (keadaan), al-niyat (sebab niat-keinginan), dan al-awaâ€™id (adat-tradisi). Semua ini, mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga hukum Islam benar-benar dapat dihayati sebagai hukum yangrahmatan lil â€˜alamin, dapat menjawab tantangan perubahan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian hukum Islam tetapcocok untuk segala zaman dan tempat (salih likulli zaman wa makan).
Lima Prinsip Istinbat Kontemporer sebagai Konklusi Pembaharuan dalam Teori Penetapan Hukum Islam
Authors: Arfan Abbas
Published: May 2018

Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak dapat terlepas dari dalil-dalil al-Qurâ€™an dan Sunnah yang bersifat terbatas, sedangkan kehidupan masyarakat terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, pembaharuan dalam teori penetapan hukum Islam melalui pintu ijtihad dipandang menjadi penting untuk memecahkan berbagai problem mayarakat. Sejak abad I sampai VII H perkembangan metodologis ilmu usul fikih telah melahirkan lima aliran, yaitu: al-Syafiâ€™iyyah, al-Hanafiyyah, al-Jamâ€™i (gabungan antara keduanya), Takhrij al-Furuâ€™ â€˜ala al-Usul  dan al-Syatibiyyah (al-Maqasidiyyah). Diilhami oleh metode Syatibi inilah geliat pembaharuan metode istinbat dalam ilmu usul fikih mulai berkembang, sehingga muncul beberapa pemikir muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Hasan Hanafi, Muhammad Syahrur, â€˜Abdullah Ahmad al-Naâ€™im, Riffat Hassan, dan lain-lain. Mereka semua menyorot secara tajam paradigma keilmuan Islamic studies, khususnya paradigma keilmuan usul fikih dan merekapun menyerukan pembaharuan (reformasi) dalam teori penetapan hukum Islam. Ada titik temu dari beberapa ide-ide pembaharuan dalam teori penetapan hukum Islam, yaitu lima prinsip istinbat sebagai berikut: Fiqh al-Maqasid atau al-Maslahah (prinsip maslahat); Fiqh al-Taghayyur  atau al-Tajdid (prinsip pembaharuan); Fiqh al-Taysir (prinsip kemudahan); Fiqh al-Awlawiyyat (prinsip prioritas), dan Fiqh al-Waqiâ€˜ (prinsip realitas).
Konsep Khiyar 'Aib Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)
Authors: Holijah Holijah
Published: May 2018

Masyarakat konsumen Indonesia di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini,mengahadapi berbagai tantangan akibat dari dampak positif dan negatif dari pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia secara global. Kemungkinan akan adanya produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha akan selalu, upaya preventif dan represif mutlak dilakukan negara untuk melindungi konsumen yang secara umum lemah dibandingkan pelaku usaha. Islam, sesungguhnya sudah memberikan solusi bagi pihak yang melakukan transaksi ekonomi, jika kemudian ada resiko yang membahayakan dan merugikan yang mana dalam fikih muamalah dikenal istilah hak khiyar, dan untuk porduk cacat dikenal dengan istilah khiyar 'aib. Hak khiyar 'aib ini dengan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi mempunyai keselarasan, di mana intinya adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen akan resiko akibat dari produk barang yang diedarkan di pasaran.Relevansi hak khiyar 'aib dengan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha ini, menunjukakan bahwa alternatif perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akan dapat melindungi konsumen terhadap produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha.
¿Sangre azul en números rojos? La participación de la nobleza de Amberes en el mercado de censales (1490-1493)
Authors: Buylaert Frederik , Huybrechts Yves
Published: May 2018

This article investigates the activities of noblemen on the annuity market of the city of Antwerp at the end of the fifteenth century. In postwar historiography, the consumption of credit by noblemen was often considered as an indication that those noblemen were in dire straits, whereas more recent interpretations suggest that noblemen were important creditors to both princes and towns. The analysis of the activities of twenty-eight noble lineages on the Antwerp credit market reveals that noblemen appear more often as buyers than as sellers of credit, but also that they were considered creditworthy, and that noblemen were careful to avoid using estates that were important for the family’s noble status as collateral. The nobility's annuity traffic cannot be understood from a one-sided perspective, such as that of the overarching grand narrative of the perpetual crisis of the pre-modern nobility, or that of the nobleman-banker.
Nobres, agentes periféricos da coroa e homens dos concelhos: desarmonias discursivas e articulações factuais (Portugal, finais do século XIV)
Authors: Millán da Costa Adelaide
Published: May 2018

En este trabajo se examinan cinco capítulos de la nobleza, del total de treinta y cinco presentados en las Cortes de Coímbra de 1398, que tratan exclusivamente sobre las quejas de los hidalgos sobre los ataques contra el disfrute de sus derechos como señores jurisdiccionales, en el terreno del ejercicio de la justicia, así como a su participación en los órganos concejiles. Se comparan las normas promulgadas hasta el momento (Regimentos dos Corregedores de 1332, 1338 e 1340, Ordenação dos Pelouros e Ordenação sobre juízes d´El Rei), con los episodios mencionados en estos capítulos. Se presentan hipótesis sobre la relación temporal y causal entre todos estos documentos, y la consiguiente reconstrucción de los hechos referidos en los mismos.
La equitación y los usos sociales del caballo a través de los textos del siglo XVIII en España
Authors: González López Tamara
Published: May 2018

La importancia de los caballos en la sociedad española del siglo XVIII tuvo su correspondencia en la producción de libros. La mala situación de la cabaña equina, entre otros factores, propició que los autores publicasen un centenar de obras relacionadas con el mundo ecuestre. El presente trabajo analiza autores, contenidos, clientes e impresores en un esfuerzo por comprender cómo la sociedad de la época veía los caballos.
PEMBAHARUAN KONSEP MAQĀSID AL-SHARĪ’AH DALAM PEMIKIRAN MUHAMAMAD ṬAHIR IBN ‘ASHUR
Authors: Tohari Chamim
Published: May 2018

Abstract

This research discuss about the thought of maqāsid al-sharī’ahby Muhammad Ṭahir Ibn ‘Ashur. To limit this discussion, i just focus to discuss two important matters, it is; First, how is concept of maqāsid al-sharī’ahin the thought of Ibn ‘Ashur? Second, how is construct of thought of the maqāsid al-sharī’ahIbn Ashur? This is a library research with content analysis as its method. The sources of this research is Ibn ‘Ashur’s thoughts in his books. The results of this research is; First, before Ibn ‘Ashur’s period, the thoughts of maqāsid al-sharī’ahhas been finding its formation in the several familier categories which mentioned by al-uṣūl al-khamsah (five of the based principles). Every principle have three level, it isdarūriyāt, al-hajjiyāt, and taḥsināt/al-tazyināt. Second, in the Ibn Ashur’s period, the thoughts of maqāsid al-sharī’ahhas renewed by Ibn ‘Ashur in the new formation as purity (al-fitrah), tolerance (al-samahah), benefit (al-maslahah), equality (al-musāwah), and freedom (al-hurriyah) as parts of the maqāsid al-sharī’ah. From the scope aspect, the validity of the Ibn ‘Ashur’s thought about maqāsid al-sharī’ahappearly have more universal character than thought of maqāsid al-sharī’ahbefore. However, the weekness of the Ibn ‘Ashur’s thought is that maqāsid al-sharī’ahthought by Ibn ‘Ashur have not clarity and explanation about the level of priority and it’s method to applicated in the Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran maqāsid al-sharī’ahMuhammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr. Untuk membatasi kajian ini, penulis memfokuskan hanya pada dua masalah pokok, yakni; Pertama, bagaimana konsep maqāsid al-sharī’ahsebelum datangnya Ibn ‘Ashur? Kedua, bagaimana konstruksi pemikiran maqāsid al-sharī’ahyang digagas Ibn ‘Ashur? Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan konten analisis sebagai metode analisisnya. Sumber kajian ini adalah pemikiran maqāshidIbn ‘Ashur yang termuat dalam karyanya. Hasil penelitian iniadalah: Pertama, sebelum masa Ibn ‘Ashur, pemikiran maqāsid al-sharī’ahtelah menemukan bentuknya dalam beberapa kategori yang terkenal dengan istilah al-uṣūl al-khamsah, dimana masing-masing dariprinsip dasar tersebut memiliki tingkatan darūriyāt, al-hajjiyāt, dan taḥsīnāt/al-tazyīnāt. Kedua, pada masa Ibn ‘Ashur, pemikiran maqāsid al-sharī’ahmengalami pembaharuan hingga menghasilkan fitrah (al-fitrah), toleransi (al-samahah), maslahat (al-maslahah), kesetaraan (al-musawah), serta kebebasan (al-hurriyah) sebagai bagian darimaqāsid al-sharī’ah. Dari sisi cakupannya, keberlakuan maqāsid al-sharī’ahdalam pemikiran Ibn ‘Ashurtampak lebih universal dibanding dengan pemikiran maqāsid al-sharī’ahsebelumnya. Namun demikian, pemikiran Ibn ‘Ashur memiliki kelemahan darisisi ketidakjelasan tingkatan prioritasnya serta aplikasi metode penerapannya dalam hukum Islam.
Cough Reflex Sensitivity Testing in Asthmatic Patients and Healthy Volunteers
Authors: Neuschlová Martina , Pecova R.
Published: May 2018

Asthma and allergic diseases are complex conditions caused by a combination of genetic and environmental factors. Cough is a major symptom in some people with asthma. Cough reflex sensitivity (CRS) test with capsaicin is one of the most important method for cough studying. Cough reflex sensitivity was defined as the lowest concentration of capsaicin that elicited 2 or more (C2) and 5 or more coughs (C5). The aim of this study was to find out a cough reflex sensitivity in patients with asthma bronchiale and in healthy volunteers. In the present study we conclude that cough reflex sensitivity was significantly increased in asthmatic adult patients compared with healthy adult volunteers.
Smart Home and Erderly People
Authors: Strašifták Andrej , Mudrončík Dušan , Eliáš Michal
Published: May 2018

In this article we purport how advances from the device and technological side have not necessarily been matched with a similar level of development in processing of the information recorded within the living environment from an algorithmic or ‘intelligent’ perspective
Fault Tree Analysis Optimized by Genetic Algorithms
Authors: Libošvárová Adriana , Schreiber Peter
Published: May 2018

This paper deals with possibilities of using genetic algorithms in design of costs optimization, which are needed to reach given reliability of technical system, respectively system reliability optimization by given amount of investment costs. In following chapters, there is a described design of new method, which will be later implemented in application and verified on an example.

Causal relationships between system failures and elements faults can be detected by analytic approach, when at first the undesired system fault is identified and its reasons are progressively detected. The reliability of system and its elements is analyzed using method FTA (fault tree analysis) and system is represented by fault trees. In order to optimize costs, respectively reliability, the genetic algorithms are used.
Risk Management and the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Authors: Stiller Diana , Dammert Christian , Joehnk Peter
Published: May 2018

The European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is a new act to controle the trade with OTC derivatives as a result of the financial crisis in 2007. The articel describes the main categories of these regulation and clarifies the question, whether these regulation is relevant for industrial companies or not.
Cryogenic Rotary Ultrasonic Machining of Titanium Alloys
Authors: Kuruc Marcel , Sahúl Martin , Zvončan Marek , Peterka Jozef , Čaplovič Ľubomír
Published: May 2018

Titanium alloys are utilized especially in applications that require a good combination of high strength, low mass and good corrosion resistance in aggressive environments. However, mechanical properties prejudge titanium alloys to hard machinability. Machining of titanium alloys is usually accompanied by cooling with liquids or gasses. One of the most effective cooling approaches is cooling by liquid nitrogen. Liquid nitrogen decreases temperature of tool, but also increases strength, hardness and brittleness of workpiece. One of the most suitable machining methods to machine hard and brittle materials is ultrasonic machining. In this article, rotary ultrasonic machining of titanium alloys under cryogenic conditions is analyzed.
Development of Surface Roughness in Hard Turning of 100Cr6 Using Mixed Ceramic Cutting Tool with Wiper Geometry and Conventional Geometry
Authors: Samardžiová Michaela , Neslušan Miroslav
Published: May 2018

Hard turning has been applied in machining since the early 1980s. There is an effort to substitute finish grinding by hard machining, because of machining by cutting tool with defined geometry. For machining of hardened steels (up to 45 HRC) are used two different cutting materials. PCBN are used the most for discontinuous machining of hardened steel (up to 63 HRC) and mixed ceramic tools, which are used in the experiment. This paper reports a development of surface roughness parameters when using wiper tool geometry of mixed ceramic tool and conventional geometry of mixed ceramic tool in hard turning. Roughness parameters (Ra, Rz, Rsk, Rku, RSm, Rdq) are measured when changing the feed, depth of cut and cutting speed are constant.
Cost Minimalization Analysis (CMA) dan Cost Efectivness Analysis (CEA) Antibiotika Profilaksis dan Paska Bedah Sesar Terindikasi di Salah Satu Rumah Sakit Samarinda
Authors: Arniah Arniah , Annisa Nurul , Rijai Laode
Published: May 2018

Bedah sesar adalah melahirkan janin melalui pembedahan di abdomen dan uterus. Komplikasi bedah sesar dapat terjadi sekitar 30-85%, hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan antibiotik yang bervariasi dengan biaya yang bervariasi pula sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antibiotik profilaksis dan paska bedah dengan biaya yang lebih minimal serta mengetahui antibiotik profilaksis dengan efektivitas yang lebih baik pada kasus bedah sesar. Penelitian ini merupakan studi observasional dengan pengumpulan data secara retrospektif dengan teknik populasi sampling pada pasien bedah sesar terindikasi di salah satu rumah sakit di Samarinda periode Juni 2015-Juni 2016. Data dianalisis menggunakan metode evaluasi ekonomi Cost Minimalization Analysis (CMA) dan Cost Effectivness Analysis (CEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa antibiotika profikasis yang paling banyak digunakan adalah seftriakson (166 kali) dan seftazidim (36 kali). Antibiotika paska bedah yang paling banyak digunakan adalah sefadroksil (117 kali) dan siprofloksasin (66 kali). Hasil analisis menunjukkan bahwa total biaya perawatan pasien dengan antibiotik profilaksis seftriakson adalah sebesar 9.179.784,- dan seftazidim adalah 9.105.537,- sedangkan antibiotik paska bedah sefadroksil sebesar 9.542.964,- dan siprofloksasin sebesar 8.843.990,-. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotika profilaksis seftazidim lebih efisien dibandingkan seftrikson. Sedangkan untuk antibiotika paska bedah siprofloksasin lebih efisien dibandingkan sefadroksil berdasarkan metode evaluasi ekonomi CMA. Antibiotik profilaksis pada kasus bedah sesar yang lebih efektif adalah seftazidim daripada seftiakson berdasarkan metode evaluasi ekonomi CEA.
Kajian Kesesuaian Pemilihan Antibiotik Empiris pada Pasien Sepsis di Instalasi Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda
Authors: Astutik Arwin Widi , Annisa Nurul , Rusli Rolan , Ibrahim Arsyik
Published: May 2018

Terapi antibiotik empiris merupakan salah satu komponen penunjang keberhasilan terapi sepsis. Pemilihan antibiotik empiris harus rasional, adekuat dan tepat untuk menghindari terjadinya resistensi dan mengurangi mortalitas. Penelitian ini bertujuan untuk studi pada pasien sepsis yang meliputi karakteristik pasien sepsis, pola penggunaan antibiotik empiris, pola sensitivitas dan resistensi bakteri terhadap antibiotik, dan menilai kesesuaian pemilihan antibiotik empiris berdasarkan hasil kultur. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pengambilan data secara retrospektif dan dianalisis secara deskriptif pada bagian rekam medis, dengan kriteria inklusi, subjek penelitian adalah pasien diagnosa sepsis, dewasa, dan dirawat inap di ICU RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda selama periode Januari-Oktober 2016. Antibiotik empiris yang digunakan adalah sefotaksim 16 kali penggunaan dengan resistensi sebesar 87,5% dan seftriakson 30 kali penggunaan dengan resistensi sebesar 80%. Kesesuaian antibiotik berdasarkan uji sensitivitas bakteri menunjukkan persentase kesesuaian adalah 8,69%.
Isolasi Bakteri dari Tanah Mangrove Rhizopora sp. di Kota Bontang
Authors: Dewi Ayu Kusumah , Meylina Lisna , Rusli Rolan
Published: May 2018

Kota Bontang merupakan salah satu kawasan mangrove terbesar di Kalimantan Timur. Hutan mangrove kaya akan bahan organik dan merupakan habitat yang mendukung pertumbuhan bakteri. Keragaman bakteri yang terdapat pada hutan mangrove saat ini masih belum dilaporkan sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengisolasi bakteri yang terdapat pada tanah kawasan hutan mangrove. Isolasi dilakukan menggunakan teknik streak (gores) dengan deret pengenceran 10-1-10-5 pada media Nutrient Agar Fluconazole dilanjutkan dengan karakterisasi mengunakan pengamatan makroskopik, mikroskopik dan uji biokimia. Hasil penelitian ini diperoleh 14 isolat dimana telah dilakukan pemurnian terhadap 6 isolat dengan kode K1, K2, K3, K4, K5 dan K6. Hasil karakterisasi pada isolat K1 berbentuk basil gram negatif, K2 berbentuk basil gram negatif, K3 berbentuk spiral gram negatif, K4 berbentuk basil gram negatif, K5 berbentuk streptococcus gram positif dan K6 berbentuk coccus gram positif.
Identifikasi Metabolit Sekunder, Uji Toksisitas, dan Uji Antioksidan Ekstrak Kulit Batang Terap (Artocarpus odoratissimus blanco)
Authors: Nurrahman W Fadhli , Maulidya Vina , Rijai Laode
Published: May 2018

Terap (Artocarpus odoratissimus) merupakan salah satu tumbuhan daerah tropis yang memiliki potensi sebagai sumber bahan kimia bioaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder serta aktivitas antioksidan dan toksisitas dari kulit batang terap. Langkah penelitian ini meliputi proses maserasi menggunakan pelarut metanol, setelah itu dilakukan pemekatan ekstrak menggunakan Rotary evaporator. Metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak kulit batang terap yaitu flavonoid, fenolik, tannin, saponin, dan triterpenoid. Aktivitas antioksidan secara spektrofotometri UV-VIS menggunakan metode DPPH (1,1-dyphenyl-2-picrylhidrazyl) memiliki nilai IC50 50 ppm dan aktivitas toksisitas menggunakan metode BSLT memiliki nilai LC50 462,38 ppm.
Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Batang Kersen (Muntingia calabura L.)
Authors: Siara Fathiah Olpah , Ibrahim Arsyik , Arifian Hanggara , Rusli Rolan
Published: May 2018

Seduhan kulit batang Tumbuhan Kersen (Muntingia calabura L.) sering digunakan sebagai obat tradisional. Hasil Skrining fitokimia ekstrak dan fraksi kulit batang kersen menunjukkan Adanya kandungan alkaloid, flavonoid, tannin, saponin dan terpenoid. Nilai IC50 ekstrak dan fraksi kulit batang kersen dengan menggunakan metode DPPH untuk ekstrak etanol, fraksi n-heksana,  fraksi etil asetat, dan fraksi tidak larut dari kulit batang Tumbuhan Kersen berturut-turut adalah sebesar 19,63 ppm, 34,38 ppm, 10,65 ppm, dan 18,70 ppm, sedangkan IC50 kontrol positif (vitamin C) adalah 14,77 ppm. Ekstrak kulit batang kersen berpotensi sebagai antioksidan.
Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Belimbing Hutan (Cnestis palala (LOUR)MERR)
Authors: Allo Ferdiand George Sarung , Rahmawati Dewi , Ramadhan Adam M.
Published: May 2018

Tanaman belimbing hutan merupakan tanaman yang secara empiris digunakan untuk meredakan sakit perut dan juga untuk menyembuhkan luka yang disertai infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder serta mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak daun belimbing hutan (Cnestis Palala(Lour)Merr) terhadap beberapa bakteri uji. Sampel dikumpulkan kemudian dimaserasi menggunakan pelarut metanol. Identifikasi senyawa metabolit sekunder dilakukan menggunakan uji kualitatif dengan mereaksikan sampel dengan beberapa reagen. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%. Data hasil identifikasi metabolit sekunder dianalisis secara kualitatif dengan melihat adanya perubahan warna. Hasil identifikasi golongan senyawa metabolit sekunder pada ekstrak positif terdapat senyawa flavonoid, fenol dan tannin. Data hasil pengujian antibakteri dianalisis dengan mengukur zona bening yang terbentuk disekitar paper disc. Hasil pengujian antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak daun belimbing hutan memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Konsentrasi terbaik ekstrak daun belimbing hutan dalam membunuh bakteri yaitu 50% dengan rata-rata diameter zona bunuh Escherichia coli (10.40 mm), Salmonella thyposa (9.77 mm), Staphylococcus aureus (10.17 mm), dan Bacillus subtilis (9.67 mm).