bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)
Authors: Dewantoro Iqbal Bagas , Budyatmojo Winarno , Lukitasari Diana
Published: May 2023

Abstrak

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbasis fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus Putusan NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT. UTR. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan sanksi pada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan atau concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu concursus realis yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.

Kata Kunci : UU ITE, Teknologi Finansial

Abstract

This legal research aims to determine the application of law in fintech-based extortion and threats. This research uses doctrinal or normative legal research methods. Doctrinal research is research based on legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials, using a statute approach. The data collection technique used in this study is literature study or document study research technique and the data analysis technique used was the syllogistic deduction technique. The result of this research is the application of the article of law by the North Jakarta District Court Judge in deciding Verdict NUMBER 438 / PID.SUS / 2020 / PN.JKT.UTR. The judges should have been able to impose sanctions on a defendant who has committed a combined criminal act or concursus, as regulated in Article 65 of the Criminal Code, it is a combination of several criminal acts that stands alone. Some of these actions include threats with extortion, defamation, and identity theft. The verdict that should have been passed by the judge was Article 27 paragraph (4) jo. Article 45 paragraph about extortion and / or threats, Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) about defamation, and Article 30 paragraph (2) jo. Article 46 paragraph (2) about  personal identity theft.

Keywords : ITE Law, Financial Technology
PERBANDINGAN HUKUM JENIS PERBUATAN YANG DILARANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA DIFFERENCES THE TYPES OF ACTS PROHIBITED IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE
Authors: Andiyani Alivia Reva , Ismunarno ,
Published: May 2023

ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  perbandingan  pengaturan  tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dari segi jenis/bentuk tindak pidananya.Penelitian   ini   menggunakan   penelitian   normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif komparatif analisis. Dari penelitian ini diketahui mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dan juga diketahui mengenai perbedaan pengaturan mengenai jenis/bentuk tindak pidana korupsi antara masing-masing negara yaitu mengenai definisi korupsi, ruang lingkup yang diatur dalam tindak pidana korupsi, jenis/macam tindak pidana korupsi dan pengaturan  mengenai suap dan gratifikasi.
Kata Kunci : Perbedaan, jenis perbuatan yang dilarang, korupsi, Indonesia, Singapura

ABSTRACT

This study aims to explain the comparison of the regulation of corruption between Indonesia and Singapore in terms of the types / forms of the crime. This study uses prescriptive  normative  research. This research approach uses  a  statutory approach to answer the problem formulation. The data analysis technique is the deductive comparative method of analysis. From this research, it is known about the types of acts prohibited in the criminal act of corruption between Indonesia and Singapore and it is also known about the differences in regulations regarding the types / forms of corruption between each country, namely regarding the definition of corruption, the scope of which is regulated in the criminal act of corruption. , types / types of corruption and arrangements regarding bribery and gratuities.
Keywords : Differences,  types of  prohibited acts, corruption, Indonesia, Singapore
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Kasus No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg)
Authors: Wira Utama I Dewa Gede Satya Yudhayana , Sulistyanta '
Published: May 2023

Abstract

This article aims to find out the basis for judges’ considerations in imposing sentences below a special minimum, and the accuracy of imposing crimes under that specific minimum. This article uses a type of normative legal research that is applied prescriptive in nature and uses a case approach. This paper has primary, secondary, and tertiary legal sources. The technique of using data in the article is through library research, and uses qualitative data analysis techniques. Criminal charges by judges against narcotics offenders are among the minimum limits in accordance with Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 concerning Narcotics. In Decision Number 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg, the verdict handed down by  the judge caused problems due to the difference in article 112 paragraph (1) and article 127 paragraph (1) which regulates imprisonment. The results of this study indicate that in the 2017 Surat Edarat Mahkamah Agung (SEMA), the sentences listed in Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) are equivalent to 2 (two) years in prison.
Keywords : narcotics; verdict imposition.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, dan ketepatan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan, dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik penggunaan data dalam artikel adalah melalui studi kepustakaan (library research), dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah di antara batas-batas minimum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN. Krg, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2017, sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal  112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) disetarakan yaitu sebanyak 2 (dua) tahun penjara.
Kata kunci : penjatuhan pidana, kasus narkotika, sanksi pidana.
KESESUAIAN SYARAT DIVERSI DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Authors: Nurain Neiska Aranafta , Subekti '
Published: May 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep keadilan restoratif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif yang merupakan konsep yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Syarat pelaksanaan diversi mencerminkan adanya batasan terhadap pemberlakuan upaya diversi yang tidak sejalan dengan tujuan diversi dan konsep keadilan restoratif.
Kata Kunci: Syarat diversi, Kesesuaian, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the diversion requirements in Article 7 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with the concept of restorative justice. This research is a prescriptive and applied normative legal research. Types of secondary data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study. The research instrument is in the form of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, then the analysis technique used is the deductive method. The results show that diversion is carried out as an effort to achieve restorative justice, which is a concept adopted in the juvenile justice system in Indonesia. The requirements for implementing diversion reflect a limitation on the application of diversion efforts that are inconsistent with the objectives of diversion and the concept of restorative justice.
Keywords: Diversion Requirements, Conformity, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
Authors: Istiqomah Aziza , Budyatmojo Winarno , Setiyanto Budi
Published: May 2023

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dengan meninjau berdasarkan ketentuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Hasil Penilitian menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan terhadap barang memenuhi unsur pasal 170 KUHP dengan terpenuhinya unsur barangsiapa; dengan terang-terangan/secara terbuka; dan, dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; menggunakan/melakukan kekerasan; terhadap orang/manusia atau barang.

Kata Kunci: Kekerasan ; Hukum Pidana ; Pasal 170 KUHP

Abstract: This article aims to analyze acts of violence against persons or goods committed jointly by reviewing under the provisions of the criminal law. This research is normative law research is prescriptive. Data is obtained from primary data and secondary data. This research uses a statutory approach. The results of the study showed that acts of violence against goods meet the elements of article 170 of the Criminal Code with the fulfillment of the element of Whoever; Overtly/openly; and, With energy together/ together; Using/committing violence; Against people/people or goods.
Keywords: Violence; Criminal Law; Article 170 of the Criminal Code
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR: 185/PID.SUS/2019/PN.MDL TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
Authors: Febriantika Jessica Trisna , Ismunarno '
Published: May 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan ketepatan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang  digunakan adalah studi kepustakaan, yang  mana instrumen penelitian  ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah deduktif  silogisme.   Hasil penelitian   menunjukkan bahwa isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl yakni tidak diterapkannya Pasal 81 (1) dan 82 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan Putusan Hakim yang dijatuhkan tersebut sudah tepat karena terdapat beberapa unsur Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga, terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga Hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Kata kunci: Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Putusan Hakim, Undang-Undang Perlindungan Anak

 

Abstract: This study aims to find out the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the accuracy of the decision. This research is a normative legal research. The types and sources of data used include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study, where the instrument of this research is Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, then the analytical technique used is deductive syllogism. The results show that the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, namely the non- applicability of Articles 81 (1) and 82 (1) of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number   35   of   2014   concerning   Child   Protection   in   Judge's   Decisions   Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the Judge's Decision that was handed down was correct because there were several elements of the article that were charged with not being proven. Thus, the defendant Drs. Ayunas Rangkuti in the case of the crime of sexual intercourse against the child was decided not legally and convincingly guilty so that the Judge acquitted the defendant of all charges by the Public Prosecutor.
Keywords: Crime of Sexual Intercourse Against Children, Judge's Decision, Child Protection Act
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU CATCALLING DI SOSIAL MEDIA
Authors: Fauzan Alriansyah Sakhi , Budyatmodjo Winarno , Lukitasari Diana
Published: May 2023

This study examines the perspective of criminal law related to the problem of verbal sexual harassment or catcalling, with advances in information and communication technology, crime has now progressed rapidly, not to mention the crime of verbal sexual harassment or catcalling which is carried out on social media, perpetrators of harassment This verbal sexual activity uses social media to carry out its actions, by way of comments or uploading content that contains elements of catcalling, currently catcalling is still considered only a joke, the act of catcalling has violated the norms of decency and morality. In this journal the author discusses how to apply criminal law regarding verbal sexual harassment or catcalling behavior and discusses how the perpetrators of catcalling behavior can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable law in Indonesia. Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In this paper, the author uses normative research methods and analyzed using syllogistic analysis techniques with deductive thinking patterns.

 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BEKASI
Authors: Herpradanti Shafira , Ginting Rehnalemken
Published: May 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi dengan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi yakni Faktor Pendidikan, Keluarga, serta Lingkungan. Diantara ketiga faktor tersebut, diketahui bahwa faktor yang paling mepengaruhi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Bekasi adalah Faktor Keluarga. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkotika, kemudian membuat sosialisasi melalui brosur, poster dan sejenisnya, serta melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkotika di Kota Bekasi.

Kata Kunci: anak, kriminologi, penyalahgunaan narkotika

 

Abstract: This study aims to determine the criminological review of criminal acts of narcotics abuse committed by children in the city of Bekasi by analyzing the causes of narcotics abuse by children in the city of Bekasi and the efforts made by the Metro Bekasi Police in tackling narcotics abuse by children in the city of Bekasi. Bekasi city. This research is an empirical legal research with descriptive analysis. The data in this study were obtained from primary data and secondary data. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that several factors that can influence narcotics abuse by children in the city of Bekasi are Education, Family, and Environmental Factors. Among these three factors, it is known that the most influencing factor in drug abuse in the city of Bekasi is the family factor. Meanwhile, the efforts made by the Bekasi City Metro Police in dealing with narcotics abuse by children are carried out in several ways, namely by providing guidance and counseling about the impact of narcotics). Then, making outreach through brochures, posters and the like as well as approaching all agencies, community leaders and religious leaders, as well as local governments to jointly eradicate narcotics in Bekasi City.

Keywords: Child, Criminology, Drug abuse
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA COVID-19 DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA
Authors: Dwiatmi Onni , Supanto , , Ismunarno '
Published: May 2023

Abstrak: Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan terkait apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi dokumen atau kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Potensi kasus pengulangan tindak pidana di masa pandemi terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain.

Kata Kunci: Asimilasi, Covid-19, Residivis.

 

Abstract: This article examines and describes problems related to whether the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 is connected with fostering prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used is empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using research methods document or literature study, and field research methods. Data analysis technique using interactive model analysis techniques. The results of the study indicate that the relationship between coaching and providing assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 during the Covid-19 pandemic tended to be positive, supported by an explanation related to the rights of prisoners. The potential for repeating criminal acts during a pandemic occurs due to several other supporting factors.
Keywords: Assimilation, Covid-19, Recidivism
Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Hakim
Authors: Jiwangga Vendhika Argya , Jiwangga Vendhika Argya
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta penerapan hukumnya dalam putusan hakim nomor 1014/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn dan nomor 320/Pid.B/2020/Pn.Mam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji segala peraturan yang ada, Insturmen yang digunakan mulai dari KUHP, UU ITE, Putusan MK dan Putusan Pengadilan Negeri, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil Penelitian ini menujukan bahwa pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik  melalui media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana melalui penjelasan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 mengenai unsur penghinaan dan pencemaran nama baik merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pertimbangannya dalam memutus perkara pencemaran nama baik hakim mempertimbangan kata-kata yang diucapkan para pelaku yang dinilai mencemarkan nama baik dari korban dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal UU ITE.
TINJAUAN KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN PENGELOLA JASA PROSTITUSI
Authors: Amalya Adna Safira , Ginting Rehnalemken
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait dengan implementasi dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penjatuhan sanksi kepada pengelola jasa prostitusi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki unsur-unsur hukum yang lebih mengikat dalam memberi sanksi pidana kepada pengelola jasa prostitusi. Pemidanaan pengelola jasa prostitusi dalam KUHP masih memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola jasa prostitusi skala besar seperti korporasi.
Kata Kunci : Prostitusi, Perdagangan Orang, Tindak Pidana

Abstract
This research descripting and examines problems about the implementation from Law On Elimination  Of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) on giving sentences towards managers of prostitution services or procurers. The results of this research reveals that the Law On Elimination Of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) has more legal elements on giving sentences to managers of prostitution services or procurers. The penalty for procurers in KUHP still has loopholes that can be used for big scale prostitution such as prostitution managed by corporation.
Keywords : Prostitution, Human Trafficking, Criminal Offense
PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG
Authors: Astuti Anggit Dwi , Ismunarno '
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan Tilang Elektronik dan pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview serta studi kepustakaan. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan demikian hal ini menjadi pioneer di Jawa Tengah untuk penerapan Tilang Elektronik sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas. Penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan Tilang Elektronik dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan serta pengaruh penerapan tilang elektronik pada pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang yaitu “barang siapa  yang karena lalai menyebabkan orang lain mati dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima  tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” membawa dampak positif bagi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.
Kata Kunci : Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kota Semarang

Abstract
This research aims to analyze what are the factors affecting the occurrence of traffic violations in the  city of Semarang and the application of electronic Tilang and its effect on the breach of article 359 of the Criminal code in the city of Semarang. This research is a descriptive empirical research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews or interview methods as well as library studies. The city of Semarang which is the provincial capital of Central Java and can be said as one of the biggest cities in Indonesia, thus it becomes a pioneer in central Java for the application of electronic Tilang as a system of traffic violations. The electronic Tilang implementation is expected to suppress traffic offenses and traffic accidents in Semarang city. Based on research conducted by the authors, the application of electronic ticketed in the last three years has decreased and influence the implementation of electronic ticketed in the breach of article 359 of the Criminal Code in the city of Semarang, “whosoever because of negligent cause others to die is subject to imprisonment of five-year period or a criminal confinement in the city of Semarang
Keywords : Electronic Tilang, Traffic Offences, Traffic Accident, City of Semarang
IMPLEMENTASI HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENGIDAP PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Authors: Hafidah Amalia Rahma , Lukitasari Diana , Ismunarno '
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi hukum kesehatan di LAPAS Kelas II B Sleman  terhadap Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan metode hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Sebagai bagian dari WNI Narapidana memiliki HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak kesehatan merupakan bagian yang tidak lepas dari HAM, akan tetapi pemenuhan akan hak kesehatan terutama bagi Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya walau sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Banyak kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk melakukan upaya kesehatan. Kendala yang paling signifikan dan berdampak cukup besar dengan menimbulkan hambatan lainya adalah masalah kelebihan penghuni di LAPAS atau overcrowded dan juga pelaksanaan hukum kesehatan yang belum teraplikasi dengan baik.
Kata kunci : LAPAS; Narapidana; Penyakit Menular; Hukum Kesehatan; HAM

Abstract
This research aims to analyze the application of health law in the Class II B Penitentiary in Sleman to  Prisoners with dangerous infectious diseases in the perspective of Human Rights. The author in writing this journal uses empirical legal methods with a sociological juridical research model. This research is descriptive in nature using a qualitative approach. As part of Indonesian citizens, prisoners have human rights as constitutional rights that must be given and protected by the state. The right to health is an important part of human rights, but the granting of health rights especially for prisoners with dangerous infectious diseases is not yet optimal. Many obstacles faced by the Penitentiary to make health efforts. The most significant obstacle and the significant impact of creating other barriers are the problem of overpopulation in prisons or overcrowding and application of health laws that have not been properly implemented.
Keywords : Penitentiary; Prisoners; Infectious Diseases; Health Low; Human Right.
TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
Authors: Amalia R Rizky , Sulistyanta '
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang  dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai  aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan  Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.
Kata Kunci : Debt Collector; Perampasan; Reserse Kriminal; Tindak Pidana.

Abstract
This study aims to see whether the act of confiscating motor vehicles by debt collectors in credit  collection can be categorized as a criminal act, as well as the roles and efforts of criminal detective units in the Surakarta City Police in tackling the crime of confiscating motor vehicles by debt collectors in Surakarta. This research is an empirical normative legal research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used were studying legislation and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be obtained that the implementation of motor vehicle withdrawal by a debt collector is not in accordance with standard operating procedures (SOP), which is accompanied by coercion and threats of violence or physical violence. The act can be said as seizure and is categorized as a crime of Extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code Paragraph (1) with a maximum imprisonment of nine years. The police, especially criminal detective units as law enforcement officers play a role in securing the execution of fiduciary guarantees in accordance with Police Regulation No. 8 of 2011. The police also did not rule out mediation to find a win-win solution between the two parties, both the customer and the leasing party.
Keywords : Debt Collector; Deprivation; Criminal Detective Unit; Crime.
REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
Authors: Rachmadie Donovan Typhano , Supanto '
Published: May 2023

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana penerapan artificial intelligence pada  tindak pidana malware berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan. Perkembangan teknologi telah merubah kehidupan masyarakat, akibat perkembangan tersebut dunia menambah dimensi kehidupan yang mana hal itu selaras dengan berkembangnya kejahatan teknologi. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan AI dalam tindak pidana malware merupakan kategori computer-related crime karena pemanfaatan komputer dan teknologi AI sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan. Aturan-aturan pidana yang dapat menjerat perbuatan tersebut adalah KUHP, UU Hak Cipta, UU TPPU, UU Transfer  Dana, UU Dokumen Perusahaan, Permenkominfo no 20 tahun 2016 dan UU Terorisme. Namun UU ITE  sebagai lex specialis  dan lex posterior merupakan hukum positif yang paling tepat dalam menjerat tindak pidana tersebut meskipun terdapat kelemahan bahwa tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan mengenai malware dan AI.
Kata Kunci : Malware; Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan; Cyber Crime; UU ITE.

Abstract
This study aims to determine the criminal regulation for the application of artificial intelligence in criminal  acts of malware based on criminal law in Indonesia, especially in Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research is a type of normative legal research that is prescriptive in nature with the law approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The study uses primary, secondary and related non-legal material. Technological developments have changed people’s lives, as a result of these developments the world added a dimension of life which was in harmony with the development of technological crime. The results showed that the application of AI in malware criminal acts is a category of computer-related crime due to the use of computers and AI technology as a tool in committing crimes. Criminal rules that can ensnare such acts are the Criminal Code, the Copyright Act, the TPPU Law, the Fund Transfer Act, the Company Document Law, the Ministry of Communication and Information No. 20 of 2016 and the Terrorism Law. However, the ITE Law as lex specialis and lex posterior is the most positive positive law in ensnaring these crimes despite the weakness that there is no explicit mention of the regulation regarding malware and AI.
Keywords : Malware; Artifical Intelligence; Cyber Crime; ITE Law.
‘We delivered at home out of fear’: Maternity Care in Rural Nigeria During the COVID-19 Pandemic
Authors: Iliyasu Zubairu , Umar Amina A. , Gaya Fatima S. , Nass Nafisa S. , Abdullahi Hadiza M. , Kwaku Aminatu A. , Amole Taiwo G. , Tsiga-Ahmed Fatimah I. , Galadanci Hadiza S. , Salihu Hamisu M. , Aliyu Muktar H.
Published: May 2023

Background and Objective:

The COVID-19 pandemic response overwhelmed health systems, disrupting other services, including maternal health services. The disruptive effects on the utilization of maternal health services in low-resource settings, including Nigeria have not been well documented. We assessed maternal health service utilization, predictors, and childbirth experiences amidst COVID-19 restrictions in a rural community of Kumbotso, Kano State, in northern Nigeria.

Methods:

Using an explanatory mixed methods design, 389 mothers were surveyed in January 2022 using validated interviewer-administered questionnaires, followed by in-depth interviews with a sub-sample (n=20). Data were analyzed using logistic regression models and the framework approach.

Results:

Less than one-half (n=165, 42.4%) of women utilized maternal health services during the period of COVID-19 restrictions compared with nearly two-thirds (n=237, 65.8%) prior to the period (p<0.05). Non-utilization was mainly due to fear of contracting COVID-19 (n=122, 54.5%), clinic overcrowding (n=43, 19.2%), transportation challenges (n=34, 15.2%), and harassment by security personnel (n=24, 10.7%). The utilization of maternal health services was associated with participant’s post-secondary education (aOR=2.06, 95% CI:1.14- 11.40) (p=0.02), and employment type (civil service, aOR=4.60, 95% CI: 1.17-19.74) (p<0.001), business aOR=1.94, 95% CI:1.19- 4.12) (p=0.032) and trading aOR=1.62, 95% CI:1.19-2.94) (p=0.04)). Women with higher household monthly income (≥ N30,000, equivalent to 60 US Dollars) (aOR=1.53, 95% CI:1.13-2.65) (p=0.037), who adhered to COVID-19 preventive measures and utilized maternal health services before the COVID-19 pandemic were more likely to utilize those services during the COVID-19 restrictions. In contrast, mothers of higher parity (≥5 births) were less likely to use maternal health services during the lockdown (aOR=0.30, 95% CI:0.10-0.86) (p=0.03). Utilization of maternal services was also associated with partner education and employment type.

Conclusion and Global Health Implications:

The utilization of maternal health services declined during the COVID-19 restrictions. Utilization was hindered by fear of contracting COVID-19, transport challenges, and harassment by security personnel. Maternal and partner characteristics, adherence to COVID-19 preventive measures, and pre-COVID maternity service utilization influenced attendance. There is a need to build resilient health systems and contingent alternative service delivery models for future pandemics.
Detection of watermelon in RGB images via unmanned aerial vehicle by utilising texture features for predicting yield
Authors: Ekiz A.
Published: May 2023

Unmanned aerial vehicles equipped with a digital camera are one of technologies that the precision agriculture takes advantage. In this study conducted in 2020, watermelons in the images obtained by an unmanned aerial vehicle from the watermelon field, which is in Sarıçam, Adana, Turkey, were segmented. The original image was processed in two ways. First, the image was converted to grayscale and then divided into blocks by an overlapping sliding window. The grey level co-occurrence matrixes from these blocks were obtained and six Haralick texture features were computed. Then, blocks were classified to one of three categories, soil, leaf and watermelon, by employing a multiclass support vector machine with radial basis kernel. Meanwhile, the original image was partitioned into three groups by using k-means clustering and the group having the highest blue component at its centre was selected. Finally, the two outcomes were fused to obtain possible watermelon regions in the image. The average categorization accuracy and the rate of detected watermelons without incorporating clustering outcome were 96.51% and 98.50% respectively. The watermelon detection performance was enhanced by fusing the clustering result
An empirical study on the measurement of green total factor productivity and its influencing factors in the dairy farming industry in China
Authors: Wang Lei
Published: May 2023

To promote the harmonious development of the economy, resources, and the ecological environment, it is imperative to improve the green total factor productivity (GTFP) of the dairy farming industry (DFI) in China. In this paper, the Global Malmquist–Luenberger (GML) productivity index method based on the directional distance function was used to calculate the GTFP of the DFI in China and its three main regions from 2007 to 2017, and the generalized least squares (GLS) model was used to explore the influencing factors of the GTFP of the DFI. The results show that (1) the GTFP of dairy farming fluctuates, with an average annual growth of 0.23% from 2007 to 2017. The source of this growth mainly came from technological progress, while technical efficiency deteriorated. (2) The GTFP of different provinces and the eastern, central, and western regions was affected by carbon emissions. (3) The GTFP of the DFI in the central and western regions also decreased in turn. From 2007 to 2017, the dairy industry in the eastern, central, and western regions achieved environmentally friendly technological progress. The difference between regions is reflected in the degree of the technical efficiency recession, considering carbon emissions. (4) The five factors of breeding scale, industrial structure, breeding technology level, urbanization process, and environmental regulation have different influences on the GTFP of the DFI in China and its three main regions. Improving the GTFP of dairy farming can promote the green, efficient, and healthy development of the DFI in China
Effectiveness of potting media steaming in constraining growth of soil borne pathogenic fungi
Authors: Rahman Faiz Ur
Published: May 2023

Most of the diseases affecting plant nurseries are soil borne and to eradicate the pathogens from growing media different sterilization (chemical, solar and steam) techniques are used. Steam sterilization is more efficient and environmentally friendly technology. To test the effectiveness of steam sterilization in controlling growth of fungal pathogens, different fungal species were isolated from various potting media (soil, sand, silt, FYM and coconut coir) pre and post steam sterilization and the isolates were characterized. Pre-sterilization fungal isolation was performed using serial dilution method which revealed different fungal species i.e., Aspergillus flavus, A. niger, Fussarium solani, Penicillium spp, Rhizoctonia spp, Curvularia spp, and Pythium spp. After sterilization, one group of potting media was kept open and the other one was tightly packed and placed at ambient temperature. These open and covered media types were evaluated for fungal regrowth by isolation after 7 days, 15 days and 30 days intervals. Different fungal contaminants were found in the potting media that was kept opened after sterilization. However, interestingly no soil related fungal pathogens were observed in the packed potting media 30 days post sterilization. These findings extended the current knowledge of steam sterilization of potting media and suggest that steam sterilization can effectively eliminate the fungal pathogens from the media. Further, it could be effectively used to produce sanitated plant nurseries and minimize the spread of soil borne diseases.
Evaluating exotic foxtail millet accessions for growth, vigor, and yield adaptation under Faisalabad climate
Authors: Tauseef Muhammad
Published: May 2023

Millets are becoming popular due to special features of high nutrition, low inputs, and climate resiliency. While major crops like wheat, rice & maize are exhaustive, resource-loving, and susceptible. There is a need for crop diversification & potential millets to be adapted for sustainability. Faisalabad is the grain belt of Punjab, Pakistan, but only one millet crop, pearl millet, is being cultivated for grain purposes. An alternate crop, foxtail millet study was designed, and 200 exotic accessions of different origins were acquired from the USDA. Germination behavior at optimal controlled temperatures (18 °C, 25°C, 32°C, and 39 °C) was tested, best germination was observed at 32 °C, and 135 out of 200 accessions germinated at ≥80%. These accessions were initially screened for germination strength (G%, G50, MGT, U, GI, Z, and CVG), seedling vigor (SL, RL, SFW, SDW), and preliminary yield tests in the greenhouse, then evaluated under three different field locations of varied soil environments. Principle component analysis (PCA) was performed, and 14 clusters of accessions were sorted out using hierarchical clustering. The high-yielding accessions were selected from each cluster and sown at three different locations/soil environments in the Faisalabad, i.e., 1- ARA, UAF (fertile, low irrigated), 2= DFP, UAF (salt-affected soil), 3= JKA, CJF (fertile, well-irrigated). Results were statistically analyzed & graphically represented using project R for statistical computing. Accessions A73-IN and A101-IN produced the highest grain yield of 3504 kg ha-1 and 2667 kg ha-1 respectively, and a biomass accumulation of 8 t ha-1 at the location JKA, CJF. Yield-related results under low irrigation & saline soil were also significant, however, overall, 69% of yield was reduced in the saline and 67% in low irrigated fields. It was concluded that accessions of Indian origin may be adapted under Faisalabad climate and an additional inquiry into abiotic stresses is required to discover suitable genotypes
Towards web-based adaptive learning on the behavioral and psychological symptoms of dementia care for nursing staff of long-term care facilities: A quasi-experimental study
Authors: Kim Dayeong , Choi Young-Rim , Lee Ye-Na , Park Won Hee , Kwon Dai-Young , Chang Sung Ok
Published: May 2023

Background Continuing education in long-term care facilities (LTCFs) is faced with a transition to distance learning, such as web-based education, as demonstrated during the COVID-19 pandemic. As behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) are managed by integrative direct care of nursing staff that includes nurses, nursing assistants, and care workers whose educational background and needs are diverse, an effective and efficient web-based education with concrete pedagogical and theoretical basis is needed. In this context, adaptive learning could be considered an innovative educational strategy that enables individual approaches to focus on only the necessary elements by adapting time and content according to individual needs. Therefore, we aimed to develop an adaptive learning web-based BPSD education system for LTCFs nursing staff.Methods The adaptive learning web-based BPSD education was developed based on the frameworks of BPSD education and adaptive learning models. The system was developed as a Google Chrome-based website with an embedded artificial intelligence chatbot that promoted an interactive learning experience. The educational program was evaluated with a multisite single-blinded quasi-experimental design. The experimental group (N = 28) received an adaptive learning system that allowed learners to adapt the educational content according to their prior knowledge. The control group (N = 30) received a web-based learning system that could not be adapted.Results All components of learning effectiveness, including BPSD competence, BPSD knowledge, and self-efficacy, were significantly improved in the experimental group compared with the control group (p = .036; p = .003; and p = .002; respectively). System satisfaction was significantly higher in the experimental group than in the control group (p = .002), and 75% of the participants in the experimental group actively adapted their individual educational contents.Conclusions This study developed and evaluated an adaptive learning web-based BPSD education system for LTCF nursing staff. From a pedagogical theory and educational framework basis, it was identified that the adaptive learning system had positive outcomes on learning and system effectiveness, which suggest an innovative strategy toward a ‘new normal’ education for nursing staff of LTCFs in the post-COIVD-19 era.