bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
TINJAUANYURIDISKEKUATANHUKUMTERHADAPPENGGUNAANTANDATANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANGNOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN2008 TENTANGINFORMASI DANTRANSAKSIELEKTRONIK
Authors: Kusuma Made Wijaya , Febrinayanti Dantes Komang , Sudiatmaka Ketut
Published: March 2024

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi hal tersebut juga memengaruhi penggunaan media yang digunakan dalam menunjang kinerja manusia, begitu halnya dalam perjanjian fidusia yang telah menggunakan media elektronik dalam hal ini yaitu penggunaan tanda tangan elektronik. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum daripenggunaan tandatanganelektronik dalam perjanjian fidusia serta akibat hukumnya yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tanda tangan telah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat minimal suatu tanda tangan elektronik yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu dalam pasal No. 60 PP Nomor 71 tahun 2019 TentangPenyelenggaraanSistem dan TransaksiElektronik (PPSTE) tanda tangan elektronik dibagi atas dua yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi serta tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dan yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum penuh adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR DI KABUPATEN BADUNG TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Mas Adipa Putra Putu Eka , Sari Adnyani Ni Ketut , Ardhya Si Ngurah
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung, (2) tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen jasa parkir terhadap kerugian yang diderita di Kabupaten Badung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Badung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya beredar karcis parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keunggulan secara ekonomis dan psikologis menjadi salah satu faktor pencantuman klausula eksonerasi. Terkait tanggung jawab adanya pembatasan tanggung jawab dari pelaku usaha serta dalam menyelesaikan sengketa lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara non litigasi
KEDUDUKAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)
Authors: Sintya Dewi Ni Putu Cempaka , Rai Yuliartini Ni Putu , Sudika Mangku Dewa Gede
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) (2) mengetahui dan menganalisi Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu aturan-aturan yang khusus mengatur tentang Rekaman CCTV. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Kedudukan Rekaman CCTV Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Hasil penelitian menunjukkan (1) Kedudukan Rekaman CCTV Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/ Pid.B/2016/PN.JKT.PST) bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (2) Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA TERHADAP HAK MEWARIS LAKI-LAKI DI KELUARGA ASALNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS BALI
Authors: Tria Anggreni Komang , Sari Adnyani Ni Ketut , Sudiatmaka Ketut
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa sistem mewaris laki-laki di keluarganya setelah melakukan perkawinan nyentana, serta (2) mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini mengkaji norma tentang hak mewaris laki-laki yang sudah melangsungkan perkawinan nyentana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi Pustaka kemudian dianalisis secara kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukum adat Bali menggunakan sistem pewarisan dimana yang memegang kedudukan kedudukan kewarisan dengan garis keturunan laki-laki yang disebut purusa. Setelah melaksanakan perkawinan nyentana maka gak mewaris laki-laki telah hilang karena berubah status menjadi pradana di keluarga perempuan yang berkedudukan sebagai purusa dan dianggap telah meninggalkan rumah dan kewajiabnnya terhadap orangtua dan leluhur. Serta, (2) Dasar pertimbangan pemberian hak mewaris kepada laki-laki yang telah melakukan perkawinan nyentana berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa seorang yang ninggal kedaton secara terbatas masih mungkin mendapatkan warisan dengan catatan masih bertanggungjawab terhadap keluarga dan leluhurnya sehingga mendapat bagian anegen suwun (dua banding satu).
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Authors: Frisma Indra Prastya Komang , Sari Adnyani Ni Ketut , Ardhya Si Ngurah
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli online melalui e-commerce, (2) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembelian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menjukkan bahwa (1) persyaratan perjanjian jual beli online melalui e-commerce masih melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berisikan tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang ITE dan Pasal 45 Undang-Undang perlindungan konsumen dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN HAK ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI KOTA BATAM: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Authors: Peiru Hana Renata Tan , Alhakim Abdurrakhman
Published: March 2024

Perkembangan Teknologi dan Informasi di era globalisasi menyebabkan terjadinya suatu pergerakan di dunia yang tidak dapat dihentikan. Dampak dari pergerakan globalisasi menyebabkan banyak kejahatan yang terjadi. Faktor pemicunya adalah kemiskinan, kurangya pendidikan, dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus perdagangan orang. Kejahatan human trafficking tidak dapat dipandang sebelah mata karena telah memakan banyak korban. Untuk itu peraturan perundang – undangan sangat diperlukan dalam memberikan sanksi dan perlindungan  kepada korban perdagangan orang terutama kelompok yang dianggap rentan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif melalui data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan guna untuk memperoleh hasil yang ingin di teliti.
IMPLEMENTASI PERWALIAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KOTA SINGARAJA
Authors: Ayu Indirakirana  , Komang Febrinayanti Dantes  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, (2) mengetahui implementasi perwalian terhadap anak di bawah umur pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, serta (3) mengetahui akibat hukum dari peralihan hak atas tanah karena jual beli pada anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kota Singaraja diawali dengan pembuatan akta jual beli, pendaftaran tanah, setelah itu dilanjutkan proses baliknama. Implementasi perwalian terhadap anak dibawah umur pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, dalam prakteknya di lapangan, banyak kasus seseorang melakukan perwalian tanpa melakukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri, kebanyakan permohonan perwalian yang dilakukan di daerah Kota Singaraja cukup dengan menyertakan surat keterangan dari desa. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sehingga perwalian yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.  Akibat hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli oleh anak dibawah umur yang dapat terjadi yaitu beralihnya suatu kepemilikan hak atas tanah menjadi hak milik anak tersebut, serta segala hal yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki anak dibawah umur tersebut secara langsung mengikuti sebagai akibat dari adanya perwalian itu sendiri.
PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESO
Authors: A.A. Ngurah Manik Oka  , Made Sugi Hartono  , Muhamad Jodi Setianto
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan pengetahuan tentang Peran Propam dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng (2) mengkaji dan menganalisi sehingga menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana akibat hukum serta rehabilitasi yang di berikan terhadap anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancar. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  penegakan kode etik berdasarkan dasar hukum, semua peraturan yang dijalankan Propam baik dalam pengawasan, pelayanan, dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran/ bermasalah semua harus berdasarkan hukum. (2) Proses dalam pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel terdapat di Unit Paminal (Pengamanan Internal) yang akan merekomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminal.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MELAMPAUI BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)
Authors: Ribka Layasina Br Sembiring  , Made Sugi Hartono  , I Wayan Landrawan
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan guna (1) mengkaji proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa dan (2) mengakaji kendala penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, dan teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-random/probality sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa sudah ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakan lalu Lintas yang dimulai dari proses olah TKP, penyidikan dan sampai penyelesaian berkas perkara. Dan ancaman sanksi pidana yang didakwakan adalah Pasal 311 Subsider Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2) kendala penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa adalah tidak ada saksi di tempat kejadian, adanya perbedaan keterangan saksi pada saat olah TKP dengan pada saat pemeriksaan oleh penyidik, tidak ada yangn mau bersaksi, kurangnya sarana dan prasarana, faktor masyarakat.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA ADAT BULELENG
Authors: I Dewa Putu Surya Wardana  , I Nengah Suastika  , Dewa Bagus Sanjaya  , I Wayan Landrawan
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan menurut hukum adat di Desa Adat Buleleng, dan untuk mengetahui (2) syarat  perkawinan  menurut Undang-Undang Nomor   1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng adalah sebagai berikut: Pihak keluarga laki-laki mengadakan penjantosan (menyantosin), Pihak laki-laki melakukan peminangan, Upacara widhi widana, .Upacara Mejauman/mebebasan juga disebut dengan “ngabe tipat bantal”. (2) Mengenai syarat  perkawinan  menurut Undang-Undang Nomor   1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng secara umum dilakukan melalui pelibatan prajuru desa adat, perangkat desa dinas, dan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan belum menjalankan proses pengumuman, sehingga pemenuhan syarat perkawinan tidak melibatkan masayarakat banyak/umum.
PENGATURAN DAN PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA NUSANTARA
Authors: Yanti Fristikawati  , Rainer Alvander  , Verrence Wibowo
Published: March 2024

Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara di wilayah sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menuai pro dan kontra. Dari sisi kontra mengatakan bahwa pembangunan  tersebut dapat merubah lanskap dan ekosistem lingkungan sekitar yang termasuk sebagai paru-paru dunia dan wilayah konservasi fauna endemik. Selain lingkungan, pemindahan tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar IKN yang masih tergolong rendah. Dari sisi lain pembangunan Ibukota Negara (IKN)  akan membawa dampak positif baik dari segi ekonomi , sosial dan pembangunannya akan dilakukan tanpa merusak lingkungan.Pembangunan IKN akan tetap dilaksanakan, untuk itu dalam pembangunanya harus dijaga agar tidak merusak lingkungan salah satunya dengan menerapkan Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan atau generasi yang akan datang yakni dengan menjamin alam tetap terjaga. Berbagai peraturan  nasional  tentang perlindungan lingkungan telah dibuat oleh Indonesia, selain itu juga terdapat berbagai  prinsip hukum internasional antara lain prinsip atau konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan apa yang terjadi lalu mengkajinya berdasarkan aturan, prinsip yang ada. Untuk kelengkapan data juga dilakukan wawancara.Kajian tentang aturan dan prinsip yang ada menunjukan bahwa bila pembangunan IKN dilakukan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti adanya pemerataan, prinsip ekologis, pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana, maka pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan dan dampak terhadap masyarakat sekitar dapat diminimalisir.
EVALUASI PENERAPAN COMMUNITY BASED CORRECTION PADA SISTEM PEMASYARAKATAN DI DALAM PROGAM PEMBINAAN LAPAS KELAS 1 MADIUN
Authors: Aldo Ramadhan Prasetyana P  , Mitro Subroto
Published: March 2024

Dalam hal ini kenaikan mutu dalam hal proses program pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan di LAPAS, hingga membutuhkan diaplikasikannya program serta sebuah sistem yang baik serta benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program yang bermakna merupakan konsep Community Based Correction (CBC). Community Based Correction berarti suatu gagasan ataupun program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana gagasan ini diimplementasikan kepada pelanggar hukum, spesialnya pidana ringan untuk menjalani pidananya dengan melakukan system kerja sosial. penelitian ini memiliki tujuan buat mengenali kedudukan makna CBC pada sistem pemasyarakatan dan gimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan gagasan Community Based Correction buat pada waktu yang hendak tiba. Hasil dari riset ini merupakan narapidana bisa melaksanakan program pembinaan di tengah- tngah warga lewat reintegrasi sosial.
MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DEWASA DALAM MELAKSANAKAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN I MEDAN
Authors: Agrifa Leonardo Saragih  , Mitro Subroto
Published: March 2024

Di kota madya Medan, pembinaan terhadap narapidana dewasa dicoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan karena hanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan yang memiliki tahanan dengan vonis hukuman tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis narapidana dewasa dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Kedua, guna mengkontruksi bentuk pembinaan tahanan dewasa dalam langkah asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Tata cara yang dipakai dalam penelitian ini tata cara studi pustaka yang berdasarkan jurnal dan artikel yang terkait dengan substansi terkait, selain itu juga dalam penulisan jurnal ini juga berdasarkan studi yuridis normative yaitu menganalisi suatu undang undang yang berlaku dan peraturan menteri secara relevan sesuai dengan kajian yang terkait dengan pembahasan tentang model pembinaan tahanan dewasa dalam melaksanakan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Pada riset ini ditemui kalau pembinaan kepada tahanan dewasa dalam langkah asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, berdasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 mengenai bentuk pembinaan tahanan ataupun narapidana ialah mencakup pembinaan karakter serta independensi. Di dalam pembinaan ini sedang banyak ditemui kekurangan sebab terbatasnya alat serta infrastruktur.
KENDALA DALAM PEMBERIAN HAK ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA
Authors: M. Ichsan iwari  , Mitro Subroto
Published: March 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian hak asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam pemberian hak asimilasi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang dibutuhkan narapidana dalam pemberian hak asimilasi mereka dari kendala yang ada. Sehingga hak asimilasi yang mereka terima dapat berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan dari asimilasi tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan kendala-kendala dalam pemberian hak asimilasi, dan penyebab nya. Sehingga kedepannya masing masing lembaga pemasyarakatan dapat memperhatikan kendala yang ada agar pemberian hak asimilasi kepada narapidana berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang di inginkan.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA TERHADAP PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Authors: Bonanza Parulian Sidauruk  , Mitro Subroto
Published: March 2024

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan melaksanakan program asimilasi sebagai langkah pembaharuan terhadap perlakuan narapidana untuk memberikan pembekalan yang bertujuan membaurkan narapidana kembali ke dalam lingkungan masyarakat, karena pemikiran tentang fungsi pemidanaan bukan sebagai ajang penjeraan. Saat ini pemidanaan bertujuan sebagai upaya pemberian pembinaan bagi mantan pelanggar hukum yang selajutnya disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sejalan dengan reintegrasi sosial dalam Sistem Pemasyarakatan melalui program asimilasi. Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana terhadap program integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, 2. Apakah faktor penghambat pemberian asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha memberikan gambaran dan menganalisa bagaimana efektivitas pelaksanaan asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Berdasarkan teori efektivitas hukum serta faktor pendukung terhadap pelaksanaan asimilasi intramural dan extramural yang turut didukung pemangku kebijakan dalam berbagai bentuk kerjasama, maka asimilasi dapat berjalan efektif. Walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala yang sifatnya masih dapat diatasi dengan cepat sehingga proses reintegrasi sosial dapat terwujud dengan efektif sejalan dengan tujuan akhir asimilasi narapidana. Pengaruh positif yang membangun bagi narapidana adalah pembentukan karakter percaya diri untuk membaur di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga tercipta reintegrasi sosial.  Kendala di dalam efektifitas pelaksanaan asimilasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas Hukum, Pihak Masyarakat, serta Kebudayaan.
KONTRIBUSI LAPAS TERBUKA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION
Authors: Efaldi Butar-Butar  , Mitro Subroto
Published: March 2024

Pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan di masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan community-based correction. Konsep dari community-based correction sendiri adalah melakukan pembinaan agar sistem pemasyarakatan sejalan untuk mengusahakan pengintregasian para narapidana agar dapat menjadi manusia yang berakhlak lebih baik setelah bebas dari masa kurungannya dan berbaur kembali di masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi efektivitas dan peran serta dari lapas terbuka di Indonesia dalam segi bentuk pengintegrasian kembali secara sosial dengan konsep community-based correction. Metode pendekatan yang dilakukan dalam kajian riset ini menggunakan analisis kualitatif dimana dengan metode yuridis empiris. Sedangkan, untuk data objek yang bersumber dari data penelitian yang sebelumnya (data sekunder) dengan analisis secara deskriptif analitis. Untuk hasil pembahasannya sendiri dapat dilihat bahwa lapas terbuka masih kurang maksimal menerapkan kegiatan community-based correction. Dari hasil analisis yang diperoleh, faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi kegiatan community-based correction dikarenakan kurang adanya dukungan yang massif antara Lembaga institusi yang terkait serta kerja sama yang terjalin dari pihak masyarakat.
KEDUDUKAN KWITANSI DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH
Authors: Mutia Evi Kristhy  , Aldo Yosua Apriyanto  , Arya Detha Dwi Saputra  , Dipaber  , Doni Saputra Sinaga  , Juan Rios Ekaharap  , Mario Putra Silitonga  , Rhedemta Afrinna  , Rismayati  , Wiji Nurul Hikmah
Published: March 2024

Kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang. Suatu kuitansi tidak akan terbit jika tidak ada suatu prestasi yang mendasari. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan berupa narrative review. Dimana data yang dituliskan berupa data empiris yang berarti memuat fakta pada kejadian yang sebenarnya. Kuitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan. Sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, hlm. 65. Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pada tulisan ini kami akan membahas lebih lanjut tentang kedudukan kwitansi atas jual beli tanah serta kwitansi sebagai alat bukti di persidangan perdata.
PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BULELENG
Authors: Hartana
Published: March 2024

Ketidakstabilan ekonomi ditengah masa pandemi covid-19, memberikan banyak dampak buruk, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Secara umum, mayoritas dari pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan kebankrutan akibat pandemi Covid-19. UMKM tentu menjadi persoalan yang sangat penting demi kelangsungan roda perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Pada masa pandemi yang diikuti dengan menurunnya sektor pariwisata juga berdampak pada menurunnya produktivitas para pelaku usaha UMKM termasuk di daerah Kabupaten Buleleng. Mengatasi hal tersebut, pemasaran secara online melalui media merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM adalah dengan melakukan optimalisasi digital marketing terutama dalam sektor peningkatan social media marketing, online advertising, video marketing, search engine marketing, dan pengelolaan website. Dengan melakukan digitalisasi pemasaran, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkakan penjualan dan online engagement untuk mengembangkan skala usaha di tengah pandemi Covid-19. Perkembangan teknologi digital memungkinkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara online dan melakukan transaksi melalui sistem perbankan secara online pula. Kondisi ini menjadi salah satu alasan untuk membantu memberdayakan pelaku UMKM dengan melakukan bantuan berupa pendampingan dalam pemanfaatan serta optimalisasi penggunaan media digital untuk melakukan promosi secara masif agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap awareness target konsumen dengan harapan dapat meningkatkan penjualan produk UMKM.
MODEL PENDIDIKAN PROFESI GURU BERASRAMA (MEMPERKUAT KARAKTER DAN PROFESIONALISME GURU ERA REVOLUASI INDUSTRI)
Authors: I Nengah Suastika
Published: March 2024

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 membawa semangat, nilai-nilai dan paradigma baru dalam dunia pendidikan.  Guru sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan gelar guru profesionl, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat dapat diperoleh melalaui portofolio, PLPG (program latihan prfesi guru) dan PPG (pendidikan profesi guru). Bertalian dengan pendidikan profesi guru selayaknya  dilakukan dengan model kurikulum konsekutif. Artinya proses pendidikan guru professional mesti dilakukan oleh lembaga yang memiliki kemampuan khusus untuk membentuk calon-calon pendidik yang professional dengan tahapan yang bersifat berururutan dari menempuh sarjana pendidikan untuk mendapatkan gelar akademik (S.Pd) dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Berkenaan dengan itu, maka model pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas merupakan salah satu model pendidikan yang relevan untuk membentuk guru yang professional. Model pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas lebih menjamin kualitas pendidikan guru professional, secara psikologis mahasiswa yang didik memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru, adanya jaminan  pekerjaan setelah lulus, dan memiliki keilmuan yang bersifat linier. Di sisi lain sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas akan mampu membangun secara holistik karakter mahasiswa. Hal ini disebabkan karena interaksi sosial dan kehidupan akademik dapat dipantau dan diawasi secara penuh oleh pendidik dan pengelola asrama.
PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP PERKEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN MAHASISWA
Authors: Firda Nurfauziyanti  , Damanhuri  , Febrian Alwan Bahrudin
Published: March 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa dan mendeskripsikan upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi korelasional. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Untirta. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Untirta dari angkatan 2018-2021 sebanyak 235 mahasiswa, kemudian diperoleh sampel sebanyak 59 mahasiswa. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner online melalui google form. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa, berdasarkan nilai t, didapatkan nilai thitung = 6,021 dan nilai ttabel = 2,002 (6,021 > 2,002) berdasarkan nilai tersebut dapat dikategorikan signifikan, sehingga ada pengaruh literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa dikalangan generasi muda, khususnya mahasiswa adalah melalui literasi digital.
PROBLEM BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZENSHIP
Authors: Camellia  , Edwin Nurdiansyah  , Puspa Dianti  , I Putu Windu Mertha Sujana
Published: March 2024

Pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara Indonesia yang ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memperoleh hasil Pendidikan yang baik sudah seharusnya didukung oleh proses pembelajaran yang baik pula dengan menggunakan berbagai model dan metode yang sesuai sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Problem based learning merupakan salah satu model yang mampu meningkatkan perhatian, kemampuan serta aktivitas dari siswa sehingga dapat untuk mengkonstruksi pengetahuan sebagai bagian dari memahami suatu konsep dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Sumber data yang digunakan berupa jurnal penelitian terdahulu yang menjawab pertanyaan   penelitian yang diteliti dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber yaitu berupa mencari data dari berbagi sumber jurnal dan Pustaka yang berbeda untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukan tujuan Pembelajaran kewarganegaraan yaitu smart and good citizenship akan dapat dicapai melalui Problem based learning karena model ini mampu mengasah aspek berpikir kritis sekaligus melatih untuk secara nyata memecahkan persoalan yang dihadapi.
POLEMIK PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN ADMINISTRASI JENAZAH
Authors: Priyo Sambodo  , Lu Sudirman  , Rufinus Hotmaulana Hutahuruk
Published: March 2024

Rumah sakit Bhayangkara Batam merupakan rumah sakit yang ada di negara Indonesia dan merupakan rumah sakit yang ternama di daerah Batam maka rumah sakit tersebut sebenarnya harus bisa melakukan yang terbaik untuk pelayanan di daerah Batam bukan dengan yang sudah terjadi dimana kasus jenazah yang tertukar dan membuat warga Batam geger pada saat itu terutama keluarga yang di tinggalkan. Jenazah yang tetukar atas nama Abdul Hamid asal Sulsel (44), tertukar dengan jenazah warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang muslim sudah terlanjur dikremasi dengan cara dibakar di krematorium Batam. Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematik serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan Apa Tindakan Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Terhadap Jenazah Yang Tertukar. Dan Bagaimana Proses Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit Untuk Mempertanggung Jawabkan Jenazah Yang Tertukar.
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KERJA SAMA BILATERAL
Authors: Gede Arya Eka Candra
Published: March 2024

Kerja sama bilateral merupakan salah satu bentuk asal kolaborasi internasional yang dapat dilakukan antaran negara satu dengan negara lain. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain, agar negara tersebut bisa membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya, tak ada negara yang bisa bekerja serta membangun negaranya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai korelasi bahkan melakukan kerja sama menggunakan negara lain. kolaborasi yg dilakukan oleh kedua negara tersebut dinamakan sebagai kerja sama internasional. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain, supaya negara tersebut dapat membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya, tidak ada negara yg bisa bekerja dan membentuk negaranya secara berdikari tanpa donasi berasal negara lain. sang sebab itu, setiap negara mempunyai hubungan bahkan melakukan kerja sama menggunakan negara lain. kerja sama yang dilakukan sang kedua negara tersebut dinamakan menjadi kolaborasi internasional. Disetiap kerja sama tentu membutuhan hukum agar seluruh mempunyai keteraturan yang akan membangun kolaborasi yg baik, maka asal itu berasal korelasi kerjasama Internasional sangatlah terkait menggunakan hukum Internasional.
AKTUALISASI NILAI BELA NEGARA BAGI MAHASISWA PAPUA DI ASRAMA MAHASISWA PAPUA SURABAYA
Authors: Marta Hilde Hutabalian  , Arimurti Kriswibowo
Published: March 2024

Bela negara merupakan perilaku atau tindakan masyarakat yang berlandaskan pada rasa cinta kepada tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan keutuhan wilayah dan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu wujud bentuk bela negara bagi generasi muda seperti memiliki jiwa dan rasa nasionalisme yang tinggi dapat meminimalisir pengaruh budaya luar yang cenderung dapat melunturkan karakter bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bentuk bela negara mahasiswa  melalui 5 nilai bela negara yaitu cinta tanah air, rela berkorban, kemampuan awal bela negara, sadar berbangsa dan bernegara, dan setia pada pancasila. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa di asrama papua surabaya memiliki nilai yang tinggi terhadap 5 nilai bela negara khususnya nilai rela berkorban.
PENGEMBANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR BERKEARIFAN LOKAL KECAK UNTUK MENANAMKAN DIMENSI PROFIL PELAJAR PANCASILA BERKEBHINEKAAN GLOBAL
Authors: N.M.D.A. Astari  , I.W. Lasmawan  , I.M. Ardana
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh buku cerita bergambar berkearifan lokal Bali yang memiliki karakteristik yang valid, praktis dan efektif untuk menanamkan dimensi berkebhinekaan global siswa kelas IV SD. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan rancangan model ADDIE. Instrumen yang dikembangkan dianalisis menggunakan rumus Gregory dengan teknik analisis data statistik deskriptif. Produk yang berhasil dikembangkan adalah buku cerita bergambar berkearifan lokal “Kita dan Kecak”. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa: 1) Berdasarkan uji validitas yang dilakukan rerata persentase hasil uji validasi sebesar 94,15% dari 100% yang termasuk dalam kriteria sangat valid. 2) Berdasarkan uji kepraktisan, rata-rata persentase uji kepraktisan sebesar 94,21% yang berada pada interval 81% < X ≤ 100% dan kriteria sangat praktis.  ; 3) Perolehan nilai Thitung berdasarkan hasil uji efektivitas sebesar 26,809 > 1,684 yang merupakan nilai Ttabel pada signifikansi 5% untuk uji satu arah. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh tersebut maka disimpulkan bahwa buku cerita bergambar berkearifan lokal “Kita dan Kecak” efektif digunakan untuk menanamkan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Kebhinekaan Global Siswa Kelas IV Sekolah Dasar.
PENGEMBANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR BERKEARIFAN LOKAL TRADISI NGAYAH UNTUK MENSTIMULASI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KARAKTER PROFIL PELAJAR PANCASILA DIMENSI BERGOTONG ROYONG
Authors: A.A.I.R. Indirayani  , I.N. Sudiana  , M.G.R. Kristiantari
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas, kepraktisan, dan efektivitas buku  cerita bergambar berkearifan lokal yang berjudul “Ngayah adalah Nyawa” untuk menstimulasi tumbuh dan berkembangnya karakter profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong pada siswa kelas IV sekolah dasar gugus Kapten Japa.  Penelitian ini menggunakan metode pengembangan, dengan rancangan model ADDIE. Adapun hasil yang diperoleh yakni: 1) Hasil uji validasi sebesar 95,21% dengan kriteria sangat valid. Buku ini dinyatakan valid baik dari segi kebahasaan, materi, konten tradisi ngayah yang terkandung didalamnya, dan sebagai media pelajaran; 2) Rata-rata persentase uji kepraktisan sebesar 96,5% dengan kriteria sangat praktis; 3) Hasil uji efektivitas sebesar 4,37 dengan kategori sangat efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku cerita bergambar berkearifan lokal tradisi ngayah dengan judul “Ngayah adalah Nyawa” efektif digunakan untuk menstimulasi tumbuh dan berkembangnya karakter profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong pada siswa kelas IV sekolah dasar gugus Kapten Japa.
ASSESSMENT FOR WRITING SKILLS IN ONLINE LEARNING
Authors: Dwiyanti Kadek Erlita , Suwastini Ni Komang Arie
Published: March 2024

Covid-19 pandemic required learning to be done online. Likewise, the assessment had to be done online. This study intended to examine the assessment of writing skills on online learning in Senior High School (SMA) in Denpasar. The study was a qualitative approach with a structured interview. Eight questions were asked to an English teacher to explore how the writing assessment in online learning done by the teacher. The findings showed that the teacher already understood the importance of assessment and already done the authentic assessment, formative assessment, and summative assessment. However, in assessing the writing, several aspects such as the organization of the writing, discourse, and mechanics (punctuation, spelling, and capitalization) were not assessed by the teacher. Additionally, the teacher faced some obstacles in terms of plagiarism/originality of students’ writing and time management in conducting writing assessments on online learning. To solve this problem, the teacher warned the students about plagiarism and used an online plagiarism checker to check the authenticity of student work. Furthermore, to solve the problem of time-management teachers divided the time strictly between planning, teaching, and assessing. The research suggested that there is a need to conduct training for teachers to do online assessment,s especially on writing skills.
CONVERSATION ANALYSIS: TURN TAKING ON INDONESIA LAWYER CLUB TALK SHOW
Authors: Sari Putu Pande Novita , Adnyani Ni Luh Putu Sri , Paramarta I Made Suta
Published: March 2024

This present study aims at analyzing the turn-taking strategy in a debate of Sunda Empire in Indonesia Lawyer Club (ILC) talk show broadcasted by TV One, one of the national television channels in Indonesia. Sunda Empire is an organization whose foundation lies in the romanticized idea of reviving glorious feudal kingdom of Sunda.  With the application of the turn-taking strategy by Stenstroom's framework, this qualitative study was conducted through conversational analysis. There were five steps in analyzing the conversation, such as streaming Indonesia lawyer club episode Sunda Empire, taking note of the conversation, classifying the data, transcribing the data, translating the data, and interpreting the data. The results of the study revealed that all turn-taking strategies appear in the debate namely starting up, taking over, interrupting, overlapping, repair, silent pause, repeating words, filled pause, promoting, appealing, and giving up strategy. The most frequent turn-taking strategy occurred is starting up strategy. Theoretically, this study can support the theory of conversational analysis of turn-taking strategy. Practically, teachers can use it as a reference for an applied linguistics course.
ANALYZING CHARACTERIZATION OF EUSTACE SCRUBB IN THE CHRONICLES OF NARNIA
Authors: Ananda Putri Kadek Dwi Trisna , Utami I Gusti Ayu Lokita Purnamika , Mahendrayana Gede
Published: March 2024

The decline in character that occurred in Indonesia made the Government emphasize character education in every school. This study aims to identify the five core values proposed by the Ministry of Education and Culture (2017) contained in the characterization of Eustace Scrubb in the novel entitled The Chronicles of Narnia: The Voyage of The Dawn Treader. This research is qualitative research. The results of this study found 15 characterizations of Eustace Scrubb, namely naughty, impolite, selfish, arrogant, greedy, deceitful, fearful, bad-tempered, cooperative, honest, courageous, willing to sacrifice, helpful, curious, and friendly. There were also changes in several characterizations from bad characters to good characters. From 15 characterizations, there are 7 characterizations which are included in the five core values, namely friendly which is included in the value of religious character, willing to sacrifice is included in the values of nationalist character, courage, and curiosity which are included in the value of the character of independent, helpful and cooperative including in the value of mutual cooperation, and honest is included in the value of integrity character. The results showed that children's novels can be used as a medium to teach character education to children. Children's novels contain character values that can be used as examples for children in learning good characters. Thus, an implication can be drawn from the study in relation to raising teachers’ awareness in using stories to teach character values.
EFL Students’ Interest and Their Reasons towards Recreational Reading Activity
Authors: Maha Putri Kadek Indah , Masakawati Ni Putu Era , Tantra Dewa Komang
Published: March 2024

Students’ interest in reading has been studied by many researchers.  However, there is little attention given to examining the interest of EFL students on recreational reading activity. Additionally, few studies have documented why EFL students have certain interests on the recreational reading activity. To fill this gap, why students have certain interest in recreational reading and the reasons why students have. This paper aims at describing the EFL students' interest of choosing recreational reading and their reasons for choosing the activity. To achieve this aim, the research used qualitative case study. By administering purposive sampling technique, five EFL students at the sixth grade were selected as the research participants. Data were collected from interview. The collected data were analyzed by following thematic analysis.  The result found that a) the students’ high interest in recreational reading activity, and b) the reasons why they had high interest were caused by some advantages they agreed can develop their cognitive and affective aspects.
THE EFFECT OF USING SCREEN RECORDING APPLICATION AS A MEDIA TO TEACH ONLINE CLASSES
Authors: Yuliastini Ade Ari
Published: March 2024

AbstractStudents from elementary and secondary education use computers or tablets to access online learning materials when their classrooms and colleges are closed due to a COVID-19 pandemic. This condition has caused a huge demand for students and teachers to use the screen recording application. However, the application for screen recording was a self-talking application that would be comparatively passive for student contact. Owing to the uninvolved results of more than listening, disengaged in class tasks and quickly disturbed, teachers needed to have general principles to construct their teaching in online classroom environments as a simple reference. The system of application, based on three methods are [u1] constructive learning, inspiration and feedback may be assumed to be involved, accountable and cognitive in promoting the response of students. Keywords : Screen Recording Application, Screen Recording Effects, Online Learning, Learning Method  [u1]In which dihapus à are