bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERANAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
Authors: Surono Agus
Published: September 2020

Kewenangan yang diberikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan bagi desa untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa baik yang berada di wilayah pantai maupun wilayah pegunungan. Dalam UU Desa tersebut memberikan peluang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian dalam mengelola sumber daya alam skala desa. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimanakah pengelolaan sumber daya alam skala desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? Kemudian, bagaimanakah peranan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa? Dan, bagaimanakah konsep pengelolaan BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Hasil penelitian menunjukan adanya pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDesa dan konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa telah sejalan dan sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, namun masih perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait sesuai kewenangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga pemenuhan hak desa atas sumber daya alam skala desa benar-benar dapat terwujud. Oleh sebab itu perlu diatur ketentuan teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan pembinaan terhadap desa.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN CORPORATE CULTURE MODEL DAN IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Authors: Suhariyanto Budi
Published: September 2020

Iklim usaha yang sehat adalah kunci stabilitas perekonomian dan kesejahteraan suatu bangsa. Perilaku yang curang dalam persaingan usaha dengan cara menyuap atau korupsi, dapat dilakukan oleh dan atas nama serta untuk keuntungan korporasi. Dalam rangka efektivitas pemberantasan tindak pidana korporasi maka Perma Nomor 13 Tahun 2016 memberlakukan corporate culture model dimana korporasi dapat dipersalahkan jika tidak melakukan pencegahan atau memiliki kondisi budaya kerja yang tak menghindarkan terjadinya tindak pidana pengurusnya. Patut dipertanyakan bagaimanakah eksistensi pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan corporate culture model dan implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat? Untuk menjawabnya maka digunakan metode penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa ketidakjelasan perundang-undangan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku korupsi menjadi kedala penegakan hukum. Penerbitan Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur perluasan pertanggungjawaban korporasi merupakan upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pertanggungjawaban pidana berdasarkan corporate culture model harus diterapkan secara hati-hati karena akan berpengaruh bagi dunia usaha serta stabilitas kesejahteraan masyarakat.  
PENERAPAN PIDANA UANG PENGGANTI KEPADA KORPORASI DALAM PERKARA KORUPSI DEMI PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Authors: Suhariyanto Budi
Published: September 2020

Muncul persoalan dalam praktik dimana korporasi tanpa dijadikan terdakwa tetapi turut dituntut dan dipidana untuk membayar uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurusnya. Alasan turut dipidananya tersebut karena hasil korupsi masuk ke dalam kekayaan dan aset korporasi sehingga patut untuk dituntutkan uang pengganti agar kerugian keuangan Negara menjadi terpulihkan. Namun tidak semua hakim sependapat dengan alasan tersebut mengingat tidak terjadi due process of law dalam hal pembelaan korporasi. Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimanakah eksistensi dan penerapan pidana uang pengganti kepada korporasi dalam perkara korupsi serta implikasinya bagi pemulihan kerugian keuangan Negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Diaturnya pidana uang pengganti bertujuan untuk pemulihan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Adalah tidak adil jika pidana uang pengganti dijatuhkan kepada pengurus bilamana hasil korupsi itu senyatanya ditampung oleh korporasinya. Diperlukan kesepakatan dan pedoman untuk mengakhiri polemik diantara hakim Pengadilan Tipikor tentang dapatnya pidana uang pengganti dijatuhkan kepada korporasi meskipun tanpa dijadikan Terdakwa demi pemulihan kerugian keuangan Negara.
PENGGUNAAN KLAUSUL PEMILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL YANG EFEKTIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Authors: Faujura Rahmanisa Purnamasari , Salim Muhammad Agus
Published: September 2020

Setiap perubahan kebijakan pasar modal di Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi nasional berpotensi menimbulkan suatu sengketa terhadap para pihak. Sebagai langkah antisipasi, para pihak akan membuat perjanjian dengan klausul yang berisikan pemilihan forum penyelesaian sengketa pasar modal. Permasalahannya, seringkali klausul pemilihan forum dalam perjanjian tersebut menjadi hambatan karena klausul tersebut merupakan klausul ambigu/nonsense. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penggunaan klausul pemilihan forum penyelesaian sengketa pasar modal yang efektif dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus dalam pembuatan perjanjian bidang pasar modal. Dibutuhkan suatu konsep yang efektif dalam penggunaan klausul pemilihan forum penyelesaian sengketa pasar modal. Klausul pemilihan forum yang ambigu akan memiliki akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa pasar modal yang tidak bisa terselesaikan secara cepat dan dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pasar modal. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan sengketa dengan klausul yang ambigu, para pihak diharapkan dapat melakukan addendum atau pembuatan ulang perjanjian penyelesaian sengketa sesuai dengan konsep yang efektif.  
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Authors: Setiantoro Arfian , Putri Fayreizha Destika , Novitarani Anisah , Njatrijani Rinitami
Published: September 2020

Di era globalisasi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendorong perkembangan e-commerce yang belum sepenuhnya terlindungi dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berkaitan dengan masalah tersebut, tulisan ini membahas mengenai urgensi perlindungan konsumen dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap transaksi e-commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat hukum di Indonesia saat ini belum mengatur secara lengkap perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia adalah baik melalui peradilan maupun di luar peradilan. Lembaga non-litigasi seperti BPSK, ODR maupun ACCP diharapkan dapat lebih melindungi konsumen untuk menemukan win-win solution. Di masa mendatang, perlindungan konsumen haruslah bersifat preventif dan diperlukan sinergisitas antar peraturan yang dibuat pemerintah agar terdapat perlindungan hukum yang semakin lengkap bagi konsumen. 
URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KLUB SEPAK BOLA DAN PESEPAK BOLA PROFESIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Authors: Kristiyanto Eko Noer
Published: September 2020

Sepak bola profesional telah menjadi bisnis dan industri yang mendukung upaya kesejahteraan umum dalam konteks pembangunan ekonomi. Namun sengketa yang seringkali terjadi antara pemain dan klub membuat suasana tidak kondusif. Hal ini bisa berdampak pada minat investor yang ingin terlibat dalam industri sepak bola. Tulisan ini mencoba memberi gambaran tentang eksistensi lembaga yang berpotensi untuk mengatasi persoalan ini. Penelitian dilakukan dengan metode normatif yang diperkuat oleh hasil wawancara. Ternyata lembaga yang ada sekarang tidak relevan dan tidak efektif untuk menjadi solusi, perlu dibentuk lembaga arbitrase yang khusus menangani sengketa antara pemain dan klub. Tidak ada masalah dalam pembentukan lembaga ini, karena mendapat legitimasi dari komunitas sepak bola maupun negara.
ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL
Authors: Kasim Helmi
Published: September 2020

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal yang banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa termasuk dalam hal penanaman modal asing yang dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral penanaman modal. Tulisan ini, secara deskriptif dan eksplanatoris, akan membahas penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase. Hal-hal yang diuraikan di dalamnya mencakup kasus yang pernah dihadapi Indonesia dalam forum arbitrase, pengakuan atas putusan arbitrase internasional dan keterlibatan pihak ketiga dalam proses arbitrase untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu secara konsisten mengakui putusan arbitrase internasional berdasarkan instrumen hukum internasional yang telah diakui dalam negeri meskipun tidak sepakat terhadap substansi putusan arbitrase yang telah diambil. Tulisan ini juga merekomendasikan agar dilakukan pengaturan pihak ketiga dengan mengakomodir konsep hak gugat organisasi, gugatan perwakilan atau gugatan kelompok khusus untuk kasus-kasus arbitrase yang berkaitan dengan kepentingan umum.
KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE
Authors: Pujiyono Pujiyono
Published: September 2020

Arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase bersifat final dan binding, yang bersifat mengikat dan tidak ada upaya hukum lain. Namun demikian, tidak jarang pihak yang tidak puas atas putusan arbitrase mengajukan gugatan pembatalan maupun gugatan atas pokok perkara ke pengadilan, dengan dalih pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh warga negara. Hal tersebut ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Akibatnya penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut dan tidak kunjung selesai. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perspektif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan content analysis dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman adalah sederajat, oleh karena itu apabila ada benturan seharusnya digunakanasas lex spesialis derogat legi generale, peraturan yang khusus mengalahkan yang umum, sehingga UU Arbitrase harus didahulukan. Terhadap haltersebut berlaku courtlimitation sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase, bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa  kasus yang ada klausulnya arbitrase, bahkan hakim pengadilan negeri wajib menolak.
HUKUM NASIONAL YANG RESPONSIF TERHADAP PENGAKUAN DAN PENGGUNAAN TANAH ULAYAT
Authors: Simarmata Markus
Published: September 2020

Mekanisme pengakuan dan penggunaan tanah ulayat di Indonesia masih menyimpan banyak tantangan utamanya di era globalisasi. Keragaman hukum adat di berbagai daerah, tumpang tindih pengaturan, ketimpangan kepemilikan lahan, serta perangkat peraturan perundang-undangan yang lebih mengutamakan kepentingan perusahaan merupakan beberapa tantangan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana pemerintah dapat menjawabnya dengan merumuskan hukum nasional yang responsif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif  sementara analisis data dilakukan secara kualitatif. Pembentukan hukum nasional yang responsif dapat dilakukan dengan meningkatkan dialog yang terbuka antara investor dan masyarakat hukum adat tentang pemilikan dan/atau pemanfaatan tanah ulayat. Pemerintah juga perlu secara serius melakukan reformasi agraria, menyelaraskan berbagai undang-undang sektoral tentang agraria, dan mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila terjadi sengketa agraria. 
URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE
Authors: Junaidi Ahmad Haris
Published: September 2020

Kemudahan berusaha sebagai sebuah tema besar dalam pembangunan perekonomian membutuhkan dorongan dari berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing. Praktik legalisasi dokumen publik asing atau dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, meskipun telah menggunakan aplikasi tetapi masih membutuhkan banyak waktu dan biaya. Selain itu, kendala lainnya dalam penggunaan dokumen publik adalah bahwa dokumen publik yang telah dilegalisir oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak serta merta dapat diterima, melainkan harus melalui proses legislasi kembali sesuai dengan prosedur formal dari negara yang dituju. Konvensi Apostille dibentuk untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya konvensi ini maka prosedur formal legalisasi akan disederhanakan, selain itu dokumen publik yang telah dilengkapi apostille akan diterima oleh negara-negara anggota perjanjian. Melihat manfaat ini, bahwa proses legalisasi di Indonesia akan lebih cepat dan mudah, maka Indonesia seharusnya segera mengaksesi perjanjian apostille. 
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBADAN HUKUM DENGAN GAGASAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM TUNGGAL
Authors: Muhammad Fahrurozi
Published: September 2020

Kebijakan kemudahan berusaha yang diterapkan oleh Pemerintah diharapkan mampu mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional. Meskipun UMKM memiliki kelebihan, UMKM juga memiliki beberapa kendala khususnya mengenai pembiayaan. Pembiayaan UMKM di Indonesia umumnya terkendala karena bentuk UMKM yang informal sulit untuk mendapatkan fasilitas bantuan atau pinjaman dana. Akibatnya, UMKM di Indonesia umumnya masih bermodalkan harta dan kekayaan pribadi pendirinya. Hal ini jelas mengganggu kelangsungan UMKM. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang efektif, maka UMKM sudah waktunya berbentuk badan usaha formal dalam hal ini Perseoran Terbatas. Dengan metode yuridis normatif, tulisan ini akan berfokus pada pendekatan teoritis terhadap UMKM dan Perseroan Terbatas. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa terdapat ketidakharmonisan antara Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di mana ketentuan untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang mensyaratkan didirikan minimum oleh 2 (dua) orang, dinilai tidak sejalan dengan konsep UMKM yang dapat didirikan dan dijalankan oleh 1 (satu) orang saja. Dari pemahaman di atas, tulisan ini menilai bahwa perlu adanya pembaruan hukum terkait hal tersebut.

 
KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)
Authors: Risdiarto Danang
Published: September 2020

Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Indonesia memiliki 3 (tiga) ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). UNCLOS Tahun 1982 menegaskan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia dapat menentukan ALKI dan rute penerbangan di atasnya. Persoalan yang terjadi adalah dalam ALKI tersebut ternyata oleh rezim hukum laut diberikan hak terbang melintas “bebas” bagi pesawat terbang yang melintasi wilayah udara tersebut. Sedangkan menurut hukum udara internasional tidak mengenal adanya jalur lintas bebas karena dalam Konvensi Chicago kedaulatan negara di ruang udara bersifat komplit dan eksklusif. Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi akibat perbedaan antara rezim hukum laut dengan hukum udara yang terjadi di atas ALKI. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam PP No. 4 Tahun 2018 tentang Pamwilud secara khusus telah mengatur mengenai unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi serta siapa yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran oleh pesawat udara tidak berizin di ruang udara di atas ALKI. Untuk mendukung pengamanan di ruang udara di atas ALKI perlu menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) melalui Keputusan Presiden (Keppres).
KOHERENSI PENGATURAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI INDONESIA
Authors: Akbar Muhammad Fatahillah
Published: September 2020

Sumber daya hayati perikanan adalah sumber daya yang perlu dilindungi dan dioptimalkan pengolahannya, namun kejahatan di bidang perikanan semakin meningkat. Hukum internasional kemudian mengklasifikasikan kejahatan perikanan ke dalamIllegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana koherensi hukum nasional Indonesia di bidang perikanan dengan hukum internasional. Hal ini penting karena kejahatan di bidang perikanan memiliki banyak aspek internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji koherensi hukum nasional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan di bidang perikanan, serta mengusulkan reformulasi peraturan perundang-undangan dalam menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan membandingkan peraturan hukum nasional dan peraturan hukum internasional di bidang perikanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa koherensi hukum nasional dan internasional di bidang perikanan ini cukup baik. Namun, terdapat beberapa kelemahan berupa tidak adanya pengaturan unreported fishing, pertanggungjawaban korporasi yang lemah, pengaturan di laut lepas, dan kerjasama dengan WCPFC. Dalam hal ini reformulasi ditujukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati perikanan.
TRANSPARANSI HAK GUNA USAHA MENDUKUNG REDISTRIBUSI LAHAN BERDASARKAN HAK KONSTITUSIONAL MENDAPATKAN INFORMASI
Authors: Winata Muhammad Reza , Sinaga Erlina Maria Christin
Published: September 2020

Redistribusi lahan merupakan agenda penting dalam reforma agraria, khususnya terkait Hak Guna Usana (HGU). Perlu peran serta seluruh pihak agar pelaksanaan redistribusi lahan ini terlaksana dengan tepat dan cepat, termasuk tentunya partisipasi masyarakat. Namun ada kebijakan Pemerintah yang membatasi akses informasi masyarakat terhadap data HGU. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kontradiksi kebijakan larangan akses data HGU dengan putusan Mahkamah Agung dan bagaimana transparansi informasi data HGU dapat mendukung redistribusi lahan berdasarkan perspektif penjaminan hak konstitusional warga negara mendapatkan informasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan, putusan, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi kontradiksi dan penyimpangan terhadap Putusan Komisi Penyiaran Pusat No. 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT, dan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017 melalui tindakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Surat Edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No.TAN.03.01/265/D.II. M.EKON/05/2019 yang mengecualikan informasi mengenai HGU sebagai informasi publik. Kemudian, akses informasi publik harus diutamakan daripada hak privasi informasi pribadi berdasarkan penjaminan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, transparansi merupakan pertanggungjawaban Pemerintah, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan Pemerintah. Untuk itu, transparansi informasi data HGU sesungguhnya dapat mendukung redistribusi lahan dalam rangka mewujudkan reforma agraria.
PEMBAHARUAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI
Authors: Triningsih Anna , Aditya Zaka Firma
Published: September 2020

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hak menguasai negara khususnya dibidang pertanahan merupakan hak yang diberikan kepada negara untuk pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang menjelaskan mengenai penguasaan hak atas tanah dalam perspektif konstitusi dalam putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dalam memberikan kontribusi pembaharuan hukum agraria (dalam arti luas), yang dituangkan melalui putusan-putusan tentang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Udang Dasar 1945, antara lain mengenai privatisasi minyak dan gas bumi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU- I/2003, mengenai kewenangan daerah di bidang pertanahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-I/2003 dan mengenai ketentuan masa berlakunya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai hak-hak atas tanah pada Pasal 22 UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007. Oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang diberi kedudukan sebagai penafsir tertinggi (the ultimate interpreter) serta sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) agar undang-undang harus bersesuaian dengan konstitusi, tanpa ada lagi ketentuan perundang-undangan beserta penjelasannya yang bertentangan Undang-Undang Dasar 1945.
OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL
Authors: Ansari Muhammad Insa
Published: September 2020

Salah satu pertimbangan penanam modal melakukan penanaman modal di suatu negara adalah kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian atas penegakan hukum. Omnibus Law merupakan salah satu konsep menata beberapa regulasi yang saling tumpang tindih dengan membuat satu regulasi baru. Omnibus law diperuntukkan untuk menata regulasi demi adanya kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Artikel ini membahas bagaimana menata regulasi penanaman modal dengan omnibus law dan bagaimana pengaruh penataan regulasi terhadap pertumbuhan penanaman modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjuk penataan regulasi penanaman modal dimulai sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan penataan melalui omnibus law akan disiapkan pada tahun 2020. Penataan regulasi penanaman modal  dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman modal, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara.
KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA
Authors: Mayasari Ima
Published: September 2020

Kebijakan reformasi regulasi menjadi elemen kunci dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Reformasi regulasi mengurangi hambatan terhadap daya saing dan keterbukaan pasar serta dinamika pasar untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Implementasi Omnibus Law di Indonesia menjadi daya tarik bagi kalangan pengambil kebijakan, akademisi dan praktisi. Dalam iklim berusaha yang penuh dengan persaingan, kenyataan menunjukkan kondisi regulasi Indonesia sangat banyak (hyper regulation) dan tumpang tindih (overlap) antara satu dan yang lain, serta tidak sesuai lagi dengan keadaan era Revolusi Industri Keempat saat ini. Penelitian ini terfokus pada kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus Law di Indonesia, untuk mendeskripsikan implementasi Omnibus Law di Indonesia, sebagai sarana utama dalam penataan regulasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Omnibus Law penting untuk diterapkan di Indonesia, dan mampu untuk melakukan perubahan terhadap berbagai Undang-Undang dalam satu Undang-Undang. 
SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN OMNIBUS LAW
Authors: Setiadi Wicipto
Published: September 2020

Jumlah regulasi saat ini sudah terlalu banyak dan saling tidak harmonis, saling konflik, serta saling tumpang tindih antara regulasi yang satu dengan yang lain. Banyaknya regulasi sering juga disebut over regulated,banjir regulasi, atau obesitas regulasi. Artikel ini mencoba mencari langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan perbaikan kondisi regulasi tersebut. Penelitian diarahkan pada penelusuran kepustakaan (library research), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dari penelusuran tersebut dihasilkan karya tulis yang sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis-analitis dan akan diperoleh hasil yang kualitatif. Dari hasil penelitian cara yang ditempuh untuk mengatasi kondisi regulasi yang sudah terlalu banyak dan cenderung tidak harmonis tersebut perlu dilakukan simplifikasi regulasi dengan menggunakan pendekatan omnibus law. Omnibus law adalah model penyusunan regulasi yang lazim digunakan di negara-negara dengan tradisi sistem common law.
PEMBAHARUAN UU DESAIN INDUSTRI: TANTANGAN MELINDUNGI USER INTERFACE DAN KOMPARASI UNSUR AESTHETIC IMPRESSION
Authors: Rifan Mohamad , Rahmawati Liavita
Published: September 2020

Berbagai macam bentuk HKI menciptakan banyak hukum untuk memenuhi Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Salah satunya seperti pada hukum tentang desain industri.Dalam Perkembangannya, permasalahan HKI tentang desain industri yang muncul yaitu berkaitan dengan User Interface atau UI. UI sendiri berfungsi untuk menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. Kekosongan hukum yang mengatur tentang UI mengakibatkan UI tidak dilindungi dalam hukum HKI Indonesia. Oleh karena itu penulisan ini akan menjawab permasalahan tantangan pengaturan UI dalam UU Desain Industri dan perbandingan pengaturan di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yang bersifat preskriptif. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa apabila melihat konstruksi dan melakukan perbandingan hukum HKI dengan negara lain seperti Jepang, Malaysia, dan Inggrispengaturan UI terakomodir ada pada Aesthetic Impression, berbeda dengan Indonesia yang justru menjelaskan fungsi menghasilkan produk namun tidak dijelaskannya tentang UI. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum tentang UI perlu adanya perubahan UU Desain Industri agar perlindungan hukum terhadap Desain Industri khususnya UI dapat terakomodir dan terjamin dengan baik, sehingga tidak adalagi kerugian pada karya intelektual Pendesain.
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL
Authors: Wicaksono Dian Agung , Dwilaksana Chrysnanda
Published: September 2020

Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Sebagai hal yang baru, ETLE terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih ETLE dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang telah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penelitian mencoba melihat keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital serta kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan penerapan ETLE dan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ETLE sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. Selain itu, hukum lalu lintas jalan Indonesia juga relatif kompatibel terhadap penerapan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa catatan hukum penting yang perlu diperhatikan.
Localización óptima de plantas virtuales de generación en sistemas eléctricos de potencia basados en flujos óptimos de potencia
Authors: Mosquera Fabricio
Published: September 2020

El presente trabajo determina la ubicación óptima de plantas virtuales de generación analizando el comportamiento en estado estacionario del sistema, la planta virtual de generación combina una amplia variedad de recursos energéticos distribuidos y los opera como un sistema unificado. Se identificará la localización óptima de plantas virtuales de generación para mejorar el perfil de tensión nodal del sistema de potencia basado en flujos óptimos de potencia de corriente directa con restricciones económicas. El análisis de sistema eléctrico se realiza mediante flujos óptimos de potencia de corriente continua basado en programación lineal entera mixta respetando restricciones económicas, ambientales, cargabilidad de las líneas de transmisión, el manejo de las demandas, nivel de sobrecarga, desviación angular y perfil de tensión. Se realiza una revisión literaria plantas virtuales de generación la cual tiene una serie de ventajas competitivas como el uso de tecnologías renovables y de alta eficiencia energética. También dispone de información para el desarrollo del flujo óptimo de corriente continua.
Aprendizaje automático aplicado al análisis de sentimientos
Authors: Cedeno-Moreno Denis , Vargas Miguel
Published: September 2020

Con la evolución del Internet, hay una gran cantidad de información presente en la web como lo son las opiniones de los usuarios o  consumidores sobre diversos contextos ya sea para expresar su conformidad o inconformidad sobre un producto o servicio recibido, así como la opinión de un artículo comprado o sobre la gestión que realiza alguna persona. Debido a la gran cantidad de opiniones, comentarios y sugerencias de los usuarios, es muy importante explorar, analizar y organizar sus puntos de vista para tomar mejores decisiones. El análisis de sentimientos es una tarea de procesamiento de lenguaje natural y extracción de información que identifica las opiniones de los usuarios explicadas en forma de comentarios positivos, negativos o neutrales. Varias técnicas pueden ser utilizadas para este fin, por ejemplo el uso de diccionarios léxicos que ha sido muy utilizada y recientemente la utilización de la inteligencia artificial específicamente algoritmos supervisados. En este documento, se propone la utilización de técnicas de algoritmos supervisados para observar su utilización y ver el rendimiento de diferentes modelos de algoritmos supervisados para medir la efectividad en la clasificación de un conjunto de datos.
Recarga de vehículos eléctricos mediante una optimización entera mixta con participación de respuesta de la demanda
Authors: Salazar Lopez Jair Josue
Published: September 2020

Las micro redes de edificios comerciales jugarán un papel importante para una ciudad inteligente, al tener actividades de carga de vehículos eléctricos (EV) puede causar degradaciones del rendimiento y sobrecargas en el sistema de distribución. Se propone minimizar los costos en el consumo de energía eléctrica de un edificio tipo comercial cuando se realiza la recarga de vehículos eléctricos, se lo realizará mediante instalación de paneles fotovoltaicos para lo cual en el estudio se tomará el horario de atención del edificio cumpliendo la necesidad de la demanda, para el proceso de optimización se hará por medio de un despacho mediante asignación de recursos. Un resultado integral obtenido de las pruebas de simulación se demostró que la estrategia propuesta tiene resultados satisfactorios y alta eficiencia.
Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida como factor protector para asma bronquial en población pediátrica
Authors: Sotelo Marisa , Roque Juan Carlos , Vargas José Arturo , Alburqueque-Melgarejo Joseph , Saldaña Claudia
Published: September 2020

Objetivos: determinar la relación entre lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y asma bronquial en población pediátrica en el hospital Nacional de la Policía en el año 2016. Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional analítico tipo casos y controles no emparejado de razón 1 caso para 3 controles, con un total de 53 casos y 159 controles, se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, con una recolección retrospectiva para las variables lactancia materna exclusiva, Prematuridad, sexo y edad. Se realizó un modelo de regresión logística bivariado y múltiple para la obtención del Odds Ratio para la fuerza de asociación. Resultados: siendo 24.53% y 44.65% de lactancia materna exclusiva para los casos y controles, se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.009). Por análisis de regresión logística múltiple lactancia materna exclusiva (OR 0.41, p=0.014, IC 0.20-0.84) presento relación para asma bronquial. Conclusiones: se encontró una relación entre lactancia materna exclusiva y Asma bronquial la cual puede ser extrapolada a la población pediátrica de la ciudad de Lima, este es el primer artículo publicado al respecto a nivel nacional, se recomiendan estudios prospectivos para determinar causalidad.
Factores asociados a anemia en gestantes hospitalizadas del Hospital San José
Authors: Soto Ramirez Jesús
Published: September 2020

Objetivo: Identificar los factores asociados a la anemia en gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del hospital “San José” Callao-Lima. Material y métodos: estudio observacional, analítico, transversal con recolección de datos en forma retrospectiva. Resultados: encontramos una prevalencia del 78,9% de anemia en gestantes. Las gestantes en el 1er trimestre tuvieron mayor porcentaje de anemia (38,6%)( p=0,00);  54,6% de las gestantes menores de 30 años tuvieron anemia (p=0,01),  el odds para la edad fue de 2,2; las gestantes con IMC de 25 a 29,9 fueron las que presentaron mayor porcentaje de anemia (36,3%) (p=0,29); las gestantes multíparas fueron las que presentaron mayor anemia (61,7%) (p=0,03), el odds para paridad fue de 1,83; las gestantes sin CPN tuvieron mayor porcentaje de anemia (64,9%) (p=0,00), el odds calculado fue de 0,03; las gestantes que NO presentaron preeclampsia y eclampsia obtuvieron un mayor porcentaje de anemia, 59,1% y 71,4% respectivamente. Las gestantes que Si presentaron periodo intergenésico son las que tuvieron mayor anemia (56,3%) (p=0,00), el odds calculado fue de 5,52 (IC 95% (3,16 – 9,65)). Conclusiones: Los factores que se asociaron significativamente a la anemia fueron la edad materna, la edad gestacional, la paridad, los controles prenatales y el periodo intergenésico. Por el contrario, los factores que no se asociaron significativamente fueron la preeclampsia, la eclampsia y el índice de masa corporal.
Carburizing Behavior of AISI 4115 Steel According to the Flow Rates of Acetylene in Vacuum Carburizing
Authors: Kwon Gi-hoon , Moon Kyoungil , Lee Young-Kook , Jung Minsu
Published: September 2020

The vacuum carburizing behavior of AISI 4115 steel according to acetylene flow rates (1, 5, 10, 20, 30, 40, and 50 sccm) and temperatures (900, 950, and 1000 oC) was quantitatively investigated through microstructure, carbon concentration and hardness analyses. As the acetylene flow rate increased, the penetration rate of carbon into the surface of the samples (surface-carbon flux) increased, resulting in an increase in the solute carbon concentration at the surface up to the solubility of carbon in austenite. At the same time, the amount of carbon diffusion into the interior of the specimen and overall carburizing depth increased. When the carbon concentration in the surface of the carburized specimen exceeded the solubility of carbon in the austenite above a certain flow rate, cementite precipitated in the austenite grain boundaries. Accordingly, the surface hardness decreased and the amount of carbon diffusion into the specimen became constant as the solute carbon concentration in the austenite matrix at the surface of the specimen became constant. As a result, the overall solute carbon concentration and the effective case depth no longer increased. Meanwhile, the tendency of vacuum carburizing behavior according to temperature was the same, but as temperature increased, the surface-carbon flux and rate of carbon diffusion into the interior of the sample increased, resulting in increased carburizing depth. The appropriate flow rates (10, 20, and 30 sccm) and the corresponding surface-carbon fluxes (62.3, 135.7, and 216.7 g/m2h) were derived according to carburizing temperatures (900, 950, and 1000 oC), respectively.
EVALUASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Saka Charolus Luanga
Published: September 2020

ABSTRAK. Penelitian ini fokus pada evaluasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka, sebagai upaya mengatasi fenomena kemiskinan kultural akibat biasnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan moke. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; mengetahui kendala-kendala dari aspek substansi dan lingkungan kebijakan; serta strategi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka belum berjalan maksimal. Pada dimensi efektivitas ditemukan fakta bahwa proses perumusan kebijakan tidak melalui kajian akademik, meningkatnya angka laka lantas pada Tahun 2016 yang dipicu oleh minuman beralkohol dan intoksikasi alkohol pada Tahun 2015. Pada dimensi efisiensi, alokasi anggaran program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dari Tahun 2014-2016 mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi rata-rata 90% namun masih terjadi kasus pelanggaran K3. Dimensi kecukupan dilihat dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk Tahun 2017, yaitu 3 : 10.000, jumlah PPNS hanya satu (1) orang serta sosialisasi belum maksimal. Dimensi ketepatan ditemukan fakta tidak diterbitkan SK Bupati  tentang Tim Terpadu, substansi kebijakan tidak menjelaskan definisi dan standarisasi moke. Rekomendasi penelitian ini: perlunya Perda Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol tradisional didahului dengan kajian akademik, public hearing, sosialisasi kolaboratif, serta optimalisasi tupoksi Linmas di kelurahan/desa.

 

Kata kunci; Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan;  Ketepatan.
Carotid Artery Dissection
Authors: Gürbüz Şükrü
Published: September 2020

Carotid
artery dissection, firstly described by Pratt-Thomas and Berger in 1947,
typically begins in inner layer of artery wall, proceeds to the middle layer,
and intramurally extends along length of the artery as a result of the pressure
produced by blood stream. This study aims to report a case in which internal
carotid artery dissection was diagnosed as secondary to trauma. A 24-year-old
male patient was brought to the emergency room by 112 emergency service team
after a motorcycle accident. Physical examination of the patient revealed a painful
dermabrasion in his right neck region and other system examinations were normal.
Carotid-vertebral color Doppler ultrasonography was performed on the patient because
he had a right neck pain. Accordingly, an intimal flap appearance compatible
with dissection was observed on the right internal carotid artery (ICA) proximal
segment. Then, brain+cervical CT angiography was performed on the patient, and an
appearance compatible with dissection was observed in the right ICA. Therefore,
the patient was referred to neurology and neurosurgery consultation and accordingly
admitted to neurosurgery intensive care unit. As a result, carotid artery
dissection in addition to other intracranial pathologies should be considered among
differential diagnoses for patients with head and/or neck pain complaints
regardless of whether or not they have a trauma history.
The Political Psychology of Lynching: WhatsApp Rumors, Anti-Government Appeals, and Violence
Authors: Zizumbo-Colunga Daniel , Fuerte-Celis María del Pilar
Published: September 2020

Across the world, violence-inducing rumors about crime have triggered spectacular displays of violence. We argue that, in addition to other components, appeals to the untrustworthiness of government authorities constitute a central component of the DNA of violence-inducing rumors. Indeed, a component that allows those circulating rumors to persuade individuals of their credibility and importance. To test this hypothesis, we conducted an original laboratory experiment among students in a rural community in Mexico. We find evidence that appeals to the untrustworthiness of government increase citizens’ perceptions of the credibility, importance and shareability of the message. Further, we find individuals perceiving rumors as more credible, important, and sharable to be more likely to incite others to commit violence against alleged criminals when given a chance. The results of this study have broad implications for our understanding of the psychology of rumor sharing and the emergence of extralegal violence.
Are networked legislators better at their jobs?
Authors: Victor Jennifer
Published: September 2020

The United States Congress has been on a steady path of deepening partisan polarization for several decades, and many have questioned Congress’s ability to perform its basic functions with integrity, such as lawmaking, budgeting, and approving presidential nominations. Some observers have questioned whether some gridlock can be overcome on Capitol Hill by deepening relationships among legislators, encouraging norms of civil behavior, and helping members to make connections with cross-partisans. In this paper I examine the extent to which voluntary legislative organizations, or House caucuses, perform that function. I conceptualize participation in voluntary legislative organizations as way for members to access a network of bipartisan legislators and examine whether those connections affect legislators’ individual effectiveness as lawmakers. Using congressional data from 1993 – 2016 (103rd to 114th Congresses), I find that eigenvector centrality in the House caucus network positively predicts individual legislative effectiveness.
The Rhetoric of Inaction: Failing to Fail Forward in the EU’s Rule of Law Crisis
Authors: Emmons Cassandra , Pavone Tommaso
Published: September 2020

In the EU, political crises often serve as catalysts for policymaking. Yet as an alarming breakdown of the rule of law has swept some member states, EU institutions have failed to act effectively to safeguard Europe's legal order. We argue that this outcome is of a piece with the ways that political elites strategically mobilize rhetorical frames to oppose transnational policymaking. Drawing on Albert Hirschman, we identify what we call ‘rhetorics of inaction’ and the conditions under which they are most likely to legitimate passivity in the face of crisis. We illustrate the theory's explanatory purchase through an in-depth case study of the EU's (non-)responses to the constitutional breakdowns of Hungary and Poland. By process tracing internal communications between EU institutions and Hungarian and Polish officials, we show how the latter's public attacks on the EU conceal far more credible and effective argumentative strategies behind the scenes.
Соціальне забезпечення у зоні військового командування в умовах нацистської окупації України (1941-1943 рр.)
Authors: Фомін Андрій
Published: September 2020

У статті аналізуються аспекти соціального забезпечення у зоні військової адміністрації (або військового командування) в роки нацистської окупації України. Висвітлюються особливості соціального забезпечення нових, у порівнянні з довоєнним періодом, верств: родин осіб, репресованих радянською владою, родин осіб, які виїхали працювати до Німеччини, родин, які втратили годувальника, безробітних, поліцейських та їх родин, а також традиційних категорій: пенсіонерів за віком і втратою працездатності, дітей сиріт та інвалідів, багатодітних родин, родин, що втратили годувальника. Аналізується ефективність соціального забезпечення та джерела його фінансування. Розкривається політика, спрямована на знищення інвалідів з психічними захворюваннями. Доводиться, що обсяги соціального забезпечення явно не відповідали потребам населення, ним охоплювалося до половини тих, хто потребував допомоги від влади чи суспільства, а його рівень був надзвичайно низьким. У зоні відповідальності військового командування в роки нацистської окупації України були наявні лише певні елементи соціального забезпечення, єдиної системи як такої не існувало, її ефективність залежала від зусиль місцевих управ, лояльності місцевого командування. Тим не менш, навіть така допомога стала важливим фактором виживання для багатьох людей у роки Другої світової війни.
Comparative Analysis of Lower Genital Tract Microbiome Between PCOS and Healthy Women
Authors: Tu Yaoyao , Zheng Guangyong , Ding Guolian , Wu Yanting , Xi Ji , Ge Yingzhou , Gu Hangchao , Wang Yingyu , Sheng Jianzhong , Liu Xinmei , Jin Li , Huang Hefeng
Published: September 2020

Women with polycystic ovarian syndrome (PCOS) often have a history of infertility and poor pregnancy outcome. The character of the lower genital tract (LGT) microbiome of these patients is still unknown. We collected both vaginal and cervical canal swabs from 47 PCOS patients (diagnosed by the Rotterdam Criteria) and 50 healthy reproductive-aged controls in this study. Variable regions 3–4 (V3–4) were sequenced and analyzed. Operational taxonomic unit (OTU) abundance was noted for all samples. Taxa that discriminated between PCOS and healthy women was calculated by linear discriminant analysis effect size (LEFSe). Results from 97 paired vaginal and cervical canal samples collected from 97 women [mean age 30 (±4 years)] were available for analysis. Using the Rotterdam Criteria, 47 women were diagnosed with PCOS (PCOS, n = 47; control, n = 50). There was no significant difference between cervical canal microbiome and vaginal microbiome from the same individual, however, Lactobacillus spp. was less abundant in both vaginal and cervical canal microbiome of PCOS patients. Several non-Lactobacillus taxa including Gardnerella_vaginalis_00703mash, Prevotella_9_other, and Mycoplasma hominis, were more abundant in the LGT microbiota of PCOS patients. There is a difference between the microorganism in the LGT of patients with PCOS and healthy reproductive-aged women.
Spatially Adaptive Regularization in Image Segmentation
Authors: Antonelli Laura , De Simone Valentina , di Serafino Daniela
Published: September 2020

We present a total-variation-regularized image segmentation model that uses local regularization parameters to take into account spatial image information. We propose some techniques for defining those parameters, based on the cartoon-texture decomposition of the given image, on the mean and median filters, and on a thresholding technique, with the aim of preventing excessive regularization in piecewise-constant or smooth regions and preserving spatial features in nonsmooth regions. Our model is obtained by modifying a well-known image segmentation model that was developed by T. Chan, S. Esedoḡlu, and M. Nikolova. We solve the modified model by an alternating minimization method using split Bregman iterations. Numerical experiments show the effectiveness of our approach.