bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS HUBUNGAN PARAMETER KUAT GESER DAN NILAI N-SPT PADA SUATU PROYEK DI CIAWI
Authors: Revin Revin , Prihatiningsih Aniek
Published: February 2024

The strength of the structure, such as the type of foundation to be used, is affected by the type of soil used during the building process. The place where the foundation is built is tested to determine the type of foundation. Soil strength shear tests can be conducted in various ways, such as free press and triaxial. Triaxial tests were conducted on several soil samples taken in Ciawi. The soil taken from this location is a type of disturbed soil, so the samples used for this study were remolded with the same soil. The purpose of the test was to determine the results of the correlation analysis of the triaxial test results to the N-SPT. The value of the shear strength parameter is obtained through this correlation analysis. By performing the correlation, construction can save the time required to perform shear strength testing. The test results show that the highest cohesion correlation value is 0.4371 and the highest shear angle correlation value is 0.5738 and the smallest shear angle correlation value is 0.1752. Thus, it can be concluded that the test results are poor enough that the correlation of N-SPT values cannot be used to obtain shear strength parameters.
Abstrak
Kekuatan struktur, seperti jenis fondasi yang akan digunakan, dipengaruhi oleh jenis tanah yang digunakan selama proses pembangunan. Tempat di mana fondasi dibangun diuji untuk menentukan jenis fondasi. Uji geser kuat tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tekan bebas dan triaksial. Uji triaksial dilakukan pada beberapa sampel tanah yang diambil di Ciawi. Tanah yang diambil dari lokasi ini adalah jenis tanah yang terganggu, sehingga sampel yang digunakan untuk penelitian ini dicetak kembali dengan tanah yang sama. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui hasil analisis korelasi hasil uji triaksial terhadap N-SPT. Nilai parameter kuat geser diperoleh melalui analisis korelasi ini.Dengan melakukan korelasi, konstruksi dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian kuat geser. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai korelasi kohesi tertinggi 0,4371 dan nilai korelasi sudut geser tertinggi 0,5738 dan nilai korelasi sudut geser terkecil 0,1752. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini cukup buruk sehingga korelasi nilai N-SPT tidak dapat digunakan untuk mendapatkan parameter kuat geser.
PRODUKTIVITAS DAN BIAYA ALAT BERAT HYDRAULIC STATIC PILE DRIVER PADA PEKERJAAN FONDASI TIANG PANCANG
Authors: Reza Muhammad Reza Syahputra , Farida Ida
Published: February 2024

The pile foundation is a deep foundation, and can only be done with the help of heavy equipment Hydraulic Static Pile Driver or Diesel Hammer. The research location is in the Banten Islamic Center Building construction project. The selection of piling tools for the project is using Hydraulic Static Pile Driver, because the construction site is close to residential areas so that the right tools are needed for the piling process effectively and according to applicable standards. Therefore, this study aims to determine the productivity value and cost value incurred by the tool. The method used is using the Pile Driver - Hammer equation and the work unit price equation in the PUPR Ministerial Regulation No.28 of 2016. The piling work reviewed was 326 points with depths ranging from 7.5 meters to 35 meters and with a time of 25 minutes to 125 minutes. Based on variations in the use of length and dimensions of poles, the average productivity of piling is 13.98 m / hour. The results of the cost calculation based on the unit price of work for the "30×30" cm pole dimension amounted to Rp2,439,386.17 and the "25×25" cm dimension amounted to Rp2,382,736.17. As well as the total cost based on the coordinate point of the pile with variations in the use of the length and dimensions of the pile amounted to Rp2,581,897,723.00. The suggestion of this research is to conduct research with the same case for the type of Diesel Hammer tool.
Abstrak
Fondasi tiang pancang merupakan fondasi dalam yang hanya bisa dikerjakan dengan bantuan alat berat Hydraulic Static Pile Driver atau Diesel Hammer. Lokasi penelitian berada pada proyek pembangunan Gedung Banten Islamic Center. Jenis Pemilihan alat pancang untuk proyek tersebut adalah menggunakan Hydraulic Static Pile Driver, dikarenakan lokasi pembangunan tersebut berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga diperlukan alat yang tepat untuk proses pemancangan dengan efektif dan sesuai standar yang berlaku. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai produktivitas dan nilai biaya yang dikeluarkan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan persamaan Pile Driver – Hammer dan persamaan harga satuan pekerjaan pada Permen PUPR No.28 tahun 2016. Pekerjaan pemancangan yang ditinjau sebanyak 326 titik dengan kedalaman mulai dari 7,5 meter sampai 35 meter serta dengan waktu selama 25 menit sampai 125 menit. Berdasarkan variasi pemakaian panjang dan dimensi tiang didapatkan rata – rata produktivitas pemancangan sebesar 13,98 m/jam. Hasil perhitungan biaya berdasarkan HSP untuk dimensi tiang  cm sebesar Rp2.439.386,17 dan dimensi  cm sebesar Rp2.382.736,17. Serta total biaya berdasarkan titik koordinat tiang pancang dengan variasi pemakaian panjang dan dimensi tiang sebesar Rp2.581.897.723,00. Adapun saran dari penelitian ini yaitu melakukan penelitian dengan kasus yang sama untuk jenis alat berat pancang yang berbeda.
PENGARUH TANGGA SCAFFOLDING PROYEK TERHADAP WAKTU PENGERJAAN PLESTER DAN ACIAN
Authors: Prameswara Caesar Dasha , Sutandi Arianti
Published: February 2024

The impact of scaffolding stairs on a project regarding the time required for plastering and painting can be highly significant. Scaffolding, a framework that provides a platform for workers to access elevated or hard-to-reach areas, is commonly used in construction to ensure safe and effective access to various levels of a structure. The research aims to understand the effects of using scaffolding on the time required for plastering and painting tasks. Through this study, an analysis of the usage of scaffolding in plastering and painting work can be identified. The research also considers the importance of proper planning and management in the use of scaffolding to achieve optimal results, thereby positively influencing the entire construction project by enabling the provision of infrastructure to expedite the working time.
Abstrak
Pengaruh tangga scaffolding pada proyek terhadap waktu pengerjaan plester dan acian dapat sangat signifikan. Scaffolding, atau kerangka kerja yang menyediakan platform untuk pekerja memasuki area tertinggi atau sulit dijangkau, sering digunakan dalam konstruksi untuk memberikan akses yang aman dan efektif ke berbagai tingkat suatu struktur. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan tangga scaffolding pada terhadap waktu pengerjaan plester dan acian. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui analisa dari penggunaan tangga scaffolding pada pengerjaan plesteran dan acian. Penelitian ini juga memikirkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan yang tepat dalam penggunaan tangga scaffolding untuk mencapai hasil yang maksimal, serta memberikan dampak yang positif pada seluruh pekerjaan konstruksi dengan memungkinkan proyek menyediakan infrastruktur untuk mempercepat waktu pengerjaan.
ANALISIS PERAN QUANTITY SURVEYOR PADA PROYEK JISC (JATILUHUR INDUSTRIAL SMART CITY)
Authors: Theddy Vincent , Asriningsih Pranoto Wati
Published: February 2024

Infrastructure development in Indonesia continues to increase overtime, not only in the capital area but in other cities as well. With infrastructure development in Indonesia, the need for labor has also increased. Not only are contractors, architects or consultants needed, but there are also quantity surveyors. QS’s a job that has an important role in construction. However, QS are still not well known by students or the general public. One of the roles of QS is to calculate cost estimates for construction, but there are still many roles for a QS. The problem to be discussed in this research is the role of quantity surveyors in the Jatiluhur Industrial Smart City (JISC) project, especially on the owner's side. The purpose of this discussion is to find out what QS’s role is, especially on the owner's side. The research method is to conduct a literature study. Literature studies are carried out by reading and studying several journals and books. The results of the literature study were analyzed and concluded. QS is a job that is really needed by the owner to run the project smoothly. QS's role includes making BQs, participating in tenders, making work orders, controlling construction progress, procuring goods.
Abstrak
Pembangunan infrastruktur di Indonesia seiring waktu terus bertambah, tidak hanya di daerah ibukota saja melainkan di kota-kota lainnya juga. Dengan adanya Pembangunan infrastruktur di Indonesia ini kebutuhan akan tenaga kerja pun meningkat. Tidak hanya kontraktor, arsitek, ataupun konsultan yang dibutuhkan dalam suatu proyek, melainkan ada juga quantity surveyor. Quantity surveyor merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki peran penting dalam sebuah konstruksi. Namun quantity surveyor masih belum terlalu dikenal oleh mahasiswa atau masyarakat umum. Salah satu peran quantity surveyor adalah menghitung estimasi/perkiraan biaya pada suatu konstruksi. Quantity surveyor melakukan estimasi biaya dengan membuat rancangan anggaran biaya atau bill of quantities. Bill of quantities dibuat berdasarkan gambar dan spesifikasi proyek. Permasalahan yang ingin dibahas pada jurnal ini adalah peran quantity surveyor pada proyek JISC terutama pada pihak owner pada proyek JISC. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui apa saja peran quantity surveyor terutama pada pihak owner pada proyek JISC dari tahap awal hingga akhir. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada pengumpulan data primer dan sekunder. Dengan penelitian primer berupa studi literatur atau studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari jurnal dan buku dan sekunder berupa observasi dan wawancara dengan quantity surveyor.
PROYEKSI POTENSI PENGHEMATAN AIR DENGAN SISTEM PEMANENAN AIR HUJAN PADA RUSUNAWA
Authors: Kurniawan Vittorio , Sutandi Arianti , Raharja Michael Randy
Published: February 2024

The declining supply of freshwater is the challenge in modern times and rainwater harvesting (RWH) is an alternative to solve the problem. This paper studies the potency of water saving at Rusunawa Muara Baru (Muara Baru Public Flat) by daily analysis instead of monthly or yearly analysis in order to take into account the rainwater tank’s capacity. The research is performed by projecting the daily rainfall during January 2019 – August 2020 onto the daily water use of the public flat occupants. Because the daily water consumption data does not exist, the paper sets the daily water consumption as per the issued standard and validates it with the real data. The water conservation rate of the RWH is determined by having the factual water usage volume reduced by the stored rainwater volume in daily timescale. The analysis presents 7,55 % water conservation during the research period. and 6,57 % by assuming average annual rainfall for Jakarta region. The daily analysis in this case does not produce different outcome compared to monthly or yearly analysis because the rainwater tank has large volume. However, daily analysis will be relevant when the storage capacity is small..
Abstrak
Ketersediaan air bersih yang semakin sedikit merupakan tantangan di dunia modern dan sistem pemanenan air hujan (SPAH) merupakan salah satu alternatif solusi. Artikel ini meneliti potensi penghematan air di Rusunawa Muara Baru dengan analisis harian, bukan dengan analisis bulanan atau tahunan untuk mempertimbangkan kapasitas tampungan tangki air hujan. Penelitian ini dilakukan dengan memproyeksikan hujan pada Januari 2019 – Agustus 2020 ke kebutuhan air harian dari penghuni rusunawa. Karena data penggunaan air harian tidak ada, penelitian ini mengambil angka berdasarkan standar yang berlaku dan divalidasi dengan kebutuhan air faktual. Lalu, tingkat penghematan air oleh SPAH dihitung dengan mengurangi volume pemakaian air harian dengan volume air hujan yang ditampung secara harian. Hasil analisis menunjukkan bahwa SPAH menghemat air sebesar 7,55 % sepanjang periode penelitian dan 6,57 % dengan curah hujan tahunan rata-rata di wilayah Jakarta. Analisis harian di kasus ini tidak menghasilkan hasil yang berbeda dengan analisis bulanan atau tahunan karena besarnya volume tangki air hujan. Namun, analisis harian akan diperlukan bila kapasitas tampungan bervolume kecil.
Karakterisasi Material Hanger Panjat Tebing
Authors: Kwintarini Widiyanti , Sonawan Hery , Alqurin Wais
Published: February 2024

Hanger panjat tebing berfungsi sebagai jangkar untuk pengamanan Ketika melakukan pemanjatan dan biasa digunakan untuk permukaan tebing yang sedikit memiliki jangkar natural. Pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengujian komposisi kimia, pengujian kekerasan dan pengujian metalografi. Pengujian komposisi kimia material bertujuan untuk mengetahui paduan apa saja yang ada pada hanger panjat tebing impor dan lokal. Pada hasil pengujian komposisi material, hanger panjat tebing impor merupakan Austenitic Stainless Steel 304, karena terdapat unsur Chromium (Cr) 18,49% dan Nikel 7,92% hanger panjat tebing lokal merupakan baja karbon rendah, karena terdapat unsur Carbon © 0,056%.. Nilai kekerasan hanger panjat tebing impor lebih besar yaitu 292 HVN di bandingkan dengan hanger panjat tebing lokal yang memiliki nilai kekerasan 136 HVN. Pada hanger panjat tebing lokal termasuk dalam baja karbon rendah sehingga di dominasi oleh fasa ferit dan terdapat sedikit fasa perlit. Sedangkan pada hanger panjat tebing impor adalah Austenitic Stainless Steel 304 yang telah mengalami proses cold rolling. Hasil pengujian Tarik diketahui bahwa hanger impor mempunyai nilai tegangan sebesar 7655 N atau 729 MPa, lebih tinggi dibandingkan dengan hanger lokal dengan nilai tegangan 2826 N atau 259 MPa.
Conceptos que componen las propuestas de enseñanza de la geografía integrada en las ciencias sociales escolares
Authors: Ramirez Acosta Jorge Isaac , Pulgarín Silva María Raquel , Pimienta Betancur Alejandro
Published: February 2024

En el contexto colombiano la geografía se enseña integrada en las ciencias sociales escolares, área desde la cual se promueve una visión relacional de lo social. En este artículo se develan los conceptos geográficos presentes en las propuestas curriculares para la enseñanza de las Ciencias Sociales de siete docentes de establecimientos educativos públicos de Medellín y su relación con los Derechos Básicos de Aprendizaje de Ciencias Sociales referidos a la espacialidad. La investigación fue de corte cualitativo, en ella se usaron como estrategias metodológicas: la revisión documental y la entrevista de investigación; en el procesamiento de la información se realizó un análisis de contenido asistido por Atlas ti. En términos de los resultados, se identificaron diversos conceptos utilizados por los docentes de Ciencias Sociales para el desarrollo de la espacialidad en los estudiantes. Diversidad que da cuenta de la interdisciplinaridad que subyace en la geografía como disciplina académica y su potencial en la integración del área. Además, los conceptos considerados en la enseñanza de la geografía son objetos epistémicos de dicha disciplina y se inscriben en las categorías conceptuales de esta.
Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya (Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/Pn Kpg)
Authors: Karina Putri Marina  , Vience Ratna Multiwijaya
Published: February 2024

Anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia. Hukum perlindungan anak dikelompokkan anak berhadapan dengan hukum adalah anak berkonflik dengan hukum atau anak sebagai subyek (pelaku), anak menjadi obyek (korban) dan sanksi tindak pidana. Seharusnya pertimbangan hakim dijadikan sebagai pedoman untuk melihat penjatuhan sanksi pidana yang terdapat dalam putusan sudah tetap atau belum, dengan mengaitkan pada pasal yang dijadikan sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi pidana. Beberapa permasalahan yang timbul yakni apakah perbuatan pelaku sudah tepat atau tidak sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Kpg) dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya (Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Kpg). Perbuatan tersebut tidak tepat berdasarkan  “Pasal 80 ayat (1) UUPA”, bahwa pemidanaan terhadap pelaku dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 6 bulan, seharusnya ditambah sepertiga, berdasarkan ketentuan dalam “Pasal 80 ayat (4) UUPA”.
KEWENANGAN BUPATI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (STUDI PENELITIAN PEMBANGUNAN JALAN DESA SUNGAI PINANG II, KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN)
Authors: Grace Garatama M  , Wiratno
Published: February 2024

Pembangunan infrastruktur jalan sangat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan kewenangan Bupati dalam melaksanakan pembangunan prasarana jalan desa sungai pinang II di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016-2021 dan apa saja kendala yang dialami Bupati dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa sungai pinang II di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016-2021 dan bagaimana solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pelaksanaan kewenangan Bupati dalam melaksanakan pembangunan prasarana jalan desa sungai pinang II di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 belum terealisasi secara utuh dan sempurna. Kendala yang dialami Bupati dalam pembangunan jalan di Kabupaten Ogan Ilir terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan dan terbatasnya karakteristik alokasi belanja daerah. Selain itu, terdapat jalan di desa lain yang perlu diprioritaskan dari Jalan Desa Sungai Pinang II, permasalahan pembebasan lahan dan kurangnya peran serta masyarakat untuk memelihara jalan yang telah diperbaiki. Kesimpulan penelitian ini adalah Bupati Ogan Ilir melalui kewenangannya melaksanakan pembangunan berdasarkan RPJMD belum mampu merealisasikan dan mengatasi kendala pembangunan jalan dengan baik.
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN YANG DIPUTUS DENGAN KETENTUAN PASAL 362 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI NOMOR 406/PID.B/2021/PN BNJ)
Authors: Ammar Farras Fauzan  , Setiyono
Published: February 2024

Faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana percobaan pencurian bukan hanya dari niat pelaku namun juga karena adanya kesempatan dalam melakukan percobaan pencurian tersebut. Seperti dalam kasus ini dimana terdakwa Edy susanto melakukan suatu tindak pidana percobaan namun perbuatan pelaku dalam putusan no 406/Pid.B/2021/PN Bnj diputus dengan Pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa. Pokok permasalahannya adalah Apakah rumusan tindak pidana pencurian yang telah selesai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pemanfaatan jenis dan/atau sifat penelitian deskriptif analitis, serta penggunaan dan/atau pemanfaatan data sekunder, pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian karena tidak selesainya perbuatan pelaku maka dari itu perbuatan pelaku lebih tepat jika diputus dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 KUHP mengenai percobaan pencurian. Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Edy susanto ialah pemidanaan untuk bentuk percobaan tindak pidana dimana maksimal hukuman utama yang diselengarakan untuk kejahatan dikurangkan dengan sepertiga hukuman pokok.
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOM0R 47/Pdt.P/2021/Pa.Tas)
Authors: Andika Setya Amanullah  , Muriani
Published: February 2024

Penyebar luasan pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah membatasi berbagai kegiatan masyarakat salah satunya yaitu tentang penyelenggaraan perkawinan. Maka dari itu banyak nya pasangan yang melakukan perkawinan tersebut secara sirri, namun dalam hal ini apakah dimungkinkan para pasangan yang perkawinanya secara sirri dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan batasan yang diatur dalam Pasal 7 Komplikasi Hukum Islam. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor yang menyebabkan permohonan itsbat nikah di tolak oleh Pengadilan Agama serta apakah Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/Pa.Tas terkait penolakan putusan itsbat sudah sesuai dengan Komplikasi Hukum Islam. Tipe penelitan yang digunakan berupa yurudis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwasannya faktor yang menyebabkan itsbat nikah ditolah oleh Pengadilan Agama yakni jika diajukan diluar alasan aturan pada Pasal 7 ayata (3) Komplikasi Hukum Islam, serta Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/Pa.Tas dalam hal ini tidak sesui dengan Komplikasi Hukum Islam, dikarenakan perkawinan yang dilakukan pasangan tersebut tidak terdapat halangan perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa permohonan itsbat nikah dapat ditolak oleh Pengadilan agama apabila itsbat nikah yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIKA ILEGAL HB WHITENING BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Tsuraya Amalia  , Dian Purnamasari
Published: February 2024

Produk kosmetik saat ini semakin diminati oleh masyarakat, dalam proses pembelian banyak faktor yang membuat masyarakat membeli menggunakan jasa jual beli online. Saat pembelian secara online, ada kalanya pembeli kurang berhati-hati dalam membeli produk yang dijual para pelaku usaha dengan mengesampingkan persyaratan penjualan produk kosmetik sehingga konsumen dirugikan. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Produk lotion HB Whitening yang mengandung bahan yang berbahaya namun tetap diperjualbelikan dengan bebas. Pokok permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen HB Whitening yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen serta mencari tahu bagaimana upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menanggulangi peredaran HB Whitening. Metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, bersifat deskriptif, data bersumber pada data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, HB Whitening yang beredar telah memberikan rasa tidak aman untuk konsumen karena tidak terdapat kandungan berbahaya didalamnya sehingga melanggar Pasal 4 UUPK dan harus bertanggung jawab terhadap konsumen berdasarkan Pasal 19 UUPK. BPOM telah melakukan upaya preventif dan persuasif terhadap penyebaran produk-produk kosmetik illegal, namun dalam menanggulangi peredaran produk HB Whitening yang dilaksanakan masih belum efektif dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENIMBUNAN OBAT PADA MASA PANDEMI
Authors: Yustio Rony Saputro  , N.G.N Renti Maharaini Kerti
Published: February 2024

Shortage of goods during the pandemic such as basic necessities, masks, hand sanitizers, vitamins, and medicines has resulted in significant price increases. This has become an opportunity for unscrupulous business actors to seek profit, as done by PT. ASA who hoarded medicines. The main problem in this research is role of the government in relation to the hoarding of Azithromycin by PT. Atlas Sukses Abadi and the accountability of PT. Atlas Sukses Abadi Indonesia as a business actor for the act of hoarding Azithromycin. This research was conducted using normative juridical approach, descriptive-analytical in nature, using qualitative analysis of secondary data, and drawing conclusions through deductive method. It can be concluded that the Government, in dealing with the hoarding of Azithromycin, has carried out its duties in accordance with the regulations. PT. Atlas Sukses Abadi is responsible for the act of hoarding the medicine, as business actors have criminal liability according to the Consumer Protection Law, namely Article 62 in conjunction with Article 61 and Article 10 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 14 in conjunction with Article 5 section (1) of Law No. 4 of 1984 on Infectious Disease Outbreaks, and Article 107 in conjunction with Article 29 section (1) of Law No. 7 of 2014.
PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN OLEH WNA MENGACU PADA UU NO. 6/2011, STUDI PUTUSAN NO. 292/PID.SUS/2021/PN BTM
Authors: Aden Alfiansyah  , Tri Sulistyowati
Published: February 2024

This research examines the principles, legal norms, and concepts within the Immigration Law in Indonesia. It focuses on the case of document forgery by a foreign national, MYAT THIT alias MUHAMMAD, a Myanmar citizen in Batam. The defendant was arrested at Pantai Stress, Batu Ampar, for not having a Myanmar passport and residence permit. The research problem formulation is: What is the role of the immigration office in supervising Foreign Nationals in Batam? And how is the law enforced against immigration offenses committed by Myanmar citizens? The research method used is normative juridical, drawing conclusions through deductive logic. The research results reveal that the concept and mechanism of supervision over foreign nationals (FN) in Batam are still unclear and cannot be implemented effectively.
STUDI TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI PENYUAPAN DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Authors: Indra Permana  , Yenti Garnasih
Published: February 2024

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdampak luas pada tingkat nasional maupun internasional, dan pengaturannya terbilang khusus yaitu diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta dampaknya menimbulkan kerugian materil, immaterial kepada masyarakat. Salah satu kasusnya melibatkan instansi pemerintahan Indonesia yaitu Kementerian Sosial RI, dilakukan oleh Menteri Sosial RI yang menjabat pada tahun 2019 -2020. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Metode penelitian dilakukan secara normatif dengan sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan ialah data sekunder, analisis data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan berdasarkan metode logika deduktif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengkaji penerapan Pasal sesuai atau tidak dan bentuk penyertaan terhadap pelaku. Kesimpulannya bahwa tidak seharusnya pelaku dipernakan dengan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena salah satu unsur yang terdapat dalam pasal tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILUKADA BUPATI KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020
Authors: Raihan Pahrazi  , Radian syam
Published: February 2024

Pemilihan Umum, atau kemudian dikenal sebagai Pemilu merupakan sebuah sarana yang berasaskan kedaulatan rakyat dengan fungsinya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dalam berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah permasalahan seperti sengketa pemilu bupati serta wakil bupati kab. Teluk Wondama, Papua Barat yang permasalahannya termuat pada Putusan MK No. 32/PHP.BUP-XIX/2021. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana penyebab diputuskannya pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MK No. 32/PHP.BUP-XIX/2021 dan akibat hukum apakah yang timbul dari dilakukan nya pemungutan suara ulang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan. Metode penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif analitis melalui penggunaan data sekunder dari hasil studi pustaka berikut hasil wawancara, kemudian pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulannya ditarik berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu yang berupa pencoblosan surat suara ganda dan adanya daftar pemilih ganda. Kesimpulannya Setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan hasilnya dalam SK No. 18/PL.02.7-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021. bahwa paslon nomor urut empat diumumkan sebagai pemenang
PEMANFAATAN HASIL HUTAN TANPA DISERTAI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (SKSHHK) DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT
Authors: Andra Geofany Riswan  , Irene Mariane
Published: February 2024

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas sebagai pekerja di sektor pertanian dan kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya masih sering ditemui banyaknya pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perizinan pengangkutan hasil hutan kayu pasca diberlakukannya Pasal 12 huruf e dan Pasal 83 UUCK; dan bagaimana penerapan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai SKSHHK dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/Pn.Pli. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif, dengan sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya Dalam hal perizinan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang harus dipenuhi pasca diberlakukannya UUCK yakni perizinan yang diatur dalam aturan pelaksanaanya, yaitu Pasal 259 angka (1) PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Prosedur yang seharusnya dipenuhi dalam kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu adakah dengan dimilikinya dokumen SKSHHK.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Authors: Putri Nurmalia Oktaviani  , Ferry Edwar
Published: February 2024

Konstitusi adalah landasan utama bagi sebuah negara, mencakup sistem ketatanegaraan dan aturan dasar yang mengatur keberadaannya. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, proses pemilihan sering kali memunculkan permasalahan, seperti sengketa hasil perhitungan suara yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana kesesuaian Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan apa yang menjadi kendala Pada Penyelesaian Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2019. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan data sekunder. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait Pemilihan Umum Presiden 2019 seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku. Sengketa ini muncul karena pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilakukan secara serentak, yang menyoroti perlunya penanganan yang tepat oleh lembaga yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya menjaga prosedur sesuai dengan regulasi yang ada menjadi sorotan utama untuk memastikan penanganan sengketa pemilihan berjalan dengan benar sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.
PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN BRASIL
Authors: Billy Herlambang Rahmat Hidayat  , Ninuk Wijiningsih
Published: February 2024

Pemilihan umum tidak lepas dengan adanya pelanggaran yang disebut sengketa pemilihan umum. Di Indonesia, terkait penyelesaian sengketa pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh beberapa lembaga terkait. Di Brasil, Sengketa terkait pelanggaran dalam pemilihan umum Presiden diselesaikan oleh satu lembaga yang berwenang yaitu Superior Tribunal Electoral. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil?, apakah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden di Indonesia dan Brazil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?. Penelitian ini merupakan penelitian normativ, menggunakan data sekunder, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah persamaan terkait aturan yang diatur kedalam peraturan Perundang-Undangan di masing-masing negara, mempunyai Lembaga yang berwenang dalam sengketa pemilihan umum presiden, keterlibatan Lembaga yudikatif dan putusan bersifat final dan mengikat. Perbedaan terkait Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum presiden, waktu proses penyelesaian sengketa pemilihan umum presiden, dan dalam hal hasil putusan terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan presiden. Kesimpulannya adalah Indonesia dan Brasil memiliki kesamaan dan perbedaan penyelesaian konflik pemilihan umum presiden.
PENAFSIRAN HUKUM HAKIM YANG DIGUNAKAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BANSOS JULIARI BATUBARA
Authors: Johannes Agustinus Riady  , Abdul Ficar Hadjar
Published: February 2024

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) yang dimana dari sistem hukum ini sangat berpaku pada peraturan perundang-undangan. Namun jika pada hukum tertulis tidak ditemukan atau tidak cukup maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum dalam memutus suatu perkara.  Pada tahun 2020 saat Indonesia terkena dampak dari Virus Covid-19 mentri sosial juliari Batubara melakukan korupsi terkait pengadaan bansos sebesar Rp. 32 Milyar. Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah apa penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus kasus korupsi bansos yang dilakukan Juliari Batubara pada (putusan nomor 29/pid.sus- TPK/2021/PN.JKT.PST). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat Penafsiran Hukum Hakim memutus perkara ini berdasarkan pada setiap uraian-uraian pasal dan undang-undang tertulis secara menyeluruh dan dikaitkan dengan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga dalam putusannya hakim memiliki keyakinan secara menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini hakim dalam memutus kasus bansos Juliari Batubara adalah penafsiran hukum sistematis dan logis.
Przemoc seksualna wobec dzieci z uwzględnieniem zagadnienia STD i opieki nad ofiarami także w wieku dojrzałym
Authors: Rechenek-Białkowska Marta , Jarząbek-Bielecka Grażyna , Plagens-Rotman Katarzyna , Lorkiewicz-Muszyńska Dorota , Łabęcka Marzena , Przystańska Agnieszka , Obrębowska Anna , Pawlaczyk Mariola , Jakubek Ewa , Mizgier Małgorzata , Kędzia Witold , Pisarska-Krawczyk Magdalena , Pawlaczyk Michał , Opydo-Szymaczek Justyna , Wójcik Małgorzata , Merks Piotr , Luwański Dawid , Wilczak Maciej
Published: February 2024

STD-related inflammation may be a symptom of sexual violence against children – it is necessary in suspected cases to implement diagnostics including psychological care. It is important to protect children from violence and to raise awareness of the symptoms of abuse. It is important to be aware of the symptoms that may indicate sexual abuse of a child. If they occur in the form of physical injuries, STDs are likely to be diagnosed only by medical services. The cooperation of gynecologists with dermatologists, forensics, paediatricians, as well as psychologists and nutritionists is important here – therefore, holistic (interdisciplinary) cooperation for children. The problem of violence against a child is also part of the philosophical issue of human pain and suffering in general. It is worth emphasizing that the effects of sexual violence in childhood are still observed in adulthood.
Wirus brodawczaka ludzkiego a rak szyjki macicy – znaczenie działań edukacyjnych w ginekologii wieku rozwojowego w kontekście profilaktyki onkologicznej. Rola opieki pielęgniarskiej i lekarskiej
Authors: Plagens-Rotman Katarzyna , Bojanowska Katarzyna , Jaguszewska Ewa , Lewek Anna , Madziar Klaudyna , Drejza Michalina , Kapczuk Karina , Goździewicz Tomasz , Guszczyńska-Losy Milena , Durda Magdalena , Kędzia Witold , Luwański Dawid , Pisarska-Krawczyk Magdalena , Rechenek-Białkowska Marta , Jarząbek-Bielecka Grażyna
Published: February 2024

Early prevention of HPV infections is part of the primary prevention of cervical cancer. Vaccines are available to prevent long-term infection with oncogenic HPV serotypes. Also in the aspect of gynecology of developmental age, it is important that the doctor fulfills his tasks in the entire team of other doctors and the medical service, and the nursing staff is of particular importance in this team and in this field. This significance is expressed not only in providing care according to medical recommendations and performing typical nursing activities, but also in taking actions significant in the promotion of health and disease prevention, in pro-health education and in the context of sexual education not only of patients in developmental age, but also of their parents, caregivers. It is hoped that in the future the combination of screening tests and vaccination of anti-oncogenic HPV strains will reduce the incidence of cervical cancer. These activities are related to the holistic care of girls and women, which is always of particular importance, and during the covid 19 pandemic it has a special dimension.
Problematyka ginekologii wieku rozwojowego – ze szczególnym uwzględnieniem stanów zapalnych w kontekście także opieki dietetycznej, pielęgniarskiej, psychologicznej
Authors: Plagens-Rotman Katarzyna , Jarząbek-Bielecka Grażyna , Jaskulska Justyna , Mizgier Małgorzata , Wójcik Małgorzata , Jakubek Ewa , Opydo-Szymaczek Justyna , Merks Piotr , Wróblewska-Seniuk Katarzyna , Persona-Śliwińska Aleksandra , Sowińska-Przepiera Elżbieta , Pisarska-Krawczyk Magdalena , Friebe Zbigniew , Kędzia Witold , Wilczak Maciej
Published: February 2024

Developmental age gynecology, also known as pediatric and adolescent gynecology, has emerged in general gynecology due to differences in the physiology and pathology of the genital organs patients in developmental age. Pediatric gynecology deals with patients from the neonatal period until adulthood. Also in terms of gynecology developmental age, it is important that the doctor fulfills his tasks in the whole team other doctors (e.g. pediatricians, dermatologists, endocrinologists, urologists, dentists) and medical service, and staff is of particular importance in this team and in this field nurses, a team of psychologists, and nutritionists. Among the gynecological problems in girls, inflammation constitutes a significant group genitals. All their problems from an early age girls should be able to entrust their parents, guardians. Unfortunately, not always so is and often need appropriate interdisciplinary help with inclusion psychologists.
Authors: Oetari Jeng , Ciptandi Fajar , Rosandini Morinta
Published: February 2024

Kabupaten Sumedang khususnya Keraton Sumedang Larang ditetapkan sebagai Sumedang Puseur Budaya Sunda pada tahun 2017 oleh Pemerintahan Sumedang dan ditetapkan sebagai lembaga pelestari, pelindung, dan pengembang adat dan budaya para leluhur. Hasil dari kebijakan tersebut adalah ditetapkan 10 ragam hias khas Kesumedangan salah satunya adalah Mahkota Binokasih Sang Hyang Pake. Disisi lain Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu untuk memperkuat legalitas perlu ditingkatkan dalam bentuk peraturan daerah salah satuna dalam upaya menjaga keberlanjutan budaya yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Sehingga adanya potensi lebih dalam menggali informasi lebih jauh salah satunya pada analisis visual benda terkait kebudayaan khususnya ornamen pada ragam hias Mahkota Binokasih Sang Hiyang Pake yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya / aset budaya guna upaya pelestarian budaya Sunda di Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis visual dari mahkota binokasih dan menganalisis filosofi yang terkandung pada mahkota. Sehingga dapat menjaga warisan budaya dalam aspek tangible dan intangible, serta menjadi acuan dasar dalam melakukan pengembangan suatu produk dikarenakan sudah memiliki landasan yang jelas.

Kata Kunci: Analisis Visual, Mahkota Binokasih, Ragam Hias, Sumedang
The teacher of the future and the teacher’s future in a changing profession.
Authors: Boldysheva Natal'ya Olegovna
Published: February 2024

This article presents the results of a sociological study, the subject of which is the process of young teachers starting their professional activity in the context of changing conditions. The purpose of the research is to study how young teachers evaluate the teachers' profession and see their future in the context of ongoing changes. The results obtained during the study include: the impact assessment of the education on the process of entering the profession and the choice of secondary employment; identifying the characteristics of the social interaction of a young teacher with students and their parents, in the context of changes occurring in the profession; proposals for the development of a professional group of teachers; identifying gaps between the professional expectations of young teachers and actual professional activities. The method of this study is interviewing young teachers working in schools in the Moscow region. A total of 64 in-depth telephone interviews were conducted. The novelty of the research lies in the study of the complex social phenomenon of entry and retention of young teachers in schools in the context of the profession’s changes, as well as an acute shortage of teaching staff. Scope of application of the results: the results of the study can become an information base for updating educational programs of universities, creating mechanisms for solving problems of shortage of teaching staff at the regional level, developing the professional community and preserving the teaching profession. The main conclusion of the study is that preserving the teaching profession and teachers in the profession involves abandoning a narrow understanding of rationality based on an economic approach and focusing on the value of teaching work as such.
Forecast of Land Cover Change as a Sustainable Flood Prevention Strategy using Cellular Automata Model in Lampoko Watershed, South Sulawesi, Indonesia
Authors: Nugroho Cahyadi , Umar Ramli , . Mithen
Published: February 2024

The Lampoko watershed is the biggest watershed in South Sulawesi's Barru Regency. Flooding is a common occurrence in this area, particularly tidal flooding. To get around this, this research uses a geographic information system to estimate land cover and reveal how an organization will grow in the future. This forecast is meant to help plan preventive measures in organizational regions where flooding is anticipated. The CA-Markov model was used to analyze satellite imagery data (Landsat 8 OLI TIRS Year 2015-2021). The findings revealed an increasing pattern of land cover change in several land cover classes that were hubs of communal activity including villages, fisheries (ponds) and agricultural (rice fields). Balusu, Lampoko and Ajakkang are areas that need to be prepared for since they are part of regions with a high likelihood of flooding in the future.
Impact of Sodium Dodecyl Sulfate Anionic Micelles on the Complex Equilibria of Divalent Metal Ions with 5-Sulfosalicylic Acid
Authors: Ramanaiah M. , Balakrishna M. , Gouthamsri S. , Sowbhagya Lakshmi M. , Jayarao K.
Published: February 2024

The potentiometric measurement was conducted to determine the formation of metal-ligand complex species between 5-sulfosalicylic acid and divalent calcium, magnesium and zinc metal ions. The experiment involved varying concentrations of sodium dodecyl sulphate (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 percent w/v). The experimental procedure was conducted at a temperature of 303 Kelvin, utilizing sodium chloride (NaCl) to regulate the ionic strength to a value of 0.16 moles per cubic decimeter. The dynamic species of 5-sulfosalicylic acid are LH2- and LH2-. The selection of the best fit for the complex speciation was based on statistical criteria including skewness, χ2, kurtosis and crystallographic R-factor. The formation of the complexes ML2H, ML2H2 and ML3H3 was seen upon as the complexation of metal ions with 5-sulfosalicylic acid. The relationship between electrostatics and the stability of complex species has been demonstrated. Additionally, the dispersion of chemical species in relation to pH and compositional variety has been observed. This study investigates the potential existence of intricate equilibria.
Efficient biological activity of acridine synthesised by using efficient nano catalyst
Authors: Sujatha G. , Mathunika Devi A. , Lesy Josephine J. , Punitha P. , Ramanathan P.
Published: February 2024

A simple and efficient protocol for 9-(4-methoxyphenyl)-3,3,6,6-tetramethyl-3,4,6,7,9,10-hexa hydroacridine-1,8(2H,5H)-dione (MPTH) was synthesised by conventional method by using efficient nano catalyst. The crystallite sizes (L) and surface area (S) of TiO2 are 10.44 nm and 140.32 m2/g. MPTH displayed wide inhibitions on the KB cell appearance with IC50 values 25.06 μg. The IC50 values of the MPTH imply that methoxy substituted compound holds more inhibitory effect against the cancer cells.
The development, preparation and characterisation of novel pyran derivatives and their biological assessment
Authors: Sriramoju Shamili , Avula Srinivas , Konda Sindhura , Siddoju Kavitha
Published: February 2024

We have synthesized some novel derivatives of 4-(1-(2, 4-dinitrophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-7,7-dimet hyl-2-(methylamino)-3nitro-6,7,8,8a-tetrahydro-4H-chromen-5(4aH)-one by the multicomponent reaction of pyrazole aldehydes derivatives, N-methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine (NMSM) and 5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione. The synthesised compounds are confirmed by 1H NMR, IR and Mass Spectroscopy and they were then tested for antioxidant activities. In terms of antioxidant activity, compounds C-7 and C-1 were found to have the greatest and lowest levels respectively. Against Enterobacter aerogenes, compound C-5 exhibited the lowest minimum inhibitory concentration value.
Role of rhizosphere microorganisms in remediation of crude oil contaminated soil- A Review
Authors: Borah N. , Gogoi A. , Nath R. , Saikia L.R.
Published: February 2024

Crude oil contamination of soil is becoming a major problem across the globe. Soil contaminated with crude oil leads to deleterious effects on soil microorganisms and plant and human health. For the purpose of remediation of oil contaminated soil, bioremediation has emerged as the most effective technique. The process by which soil pollutants are broken down by an association of plant roots and rhizosphere-dwelling microbes is called rhizoremediation. Plant roots secrete a variety of organic compounds which offer a nutrient and carbon-rich environment surrounding them enhancing the activity of rhizosphere microorganisms. The degradation of petroleum contaminants is caused primarily by the catalysis of intracellular enzymes. Depending on the components present in crude oil, the degradation mechanism is different. Different kinds of microorganisms produce different kinds of enzymes encoded by specific genes which take part in the degradation mechanisms. Being environment-friendly and cost-effective, rhizoremediation has certain limitations - it is a sluggish process and requires more time. To overcome it, there are a variety of amendments like biostimulation and bioaugmentation which increase the efficiency of the process.
Book review: Berman A. Whips. Early history of the most famous Russian religious sect
Authors: Комиссарова Л.В.
Published: February 2024

А. Г. Берман на протяжении многих лет занимается исследованием христоверия или «хлыстовства» (таково простонародное название этого религиозного направления).

А. Г. Берман на протяжении многих лет занимается исследованием христоверия или «хлыстовства» (таково простонародное название этого религиозного направления). В своей