bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipi Yang Tidak Disiplin
Authors: Boedinigsih Widyawati , Winarto Winarto
Published: March 2022

Penyelenggaraar negara dilaksanakan oleh pengurus negara yang mempunyai jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara berkewajiban besar untuk mengemban tugas tersebut. Namun pada dasarnya banyak PNS tidak dapat dengan baik melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, menghabiskan waktu di tempat-tempat perbelanjaan. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kaitannya dengan disiplin PNS dan hambatan-hambatan yang timbul dalam menerapkan kedisiplinan PNS. Kendala dalam penerapan disiplin PNS adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diamanatkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak pengawasan dan perlunya ketegasan para pejabat dalam memberikan sanksi.
Pertanggungjawaban Rumah Sakit J.K. Atas Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Authors: Agung Kurniawan Sinambung
Published: March 2022

The health law is all regulations directly related to health care and the application on civil law, administrative law, or criminal law. In order to achieve successful health development, it is important to achieve harmony between the interests of the patient and the interests of the medical staffs. Furthermore, hospitals as the health administrator must also fulfil their tasks and functions to achieve high quality health care or duty of care, giving a good and reasonable service. The patient’s rights are regulated in Article 32 Law Number 44 Year 2009 on Hospitals. Should there be patients harmed due to negligence of the medical staff, the hospital will be held responsible. The image that hospitals are above the law is no longer valid. Hospitals’ accountability in Indonesia is regulated in Article 46 Law Number 44 Year 2009 on Hospitals. In order to decide the accountability of a hospital, it is necessary to see the therapeutic relation between the hospital-patient or doctor-patient.
Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Authors: Firdaus Hasan
Published: March 2022

One of the obligations of the notary is to provide legal services in terms of making deeds for free or without charging fees to the public who are not able to expressly regulate both the notary office law and the Notary Code of Ethics. This confirms that the notary is obliged to prioritize the service of the interests of the people and the State in carrying out their authority also required in accordance with the mandate of notary office law and the code of ethics, for example for poor people, notaries freeing honorarium in making deeds or other legal services regarding deeds, as mandated by Article 37 notary office law. The formulation of the problem in this normative juridical study is 1) Can the refusal to provide free legal services by a notary be justified? 2) What is the legal protection for people who cannot afford to get free legal services by a notary? The results obtained from this study are that: 1) Notary is not justified in rejecting the request of a client who is unable to request Notary legal services in the field of notary free of charge without collecting an honorarium, because of the provision of legal services in the field of notary free to people the incapable is a Notary's obligation that must be carried out as stipulated in Article 37 paragraph (1) of the notary office law. Rejection of clients who request legal services is a violation of Notary as stipulated in Article 37 paragraph (2) of notary office law. 2) Forms of legal protection from inadequate people who do not receive legal services from a notary for free are: a. The notary concerned is subject to administrative sanctions concerned. Administrative sanctions can be in the form of a temporary termination, or a respectful dismissal, or an award with disrespect according to the level and severity of the violation. The imposition of administrative sanctions on this Notary with the aim of having a deterrent effect both to the Notary concerned and to other Notaries. b. The incapable person can request legal services for notary matters to other Notaries.
Memorializing the Conquest of Constantinople and Strengthening the Turkish-Greek Alliance in the Context of the Early Cold War
Authors: Emen-Gökatalay Gözde
Published: March 2022

Despite the significance assigned to the Ottoman conquest of Constantinople by official and popular narratives of Turkish history, the Turkish government in 1953 chose to minimize the scope of the event's 500th anniversary celebrations. This choice reflected the country's main foreign
policy objective at the time: maintaining close ties with Greece and the West in the context of the Cold War. Drawing on press reports, memoirs, and parliamentary records, this article shows how Turkey's proWestern orientation shaped the remembering of this world-historical event.
A Social Contract Moment: Egypt's National Action Charter and Saudi Arabia's Ten-Point Program Compared
Authors: Shechter Relli
Published: March 2022

Egypt's National Action Charter and Saudi Arabia's Ten-Point Program were issued in 1962 amid a context of domestic and regional insecurity for both regimes. This article reviews the context that shaped each regime's pledges for both political and (rather similar) socioeconomic reforms,
challenging the common analysis of the so-called authoritarian bargain as a simplistic exchange of economic benefits for the political rights of citizens. Both documents also simultaneously embedded their proposed reforms in their country's respective legacies, ushering in a new era of state-led
development.
KONSTRUKSI SOSIAL PENDIDIKAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Authors: Dewi Pangestuti Ratna , Pribadi Farid
Published: March 2022

Mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan hak bagi semua anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas. Namun, beberapa survei membuktikan bahwa penyandang disabilitas masih rentan terhadap kesenjangan dalam memperoleh pendidikan di sekolah umum. Oleh karena itu, banyak penyandang disabilitas yang langsung bergegas masuk ke SLB (Sekolah Luar Biasa), meski beberapa di antaranya mampu memenuhi kriteria kurikulum nasional masuk sekolah umum. Melalui uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membongkar konstruksi sosial pendidikan umum bagi penyandang disabilitas yang identik dengan keterbatasan fisik, mental, dan emosionalnya. Penelitian ini dapat dikaji dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan realitas subjektif penyandang disabilitas yang langsung dilarikan ke SLB (Sekolah Luar Biasa), karena sulitnya kesempatan mereka dalam menempuh pendidikan di sekolah umum. Alih-alih kurangnya tenaga pendidik, fasilitas, dan juga tindakan bullying, yang menjadikan eksternalisasi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memasuki pendidikan di sekolah umum. Dengan demikian, penyandang disabilitas menginternalisasi bahwa SLB (Sekolah Luar Biasa) lebih aman, dan jauh dari risiko bullying dan diskriminasi dibandingkan sekolah umum.
Analisis Konstruksi Posisi Lightning Arrester Di Gardu Distribusi Km 0003 Penyulang Subagan Wilayah Kerja PT PLN (Persero) ULP Karangasem
Authors: Asna I Made , Suriana I Wayan , Sugarayasa I Wayan , Sutama Wayan , Dikse Pancane I Wayan , Adrama I Nyoman Gede , Sariana I Made
Published: March 2022

Salah satu komponen dari sistem distribusi adalah gardu distribusi. Gardu distribusi berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen Salah satu komponen terpenting dari gardu distribusi adalah transformator. Karena penempatannya di tempat terbuka, transformator sering mengalami gangguan akibat sambaran petir. Selama kurun waktu 2017-2019 pada Penyulang Subagan mengalami gangguan akibat impuls petir sebanyak 10 kali. Penelitian ini membahas cara kerja lightning arrester dalam memproteksi peralatan dengan konstruksi model lama dan setelah dilakukan perubahan posisi, jarak proteksi ideal lightning arrester dengan transformator, kinerja lightning arrester setelah dilakukan perubahan posisi pada konstruksi yang baru, dan dampak dari perbedaan konstruksi dalam pemasangan lightning arrester di ULP Karangasem. Dari hasil analisis, dengan kondisi iklim di wilayah Karangasem jarak proteksi maksimal lightning arrester dan transformator adalah 6,2245 meter. Jarak lightning arrester dan transformator dengan konstruksi lama yang ada di lapangan adalah 1,5 meter. Dimana jarak tersebut membuat arus puncak petir yang mampu diterima dari lightning arrester sebesar 178,3032 kA, sehingga dapat dikatakan jarak lightning arrester dan transformator dengan konstruksi lama masih dapat bekerja dengan maksimal. Setelah menggunakan konstruksi baru sesuai dengan SPLN D5.006. 2013, jarak lightning arrester dan transformator di KM 0003 menjadi 0,6 meter. Jarak tersebut membuat arus puncak petir yang mampu diterima dari lightning arrester menjadi lebih tinggi yaitu 655,008 kA, dan terjadi peningkatan kinerja lightning arrester sebesar 267,36 % akibat perubahan posisi.
Perilaku dan Kinerja Struktur Baja dengan Sistem Struktur Diagrid dan Inverted V-Braced
Authors: Putra Wirawan I Putu Agus
Published: March 2022

The diagrid structure system is a grid structure system that is applied to buildings with a diagonal shape. This structural system aims to increase the strength and stiffness of the building. In addition, the diagrid structural system can provide a more aesthetic appearance. This structural system is very good for application in medium to high rise buildings. In this study, a comparison of the behavior and performance of the Diagrid (DIA) and Brace Frame (BF) structural system using ETABS 2016 software is carried out. The structural behaviors to be reviewed include stress ratio, deformation, drift ratio and structural weight, while the structural performance includes pushover curves. The geometry of the two buildings uses a span length and width of 3@5m and a total height of 30 m.

In this study, results obtained from behavioral analysis in the form of stress ratio is less than 1, the deformation of BF was 58% greater compared to the DIA model, drift ratio of DIA was 35% more rigid than BF and the weight ratio of  DIA was 24% lighter compared to BF with the weight ratio of 1.33, while for the performance analysis of the DIA model is 14% better than the BF model. It can be concluded that the DIA structural system is better than the BF.
Rancang Bangun REFLECTOR Untuk Mengoptimalkan Daya Serap Matahari Pada Panel Surya Dengan Variasi Sudut Guna Menghasilkan Daya Optimal
Authors: Hariyanto Sugeng
Published: March 2022

Various kinds of treatments given to solar panels illustrate efforts to increase the output power of solar panels and the efficiency of solar cells. In the following research, we will analyze the differences in the output power and efficiency of solar cells that have received different treatments. In the solar panel that will be analyzed in this study is the addition of a reflector to solar cells with a reflector tilt angle of 90 ° and 60 ° as a form of variation of radiation amplification. The idea for the use of a reflector is to increase the yield of solar cell input radiation. After testing, the output power produced by solar cells increases as the radiation received by the solar panels increases and the efficiency of the solar panels decreases as the temperature of the solar cells increases.
HANNAH ARENDT: A CRISE CULTURAL, EDUCACIONAL, AMBIENTAL E POLÍTICA NA CONTEMPORANEIDADE
Authors: De Souza Ferreira Josuel , Yildirim Kemal
Published: March 2022

Este artigo visa discutir o seguinte tema: Hannah Arendt: A Crise Cultural, Educacional, Ambiental e Política na Contemporaneidade. Nessa perspectiva, o questionamento levantado nessa pesquisa que foi a seguinte questão: Como analisar a crise na cultura social, educacional, ambiental e política na contemporaneidade sobe o olhar de Hannah Arendt? Nesse quesito, a presente pesquisa justificou-se principalmente porque é o momento de refletir criticamente sobre a crise da cultura social, ambiental e políticas. Assim, refletir sobre o esse tema como olhar de Hannah Arendt é estar procurando entender a sua importância principalmente na atual sociedade, onde, muitos sujeitos se indagam a procura de respostas sobre temas relevantes. Esse tema é extremamente relevante aos olhos de estudiosos sociológicos e principalmente para toda a comunidade acadêmica, que querem entender a crise cultural, educacional, ambiental e política na qual estão vivendo. Nesse texto que teve como objetivo geral analisar a crise cultural social, educacional, ambiental e política na Contemporaneidade sobe o olhar de Hannah Arendt. Nesse processo, objetivo geral foi dividido em três objetivos específicos que foram: fazer uma análise crítica e reflexiva da crise cultura-social, educacional, ambiental e política, identificar a cultura quanto a sua importância social para o mundo contemporâneo e verificar a impotência da cultura para apolítica na contemporaneidade.
The Indian Dilemma in Ukraine
Authors: Chakravorty Indranil
Published: March 2022

The war in Ukraine has exposed the vulnerability of the Indian medical students who have little options but to study abroad due to the deficit of medical training infrastructure in India. The challenges of life in a foriegn country comes in many guieses even before the start of the invasion. India's abstention from the UN Security Council resolutions related to the conflict stems from a complicated political position and dependence on the Russian Federation for much of the military hardware.

Not that this complicated political relationship should not necessarily affect the life and fate of Indian students - but it does. Civilians including foreign students are always affected by conflict. This leads to displacement, loss of life or limb, destruction of civilian infrastructure and a huge setback to education, health and wellbeing.

The prevalence of bias, racism and discrimination faced by many during the mass evacuation is a double whammy and unfortunately a manifestation of the fractions that exist in such societal fabric. The Indian government's heroic efforts in evacuating over 18,000 students via Operation Ganga is commendable but a serious rethink is needed to provide the investment, infrastructure and opportunities that the India needs for it people and its future.
Period Changes of 14,127 Contact Eclipsing Binaries in the Galactic Bulge
Authors: Hong Kyeongsoo , Woo Lee Jae , Park Jang-Ho , Kim Hye-Young , Lee Chung-Uk , Kim Hyoun-Woo , Kim Dong-Jin , Han Cheongho
Published: March 2022

We present the orbital-period variations of 14,127 contact eclipsing binaries (CEBs) based on the OGLE-III&IV observations in the Galactic bulge. New times of minimum lights for the CEBs were derived by binary modeling for the full seasonal light curves, which were made from survey observations at an interval of 1 yr. The orbital-period changes of the systems were classified based on the statistical inference, multiple-hypothesis testing error measure, and visual inspection of the eclipse-timing diagrams. As the results, we identified 13,716 CEBs with a parabola, 307 CEBs with a sinusoid, and 104 CEBs with the two variations. The period distributions of the inner close binaries and the outer companions were in the ranges of 0.235–0.990 days and 5.0–14.0 yr, respectively. In our sample of 13,820 CEBs showing a parabolic variation, the highest decreasing and increasing period rates were determined to beṖ=−1.38±0.06×10−5day yr−1for OGLE-BLG-ECL-169991 andṖ=+8.99±0.44×10−6day yr−1for OGLE-BLG-ECL-189805, respectively. The secular period change rates were distributed almost symmetrically around zero, and most of them lie withinṖ=±5.0×10−6day yr−1.
Variable and Supersonic Winds in the Atmosphere of an Ultrahot Giant Planet
Authors: Pai Asnodkar Anusha , Wang 王 Ji 吉 , Eastman Jason D. , Cauley P. Wilson , Gaudi B. Scott , Ilyin Ilya , Strassmeier Klaus
Published: March 2022

Hot Jupiters (HJs) receive intense irradiation from their stellar hosts. The resulting extreme environments in their atmospheres allow us to study the conditions that drive planetary atmospheric dynamics, e.g., global-scale winds. General circulation models predict day-to-nightside winds and equatorial jets with speeds of the order of a few km s−1. To test these models, we apply high-resolution transmission spectroscopy using the Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic Instrument (PEPSI) spectrograph on the Large Binocular Telescope to study the atmosphere of KELT-9 b, an ultrahot Jupiter and currently the hottest known planet. We measure ∼10 km s−1 day-to-nightside winds traced by Fe ii features in the planet’s atmosphere. This is at odds with previous literature (including data taken with PEPSI), which report no significant day-to-nightside winds on KELT-9 b. We identify the cause of this discrepancy as due to an inaccurate ephemeris for KELT-9 b in previous literature. We update the ephemeris, which shifts the midtransit time by up to 10 minutes for previous data sets, resulting in consistent detections of blueshifts in all the data sets analyzed here. Furthermore, a comparison with archival data sets from the High-accuracy Radial velocity Planet Searcher for the Northern hemisphere suggests a temporal wind variability of ∼5–8 km s−1 over timescales between weeks to years. Temporal variability of atmospheric dynamics on HJs is a phenomenon anticipated by certain general circulation models that has not been observed over these timescales until now. However, such large variability as we measure on KELT-9 b challenges general circulation models, which predict much lower amplitudes of wind variability over timescales between days to weeks.
Nuclear Reaction Sensitivity in Magnetohydrodynamically Driven Supernovae
Authors: Jin Shilun
Published: March 2022

The weak r-process offers an explanation of the formation of lighter heavy elements 36 ≤ Z ≤ 47 in ultra-metal-poor stars. Magnetohydrodynamically driven supernovae are thought to be a robust astronomical site of the weak r-process and recently gave a good description of the observational abundance pattern of an extremely metal-poor star. However, the characteristics of nuclear reactions in the MHD nucleosynthesis are not as clear as in another site, that of core-collapse supernovae. In this paper, the trajectories of the MHD model are implemented into SkyNet network calculations. By varying the reaction rates of each type, the (α,n) reactions are much more active than other types of reactions, such as (n,γ), (p,γ), (n,p), and (α,p). A further detailed sensitivity study investigates the (α,n) reactions and lists the most influential ones over the whole range, and the impactful reactions on each element from Sr to Ag are tabulated.
Stellar Models of Betelgeuse Constrained Using Observed Surface Conditions
Authors: Luo Tianyin , Umeda Hideyuki , Yoshida Takashi , Takahashi Koh
Published: March 2022

We study stellar models for Betelgeuse using the HR diagram and surface abundances as observational constraints. Previous studies on Betelgeuse have not systematically investigated the surface abundances, but we believe they can be impacted by, and thus be used as an observational constraint for various parameters such as initial mass, rotation, and overshoot scheme. We investigate stellar models with varying initial mass as they evolve past the main sequence, and we examine the red supergiant (RSG) properties in detail. For each mass, we vary the initial rotation up to ∼300 km s−1, and test two different overshoot parameters. Overall, the acceptable initial mass range is 12–25 M
⊙, but for nonrotating models only, the range is decreased to 15–24 M
⊙. Also for rotating models, we find that v/v
K = 0.3 is the upper limit for initial rotation, as more rapidly rotating models are unable to fit to Betelgeuse’s surface abundances as an RSG. In addition, we report two possibilities for the current stage of evolution, core helium burning or core carbon burning and beyond. We find that certain 17 M
⊙ models could fit both stages. Finally, we discuss the implications of our results in the context of merger scenarios which have been suggested as a mechanism to attain the observed surface velocity of Betelgeuse.
The Yaglom Scaling of the Third-order Structure Functions in the Inner Heliosphere Observed by Helios 1 and 2
Authors: Wu Honghong , Tu Chuanyi , He Jiansen , Wang Xin , Yang Liping
Published: March 2022

The third-order scaling law, Yaglom law, of Elsässer fluctuations in the solar wind is believed to reflect the inertial range energy cascade of the MHD turbulence and provides an approach to evaluate the cascade rate. However, the occurrence ratio with the Yaglom scaling law, the fraction of the intervals where the Yaglom linear scaling is observed, is reported to be low (0.05–0.30) in the high-latitude solar wind observed by the Ulysses spacecraft. Whether the occurrence ratio could be higher in other conditions remains unknown. Here, we analyze the occurrence of the third-order scaling in the inner heliosphere with the first 100 days of observation of the Helios 1 and Helios 2 spacecraft. We investigate 162 intervals in the leading edges and 323 intervals in the trailing edges of the high-speed streams, respectively. All of these intervals have a time duration of 9 hr. We find that in the inner heliosphere the occurrence ratio is relatively high in the leading edges (0.58) and moderate in the trailing edges (0.45). Among the data intervals with the Yaglom scaling in the leading edges, 94.7% of intervals give positive rates, while in the trailing edges 78.6% give negative rates. The variations of the occurrence ratio with various turbulence parameters are shown. The cascade rate is found to be higher than the proton heating rate calculated from the data, which have third-order scaling. These new results raise several questions related to the nature and origin of the third-order scaling law and may initiate new studies on solar wind turbulence.
Detectability of Chlorofluorocarbons in the Atmospheres of Habitable M-dwarf Planets
Authors: Haqq-Misra Jacob , Kopparapu Ravi , Fauchez Thomas J. , Frank Adam , Wright Jason T. , Lingam Manasvi
Published: March 2022

The presence of chlorofluorocarbons (CFCs) in Earth’s atmosphere is a direct result of technology. Ozone-depleting CFCs have been banned by most countries, but some CFCs have persisted in elevated concentrations due to their long stratospheric lifetimes. CFCs are effective greenhouse gases and could serve as a remotely detectable spectral signature of technology. Here we use a three-dimensional climate model and a synthetic spectrum generator to assess the detectability of CFC-11 and CFC-12 as a technosignature on exoplanets. We consider the case of TRAPPIST-1e as well as a habitable Earth-like planet around a 3300 K M-dwarf star, with CFC abundances ranging from one to five times of present-day levels. Assuming an optimistic James Webb Space Telescope (JWST) Mid-Infrared Instrument low-resolution spectrometer noise floor level of 10 ppm to multiple coadded observations, we find that spectral features potentially attributable to present or historic Earth-level CFC features could be detected with a signal-to-noise ratio ≥3–5 on TRAPPIST-1e, if present, in ∼100 hr of in-transit time. However, applying a very conservative 50 ppm noise floor to coadded observations, even a five times Earth-level CFC would not be detectable regardless of the observation time. Such observations could be carried out simultaneously and at no additional cost with searches for biosignature gases. Nondetection would place upper limits on the CFC concentration. We find that with the launch of the JWST, humanity may be approaching the cusp of being able to detect passive atmospheric technosignatures equal in strength to its own around the nearest stars.
The Effect of Benson Relaxation on Quality of Sleep of Cancer Patients
Authors: Efendi Suradi , Agus Al Ihksan , Syatriani Sri , Amir Haeril , Alam Rizqy Iftitah , Nurdin Sulkifli , Batara Andi Surahman , Ikhtiar Muhammad
Published: March 2022

AIM: This research was carried out to investigate the effect of Benson relaxation techniques on the quality of sleep in cancer patients. METHODS: This research was a quantitative research with quasi-experimental pre- and post-test design with control group. Research conducted in the room Class 3 Bougainvillea and Teratai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. The sample in this study was 20 respondents of the intervention group and 20 respondents of the control group. The intervention group received 6 times Benson relaxation intervention with frequency 3 times a day for 2 days and the control group was given standard care. The data were collected from January to February 2021. Quality of sleep was measured before and after the intervention using the Pittsburgh quality of sleep index (PSQI) questionnaire. The hypothesis test was performed using Mann–Whitney U-test aiming to measure the effect size using d Cohen. RESULTS: The results obtained mean values for PSQI score with median (min-max) intervention group 3.50 (2.00–7.00) and control group 0.50 (−2.00–3.00) and the results obtained p = 0.001. Clinically and statistically, there was a significant effect of Benson relaxation on decreasing PSQI score. The effect size test results in 2.33, which means that Benson relaxation has a great effect on the decrease in PSQI score. CONCLUSION: Benson relaxation clinically and statistically affects the decrease in PSQI score of cancer patients recommended in nursing interventions as one of the complementary therapies.
Des externalismes. Davidson face à Putnam et à Burge
Authors: Tibaoui Mounir
Published: March 2022

Dans cet article, je tente de montrer que l’externalisme de Davidson constitue une inflexion décisive des débats analytiques concernant l’individuation des contenus mentaux et se démarque dès lors des externalismes type terre jumelle de Putnam et de Burge. Une telle inflexion est exprimée, à mon sens, par une ontologie des événements. L’intérêt et la portée de celle-ci peuvent être saisis à plus d’un titre. D’une part, elle permet de rendre la version davidsonienne de l’externalisme invulnérable aux objections souvent adressées à Putnam et à Burge. Elle permet, d’autre part, de congédier aussi bien la thèse des incompatibilistes qui font valoir que l’externalisme est incompatible avec une connaissance privilégiée de soi que celle des sceptiques révoquant en doute la possibilité d’une connaissance de soi, du monde extérieur, et des autres esprits.
Quand dire, c’est aimer
Authors: de Saxcé Anne
Published: March 2022

Nous proposons ici une analyse de la théorie augustinienne du verbe intérieur. Augustin a développé deux modèles cognitifs, l’illumination et le verbe intérieur mais il n’a pas mis ainsi en place deux théories du verbe, une de la réception et une de la communication. Le verbe intérieur augustinien est l’injonction qu’on se fait à soi-même de vivre selon la vérité. Dans cette théorie, le désir prime sur la vérité et l’engendre. Mais cet engendrement n’est possible que dans le temps, de sorte que l’espérance qu’on a d’atteindre un jour la pleine vérité ne nécessite pas seulement le désir, mais aussi le détour par la signification dont le support premier, étant donnée notre condition temporelle, est l’affectivité, sous la forme de l’espérance.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Iñigo Clavo María
Published: March 2022

Ce texte interroge l’omniprésence du concept de modernité utilisé par défaut dans les études artistiques. À travers l’analyse des différents préfixes qui lui sont attribués (pré-, post-, anti-, contre- ou encore trans-modernité), l’auteure souligne la persistance contemporaine de symptômes épistémologiques associés au modernisme et montre l’incapacité de l’Occident à se défaire de cette notion pourtant associée à une vision impérialiste, suivant laquelle le Sud est constamment perçu en tant que version abâtardie du Nord. Elle plaide en faveur d’une « épistémodiversité » qui prenne en considération d’autres formes de connaissance. Constatant que la pratique artistique précède souvent la théorie, elle incite à concevoir l’art contemporain comme un moyen d’accès à cette épistémodiversité.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Groys Boris
Published: March 2022

Le philosophe et chercheur allemand Boris Groys fait ici le constat d’un renversement des dynamiques propres au phénomène de la globalisation. Les centres néolibéraux sont aujourd’hui traversés par une vague nationaliste et isolationniste, et Internet, le symbole principal de la globalisation, est utilisé comme instrument de surveillance et de propagande. En outre, alors que l’ambition universaliste des avant-gardes trouvait ses origines dans l’internationalisme et dans le modèle de l’art global, les critiques de l’universalisme sont aujourd’hui dirigées contre le phénomène migratoire, perçu comme un mouvement d’homogénéisation effaçant les traditions. Groys voit dans le monde de l’art l’un des derniers espaces publics de résistance à ces tendances rétrogrades.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Araeen Rasheed
Published: March 2022

Cet essai majeur de l’artiste minimaliste et théoricien de la pensée postcoloniale Rasheed Araeen est la retranscription d’une conférence consacrée au rôle de l’artiste non occidental au sein de l’espace globalisé contemporain. Dans le sillage des réflexions qu’il développe dans la revue postcoloniale Third Text , Araeen analyse les effets de la colonisation, en particulier l’inertie contrainte du colonisé, et poursuit l’idée que l’artiste postcolonial est toujours considéré comme « autre » et tenu de marquer sa différence. À ce titre, il est appelé à jouer un rôle primordial dans la remise en cause des schémas de pensée et d’action dominants. Araeen en appelle à la libération conjointe du colonisé et du colonisateur afin de créer une société véritablement multiraciale.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Clark John
Published: March 2022

Ce texte est une version abrégée des principales thèses développées par l’historien de l’art John Clark dans son ouvrage de référence Asian Modernities: Chinese and Thai Art Compared, 1980 to 1999 (2010). L’auteur propose une comparaison inédite de deux cultures artistiques asiatiques contemporaines et met en évidence des similarités et différences qui lui permettent de définir pour la première fois un espace propre à la modernité asiatique, sans référence directe à l’« Euramérique ». Dans cette perspective, l’enjeu est désormais de comprendre comment le modèle de la modernité occidentale, appliqué à l’Asie, doit être relativisé.
Retrouver la souveraineté ?
Authors: Pranchère Jean-Yves
Published: March 2022

Les usages actuels de la notion de souveraineté entretiennent la confusion entre souveraineté, puissance et démocratie. Une conception plurielle de la souveraineté permet pourtant de poser le problème de la démocratisation des pouvoirs publics.
Rééquilibrer la mondialisation
Authors: Rodrik Dani
Published: March 2022

Afin de rééquilibrer la mondialisation, il faut donner une voix égale au travail et au capital dans la définition des règles, renforcer les normes démocratiques nationales dans les accords internationaux, et favoriser la mobilité transfrontalière des travailleurs.
L’illusion souverainiste
Authors: Pranchère Jean-Yves
Published: March 2022

Le souverainisme manifeste un désir démocratique. Mais il le dévoie par l’oubli de la reconnaissance de la souveraineté par les autres États (droit international), du pluralisme du peuple souverain (droit constitutionnel) et de l’exigence de solidarité nationale et européenne (droit social).
Qu’est-ce qu’un peuple européen ?
Authors: Spector Céline , Bujon Anne-Lorraine , Régnier Quentin
Published: March 2022

Dans son livre No demos ? , Céline Spector défend l’idée d’une souveraineté partagée entre le niveau local et le niveau fédéral. Le peuple européen est alors l’association de peuples libres et égaux qui se donnent des normes communes pour affronter ensemble ce qu’ils ne peuvent surmonter seuls.
Le fédéralisme américain ou la souveraineté divisée
Authors: Behrent Michael C.
Published: March 2022

Aux États-Unis, le fédéralisme est au cœur des divisions idéologiques suscitées par la crise sanitaire, le droit à l’avortement et le système électoral.
Le devenir africain du monde, une utopie ambiguë
Authors: Giovalucchi François
Published: March 2022

L’idée selon laquelle l’Afrique est l’avenir du monde – frontière du capitalisme ou utopie salutaire – est illusoire et renvoie à une mystique de la communauté qui élude toute émancipation.
Justice et algorithme : danger pour le procès équitable et la démocratie ?
Authors: de Codt Jean
Published: March 2022

La justice doit maîtriser et s’approprier en profondeur les outils numériques si elle veut dominer l’accroissement du débit des sources juridiques et rester dans l’exigence d’une application objective et impartiale de la règle. Toutefois, ces outils n’apparaissent pas uniquement comme un vecteur de changement profond dans l’organisation des juridictions et des processus de mise en état des causes. L’intelligence artificielle modifie également notre compréhension du procès équitable et de la démocratie, et elle en subvertit les valeurs fondatrices, sauf à imaginer les recours permettant de s’opposer à toute décision fondée exclusivement sur les systèmes experts et les traitements automatisés.
La généralisation des box vitrés dans les juridictions pénales confrontée aux droits fondamentaux des mis en cause : une affaire de compromis
Authors: Besse Thomas
Published: March 2022

Face à la multiplication des box vitrés dans les salles d’audience pénales, les praticiens soucieux du respect des droits de la défense ont initié un mouvement de protestation qui semble, à l’heure actuelle, porter ses fruits. Sans pouvoir raisonnablement l’enrayer totalement, le droit du Conseil de l’Europe et, plus récemment, le droit de l’Union européenne invitent en effet à poser certaines limites à l’utilisation effrénée de ces installations sécurisées.
La réclusion à perpétuité révélatrice des incohérences du contentieux antidiscrimination
Authors: Lécuyer Yannick
Published: March 2022

L’affaire Khamtokhu et Aksenchik c. Russie est une affaire difficile qui mêle deux sujets sensibles dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : la réclusion à perpétuité et l’égalité des sexes. Dans son arrêt du 24 janvier 2017 rendu par la Grande Chambre, la Cour avalise, au nom des principes de justice et d’humanité, une différence de traitement pénal, à l’égard des femmes, des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, de la réclusion et inaugure un élargissement de la marge d’appréciation sectoriel en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe. L’arrêt marque également un recul de la notion de genre dans la jurisprudence européenne.
Le pape de Ploërmel
Authors: Leroy Michel
Published: March 2022

La laïcité de la République française permet l’érection, sur un terrain communal, d’une statue en l’honneur d’un pape, entourée d’une arche, mais elle s’oppose à ce que ce monument soit surmonté d’une croix. Par un raisonnement que l’article soumet à une analyse critique, le Conseil d’État dissocie la décision relative à l’arche et la croix de celle portant sur la statue.
Les droits fondamentaux des agents de la fonction publique à l’épreuve des réseaux sociaux
Authors: Lemmens Éric , Demeuse Rodrigue
Published: March 2022

L’infliction d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent de la fonction publique en raison de propos tenus sur les réseaux sociaux pose question au regard des droits fondamentaux que sont le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression. La jurisprudence du Conseil d’État étant rare en la matière, l’arrêt du 28 novembre 2017 se révèle particulièrement instructif quant aux balises à respecter tant par l’autorité que par l’agent lui-même.
Les contrôles antidopage inopinés devant la Cour européenne des droits de l’homme ou le lancement de la course à la réification des sportifs de haut niveau
Authors: Marguénaud Jean-Pierre
Published: March 2022

Les graves atteintes au droit au respect de la vie privée et au droit au respect du domicile des sportifs soumis à une obligation de localisation destinée à permettre d’exercer sur eux des contrôles inopinés répondent à un besoin social impérieux d’intensifier la lutte contre le dopage attesté par une communauté de vues européenne et internationale. En l’absence d’études scientifiques établissant concrètement l’influence précise du dopage sur la santé des sportifs, le refus de constater une violation des droits garantis par l’article 8 est déjà contestable. Il est inquiétant dans la mesure où il y a tout à parier qu’il sera repris quelle que soit la gravité des contraintes supplémentaires dictées au législateur national par le pouvoir sportif qui élabore le Code mondial antidopage (CMAD). Le risque de transformer les sportifs de haut niveau en produits aseptisés donnés en spectacle au prix d’une abdication de nuit comme de jour de leur droit au respect de la vie privée et du domicile se rapproche donc dangereusement.
Vers un ordre public européen des droits fondamentaux – L’exemple de la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt Coman
Authors: Carlier Jean-Yves
Published: March 2022

L’arrêt Coman impose à un État qui refuse le mariage homosexuel (Roumanie) de reconnaître un droit de séjour au conjoint étranger (américain) de son ressortissant (roumain) qui a contracté ce mariage dans un autre État membre de l’Union européenne où il avait sa résidence habituelle. Fondée sur la liberté de circulation des citoyens européens, la motivation de l’arrêt Coman offre des potentialités larges. La construction progressive d’un ordre public européen des droits fondamentaux en fait partie.
Les juridictions de l’Union européenne et les droits fondamentaux
Authors: L’Institut de droit européen des dr  , Maubernard Christophe , Blay-Grabarczyk Katarzyna , Milano Laure , Nivard Carole , Tinière Romain
Published: March 2022

L’année 2018 est très riche sous l’angle de l’application de la Charte. Ainsi, la Cour de justice a dû se prononcer sur des questions sensibles comme l’étendue du droit de retrait d’un État et ses conséquences sur la protection ultérieure des droits fondamentaux, les valeurs de l’Union européenne et leurs liens avec les droits fondamentaux, l’encadrement de l’autonomie des organisations religieuses ou encore l’étendue du principe d’égalité de traitement et l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’entreprise de tendance, c’est tendance !
Authors: Delgrance Xavier
Published: March 2022

Alors que la Cour européenne des droits de l’homme se réfère depuis une dizaine d’années à la notion d’entreprise de tendance consacrée par l’article 4.2. de la directive 2000/78/CE, la Cour de justice de l’Union européenne n’avait pas eu l’occasion de donner son interprétation de cette figure. Ce paradoxe a été levé par deux arrêts rendus en 2018. Si la Cour de justice confirme la portée extensive de la notion, elle entend la baliser davantage que la Cour de Strasbourg. Pour ce faire, la Cour de justice consacre plus explicitement le droit de l’employé à un recours effectif contre le refus d’engagement ou le licenciement dont il est victime. Elle requiert également un lien étroit entre les critères d’embauche ou l’obligation de loyauté pesant sur l’employé et la nature des fonctions qu’il est appelé à exercer ou exerce au sein de l’entreprise.
Le Tribunal arbitral du sport et le droit au procès équitable : l’arbitrage bienveillant de la Cour européenne des droits de l’homme
Authors: Maisonneuve Mathieu
Published: March 2022

Par son arrêt Mutu et Pechstein c. Suisse , la Cour s’est prononcée sur le respect du droit au procès équitable devant le Tribunal arbitral du sport. La question était d’importance compte tenu du rôle de « Cour suprême du sport mondial » que joue ce tribunal. La Cour a tout d’abord estimé que les arbitrages organisés sous son égide pouvaient constituer des arbitrages forcés, par exemple dans les affaires de dopage, et qu’il devait alors offrir toutes les garanties de l’article 6, § 1 er , de la Convention. Elle a ensuite considéré que, si le Tribunal arbitral du sport avait méconnu le droit de Madame Pechstein à une audience publique, il constituait en revanche bien un tribunal structurellement indépendant et impartial. Au-delà de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue, le raisonnement qu’elle a suivi n’est pas exempt de toute critique, ne serait-ce qu’au regard de la théorie des apparences, ce dont témoigne l’opinion séparée accompagnant l’arrêt.
Nationalité et citoyenneté, les deux visages du Janus européen – La conformité de la perte de plein droit de la nationalité d’un État membre au regard du droit européen
Authors: Miny Xavier , Bouhon Frédéric
Published: March 2022

L’arrêt Tjebbes de la Cour de justice de l’Union européenne concerne la privation de plein droit de la nationalité d’un État membre de l’Union et ses répercussions sur la citoyenneté européenne. Le présent article revient donc sur l’évolution des rapports, en voie de complexification, entre nationalité d’un État membre et citoyenneté européenne. L’arrêt commenté s’inscrit dans une dynamique initiée par la Cour de justice qui, en équilibriste, entend confirmer la compétence des États en matière de nationalité, mais pose aussi des limites à leur pouvoir. En l’occurrence, elle exige que la perte de nationalité de plein droit puisse être contrôlée individuellement par un juge qui examinera ses conséquences, pour l’intéressé, au regard du droit de l’Union. Bien que cet arrêt ne concerne pas spécifiquement les ressortissants britanniques, il peut susciter des réflexions à propos de leur rapport à la citoyenneté européenne au lendemain du Brexit .
La protection conventionnelle du domicile tombe-t-elle lorsqu’on l’invoque contre un particulier ? La longue quête de l’horizontalisation des droits de l’homme
Authors: Bernard Nicolas
Published: March 2022

Suivant la Cour européenne des droits de l’homme, une locataire expulsée de son logement parce que le propriétaire est dans l’incapacité de rembourser son emprunt hypothécaire n’est pas fondée, en dépit de ses problèmes de santé, à invoquer le droit au domicile (protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) car le prêteur se trouve être un organisme privé. Cette décision interroge, notamment sur le plan de la prohibition (conventionnelle) de toute discrimination. Surtout, la Cour a elle-même, dans d’autres affaires, fait application du principe d’horizontalisation des droits de l’homme et imposé le respect de ceux-ci à des particuliers.
La pénalisation des clients de prostitué(e)s devant le Conseil constitutionnel
Authors: Goesel-Le Bihan Valérie
Published: March 2022

Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur les dispositions adoptées par le législateur en 2016 qui pénalisent les clients des prostitué(e)s est peu approfondi, non seulement parce qu’elles sont considérées comme restreignant pour l’essentiel la liberté personnelle, mais aussi parce qu’elles portent sur une question de société. Peu motivée, la décision n’en témoigne pas moins d’une normalisation du contrôle exercé alliant contrôle de l’objectif poursuivi et de proportionnalité.
À propos de l’arrêt G.K. c. Belgique et de la vérification des pouvoirs : reculer pour mieux sauter ?
Authors: Gaudin Thibault
Published: March 2022

L’arrêt G.K. c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme est le premier concernant directement le contentieux postélectoral en Belgique, exclusivement confié aux Parlements. On attendait la condamnation du système belge ; ce n’est pas dans cette affaire qu’elle sera prononcée. On peut toutefois lire cet arrêt comme une confirmation du diagnostic selon lequel pareille condamnation n’est plus qu’une question de temps.
Coup d’arrêt à Bakou
Authors: Decaux Emmanuel
Published: March 2022

La mise en œuvre de l’article 46, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme a été déclenchée pour la première fois par le Comité des Ministres à l’encontre de l’Azerbaïdjan, dans l’affaire Ilgar Mammadov qui avait déjà donné lieu à deux arrêts de chambre en 2014 et en 2017. Dans le premier arrêt, la Cour avait constaté des violations de l’article 5 de la Convention, combiné avec l’article 18 sur le « détournement de pouvoir ». Dans la seconde affaire, la Cour a conclu à des violations de l’article 6 de la Convention, sans pouvoir se prononcer sur l’article 18. Après une série de résolutions intérimaires demandant en vain la « libération immédiate et inconditionnelle » de M. Mammadov, le Comité des Ministres a fini par saisir la Cour en décembre 2017. L’arrêt de la Grande Chambre éclaire les défis rencontrés par la Cour et le Comité des Ministres en matière de suivi de l’exécution des arrêts, insistant sur l’obligation de « bonne foi » qui incombe aux États dans le cadre des principes généraux de la responsabilité internationale. Mais ce « recours en manquement » trouve toutes ses limites dans la discontinuité des deux contentieux s’agissant d’une violation continue. Derrière l’unanimité de façade de la Grande Chambre, c’est la cohérence juridique du système de la Convention qui se trouve mise en question.
Déférence internationale, imprécision de la marge nationale d’appréciation et procédure raisonnable de décision
Authors: García Roca Javier
Published: March 2022

La marge d’appréciation nationale implique un pouvoir discrétionnaire qu’il est raisonnable de reconnaître aux autorités nationales dans une protection internationale contre le pluralisme européen intense. Mais son application dépend excessivement du cas ; elle est imprévisible et devrait être limitée. La procédure raisonnable de décision n’est pas une alternative globale mais un autre outil à ajouter aux solutions existantes. Le contrôle de la conventionnalité et le contrôle de la constitutionnalité ne peuvent se satisfaire d’un réexamen de la régularité de la procédure à de nombreuses reprises.
Les décisions et arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme prenant acte d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale : un modèle d’homologation judiciaire approfondie
Authors: Lambert Elisabeth , Stepanova Anna
Published: March 2022

L’objet de cet article est de démontrer que les arrêts ou décisions de la Cour européenne des droits de l’homme portant validation de règlements amiables ou déclarations unilatérales ne sont pas des ordonnances administratives de pure radiation, mais constituent une modalité élaborée d’homologation judiciaire, étant donné l’implication de la Cour au stade de l’élaboration et du contrôle du contenu de l’accord. Cette validation européenne emporte autorité de chose jugée, car la Cour, même indirectement par recours à des cadres référentiels, a bien fixé les conditions de validation. Cette conclusion est valable pour tous les cas de figure.
La notion de réinsertion des personnes détenues dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
Authors: Pastre-Belda Béatrice
Published: March 2022

Objectif incontournable de la peine privative de liberté, la réinsertion demeure pourtant un concept peu mobilisé par la Cour européenne des droits de l’homme pour enrichir la norme de protection des personnes détenues. La réflexion proposée vise ainsi à dresser un état des lieux, notamment en précisant les manifestations de la notion ainsi que sa nature juridique dans la jurisprudence européenne, ses effets concrets sur le standard de protection des droits individuels, pour in fine mieux cerner la politique jurisprudentielle menée par le juge européen.