bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENTINGNYA MEMAHAMI PERAN DAN FUNGSI SERTA KODE ETIK SUPERVISI PEKERJA SOSIAL DALAM PROFESI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA
Authors: WIDAPRATAMA FADILLA RAMA WIDAPRATAMA , RAHARJO SANTOSO TRI
Published: July 2018

Etika adalah suatu komponen penting yang harus dijaga dengan baik oleh seluruh manusia, khususnya bagi seseorang yang bergerak dalam bidang keprofesionalan dan pekerjaan sosial lah salah satunya. Kode etik merupakan salah satu pedoman bagi para pekerja sosial dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktiknya. Maka dari itu, dalam menjalankan profesinya kode etik memiliki peran vital dalam peran kerja antara pekerja sosial dengan klien, maupun antara pekerja sosial dengan supervisor pekerja sosial. Lalu, adakah perbedaan di dalamnya antara kode etik pekerja sosial dengan kode etik supervisi pekerja sosial? Banyak orang menilai bahwa dengan memegang teguh nilai etika bagi pekerja sosial sudahlah lebih dari cukup bagi pekerja sosial dalam menjalankan tugas profesionalnya terhadap klien. Lantas, mengapa harus ada supervisor pekerja sosial? Adakah nilai dan tanggung jawab lebih atasnya terhadap peran dan fungsi supervisi pekerja sosial tersebut? Dalam artikel ini, penulis akan menjabarkan perihal pentingnya memahami dan mengetahui kode etik (nilai etika) yang harus dipahami dan diketahui. Sehingga, kedepannya khalayak yang khususnya mahasiswa prodi Kesejahteraan Sosial dapat memahami apa yang dimaksud dengan supervisi pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial, mengapa diharuskannya terdapat supervisi pekerjaan sosial dalam praktik pekerja sosial, dan paling utama mengenai nilai etika yang dipegang oleh para supervisor pekerja sosial.
JARINGAN SOSIAL MASYARAKAT DI RING 1 TERMINAL BBM PERTAMINA PADALARANG
Authors: FEDRYANSYAH MUHAMMAD
Published: July 2018

Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang efektif adalah dengan melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran program. Pelibatan tersebut dapat dilakukan ketika perusahaan mampu memetakan jaringan sosial yang ada di masyarakat. Jaringan sosial juga disebut sebagai para stakeholders yang berhubungan di masyarakat. Salah satu perusahaan yang menjalankan program CSR adalah Terminal BBM Pertamina Padalarang. Penelitian ini diarahkan untuk menjabarkan tentang pemetaan jaringan sosial masyarakat yang berada di Ring 1 Terminal BBM Pertamina Padalarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Adapun gambaran mengenai jaringan sosial masyarakat di Ring 1 Terminal BBM Pertamina Padalarang dapat dilihat dari identifikasi stakeholders, dan hubungan antar stakeholders.
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)
Authors: AMANDA MAUDY PRITHA , HUMAEDI SAHADI , SANTOSO MEILANNY BUDIARTI
Published: July 2018

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.
LEMBAGA KREATIFITAS MAHASISWA SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
Authors: MULYANA NANDANG , JUNIAR ASRI AFRIDA , ZAINUDDIN MOCHAMMAD
Published: July 2018

Kreatifitas merupakan hal yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kreatifitan akan tercipta berbagai inovasi yang berguna baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kreatifitas seringkali muncul dari kaum muda. Mahasiswa sebagai kamum muda yang banyak menghasilkan kreatifitas. Hal ini dikarenakan mahasiswa sebagai intelektual muda selalu diharapkan oleh masyarakat mempunyai daya kreatif yang tinggi untuk menghasilkan inovasi yang selanjutnya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.Kota Bandung memiliki potenai besar dalam tumbuhnya indutri kreatif. Hal ini dikarenakan di Kota Bnadung terdapat banyak perguruan tinggi. Implementasi dari potensi kreatifitas ini dapat dilihat dari berkembangnya industry kreatif di Kota Bandung. Kota Bandung dikenal dengan wisata kuliner, fashion, tempat wisata alam, dan lain-lain. Kota Bandung menjadi barometer perkembangan industry kreatif di Indonesia. Untuk mengembangkan potensi tersebut tentunya dibutuhkan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Dengan mengembangkan industri kreatif dikalangan mahasiswa maka dapat mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang didasarkan kepada kreatifitas dalam mengembangkan inovasi baru.
PENGEMBANGAN USAHA TAPE KETAN SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF COMMUNITY DEVELOPMENT
Authors: MULYANA NANDANG , SINTIA ARUM , ISHARTONO ISHARTONO , RESNAWATY RISNA
Published: July 2018

Setiap daerah mempunyai potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan dari darah tersebut. Produk-produk unggulan tersebut harus terus dikembangan sehingga akan menjadi besar. Pengembangan produk unggulan ini tentunya akan mendukung pengemabngan ekonomi local dari daerah yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi local juga akan mendukung masyarakat yang bersangkutan berkembang.Pengembangan ekonomi local yang bertumpu pada produk unggulan tidak dapat dilakukan oleh pengusaha saja. Perlu adanya dukungan dari pemerintah maupun stakeholders lain yang bergerak dalam pengembangan ekonomi local. Dukungan pemerintah tentunya diperlukan dengan membuat kebijakan yang mendukung pengembangan produk unggulan. Sementara itu stakeholders lainnya membantu para pengusaha dalam mengembangkan produknya sehingga dapat berkembangan dan dikenal diluar daera.
BUNUH DIRI DAN DEPRESI DALAM PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL
Authors: Santoso Meilanny Budiarti , Siti Asiah Dessy Hasanah , Kirana Chenia Ilma
Published: July 2018

diri bisa disebabkan oleh depresi. Meningkatnya jumlah bunuh diri terutama bagi usia lanjut menyababkan tingkat kematian di suatu negara juga semakin tinggi. Salah satu penyebab bunuh diri yang paling dominan adalah karena depresi. Biasanya, mereka yang bunuh diri akan melalui tiga tahap depresi, yaitu minor depression, moderate depression, major depression, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Depresi bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti trauma masa kecil, kekerasan, kehilangan orang yang disayang, atau dalam artikel yang dibahas adalah mengenai seseorang yang depresi akibat tidak mendapat pekerjaan dalam jangka waktu yang lama.Pekerja sosial yang bekerja dengan pasien depresi adalah para pekerja sosial medis, yakni pekerja sosial yang bekerja dalam bidang kesehatan. Pekerja sosial medis dalam hal ini bisa berperan sebagai motivator, enabler, dan juga fasilitator. Pekerja sosial juga bisa membantu klien berdamai dengan masa lalu dan membuatnya memutuskan pilihan untuk masa depannya.ABSTRACTThis article contains about how suicide can caused by depression. The increasing number of suicide especially for elderly cause the increasing number of death in a country. One of the causes the most of suicide is depression. Regularly, they who suicide have through a three step from depression; minor depression, moderate depression, major depression, and the last is when they decide to end their life with suicide. Depression can caused by many things like trauma, having a violence experience, lose someone they love, or in the case which discussed in this article is about someone who hasnt got any job for long time.A social work that fit into depression is a medical social work who are focused in medical field. A medical social work can be an enabler, fasilitator, motivator, and also can help client to embrace their past and make them decide what they want to their future.
DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN JAMUR (PLEUROTUS OSTREATUS) SEBAGAI PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN DALAM UPAYA MENDUKUNG HIDUP SEHAT : STUDI KASUS RW 05 DESA CIPACING-JATINANGOR
Authors: Annisa Nurul
Published: July 2018

ABSTRAKDesa Cipacing merupakan salah satu desa yang berada di wilayah perbatasan Jatinangor dan Bandung, tepatnya di Desa Cileunyi Wetan. Aktivitas ekonomi di Desa Cipacing dapat dikatakan menengah ke bawah terlihat dengan adanya UMKM baik dibidang pangan dan non pangan serta terdiri dari beberapa lapisan masyarakat seperti buruh, pelajar, ibu rumah tangga serta wiraswasta. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan nilai ekonomis dari jamur dan dilakukan pemberdayaan ibu rumah tangga RW 05 Desa Cipacing sebagai objek sasaran sehingga dapat memiliki keterampilan untuk mengolah jamur menjadi produk pangan berupa nugget jamur tiram serta memulai hidup sehat. Metode yang dilakukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu observasi partisipatif serta metode kuantitatif dengan menyajikan data grafis dan pengujian statistik dengan metode Mc Nemar analisis dari hasil evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan setelah dilaksanakan penyuluhan dan pendampingan pembuatan nugget jamur (p=0.05 dan ƒ¿=0,05). Diharapkan bahwa dengan penyuluhan tersebut nugget jamur dapat menjadi salah satu referensi masyarakat dalam membuat produk olahan pangan khas warga RW 05 Desa Cipacing sehingga aktivitas ekonomi masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat membaik.ABSTRACTCipacing Village is a village which is located at the boarder of Jatinangor and Bandung, exactly in East Cileunyi Village. The economy activities in Cipacing Village run for middle and low society. It could be seen in the presence of UMKM (Small and Medium Enterprises) in food and non-food product and the tradition of some societies such as labors, students, housewives, and entrepreneurs. The aims of this program is to improve the economical values of the mushroom and to empower the housewives in RW 05 of Cipacing Village, as the object of research, could have the skills in processing the mushrooms become food products such as the nugget oyster mushrooms and have the healthy life as well. The method used in this research is qualitative and quantitative method. The qualitative method is carried out by doing participative observation. Meanwhile, the quantitative method is carried out by presenting a grafical data and statistical testing by using Mc. Nemar analysis method from the evaluation result of the activities. The result of the research shows that there is a significant effect after doing a counseling and a mentoring in making the mushroom nugget (p=0.05 and . 0.05). It is expected that by doing the counseling and the mentoring the mushroom nugget could be one of the society references in making a special or typical processed food product of RW 5 residents of Cipacing Village, so that the economy activities could increase and the community welfare could improve.
PEKERJAAN SOSIAL: BEKERJA BERSAMA ORANG DENGAN GANGGUAN BIPOLAR
Authors: Santoso Meilanny Budiarti , Wubhawa Budhi , Ishartono Ishartono , Venty Franzeska
Published: July 2018

Penderita gangguan bipolar mengalami kondisi suasana hati yang berubah secara signifikan. Terdapat dua fase yang dialami oleh penderita, yaitu fase mania dengan perasaan gembira yang berlebihan, dan fase depresi dengan perasaan sedih yang juga berlebihan, bahkan dapat menimbulkan keinginan bunuh diri. Penyebab gangguan bipolar dapat dilatarbelakangi oleh faktor genetika, biologis, maupun lingkungan. Penanganannya tidak lepas dari pengobatan dan perawatan secara medis, perawatan mental dan dukungan secara sosial dengan melibatkan psikiater, perawat, dan pekerja sosial dalam satu tim yang terlibat dan bekerja bersama-sama dengan penderita untuk kesembuhannya. Pada konteks pekerjaan sosial, profesi pekerja sosial menawarkan dukungan kepada individu yang menderita gangguan bipolar serta dukungan keluarga yang dapat membantu keberlangsungan proses penyembuhannya. Pekerja sosial juga dapat memberikan layanan berupa pertemuan rutin, baik untuk melakukan konseling maupun pemecahan masalah dan gejala kekambuhannya, dan melalui penugasan dalam kelompok yang dihadiri oleh penderita, layanan manajemen kasus untuk mengakomodasi kebutuhan dan bantuan klien, bahkan memberikan layanan dukungan kepada keluarga untuk membantu mereka dalam masa penyembuhannya.
DIMENSI KESEHATAN MENTAL PADA PENGUNGSI AKIBAT BENCANA
Authors: Santoso Meilanny Budiarti , Zaenuddin Moch , Krisnani Hetty , Assidiq Rizky Adrian
Published: July 2018

Bencana adalah kejadian yang sangat ditakui oleh semua manusia di manapun, dengan terjadinya bencana semua orang dalam wilayah bencana akan mengalami kehancuran, kehilangan dan kesengsaraan. Bukan hanya kehilangan harta benda, melainkan juga kehilangan nyawa dan sanak saudara yang terpisah dalam upaya menyelamatkan diri ataupun karena terbawa oleh situasi bencana yang menghancur leburkan dan memporak porandakan tempat tinggal. Dengan terjadinya bencana, pengungsi menjadi hal utama yang harus diperhatikan, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan mereka agar dapat terus melanjutkan kehidupan mereka. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi kesehatan mental para pengungsi yang sangat mungkin mengalami gangguan kesehatan mental akibat bencana yang terjadi. Dalam artikel ini dibahan dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk menditeksi kondisi kesehatan mental bagi para pengungsi khususnya.
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Pemetaan Sosial
Authors: Humaedi Sahadi , Adharani Yulinda , Herliani Yusshy Kurnia
Published: July 2018

Artikel ini, berisi tentang kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan pemetaan sosial yang dilakukan di wilayah RW 01 Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Latar belakang ditulisnya karya ini karena adanya permasalahan sampah di lingkungan RW 01 Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Tujuan jangka pendek diadakannya kegiatan ini adalah mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada khalayak sasaran tersebut mengenai pengelolaan sampah secara mandiri. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah merubah pola dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada kegiatan ini, terdapat dua kegiatan besar yaitu kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan kegiatan pemetaan social. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dilaksanakan dengan berbagai kegiatan pelatihan yang mendukung pengelolaan sampah secara mandiri. Kegiatan pelatihan ini dipandu oleh narasumber (tenaga ahli) sebagai fasilitator dan dibantu dengan seperangkat alat untuk melakukan simulasi atau praktik secara langsung. Sementara kegiatan pemetaan sosial akan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kaji-tindak. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam mengelola sampah secara organik dan diharapkan pula dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat.Kata Kunci: Sampah, Peningkatan Kapasitas, Pemetaan Sosial
GERAKAN ANTI KORUPSI MALANG CORRUPTION WATCH
Authors: Hilman Yusuf Adam , Nugraha Herlambang Septa
Published: July 2018

Journey of the indonesia cannot be separated from the whose name corruption, various problems corruption then make a nation it tries to with very hard to do the eradication of corruption, then now kpk, the commission would grow up and incarnate as a power terlembaga, however kpk but many that blocks, so that his movement often in politician, in addition problems arise related the area of that causes limited kpk in running tasks and functions. Then institutions here needed in regions have motion based in society to be opposition from government in the fight against corruption the , one of which is unfortunate corruptions watch that is unfortunate highway , to attract football to scrutinize about lunge mcw as of a motion social , this research use the model descriptive qualitative , with data source of interviews and documentation. MCW is non-governmental organizations which has grown and developed social as of a motion that which appears or present of former activist in the era of reformasi, mcw use 3 strategies in efforts to eradicate corruption namely, prevention, law enforcement, anti-corruption education.
Classificação da intolerância à lactose: uma visão geral sobre causas e tratamentos
Authors: BRANCO Maiara De Souza Castelo , DIAS Nayara Rodrigues , FERNANDES Luis Gustavo Romani , BERRO Elaine Cristina , SIMIONI Patricia Ucelli
Published: July 2018

A deficiência total ou parcial da enzima denominada lactase, responsável por hidrolisar em glicose e galactose a lactose presente no leite, é popularmente conhecida como intolerância à lactose. No presente trabalho foram revisadas as causas e tratamentos para intolerância à lactose. Foi realizada uma revisão retrospectiva e integrativa da literatura nas bases SciELO, MedLine e PubMed. A intolerância possui três classificações: primária, secundária e congênita. A intolerância ontogenética à lactose ou hipolactasia primária adulta é a forma mais comum. Já a deficiência secundária consiste em um quadro fisiopatológico que tem como consequência a má absorção de lactose. Por fim, a intolerância congênita à lactose é uma deficiência de herança genética, que acomete recém-nascidos nos primeiros dias de vida. Na hipolactasia, o agravamento surge na vida adulta, justamente com perda da função gradativa da enzima que degrada a lactose. Isso ocorre pelo fato de essa enzima, presente e ativa durante a amamentação em mamífero, perder sua função no início do desmame. Em pacientes não intolerantes, essa mesma enzima passa por um processo de mutação, permanecendo ativa ao longo da vida adulta. O tratamento mais comum para pacientes com intolerância à lactose envolve a retirada total ou parcial do leite e seus derivados, já que a supressão total causa alguns danos à nutrição e à manutenção do organismo.
Intervenções psicológicas com famílias de bebês prematuros em Unidade de Terapia Intensiva neonatal
Authors: CAVAGGIONI Ana Paula Magosso , TOMAZ Michelle Cristine , BENINCASA Miria
Published: July 2018

Apesar das taxas atuais de sobrevivência dos bebês prematuros excederem os 85%, estima-se que 50% a 70% dos recém-nascidos pré-termo ou com baixo peso desenvolvem disfunções cognitivas e comportamentais bem como atrasos no desenvolvimento socioemocional, motor e linguístico, que persistem até a vida adulta e impactam de forma significativa o vertiginoso aumento da incidência de transtornos psicopatológicos da infância na atualidade. A Organização Mundial da Saúde estima que 15% a 20% das crianças que frequentam consultas pediátricas de rotina apresentam um diagnóstico psicopatológico. É imprescindível o desenvolvimento de intervenções voltadas às necessidades psicossociais dos bebês pré-termo e seus pais, prevenindo interferências nas interações estabelecidas entre eles, fundamentais para a instauração do processo de constituição do sujeito e organizadoras do desenvolvimento das funções orgânicas e instrumentais do bebê. Este artigo apresenta uma revisão da literatura científica produzida entre 2010 e 2015, mediante consulta às bases de dados MedLine, Index Psi, Lilacs, Ibecs, BDENF, acerca de intervenções, com famílias de neonatos prematuros, que incluam a participação do psicólogo e atuem na promoção e prevenção da saúde mental. Verificou-se um número extremamente reduzido de intervenções familiares dessa natureza, retratando o predomínio do reconhecimento da importância do desenvolvimento biológico e comportamental, em detrimento do desenvolvimento psíquico.
Patrimônio cultural: memória e intervenções urbanas
Authors: Martins Barbara Marie Van Sebroeck Lutiis Silveira
Published: July 2018

Constituído por um grupo de pesquisadores das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), o “Núcleo de Apoio em Pesquisa São Paulo: cidade, espaço e memoria” funcionou durante os anos de 2012 a 2016. Com a proposta de abordar um tema que e multidisciplinar por natureza, o patrimônio, esse núcleo foi coordenado pela professora Anna Lucia Duarte Lanna (FAU‑USP). Em agosto de 2013, o grupo organizou a Conferencia Internacional Patrimônio cultural, memoria e intervenções urbanas que procurou debater temas relativos ao patrimônio, a memória e a construção do tecido urbano que resultou nesta publicação.
KETIKA BUMI MENAKLUKKAN LANGIT: KAJIAN NARATOLOGI KANAINAI ABANG NGUAK DALAM PERSPEKTIF A. J. GREIMAS When Earth Defeating Heaven: Narratology Analysis of Kana Inai Abang Nguak In A. J. Greimas Perspectives
Authors: Astuti Sri , Taum Yoseph Yapi
Published: July 2018

This research aims discuss one of the kana stories, Kana Inai Abang Nguak, using A. J. Greimas’ perspective.  Kana Inai Abang Nguak is lyrical folklore of Dayak Desa community, recited in a specific kind of song with ritual formal language.  Characters in kana usually relate heavenly life. The story, however, represent the philosophy and world view of Dayak Desa community.  The theory used is the narratology of A. J. Greimas’ perspective. The Inai Abang Nguak narrative consists of seven sequels of (scene) story centered on Inai Abang as the subject of the story. From the analysis, the earth’s success in defeating the heaven is based on three main reasons; 1) although the heaven has some superior characteristics such as eternal life, the earth and the heaven have a close relationship as one family; 2) the act of heaven in arresting adat eldery of the earth is considered as a serious violation that deserves an act of resistance from the earth; and 3) the powers of the earth (humans, animals, spirits, and supernatural power) unite attact the heaven and bring back the earth harmony. It can be concluded that Greimas narratology can be used to comprehend the surface structure, deep structure, and discursive structure of a folkstory
Projeto autonomia do saber na EPG Dorival Caymmi: novos caminhos na EJA
Authors: Guerra Tiago Cavalcante , Oliveira Marcus Vinicius de Melo
Published: July 2018

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do Projeto Autonomia do Saber na Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Dorival Caymmi no ano de 2015, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, EJA. Esta experiência teve como procedimento fundamental o diálogo democrático e contínuo, realizado por meio de assembleias entre outros métodos participativos e colaborativos, contando com a ação da gestão, da equipe docente e dos discentes. Ainda que inicial e em execução, o projeto impactou nos processos de ensino-aprendizagem, no modo de planejar currículo e na evasão dos educandos, apontando um caminho mais participativo na consecução dos objetivos da escola.
Resenha - Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel): 50 anos de história
Authors: De Andrade Peterson Beraldo
Published: July 2018

Resenha: ROSA, Daniel Bustamante da. Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL): 50 anos de história. Novas edições acadêmicas, 2017, 124p.
Análise de uma propaganda histórica à luz dos conceitos da cultura e da ideologia / Analysis of a historical propaganda in the light of the concepts of culture and ideology
Authors: Alves Fábio Carlos Rodrigues , Andreatta Whitaker Dulce Consuelo
Published: July 2018

Análise da propaganda vencedora do Leão de Prata em Cannes de 1973, sob o enfoque do binômio Cultura e Ideologia.AbstractAnalysis of the winning propaganda of the Silver Lion in Cannes of 1973, under the focus of the binomial Culture and Ideology.
Estado de exceção: o poder soberano e a captura da vida / State of exception: the soberan power and the capture of life
Authors: Luz Lara Emanuele da
Published: July 2018

Giorgio Agamben, filósofo italiano, apresenta um diagnóstico da modernidade bastante relevante para nosso tempo atual. Para ele, a biopolítica existe desde o nascimento do pensamento político Ocidental, e é ela que rege e captura a vida das pessoas pertencentes à polis. Para isso, é necessário que o Estado de exceção comece a tornar-se regra para que nele, tudo possa ser instaurado. Nestes termos, o presente artigo pretende apresentar, por um lado, o que é e quais as características do Estado de exceção para Agamben, ressaltando o diálogo deste com o Carl Schmitt, grande inspirador do filósofo italiano sobre o Estado de Exceção. Por outro lado, explicar-se-á de que modo a biopolítica e o campo de concentração nascem através desse, e suas principais características. Para isso, faz-se necessário passar por um percurso explicativo, analisando aspectos da biopolítica sob a perspectiva de Hannah Arendt e Michel Foucault, grandes inspiradores de Agamben neste aspecto.AbstractGiorgio Agamben, Italian philosopher, presents a diagnosis of modernity very relevant to our current time. For him, biopolitics has existed since the birth of Western political thought, and it’s it that rules and captures the lives of people belonging to the polis. For this, it’s necessary that the State of exception begins to become the rule so that everything can be established in it. However, this article intends to present, on the one hand, what’s and what the characteristics of the State of exception for Agamben, highlighting his dialogue with Carl Schmitt, great inspiration of the Italian philosopher on the State of Exception. On the other hand, it’ll be explained how the biopolitics and the concentration camp are born through this, and its main characteristics. For this, it’s necessary to go through an explanatory course, analyzing aspects of biopolitics from the perspective of Hannah Arendt and Michel Foucault, Agamben's great inspirers in this regard.
Retrospective study of factors associated with surgical site infection in dogs following tibial plateau leveling osteotomy
Authors: Lopez Daniel J. , VanDeventer Gretchen M. , Krotscheck Ursula , Aryazand Yazdan , McConkey Marina J. , Hayashi Kei , Todhunter Rory J. , Hayes Galina M.
Published: July 2018

OBJECTIVE To identify risk factors associated with surgical site infection (SSI) in dogs following tibial plateau leveling osteotomy (TPLO).

DESIGN Retrospective cohort study.

ANIMALS 320 dogs that underwent unilateral or bilateral TPLO (n = 405 procedures) between 2007 and 2015 and were reexamined by a veterinarian at least once ≥ 8 weeks after the procedure.

PROCEDURES Data were extracted from medical records regarding signalment, TPLO procedure details, medical history of dermatitis, and SSI status. Logistic regression was performed to identify factors associated with SSI development.

RESULTS An SSI developed following 34 (8.4%; 95% confidence interval [CI], 6.1% to 11.5%) procedures. Prophylactic antimicrobial administration was provided following 36.8% (n = 149) of procedures. For 71 (17.5%) procedures, the dog had dermatitis at the time of surgery; 12 of these procedures involved dermatitis at the surgical site. The incidence of SSI following the 12 procedures for dogs with dermatitis at the surgical site was 16.7% (2/12 [95% CI, 3.3% to 54.3%]) and was 10.2% (6/59 [95% CI, 4.5% to 21.3%]) for dogs with dermatitis elsewhere; however, these differences in incidence were not significant. On multivariable analysis, German Shepherd Dogs (vs other breeds), meniscectomy (vs no meniscectomy), and attending surgeon having performed ≤ 20 (vs > 20) procedures during the study period were associated with increased odds of SSI.

CONCLUSIONS AND CLINICAL RELEVANCE SSI following TPLO was associated with the German Shepherd breed, meniscectomy, and surgeon. Prospective studies are needed to investigate the mechanisms underlying these associations.
Truth and lies in journalism: A dispute concerning the accurate presentation of information
Authors: Probucka Dorota
Published: July 2018

The aim of the article is to analyze the modern mass media, in which the line between truth and lies has been blurred, leading to a lack of responsibility for words and their cognitive value. In the first part of the article, the value of truth in journalism is explored and the professional ethos associated with it, known as being ‘pro-truth’. In the second part, the negative effects of media lies and their various forms are described.
An Examination of the Differences in Flow between Individual and Team Athletes
Authors: Boyd Joni M. , Schary David P. , Worthington Andy R. , Jenny Seth E.
Published: July 2018

The purpose of this exploratory study was to investigate differences between the flow experiences of NCAA Division I team athletes versus individual athletes. A volunteer sample of 104 collegiate athletes completed a 42-item flow questionnaire. Multiple linear regressions showed mean flow scores for team athletes were significantly higher than individual athletes (β = -1.66, p = 0.004), with an R2 value of 0.03. The type of sport was a significant predictor of three of the nine dimensions of flow, with the largest difference explaining 9% of the variance. The results of this study are unique and answer the repeated call in the literature for team flow research. In summary, team sport athletes experienced total flow at a higher overall rate than individual sport athletes, allowing for the conclusion that team sport athletes can and do experience flow.
The Attractiveness of Selected Central European Countries for Winter Sports and Mountain Hiking
Authors: Krzesiwo Kinga , Ziółkowska-Weiss Kamila , Żemła Michał
Published: July 2018

Hiking, downhill skiing and snowboarding are among the most popular forms of active tourism in mountainous areas. Their popularity and their mass scale do not only result from the presence of the appropriate landscape, but also from its appropriate development. The objective of the article is to attempt to assess the attractiveness of selected Central European countries in terms of winter sports and mountain hiking, to consider the opinions of students who live in Visegrad Group countries, as well as to evaluate the barriers to development of their competitive offers. According to respondents, the most attractive countries for winter sports are Austria and Slovakia, and the least attractive are Hungary, Romania and Lithuania. In turn, according to the students, the best conditions for mountain hiking are in Slovakia, Austria, the Czech Republic and Poland. In addition, respondents from particular countries assessed domestic offers highly.
Evaluating the Quality of Raw and Treated Water for a Number of Water Treatment Plants in Baghdad, using Canadian Model for Water Quality Index
Authors: Hazzaa Masood Muhsin
Published: July 2018

Laboratory tests for some physical and chemical properties were conducted to evaluate the quality of potable water on some water treatment plants in Baghdad (Al-Qadisiya, Al-Dora, Al-Wahda and Al-Rasheed). Study samples were taken from raw and treated water. Water tests were monthly conducted for eight years in order to evaluate the potable water quality and the efficiency of these plants. The quality of the potable water was calculated using Canadian model index (Canadian Council of Ministry of the Environment) water quality evaluation. The following thirteen variables that contributed in the index calculation are: water temperature, turbidity, pH, total hardness (as CaCO3), magnesium%, calcium%, sulfate%, iron mg/L, fluoride%, Nitrate%, chloride%, color, and conductivity. The samples were taken from the treated water effluent from 2005 to 2013. The study showed that the range of the water quality index for the raw water is (49-54) and can be classified as bad water and needs an advanced treatment. While the water quality index of the treated water was (77,78, 70, 67) for (Al-Qadisiya, Al-Dora, Al-Wahda and Al-Rasheed) respectively. Therefore, the water quality index of treated water of (Al-Qadisiya, Al-Dora, Al-Wahda and Al-Rasheed) can be classified within the third category (moderate).
MUTILAÇÃO SILENCIOSA: EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DOS MÚSICOS A ALTOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA E SEU REFLEXO NO MUNDO JURÍDICO
Authors: Pinto Nicolas Afonso Alves , Nascimento Arthur Ramos do
Published: July 2018

A dificuldade do reconhecimento do vínculo empregatício nas relações de trabalho (emprego) dos profissionais da música, ceifa destes vários direitos garantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, dentre eles o adicional de insalubridade. Os músicos em geral, pela natureza de sua profissão estão expostos a altos níveis de pressão sonora. Pela beleza do som produzido, sua presença não costuma ser vista como perigosa. No entanto sua consequência a médio e longo prazo na saúde auditiva do profissional da música é a mesma presenciada por trabalhadores expostos a ruídos intermitentes sem proteção, podendo levar a surdez total. Estando presente o agente nocivo à saúde do trabalhador esse faz jus ao recebimento de EPIs necessários à neutralização desses agentes e, na falta desse recebimento do adicional de insalubridade. A dificuldade se encontra na falta de legislação específica no que tange à configuração do vínculo empregatício no trabalho dos músicos e a não existência do EPI específico às necessidades dos músicos, impossibilitando assim a obrigatoriedade no fornecimento por parte do empregador. A metodologia utilizada na produção do presente artigo foi a quantitativo, onde dados e estatísticas foram utilizados na análise da problemática apresentada.
#JUVENTUDECONECTADA: O RECONHECIMENTO DO DIREITO E AS POLITICAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS)
Authors: Custódio André Viana , Santos Cristiano Lange dos
Published: July 2018

O artigo objetiva refletir sobre os processos de transformações na e da juventude interligada em rede pela web 2.0 e como ela pode permitir maior interação juvenil nos processos de participação. Trata-se do reconhecimento do direito à comunicação e expressão do jovem pelo Estatuto da Juventude e a necessidade de implementação de políticas públicas para garantir a sua efetividade. Ao mesmo tempo, objetiva-se apresentar algumas políticas públicas desenvolvidas pelo ente federal que buscam atender ao direito comunicacional dos jovens. O artigo tem como método de pesquisa o dedutivo com técnica de pesquisa bibliográfica. Verificou-se que, apesar do enorme apelo pela afirmação do direito a comunicação, o Brasil se encontra em fase de desenvolvimento de políticas de acesso e democratização das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) atendendo parcela restrita da população jovem. Verificou-se ainda como a internet, enquanto plataforma digital, é ferramenta fundamental de interação e acesso às informações, que pode potencializar a comunicação entre os jovens e os governos, no processo de escuta, fala e participação nos processos de tomada de decisão tendo em vista a hiperconectividade das novas gerações.
MEDIAÇÃO NA RESOLUÇÃO CNJ N.º 125/2010 E NA LEI N.º 13.105/2015 (NCPC): UMA ANÁLISE CRÍTICA
Authors: Rodrigues Horácio Wanderlei , Gonçalves Jéssica , Trentini Lahoz Maria Alice
Published: July 2018

O artigo tem por objeto a análise crítica do tratamento dado à mediação nos recentes programas e projetos do Estado Brasileiro. Demonstra-se que com o implemento da Resolução CNJ n.º 125/2010, a prática das soluções alternativas de controvérsias está sendo tratada dentro da esfera judicial, o que contribui para a manutenção dos vícios já existentes. No mesmo sentido caminha o Novo Código de Processo Civil, em razão de não propor um afastamento da cultura adversarial existente na sociedade brasileira.
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL: POSSIBILIDADES QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DA CISG
Authors: Rocha Floriani Lara Bonemer , Blanchet Luiz Alberto
Published: July 2018

O artigo tratou da intervenção do Estado no comércio internacional e das possibilidades no que se refere à implementação da Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Para a elaboração do trabalho foi utilizado o método dedutivo, partindo-se de regras de evidência que subsidiaram a análise dos pontos tratados neste estudo e possibilitaram, mediante a síntese, atingir as conclusões apresentadas ao final. Assim, a primeira parte do artigo foi dedicada à uma abordagem histórica da intervenção do Estado no comércio internacional. Destacou-se, neste aspecto, a proximidade das teorias de comércio internacional com as teorias econômicas e, principalmente, à economia clássica. A partir da década de 1990, iniciou-se uma mudança de abordagem, que passou a reconhecer a importância da intervenção do Estado nas práticas comerciais no âmbito internacional. Partindo deste pressuposto, a segunda parte do artigo foi dedicada à apresentação da Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, com especial enfoque nas vantagens legais e econômicas advindas de sua aplicação. Foram indicadas, nesta oportunidade, as principais conquistas obtidas no trajeto da Convenção e os aspectos que precisam ser aprimorados para uma aplicação frequente. Assim, na parte final do trabalho, destacou-se a relevância do papel do Estado para a implementação da CISG no que se refere à redução da assimetria informacional existente em relação ao conhecimento e aplicação da Convenção, bem como para o enforcement na hipótese de descumprimento dos contratos firmados sob sua regulação.
A REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA, A REFORMA TRABALHISTA E SEUS EFEITOS NOS MOVIMENTOS DE TRABALHADORES NO BRASIL: O ENFRENTAMENTO DA FRAGMENTAÇÃO DO COLETIVO
Authors: Oliveira Lourival José De , Rossignoli Marisa
Published: July 2018

O artigo, a partir da análise sobre as transformações  ocorridas no sistema de produção, objetivou debater as novas  organizações do trabalho e consequente  fragmentação do coletivo no Brasil. Com a aprovação da reforma trabalhista  pela Lei nº 13.467/2017, rompeu-se com o princípio da proteção ao trabalho a partir do momento no qual se estabeleceu juridicamente uma  aparente igualdade entre empregado e empregador, o que não coaduna com a questão fática, conforme ficou comprovado por meio da ampliação das possibilidades de negociação coletiva sobre matéria que antes era proibida. Constatou a transição de um sistema de proteção do trabalho humano, antes concentrado na  figura do Estado,  para um sistema que privilegia a negociação coletiva sem um aperfeiçoamento das organizações  de trabalhadores. A vulnerabilidade do trabalho humano são dois resultados desse processo, que no seu conjunto, contribui para a crescente precarização das relações de trabalho.  O método é o dedutivo com pesquisa bibliográfica
A DESOBEDIÊNCIA CIVIL E O DIREITO DE RESISTÊNCIA COMO INSTRUMENTOS DE ENFRENTAMENTO A CONTEXTOS NÃO DEMOCRÁTICOS: LIMITES E POSSIBILIDADES À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Authors: Wermuth Maiquel Ângelo Dezordi , Santos Luana Marina
Published: July 2018

Este trabalho versa sobre o Direito de Resistência, que comporta, como uma de suas formas de atuação, a Desobediência Civil. Não somente sob o prisma jurídico, mas, muito além, principalmente em razão da insegurança que impera sob a instabilidade política no mundo contemporâneo, far-se-á uma análise destes institutos, no intuito de averiguar a possibilidade de sua utilização como um instrumento de luta que assegure aos indivíduos a garantia de reivindicar por direitos mais justos a fim de que possam, efetivamente, consolidar sua participação na esfera jurídica e política. O problema orientador deste trabalho parte da seguinte objeção: em que medida a Desobediência Civil e o Direito de Resistência se apresentam, na contemporaneidade, como condições de possibilidade para o enfrentamento à produção legislativa e às práticas institucionais não democráticas? No que se refere aos objetivos específicos da pesquisa – desenvolvida a partir do método dedutivo –, eles estão espelhados na estrutura do artigo. Assim, na primeira seção, busca-se analisar os principais conceitos de Direito de Resistência e Desobediência Civil para, na sequência, sob uma perspectiva histórica e a partir de exemplos como o de Gandhi e Luther King, compreender como estes institutos se configuram enquanto condição de possibilidade para a efetivação de direitos humanos. Por fim, busca-se, na terceira seção, empreender uma análise da aplicabilidade dos preceitos do Direito de Resistência e da Desobediência Civil no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, evidenciando seus limites e possibilidades.
Stroke prevention in patients with atrial fibrillation and comorbidities
Authors: Ostroumova O D , Voevodina N Yu , Guseva T F , Pavleeva E E , Piksina G F , Goloborodova I V
Published: July 2018

In the article questions of prevention of stroke, including repeated ones, are considered. The choice of anticoagulant therapy is discussed in patients with atrial fibrillation and a number of concomitant diseases - coronary artery disease, diabetes mellitus, chronic kidney disease, chronic heart failure. The data of subanalyses of a randomized clinical trial of ARISTOTLE are presented, indicating a high profile of efficacy and safety of the new oral anticoagulant apixaban in these categories of patients.
Hypertensive crisis as cerebrovascular disease risk factor
Authors: Kravchenko M A , Andreeva O S , Gnedovskaya E V , Chechetkin A O , Varakin Yu Ya , Oshchepkova E V , Piradov M A
Published: July 2018

Objective. To assess main epidemiological indicators for hypertensive crises (HC) in the population of productive age and to study possible correlations of crisis associated arterial hypertension (AH) with clinical and instrumental phenomenon of chronic cerebrovascular diseases. Materials and methods. Data of several studies presented: cross-sectional studies of 726 people aged 35-64 and 415 people aged 40-59. Observational cohort study of 109 patients aged 57.4±5.8 with uncomplicated AH. For the detection of HC in anamnesis, there were used special criteria which widens standard HC definition for additional account of light and mild severity cases. Results. Overall AH prevalence was 45% (95% CI 41-51), in men - 48% (40.2-55.9), in women - 45% (38.4-51.6). History of HC in anamnesis was 11.8% (95% CI 9-15.2), in men 8.8% (5.4-14) and in women - 13.8% (10-18.7). Proportion of HC associated AH defined at the level of 25-30% of all AH cases. The most prevalence of HC associated AH was found in people with “high normal” (130-139/85-89) arterial pressure - 37%. Prevalence of the complaints on headaches, dizziness, poor memory and lower intellectual productivity was higher in people with HC. Chronic cerebrovascular disease was found 2-fold frequently in HC associated AH. But in generally analysis of possible correlations of HC with clinical and instrumental phenomenon of chronic cerebrovascular diseases didn’t revealed any statistically significant differences. Conclusion. HC burden for healthcare system is serious, because it is important risk factor for cerebrovascular diseases and associated with significant lowering of the quality of life. Prevalence of the HC cases with light and mild severity is underestimated. Despite that the study of the most prevalent forms of HC (rare, light and mild severity) didn’t find any associations with morphological or persistent clinical pathology, functional phenomenon were found statistically significant frequently.
Continuous positive airway pressure (CPAP) therapy in patients with obstructive sleep apnea syndrome and arterial hypertension: expert opinion
Authors: Litvin A Yu , Elfimova E M , Chazova I E
Published: July 2018

The combination of the obstructive sleep apnea (OSA) syndrome and arterial hypertension (AH) is a common problem affecting both the medical and social aspects of a patient's life. CPAP-therapy is the main treatment of sleep-discorded breathing. This paper focuses on up-to-date data on the relationship between OSA and AH and reviews studies evaluating the effect of CPAP-therapy on blood pressure, the risk of cardiovascular complications and the quality of life of patients.
La perspectiva pragmática de la Constitución y la justicia constitucional, de los valores, principios y derechos fundamentales
Authors: Duarte Cuadros Rubén Alberto
Published: July 2018

El referente del problema se encuentra inscrito en lo que podemos comprender, en rasgos generales, como la “mutación de las teorías del derecho contemporáneo”. La propuesta se centra en la búsqueda de un nuevo camino, que sea capaz de resolver las insuficiencias teóricas propias del iusnaturalismo, del iuspositivismo y del iusrealismo jurídico; en tal sentido la investigación propone como hipótesisla construcción de una teoría pragmática del derecho, fundamentada en un postulado de la acción y del lenguaje
La guerra como práctica de adecuación de los lugares
Authors: Cuartas M Gloria Isabel
Published: July 2018

Los imaginarios geográficos sobre la región del Urabá han profundizado la guerra y motivado el conflicto entre las diversas territorialidades. Han quedado cicatrices que muestran la huella del Estado en la manera de ordenar los territorios y dar respuesta al conflicto social y armado. Es decir, se produce sufrimiento social en la aplicación de modelos de seguridad, imponiendo el modelo hegemónico capitalista. Quedan resonando preguntas en este artículo desde la territorialidad vivida por las comunidades, como respuesta a la ruptura de procesos sociales y políticos que han vivido: ¿qué son territorios de seguridad y qué son territorios de paz con dignidad?, ¿cómo se pueden construir los territorios de paz con justicia?, ¿cómo protegerlos?, ¿qué valores hay que asegurar o proteger?, ¿para quién es la seguridad? Sigue abierto un llamado a la conciencia ética del país, a los planificadores del “desarrollo”, a los “ordenadores” del territorio. Se evidencian geografías que demandan respeto al derecho a la memoria, a la vida, a la justicia espacial, a vivir en armonía con la naturaleza, que requieren relacionar a diversas escalas las acciones de las comunidades que han renunciado al olvido y hacen de la memoria potencia política para defender los territorios, como procesos que se viven en medio del conflicto.
Ciudadanía sin derechos políticos: ¿una ciudadanía cercenada?
Authors: Rincón Covelli Tatiana
Published: July 2018

El 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación comunicó que había impuesto al señor Gustavo Petro Urrego, alcalde Mayor de Bogotá, la sanción de destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de quince años para ejercer funciones públicas. Esta decisión generó, en su momento, pronunciamientos públicos y numerosas acciones de tutela. Aun cuando el mayor énfasis se puso, en este caso, en la dimensión colectiva de los derechos políticos, el interés del presente artículo está en la dimensión individual del derecho, concretamente en mostrar desde una recuperación de la noción de ciudadanía, dos cuestiones: de un lado, que una privación de derechos políticos equivale hoy a una negación radical de la condición de ciudadanía y con ello de la condición de iguales que se reconocen las personas en una comunidadpolítica de personas que se reconocen como iguales, en términos de derechos; y del otro, que el caso de Gustavo Petro Urrego puso en lo público una nueva sensibilidad sobre el sentido de los derechos políticos, mostrando que su apropiación es algo que va más allá del Derecho