bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERTANGGUNG JAWABAN PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA OLEH INSTITUSI PUBLIK (STUDI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT BUMI ASIH JAYA TERHADAP OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 643/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.)
Authors: Yurikosari Andari
Published: December 2022

Through the Commercial Court, the Financial Services Authority (OJK) managed to bankrupt PT Asuransi Bumi Asih Jaya and OJK won the case until the Judicial Review (PK) stage. At the time of the bankruptcy process, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, again sued OJK for unlawful conduct and was registered at the Central Jakarta Commercial Court with number 643 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Pst. This is because PT Asuransi Bumi Asih Jaya as the plaintiff did not accept the arbitrary actions carried out by OJK. PT Asuransi Bumi Asih Jaya sued for compensation of Rp.4.4 trillion, with details of material losses worth Rp1.4 trillion. Losses are calculated since the OJK revoked its business license in October 2013. To be able to carry out its duties and functions, the state administration carries out various acts or activities of state administration which are often referred to as state administrative actions or acts of state administration. State administration actions became important later when dealing with cases such as in the case of PT Asuransi Bumi Asih Jaya's lawsuit, in which the company sued OJK as a state institution which as a state administration official had committed a violation in the conduct of state administration. The main problem in this study is how the actions of the Asuransi Bumi Asih Jaya company sued the Financial Services Authority as a public body with a lawsuit against the law and how to analyze the position of the Financial Services Authority in legally responsible state administrative actions that have been carried out against PT Asuransi Bumi Asih Jaya. The study was conducted using normative research methods, with qualitative descriptive analysis. The results of the study illustrate that if there is a violation in the conduct of state administration, the state legal entity that is a public institution can be sued through the District Court in the case of a civil case if it has committed a violation of state administrative law.Keywords: acts of state administrative law, public legal entities, acts against the law
LIMIT GANTI RUGI DALAM HUKUM ANGKUTAN DI JALAN
Authors: Nurbaiti Siti
Published: December 2022

Angkutan di jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, angkutan jalan bertujuan sebagai penghubung berbagai kota dan pulau yang ada di Indonesia. Masalah yang paling penting dalam kaitannya dengan pengangkutan di jalan adalah masalah limit ganti rugi yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian kepada pengguna jasa yang mengalami kecelakaan atau kehilangan barang yang terjadi selama penyelenggaraan pengangkutan di jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tanggung jawab perusahaan angkutan di jalan dalam memberikan ganti kerugian  dan limit yang diberikan kepada pengguna jasa angkutan jalan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder yang dianalisis  secara kualitatif  dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tanggung jawab perusahaan angkutan di jalan dalam memberikan memberikan ganti kerugian memang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaln, akan tetapi ketentuan mengenai besarnya limit tanggung jawab pengangkut untuk memberikan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan Pasal 193 (2) UU No.22 Tahun 2009 tidak memberikan ketentuan yang tegas berapa jumlah yang pasti yang harus diberikan kepada pengguna jasa, dan sampai tulisan ini dibuat Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut limit ganti ruginya belum dikeluarkan.Kata Kunci: Angkutan Jalan, Limit Ganti Rugi.
PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Authors: Gultom Elfrida Ratnawati
Published: December 2022

Banyak perilaku dari Pengemudi angkutan membawa kerugian bagi penumpangnya yang diakibatkan karena kekhilafan, kesalahan atau ketidak hati-hatiannya. Kerugian penumpang dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian yang secara immateriil yang disebabkan kelalaian, kesalahan dan kekhilafan sehingga terjadi kecelakaan, maka pengemudi telah melanggar “Pasal 23 ayat 1 (a) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dan tujuan pengangkutan yang diinginkan oleh penumpang  yaitu selamat, aman dan nyaman sampai tujuan tidak terlaksana. Selain Pasal 23, pengemudi  melanggar “Pasal 45 (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” tentang tanggung jawab sipengangkut terhadap penumpangnya. Didalam pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan dikenal periode tanggung jawab  pengangkut, yaitu sejak diangkutnya penumpang sampai tiba di tujuan. Bagaimana  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur kedudukan hukum penumpang yang menggunakan angkutan umum? dan Bagaimana Perlindungan  Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas akibat Penyelenggaraan Angkutan? Merupakan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu buku dan jurnal dengan pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang  hak-hak dari Penumpang, dasar hukumnya terdapat dalam  “Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan“ isinya adalah perusahaan angkutan umum bertanggung jawab kepada penumpang  atas kerugian yang diderinya berupa materiil dan immaterial dan penderitaan penumpang akibat lalinya penyelenggaraan pengangkutan sehingga menyebabkan penumpang  meninggal dunia atau luka,  kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang sendiri. Penumpang wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan umum yaitu jaminan keselamatan karena ini merupakan hak dari Penumpang, dan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab penuh atas perilaku atau perbuatan yang diterbitkan oleh orang yang dipekerjakannya atau pengemudi selama melaksanakan kegiatan pengangkutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penumpang, Kecelakaan, Angkutan Darat
TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN TARIF BEA KELUAR BAHAN MINERAL MENTAH (STUDI TERHADAP GUGATAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA-NNT)
Authors: Abrianti Sharda
Published: December 2022

Kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah  diatur dalam Pasal 103 juncto Pasal 170 UU Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Ketentuan tersebut yang menjadi dasar larangan melakukan ekspor bahan mineral mentah oleh Pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha di bidang pertambangan, termasuk PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Dengan alasan tersebut PT NNT kemudian mengajukan gugatan terhadap Pemerintah ke Arbitrase. Adapun permasalahannya adalah apakah ketentuan mengenai tarif bea keluar bahan mineral mentah melanggar kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tidak bertentangan dengan Kontrak Karya (KK) PT NNT karena sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) KK.Kata Kunci: Tarif Bea Keluar
MAKAR DENGAN MODUS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
Authors: Effendi Erdianto
Published: December 2022

Perubahan sosial dari era otoritarian di masa Orde Baru ke orde reformasi membuat masyarakat mengalami anomali. Mengungkapkan perasaan dianggap sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang dipahami seakan semuanya boleh sehingga beterbaranlah berbagai informasi yang bersifat hoax bahkan sampai menjurus kepada tindakan melawan hukum yang serius. Dalam perspektif penegak hukum sejumlah tindakan melalui media sosial dikualifikasi sebagai delik makar. Perspektif tersebut mengandung kontroversi tentang pengertian makar itu sendiri khususnya berkaitan pula dengan pertanyaan apakah makar dapat dilakukan dengan media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, disimpulkan bahwa (i) ada dua pandangan dalam menafsirkan makar secara teori yaitu pandangan bersifat fisik dan pandangan yang menafsirkan makar harus berbentuk fisik, (ii) Penegakan hukum di masa Orde Lama menggunakan pendekatan  fisik sebagai kriteria makar sedangkan dalam orde Reformasi sebelum era Presiden Jokowi justru menggunakan pendekatan psikis (iii) Jika dilihat dari pendekatan psikis, kasus “makar” aktual yang terjadi dengan menggunakan media sosial dapat dikualifikasi sebagai makar, sedangkan jika menggunakan pendekatan fisik, maka perbuatan di media sosial dewasa ini belum dapat dikualifikasi sebagai makar, (iv) meskipun menggunakan pendekatan psikis perbuatan tersebut dapat saja dikualifikasi sebagai makar, harus diteliti dengan cermat apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum menurut konstitusi.Kata Kunci: Makar, media sosial
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Rahmawati Mety
Published: December 2022

Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial, menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan dari sudut ilmu hukum perlindungan saksi dan korban. Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum korban pencemaran nama baik, melalui media sosial, dengan measukan muatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya (penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik). Dimana korban menjadi rendah diri, malu, diasingkan oleh masyarakat, serta dampak yang paling menyedihkan adalah hilangnya harga diri dan tidak mendapatkan pengakuan atas dirinya.Tujuan pengabdian, memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak  masyarakat pengguna media sosial di daerah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, yang menggunakan media sosial untuk menjalin kekerabatan dan persatuan rukun tetangga dan keluarga. Pemahaman sampai pada tingkat perlindungan hukum bagi korban, yang sudah di atur, termasuk prosedurnya untuk mendapatkan perlindungan tersebut.Serta mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan ITE tersebut. Penyuluhan dan posbakum dilakukan dengan cara memberikan ceramah, disertai contoh-contoh kasus yang aktual dan sering terjadi dalam masyarakat, kemudian tanya jawab. Selanjutnya peserta mengajukan pertanyan secara umum mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan hukum. Sehingga dapat tercapai tujuan daripada Pengabdian kepada masyarakat, yaitu masyarakat memahami serta memiliki pengetahuan tentang muatan yang dilarang, sanksi pidana, prosedur mendapatkan perlindungan bagi korban pencemaran nama baik melalui media sosial.Kata kunci: Korban pencemaran nama baik, Media sosial, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.
PARADIGMA HUKUM YANG BENAR DAN HUKUM YANG BAIK (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)
Authors: Sunaryo Sidik , Purnamawati Shinta Ayu
Published: December 2022

Korupsi bukan saja bermakna merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara kuantitatif, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak konstitusionalitas warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Korupsi merupakan perbuatan yang merongrong ideologi bangsa sebagai landasan dan arah keberlangsungan peradaban bangsa. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat disejajarkan dengan bughot (pemberontakan) terhadap sendi-sendi keteraturan Negara hukum. Putusan hakim perkara korupsi merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat untuk mewujudkan tujuan luhur dalam pembentukan Negara. Putusan hakim perkara korupsi menjadi risalah sejarah dalam membangun peradaban umat manusia untuk hidup sejahtera, tertib, cerdas, dan adil secara utuh. Hukum yang baik (bersumber dari nilai moralitas) dan hukum yang benar (bersumber dari nilai konstitusionalitas), harus dan wajib menjadi paradigm dalam membangun grand design hukum yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Paradigma desain putusan hakim perkara korupsi di Indonesia harus simetris dengan konsep Negara hukum yang sebenarnya. Putusan hakim perkara korupsi hakekatnya merupakan wujud Negara hukum yang mensejahterahkan rakyatnya. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil sebagai wujud ketertiban dan keteraturan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil mempunyai kekuatan sebagai alat centripetal dan centrifugal dalam mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Kata Kunci : hukum, korupsi, baik, benar
EFEKTIFITAS UNION BUSTING SEBAGAI TINDAK PIDANA KEJAHATAN
Authors: Pamungkas Yogo
Published: December 2022

Perselisihan hubungan industrial secara normative terdiri atas perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahan. Perselisihan hak dan perselisihan kepentingan memungkinkan melibatkan pengusaha, pekerja maupun serikat pekerja dengan demikian perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja dengan pengusaha dibatasi dengan perselisihan hak dan kepentingan. Ketika perselisihan yang timbul antara serikat pekerja dan  pengusaha itu terkait dengan usaha untuk menghalangi terbentuknya atau berjalannya serikat pekerja maka undang-undang tentang Serikat Pekerja mengkategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah apakah union busting tepat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan bagaimana penempatan union busting dalam perselisihan hubungan industrial? tulisan ini merupakan penelitian normative dengan data sekunder. hasil dari kajian ini adalah union busting tidak tepat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. semestinya union busting dapat dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial.
BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BERDAMPAK TERJADINYA KRIMINALISASI PETANI YANG MEMANFAATKAN BENIH VARIETAS BARU (DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN)
Authors: Bustani Simona
Published: December 2022

ABSTRAKPerlindungan pemulia varietas tanaman merupakan konsep baru  di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang perlindungan Varietas Tanaman dan  Undang-Undang No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman untuk mengatur benih varietas. Konsep individual  yang melekat pada hak pemulia berbenturan secara budaya hukum dengan konsep komunal  masyarakat Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kriminalisasi pada  petani yang memanfaatkan varietas tanaman baru. Budaya hukum  terkait dengan tingkat pemahaman terhadap peraturan yang penerapannya berdampak langsung menimbulkan ketidakadilan bagi petani.  Penelitian ini menggunakan  metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang  yang dianalisis secara kualitatif. Budaya hukum merupakan ujung tombak keberhasilan penerapan perlindungan varietas tanaman, seharusnya penerapan undang-undang ini tidak merugikan petani. Namun, akibat rendahnya budaya hukum  berdampak terjadinya kriminalisasi petani yang memanfaatkan benih varietas baru, diantaranya  pelanggaran  benih jagung milik PT BISI di kediri pada tahun 2008 dan pelanggaran benih padi oleh petani tahun 2019 di Aceh. Kondisi ini terjadi, karena penegak hukum salah dalam menerapkan kedua undang-undang tersebut. Oleh karenanya, perlu diantisipasi dengan meningkatkan  budaya hukum  masyarakat petani maupun penegak hukum. Keberhasilan upaya ini dapat diwujudkan  dengan meningkatkan pemahaman berbagai pihak, serta adanya pembinaan dan sosialisasi  pada penegak hukum dan  petani. Kata Kunci: Kriminalisasi Petani, Penerapan Perlindungan Pemulia Varietas Tanaman.
MEMBANGUN SISTEM POLITIK KEAMANAN TATA KELOLA PUBLIK DARI SISTEM POLITIK YANG TERSISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF (PELAKSANAAN ISTITHAAH JAMAAH HAJI DI INDONESIA)
Authors: Syam Radian
Published: December 2022

ABSTRAKPartai politik merupakan satu diantara faktor yang penting dalam sistem politik sebuah negara demokrasi, dimana kemudian partai politik bagian dalam sistem politik keamanan tata kelola publik. Bahwa dalam proses penerapan, sistem politik keamanan tata kelola publik , partai politik wajib melakukan kontrol atas sebuah sistem politik keamanan tata kelola publik yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan fungsi pemerintah. Ditengah masyarakat akan menjadi sebuah keniscayaan karena hukum berfungsi melayani masyarakatnya sesuai area dan eranya, dengan pendekatan sosiologis penelitian ini dapat mengaitkan antara pergulatan dan kesepakatan politik, serta kenyataan-kenyataan masyarakat yang mempengaruhinya.   Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan istithaah pelaksanaan haji di Indonesia yang tersistematis, terstruktur dan masif?  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari peulisan ini adalah bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif.  Pemerintah yang merupakan (ulil amri) hasil dari Proses Politik dan juga merupakan kader dari Partai Politik wajib meningkatkan pelayanan kesehatan (termasuk memfasilitasi)  sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif. Kata kunci: Membangun sistem politik, pelaksanaan Istihaah Jamaah Haji Indonesia.
POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI USULAN PERUBAHAN TENTANG PENGATURAN MOGOK KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Yurikosari Andari
Published: December 2022

ABSTRAK Secara yuridis pengusaha dilarang menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK) dengan alasan pekerja melakukan mogok kerja. Mogok kerja di Indonesia merupakan hak normatif dari pekerja dan atau serikat pekerja (“Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”), sehingga mogok kerja merupakan hak dasar pekerja. ‘Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” telah mengatur mengenai mogok kerja, namun dalam beberapa hal banyak menjadi masalah dalam penyelesaiannya, dan oleh karena itu memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelesaiannya dan revisi undang-undang ketenagakerjaan yang akan datang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan revisi “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” khususnya pada Pasal 137 -146 tentang Mogok Kerja  dan bagaimana rekomendasi terhadap revisi aturan Mogok Kerja dalam rancangan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan terutama menggunakan data sekunder berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian ini adalah mengenai hak normatif  pekerja berupa mogok kerja yang diatur dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Perjanjian Kerja Bersama,  Peraturan Perusahaan, gagalnya perundingan bipartite menjadi masalah berikutnya dalam urgensi revisi mogok kerja dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” dan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah.Kata kunci : mogok kerja, revisi undang-undang ketenagakerjaan
TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMAKAI JASA PROSTITUSI (Suatu Pendekatan Yuridis-Religius)
Authors: Tongat Tongat
Published: December 2022

ABSTRAKCarut marut penegakan hukum prostitusi hingga kini belum berakhir. Akar persoalannya ditengarai belum adanya pengaturan yang memadai tentang prostitusi itu sendiri. Karena itu, pada tahapan penegakan hukum in concreto, aparat hukum harus berjuang keras melakukan penafsiran hukum setiap ada laporan tentang prostitusi. Tulisan ini mencoba mendiskusikan dua permasalahan terkait prostitusi ini. Pertama, bagaimana konstruksi hukum perbuatan prostitusi menurut hukum pidana yang berlaku (eksisting) di Indonesia? Kedua, bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi? Melalui kajian secara yuridis-normatif diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, dalam hukum positif yang berlaku hingga kini belum dikonstruksi tentang perbuatan prostitusi sebagai crime. Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi akan sangat tergantung pada formulasi tentang tindak pidana prostitusi.Kata kunci : tanggungjawab pidana, pemakai jasa, prostitusi
HUKUM PIDANA YANG INSTRUMENTAL: UPAYA LEGITIMASI KEPENTINGAN MELALUI PENGETAHUAN BERBASIS KEKUASAAN (STUDI MULTIDISIPLINER TERHADAP EKSTASI KOMUNIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA MELALUI SIMULACRA)
Authors: Marbun Rocky
Published: December 2022

ABSTRAKTindakan instrumental dalam ranah kajian filsafat, menunjukan adanya upaya pengobjektivikasian terhadap seseorang yang disasar sebagai objek penelitian. Hukum Pidana sebagai suatu ramifikasi Ilmu Hukum mengalami upaya-upaya untuk menampilkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat imstrumental. Interpretasi terhadap perilaku dalam simulacra sangat bersifat atomistis logis, sehingga ketertujuan dari hukum pidana dalam menjalankan fungsinya, tidaklah meletakkan masyarakat ke dalam suatu kehidupan yang beradab, namun justru lebih mengarah kepada masyarakat yang punitive. Lantas, bagaimanakah seharusnya aparat penegak hukum bereaksi terhadap ekstasi komunikasi dalam simulacra tersebut? Guna menjawab permasalahan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif—sebagai konsekuensi Ilmu Hukum sebagai sui generis, namun demikian, Peneliti menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu pendekatan filsafat, pendekatan bahasa, pendekatan komunikasi, pendekatan konseptual, dan pendekatan kritis. Sehingga, akan mencegah atas keterlepasan hukum pidana dalam kaitannya dengan fungsi sosial dan sifat keilmiahannya. Kata kunci: Pidana, Hoax, Makar, Instrumental, Ilmu Hukum, Komunikasi
KAJIAN ATAS SENGKETA DUALISME KEPENGURUSAN PERHIMPUNAN PENGHUNI DAN PEMILIK SARUSUN (PPPSRS)
Authors: Setiawati Anda
Published: December 2022

Dalam praktik pengurusan dan pengelolaan rumah susun oleh PPPSRS, muncul persoalan adanya dualisme kepengurusan PPPSRS. Masing-masing pihak merasa memiliki legitimasi dan kewenangan berdasarkan pemberian status badan hukum oleh pemerintah daerah. Secara normatif, legalitas pengurus PPPSRS merujuk pada legalitas pembentukan PPPSRS yang dibuktikan dengan akta pendirian beserta AD/ART PPPSRS.  yang dilaporkan ke instansi terkait untuk memperoleh status badan hukum. Pemilihan pengurus dilakukan atas dasar musyawarah mufakat dan jika tidak mencapai kuorum dilakukan atas dasar suara terbanyak. Pergantian atau perubahan pengurus dapat dilakukan melalui RULB berdasarkan hak suara pemilihan yang dimiliki oleh anggota PPPSRS dan dituangkan dalam suatu akta notariil, untuk kemudian dilakukan pencatatannya ke instansi/dinas terkait.  Pencatatan ini tidak bisa ditafsirkan sebagai cara untuk memperoleh status badan hukum baru dari PPPSRS baru melainkan hanya berupa pencatatan pergantian atau perubahan pengurus dari yang lama ke yang baru.Kata kunci: Dualisme Kepengurusan, PPPSRS
MEKANISME HUKUM PENGUPAHAN BURUH PERUSAHAAN SWASTA ERA GLOBALISASI DI INDONESIA
Authors: Sulaiman Abdullah
Published: December 2022

Penulisan Abstrak tulisan ini yang berjudul; “Mekanisme Hukum Pengupahan Buruh  Perusahaan Swasta Era Globalisasi di Indonesia”;  Pertama, Tujuan Penulisan, untuk mengurakan dan menganalisis kepatutan pengaturan upah buruh/ketenagakerjaan di perusahaan swasta. Kedua, Ruang Lingkup Penulisan adalah terhadap sistem hukum pengupahan buruh  perusahaan  swasta era globalisasi di Indonesia, mengulas dan menguraikan mengenai eksistensi perburuhan di Indonesia, juga terhadap stándar fundamen pengaturan kesejahteraan perburuhan pada era global. Ketiga, Metode Penelitian Digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris yang sebelumnya mengambil data sekunder dan data primeir Internasional di Indonesia yang khususnya pengupahan buruh/tenaga kerja pada perusahaan swasta di Indonesia.  Keempat, Ringkas Hasil yakni sebagai berikut; bahwa eksistensi hukum perburuhan swasta di Indonesia, Terhadap penggunaan cara-cara yang masih konvensional perusahaan menerima buruh dengan cara pengumuman bahwa perusahaan membutuhkan buruh dengan penghasilan yang telah ditentukan. Kemudian stándar fundamen pengaturan pengupahan buruh di era global di Indonesia agar fokus substansi kebijakan perburuhan terfokus pada kesejahteraan buruh yang standarnya diatur dalam ketentuan peraturan (Pasal  27  ayat (2))  UUD 1945) perundang-undangan mengenai penghasilan yang adil adalah salah satu jaminan perlindungan hukum bagi buruh untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya. Tekanan penerapan ketentuan standar buruh Internasional melalui dari organisasi buruh internasional/ILO (Konvensi No.100 Tahun 1951 mengenai pengupahan buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya). Tuntutan pemberian penghasilan sebagai fasilitas kesejahteraan buruh (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) belum memberikan perlindungan upah. Esensi peradilan perburuhan di Indonesia (UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dan harapan keberadaan realisasi arbitrase perburuhan belum mampu memberikab kepastian hukum kaum buruh. Kelima, Simpulan bahwa dasar hukum perburuhan secara umum dan sistem pengupahan secara khusus diatur konstitusi tertuis (UUD 1945) dan lahirnya ketentuan mengenai penghasilan buruh secara umum dan pemberian penghidupan layak secara khusus, yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan buruh (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), sehingga kelemahan norma inilah kalangan perusahaan   menentukan   sepihak tingkat mengenai upah kepada buruh.Kata kunci:  Pengaturan Pengupahan Buruh, Perusahaan Swasta.
KONSEP DIVERSI PENANGANAN ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIAUNTUK MASA YANG AKAN DATANG
Authors: Baskoro Novi Eko
Published: December 2022

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah global (dunia). Saat ini penyalahgunaan narkotika sudah masuk ke segala lapisan masyarakat sampai menembus batas gender, kelas ekonomi, bahkan usia anak. Kebijakan Pemerintah lndonesia dalam penanganan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih memposisikan penyalahguna narkotika sebagai perbuatan pidana dengan ancaman sanksi pidana Khusus untuk penanganan anak penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversi. Adapun permasalahan , “Bagaimana konsep Dibersi penanganan Penyalahguna narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk masa yang akan datang?” Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang terkait dengan diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwakonsep diversi yang seharusnya diterapkan di Indonesia dimasa yang akan datang, tidak jauh berbeda dengan konsep diversi yang diterapkan di Australia yaitu Police Diversion. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Kata Kunci: Diversi, Penyalahguna Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak.
KOMPETENSI PTUN DALAM MENILAI UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Authors: Pamungkas Yogo
Published: December 2022

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberi konsekuensi meluasnya kompetensi PTUN dalam memeriksa sengketa administrasi negara. Salah satu kompetensi baru yang diberikan kepada PTUN adalah wewenang menilai unsur penyalahgunaan wewenang. permohonan ini ditujukan untuk menilai apakah hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah  ini sesuai dengan ketentuan atau tidak. Permasalahan yang diajukan adalah apakah Apakah penentuan kewenangan PTUN untuk menilai pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang yang hanya dilakukan oleh  Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) saja sudah tepat dan bagaimana  peran ideal PTUN dalam menilai  tindakan penyalahgunaan wewenang? hasil kajian dari masalah yang timbul adalah bahwa penentuan APIP sebagai lembaga yang dapat dimohonkan penilaiannya ke PTUN kurang luas karena lembaga pengawasan lain tidak mendapatkan control dari PTUN, sementara lembaga penagwas eksternal tersebut dalam melakukan fungsinya berpotensi menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, selain dari hal tersebut dengan dimasukkanya lembaga eksternal sebagai obyek control yuridis PTUN maka akan sinkron dengan Pasal 87 angka 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.  Kata kunci: Kopetensi PTUN, Penyalahgunaan Wewenang
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ON LINE AKIBAT KECELAKAAN DALAM MENGOPERASIKAN KENDARAANNYA
Authors: Ratnawati Elfrida
Published: December 2022

Tulisan ini bermula dari pemberitaan  media tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengemudi kendaraan online saat pengoperasian kendaraannya mengakibatkan luka-luka bahkan meninggal. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan kendaraan OnLine terhadap Pengemudi? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pengemudi On Line? adalah pokok permasalahan dalam paper ini. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dianalisis secara deskriptif menggunakan data primer yang kebenarannya didukung data sekunder kemudian diolah secara kualitatif.  Data dari lapangan melihat seberapa banyak kecelakaan yang dialami oleh pengemudi On Line dan tanggung jawab perusahaan On Line, kemudian data primer ini didukung oleh data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang mengatur, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku pendukung dan bahan hukum tersier yaitu data-data yang berasal dari tulisan jurnal-jurnal yang membahas tentang perlindungan hukum yang mempunyai kaitan pembahasan dengan paper ini. Kesimpulan Penelitian ini adalah Perusahaan Kendaraan OnLine tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang diderita akibat pengoperasian kendaraannya dan sama sekali tidak menjamin keselamatannya, padahal resiko pekerjaan sangat tinggi, mengapa? Karena perjanjian yang disepakati adalah mitra kerja dan Pengemudi yang tertimpa kecelakaan tidak mendapatkan ganti rugi dan biaya perawatan dari perusahaan dan tidak ada perlindungan hukum bagi Pengemudi On Line.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengemudi, Ojek Online, Kecelakaan
PENERAPAN DOKTRIN SINGLE ECONOMIC ENTITY DALAM PUTUSAN-PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Authors: Anggraini Anna Maria Tri
Published: December 2022

Doktrin Single Economic Entity (SEE) merupakan doktrin yang dikenal dalam rezim persaingan usaha yang mengakui, bahwa beberapa perusahaan yang terkait dalam suatu kelompok usaha yang tergabung dalam induk perusahaan (holding company) adalah satu entitas ekonomi. Dontrin ini digunakan pertama kali oleh KPPU dalam perkara Nomor 7/KPPU-I/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Kepimilikan Saham Silang oleh Kelompok Temasek. Penelitian ini mengajukan dua permasalahan, yakni bagaimana pengertian dan batasan Kelompok Usaha yang dapat dikatagorikan sebagai SEE menurut UU No. 5/1999, dan bagaimana KPPU menerapkan doktrin SEE dalam perkara-perkara pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 dalam Putusan KPPU No. 3/KPPU-L/2008 dan Putusan No. 07/KPPU-I/2008. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan data sekunder berupa putusan-putusan kppu yang telah final dan mengikat serta undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penentuan kriteria kelompok usaha sebagai SEE dalam hukum persaingan adalah adanya pengendalian dalam menentukan kebijakan perusahaan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan; selain itu, KPPU menerapkan doktrin SEE untuk menjaring pelaku usaha yang berdomisili di luar negeri berdasarkan Pasal 27 untuk Perkara Nomor 7/KPPU-I/2007 dan Pasal 16 untuk Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2008 tentang Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris). Kata kunci: Doktrin Single Economic Entity, pengendalian.
ANALISIS YURIDIS BIOLAW DAN PENERAPAN DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Zuhra Amalia
Published: December 2022

Biolaw di Indonesia sangatlah penting. Masalah Biolaw banyak terjadi di Indonesia, seperti bioterorisme, bioteknologi, penelitian biomedis, dan etika biomedis. Dalam hal bioteknologi, kemajuan pengembangan dan aplikasi bioteknologi di Indonesia relatif lambat. Adopsi bioteknologi masih tunduk pada pro dan kontra, dan dipandang negatif oleh beberapa pihak. Pro dan kontra juga terjadi dalam penelitian dan etika biomedis. Penelitian ini membahas masalah penting tentang Biolaw di Indonesia. Pertama, Bagaimana Hukum Indonesia mengatur tentang Biolaw? Kedua, Apakah sudah cukup peraturan nasional yang memadai tentang biolaw di Indonesia? Ketiga, kendala apa saja dalam menerapkan Biolaw di Indonesia? Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menganalisis peraturan Biolaw di tingkat internasional dan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia tidak memiliki definisi khusus tentang Biolaw. Biolaw sangat penting bagi Indonesia untuk melindungi warganya dari bioterorisme. Sebagai negara pertanian, Indonesia bergantung pada keanekaragaman hayati untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Jika Biolaw dikelola dengan baik, hal itu meningkatkan kemungkinan mengurangi kemiskinan dan mencapai pertanian berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS
Authors: Siahaan B. R. Hertaty , Gultom Moskwadina
Published: December 2022

Berdasarkan data yang dilaporkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sejak kurun waktu 2006 sampai 2015 ada 317 kasus dugaan malpraktek terdiri dari 114 di antaranya adalah dokter umum, 76 kasus dokter bedah, dokter kandungan dengan 56 kasus, dan dokter spesialis anak 27 kasus.. Hubungan dokter dan pasien yang dilandasi perjanjian teraupetic memiliki hak dan kewajiban dan dilakukan dengan kehati-hatian. Disadari atau tidak, dokter sebagai subyek dalam melakukan pelayanan kesehatan melakukan juga hubungan-hubungan hukum, yang berkaitan dengan halhal yang yuridis. Hal ini mengandung arti bahwa seorang dokter berlaku pula ketentuan-ketentuan umum sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam memenuhi atau menjalankan profesinya sebagai dokkter. Dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 50 sampai Pasal 53 memuat hak dan kewajiban pasien maupun dokter. Aturan tersebut memberikan perlindungan pada dokter maupun dokter gigi, asalkan dokter tersebut menjalankan tugasnya sesuai standar profesi dan juga berhak mendapat informasi yang jujur dan lengkap dari pasien maupun keluarganya dan berhak memperoleh imbalan jasa. Selain itu dokter memiliki kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standard profesi dan standard prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia, serta menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti dunia perkembangan ilmu kedokteran. Dengan terlindunginya hak-hak dokter maka diharapkan dokter dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai standar kedokteran dan memenuhi fungsi sosial sesuai Pasal 28 H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 melaksanakan pelayanan kesehatan.
ANALISIS TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL KADAR RENDAH BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI KUANTITATIF
Authors: Azis Vicky Alvian Abdul , Abrianti Sharda
Published: December 2022

Perdagangan merupakan sektor jasa yang memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi. Pengambilan suatu kebijakan perdagangan dalam lingkup nasional ataupun internasional merupakan hal vital bagi negara Indonesia dalam mementingkan pembangunan nasional ke depannya. Tahun 2019, Indonesia tercatat sebagai negara pengekspor nikel yang menguasai 37,2% perdagangan dunia. Namun sebelum tahun 2020, Indonesia rupanya masih mengekspor dalam bentuk bijih/ore. Oleh karena itu, melalui ketentuan Pasal 62A Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memberlakukan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% mulai 1 Januari 2020. Percepatan ini menyebabkan Uni Eropa mengajukan konsultasi melalui Dispute Settlement Understanding (DSU) yang membahas pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh Indonesia, salah satunya Pasal XI:I General Agreement on Tariffs and Trade 1994 mengenai larangan pembatasan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, terdapat General Exceptions yang diatur dalam Pasal XX poin (g) dan (i) GATT dengan beberapa syarat bahwa kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan sumber daya alam tidak terbarukan dan menjaga kuantitas produk essensial dalam negeri. Sehingga pelarangan ekspor nikel kadar <1,7% bukan merupakan pembatasan kuantitatif melainkan pembatasan kualitatif.
PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
Authors: Purwaningsih Rini
Published: December 2022

Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang dimaksud dengan anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk didalamnya anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Namun dalam sistem peradilan pidana anak, anak dikelompokan menjadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dimana terdiri dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang statusnya bisa sebagai pelaku, korban ataupun saksi terhadap suatu peristiwa pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana korban tindak pidana di bawah umur 12 tahun atau di bawah 18 tahun, atau anak korban adalah anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, tekanan mental dan/atau kerugian ekonomi. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun, dan dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana yang pernah didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali. Meski aturan perlindungan anak memberikan sanksi berupa hukuman penjara dan pembayaran denda, namun sebenarnya tidak mengurangi jumlah kasus kejahatan dimana anak menjadi korban kejahatan seksual salah satunya. Sehingga upaya pemberian pemberat dalam penjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan seksual di bawah umur menjadi salah satu cara menekan kejahatan seksual terhadap anak   Kata kunci: Pemberat Pidana, Kejahatam Seksual, Perlindungan Anak
BEBERAPA ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST HUMANITY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Nrangwesti Ayu
Published: December 2022

Crimes against humanity are crimes that are classified as delict jure gentium, which have been in the spotlight since the trial of criminals from World War II. Because of the word humanity contained in it, this crime is difficult to understand because it has an abstract and broad value. The Study of crimes against humanity viewed from several aspect of international law.is a way to better understand these crimes. Crimes against humanity in the Rome Statute 1998 are regulated in Article 7. This article describes spesifically the forms ofcrimes agains humanity and their elements. Article 7 places a limit on the act of giving rise to this crime, only for an attack toward civilian population by a state authority. The aspect of universal jurisdiction is the hallmark of crimes against humanity. The universal principle does not pay attention to the area where the crime occurs and does not pay attention to nationality whether is passive or active. Law enforcement for trial and punishment to the perpetrators of this crime is carried out by the International Criminal Court on the basis of state compliance through state consent by ratification and other legally binding methods to the Rome Statute 1998. The state’s obligation to take preventive measures so that crimes do not occur and also prosecuting and punishing the perpetrators can be build as a model of state responsibility. The occurrence of the crimes in the state territorial sovereignity might allows humanitarian intervention by other states based on the doctrine of responsibility to protect, but with 2 (two) main and strict condition only, namely state unwilling and unable, and legalized by the UN Security Council.Key Words: Crimes Against Humanity, Rome Statute 1998, Universal Jurisdiction, Responsibility to Protect, State Compliance, State Obligation.
أثر قبيلة دوس في الفتوحات الإسلامية حتى نهاية العصر الراشدي
Authors: Abdullah Saad Idan , Hassan Hassan Khedr
Published: December 2022

قبيلة دوس مبن القبائل القحطانية التي سكنت اليمن،وهي تنسب الى رجل أسمه دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن  كعب  بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد.
تميزت قبيلة دوس بكثرة تفرعاتها حتى أنها ضمت أكثر من عشر بطون،ومنهم أشراف وفرسان بارزين رسموا تاريخاً لامعاً في العصر الإسلامي.
يعد دخول القبيلة في حظيرة الإسلام مبكراً مقارنة بالقبائل الأخرى، ناهيك عن الحلات الفردية التي سبقت القبيلة ودخلت الإسلام في بدايات الدعوة، وكانت مواقفها إيجابية في الإسلام.
كان للقبيلة وأبنائها الأثر البارز في الفتوحات الإسلامية الى جنب النبي(صلى الله عليه وسلم)،والخلفاء الراشدين، وعلى مختلف الجهات لاسيما الشام ومصر، وضمت فرسان وقادة باعوا أروحهم فداءً للعقيدة ونشر الدين الحنيف.
اختلاف البنية الصرفية وأثره في المعنى في شروح المعلقات
Authors: Muhammad Ahmed Khudair , Selim Anmar Dawood
Published: December 2022

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعدُ:
هذا ملخصٌ لبحثٍ بعنوان ( اختلاف البنية الصرفية وأثره في المعنى في شروح المعلَّقات – المشتقات إنموذجاً) وقد تناول البحث اختلاف البنية بين المشتقات وكيف يؤدي هذا الاختلاف إلى اختلاف المعنى وقد تضمَّنَ  أولاً : بين اسمــــــاء المفعولين ، ثانياً : بين اسم الفاعل واسم المفعول .
العلاقة بين البلاغة والتفسير
Authors: Mohammed Al-Makdami Sakban Abdullah , Issa Ibrahim Juma
Published: December 2022

من خلال دراستنا للعلاقة بين البلاغة والتفسير ظهرت لنا أمور منها :
1 ـ إن البلاغة العربية احد أدوات المفسر المهمة لأنه بها تتبين له المعاني والفوائد التي تكون ابعد من نطاق اللفظ 0
2ـ من خلال البلاغة العربية يتبين جمال الأسلوب القرآني وبراعته مما له  صلة بالإعجاز البياني في القران الكريم 0
3ـ صلة البلاغة بالتفسير لأنها تعطي معاني الكلمات من اللفظ للآيات القرآنية 0
4ـ إن تفسير الإمام الزمخشري قمة في الروعة والبيان لذلك اجتهد في تفسير الآيات للوصول إلى تلك المعاني والمقاصد حتى تميز تفسيره بهذه السمة  وفاق كل التفاسير من هذه الناحية
(1901-1971)حسين الرحال ونشاطه الفكري والسياسي في العراق
Authors: Jasim Qais Idris , Muhammad Ibtisam Hammoud
Published: December 2022

حظي العراق على مر التاريخ بالعديد من الشخصيات المهمة الجديرة بالدراسة وذلك لما كان لها من ادوار برزت في كافة المجالات, ولعل أبرز شخصية ظهرت على الساحة الفكرية العراقية في حقبة عشرينيات القرن العشرين هو حسين الرحال, الذي لعب دوراً مهماً في قيادة نخبة من الشباب المثقف ذو الأفكار التقدمية للمطالبة بإصلاح الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلد على وفق منظور واقعي تقدمي تناسب روح العصر والتطور الحاصل في العالم.
ويعد حسين الرحال اول عراقي نادى بالاشتراكية في العراق ودعا لها وبث فكرتها بعد ان قرأ الكثير عنها ودعا اصدقاءه وزملاءه لمطالعة ما كتب عنها بالمصادر العربية والاجنبية وكان يعقد حلقات للمناقشة حوله، لهذا يعد الرحال المحرك للنشاط الاشتراكي في المدة (1920-1928), إذ تبنى الأفكار الماركسية كحركة علمية تناهض التخليد للأفكار القديمة.
وكان لحسين الرحال دورٌ بارز في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بتحريرها من سلطة التقاليد والعادات البالية اعتقاداً منه أن المرأة تمثل نصف المجتمع وأول معلم للبشرية ففي حالة اهمالها تبقى المجتمع مشلولة, فصلاح المجتمع ورقيها تكون بتعليم المرأة بحيث تأخذ دورها الإيجابي إلى جانب الرجل في عملية البناء والتقدم والتطور, وكان مجلة "الصحيفة" الميدان الفكري لحسين الرحال واعضاء حلقته الاشتراكية للمطالبة بحقوق المرأة وحريتها.
إسهام العلماء والأدباء في تولي وظائف الدولة في الأندلس (422-487هـ / 1039-1085م)
Authors: Maan Raya Saber , Mahal Talab sabar
Published: December 2022

ان الدولة الإسلامية على مر العصور لم تغفل يومآ دورها المحوري في مجال الاهتمام بالعلم والعلماء, بل ربما كان هو الدور الغالب عليها كما ويشهد على ذلك ما ترك المسلمون عبر عصورهم من الانتاج الحضاري الثري في ميدان العلوم والآداب التي أغنت الحضارة الانسانية بالفكر والمعرفة والابداع .
      و شهدت الاندلس في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر ميلادي تقريباً أزهى عصور الحضارة والتقدم العلمي, على الرغم مما اتسم به هذا العصر من تفرق في الكلمة وتفكك سياسي, فقد حفل هذا العصر بجمهرة كبيرة من العلماء والكتاب والشعراء, فقد وصل الأندلسيون الى درجة كبيرة من العلوم والأدب, فكان له فيها انتاج علمي نفيس لا يزال بعضه في أيدينا رغم ما أصاب الكتب الأندلسية من ضياع, وهنا تجدر الإشارة الى ذلك الازدهار في ميدان الثقافة والأدب في حقبة ملوك الطوائف رغم تردي الاوضاع السياسية وما أصاب المسلمين من التفرقة وضياع وحدتهم وتقهقر ملكهم .
التناص الادبي في مسرحيات جليل القيسي
Authors: Yassin Yassin Faraj , Khader Ghanem Mohammed
Published: December 2022

يتوسل الأدب المعاصر بآليات حيوية سابقة على وجوده طلباً لاستكمال حدود جودته ، وترصيناً لرؤيته ، والتماسا لشرعيته التي تميزه بوصفه خطوة لاحقة وصحيحة ، في مسلسل الإبداع.
وتأتي النظرة التاريخية الكاشفة في مقدمة التعاملات الجديدة ؛ إذ تنطلق من قراءة صفحات الموروث على نحوٍ يتحرى مضامينه وأشكاله وتنوعاته ومداراته وخططه ، التي في مجموعها تؤلف مسرحاً يقف في مواجهة المعاصرة ؛ لأنها الوجه الجديد لمسيرتها ذات الحلقات المتصلة والمقاومة للجمود والموت . إن تأثر الأديب المعاصر بالموروث لا يحصره في زاوية واحدة فيقتصر اهتمامه على أدبه القومي أو المناطقي ، وإنما يفتح له آفاق المشاركة فيتصل بأدبه القديم ثم أدبه الجديد ، وكذلك يتصل بآداب الشعوب الأخرى كلما وجد حاجة الى ذلك ، وهذه الحاجة متحققة بسبب انه يعيش في عالم تتواشج فيه المعارف والمناهج ولاسيما ما يتحقق عبر وسائل الاتصال الكثيرة المتاحة الان ، ولكنْ (( هناك فرق بين التعبير عن التراث والتعبير بالتراث ، ففي الأولى يكون الماضي غاية يسعى اليها الأديب محاولاً إعادتها بمواصفاتها، مستعيداً تفاصيلها وكل ما حوًت ، في حين يسعى المستوى الثاني لاستثمار التراث بوصفه اداة فنية تعبيرية ، مستثمراً ما فيه من إيحاءات وما يحمله من سمات الحياة والحيوية الأدبية))  (1)
القصيدةُ السردية في الشعر العربي القديم ( يائية مالك بن الريب إنموذجاً)
Authors: Jassim Al-Hamdani Ayman Ahmed
Published: December 2022

تكوَن البحث من مدخل نظري وضَحت فيه السرد في اللغة والاصطلاح ، وسمات القصيدة السردية ، ثم وقفت عند مقاربة السرد للشعر القديم والتعريف بالشاعر (مالك بن الريب )، من خلال نبذة موجزة عن حياته ، ثم شرعت بدراسة القصيدة اليائية من خلال تقسيمها إلى مشاهد سردية ، ثم وقفت عند عناصر السرد الأساسية التي قامت عليها القصيدة  ، وأعقبت البحث بخاتمة وضحت من خلالها أهم النتائج التي توصل إليها البحث .