bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Analisis Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Tanah dengan Sistem Publikasi Negatif yang Berlaku di Indonesia
Authors: Gregorius Rianggi Gusmara Gregorius , Subekti Rahayu , Maharani Andina Elok Puri
Published: December 2024

Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum telah mengatur kesejahteraan   umum, khususnya mengenai kepemilikan hak atas tanah yang dijamin dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Akan tetapi, dalam praktiknya mengenai pendaftaran tanah masih terdapat berbagai permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum atas pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dan berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem publikasi negatif di Indonesia tetap menganut unsur positif, dimana pemerintah akan menjamin kebenaran data yang disajikan setelah 5 tahun tanah didaftarakan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sejati. Secara filosofis, system ini sangat sesuai dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana tanah harus diperoleh dengan itikad baik, diduduki secara nyata dan memeliharanya. Lebih lanjut ketentuan tersebut disempurnakan oleh hukum pertanahan nasional yaitu dengan mendaftarakan hak, untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Sebaiknya pihak yang merasa berhak atas tanah, benar-benar menguasai tanahnya secara nyata, menjaga dan melakukan pendaftaran hak, sehingga perlindungan dan kepastian hukum diperoleh meskipun dengan stelsel negatif.
Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tempat Jualan di Pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur
Authors: Gonsales Elfridus True
Published: December 2024

Perjanjian sewa-menyewa tempat jualan merupakan kesepakatan dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa atas kesepakatan suatau benda dalam hal ini adalah tempat jualandengan pembayaran harga sewa tertentu. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat jualan di pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur? (2) Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan sewa-menyewa tempat jualan di pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggari Timur? Penelitian ini merupakan penelitian Empiris, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 10 orang responden/informan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan angket yang diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pada isi perjanjian sewa-menyewa tempat jualan di pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timurdibuat secara tertulis yang masing-masing berisikan tetang hak dan kewajiban. (2) Pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat jualan di pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggari Timur ketika penyewa telah memenuhi persyaratan dan menyepakati isis perjanjian maka para pihak dapat menandatangani perjanjian sewa-menyewa tempat jualan tersebut. (3) Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat jualan di pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggari Timur yang mana penyewa kurang memahami isi dari surat perjajian dan kurang efektifnya pengawasan dan pelayanan dari pemberi sewa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa-menyewa tempat jualan di pasar watu nggong, menggunakan perjanjian tertulis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran peneliti adalah Penyewa perlu melakukan sosialisasi atau penjelasan terkait isi perjanjian sewa-menyewa tempat jualan. Penyewa perlu meperhatikan lagi peyanan dan pengawasan di pasar sehingga tidak ada penyewa yang menyewakan lagi atau menjual ke pihak ketiga.
Problematika Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka dan Tertutup dari Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat
Authors: Mone Elsera Wati , Yohanes Saryono , Udju Hernimus Ratu
Published: December 2024

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemilu dengan system proporsional. System proporsional ini mempunyai dua bentuk, yaitu system prporsional terbuka dan system proporsional tertutup. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normtif yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual atau pendekatan kepustakaan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kekurangan dan kelebihan dari sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup dari perspektif prinsip kedaulatan rakyat, dan (2) untuk mengetahui sistem mana yang lebih tepat diterapkan dalam sistem demokrasi suatu Negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pertama, system proporsional terbuka (open-list-PR) dengan cara kerja sitem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu biaya kampanye yang menjadi mahal. Kedua, sistem proporsional tertutup (closed-list-PR) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Kekurangan sistem ini yaitu pendidikan politik kurang bagi masyarakat. (2) Sistem yang tepat diterapkan di Indonesia pada pemilu 2024 ini adalah sistem pemilihan proporsional terbuka. Alasannya karena dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan oleh partai politik. Artinya hubungan antara caleg dan pemilih akan semakin erat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran peneliti adalah pada pemilu 2024 ini diharapkan harus dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tinjauan Kriminologi terhadap Perzinahan yang Dilakukan oleh Anggota TNI dengan Istri Sesama Anggota TNI
Authors: Reinati Esperansa Sherli Dacosta , Leo Rudepel Petrus , Amalo Heryanto
Published: December 2024

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mengapa orang melakukan tindak kejahatan. Kehadiran TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara tidak berarti bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tidak diadakan tindakan apapun.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Militer III-15 Kupang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap empat Responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Faktor penyebab anggota TNI melakukan perzinahan dengan istri sesama anggota TNI disebabkan atas dua faktor yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi kepribadian yang berkaitan dengan moral dan etika, serta tidak patuhan terhadap hukum dan Faktor Eksternal meliputi Kondisi keluarga dan Peran pasangan zina. (2) Upaya Penanggulangan Anggota TNI melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri sesama anggota TNI yaitu: Upaya Represif dan Preventif. Upaya Repsesif berupa pemidanaan terhadap pelaku sedangkan  Upaya Preventif berupa Soaliasasi dan penanaman hal positif Kepada anggota TNI. Saran terhadap hasil penelitian ini ialah: (1) Kepada seluruh anggota TNI yang tempat tugasnya ditempatkan jauh dari keluarga agar memaximalkan cuti tahunan yang didapat dengan baik dengan berkumpul bersama keluarga dan menjalin komunikasi yang Harmonis. (2) Kepada seluruh anggota TNI diadakan sosialisasi oleh kepala satuan masing-masing tentang pentingnya kesadaran terhadap hukum, sosialisai mengenai perzinahan dan hal-hal lain yang dapat merusak citra intansi TNI. (3) Kepada seluruh isteri dari anggota TNI baik TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU agar dapat bertindak dan berperilaku dengan baik untuk menjaga nama baik instansi dimana suami bekerja.
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Authors: Tan Bak Yohanes Harapan , Tuan Yohanes , Nuban Detji K.E.R
Published: December 2024

Munculnya kegiatan Pedagang Kaki Lima yang mengganggu ketertiban umum seperti berjualan di pinggir jalan dan segala akibatnya yang sekarang melanda Kabupaten Manggarai, maka Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum. Metode penelitian ini merupakan Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efiktifitas hukum, yang membahas hukum beroperasi dalam masyarakat. hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Manggarai telah melaksanakan kewenangannya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima walaupun masih banyak kewenangan yang belum dilakukan secara optimal. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. seperti melakukan teguran lisan/tertulis serta melakukan pemberhentian sementara kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparat daerah, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Melaksankan kinerja administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
Penyelesaian Sengketa dan Pertanggung Jawabaan Negara Australia dan Perusahaan PTT Exploration and Production terhadap Pencemaraan Laut Timor Akibat Kebocoraan Minyak Montara Australia Berdasarkaan Hukum Internasional dan Hukum Laut 1982
Authors: Tegon Andreas Akuinando , Tadeus Dhey Wego , Sabuna Victor Eben
Published: December 2024

Pencermaran Lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut yaitu tumpahan minyak yang terjadi dalam perairan wilayah Indonesia. Salah satunya meledaknya sumur minyak montara milik PTTEP Australia di Laut Timor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan kerugiaan bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Penyelesaian sengketa tumpahan minyak menggunakan metode negosiasi di mana Negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Negara Australia dan menuntut ganti rugi  terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan  minyak tersebut, namun  Australai menolak negosiasi  tersebut dan negosiasi tersebut belum berhasil Tanggung jawab dalam pencemaran laut menurut hukum internasional meliputi : tanggung jawab secara individu dan badan hukum serta negara. Sedangkan dalam UNCLOS melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara milik PTTEP Australia meledak dilaut Timor minyak montara yang bersumber dari ladang montara perairan Australia bocor dan menumpakan minyak. Jenis Light Crude oil tumpahan munyak tersebut meluas hingga perairan. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan menyelesaikan kasus pencemaran laut Timor ini, yaitu: Membentuk Tim Advokasi Laut Timor (TALT).
Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan Kasus KDRT
Authors: Asa Paskalia Aprilia Christanti , Medan Karolus Kopong , Fanggi Rosalind Angel
Published: December 2024

Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang yang dibuat pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam penanganannya secara maksimal diharapkan dapat memberikan dampak positif. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan adalah melakukan sosialisasi. Sedangkan peran yang dilakukan dalam upaya penindakan meliputi: pengaduan, penjangkauan, pengelolaan, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidakhadiran pada saat klarifikasi dan mediasi, korban tidak membawa identitas saat melapor dan kurangnya anggaran.
Kesimpulan: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan dibentuknya.
Kedudukan Anak Angkat dalam Hal Mewarsi Harta Warisan Orang Tua Angkat Ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Kasus Nomor:100/PT.KPG)
Authors: Limau Yuningsi Penun , Aloysius Sukardan , Dinata Husni Kusuma
Published: December 2024

Kedudukan anak angkat dalam hak mewarisi menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat). Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk meneruskan keturunannya, anak merupakan unsur yang penting serta mutlak bagi suatu keluarga yang menginginkannya, agar supaya ada generasi penerusnya. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normtif yang mana datanya dikaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat. (2) Untuk mengetahui akibat hukum dari kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan orang tua angkat. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh selama penelitian, maka penulis menyimpulkan antara lain  Bagaimana kedudukn anakangkat dalam hal mewarisi harta warisan orang tua angkat ditinjau dari hukum perdata kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnyamenurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris.
Penggusuran Rumah di Bantaran Sungai: Tantangan Agraria di Tambakrejo, Semarang Utara
Authors: Latifah Shilna Layinatul , Maulana Ayang Fristia
Published: December 2024

Penggusuran rumah di bantaran sungai di Tambakrejo mencerminkan ketidakseimbangan antara perkembangan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang kurang terencana dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria di Tambakrejo, Semarang Utara, dengan fokus pada kompleksitas tantangan agraria dalam konteks pembangunan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengusulkan pendekatan solutif yang mencakup aspek-aspek seperti penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan dampak lingkungan. Penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi bersama dan memberikan rekomendasi untuk mencapai keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Keseluruhan, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam menyelesaikan konflik agraria secara efektif, sambil mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini menerapkan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang tantangan agraria yang terkait dengan penggusuran rumah di bantaran sungai Tambakrejo, Semarang Utara. Hasil dari penelitian ini Pertama, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak tanah masyarakat. Kedua, pendekatan partisipatif dengan melibatkan LSM sebagai pendamping hukum masyarakat menjadi penting untuk memastikan suara mereka didengar. Pemerintah memiliki peran krusial sebagai mediator yang adil dan netral.
Analisis Peralihan Hak Atas Tanah dalam Proses Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Hukum Agraria
Authors: Nurmansyah Gunsu
Published: December 2024

Dalam peralihan hak atas tanah pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah diubah dengan peraturan nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam peralihan hak atas tanah ada 2 bentuk yaitu: beralih dan diahlikan. Dalam penulisan jurnal ini penulis membahs sua masalah yaitu: Bagaimana bagaimana Peralihan hak atas tanah dalam proses pembangunan jalan tol berdasarkan Undnag-undang pokok Agraria? Kedua, Bagaiamana akibat hukum dari Peralihan hak atas tanah dalam proses pembangunan jalan tol di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Secara khusus peralihan hak atas tanah untuk pembangunan jalan TOL harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan juga akibat pengadaan tanah, negara berkewajiban memberikan ganti kerugian, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut: keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, partisipasi, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.
Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik
Authors: Nino Tursino , Setiawan Puguh Aji Hari , Hartana Hartana
Published: December 2024

Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File yang dianut di Indonesia telah membuka celah terjadinya praktik pendomplengan terhadap merek terkenal karena merek terkenal memilik daya tariknya tersendiri sehingga merek yang memiliki persamaan dapat mengecoh atau menyebabkan kebingungan pasar. Hal ini telah mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemilik merek terkenal, walaupun Sistem First to file telah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk pemilik merek terkenal. Guna memberikan kepastian hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah menurut Hakim Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25 dan menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 35, karena  memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat.
Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM di Wilayah Hukum Polda NTT
Authors: Tanesib Santhy Paschaline , Kadja Thelma S. M , Tallo Daud Dima
Published: December 2024

Integritas seorang aparat penegak hukum adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang adil bagi masyarakat sebab diperlukan adanya kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan yang telah berlaku. Namun dalam praktik di lapangan, masih ditemui adanya praktik pungli dalam ranah pelayanan publik, salah satunya dalam proses pembuatan SIM yang berada dalam wilayah hukum Polda NTT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji secara langsung fenomena pungli pembuatan SIM yang terjadi di lapangan, proses penegakan hukum, dan hambatan dalam penegakan hukum dengan melakukan wawancara dengan Perwira Urusan SIM Polda NTT, petugas Kepolisian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTT, juga masyarakat sebagai korban pungli pembuatan SIM. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM di Wilayah Hukum Polda NTT terdiri dari (a) Pemeriksaan pendahuluan, untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan pungli pembuatan SIM; (b) Pemeriksaan Selanjutnya, dengan melakukan pemanggilan orang-orang yang terlibat dan melakukan gelar perkara; (c) Pemberkasan, yaitu pelimpahan berkas perkara kepada ankum; (d) Persidangan; (e) Pemberian sanksi hukuman disiplin; (f) Pelaksanaan hukuman; (g) Pemulihan dalam bentuk pengembalian hak-hak oknum anggota Polri. (2) Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM di Wilayah Hukum Polda NTT yaitu faktor perundang-undangan dimana aturan yang ada masih belum tegas, faktor penegak hukum dimana pelakunya adalah aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas yaitu jaringan dan ketiadaan fasilitas komputer, faktor masyarakat takut untuk melapor, faktor budaya yang telah mendarah daging, dan faktor geografis sehingga kesulitan membangun komunikasi dengan Propam di daerah.
Fungsi Koordinasi Camat dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai
Authors: Arjaya Klaudius Fredyo , Tupen Rafael Rape
Published: December 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dimana Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Adanya tangungjawab, Adanya proses, Pengaturan secara teratur, Kesatuan tindakan dan Tujuan koordinasi. Adapun masalah dalam penelitian ini diketahui bahwa Camat belum berkoordinasi secara luas terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, Camat satarmese belum turun secara langsung dalam bentuk koordinasi dengan pemerintah desa terkait penjagaan pos kamling, dan masih banyaknya pelangggaran keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat disebabkan kurangnya kerjasama camat dalam bentuk koordinasi. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai sudah cukup baik. Camat sudah melakukan koordinasi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti pengawasan secara berkala kepada desa, penambahan personil keamanan. Hambatannya berupa kurang berpartisipasinya masyarakat, minimnya fasilitas kendaraan untuk melakuan pemantauan ke setiap desa serta kurangnya personil keamanan dalam melakukan pengawasan. Penulis menyarankan perlunya camat turun langsung di tengah masyarakat dengan memberikan sosialisasi terkait kerjasama dalam penanganan keamanan dan ketertiban, melakukan penambahan personil keamanan dan kepada elemen masyarakat diharapkan agar memiliki rasa partisipasi dalam kegiatan siskamling.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ile Boli Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Authors: Teluma Yoseph Romanus Keluang , Tupen Rafael Rape , Ermalinda Jenny
Published: December 2024

Penyelenggaraannya Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh setiap desa ini tidaklah selalu berjalan sesuai harapan. Dari beberapa unit usaha yang dijalankan oleh Desa Ile Boli tidak semua berjalan dengan lancar dikarenakan adanya beberapa kendala yang dimana disebapkan oleh beberapa anggota yang bekerja pada badan usaha milik desa tidak semata-mata hanya bekerja disana, namun mereka juga memiliki pekerjaan lain seperti berkebun yang dimana merupakan mata pencarian utaman untuk mereka,factor lain yang juga mempengaruhi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat yang secara aktif dalam meningkatkan usaha yang dimiliki oleh desa mereka sendiri, kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas yang dimana terkadang tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, yang akan menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ile Boli dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakyat Desa Ile Boli? (2) Apa faktor penghambat dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakyat Desa Ile Boli? Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang fokus kajiannya adalah untuk melihat pengelolaan badan usaha milik desa yang dimana dalam hal ini untuk mengetahui pengelolaan badan usaha milik Desa Ile Boli dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di Desa Ile Boli pada awalnya berjalan dengan baik jika dianalisis dari beberapa faktor yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, namun seiring dalam beberapa waktu terakhir beberapa unit usaha yangdijalankan mengalami beberapa masalah yaitu penyebaran wabah covid-19, kurangnya kepercayaan dari pengurus badan usaha milik desa terhadap masyarakat desa, kurangnya minat dari masyarakat untuk membeli perabotan rumah tangga serta kurangnya peralatan perbaikan yang ada di bengkel motor. Faktor penghambat dalam pengelolaan yaitu rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya sosialisasi, partisipasi masyarakat desa dan kurangnya akses terhadap teknologi.
Fungsi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Dewan Pengurus Cabang Kota Kupang
Authors: Wawin Mario Gabriel Baha Pereto Wawin , Hage Markus Y. , Udju Herminus Ratu
Published: December 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis: (1) Regulasi dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal partai tentang rekrutmen politik pada partai kebangkitan bangsa (2) Penerapan fungsi rekrutmen politik pada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang serta penghambat dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, mekanisme pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan di DPC PKB Kota Kupang dilaksanakan melalui proses rekrutmen yang didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan partai. Mekanisme pelaksanaan rekrutmen berusaha dilakukan sebaik mungkin meski masih belum optimal dalam berbagai hal. Kedua, Penerapan fungsi rekrutmen politik pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Faktor Penghambat: a) Regenerasi ketokohan yang berjalan kurang baik, b) Banyaknya partai yang ada menjadi rival dalam proses rekrutmen, c) Keterbatasan dana.
Penegakan Hukum dalam Kejahatan Transaksi Order Fiktif di Aplikasi Online Laundry “IZILOH”
Authors: Sriulina Maria Eva , Iryani Dewi , Setiawan Puguh Aji Hari
Published: December 2024

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern telah mendorong peningkatan penggunaan aplikasi digital dalam layanan laundry, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna. PT Star Technology Digital melalui aplikasi "IZILOH" menyediakan platform untuk menghubungkan penyedia jasa laundry dengan pelanggan secara online, dengan berbagai fitur yang memudahkan transaksi dan pengelolaan bisnis laundry. Namun, inovasi ini juga menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan oleh mitra melalui praktik order fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap tindakan curang ini, serta perlindungan hukum bagi perusahaan yang dirugikan. Studi ini akan menganalisis aspek hukum dari perjanjian kemitraan, e-commerce, dan implikasi dari transaksi elektronik yang dilakukan di dalam aplikasi "IZILOH", serta upaya perlindungan hukum terhadap kejahatan transaksi order fiktif yang terjadi dalam aplikasi tersebut.
Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau dan Implikasinya terhadap Kota Kupang sebagai Kota Kasih (Kupang, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis)
Authors: Haan Kevin R. S. , Yohanes Saryono , Tupen Rafael Rape
Published: December 2024

Peraturan Daerah Kota Kupang tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang di setiap bagian wilayah Kota Kupang mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota sedangkan pada tahun 2024 ini, ruang terbuka hijau di Kota Kupang baru mencapai sekitar 15% untuk luas Kota Kupang 180,3 km2 belum cukup untuk meningkatkan ruang terbuka hijau serta berdampak menimbukan kerusakan terhadap lingkungan, meningkatnya produksi sampah, menurunya kualitas air tanah, meningkatnya polusi, serta banjir dan berkurangnya ketersediaan lahan yang diperuntukkan untuk lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris, di mana penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang. Data yang diperoleh dalam penelitin ini adalah data kualitatif, dengan menggunakan pedoman undang-undang bersama wawancara dan responden kemudian diolah menjadi deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam pengaturan kewenangannya belum mampu mengelola serta mencukupi kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 menetapkan perlindungan terhadap kelestarian kawasan lindung sebagai penopang kehidupan masyarakat, pembatasan pertumbuhan wilayah perkotaan agar kawasan lindung tetap terjaga, dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap Kawasan Wilayah Kota (BWK) Kupang dengan luas minimal 30 persen dari total luas wilayah kota. (2) Pengaturan kewenangan pemerintah daerah kota kupang dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat teknis maupun non teknis seperti aksi dari organisasi-organisasi peduli lingkungan yang terjadwal, banyaknya hunian di bantaran sungai, dan aktifitas usaha pada fasilitas ruang publik. Diharapkan agar pemerintah daerah Kota Kupang dapat bertanggung jawab dengan profesional serta dapat mengoptimalkan ruang terbuka hijau di Kota Kupang dengan sebaik-baiknya.
A Review on Cloud Security: Challenges, Solutions, and Innovations
Authors: Lucky Gupta  , Apoorv Chaudhary  , Yash Sharma
Published: December 2024

Cloud computing has become one of the fastest growing and most advance technological evolutions providing companies and individuals the means to scale resources, as well as being flexible and saving cost. While these advantages come with high security risks such as data breaches, unauthorized access, and service disruptions respectively. We review and compare five recent studies that cover aspects of cloud security from encryption, to threat detection, to multi-cloud challenges, to quantum resistant solutions. The papers offer useful information about the emerging security techniques and frameworks. The methodologies, results, limitations and areas for future discussion are presented in a comparative analysis
Rimbachia bryophila (Pers.) Redhead associada a briófitas na Floresta Nacional de São Francisco de Paula
Authors: Furlan Lopes Cassiane , Lemos Costa Alice , Bertazzo-Silva Fernando Augusto , Zorzi Ana Flavia , Mueller Guilherme Henrique , Putzke Jair
Published: December 2024

Fungos briófilos são conhecidos por exibirem pelo menos uma fase de seu ciclo de vida associada a briófitas. Esses organismos desempenham um papel crucial em ecossistemas tropicais na ciclagem de nutrientes. Entretanto ainda existem poucos estudos sobre as suas interações parasitárias e de outros tipos com briófitas. Além disso, no Brasil, estudos utilizando microscopia para evidenciar como ocorre a associação e mecanismos envolvidos entre esses organismos são praticamente inexistentes. Desta maneira descrevemos, por meio de análises macroscópicas e microscópicas, a associação entre o fungo Rimbachia bryophila (Fungi, Basidiomycota) e Dicranella riograndensis, Neesioscyphus argillaceus e Jungermannia decolor (Bryophyta). Além disso, fornecemos registro de nova ocorrência de R. bryophila registrada para o Brasil. A coleta dos espécimes ocorreu na Floresta Nacional de São Francisco de Paula, no estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. As análises macro e microscópicas revelaram poucos sinais de necrose, mas não evidenciaram a presença de haustórios ou apressórios nas espécies de briófitas estudadas, como frequentemente relatado em relações parasitárias. No entanto, hifas de R. bryophila foram amplamente observadas nos tecidos vegetativos das três espécies de briófitas, sugerindo um tipo de relação não prejudicial. Assim, este trabalho contribui para o entendimento da ecologia dessas espécies e suas associações, destacando a importância desses estudos emergentes no Brasil.
ABEJAS SIN AGUIJÓN (APIDAE: MELIPONINAE) Y SUS SUSTRATOS DE NIDIFICACIÓN EN DOS SITIOS CON INTERVENCIÓN ANTRÓPICA EN LA COMUNIDAD DE GANDONA, PROVINCIA COLÓN
Authors: Cedeño Junior , Luna Yaisury , Murillo Vielka
Published: December 2024

Las abejas sin aguijón o abejas nativas son especies pertenecientes a la tribu Meliponini que habitan en áreas tropicales y subtropicales de América, siendo más diversas y numerosas en América del Sur, estas construyen sus nidos en diferentes  tipos de sustratos, al menos en Panamá no se han realizado estudios relacionados a los sustratos de su nidificación de estas abejas y es por eso que el objetivo de este estudio consistió en reconocer las abejas sin aguijón y sus sustratos de nidificación en dos sitios con  intervención antrópica (área de potrero y área de cultivo). Este estudio se realizó en la Comunidad de Gandona, provincia de Colón, en el período correspondiente a agosto 2022 a mayo 2023, para evidenciar la presencia de nidos de abejas sin aguijón, se realizaron muestreos(colectas)y posteriormente se identificaron las abejas con claves especializadas. Como resultado de este estudio se reportaron 19 nidos de 9 especies pertenecientes a 7 géneros de abejas sin aguijón. En el área de potrero se encontraron las siguientes especies: Tetragonisca angustula, Scaptotrigona pectoralis, Nannotrigona perilampoides, Trigona ferricauda y Plebia argyrea y para el área de cultivo: Tetragonisca angustula, Tetragona perangulata, Trigona fulviventris y Trigona corvina. Además, se encontraron 4 tipos de sustratos en la que construyeron sus nidos, los mismos fueron árboles, termiteros, concreto y tierra. Las abejas sin aguijón son indicadoras de la calidad del ambiente y si se degrada el entorno vegetal, la población de estos insectos se verá afectada y por consiguiente la producción de los cultivos.
REVALORIZAR LOS RESIDUOS
Authors: Ching Ruíz Yermaline E.
Published: December 2024

.
Shadow Economies of Cinema
Authors: Lobato Ramon
Published: December 2024

How do people access movies today? What are the most popular and powerful channels for media distribution on a global scale? How are film industries changing in the face of media convergence and digitisation?

To answer questions such as these, argues Ramon Lobato, we must shift our gaze away from the legal film business and toward cinema's shadow economies. All around the world, films are bought from roadside stalls, local markets, and grocery stores; they are illegally downloaded and streamed; they are watched in makeshift video clubs, on street corners, and in restaurants, shops and bars. International film culture in its actually-existing forms is a messy affair, and it relies to a great extent on black and grey media markets. Examining the industrial dynamics of these subterranean film networks across a number of different sites – from Los Angeles to Lagos, Melbourne to Mexico City – this book shows how they constitute a central rather than marginal part of audiovisual culture and commerce.

Combining film industry analysis with cultural theory, Shadow Economies of Cinema opens up a new area of inquiry for cinema studies, putting industry research into dialogue with wider debates about economic informality and commodity circulation. Written in an accessible style, this book offers an original 'bottom-up' perspective on the global cinema industry for researchers and students in film studies, cultural studies, and media and communications.
The Hollywood Sequel
Authors: Henderson Stuart
Published: December 2024

This illuminating study charts the changing role of the Hollywood film sequel over the past century. Considering a range of sequels in their industrial, historical and aesthetic contexts, from The Son of a Sheik (1926) to Toy Story 3 (2010), this book provides a comprehensive history of this critically-neglected yet commercially-dominant art form.
Ken Loach
Authors: Hill John
Published: December 2024

John Hill’s definitive study looks at the career and work of British director Ken Loach. From his early television work (Cathy Come Home) through to landmark films (Kes) and examinations of British society (Looking For Eric) this landmark study reveals Loach as one of the great European directors.
3R CONCEPT (REDUCE, REUSE, RECYCLE) AMONG FORM SIX STUDENTS IN KUDAT
Authors: Norsahirah Binti Maulana  , Mohammad Tahir Bin  Mapa  , Pricilla Tan
Published: December 2024

The 3R concept (reduce, reuse & recycle) was introduced at the school to practice recycling thereby reducing waste generation at the source. However, awareness of the importance of this concept is still unsatisfactory among students. This study was conducted to identify the student’s engagement and knowledge of the 3R concept and suggestions to increase student awareness at school. The survey involves a total of 100 students as respondents which is each school represents 50 students from SMK Kudat and SMK Abdul Rahim. The data obtained were analyzed by SPSS software (Statistical Package for Social Science) using descriptive analysis to obtain percentage and frequency as well as correlation analysis to assess the relationship between knowledge and student engagement in the 3R activities. The results found that each school has an alternative to implement the 3R concept. Student knowledge is mostly satisfactory. There is the relationship between the variables that are higher knowledge among students directly increases the level of involvement in 3R activities at school. The lack of 3R disposal bins has made students use an ordinary bin. Suggestion for the addition of 3R bins and the implementation of 3R activities among students.
Danish contractor’s application of the budget
Authors: Lindhard Søren
Published: December 2024

The construction contractors compete in a low-profit industry, this makes cost-performance and the accuracy and the application of the budget critical. Despite the importance of a highly effective cost management, no studies have currently examined how construction contractors apply the budget. To determine how construction contractors apply budgets, a questionnaire study has been conducted, which included 128 construction professionals, from varying job-positions of whom 67 completed it, corresponding to 52.3%. The participants rated their budget application with regards to six categories. Afterwards a statistical analysis was applied to identify ranks, differences and correlations between categories and across job-positions. A Kendall’s Tau correlation test revealed a positive correlation between the categories and their application, and a Friedman’s Rank test identified the following rank between the categories: Management, Control, Planning, Motivation, Communication and Coordination. Finally, a multinomial regression analysis revealed that a higher hierarchical position entails a higher application of the budget for all categories but motivation. The new insights to budget application are highly relevant for construction professionals carrying out cost-management. The findings can be to make a better fit between application and the presentation of the budget, thereby strengthening the managerial capability of the budget.
Debates tácitos
Authors: Cabezas María del Carmen
Published: December 2024

The article studies two moments of the School of Information Sciences of the National University of Córdoba: 1966 and 1971, the first attempt of creation and its effective foundation, respectively. The working hypothesis is that each of these instances was constituted by theoretical-political debates, as well as by social circumstances, which contributed to the initial ways of outlining the study of communication. The methodology used is a case analysis, for which documentary review techniques and archival material were employed. It is concluded that the debates of different actors refer to the socio-historical moment in which the undergraduate program was institutionalized and to theoretical conceptualizations, elements that contributed to the study of communication at that time.
O Horizonte de Ferradeira – ainda valerá a pena?
Authors: Monge Soares António Manuel
Published: December 2024

No início dos anos 1970, Schubart define e caracteriza uma entidade arqueográfica, o “Horizonte de Ferradeira”, na qual pretende agregar a escasssa realidade arqueológica conhecida, na altura, para o período compreendido entre o Calcolítico Pleno e a Idade do Bronze no Sul do território português. A evolução posteriormente ocorrida no conhecimento arqueológico para todo este período, quer nos seus aspectos de ordem cultural, quer no domínio cronológico, que se sintetizam sucintamente neste trabalho, leva a interrogarmo‑nos sobre a validade e operacionalidade actual deste “Horizonte”. Tendo em conta este desiderato, que se descreve, e atendendo a que a evidência arqueológica indicia que não existem estruturas habitacionais e funerárias campaniformes, mas antes contextos funerários e não funerários com campaniforme, o modelo arqueológico em causa, como agregador e definidor da realidade correspondente ao Calcolítico Final do Sul português, não terá razão de ser e, por conseguinte, encontrar‑se‑á, actualmente, esvaziado de qualquer utilidade.
From economy to identity: towards an integrated approach to textile production and consumption in the Iron Age of Southern Portugal
Authors: Gomes Francisco , Dias Íris
Published: December 2024

Despite the absence of preserved textile remains, there is substantial indirect evidence which can be explored in order to gauge the nature and organization of the different stages of textile production and consumption in the Southern Portuguese Iron Age. Fibre procurement can be discussed on the basis of palaeobotanical and zooarchaeological data. The former is scarce for the period under study, but the latter could indicate the comparative importance of wool production in regional economies of the 1st millennium BCE. For spinning and weaving, the data afforded by textile tools is somewhat more consistent but remains underexplored. The wide distribution of spindle whorls and, to a less extent, of loom weights suggests in fact a generalized panorama of household production, with just a few exceptions associated with sanctuaries in which production seems to have been more intensive. Data regarding the use and discard of textiles, on the other hand, is rarer, but certain evidence can still be noted, such as possible textile patterns reproduced in pottery, and especially the presence in the record of metallic dress complements. Iconographic data, while not abundant, offers further glimpses into the attire in use regionally during the Iron Age.
Primeiros elementos sobre a villa Romana de Morgado (Vila Franca de Xira)
Authors: Pimenta João , Mendes Henrique , Almeida Rui Roberto de
Published: December 2024

O sítio arqueológico de Morgado, apesar de reconhecido precocemente, teima em não ser devidamente investigado. Com este artigo pretendemos fazer o ponto de situação sobre os dados disponíveis, fruto quer de coleções depositadas no Museu Municipal de Vila Franca de Xira, quer de recentes trabalhos de prospeção intensiva no terreno. O estudo do significativo conjunto cerâmico atesta uma ampla cronologia de ocupação centrada entre os séculos I a V d.C. Os diversos testemunhos aqui analisados permitem atribuir uma interpretação de uma ocupação extensa do tipo villa. A relevância desta estação e as suas potencialidades arqueológicas, científicas e patrimoniais, levam‑nos a sublinhar a imperiosa necessidade da sua salvaguarda.
Influence of the Roman Empire on textile economy during the roman period in Poland
Authors: Przymorska-Sztuczka Magdalena
Published: December 2024

There is a substantial body of evidence for the wide-ranging interactions and connections between the Wielbark Culture and the Roman Empire. Roman imports are frequently identified in the burials of prominent members of the Wielbark Culture in Poland, with notable discoveries including three amber distaffs found in the necropolises of Czarnówko, Lubowidz, and Kowanówko. Furthermore, textile finds may also indicate such connections. The evidence suggests that two potential types of fabrics – Virring and Mogantiacum – could have been produced in the northern provinces of the Roman Empire and then transported to the area of the Wielbark Culture. These issues may be addressed through an examination of the strontium isotope composition in the wool of archaeological fabrics.
Weaving techniques and social aspects in Iron Age settlements of southern Italy (9th-8th centuries BCE)
Authors: Meo Francesco
Published: December 2024

During the last decade, there has been an increasing interest in the knowledge of ancient textile production in the South of Italy. The study of textile tools and their uses in the different stages of textile manufacture, as well as of the fabrics themselves has led to a deeper understanding of the production processes involved. This paper will focus on three aspects of textile production in the Iron Age: the social meaning of decorations on loom weights; evidence of a change of technology in textile production due to the interaction among populations; the level of knowledge and skills of craftspeople through the analysis of fabrics.