bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan
Authors: Prasidi Dimas
Published: July 2022

PenDahuluanKebebasan informasi telah menjadi salah satu isu yang seksi dalam proses reformasi peradilan. Isu ini ditingkahi dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA No.144/KMA/ SK/VII/2007) pada tahun 2007 dan pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008. SK KMA tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ini mengawali perubahan mendasar dalam perkembangan birokrasi di kekuasaan yudikatif. Sedangkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 diklaim sebagai kunci pembuka gerbang ke arah perubahan yang  signifikan atas performa dari pelayanan-pelayanan publik dan bertujuan untuk mempermudah akses publik dan transparansi, termasuk birokrasi di institusi-institusi peradilan.303 Undang-undang ini menjamin akses publik untuk memperoleh informasi dari badan publik dan mewajibkan badan-badan publik untuk menyediakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik yang menjadi kewenangannya. Undang-undang ini telah melalui proses pembahasan yang cukup lama. Sejak dorongan muncul dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mengeluarkan satu undang-undang sakti guna menguak tabir kronis ketertutupan birokrasi.  Terhitung,  undang-undang  ini  telah  terkatung-katung selama 9 tahun sebelum akhirnya disahkan secara aklamasi oleh Komisi I DPR di pertengahan tahun   2008. ...
Konstitusi dan Konstitusionalisme
Authors: Marzuki M. Laica
Published: July 2022

PENDAHULUANThe Constitution of The United States of America yang ditandatangani39 delegasi di kala tanggal 17 September 1787 di Philadelphia, Pennsylvania, tempat terselenggaranya Constitutional Convention, mendorong lahirnya constitutional states (negara – negara konstitusi) di beberapa kawasan dunia, termasuk negara – negara monarki, yang dikenal dengan penamaan: constitutional  monarch.Dalam perkembangannya beberapa constitutional state menyadari bahwa konstitusi negara – negara dimaksud kurang memuat pengaturan hal pembatasan penguasa dan pengakuan hak – hak sipil rakyat banyak di dalamnya.Muncul gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam constitutional government, yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau limited government, yang bertujuan to keep government in order. Hal dimaksud menggagas diadopsinya paham konstitusionalisme atau constitutionalism dalam perubahan konstitusi (constitution amandement) beberapa negara di abad XX dan XXI.
Wacana Constitutional Questions dalam Situs Mahkamah: Konteks e-Deliberative Democracy
Authors: Putra Anom Surya
Published: July 2022

PengantarPertengahan akhir tahun 2010 ini terdapati perkara yang menyita perhatian publik ditingkat nasional seperti putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 Muatan putusan menggunakan pola deduktif-matematis dari jurisprudence (ajaran hukum) yang menghasilkan keputusan “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atas ketentuan Pasal 22  ayat UU Kejaksaan. Teks putusan itu diikuti pula dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) hakim MK yang masing- masing  mencerminkan  realisme  hukum  (legal  realism). 3 Logika hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) ini beralih ke soal kegunaan atau kemanfaatan hukum yaitu diantaranya melihat ketidakbermanfaatan preseden hukum formal “konstitusional bersyarat” dalam perkara ini.4 Realisme hukum cenderung mengandalkan kemampuan hakim menangkap makna yang ia artikan sebagai kebenaran atas pengaruh nilai-nilai yang dipegangi, latar belakang pengalaman pribadi dan kecenderungan pilihannya.5 Pengambilan keputusan atas perkara tak dapat berlangsung secara deduksi-matematis dan tak hendak telalu mementingkan unsur-unsur etis dan unsur-unsur ideal. Amatan yang lebih dalam lebih tepat kiranya bila kita melakukan riset terhadap perbedaan-perbedaan paradigma, metode dan dinamika masalah yang dihadapi oleh hakim MK secara keseluruhan dengan mengambil objek studi seluruh putusan MK, sementara tulisan ini masih jauh dari kelengkapan studi hukum seperti itu. ...
Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok
Authors: Christianto Hwian
Published: July 2022

The decision of Constitutional-Court No. 6 /PUU – VII / 2009 (about cigarette’s Promoting Limitation) to make the promotion of  cigarette more clear in action, without6  manifesting it as a legal advertisement   (46 verse (3) UU. No. 32, 2002). Although the cigarette advertisement    is not along with the cigarette’s appearance, it still has a huge effect for children. In this circumstance, an attractive debate will rise up between the economic orientation of the cigarette’s entrepreneur and the Children’s Right-Commission purpose. Both of them also get the protection as an expression of constitutional right6 (27 and 28 A, verse (2) UUD 1945). then over here there is an important meaning of Constitutional – Court’s decision No.6 /PUU – VII / 2009, which gives an answer of the law’s issue whether a cigarette advertisement without the appearance, it still also seize the children’s  constitutional  right.
Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah
Authors: Suhariza Suhariza
Published: July 2022

Democracy at the local level becoming a necessity for achieving the goals of regional autonomy. Furthermore, the strengthening of democracy at the local level being the significant pillar in strengthening democracy at the national level. The strategic step to consolidate democracy at the local level particulary in terms of the regional head elections is by elimination the position of deputy regional head . This paper is describes the problems about the circumtances after head local election specially the relationship between Regional Head and Deputy Regional Head along with the idea about the eliminationof the position of Deputy Regional Head.
Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)
Authors: Ali Mahrus
Published: July 2022

Libel crime is an offence attacking the honor and image of person. There are at least two elements in the libel crime in which a judge has an obligation to prove them, subjective and objective element as well as malice. An offender cannot be blamed for his/her conduct unless he/she commits these elements. In the term of article 27 (3) of electronic transaction and information act no 11 of 2008, its content is still in accordance with the rule of law conception and several articles of Indonesia Constitution of 1945 dealing with some fundamental rights of citizen and the right of freedom to express and to obtain information. State has untitled to make any limitation by prohibiting certain activities attacking the honor and image of person which is based on the same rights of the same freedom.
Implikasi	Putusan	Mahkamah	Konstitusi Nomor 101/Puu-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Profesi Advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta
Authors: FH UJB Pusat Kajian Hukum Konstitusi
Published: July 2022

The research showed that: (1) the response of the lawyers who have   not sworn by the high court of Yogyakarta is that the Constitutional  Court decision No. 101/PUU-VII/2009 expected to solve the problems KAI advocates, however, the constitutional court decision has not been carried out by competent  parties.Recently, the KAI Advocate cannot administering the  advocate’s  oath in the open court  of high court  of Yogyakarta  (2) the decision of    the constitutional court no. No.  101/PUU-VII/2009  was  not  provide any implications for the organization advocates and implementation of professional lawyers in Yogyakarta, (3) the attitude of judges towards lawyers who are not appointed by the high court in the court’s proceedings, there was no difference attitude compared to the prior existence of the constitutional court decision.Practically, judges allow lawyers who have not sworn to proceed and become a legal counsel at the hearing, the proceedings if the advocate or   be accompanied by legal counsel or stuck in a legal advocate and has  been sworn in, (4) there was not any action of   high court of Yogyakarta  as   the implementation of the constitutional court decision No. 101/PUU- VII/2009. This is due to the high court of Yogyakarta was not as a party   in the constitutional court decision, thus they were not implement the decision.
Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat (Analisis Terhadap Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam)
Authors: Noorwahidah Noorwahidah
Published: July 2022

In addressing the problem Dispute of Election Results (PHPU) of West Kotawaringin, the Constitutional Court (MK) has made a controversial decision. The decision was not only disqualifying candidates, but also ordered the Local Election Commission to appoint elected mayor and deputy mayor. Some experts argue this decision exceeds the authority of the Court. Some other judge that the Court is correct. The Act does give authority to the Constitutional Court to try a PHPU case but not explicitly regulate and define the authority to disqualify a winner. Thus, this decision is an ijtihad of the judges. From the law and legislation of view the decision was not contrary to law. In the Islamic perspective, the decision was in line with maqashid ash-Sharia (Shari’a purposes).
Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan)
Authors: FH-Universitas Brawijaya Pusat Kajian Konstitusi
Published: July 2022

The Constitutional Court Decision No. 102/PUU-VII/2009 has provided new scope in the implementation of democratization process in Indonesia. The decision has simplyfied the administrative requirement of voters in the Presidential Election held in July 8th 2009, which is the permit to use the Citizen Identification Card (KTP) and Passport as voter identification requirement in voting day. This regulation more or less have strengthen the guarantee of citizen’s rights in this democratic event. The Court decission No. 102/PUU-VII/2009, implicated in building argumentations which related to the Local Election Commision attitudes and policies in resolving problems which occurs in the Fixed List of Voters (DPT) in the event of local   elections.
Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif
Authors: Huda Miftakhul
Published: July 2022

The pattern of direct elections of regional head and the Constitutional Court practices in adjudicate disputes local elections have been developed rapidly. Some of violations color the elections of regional head. They were the mobilization and partiality of Civil Servants,  abuse  of office, facilities, and state budget  by  the  incumbent  candidate,  and  the practice of money politics. The systematic, structured as well as massive violations generally results reelected vote with a final decision or interlocutory preceded. More than that, various violations of further stages of the General Election was also assessed based on the principle of free   and fair election so that the decision of the Court has eigh models based   on similar characteristics.The paradigm of substantive  justice  made  procedural  rules  does  not open the opportunity for justice. It drives the role of the Constitutional Court put the final determinant of local democracy which is still colored  by piracy and fraud. Constitutional Court justices are not only expand but also strengthen democracy  that  took  place  so  as  not  limited  to procedural democracy. With this, the examination is very extensive; the free encyclopedias assess weight and  sanction  violations.  Paradigm  has evolved to be followed by the ratio decidendi constancy previous decisions and anticipate the variety of sanctions violations by designing the right to justice  itself.
Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Due Process Of Law dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat
Authors: Ali Mahrus
Published: July 2022

Basically, the authority of attorney general to control the circulations of printed goods is accordance with the principle of due process of law, equality before the law, and the right of freedom of expression as stipulated in the constitution 1945. Interpreting these principles has close relationship with the basic principle of human right in Indonesia, rechtsidee, values, and world view containing in the five basic pillars of Pancasila that stresses more to the balance of right and obligation. In the context of judicial review of an article 30 (3) c act number 16 2004, the problem is not on   the existence of its legal norm but on the procedure to implement it in which attorney general did not provide proper and accountable mechanism so that these three principles are not purely conducted.
Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Authors: Syafi’ie M.
Published: July 2022

Freedom of religion is one of the rights guaranteed in the 1945 and several regulations regarding human rights in Indonesia. In Article 28I paragraph 1 stated that the religious right is expressed as a right that can not be deducted under any circumstances, as well as the right to life, the right not to be tortured, the right to freedom of thought and conscience, freedom from enslavement, recognition as a person before law,  and and  the right not to be prosecuted on the basis of a retroactive law.  As one of the rights that can not be reduced, then the religious right should   apply universally and non-discrimination. Splitting ensures the right to religious freedom in the midst of violence in the name of religion encourage some NGOs and leaders of democracy to conduct a judicial review of UU No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse and or blasphemy.   Act shall be deemed contrary to  the  guarantee  of  freedom  of  religion that can not be reduced under any circumstances. In that context, the Constitutional Court rejected judicial review entirely, although there are dissenting opinion from one of the judges of the constitution. After the Constitutional Court decision, the identity of religious rights in Indonesia becomes brighter, which can be reduced and restricted. Decision of the Constitutional Court not be good news for the applicants, because the   UU No. 1/PNPS/1965 are one tool for certain groups to justify violence  in the name of contemporary   religion.
Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Authors: Nur Rahman Irfan , Triningsih Anna , Harumdani W Alia , Kurniawan Nallom
Published: July 2022

In the context of history and politics, in fact, indigenous people have been there ahead of the country of Indonesia. Protection of customary law community unit to defend their constitutional  rights  if there are laws  that harm their constitutional rights. But there are certain requirements that must be met in order for customary law community unit having  legal domicile (legal standing) to file a petition for legislation in the Constitutional Court because not all indigenous people have legal standing in testing the law. This of course has the legal implications on  the recognition, respect and protection of customary law community unit, namely the unity of indigenous people that still exist are not automatically recognized as customary law community unit unless it has to meet certain constitutional requirements set out in the 1945   post-change.The purpose of the conduct of this research is to discover, deepen and develop ideas related to concepts, theories, principles of legal and normative provisions concerning the legal status of customary law community unit in the proceedings in the Constitutional   Court.Requirement for customary law community unit in order to have legal status (legal standing) as the applicant in the testing of the Act is quite heavy, but must prove himself as a customary law community unit as referred to in Article 51 paragraph (1) letter b Law the Constitutional Court, must also meet 5 (five) loss of constitutional requirements as specified in jurisprudence of the Constitutional Court. The legal position because of the weight requirement (legal standing) for customary law community unit, until now there is no applicant who claims to customary law community unit, has a legal domicile (legal standing) in testing the law. Typology and benchmarks about who is categorized as a customary law community unit is still not clear, so that through decision No. 31/PUU-V/2007, the Court gave typology and size of the unity of indigenous people by interpreting Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONTRAK OUTSOURCING
Authors: Sumadi Ahmad Fadlil
Published: July 2022

The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has made the sovereignty still retained by the people, no more represented and fully held by the People’s Consultative Assembly like when the constitutional system of Indonesia was still embracing supremacy of parliament. In the constitutional perspective, the standing and relation between the state and people is becoming more obvious. Hence, in the case that constitutional  dispute happened, there should have been an adjudication forum for solving the  dispute.  Therefore,  Contitutional  Court  Of  the  Republic  of  Indonesia  is established and designed constitutionally to solve  the  constitutional  dispute through The  Amendment of  the  1945  Constitution of  the  Republic of Indonesia. Settlement of constitutional dispute through the review of constitutionality of norms in the regulation of outsourcing contract in The Labour Law at Contitutional Court of the Republic of Indonesia, with specific issue “the Contract of Employment for a specified time” that is regulated in Article 65 paragraph (7) and Article 66 paragraph (2) b of Labour Law is  declaredconditionally  unconstitutional.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN FAIR EQUALITY OF OPPORTUNITY DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 117/PUU-VII/2009)
Authors: Wicaksono Dian Agung
Published: July 2022

Through the decision No. 117/PUU-VII/2009, Constitutional Court applies Rawls conception of justice that emphasizes the equality of all people with equality  of opportunity by applying fair or equal opportunity principle. Institutional design between the DPR and DPD viewed by Constitutional Court as an inequiality condition, so that to reach a value of justice, equal opportunity principle should take precedence and priority. Stregthening DPD is necessary to uphold the checks and balances mechanisms in Indonesia.
Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian
Authors: Wiriadinata Wahyu
Published: July 2022

This paper was intended to answer a question on the extent of the effectiveness of a reversal burden of proof as stipulated in positive (prevailing) Indonesia law, that is, as provided for in Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crime. Then, a problem that rose next was: could the application of reversal burden of proof in proving a corruption crime case prevent or reduce or even eliminate totally corruption crimes in Indonesia? This research built on a theoretical frame of thought from Roscoe Pound, who maintains that law is a tool of social engineering. This concept was cited by Muchtar Kusumaatmadja, who adapted it to Indonesia conditions and transformed it to be law as a social engineering medium.  Law should be made as a medium of reforming and resolving all problems that emerge in community, including corruption crimes. One of the things to reform is the law of proof system, that is, from a conventional proof system to a reversal system. This paper was written by a juridical-normative method, that is, by studying legislations, both contained in laws and in literature/books on legal science, particularly legislations relating to reversal burden of proof. Then, the results, in a form of juridical aspect, were written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this research was  an answer to the problems put forward above, that is: Corruption crimes have    been occurring continuously till now in Indonesia. Thus, Law Number 31 of 1999, Article 37, has not been effective yet in eradicating corruption crimes. Therefore, it needs to apply a pure reversal burden of proof by avoiding the incidence of bureaucratic chaos.
Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)
Authors: Tobroni Faiq
Published: July 2022

This paper aims to criticize the contradictions of Rights of Coastal Management (HP-3) against the 1945 Constitution and the spirit of community empowerment. HP-3 became norm of the procedures for permitting management of Coastal and Small Islands Resources (SDP-PPK) as regulated in Law Number 27 Year  2007.    The recent study collects data through literature approach and analyzes them through qualitative methods. The findings are as follows. HP-3 is contrary to the 1945 Constitution. Unconstitutionality of HP-3 is caused by changing  SDP-PPK  from being common property right to be property right and ignoring alignments    to vulnerable populations (indigenous and traditional fisherman). The principle of empowerment that has significant power to revive the spirit of the constitution in HP-3 is improvement of capabilities and power for vulnerable people. These steps must be taken by creating articles that contain affirmative action for vulnerable people.
Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi
Authors: Jati Wasisto Raharjo
Published: July 2022

This study aimed to analyze trajectory of regional autonomy in Indonesia. There are two important things in discussing about regional autonomy in Indonesia. Firstly, dilemma between decentralization or centralization as basic paradigm in the policy of regional autonomy. Secondly, regional autonomy just creates oligarchy regime, primordialism, and politic of clientelism. Implementation  of  regional  autonomy has been became new problems for Indonesia which adopted unitary state system. Regional autonomy in post New-Order era intended to enhancing participation of society in development project and local democracy was hijacked by many interest from elite. In other words, regional autonomy more aligned to elite rather than the people.
Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Authors: Daud Dahniyar , Mispa Sitti
Published: July 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pajak di masa pandemik Covid’19 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Makassar. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Peneliti mendeskripsikan hasil pengamatan dan menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini adalah memetakan dua belas (12) kebijakan perpajakan yang tertuang dalam surat Nomor Kep- 156/PJ/2020: Perihal Kebijakan-Kebijakan di bidang pajak sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan tujuan membantu mengurangi dampak akibat Pandemik Covid-19 dan juga agar wajib pajak tetap patuh dalam melakukan pelaporan pajak di masa Pandemik Covid-19. Dan peneliti melakukan teknik analisis dengan tiga tahap yakni: pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dan hasil yang dapat peneliti sampaikan adalah bahwa dengan diterbitkan kebijakan pajak di masa pandemik covid’19 sangat membantu wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak tanpa khawatir adanya denda administrasi dan juga dengan adanya beberapa kebijakan insentif pajak terutama adalah insentif pajak penghasilan PPh 21 ditanggung pemerintah, dan dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pajak tingkat kepatuhan pajak tetap terjaga, apalagi di masa pandemik, dimana pembatasan sosial berskala besar juga berpengaruh terhadap pelaporan dengan memanfaatkan pelaporan menggunakan e-spt.
Interprofessional collaborative practice in the treatment of HIV among pregnant women: a scoping review
Authors: Muliani Rima , Sulistyaningsih Sulistyaningsih
Published: July 2022

Background : The occurrence of HIV among pregnant women has an impact on the process of pregnancy and childbirth which further leads to the need for interprofessional collaborative practices between health workers in the treatment of HIV among pregnant women. Objective : The aim of this study was to scrutinize the interprofessional collaborative practices in the treatment of HIV among pregnant women. This was achieved by clarifying if and how implementation of scientific study was used in the interprofessional collaborative practices in the treatment of HIV among pregnant women. Â Method : To map relevant literature, a scoping review was conducted to articles published between January 2015 and December 2020, guided by a method consists of five stages approach. Specifically, the following academic databases were systematically searched to identify publications that presented findings on identifying scoping review questions with the PEOS framework (Population, Exposure, Outcome, Study Design), identifying relevant articles using the PubMed, Scopus, Science Direct, and Grey Literature (Google Scholar) Information about each study was extracted using a purposely designed data extraction form and database with keyword with keywords, carrying out the Critical Appraisal using Hawker tools, charting and compiling data, summarizing and reporting results. Results : Of the 60 articles with relevant titles and abstracts, 4 articles were identified to meet the inclusion and exclusion criteria with grade A. Besides, four themes were found, namely roles, barriers, interpersonal communication, and patient-centred services in the interprofessional collaborative practices of HIV treatment among pregnant women. Conclusion : The role of midwives and doctors was indispensable in implementing informed consent, counseling, HIV screening, and HIV treatment training. The barriers encountered by midwives and doctors were the lack of clinical skills, limited infrastructure such as teaching aids for training, the lack of funding budget from policy makers, and the lack of communicative competence. As suggestion for the next review, this review could submit register review protocols-namely, PROSPERO and the Joanna Briggs Institute to ascertain by searching databases and the online platforms of organizations.
Archeological research on virtual deaths
Authors: Mindsponge AISDL
Published: July 2022

Archeologists are trying to learn about the worlds of the past. And it is indeed a very challenging task. Well, how about practicing in the virtual realm? ***** For more information, please visit: https://mindsponge.info/posts/26 *****
Reading joy, the Bruce Lee way
Authors: Mindsponge AISDL
Published: July 2022

Our latest book A New Theory of Serendipity, has recently been released. A Japan-based Vietnamese researcher–currently finishing his doctoral dissertation manuscript in emotional artificial intelligence–ordered it from Amazon Japan about a month ago. He is Manh-Tung Ho, a doctoral candidate at Beppu-based Ritsumeikan Asia Pacific University (Oita, Japan), coming from the Hanoi-based Institute of Philosophy. He informed us that the book arrived yesterday and showed his emotion, the way of a Wushu veteran, as manifested in his photo. ***** For more information, please visit: https://mindsponge.info/posts/24 *****
Systematic Study of Student’s Perception Towards Math through Teacher-Related Dimensions: A Case of COTs in Oman
Authors: Jabri Amina Al , Gangadharan Shija , Bendanillo Glorigem
Published: July 2022

Numerical explorations are accomplished to investigate the influence of student’s perception towards Math which advances into academic dismissal in the preliminary level of higher education. The population under study are the students of seven Colleges of Technology across Oman. Data analyses were done using descriptive statistics of frequency counts and percentages obtained from the research questionnaire, while the hypothesis was tested using the statistical tools at 0.05 level of significance. This study examines the student’s perception correlated with teacher-related factors. The structural equation modelling (SEM) is grounded on the three teacher-related dimensions that influence the student’s perception towards Math namely 4 attributes relating to personality traits of lecturers, 6 attributes for teaching skills of the lecturer, and 2 attributes for instructional material used by the lecturers to impart the Basic Math needs for higher education. This analysis shows an overall reliability analysis for teacher-related dimensions to be 0.943 by applying Cronbach’s alpha reliability test, and the SEM tool kit analysis of the model confirmed the hypothesis of the latent variables and the theoretical authenticity of the explored factors. The conclusions of this study might be useful to substantiate the importance of student evaluation on teachers done every semester and would be a component in reducing the dismissal of students at the initial stage of higher education in Oman.
Fuzzy Tukey depth as a set theoretic fundamental niche model robust to errors and bias
Authors: Etherington Thomas R
Published: July 2022

Modelling the fundamental niche of a species is useful for exploring a variety of ecological questions, and computational geometry methods such as the convex hull have been widely used as an ecological niche model. The Tukey depth is another computational geometry method that provides a method that can be used as a convex hull model that while robust to errors still provides a binary model. The normalised Tukey depth has also been proposed to use Tukey depth to create a continuous model of fundamental niche, but this approach is sensitive to sampling bias that occurs widely in natural history data. Fuzzy Tukey depth is presented as an alternative approach to leverage Tukey depth to produce a continuous fundamental niche model that is both robust to errors and bias. The normalised and fuzzy Tukey depth are compared to identify occasions where either method would be more suitable, and the challenge and opportunism for efficient computation of any Tukey depth approach are explored via links to computational geometry research.
Otokritik Mutu dan Harga Guru
Authors: Cahyana Gede H
Published: July 2022

Pendidikan memerlukan tiga unsur utama, yaitu guru, murid, dan materi pembelajaran.
Waspadai Racun Makanan
Authors: Cahyana Gede H
Published: July 2022

Dalam kenikmatan makanan selalu tersembunyi zat yang dapat menurunkan kesehatan.
Smart working and Research: the point of view of the INGV Researchers and Technologists
Authors: DI FELICE Fabio , Alfonsi Laura , De Natale Giuseppe , Malagnini Luca , Olivieri Marco , Piersanti Antonio , Somma Renato , Tarabusi Gabriele
Published: July 2022

Research is carried out in the Public Research Institutes and Research needs flexibility and organisational specificity with respect to a prevalently administrative Public Administration. This article represented the possible critical issues of a rough application of Smart Working in Public Research Institutions. We showed how the Researchers and Technologists already carry out research activities independently and that their results are peer-reviewed according to Research Quality Evaluation by the National Agency for the Evaluation of Universities (ANVUR). We focused on pointing out that the evaluation of smart working research activity by the administrative manager does not appear to be correct and that this cannot be the subject of the performance monitoring and evaluation system. We cited the regulations that state how research activities and management activities are separate and that the latter are in support of research. Articles of the National Collective Labour Agreement (CCNL) for the Researchers and Technologists section were cited that already make their work "smart" and "agile." In a survey to 585 INGV Researchers and Technologists, we asked them whether smart working could be the right tool for Research. The 372 responses (64 percent) to the survey, represented in the article, show strong cohesion in claiming the principles of autonomy and freedom of research even challenging some stances of recent years by INGV administrative leadership. Researchers and Technologists want to be part of the decision-making processes that affect them so as not to feed a bureaucratic apparatus that takes away time and energy. The demand that emerges from this survey is the proper application of the National Collective Labour Agreement for Researchers and Technologists, Smart Working, smart working organisational plan and individual agreements for smart working in Public Research Institutes in accordance with the rights of Researchers and Technologists in a working environment where the administration is truly supportive and facilitative of research.
Metoda Pengendalian Bising Lingkungan
Authors: Cahyana Gede H
Published: July 2022

Bising adalah suara yang tidak diinginkan. Unwanted sound. Bising lingkungan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan manusia yang berujung pada sakit.
Ethical considerations in health psychology
Authors: Crutzen Rik
Published: July 2022

Obtaining ethical approval is often required before conducting a study and starting data collection. This requirement provides an opportunity to consider various ethical aspects in advance. These ethical considerations affect decisions made relevant to the whole research process – from study conception to data sharing afterwards. There are also legal requirements for certain studies in certain settings. In the context of ethical considerations, these legal requirements can be seen as the minimal requirements for a study that have to be adhered to. For decisions connected to ethical considerations, it is mostly the rationale behind these decisions that counts and that should be judged in the context of any given study. These decisions concern, for example, what participants are exposed to during study participation, but also what participants are being told in advance. The latter should be done in such a way that participants are able to make an informed decision about participating in a study. In view of the growing enthusiasm for patient and public involvement (PPI) in health research, it is even more important to realize that there is a difference in hierarchy between researchers and participants. This realization needs to be part of the ethical considerations when setting up a study in order to make sure that participants are aware of their level of control and – where possible – to improve this level. Ethical considerations also concern statistical aspects (e.g., power) and matters concerning data protection (e.g., data minimization and data sharing). This chapter presents questions to guide readers in their thinking about all these ethical aspects when setting up their own study or reading work by others.
No evidence of fast mapping in healthy adults using an implicit memory measure: Failures to replicate the lexical competition results of Coutanche and Thompson‐Schill (2014)
Authors: Cooper Elisa , Tibon Roni , Greve Andrea , Henson Richard
Published: July 2022

Fast mapping (FM) is a hypothetical, incidental learning process that allows rapid acquisition of new words. Using an implicit reaction time measure in a FM paradigm, Coutanche and Thompson‐Schill (2014) showed evidence of lexical competition within 10 minutes of nonwords being learned as names of unknown items, consistent with same‐day lexicalisation. Here, Experiment 1 was a methodological replication (N=28/group) that found no evidence of this RT competition effect. Instead, a post‐hoc analysis suggested evidence of semanticpriming. Experiment 2 (N=60/group, tested online, pre‐registered on OSF) tested whether semantic priming remained when making the stimulus set fully counterbalanced. No evidence for either lexical competition nor semantic priming was detected, and Bayes Factors for the combined data supported the hypothesis of no effect of lexical competition. These results, together with our previous work, question whether fast mapping exists in healthy adults, at least using this specific FM paradigm.
Cultural harmonization in East Asia: Adaptation of Hana yori dango / Boys Over Flowers
Authors: Yasumoto Seiko
Published: July 2022

In the domain of popular culture since the 1990s, Japanese media has increasingly crossed regional and international borders. There has been appropriation, adaptation and remaking of many of these media products into different formats, such as manga, anime, TV drama, films and games. Products, when traded and remade across geographical boundaries, have a multidimensional aspect and potentially contribute to an evolving cultural re-engagement between Japan and Asia. This article analyses, within a sociocultural context, the significant textual and cultural elements of the iconic Japanese manga, Hana yori dango / Boys Over Flowers. Firstly, it explores how the originating manga has been adapted into TV drama formats through the process of remaking, in Japan, Korea and Taiwan. Secondly, it examines the differentiation of textual and cultural content in the three countries; and, finally, it measures audience reception within a distinct fan group. Survey questionnaires and focus group interviews are used to collate the audience reception of the texts. The article argues that the media trade, through products like Hana yori dango, is contributing to the enhancement of regional intercultural understanding beyond regional historical antipathy. The article further argues that the influence of media trade and Japanese popular culture is contributing in a positive manner to the idea of regional ‘harmony’, rather than hybridism, with the retention in Japan, Korea and Taiwan of inherent cultural values.
Blended Learning and Flipped Classroom’s Application during Post Pandemic
Authors: RAHMANI Asma , Zitouni Khadidja Samira
Published: July 2022

The adoption of online learning is continuously growing in the post-COVID-19 pandemic era in the Algerian context. In this account, teachers and academicians tend to change and adjust their teaching pedagogies to fit this type of learning to ensure a high quality of education. Two crucial pedagogical approaches are blended learning and flipped classrooms, which depend on online and face-to-face learning processes. The actual research implements this approach in different subjects taught in a limited four face-to-face courses during the post-pandemic period. The central aim of this paper is to investigate the extent of efficacy of blended learning in combination with the flipped classroom in Algerian foreign language classes. The hypothesis set is that blended learning combined with the flipped online classroom assists learners to a great extent in their learning. To gain empirical data, grids of observation were used by the researchers. The sample of this research consists of 165 learners who belong to different educational levels at both Batna-1 University and Barika’s University Center, Algeria. One of the significant findings of this investigation reveals that blended learning and flipped classrooms efficiently promote a high quality of learning among learners. Likewise, the results indicate that the embedment of this teaching approach reinforces learners’ adoption of online learning.
An Analytic Study of the Evaluative Resources Used in American and Iraqi Opinion Columns
Authors: Alsandeli Ishraq Abdulredha , Alattar Rihab Abduljaleel Saeed
Published: July 2022

This study investigates how American and Iraqi writers utilize the evaluative resources in newspaper opinion articles (henceforth, op-eds) from a critical discourse analysis perspective. It explores how American and Iraqi writers of op-ed pieces draw on the evaluative resources to establish their attitudes, create rhetorical effects, and serve their ideologies in influencing readers’ and addressees’ feelings and attitudes towards certain subject matters. This study hopes to enhance the critical thinking of readers of an increasingly important journalistic genre in democratic societies. The main questions this study raises are: On which categories of attitude markers do American and Iraqi op-ed writers base their evaluation? Which types of referencing external voices are the most recurrent? And why? The researcher adopts Martin and White’s (2005) appraisal theory and Van Dijk’s (2006) ideology perspective to achieve the study’s goals. After applying qualitative and quantitative analysis methods, the study finds that the significant ideological strategy of positive-self presentation and negative other-presentation significantly motivates the evaluative resources used by American and Iraqi op-ed writers. Both American and Iraqi op-ed writers use similar evaluative techniques in terms of distribution. The analysis also finds that there are variations concerning the overall frequencies and the frequencies of the sub-types of evaluative resources under examination across the corpus.
Examination of the Pre-service Teachers’ Experiences and Perceptions on Teaching Practices: English Language Teaching Case
Authors: KARSLİ Veysel , YAĞIZ Oktay
Published: July 2022

This study aims to evaluate the pre-service teachers’ experiences and perceptions on teaching practices provided within an internship program carried out at a major state university in Turkey in a holistic way from various aspects. The participants of the study were 65 pre-service teachers studying in the English Language Teaching department at a state university in Turkey. For this purpose, in the study, an explanatory mixed-methods research design was used. A Likert scale questionnaire was conducted with the pre-service teachers to collect quantitative data. Then a semi-structured interview was conducted with eight pre-service teachers to support the quantitative data with qualitative data. The results show that the teaching practice offered within the scope of the internship program is effective as it responds to the needs of pre-service teachers in terms of professional development and mentoring support regarding their teaching professional skills. However, the findings also show that according to the pre-service teachers, there are some issues such as the length of the teaching practice, the inadequacy of mentorship support, organizational problems, and the limited freedom given during teaching practice need to be considered. Finally, the study concludes by presenting some recommendations in line with the results to improve the quality of the teaching practice provided to pre-service teachers in Turkey.
Development of Intercultural Communicative Competence in the Process of Teaching English to Future Interpreters
Authors: Dvorianchykova Svitlana , Bondarchuk Julia , Syniavska Olga , Kugai Kseniia
Published: July 2022

The successful functioning of both the state and individual in the conditions of updated intercultural communication is impossible without adequate mastery of the universal language of international communication, which is currently the English language. The development of intercultural abilities of future interpreters in the field of business communication is aimed at continuous improvement of existing educational programs of institutions of higher education. The relevance of our research is due to the growing demand in modern business society for highly qualified interpreters with intercultural communication competencies. The purpose of the study is to develop and practically implement a model of intercultural communicative competence in the process of teaching business English. The mentioned educational program is for applicants for higher education in the field of translation who are studying in a bachelor’s degree program at Kyiv National University of Technologies and Design. Changes in the development of intercultural communicative competencies of students were recorded experimentally using diagnostic techniques. The research results are reflected in the educational program “The English language: translation in business communications” and designed on the principles of developing the intercultural communicative competence of future interpreters. It is created to train highly qualified specialists who can analyze, organize and conduct interlingual and intercultural business communication, plan and carry out successful complex translation projects, and act as intermediaries in the process of interlingual and intercultural communication of business partners.
Issues with Communicative Language Teaching Implementation in Saudi Arabia Concerning the Government Policy, Teachers, and Students: Two Decades of Research
Authors: Alharbi Ahmed O.
Published: July 2022

This paper focuses on the most significant empirical studies on the topic of challenges facing the communicative language teaching approach in Saudi Arabia. The communicative language teaching method has been used for more than two decades in Saudi Arabia and research conducted during this period offers some insight into the main challenges of the implementation. The main goal of this paper is to synthesize findings from research studies conducted in the past and by doing so, suggest the possible avenues for tackling these challenges. Four broad categories of challenges have been adopted from Li’s (1998) comprehensive framework in an attempt to structure the challenges under meaningful labels. This, in turn, enabled us to categorize the challenges according to their source which helped our understanding of how to resolve them. The findings suggest that the most frequently observed policy-related challenges are the current exam system, overcrowded classes, no AV equipment, and low quality of in-house training programs for teachers. Teacher-related challenges mostly relate to conflicting ideas about CLT, low confidence in these methods, preference for the traditional learning model, focus on developing skills that feature in the exams, and deficiencies in teachers’ English. Student-related challenges are found to be their low-level proficiency, passive learning style, lack of motivation to learn the target language, and fear of their marks being negatively affected if they are paired with weaker peers during communicative activities. This paper concludes that these challenges are all interconnected, and a systematic approach is essential in trying to tackle these with the government intervention being a potential first step.