bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengembangan Media Pembelajaran SOLCAR Berbantuan Assemblr Edu Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Sistem Tata Surya Kelas VI Sekolah Dasar
Authors: Suhati Teti , Hendrawan Budi , Permana Rahmat
Published: December 2023

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode RD (Research and Development) atau penelitian pengembangan yang menghasilkan suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui keefektifan media pembelajaran SOLCAR (Solar System Card Augmented Reality) Berbantuan Assemblr Edu untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi sistem tata surya kelas VI Sekolah Dasar yang dilatar belakangi dengan kurang antusias siswa terhadap pembelajaran, sehingga perlu adanya inovasi dan kreativitas sebagai guru dalam pembelajaran, agar materi yang tersampaikan dengan baik. Pengembangan media pembelajaran SOLCAR (Solar System Card Augemented Reality) Berbantuan Assemblr Edu mengadopsi tahapan model 4D dengan subjek penelitian kelas VI Sekolah Dasar. Teknik analisis data yang digunakan analisis kuantitaf dan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, angket, dan tes digunakan kepada peserta didik. Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian ini pada ahli media layak digunakan dengan hasil akhir 94% dengan kategori “Sangat Layak”. Validasi ahli materi sebesar 86% dengan kategori “Sangat Layak”. Validasi ahli bahasa sebesar 80% dengan kategori “Layak” dan validasi guru dengan 96% kategori “Sangat Layak”. Uji coba kelompok kecil 96,25% dan uji coba kelompok besar 85,47% dengan kategori “Sangat Layak”. Sedangkan untuk mengetahui kefektifan media dilakukan pretest dan posttest terjadi perubahan yang signifikasn. Skor awal pretest rata-rata sebesar 50,67, sedangkan rata-rata hasil posttest lebih besar dari rata-rata pretest. Kemudian untuk mengetahui kefektifan media dihitung menggunakan N-Gain mendapatkan skor 0,78 atau 78% dengan kategori “Efektif”. Dapat disimpulkan bahwa enggunaan media SOLCAR (Solar System Card Augmented Reality) Berbantuan Assemblr Edu efektif sehinggan dapat meninggkatkan pemahaman pada materi sistem tata surya kelas VI Sekolah Dasar.
Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
Authors: Tubagus Rizwan , Hasanah Ulfia , Darnia Meriza Elpha
Published: December 2023

Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Termasuk juga mengenai konflik yang terjadi dalam anggota masyarakat. Dalam hal ini dikatakan sebagai kewajiban dari kepala suku dan ketua suku. Keadaan sekarang peran dan tanggung jawab dari kepala suku dan ketua suku dalam peradilan adat sudah mulai diabaikan dan mengandalkan Hukum Nasional, hal ini dilakukan beberapa pihak untuk mendapat kekuatan hukum tetap. Adapun tujuan penulisan skripsi ini: pertama untuk mengetahui bagaimana pengaturan konflik kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat, kedua untuk mengetahui peran Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu dalam menyelesaikan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan hukum adat bagaimana proses penyelesaiannya, yang berlaku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini di klasifikasikan dalam jenis penelitian sosiologis, karena penulis secara langsung melakukan penelitian tentang lokasi atau titik yang diperiksa untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan populasi dan sampel adalah semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, kajian pustaka dan analisis data. Dari penelitian ini ada dua hal yang dapat disimpulkan pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaturan konflik kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat terdapat di Babbul Al Qawait yaitu kitab konstitusi Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kedua, peran Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu dalam menyelesaikan konflik berdasarkan hukum adat adalah sebagai penengah atau mediator. Dalam hal menyelesaikan konflik ini hal yang dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan atau musyawarah.
Urgensi Sanksi Pidana Adat dalam Pelanggaran Tindak Pidana di Suku Dayak Guna Pemeliharaan Budaya Lokal Persfektif Keadilan Sosial
Authors: Saly Jeane Neltje , Kirana Adelia Nindya , Patricia Laurene , Wijaya Monica , Davinia Sonya , Febriyanti Valentina
Published: December 2023

Hukum pidana adat mengatur pelanggaran tindakan yang mengganggu keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki hukum pidana adatnya sendiri yang tidak selalu tertulis. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Hukum adat digunakan untuk menjaga budaya lokal, melestarikan adat istiadat, dan memelihara keanekaragaman budaya. Suku Dayak di Pulau Kalimantan masih menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana adat. Dalam satu kasus, seorang pelaku dinyatakan bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku Dayak melalui media sosial, melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata-kata merendahkan suku Dayak. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan data sekunder dari dua sumber bahan kepustakaan, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan primer, serta pendekatan case metode, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif sebagai bahan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif untuk menjelaskan data secara sistematis dan teratur, termasuk artikel ilmiah, buku, serta peraturan terkait objek penelitian. Penggunaan sanksi pidana adat penting di zaman modern karena masih banyak suku di Indonesia yang menerapkan hukum adat turun-temurun. Hukum adat menjaga keanekaragaman adat istiadat. Di suku Dayak, sanksi adat meningkatkan ketertiban dan kedamaian. Pemeliharaan budaya lokal di suku Dayak menghadapi hambatan seperti modernisasi, alih fungsi lahan, penurunan bahasa, perubahan sosial, dan pendidikan. Penulis menyarankan agar seluruh masyarakat Indonesia menjaga dan menghormati adat istiadat, serta saling menghargai keanekaragaman budaya.
Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja
Authors: Singhs Arief Dermawan , Alsabilah Zahra , Rasji Rasji
Published: December 2023

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perppu ini diyakini oleh pemerintah dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan mengurangi masalah perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat investasi, berdasarkan kekhawatiran pemerintah maka pemerintah merancang perppu cipta kerja agar tidak ada kekosongan hukum dan kebutuhan mendesak untuk menjamin perekonomian nasional. Dengan adanya perppu cipta kerja ini disinyalir pasal-pasal di dalamnya memberikan dampak yang merugikan terhadap hak-hak pekerja yaitu PHK, Upah, Gaji, Outsourcing, dan pesangon sehingga menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana dampak Perppu Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja.
Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia
Authors: Saly Jeane Neltje , Octavia S Christine , Juventia Donabella , Aisha Salma , Yuan Shafaa Alaadini , Tjendra Virginia
Published: December 2023

Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina dalam hukum adat aceh dan hukum nasional indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan berkaitan dengan perzinahan dalam kedua hukum tersebut. Adapun beberapa perbandingan antara Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan zina, yaitu: jenis tindak pidananya (delik), tujuan pelarangan zina, serta hukuman atau sanksi bagi pelaku zina.
Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau Dari Hukum Nasional
Authors: Nugroho Maria Cecilia , Prasetyo Stephanie Patricia , Gaol Nathalie Cristine Lumban , Putri Amelia Natalie
Published: December 2023

Pluralisme dalam sistem hukum di Indonesia yang terdiri atas hukum adat, hukum islam, dan hukum barat menciptakan keunikan tersendiri bagi pelaksanaan hukum di Indonesia. Hukum adat dan hukum nasional yang begitu rekat menyebabkan terjadinya harmonisasi antara hukum pidana adat dengan hukum nasional. Masyarakat baduy dalam pelaksanaan hukumnya menganut ultimum remedium sebagai bentuk penyelesaian suatu tindakan hukum. Sistem dan tata cara masyarakat Baduy dalam melaksanakan hukum adat Baduy telah dirasa cukup efektif dan efisien bagi kehidupan mereka. Tentunya pelaksanaan hukum adat Baduy ini tidak terlepas dari tantangan-tantangan karena harus sesuai dengan sistem hukum nasional. Walaupun tantangan tersebut dirasakan oleh masyarakat Baduy, tetapi tetap ada penerapan dari penyelesaian setiap kasus yang terjadi.
Tinjauan Yuridis Bank Sampah Dalam Persepektif Hukum Lingkungan
Authors: Dewi I Gusti Ayu Dilla Susmita , Mahadewi Kadek Julia
Published: December 2023

Bank sampah memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah di berbagai negara. Dalam perspektif hukum lingkungan, bank sampah memiliki implikasi hukum yang signifikan. Artikel ini membahas aspek-aspek hukum yang terkait dengan bank sampah, seperti perizinan, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Pentingnya bank sampah dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan mendorong praktik daur ulang menjadi fokus utama dalam analisis yuridis ini. Selain itu, artikel ini juga mempertimbangkan dampak bank sampah terhadap ekonomi lokal dan dampak positifnya dalam menciptakan kesadaran lingkungan di masyarakat. Tinjauan yuridis ini bertujuan untuk memberikan pandangan lebih dalam tentang bagaimana hukum lingkungan dapat mendukung dan mengatur bank sampah guna mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup. Dengan kata lain, bank sampah bukan hanya sebagai solusi praktis dalam mengelola sampah, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Tantangan Terkini dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan: Studi Kasus Tidak Terpenuhinya Hak Buruh PT SAI Apparel Grobongan
Authors: Subagijo Kevin Putra , Patricia Rachel Anne
Published: December 2023

Penegakan hukum ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam melindungi hak-hak buruh di berbagai perusahaan. Tenaga kerja harus diperhatikan hak-haknya, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk membina, mengarahkan dan melindungi tenaga kerja agar tercipta kesejahteraan yang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini menggambarkan tantangan terkini yang dihadapi dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, dengan fokus pada PT SAI Apparel Grobongan. Melalui penelitian ini, diharap dapat mengidentifikasi solusi-solusi inovatif, perbaikan dalam regulasi, serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan pendekatan normatif.
Analisis Penerapan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Terhadap Kecelakaan Kerja pada PT Yatai Hadi Indonesia
Authors: Candra Dimas , Lie Gunardi , Putra Moody Rizky Syailendra
Published: December 2023

Penerapan jaminan keselamatan dan kesehatan (K3) terhadap kecelakaan kerja di PT Yatai Hadi Indonesia menjadi suatu aspek kritis dalam konteks industri modern yang kompleks. Sebagai perusahaan besar yang beroperasi dalam sektor industri, PT Yatai Hadi Indonesia bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Yaitu menyimpulkan sebuah kesimpulan dari sumber beberapa literature. Diperoleh hasil penelitian bahwa karyawan sering tidak sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan K3, terutama terkait penggunaan peralatan pelindung diri (APD) dan prosedur keselamatan. Monitoring dan pengawasan juga masih perlu ditingkatkan. Untuk memperbaiki situasi ini, PT Yatai Hadi Indonesia disarankan untuk meninjau ulang kebijakan K3, memperkuat pelatihan, meningkatkan pemantauan, dan membangun kerjasama yang kuat antara manajemen dan serikat pekerja.
Pengaruh Pelatihan dan Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Suka Fajar Pekanbaru (Studi Kasus Karyawan Mekanik)
Authors: Yolanda Fitri , Suryalena Suryalena
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengawasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan PT. Suka Fajar Pekanbaru (studi kasus karyawan mekanik). Variabel bebasnya adalah pelatihan (X1) dan pengawasan kerja (X2). Sedangkan variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y). dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan program SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan mekanik yang berjumlah 58 orang, dengan Teknik sampel yan digunakan yakni sensus sampling. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan pengukuran menggunakan skala likert. Dari analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi dengan pengujian uji t (parsial), dan uji F (simultan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kedua menunjukkan bahwa pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian pada pengaruh pelatihan dan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Suka Fajar Pekanbaru (studi kasus karyawan mekanik menunjukkan terdapat berpengaruh signifikan
Analisis Penggunaan Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Penelitian pada DPRD Kota Tanjungpinang)
Authors: Asman Asman , Nofrial Ramon , Jihad Kaspol
Published: December 2023

Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara teknis dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana tahapan Pelaksanaan Hak Angket dimulai dari Pengusulan dan Persetujuan Pelaksanaan Hak Angket melalui Sidang Paripurna DPRD hingga pembentukan Panitia Angket. Seperti yang terjadi pada pengambilan kebijakan terkait berlakunya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, implementasi, faktor hambatan dan solusi penggunaan hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terkait tindakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang diduga telah melanggar hukum. Implementasi hak angket oleh DPRD Kota Tanjungpinang dalam mengawasi kebijakan TPP ASN untuk memastikan kebijakan TPP ASN dijalankan dengan benar meskipun menemui sejumlah hambatan, termasuk kurangnya transparansi, dinamika politik internal, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengoptimalkan penggunaan hak angket, solusi yang diajukan meliputi penyempurnaan regulasi, pendidikan publik, dan penguatan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah kota. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tanjung Pinang agar mengedepankan aspek-aspek yang bersifat kepentingan umum dalam menerbitkan sebuah kebijakan, kepada DPRD Tanjung Pinang agar mengoptimalkan kewenangan penggunaan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pengaruh Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum JSIT Terhadap Pembentukan Kemampuan Berpikir Kritis di SMA IT Alfityah Pekanbaru
Authors: Putra Riski Darmawan , Supentri Supentri , Hardian Mirza
Published: December 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah terdapat pengaruh Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum JSIT Terhadap Pembentukan Kemampuan Berpikir Kritis Di SMA IT Alfityah Pekanbaru. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini probabilistic sampling sampel yang menampilkan semua item atau anggota populasi. Jumlah responden yang digunakan berjumlah 42 responden dengan kriteria telah mengikuti proses pembelajaran PPKn yang tengah berjalan dengan didasarkan dengan kurikulum JSIT. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis regresi sederhana Yang mengaitkan dua variabel atau lebih. dengan pendekatan kuantitatif meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji regresi linier sederhana, uji t dan koefisien determinan (R).Hasil dan temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum JSIT memiliki pengaruh terhadap pembentukan kemampuan berpikir kritis.
Analisis Yuridis Peran dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam)
Authors: Fernando Ricky Septian , Idham Idham , Kurniawan Harry , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani
Published: December 2023

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, entah itu seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi pada kasus pencabulan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilaksnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melipatkan berbagai pihak. Anak korban kejahtan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Dari Penelitian tersebut menunjukan bahwa, Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban pencabulan yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Penelitian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau)
Authors: Sitohang Citra Permata , Siadari Lagat Paroha Patar , Kurniawan Harry , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani
Published: December 2023

Perlindungan Hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Anak adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa korban menjadi pemuas hasrat seksual sipelaku yang dimana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum serta melanggar  kesopanan dan sesusilaan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Anak  yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 serta perundangan terkait lainnya. Selanjutnya juga untuk meneliti implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum anak yang mengalami kekerasan seksual didalam lingkungan keluarga. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan dengan pendekatan yuridis empiris ( yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh Penelitian ini pengetahuan hukum secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada anak dalam lingkungan keluarga merupakan Hubungan yang disalahgunakan. Upaya Unit PPA dalam menangulangi kasus kekerasan seksual yaitu dengan  memberikan perlindungan berupa tahap awal yaitu memberikan pemulihan, tahap kedua pemberian  pendampingan hukum, tahap ketiga pendampingan lanjutan, dan tahap keempat pengawasan . Kendala yang dialami Unit PPA dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian adanya hambatan psikologis seperti rasa malu dan takut. sehingga korban tidak berani dalam melaporkan kejadian yang terjadi pada dirinya. Serta anggaran yang terbatas membuat kepolisian terkendala dalam bersosialisai terhadap masyarakat.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam)
Authors: Andriani Tania Puji , Erniyanti Erniyanti , Nurkhotijah Siti , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani
Published: December 2023

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menjadi tantangan dan perlu dikaji lebih lanjut. Sistem hukum mengatur hak dan kewajiban debitur yang mengalami kesulitan membayar kredit, serta melindungi mereka dari tindakan yang merugikan atau penarikan unit oleh kreditur. Permasalahan terkait hak dan kewajiban kreditur dalam kasus kredit macet juga menjadi bagian inti dari penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dan implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi  lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, debitur yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI, dan juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang, namun kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Implementasi, faktor kendala, dan solusi terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Implementasi hukum yang efisien, penanganan kredit macet yang cepat, serta perlindungan hak-hak debitur dan kreditur menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Solusi yang berkelanjutan mencakup perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, edukasi hukum untuk masyarakat, dan kerja sama antara pihak terkait dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet adalah isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Disarankan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang tegas, kepada debitur dan kreditur agar dapat bernegosiasi dan memilih upaya perdamaian yang dapat disepakati.
Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023
Authors: Gunawan Andre , Siadari Lagat Paroha Patar , Nurkhotijah Siti , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani
Published: December 2023

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memprihatinkan. Tindakan ini memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan.KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pelaporan kasus oleh korban atau pihak terkait, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.
Peranan Tokoh Agama Dalam Memberikan Rasa Kedamaian Melalui Ceramah Agama di Rumah Ibadah Atas Keberagaman Kepercayaan Sebagai Toleransi di Indonesia
Authors: Ashura Shalsa Harisa , Siahaan Parlaungan Gabriel , Purba Novridah Reanti , Simorangkir Agustina Verawati , Balqis Raditya , Saragi Desi Anggraini , Simatupang Jernita
Published: December 2023

Karakterisasi sikap toleransi agama merupakan salah satu tugas dari suatu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan pada tiap jenjang dan jalur pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, pandangan, dan perilaku masyarakat di Indonesia terkait sikap toleransi, serta bentuk upaya yang dilakukan tokoh agama dalam mengembangkan sikap toleransi beragama melalui ceramah di rumah ibadah. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan 5 responden yang terdiri dari 1 ustad, 1 kepling, 1 jamaah rajin ibadah, 1 jemaah yang tidak rajin ibadah dan 1 pengurus masjid. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) Proses terjadinya toleransi di masyarakat sekitar yang tidak terlepas dari peran tokoh agama (2) Dalam pandangan masyarakat kepercayaan sebagai toleransi merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat, yang dibuktikan dengan perilaku tokoh agama dalam memberikan ceramah di rumah ibadah (3) Upaya-upaya yang dilakukan tokoh agama dalam rangka mengembangkan sikap toleransi beragama dalam mengembangkan rasa kedamaian yakni melalui dialog antar pemuka agama dan membina pemeluk agamanya masing-masing di rumah ibadah
Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun)
Authors: Fadillah Muhammad Haris , Nurkhotijah Siti , Fadlan Fadlan , Prasetyasari Christiani
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor penghambat dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya sejak peraturan ini sejak peraturan ini berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris . dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek dalam peraturan Penghentian Penuntutan seperti aspek syarat, metode, dan batasan. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Karimun terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Melalui kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perkara pidana berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku dalam peraturan ini. Disarankan agar peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian – kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak disalah gunakan. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar dapat terus menjaga nilai – nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.
Systematic Literature Review: Pembudayaan Pancasila di Kalangan Masyarakat
Authors: Andini Zahra Dwi , Usiono Usiono
Published: December 2023

Indonesia merupakan Negara yang menganut Pancasila sebagai pedoman hidup, yang sebenarnya dijadikan sebagai landasan hukum dan landasan moral dalam penyelengaraan Negara. Menekankan bahwa sebagai sebuah ideologi, Pancasila harus disosialisasikan agar masyarakat Indonesia benar-benar memahaminya sebagai landasan filosofis bangsa Indonesiadalam mempertahankan eksistensinya dan berkembang menjadi Negara yang makmur dan modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan budaya Pancasila ke dalam pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Pembinaan-pembinaan sumber daya manusia ala Pancasila dilakukan ke arah yang lebih damai, saling menghormati, memahami budaya ini dan budaya lain, saling mencintai, menciptakan hubungan baik, dan gaduh. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi dari beberapa publikasi (jurnal) dan dokumen yang berkaitan langsung dengan pembahasan. Berdasarkan analisa hasil penelitian ini, Pancasila telah membawa ikatan solidaritas yang kuat dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat di era globalisasi, Pancasila telah membawa kekuatan untuk membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang gemilang, bangsa yang layak dalam peradaban. Pancasila mempunyai kemampuan untuk menjadi pilar kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan menuju Negara kesatuan Republik Indonesia, dimana ego pribadi Pancasila mewujudkan Indonesia yang berkemajuan dan religius.
Pandangan Humanisme Ahmad Syauqi Dalam Syair Ba’da Al-Manfā
Authors: Muhajirin A. Muhammad
Published: December 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan humanisme Ahmad Syauqi dalam syair Ba’da al-Manfā. Untuk mencapai tujuan itu, penelitian ini menggunakan teori strukturalisme genetik Lucien Goldmann sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan situasi sosial yang melatar belakangi munculnya syair Ba’da al-Manfā dan struktur syair ba’da al-Manfā. Pandangan humanisme Ahmad Syauqi yang diteliti dalam penelitian ini merupakan akibat dari peristiwa dehumanisasi yang terjadi di Mesir pada masa penjajahan bangsa Eropa khususnya Inggris. Syauqi yang diberi gelar Amīr Asy-Syu’arā’ (pemimpin para penyair) mengambil peran penting dalam membangkitkan semangat rakyat Mesir kala itu. Salah satu syair yang dibuat oleh Syauqi sebagai kritik terhadap tindakan dehumanisasi yang dilakukan oleh penjajah adalah Ba’da al-Manfā. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Pandangan humanisme Ahmad Syauqi dalam syair Ba’da al-Manfā terlihat dalam ungkapan-ungkapan humanisme berupa etika kemanusiaan dan keadilan sosial, dan kritikan terhadap tindakan dehumanisasi yang dilakukan oleh penjajah.
Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Ambon pada Tahun 2020
Authors: Syailendra Putra Moody Rizqy , Lie Sherley
Published: December 2023

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya dari tindakan kejahatan apapun. Terutama bagi anak-anak, karena mereka sangat tertan dan lemah. Namun faktanya negara belum benar-benar melindungi anak-anak. Banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Anak-anak di Indonesia masih menghadapi ancaman meskipun ada hukum perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Diperlukan penegakan hukum yang kuat. Penting bagi pemerintah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, serta menegakkan hukum untuk melindungi hak anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Pemerkosaan anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang  harus ditindaklanjuti dengan tegas. Kejahatan ini melanggar Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, menggantikan Undang-undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang  perlindungan anak. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak serta memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku. Dengan demikian, pemerintah telah menunjukan komitmennya dalam pemberantasan kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan pertumbuhan generasi muda. Penelitian ini menganalisis penerapan  hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Ambon pada tahun 2020.  Faktor yang  berpengaruh pada menetapan hukuman meliputi bukti, undang-undang, dan kebijakan hukum.  Selain itu penelitian ini juga memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang
Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya
Authors: Chaniago Fathimathuz Zachra De , Syailendra Putra Moody Rizqy
Published: December 2023

Korupsi telah menjadi masalah sosial serius yang melanda Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, merambahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di negara ini. Langkah-langkah dilakukan penegak hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi antara lain memberatkan sanksi untuk pelaku korupsi, menerapkan budaya anti-korupsi di masyarakat, dan lain lain akan pelaku korupsi di Indonesia masih banyak dan merajalela. Latar belakang korupsi di Indonesia adalah lemahnya pengawasan pada belanja modal daerah dan intervensi dari pihak lain. Indonesia memiliki sejarah panjang korupsi yang dapat ditelusuri hingga era kolonial. Praktik korupsi semakin meluas selama periode paska-kemerdekaan, dan korupsi menjadi semakin terintegrasikan dalam budaya politik dan bisnis negara. Faktor historis ini telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap korupsi dan menciptakan norma sosial yang memudahkan praktik-praktik koruptif. Birokrasi sistem pemerintahan yang tidak jujur, kurangnya transparansi, dan minimnya akuntabilitas dalam sistem pemerintahan telah menciptakan lingkungan rentan terhadap tindakan koruptif. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemaparan analisis terhadap faktor pendorong terjadinya tindakan korupsi, penelitian ini akan membahas dan melihat korupsi melalui salah satu kasus yang telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus terdapat rakyar Indonesia adalah kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan kominfo. Dalam kasus ini, terjadi dugaan korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Kasus korupsi BTS 4G ini merupakan contoh yang mencerminkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi di Indonesia.
Pengaruh Fasilitas Ruang Tunggu Keberangkatan Terhadap Kepuasan Penumpang di Bandar Udara Trunojoyo Sumenep Madura
Authors: Indiarta I Gede Tangkas , Meilani Irwina
Published: December 2023

Kepuasan dalam menggunakan suatu produk adalah kunci utama untuk kemajuan suatu perusahaan terutama dalam bidang jasa. Demi kenyamanan pengguna jasa angkutan udara maka fasilitas pada ruang tunggu keberangkatan yang di berikan pada pengguna jasa angkutan udara harus dipertahankan tingkat kenyamanannya sehingga pengguna jasa angkutan udara merasa puas atas fasilitas yang di beri, hal ini juga terjadi pada Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo Sumenep Madura. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh fasilitas ruang tunggu keberangkatan terhadap kepuasan penumpang di Bandar Udara Trunojoyo Sumenep Madura. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana data diambil melalui penyebaran kuesioner pada 100 responden yang menjadi pengguna jasa di Bandara Trunojoyo Sumenep Madura periode 2020 hingga 2023 dengan penyebaran kuisioner secara online. Hasil dari penelitian ini yaitu fasilitas ruang tunggu keberangkatan berpengaruh terhadap kepuasan penumpang di Bandar Udara Trunojoyo Semenep Madura berdasarkan hasil yang diperoleh t hitung sebesar 21,383 tabel 1,664 dan nilai signifikan sebesar 0,000 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel (X) berpengaruh terhadap kepuasan penumpang (Y).
Implementasi Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu Hamil Dengan Kadar Hemoglobin (Hb) Rendah Untuk Mencegah Stunting
Authors: Sari Novita
Published: December 2023

Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Penurunan angka stunting masih terus diupayakan untuk mendukung Indonesia emas 2045. WHO mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan yang menggambarkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan sebagai akibat status kesehatan dan atau nutrisi yang tidak optimal. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian Tablet Tambah Darah (ttd) pada ibu hamil sehingga dapat mencegah anemia gizi besi pada ibu hamil. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini 10 artikel yang hanya melakukan penelitian tentang ibu hamil dengan kadar hemoglobin rendah dan artikel yang digunakan dibatasi dari tahun 2017-2023.Berdasarkan hasil analisis Systematic Literature Review (SLR) pemberian tablet tambah darah (ttd) pada ibu hamil dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin yang lebih rendah dipengaruhi oleh rendahnya asupan zat gizi terutama pada zat besi, asupan zat besi yang tidak adekuat dapat menurunkan simpanan zat besi dan berimplikasi terhadap penurunan kadar hemoglobin.Ibu yang mengalami anemia saat kehamilan akan meningkatkan peluang anak yang stunting sebanyak 4 kali lebih tinggi dibanding dengan ibu yang tidak mengalami anemia.Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian tablet tambah darah (ttd) pada ibu hamil yang mempunyai hemoglobin rendah dapat dijadikan rujukan dalam rangka intervensi pencegahan stunting pada balita.
Analisis Perilaku Wanita Usia Subur Terhadap Pemeriksaan IVA Dalam Upaya Pencegahan Kanker Serviks
Authors: Ramadhani Suci Chania
Published: December 2023

Pendahuluan: Kanker serviks merupakan penyebab kematian terbesar bagi wanita di seluruh dunia. Sekitar 530.000 kasus baru dan 270.000 kematian akibat kanker serviks, keganasan paling umum keempat pada wanita, terjadi setiap tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku wanita usia subur selama pengkajian IVA dalam upaya pencegahan kanker serviks. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, dipilih 100 responden sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria inklusi. Variabel penelitian meliputi perilaku serta variabel keyakinan perilaku, keyakinan kontrol, dan keyakinan normatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis analitik univariat. Hasil: Terdapat 51% responden berusia 26-35 tahun, 84% responden memiliki pendidikan terakhir SMA, 93% responden memiliki pekerjaan sebagai IRT, 84% responden memiliki jumlah persalinan sebanyak 1-3 kali, 57% responden memiliki behavior belief  buruk, 63% responden memiliki normative belief  baik, dan 53% responden memiliki control belief yang buruk. Kesimpulan: Sebagian besar responden memiliki perilaku buruk atau negatif saat menjalani pemeriksaan IVA untuk pencegahan kanker serviks.
Faktor Penentu Kinerja Kepala Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lebak Banten
Authors: Apriani Reni , Yuhana Yuyu
Published: December 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait kemungkinan apakah suatu prestasi kerja dipengaruhi oleh kemampuan kerja, minat kerja, dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kausal melalui survei terhadap kepala sekolah menengah pertama di Kabupaten Lebak Banten, Indonesia. Populasi kepala sekolah SMP sebanyak 225 orang yang selanjutnya diperoleh 53 kepala sekolah SMP di Kabupaten Lebak setelah dilakukan pengambilan sampel secara purposive dengan pertimbangan tertentu. Metode survei kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian ini. Selanjutnya kuesioner digunakan untuk memperoleh data. Korelasi dan regresi merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data. Penelitian ini mengungkapkan empat temuan. Pertama, adanya pengaruh kemampuan kerja terhadap prestasi kerja. Kedua, terdapat pengaruh minat kerja terhadap prestasi kerja. Ketiga, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Terakhir, terdapat pengaruh secara bersama-sama kemampuan kerja, minat kerja, dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Oleh karena itu, temuan tersebut menunjukkan bahwa SMP di Kabupaten Lebak perlu mempertimbangkan variabel kemampuan kerja, minat kerja, dan kepuasan kerja Kepala Sekolah dalam merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia di SMP di Kabupaten Lebak.
Tinjauan Yuridis atas Peredaran Produk Obat Pelangsing Ilegal Melalui Perdagangan Online yang Beresiko terhadap Kesehatan
Authors: Warahmah Sipa Mawadah , Ansari Teuku Syahrul
Published: December 2023

In realizing a healthy state, medicine and food play a very important role. However, not all drugs and foods distributed online have a distribution permit and meet other requirements in accordance with laws and regulations so that they can threaten public health. The circulation of drug products online has the risk of circulating certain drugs that are often misused and illegal products that harm public health, one of which is illegal direct drug products such as Slim Strong, Slim Fast, Slimming Pro, etc.), containing BKO sibutramin which can cause side effects such as palpitations, shortness of breath, anxiety, and hallucinations. The method used in writing this article is a qualitative approach with a descriptive method of analysis. Data collection techniques are carried out by literature study. Data and information are collected from various related literature such as books, journals, related laws and regulations, government documents, news in mass media both print and electronic, and others. Data and information are combined and analyzed based on discussion groups. The last stage, the results of the analysis that has been made, conclusions are drawn as answers to research questions and also some suggestions or recommendations to relevant stakeholders. This study emphasizes that supervision carried out by the Food and Drug Administration on the circulation of illegal slimming drug products as a form of comprehensive supervision ranging from pre-market to post-market supervision. This supervision is strengthened by the existence of Presidential Instruction (Inpres) Number 3 of 2017 concerning Increasing the Effectiveness of Food and Drug Control. Then, law enforcement that can have a deterrent effect is to apply criminal sanctions, as stipulated in Article 197 Jo. Article 106 paragraph (1) of RI Law Number 36 of 2009 concerning Health as amended by Article 60 number 10 of RI Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of RI Law on Job Creation and in RI Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.