bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
EVALUASI PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA PT. ANGKASA PURA LOGISTIK, SURAKARTA
Authors: Laksmikir R.Aj Tribuwono Cakradarakusuma
Published: February 2023

Persaingan dalam industri jasa pengiriman barang dewasa ini semakin ketat. Saat ini, tercatat bahwa ada 5.000 perusahaan yang bergerak di bidang logistik, 250 diantaranya merupakan perusahaan asing (Olavia, 2015). Oleh karena itu, perusahaan jasa khususnya alangkah baiknya memiliki sebuah keunggulan kompetitif salah satunya dengan mengedepankan akan pentingnya TQM. Keberhasilan penerapan TQM di perusahaan jasa berasal dari kesadaran akan pentingnya kualitas yang melibatkan top management hingga karyawannya (Jaca, 2016). Sedangkan Bakti dan Sumaedi (2016), budaya kualitas sebagai penunjang daya saing dapat membantu menilai kualitas jasa transportasi dan dapat membantu mengembangkan strategi perusahaan jasa.PT. Angkasa Pura Logistik (APLog) adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang logistik, terminal kargo, regulated agent dan general sales agent. APLog telah melakukan usaha-usaha perbaikan kualitas, budaya kualitas yang ada di perusahaan dan sudah memiliki penilaian sendiri terhadap komponen untuk peningkatan daya saingnya. Namun, seiring dengan perbaikan kualitas APLog tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi TQM. Faktor-faktor tersebut masih mendominasi dan jika tidak diminimalisir dapat menyebabkan kerugian finansial dan nonfinansial, serta masalah reputasi bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Triangulasi sumber, triangulasi teknik dan member checking digunakan dalam meningkatkan kepercayaan dan keaslian terhadap hasil temuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total Quality Management (TQM) di APLog belum optimal implementasinya, banyak aspek yang perlu diperbaiki. Komponen penunjang daya saing yang dilakukan oleh APLog sudah memadai, namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki seperti pengadaan fasilitas. Budaya kualitas yang ada di APLog Surakarta sudah memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya etika dan tradisi kerja yang menghasilkan kegiatan operasional yang kondusif.
Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pada Belanja Barang Jasa Dan Belanja Modal (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul)
Authors: Hermanto Bangun
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah pada belanja barang jasa dan belanja modal dan menganalisis penyebab kondisi kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiterstruktur kepada partisipan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dan studi dokumentasi.. Hasil analisis pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penyebab kondisi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara.Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pokok masalah yang menyebabkan belum patuhnya bendahara pemerintah terhadap ketentuan perpajakan ialah kurangnya motivasi dan tekanan bagi bendahara pemerintah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Dari sisi aparat pajak juga terjadi kurangnya motivasi dan tekanan dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban perpajakan bendahara.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN KINERJA ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
Authors: Gurning Citra Rosa Aprianti
Published: February 2023

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun 2014 dan 2015 masih dengan kategori C (kurang). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2014 dan 2015, penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten mengandung beberapa kelemahan pada komponen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal. Pada LHE akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten juga diberikan saran perbaikan kinerja untuk mengefektifkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Saran perbaikan kinerja atas penerapan akuntabilitas kinerja telah diberikan setiap tahun tetapi belum terjadi perubahan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten masih dengan kategori C (kurang) ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam menindaklanjuti saran perbaikan kinerja.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menindaklanjuti saran perbaikan kinerja dan mengidentifikasi upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti saran perbaikan kinerja tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya rencana pembangunan jangka menengah yang disusun tidak terperinci, pelaksana tugas daerah tidak mendapat dukungan langsung dari pimpinan, tidak menerapkan sistem reward dan punishment berdasarkan penilaian kinerja, penerapan sistem akuntabilitas kinerja tidak termasuk prioritas, danterjadi kekurangan jumlah auditor internal. Upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti saran perbaikan kinerja diantaranya studi banding, pelatihan, dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang baru untuk periode tahun 2016-2021.
APAKAH AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAPAT MEMUASKAN EKSPEKTASI PENGGUNA INTERNAL? (STUDI PADA UNIVERSITAS TERBUKA (UT) INDONESIA)
Authors: Putri Diana
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis harapan pengguna internal Universitas Terbuka terhadap penerapan audit teknologi informasi dan kesenjangan harapan terhadap kinerja audit TI. Penelitian ini menggunakan domain-domain pengetahuan yang terdapat pada COSO dan COBIT sebagai benchmark penelitian. Domain tersebut meliputi tata kelola TI dan manajemen TI. Aktivitas terkait domain tersebut diantaranya Kesesuaian Strategi (strategi TI dan strategi organisasi) Pencapaian nilai dari sistem TI, Manajemen risiko TI, Manajemen sumber daya, Pengukuran kinerja, Pengembangan TI, Perubahan Manajemen, Operasi dan perbaikan, Perbaikan bencana alam dan keberlangsungan bisnis, IT Outsourcing, dan Keamanan TI. Hasil Penelitian ini menunjukan adanya harapan pengguna internal terkait akan penerapan standar audit untuk teknologi informasi, pengembangan sistem data terintegrasi yang akan mengurangi risiko kecurangan, memiliki sumberdaya manusia yang ahli pada bidangnya terutama untuk pengembang sistem, dan kekonsistenan kebijakan disaat adanya perubahan manajemen di Universitas Terbuka. Secara keseluruhan sistem teknologi informasi di UT dapat memuaskan pengguna internal. Namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan hal ini menandakan adanya gap antara harapan dan kinerja sesungguhnya di UT.
Evaluasi Penerapan Sistem Remunerasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pelayanan (Studi pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek)
Authors: Sari Dina Puspa
Published: February 2023

Remuneration is a financial reward received by employees in return for their contribution to the organization and is expressed as direct or indirect return. Remuneration can encourage motivation and increase employee-s’ productivity. This is also in the hospital as a capital-intensive, human resource-intensive as well as knowledge and technology-intensive health care institution. In the hospital, the service workforce includes doctors and nurses as the core of human resources and the organization-’s revenue center. Guidelines for a good preparation of remuneration system in Indonesian health care institutions are regulated in the Minister of Health’s Regulation No. 18 of 2014. Based on that regulation, effective remuneration must meet principles of fairness; principles of appropriateness; principles of accuracy; policy; performance evaluation; and control over the remuneration. A remuneration that fulfills all those elements will encourage motivation and increase employee-’s productivity. This research was conducted at Dr. H. Abdul Moeloek General Hospital, it was qualitative research which used a case study approach. Data collection techniques used were interviews, observations, questionnaires, and documentations. The interview were conducted on 6 respondents.The questionnaires were given to 47 respondents which consisted of doctors and nurses. The questionnaires were analyzed using descriptive statistics by calculating the mean values. The result of this research showed that the implementation of remuneration system at Dr. H. Abdul Moeloek General Hospital has not been effective. The implementation of the remuneration system has not fulfilled the principle of fairness, principle of appropriateness, principle of accuracy, policy, performance evaluation, and control. Dr. H. Abdul Moeloek General Hospital is expected to improve its remuneration system so that the real purpose of remuneration can be fulfilled, that is, to encourage motivation and to increase employee-s’ productivity that way remuneration can be considered effective.
ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
Authors: Suriza Novan
Published: February 2023

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi Kasus dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul. Inspektorat Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemberi keyakinan dan pemberi konsultansi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultansi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gunungkidul berdasarkan penilaian IACM dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan reviu dokumen.Target RPJMN menyatakan bahwa pada akhir tahun 2019 85% APIP harus sudah berada pada level 3. Untuk di daerah Yogyakarta sendiri, rata-rata pemerintah daerahnya masih mendapatkan level 2 dengan catatan, termasuk Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk penilaian konsultansi, Inspektorat Kabupaten Gunungkidul mendapatkan poin 0, yang artinya belum menjalankan kegiatan pemberi konsultansi dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pemberian konsultansi pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul terdiri dari tujuh komponen dengan menggunakan kerangka IACM. Dari ketujuh komponen tersebut ada empat komponen indikator pelaksanaan kegiatan konsultansi yang belum optimal, yaitu belum melakukan perencanaan penyusunan kegiatan dengan baik, padatnya volume dan waktu pelaksanaan kegiatan, belum memberikan nilai tambah, dan pendokumentasian kegiatan yang belum tertata dengan baik. Adapun faktor yang menyebabkan kegiatan konsultansi belum optimal adalah berupa kurangnya kompetensi auditor, regulasi yang belum memadai, kurangnya jumlah personil auditor, dan belum memiliki SOP kegiatan pemberian konsultansi. Upaya perbaikan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi belum optimalnya kegiatan konsultansi meliputi perbaikan dalam meningkatkan kompetensi auditor, memenuhi jumlah personil auditor, dan perbaikan SOP kegiatan konsultansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna tercapainya target RPJMN.
ANALISIS PEMANFAATAN DANA KAPITASI DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PADA PUSKESMAS MAKALE”
Authors: Palino Delvianty
Published: February 2023

Pelaksanaan program JKN yang baru berjalan berapa tahun masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek salah satunya yaitu pendanaan. Menurut KPK (2015) salah satu masalah pendanaan yang dihadapi yaitu masih rendahnya efektivitas penggunaan dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mas’ud (2015) juga menyatakan bahwa puskesmas yang merupakan bagian FKTP belum maksimal mengelola anggaran termasuk di antaranya adalah dana kapitasi JKN. Kondisi ini juga terjadi di Puskesmas Makale yang belum mampu mengoptimalkan dana kapitasinya dalam meningkatkan mutu layanan. Mutu layanan di puskesmas ini masih memerlukan pembenahan di berbagai aspek antara lain SDM dan fasilitas kesehatan. Daftar kunjungan pasien di tahun 2015 sebesar 21.073 yang meningkat di tahun 2016 sebesar 22.513. Hal ini menunjukkan adanya penurunan mutu layanan di puskesmas. Dana kapitasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan mutu layanan karena pendapatan terbesar puskesmas berasal dari dana tersebut yaitu sebesar 75%. Oleh karena itu, mutu layanan yang belum memadai disebabkan oleh dana kapitasi yang belum optimal dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemanfaatan dana kapitasi belum optimal dalam meningkatkan mutu layanan dan upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan dana kapitasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitan menunjukkan penyebab pemanfaatan dana kapitasi belum optimal dibagi atas aspek SDM dan aspek regulasi. Aspek SDM antara lain perangkapan tugas, ketidakpahaman dalam proses dan pelatihan yang minim. Aspek regulasi berkaitan dengan 1) SK bupati yang terlambat terbit; 2) ketidakleluasaan penggunaan dana kapitasi karena di batasi aturan-aturan; 3) ketidakjelasan aturan dalam pengadaan alat kesehatan; 4) dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan puskesmas dan 5) perubahan regulasi mengenai alokasi dana kapitasi. Upaya yang diperlukan dalam pengoptimalan dana kapitasi yaitu sosialisasi dan pelatihan2pemanfaatan dana kapitasi, regulasi yang jelas dan koordinasi pihak-pihak terkait (pihakpuskesmas, dinas kesehatan dan BPJS Kesehatan)
Evaluasi Biaya Penerapan Tanggung jawab sosial Dan Efisiensi Biaya Operasional Perusahaan Pada Pt Bukit Asam (Persero), Tbk
Authors: Anggraeni Fredericha Retno Dheta Tri
Published: February 2023

Implementation of tanggung jawab sosial as well as environmental management activi-ties has become a thing that must be done by the company, demanding the company to spend more for the activities. This forces the company to perform efficiency in terms of management activities, as well as in terms of cost. When linked to tanggung jawab sosial and environmental management activities, the concept of efficiency can aim for the creation of more environmental-ly friendly goods and services, while reducing costs and improving environmental conditions. One of the efforts towards operational cost efficiency that can be done by the company is by syn-ergizing the business activities of tanggung jawab sosial partners with the company's operation-al activities.This research was conducted at PT Bukit Asam (Persero), Tbk Tanjung Enim, using de-scriptive study approach. The data collection was performed by means of observation, direct in-terview with related parties, and documentation. The results of this study indicate that the disbursement of funds for the tanggung jawab sosial each year in is accordance with the program contained stipulated in the ministerial regulations, including the imposition of funds for social responsibility activities that are charged as corporate expenses. Moreover, there are still tanggung jawab sosial activities that have not been effective, especially the tanggung jawab sosial activities in 4 villages, namely Kebur Village, Merapi Village, Telatang Village, and Muara Maung Village. The operational cost efficiency strategy implemented by PTBA is quite efficient, but there are still operational cost efficiency strategies that have not been effective, such as the cost efficiency strategies synergized with the Corporate social responsiblity partners. PT Bukit Asam (Persero) Tbk is expected to continue making improvement efforts in carrying out Corporate social responsibility activities as well as in implementing the company's operational cost efficiency strategies.
ANALISIS KENAIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TA 2011-2015 DITINJAU DARI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Authors: Budi Mochamad Setyo
Published: February 2023

The amount of the budget surplus (SILPA) of the Government of Rembang District increased in the fiscal year (FY) of 2011-2015. In the FY 2015, the SILPA reached even as much as 26,78% of the local revenue and expenditure budget (APBD). The increase was hihgly contradictory to the budgeting process, considering that in the budgeting process, considering that in the budgeting process, the District Government implemented a deficit-based budgeting system with the SILPA budget at nil. This study was to determine the causes of the increase in the SILPA of the Government of Rembang District in the FY of 2011-2015. This was qualitative research with a case study approach. It involved participants from three elements whose jobs are connected to the local government financial management, namely the budget managers, budget users, and Budget Agency of the Regional House of Representative (DPRD). The results of this study indicate that the increase in the SILPA of the Government of Rembang District occurs when the budget is in surplus, and the net financing is te positive. The budget estimated to the accommodate the use of the SiLPA of the previous year as mandate by the regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 where in principle, some of the programs and/or activities have no longer implemented. Second, agency problem causes both the application of the minimal approach pattern in the process of determining the income estimation and the aplication of the maximal approach pattern in the process of determining the expenditure allocation result in the budgetary slack. Third, the legal cases ensnaring some officials of the Government of Rembang District have made the employees not sufficiently perform in the absorbing the budget.
ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Authors: Albab Muhammad Ulil
Published: February 2023

Salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pemerintah saat ini adalah masalahan rendahnya dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun. Berdasarkan penelitian terdahulu salah satu sumber permasalahan penyerapan anggaran adalah berasal dari proses pengadaan barang/jasa.Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi dan analisis terkait faktor yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk mencari penyebab gagal lelang dan lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis spiral.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak optimalnya pengadaan tersebut antara lain berasal dari struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan di tahap persiapan, dan kurangnya perlindungan hukum. Sementara itu, penyebab gagal lelang dapat diidentifikasi antara lain karena identifikasi kebutuhan pengadaan yang kurang jelas, partisipasi penyedia barang/jasa kurang, dan penyedia barang/jasa kurang teliti dalam memahami dokumen pengadaan
Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura)
Authors: Wambrauw Maria Paula
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penatausahaan aset tetapkendaraan dinas melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah danpenyebab permasalahan aset tetap kendaraan dinas pada Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan PeraturanMentri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Penelitian ini dilakukan menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) deskriptif. Teknikpengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Datadianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaianpenatausahaan aset tetap kendaraan dinas meliputi pembukuan, inventarisasi danpelaporan melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah sebesar 70%sehingga termasuk dalam kriteria “sesuai”. Penyebab permasalahanpenatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui sistem informasi manajemenbarang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Kota Jayapura ditinjau dari 5 (lima) sisi, yaitu sisi administrasi,keuangan, birokrasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Penyebab sisiadministrasi yaitu ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan temuan dalampenghapusan, penyebab sisi keuangan, yaitu keterbatasan anggaran, pelimpahandan penyelewengan anggaran biaya pemeliharan, penyebab sisi birokrasi, yaituketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, pengadaankendaraan dinas yang tidak terpusat, penyebab sisi sumber daya manusia yaitutingkat mutasi pegawai dan keterbatasan sumber daya manusia, dan penyebab sisisistem informasi, yaitu sistem “SIMDA BMD” yang digunakan masih bersifat offline dan belum terintegrasi dengan bagian keuangan BPKAD
ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN DANA ALOKASI UMUM DAN PENGURANGAN MANDIRI DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
Authors: Pambudi Nugroho Purbo
Published: February 2023

Problematika keuangan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi setiaporganisasi. Pada tahun 2016, Pemkab Gunungkidul menghadapi permasalahan keuangansaat menghadapi kebijakan penundaan penyaluran DAU dan pengurangan mandiri DAK.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan respons Pemkab Gunungkidul saatmenghadapi permasalahan keuangan tersebut dan menganalisis lebih jauh konsekuensinyaterhadap kinerja dan rencana pembangunan pemda. Hasil penelitian diharapkan dapatmenjadi referensi peneliti lain dan referensi bagi pemda saat menghadapi kondisi sejenis.Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menghasilkanbeberapa poin utama. Pengurangan pendapatan Dana Perimbangan, yaitu DAU dan DAK,menjadi permasalahan keuangan bagi Pemkab Gunungkidul. Penanganan pengurangananggaran pada Pemkab Gunungkidul berupa sumber dana alternatif dan efisiensi anggaran.Efisiensi dicapai dengan cara perencanaan prioritas dan melepaskan kewenangan. PemkabGunungkidul lebih efisien mencapai kinerjanya. Dari 16 indikator kinerja sasaran strategis,realisasi kinerja 15 sasaran strategis dikategorikan sangat berhasil dan realisasi 1 sasaranstrategis dikategorikan cukup berhasil. Realisasi keuangan dan realisasi fisik PemkabGunungkidul tahun 2016 merupakan realisasi tertinggi sepanjang 4 tahunterakhir.Realisasi keuangan Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 93,85% darianggarannya. Realisasi fisik Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 96,74% dari target
ANALISIS PERAN INTERNAL AUDITOR DALAM TAHAP PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM ERP STUDI KASUS PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
Authors: Zahara Inna
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran internal auditor yang memadai dan penyebab sudah (atau belum) memadai peran internal auditor pada tahap perencanaan dan implementasi sistem ERP.Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data primer yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi, sedangkan data sekunder yaitu dokumen yang berhubungan dengan SPI (Satuan Pengawasan Intern) dan implementasi ERP di PTPN XI. Kerangka kuesioner dan wawancara berpedoman pada Madani (2009), Hall (2011), dan COBIT 5 (ISACA 2012) sebagai benchmark teori yang baik. Analisis data menggunakan rumus champion dan analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran internal auditor dalam tahap perencanaan sistem ERP sebesar 58% (cukup memadai) dan dalam tahap implementasi sebesar 77% (sangat memadai). Berdasarkan kuesioner dan wawancara, adapun temuan lain yang penting yaitu belum ada fitur audit pada sistem ERP; pemahaman tentang sistem ERP belum menyeluruh pada personil SPI; dan kurangnya personil SPI dengan latar belakang pendidikan TI. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini ialah SPI mengajukan fitur audit yang sesuai dengan sistem ERP pada perusahaan; merevisi visi dan misi SPI berbasis TI; dan melakukan assessment penambahan tenaga ahli dengan latar belakang teknologi informasi yang berpedoman pada beban kerja SPI.
Analisis Perbedaan Pengungkapan Aspek Sebelum dan Setelah Penerapan Prinsip Materialitas pada Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Studi pada Perusahaan Gas Negara)
Authors: Mazelfi Ihsani
Published: February 2023

Global Reporting Initiative (GRI) menerapkan prinsip materialitas dalam proses penentuanaspek yang akan diungkapkan pada laporan keberlanjutan entitas. Prinsip ini baru mulai diterapkanpada pedoman pelaporan keberlanjutan GRI 4. Pada artikel ini, peneliti ingin mengidentifikasiperbedaan antara kerangka pedoman pelaporan sebelum dan sesudah penerapan prinsip materialitas,serta perbedaan aspek yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan tahun sebelum dan sesudahditerapkannya prinsip materialitas. Penelitian ini menggunakan kerangka pedoman pelaporankeberlanjutan dan laporan keberlanjutan Perusahaan Gas Negara. Teknik analisis data menggunakananalisis data kualitatif, mengikuti konsep Spradley (1980). Hasil identifikasi menampilkan bahwaada 44 aspek yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan sebelum penerapan prinsip materialitasnamun tidak diungkapkan pada laporan keberlanjutan setelah penerapan prinsip materialitas.
ANALISIS ATAS PEMBIAYAAN UTANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI KASUS TAHUN ANGGARAN 2016)
Authors: Tholhah Totoh
Published: February 2023

Defisit APBN tahun 2016 sebesar Rp308 triliun dari yang direncanakan sebesarRp296 triliun menyebabkan meningkatnya pembiayaan utang dari rencana awalRp296 triliun rupiah menjadi sebesar Rp334 triliun. Selisih lebih pembiayaananggaran (SiLPA) sebesar Rp26 triliun yang terjadi pada tahun 2016 merupakansuatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka mencari solusi ataspermasalahan yang terjadi agar kedepan tidak terdapat lagi pembiayaan yangtersisa dan pengelolaan pembiayaan utang menjadi lebih baik. Pengelolaanpembiayaan utang yang baik merupakan kewajiban dari pemerintah karena setiaprupiah yang masuk dari pembiayaan utang juga melekat kewajiban yang harusdilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan dilakukan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)sebagai unit pengelola utang pemerintah. Data primer berasal dari wawancarakepada pejabat dan pegawai di DJPPR serta unit yang terkait langsung dalamproses pengelolaan pembiayaan utang khususnya pada proses perencanaan sepertiDirektorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Datasekunder dalam penelitian ini berupa data pembiayaan utang pemerintah tahun2016 dan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Analisis data yangdilakukan oleh peneliti menggunakan metode Miles-Huberman yaitu data yangtelah dikumpulkan kemudian direduksi serta disajikan, untuk selanjutnya ditariksuatu kesimpulan dari data tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan pembiayaanutang yang dilakukan oleh pemerintah dan melakukan identifikasi permasalahanpermasalahan dalam pengelolaan pembiayaan utang. Harapan dari penelitian iniialah dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam tataranpraktis di lapangan terkait pengelolaan pembiayaan utang. Penelitian inidiharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaanutang menjadi lebih baik di masa yang akan datang.Berdasarkan analisis peneliti, hasil penelitan menunjukan bahwa prosesperencanaan dan penyusunan strategi utang merupakan tahapan yang krusialdalam pengelolaan pembiayaan utang. Perencanaan yang matang dalammenentukan besaran utang yang akan diadakan, bagaimana memperolehnya sertakemana akan dialokasikan menjadi pondasi yang tidak dapat diabaikan.Koordinasi dari pihak-pihak terkait serta komitmen yang tinggi menjadi katakunci terwujudnya pengelolaan pembiayaan utang yang optimal.
EVALUASI PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR)
Authors: Kusyanuarto Aji
Published: February 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) membawa perubahan besar dalam pelaksanaan peranAparat Intern pemerintah Indonesia (APIP). Peran APIP yang sebelumnya sebagaipemberi keyakinan saja bertambah menjadi peran konsultansi yang dirancanguntuk dapat memberi nilai tambah bagi organisasi. Peran konsultansi yangoptimal harus dapat memenuhi empat kriteria yang terdapat dalam PedomanTeknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Empat kriteria peran konsultansi tersebutmenggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM) dalampenilaiannya. Dari empat kriteria penilaian mandiri, Inspektorat Kabupaten Paserbaru memenuhi dua kriteria yang ada sehingga peran konsultansi yang dilakukanbelum optimal,Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambatyang dihadapi Inspektorat Kabupaten Paser dalam pelaksanaan peran konsultansiyang belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif studikasus dan metode pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi dokumen danwawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambattersebut adalah kurangnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia(auditor), kurangnya jumlah auditor, pedoman atau kebijakan pengawasan yangmasih kurang, dan hubungan antara inspektorat dengan objek pemeriksaan masihkurang kuat.
Analisis Nilai Masa Hidup Pelanggan untuk Menerapkan Manajemen Hubungan Pelanggan (Studi pada PT XYZ)
Authors: Hudaiby Hasan
Published: February 2023

In order to generate profits, company must optimize the profitability of itscustomers. Each customer has different characteristics. Companies need customerrelationship management (CRM) to provide the best service which brings profits.PT XYZ is agriculture company who has competitive products but the volume ofsales and the number of customers decreased. This is a qualitative study with casestudy approach. A model developed by Gupta and Lehman (2005) is used tocalculate customer lifetime value (CLV). The results show that the frequency oftransactions is not automatically proportional to CLV. In addition, companies mustbe able to analyze CLV trends of each customer to maximize customer profitability.Moreover, the results found a perspective from company that sugar products willalways be sold out. The company does not have enough information technologydevices to support CRM. These factors are believed to inhibit CRMimplementation.
KASUS KETERLAMBATAN PENGADAAN KAPAL INKA MINA: STUDI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Authors: Petrus Kaihatu Bryan
Published: February 2023

Pada tahun 2010-2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan programpengadaan 1.000 kapal penangkap ikan ukuran 30 GT atau yang dikenal dengan sebutan Inka(kapal) Mina (ikan) untuk untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. ProgramKKP ini dinilai belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasuspengadaan kapal ikan yang bermasalah dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)dibeberapa daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkaitpengadaan kapal penangkap ikan ialah DKP Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan objek daripenelitian ini. Permasalahan yang dihadapi ialah keterlambatan pembuatan kapal. Oleh karenaitu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar dari permasalahanpengadaan kapal dengan melihat kesesuaian proses pengadaan kapal di DKP Provinsi SulawesiUtara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta penyebab dari keterlambatanpembuatan kapal.Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tipe eksploratoris. Pengumpulan datadilakukan melalui dokumentasi, wawancara (open-ended), dan observasi langsung. Pemilihanpartisipan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan denganreduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian menunjukan proses pengadaan kapal di DKP Prov. Sulut mulai dari tahappersiapan, pelaksanaan, penandatanganan hingga pelaksanaan kontrak berjalan sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Keterlambatan pembuatan kapal terjadi pada pihakpenyedia. Penyebab keterlambatannya yaitu; kurangnya pengalaman perusahaan yangberdampak pada kurangnya tenaga ahli; keterlambatan pengiriman bahan baku; dan kondisi alamyaitu curah hujan yang tinggi. Akibat dari keterlambatan pengerjaan kapal menimbulkanbeberapa temuan berupa ketidakcocokan tanggal serah terima dan sea trial pada dokumen beritaacara dengan tanggal foto-foto hasil serah terima dan sea trial yang diambil, ketidaksesuaianukuran kapal, ketidaksesuaian perhitungan denda keterlambatan, dan adanya ambiguitas peranpada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
ANALISIS PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING (ABC) SYSTEM DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI COKELAT (STUDI PADA PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA)
Authors: Yuniawati Rizqy Aiddha
Published: February 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perhitungan harga pokokproduksi yang dapat menghasilkan informasi biaya yang akurat denganmenggunakan activity based costing (ABC) system dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan Pusat Penelitian Kopi dan KakaoIndonesia untuk menerapkan activity based costing (ABC) system sebagaiupaya perbaikan sistem perhitungan harga pokok produksi. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian inimenggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pokok produksi menggunakan activity based costing (ABC) system untuk produk cokelat bar darkmengalami overcosted sedangkan untuk produk cokelat praline mente, cokelatbubuk 3 in 1, dan sabun kakao mengalami undercosted. Hal ini disebabkan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem tradisional hanya menggunakansatu cost driver yaitu jumlah unit produksi sebagai dasar pembebanan biayaoverhead pabrik sedangkan activity based costing (ABC) system menggunakanlebih dari satu cost driver. Penggunaan lebih dari satu cost driver disesuaikandengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang memiliki banyak aktivitas selama proses produksi.
RASIONALISASI KECURANGAN PENERIMAAN KAS (STUDI KASUS PADA HOTEL NOVOTEL YOGYAKARTA)
Authors: Enshara Sweetillah Idlfi
Published: February 2023

The rapid growth of hotel business has increased the complexity of responsibilities assigned tothe management to maintain the effectiveness and efficiency of operational activities. One ofthe efforts to perform in order to achieve organizational goals and to preserve the business isby applying an internal control system to minimize neglect and fraud. The hotel industry is oneof the industries that is vulnerable against fraud. This is because generally the hotel industryfocuses on the customers rather than on monitoring its internal finances.This research is performed at Novotel Hotel, Yogyakarta using a qualitative studymethod with a case study approach. The data collection is conducted by means of interviewsand documentation. The research results show that Novotel Hotel Yogyakarta has implementeda control attempt to support the operational activities. The control performed can be seen fromthe use of an application system to support all hotel activities, the presence of an SOP as workguidelines, a clear organizational structure to differentiate employees’ duties and authorities,and the implementation of monitoring and audit function to prevent errors in operationalactivities. However, there are still weaknesses in the non-optimal monitoring function, so thatfrauds can still happen. The management also lacks focus in emphasizing ethical values interms of commitment and honesty so that a work environment that is clean and free from fraudhasn’t been achieved.Fraud in cash account receivables in this research also fulfills the three motivationcharacteristics of fraud based on ‘Fraud Triangle.’ Fraud happens because there is a pressureof personal need, an opportunity that arises due to weaknesses in the work environment, andthe main factor, that is rationalization, which causes the desire to commit fraud be executedwithout getting detected.
EVALUASI PERGERAKAN EMERGING OPPORTUNITIES TO BUSINESS TRANSFORMATION (Studi Kasus Universitas Terbuka)
Authors: Harsha Tary Pranoura
Published: February 2023

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi reason logic business transformationbelum diterapkan di Universitas Terbuka dan mengevaluasi pergerakan emergingopportunitiess to business strategic IT pada Universitas Terbuka. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan studi kasus menggunakan 6 informan denganmetode purposive sampling. Teori yang digunakan adalah goal setting theory denganmelihat dari dua dimensi. Dua dimensi itu antara lain partisipasi anggaran dan modalpsikologi. Partisipasi anggaran yang dilihat adalah bagaimana karyawan diUniversitas Terbuka terlibat dalam rapat anggaran yang diselenggaran setiap tahunsatu kali. Sedangkan modal psikologi yang dilihat adalah bagaimana motivasi,optimis, harapan, ketahanan, dan komitmen organisasi tercipta dalam diri karyawanserta pejabat UT untuk tercapainya tujuan organisasi. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa Universitas Terbuka belum menerapkan disrupted innovativesehingga sistem perkuliahan masih belum dinamis, dan sumber daya manusia yangbelum memadai sehingga Universitas Terbuka belum dapat mencapai ke tahapbusiness transformation. Disrupted innovative adalah inovasi yang menggantikanaktivitas-aktivitas lama atau teknologi lama dengan yang baru
EVALUASI TATA KELOLA KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC))
Authors: Widsatrya I Wayan Krisna
Published: February 2023

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  masalah tata kelola yang masih menjadi masalah utama klub sepak bola di Indonesia. Sejak dilarangnya penggunaan dana APBD untuk pembiayaan klub sepak bola pada tahun 2012, sampai saat ini klub sepak bola di Indonesia tata kelolanya belum bisa dikatakan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi tata kelola yang dilakukan oleh PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) berdasarkan rerangka model yang dikembangkan oleh Center for Good Corporate Governance Universitas Gadjah Mada sebagai dasar penilaian dan mengidentifikasi faktor-faktor  yang memotivasi penerapan tata kelola  pada  PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC). Hasil penelitian menunjukkan PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) menggunakan CGCG UGM memperoleh peringkat B++ dengan skor sebesar 2.917 dari skor maksimal sebesar 4.160 dan tata kelola yang dilakukan belum optimal dan faktor-faktor yang memotivasi pelaksanaan tata kelola yang baik oleh PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) karena perubahan status dari perserikatan ke perusahaan, kunci penting dalam mendapatkan sponsorship, memudahkan untuk mendapatkan lisensi klub dari AFC, meningkatkan performa klub, tidak dipengaruhi politik, dan tidak terjadinya penunggakan gaji pemain.
ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN SAK EMKM PADA USAHA KECIL DI YOGYAKARTA
Authors: Lailiya Mayya Nur
Published: February 2023

ABSTRAK            Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penunjang roda perekonomian negara. Kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu permodalan. Modal pinjaman didapatkan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh UMKM karena adanya persyaratan administrative yang harus dipenuhi, salah satunya laporan keuangan. Sebelumnya, IAI telah membuat SAK ETAP yang ditujukan untuk pedoman UMKM dalam membuat laporan keuangan. Akan tetapi penelitian terdahulu memberikan hasil bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia tentang akuntansi menjadikan UMKM belum menerapkan SAK ETAP. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat standar akuntansi yang lebih mudah untuk diterapkan UMKM yaitu SAK EMKM yang diterbitkan pada 8 Desember 2016 dan akan diimplementasikan pada 1 Januari 2018. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kesiapan enam usaha kecil di Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara semi-terstruktur menggunakan interview guide yang mengacu dari penelitian Aamir & Faroq (2010) yang telah disesuaikan dengan keadaan UMKM di Kota Yogyakarta. Objek yang digunakan ialah enam usaha kecil di Kota Yogyakarta sesuai dengan kriteria Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif dengan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak dignakan untuk kesimpulan yang luas.            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empat usaha kecil di Kota Yogyakarta sudah siap untuk menerapkan SAK EMKM sedangkan dua usaha dinilai tidak siap untuk menerapkan SAK EMKM. Kesiapan tersebut dilihat dari beberapa hasil temuan dan pengetahuan akan laporan keuangan serta SAK EMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha untuk menerapkan SAK EMKM dan bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM.
ANALISIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Authors: Kusuma Bayu Jaya
Published: February 2023

ABSTRACT Based on the Semester Examination Index (IHPS) I 2017 issued by the Supreme Audit Board (BPK), it is known that the level of regional loss settlement caused by third parties is still low, at 12.89%. In addition, the procedures for resolving state/regional losses caused by third parties are not clearly regulated in the legislation, thus giving rise to differences in the settlement process for various regional governments. This study aims to identify factors that influence the level of regional loss settlement to third parties and provide recommendations on procedures that can be done to ensure the settlement of regional losses caused by third parties.This research was carried out on 2 regional governments that have the highest level of regional losses settlement and 2 local governments with the lowest level of regional losses settlement in the Java and Bali area. This study uses qualitative methods with data collection techniques through written interviews and telephone interviews with officials and staff of the regional government inspectorates under study. In addition, this study also uses document analysis such as regional loss monitoring reports and audit reports published by the BPK.The results of the study indicate that the level of regional loss settlement against third parties is influenced by the commitment of the regional government, audit procedures, third party cooperation, and the constraints faced by local governments in resolving regional losses. The settlement of regional losses to third parties can be done in several ways, namely by deliberation for consensus, arbitration and alternative dispute resolution, as well as litigation through civil lawsuits in court.
ANALISIS PERLAKUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA
Authors: Apriadi Harry
Published: February 2023

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang penerapan peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN bagi UMKM serta dampak penerapan peraturan PPN saat ini terhadap kepatuhan dan penerimaan PPN dari pelaku UMKM. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan aturan yang ada telah mengakomodasi prinsip fundamental perpajakan The Ottawa Taxation Framework Condition yang mencakup efficiency, fairness, certainty, flexibility dan neutrality. Penerapan peraturan terkait angka batasan omzet pengusaha kecil 4,8 miliar rupiah sebagaimana terdapat pada PMK No. 197/ PMK. 03/2013, belum melalui kajian khusus terkait PPN. Namun demikian, angka tersebut didapat berdasarkan peraturan lain yang beda jenis pajaknya, yaitu PP 46/2013 pada jenis pajak PPh. Dampak dari peraturan tersebut adalah adanya upaya dari pengusaha untuk menghindar dari kewajiban menjadi pemungut PPN sehingga jumlah PKP yang ada khususnya dari pelaku UMKM relatif rendah. Dampak lain ialah rendahnya persentase kontribusi PPN dari pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak.Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN antara lain terkait tingginya biaya kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM yang menjadi PKP. Selain itu, batasan Pengusaha Kena Pajak di Indonesia saat ini terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN bahkan dunia. Hal itu menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan peraturan yang berlaku. Faktor persaingan usaha juga menjadi penyebab mayoritas pelaku UMKM memilih untuk tidak berkontribusi menjadi agen pemerintah untuk memungut PPN, yakni menjadi Pengusaha Kena Pajak.
ANALISIS TEMUAN BERULANG PADA PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI POLITIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Authors: Alkam Rahayu
Published: February 2023

ABSTRACT This research was to analyze the causes of the repeated findings and their preventive solutions in the audit of the public funding of the Regional Representative Council (DPD) of the political parties in the Province of Yogyakarta Special Region. It was a qualitative research with a case study design conducted in four DPDs receiving the largest public funding from 2011 to 2016. Data were collected through document analyses and interviews. Twelve participants interviewed were the representatives of three parties, namely compilers, examiners, and users of the public funding audit system.This research also applied the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) internal control framework and the State Financial Audit Standards (SPKN) of 2017 for the analysis. The analysis showed three causes of repeated findings in the audit; they were weak internal control of political parties, weak audit, and non optimal role of the National Unity and Political Body. Preventive solutions to be made are for improving internal control, improving regulations, and optimizing coordination among parties. The results indicate that improvements should not be done only within the internal political parties but also around the external factors.