bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ANALISIS NILAI TAMBAH AGROINDUSTRI TEPUNG TAPIOKA DI DESA NEGARATENGAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA (Studi Kasus Pada Seorang PengusahaAgroindustri Tepung Tapioka di Desa Negaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya)
Authors: Herdiyandi Herdiyandi , Rusman Yus , Yusuf Muhamad Nurdin
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Besarnya biaya, penerimaan, pendapatan dan R/C agroindustri tepung tapioka di Desa Negaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. (2) Besarnya nilai tambah agroindustri tepung tapioka di Desa Negaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilaksanakan di Desa Negaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan metode suatu kasus. Responden diambil secara sengaja (purposive sampling) pada seorang pengusaha agroindustri Tepung tapioka di Desa Negaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Besar biaya agroindustri tepung tapioka per satu kali proses produksi adalah Rp 3.007.536,22 penerimaan Rp 4.200.000 ,pendapatan Rp 1.192.463,78 dan besarnya R/C agroindustri tepung tapioka adalah 1,39 artinya setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan perusahaan memperoleh penerimaan Rp 1,39 dan pendapatan Rp 0,39 dengan demikian usaha agroindustri tepung tapioka menguntungkan. (2) Besarnya nilai tambah agroindustri tepung tapioka adalah Rp 662, nilai tersebut adalah nilai tambah dari hasil pengolahan satu kilogram ubi kayu.
ADOPSI TEKNOLOGI TRAKTOR TANGAN PADA USAHATANI PADI SAWAH (Oryzasatyva L.) (Suatu Kasusdi Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis)
Authors: Mulyani Rizka Siti , Rusman Yus , Hardiyanto Tito
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat penerapan teknologi traktor tangan pada usahatani padi sawah dan (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi traktor tangan pada usahatani padi sawah di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survai. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan metode sampel acak sederhana (simple random sampling) pada 34 orang petani padi sawah (2%) dari seluruh anggota populasi yang berjumlah 1.710 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Tingkat penerapan teknologi traktor tangan pada usahatani padi sawah yang diusahakan responden sebagian besar tergolong kedalam kategori sedang; 2) Kendala yang dihadapi dalam menerapkan teknologi traktor tangan pada usahatani padi sawah adalah : a) aspek teknis : karena teknologi traktor tangan dianggap rumit karena banyak perlakuannya, b) aspek non teknis: yaitu terbatasnya modal yang dimiliki, tingkat pendidikan responden tergolong masih rendah.
ANALISIS USAHA AGROINDUSTRI GULA KELAPA
Authors: Tiara Yuri , Rusman Yus , Perdani Cecep
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Besarnya biaya, penerimaan dan pendapatana groindustrigula kelapa per satu kali proses produksi di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, (2) Besarnya R/C gula kelapa di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yangdilakukan di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Simple Random Sampling, dengan hasil jumlahsampel sebanyak 40 perajin agroindustry gula kelapa. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Besarnya biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan oleh perajin gula kelapa sebesar Rp. 98.050,24,-, besarnya penerimaan rata-rata yang diperoleh perajin gula kelapa adalah sebesar Rp. 150.525,- dan besarnya pendapatan yang diperoleh perajin gula kelapa adalah sebesar Rp. 54.244,76,- dalam satu kali proses produksi, dan (2) Besarnya rata-rata R/C pada agroindustri gula kelapa di Desa Sindangangin Kecamatan LakbokKabupaten Ciamis adalah sebesar 1,53 sehingga usaha tersebut menguntungkan untuk diusahakan. Kata kunci : Analisis Usaha, Agroindustri, Gula Kelapa
STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI SANTAN KELAPA
Authors: Mahaerani Aan , Rochdiani Dini , Noormansyah Zulfikar
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 1) faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal agroindustri santan kelapa di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran,2) merumuskan alternatif strategi dan menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan agroindustri santan kelapa di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus di PT Pacific Eastern Coconut Utama.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Responden yang diambil sebanyak empat orang yang dipilih secara sengaja (purposive). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan agroindustri santan kelapa, dapat diidentifikasi faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan internal antara lain : kualitas produk, menguasai pasar modern, kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, kemampuan dalam mengakses modal, pemberian insentif kepada tenaga kerja, dan mempunyai website. Kelemahan internal antara lain : hambatan masuk bagi industri santan kelapa, keterbatasan sumberdaya/ kapabilitas perusahaan, pengedukasian produk terutama manfaat dari santan, pemasaran masih terbatas, dan sistem kelembagaan rendah. Identifikasi faktor-faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Adapun peluang eksternal antara lain : kemajuan teknologi produksi, komunikasi dan informasi, permintaan pasar, kebijakan Dispaperindagkop UMKM Kabupaten Pangandaran yang menempatkan santan kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Pangandaran, sarana dan pemasaran memadai, penetapan lokasi perusahaan, dan daya beli masyarakat. Sedangkan ancaman eksternal antara lain : persaingan dengan industri sejenis, perbaruan atau direvisinya peraturan, meningkatnya kekuatan tawar menawar dari pembeli/ pemasok, lemahnya daya beli masyarakat, dan jaringan distribusi pesaing lebih luas. 2) Alternatif strategi yang dapat diterapkan adalah mempertahankan kualitas produk dan kapasitas produksi, memperluas peluang pasar dengan memanfaatkan website, dan meningkatkan pemberian insentif kepada tenaga kerja untuk dapat mengembangkan usahanya.Kata Kunci : Agroindustri, Santan Kelapa
ANALISIS BIAYA, PENDAPATAN DAN R/C USAHATANI JAHE ( Zingiber officinale )
Authors: Saadudin Didin , Rusman Yus , Perdani Cecep
Published: June 2017

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Besarnya biaya dan penerimaan pada usahatani jahe per hektar per satu kali musim tanam di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, (2) Besarnya pendapatan pada usahatani jahe per hektar per satu kali musim tanam di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, (3) Besarnya R/C pada usahatani jahe per hektar per satu kali musim tanam di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survey yang dilakukan di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana (simple random sampling), dari seluruh anggota populasi yang berjumlah 120 orang dan diambil responden sebanyak 30 orang (25 persen dari anggota populasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Besarnya biaya pada usahatani jahe di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis sebesar Rp 21.023.831,65 per hektar per satu kali musim tanam. Penerimaannya sebesar Rp 57.363.000,- per hektar per satu kali musim tanam, diperoleh dari hasil panen jahe sebesar 9.560,50 kilogram per hektar dengan harga Rp 6.000,- per kilogram. 2) Besarnya pendapatan pada usahatani jahe di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis adalah sebesar Rp 36.339.168,35 per hektar per satu kali musim tanam. 3) Besarnya R/C pada usahatani jahe di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis adalah sebesar 2,73. Artinya setiap pengeluaran Rp 1,00 maka petani jahe akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 2,73 sehingga petani jahe memperoleh keuntungan sebesar Rp 1,73. Dengan demikian usahatani jahe di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis menguntungkan untuk diusahakan.
ANALISIS PERMINTAAN TELUR AYAM RAS (Suatu Kasus di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Kuala Pembuang Kalimantan Tengah)
Authors: Bandrang Tirsa Neyatri
Published: June 2017

Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras serta menganalisis tingkat elastisitas permintaan telur ayam ras di Kecamatan Seruyan Hilir. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras meliputi harga telur ayam ras itu sendiri, harga ikan asin, harga ikan bandeng, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan ibu rumah tangga berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu permintaan telur ayam ras. Secara individual faktor harga telur ayam ras itu sendiri, harga ikan asin, harga beras, pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata terhadap permintaan telur ayam ras sedangkan untuk harga ikan bandeng dan tingkat pendidikan formal ibu rumah tangga tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Tingkat elastisitas permintaan telur ayam ras di kecamatan Seruyan hilir, untuk elastisitas harga bersifat inelastis, dimana suatu kenaikan harga telur ayam ras akan menyebabkan perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Nilai koefisien elastisitas harga adalah -0,175. Untuk elastisitas silang untuk harga ikan asin dan harga beras adalah negatif yang merupakan barang komplementer (pelengkap) dan positif terhadap ikan bandeng yang merupakan barang substitusi (pengganti). Sedangkan elastisitas pendapatan adalah positif 0,843 menunjukkan bahwa permintaan telur ayam ras merupakan elastisitas pendapatan inelastis yang bersifat barang normal yaitu apabila telur ayam ras mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan.Berdasarkan hasil ini, disarankan bahwa upaya lebih lanjut untuk meningkatkan produksi telur ayam ras harus selalu dibuat dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan konsumsi dan untuk mengejar standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.
ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN ANTARA USAHATANI JAGUNG PANEN MUDA DAN PANEN PIPILAN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
Authors: Anggraeni Dian
Published: June 2017

Jagung (Zea mays) merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia, karena merupakan bahan makanan penghasil karbohidrat kedua setelah padi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui besarnya biaya antara usahatani jagung panen muda dengan panen pipilan (2). Mengetahui pendapatan usahatani jagung panen muda dan panen pipilan, (3) mengetahui kelayakan usahatani jagung di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Metode penentuan sampel dengan cara multistage random sampling dengan total sampel sebanyak 101 petani jagung. Data dianalisis dengan cara tabulasi dan menggunakan rumus biaya, pendapatan usahatani dan R/C ratio. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Rata-rata besarnya biaya usahatani jagung panen muda per hektar per musim tanam Rp 5.343.950,00 sedangkan biaya usahatani jagung panen pipilan sebesar Rp 5.762.211,00 per hektar per musim tanam; 2) Rata-rata besarnya pendapatan usahatani jagung panen muda sebesar Rp. 10.217.411,00 per hektar per musim tanam. Sedangkan pendapatan dari usahatani jagung panen pipilan sebesar Rp 10.668.564,00 per hektar per musim tanam; 3) R-C ratio untuk usahatani jagung panen muda 2,91 sedangkan besarnya R/C untuk usahatani jagung panen pipilan 2,85. Dengan demikian, usahatani jagung baik yang menggunakan sistim panen muda atau panen pipilan di Kabupaten Serang layak untuk dikembangkan.
ANALISA KELAYAKAN USAHATANI JAGUNG DI KABUPATEN CIAMIS
Authors: Khotimah Ai Husnul
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Besarnya biaya dan penerimaan pada usahatani jagung di Kabupaten Ciamis (2) R/C ratio pada usahatani jagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan mengambil kasus pada komoditi jagung di Kabupaten Ciamis. Teknik penarikan sampel dilaksanakan menggunakan two stage cluster random sampling untuk sampel area dan strata simple random sampling untuk sampel petani. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif. Usahatani jagung dianalisis dengan analisis biaya, pendapatan dan R/C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani jagung di Kabupaten Ciamis sudah mulai pada usahatani komersial, dengan teknik budidaya yang masih konvensional, yang pelaksanaannya dipadukan dengan budidaya ternak. R/C yang didapat sebesar 2,22 menunjukkan bahwa usahatani jagung di Kabupaten Ciamis menguntungkan.
SISTEM KEUANGAN PEDESAAN DAN PERTANIAN MELALUI PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) SYARI’AH (BMT: alternatif model LKM Sya’riah)
Authors: Najmudin Asep
Published: June 2017

Dalam era otonomi daerah memerlukan perubahan cara pandang dalam pengelolaan sumberdaya kapital untuk sebesar-besarnya dapat diakses oleh pelaku agribisnis dan agroindustri di pedesaan. Meskipun modal merupakan faktor pelancar pembangunan pertanian, namun tanpa kehadiran modal dalam jumlah dan kualitas pelayanan yang memadai akan menjadi salah satu penghambat dalam peningkatan produktivitas nilai tambah hasil pertanian. Selama kurun waktu lebih dari sepuluh tahun terakhir alokasi kredit sektor pertanian kurang dari 10 persen dari total kredit yang disalurkan kepada sektor-sektor ekonomi. Sistem perbankan konvensional yang berjalan saat ini sangat mengabaikan sektor pertanian. Alokasi kredit yang timpang tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor pertanian untuk mengembalikan kredit, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah pada sektor ini dan aturan main (kelembagaan) kredit yang sangat kaku, utamanya bagi petani pelaku agribisnis dan agroindustri. Akses pelaku agribisnis yang rendah pada sumber modal memerlukan kreasi lembaga keuangan yang tepat bagi sektor ini. Maraknya lembaga keuangan yang bercorak Islam (syari’ah) menjadi satu indikator akan kebangkitan ekonomi Islam. Keberadaan lembaga keuangan mikro syari’ah ini, mulai Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang banyak beroperasi di pedesaan sampai koperasi keuangan syariah, dan Bank syariah, hampir tersebar di berbagai penjuru daerah. Bahkan beberapa bank dan lembaga keuangan konvensional melakukan diversifikasi produk dalam bentuk syari’ah. Belum adanya lembaga keuangan yang menjangkau daerah perdesaan secara memadai yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta ‘kebutuhan’ ekonomi masyarakat desa menyebabkan konsep BMT dapat ‘dihadirkan’ di daerah perdesaan. Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan, BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebajikan (qardhul hasan) yang diambil dari dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini (Baitul Maal) tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Sesuai dengan konsep pemberdayaan maka aktivitas sosial (non profit oriented) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas (jamaah) menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan keuntungan (profit oriented) melalui model pinjaman/pembiayaan komersial (Baitut Tamwil). Dua sisi keutamaan inilah yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah pedesaan dan pertanian.
KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KOTA TASIKMALAYA
Authors: Djoni Djoni , Suprianto Suprianto , Cahrial Eri
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas dan klasifikasi lahan pertanian pangan eksisting; identifikasi rata-rata luas lahan pertanian pangan yang beralih fungsi; identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan; dan menyusun strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan di Kota Tasikmalaya.Berdasarkan hasil analisis, hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa luas lahan pertanian Kota Tasikmalaya 12.519 Ha, terdiri dari lahan sawah 5.993 Ha dan lahan pertanian bukan sawah 6.526 hektar. Berdasarkan sistem pengairannnya lahan sawah terdiri dari lahan sawah irigasi 5.055 hektar dan tadah hujan 938 hektar; Dalam periode waktu delapan tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 191 Ha. Faktanya dilapangan luas lahan pertanian yang beralih fungsi lebih luas lagi, karena cukup banyak satuan hamparan lahan sawah yang tidak tercatat beralih fungsi; Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu: yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal meliputi Faktor Teknis; Faktor Ekonomis dan Faktor sosial. Sementara faktor ekternal yang mempenagruhi alih fungsi lahan pertanian diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk, kebijakan pembangunan pemerintah (daerah) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rekomendasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian ini berbasiskan pada faktor-faktor yang menyababkan alih fungsi lahan pertanian tersebut.
STRATEGI PENGEMBANGAN AYAM SENTUL DI KABUPATEN CIAMIS
Authors: Isyanto Agus Yuniawan , Sudradjat Sudradjat , Iskandar Mohamad
Published: June 2017

This research was conducted with the aim to formulate Sentul chicken development strategies in Ciamis. The research was conducted using the survey method. Research was conducted in September and October 2015. Respondents consisted of:  (1) Breeders chicken Sentul many as 36 people, and (2) Other respondents, namely civil servants / government agencies and academia as many as 8 people. The research data consist of primary data and secondary data. Sentul chicken development strategy in Ciamis formulated using SWOT analysis.The results showed that the chicken Sentul development strategy in Ciamis are: (1) Increasing the supply of day old chick (DOC) to meet the needs of farmers, (2) Increase the supply through the improvement of the chicken population Sentul to meet consumer demand for chicken meat, (3) Making the chicken Sentul production centers to anticipate conflict of interest about land using between chicken Sentul farming Sentul and settlement as, also easily to facilitate in monitoring the health of chickens Sentul, (4) The increase in the number of holdings chicken Sentul per farmer via credit scheme program with an emphasis on monitoring and evaluation in order to right on the goals and objectives, (5) Improved technical capacity of farmers in raising chickens Sentul through extension activities, training and technical assistance to improve productivity, (6) Increased efficiency and productivity through production policies are supported by cross-sectoral coordination is good, (7 ) Production subsidies to ensure continuity of production that is not significantly affected by fluctuations in the price of the means of production, and (8) Improved management capabilities of Sentul chicken farmers in health through counseling activities, training and technical assistance to support the achievement of efficiency and high productivity.
Особенности земледелия русских переселенцев в Туву в начале ХХ века
Authors: Tatarintseva Margarita P.
Published: June 2017

Статья посвящена проблемам и особенностям становления земледелия в Туве русскими крестьянами, которые не просто принялись массово переселяться в регион с конца XIX века и стали осваивать территорию, но и привнесли сюда новую хозяйственную культуру.В исторической литературе встречаются утверждения, что в Туву переселялись преимущественно зажиточные крестьяне — кулаки.  Однако работы исследователей-историков, а также архивные документы, полевые материалы историков и этнографов и воспоминания старожилов не подтверждают этого. В основном это были бедные крестьяне, которые могли стать зажиточными. Обосновавшись на постоянное жительство в Туве, русские земледельцы оказались в стране, где коренное население вело совершенно иной образ жизни — кочевой — и земледелием почти не занималось. Поэтому происходила встреча двух совершенно разных типов хозяйствования и землепользования. Выявилась культурно-хозяйственная разнонаправленность: природосберегающая этика коренного кочевого населения и природопользовательская, природопреобразующая деятельность крестьян-земледельцев. Два образа жизни были настолько разными, что говорить о тесных экономических контактах и культурном взаимодействии в начале совместного проживания русских крестьян и тувинцев едва ли возможно. Какое-то время, это больше напоминало существование двух параллельных миров.Русским переселенцам в Туве удалось оптимизировать свои трудовые навыки, успешно адаптироваться. В хозяйственный оборот их усилиями были введены тысячи десятин земли. В Туве появились новые, ранее неизвестные здесь сельскохозяйственные орудия труда: плуг, борона, жатки, веялки и т. д., которые постепенно начали использоваться и тувинским населением. Была создана новая, несколько отличающаяся от прежних мест проживания система хозяйствования, которая оказалась адекватной местным природно-климатическим условиям.В целом русская аграрная колонизация не обостряла земельный вопрос в Туве, так как для переселенцев и коренного населения были характерны разные хозяйственные стратегии, и пришлое население постепенно приспособило свою хозяйственную деятельность к этим различиям.В качестве источников автор использовал воспоминания русских старожилов Тувы, в разное время собранные и опубликованные материалы о жизни русских в Туве, а также материалы материалы архивных документов (Государственного архива Республики Тыва, Государственного архива Красноярского края, Научного архива Тувинского института гуманитарных исследований), работы путешественников конца XIX — начала ХХ в.
Современные этнические процессы у тувинцев юга Красноярского края
Authors: Krivonogov Viktor P.
Published: June 2017

В статье рассматриваются современные этнические процессы у группы тувинцев, издавна проживающей на территории России, в Красноярском крае, на границе с Тувой, по реке Ус, которых называют «усинскими тувинцами». С начала 1990-х годов, в связи с упадком животноводства и массовой безработицей, они почти все переселились в два русских села, составив в них меньшинство. С этого времени среди тувинцев, особенно в детских возрастных группах развернулись особые этнические процессы, которые была призвана исследовать этнографическая экспедиция с участием автора в 2014 г. Среди усинских тувинцев был проведен массовой опрос населения по этнографической анкете. Использованы были также методы бесед с информаторами и экспертами, изучены доступные статистические материалы. Проанализированы материалы похозяйственных книг из архива местного сельсовета на разные периоды.Исследование выявило, что на русском языке вынуждены часто общаться даже те, для кого тувинский язык является родным. Наиболее ярко языковая ассимиляция проявляется в самой младшей возрастной группе. Все чаще детям даются русские имена. Все больше молодежи поет только на русском языке. В старшем поколении все знают несколько народных сказок, а среди детей и подростков таких намного меньшеУ населения присутствуют некоторые традиционные элементы в свадебном обряде, но более высокие показатели по соблюдению и знанию похоронного обряда.  Встречается дуалистическая религиозная самоидентификация («буддизм-шаманизм», «православие-буддизм», «православие-шаманизм»), более трети усинских тувинцев считают себя неверующими.Постоянно национальную одежду носят в основном женщины преклонного возраста. Большая часть усинских тувинцев (64,5%) никогда не использует национальную одежду. Блюда национальной тувинской кухни встречаются в большинстве семей усинских тувинцев. Смешанных семей оказалось по всем населенным пунктам 31,7%, в межэтнические браки чаще вступают женщины. Значительное число смешанных браков ведет к появлению метисов. Исследование позволило сформулировать ряд предположений о нарастающих ассимиляционных тенденциях в области языка и др. Все это ставит под вопрос существование данной группы в будущем. Несмотря на то, что почти половина усинских тувинцев полагают, что сохранятся как этническая группа, тем не менее вторая половина их или затрудняются прогнозировать, или допускают исчезновение их, полную ассимиляцию.
Погребально-поминальный обряд тувинцев Баян-Ульгийского и Хубсугульского аймаков Монголии
Authors: Ayyzhy Elena V
Published: June 2017

В статье произведена реконструкция погребально-поминального обряда тувинцев Монголии. Это целый цикл действий, обрядов и обычаев, запретов, последовательно совершаемых с момента смерти человека до его похорон и следующих за ним «поминок» включительно. Этнография хорошо изучила погребально-поминальные обряды тувинцев Тувы, но не у субэтнических групп тувинцев, проживающих в Монголии. Основными источниками для реконструкции стали полевые материалы автора, собранные во время экспедиций в Монголии: в с. Цаган-Нур, восточной тайге Хубсугульского аймака и в с. Цэнгэл Баян-Ульгийского аймака в 1996-2015 гг. Тувинцы Цэнгела строго соблюдают охранительные обряды. Чтобы душа покойного не вернулась обратно, покойника из юрты выносят не через двери, а через одну из ее стенок, мужчины надевают одежду наоборот. Когда ритуал заканчивался, все присутствующие три раза обходят место, прощаются с умершим, бросают на могилу просо. Возвращаясь, стараются не оборачиваться. На поминальные обряды 7-го и 49-го дней шаманов не приглашают, предпочтение отдают ламам (влияние буддизма).Обрядность тувинцев Цаган-Нура имеет свои особенности. О смерти человека сообщают эвфемизмами, но частое тувинское выражение «пошел за красной солью» здесь не используют. Гробы готовят специальные люди.Если умер человек в тайге, то гроб не готовили, специальных мест не искали. Место «освящали» дымом можжевельника. Тело доставляет мужчина на своей спине, на специальной подстилке. Перед погребением все прощаются с покойником, разбрасывают просо. Проводят поминальную панихиду. В дальнейшем данное место становится запретным для посещения. После похорон участники проходят обряд «очищения», участвуют в «последнем пире». Обряд 7-ми дней не проводят, только 49 дней.В целом, в погребально-поминальном обряде тувинцев Монголии выделяются четыре этапа — обряды и обычаи: 1) связанные с момента смерти и до погребения умершего; 2) связанные с погребением и возвращением участников с кладбища; 3) соблюдаемые после похорон, пока не заканчивались «поминки»; 4) связанные с 7 или 49 днями.Похоронная обрядность тувинцев Монголии показывает этногенетические и этнокультурные связях их с тувинцами Тувы. В то же время очевидно, что традиции первых более детальны, сохранны.
O velho Senado
Authors: Assis Machado De
Published: June 2017

***
A poliarquia e a liberdade instrumental
Authors: Silva Denisson , Alves Suzana , Setti Gabriel
Published: June 2017

Qual seria a importância da ideia de “liberdade instrumental” de Amartya Sen, para a “poliarquia plena”, de Robert Dahl? Esta pergunta é o guia do trabalho, que tem uma natureza normativa. A proposta que se segue é a de dialogar com duas correntes do pensamento político, os “pluralistas” e os “igualitaristas”. O intuito é o de estabelecer um ponto de conexão nesse debate, entre instituições e princípios morais de justiça. Neste exercício argumenta-se que para o bom desenvolvimento de uma “poliarquia” os indivíduos devem estar no pleno gozo de suas “liberdades instrumentais”.
ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI 2003
Authors: Mulyadi Lilik
Published: June 2017

This article describes some problems of the result of research regarding the shifting of burden of proof upon corruption offences in the Indonesian system of criminal law with regards UN Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. There are two basic questions which become the research objections, firstly: to what extent the shifting of burden of proof has been implemented in the criminal court regarding corruption cases, and secondly, to what extent does the legislation policy apply for the shifting of burden of proof in relation with UNCAC 2003. The article uses normative research which regulation, conceptual, case and comparative approach. Such research emphasizes interpretation and legal construction to obtain some legal norms, conception, regulation list and its implementation in concreto cases. Regulation and conceptual approach to used how to know, existention, consistency and harmonization regarding the shifting of burden of proof upon corruption offences in legislation body. The cases approach uses comparative law regarding the reversal burden of proof upon corruption offencer between Indonesia and the other countries. This research shows that the shifting of burden of proof has never yet applied for in the corruption cases Indonesia. Those experiences is not similar with the experiences of against corruption Hong Kong and India, wihich implement the reversal burden of proof by using some approach socalled balanced probability of principles in the relation to the property or asset of defendant comes from. The Indonesian corruption regulation policy, especialy article 12B, 37, 37A, 38B apparently it’s not cleaq and disharmony to norm of sudden charge of fortune the shifting of burden of proof formulation in connection with United Nations Convention Against Corruption 2003(KAK 2003). So, necessary (needs) of modification sudden charge of fortune shifting of burden of proof formulation which preventive, represive and restorative characteristic.  Keywords: Shifting the Burden of Proof, Corruption Offences, Criminal Justice System
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHINAAN DALAM PERSIDANGAN (CONTEMPT OF COURT) UNTUK MENEGAKKAN MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN
Authors: M Sareh Wiyono
Published: June 2017

The law of contempt of court must be formed immediately along with the restriction of which action becomes part of contempt in the court or which one doesn’t. The judge must improve the professionalism and self-Integrity in running the duty and obligationKeywords : Urgency, Contempt, Court
HAKIM KOMISARIS (APRESIASI TERHADAP RKUHAP)
Authors: Ichlas Ria Adha Noor Ichwan
Published: June 2017

Inside RKUHAP contain new institution, that is commissioner judge, regarding the commissioner judge to be diversification opinion, that is to be must the commissioner judge as consequences ratification ICCPR convention. And then to be needn’t because of competence the commissioner judge to be done deep institution prior to judicature. Nevertheless when we see interest victims not yet including with fine on the KUHAP and the KUHP, writer to see inside RKUHAP necessary to be need interest victims and interest community take place criminal act. After inspect criminal procedure law inside Islam and adat recht, writer contemplate necessary to be commissioner judge inside the RKUHAP with of competence to bridge interest victims, interest community society and interest offender.Keywords: Judge, Commissioner, Criminal Procedure Code Bill
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH KAPAL PERANG REPUBLIK INDONESIA (KRI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
Authors: Darmika Ketut
Published: June 2017

Illegal fishing is a serious problem that must be addressed because it is very harmful to the preservation of resources and economically detrimental for the country. According to Article 73 paragraph (1) of Law Number 45 Year 2009 investigation of criminal offenses in the field of fisheries carried out by the Civil Servant of Fisheries Investigators, Navy Investigators (TNI AL), and/or Police Investigator of the Republic of Indonesia. Furthermore, in Article 69 paragraph (4) the investigator and/or fisheries supervisor can perform specific actions such as burning and/or sinking of foreign-flagged fishing vessels based on sufficient preliminary evidence. In the explanation mentioned that special action is performed is not arbitrary but is done when the investigator and/or fisheries supervisor convinced that foreign fishing vessels that have committed the crime of fisheries. For the commander of KRI the act of shooting and/or sinking foreign fishing vessels must meet the requirements of the state where the vessels are doing things that are contrary to the pursuit, arrest, inspection and investigation, for example escape or resistance. Research results can be concluded that the act of shooting or sinking and exterminating evidence of foreign-flagged fishing vessels that sufficient evidence of a criminal act fisheries in WPP RI in practice can be done by means of hot pursuit, in the process of investigation and carry out the determination of the court. Due to the sinking of the vessel does not bring bad influence on Homeland relationships with the countries concerned and will provide a deterrent to potential offenders of other fisheries crime act. Government stern action against the perpetrators of the illegal fishing carried out in accordance with the procedures and provisions of applicable law.Keywords: Illegal Fishing, the Legality of the Navy (TNI AL) Investigators, Sinking Foreign Fishing Vessel
PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE ICSID DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN BEBERAPA NEGARA
Authors: Amriani Nurnaningsih
Published: June 2017

Confidentiality ICSID arbitration award already started breached by the transparency award on the opportunity provided by Article 48 paragraph (5) of the ICSID Convention and Rule 48 paragraph (4) of the ICSID Arbitration Rules. Changes in the legal norms of confidentiality to transparency of ICSID arbitration award by comparing its application in Indonesia, Malaysia, Singapore and Japan, are expected to provide great benefits for society include ICSID member countries. This dissertation research results prove that the ICSID arbitration ruling required transparency rather than confidentiality award for several important reasons and not cause problems. Even it helped realize the implementation of good governance principles. the article will note the need for unification of the laws regarding the responsibility of publication award and the need to amend the Arbitration Law in Indonesia.Keywords : principles of transparency, arbitration award, ICSID, state.
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: Wahyunadi Yodi Martono
Published: June 2017

In the context of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration the competence of administrative court was not only the decision of the Administration but also has the competence to judge the actions of Administration. In addition administrative court also have competence to decide an application for assessment to determine whether there are elements of authority abuse as well as the application for a fictitious positive decision. However to determine the application for approval of a person or body of civil law are not automatically, but must first be tested through administrative courts. The Government's Administration Law regulates the material law and formal law. For the Government's Administration Law should be amended to load any material law and the need for changes to the Administrative Law to accommodate the enforcement of material law.Keywords: administrative court, competence, material law, formal law.
KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Authors: Adriano Adriano
Published: June 2017

This dissertation analyzed for real about characteristics of an entity, either a legal or the nonlegal "entity'' which all were discussed in the same outline of corporate crime responsibility. It was often, though, in several laws aside from the Penal Code of Indonesia (KUHP), both in Criminal Law and Administrative Law with criminal sanction, that corporate is defined as a collection of organized people and or wealth, either as a legal or the nonlegal entity. The definitions in those laws are really different from those of law experts, especially those of criminal law who basically identify corporate as a legal entity, however the same is not true for those of the nonlegal entity. Such differences of the legal and nonlegal entities would bring their own legal consequences, therefore they could not and would not be treated the same referring to corporate criminal responsibility.Keywords: corporate criminal responsibility, characteristics, legal entity,nonlegal entity
KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP TRANSPLANTASI HUKUM DI ERA GLOBAL
Authors: Muhdlor A Zuhdi
Published: June 2017

The adoption of a law has long historical roots, it was long before developing colonization by western countries. The ultimate goal is to sink deeper into the clutches of colonial country in all fields, including if one day the colonies are now independent. But in the global era where life organizations increasingly shifted from local to national, and even international, and increasingly contractual the adoption of a law precisely become a necessity. A nation might be isolated from the world community without the adoption of a law. No exception to Islamic law, although basically rejected the adoption, but with different approaches ijtihad, there is always a way to accept new ideas so as to keep shalih li kulli wal - makan.Keywords: the politic of law, the adoption of a las, global era
IMPLEMENTASI RECHTSVINDING YANG BERKARAKTERISTIK HUKUM PROGRESIF
Authors: Hakim Muh Ridha
Published: June 2017

The fundamental purpose of law is to create justice, legal certainty and utility. The contradiction between justice and legal certainty are dilemmatic for law enforcement officer. The legal certainty side is easier to be applied so that it neglect the justice itself. The law principle is unhierarchical, thus there is no superior principle which can ignore the other principle. The relevance of the application of legal principles is based on the situation in legal issues. Responding to these challenges appear paradigm of progressive law that the law is a scheme that is not final, it continues to move, to change, it follows the dynamics of human life. Therefore, the law is not seen as something that lives in a stagnation. Law is born from provision living in the society (ibi societas ibi ius). On that basis, the law must continue to be dissected and explored through progressive efforts to reach the ultimate truth for the sake of justice.Keywords : Rechtsvinding, Progressive Law
PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM PERKARA PERDATA
Authors: Sunarto Sunarto
Published: June 2017

The Justice must be firmly maintained. This demand can not be modified due to it was closely related to the rights enforcement. The common paradigm in civil code perception makes judges passively work in civil cases handling. It can be seen in Article 119 HIR when the general court chief judge give a support as advice and help related to the formality or the terms of the lawsuit for the strike to be acceptable and meets the requirements of formality lawsuit against the plaintiff or attorney. Moreover , Article 130 HIR/RBG Article 154, required that general court chief judge attempted to reconcile the two parties litigant. Furthermore, in Article 132 HIR/RBG Article 156, the Judge has an active role to inform both litigants and provide an explanation to the litigants of their rights to take legal actions and the right to submit evidence on the court.Keywords : active judges, civil case
EKSISTENSI BANTUAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DAN PRAKTIKNYA
Authors: Hutapea Tumbur Palti D.
Published: June 2017

Legal assistance is an assistance given by an expertise in law area or legal advisors to those who have legal problems at every stage of investigation both outside and inside the court. The role of legal assistance for Indonesian National Armed Forces personnel is important. The Legislation covering legal assistance in the Indonesian National Armed Forces community throughout the history has prioritized internal legal assistance where the personnel itself does not have certification/ accreditation for it. The external is hard to get involve and have to obtain special permission from the Officers hand the case (Papera). Accelerating the Bill on Military Justice to revise the rules on providing legal assistance to Army personnel is priority. Furthermore, the necessary freedom to choose and establish legal assistance services of a professional advocate or by means POSBAKUM, especially cases which threatened the death penalty and additional penalty in the form of dismissal from military service.Keywords: military court, legal assistance, papera, posbakum
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM SISTEM TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012
Authors: Nizammudin Nizammudin
Published: June 2017

The Constitutional Court Decision No. 36 / PUU-X / 2012 concerning the unconstitutionality of BP Migas in Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas has provoked public debate about the management systems of Indonesian oil and gas. This study focuses on the following questions: First, what the meaning and the concept of the state control rights of oil and gas under the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia?; Second, what what are the legal consequences of the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012 on the national oil and gas management policy?. The results of the study shows the following conclusions. First, the concept of state’s rights in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia philosophically derived from the construction of Pancasila which empowers the state to involve in the management of natural resources in order to provide the prosperity of the people, but at the same time providing opportunities for private ownership as far as not to degrade the state's role in determining the decision-making and policy-making. Secondly, the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012 does not limit the authority of the Government and the Parliament to form any oil and gas administrative body to the extent not contrary to the options proposed by the Constitutional Court, i.e. the state-owned enterprises or the government. The term ‘government’ in the legal consideration of the Constitutional Court has a much broader meaning and should not be limited to the Ministry of Energy, but also includes the SOE itself or an independent agency that may be established by the government based on the law.Keywords: state’s rights, administration, oil and gas, Constitutional Court
PENGAWASAN PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK / THE SUPERVISION BEHAVIOR JUDGE OF CONSTITUTIONAL COURT BY ETHICS COMMITTEE
Authors: Mardiya Nuzul Qur'aini
Published: June 2017

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan etika profesinya. Dalam mengemban tugasnya, hakim konstitusi memiliki potensi untuk melanggar kode etik dan perilaku hakim. Guna mengawasi perilaku hakim konstitusi dibentuklah Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi. DE-HK berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan dan jika pelanggaran bersifat berat, DE-HK merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara Hakim Konstitusi, dan jika tak terbukti DE-HK merehabilitasi Hakim Konstitusi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya terkait pengawasan perilaku hakim konstitusi oleh dewan etik. Revisi UU MK dalam Prolegnas merupakan momentum penting untuk melakukan penguatan kelembagaan Dewan Etik dan mematangkan posisi Majelis Kehormatan Hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi dan perilaku hakim terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.The Constitutional Court has a code of ethics and behavior of judges the constitution as the legal basis to carry out profession ethics. Due to his duty, judge of the constitution had potentially breaking the code of conduct and behavior of judges. In order to oversee the conduct of judges the constitution formed The Board of Ethics Judge Constitution (DE-HK) who has authority to check and give decision regarding of the reports on complaints and information through the media/the community related to alleged violations the code of conduct and behavior of judges the constitution as well as a violation of law constitutional court. The Board would have the authority to impose sanctions verbally and if the offense heavy, the board recommended the formation of an assembly of honor of constitutional court and make propose of the suspension of the judge the constitution, and if not proven The Board rehabilitates judge that concerned. This study is done in a juridical manner normative by looking at an object or target of regulation research, legislation and materials law other related supervision the conduct of judges the constitution by the board. Hence, within the revision on constitutional court law in National Legislation Program, it's important to do institutional strengthening the board of conduct and to ripen position the tribunal honor judges to carries out surveillance and checks for violation code of ethics and behavior by the judges.
PENGAWASAN PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK
Authors: Mardiya Nuzul Qur'aini
Published: June 2017

The Constitutional Court has a code of ethics and behavior of judges the constitution as the legal basis to carry out profession ethics. Due to his duty, judge of the constitution had potentially breaking the code of conduct and behavior of judges. In order to oversee the conduct of judges the constitution formed The Board of Ethics Judge Constitution (DE-HK) who has authority to check and give decision regarding of the reports on complaints and information through the media/the community related to alleged violations the code of conduct and behavior of judges the constitution as well as a violation of law constitutional court. The Board would have the authority to impose sanctions verbally and if the offense heavy, the board recommended the formation of an assembly of honor of constitutional court and make propose of the suspension of the judge the constitution, and if not proven The Board rehabilitates judge that concerned. This study is done in a juridical manner normative by looking at an object or target of regulation research, legislation and materials law other related supervision the conduct of judges the constitution by the board. Hence, within the revision on constitutional court law in National Legislation Program, it's important to do institutional strengthening the board of conduct and to ripen position the tribunal honor judges to carries out surveillance and checks for violation code of ethics and behavior by the judges.Keywords: code of ethics and behavior, The Board Of Ethics Judge Constitution, judge, supervision
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)
Authors: Martini Dwi , Haq Hayyanul , Sutrisno Budi
Published: June 2017

In the modern context, the Traditional Medicine Knowledge (TMK) of Sasak community is a valuable economic asset considering its usage as a basic knowledge (milestone) in the modern medicine discovery. As a form of human intellectual ability, TMK is regulated under the IPRs-TRIPs regime, whereas TMK have prominent opposite characters with IPRs. This fact raises particular issues in terms of: the form of Sasak community’s TMK, regulation of its protection under the IPRs regime and the ideal legal institution to realize the protection. The majority of Sasak’s TMK are transmitted verbally, a fraction of it was written in babon (book of) tetamba/oat and lontar Usada. The IPRs-TRIPs regime only provides indirect regulation toward TMK, as contained in Patent and Plant Variety Protection Law. Ideally, there should be a local Law that particularly regulates protection on Sasak’s TMK in order to prevent misappropriation. Thus, there is a void of Law since there is no Sui Generis Law on the protection of TMK.Keywords: legal protection, traditional medicine knowledge, legal void