bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
Authors: Pradana M. Jordan , Nur Syofyan , Erwin Erwin
Published: May 2021

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis terhadap kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) hanya dapat dilakukam oleh terpidana atau ahli waris terpidana, namun pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum pernah mengajukan permintaan Peninjauan Kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep logis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kekosongan norma hukum mengenai kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan Peninjauan Kembali dan menyarankan dibentuknya aturan khusus mengenai kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali. Kesimpulan yaitu Sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali, karena yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana dan ahli warisnya dan peninjauan kembali tidak bisa dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan diperlukan aturan khusus mengenai peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
ABSTRACT
This study aims to find out juridically about the position of the public prosecutor in filing legal remedies for judicial review to the Supreme Court. A review based on Article 263 paragraph (1) can only be carried out by the convict or the convict's heirs, but in reality the Public Prosecutor has submitted a request for reconsideration and was accepted by the Supreme Court. The method used in this research is normative research, which is an approach that uses a positivist logical concept which states that law is identical to written norms made and invited by authorized institutions or officials. The results of the study show that there is a vacuum in legal norms regarding the position of the Public Prosecutor in submitting a request for reconsideration and suggesting the formation of special rules regarding the position of the Public Prosecutor in filing a review. The conclusion is that in accordance with Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Public Prosecutor has no right to file a review, because only the convict and his heirs are entitled to apply for a review and the review cannot be carried out against an acquittal or a decision to be released from all lawsuits and regulations are required. specifically regarding the review submitted by the Public Prosecutor, so that justice, legal certainty and legal benefits can be realized.
Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum
Authors: Pratama Ramon Azmi , Wahyudi Dheny
Published: May 2021

ABSTRAK
Permasalahan politik uang dalam pesta demokrasi (Pemilu) merupakan tindakan yang kerap terjadi. Isu ataupun memang benar nyata terjadi, setidaknya mengharuskan ruang pikir bagaimana dengan aturan hukum yang ada, yang mengatur hal tersebut, serta bagaimana sebenarnya alur penyelesaian tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana politik uang yang ditangani pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi pada Pemilu 2019 dan fakor penghambat penanganan tindak pidana tersebut. Adapun hasil penelitian, bahwa proses penanganan tindak pidana politik uang pada Pemilu 2019 melalui sembilan tahap yang setiap tahap dibatasi waktu yaitu, Tahap temuan dan laporan, pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu, pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, rapat pleno, tahap penyidikan, pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu, tahap penuntutan, tahap pengadilan, dan pembahasan keempat di Sentra Gakkumdu. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana politik uang, yaitu pengaturan alur penanganan yang panjang dengan waktu yang terbatas, sulitnya menemukan alat bukti karena waktu terlalu singkat.
ABSTRACT
The problem of money politics in democratic parties (elections) is an act that often occurs. The issue, or indeed it really happened, at least requires a space to think about how the existing legal rules, which regulate it, as well as how exactly the flow of completion of the action. This study aims to determine the process of handling cases of money politics criminal acts handled by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Jambi Province in the 2019 Election and the factors which hamper the handling of these criminal acts. As for the results of the study, that the process of handling money politics in 2019 Election through nine stages, each phase limited by time, namely, the stages of findings and reports, the first discussion at the Gakkumdu Center, the second discussion at the Gakkumdu Center, the plenary meeting, the investigation stage, the third discussion at Gakkumdu Center, the prosecution stage, the court stage, and the fourth discussion at the Gakkumdu Center. Inhibiting factors in handling money politics crime, namely setting a long flow of handling with limited time, difficulty in finding evidence because the time is too short.
Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia
Authors: Arwansyah Leo , Najemi Andi , Prayudi Aga Anum
Published: May 2021

The purpose of this article is to find out how the aspects of legal certainty and justice in the implementation of the death penalty in Indonesia and how the concept of the deadline for the execution of capital punishment that is legal and just. By using the normative juridical method, this article shows that the aspects of certainty and justice regarding the time limit for the implementation of the death penalty are still not regulated in positive law, the practice of capital punishment often raises problems related to the time limit for execution, aspects of legal certainty and justice for death convicts have not. guaranteed, so that it is necessary to renew the laws and regulations related to the implementation of the death penalty both in material criminal law, formal criminal law, and criminal law enforcement.
Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia serta bagaimana konsep batas waktu pelaksanaan pidana mati yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini menunjukkan aspek kepastian dan keadilan mengenai pengaturan batas waktu pelaksanaan pidana mati masih belum terdapat pengaturannya di dalam hukum positif, praktik  pidana mati kerap menimbulkan persoalan terkait batas waktu pelaksanaan eksekusi, aspek kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana mati belum terjamin, sehingga perlu pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana.
Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia
Authors: Prima Kukuh , Usman Usman , Liyus Herry
Published: May 2021

This article aims to investigate and analyze the regulation of homosexuals under Indonesian criminal law and to find out and analyze criminal law policies regarding homosexuals. The research method used in this research is normative juridical. The results of this study are same-sex sexual relations committed by homosexuals as part of a criminal act according to Indonesian criminal law, which is regulated in the provisions of Article 292 of the Criminal Code, but these provisions are limited to only regulating adults who commit homosexuality with a minor. . Homosexual acts between adult perpetrators need to be made a crime in Indonesia and can be based on three basic things, namely juridical, theoretical and sociological grounds. Suggestion After the authors conducted research on the regulation of homosexuals in Indonesian criminal law, the authors would like to suggest that it is necessary to criminalize a wider range of homosexual relationships than just those committed by adults with minors and also to same-sex sexual relations committed by fellow adults.
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan homoseksual menurut hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai homoseksual. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh homoseksual merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, tetapi ketentuan tersebut terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan homoseksual dengan seorang anak di bawah umur saja. Perbuatan homoseksual antara pelaku dewasa perlu dijadikan sebagai tindak pidana di Indonesia dapat didasarkan pada tiga hal medasar, yakni dasar yuridis, teoritis, dan sosiologis. Saran Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pengaturan homoseksual dalam hukum pidana indonesia, maka penulis ingin memberi saran yaitu bahwa perlu dilakukan kriminalisasi yang lebih luas terhadap hubungan homoseksual dari sekedar yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur diperluas juga terhadap hubungan seksual sesama jenis  yang dilakukan oleh sesama orang dewasa.
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Dahlan Ahmad , Usman Usman , Liyus Herry
Published: May 2021

This article aims to find out and analyze the similarities and differences in the protection of witnesses to the crime of money laundering in law of Indonesia and Malaysia. The research method used is normative juridicial. The data collection techniques used are secondary data collection that carried out by library research to collect and compile data related to the problem under study, by taking an inventory and studying laws and regulations, books , writings and documents related to the issues that the author examined. The data analysis techniques with content analysis. The results obtained from this study are that the arrangements for witness protection in the Money Laundering Law in Indonesia and Malaysia are different. protected subjects (namely: witness, the reporter, the family of the witness/reporter) as well as the broader arrangements in Indonesia as well as in its implementation special protection arrangements have been made in the PP and Decree of the Chief of the Indonesian National Police. Protection provided at all stages of case examination, in the form of special and legal protections. Whereas in Malaysia, the implementation only refers to the provisions of witness protection. Protection only takes the form of legal protection provided to reporting witnesses only, so that during the trial process , a witness has no protection.
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian yuridis  normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang- undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data dengan analisis isi (content). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan perlindungan saksi di Indonesia dan Malaysia adalah berbeda. Dalam hal subjek yang dilindungi (yaitu: saksi, pelapor, keluarga saksi/pelapor). Perlindungan yang diberikan pada semua tahap pemeriksaan perkara, dalam bentuk perlindungan khusus dan hukum. Sedangkan di Malaysia, pelaksanaanya hanya merujuk pada ketentuan perlindungan saksi. Perlindungan hanya berupa perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor saja, sehingga dalam selama proses persidangan, seorang saksi tidak mendapat perlindungan.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama
Authors: Prihatmaja Moch. Reza Restu , Hafrida Hafrida , Munandar Tri Imam
Published: May 2021

This study aims 1) To find out and analyze how the criminal law enforcement against illegal drilling actors in the legal area of ​​the Muara Bulian District Court; 2) To find out and analyze what are the obstacles found by enforcement of the Illegal Drilling Criminal Law in the Legal Area of ​​the Muara Bulian District Court. The method used is the empirical juridical research type. The results showed that 1) In enforcing criminal law against perpetrators of illegal drilling in the jurisdiction of the Muara Bulian District Court, there are still obstacles and cannot run properly because there are still weaknesses in the factors that affect law enforcement; 2) Constraints in the criminal act of illegal oil mining (illegal drilling) in Batanghari Regency, this is due to the lack of legal awareness of the community, regarding illegal oil mining activities (illegal drilling), the difficulty of proving criminal acts due to lack of evidence or not. There is evidence and the number of investigating officers does not match the number of cases that have occurred and due to the vast jurisdiction of Batanghari Regency which makes it difficult to enforce the law in that jurisdiction.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang ditemukan penegakan Hukum Pidana Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku illegal drilling di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian masih terdapat kendala dan tidak dapat berjalan dengan sempurna karena masih terdapat kelemahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum; 2) Kendala-kendala dalam tindak pidana penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Batanghari, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap perbuatan penambangan minyak ilegal (illegal drilling), sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti dan jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi serta dikarenakan luasnya wilayah hukum Kabupaten Batanghari yang menjadikan sulitnya menegakkan hukum di wilayah hukum tersebut.
Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman
Authors: M.P Wilda Aulia , Purwastuty Lilik , Erwin Erwin
Published: May 2021

This article aims to find out and analyze the basis for legal considerations of the Judge Decision Number 52 / Pid.Sus / 2019 / Pn. The research method used is a normative juridical. The results of the research show that the basis for the judge's consideration in imposing a sentence, the defendant was proven guilty. There are three basic considerations, namely consideration of juridical facts that the defendant is found guilty of committing a criminal act of not reporting the existence of a narcotics crime. The defendant was not the perpetrator who simply did not report a crime, but the perpetrator who kept methamphetamine and also acted as an intermediary for delivering methamphetamine as well. Whereas there were things that incriminated and lightened the defendant. The things that incriminated the defendant were that the defendant did not support the government program and what relieved the defendant, namely that the defendant was not convoluted in giving testimony, the defendant did not regret his actions, the defendant admitted frankly, and the defendant had never been convicted. Regarding the application of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Nakotika at the Sarolangun District Court, it has been applied in several cases that were tried at the Sarolangun District Court, and have been implemented properly, but there are several cases which according to the author the application of the article to the case is not right .
Abstak
Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam menjatuhkan Pasal 131 dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Ada tiga dasar pertimbangan yaitu Pertimbangan fakta yuridis bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pelaku bukan hanya tidak melaporkan adanya tindak pidana, melainkan pelaku yang menyimpan shabu dan juga sebagai perantara pengantaran shabu. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku terus terang, dan terdakwa belum pernah dihukum. Mengenai penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pengadilan Negeri Sarolangun, sudah diterapkan di beberapa kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan telah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa kasus yang menurut penulis penerapan pasal pada perkara tersebut kurang tepat.
A valóságos virtualitás kultúrája
Authors: Castells Manuel
Published: May 2021

Az emberi kommunikáció írásbeli, orális és audiovizuális modalitásai egyetlen interaktív hálózatban integrálódnak. A szerző ebben a fejezetben a tömegkommunikációs eszközöknek a kultúrára és a társadalmi viselkedésre gyakorolt hatásait elemzi. Ezután az 1980-as évek folyamán végbement átalakulásukat tárgyalja, melynek során a változatos, decentralizált „új médiumok” előkészítették a talajt az 1990-es évekre, a multimédia rendszerek kialakulásához, végül pedig a számítógépes hálózatok köré szerveződő különféle kommunikációs rendszerekkel, az Internet megjelenésével és az új típusú virtuális közösségek spontán kifejlődésével foglalkozik. Összeveti a különféle rendszerek konvergenciájának társadalmi dimenzióit és egybeolvadásuk lehetséges hatásait, s megállapítja, hogy az új kommunikációs rendszer hatásai révén kibontakozik a valóságos virtualitás kultúrája.
Ez nem hipertext, hanem...
Authors: Allen Michael R.
Published: May 2021

A nyomtatás nagy változatosságot tesz lehetővé a textualitás tétén, és éppen úgy alkalmas a jelentés merevségét felbontó, bonyolult kísérleti szövegek létrehozására, mint az elektronikus/digitális hipertext. A tanulmány bemutatja a hipertext adta új lehetőségeket, és kísérletet tesz annak bebizonyítására, hogy a hipertext eltérő formai vonásai ellenére sem jelent teljes szakítást a papírra nyomtatott szöveggel. A szerző elismeri, hogy a digitális megjelenési forma az olvasás teljesen egyedi módját hozza létté és ezzel a nyomtatás második forradalmát indítja el, véleménye szerint azonban maga a hipertext nem annyira forradalmi újítás, mint ahogy azt védelmezői állítják, és nem is veszélyezteti annyira a hagyományos könyvnyomtatást, mint amennyire attól ellenzői tartanak. Annak bizonyításához, hogy a hipertext nem váltja fel, hanem inkább továbbfejleszti azt, Laurence Sterne „Tristram Shandy úr élete" című XVIII. századi regényének elemzését használja fel.
Jersze, elektronikusan is! A könyv a digitális kultúrában
Authors: Kerekes Pál
Published: May 2021

Az olvasás világa megváltozik. A könyv korszakváltás előtt áll. Az internet és a különböző hozzáférési eszközök – mint az iPad, a mobiltelefon, a notebook az asztali számítógép, és természetesen maga az e-reader – átalakítják a tudás és a műélvezet megszokottságait. A gazdag és nemes hagyományú nyomtatott könyv kizárólagossága megszűnt. A szövegek az internetre kerülnek, olvasásukhoz innovatív készülékek szükségesek. A képernyő napi életünk részévé vált, a betűáradatot elektronikusan kapjuk, digitálisan továbbítjuk. Ennek a folyamatnak néhány alapelemét igyekszik a tanulmány vizsgálni, a könyvészeti vonatkozásokra koncentrálva.
Nyílt adat és nyílt kormányzat
Authors: Goda Szilárd
Published: May 2021

A nyílt kormányzás lényege, hogy az állampolgároknak joguk van hozzáférni a kormányzat által generált információkhoz és dokumentumokhoz. Tágabb értelemben azonban nem kizárólag a hozzáférés lehetőségéről, vagyis az átláthatóságról van szó, hanem arról is, hogy az állampolgárok konstruktív módon bekapcsolódjanak a döntés-hozatali folyamatba, tehát a részvétel és az együttműködés szempontjairól is. A tanulmány bemutatja a nyílt kormányzás legújabb kori adatvezérelt fellendülését, amely a nyers, ráruházott értelmezéstől mentes kormányzati adatot állítja előtérbe. A nyitottság megteremtését célzó kormányzati kezdeményezések áttekintése után világszerte működő megoldásokat mutatunk be a nyílt kormányzat számos területéről.
Tűz és víz határán a gazdaságinformatikában
Authors: Nemeslaki András
Published: May 2021

Az informatikai eszközök, információrendszerek alkalmazásának célja a gazdasági működés eredményességének és hatékonyságának a javítása, azaz az üzleti értékmaximalizálás. Elméleti szinten a gazdaságinformatika két problémát vet fel ezzel kapcsolatban: a) milyen informatikai eszközökkel valósítható meg a szervezeti értéknövelés, illetve b) mivel magyarázható hogy sokszor a legjobb minőségű ICT-alkalmazások sem érik el a kívánt eredményességnövelést vagy hatékonyságjavítást. A cikkben amellett érvelek, hogy a komplex ICT-rendszerek szervezeti hatásainak megértéséhez és a gazdaságinformatika szakterületének identifikációjához nagymértékben segíthet a technológiadeterminizmusnak, mint tudományos alapelvnek a kiterjesztése. Egyrészt a tudománytechnológia-elméletek (STS – Science Technology Studies) konstruktivista irányainak figyelembevétele, másrészt a normatív jellegű mesterséges alkotások tudománya (sciences of the artificial) és az abból levezethető konstruálástudomány (design science) és akciókutatás-módszerek (action research) komoly szemléleti segítséget ad-hatnak a gazdaságinformatikusok számára.
Virtuális információk a fizikai térben
Authors: Balkányi Péter , Orbán Zsolt
Published: May 2021

Az okostelefonok térnyerése egy korábban már elfeledett technológia, a kiterjesztett valóság számára nyújt újra kibontakozási területet. A napjainkra komoly számítási kapacitással ellátott kézi készülékek dinamikus fejlődése olyan szolgáltatások megjelenésére adnak lehetőséget, amelyek alapjaiban változtathatják meg az információhoz való hozzáállásunkat és az információk feldolgozásának módjait. Tanulmányunkban először bemutatjuk magát a technológiát, majd a lehetséges üzleti megoldások mellett feltárjuk az okostelefonok nyújtotta lehetőségeket. Lezárásként pedig a mobiltelefonokon megjelenő alkalmazások elemzése után felvillantjuk a technológiában rejlő rövid és hosszabb távon megjelenő lehetőségeket.
A konnektivizmus földrajza
Authors: Sinka Róbert
Published: May 2021

Az információs társadalom a modern kor technológiájára épülő társadalmi forma, melyben a társadalmi berendezkedés, a tudásátadás és közvetítés, valamint a gondolkodást meghatározó és befolyásoló környezeti feltételekért jelentős mértékben az infokommunikációs technológia eszköztára tehető felelőssé. A konnektivizmus föld-rajza a geográfiai kutatások információs társadalomhoz történő illesztését jelenti. A konnektivista szemlélet egy módosult szerepkör, a hálózati társadalom szereplőit jellemző magatartásforma. A társadalom homeosztázisát is biztosító kapcsolatok a hálózati elemeken keresztül épülnek fel, melyeknek egy technológiai és egy humán interfész (ún. konnektivista kompetencia portfólió) vetülete van. A kompetenciaalapú tudástársadalom az információs társadalom érett szakasza, amely a jövőben a térbeli vizsgálatok egyik kiemelt területe lehet.
Az információs technológia átrajzolja-e a személyes kapcsolatok szerepét a szervezetek közötti együttműködésekben?
Authors: Hetesi Erzsébet , Révész Balázs
Published: May 2021

Megszünteti-e a személyes kapcsolatok, a bizalom, a méltányosság és a lojalitás jelentőségét a szervezetközi kapcsolatokban az információs technológia terjedése? Tanulmányunkban két kutatás eredményeit mutatjuk be, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy miközben az információs technológia átalakítja a szervezetek közötti kapcsolt-tartás technikáit, a személyes találkozások továbbra sem veszítenek jelentőségükből. A kérdőíves vizsgálat eredményei azt jelzik, hogy az információs technológiai lehetőségek az ügyfelekkel való kapcsolattartásban hoztak áttörő változást, a mélyinterjúk elemzése azonban látszólag ezzel ellentétes tendenciát jelez: a személyes találkozásokat a felek továbbra is fontosnak tartják. Úgy gondoljuk, hogy a szervezetek közötti kapcsolatokban mindkét „találkozási” megoldás hatékony lehet, és azok együttesen eredményezik a kapcsolatok minőségének értékelését a felek részéről.
Csata a digitális kultúráért
Authors: Rab Árpád
Published: May 2021

Könyvismertető. The digital divide. Szerkesztette és a bevezetőt írta: Mark Bauerlein Jeremy P. Tarcher/Penguin kiadó, 2011
Diskurzus 2.0.
Authors: Károlyi Renáta , Bakó Béla
Published: May 2021

Esszénkben azon kérdés foglalkoztatott minket, hogy a digitalizáció korában szükség van-e az emberek közti üzenet-visszacsatolás típusú kommunikációra, és mik ennek a megjelenési módjai az internet világában. Ennek megfelelően kísérletet teszünk arra, hogy megvizsgáljuk az ember és ember közti személyközi és társadalmi kommunikáció 21. századi metamorfózisait, lehetőségeit és lehetetlenségeit, ennek oktatásra gyakorolt hatásait, és végső soron az értelmiség sokszor szétfolyó és definiálhatatlan fogalmának megértését, vagy akár újraértelmezését.
Felhő vagy köd?
Authors: Buhály Attila
Published: May 2021

Történelemelmélettel és -filozófiával foglalkozó szerzők sokszor leírták, hogy a történelem mindig az elmúlt események és az arra reflektáló jelen kölcsönhatásában alakul ki. Hogyan módosul azonban a történelmi ismeretszerzés folyamata a digitális írástudás korában? Létre tudnak-e jönni olyan összefoglaló szintézisek, amelyek a történelem-tudományra és -tanításra jellemzőek voltak az utóbbi mintegy 150 évben? Vagy előfordulhat, hogy a „webkettes” világot, legalábbis ami az ismeretszerzés folyamatát illeti, a „felhő” helyett a „köd” metaforája írja le pontosabban, amiben az ember felismerhető támpontok nélkül botorkál?
A szélessávú hálózatokon folytatott tevékenységek energiafogyasztás-csökkentő hatásának mérése
Authors: Laitner John A. , Partridge Brian , Vittore Vince
Published: May 2021

A tanulmány szerzői azt vizsgálták, hogy mekkora nettó energiacsökkentés érhető el a szélessávú hálózatok tovább bővülő használata révén az amerikai és európai háztartásokban. A kutatás során nyolcféle háztartási szintű tevékenységi formát vizsgáltak meg, amelyeket a szélessávú internet-hozzáférés tesz lehetővé vagy hatékonyabban elvégezhetővé, és amelyek kiválthatják a hagyományos tevékenységek egy energiaigényesebb csoportját. Ezek a következők voltak: távmunka, az internet használata elsődleges hírforrásként, online bankolás, e-kereskedelem, médialetöltés és -megosztás (zene és videó), e-oktatás, digitális fényképezés és e-mail. Ha az energiafogyasztás mértékét annak valamennyi formájában kőolaj-egyenértékben fejezzük ki, akkor az USA-ban ezek a megtakarítások együttesen körülbelül két százalékát teszik ki a teljes energia-fogyasztásnak. Az EU-5 országokban a megtakarítás abszolút értékben csekélyebbnek tűnik, de az európai régió összességében alacsonyabb szintű energiafelhasználása kö vetkeztében itt is a teljes energiafogyasztás körülbelül két százalékának felelhet meg.
Metamintázatok az új médiában
Authors: Fehér Katalin
Published: May 2021

Az új média dinamikusan változó digitális eszközrendszert és online hálózati környezetet hozott létre a társadalomban, a kultúrában és a gazdaságban. A tanulmány azt tűzte ki célul, hogy megvizsgálja ezeket a dinamikus változásokat és meghatározza azokat a metamintázatokat, melyek mentén rendszerezhetők az új média jelenségei.
Innováció nyújtotta teljesítményértékelési alapvetések
Authors: Harazin Piroska , Kósi Kálmán
Published: May 2021

A munka célja az innováció helyének, szerepének megjelenítése az általunk kidolgozott integrált teljesítményértékelési modellben, kiemelve az innovációhoz kapcsolódó teljesítményértékelési jellemzőket és vizsgálva, hogy ezek a jellemzők hogyan alkalmazhatóak a teljesítményértékelés integrált modelljében. A munkában szakirodalmi kutatáson alapulva foglalkozunk az innováció és az intellektuális tőke, illetve a fenntarthatóság kapcsolatával. A munkában az innovációhoz, szűkebben a környezeti és társadalmi innovációhoz kapcsolódó teljesítményértékelési jellemzők is megjelennek, illetve összegzésként és következtetésként az előbbi teljesítményértékelési jellemzők értékelése történik, vagyis az integrált modellhez kapcsolható innováció-értékelési alapvetések megfogalmazására is sor kerül. A munka az integráció létjogosultságának bizonyításával zárul.
Egy primer kutatás eredményei a fogyasztói környezettudatosságról
Authors: Brávácz Ibolya
Published: May 2021

A fogyasztói felelősség mértékének és területeinek körvonalazása érdekében egy több-lépcsős adatfelvételt kezdtünk 2008-ban, melynek egyik állomása a 2013-as kvantitatív kutatás volt. Az alapkutatás két fő területe az egészségtudatosság, az egészség figyelembevétele, mértékének és módjának feltérképezése, valamint a környezettudatosság, azaz a környezet megóvása iránti szándékok körvonalazása az élelmiszerek vásárlása során. A kutatás-sorozat legfrissebb eredményét szeretném ismertetni: a klaszteranalízissel feltárt fogyasztói szegmenseket, vásárlói csoportokat a környezettudatosságuk alapján.
Médialogika a horizontális hálózatok kommunikációjában
Authors: Merkovity Norbert
Published: May 2021

Az új politikai kommunikáció az újmédia következtében jöhetett létre, és a horizontális hálózatok kommunikációja figyelhető meg benne. A hagyományos politikai kommunikáció jellemzője volt, hogy a vertikális kommunikáció határozta meg. A vertikális kommunikáció pedig a médialogika elméletét eredményezte, ami a média politika feletti győzelmét jelenti, hiszen rákényszerítette a politikai szereplőket, hogy a korábban használt kommunikációs kódjait (pártlogika) új kódokkal helyettesítse (médialogika), ahol a média elvárásai vannak a középpontban. Ez a logika kap kihívót az új politikai kommunikációban létrejövő horizontális hálózatok kommunikációjában. Az újmédián megjelenő logika átformálja a politikai szereplők viselkedését, aminek jellegét további kutatásokkal lehetne pontosan meghatározni.
A magyarországi muszlim migránsok az információs társadalomban
Authors: Pap Norbert , Nagy Janka Teodóra , Végh Andor , Léphaft Áron
Published: May 2021

Európának egyre nagyobb mértékben kell szembesülnie azzal a migrációs nyomással (illetve annak társadalmi, politikai következményeivel), amelynek hatására ma már tíz-milliós nagyságrendben jelennek meg muszlim migránsok, közösségek a kontinensen, ezen belül eltérő arányban Közép-Európában, illetve Magyarországon is. Ezért tarthat érdeklődésre számot az az IKT-használatot vizsgáló kutatás, amely a magyarországi muszlimok jelentős részét kitevő migránsok esetében egyrészt a nem törvényes keretek között hazánkba érkezők, másrészt pedig a pécsi muszlim közösség tagjai között folyt. A kérdőíves kutatás adatai, a részt vevő megfigyelés és az interjúk felhívják a figyelmet az IKT-használat indukálta társadalmi folyamatok alakulására, aktuális formálódására. Felhívják a figyelmet arra, hogy az információs társadalom hálózatossága, hálózatosodása egyáltalán nem idegen a muszlim vallási közösségek társadalomszerveződésétől.
Generációk és értékrendszerek
Authors: Prazsák Gergő
Published: May 2021

A kutatás a korszerű tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit és gyakorlatát vizsgálja. A tanulmányban elsőként a tudáshoz való hozzáférés új útjainak jellemzőit mutatjuk be, melyet joggal nevezhetünk a tudás új szociológiájának (wikitudás). Ezt követően a European Social Survey adatfelvételeinek eredményeire támaszkodva, az értékrendszerek vizsgálata alapján következtetünk az új tudáshoz való hozzáférés generációk közötti különbségeire. A tanulmányban megvizsgáljuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében milyen szerepe van az internet segítségével hozzáférhető tudásnak.
Szimulakratív szignifikáció és szimulakratív színterek
Authors: Tóth János
Published: May 2021

Tanulmányunkban egy olyan publikációs anomáliát vizsgálunk, amely a digitális környezet által biztosított lehetőségeket kihasználó illegitim tudományos közlési stratégiák sorába illeszkedik. A problémaleírás és –analízis kettős elméleti háttérre támaszkodik: Egyfelől a bourdieui tőkeelméleten keresztül az objektivizált kulturális tőke szimulákrumait, működését és azonosítási lehetőségeit állítja középpontba, másfelől pedig a kommunikáció participációs elméletét (PTC) használja a publikációs folyamat problematizálására és a problémaelimináció konceptualizálására.
„Kiber-szubkultúrák”
Authors: Iványi Márton
Published: May 2021

A közösségi média, és tágabb értelemben a világháló tapasztalatai a fellelhető adatok már-már kontextualizálhatatlannak tűnően sokrétű jellege és mértéke mellett is azt sugallják, hogy a kibertér számos ideológiának, és rengeteg ezek által átitatott online csoportnak, „enklávénak” ad otthont. A szociálpszichológia által jól ismert csoportpolarizációs jelenség tükröződik azon radikális online mozgalmak tevékenységén, amelyek immár a világhálós sokszínűség nagy nyerteseinek tekinthetők.
A blended learning módszer alkalmazásának lehetőségei a számítástechnika oktatásában
Authors: Muhi B. Béla , Kőrösi Gábor , Esztelecki Péter
Published: May 2021

A blended learning (magyarul vegyes oktatás vagy kombinált tanulás) egy olyan oktatási forma, amely összeköti a hagyományos oktatási formákat az e-learninggel (elektronikus oktatás). A blended learning tehát olyan oktatási módszer mely a manapság igen divatos e-learning mellett személyes jelenlétet is megkövetel a tanár és a diák oldaláról. Ilyen alkalmakkor zajlanak a konzultációk, a mentori tevékenységek, a csapatmunka, azaz kombinálható az elektronikus felület a nyomtatott tananyagokkal és a személyes jelenléttel. A blended learning, a hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak változatából alakult ki. A blended learning egyben egyéni és társasági oktatási-tanulási módszer, irányított és felfedezés-orientált. A blended learning oktatási módszer egyre népszerűbb, számos oktatási intézményben alkalmazzák már világszerte, így Magyarországon és Szerbiában is. Kutatásunkban a számítástechnika oktatásában való hatékonyságát vizsgáltuk ki a középiskolában.
Az IKT-eszközök használata a koreai oktatási rendszerben
Authors: Molnár György
Published: May 2021

A cikk fókuszában a koreai és a hazai oktatási rendszer jellemzése áll az IKT-sajátosságokat tekintve. A vizsgált távol-keleti ország oktatási rendszerei gyorsan és jelentős fejlődésen mentek keresztül, az oktatás IKT hátterét, vagy az alkalmazott oktatási formák és tanulási módszerek terén. Ebből következve a szerző a cikk második felében az IKT alapú technológiai eszközrendszer (Cyber Home és LMS) bemutatására vállalkozik a koreai oktatási rendszer terén.
Áttekerjük vagy nem?
Authors: Nyirő Nóra
Published: May 2021

A digitális médiatechnológiákat jellemzően új médiának nevezik, és mint újdonságokat, folytonos figyelem övezi társadalmi és egyéni szinteken való használatukat, elfogadásukat, piaci és társadalmi terjedésüket. Anélkül, hogy jelen cikk állást foglalna az új és régi, modern és hagyományos média meghatározásában, az időben egymás után megjelenő médiatechnológiák felhasználói elfogadását helyezi a vizsgálódás középpontjába. A cikk alapját képező kutatásom célja az volt, hogy megismerje és feltárja a digitális televíziózáshoz kapcsolódó digitális videórögzítő technológia, mint innováció fogyasztói megítélését, valamint hogy azonosítsa a digitális videórögzítő technológia elfogadását befolyásoló tényezőket. Az eredmények azt mutatták meg, hogy az észlelt élvezeti értéknek mindenképpen szerepe van az elfogadásban és hat a jövőbeni használati szándékra. Az eredmények emellett igazolták a médiabefogadás elméletköre és a technológia-elfogadás modellje összekapcsolásának relevanciáját is.
A táblagépes osztálytermi munka elemzésének lehetősége a Noldus Observer XT videós interakcióelemző program segítségével
Authors: Gulyás Enikő , Nagyné Klujber Márta , Racsko Réka
Published: May 2021

A tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program IKT a tudás és tanulásvilágában - humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés címet viselő, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 azonosítószámú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, és bemutatja a hozzáférés 1:1 modelljét, amely a BYOD modellel ellentétben elsősorban a táblagépekkel való oktatás keretrendszereként írják le. Az elméleti bevezetőt követően bemutatjuk a táblagépek iskolai alkalmazásának két lehetséges módját, és kiemelt figyelmet fordítunk az új elemzése lehetőség, a videós interakcióelemző szoftver, a Noldus ObserverXT adta lehetőségekre.
Az m-learning alkalmazásának pedagógiai lehetôségei
Authors: Muhi B. Béla , Kőrösi Gábor , Esztelecki Péter
Published: May 2021

Körültekintve a környezetünkben, az iskolákban, egyetemeken, észlelhetjük, hogy felnövekedett egy új „digitális” nemzedék. A fiatalok manapság nemcsak szórakozásra, ismerkedésre, hírszerzésre hanem tanulásra, ismeretszerzésre is használják az internetet. Egyre gyakrabban alkalmazzák az internet nyújtotta lehetőségeket a hagyományos tanulási módszerek mellett, biztosítva ezzel a „bárhol és bármikor” tanulás lehetőségét. E terén az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerül a hordozható számítógépek és tabletek mellett az okostelefonok segítségével történő tanulás. A diákok az okostelefonjukhoz, mint nélkülözhetetlen „társukhoz” viszonyulnak és emiatt egészen más perspektívából tekintenek erre a tanulási lehetőségre. Legtöbbször játékként, szórakozásként élik meg az ismeretszerzés, tudásbővítés folyamatát. Több oktatási szakember az ingyen, könnyen és bárhol elérhető tudásforrását látja a mobiltechnikával támogatott, úgynevezett m-learningben. E gondolatmenetet követve, kutatásunkban elsősorban a mobiltelefonnal, azaz okostelefonnal mint új oktatási, pedagógiai eszközzel foglalkoztunk és az alábbi kérdésekre kerestük a választ: van-e létjogosultsága az okostelefon oktatási irányultságú felhasználásának? Mely előnyökkel, hátrányokkal lehet számolni az okostelefonok oktatási felhasználása során? Hogyan viszonyulnak az m-learning módszerhez a pedagógusok?
Generációs különbségek a magyar médiafogyasztásban
Authors: Hack-Handa József , Pintér Róbert
Published: May 2021

Tanulmányunkban egy 2015 áprilisi, 18 évnél idősebb internetezők körében végzett kutatás eredményeit mutatjuk be. A kutatás fókuszában a fiatalok (18-29 évesek) médiafogyasztási, internetezési és egyéb kapcsolódó szokásainak vizsgálata állt, illetve annak összevetése a 30-39 évesekével, valamint a 40 évesekével és annál idősebbekével. A kutatás eredménye szerint mind az érdeklődési körök, mind az információs csatornák használatában sajátos generációs különbségek figyelhetők meg idehaza. Bár a közösségi oldalakon összességében hasonló tényezőket tartanak fontosnak a különböző életkori csoportokba tartozó netezők, vannak eltérések abban, hogy a közösségi oldalak melyik funkcióját preferálják jobban. Az okostelefon birtoklásban, használatban, app-letöltésben, illetve használatban is érdemi generációs különbségeket találtunk.
The effect of certolizumab treatment on insulin resistance, lipid parameters and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis
Authors: göğebakan hasan , cetin gözde yıldırım
Published: May 2021

Aims: To evaluate the effects of certolizumab treatment on insulin
resistance (IR), lipid parameters, and cardiovascular (CV) risk in
patients with ankylosing spondylitis (AS). Methods: This prospective
study included 80 consecutive patients with AS (52 males, 28 females)
and 74 control subjects (48 males, 26 feemales). The AS patients and
control group were compared in respect of basal values. All AS patients
with active disease were treated with certolizumab. Biochemical profiles
were obtained before and after 24 weeks of certolizumab treatment.
Homeostatic model assessment-insulin resistance (HOMA-IR) was used to
measure IR and the quantitative insulin sensitivity control index
(QUICKI) was used to measure insulin sensitivity. The Framingham
equation was used to evaluate CV risk factors. Results: A statistically
significant increase was determined in total cholesterol (TC),
high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), and triglyceride (TG)
values after 24 weeks of certolizumab treatment. No statistically
significant change was determined in the plasma atherogenic index (PAI)
and low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) values. A statistically
significant decrease was determined in HOMA-IR and an increase in
QUICKI. When the Framingham risk scoring was compared with the baseline
values, a statistically significant decrease in risk was found at week
24. Conclusions: Certolizumab therapy was associated with a significant
increase in HDL-C, TC, and TG levels without any significant change in
PAI and LDL-C, and was determined to increase insulin sensitivity and
lower insulin resistance. There was also a significant reduction in SBP
and 10-year Framingham risk scores at 24 weeks after the start of
certolizumab therapy.
THE IMPACT OF TC-99M DMSA SCINTIGRAPHY ON DNA DAMAGE AND OXIDATIVE STRESS IN CHILDREN
Authors: varol selçuk , Öktem Faruk , Kocyigit Abdurrahim , Aydın Mehmet , Demir Ayşegül , Karataş Ersin , Göknar Nilüfer , İpekçi Tümay
Published: May 2021

Background: Tc-99m DMSA scintigraphy is a commonly used imaging modality
in the pediatric population. The radiopharmaceuticals which have the
effects of ionizing are used in this method. This study aimed to
investigate the impact of the Tc-99m DMSA scan on renal oxidative stress
and mononuclear leukocyte DNA damage. Methods: Twenty-seven patients who
performed Tc-99m DMSA scintigraphy were included in this study. Three ml
heparinized blood samples were taken just before, during, and after a
week from the scintigraphy. Mononuclear leukocyte(MNL) DNA damage, total
antioxidant status (TAS), and total oxidant status(TOS) were measured in
blood samples. The oxidative stress index (OSI) was calculated. The spot
urine samples were taken from each patient before and within three days
after performing the scintigraphy. TAS/Creatinine(TAS/Cr),
TOS/Creatinin(TOS/Cr), and N-acetyl-glucosaminidase/creatinine(NAG/Cr)
levels were measured in urine samples. OSI was calculated. Results:
There was no statistically significant difference in the values of TAS,
TOS and OSI studied in serum samples between controls and study
group(p=0.105, p=0.913, and p=0.721, respectively). There was no
statistically significant difference in the levels of TAS/Cr, TOS/Cr,
NAG/Cr, and OSI which were studied in urine samples before and after
scintigraphy scan(p=0.381, p=0.543, p=0.129 and p=0.08 respectively).
The levels of DNA damage were increased only after the performance of
the scintigraphy scan and decreased a week later(p<0.05).
Conclusions: The effect of Tc-99m DMSA scintigraphy is insufficient to
create oxidative damage, but it can cause DNA damage via the direct
impact of ionizing radiation which can be repaired again in a short
time. Keywords: Tc-99m DMSA, DNA damage; reactive oxygen species; renal
tubular injury; children
Farnesoid X Receptor activation in brain alters brown adipose tissue function via the sympathetic system
Authors: Deckmyn Benjamin , Domenger Dorothee , ducatsel sarah , nicolas emilie , dorchies emilie , caron emilie , charton julie , vallez emmanuelle , deprez benoit , annicotte jean-sebastien , lestavel sophie , tailleux anne , magnan christophe , Staels Bart , Bantubungi Kadiombo
Published: May 2021

Background and Prupose: The nuclear bile acid (BA) receptor farnesoid X
receptor (FXR) is a major regulator of metabolic/energy homeostasis in
peripheral organs. Indeed, enterohepatic-expressed FXR controls
metabolic processes (BA, glucose and lipid metabolism, fat mass, body
weight). The central nervous system (CNS) regulates energy homeostasis
in close interaction with peripheral organs. While FXR has been reported
to be expressed in the brain, its function has not been studied so far.
Experimental Approach: We studied the role of FXR in brain control of
energy homeostasis by treating wild-type and FXR-deficient mice by
intracerebroventricular (ICV) injection with the reference FXR agonist
GW4064. Key Results: Here we show that pharmacological activation of
brain FXR modifies energy homeostasis by affecting brown adipose tissue
(BAT) function. Brain FXR activation decreases the rate-limiting enzyme
in catecholamine synthesis, tyrosine hydroxylase (TH), and consequently
the sympathetic tone. FXR activation acts by inhibiting hypothalamic
PKA-CREB induction of TH expression. Conclusions and Implication: These
findings identify a function of brain FXR in the control of energy
homeostasis and shed new light on the complex control of energy
homeostasis by BA through FXR.
Impact of Resolution and Source of Digital Elevation Model on Topological Attributes and Simulated Runoff by SWAT Model
Authors: Gholami Farinaz , Nemati Alireza , Li Yue , Hong Yang , Zhang Junlong
Published: May 2021

The Digital Elevation Model (DEM) of a watershed is one of the most
important inputs in most hydrological analyses and plays a key role in
the accurate prediction of various hydrological processes. Comprehensive
knowledge of the impact of different DEM sources on the performance of a
model is essential before utilizing the model. In this study, we
evaluated the influence of TOPO1:25000, ASTER, and SRTM DEMs, as input,
on the performance of the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model
for the prediction of surface runoff. We also investigated the effect of
the resolution of the studied DEM sources on the accuracy of the SWAT
model in the estimation of runoff. The second objective of this study
was to identify the most influential and the least impactful input
parameters on the performance of the SWAT model. We studied the Zarrineh
River watershed in Iran as a case study to compare the effect of the
aforementioned DEM types and DEM resolution on the output of the SWAT
model. The outcomes of the study demonstrated that influential
parameters on predicted runoff as well as a few watershed parameters,
such as reach lengths, reach slopes, number of sub-basins, and the
number of hydrologic response units (HRU), differs noticeably when the
DEM source and resolution changes. It was also observed that simulated
results over-predict the runoff during low precipitation periods and
under-predict the runoff during high precipitation months, and the
accuracy of the simulated results decreases by reducing the DEM
resolution. The results showed that the SWAT model had the best
performance when the TOPO1:25000 DEM was used as the input source.
Low-resolution DEMs are available to a wider range of researchers. The
outcomes of the current study can be employed to estimate the impact of
low-resolution input data on the simulated result as well as
substantially reduce the computation time by decreasing the input
DEMresolution with only a minor reduction of accuracy.