bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Bimbingan Keagamaan Islam terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Authors: Gani Ruslan Abdul
Published: March 2021

Bimbingan agama di Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi salah satu faktor penting dalam pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan agama, khususnya Islam, merupakan sarana mengimplementasikan akidah, akhlak serta nilai-nilai yang telah ditentukan oleh agama Islam.[1] Bimbingan keagamaan Islam juga membantu warga binaan untuk menjadi makhluk sosial, yang berpengaruh positif kepada orang lain. Meskipun pengaruh bimbingan agama tidak terjadi secara langsung, tetapi ia menjadi salah satu faktor penentu bagi setiap perubahan perilaku manusia ketika hidup bermasyarakat, Fungsi pembinaan ini dapat dilihat jika warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar pemenjaraan, tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan bimbingan keagamaan Islam terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  Jambi  sudah  dilakukan akan tetapi  dalam pelaksanaan  masih  ditemui   beberapa kendala, maka diperlukan upaya yang  dilakukan dalam mengatasi kendala  dalam pembimbing Keagamaan Islam terhadap Warga binaan di Lembaga Pemasarakatan  Kelas II A  Jambi yang bertujuan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.[1]Juntika Nurihsan, Achmad Akur Sudianto, Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA, Jakarta; Grasindo, 2005. hal.25
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia
Authors: Sarbaini Sarbaini
Published: March 2021

Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Menurut UUD secara tersurat dan tersirat, warga negara berhak memilih diantaranya Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langung, umum, bebas dan rahasia oleh mayarakat setempat maka pemilukada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalarn lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah). Masyarakatpun telah sangat paham banhwa Indonesia bukan Negara kerajaan (monarki), tetapi Negara modern yang mendasarkan politiknya adalah sistern demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia upaya pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung atau telah dilakukan sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga maraknya kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjerat kasus korupsi. Kabar tentang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjeratnya para kepala daerah itu terkait erat dengan proses pemilihan kepala daerah yang sudah menelan biaya cukup banyak. Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.
Rumah Susun Komersial yang Komprehensif dengan Prinsif Pengelolaan yang Ideal yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Authors: Zachman Nuraini
Published: March 2021

Pembangunan Rumah Susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, dan pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Banyak  rumah susun dibangun dan ribuan orang tinggal di dalamnya. Akan tetapi tidak semua orang mengetahui aspek Hukum tinggal di rumah susun. Sayangnya eskalasi pembangunan rumah susun juga diikuti dengan eskalasi konflik antara penyelenggara rumah susun dan pemilik/penghuni, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun. Apakah ini berarti pengaturan perundang-undangan yang telah dibuat Pemerintah dan DPR belum mampu mengakomodir hak dan kewajiban masing-masing pihak, dikarenakan minimnya akses terhadap aturan-aturan yang diperuntukkan bagi keduabelah pihak (penyelenggara rumah susun dan pemilik/penghuni rumah susun). permasalahan yang timbul dalam Pengelolaan Rumah Susun yang penulis teliti dari rumah susun komersial, dikarenakan pembangunan rumah susun komersial yang marak berlangsung saat ini menimbulkan eskalasi konflik dibidang pengelolaan rumah susun, dan tampak jelas tidak memberikan perlindungan hukum kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang merupakan entitas yang penting dan memiliki peran yang besar dalam sebuah rumah susun.
Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)
Authors: Patmawanti Besse , Gantika Naldi
Published: March 2021

This research is descriptive analytic. The method uses in this research is the normative and juridical empiric method. This research is done in Nagari Gurun Panjang Disctrict of Bayang South Pesisir Regency West Sumatera. The techbique of collecting data is interview and document study. Then, the data analyzed qualitatively in descriptive analysis form. The results of research show that: (1) the nagari regulation formed by governance of nagari, consist of BAMUS nagari together walinagari. The existence of nagari regulation in the regulation admitted as one of legal law; (2) the governance of nagari Gurun Panjang has authority and manage his household itself, included in the forming of nagari regulation. The proposal of making nagari regulation can be from walinagari and then discussed between walinagari and BAMUS nagari. After approfing, the nagari regulation then brought by the head of BAMUS nagari to walinagari to be approved (and given to head of regency though head of district; (3) a nagari regulation constists of some parts arranged in a framework. The framework of a nagari regulation concits of six parts; title, introduction, content, closing, explanation (if needed), and attachment (if needed).
Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19
Authors: Putri Conie Pania
Published: March 2021

The world is currently being faced by a global covid-19 pandemic, including in Indonesia this pandemic is very disturbing to the public. Manpower development must be regulated in such a way that basic rights and protections for workers are fulfilled, especially for women workers so as to create conducive conditions. The purpose of this paper is to find out the policies issued by companies for workers, especially women workers during the Covid-19 pandemic. This writing method is library research, which is a series of research related to library data collection methods, or research where the object of research is excavated through a variety of library information. The results obtained in this paper are that the company policies that terminate employment of women during the Covid-19 pandemic are protected by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the losses caused by the company have not reached 2 years, the company cannot simply terminate the work relationship, Then there needs to be other efforts provided by companies or the government in overcoming the impact of Covid-19 on laid-off workers so that they can limit working time / overtime and workers can be sent home without breaking the work relationship The suggestion is expected that the government should supervise and act decisively against companies that employ female workers.
Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan
Authors: Manullang Sardjana Orba , Wardani Megasuciati , Alam Sitti Nur , Saliro Sri sudono
Published: March 2021

This study aims to analyze how the implementation of the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia, and how the challenges of implementing the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia. This research uses literature research method with deriftive approach of analysis. The conclusion of this paper is the implementation of simultaneous village head elections in 2019 in Indonesia there are still differences in administrative requirements, caused by differences in the rule of law at the district level, be it the regulation of the selection of village heads in district regulations and at the technical level of regent regulations on the technical implementation of regional head elections. In addition, the challenges in the implementation of village head elections are on voter data collection, regulation of dispute resolution of village head elections, and money politics.
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
Authors: Mahila Syarifa , Nazifah Nazifah , Emilia Susanti Upik Ema
Published: March 2021

Limited Liability Company, Nilam Sari Cipta Amrizal, is a company engaged in the Electrical Contracting sector based in Jambi. Based on the type of business activity, this company has a high risk to Occupational Health & Safety. The purpose of this study was to determine the application of the Occupational Safety and Health Management System in the Limited Liability Company of Nilam Sari Cipta Amrizal, the obstacles faced and the efforts to solve them. Occupational health and safety is one of the workers' rights that must be fulfilled as regulated in Government Regulation Number 50 Year 2012. The research method used is a juridical empirical research type with an analytical approach. In this study, the authors describe the problems under study, which are arranged based on theory and related concepts to obtain a comprehensive and systematic description of the occupational safety and health management system, data sources from field research using interview methods and literature research. Data obtained from field research and library research are processed using qualitative analysis, namely data analysis based on what is obtained from the field and literature both orally and in writing, presented in the form of logical sentences. The method used is the inductive thinking method, namely the method of thinking. from a specific nature then drawn to a general conclusion.
Penerapan Peradilan Adat Berbasis Kuasi Yudisial Dalam Memutus Sengketa Adat
Authors: Marzuki Al Araf Assadallah
Published: March 2021

The customary court is not a judicial institution that can decide a dispute with the direction of justice as in the national court so that recognition of customary decisions does not get permanent legal force which results in legal uncertainty in dispute resolution through customary court institutions. Thus, there is an idea that is offered in this research that implements customary courts as quasi-judicial in resolving customary disputes. Through normative juridical research, it is found that: first, the position of customary courts is only limited to deliberative dispute resolution, and in the judicial hierarchy its position is not recognized. Second, the quasi-judicial model that can be applied in customary courts can emulate KPPU in deciding disputes where to obtain permanent legal force, the KPPU's decision needs to be ruled by a district court, and if some object to the verdict, they can file an objection legal remedy in the domestic court. a period of 14 days from receipt of the decision on the parties.
Analisa Koefisien Harga Satuan Tenaga Kerja di Lapangan Dengan Analisa SNI Struktur Bangunan Gedung di Kota Jambi
Authors: Handayani Elvira , Nuklirullah M , Riyadi Ahmad
Published: March 2021

Dalam pelaksanaan suatu proyek, Penelitian yang berkaitan dengan tenaga kerja, upah, dan bahan merupakan hal penting yang perlu diperhitungkan. Pekerjaan sekecil apapun apabila tidak didukung dengan tenaga kerja yang berkemampuan kerja yang baik dan bahan yang bermutu baik, tidak akan memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan dalam sebuah proyek. Bahkan akibat penggunaan sumber daya manusia yang kurang tepat bisa mengakibatkan kerugian yang besar pada proyek kontruksi. Karna itu perlu dilakukan penelitian terhadap koefisien satuan kerja untuk jenis pekerjaan kolom beton bertulang mengingat koefisien satuan kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan upah kerja dan bahan sehingga diperoleh perbandingan koefisien satuan kerja yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaiannya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan metode “Time And Motion Study Analysis“ yaitu metode yang pengambilan data lapangan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan proses pelaksanaan dilapangan dengan mencatat lamanya gerak kerja dari pekerja dalam menyelesaikan satu jenis pekerjaan. Observasi di lapangan adalah mengenai produktivitas pekerja pada pekerjaan struktur beton yang terdiri dari pekerjaan pemasangan bekisting, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran. Pekerjaan struktur yang di amati hanyalah pekerjaan kolom. Pada saat dilapangan peralatan yang digunakan untuk menghitung waktu lama pekerjaan adalah menggunakan stopwatch. Perhitungan ini dilakukan dengan melakukan studi kasus pada Pekerjaan Rehab Berat Gedung Utama Korem kota Jambi. Dari data pengamatan di lapangan dan analisa perhitungan maka diperoleh koefisien satuan kerja untuk pekerjaan kolom ukuran 40x40 cm lantai 1 yaitu pada pekerjaan 10 kg pembesian, pekerja sebesar 0.0630, tukang besi sebesar 0.0610, mandor sebesar 0.0400. Pada pekerjaan 1 m2 bekisting, pekerja sebesar 0.5200, tukang kayu sebesar 0.0323, mandor sebesar 0.0280. Pada pekerjaan 1 m3 pengecoran beton, tukang batu sebesar 0.1190, mandor sebesar 0.0714.
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Authors: Putri Wibi Anska
Published: March 2021

HKI is a work declared by creative economic actors as an effort to encourage Indonesia's economic growth. In addition to being a form of legal protection, the existence of one type of HKI namely the brand can be used as a concept as collateral. In fact, there is no legal force to implement this because there are no regulations governing it, causing legal uncertainty for the parties involved, especially regarding the policy of banking institutions in providing credit to cooperatives or UMKM that have been certified. The results of this paper show that the application of collective brand certificates to be used as collateral for bank loans does not yet have legal certainty, and the efforts that can be made by the government are to harmonize regulations, provide counseling on the importance of the existence of HKI, and monitor the balance between applicable rules and reality. which took place in the field. The role of cooperatives or UMKM is to maintain good performance when banking institutions have provided access to capital in the form of credit by implementing the Linkage Program Executing pattern based on the principle of consensus or trust and applying risk management principles in each credit agreement. The social responsibility of banking institutions in this case is to provide easing of collateral and is not commercial in nature.
Implementasi Pemberian Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Authors: Yanti Herma
Published: March 2021

This research aims to determine the implementation of public information on BPK Jambi Provincial representative under UU No. 14 of 2008 on public information disclosure and the problems faced and efforts to resolve the issue. Therefore, this research is an empirical research law with a socio approach to legal research. Research data is collected through document studies and interviews with respondents and informant that are relevant to the research object. From the results of the research is known that the implementation of public information in BPK Jambi Provincial representatives has reflected the principles of providing public information services as stipulated in the UU KIP.  Public information is provided openly through the provision and provision of public information conducted directly through the Information and Communication Center (PIK) and also accessible through the BPK website, so as to enable the public to obtain a variety of public information that is managed by the BPK quickly and easily free of charge. Nevertheless, in the provision of information encountered problems, caused by the high level of public curiosity to the BPK provincial representatives have not been balanced with the level of public understanding of the task of the BPK function along with the policies and procedures of providing public information by BPK. Because it needs to be balanced with the improvement of socialization to the community so that the environment is manifested public information disclosure that more guarantees the fulfillment of community needs in obtaining information.
Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
Authors: Baharudin Baharudin
Published: March 2021

Marriage must meet the requirements and harmony, one pillar that must be met is the marriage guardian. The existence of a guardian in a marriage contract is a must and is not a legal marriage agreement that is not carried out by the guardian. The guardian is placed as a pillar in marriage according to the agreement of scholars in principle. The problem in this research is how is the formal law in the stipulation of Metro Religious Court Number 0055 / Pdt P / 2019 / PA.Mt regarding the application of guardian application? and what is the basis for the judge's judgment (material law) in deciding on the Establishment of the Metro Religious Court Number 0055 / Pdt P / 2019 / PA.Mt regarding the application of a guardian?. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical.
Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahan Pasangan Usaha (PPU)
Authors: Indrajaya Indrajaya
Published: March 2021

In running their business, what is often the main obstacle for business actors in developing their business is usually related to the provision of capital. In order to overcome this, the Government issued policies in the economic sector, one of which was the issuance of policies regarding Financing Institutions as regulated in Presidential Regulation Number 9 of 2009. Followed up by the Regulation of the Minister of Finance on Venture Capital Companies No. 18 of 2012. As one of the businesses in the financial services sector, its approach is not only in business but also needs to be accompanied by a legal approach (legal approch) so that its existence can be recognized in business traffic. Even though the agreement has been bound in a contract, it is still common for business partner companies to default, and even lead to disputes in court. The purpose of this study is to analyze the settlement of disputes due to default by PPU on the contents of the financing contract between the Venture Capital Company and the PPU. The research method is normative legal research, using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach is carried out with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). From the results of the research it is known that the settlement of disputes due to default by PPU on the contents of the financing contract between the Venture Capital Company and PPU, the settlement of the dispute is carried out by prioritizing non-litigation mechanisms, but if no agreement is reached, the Litigation channel is used.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Asing Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)
Authors: Pui Velis Alicia
Published: March 2021

In industrial relations there will always be unwanted events that occur, either because of misunderstanding or dissatifaction from one of the parties. If it has been attemped through negotiations but has not found a peaceful way, then another way is taken, one of which is mediation. Resolving disputes over termination of employment through a mediation process in the Batam City Manpower Office by mediator. Mediator is one of the institutions provided by the government to help provide solutions to disputes that occur between employers and workers. Striving for mediation is to provide a sense of justice and at a low cost to the disputing parties.Iif both parties do not accept the advice of the mediator, the parties can submit an application to the Industrial Relations Court. The termination of employment must refer to the legal basis of employment, it is recommended in industrial relations disputes to always be through a non-litigation method in advance to save time and money, if no agreement is reached, then submit the application to the Court.
Studi Putusan Hakim Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
Authors: Badri Muhammad , Harianto Bambang
Published: March 2021

Corruption crimes have increased from time to time, so it can be seen from the corruption cases that exist today, such as non-directive actors, both among the central government and regional governments. as happened in Tebo Regency in the construction of an embung. The biggest impact of this corruption crime can be a barrier to development in all fields, in this case, criminal sanctions are very much given as responsibility for the perpetrators of corruption. Regarding the imposition of a verdict on the perpetrator of corruption, a judge is required to know and be aware of the meaning of impeachment as well as to know and be aware of what he has accomplished, the purpose of imposing serious crimes in addition to providing deterrence for those who commit acts that are against the law, making people afraid to commit similar actions also to create a sense of community justice.
Analisis terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (Penelitian Berkas Perkara Nomor BP/83/XI/2010/RESKRIM pada Polres Tulang Bawang)
Authors: Hadi Satrio Nur , Malagano Tahura
Published: March 2021

Forest development is a national development target that is expected to provide maximum benefits for the people's welfare, in fact this is now very difficult to happen, because there are many cases of logging without permission from the authorized official. This is the case in the Sungai Buaya Register 45 Forest Area, Mesuji Regency, Lampung. In the case file Number BP / 83 / XI / 2010 RESKRIM to the Tulang Bawang Pokes that the suspect named Komang Salie alias Komang Bon alias Wayan Putra bin Wayan Mije, is suspected of having committed a criminal act of logging without the permission of the authorized official, in a case which is suspected by everyone. prohibited from occupying and or working and or using, encroaching, cutting trees and harvesting or collecting forest products without having the right and permission from the authorized official and carrying tools specifically used to cut, cut or cut trees in the forest area without a permit authorized officials, and those who commit, who order to do, participate in the act or those who deliberately provide assistance at the time the crime is committed or those who deliberately provide opportunities, means to commit the crime, as referred to in Article 50 paragraph (3) letters a, b, e, and k Jo Article 78 paragraph (2), (5), and ( 10) Law Number 19 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Jo Articles 55, 56 of the Criminal Code. The problem in this research is what is the role of the National Police as an investigator in the criminal act of logging without the permission of the authorized official and what factors are the factors that hinder the role of the Police as an investigator in the criminal act of logging without the permission of the authorized official. The method that the author uses in this research is to use normative and empirical approaches, primary and secondary data types, data collection methods with literature study and field studies, and descriptive qualitative data analysis. Based on the results of the research, the role of the National Police as an investigator in the crime of forest logging without the permission of the authorized official case number BP / 83 / XI / 2010 / RESKRIM at the Tulang Bawang Police, among others, before the investigation was carried out, an investigation was first carried out to determine the truth of the criminal act that occur. The investigation is based on KUHAP and Law Number 02 of 2002 concerning the Police.
Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
Authors: Nuraini Nuraini , Ansori Mhd , Pratiwi Andini Nur
Published: March 2021

A death certificate is one of the civil registration deeds that lack public awareness in reporting the processing of a death certificate due to the lack of public understanding of the function of a death certificate. Jambi City is one of the areas where the people are not very enthusiastic about registering a Death Certificate with the Population and Civil Registration Office of Jambi City. Until now, there are still many people who ignore or do not understand the importance of death certificates because they think that processing a death certificate is difficult and requires money. This paper aims to identify and analyze the implementation of the function of the Jambi City Population and Civil Registration Service in issuing death certificates in the city of Jambi. The type of research used is empirical juridical research, or with a research approach, data sources, techniques. data collection, and techniques for sampling and data analysis. Based on the results of the research, it is known that the implementation of the function of the Jambi City Population and Civil Registration Service in issuing death certificates in the city of Jambi has been running according to the prevailing laws and regulations and according to the circular received from the Central Government and Regional Government.
Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
Authors: Supeno Supeno , Anmas2 Putri Anelia
Published: March 2021

Cybercrime is an unlawful act that utilizes computer technology based on the sophistication of the development of internet technology. With the development of the times, technology continues to innovate to meet all the needs desired by the community. The sophistication of this technology is often abused on irresponsible people for their own gain, the account delete service is present to prevent the cybercrime from occurring but there are still many problems judging by the binding power of the account delete service agreement. The purpose of this research is to expose the problem of the binding power of account delete services. from the results of the study shows that there are still many problems that occur in the services of deleting accounts especially the lack of binding power of agreements made by the parties in the transaction delete the account.
Anak Punk Jalanan di Jambi dalam Perspektif Hukum Pidana
Authors: Syaputra Dedy , Apriana Sartika Lia
Published: March 2021

This phenomenon of street children in Jambi clearly proves a fact that the rights of children are not fulfilled by parents, society, or country.  On the other hand, the variety and types of unofficial professions and occupational sectors in the city make city life more diverse from the angle of the types of jobs available. This is one of the factors that makes each individual including the children who attend school even interested in making a living, and the more unique case is in cities, the type of pecerajan for the age of adolescence is also widely available. This is why street children are more common in the city than in the village. If carefully observed, the point where street children gather is very dangerous. In addition to disturbing the order and comfort of others, it can also harm itself and provide opportunities for acts of violence. Even street children themselves have the potential to become criminous such as compressing their friends or other weaker individuals, petty theft, and the use of even trafficking drugs that are classified as substances that are harmful to health. To approach this issue, researchers used a qualitative paradigm from a criminal perspective. The findings of the data search results in the field are obtained as follows: (1) The causative factor of the number of street children in Jambi city is due to the unmet physical and psychic needs of the child, then, because of the personal desire of the street children themselves and environmental factors. (2) The impact of criminal problems that can lead to criminal acts from the appearance of street children are: the emergence of new social problems, disruption of city order, and threatening the safety and security of the citizens of the surrounding communities.
Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda
Authors: Tawawi Candra Dian , Wibowo Padmono
Published: March 2021

Guidance is the state's effort for inmates to realize mistakes, not repeat, be accepted back, be active in the development, and live to be good and responsible citizens, under the function of guidance in prisons in the context of prisons, namely social reintegration. The research method used in the research is through a qualitative research approach where primary and secondary data are analyzed in the form of descriptions based on symptoms, and theory of association with additional/secondary data, the results are guidelines in the Class IIA Prison Kalianda Penitentiary obtained through personality development and independence activities. The stages of development for prisoners consist of initial, advanced, and final stages, the implementation of guidance by determining appropriate guidance for the correctional team session which is determined by the head of the correctional facility. Institutions coordinate with the security section, the constraints for coaching come from within prisoners who are less interested in participating in existing coaching programs or lack of coaching facilities and can be overcome through data collection, approaches, invitations to prisoners and collaboration with third parties as well as coaching results in the form of increased soft skills and can more devoted to God
Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia
Authors: Somadiyono Sigit
Published: March 2021

This research is a comparative study of two laws in the world, Indonesian law and Malaysian law. The second study was conducted by comparing the terms of definition, characteristics, objectives, and legal system in the judicial structure. The study aims to look at comparisons of the two to find possible advantages and disadvantages. By comparatively comparative malaysian legal system, in fact, Indonesia is no worse than in Malaysia, in this study it turns out that Indonesia has many advantages that people who work and work in the field of law, and therefore the possibility of the rule of law in Indonesia is still better because many people are law-abiding. The State of Indonesia must create a good legal system, the structure of the court should consider the culture of society such as Malaysia, because law enforcement will be more effective when in accordance with the values or customs that have been formed in the society itself.
Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Authors: Yanti Herma , Syaputra Dedy , Susyandari Melly
Published: March 2021

Based on the Jambi City Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning Waste Management, violations of the prohibition on waste disposal are subject to administrative sanctions as the main penalty. The amount of the fine is set at a high amount and is applied by the Jambi City Environment Agency (DLH). However, there are still many violations of the prohibition. This study aims to discuss how to regulate the amount of the fine and how the role of DLH Jambi City in implementing fines for violations that occur. The approach used is the sociological legal approach, and research data consists of primary data and secondary data. The role of DLH is measured by the ability of DLH to apply the amount of fines that have been determined, from the amount and time span of the application of fines and from the types of violations for which fines have been applied. From the research results, it is known that from the ability to apply the amount of fines, the role of DLH is not optimal because the amount of fines applied to violators is not all according to the stipulated provisions. The amount and time span of the application of fines are also not optimal because they are not yet comparable to the intensity of violations that can be seen every day, while the application of fines that are carried out does not always exist every month. From the types of violations that have been subject to fines are also not optimal because not all types of violations that have occurred can be seen the application of the fine sanctions.
Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy
Authors: Mukti Setiyawan Wahyu Beny , Hidayah Nurul , Sofyan Andi Chaerul
Published: March 2021

Indonesia as an archipelago state has a national airspace of 5,180,053 km². Indonesia's airspace is located in a strategic position between the continents of Asia and Australia which makes Indonesia one of the busiest air routes in the world. Therefore, the management of air space is a vital matter that must be emphasized through various legal instruments. The sovereignty of Indonesian air space is affirmed in Article 49 paragraph (2) of the 1982 International Law of the Sea Convention which was ratified by Law Number 17 of 1985 concerning Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea. This article explicitly regulates the legal status of archipelagic waters, air space over archipelagic waters and the seabed as well as the land below. So far, territorial sovereignty that is complete and exclusive is regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, but it does not specifically regulate the boundaries of Indonesia's sovereign air space, either vertically or horizontally. The national airspace of a country is completely closed to foreign aircraft, both civilian and military, so it must be with the permission of the underworld, either through bilateral agreements or multilateral agreements, so that a country's national air space can be traversed by foreign aircraft. Such closed nature can be understood considering that air space is a very vulnerable medium of movement when viewed from the point of view of under-state defense and security. Attacks using aircraft have many advantages and conveniences that can exploit the vulnerability of an air space, such as its fast (speed), wide range, surprise, optimal penetration. This is what prompts each country to adopt its national airspace protection standards which are strict and rigid. Flights between countries are fully regulated through the Bilateral Air Transport Agreement (BATA). Without BATA, the state cannot provide air transportation services to a country. BATA itself is a form of implementation of state sovereignty in air space that is complete and exclusive in the midst of globalization challenges, such as aviation liberalization (Open Sky Policy). Referring to the Open Sky Policy, this policy allows air carriers to make decisions on routes, capacities, prices and various options for flight activities.
Juntos forjamos el futuro del planeta
Authors: Piñeros Barrera Nicolás , Fernández Valdés Sergio
Published: March 2021

El artículo trata de brindar una reflexión, así como proponer cómo se podría generar conciencia sobre el estado actual del medio ambiente y la importancia de cuidar este; se analizó una investigación realizada por la Universidad del Norte, donde observaron que los estudiantes de primaria decían llevar a cabo prácticas de reciclaje, sin embargo, la gran mayoría no lo hacían en realidad. Se realizó una encuesta en donde se le preguntó a niños y niñas de 9 a 15 años de edad en donde se evidencio que los menores conocen las formas en las cuales se destruye el medio ambiente y también saben cómo deben cuidarlo; se evidencio que algunos afirmar reciclar junto a sus padres, demostrando así una cultura de cuidado del medio ambiente, llegando a la conclusión de es posible generar conciencia, haciendo que tanto padres como hijos actúen en conjunto para cuidar el medio ambiente desde sus hogares forjando un futuro mejor para todos.
Identification of the Exclusivity of Individual’s Typing Style Using Soft Biometric Elements
Authors: Yaacob Mohd Noorulfakhri , Idrus Syed Zulkarnain Syed , Mustafa Wan Azani Wan , Jamlos Mohd Aminudin , Wahab Mohd Helmy Abd
Published: March 2021

Biometric is used as a main security fence in a computer system. The unique characteristics of a person can be distinguished from each other. Human’s biometrics can be categorized into three types: morphological, biological and behavioural. Morphological biometrics uses physical features for recognition. Biological biometrics used to identify user based on biological features. Behavioural biometrics such as gender, culture, height and weight can be used as an additional security measure within a system. These biometric behavioural features are also known as soft biometric. This study uses soft biometric elements (gender, culture, region of birth and educational level) in the keystroke dynamic study to distinguish typing patterns in each of these categories. The Support Vector Machine (SVM) classification method is used to perform this classification for soft biometric identification. The results of this study have shown that soft biometrics in keystroke dynamic can be used to distinguish group of individuals typing.
Brainwave Classification of Task Performed by Stroke Patients using ANN
Authors: Narudin S.K. , Nasir N.H.M. , Fuad N.
Published: March 2021

In this research, 14 stroke patient's brainwave activity with open eyes (OE) and close eyes (CE) sessions are used. This work aims to study and classify 2 activities that validate our data acquisition. The data set of each subject is used to classify the state of the subject during electroencephalogram (EEG) recording. For the classification model, the input signals are alpha, beta, theta, and delta bands. The classification algorithm used in this work is the Artificial Neural Network (ANN). The accuracy value will be obtained from each subject. There are substancial differences between the EEG signals of each patient and hence affecting the accuracy value of the subject. The results obtained from our experiment proved that ANN can be used to classify the state of the subject during data recording.
COVID-19 Pandemic: Innovative Digital Tool Using Progressive Muscle Relaxation to Promote Mental Health Among Frontline Healthcare Workers
Authors: Ross Valerie , Amir Abid
Published: March 2021

The COVID-19 pandemic has caused adverse social, economic, physical and psychological repercussions to mankind. Global healthcare systems are pushed to breaking points. Lockdowns and movement control orders imposed by the Malaysian government and many other nations on its citizens have necessitated home-based solutions to manage rising stress and anxiety due to personal, professional, financial and work-related uncertainties. Frontline healthcare workers bear the brunt of the crisis. This study responds to mental issues caused by the virulent pandemic and recognizes the increasing need for psychosocial rehabilitation among healthcare workers. It aims to create an effective, on-demand, mobile and pleasurable tool based on original music and progressive relaxation techniques that empower users to foster mental health and wellness. A combination of practice-based and user-centred design methodologies was adopted in this interdisciplinary study. Spectral analysis using Raven-Pro sound analysis offers insights into the sonic content of the tool. The result of the study is a prototype model of an innovative digital tool crafted and narrated in the English Language and Malay Language using Bespoke Music and Narration to promote mental health among COVID-19 frontline healthcare workers.
A Formal OLAP Algebra for NoSQL based Data Warehouses
Authors: Banerjee Shreya , Bhaskar Sourabh , Sarkar Anirban , Debnath Narayan C.
Published: March 2021

NoSQL solutions are started to be increasingly used in modern days’ Data Warehouses (DW). However, business analysts face challenges when performing On Line Analytical Processing (OLAP) queries on these NoSQL systems. The lack of uniform representation of various OLAP operations over different types of NoSQL based DWs is one of them. In addition, deficiency of precise semantics in OLAP operations create obstacles to effective query interpretation over distinct types DWs. This paper is aiming to deal with aforementioned challenges. Formal and rigorous specification are represented in this paper for different kinds of OLAP operators and operations. These precise specifications are capable to analyse business queries. Further, the proposed formal specifications are implemented in a document-oriented database using a suitable case study. In addition, the proposed approach aids efficient visualization techniques of data cubes over NoSQL based DWs.
Surface Reversal Method Algorithm Development
Authors: Roslan Nor Athirah , Ismail Mohd Fauzi
Published: March 2021

The reversal method introduced by previous research focuses in finding reference datum of topography data of cylinder end surface but somehow ignores the existence of error. This problem leads to the purpose in introducing an understanding of how this method can be improvised. Thus, in this paper, a primitive approach was done by introducing the algorithm of the surface reversal method and simulating the reversal method on a selected surface to test how it works. This paper used MATLAB software for the majority of data processing. It started by preparing two simulated surfaces which were surface A and surface B (180o rotation). Then, it continued with the preparation of surface by converting the surface data into an image file type which made surface A and surface B aligned in the same direction before conducting surface correlation and finally finding the best match point between both surfaces. These basic steps play an important role to ensure the whole procedure for the next future studies is accurate. The peak result at position (540 x 409) from surface correlation was able to ease the next procedure by having a proper position before doing surface subtraction. The algorithm developed through MATLAB has successfully demonstrated the primary steps of surface reversal method.
Spinal Tumor Surgery- Our Experiences of 35 Cases in a Peripheral Hospital in Bangladesh
Authors: Farazi Md Mohsin Ali , Khalil Md Ibrahim , Pal Shyamol , Uddin M Belal , Sorowar Moutusi
Published: March 2021

Introduction: Surgical outcome of spinal tumour varies depending on a number of factors such as: site of the tumour, compression within the spinal canal, the histological characteristics of the tumour, the neurological progression and initial response to corticosteroid therapy, patient’s age, comorbidity, tumour extension, involvement of neighboring structures and organs etc.

Materials & Methods: The 35 patients with spinal tumour underwent surgery by our team in 10 years (January 2009 - December 2018) were reviewed retrospectively.

Results: Analysis of the surgical outcome of our spinal tumour patients was done on different variables like age, sex, presenting symptoms, neuroimaging, comorbidities etc. The aim of surgery was decompression of the spinal cord, total removal of the tumour when possible and spinal stabilization when needed. Out of our 35 patients with spinal tumour, extradural tumour comprises 8, intradural extramedullary tumour 25 and intramedullary tumour 2.

Conclusion: The aim of this study is to analyze the data to made conclusion for more effective strategy as per site, size, type, resectibility and histological variety to establish and effective treatment protocol and prevention of per-operative and post-operative complications. Intradural extramedullary tumour can be radically resected with no mortality and minimal peri-operative morbidity. But resection of intramedullary spinal tumour is difficult, hazardous and usually incomplete, so needs much more skilled and meticulous surgical hands.

Medicine Today 2021 Vol.33(1): 38-41
Prevalence of Anemia in Chronic Kidney Disease
Authors: Islam Kazi Mazharul , Ajmery Suny , Huda Mahumudul , Saleh Suporna , Jyoti Bhagyoshree Karmokar , Saha Tumpa
Published: March 2021

Introduction: Anemia in CKD is associated with cognitive impairment, sleep disturbances, CKD progression, cardiovascular co morbidities, and higher mortality. Direct healthcare costs are higher in CKD patients with anemia.The aim of the present study was to evaluate the prevalence of anemia in chronic kidney disease patients at a tertiary level teaching hospital in Dhaka.

Materials and Methods: It was an observational type of descriptive study, conducted in the Dhaka National Medical College, Dhaka, during the study period of January 2019 to April 2019. The study was approved by the institutional ethical committee.

Results: Most of the patients (44.56%) belonged to the middle age group 40 - 60 years. Male patients (64.40%) are suffering from more CKD than the female patients (35.50%). Most of the patients (58.41%) are anemic. 45% CKD patients also suffering from diabetes mellitus. Most of the patients (51.48%) treated with oral iron agents for anemia in CKD patients.

Conclusion: In this study most of the chronic kidney disease patients are anemic. Improving our understanding of the molecular mechanisms underlying anemia of CKD holds promise for developing pharmacological agents that more closely target the underlying pathogenic mechanisms of this disease for improved efficacy and reduced treatment related adverse outcomes.

Medicine Today 2021 Vol.33(1): 54-57