PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PASCA SEMA RI No. 7 TAHUN 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana)
Authors: Gumbira Seno Wibowo 
Published: April 2016

Abstrak Permasalahan upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali khususnya pada proses peradilan pidana di Indonesia Pasca Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 dan SEMA RI No 7 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI sama-sama memiliki permasalahan yuridis dan bertentangan dengan asas-asas baik dalam lingkup sistem peradilan pidana dan asas ilmu perundang-undangan di Indonesia, asas tersebut meliputi asas ne bis in idem, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas litis finiri oportet, dan sedangkan pada ilmu perundang-undangan asas lex superior derogate legi inferior. Dapat juga dikatakan bahwa judicial review Mahkamah Konstitusi berpotensi merusak pilar hukum karena jika menyatakan suatu ketentuan hukum hanya satu undang-undang saja, yang mana peraturan perundang-undangan yang 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya seperti contoh Putusan MK Nomor 34/PPU-XI/2013 pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap tentang Peninjauan Kembali hanya dilakukan 1 kali saja, sedangkan pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kedua instrument hukum tersebut menyatakan bahwa pengajuan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Solusi agar tidak menimbulkan problematika adalah bahwa  Mahkamah Agung tidak perlu menerbitkan SEMA RI No 7 Tahun 2014 tersebut, cukup menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan Peninjauan kembali hanya 1 kali, selain itu perlu optimalisasi pembuktian dalam proses peradilan pidana oleh semua pihak. Kata Kunci: judicial review, Peninjauan Kembali, Sistem Peradilan Pidana. Abstract Problems of extraordinary legal remedy on Reconsideration, especially in the criminal justice process in Indonesia following the Ruling of judicial review of the Constitutional Court Number 34 / PPU-XI / 2013 and SEMA Decree No. 7 of 2014 issued by the Supreme Court had the same problem  juridical in contradictory with the principles both within the criminal justice system and the principle of the science of law in Indonesia, those principles include the principle of ne bis in idem, the principle of justice which one quick, simple and low cost, the principle of litis finiri oportet, It is on the principle of lex superior derogate legi inferior. It can also be said that the judicial review of the Constitutional Court has the potential to undermine the pillars of legal systems as when stating a legal provision is only base on one law, in which is in fact the legislation is incontracdictory with other laws such as of Constitutional Court Decision No. 34 / PPU-XI / 2013 on Article 268 paragraph 3 of Law No. 8 of 1981 that have no binding legal force, meanwhile in Article 24 paragraph 2 of Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power with Article 66 paragraph 1 of Law No. 3 of 2009 on the Supreme Court, both legal instrument states that the filing of a judicial review can only be submitted one time. A solution that does not cause the problems is that the Supreme Court did not need to issue SEMA Decree No. 7 of 2014 the court simple use the Law of Judicial Power and the Law of the Supreme Court which states Reconsideration should be only one time in addition to the necessary optimize evidence of proof in the criminal justice process by all Parties. Keywords: judicial review, Reconsideration, the Criminal Justice System