bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf
Authors: Islamiyati Islamiyati
Published: September 2020

Abstrack The study analyzed Article 22 of Government Regulation Number 13 of 2010 concerning government policies for the exemption of waqf land certification fees according to state administrative law. The analyze focus on the reasons for the government to issue such policies in the perspective of the state administrative law. The research type of library research requires secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials, normative juridical approaches, and qualitative data analysis. The results of the study explained that the government issued a policy of freeing the cost of waqf land certificates aimed at empowering waqf land so that its designation could be felt by the community, accelerating the legality of waqf land, protecting and securing and optimizing the benefits of waqf assets. This policy is an effort to understand waqf deeds which means worship and legal certainty. Government policy is the implementation of the function of the  state administrative law in creating a government that is clean and in accordance with the principles of good general governance, namely; the principles of legality, equality, justice, legal protection, wisdom, implementation of public interest, and acting meticulously. Key Words: State Administrative Law, Free of Cost, Endowments Land Certification Abstrak Penelitian menganalisis Pasal 22 Peraturan Peemrintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang kebijakan pemerintah pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf menurut hukum administrasi negara. Menganalisis alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan demikian dalam perspektif HAN. Jenis penelitian library research, memerlukan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pendekatannya yuridis normatif, dan analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan  membebaskan biaya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberdayakan tanah wakaf supaya peruntukannya dapat dirasakan masyarakat, percepatan legalitas tanah wakaf, melindungi dan mengamankan serta mengoptimalkan manfaat aset wakaf. Kebijakan ini adalah salah satu upaya memahami perbuatan wakaf yang bermakna ibadah dan berkepastian hukum. Kebijakan pemerintah merupakan implementasi fungsi HAN dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan sesuai asas pemerintahan umum yang baik, yakni; asas legalitas, kesamaan, keadilan, perlindungan hukum, kebijaksanaan, penyelenggaraan kepentingan umum, dan bertindak cermat. Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Bebas Biaya, Sertifikasi Tanah Wakaf
Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019
Authors: Sri Hardjanto Untung
Published: September 2020

Abstract The article aims to find out the legitimacy of the general elections in Indonesia in 2019, especially related to the future implementation of the basic constitution for holding the 2019 general election. Research is normative legal research based on the statutory approach. the results of the study indicate that legitimacy is the recognition and support of the community towards the winner of the election to then form a state government. So that legitimacy is needed for political stability and the possibility of social change and opening opportunities to expand fields in order to improve welfare. For Indonesia, the 2019 Election will receive formal-procedural legitimacy from anyone considering the existence of institutions that carry out the implementation of elections based on the principle of overflow. Whereas the legitimacy that is based on personal characteristics will only be a comparison and directing, leading to the voting of the people, will not affect the government formed given the existence of peaceful and democratic election pacts and the media that has arrived in the regions. Keywords: Legitimacy, Constitution, General Elections, Jurdil, and Luber Abstrak  Artikel bertujuan untuk mengetahui legitimasi pemilihan umum di Indonesia tahun 2019, khususnya terkait dengan masa depan pelaksanaan dasar konstitusi penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada pendekatan statutory approach. hasil penelitian menjukkan bahwa legitimasi merupakan pengakuan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemenang pemilu untuk kemudian membentuk pemerintahan negara. Sehingga legitimasi diperlukan untuk kesetabilan politik dan kemungkinan terjadinya perubahan sosial serta membuka kesempatan memperluas bidang-bidang dalam rangka peningkatana kesejahteraan. Untuk Indonesia, Pemilu Tahun 2019 akan mendapat legitimasi formal-prosedural dari siapapun mengingat adanya lemabaga negara yang menjalankan penyelenggaraan pemilu berdasar pada asas luber jurdil. Sedangkan legitimasi yang mendasarkan pada ciri pribadi hanya akan menjadi pembanding dan mengarahkan, menggiring menuju pemberian suara masyarakat, tidak akan berpengaruh pada pemearintahan yang terbentuk mengingat adanya pakta pemilu damai dan demokratis serta mas media yang sudah sampai kedaerah. Kata Kunci: Legitimasi, Konstitusi, Pemilihan Umum, Jurdil dan Luber
Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Authors: Solechan Solechan , Wilardi Edgar
Published: September 2020

Abstract This study aims to assess the harmonization of the authority of the organization of integrated licensing services. The research method used is a legal research method that focuses on the implementation of licensing principles. The results showed that licensing and non-licensing services in the One-Stop Integrated Service System (PTSP), including the Regional Government, had separate authority in regional units, including licensing and non-licensing various fields. Regulations concerning PTSP implementation, such as HR, Finance and Supervision, in addition to the institutional form is still in the level where SKPD is intersected with KP2T in the area has been in the form of Dinas or Agency. Therefore, PTSP implementation in the future will run optimally in serving the community. Keywords: Authority, One-Stop Integrated Services, Public Services.  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengethui harmonisasi kewenangan lembaga penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang meniti beratkan pada pelaksanaan prinsip prinsip perizinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah yang telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di berbagai bidang. Pengaturan mengenai PTSP di daerah tidak mengatur secara detail beberapa aspek penting pelaksanaan PTSP itu sendiri seperti SDM, Keuangan dan Pengawasan, selain itu bentuk kelembagaannya masih setingkat kantor dimana notabene SKPD teknis yang bersinggungan dengan KP2T di daerah telah berbentuk Dinas atau Badan yang mengakibatkan kesenjangan eselon pimpinan. Oleh karenanya diperlukan perubahan terhadap pengaturan pelaksanaan PTSP di daerah kedepannya agar dapat berjalan dengan optimal dalam melayani masyarakat. Kata Kunci : Kewenangan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Publik.
Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja
Authors: Sonhaji Sonhaji
Published: September 2020

The result of this research shows that the case of serious mistake did by worker/laborer in Thailindo Bara Pratama Corporation has gone through bipartite, mediation and conciliation processes. However, all three of them did not reach an agreement and Thailindo Bara Pratama Corporation filed a lawsuit against the worker/laborer to the Industrial Relations Court. Palangkaraya Industrial Relations Court’s Verdict Number 04/G/2012/PHI.PN.PL.R decides that the workers have committed a serious mistake and are subjected to termination of employment but the employer still has to pay their deferred obligation to the worker/laborer. Despite the termination of the employment due to the serious mistake requested by the employer to the Industrial Relations Court is granted, but within the verdict, there are still many legal loopholes. Keywords: Employment, Laborer Serious Mistake, PT. Thailindo Bara Pratama  Abstrak Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kasus mengenai kesalahan berat pekerja/buruh di PT. Thailindo Bara Pratama telah melalui proses bipartit, mediasi dan konsiliasi. Namun ketiganya tidak mencapai kesepakatan dan PT. Thailindo Bara Pratama mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya Nomor 04/G/2012/PHI.PN.PL.R menyatakan bahwa pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat dan dijatuhi pemutusan hubungan kerja namun pengusaha tetap harus membayarkan kewajibannya yang tertunda terhadap pekerja/buruh. Meskipun pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat yang dimintakan penetapannya oleh pengusaha kepada Pengadilan Hubungan Industrial dikabulkan, namun di dalam putusan pengadilan tersebut masih terdapat banyak celah hukum. Kata kunci :  Hubungan Kerja, Kesalahan Berat Pekerja PT. Thailindo Bara  Pratama
Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan
Authors: Silviana Ana
Published: September 2020

Abstract This study aims to study normatively to see the implementation of the one map policy in the land sector and prevent land administration conflicts. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the One Map Policy or One Map Policy in order to realize the Land Administration Order is still a roadblock because there are still many problems that arise related to ownership disputes and duplicate disputes as evidence of land ownership. In an effort to accelerate the development of quality spatial data, efforts have been made through the implementation of land registration to ensure the legal certainty of land rights. Keywords: One Map Policy, Agrarian Conflict, Land Administration Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif untuk melihat implementasi kebijakan one map policy di bidang pertanahan dan mencegah konflik administrasi pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan masih dipersimpangan jalan, karena masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa kepemilikan dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan tanah. Dalam upaya untuk percepatan pembangunan data spasial yang berkualitas telah dilakukan usaha-usaha melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Kata Kunci: Kebijakan Satu Peta, Konflik Agraria, Administrasi Pertanahan
Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi
Authors: Susanto Sri Nur Hari
Published: September 2020

Abstract The research aims to determine the practice of implementing good governance in the context of administrative law. This writing is a legal writing that uses a conceptual approach. The results of the study show that the legislative body in carrying out the regulatory function must base on good / decent regulatory principles / principles by developing knowledge and skills in the field of legislation as mandated by Law Number 12 Year 2011 along with its attachments. In general, there are two main means used to assess good / decent governance, namely Procedure and Facts used in making decisions, in addition to attention to several legal principles as a manifestation of the implementation of the principle of democracy. Judicial control in overseeing government actions against decisions made, including in Judicial Review, which are repressive and prioritize the legality aspect (rechtmatigheid) of a decision. Keyword: Good governance, Administrative law. Keywords: Good Governance, Administrative Law, government  Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan good goveranance dalam konteks hukum administrasi. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan legislatif dalam menjalankan fungsi regulasi wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip/ asas-asas regulasi yang baik/layak dengan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya. Pada umumnya terdapat dua sarana utama yang dipergunakan untuk menilai tentang penyelenggraaan pemerintahan yang baik/layak, yakni Prosedur dan Fakta yang dipergunakan dalam mengambil keputusan, di samping perhatian terhadap beberapa prinsip hukum sebagai wujud dari pelaksanaan asas demokrasi. Kontrol peradilan dalam mengawasi tindakan pemerintah terhadap keputusan yang dibuatnya, termasuk dalam Judicial Review,  yang bersifat represif dan mengutamakan aspek legalitas (rechtmatigheid) dari suatu keputusan. Keyword : Good governance, Administrative law. Kata Kunci: Good Governance, Hukum Administrasi, pemerintahan
Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang
Authors: Sri Hardjanto Untung
Published: September 2020

Abstract The study aims to determine the policy of publishing identity cards for children in Semarang. The method of approach taken in this study is normative juridical. Data collection is obtained from the results of interviews and through library research. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the Regional Government of Semarang City in carrying out KIA issuance made PERDA No.4 of 2016, but its implementation was in 2017. Delay in the implementation of MCH due to the lack of coverage of ownership of birth certificates for children. The preparations made by the Semarang City Government in the context of the implementation of the MCH in 2017 are collecting data on children, discussing the additional benefits of KIA with several official agencies and the private sector, conducting comparative studies in regions that have implemented KIA and the basis of its arrangements. Preparation of the Regional Government of Semarang City in the issuance of KIA experienced several obstacles, among others, the unclear distribution of KIA forms, limitations and delays in budgeting, lack of competent human resources for the operation of SIAK. For ITU, the Semarang City Government made an effort to procure KIA sheets themselves, prepare computerized system training or SIAK, and make Mayor Regulations as technical implementation of Regional Regulation No.4 of 2016 concerning Implementation of Population Administration. Keywords: Child Identity Card, Policy, City of Semarang Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerbitan kartu identitas anak di kota semarang . Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan penerbitan KIA membuat PERDA No.4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya pada tahun 2017. Keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang. Persiapan yang dilakukan Pemda Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan KIA di tahun 2017 adalah mengumpulkan data anak-anak, membahas penambahan manfaat KIA dengan beberapa pihak dinas dan pihak swasta, melakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan KIA dan dasar pengaturannya.  Persiapan Pemda Kota Semarang dalam penerbitan KIA mengalami beberapa kendala antara lain ketidakjelasan pendistribusian blanko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk pengoperasian SIAK. Untuk ITU Pemda Kota Semarang melakukan upaya yakni pengadaan blanko KIA sendiri, mempersiapkan pelatihan sistem komputerisasi atau SIAK, dan membuat Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan teknis dari Perda No.4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, Kebijakan, Kota Semarang
Pengawasan Pelaksanaan Sistem Outsourcing yang Berbasis Pada Hak Asasi Manusia
Authors: Solechan Solechan
Published: September 2020

This study aims to find out, First, knowing the conditions of labor inspection; Second, knowing the efforts to optimize the supervision of outsourcing systems oriented to human rights. This method of writing scientific papers uses the writing of juridical-normative law, with a statutory approach. The results of writing indicate that: First, enforcement of labor law is not optimal. It is known from the existence of problems that occur, among others, the absence of social security, very low wages and the placement of outsourced workers who are not in accordance with the laws and regulations make outsourcing workers lose their basic rights. Second, efforts to optimize the supervision of outsourcing systems oriented to human rights can be done through the enforcement of integrated labor law. Supervision of the outsourcing system must emphasize protection (to protect), fulfillment (to fulfill), and respect to be more optimal. Therefore, concrete steps are needed in the enforcement of labor law. One of them is the establishment of a complaint center specifically centered at the Ministry of Manpower and integrated with the provincial level Manpower and Transmigration Office. This call center serves complaints about violations and is expected to improve the performance of labor inspectors. Keywords: Supervision, Outsourcing System, Human Rights Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, mengetahui kondisi pengawasan bidang ketenagakerjaan; Kedua, mengetahui upaya optimalisasi pengawasan sistem outsourcing yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia. Metode penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan penulisan hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan statutory approach. Hasil penulisan menujukan bahwa: Pertama,  penegakan hukum ketenagakerjaan belum optimal. Hal tersebut diketahui dari masih adanya persoalan-persoalan yang terjadi antara lain tidak adanya jaminan sosial, upah yang sangat rendah dan penempatan tenaga kerja outsourcing yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadikan tenaga kerja outsourcing kehilangan hak-hak dasarnya. Kedua, upaya optimalisasi pengawasan sistem outsourcing yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia dapat dilakukan melalui penegakan hukum ketenagakerjaan terpadu. Pengawasan sistem outsourcing  harus menekankan pada perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill), dan penghormatan (to respect) agar lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Salah satunya dengan pembentukan call center khusus pengaduan yang terpusat di Kementerian Ketenagakerjaan dan terintegrasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat provinsi. Call center ini melayani pengaduan atas terjadinya pelanggaran dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengawasan,  Sistem Outsourcing, Hak Asasi Manusia
Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia
Authors: Susila Wibawa Kadek Cahya
Published: September 2020

Abstract The legal politics of Article 18, Article 18A and Article 18B of the UUDNRI 1945 (Indonesian Constitution) do not strictly state that Indonesia adheres to the concept of asymmetric decentralization in the administration of local government. Until now, Indonesia does not yet have a grand design of asymmetric decentralization policy. The asymmetrical idea runs by itself without having its main design. Indonesia needs to affirm its asymmetrical decentralization policy to ensure the implementation of local government by the politic of law in the UUDNRI 1945. The establishment of a basic law on asymmetric decentralization is one way to emphasize that Indonesia adheres to asymmetric devolution in the operation of central government relations with local governments. The construction of the act that is built remains in the spirit of decentralization rather than centralization is carried out asymmetrically rather than symmetrically, and remains within the framework of the United States of the Republic of Indonesia. The act becomes the lex genres of all laws relating to the broadest local autonomy and special autonomy. Keywords: Asymmetric Decentralization, Local Government, Central Government, Autonomy. Abstrak Politik hukum Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUDNRI 1945 menyatakan secara tidak tegas bahwa Indonesia menganut konsep desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indonesia sampai saat ini belum memiliki grand design kebijakan desentralisasi asimetris. Konsep asimetris berjalan dengan sendirinya tanpa ada design utamanya. Indonesia perlu penegasan kebijakan desentralisasi asimetris untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai politik hukum dalam UUDNRI 1945. Pembentukan undang-undang pokok mengenai desentralisasi asimetris merupakan salah satu cara untuk menegaskan bahwa Indonesia menganut desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Konstruksi undang-undang yang dibangun tetap dengan semangat desentralisasi bukan sentralisasi, dijalankan secara asimetris bukan simetris dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi lex generelis dari semua undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah seluas-luasnya, otonomi khusus, dan otonomi istimewa. Kata kunci: Desentralisasi Asimetris, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Otonomi.
Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Authors: Sonhaji Sonhaji
Published: September 2020

Abstract Women are naturally different from the men so that women have special rights granted while men are not given. Female workers/laborers likewise have special rights such as the right to leave miscarriage, the right to maternity leave, menstrual leave, the right to a shuttle if employed at night, and so forth. The special rights of female workers/laborers like these should be considered either by the company or by the workers/laborers women themselves. PT. Dian Andilta Utama is not yet fully apply the special rights of female workers/laborers, obstacles in implementing the special rights of female workers/laborers are in the application of the provision of menstrual leave and leave miscarriage, efforts to overcome obstacles in the implementation of the exclusive rights of female workers/laborers are female workers/laborers should correctly understand the content of the employment agreement is given at the beginning will sign a cooperation agreement. Keywords: Special Rights Of Women Workers, Act No. 13 of 2003 Abstrak Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan sebagainya.Hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan seperti ini sudah seharusnya diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh perempuan itu sendiri. PT. Dian Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan, hambatan dalam menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah dalam penerapan pemberian cuti haid dan cuti keguguran, upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar isi dari perjanjian kerja yang diberikan pada saat awal akan menandatangani perjanjian kerja. Kata kunci: Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia
Authors: Susila Wibawa Kadek Cahya
Published: September 2020

Abstract The holding of the first simultaneous elections in Indonesia is full of the complexity of the problems. Bawaslu, as an institution tasked with overseeing the implementation of the election, has limitations in terms of area coverage, personnel, objects of oversight are very much. Supervision outside the Bawaslu needs to be strengthened to realize quality elections. The urgency of public participation in the supervision of simultaneous election is not only will strengthen the oversight capacity of the holding of elections, but an oversight by civil society also encourages the expansion of the area of supervision. Participatory oversight by the public is one of the important pillars in carrying out the controlling function of the simultaneous election. Supervision by the public (participatory) is part of the implementation of good governance in the holding of simultaneous elections in Indonesia. The level of community participation is closely related to the level of public trust, legitimacy, accountability, public service quality, and preventing public disobedience. Keywords: Information disclosure,  public service, good governance. Abstrak Penyelenggaraan pemilu serentak pertama di Indonesia penuh dengan kompleksitas permasalahannya. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah, personil, obyek pengawasan yang sangat banyak. Pengawasan di luar Bawaslu perlu untuk diperkuat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh civil society pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap pemilu serentak. Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legilimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan pablik (public servis quality) dan mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobedience). Kata Kunci: Pemilu serentak; pengawasan partisipatif; pemilu; Bawaslu; good governance.
Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris
Authors: Adiyanta F.C. Susila
Published: September 2020

In legal research, one of the instruments for collecting data and legal materials is the survey method. Often researchers in the field of legal science see surveys as a means to collect data from informants or research informants to conduct observations and interviews on an empirical approach (non-doctrinal legal research). This understanding is a form of simplification of survey methods as a research instrument that is complex and comprehensive. Research surveys were developed as a form of positivist approach to the social sciences. The conclusion of this research is the same as the study of social sciences, in the study of law, research is a building of logic, which from beginning to end must be a series of mutually explain each other. A legal research using scientific steps and stages which is systematic, logical and rational, makes the whole process of scientific writing as an explanation of logical logic which is a dialectical process between theory and data. In legal research, survey methods are used to evaluate various policies and decisions, and the implications of regulations on the community. The survey results can also be used to make predictions about a particular social phenomenon, including the application of positive law in the context of social and state social life. Keywords: Survey Method, Legal Research                                                                            Abstrak Di dalam penelitian hukum, salah satu instrumen untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum adalah  metode survey. Seringkali  peneliti dibidang ilmu hukum melihat survey sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal). Pemahaman tersebut  merupakan bentuk penyederhanaan metode survey sebagai  instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif. Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial.  Kesimpulan penelitian ini sama halnya dengan studi ilmu-ilmu sosial, dalam studi ilmu hukum,  penelitian adalah suatu bangunan logika, yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain. Suatu penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah dan tahapan ilmiah yang sistematis, logis dan rasional, menjadikan seluruh proses penulisan ilmiah sebagai suatu penjelasan logika pemikiran yang merupakan proses dialektikan antara teori dan data. Pada penelitian hukum, metode survey dimanfaatkan  untuk melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan keputusan, dan implikasi regulasi pada masyarakat. Hasil survey juga dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai suatu fenomena sosial tertentu, termasuk didalamnya adalah berlakunya hukum positif dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara.Kata Kunci: Metode Survey, Penelitian Hukum
Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi
Authors: Ristyawati Aprista
Published: September 2020

This study aims to determine the strengthening of political parties as a form of administration and institutionalization of democracy. The formulation of the problem in this study is: what are the main issues of political parties in Indonesia at this time and how are efforts to strengthen political parties as a form of democratic institutionalization. The method of approach used in this study is normative juridical and analytical descriptive that is describing the object that is the main problem, from the depiction taken an analysis that is adapted to existing legal theories and put the law as a norm system building. The results of this study indicate that there are 3 (three) Main Problems of Political Parties in Indonesia that occur at this time, namely the weakening ideology of political parties, the recruitment system and the cadre formation patterns of less qualified political party members, the crisis of fundraising / fundraising of political parties. Efforts must be made to strengthen political parties as a form of institutionalization of democracy, namely using the ideology of political parties that must be strengthened, improve the quality and strengthen the recruitment system and regeneration patterns of political party members and there must also be a strengthening of the political party's fundraising system.Keywords: Political Parties, institutionalization of democracy Abstrak Penelitian ini bertujuan tuntuk mengetahui penguatan partai politik sebagai salah satu bentuk pelembagaan demokrasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada 3 (tiga) Problem Utama Partai Politik di Indonesia yang terjadi pada saat ini, yaitu ideologi partai politik yang semakin melemah, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang kurang berkualitas, krisis pengumpulan dana / Fundraising pada partai politik. Upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat Partai Politik sebagai salah satu bentuk pelembagaan Demokrasi yaitu dengan cara ideologi Partai Politik harus diperkuat, meningkatkan kualitas dan memperkuat sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik dan juga harus ada penguatan sistem pengumpulan dana (Fundraising) Partai Politik. Kata Kunci : Partai Politik, pelembagaan demokrasi
Quadruple construction of decomposable doubleMS-algebras
Authors: Badawy Abd El-Mohsen , Hussein Salah El-Din S. , Gaber Ahmed
Published: September 2020

This paper is devoted to the study of the class of decomposable doubleMS-algebras. Necessary and sufficient conditions for a decomposableMS-algebra to be a decomposable doubleMS-algebra are deduced. We construct decomposable doubleMS-algebras by means of decomposableMS-quadruples and we prove that there exists a one-to-one correspondence between decomposable doubleMS-algebras and decomposableMS-quadruples. Moreover, a construction of decomposableK2-algebras (Stone algebras) by means ofK2-quadruples (Stone quadruples) is given. We conclude by introducing and characterizing isomorphisms of decomposable doubleMS-algebras in terms of decomposableMS-quadruples.
Fibonacci numbers in generalized Pell sequences
Authors: Bravo Jhon J. , Herrera Jose L.
Published: September 2020

In this paper, by using lower bounds for linear forms in logarithms of algebraic numbers and the theory of continued fractions, we find all Fibonacci numbers that appear in generalized Pell sequences. Some interesting estimations involving generalized Pell numbers, that we believe are of independent interest, are also deduced. This paper continues a previous work that searched for Fibonacci numbers in the Pell sequence.
Solutions of a generalized markoff equation in Fibonacci numbers
Authors: Hashim Hayder Raheem , Tengely Szabolcs
Published: September 2020

In this paper, we find all the solutions (X, Y, Z) = (FI
, FJ
, FK
), where FI
, FJ
, and FK
represent nonzero Fibonacci numbers, satisfying a generalization of Markoff equation called the Jin-Schmidt equation: AX
2 + BY
2 + CZ
2 = DXYZ + 1.
Oscillation criteria for a class of nonlinear discrete fractional order equations with damping term
Authors: Chatzarakis George E. , Selvam George M. , Janagaraj Rajendran , Miliaras George N.
Published: September 2020

The aim in this work is to investigate oscillation criteria for a class of nonlinear discrete fractional order equations with damping term of the form

Δ

a
(
t
)

Δ

r
(
t
)
g

Δ
α

x
(
t
)

β

+
p
(
t
)

Δ

r
(
t
)
g

Δ
α

x
(
t
)

β

+
F
(
t
,
G
(
t
)
)
=
0
,
t
∈

N

t
0

.

$$\begin{array}{}
\displaystyle
\Delta\left[a(t)\left[\Delta\left(r(t)g\left(\Delta^\alpha x(t)\right)\right)\right]^\beta\right]+p(t)\left[\Delta\left(r(t)g\left(\Delta^\alpha x(t)\right)\right)\right]^\beta+F(t,G(t))=0, t\in N_{t_0}.
\end{array}$$

In the above equation α (0 < α ≤ 1) is the fractional order,

G
(
t
)
=

∑

s
=

t
0

t
−
1
+
α

t
−
s
−
1

(
−
α
)

x
(
s
)

$\begin{array}{}
\displaystyle
G(t)=\sum\limits_{s=t_0}^{t-1+\alpha}\left(t-s-1\right)^{(-\alpha)}x(s)
\end{array}$

and Δ
α
is the difference operator of the Riemann-Liouville (R-L) derivative of order α. We establish some new sufficient conditions for the oscillation of fractional order difference equations with damping term based on a Riccati transformation technique and some inequalities. We provide numerical examples to illustrate the validity of the theoretical results.
Unital topology on a unital l-group
Authors: Pourgholamhossein Mahmood , Ranjbar Mohammad Ali
Published: September 2020

In this paper we investigate some fundamental properties of unital topology on a lattice ordered group with order unit. We show that some essential properties of order unit norm on a vector lattice with order unit, are valid for unital l-groups. For instance we show that for an Archimedean Riesz space G with order unit u, the unital topology and the strong link topology are the same.
Pan(dem)ic! At the Disco: Sex (and) Education in COVID-19-Era Television
Authors: Mayer So
Published: September 2020

In the era of social distancing, when significant face-to-face and physical spaces—from film festivals to shelters—are not accessible, alternative viewing can act as community building for marginalized communities. Sex Education (Laurie Nunn, 2019–) and Trigonometry (Duncan Macmillan and Effie Woods, 2020–), both primarily queer positive and sex positive and featuring fully realized black, Asian, and mixed-race characters, indicate a new way of telling intimate stories in British television. Suggesting that these shows offer an exuberant poetics of sexual frankness that is as verbal and affective as it is visual and spectacular, So Mayer delineates their conscious invocation of queer and feminist cultural histories. And, at a time of heightened awareness about touch putting people at risk that could not have been a consideration at the time the shows were produced, Sex Education and Trigonometry use an educationally expansive narrative of sexualities in which an aesthetics of tactility is underpinned by new narrative forms shaped by consent and respect, to encourage viewers to welcome an equally expansive commonality.
Conspiracy, Paranoia, #MeToo, and the Reparative Work of Sean Young's Catwoman
Authors: McElroy Dolores
Published: September 2020

Hollywood specializes in the humiliation of its female stars. But this “exposure” is paradoxically at the heart of the feminist aims of the #MeToo movement, too––women must confess moments of painful abuse in order to counter an oppressive patriarchal order. Systems of oppression are “conspiracies,” of sorts (which doesn't discount their validity: as the 1960s adage goes, “Just because you're paranoid, doesn't mean they're not out to get you”), and the Trump era is rife with conspiracy theories. But this “paranoid” view is not limited to either end of the political spectrum. Using the video work of former A-list Hollywood star, Sean Young (most famous as Rachael in the original Blade Runner [Dir. Ridley Scott, 1982]), which re-stages the moments of Young's greatest career humiliations, and Eve Sedgwick's ideas about “paranoid” and “reparative” reading strategies, this article considers the “reparative” potential of Young's work, and of humiliation in general.
Smoke and Mirrors: The Bio-Con Documentary in the Age of Trump
Authors: Francis Marc
Published: September 2020

Noting that popular film and television have answered the Trump era's mass erosion of truth and justice with narratives about powerful deceivers and sophists, Film Quarterly Assistant Editor Marc Francis argues that no fiction has yet to offer as cohesive and relevant a response to these times as the what he terms the “bio-con” (biographical con) documentary. The bio-con documentary zeroes in on one notorious figure—a fraud—the unveiling of whose scheme occupies multiple national news cycles and is therefore ready-made for an extended investigation. Citing well-known examples such as Fyre Fraud (Jenner Furst and Julia Willoughby Nason, 2019), The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (Alex Gibney, 2019), Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes (Alexis Bloom, 2018), Where's My Roy Cohn? (Matt Tyrnauer, 2019), Francis probes these films for what insights they can offer about what is politically at stake in a postdemocracy United States and the connection between falsity and fascism.
On Platforms: In Praise of Escapism
Authors: Benson-Allott Caetlin
Published: September 2020

With the onset of the COVID-19 pandemic, FQ columnist Caetlin Benson-Allott rejects streaming recommendations aimed at edification and instead embarks on her personal quest to find and understand the distinctive and therapeutic pleasures of cinematic escapism. Noting that escapism has been neglected by film theorists and critics—dismissed as an undignified, unsophisticated form of spectatorship—she suggests that this oversight explains her difficulty in identifying films that grant that particular kind of pleasure. An overview of her past and present cinematic guilty pleasures, from the B-grade horror movie Leprechaun (Mark Jones, 1993) to romantic comedies like Sleepless in Seattle (Nora Ephron, 1993), helps answer the question she poses: If I don't know how to articulate the value of escapism, how can I find it when I need it?
Cineando: The Master's House: Latin American Cinema's New Class-Warfare Genre
Authors: Betancourt Manuel
Published: September 2020

While Bong Joon-ho's Parasite is the most well-known recent example of the home-invasion thriller, Latin American cinema has produced a number of other films—many made before Bong's Oscar-winning film premiered at the 2019 Cannes Film Festival—using similar settings to create urgent stories about economic inequality. Emerging during a period of political and economic instability, these films present the luxury home as a stand in for an antiseptic capitalist order and a dulled bourgeois complacency, providing its occupants with a sense of safety and comfort that is as arbitrary as it is illusory. These films may focus on the rift between economic classes, but they are equally driven by a desire to unravel and dismantle the systems that put the working class at the mercy of moneyed homeowners. FQ columnist Manuel Betancourt examines these trends in relation to two recent films: Mexico's Mano de obra (Workforce, 2019, dir. David Zonana) and Argentina's Marea alta (High Tide, 2020, dir. Verónica Chen).
Do Not Go Gentle into That Good Night: Film Festivals, Pandemic, Aftermath
Authors: Salti Rasha
Published: September 2020

Rasha Salti surveys the changed landscape of film festivals forced to move online as a result of the COVID-19 pandemic, and questions what the future holds for an industry in which the opportunity for face-to-face contact serves as a raison d’être. Drawing upon her recent experience as a participant at the 2020 online editions of the documentary film festivals CPH: DOX, Visions du Réel, and Hot Docs, Salti assesses the pros and cons of their virtual format, from the reduced carbon footprint and absence of jet lag provided by virtual attendance to the loss of the special alchemy of in person meetings and the power of the “here and now.” Noting how film festivals are complicit in the collective destruction of the environment that the COVID-19 pandemic has made impossible to ignore, Salti urges a reconsideration of the paradigms that dictate how international coproduction film markets operate.
Whole Body Vibration Exposure during Rotary Soil Tillage Operation:
Authors: Singh Amandeep , Nawayseh Naser , Singh Lakhwinder Pal , Singh Sarbjit , Singh Harwinder
Published: September 2020

The present investigation attempted to study the overall daily vibration exposure A(8) in actual field rotary tillage operation at various ride conditions (i.e. average velocity, draft and average soil tillage depth). Three different levels of each ride condition were chosen to formulate an organised design of experiments by using Taguchi’s approach. The concurrent root mean square (RMS) acceleration values were measured at the tractor platform, seat pan and seat backrest along the three translation axes to determine the A(8). Signal-to-noise ratios (SNRs) were computed and analysed concerning the conducted experiments. Further, the dominant frequencies at each set of experiment were determined by fast fourier transform (FFT) analysis. A linear regression model was developed to predict the output response and further, the ride conditions were optimised by using desirability approach. The overall daily vibration exposure was found between fairly uncomfortable to uncomfortable category (i.e. 0.64 and 0.84 m/s2) as per ISO 2631-1 (1997). Moreover, the exposure levels are beyond the exposure action limit recommended by Directive2002/44/EU. The average velocity and draft effects on the A(8) response were found significant (p≤0.05) with a contribution of 78.38% and 18.54%, respectively. The FFT analysis depicted a range of dominant peaks in the frequency range of 0.8 to 3.7 Hz. However, the exact frequency of the peaks was found to depend on the experimental condition. The prediction model indicates a good correlation between predicted and actual experimental response with an average error of 1.02%. Desirability and Taguchi’s approaches gave identical optimised ride conditions (i.e. 0.6 m/s, 6 kN, and 0.14 m) with the aim of reducing the A(8) value.
Experimental Investigation on Properties and Machining Performance of CNT Suspended Vegetable oil Nanofluids
Authors: Krishna P. V. , Srikant R. R. , Parimala N.
Published: September 2020

This work is motivated by environmentally conscious machining and focus on the basic properties and applicability of nano cutting fluids in machining. Cutting fluids are formulated by dispersing carbon nanotubes (CNT) in coconut oil (CC) with varying percentage of nanoparticle inclusions (NPI). The properties such as density, heat transfer coefficient, dynamic viscosity and thermal conductivity are determined before their application. The formulated nanofluids are applied during machining through minimum quantity lubrication (MQL) technique. Microbial contamination and biodegradability tests are conducted to assess the quality of nanocutting fluids. Viscosity is found to decrease with increase in temperature where, as specific heat slightly decreased with an increase in NPI for CNT dispersed fluids. It is observed that nanofluids in MQL upshot in the reduction of cutting force, cutting temperature, tool wear and surface roughness. CNT dispersed cutting fluids at 0.5% NPI and speed of 60 m/min, 0.131 mm/rev feed and 0.5 mm depth of cut (DOC) shown better performance in the selected range of parameters. Machining performance is more influenced by the percentage of nanoparticles and then the depth of cut, speed and feed respectively. For the cutting conditions, the influence of DOC in obtaining minimum cutting forces and reducing cutting temperatures is found to be 85% and 45% respectively for nBA dispersed fluids. The extent of influence of %NPI is found to be 35.19% for CNT dispersed fluids to obtain reduced cutting forces, cutting temperatures, tool wear and surface roughness according to GRA analysis. Microbial contamination is observed to be the least for 0.5% NPI dispersed fluids. It is also identified that nano cutting fluids used in this work are biodegradable and biologically treatable for disposal as well.
Simulation Study for Controlling Direct Current Motor Position Utilising Fuzzy Logic Controller
Authors: Elias Nurainaa , Yahya N. M.
Published: September 2020

A fuzzy logic controller (FLC) modelled with MATLAB toolbox that is implemented for position control of a direct current (DC) motor is presented in this paper. The position control is an adaptation of an assisted lifting device system. Due to the existing assisted lifting device problems that lift the load slowly and having lack of accuracy, this research is conducted to improve current assisted lifting device with the introduction of a DC motor and a fuzzy logic controller that can improve position accuracy, especially when loading the loads. The DC motor was modelled, converted to a subsystem in Simulink and then the MATLAB toolbox is used to design the FLC. The methodology covers the simulation and modelling of the DC motor, fuzzy logic controller and different transfer functions for DC motor model as a benchmark to the performance of the fuzzy system. The outcomes acquired from the scope of the simulation was analysed. Parameters such as the rise and settling time in seconds and maximum overshoot in percentage are observed to be compared with different types of transfer functions that are used for the dynamic response of the closed-loop system and system with and without a controller that was used as references. The overall performance shows that a system with FLC performs well compared to the system without FLC.