bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Farklı Açıklık Oranlarındaki NACA-0018 Rüzgâr Türbini Kanat Modeli Performansının Sayısal ve Deneysel İncelenmesi
Authors: TANÜRÜN Himmet Erdi , ATA İsmail , CANLI Mehmet Emin , ACIR Adem
Published: May 2019

Rüzgâr enerjisinin yararlı enerjiye
dönüştürülmesinde kullanılan rüzgâr türbinleri, farklı kanat modellerinden
oluşmaktadır. Türbin performansını etkileyen en önemli etkenlerden biri kanat
modeli aerodinamik performansının değişimidir. Rüzgâr türbin kanatlarında
kullanılması muhtemel olan NACA-0018 kanat modelinin aerodinamik performansı bu
çalışma kapsamında, sayısal ve deneysel olarak incelenmiştir. Performans
analizi için yapılan sayısal çalışmalar hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD)
esasına göre çalışan ANSYS FluentTM 14,5 yazılımında SST (Shear
Stress Transport) türbülans modeli altında incelenmiştir. Sayısal çalışmalarda
Reynolds (Re) sayısı 5,7x104 kabul edilmiş,  0°’den 60°’ye kadar her 2,5°’lik hücum açısı
için analizler tekrarlanmıştır. Deneysel çalışmalar ise açık çevrimli rüzgâr
tünelinde her 5° hücum açısı için 0°-60° aralığında gerçekleştirilmiştir. Her
iki çalışmada da belirlenen hücum açılarında kanat modelinin kaldırma katsayısı
(CL), sürükleme katsayısı (CD) ve aerodinamik verimlilik
(CL/CD) değerleri bulunmuştur. Sayısal sonuçlara göre
açıklık oranı-1 (AR1) kanat modelinde 32,5°’de irtifa kaybı gözlenirken,
açıklık oranı-2 (AR2) kanat modelinde ise 25°’de irtifa kaybı söz konusudur.
AR1 ve AR2 kanat modelleri için yapılan deneysel çalışma sonuçlarına göre her
iki kanadın CL değeri, sayısal çalışmalar neticesinde elde edilen
verilerden sırasıyla %0,41 ve %2,71 oranında daha olumludur. Benzer şekilde
deneysel olarak elde edilen CD değerlerinin AR1 ve AR2 kanat modeli
için sayısal verilerden sırasıyla %6,35 ve %5,16 kadar daha iyi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Sayısal çalışma sonucu AR1 ve AR2 kanat modelleri için elde
edilen CL/CD değerleri aynı yapılar için ölçülen deneysel
verilerden her bir kanat modeli için sırasıyla %3,86 ve %12,04 daha yüksektir.
Hem deneysel hem de sayısal çalışma sonucunda NACA-0018 kanat modelinin iki
farklı açıklık oranına sahip yapılarından AR1 yapısının aerodinamik verimi,
irtifa kaybı öncesi ve sonrasında AR2 kanadına göre belirgin bir avantaja
sahiptir.
DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Authors: Harefa Beniharmoni
Published: May 2019

Kenakalan anak (juvenile delinquency) tidak sama dengan kejahatan orang dewasa. Penanggulangan kenakalan anak harus bertolak dari pemahaman yang tepat. Pemahaman ini utamanya didasarkan dengan melihat faktor penyebab mengapa anak menjadi nakal. Tulisan ini mencoba mengupas upaya penanggulangan kenakalan anak menggunakan pendekatan kriminologi. Tiga teori kriminologi yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori differential association, teori kontrol sosial dan teori labeling. Diversi atau pengalihan yang dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berperan sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak. Diversi menghindari anak belajar perilaku jahat, memperbaiki hubungan anak dengan masyarakat, menghindari stigmatisasi/ cap jahat pada anak. Beberapa hal ini menegaskan diversi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak (juvenile delinquency) perspektif kriminologi. Kata Kunci : Diversi, Kenakalan Anak, Keadilan Restoratif
ASPEK YURIDIS PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF DI DAERAH
Authors: Subha Karma Resen Made Gde
Published: May 2019

Tulisan ini berjudul Aspek Yuridis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif di Daerah. Di era otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di Daerah. Permasalahan yang sering terjadi adalah, tidak adanya pendanaan yang cukup, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki surplus anggaran. Sehingga pemerintah Daerah diberikan peluang untuk mencari alternatif sumber pembiayaan sebagai wujud kemandirian daerah, salah satunya dengan cara menerbitkan obligasi daerah. Obligasi daerah juga membuka peluang bagi masyarakat di Daerah pada khususnya untuk ikut berpartisipasi berinvestasi. Kata Kunci: Obligasi Daerah, Investasi, Kesejahteraan.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG
Authors: Setyaningrum Wita
Published: May 2019

Protokol Kyoto Protokol Kyoto adalah sebuah instrument hukum (legal instrument) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim Bumi. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Protokol tentu saja memiliki konsekuensi untuk mengimplementasikannya ke dalam undang-undang nasionalnya. Negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi tetapi bisa melakukannya secara sukarela dan diminta melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang lebih bersih dan lebih ramah iklim. Untuk itu, negara maju diwajibkan memfasilitasi alih teknologi dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi protokol Kyoto di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan apasaja yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kementrian Lingkungan Hidup sebagai wujud pelaksanaan isi protokol. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan peraturan perundangan terutama yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan serta untuk menganalisis konsistensi dari suatu peraturan perundangan yang dilaksanakan. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi protokol kyoto melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi protokol melalui UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun tidak serta merta mengadopsi secara utuh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam protokol, namun sudah tampak jelas adanya upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan terkait perlindungan, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai dampak  pemanasan global dan perubahan iklim. Kata kunci : Pemanasan Global, Protokol Kyoto, UU No.32 Tahun 2009
HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF
Authors: Wahyudi Gani Andika
Published: May 2019

Kehidupan manusia begitu luas aspeknya sehingga tidak bisa seluruh kehidupan manusia didefinisikan dalam suatu aturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia sehingga pada umumnya yang ditetapkan hanyalah peraturan yang bersifat umum saja, karena undang-undang tersebut hanya mencakup yang bersifat umum saja dan kadangkala tidak jelas dan lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding).

Berangkat dari konsep hukum progresif, penemuan hukum yang progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari proses terjadinya penemuan hukum

Menurut tafsir hermeneutika, rumusan suatu aturan hukum tertulis hanyalah simbol yang mengandung makna. Rangkaian kalimat dalam suatu peraturan hanyalah sekedar baju atau cangkang dari makna yang terkandung di dalamnya. Bagi tafsir ini, yang penting dan terutama adalah mencari makna dari rumusan suatu ketentuan perundangan sebagaimana dimaksud pembentuknya dahulu, lalu dipahami secara holistik dalam sistem hukum yang diterapkan dalam suatu kenyataan. Hermeneutika hukum merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang lebih holistik dan bersifat progresif yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan serta juga nilai etika dan moralitas. Hermeneutika juga merupakan alternatif penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan masyarakat

Kata kunci : Hermeneutika, Penemuan Hukum, Hukum Progresif.
HUKUM PERJANJIAN (DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA)
Authors: Hartana Hartana
Published: May 2019

Konsensualitas merupakan prinsip atau asas fundamental dalam hukum perjanjian dimana suatu persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya suatu persetujuan dapat dibuat “bebas bentuk” dan tidak formal atau perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai suatu obyek perjanjian.Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Berdasar ketentuan tersebut, mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Negara harus berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan serta keberpihakan kepada  kepentingan bangsa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah selaku aparatur negara mengatur dan menentukan penyelenggaraan, perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan cadangan batubara serta menentukan dan mengatur hubungan hukum mengenai pertambangan batubara serta hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber daya batubara.Secara yuridis, hubungan hukum sebagaimana dimaksud di atas dapat dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang merupakan konsensus para pihak, yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) dan Kontrak Karya (“KK”). Kedua bentuk perjanjian ini telah ada pada saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 dan tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya kontrak/perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan tentang peralihan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan wajib melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 tersebut diundangkan. Kata kunci : Hukum Perjanjian, Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PERSONALITAS HUKUM WORLD TRADE ORGANIZATION BAGI NEGARA BERKEMBANG TERKAIT SISTEM PERDAGANGAN ANTAR NEGARA
Authors: Rico Geraldi Aldo , Purnama Ning Widhi Luh Putu
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis personalitas hukum World Trade Organization terkait transaksi perdagangan antar negara. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran World Trade Organization bagi negara berkembang dalam sistem perdagangan antar negara.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa artikel VIII Marakesh Agreement menyebutkan bahwa status WTO sebagai organisasi internasional memiliki personalitas hukum atau legal personality untuk mengimplementasikan fungsi organisasi. Selanjutnya, mengenai peran World Trade Organization memberikan pengaruh bagi perdagangan internasional terkait dengan adanya dorongan bagi persaingan bebas, sistem WTO dapat memberikan kontribusi pada pembangunan, WTO dapat meningkatkan prediktabilitas, serta mendorong terciptanya perdamaian dalam perdagangan antar negara.
LITERASI MEDIA BARU DAN PENYEBARAN BERITA HOAX (STUDI KASUS MAHASISWA STMIK STIKOM INDONESIA)
Authors: Gede Willdahlia Ayu , Suci Meinarni Ni Putu
Published: May 2019

Seiring berkembangnya teknologi, bermunculan media-media baru seperti media sosial dan lain-lain. Mahasiswa yang juga merupakan bagian dari masyarakat juga sangat membutuhkan informasi untuk mempermudah pencarian materi dalam tugas perkuliahan atau mendapatkan beragam informasi yang diinginkan. Perkembangan dunia teknologi dan informasi tersebut menjadikan kemudahan dalam berbagi informasi harus diperhatikan keamanan dan keakuratan dari informasi yang didapatkan. Hoaxmerupakan salah satu dampak negatif dari penyebaran informasi yang dapat terjadi secara bebas di media sosial dan sangat mudah diakses oleh masyarakat termasuk mahasiswa. Penyebaran informasi Hoaxsangat cepat dan mudah terjadi karena pengguna media sosial bisa sangat dengan mudah membagikan informasi Hoaxyang didapatkan tersebut. Tidak semua kalangan masyarakat termasuk mahasiswa memiliki literasi media yang baik sehingga dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan tidak dengan mudah membagikan informasi Hoaxkepada pengguna media sosial lainnya. Jika literasi media baru yang baik telah dimiliki, maka penyebaran informasi Hoaxdapat dihindarkan dan mengurangi dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam perkembangan dunia teknologi informasi. Kemampuan mahasiswa di STMIK STIKOM Indonesia dalam pemanfaatkan media sosial dan penerimaan berita Hoax perlu diamati guna mendapatkan informasi akurat tetang hubungan yang erat antara literasi media dengan penyebaran informasi Hoaxdi kalangan masyarakat.  Kata Kunci: Literasi, Media, Penyebaran Hoax.
KEGAGALAN MENGEMBALIKAN RUMAH DALAM KEADAAN YANG BAIK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH
Authors: Agus Vijayantera I Wayan
Published: May 2019

Sewa menyewa rumah merupakan salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan setiap orang atas tempat tinggal. Pada sewa menyewa rumah tentu mengharapkan terjadi tanpa permasalahan baik dimulai dari kesepakatan para pihak hingga berakhirnya perjanjian sewa. Pada berakhirnya perjanjian sewa, terdapat permasalahan ketika penyewa gagal untuk mengembalikan rumah yang disewa dalam keadaan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penulisan adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap kegagalan penyewa untuk mengembalikan rumah yang disewa dalam keadaan yang baik, serta upaya hukum atas sengketa yang timbul akibat penyewa tidak bersedia memberikan ganti rugi. Pada pembahasan, akibat hukum yang timbul adalah kerugian pada pihak pemilik rumah akibat perbuatan penyewa yang digolongkan sebagai wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Tidak bersedianya penyewa untuk membayar ganti rugi mengakibatkan terjadinya sengketa. Upaya hukum untuk penyelesaian sengketa tersebut, perlu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum mengupayakan penyelesaian melalui pengadilan. Kata Kunci :sewa menyewa, akibat hukum, upaya hukum.
MISSÃO INCULTURADA NA CIDADE: O PERCURSO DO SÍNODO DIOCESANO DA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ
Authors: Dias Luciano José
Published: May 2019

O presente artigo tem por objetivo desenvolver uma breve análise sobre o Sínodo Diocesano, orquestrado e vivido pela Igreja particular de Santo André, no ABC Paulista, no período de 2016-2017. Ele reflete o significado e a importância de um Sínodo dentro de uma Igreja tipicamente urbana, seus desafios e suas urgências, suas inspirações e finalidades; seu lema, “o sonho missionário de chegar a todos”, o sonho salvífico de Deus, que para isso se encarna na realidade humana, inculturando-se em uma determinada cultura.
Ações do Banco Central Brasileiro frente a lavagem de dinheiro, um Custo Social. Existe o envolvimento das grandes?
Authors: Pereira de Carvalho Francisco José , Gimenez Levi , Silva Oliveira Antonio Benedito
Published: May 2019

O dinheiro de origem ilícita, oriundo dos desvios de recursos públicos, de crimes do colarinho branco, do terrorismo e do narcotráfico, ou toda a sorte de dinheiro sujo, em grande parte, transita por instituições financeiras, mesmo quando circulam em espécie, por malas e sacolas, em algum momento foi movimentado por uma instituição financeira. Sem o auxílio voluntário ou não dessas instituições, se torna difícil circular e lavar o dinheiro sujo. A Lei n.º 9.613 - “Lei e Combate à Lavagem de Dinheiro”, origina o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, para disciplinar, fiscalizar e punir. Em linha com este dispositivo legal o Banco Central do Brasil publicou e tem publicado diversas cartas e circulares. Destarte, os bancos atuantes no Brasil dispõem de ferramentas para controlar movimentações relevantes de dinheiro. Este trabalho questiona quanto a eficácia da aplicação das normas pelas grandes instituições financeiras brasileiras, tendo como premissa o efeito positivo destas. A pesquisa utilizou documentos de todas as Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI´s e Autos de Processos envolvendo crimes com repercussões financeiras. Conclui-se que no que tange os grandes bancos não figuram entre os citados como tendo contribuído com a lavagem de dinheiro, refletindo o crescente fortalecimento do sistema financeiro brasileiro.
A Prática da Aplicação dos Testes de Recuperabilidade dos Bens do Ativo – Impairment nos Escritórios de Contabilidade
Authors: Moreira Érica , Jesus Rêmulo Ferreira de
Published: May 2019

Resumo O objetivo desse artigo é evidenciar a prática das normas contábeis no tocante ao controle de bens do ativo imobilizado, e validar o nível de aplicabilidade do impairment pelos escritórios de contabilidade no dia-a-dia.Através de uma pesquisa realizada entre a categoria, foram elaborados quesitos de forma teórica abordando o tema, cuja finalidade era indicar os benefícios da norma e dar diretrizes ao leitor em relação ao questionário apresentado, assim como, para um bem ser enquadrado como imobilizado, ele precisa atender aos requisitos identificados no CPC 27.Nas análises das respostas recebidas, foi possível mensurar e quantificar de acordo com o tema proposto, e como resultado, constatou-se que os escritórios de contabilidade, apesar do conhecimento da proposta da norma, não vêm aplicando de modo prático e satisfatório. Diante do exposto, concluiu-se que existe um conhecimento disperso das mesmas, mesmo diante da imprescindibilidade do aprimoramento de seu uso.Palavras-chave: Escritórios Contábeis. Ativo imobilizado. Normas Contábeis. CPC 27.
Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajoittuminen
Authors: Paananen Reija , Surakka Anne , Kainulainen Sakari , Ristikari Tiina , Gissler Mika
Published: May 2019

Päätöksenteossa ei tunnisteta riittävän hyvin syrjäytymisen taustalla olevia syitä ja olosuhteita. Tämä johtaa pistemäisiin ratkaisuihin ja usein ihmisten pallotteluun ja ongelmien monimutkaistumiseen. Tarjottavat palvelut ja todelliset tarpeet eivät myöskään välttämättä kohtaa. Tässä tutkimuksessa kouluttamattomuutta 25-vuotiaana ja pitkittynyttä työttömyyttä 25–28-vuotiaana tarkastellaan syrjäytymisenä, jolloin tietyt elämänkaarelle normaalisti kuuluvat asiat ovat jääneet saavuttamatta.Tässä tutkimuksessa selvitettiin Kansallinen syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineiston avulla (N=60 069), kuinka suurta osuutta ikäluokasta syrjäytyminen koskee aikuisuudessa, sekä miten syrjäytyminen jakaantuu sukupuolittain. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa liittyvät syrjäytymiseen, sekä näiden tekijöiden yleisyyttä koulutettujen työllisten, koulutettujen työttömien, kouluttamattomien työllisten sekä syrjäytyneiden ryhmien välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lapsuuden ja nuoruuden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyntimääriä ja ajoittumista koulutettujen työllisten ja syrjäytyneiden ryhmissä. Ikäluokasta 3,7 prosenttia eli 2186 henkilöä voitiin kouluttamattomuuden ja pitkäaikaisen työttömyyden vuoksi lukea kuuluvan syrjäytyneiden ryhmään 25–28-vuotiaana. Enemmistö heistä oli miehiä. Kouluttamattomuus oli pitkäaikaista työttömyyttä vahvemmin yhteydessä muihin ongelmiin, ja syrjäytyneillä voitiin nähdä jo lapsuudessa ja nuoruudessa useita muita omia ja perheeseen liittyviä ongelmia. Syrjäytymiseen liittyvissä tekijöissä voitiin nähdä eroja sukupuolen mukaan. Huomattavaa oli, että syrjäytyneiden ryhmän sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja ajoitus erosivat merkitsevästi koulutettujen työllisten ryhmän palveluiden käytöstä. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat, että koulutus ja työelämään kiinnittyminen kietoutuvat voimakkaasti toisiinsa ja myös aiemman elämän hyvinvointiongelmat ovat näihin voimistuen yhteydessä. Tutkimus täydentää aiempaa tietoa syrjäytymiseen liittyvistä tekijöistä ja sukupuolittuneisuudesta. Tutkimus tuo myös lisätietoa palvelujärjestelmän suhteesta syrjäytymiseen.
Modeling and Buckling Analysis of Rectangular Plates in ANSYS
Authors: HASSAN AHMED HASSAN Ahmed , KURGAN Naci
Published: May 2019

With plate-buckling
problem still being an active area of research in the field of mechanics of
materials, researchers need to validate the proposed solutions and theories,
using robust analysis tools such like ANSYS, which is a robust finite element
analysis tool. This article investigates modeling and buckling analysis of
rectangular plates in ANSYS mechanical APDL through a series of comparative
studies conducted on various models and options. Shell and solid models of homogeneous
and functionally graded plate (FGP) using various elements are investigated.
Expressing boundary conditions on both shell and solid models of plate for
buckling analysis is discussed. Procedures of buckling analysis in ANSYS are
presented and effects of meshing, boundary conditions and element options are
examined though comparative studies. Results obtained from ANSYS are compared
to various analytical solutions.
Media skills for daily life: Designing a journalism programme for graduates of all disciplines
Authors: Duffield Lee
Published: May 2019

This article in the journalism education field reports on the construction of a new subject as part of a postgraduate coursework degree. The subject, or unit will offer both Journalism students and other students an introductory experience of creating media, using common ‘new media’ tools, with exercises that will model the learning of communication principles through practice. It has been named ‘Fundamental Media Skills for the Workplace’. The conceptualisation and teaching of it will be characteristic of the Journalism academic discipline that uses the ‘inside perspective’—understanding mass media by observing from within. Proposers for the unit within the Journalism discipline have sought to extend the common teaching approach, based on training to produce start-ready recruits for media jobs, backed by a study of contexts, e.g. journalistic ethics, or media audiences. In this proposal, students would then examine the process to elicit additional knowledge about their learning. The article draws on literature of journalism and its pedagogy, and on communication generally. It also documents a ‘community of practice’ exercise conducted among practitioners as teachers for the subject, developing exercises and models of media work. A preliminary conclusion from that exercise is that it has taken a step towards enhancing skills-based learning for media work.
Journalism and HRECs: From square pegs to squeaky wheels
Authors: Davies Kayt
Published: May 2019

This article follows on from a discussion by Richards (2010) about ethics committees and journalism researchers being ‘uneasy bedfellows’. It argues that there is scope for research using journalism as a methodology to be approved by Human Research Ethics Committees (HRECs), while acknowledging that work needs to be done in familiarising journalism academics with the National Statement on Ethical Conduct in Human Research (2007) and HRECs with journalism as a research methodology. The issues that arise as journalism academics and HRECs meet tend to focus on the requirement of informed consent and timing problems, but these are not insurmountable and there are clauses in Australia’s National Statement that provide scope for exemptions from these requirements. This article includes input from an interview with Professor Colin Thomson, one of the members of the NHMRC/ARC/UA working party that drafted the 2007 revision of the National Statement, clarifying the intentions of the authors with regard to Fourth Estate research, by journalists, as well as by researchers from the fields of business, law and politics. It also highlights the points of contention and common confusions that frequently arise and suggests ways that journalism academics can act collaboratively to change the current status quo.
Seeing the wood for the trees: Media coverage of the Ngatihine Forestry Block legal dispute 1976-8
Authors: Miller John
Published: May 2019

The first Nga Tamatoa protest at Waitangi in 1971 launched a new era of assertiveness in the struggle for Māori Treaty, land, and cultural rights. Such events as the Māori Land March (1975) and the occupations at Bastion Point and Raglan (1978) received prominent treatment in mainstream media of the day. However, how well equipped were the then predominantly monocultural news organisations to understand underlying issues behind such protests? Four decades on, media commentators have observed the propensity of majority culture media structures to frame their treatment of such events through their own cultural constructs and ignore crucial social, cultural and historical factors that ought inform a more thorough and relevant coverage of such minority culture issues. Although not achieving the same degree of prominence in the media as these other cases, the Ngatihine Land/Forestry legal dispute in Northland, New Zealand, in 1976-8 exposed the inabilities of the media at that time to adequately see past cultural ‘blind spots’ (Morgan, 2009) and take into account important historical and sociological factors in their reportage on this issue. This was something that non-mainstream media were more comfortable with doing. This article examines how the participants in this struggle had to first discover this necessity themselves and then present these frameworks to the media in order to encourage them to produce a more relevant coverage of this land dispute.
Searching for home: Explorations in new media and the Burmese diaspora in New Zealand
Authors: Cho Violet
Published: May 2019

This study examines the place of new media in the maintance of Burmese diasporic identities. Political oppression in Burma, the experience of exile and the importance of opposition movements in the borderlands make the Burmese diaspora a unique and complex group. This study uses tapoetethakot, an indigenous Karen research methodology, to explore aspects of new media use and identity among a group of Burmese refugees in Auckland, New Zealand. Common among all participants was a twin desire to share stories of suffering and to have that pain recognised. Participants in this project try to maintain their language and cultural practices, with the intent of returning to a democratic Burma in the future. New media supports this, by providing participants with access to opposition news reports of human rights abuses and suffering; through making cultural and linguistic artifacts accessible, and through providing an easy means of communication with friends and family in Burma and the borderlands.
Fr Francis Mihalic and Wantok niuspepa in Papua New Guinea
Authors: Cass Philip
Published: May 2019

Papua New Guinea’s Tok Pisin language newspaper Wantok, founded in 1969, is one of the publishing icons of the South Pacific. Drawing on interviews with Fr Francis Mihalic and Bishop Leo Arkfeld made in the early 1990s, a manuscript history of the early days of the Wantok, written by Mihalic, and material drawn from the archives in the Society of the Divine Word’s mother house in Mt Hagen, this article seeks to present a picture of a man who was at once a priest, a publisher, a propagandist, a linguist, a lecturer and often a cause of bewilderment to the very bishops whose work he was supposed to be doing. While acknowledging Mihalic’s role as the creator of Wantok, it places the emergence of the newspaper within an historical, educational, religious and social framework that shows it emerging and growing in response to several broad trends.
Media diversity rules: Analysing the talent chosen by student radio journalists covering Islam
Authors: Bahfen Nasya , Wake Alexandra
Published: May 2019

The ethnic composition of the Australian population, coupled with the pursuit of a multicultural society at the official level (Ho, 1990) emphasises the nature of the audience for Australia’s media—an audience that is ethnically, culturally and religiously diverse. Yet the content and coverage of the mainstream media does not reflect that diversity particularly in relation to Arabs and Muslims. There are few guidelines for journalism professionals and despite attempts to increase the number of journalists from Muslim or Arab backgrounds in mainstream newsrooms there appears to have been no major paradigm shifts in the way newsrooms cover stories related to Islam. Journalism students at a university in Melbourne completed two newsroom production sessions for one of the city’s major community radio stations, as part of their assessment in a semester-long subject. The researchers examined the students’ choices of interviewee and coded all bulletins produced over a six week broadcast period in 2010. The data will be used to formulate a baseline for the future study of the diversity of talent used by journalism students in the subject, and to see what lessons may be contained for journalism educators, in the breakdown of stories chosen by students and the composition of interviewees contacted by the students.
‘Teacher! Teacher! I want “A”, teacher!’
Authors: Cass Philip
Published: May 2019

This article broadly examines the teaching of journalism and media studies in the countries of the Gulf Co-operation Council and focuses specifically on the authors’ experiences of teaching these subject areas in the Colleges of Applied Science in Oman. Written partly in response to O’Rourke and Belushi (2010) and drawing on earlier work by Quinn (2001) and Al Hasani (2006), the paper addresses a number of broader questions about journalism and media education in the GCC countries. It asks whether the use of English as a language of instruction is sustainable in countries like Oman and whether its use is based on considerations of practicality or because of its perceived prestige. The article draws on debates about higher education language policy and questions about the viability of teaching ‘Western-style’ journalism in non-democratic societies raised by Josephi (2010) and others. The article argues that higher education policies which affect journalism and media education too often appear to be based on ideas about what will make the country look good or ‘modern’ while ignoring what might be its actual needs. The article argues that in some cases English language education in these subjects is not viable in its current form and that students themselves see the role of journalism in an utterly different light to that of their ‘Western’ or ‘Western’-educated instructors.
Special report: Pacific media freedom 2011: A status report
Authors: Perrottet Alex , Robie David
Published: May 2019

Pacific media freedom has been under siege for more than a decade, particularly since an attempted coup in Fiji in May 2000, when a television station was attacked and ransacked, a foreign journalist was shot and wounded and a local journalist ended up being imprisoned for treason. Since then various Pacific countries, notably Fiji, Papua New Guinea, Tonga and Vanuatu have faced various periods of media repression. Since the military coup in December 2006, Fiji has faced arguably its worst sustained pressure on the media since the original two Rabuka coups in 1987. The Bainimarama regime in June 2010 imposed a Media Industry Development Decree that enforced draconian curbs on journalists and restrictive controls on foreign ownership of the press. This consolidated systematic state censorship of news organisations that had been imposed in April 2009 with the Public Emergency Regulations that have been rolled over on a monthly basis ever since. Promised relaxation of state censorship after the imposition of the Decree never eventuated. This research report covers the period 1 July 2010-31 August 2011 and examines the trends in the Pacific region. In addition to Pacific Islands Forum member nations, the report covers the French Pacific territories and the former Indonesian colony of East Timor and current provinces known as West Papua.

Professor David Robie is convenor of the Pacific Media Watch media freedom project; Alex Perrottet is student contributing editor of the Pacific Media Watch project.
Special report: Global capital and media communication ownership in New Zealand
Authors: Myllylahti Merja
Published: May 2019

This article identifies recent developments in the ownership and management of New Zealand media institutions since Bill Rosenberg’s 2009 article in Pacific Journalism Review. New Zealand is enmeshed within global capitalism; a reality which shapes contemporary ownership patterns. Often the media ownership discussion in New Zealand is centred on media moguls, but they are answerable to their investors, shareholders, international investment banks, fund managers and venture capitalists whose primary objective is to maximise profit rates. New Zealand media corporations treat news as a commodity and news organisations as revenue generators. Consequently, public media space is shrinking as the practice of journalism declines.
La contaminación ambiental en los acuíferos de Ecuador
Authors: Antúnez Sánchez Alcides , Guanoquiza Tello Lenin Lucas
Published: May 2019

Ecuador, país rico en recursos hídricos, donde la interacción del hombre con la biosfera suscita problemas relacionados con la contaminación del agua, el suelo y el aire, elementos que inciden en el hambre y la pérdida de la flora y fauna autóctona. Son interrogantes para la ecología y la bioética dentro de la Pachamama. En América Latina, el reconocimiento del agua como derecho humano fundamental y como sujeto de derechos a la naturaleza dentro del marco constitucional del pluralismo jurídico constituye un paso para precautelar la seguridad hídrica que garantice el efectivo goce y ejercicio de los derechos. Por la permanencia de los ciclos naturales del agua como un bien desde los pueblos originarios dentro del sumak kwasay es necesario su protección adecuada. El agua tiene múltiples dimensiones en relación a cantidad, calidad y distribución. Su no adecuada calidad, afectada por actividades y procesos contaminantes ante la ausencia del impuesto por vertido en la política estatal es un fenómeno social, económico y ambiental. Constituye uno de los obstáculos para el “buen vivir”, implica fomentar la formación jurídica ambiental desde la bioética. Se han utilizado los métodos de la investigación como el histórico-lógico, el de análisis-síntesis, inducción-deducción, y comparación jurídica.
NEW ASYMMETRIC 21-LEVEL INVERTER WITH REDUCED NUMBER OF SWITCHES
Authors: V Thiyagarajan , P Somasundaran
Published: May 2019

Multilevel inverter plays an important role in the field of modern power electronics and is widely being used for many high voltage and high power industrial and commercial applications. The objective of this paper is to design and simulate the modified asymmetric multilevel inverter topology with reduced number of switches. The proposed inverter topology synthesizes 21-level output voltage during symmetric operation using three DC voltage sources and twelve switches 8 main switches and 4 auxiliary switches. The different methods of calculating the switching angles are presented in this paper. The MATLAB/Simulink software is used to simulate the proposed inverter. The performance of the proposed inverter is analyzed and the corresponding simulation results are presented in this paper.
CARRIER BASED PWM TECHNIQUE AND ADAPTIVE NEURAL NETWORK BASED ROTOR RESISTANCE ESTIMATOR FOR THE PERFORMANCE ENHANCEMENT OF VECTOR CONTROLLED INDUCTION MOTOR DRIVES
Authors: A Venkadesan
Published: May 2019

In this paper, the carrier based Pulse Width Modulation (PWM) technique and neural network based rotor resistance estimator are proposed for vector controller Induction motor (IM) drives. The popular sine PWM is used for induction motor drive. The popular sine PWM has poor harmonic profile and (DC) utilization. The space vector modulation (SVM) technique overcomes the disadvantages of sine PWM. But SVM is computationally complex. Hence a simple PWM technique namely “carrier based PWM technique” similar to SVM is identified and proposed for vector controlled IM drive. The experimental set up is built up and the performance of carrier based PWM is validated using FPGA processor. The adaptive neural network based rotor resistance estimator in predictive mode is proposed for the vector controlled induction motor drive. The performance enhancement of the drive with carrier based PWM and rotor resistance estimator is comprehensively presented.
Las estrategias empresariales en la ciudad de Olavarría (1940-1970)
Authors: Lemiez Griselda
Published: May 2019

El siguiente artículo tiene por objetivo analizar las estrategias empresariales desplegadas por los empresarios del cemento durante un período determinado en una ciudad argentina. La formación de esas relaciones de poder vinculadas al desarrollo económico de la ciudad, fue acompañada de la construcción de la identidad asociada a la producción de cemento. La ciudad del cemento, tal como se la conoce actualmente, nace y se desarrolla como parte de una actividad industrial que fue configurando y expresando las diferentes relaciones de poder, otorgándole una identidad particular a la propia ciudad.
Política y moralidades en torno a la implementación del PROGRESAR en la ciudad de Olavarría
Authors: Pizarro Matías Rafael
Published: May 2019

El artículo aborda etnográficamente la implementación de PROGRESAR en una ciudad de la Provincia de Buenos Aires en el período que recorre desde 2014 a 2017 (1). Se focaliza en los aspectos políticos y morales que emergen alrededor de su ejecución y que se cristalizan en tramas más amplias que involucran actores, instituciones y prácticas. De esta manera, se busca identificar las formas en que diversas valoraciones e ideas se ponen en juego y se articulan en torno a moralidades y normatividades que desbordan los aspectos legales-formales estipulados en el Decreto 84/2014 que dio creación a esta política, poniendo de relieve disputas, reciprocidades, lealtades, sospechas e impugnaciones. La observación analítica se centra en los esquemas de significación trazados por jóvenes destinatarios del programa y militantes estudiantiles dentro del nivel universitario. Como parte del trabajo de campo se realizó observación participante, entrevistas personales y sistematización de fuentes secundarias.
Pythagorean Tuning: Pentatonic and Heptatonic Scale
Authors: Coghetto Roland
Published: May 2019

In this article, using the Mizar system [3], [4], we define a structure [1], [6] in order to build a Pythagorean pentatonic scale and a Pythagorean heptatonic scale1 [5], [7].
The Effect Of Financial Ratio On Company Value With Inflation As A Moderation Variable
Authors: Michael Herman Ruslim,
Published: May 2019

This study empirically examines the effect of capital structure, company growth, and profitability on firm value with inflation as a moderating variable in issuers in 2012-2015. The sample of this study was 245 issuers. The research method uses the Generalized Method of Moments (GMM) method. The result of this study is indicated that partially positive and significant effect on firm value (PBV) is the capital structure variable (DAR) and profitability (ROA), while company growth (growth) partially has a negative and no significant effect on firm value. Therefore, inflation moderates the effect of the relationship of profitability on firm value. The result of Simultaneous test showed that there is a significant effect of capital structure, company growth, profitability, and inflation simultaneously on firm value. This is indicated by the result of R-squared 19.3141% which indicated that variations in company value can be explained by variable capital structure, company growth, profitability and inflation of 19.3141% and the remaining 80.6859% explained by other factors.
Factors That Influence The Interest In Using Tax Consultant Services
Authors: Muhammad Nuryatno Rina Hartanti,
Published: May 2019

The aim of the study is to examine the effect of tax sanction assertiveness factors, knowledge of taxation, taxpayer motivation, and the tax authorities’ service quality on the interest in using tax consultant services. Data was obtained by distributing 200 questionnaires to all personal taxpayers located in the working area in DKI as respondents and only 192 questionnaires were successfully filled out and returned, hence, analyzed using Structural Equation Models (SEM). The result of the study showed: (1) Tax sanction assertiveness does not affect the interest of taxpayers in using tax consultant services. (2) Knowledge of taxation has a positive and significant effect on the interest in using tax consultant services. (3) Motivation of taxpayers has a positive and significant effect on the interest in using tax consultant services. (4) Tax authorities’ service quality does not affect the interest in using tax consultant services.
Canadian Holocaust Survivors: From
Liberation to Rebirth
Authors: Draper Paula J.
Published: May 2019

Survivors of the Holocaust emerged from their traumatic experiences
with physical and emotional scars that would take a lifetime
to mend. The first years after Liberation were marked by
wandering and coming to terms with the loss of personal and
national identities. Survivors came to Canada hoping to build
new lives, yet discovered that their memories travelled with
them. Canadian Jews and Social Service agency workers
approached them with varying degrees of sympathy and uneasiness,
sensitivity and ignorance. In the larger cities, survivors
tended to build their own communities of extended families.
Younger survivors who were able to complete their education
melded into the larger Jewish polity. Despite the burden of their
pasts, most survivors who settled in Canada were determined to
construct meaningful new lives and rebuild their families.
“Wandering is your fate”: Esther Shumiatcher-Hirschbein Writing Across Boundaries
Authors: Jones Faith
Published: May 2019

This essay provides an overview of the life and creative work
of Esther Shumiatcher-Hirschbein, Yiddish poet and wife of
Yiddish playwright Peretz Hirschbein. Shumiatcher-Hirschbein
was a Jewish immigrant to Calgary at the turn of the twentieth
century, and a member of a family that contributed in various
ways to Canadian culture. Shumiatcher-Hirschbein left Canada
with her husband, entering into a life of adventure and travel,
and coming in contact with bohemian and artistic Yiddish
circles around the world. Shumiatcher-Hirschbein’s poetry,
its reception by critics, and its relationship to her biography are
all examined.
'Maggid of Montreal': Rabbi Hirsch Cohen on the dilemmas of the Canadian rabbi
Authors: Lapidus Steven
Published: May 2019

Tzvi Hirsch Cohen was one of those pioneering eastern European clergy who immigrated to North America in the early twentieth century. So many others stayed put. His goal was to provide a foundation for traditional Judaism in the New World, which he sought to fulfill while serving for decades as Montreal’s first Chief Rabbi. In his speeches, sermons, and writings, Cohen considered how to merge his traditionalist eastern European values and customs with the social mores of democratic and egalitarian Canada. He found particularly vexing the multiple roles rabbis in the New World were called upon to play. In Europe, rabbis were specialized. Some were preachers, others halakhic experts. Cohen viewed the two as being in a state of perennial tension, and he had great difficulty seeing how one rabbi could function as both. Using himself as an example, Cohen’s description of his internal struggles offers a glimpse into the challenges rabbis in the immigrant Orthodox community in early twentieth century Canada had to face.
Nilai Ekonomi Penegakkan Disiplin Lalu Lintas Di Lampu Merah Bubulak, Kota Bogor Terhadap Pendapatan Daerah (Benchmarking Kasus Di Malaysia)
Authors: Falatehan A. Faroby , Siswanto Adrianus Dwi
Published: May 2019

ABSTRACTTraffic violations is still not taken seriously in Indonesia, 111~for hmately gafe a big impact 011 regional income. This study discused about the impact tl1e implementation of traffic discipline on local income based on Law No. 21 of 2009. This study approaches the number of violations associated witli the penalties for violations. Observations was conducted in the morning, afternoon and evening for 2 hours which is a solid hour passengers. While the observations made to the vehicle who commits an offense within that period. Further estimated the average per day of violation for the incident and then calculated the amount of the fine revenue in certain periods. The results of the study found that the estimate of receipts relatively large fines which indicates the first violation ever occurred that indicate the presence of non-compliance of traffic regulations. The second penalty is the appropriate option to create a deterrent effect on the offense. Fines provide benefits to local government as a source of income as well as educate tire publictransportation drivers to obey the rules. In Malaysia, a fine policy can be effective because the workers are very disciplined and a beingof the rules. On the other hand it is designed with a simple mechanism in which fines violators will pay the fine at the time of extending the driver's license. This approach is effective for improving adherence offenders while keeping the fine revenue obviously go into the treasuryaccount.Key Words: traffic violations, discipline, Law No. 21 of 2009, revenues
Pengkajian Phraseology (Bahasa) Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan Makassar Advanced Air Traffic Services Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassar
Authors: Agustini Endang Dwi
Published: May 2019

ABSTRACTThis study hies to analyze the phraseology of the officer in Makassar Advenced Air Traffic Services (MAATS). The officers in MAATS consist of the officer of Aerodrome Control (ADC). Approach co11trol (APP). Area Control Center (ACC I, ACC II). They are expecting not nuzking any mistakes due to the language of pilotage airline traffic which caused by hasty speech and slip of the tongue since the difference of language dialect/ accent the foreigh pilots which come from many countries.The error in measuring the value contained in the region of 85% -95% may be norm control (tolerance) by the management by objective measurements of the work. Whereas in 2 (two) years in 2009 and 2010 never happened Breackdown of Separation (BOS) but in 2010 the ACC officers never happened Breackdown of Coordination (BOC) caused by weather and soon coordination through the equipment to the equipment connectivit  CPDLC (Controller Pilot Data Link Communication) so that it can be confirmed. Key Words: phraseology (language) pilotage ADC, APP and ACC.