Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan masa Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Masyarakat
Authors: Ikram Adam Muhammad , Rahman Sufirman , Arsy Muhammad 
Published: March 2024

Abstract:

This study aims to identify the legal review of criminal sanctions against health protocol violations during the Covid-19 pandemic by the community and compliance with community law under threat of criminal sanctions. This study uses a normative jurisprudential research method through access to legal bases and criminal law. The imposition of criminal penalties for health protocol violations during the COVID-19 pandemic carried out by the community from a legal point of view is regulated by law. However, the legal basis for health protocol violations during the Covid-19 pandemic is contained in several rules that regulate penalties for violations. The presidential instruction authorizes the regional managers to issue regulations on legal security. The imposition of criminal sanctions will be adapted to the actions carried out without a subjective element and without discrimination against violations of the health protocol, as in the case of HRS scholarship holders, who are subject to criminal and administrative sanctions. The public's compliance with the law with the awareness of complying with any applicable guidelines that have a significant impact on reducing the number of Covid-19 transmissions. There are several Regencies / Cities determined by the implementation of PSBB and PPKM. Research recommendations from a legal review to impose criminal penalties on health protocol violations are contained in several existing regulations. It is therefore necessary to create synergies so that legal certainty is clear.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh masyarakat dan ketaatan hukum masyarakat dengan ancaman sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan asas-asas hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan masa pandemi covid 19 yang dilakukan oleh masyarakat dari aspek yuridis telah diatur dalam  perundangan-undangan. Namun dasar hukum  terkait pelanggaran prokol kesehatan masa pandemi Covid-19 terdapat dalam beberapa aturan  yang  mengatur sanksi bagi pelanggar. Inpres Presiden memberi wewenang kepala daerah untuk menerbitkan peraturan sebagai kepastian hukum. Penjatuhan  sanksi pidana disesuaikan dengan berbuatan yang dilakukan tanpa ada unsur subjektif dan diskriminasi terhadap pelanggar protokol kesehatan seperti kasus ulama HRS dikenakan sanksi pidana dan sanksi adminitratif. Ketaatan hukum masyarakat atas kesadaran mematuhi seluruh kebijakan yang berlaku yang memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka penularan Covid-19. Adanya beberapa daerah kabupaten/kota yang ditetapkan  dengan pemberlakuan PSBB dan PPKM. Rekomendasi penelitian dari tinjauan yuridis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan ditetapkan pada beberapa aturan yang  ada. Oleh karena itu perlu  disinergiskan  agar jelas kepastian hukumnya.