bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DI ERA DIGITAL : INOVASI DAN PELUANG EKONOMI UNTUK GENERASI MUDA DI SMAN 1 KOTA BENGKULU
Authors: Putra Iswidana Utama , Yustanti Nirta Vera , Handayani Sri , Hanila Siti , Prawitasari Andriyani
Published: August 2024

Ada beberapa hal yang membuat kendala-kendala berwirausaha dapat diminimalisir dalam era digital ini, yakni dengan membuat upaya berwirausaha menjadi lebih cepat, lebih terjangkau, lebih mudah, bahkan menciptakan banyak kesempatan kolaborasi sehingga dapat membuat suatu usaha menjadi lebih efektif. Dunia digital menawarkan sumber daya baru yang sangat luas bagi para wirausahawan untuk memanfaatkan, mulai dari pengumpulan data terbuka, konten, kode, dan layanan yang tumbuh secara eksponensial hingga kontribusi online pengguna dan komunitas di seluruh dunia. Sosialisasi dilakukan dalam pelatihan ini dengan memberikan pemaparan tentang prinsip-prinsip dasar kewirausahaan masih berlaku dan dapat diaplikasikan di dunia kewirausahaan digital ini, seperti: menumbuhkan pola pikir kewirausahaan, mengidentifikasi peluang yang baik, mengenal pelanggan Anda, memenuhi ketentuan legal, maupun berupaya untuk meningkatkan modal pada siswa–siswi SMAN 1 Kota Bengkulu  sehingga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan digital, perubahan mendasar terletak pada upaya untuk aktif dalam aktivitas bisnis dan terkoneksi dengan masyarakat yang telah melek digital.
PELATIHAN PEMBUATAN MONOGRAPI DESA UNTUK MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG DESA GADUNG DI KABUPATEN LEBONG
Authors: Romdana Romdana , Azuwandri Azuwandri , Dwisnu Erlian , Mulyadi Mulyadi , Susanto Yohanes
Published: August 2024

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Gandung Kabupaten Lebong dengan Tema Pelatihan Pembuatan Monograpi desa untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasiu tentang desa gandung di Kabupaten Lebong, dimana metode pelatihan ini dilakukan dengan cara workshop tentang penggunaan Menyusun Monograpi desa yang lebih praktis yang kemudian dapat di lihat langsung oleh masyarakat. Yang bertujuan agar Memudahkan masyarakat dalam menentukan monograpi di desa.
SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CAMBAI KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Authors: Anggleni Andela
Published: August 2024

The title of this service is Socialization in Improving the Quality of Public Services in Cambai District, Prabumulih City, South Sumatra Province. This service primarily aims to discuss and explain matters relating to Improving the Quality of Public Services in Cambai District, Prabumulih City, South Sumatra Province. The aim of this service is so that the public can know about improving the quality of public services. The results of the service show that improving the quality of public services has been implemented for village officials and religious, community leaders and youth leaders in Cambai District, Prabumulih City, South Sumatra Province. Thus, there is a significant relationship between improving the quality of public services and the effectiveness of carrying out tasks at the Cambai sub-district office, Prabumulih City, South Sumatra Province. To optimize this, it is necessary to add facilities such as adequate computer printers, internet networks and human resources who are trained according to needs, and personnel (HR) need to be given training and socialization to the community is also very much needed.
Resonancias del “Ni una menos” en la narrativa argentina reciente: entre testimonio y ficción
Authors: García Victoria
Published: August 2024

Los vínculos entre testimonio y ficción constituyen uno de los problemas más persistentes de la crítica literaria preocupada por las formas que asume en la escritura la construcción de la memoria social. El presente trabajo aborda este problema a partir de un corpus emergente en la última década en el contexto argentino: las narrativas sobre femicidios y otras modalidades de la violencia por motivos de género. Nos concentraremos, en particular, en una serie de textos que combinan de distintas formas el testimonio y la ficción: Chicas muertas de Selva Almada (2014), Código Rosa: relatos sobre abortos de Dahiana Belfiori (2015), Por qué volvías cada verano de Belén López Peiró (2018), Cuaderno de V de Virginia Ducler (2019) y Las malas de Camila Sosa Villada (2019). Nos interesará analizar las significaciones y las funciones que adopta la hibridación entre testimonio y ficción en estas narrativas. Veremos, en esta línea, que la ficcionalización permite ampliar y complejizar el punto de vista del relato, y, con ello, tiende a llevar los límites del testimonio más allá de los marcos narrativos derivados de su fórmula enunciativa básica, yo estaba allí. De esa manera, la narración de la violencia, sin dejar de apoyarse en la vivencia personal de quien la ha padecido, subraya, a la vez, su ineludible dimensión social.
Palabras clave: Testimonio, ficción, violencia de género, literatura argentina, literatura contemporánea
PROBLEMATIKAN NAFKAH DAN PEMELIHARAAN KERABAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH PROVINSI RIAU)
Authors: Fauzi Ardian
Published: August 2024

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus penelantaran kerabat. Sebagai contoh di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau terdapat 73 orang yang ditelantarkan oleh keluarganya.  Padahal KUHPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46 telah jelas menyebutkan akan kewajiban tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan nafkah dan pemeliharaan kerabat dalam Hukum Positif di Indonesia, mengetahui implementasinya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, dan bagaimana bentuk reformulasi yang tepat dan efektif terhadap Hukum Positif di Indonesia, khususnya dalam KUHPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di lakukan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Positif di Indonesia mengatur tentang nafkah kerabat (orang tua), juga didapati bahwa implementasi dari KUHPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46 sebagai dasar hukum sudah dilaksanakan dengan baik oleh UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, adapun implementasi di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Adapun implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang pemeliharaan orang terlantar telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Penelitian ini juga memberikan reformulasi pada Hukum Positif, khususnya isi pasal 321 KUHPerdata dan pasal 46 Undang-undang No 1 Tahun1974, seperti: a. Menambahkan kalimat “keluarga dalam garis keturunan ke samping (hawasy), b. Mengusulkan adanya penambahan kriteria miskin, c. Mengusulkan adanya sanki bagi masyarakat yang tidak melaksankan aturan tersebut.
KEPEMIMPINAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Authors: Nur fadillah Dilla
Published: August 2024

Pemimpin merupakan posisi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah lembaga pendidikan islam, karena seorang pemimpin adalah penggerak dari berjalannya lembaga, jika suatu lembaga tidak memiliki pemimpin yang memiliki kemampuan yang terjadi adalah semua struktur yang ada tidak akan berjalan dengan baik karena tidak terarah dan tidak memiliki tujuan yang sama. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau menjalankan fungsinya dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi serta memotivasi anggota lembaga untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi tersebut, membimbing, dan memberikan arahan yang tepat sehingga setiap anggota merasa termotivasi dan terlibat dalam pencapaian tujuan lembaga.
Tecnologia educativa para capacitação de enfermeiros acerca da violência obstétrica
Authors: Martins Isabelle Melo , Macedo Laura Christina
Published: August 2024

Objetivou-se desenvolver uma tecnologia educacional acerca da violência obstétrica. Trata-se de uma pesquisa metodológica, desenvolvida entre julho de 2022 a junho de 2023, para produzir um curso online de aperfeiçoamento para os enfermeiros. Realizado em duas etapas: revisão integrativa e elaboração do curso. Os dados coletados a partir da revisão integrativa evidenciaram altas taxas de violência obstétrica, desqualificação profissional, e atuação de enfermeiros durante as fases do clico gravídico-puerperal. A segunda etapa desenvolveu um curso do tipo MOOC, com carga horária de 180h, online, composto por quatro blocos abordando sobre os direitos das parturientes, a identificação da violência obstétrica, a prevenção da violência obstétrica, e a notificação da violência obstétrica, que deu origem ao MOOC para capacitação de enfermeiros de acordo com os referenciais teóricos do modelo ADDIE.
PENYIDIKAN TINDAKAN PIDANA PEMBUKAAN LАHАN DENGAN PERBATASAN CАRА
Authors: Nugraha Septian Cahya , Royani Esti
Published: August 2024

Berdasarkan rekapitulasi data pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat, penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana belum menunjukkan keberhasilan. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kasus yang berhasil diselesaikan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana penyidikan terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar dilakukan oleh Polsek Kabupaten Kotawaringin Barat, dan (2) faktor-faktor apa yang menghambat penyidikan oleh pihak Kepolisian. di Kotawaringin Barat tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis empiris, dimana permasalahan yang dibicarakan diselesaikan menurut peraturan yang ada sebelum permasalahan tersebut dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan mengacu pada Pasal 187 dan 188 KUHP, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Penyelidikan dilakukan polisi bersama PNS yang ditugaskan sebagai Penyidik ​​untuk mengungkap pelakunya. Namun, masih ada beberapa kendala yang menghambat proses penyelidikan polisi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
Authors: Prakasa Surya , Fahmi Sudi , Ardiansah
Published: August 2024

In the explanation of Article 55, it is stated that abuse refers to activities aimed at gaining individual or corporate profits in a manner that harms the interests of the public and the state, such as through fuel adulteration, misallocation of subsidized fuel, and transportation and sale of subsidized fuel abroad. The purpose of this research is to analyze Law Enforcement Against Abuses in the Transportation of Subsidized Fuel Oil Offenders in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, and to analyze the obstacles and efforts to overcome obstacles in law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The method used is socio-legal research. Based on the research results, it is found that law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas has not been fully effective, as there are still traders who transport subsidized fuel oil by modifying vehicles or using jerry cans at every gas station in the Rokan Hilir region. Obstacles in law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas include lack of coordination among relevant agencies, weak supervision over the misuse of subsidized fuel oil transportation, difficulty in gathering sufficient evidence, lack of public understanding regarding the misuse of subsidized fuel oil transportation in Rokan Hilir, and the need to evaluate and strengthen existing regulations. Implementing a more open reporting system and active participation in oversight programs by authorities are necessary to support more effective law enforcement.
Quest for Transforming Ethiopian Higher Education System (HES): Implications for Public Sector Transformation
Authors: Aga Firdissa Jebessa Aga
Published: August 2024

The Higher Education System (HEIs) are demanded, nowadays more than ever before, to be frontiers of public sector transformation by directing their research, teaching, and services to societal needs; and by delivering transformative outcomes. Practically, nonetheless, the Ethiopian HES is currently facing unprecedented challenges, which cannot be abated unless systematic transformation is put in place. The Purpose of the study was, therefore, to investigate the hitherto reform rationales and the causes for some reform failures, and the feasible expeditions for transforming the Ethiopian HES. Exclusively a qualitative approach was used by generating data from document scrutiny and interviews. The results have shown that the hitherto reform rationales were the HEIs’ mandates, aspirations, expectations; dynamisms, challenges; and failed previous reforms due to top-down initiatives, loose accountability and momentum, unengaged leadership, undesirable institutional culture, piecemeal/surface symptoms, nominal board assignment and culture, unaligned budget with mission, overly and ineffective communication, and focusing just on the visible ignoring the invisibles. Ways of transforming the HES and sustaining it demands aligning transformation initiatives with the institutional mandates, aspirations, expectations, and the dynamisms; progressively overcoming the challenges; approaching transformation systemically; transforming the very assumptions of HES; building a culture of indigenous knowledge paradigm; institutionalizing transformation endeavors; enhancing ownership and instructional leadership; and enforcing autonomy with accountability.
Growth Determinants, Challenges, and the Role of Micro and Small Enterprises in Debre Birhan City, Ethiopia
Authors: Adefris Zewdu Adefris
Published: August 2024

Micro and small enterprises (MSEs) are vital components of the economic landscape in Debre Birhan City, Ethiopia. This study examines the factors influencing the growth, challenges, and the role of MSEs in the city. Through primary data collection from MSE owners/operators, key determinants such as the gender, level of education, and family business background of MSEs owners/operators, ownership structure of MSEs, start-up size, market opportunities, and competition from the informal sector were identified as crucial drivers of MSEs growth in the city. However, challenges such as insufficient working capital, limited market linkage, inadequate working premises, lack of technical skills, and inadequate infrastructure and services were found to impede the expansion of MSEs in the city. Despite these challenges, MSEs in Debre Birhan City play a significant role in generating employment, creating wealth, reducing poverty, satisfying customers, and promoting local entrepreneurship. To capitalize on these opportunities and address the challenges faced by MSEs, local authorities and relevant stakeholders must collaborate to create an enabling environment that fosters entrepreneurship, provides access to finance, provides working premises, and improves infrastructure. By addressing these factors, MSEs in Debre Birhan City can realize their full potential as engines of economic growth and job creation. This study provides valuable insights for policymakers, stakeholders, and supporting organizations looking to support the sustainable development of MSEs in Debre Birhan city.
Reconciliation Ecology in the Anthropocene
Authors: Clements David R.
Published: August 2024

Ten years ago Gordon College ecologist Dorothy Boorse called for submissions to Perspectives on Science and Christian Faith in recognition of the many new findings in environmental science. This ever-increasing knowledge of the environment, while, simultaneously, environmental change is occurring as part of the "Great Acceleration," was said to alert humanity that the new Anthropocene age is upon us. A decade on from Boorse's invitation, I likewise invite Christian scholars to encourage believers to put Christian faith into action in the face of Anthropocene-level challenges and with the promise of reconciliation ecology.
La ejecución del Reglamento europeo sobre materias primas fundamentales en España: prospectiva competencial
Authors: Santamaría Arinas René Javier
Published: August 2024

Resumen:
Este trabajo presenta los primeros resultados de una lectura de urgencia del Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales, que ha sido recientemente publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, Serie L, de 3 de mayo de 2024. Tras sintetizar su estructura y contenido, identifica las principales obligaciones que impone a los Estados miembros y se centra en el análisis de los retos que su ejecución puede plantear en España desde la óptica del reparto constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Abstract:
This work presents the first results of an emergency reading of Regulation (EU) 2024/1252 of the European Parliament and of the Council, of 11 April 2024, establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials, which has been recently published in the Official Journal of the European Union, L Series, 3 May 2024. After a summary of the structure and content, it identifies the main obligations imposed on Member States. It then focus on the analysis of the challenges that its implementation may pose in Spain, from the perspective of the constitutional distribution of powers between the State and the Autonomous Communities.
Palabras clave: Desarrollo sostenible; Economía circular; Seguridad estratégica de la Unión Europea; Materias primas fundamentales; Materias primas estratégicas
Keywords: Sustainable development; Circular economy; Strategic security of the European Union; Critical raw materials; Strategic raw materials
Índice:
1. Introducción
2. Estructura y contenido del reglamento
3. Condicionantes estructurales para su ejecución en España
3.1. Acotaciones sobre el alcance de la armonización
3.2. Jurisprudencia constitucional previa: la STC 127/2023, de 27 de septiembre
4. Encuadramiento competencial de las medidas nacionales requeridas
4.1. Los programas nacionales de exploración
4.2. Los programas nacionales de circularidad
4.3. Las obligaciones relativas a las instalaciones de residuos de extracción
4.4. Planes que tengan en cuenta el potencial de ejecución de proyectos de MPF
4.5. El “proceso de concesión de autorizaciones” nacionales para “proyectos estratégicos”
5. Conclusión
6. Bibliografía
Index:
1. Introduction
2. Structure and content of the regulation
3. Structural conditions for its implementation in Spain
3.1. Notes on the scope of harmonisation
3.2. Previous constitutional jurisprudence: STC 127/2023, of 27 September
4. Competence framework of the required national measures
4.1. National exploration programs
4.2. National circularity programs
4.3. Obligations concerning extractive waste facilities
4.4. Plans that take into account the potential for implementing CRM projects
4.5. The national “authorisation process” for “strategic projects”
5. Conclusion
6. Bibliography
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Pembagian Harta Waris (Study Kasus Penetapan Perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.SMR)
Authors: Della Puji Astuti  , Setiyowati
Published: August 2024

Permasalahan tentang waris sering muncul saat akan dilakukan pembagian harta warisan salah satunya apabila terdapat ahli waris yang merupakan anak yang tidak cakap hukum. Masalah warisan telah menjadi sebuah permasalahan dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sebagai masyarakat tentunya kita akan berpegang teguh pada aturan maupun ketentuan hukum mengenai waris seperti ketentuan Hukum Perdata (B.W.) khususnya menyangkut permasalahan Hukum Waris. Di dalam suatu peraturan perundang-undangan anak yang tidak cakap hukum semestinya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan para ahli waris lainnya selama memiliki hubungan pewarisan terhadapnya, dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris terhadap ayah dan/atau ibunya atau sebagai ahli waris pengganti orang tuanya, sehingga perlindungan hukum yang di berikan kepada anakyang tidak cakap hukum telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Kedudukan anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan atau di gantikan selama anak tersebut masih hidup, sehingga tidak ada alasan yang  dapat digunakan untuk tidak memberikan hak atas anak yang tidak cakap hukum.Apabila si anak tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka orang tuanya yang diberi kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat mewakili anak yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Orang tua yang di berikan kekuasaan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjamin harta anak tidak cakap hukum untuk tidak dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apa pun sebelum anak yang tidak cakap hukum dinyatakan mampu mengelolanya sendiri dan dinyatakan cakap oleh hukum.
Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui PTSL
Authors: M Riska Anandya Putri P  , Widyarini Indriasti Wardani
Published: August 2024

Pendaftaran tanah melalui PTSL merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah UUPA. Meskipun bertujuan meminimalisir sengketa, pelaksanaan PTSL, seperti di Kelurahan Purwoyoso, Semarang, terdapat sertifikat dengan cacat administrasi, terutama terkait tumpang tindih hak atas tanah, yang memicu konflik dan memerlukan penyelesaian lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, Permasalahan yang dibahas adalah tentang 1) Mengapa timbul sengketa terhadap proses pendaftaran tanah melalui PTSL yang mengandung cacat administrasi; 2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah tumpang tindih yang mengandung cacat administrasi; 3) Bagaimana seharusnya mengatasi penerbitan sertifikat tanah tumpang tindih yang mengandung cacat administrasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder kepustakaan yang didukung dengan data primer dilapangan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Data dilapangan diambil melalui wawancara dengan pihak ATR/BPN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa kepemilikan pendaftaran hak atas tanah melalui PTSL yang mengandung cacat administrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran tanah melalui PTSL dapat menimbulkan sengketa jika terdapat cacat administrasi, seperti ketidaklengkapan dokumen, kesalahan identifikasi, konflik kepemilikan, kesalahan data administrasi, pertentangan hukum, masalah sosial dan budaya, serta ketidakpuasan pemilik tanah. Langkah hukum untuk penyelesaian sengketa tumpang tindih sertifikat melibatkan upaya administratif yang dilakukan oleh BPN dengan cara blokir internal hingga proses pembatalan sertifikat. jika diperlukan, langkah hukum melalui PTUN dengan proses penelitian administrasi, pemeriksaan persiapan, persidangan, dan putusan. Pembatalan sertifikat yang cacat hukum administrasi dapat diajukan melalui BPN dan PTUN, dengan opsi pembaharuan atau pendaftaran ulang sebagai solusi yang mungkin.
Retos y desafíos en la labor del Líder Educativo Comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
Authors: Alvarado López Lenny Gabriela , Cisneros Cohernour Edith
Published: August 2024

El objetivo del trabajo fue identificar y analizar los retos y desafíos a los que se enfrenta el Líder Educativo Comunitario del CONAFE en su labor educativa dadas las características del contexto en el que se ubica su escuela. El estudio se llevó a cabo mediante la metodología cualitativa a través de un estudio de caso etnográfico; los datos de obtuvieron a través de entrevistas en profundidad y la observación participante. Los resultados muestran que el Líder Educativo Comunitario se enfrenta a una diversidad de retos y desafíos en su labor que incluyen factores contextuales, recursos tecnológicos limitados, con las familias de los alumnos, cuestiones académicas y de tipo personales del líder tales como la falta de motivación y agotamiento emocional derivados de los desafíos que ha enfrentado con sus estudiantes y con las familias de estos. Ante estos retos y desafíos se concluye que es indispensable que el programa trabaje en mejorar el acceso a recursos tecnológicos en sus escuelas para disminuir la brecha digital existente; asimismo, es necesaria la intervención dirigida a aumentar el compromiso y la participación de las familias en el proceso educativo; Finalmente, se destaca la importancia de que el programa pueda ofrecer apoyo psicológico y emocional a sus Líderes Educativos para atender estas situaciones específicas.
Interdependencia entre los derechos de la naturaleza y los derechos del buen vivir: análisis constitucional para una coexistencia sostenible
Authors: Iza Mendoza Bryan Stalin , Alvarado Verdezoto Juan Francisco
Published: August 2024

En el documento se aborda la interdependencia entre los Derechos de la Naturaleza y los Derechos del Buen Vivir, destacando su importancia en la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Se resalta la constitucionalización de los derechos de la naturaleza, especialmente en Ecuador, como un avance innovador que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Esta integración busca promover la conservación de la biodiversidad, la preservación de los recursos naturales y la promoción del Buen Vivir, basado en el equilibrio entre humanos y naturaleza. Se enfatiza la necesidad de políticas y prácticas que respeten los límites del planeta y busquen un desarrollo equitativo y respetuoso con el medio ambiente. En conjunto, estos derechos fomentan un modelo de desarrollo sostenible y equitativo, donde la coexistencia armoniosa entre humanos y naturaleza es fundamental para garantizar un futuro saludable para todas las generaciones. El objetivo es analizar la interdependencia entre los Derechos de la Naturaleza y los Derechos del Buen Vivir atraves de la coexistencia sostenible pronunciada por la Corte Constitucional. La Metódologia ha utilizarse se regira bajo un enfoque cualitativo, además se empleará el método bibliográfico y revisión bibliografica. Los principales resultados son los de protección a la naturaleza y del buen vivir.
Systematic Literature Review: Pembelajaran Volume Kubus di Sekolah Dasar
Authors: Rohatul Fikriyah Safira  , Putri Aini Rabeca , Marzan Shaffiyah Sekar
Published: August 2024

In learning Mathematics in Elementary Schools there is material about the volume of a cube. The volume of the cube is a material discussion that aims to determine the amount of space occupied by substances, such as solids, liquids, and gases. This study uses the concept of a literature review with a Systematic Literature Review (SLR) technique. This collection technique is carried out by reviewing all articles related to the volume of cube space in the 2017-2021 time span. The articles used in this study were 30 journal articles obtained from Google Scholar and Garuda. Based on research with data analysis that has been done the learning model that is widely applied in learning the volume of the cube is the Contextual Approach Learning Model, Discovery Learning, Guided Inquiry, and Realistic Mathematics Education (RME) and the most widely used learning media is the Unit Cube Teaching Aid. By studying the volume of building materials, it can improve the learning outcomes of elementary school students
Efecto gonadotóxico de los tratamientos oncológicos en mujeres adolescentes y jóvenes adultas
Authors: Vitale Francisco
Published: August 2024

Los progresos en los tratamientos contra el cáncer en las últimas décadas han mejorado considerablemente la supervivencia de los adolescentes y adultos jóvenes (entre 15 y 39 años). Sin embargo, estas pacientes suelen enfrentar un mayor riesgo de efectos secundarios a largo plazo, incluyendo disminución en la fertilidad. Este articulo examina cómo los tratamientos sistémicos contra el cáncer afectan la fertilidad en mujeres dentro de este rango de edad.
Se realizó una búsqueda en PubMed en mayo de 2024 utilizando términos relacionados con tratamientos oncológicos y su gonadotoxicidad. La revisión se centra en adolescentes y mujeres jóvenes diagnosticadas con cáncer.
La reserva ovárica, crucial determinante de la fertilidad femenina, se estima mediante marcadores como la hormona anti-Mülleriana (HAM) y el recuento de folículos antrales. La insuficiencia ovárica precoz (IOP) se caracteriza por amenorrea y niveles elevados de FSH antes de los 40 años. La gonadotoxicidad de los fármacos varía, clasificándose en riesgo alto (>80%), intermedio (20-80%) y bajo (<20%).
Los agentes quimioterapéuticos, particularmente los alquilantes como ciclofosfamida y busulfán, son los más gonadotóxicos, causando daños significativos en los folículos ováricos. Las antraciclinas, por su parte, poseen un riesgo gonadotóxico bajo a intermedio. Los agentes de platino y los taxanos presentan un riesgo variable y a menudo se usan en combinación con otros fármacos, complicando la evaluación de su impacto individual. Los antimetabolitos, como el 5-fluorouracilo, no se asocian con altas tasas de amenorrea en comparación con otras terapias.
Las terapias dirigidas, incluyendo anticuerpos monoclonales como trastuzumab y pertuzumab, y los inhibidores de tirosina-quinasas como el imatinib, muestran un bajo riesgo gonadotóxico, aunque los datos clínicos aún son limitados. La inmunoterapia, con fármacos como pembrolizumab y nivolumab, aún requiere más estudios para comprender su efecto en la fertilidad femenina.
Carcinoma de ovario de células pequeñas tipo hipercalcemiante en hermanas gemelas
Authors: Fonseca Gomes Camila , Waisberg Federico , Amorin Ricardo , Botana Anabella , Jurio Valeria , Nunell Marcelo , Maldonado Daniel
Published: August 2024

Se describe el carcinoma de células pequeñas de ovario tipo hipercalcemiante (SCCOHT), un tumor raro y agresivo que afecta principalmente a mujeres jóvenes. Tras revisar las características de la enfermedad, el diagnóstico basado en la histología y la prueba SMARCA4, y los enfoques terapéuticos actuales, presentamos dos casos de gemelas monocigóticas diagnosticadas con SCCOHT.
Los casos resaltan los desafíos del manejo del SCCOHT debido a los conocimientos limitados y la falta de una terapia estandarizada, haciendo hincapié en la importancia del asesoramiento genético, la atención multidisciplinaria y la participación en ensayos clínicos para mejorar los resultados.
MERANCANG LEMBAR AKTIVITAS DAN PORTOFOLIO KERJA SISWA TINGKAT SEKOLAH DASAR
Authors: Balqis Choirul Anam
Published: August 2024

ABSTRACT Based on what happened in several schools, the fact is that teachers lack creativity to plan, prepare and make teaching materials that are rich in innovation so that they are attractive to students. This is of course a problem in learning at school. From these problems the author formulated the purpose of this paper, namely to describe the definition of activity sheets and student work portfolios, explain the techniques of activition sheets and student work portfolios and how to design activity sheets and student working portfolios. Research of the type used is library research with a descriptive qualitative approach. Library research is a seri of study relation to various data or various materials originating from libraries in the form of books, encyclopedias, dictionaries, journals, documents, magazines and so on. Student activity sheets are worksheets that students must work on which contain instructions for completing assignments so that students can find structured directions to understand the material being studied. While student work portfolios are all collections of work results in a subject or competency in a certain period of time. an assignment, reflection or student self-assessment results, and student journals or diaries. The technique in designing student activity sheets is to review and explore the material students will study starting from basic competencies, indicators, learning outcomes and scientific systematics; identify the type of process skills that will be developed when studying the material; determine the form of LAS in accordance with the material to be taughting; designing activities to be displayed on student activity sheets in accordance with the process skills developed; organize designs into LAS with an attractive layout, easy to read and use; test LAS whether it can be used by students and see the shortcomings and revise LAS. While student work portfolios can consist of: 1) introduction, 2) table of contents, 3) results of self-assessment or reflection, and 4) student journals or diaries or periodical notes on a topic. A quality student activity sheet (LAS) must meet and follow LAS procedures. The steps are: 1) Defining stage, 2) Student analysis stage, 3) Compilation stage, 4) Task analysis stage, 5) Format selection stage 6), Limited trial stage, 7) Field trial stage. Several stages for designing and making student activity sheets must be observed so that they are in accordance with the learning objective to be achieved. Likewise with making portfolios, things that need to be considered by teachers when designing student work portfolios, namely objectives, content, management, and assessment. The teacher needs to prepare a special book to make various portfolio notes
Guinea pig in preclinical research
Authors:   Research and manufacturing company “Home оf Pharmacy”, Makarova M.N. , Makarov V.G.
Published: August 2024

The guinea pig (Cavia porcellus) belongs to the order of rodents (Rodentia) in the suborder Hystricomorpha. Guinea pigs are more closely related to porcupines and chinchillas than to mice or rats. Guinea pigs are used in biomedical research: metabolic disorders, asthma research, audiology, cardiovascular system research, immunology, infectious diseases research. In safety assessment and toxicology studies, however, the use of the guinea pig is a bit narrower. The guinea pig is the only species of laboratory rodent recommended for cardiovascular safety pharmacology research. Guinea pigs are used in studies of sensitization, phototoxicity, ototoxicity, in dermal toxicity studies, in developmental toxicity studies. As with all other laboratory animal species, guinea pigs have a number of characteristics that must be taken into account when planning experiments. Guinea pigs require a dietary source of vitamin C. The animal maintained on a vitamin C-deficient diet develops scurvylike symptoms. Food deprivation and lack of water can cause death in guinea pigs. They have difficulty adapting to a diet different from the one they are used to. Guinea pigs are very sensitive to antibiotics. In guinea pigs, the procedures for collecting blood samples and intravenous administration of drugs are more complex than in other types of laboratory animals, since in guinea pigs the vessels are located deeper and the veins are small and fragile. Because guinea pigs are sensitive to teratogenic effects caused by various environmental and chemical agents, these animals can serve as an alternative model for studies of developmental effects when traditional models are not suitable. Guinea pigs have characteristics that make them unlike any of the other species commonly used for developmental toxicity studies (rabbits, rats). Pregnancy lasts longer than in other rodents, and the young are quite mature at birth. It is advisable to use modified reproductive toxicity study protocols. The most common use of guinea pigs in toxicology is in various studies of sensitization and photosensitization. The guinea pig is an excellent model for anaphylaxis and other immunological processes, this excellence is founded on the fact that the immune responses in the guinea pig (both cellular and humoral) are exaggerated compared to humans. Guinea pigs are one of the most commonly used laboratory rodents in phototoxicity assessments.
Evaluation of QT interval correction formulas (QTc) and ECG reference intervals in conscious and anesthetized ferrets
Authors:   Research and manufacturing company “Home оf Pharmacy”, Mazukina E.V. , Arutyunyan S.S. , Lugovik I.A.
Published: August 2024

A modern program of safety pharmacology evaluation of original drugs necessarily includes cardiovascular system (CVS) studies. In case of in vivo studies of cardiovascular function, it is necessary to evaluate the effect of the drug on blood pressure (BP), heart rate (HR) and electrocardiogram (ECG) parameters in conscious or anesthetized animals. Anesthetic agents can cause significant alterations in hemodynamics, which must be taken into account when interpreting the results. The ICH 7B guideline describes in detail the strategy of the QT interval assessment as an important marker predicting fatal arrhythmias. Physiologically the QT interval shortens as the HR increases and lengthens as the heart rate slows. In that regard it is necessary to correct the QT interval for HR to eliminate the impact of HR on the QT interval (QTc). In clinical practice there are several commonly used formulas: Bazett, Fridericia, Sagie and Van de Water. Data from 114 male and 116 female anesthetized ferrets related to toxicology studies were retrospectively analyzed in this study. Xyla (1–2 mg/kg) and Zoletil (12 mg/kg) were used for the anesthesia in mono mode. Additionally ECG and BP in conscious animals were measured (81 males and 33 females).The results showed that Bazett’s correction formula was the most suitable for QT correction in conscious animals and animals anesthetized with Zoletil. Van de Water’s correction formula showed the best rate correction in animals anesthetized with Xylazine. It is important to note that these formulas were equally well suited for both males and females. An assessment of the effect of anesthesia on ECG parameters showed that the use of xylazine is not preferable when recording an ECG. The use of Xylazine caused a sinus arrhythmia and increase average difference between the maximum and minimum RR intervals, indicating its proarrhythmogenic effect. Xylazine also had an effect on duration and amplitude all intervals and waves. The ECG of ferrets anesthetized with Zoletil was characterized by sinus rhythm without severe sinus arrhythmia as conscious in animals. The anesthesia with Zoletil and Xylazine did not appeared to have an significant effect on blood pressure in ferrets. The reference intervals for the main ECG parameters [RR, P, PQ, QRS, QT duration (in ms) and R, P, Q, S, T amplitude (in mV)] and BP were established. In the future reference interval database will allow for more correct assessment of changes in the functional parameters of the cardiovascular system in ferrets in the pharmacological safety testing.
Risk-based approach to the health monitoring of dogs, cats, ferrets
Authors:   Research and manufacturing company “Home оf Pharmacy”, Bondareva E.D. , Makarova M.N. , Pastuhova A.V. , Akimov D.Yu. , Snizhko E.A. , Sokolova V.S. , Filippova N.A.
Published: August 2024

Laboratory predatory mammals (dogs, cats and ferrets) are animals that make valuable contributions to biomedical research as test systems in drug trials, despite the tendency to exclude highly sophisticated animals from experimentation. However, there are experiments in which researchers cannot yet abandon predatory mammals for a number of reasons. Their size plays an important role here; the animals are relatively large. In addition, a number of diseases that are modeled only on these animals, due to the receipt of more accurate models that are very similar to the processes occurring in humans. Health monitoring of laboratory animals, aimed at monitoring the condition of animals and maintaining their well-being, should be relevant for testing centers. The use of one provided list of pathogens for monitoring the health of animals in different territories remote from each other, in which there may be different epidemiological situations, different means of preventing infectious diseases, vaccines, etc., may be used, but it seems doubtful. In search of an up-to-date list of pathogens for control in laboratory predatory mammals in Russia, a risk assessment system was used, in particular the FMEA / FMECA method (Failure Mode Effect Analysis/Failure Mode Effect Criticality Analysis) — Analysis of the types and consequences of potential non-conformities. We used this method to evaluate the list of pathogens for laboratory primates, miniature pigs and rabbits. The risk assessment made it possible to identify some indicators from the international list of pathogens that are not relevant for the regions of the Russian Federation, as well as to detect several indicators that pose a danger to laboratory animals used in Russia, but are not included in the FELASA list, which should be taken into account when conducting health monitoring.
Genomic and phenotypic selection indices for decreased birth weight, shortening fattening period, and regulating total weight gain in beef cattle
Authors: Togashi Kenji , Ogino Atsushi , Watanabe Toshio , Shinomiya Masakazu , Kinukawa Masashi , Kurogi Kazuhito , Nurimoto Masanobu
Published: August 2024

Objective: This study aimed to develop genomic and phenotypic indices for beef cattle selection that afford progeny with reduced birth weight and fattening period. The indices should also allow regulating total weight gain during the fattening period and avoid marked increases of inbreeding.Methods: Whether addition of constraint on total weight gain to constraints on body weight gain at up to four specific time points during the fattening process was effective for the weight gain until the end of the fattening period was examined in two selection indices with the selection trait being a phenotypic or a genomic breeding value random regression coefficient.Results: Both indices afforded cattle with desired weight gains at specific time points and desired total weight gains. One cycle of index-based selection made it possible to shorten the fattening period two weeks compared with that before selection while maintaining the same final fattening weight as before selection. The impact of constraining total weight gain was smallest when the number of weight gain constraints at specific time points was three or four. However, constraining total weight gain was necessary to avoid poor total weight gain when the number of weight gain constraints at specific time points was only one or two.Conclusion: The developed indices make it possible to regulate total weight gain during the fattening process and to achieve desired weight gains at specific time points. Importantly, the indices bring about genetic improvement without an excessive increase of inbreeding. Thus, we expect that these indices will contribute to sustainable genetic improvement in cattle while maintaining genetic diversity.
Inhibition of myotube formation by platelet-derived growth factor subunit B in QM7 cells
Authors: Choi Sarang , Shin Sangsu
Published: August 2024

Objective: The primary objective of this study was to investigate the role and regulatory mechanisms of platelet-derived growth factor subunit B (PDGFB) in muscle differentiation.Methods: In this study, a vector for PDGFB was designed and transfected into quail muscle cells to investigate its role and regulatory mechanism during muscle formation. To investigate the inhibitory mechanisms of PDGFB on myogenic differentiation, the mRNA expression levels of various genes and the phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK 1/2), both known to regulate muscle development and differentiation were compared.Results: PDGFB-overexpressed (OE) cells formed morphologically shorter and thinner myotubes and demonstrated a smaller total myotube area than did the control cells. This result was also confirmed at the molecular level by a reduced amount of myosin heavy chain protein in the PDGFB-OE cells. Therefore, PDGFB inhibits the differentiation of muscle cells. Additionally, the expression of myogenin (MYOG) significantly decreased in the PDGFBOE cells on days 2 and 4 compared with that in the control cells. The phosphorylation of ERK 1/2, an upstream protein that inhibits MYOG expression, increased in the PDGFB-OE cells on day 4 compared with that in the control cells. The decreased expression of MYOG in the PDGFB-OE cells increased by inhibition ERK 1/2 phosphorylation.Conclusion: PDGFB may suppress myogenesis by reducing MYOG expression through ERK 1/2 phosphorylation. These findings can help understand muscle differentiation and potentially improve poultry meat production.
IMPLEMENTASI PRINSIP KUALITAS DAN ETIKA ISLAM DALAM MEMPERTAHANKAN KELANCARAN PRODUKSI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
Authors: Dwi Ramadhan Kurniawan , Septian Fadriansyah Dika , Aldi Pramesti Moch , Wahyu Wahyu , Mutiah Ridla
Published: August 2024

Penerapan prinsip kualitas dan etika kejujuran dalam Islam memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. PT. Piranti Teknik Indonesia berupaya menerapkan prinsip kualitas dengan memegang etika islam sebagai langkah dalam mempertahankan proses produksi. Penelitian ini ingin mengetahui penyebab ketidakpatuhan karyawan terhadap standar operasional terkait penanganan produk cacat yang telah ditetapkan dalam proses produksi pada PT. Piranti Teknik Indonesia. SeIain itu, peneIitian ini bertujuan untuk mengevaIuasi pengaruh penerapan prinsip kualitas jika dijalankan dan dipatuhi secara konsisten dalam mempertahankan keIancaran proses produksi dengan mengacu pada etika Islam yang berlaku. PeneIitian ini merupakan peneIitian deskriptif kuaIitatif, teknik daIam pengumpuIan data diIakukan meIaIui proses wawancara, observasi dan data dokumentasi berupa standar operasional prosedur yaitu SOP-QAS-011. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip etika Islam terutama dalam hal kejujuran yang memiliki peran penting daIam menciptakan Iingkungan kerja yang mendukung integritas dan kualitas produk. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kelancaran produksi dengan tetap memperkuat nilai-nilai kualitas dan etika Islam dalam tindakan karyawan.
FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Metro)
Authors: Adrianto Adrianto , Sitorus Chalid
Published: August 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan syariah adalah tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, tingkat pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, biaya akad, dan jumlah modal terhadap penyerapan pembiayaan syariah oleh UKM pada lembaga keuangan syariah di Kota Metro. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simple random sampling hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap 100 responden yang diambil secara acak, hasil regresi dengan bantuan program SPSS menunjukkan bahwa kelima variabel bebas baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama berpengaruh terhadap pembiayaan syariah oleh UKM pada tingkat signifikansi 5% pengaruh tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, biaya akad, dan jumlah modal terhadap tingkat penyerapan pembiayaan syariah adalah positif. Sedangkan pengaruh tingkat pengetahuan responden tentang lembaga keuangan syariah terhadap tingkat penyerapan pembiayaan syariah adalah negative. Dengan menggunakan uji beta, diketahui pula bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap penyerapan pembiayaan syariah oleh UKM adalah biaya akad, kemudian diikuti secara berturut turut jumlah modal, tingkat religiusitas, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah.