bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
EFEKTIVITAS PENGURUSAN PERTANAHAN BERBASIS ONLINE DALAM MEMBANTU PPAT MENJALANKAN TUGAS JABATAN OLEH NOTARIS DAN PPAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Authors: Dea Miranda Hasna , Arsin Fransiscus Xaverius
Published: May 2022

Diterapkannya sistem teknologi informasi dalam tugas pelayanan diharapkan dapat memberi kemudahan proses pelayanan publik serta dapat memperbaiki sistem administrasi di Indonesia. Kantor Pertanahan sebagai salah satu lembaga yang turut menjadi penyelenggara kegiatan pelayanan melakukan perubahan dalam aspek Pelayanan Publik, yaitu penerapan layanan loket online guna menciptakan pelayanan yang efiseien, efektif. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan layanan pengurusan pertanahan melalui website loket online kantor pertanahan terhadap PPAT di Kota Bandar Lampung dan Kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam pengurusan pertanahan secara online melalui website loket online kantor pertanahan kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskrtiptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas dalam pelaksanaan layanan loket online belum efektif karena hanya proses pendaftarannya saja yang online, dan proses yang lain nya masih harus datang ke Kantor Pertanahan hal ini tidak tercapainya tujuan dari di buatnya layanan loket online .Selanjutnya kendala yang dihadapi PPAT dalam menggunakan layanan loket online yaitu kendala yang berasal dari faktor internal berupa terdapat eror yang terjadi pada website layanan loket online serta mempunyai keterbatasan terhadap jumlah berkas yang dimohonkan selanjutnya faktor eksteral berupa kurangnya fasilitas internet. Kesimpulan dari hasil penelitian ini penerapan layanan loket online belum efektif serta masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menggunakan layanan loket online. Saran kedepannya diharapkan fasilitas mengenai layanan loket online lebih dipersiapkan menggunakan sistem yang baik sehingga tidak menimbulkan kendala bagi pengguna layanan loket online.
IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK LAMPUNG SELATAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
Authors: Lenardo Yaiza Putri
Published: May 2022

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berupa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Permasalahan penelitian adalah: Alasan pelaku sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.). Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi Lampu Jalan Yang dilakukan oleh PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.) Cara pelaku mengembalikan kerugian negara (Studi Putusan :20/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk.).

Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Penulis berharap semoga dengan penjatuhan hukuman ini dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang ada di negara kita.

Kesimpulan penulis bahwa pada umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi itu untuk mencari keuntungan atau mencari kekayaan sesuai dengan unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II dan denda uang serta uang pengganti yang diterimanya.Bahwa pengembalian kerugian itu sesuai dengan nilai yang mereka nikmati. Dan uang itulah yang dikembalikan Terdakwa II melalui jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum menyetorkan kepada kas negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak).
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
Authors: Pramudya Defalius
Published: May 2022

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dibuktikan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dibentuknya sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UndangUndang KPK). Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.
DEKONTRUKSI TERHADAP ASAS LEGALITAS, PERIMBANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA
Authors: Angling Derry , Asmara Yuli
Published: May 2022

One of the basic principles of criminal law is the principle of legality. The principle of legality has a very fundamental position and therefore becomes one of the most important principles in the criminal law. This principle, among others, regulates about what and how an action or deed can be categorized as a criminal offense and based on what proposition. The introduction of the legality principle in jurisprudence initially serves normatively to standardize one's behavior so that it can be categorized as a crime (offense) or not. But in its development, the principle of legality is also used as a tool to arbitrarily set legal policies by the authorities. This is between the form of the problem of absolutism of the principle of legality. regarding the process of Decontructuring to the Legality Principle, in relation to the treatment of Protection Balance on the Interests of Criminal Actors and Victims, where the authors will only use Normative legal methodology, that is, to analyze only the literature materials without conducting the hypothesis testing (library research). By reforming the substance of the law, the potential for improving the legal and legal structure of the law becomes systematic and more directed. Among the legal substances that need attention are Legal Legality Principles.From the description and formulation of the author, then the principle of legality has a narrower range and scope is more narrow when compared with the idea nullum crimen sine poena. Legality principle can only be used to demand "mala prohibita", while the idea of "nullum crimen sine poena" can be used to prosecute "mala prohibita", and criminal extra ordinaria.
PANCASILA AS THE IDEAL OF LAW IN INDONESIAN NATIONAL LEGAL AND RULE OF LAW SYSTEMS
Authors: Suroto Suroto
Published: May 2022

ABSTRACTPancasila serves as an ideology foundation, a way of life, and the one that unites the nation in achieving the ideals of the nation. The position of Pancasila is very important for the life of society, nation, and state so that the status is firmly and clearly stated in the fourth paragraph of the preamble of the 1945 Constitution.The ideal of law of Pancasila in the Indonesian National Legal System (SHNI) is constitutive and regulative in its function to the Indonesian National Legal Rule System (SAHNI) with the norm of State Fundamental. Pancasila establishes the legal norms under it in stages. Lower legal norms are formed based on and derived from higher legal norm. Consequently, there is no conflict between higher and lower legal norms, and vice versa. Pancasila is the source of all sources of law, and should not be broader than the other sources of law. When the Indonesian people interpret it broader than that in their society, nation and state, it is not true.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Kurungan Terhadap Pembawa Senjata Tajam Oleh Anak
Authors: Oktapriani Teni , Marsanuddin Marsanuddin , Lutfi Muhammad
Published: May 2022

Therefore this study aims to find out what is the legal basis of judges 'consideration in imposing criminal sanctions for carrying weapons of sharp weapons by children and to find out how the judges' decisions against criminal sanctions carried out by children in criminal cases Number 79 / Pid.Sus-Anak / 2017 /PN.Tjk.The method used in this study is descriptive normative. The procedure of data collection is done by means of library research and field studies. This research was carried out in the Tanjung Karang District Court, in order to achieve this goal the author used data collection techniques in the form of library research and field research by conducting direct interviews with judges at the Tanjung Karang District Court.The results of this study conclude that: (1) the basis for consideration of judges who impose criminal sanctions on children who carry sharp weapons in the application of criminal law (Number 79 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Tjk) is in accordance with the provisions stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 12 of 1951. (2) Implementation of a judge's decision on a sentence of imprisonment committed by a child, in deciding a case the judge has considerable considerations, starting from the demands of the public prosecutor, witness statements, statement of the defendant, and evidence, as stipulated in article 197 of the Criminal Procedure Code, and the fulfillment of elements in accordance with the indictment as well as the laws of the child and there is no justification, so that they are found guilty, as well as things that are burdensome and mitigating. The panel of judges had many considerations so that the defendant had to account for his actions in accordance with the verdict handed down by the judge by serving a sentence of imprisonment for 2 months in prison and paying court fees of IDR 2000 rupiah.
Penerapan Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penipuan
Authors: Widodo Dwi Yulian , Rachman Fathur , Susanti Ino
Published: May 2022

Many people take advantage of the situation by misusing the means of cellular technology communication, one of which is a crime that is a fraud that often occurs today is fraud by using sophisticated technology tools such as cellular phones by utilizing Short Message Service services. The problem that will be discussed is how is the application of evidence in the system of proof of fraud and whether the supporting factors and inhibiting factors in the application of evidence in the system of evidence of criminal acts of fraud.This legal research method uses a type of normative descriptive legal research, approach to the problem and this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data is primary data and secondary data. Data sources are secondary data, tertiary primary data. Data collection with literature studies, field studies. Data processing is carried out including data selection and data classification. Data analysis used is qualitative analysis.From the results of this study the authors found that the application of evidence in the system of proof of criminal acts of fraud is that the truth must be tested by means of evidence thus, the means and strength of evidence basically inherent in each evidence found. Supporting factors in the application of this evidence must be cooperation between legal institutions and providers of cellular telephone networks and the active role of victims in resolving fraudulent crimes. The inhibiting factors in the application of this evidence are the lack of facilities and infrastructure at the Lampung Police's special cyber unit, the next obstacle if the perpetrators did not leave their last GPS cellphone, so the Lampung cyber police could not find out where the perpetrators of the fraud were. The conclusion is that an act can be said to be criminal fraud if the elements are fulfilled according to the Law. In carrying out the verification of fraud through SMS, besides supporting factors in the form of a cyber police team, the task is specifically to deal with cyber crime.
Kewenangan Penyidik Pasca Putusan Praperadilan
Authors: Sandi Fona Azhara , Rachman Fathur , Susanti Ino
Published: May 2022

One form of protection of human rights can be seen by the rules governing pretrial as stipulated in Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code.The problem in this study is how is the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court? and what are the inhibiting factors of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court?This study uses a normative approach and empirical approach with secondary data obtained through literature studies and primary data obtained through field studies with interviews. The data is then analyzed qualitatively.The results of the study show that the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court must be based on the provisions contained in the Criminal Procedure Code, specifically Article 77 of the Criminal Procedure Code which regulates the pretrial object. The inhibiting factor of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang District Court is the determination of the suspect's status as part of the investigation and Article 82 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code that in the event that an arrest or detention is illegal. This decision is of course a jurisprudence that can be used by other judges as a reference in making decisions in pretrial institutions. Investigators are advised to carry out investigations based on applicable provisions of criminal procedural law in order to anticipate pretrial requests, so that actions taken by investigators can run effectively and efficiently in the context of law enforcement. Pre-trial Judges are advised to maintain objectivity in deciding pretrial applications.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
Authors: Ibrahim Rosita , Marsanuddin Marsanuddin , Mirwansyah Mirwansyah
Published: May 2022

Perpetrators of embezzlement are usually sentenced to a maximum of four years in accordance with the provisions of Article 372 of the Criminal Code (KUHP). But in the decision Number: 1487 / Pid.B / 2017 / PN.Tjk, the judge actually relieves the sentence by considering that the perpetrator is only a legal subject, this matter has an element of error in person. The problem in this research is whether it is the basis for judges' consideration in imposing criminal acts against perpetrators of criminal acts of embezzlement and what are the obstacles in examining cases of fraud.The research used is a type of normative descriptive legal research, through normative and empirical approaches. The types of data needed in the study include primary and secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and analyzed qualitatively.From the results of the discussion, it can be concluded that the judges' basis in imposing crimes against the perpetrators of criminal acts of embezzlement on cases Number: 1487 / Pid.B / 2017 / PN. and examination of evidence, it has been found the legal fact that the defendant has been proven to have committed a crime of embezzling a motorized vehicle, namely in the form of a car. While the obstacles in examining cases of embezzlement are the difficulty of presenting witnesses who know the events of the perpetrators or defendants and proof of the goods in the hands of the perpetrators.
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
Authors: Rohmadi Rohmadi , Rachman Fathur , Purwanti Yuli
Published: May 2022

AbstrakPencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus kejahatan yang kebetulan merupakan fenomena tersendiri di masyarakat, sehingga diperlukan kajian tentang pencurian kendaraan bermotor aspek kriminolgi untuk ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertangungjawaban tindak pidana terdadap pencurian tersebut. kendaraan bermotor dan segala rintangan yang dihadapi tanggamus polisi atas pencurian kendaraan bermotor.Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif normatif, dengan mengadopsi pendekatan permasalahan yurdis normatif dan yuridis empiris. Jenisnya berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Strategi pemilihan data pengolahan data meliputi data dan klasifikasi, sedangkan dalam analisis data kualitatif analisis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidana yang diinterogasi tersangka pencurian kendaraan bermotor adalah pelaku pidana pidana atas pengadila pencurian kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polsek Kota Agung Tanggamus dalam penyidikan ini namun hanya berkasnya yang diserahkan kepada kejaksaan untuk dikejar. Kendala yang dihadapi tanggamus polisi dalam mengurangi pencurian kendaraan adalah kurangnya penegakan hukum atar koordinat sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepadanya dalam memutuskan atau memberikan hukuman yang terlalu ringan. Hal ini mengarah pada tindakan pencegahan pencurian kendaraan bermotor dan berpotensi berulang kali mengatakan kejahatan itu.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Authors: Ariwibowo Geger Agung , Delta Ria , Purwanti Yuli
Published: May 2022

AbstrakDalam kehidupan masyarakat banyak dijumpai buruh perempuan outsourcing yang tertipu oleh agen, mereka direkrut untuk dipekerjakan sebagai PRT baik hasil di luar negeri atau, namun nyatanya mereka rawan dipekerjakan sebagai PSK atau PSK. Sudah bertahun-tahun di Indonesia trafficking tidak asing tetapi merupakan isu nasional bahkan internasional yang sampai saat ini belum kita temukan point tersebut. Permasalahan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum mendasari kejahatan terhadap trafficking dan hukum apa yang mengulangi trafficking apa.Terdiri dari, Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, normatif pendekatan suatu masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan sekunder. Data sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data yang dilakukan antara lain pemilihan data analisis data dan klasifikasi data yang digunakan adalah kualitatif.Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang mulai dari proses penyidikan sampai dengan pengadilan dengan bukti memenuhi unsur kejahatan perdagangan yang terbukti yaitu, unsur setiap orang, unsur pelaksana rekrutmen, unsur pelaksana, pelaksana perintah, dan yang terlibat dilakukan sekarang setelah melihat unsur-unsur di atas terdakwa telah dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan tindak pidana perdagangan orang karena selain dari perdagangan orang merugikan para korbannya mereka juga menerima bantuan sehingga perlu mendapatkan pidana yang lebih berat.Kata kunci: Penerima jasa, perdagangan manusia, pekerjaan.
PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP PERKARA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA
Authors: Bahril Erdi , Maulidiana Lina , Zanariyah Sri
Published: May 2022

AbstrakPenyitaan atau beslag adalah tindakan persiapan yang berupa benda sementara yang ada di kekuasaan terdakwa untuk memastikan putusan pengadilan sipil dapat disampaikan. Penyitaan itu dilakukan dengan tujuan untuk penentuan patroli di daerah, barang yang disita selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang akan tetap ditetapkan undang-undang yang ditetapkan sah atau tidaknya perbuatan penyitaan. Kesulitan yang disoroti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konservatoir beslag mengenai ahli waris pada Pengadilan Agama Klas I Karang Tanjung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan konservatoir beslag mengenai pewaris pada Pengadilan Agama kelas I Tanjung Karang.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu normatif empiris dan pendekatan. Data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian diketahui pelaksanaan konservatoir beslag atas barang dan jasa yang menjadi sengketa pewaris putusan pengadilan agama setelah diperkenalkannya peletakan sita atas barang dan jasa gugatan yang dilakukan oleh juru sita, penggelaran suatu benda. sitaan oleh terdakwa. Namun Pengadilan Agama bandar lampung tidak perlu menggunakan izin khusus terkait hal tersebut. Adapun penegasan tentang penggunaan, pemanfaatan, yang pemanfaatannya telah diteruskan sitaan atas barang dan jasa juga tidak disebutkan dalam putusan tergugat. Perspektif hukum Islam terkait dengan penerapan konservatoir beslag termasuk dalam maslahah mursalah, yaitu maslahah al-hajjiyat. Faktor yang menghambat dalam penerapan konservatoir beslag tentang ahli waris pada Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang adalah terkait perspektif hukum Islam dengan penerapan konservatoir beslag yang termasuk dalam maslahah mursalah.Kata kunci: konservatoir beslag, pengadilan agama, warisan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS RUMAH SAKIT TERHADAP PENGANIAYAAN OLEH KELUARGA PASIEN
Authors: Riswandar Juli , Maulidiana Lina , Susanti Ino
Published: May 2022

AbstrakPenertiban dokter keberadaan ruang IGD lebih sering menyasar nuansa dan tindakan pasien yang tidak diterima oleh aturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Berbagai tindakan keluarga pasien dilakukan oleh petugas ruamah hingga ke rumah sakit, mulai dari pemukulan baik dilanjutkan hingga pemukulan ringan yang mengakibatkan berat bahkan luka. Sepiperawat petugas rumah sakit atau bahkan seorang dokter di dalamnya hanyalah menjaankan perintah yang telah kita buat, sehingga tidak ada gunanya bila keluarga pasien marah pada petugas rumah sakit tersebut. Permasaahan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi petugas yang sakit akibat penganiayaan oleh keluarga pasien, apa saja kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap petugas rumah sakit karena penganiayaan oleh pasien.Metodologi penelitian, merupakan pendekatan suatu masalah dengan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data antara lain data sekunder, data primer tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan data dan klasifikasi data yang menggunakan analisis data adalah analisis kualitatif.Penelitian hukum perlindungan terhadap rumah sakit umum derah kabupaten pesawaran yang telah dianiaya oleh keluarga pasien dengan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun dan tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan yang di dalam pasal 95 undang-undang peristiwa pidana, dalam penelitian ini tidak berlaku memberikan ganti rugi yang sah karena atas permintaan keluarga korban dan keluarga pasien adalah keluarga yang kurang mampu. Saran bagi petugas rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan karena pasien ini tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba. Kepada masyarakat luas perlu diwaspadai bahwa sebuah rumah sakit meniiki oprasioanal saja dan prosedurnya sudah harus dijalnkan bersama oleh pihak rumah sakit dan pasien.Kata Kunci: Rumah Sakit, Pasien, Dokter, Korban.
PELAKSANAAN PELAYANAN AIR BERSIH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Authors: Nahriri Ahmad , Delta Ria , Kurnia Kamal Fahmi
Published: May 2022

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya dihadapkan pada kendala yaitru belum optimalnya penerimaan daerah dari PDAM Tirta Jasa. Permasalahan penelitian ini adalah :1. Bagaimana Peran PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung selatan? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung selatan?.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yaitu berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data antara lain yakni seleksi data, klasifikasi data, dan analisis data yang menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian meninjukan bahwa peran PDAM Tirta Jasa belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli Dderah kabupaten Lampung Selatan periode tahun 2017-2018, dengan rata-rata 0,80 % dan berada dibawah rata-rata berbagai sumber PAD lain yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD lain serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan faktor penghambat PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD adalah jumlah pelanggan yang masih belum memenuhi target dan kurangnya program pendidikan serta pelatihan.Kata kunci: Pelayanan, PDAM Tirta Jasa, Pendapatan Asli Daerah
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: F.S Franyco Hendry , Maulidiana Lina , Susanti Ino
Published: May 2022

AbstrakPenegakan hukum tindak pidana korupsi hendaknya dilakukan melalui dua jalur yaitu penegakan berdasarkan perundang-undangan dan aspek di luar penegakan hukum seperti perbaikan sumberdaya manusia yang cakap, jujur, dan integritasnya terjamin. Dari aspek pembenahan undang-undang, penting untuk mendapat perhatian lebih serius, terutama dalam memenuhi asas legalitas melalui unsur terbuktinya suatu perbuatan pidana secara formil dengan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penerapan asas legalitas oleh hakim dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, dan bagaimana penegakkan asas legalitas yang ideal bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diambil dari sumber sekunder dan primer, baik melalui literasi bahan-bahan hukum terkait, maupun dengan melakukan penelitian di lapangan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, terakhir ditarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan penerapan asas legalitas masih mengacu kepada ketentuan sistem hukum Indonesia. Dalam hal penentuan seseorang itu dapat tidaknya di pidana tergantung kepada alat bukti yang dipandang sah dan otentik oleh hakim. Sedangkan penerapan asas legalitas yang ideal dalam hal penegakan hukum bagi terdakwa korupsi adalah jika perbuatan korupsi tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang berpedoman pada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang berlaku.Kata kunci: Korupsi, Hakim, asas legalitas
DESKRIPSIANALISIS FUNGSI AKTA PERJANJIAN JUAL BELI DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN
Authors: Wilman Septirita , Zanariyah Sri , Lutfi Muhammad
Published: May 2022

Perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dihadapan Notaris dan atau PPAT, dimana para pihak penjual dan pembeli terikat dalam sebuah perjanjian yang dicantumkan dalam akta. Namun, mengenai pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam akta seringkali tidak seimbang. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai hal tersebut dengan permasalahan antara lain apakah fungsi akta perjanjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan? Dan apakah kekuatan pembuktian akta perjanjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan?Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian datanya diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa fungsi akta peranjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan merupakan alat pembuktian akta otentik yang sempurna dan kuat, memberikan kepastian dan ketenangan bagi para pihak termasuk hak dan kewajibannya. Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian, peranjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dihadapan Notaris merupakan akta otentik, mempunyai nilai kekuatan pembuktian lahir, formal dan materil dengan mendasarkan surat bukti kepemilikan atas tanah yang dibuat dibawah tangan, serta belum terjadinya peralihan kepemilikan dikarenakan pembayaran harga tanah dan bangunan belum lunas.Kata kunci : fungsi akta, perjanjian, jual beli tanah dan bangunan.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SELAMA PANDEMI COVID–19 STUDI LAPANGAN DESA BERUAS
Authors: Abdillah Junaidi
Published: May 2022

Warga Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah selalu antusias dalam berpatisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya pada setiap Pemilu khususnya Pemilihan Kepala Desa. Walaupun dalam masa pandemi Covid-19 namun pemerinah desa Beruas beserta warganya tetap ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkades 2020 ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2020, maka dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Coronavirus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti memanfaatkan teori yang ada dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.
ANALISIS TINDAK PIDANA PELAKSANAAN PRAKTIK PERAWAT TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2019/PN.KBU)
Authors: Feriyadi Feriyadi , Melati Dwi Putri , Susanti Ino
Published: May 2022

Banyak perawat tanpa izin yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan keresahan terhadap pelayanan kesehatan, Salah satu nya adalah pada perkara Nomor 109/PID.SUS/2019/PN.Kbu Tahun 2019, permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap praktik perawat tanpa izin. dan Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu.

Metode penelitian mengunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yaitu : data skunder dan data Primer. Prosedur pengumpulan Data skunder da data Primer,pengumpulan data dilakakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang di gunakan adalah analisi kualitatif.

Perawat yang melanggar hukum melakukan praktik perawat tanpa izin, dapat di mintai pertanggungjawaban pidana pada terdakwa yang melakukan tindak pidana praktik perawat tanpa izin berdasarkan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu melanggar pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2014, dengan tindak pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Faktor ini disebabkan karena minimnya tenaga kesehatan di daerah terpencil.

Saran, diharapkan pada Hakim dalam melakukan pertimbangan, mengedepankan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya Hakim dapat meringankan atau memberatkan terdakwa guna menengakan hukum dan keadilan hakim tidak harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum.
PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
Authors: Gunawan Edi , Melati Dwi Putri , Terina Tian
Published: May 2022

Illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dan apa saja hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisiskualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia menurut Pasal 84Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum). Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat adalah belum adanya kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kawasan hutan beserta isinya, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah dan kurangnya informasi dari masyarakat sekitar tentang kegiatan illegal logging yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya.

Saran, untuk memenuhi rasa keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan.
A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A VIDA EM DEMOCRACIA: UMA LEITURA À LUZ DA TEORIA DE RONALD DWORKIN
Authors: Tito Bianca , Alem Mello Ferreira Rafael
Published: May 2022

O presente artigo se propõe a analisar a importância do direito à liberdade de expressão para a vida em democracia, a partir do seu papel para a consecução deste modelo de governo, utilizando-se para tanto da teoria jurídica e política que foi proposta pelo autor norte-americano Ronald Dworkin. A sua realização é necessária tendo em vista não haver ainda no Brasil uma adequada compreensão no que toca a este direito. Para tanto, realizou pesquisa de natureza exploratória, a partir de uma revisão bibliográfica dos autores que comentam Dworkin e a presente temática, bem como uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa na vasta obra deste autor, adotado enquanto marco teórico do presente estudo. A partir disto, nas considerações finais, são apresentadas as principais ideias abordadas ao longo do artigo, compreendendo que os argumentos apresentados pelo autor norte-americano são bastante persuasivos no sentido de que a democracia é o espaço que permite a todos os indivíduos serem autênticos, segundo a sua concepção de dignidade. E que sem o direito à liberdade de expressão não há que se falar nesta, constituindo-se assim em um pressuposto a sua existência.
A aplicação da filosofia Lean Thinking nos setores de saúde: uma revisão integrativa
Authors: Alvarez Fabini Hoelz Bargas , Alvarez Liliane de Carvalho Hoelz
Published: May 2022

Objetivo: Avaliar a literatura científica existente acerca das aplicações práticas e implantações do Lean Thinking em instituições prestadoras de serviços de saúde, a fim de validar sua eficiência também nesse segmento, a partir da análise dos resultados atingidos por essas prestadoras. Métodos: O presente estudo apresenta uma revisão integrativa abordando a implantação do Lean Thinking pelas prestadoras de serviços de saúde, por meio da análise de estudos empíricos. Resultados: A partir da avaliação de 71 estudos científicos sobre o tema, encontraram-se as principais ferramentas da filosofia Lean empregadas por estas instituições, bem como o alto grau de eficiência obtido. Porém, deve-se frisar que na maioria das aplicações estudadas, não houve a implantação da filosofia na instituição como um todo, mas somente em setores/departamentos isolados. Considerações finais: O estudo comprova que esta filosofia, além de eficiente, pode ser aplicada em qualquer tipo de estrutura de saúde, das de pequeno às de grande porte, tanto em países mais desenvolvidos, quanto em desenvolvimento, e a um gasto extremamente baixo, comprovando assim sua aplicabilidade e relevância universal. Ressalta-se, porém, que o tema ainda carece de maior atenção por parte dos pesquisadores e implementadores.
Impactos na qualidade de vida dos cuidadores de pacientes geriátricos com doença de Alzheimer
Authors: Azevedo Ana Clara Fraga de , Rodrigues Stefanny de Souza , Magalhães Gabriel Medeiros , Araújo Eduarda Leão de Azevedo , Galvão Guilherme Firmiano Ribeiro , Barros Paulo Alexandre Teixeira de , Pires Natalia Magalhães , Cardoso Andrei Silva Ramos , Nascimento Rebeca Saraiva Bonfim do , Felício Indira da Silva
Published: May 2022

Objetivo: Identificar os impactos que a sobrecarga dos cuidados oferecidos aos idosos com Doença de Alzheimer causam aos cuidadores. Métodos: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa, por meio de coleta de artigos sem limitações de idioma, publicados entre os anos de 2007 a 2021, através das bases de dados SciELO, Lilacs/Ibecs, PubMed e Medline, de modo que todos os aspectos éticos foram considerados para evitar plágios e cópias. Resultados: Nove estudos foram selecionados para análise e discussão dos dados de acordo com os critérios de busca e seleção identificados. A partir disso, observou-se as limitações geradas pela doença de Alzheimer que afetam significativamente a qualidade de vida dos cuidadores dos idosos portadores dessa enfermidade. Considerações finais: Nota-se, portanto, o surgimento de diversas doenças nesses cuidadores devido à dependência gerada pela doença de Alzhemeir, influenciando na qualidade de vida desses profissionais. Assim, faz-se necessário intervenções que contribuam com a minimização dos impactos negativos causados na vida e saúde do cuidador.
Penerapan Positive Teaching Sebagai Langkah Awal Dalam Membangun Sekolah Positif Di Sekolah YLPI (Yayasan Lembaga Pendidikan Islam)
Authors: Herawaty Yulia
Published: May 2022

One critical factor students influence learning a better direction lies in qualified teachers. One indicator of teacher quality application is positive teaching. This study aims to which teachers in schools to implement positive teaching. The subjects in this study consisted of teachers SD, SMP and SMA at Pekanbaru Islamic Education Foundation (YLPI). This study used a simple random sampling technique with a total number of samples is 60 people. Data was collected using a positive teaching scale which has 8 component scales, a) attention, b) trust, c) respect for differences, d) goals, e) planning, f) motivation, g) expectations and h) contributions to the community. Data analysis used quantitative descriptive with percentage method. The results showed that the percentage of large, medium and low components was in the trust component as many as 12 people (20%), community contributions as many as 49 people (81,66%), and goals as many as 11 people (18,33%). And it is known that the application of positive schools through positive teaching is in the medium category, which is 73,33%.
Model Kooperatif Team Games Tournament (TGT): Peningkatan kreatifitas, kerjasama dan keterampilan bermain sepakbola siswa tunarungu
Authors: Sembiring Ibastanta , Tarigan Beltasar , Budiana Dian
Published: May 2022

The purpose of this study was to determine and examine the effect of the Team Games Tournament (TGT) learning model on increasing creativity, cooperation, soccer skills in deaf students. The method used was an experimental method with a research design was a pretest and posttest design. The population in this study were students of SLB Negeri Cicendo and the sample was 20 grade students. The sampling technique is total sampling. The research instrument is creativity developed from Juliantine's research (2010) and the instrument for playing football skills using GPAI (Game Performance Assessment Instrument Components). The results showed that: (1) there was an effect of the Team Games Tournament (TGT) type of cooperative learning model on creativity in deaf students, (2) there was an influence of the Team Games Tournament (TGT) type of cooperative learning model on cooperation among deaf students, (3) There is the influence of the Team Games Tournament (TGT) type of cooperative learning model on the skills of playing football in deaf students, (4) there are differences in the Team Games Tournament (TGT) type of cooperative learning model and the conventional learning model on creativity, cooperation, and football playing skills of deaf students . Referring to the results of the analysis and research conclusions, the authors provide several recommendations for other researchers who are interested in answering new findings, namely regarding the absence of influence on the variables of creativity, cooperation, football skills through the Team Games Tournament learning model. This may be a weakness in the researcher regarding the research method, data collection techniques, and the sample involved.
Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Authors: Rusadi Sylvina , Setiawan Wahyu
Published: May 2022

Penelitian ini di latarbelakangi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Optimalisasi Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dimana dalam penelitian ini terdapat fenomena addalah: 1. Terindikasi masih kurangnya pembatasan sampah oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti kaleng, sampah plastic,dan liana-lain. 2. Terindikasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengajak masyarakat dalam pengeolaan sampah. 3. Terindikasi tidak adanya sarana dan prasarana yang di sediakan dalam pemelihian jenis sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Teori dalam penelitian ini adalah teori Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengeelolaan sampah 3R (REDUCE, REUSE, dan RECYCLE). Indikator dalam penelitian ini yaitu guna-ulang (Reuse), pembatasan (Reduce), dan daur-ulang (Recycle). Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif karena penelitian ini mengeksplor dan menganalisa  Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kota Pekanbaru. Teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyetarakan hasil analisis data dan teknik yang berbeda dari sumber dan hasil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa belum semua indikator di jalankan dengan baik dan dalam pelaksanaanya masih kurang efektif
SKILL, PROFESSIONALISM, AND ACHIEVEMENT OF THE ISLAMIC BANK EMPLOYEE IN NTB, INDONESIA
Authors: Wusqo Urwatul , Salahuddin Much. , Nafi’ Hasbi M. Zidny
Published: May 2022

Sumber Daya Manusia merupakan figur sentral dalam perusahaan agar kegiatan manajemen berjalan dengan efektif. Perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan terampil, dan diperlukan upaya untuk mengelola perusahaan seefektif mungkin untuk meningkatkan etos kerja karyawan. Demikian pula tidak mudah untuk mengembangkan kinerja pegawai yang baik karena kinerja pegawai seperti keterampilan syariah dan profesionalisme dapat diakomodasi dan diterima oleh seluruh pegawai dalam suatu perusahaan. Namun demikian, sekitar 90% pegawai industri perbankan syariah masih dikelola oleh sarjana umum (non syariah) yang hanya mendapat pelatihan singkat di perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana hubungan skill dan profesionalisme dengan pencapaian kinerja pegawai bank syariah BNI. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dan hasilnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 20. Berdasarkan temuan, keterampilan dan profesionalisme sangat penting dalam mencapai kinerja tinggi di BNI Syariah Cabang Mataram. Oleh karena itu, penelitian ini membantu mempertahankan keunggulan kompetitif dan dapat meningkatkan produktivitas bank syariah di NTB.
The Oriented and Flux-Weighted Current Density Stagnation Graph of LiH
Authors: Berger Raphael J F , Dimitrova Maria
Published: May 2022

A scheme is introduced to quantitatively analyze the magnetically induced molecular current density vector field J. After determining the set of zero points of J, which is called its stagnation graph (SG), the line integrals -1/mu_0 \int_li B.dl along all edges of the connected subset of the SG are determined. The edges are oriented such that all line integrals are non-negative and they are weighted with the resultants. An oriented flux-weighted (current density) stagnation graph (OFW-SG) is obtained. Since J is in the exact theoretical limit divergence free and due to the topological characteristics of such vector fields the flux of all separate vortices and neighbouring vortex combinations can be determined by adding the weights of cyclic subsets of edges of the OFW-SG. The procedure is exemplified by the case of LiH for a perpendicular and weak homogeneous external magnetic field B.