bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan TataRuang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda DiKabupaten Banyumas
Authors: Ninik Hartariningsih  , Esti Ningrum  , Wahyu Hariadi
Published: October 2024

Banyaknya kasus/sengketa dibidang pertanahan, yang salahsatunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah inidapat dikarenakan etikat tidak baik maupun etikat baik. Hal inidikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat denganmanusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Olehkarenanya Undang- Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untukmendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminanhaknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan olehpemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudiandikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun,kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik.Hal inidibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasaitanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanahtersebut ditelntarkan selama lebih Dri 20 tahun, maka haknya hapus tanahdikuasai oleh Negara.
Eksistensi Perjanjian Internasional di Era Global
Authors: Haris kusumawardana
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisiseksistensi perjanjian internasional di era globalisasi. Penelitian inimerupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalampergaulan internasional, negara-negara tidak sedikit yang mengalamipermasalahan dalam menjalankan hubungannya. Hal ini menjadikanperan perjanjian internasional amat terasa penting keberadaannya, gunamengatur berbagai hal yang menjadi kesepakatan negara-negara dalammelaksanakan hubungan dengan negara lain. Untuk itu peran perjanjianinternasional di era globalisasi menjadi topik yang penting untuk dibahas.Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kepatuhan negara dalammenjalankan perjanjian internasional. Penerapan perjanjian internasionalsecara baik oleh para negara yang terlibat didalamnya menjadi tujuan atasdibentuknya perjanjian internasional tersebut.
Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui AktaPerjanjian Kawin
Authors: Suryati  , Arif Awaludin  , Bing Waluyo
Published: October 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindunganhukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian inidilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkanUndang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnyaberlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikiandimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenaipengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuatperjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metodependekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studykepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikanperlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suamiisteri.
Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran LimbahIndustri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga)
Authors: Teguh Anindito  , Wahyu Hariadi  , Haris Kusumawardana
Published: October 2024

Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannyaorganisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIehkegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yangditetapkan”. Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT.Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insidensaIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehinggamenyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dantidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukumterhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan,kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan danPerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnyadisebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI,membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif,perdata dan pidana.
Penyelesaiaan Sengketa Harta WarisanMenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Authors: Ferryani Krisnawati  , Prosawita Ririh Kusumasari
Published: October 2024

Hukum waris di Indonesia ada tiga hukum waris BW (BurgerlijkWetboek)., hukum waris islam dan hukum waris adat, pembagian hartawarisan juga berbeda-beda antara ketiga hukum waris tersebut. Dalamhukum waris baru terbuka setelah adanya kematian artinya apabilabelum ada kematian maka belum terbuka warisan selain itu juga ada ahliwaris dan juga harus ada harta warisan yang akan dibagi. Sistem hukumkewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-lakidan anak perempuan, antara suami dan istri mereka berhak semuamewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan,bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabiladihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganutsistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu mdenghubungkandirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli warisberhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisidari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukumislam. hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagianhak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang padawaktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistemsecara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendirisendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuanhak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas,yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukumdan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahliwarisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalamlapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dankewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Kalaupun harta peninggalanpewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harusmelalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antaraharta warisan danharta peninggalan adalah harta warisan belumdikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalansudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi. Kalaupun hartapeninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi,maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, Apabila terjadiSengketa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum KUH Perdatamaka diselesaikan di Pengadilan Negeri.
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas
Authors: Teguh Anindito  , Aris Priyadi  , Arif Awaludin
Published: October 2024

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalispelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengadilanWilayah Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan darisudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secaradeskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitiandiklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasiselanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikankemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulanPertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudahdilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukanberhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antarapara pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya.Faktor menyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasildiselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudahtidak menghendaki perdamaian.
Permasalahan Hukum Limbah Cair Industri di Indonesia
Authors: Haris kusumawardana  , Wahyu Hariadi  , Agoes Djatmiko
Published: October 2024

Permasalahan lingkungan hidup akan terus munculsecara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumitidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dankeseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia,permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkanmenggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri,walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritasdalam pembangunan. Kesan pelik semakin jelas bisa dilihatapabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsipara pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungnhidup, baik hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, pengusahamaupun masyarakat umum. Metodeologi pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife,yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivtis.
Perkawinan Secara Online Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1Tahun 1974tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 danKompilasi Hukum Islam
Authors: Suryati  , Wiwin Mochtar Wiyono
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahanpernikahan yang dilakukan secara online dalam perspektifUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi HukumIslam. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatanyuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagaidata utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dantersier yang diperoleh melalui internet. Data tersebut kemudiandianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalahperkawinan secara online tidak ada pengaturannya dalamUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yangtelah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Halini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkanketidak pastian dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yangdilakukansecara online menurut Undang- undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabiladilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) demikian jugapada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiDan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukansecara online ini menggunakan media elektronik yang diaturdalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelastentang tanda tangan elektronik. Adapun menurut hukum Islam,para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satumajelis namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelisini. Menurut Imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinyatidak boleh terputus antara ijab dan qabul. Namun satu majelismenurut Imam Syafi’i adalah satu tempat karena ini berkaitandengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh matadan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab dan qabul. Jadipernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah apabilasudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan.
Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desamenurut UU No 6 tahun 2014
Authors: Esti Ningrum  , Wahyu Hariadi
Published: October 2024

Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturankembali, hal ini dapat kit abaca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakathukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangungi”.Hal tersebutnyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungidah dihormati serta diakui keberadaannya,oleh undang-undang. Desamerupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalammengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakatOleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlahkalau di dalam pemerintahannya di bentuklah Kelembagan PemerintahanDesa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan danjuga mempunyai fangsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaituPemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan PermusyawaratanDesa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LembagaAdat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.Penyelanggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desadan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atauDesa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannyaadalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala DesaAdat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakankepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa KepalaDesa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala PemerintahDesa dan atau Desa Adat.
Evolution of cloud droplet temperature and lifetime in spatiotemporally varying subsaturated environments with implications for ice nucleation at cloud edges
Authors: Roy Puja , Rauber Robert M. , Di Girolamo Larry
Published: October 2024

Abstract. Ice formation mechanisms in generating cells near stratiform cloud tops, where mixing and entrainment occurs in the presence of supercooled water droplets, remain poorly understood. Supercooled cloud droplet temperature and lifetime may impact heterogeneous ice nucleation through contact and immersion freezing; however, modeling studies normally assume the droplet temperature to be spatially uniform and equal to the ambient temperature. Here, we present a first-of-its-kind quantitative investigation of the temperature and lifetime of evaporating droplets, considering internal thermal gradients within the droplet, as well as thermal and vapor density gradients in the surrounding air. Our approach employs solving Navier–Stokes and continuity equations, coupled with heat and vapor transport, using an advanced numerical model. For typical ranges of cloud droplet sizes and environmental conditions, the droplet internal thermal gradients dissipate quickly (≤ 0.3 s) when droplets are introduced to new subsaturated environments. However, the magnitude of droplet cooling is much greater than estimated from past studies of droplet evaporation, especially for drier environments. For example, for an environment with 500 hPa pressure, and ambient temperature far from the droplet of −5 °C, the droplet temperature reduction can be as high as 24, 11, and 5 °C for initial ambient relative humidities of 10 %, 40 %, and 70 %, respectively. Droplet lifetimes are found to be tens of seconds longer compared to previous estimates, due to weaker evaporation rates because of lower droplet surface temperatures. Using these new end-of-lifetime droplet temperatures, the enhancement in the activation of ice-nucleating particles predicted by current ice nucleation parameterization schemes is discussed.
Possibility of Substitution of LOD1 Data for LOD2 Data on Photovoltaic Potential Estimation at City Districts Level Using a 3D City Model
Authors: Matsuoka Ryuji , Koide Kazumasa , Abe Ryogo , Kato Saki , Takemoto Takashi
Published: October 2024

Abstract. We developed a system to estimate the photovoltaic (PV) potential of urban buildings using a 3D city model at level of detail 2 (LOD2), considering an arrangement of solar panels. Although the PV potential estimation of buildings at the level of city districts prefers LOD2 data, many urban city districts with buildings capable of installing solar panels on façades do not have LOD2 data owing to the high production cost of LOD2 data. Therefore, we investigated the possibility of utilising LOD1 data instead of LOD2 data in the PV potential estimation of buildings at the level of city districts. We conducted an experiment in the investigation using 3D city model data from 24 city districts, which are most of the large cities with LOD2 data in Japan. The experiment results suggest that LOD1 would not be a substitute for LOD2 data in the PV potential estimation of building roofs. The cause of the inadaptability is that most roofs in LOD2 buildings have more small polygons than LOD1 building roofs. Roofs of a LOD2 building with many small polygons have fewer solar panels than roofs of a LOD1 building with a large polygon. On the contrary, the experiment results indicate that LOD1 may be a substitute directly for LOD2 in the PV potential estimation of building façades that are expected to be used as a mounting platform for solar panels in urban buildings from now on. The average of the relative differences in the calculated PV potential of building façades between using LOD1 data and using LOD2 data is approximately 10% in the experiment.
Digital Twins for Geospatial Decision-making
Authors: Ranatunga Sajith , Ødegård Rune Strand , Onstein Erling , Jetlund Knut
Published: October 2024

Abstract. Integrating digital twin (DT) technologies with Geographic Information Systems (GIS) marks a transformative shift in geospatial analysis, enabling continuous synchronization for an accurate representation of the physical landscape, offering decision-makers dynamic and context-specific insights for informed decision-making. Geospatial data, crucial across various domains, has historically faced challenges in integration, visualization, and interpretation due to its vast and fragmented nature. The emergence of the DT concept has the potential to address these constraints by creating virtual replicas of real-world objects in a digital environment. The seamless integration of DT technologies with existing GIS (integrated DT-GIS) enables multiple stakeholders to make collaborative decisions through interactive processes. This review aims to investigate the state of the art of the use of integrated DT-GIS across domains such as urban planning, disaster management, and water resource and environmental management, challenges that hinder the full potential of integrated DT-GIS, and some improvements that can be made to enhance the capabilities of integrated DT-GIS for geospatial analysis to enhance the decision-making process.
Towards Automated BIM and BEM Model Generation using a B-Rep-based Method with Topological Map
Authors: Roman Oscar , Mazzacca Gabriele , Farella Elisa Mariarosaria , Remondino Fabio , Bassier Maarten , Agugiaro Giorgio
Published: October 2024

Abstract. In many countries, recent boosts in the construction and renovation sectors and energy efficiency directives are driving a growing interest in the built environment among designers and maintainers. In this context, customized software solutions tailored for Building Information Modelling (BIM) and Building Energy Modelling (BEM) are proving to be indispensable for optimizing operational efficiency within the Architecture, Engineering, Construction, Owner, and Operator (AECOO) sector and for facilitating the generation of buildings' Digital Twins (DTs). These DTs rely on accurate geometry and ancillary information (semantics, sensors, etc.) to define properties of single elements, enabling crucial simulations in structural conditions or energy needs. However, BIM and BEM model creation and their enrichment with semantic information are highly time-consuming and prone to manual errors. Hence, there is an increasing demand for automatic methods featuring a high level of geometric accuracy to reconstruct building elements, such as walls, floors, and openings captured via 3D reality-based surveying. This paper introduces an automated method for creating Boundary Representation (B-Rep) models from 3D surveying data for the generation of digital building replicas. The method is based on the detection and computation of topological elements from 3D reality-based point clouds. It proves valuable for architectural or design workflows and for conducting energy or quality system simulations.
From Geospatial Data Cube to AI Cube: the Open Geospatial Engine (OGE) Approach
Authors: Yue Peng , Wang Kaixuan , Xu Hanwen , Gong Jianya , Xiang Longgang
Published: October 2024

Abstract. The Earth Observation (EO) analytics are moving from local systems to online cloud computing platforms such as Google Earth Engine (GEE) and Open Geospatial Engine (OGE). A typical approach in existing efforts is to leverage geospatial data cubes with cloud computing to support large-scale big EO data analytics in Digital Earth systems. While online analytical processing (OLAP) can be enabled using the cube approach, it is still not clear how geospatial artificial intelligence (GeoAI) can be incorporated in data cubes to benefit the cube infrastructure. Such an investigation can consolidate the vision of an AI-ready SDI (Spatial Data Infrastructure). The paper presents a systematic approach to incorporate GeoAI models into geospatial data cubes to help create an AI Cube. It covers on-demand model retrieval, cube data and model integration, and distributed model inference. The approach is demonstrated in OGE, which is an EO cloud computing platform layered on the GeoCube implementation. The results show that such an AI Cube enriches a cube infrastructure with GeoAI capabilities, facilitates the on-demand coupling of cube data and GeoAI models, and improves the performance of GeoAI inference.
An Enhanced Seamless Localization Framework Using Spatial-temporal Uncertainty Predictor Under Obscured Indoor and Outdoor Scenes
Authors: Yu Yue , Bai Shiyu , Wang Jingxian , Tang Kexin , Bao Sheng , Chen Liang , Chen Ruizhi
Published: October 2024

Abstract. Uncertainty modelling is regarded as one of the core components in the field of urban navigation, that can affect the performance of indoor and outdoor location information acquisition, especially under obscured scenarios. Existing multi-source fusion-based seamless positioning algorithms are subjected to random and highly dynamic human motion characteristics and changeable observation errors caused by the dynamic occlusions of human and buildings under urban scenes, which lead to the insufficient spatiotemporal correlation and poor accuracy of final multi-source fusion structure. To fill in this gap, this paper proposes an enhanced seamless localization framework using spatial-temporal uncertainty predictor under obscured indoor and outdoor scenes (ESL-STUP), that takes into account both temporal correlation and spatial correlation of trajectories provided by Wi-Fi, GNSS, and sensor-originated motion information. An iPDR-based trajectory estimation structure is proposed, using the integration of INS/PDR mechanizations, magnetic observations, and deep-learning based speed estimation to enhance the performance of traditional PDR algorithm. A period of human motion features extracted from hybrid location sources are modelled instead of only one or adjacent location points to realize time-varying measured uncertainty errors prediction, and the predicted uncertainty errors of different indoor and outdoor location sources are integrated with iPDR to realize robust seamless positioning performance. Comprehensive experiments indicate that compared with existing multi-source fusion-based seamless positioning structure, the proposed ESL-STUP realizes much better performance under different scenes.
Semantic Time-Geographic Modelling and Analysis
Authors: Chen Biyu , Zhang Yu , Jia Tao
Published: October 2024

Abstract. Time geography is a powerful framework that provides a set of well-defined space-time entities and relationships for representing human activity-travel behaviors under various space-time constraints. The classical time-geographic framework focuses on only the geometric aspect of activity-travel behaviors in the space and time dimensions but ignores rich semantic contexts of activity-travel behaviors (e.g., activity goals, transport modes, and individual emotions and feelings). This study introduces a novel time-geographic framework by explicitly incorporating semantic contexts of activity-travel behaviors. The introduced framework provides rigorous definitions for full spectrum of semantically rich space-time entities (e.g., semantic prisms and lifelines) and relationships (e.g., semantic space-time intersection relationships). The introduced framework is implemented by using two types of database approaches: relational and graph databases. Experimental results demonstrate the capabilities of the introduced semantic time-geographic framework for representing both geometric and semantic perspectives of human activity-travel behaviors. The graph database approach can achieve various queries on a large number of semantic time-geographic entities within reasonable computational times.
Exploring the Impact of Mountain Urban Characteristics on Housing Prices: A Study Utilizing Street View Visual Features
Authors: Cui Xuhui , Li Sha , Li Zhen , Dong Zhaohan
Published: October 2024

Abstract. Urban mountains shape the spatial and landscape structure of cities. Rapid urbanization and an increase in real estate developments have led to the erosion of unique urban landscape features. However, mountain cities boast distinctive terrain and landscapes, endowing them with a wealth of scenic resources and aesthetic appeal. Residents' growing concern for their living environment's quality and scenic beauty impacts property values during urban development. Mountain landscapes, vital natural elements of mountain cities, are studied less in their effect on housing prices compared to water features and urban greenery, despite their unique appeal to residents. This study integrates various sources of urban data with subjective analysis of human behavior and the multiscale geographically weighted regression (MGWR) to assess the factors affecting housing prices in mountain cities. It examines the spatial distribution and influence of street view elements on property values and uses gradient-weighted class activation mapping (Grad-CAM) to analyze visual perception characteristics of street views. Research findings reveal urban street view elements, especially mountain views, significantly affect housing prices with pronounced spatial heterogeneity, this spatial unevenness also shifts with urban development, influencing housing prices.
The cryostratigraphy of thermo-erosion gullies in the Canadian High Arctic demonstrates the resilience of permafrost
Authors: Gagnon Samuel , Fortier Daniel , Godin Étienne , Veillette Audrey
Published: October 2024

Abstract. Thermo-erosion gullies (TEGs) are one of the most common forms of abrupt permafrost degradation. They generally form in ice-wedge polygonal networks where the interconnected troughs can channel runoff water. Although TEGs can form within a single thawing season, it takes them several decades to stabilize completely. While the inception of TEGs has been examined in several studies, the processes of their stabilization remain poorly documented, especially the cryostructures that form following permafrost aggradation in stabilizing TEGs. For this study, we investigated the impacts of two TEGs in the Canadian High Arctic (Bylot Island, NU, Canada) on ground ice content, cryostratigraphic patterns, and geomorphology to examine permafrost recovery following thermal erosion in ice-wedge polygonal tundra. We sampled 17 permafrost cores from two TEGs – one still active (since 1999) and one stabilized (> 100 years old) – to describe the surface conditions, interpret the cryostratigraphic patterns, and characterize the state of permafrost after TEG stabilization. Although the TEG caused discernable cryostratigraphic patterns in permafrost, ground ice content and thaw front depth in the TEGs were comparable to measurements made in undisturbed conditions. We also noted that, once stabilized, TEGs permanently (at the Anthropocene scale) alter landscape morphology and hydrological connectivity. We concluded that, although the formation of a TEG has profound effects in the short and medium term (years to decades) and leaves near-permanent geomorphological and hydrological scars in periglacial landscapes, in the long term (decades to centuries), High Arctic permafrost can recover and return to geocryological conditions similar to those pre-dating the initial disturbance. This suggests that, in stable environmental conditions undergoing natural variability, permafrost can persist longer than the geomorphological landforms in which it forms.
Three-dimensional discrete element simulations on pressure ridge formation
Authors: Muchow Marek , Polojärvi Arttu
Published: October 2024

Abstract. This study presents the first three-dimensional discrete element method simulations of pressure ridge formation. Pressure ridges are an important feature of the sea-ice cover, as they contribute to the mechanical thickening of ice and likely limit the strength of sea ice at large scales. We validate the simulations against laboratory-scale experiments, confirming their accuracy in predicting ridging forces and ridge geometries. Then we demonstrate that Cauchy–Froude scaling applies for translating laboratory-scale results on ridging to full-scale scenarios. We show that non-simultaneous failure, where an ice floe fails at distinct locations across the ridge length, is required for an accurate representation of the ridging process. This process cannot be described by two-dimensional simulations. We also find a linear relationship between the ridging forces and the ice thickness, contrasting with earlier results in the literature obtained by two-dimensional simulations.
„Mir schwätze Saarlännisch“. Eine Überblicksdarstellung zu den Besonderheiten der rhein- und moselfränkischen Dialekte im Saarland
Authors: Besse Nathalie
Published: October 2024

Das Saarland, das kleinste Flächenland der Bundesrepublik Deutschland, wird nur selten ins Zentrum von dialektologischen Untersuchungen gerückt, obwohl es eine sehr diverse Dialektlandschaft zu bieten hat. Dieses Forschungsdesiderat wird mit der vorliegenden Untersuchung adressiert, die auf einem Korpus mit 25 Sprachaufnahmen aus den drei im Saarland vorzufindenden Dialektbereichen (Rheinfränkisch, Übergangsbiet, Moselfränkisch) basiert. Als Grundlage für diese eigens für die Untersuchung erhobenen Aufnahmen diente ein Fragebogen mit einer Auswahl an Wenker-Sätzen. Das Material wird hinsichtlich der sprachlichen Besonderheiten auf vier Ebenen untersucht: auf der phonetisch-phonologischen, der morphologischen, der lexikalischen und der syntaktischen Ebene, wobei der Schwerpunkt auf der ersten Ebene liegt, die ausführlicher behandelt wird. Das Ziel der Untersuchung besteht darin, überblicksartig zu beschreiben, wie in den verschiedenen saarländischen Dialektbereichen gesprochen wird, welche Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten ausgemacht werden können.
Eine korpusbasierte Analyse des deutschen Richtungsadverbs vorbei aus morpho-syntaktischer und semantischer Perspektive
Authors: Doval Irene
Published: October 2024

Der Aufsatz stellt eine umfassende, gebrauchsbasierte Analyse des Richtungsadverbs vorbei dar, das bislang wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Als Datengrundlage der Untersuchung dient das PaGeS-Korpus, ein umfangreiches Korpus zeitgenössischer Texte. Der morpho-syntaktische Status von vorbei wird kritisch beleuchtet, wobei seine umstrittene Zuordnung als Wortbildungs­element oder syntaktische Kombinationsstruktur betrachtet wird. Die zahlreichen strukturellen und syntaktischen Varianten der vorbei-Phrasen werden detailliert beschrieben, wobei auf ihre topologischen Eigenschaften sowie auf ihre syntaktischen Funktionen eingegangen wird.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der semantischen Analyse der vorbei-Konstruktionen. Im Rahmen der kognitiven Semantik von Talmy und der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson werden die Konstruktionen beschrieben, die sowohl faktische als auch abstrakte Bewegungen zum Ausdruck bringen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den temporalen Gebrauch von vorbei gelegt.
Independent Occurrence of Two Cases of Lennox — Gastaut Syndrome and Neurofibromatosis in the Family: A Clinical Observation
Authors: Rakhmanina O. A. , Levitina E. V. , Khramova E. B. , Khairetdinova D. M. , Lebedeva D. I.
Published: October 2024

Developmental and epileptic encephalopathies (DEE) are the most difficult problem in epileptology. Lennox — Gastaut syndrome (LGS) is a developmental and epileptic encephalopathy with onset in childhood, manifested by: frequent polymorphic seizures, including tonic axial ones; severe cognitive impairment; slow activity (with a frequency of <2.5–3.0 Hz) sharp-slow wave in the interictal period on the electroencephalogram, as well as runs of fast activity with a frequency of 10–20 Hz, often associated with tonic seizures; and resistance to therapy. Presumably genetic or forms with an unknown cause account for 20–30 % of cases of LGS, but a family history of epilepsy among patients with LGS is observed in only 2.5 %.The purpose of this work was to describe a familial case of LGS in two siblings.Materials and methods. A retrospective description of the medical history of 3 siblings born in a consanguineous marriage was performed.Results and discussion. There was a similarity in the course of the disease in the two brothers, absolute resistance to drug antiepileptic therapy and temporary effectiveness of hormonal therapy for LGS with a decrease in the duration of the effect from course to course. In addition, the rare parallel existence in this family of another autosomal dominant disease — neurofibromatosis type 1 — is shown.Conclusion. A detailed description of LGS within one family will not only expand doctors’ knowledge of this disease and the difficulties of its treatment, but also improve understanding of the genetic mechanisms of the development of DEE.
Acute Adrenal Insufficiency in Childhood: Etiopathogenesis, Clinical Picture, and Intensive Care
Authors: Bykov Yu. V. , Obedin A. N. , Fischer V. V. , Volkov E. V. , Yatsuk I. V. , Muravyeva A. A. , Zinchenko O. V.
Published: October 2024

Introduction. Acute adrenal insufficiency (AAI) is a severe endocrinopathy whose victims include children and adolescents and which can be life-threatening despite its low incidence. Analysis of issues associated with intensive care of children with this pathology is of vital interest for pediatric anesthesiology and critical care medicine. The aim of this work was to assess current views on the etiopathogenesis, clinical pathology and intensive treatment of pediatric AAI.Materials and methods. The topic was researched by analyzing publications found in the Cochrane Library, PubMed and Medscape using the following search terms: “acute adrenal insufficiency, children and adolescents, intensive therapy, fluid management”, with 65 published sources chosen.Results and discussion. In AAI, caused by a sharp deficiency of cortisol (and mineralocorticoids), which triggers an inflammatory reaction, electrolyte imbalance and hemodynamic disorders. AAI presents with dehydration, nausea and vomiting, feelings of pain, hypotension, tachycardia, seizures and impaired consciousness up to coma. Laboratory tests in children often reveal hyperkalemia, hyponatremia, hypoglycemia and hypercalcemia. Intensive management of AAI in the ICU relies on parenteral corticosteroids (preferably intravenous hydrocortisone). Two or three days later, when the child is stable, they are switched to oral hormones. Meanwhile, fluid management is performed over 2 to 3 days to increase the circulating blood volume and relieve dehydration with crystalloid fluids.Conclusion. A clearer understanding of the etiopathogenesis, clinical manifestations and diagnostic features of AAI, along with knowledge of emergency care algorithms, will improve the quality of intensive therapy of pediatric patients with this condition.
An Integral Assessment of Patient’s Condition in Postpartum Women with Critic Obstetric Complications
Authors: Lazareva O. V. , Shifman E. M. , Barinov S. V. , Sckabarnya L. L. , Tolkach A. B. , Noskova N. M. , Martynova Yu. V. , Tirskaya Yu. I. , Kadtsyna T. V. , Chulovskij J. I.
Published: October 2024

Introduction. Septic complications after critical obstetric conditions (COC) are a pressing problem in obstetrics. The aim of the study is to conduct an integral assessment of the severity of postpartum women with septic complications after COC.Materials and methods. We examined 39 postpartum women after COC (massive obstetric hemorrhage, severe preeclampsia). All patients were divided into 2 groups: the main group (n = 18) — with associated septic complications, the comparison group (n = 21) — without septic complications. The average age of the subjects was (29.80±6.48) years.Results. Obstetric bleeding was complicated by hemorrhagic shock in more than 75 % of patients in both groups. Premature detachment of a normally located placenta (PDNLP) was statistically significantly more often recorded in the main group (p = 0.04). All patients underwent total hysterectomy during childbirth or in the early postpartum period. Multiple organ failure syndrome (MODS) occurred in all women of the main group and in 17/21 (80.95 %) in the comparison group (p = 0.05). When assessing the condition of maternity hospitals using integral scales, a higher number of points were noted in the main group on the APACHE II scale (p = 0.02), SOFA (p = 0.001), NEWS2 (p < 0.001). In the main group, septic complications developed on the 9 [4; 9] day after delivery.Conclusion. Risk factors for septic complications after COC are: MODS, renal failure, acute kidney injury, heart failure, respiratory distress syndrome, pneumonia. Maternity hospitals at risk of septic complications after COC initially show an increase in the number of points according to APACHE II, SOFA, NEWS2.
The Paucity of Female Educational Leadership in Politically Volatile Context of Zimbabwe
Authors: Moyo Zvisinei
Published: October 2024

Zimbabwe is one country that experienced deep political turmoil soon after attaining independence in 1980. This study explored the intertwining of violent politics, the politics of fieldwork and the paucity of female educational leadership research by examining the volatile contexts within which the process of knowledge construction takes place. The researcher reviewed related literature to gain insights into the impact of volatile context on research. The study provides a review of literature on issues and concepts related to the studies put forward by other scholars within which the study was discussed and analysed. The review of related literature was conducted mainly to analyse three interweaving factors: the visibility of studies on educational leadership and management publications in 2008, migration and political violence in Zimbabwe. The study established that the terror operation (Gukurahundi) waged in Midlands, Matebeleland South and Matebeleland North provinces from 1982 to 1987, the formation of the political opposition party - Movement for Democratic (MDC) and commercial farm invasions in 1999, operation Murambatsvina in 2005 and elections in 2008 are enough evidence that the Mugabe regime developed a tradition of using violence and intolerance as a tool of consolidating political power. These events formed a complex multi-layered volatility that silenced not only academic research but other forms of documentation.
Enhancing Safety Across The Entire Lifecycle of Weapon Systems: A Comprehensive Study
Authors:   Korea Safety Culture Society, Jung Jae Hoon , Choi Jong Geun , Choi Han Seon
Published: October 2024

Weapon systems are at the core of each country's defense projects, and active research is being conducted to prepare for future warfare. As the complexity and sophistication of weapon systems increase, so do the associated risk factors. Therefore, it is crucial to safely manage these risks throughout the entire life cycle of weapon systems. This study aimed to develop methods to enhance safety across the entire lifecycle of weapon systems. To achieve this, we analyzed laws, regulations, and systems of civilian sectors and advanced countries regarding life cycle management through literature research and compared these with our military's weapon system life cycle management. The study yielded the following improvement measures for enhancing the safety of our military's weapon systems throughout their life cycle. First, it is necessary to manage not only the economy and efficiency but also safety throughout all stages of the weapon system lifecycle, including demand, acquisition, operation and maintenance, and disposal. This requires improvements in laws and administrative regulations. Second, an integrated RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) safety indicator should be developed and applied. Third, essential system safety activities tailored to our military's weapon system stages should be established throughout the life cycle, referencing the system safety procedures currently applied by the U.S. and Swedish militaries. This study is significant in that it lays the institutional foundation for improving safety throughout the entire lifecycle of weapon systems. Future research should focus on case studies of actual applications based on these findings and economic evaluations.
Sindicalismo e política
Authors: Galvão Andréia
Published: October 2024

Apesar de a literatura sobre sindicalismo ter sido dominada, nos anos 1980 e 1990, por estudos sobre a crise sindical, observa-se, desde meados dos anos 1990, o crescimento de pesquisas sobre a revitalização sindical
Marx e a China
Authors: Machado Gustavo
Published: October 2024

No presente artigo, tomando de forma privilegiada os escritos de Marx sobre a China, procuramos evidenciar a existência de uma inflexão fundamental em seu pensamento em fins dos anos de 1850. Nossa tese aponta para uma reviravolta no modo como o autor de O capital concebe o desenvolvimento do capitalismo e o fundamento mesmo desse modo de produção, não mais como em textos anteriores, no desenvolvimento do comércio e da divisão social do trabalho, mas na expropriação originária, na dissolução consciente e violenta das formas sociais pretéritas. Pretendemos demonstrar que há uma ruptura com algumas formulaçõespresentes em textos como o Manifesto Comunista, a Ideologia alemã, bem como em artigos sobre a Índia e a China, escritos no início dos anos de 1850. Por fim, indicamos as profundas consequências dessa inflexão em sua elaboração posterior, particularmente em O capital.
A escola de Campinas
Authors: Berringer Tatiana
Published: October 2024

Este artigo pretende apresentar como os conceitos de bloco no poder, fração burguesa e particularmente o conceito de burguesia interna, desenvolvidos por Nicos Poulantzas, foram empregados para analisar a política brasileira por um conjunto de autores que lecionam ou que se formaram na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O conjunto das teses desenvolvidas por esses autores sobre um longo período da história política brasileira constitui o que denominamos neste texto Escola de Campinas, que se caracteriza por três elementos: 1) a utilização, com retificações e desenvolvimentos, do instrumental teórico apresentado por Poulantzas, especificamente em Poder político e classes sociais, obra publicada na França em 1968 e com traduções brasileiras de 1977 e 2019; 2) o debate com algumas teses clássicas da sociologia e da ciência política brasileiras para entender a formação e a dinâmica do capitalismo nacional, na qual há uma recusa do ecletismo teórico presente em teses de sociólogos da Universidade deSão Paulo, e também uma contraposição a alguns autores marxistas como Caio Prado Jr., Ruy Mauro Marini e outros; 3) a realização de pesquisas empíricas, com forte análise de documentos e dados primários.
A revolução é o freio de emergência
Authors: Malcher Beatriz Moreira da Gama
Published: October 2024

Na tese VI “Sobre o conceito de história”, Walter Benjamin diz caber a cada época arrancar a tradição do conformismo ao qual ela se encontra na iminência de ser subjugada. Mal sabia o filósofo que, passados oitenta anos de sua morte, sua obra seria parte constitutiva da tradição do pensamento ocidental e, como toda a tradição, ela estaria em risco. Levando-se em conta certo esvaziamento da componente dialética, em alguns casos, e messiânica, em outros, não faltam exemplos de intérpretes alinhados a uma constelação teórica pós-moderna e antimaterialista que vêm subvertendo a obra de um dos principais críticos marxistas e transformando-a justamente naquilo que ele mais temia: um instrumento da classe dominante. Diante deste cenário, Michael Löwy parece tomar para si a tarefa do materialista histórico de livrar a tradição do conformismo, resgatando a potência revolucionária e crítica do filósofo alemão.
Mercosul e o bloco no poder no Brasil e na Argentina
Authors: Berringer Tatiana , Granato Leonardo
Published: October 2024

O artigo analisa os interesses das burguesias brasileira e argentina face ao Mercosul, buscando identificar os contornos do regionalismo e o papel do imperialismo. O artigo está organizado em três períodos: os anos 1990, o neoliberalismo e o regionalismo aberto; os anos 2000 e o “relançamento do bloco” e o regionalismo multidimensional; os anos de 2011 a 2020(especialmente após 2016 com o golpe de Estado no Brasil), que recolocaram o projeto de regionalismo aberto e subordinação passiva ao imperialismo.
Marx
Authors: Souza Geise Targa de
Published: October 2024

Jorge Grespan propõe em Marx: uma introdução apresentar o desenvolvimento teórico e político do pensamento de Karl Marx, bem como a atualidade de sua crítica ao capitalismo. O livro conta com uma nota explicativa, um texto de apresentação e se divide em seis capítulos, que versam sobre os conceitos de alienação, mercadoria, fetichismo, ideologia, crise e revolução, valor de uso, valor, mais-valor, capital e história.
A autodeterminação das nações como aspecto central da teoria do imperialismo de Lênin
Authors: Mattos Pedro
Published: October 2024

O presente artigo tem como objetivo demonstrar a centralidade do conceito de autodeterminação das nações na teoria do imperialismo de Lênin. Para isso, utilizaremos textos do autor sobre a questão, contrapondo suas teses àquelas defendidas por Rosa Luxemburgo. A teoria do imperialismo de Lênin se tornou popular principalmente por meio do ensaio Imperialismo, estágio superior do capitalismo, no qual são tratados principalmente os aspectos econômicos do imperialismo. Retomar os debates travados em torno da autodeterminação das nações é fundamental para polemizar com leituras marcadas pelo economicismo que, a despeito de se considerarem subsidiárias de Lênin, acabam por desconsiderar os aspectos políticos de sua teoria, inclusive a importância da luta dos povos periféricos pelo direito à autodeterminação.
A brown bear population estimate for Finnmark County, North Norway
Authors: Swenson Jon E. , Wikan Steinar
Published: October 2024

We have estimated the average number of brown bears Ursus arctos L. in Finnmark, the northernmost county in Norway. We started by estimating the number of bears where reproduction has been documented in the Pasvik Valley (1,330 km2) and published densities of brown bears from 1) female concentration areas in Sweden and northern Russia (ca. 5 bears per 1 000 km2), and 2) an intensively studied area in northern Sweden (12.6 bears per km2). We then expanded this estimate to all of Finnmark using observations of bears far from the Pasvik Valley. We estimate that there are on average 7 - 17 bears in Sør-Varanger Municipality, and totally 8 - 21 in Finnmark County. The brown bears in Finnmark comprise 31 - 38% of the total estimated number of bears in Norway of 26 - 55, respectively. An area of only 1,330 km2 in the Pasvik Valley is the major Norwegian brown bear area, contains about 30% of the bears in Norway, and is the area where reproduction is observed most regularly.
Records of spiders (Araneae) from Nordaustlandet and Sjuøyane, Svalbard
Authors: Hauge Erling , Sømme Lauritz
Published: October 2024

Six species are listed. Two species are recorded for the first time from the island of Nordaustlandet. Collinsia spetsbergensis (Thorell, 1872) is the first record of spiders from the small northernmost islands (Sjuøyane), notably Phippsøya (80º40'N, 20º50'E). Short notes of the species’ distribution are given.