bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Authors: Susanto Mei
Published: September 2018

Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislature maupun positive legislature, dapat pula dimaknai sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Berdasarkan hasil kajian konseptual dan pendalaman terhadap beberapa putusan MK dalam pengujian UU APBN, secara nyata dan dalam keadaan tertentu, doktrin MK sebagai negative legislature dapat dimaknai sebagai negative budgeter dalam bentuk pernyataan mata anggaran tertentu dalam UU APBN bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan dapat pula dimaknai sebagai positive budgeter karena MK juga mengharuskan pemerintah dan DPR untuk menambahkan mata anggaran tertentu dalam UU APBN. Hal tersebut tidak lain sebagai bentuk diakuinya supremasi konstitusi, sehingga MK yang berperan sebagai the guardian constitution harus menjaganya. Apalagi dalam UUD 1945 terdapat pasal yang spesifik menyebut batas minimal anggaran pendidikan 20% dan pasal-pasal lain yang mengharuskan APBN harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.The doctrine of the Constitutional Court which was previously believed to be only as a negative legislature has shifted into positive legislature. The question, is the doctrine of the Constitutional Court as a negative legislature and a positive legislature can also be interpreted as a negative budgeter and a positive budgeter in the judicial review of the State Budget Law. Based on the result of conceptual study and deepening of several decisions of the Constitutional Court in the judicial review of the State Budget Law, in real and in certain circumtances, the doctrine of the Constitutional Court as a negative lagislature can be also interpreted as a negative budgetary in the form of specific budget items in the State Budget Law contradictory to the 1945 Constitution. Also as a positive budgeter because the Constitutional Court requires the executive and the legislative to add a specific budget in the State Budget Law. It is a form of recognition of constitutional supremacy, so that the Constitutional Court can role as the guardian constitution. Moreover in the 1945 Constitution there is a specific article that mentions the minimum limit of 20% education budget and other articles that require the state budget should be used for the greatest prosperity of the people.
Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional
Authors: Bo’a Fais Yonas
Published: September 2018

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori.Pancasila as the source of all sources of law has obtained legitimacy legally through the Decree of the People’s Consultative Assembly Number XX / MPRS / 1966 on the Memorandum of the House of Representatives-Gotong Royong Regarding the Sources of Law and the Order of the Republic of Indonesia. After the reformation, the existence of Pancasila was re-confirmed in Law Number 10 Year 2004 which was subsequently replaced by Law Number 12 Year 2011 on Legislation Regulation. Pancasila as the source of all sources of law gives meaning that the national legal system must be based on Pancasila. However, now the existence of Pancasila is increasingly eroded in the national legal system. This is motivated by three reasons: first, the existence of resistance to the New Order that utilizes Pancasila for the sake of perpetuity of authoritarian power. Second, the strengthening of legal pluralism that resulted in legal contradictions or disharmony. Third, the status of Pancasila is only used as a symbol in law. Therefore, efforts should be made to implement Pancasila as the source of all sources of law in the national legal system: first, make Pancasila as a flow of law in order to avoid legal disharmonization due to the application of legal pluralism. Secondly, Pretend Pancasila as the top of legislation so that Pancasila have binding power against all kinds of laws and regulations so that it does not violate the principle of lex superiori derogat legi inferiori.
Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi dalam Pengujian Undang-Undang
Authors: Rauta Umbu , Melatyugra Ninon
Published: September 2018

Tulisan ini ingin menjawab dua isu utama mengenai hubungan hukum internasional dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). Isu pertama adalah legitimasi penggunaan hukum internasional sebagai alat interpretasi dalam pengujian undang-undang, sedangkan isu kedua adalah urgensi penguasaan hukum internasional oleh hakim MKRI. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis dalam menjelaskan perkembangan pengujian undang-undang di Indonesia sekaligus menemukan legitimasi penggunaan hukum internasional oleh MK RI. Kesimpulan dari tulisan ini menegaskan bahwa hukum internasional memiliki sumbangsih yang penting dalam perannya sebagai alat interpretasi dalam proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait hak asasi manusia. Justifikasi keabsahan praktik penggunaan hukum internasional tersebut ditarik dari tradisi ketatanegaraan yang secara implisit dikehendaki UUD NRI Tahun 1945. Manfaat positif yang diberikan hukum internasional nyatanya harus disertai juga dengan penguasaan hukum internasional oleh hakim MK RI supaya hukum internasional dapat digunakan secara tepat. Pembahasan dalam tulisan ini dibagi ke dalam empat sub bahasan inti yakni, pengujian undang-undang, penggunaan hukum internasional sebagai the interpretative tool dalam pengujian undang-undang oleh MK, legitimasi penggunaan hukum internasional sebagai the interpretative tool dalam pengujian undang-undang, pentingnya penguasaan hukum internasional oleh hakim MK.This article intentionally answers two principal issues regarding the relationship between international law and judicial review by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The first issue is the legitimacy of international use as an interpretative tool in judicial review. The second issue talks about the necessity of urgent international law mastery by the Constitutional Court’s judges. This legal research utilizes both a conceptual approach and a historical approach to explain the development of judicial review in Indonesia, and to find legitimacy of international law by the Constitutional Court. The analysis in this article affirms that international law positively contributes as an interpretative tool in judicial review by the Constitutional Court, particularly pertaining to human rights. A justification of a legitimate international law use is withdrawn from constitutional tradition which is implicitly desired by the Indonesian Constitution (UUD NRI 1945). Since international law has provided better insights into norms, a mastery of international law should be encouraged. There are four main discussions in this article: judicial review, application of international law in judicial review process, legitimacy of international law application in judicial review, and the importance of international law mastering by Constitutional Court judges.
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut
Authors: Husna TR Cut Asmaul
Published: September 2018

Kondisi tatanan tektonik dan geologi Aceh memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Minyak dan Gas Bumi, baik di Wilayah Darat maupun di Wilayah Laut. Penemuan cadangan Minyak dan Gas baru di Aceh diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara dan Penerimaan Pemerintah Aceh dalam membangun infrastruktur dan Ketahanan Energi Aceh untuk melahirkan kembali industri-industri skala internasional. Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, kewenangan pengelolaan Migas pada Wilayah Laut 12 (dua belas) sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola dan dilaksanakan Pemerintah Pusat dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh. Tafsir dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003, 20/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Conditions of tectonic and geological structure in Aceh prospect for explorating and producing Oil and Natural Gas, either in onshore or offshore. The discovery of Oil and Gas news reserved in Aceh is expected to increase the Central Government Take and Aceh Government Take to build infrastructure and Aceh’s Energy Security to regenerate industries on an international scale. The provisions in Article 3 of the Government Regulation Number 23 Year 2015 concerning Joint Management of Natural Resources Oil and Gas in Aceh, the joint management authority of Oil and Gas in Offshore 12 (twelve) to 200 (two hundreds) nautical miles of an Exclusive Economic Zone (EEZ) is managed and held by the Central Government to include the Government Aceh. Commentary within 3 (three) Decision of Constitutional Court Number 002/PUU-I/2003, 20/PUU-V/2007 and Decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-X/2012 of Judicial Review of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas (Oil and Gas Law) Against the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia the meaning of “controlled by the state” must be comprehended to include the meaning of a wide-ranging state occupation, as a result of the people’s sovereignty concept. The people, collectively constructed by the 1945 Constitution, provide a mandate to the state to conduct policy (beleid) and functions of administration (bestuurdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the greatest prosperity of the people.
Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik
Authors: Tarigan Jefri Porkonanta
Published: September 2018

Fungsi negara tidak hanya sebagai regulator (pengatur) dan umpire (wasit), namun juga berfungsi sebagai provider (penyedia) dan entrepreneur (pengusaha). Oleh karena itu, sudah seharusnya negara terlibat langsung dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dengan unbundling system yaitu terpisahnya antara usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik, telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004. Namun kemudian adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, justru dipandang sebagai peluang dibolehkannya kembali sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistirkan. Hal tersebut kemudian mendorong diajukannya kembali permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi pun menegaskan bahwa unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik adalah tidak sesuai dengan konstitusi.The function of the state is not only as a regulator and referee, but also serves as provider and entrepreneur. Therefore, the state should be directly involved in the business of electric providing for the public interest to the greatest prosperity of the people as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. The unbundling system in electric providing for the public interest is the separation between the business of generation, transmission, distribution, and sales. The unbundling system has been declared unconstitutional by the Constitutional Court in Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003 dated December 15, 2004. However, the decision of the Constitutional Court Number 149/PUU-VII/2009 dated 30 December 2010, is judged as an opportunity to re-enable the unbundling system in the business of electric providing as stipulated in Article 10 paragraph (2) of Law Number 30 Year 2009 about Electricity. It then encourages the re-submission of the petition for judicial review of the provisions of Article 10 paragraph (2) of Law Number 30 Year 2009. Then, through Decision Number 111/PUU-XIII/2015, dated December 14, 2016, the Constitutional Court confirm that unbundling in the business of providing power electricity for public interest is inconstitutional.
Resultan Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Politik Hukum Pemilu
Authors: Zuhri Sholehudin
Published: September 2018

Dalam perkembangan politik hukum kontemporer, keputusan politik dalam pembentukan regulasi sering dihadapkan pada dua persoalan sekaligus yang saling berhadapan. Konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik di parlemen tidak hanya merepresentasikan kepentingan politiknya, tetapi juga dihadapkan pada keharusan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai koreksi keputusan politik yang otoriter. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif, studi ini menitikberatkan pada pemahaman komprehensif yang meliputi interaksi politik dan hukum dalam terciptanya konfigurasi politik hukum pemilu. Hasil studi ini dapat menjelaskan kepatuhan partai politik terhadap hukum dalam menciptakan konfigurasi politik di parlemen, namun di sisi lainnya lemahnya partai politik dalam membangun koalisi dalam mewujudkan sistem pemilu demokratis justru menjadikan keputusan politik yang dipilih menjadi otoriter dalam pelaksana teknisnya. Kehadiran hukum dalam perkembangan konfigurasi politik kontemporer, dapat menjadi paradigma baru dalam terciptanya konfigurasi politik demokratis yang pada akhirnya terbentuknya hukum pemilu yang demokratis.In the development of contemporary political laws, political decisions in regulatory formation are often confronted with two issues at once facing each other. The political configuration in the Law No. 7 year 2017, political parties in parliament not only represent political interests but also face the necessity to accommodate the decision of the Constitutional Court Number 14/ PUU-XI/2013 as a correction of authoritarian political decisions. This research is normative juridical research with qualitative method. The results of this study can explain the compliance of political parties to the law in creating the political configuration in parliament. Yet on the other hand, the weakness of political parties in building coalitions in realizing the democratic election system makes the selected political decision become authoritarian in its technical execution. The presence of law in the development of contemporary political configuration can be a new paradigm in creating democratic political configuration which ultimately the formation of democratic law of elections.
Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Authors: Yani Ahmad
Published: September 2018

Indonesia telah mengalami empat kali amandemen terhadap UUD 1945, dimana amandemen tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif yuridis analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan melalui studi kepustakaan terhadap literatur yang berkaitan dengan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi. Sehingga dalam tulisan ini penulis membahas mengenai implikasi mekanisme perubahan UUD 1945 terhadap struktur dan kewenangan DPR serta dinamika politik dan kepentingan adanya perubahan kewenangan DPR dalam Legislasi DPR berdasarkan UUD 1945. Perubahan konstitusi hingga peraturan perundang-undangan terkait dibawahnya saat ini telah menempatkan DPR pada posisi lemah. Lemahnya fungsi DPR dalam pembuatan undang-undang juga diakibatkan dengan kondisi parlemen dengan konflik kekuasaan antara pemerintah dan partai politik. Konflik yang disebabkan karena adanya keinginan untuk menguasai posisi dalam pimpinan di DPR, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.Indonesia has experienced four amendments to the Constitution, in which the amendment has a major influence on the authority of People’s Representative Assembly (DPR) in carrying out its legislative functions. This research is a descriptive juridical analytical research, using normative juridical approach, and through library research of literature related to DPR’s authority in legislative function. In this research the author discusses the mechanism implications from The amended 1945 Constitution on the structure and the DPR’s authority. The author also discusses about political dynamics and interests for change in the DPR’s authority in Legislation based on the 1945 Constitution. Constitutional amendments to the relevant legislation under it have placed the DPR in a weak position. The weak function of the House of Representatives in the law drafting is also due to the condition of parliament with the conflict of power between the government and political parties. The conflicts were caused by the desire to control positions in the leadership of the DPR, Comissions and other Councils.
Ageing Saudi Population in the Facebook Era
Authors: Abdul Salam Asharaf
Published: September 2018

Data
pertaining to 1974, 1992, 2004 and 2010 Censuses in Saudi Arabia was collected.
Some reviews and literature on population ageing in Saudi Arabia as well as
Facebook usage obtained. Statistics
pertaining to Saudi population was utilized.

Aged
population in 2010 estimated by assuming the annual growth rate of 1974-2004.
Рециклінг відпрацьованих компонентів автотракторної техніки і технологічних машин аграрних виробництв
Authors: Дмитриков В. П. , Дудніков І. А. , Падалка В. В.
Published: September 2018

Визначено проблеми, що склалися у сфері рециклінгу відпрацьованих компонентів автотракторної техніки і технологічних машин аграрних виробництв. Проаналізовано  стадії утворення вторинних матеріальних ресурсів відпрацьованих компонентів, розібрано принципи побудови і компонування ліній з їх переробки. Розроблено типову схему постадійної переробки відпрацьованих компонентів на профільному переробному підприємстві з використанням принципів інформаційних технологій і гнучких технологічних ліній. 

The involvement of industrial waste in secondary material resources is of great economic, environmental and social importance. It fully applies to the use of waste components of cars, tractors and technological machines used in agricultural production. It is shown that after use almost any spent component can be turned into a useful product.

The stages of formation of secondary material resources of used components of cars, tractors  and technological machines  are analyzed, principles of construction and arrangement of lines for processing secondary resources into useful products are considered.

Improving the methods of processing the waste components of cars, tractors and technological machines now involves information support at all stages of the processing of technical products, flexible production systems, and the achievements of advanced technologies.

Simulation of the processes of utilization of machinery in the technical service system of the agro-industrial complex showed positive results and was recommended for use in recycling facilities of secondary material resources.

The methodological basis of the research is the system approach, which provides for the consideration of the processes of processing the waste components of cars, tractors and technological machines using modern equipment and the principles of information technology.

The system approach provides consideration of the recycling process taking into account the interrelations of technological and design parameters of the secondary resource processing line.

The movement of secondary resources along with the formation of the main flows of materials worked out in the course of technical operation is to be evaluated.

A scheme is offered for processing secondary material resources of cars, tractors and technological machines at a profile processing plant using the principles of information technology and flexible technological lines.

The non-recyclable part of the waste is subject to remediation or liquidation if the utilization capacity is available.
Обґрунтування вибору конструктивної схеми для апарату зовнішньої фіксації флотуючих переломів грудної клітини
Authors: Панасенко С. І. , Бурлака О. А. , Яхін С. В.
Published: September 2018

Висвітлено результати досліджень  в межах договору №2 від 22.12.2015 р. між Полтавською державною аграрною академією (ПДАА) та Вищим державним навчальним закладом України «Українська медична стоматологічна академія» (ВДНЗУ УМСА) про розширення співробітництва та зміцнення зв’язків у сфері науки, новітніх технологій та інновацій, а також сприяння академічній мобільності з питань, які представляють спільний науковий та суспільний інтерес.

Розглянуто питання щодо практичного застосування різних способів складання та кріплення стрижневої системи балко-стрижневого апарату зовнішньої фіксації під час лікування флотуючих переломів грудної клітини людини. Описано випадки доцільності застосування балково-стрижневого апарату з зовнішніми опорними шпильками для фіксації декількох суміжних ребер виламаного фрагменту грудино-ребрового каркасу за схемою зовнішнього прямокутника, за схемою з частково зведеними стрижнями, а також за комбінованою схемою.

According to the known scientific research [1–4 in bibliography] a significant amount of injuries of a thorax is followed by the floated changes of a sternum-rib framework.

As the known researches of domestic and foreign scientists show, for example, Burluk V. V., Nirula R., Mayberry J., lethality in case of the floated fracture of edges of a thorax is more than 20 % [1, 5].

Unfortunately, in Ukraine military operations and quantity of injuries with flotation of a thorax significantly are conducted increases as the cases of floatation fractures of thorax caused by hit of an automatic bullet in the military bullet-proof vest meet. Therefore, researches are directed to improvement of methods and remedies for floatation changes of a sternum-rib framework are extremely relevant and important.

Purpose and research problems – development of actions and recommendations about possible reduction of extent of surgery by the choice of the optimum constructive scheme of the device of external fixing of fragments of edges at a floatation change of a sternum-rib framework.

When carrying out these researches methods of observation and comparison of results of use of the frame-rod device of external fixing of floatation changes of fragments of edges of a sternum-rib framework in surgical practice of humane medicine are used.
Інсулінорезистентність за гестаційного цукрового діабету у суки (клінічний випадок)
Authors: Боброва В. В.
Published: September 2018

Цукровий діабет є досить поширеним захворюванням серед людей та тварин. На сьогодні ветеринарні клініцисти відмічають певне збільшення кількості собак та котів, яким встановлено діагноз «цукровий діабет». Окрему проблему на лікувальному етапі  становить контроль над рівнем глюкози за наявності резистентності тканин організму до інсуліну. У роботі наведено аналіз клінічного випадку інсулінорезистентності за гестаційного діабету у не стерилізованої суки.

Diabetes mellitus is a fairly common disease among humans and animals. Today veterinarians mark a certain increase in the number of dogs and cats diagnosed with diabetes mellitus. It is a hormonal disease characterized by the presence of hyperglycemia and permanent glucosuria. The causes of diabetes are absolute or relative insufficiency of insulin synthesis by the pancreas (first type or insulin dependent diabetes, more common in dogs) and insulin resistance of the body with β-cell dysfunction (second type or non-insulin dependent diabetes, more commonly sick of cats). Permanent degeneration of β-cells occurs due to enhanced insulin synthesis. Treatment in the first and second cases is carried out by insulin. In animals with diabetes, polydipsia/polyuria syndrome is manifest, may be complications in the form of ketoacidosis, which is characterized by significant violations of acid-alkaline and electrolyte balances, which directly endangers life.

Separate secretion of secondary or transient diabetes, which occurs due to the development of another disease – pancreatitis, hyperadrenocorticism or long-term use of progestogens and glucocorticoids. Timely detection and treatment of the primary disease with the neutralization of the causes of hyperglycemia to the desolation of β-cells can lead to recovery. It also applies to gestational diabetes mellitus, which may occur during the late pregnancy or diestrus in a female dog, when high levels of progesterone, somatotropin and structurally similar hormones cause the appearance of insulin resistance of the tissues of the body. Timely control of hyperglycemia and subsequent ovariogestarter­ectomy contributes to the recovery of the animal. Unfortunately, the issue of controlling hyperglycemia in the occurrence of insulin resistance in the treatment of diabetes is very complicated and does not provide immediate results. The paper presents an analysis of the clinical case of insulin resistance in gestational diabetes in a non-sterilized female dog.
The Role of Relationship Acceptance and Romantic Secrecy in Commitment Processes and Proportion of Time Spent on Sex
Authors: Balzarini Rhonda Nicole , Dobson Kiersten , Kohut Taylor , Lehmiller Justin J
Published: September 2018

The literature on relationship secrecy suggests that secrecy may have detrimental and beneficial effects on romantic relationships, such as lower relationship satisfaction but higher sexual attraction. Like secrecy, relationship acceptance appears to have inconsistent effects as well; for instance, while a lack of relationship acceptance can be a barrier to commitment, individuals who perceive their relationship to be stigmatized may simultaneously utilize sex as a means of increasing intimacy and closeness to compensate. On this basis, we tested SEM models along with individual multilevel models across three studies (N = 4,271) of monogamous and polyamorous participants. Results suggest that commitment negatively predicts secrecy and secrecy positively predicts time spent on sex, while commitment positively predicts acceptance and acceptance negatively predicts the time spent on sex. Findings suggest that commitment may be driving effects on secrecy and acceptance, while secrecy and acceptance are impacting time spent on sex in relationships.
Comparison of Heat Flux Observation at Three Different Locations around Bandung, West Java
Authors: Junnaedhi I Dewa Gede Agung , Muchtar Kawtsar , Herho Sandy Hardian Susanto , Kombara Prawira Yudha , Fajary Faiz Rohman
Published: September 2018

We observed heat flux profiles at three different locations around Bandung, West Java. Heat flux values were calculated using the covariance method with the vertical flow and potential air temperature fluctuation parameters. Observations have shown diurnal patterns in the three observation locations. We also compared observed heat flux data with estimate values using the Bulk Parameterization method. We found that the estimated heat flux was not able to produce values in accordance with the observation data. Boundary layer mixing scheme and wind shear factor were thought to influence heat flux poor estimation in Bandung using the Bulk Parameterization method.
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIGA LEVEL REPRESENTASI MENGGUNAKAN PREZI PADA MATERI KESETIMBANGAN KIMIA KELAS XI SMA/MA
Authors: Guci Sri Rizka Fadila , Zainul Rahadian , Azhar Minda
Published: September 2018

Learning media based on three levels representation using Prezi is an alternative learning media that is more interesting and dynamic. Chemical equilibrium material that is difficult to understand by students will be overcome by using this learning media. This research is aimed to develop learning media based on three levels of representation using Prezi and to test the validity and practice of learning media developed. This research is a research development of Research and Development (R & D) by using 4-D development model consisting of 4 stages namely (1) define (definition stage), (2) design (design stage), (3) develop (development stage) and (4) disseminate (stage of dissemination). This study is limited to the development stage. The research instrument used in the form of a questionnaire in the form of validity sheet and practicality. From the results of validity test obtained the average value of kappa moment of 0.89 with the category of very high prevalence. Practicality test results on the students obtained the average value of kappa moment of 0.80 with high practicality category, while the teachers obtained by 0.92 with the category of very high practicality. Based on the result of the research, it can be concluded to produce learning media based on three levels of reprsentation using Prezi on chemical equilibrium material is valid and practical, so it can be used in the learning activity of chemistry class XI in SMA / MA.
Identifying people in poverty: a multidimensional deprivation measure for the EU
Authors: Bedük Selçuk
Published: September 2018

In this article, I propose a multidimensional deprivation measure of poverty for the EU. The paper stands on the claim that a deprivation measure can be adequate, both conceptually and empirically, to capture poverty in the EU defined in Townsendian terms. Yet existing deprivation scales have three conceptual problems such as data-driven specification, neglected dimensionality and missing dimensions, and four data problems such as limited extent, cross-cultural equivalization, behavioral choices and reporting error. To address conceptual problems, I offer a concept-led methodology for constructing a multidimensional measure. To address data problems, I apply a post-hoc adjustment strategy using dual criteria of income poverty and financial strain. The proposed measure has four dimensions, namely needs for basic goods, health, education, leisure and social relationships, where each dimension is evaluated separately with relevant scales. When compared to the formal EU 2020 poverty target measure, the proposed measure is more likely to capture people with needs and lower resources as well as those in less affluent countries than those in more affluent countries. The (adjusted) proposed measure can be used as a stand-alone indicator to identify a target population for policy; or the unadjusted proposed measure can be combined with an income poverty measure to identify a worst-off group within that target population.
Racial-Ethnic and Gender Differences in Returns to Cohabitation and Marriage: Evidence from the Current Population Survey
Authors: Cohen Philip N.
Published: September 2018

Using data on cohabitation from the 1995-1997 March Current Population Survey, the first three years inwhich the survey included "unmarried partner" as a relationship category, I measure the relationship betweenearnings and cohabitation as well as other marital statuses across racial-ethnic groups for men and women.Results show that among 25-54 year-old workers, black women have the largest cohabitation "premium" --the earnings advantage over never-married workers -- more than three-times the premium for white women.Hispanic women have no cohabitation premium. White men have the largest marriage premium, and eachother group except white women also has a significant marriage premium. There is a significant cohabitationbenefit for white men, black men, and Hispanic men. Substantial differences in observed effects across groupssuggest the need for models that are more complicated than previously used. Research into marital statuseffects on earnings is misleading when restricted to white men.
Complicación de anestesia raquidea para cirugía de rodilla: Síndrome de Cauda Equina
Authors: Freire Francisca Monserrath , Hualpa Freire Aida , Terán Pilatasig Patricio
Published: September 2018

Introducción: El Síndrome de Cauda Equina (SCE) es una rara complicación de la anestesia espinal o epidural, caracterizado por debilidad muscular de extremidades inferiores, pérdida de sensibilidad, y disfunción sexual y de esfínteres.Objetivo: Describir un caso de Síndrome d e Cauda Equina como complicación de anestesia raquídea para cirugía de rodilla.Material y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, presentación de caso clínico.Resultados: Se presenta el caso clínico de una paciente de 61 años sometida a intervención quirúrgica Artroplastia de Rodilla Derecha, bajo anestesia subaracnoidea con bupivacaína al 0.75%.  A las 72 horas posteriores a la intervención, el paciente presentó un cuadro de afectación bilateral de la cola de caballo que involucraba cinco raíces nerviosas (L4 a S3), con afectación esfinteriana. Seis años después, la lesión es permanente. El discernimiento diagnóstico diferencial contempló causas mecánicas (posición-movilización), toxicidad del anestésico y patología preexistente en medula ósea.Conclusiòn: Se evidencia que no se realizó una anamnesis adecuada y una pre anestesia meticulosa en donde se descartara  patología tuberculosa, ya que en este caso se trata un Síndrome de Cauda Equina compresivo infeccioso por tuberculosis extrapulmonar.
El alcoholismo, ¿una enfermedad?
Authors: Barba Guzmán Carmen
Published: September 2018

El alcoholismo, en las sociedades actuales hace que nos enfrentemos a un problema que data de mucho tiempo atrás, por lo que en las cátedras de Biología Molecular de las Facultades de Ciencias de la Salud en las universidades del Ecuador, nos hemos propuesto dar una respuesta diferente a las estrategias de prevención que se han venido desarrollando en el país a través de campañas de salud, aumento del costo de las bebidas alcohólicas, concientización de la población frente a los accidentes de tránsito provocados por conductores bajo la acción de esta bebida.
Potencialidades del tratamiento con 5FU en Oftalmología
Authors: Oviedo Nelson , Moya Emilio
Published: September 2018

Introducción: El 5 fluorouracilo es un análogo de la pirimidina cuya capacidad de reducir la proliferación fibroblástica y la cicatrización lo han convertido en un complemento importante a varias cirugías oculares y periorbitarias.Objetivos: Realizar una revisión sistemática de la literatura en el periodo 2014-2018 sobre los resultados de la aplicación del tratamiento con 5FU en Oftalmología.Material y métodos: Se realizó un artículo de revisión sistemática de la literatura del periodo 2014-2018 sobre los resultados de la aplicación del tratamiento con 5FU en Oftalmología. Se utilizaron métodos estadísticos descriptivos. Resultados: Se revisaron 21 artículos publicados en revistas indexadas. Los resultados de la revisión de las potencialidades del tratamiento con 5FU en Oftalmología demostraron beneficios significativos. Los pacientes que recibieron este tratamiento presentaron ausencia de recidivas de la enfermedad en un mínimo de 6 meses de evolución postquirúrgica, dependiendo del tipo de proceso quirúrgico y patología oftalmológica existente.Conclusiones: La introducción del tratamiento con 5FU en Oftalmología ofrece ventajas sobre los demás procedimientos terapéuticos y disminuye las recidivas tumorales.
Improvement and research of the pump rod treaded connections
Authors: Mykhailiuk V. V. , Yurych A. R. , Deineha R. O. , Kravchuk R. S. , Pinchak R. A. , Kharlamov B. V.
Published: September 2018

On the basis literary sources analysis, it was defined, that failures of the pump rod threaded connections are the most common exceed one-third of the total number of the rod string failures. It is due to non-uniform load distribution across thread turns of the pump rod threaded connections.

The simulation modelling of standard design of pump rods was performed and graphic dependencies of stress distribution were developed on the gaps the pump rod threaded connections.

The methods to reduce load non-uniformity across thread turns of the pump rod threaded connections were considered.

The design of the pump rod connection was proposed; it shall have the variable mean diameter of the nipple thread by adding one more element, fitted in the nipple body hole.  The comparison of stress distribution dependencies on the gaps the pump rod nipple of the standard and proposed design showed that stress decrease in the first gap of the thread turn by 60  MPa, and in the third and next turns stresses increases and become uniform by the value. This change of stresses on turn gap, when it is operated in the well.
Prise en charge des brûlures dans un service des urgences de France : évaluation des pratiques professionnelles
Authors: Czolnowski D. , Duret E. , Baugnon D. , Losser M.-R.
Published: September 2018

Objectif : Décrire l’épidémiologie des brûlures, le parcours de soins dans un service des urgences et l’adéquation du traitement avec celle des recommandations de la Société française de brûlologie.

Matériel et méthode : Étude observationnelle prospective monocentrique sur un an incluant toute brûlure cutanée de deuxième et troisième degrés prise en charge aux urgences de Verdun (France) avec une analyse rétrospective téléphonique à trois mois.

Résultats : Sur un an, 117 patients ont été inclus, âgés de 27 ± 22 ans, avec une brûlure d’origine thermique (92 %) surtout par liquide chaud (41 %). Les lésions étaient essentiellement inférieures à 5 % de la surface cutanée (87 % des patients) surtout de deuxième degré superficiel (80 % des lésions). Un protocole de pansement et de remplissage vasculaire non recommandé était majoritairement prescrit. Neuf patients furent transférés le jour même vers un centre de référence, cinq l’ont été à 48 heures. L’usage de la télémédecine a échoué par dysfonctionnement du logiciel. Le suivi était essentiellement réalisé par un médecin urgentiste sur un court terme. Sur les 71 dossiers réévalués téléphoniquement à trois mois, seuls quatre cas ont révélé un retentissement personnel ou professionnel.

Conclusion : L’établissement d’un réseau de soins articulé entre le service des urgences, la médecine de ville et les centres de traitement des brûlés semble démontrer un intérêt tant sur le plan de la qualité des soins initiés aux urgences que sur le suivi et la prévention des complications aiguës et tardives de la brûlure.
Shylock and the Nazis
Authors: Bassey Alessandra
Published: September 2018

This article gives due and extended attention to the performance in 1943 of The
Merchant of Venice in Vienna, examining the ways in which Shylock was portrayed and
potentially misused for propagandistic purposes by the regime. The approach will be
both primarily analytical and comparative. Archival material sourced from the theatre
museum in Vienna (Theatermuseum) and the Burgtheater will form the base of this
research. The question ‘How was Shylock performed under the Nazis?’ will be accompanied
by ‘To what extent was the play modified?’ and ‘How does the infamous Vienna
production differ from previous, celebrated productions?’ Considering that Merchant is a
play which, up until today, often upsets audiences, analysing a Nazi performance might
seem too crude an endeavour. This article, however, aims to demonstrate that no matter
how painful or uncomfortable a topic may be, ‘Erinnern macht frei’ – remembrance can
set you free (Marko Watt).
Identity and Gender Politics in Contemporary Shakespearean Rewriting
Authors: Özmen Özlem
Published: September 2018

Julia Pascal’s The Yiddish Queen Lear, a dramatic adaptation of Shakespeare’s King Lear,
merges racial identity politics with gender politics as the play both traces the history of
the Yiddish theatre and offers a feminist criticism of Shakespeare’s text. The use of Lear
as a source text for a play about Jews illustrates that contemporary Jewish engagements
with Shakespeare are more varied than reinterpretations of The Merchant of Venice.
Identity politics are employed in Pascal’s manifestation of the problematic relationship
between Lear and his daughters in the form of a conflict between the play’s protagonist
Esther, who struggles to preserve the tradition of the Yiddish theatre, and her daughters
who prefer the American cabaret. Gender politics are also portrayed with Pascal’s use of
a strong woman protagonist, which contributes to the feminist criticism of Lear as well
as subverting the stereotypical representation of the domestic Jewish female figure in
other dramatic texts.
The Image of Jews as Constructed by Lexical Items
Authors: Gao Xiu
Published: September 2018

In the Western world, Shakespeare’s The Merchant of Venice is controversial due to its
stereotypical description of Jews as evil and greedy. In China, the work was not widely
known until its translations came out. This article deals with two Chinese renderings of
Shakespeare’s classic, by Laura White (1914–1915) and Shiqiu Liang (2001/1936) respectively,
which reconstruct the image of Shylock and Jews on the basis of the translators’
perceptions of the original figure, combining their identities and social backgrounds. In
imagology, based on the ideas of Pageaux (1989/1994), the image of the ‘other’ can be
analysed on three levels: lexical items, larger textual units, and plot. On the face of it,
the image of the ‘other’ in translation can originate in either the source or target culture.
However, the present article, which focuses on the lexical level, shows that there is a
third possibility – a lexicon that blends two or more cultures.
Cinsiyet ve Fiziksel Algı: Sporcularda Cinsiyet Farklılıkları Fiziksel Algı Düzeylerinin Farklı Olmasının Nedeni Olabilir mi?
Authors: BAYKÖSE Nazmi , SARAÇ Hakan , CİVAR YAVUZ Selma
Published: September 2018

Amaç: Bu çalışmada, sporcularda
cinsiyet değişkenine göre fiziksel algı düzeyleri arasındaki farklılaşmanın
incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem: Araştırma
grubunu 2016-2017 sezonunda Türkiye şampiyonalarına katılım gösteren sporcular
oluşturmaktadır. Çalışmaya takım ve bireysel spor ayrımı yapılmaksızın 321
sporcu katılmıştır. Bu sporcuların 177’si kadın sporculardan oluşurken 144’ü
erkek sporculardan oluşmaktadır. Bu bireylerin fiziksel benlik algıları Kendini
Fiziksel Algılama Envanteri (Physical Self Perception Profile, PSPP)
kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma bulguları
incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre sporcuların spor yeteneği algılarında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma gözlemlenmiştir. Bunun
yanı sıra Kendini fiziksel algılamanın alt boyutlarından olan vücut çekiciliği algısı,
fiziksel kondisyon algısı, kuvvet algısı ve genel fiziksel yeterlik algısı alt
boyutlarında ise cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde bir farklılık gözlemlenmemiştir.

Sonuçlar: Sonuç olarak,
araştırmamızda elde etmiş olduğumuz bulgular sonucu sporcularda kendini
fiziksel algılama düzeyinin yalnızca sportif yetenek boyutunda  cinsiyet değişkeni açısından farklılaştığı
saptanmıştır. Diğer alt boyutlarda ise bir farklılık gözlemlenmemiştir.
Bulgulardan yola çıkarak bir sonuca varmanın ilgili alan yazında araştırmamızı
destekleyen araştırmaların yanı sıra araştırmamızın bulguları ile uyuşmayan
bilgilerinde yer aldığı düşünüldüğünde son derece zor olduğu söylenebilir.
Sedanter Görme Engelli Kadınlarda Kilofobi ile Egzersiz Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
Authors: Akyol Betül , Söğüt Kayhan , Konar Nurettin , Canpolat Burak
Published: September 2018

Günümüzün
en önemli sağlık sorunlarının başında gelen obezite, beden yağ kütlesinin
yağsız kütleye oranla aşırı artmasıdır. Sağlık problemlerinin yanı sıra
günümüzde özellikle görme engelli kadınlar fiziksel görünüşlerinin
bozulmasından dolayı endişe duyarlar ve toplumun sergilediği olumsuz
tutumlardan kaynaklı psikolojik ve sosyolojik sorunlarla da mücadele etmeleri
gerekmektedir. Toplumda vücut ağırlığı fazla olan ya da obez kişilere karşı
sergilenen olumsuz tutum “Kilofobi” (Fatphobia) olarak nitelendirilmektedir.
Görme engelli olup ta hem de obezite sorunu yaşayan kişilerde toplumsal
davranış yaklaşımı ile birlikte zamanla güven duygu eksikliği, benlik
duygusunda azalma, somatoform bozuklukları, duygu durum bozuklukları, anksiyete
bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları görülmektedir. Çalışmaya yaş ortalaması 20 ile 70
arasında değişen 50 görme engelli kadın dahil edilmiştir. Her bir katılımcıya
kilofobi anketi ve Beck depresyon ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca katılımcıların
vücut kitle indeksi, egzersiz alışkanlıkları, yeme alışkanlıkları, günlük ana
öğün sayıları, sigara alışkanlıkları, çalışma ve medeni durumları
belirlenmiştir.Egzersiz
alışkanlığına göre kilofobi anketi sonuçları incelendiğinde günde 45 dakika ve
üzeri egzersiz yapma alışkanlığı olan kişilerde kilofobi değerlerinin daha
yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum kilofobisi olan kişilerin daha fazla
egzersiz yapma eğiliminde olduğunu düşündürmüştür.Medeni
durum ve sigara alışkanlığına göre kilofobi anketi sonuçları incelendiğinde
evli olanların ve sigara kullanmayanların daha fazla kilofobiye sahip oldukları
görülmüştür.Öğün sayısı azaldıkça kilofobinin arttığı, bir işte çalışanlarda ve
düzensiz beslenenlerde kilofobinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Spearman
korelasyon testi ile parametreler arasındaki ilişki incelendiğinde, egzersiz
alışkanlığı ile kilofobi arasında orta-kuvvetli bir korelasyonun olduğu
görülmüştür (R:0.629, p=0.001). Benzer olarak vücut kitle indeksi ile orta ve
Beck Depresyon Envanteri ile vücut kitle indeksi arasında (R:0.528, p=0.001) ve
kendi kilosunu değerlendirme arasında orta dereceli (R:0.494, p=0.001) bir
ilişki vardır. Ayrıca vücut kitle indeksi ile kendi kilosunu değerlendirme
arasında kuvvetli bir korelasyon olduğu görülmüştür (R:0.771, p=0.001).

         Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde engellilikle birlikte obezitenin neden olduğu sosyal,
fiziksel ve psikolojik problemler önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Toplumda bireylerin vücut ağırlığı fazla olan kişilere karşı
olumsuz tutum sergilemelerini önlemek ve bilinçli bir şekilde sağlıklı yaşam kriterlerini
uygulayabilmeleri için düzenli beslenme ve egzersiz alışkanlığının
kazandırılması amaçlı eğitim programlarının geliştirilerek aktif olarak
uygulanması sağlanılmalıdır.