LEGALITAS PENGGUNAAN METODE HARRINGTON DALAM PRAKTIK KARTEL (Studi Kasus Praktik Kartel Ban Kendaraan Roda Empat)
Authors: , Hendrik Barita S , , Adi Sulistiyono 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article examines the legality of using the Harrington method in cartel practice (case studies of <br />four-wheeled tire cartel practice). This article uses normative legal research methods with prescriptive <br />research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal <br />material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal <br />literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based <br />on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition <br />of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome <br />Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s tire industry is impacted by <br />the cartel that occurred at the Indonesian Ban Company Association (APBI) with several tire manufacturers. <br />This is done by setting the price for the product and marketing of motorized four-wheeled vehicle tires <br />of passenger cars. Furthermore, the agreement does not sell new tires so that tires circulating in the <br />community / consumers to be limited. In order to prove the violation and Article 11 (production cartel) of <br />Law Number 5 of 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. However, since the cartel <br />is usually conducted secretly, KPPU needs indirect evidence to prove the existence of cartel agreement <br />among business actors. In the case of a four-wheeled tire cartel conducted by APBI, KPPU uses Harrington <br />Metotode to prove the cartel happened. However, in law the use of Harrington method has not been set <br />more rigid. So the author is interested to discuss about the legality of Harrington Method usage<br />Keywords: Cartel; APBI; Harrington Method</p><p>Abstrak<br />Artikel ini mengkaji tentang legalitas penggunaan metode Harrington dalam praktik kartel (studi kasus <br />praktik kartel ban kendaraan roda empat). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif <br />dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang <br />dan  sumber  hukum  menggunakan  bahan  hukum  primer  dimana  bahan  hukum  utama  berasal  dari <br />perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta <br />bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian <br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No <br />5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara <br />pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri ban Indonesia tekena dampak dari kartel yang terjadi pada <br />Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) dengan beberapa produsen ban. Hal ini dilakukan dengan <br />cara menetapkan harga untuk produk dan pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil <br />penumpang. Selanjutnya terjadi kesepakatan tidak memasarkan ban baru sehingga ban yang beredar <br />di masyarakat/konsumen  menjadi  terbatas. Mengakibatkan, harga ban di pasaran bisa naik karena <br />banyakannya kebutuhan permintaan atas ban dengan jenis-jenis mobil penumpang tersebut.Dalam rangka <br />membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel produksi) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun <br />1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya <br />dilakukan secara diam-diam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya <br />perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Dalam kasus kartel ban kendaraan roda empat yang dilakukan <br />APBI, KPPU menggunakan Metotode Harrington dalam membuktikan kartel yang terjadi. Namun dalam <br />peraturan perundang-undang penggunaan metode Harrington belum diatur lebih rigid. Maka penulis <br />tertarik untuk membahas mengenai legalitas penggunaan Metode Harrington.<br />Kata kunci: Kartel; APBI; Metode Harrington</p>