bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
DARURAT KEBIJAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HASIL SUMBER DAYA ALAM DI PASAR DALAM NEGERI
Authors: Redi Ahmad
Published: September 2020

Liberalisasi ekonomi berdampak pada liberalisasi produk sumber daya alam (SDA) Indonesia. Produk SDA secara ideal diprioritaskan terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum diliberalisasi di pasar bebas karena menyangkut ketahanan nasional Indonesia.Tulisan ini akan melakukan kajian mengenai: 1. Bagaimanakah pengaturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas komoditas sumber daya alam di Indonesia? dan 2. Hambatan dan tantangan apa saja yang mungkin timbul atas kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan nasional? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun jawaban permasalahan tersebut, pertama, peraturan perundang-undangan bidang SDA ada yang telah mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi ada pula peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur. Kedua, hambatan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas hasil sumber daya alam meliputi hambatan regulasi, implementasi, dan kapasitas. Lalu tantangannya, meliputi tantangan perkembangan paham liberalisasi, komodifikasi SDA, dan ketahanan SDA. Adapun saran dari hasil kajian ini, antara lain pembuat kebijakan harus menentukan secara ketat komoditas SDA yang akan diekspor; mengurangi bahkan menghilangkan ekspor bahan mentah; dan tegas kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Economic liberalization made impact on natural resources product’s liberalization in Indonesia. Natural resources products are ideally prioritized to meet domestic needs before they are liberalized in the free market because they strategically influence Indonesia’s national resilience. This article will carry out assessment on: (1) How is the regulating obligation of meeting domestic need for Indonesia natural resources commodity products?; and (2) What obstacles and challenges that might arise on this obligation of meeting domestic need in the frame of national resilience? The research use normative legal research method. The research’s finding are, first, some of the legislative regulations on natural resources have ruled on meeting the domestic need, however, there are others which have not. Second, the obstacles of meeting domestic need for natural resources products include obstacles of regulation, implementation, and capacity. The challenges include the challenge of liberalization idea development and natural resources resilience. The recommendation of this assessment is that the policy makers must set up regulation firmly on which natural resources product is exported, lowering or even erasing raw material export and act firmly to the business actors in fulfilling the obligation of meeting domestic needs.
TELAAH SOCIOLEGAL TERHADAP TERWUJUDNYA KEDAULATAN HAK ATAS SUMBER DAYA AIR
Authors: Arrsa Ria Casmi
Published: September 2020

Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Namun demikian dalam ranah praktek penyelenggaraan negara maka pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia mengalami pergeseran paradigma pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang cenderung mengarah pada praktek privatisasi sehingga sering memicu terjadinya konflik sosial. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode Socio Legal . Dapat disimpulkan bahwa pergeseran paradigma penguasaan sumber daya air oleh swasta dan/atau pihak asing yang bersifat monopoli dan eksploitatif memiliki potensi untuk menimbulkan konflik sosial. Untuk itu diperlukan revisi terhadap ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air guna mewujudkan kedaulatan atas Sumber Daya Air dan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum terhadap aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan identifikasi guna mengeluarkan kebijakan agar sumber daya air dimasukkan dalam kategori bidang usaha yang tertutup dari penanaman modal.

Mandate of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 states that, “The earth and water and natural resources contained therein shall be controlled by the state and used for maximizing peopleprosperity”. Constitutional design is essentially gave birth to the idea of Neo-Socialism of Indonesia nations toward the management of water resources oriented to the overall prosperity of the people. However, in the realm of the state governing, practice management of water resources in Indonesia experienced a paradigm shift after the enactment of Law Number 7 year 2004 regarding Water Resources which intended to lead of privatization practices that potentially lead to social conflict. The constitutional court through the Constitutional Court Decision No. 85/ PUU-XII/2013 opened a new chapter in the management of Water Resources Indonesia directed at political reconstruction prismatic design rights law Mastering State Upper Water Resources based on the values of social justice and popular participation in order to ensure the realization of the people’s sovereignty on Water Resources. The final goal of this study was expected tobridge formation of paradigmatic legal framework for the management of water resources in order to reach future welfare.
PERGESERAN PARADIGMA HUKUM INVESTASI PERTAMBANGAN
Authors: Toruan Henry Donald Lbn.
Published: September 2020

Peratuan mengenai pertambangan di Indonesia, dikenal suatu bentuk kerjasama yang juga sudah diterima di kalangan pertambangan internasional yaitu dengan model kontrak karya, dimana Pemerintah Indonesia sebagai Principal, sedangkan perusahaan menjadi kontraktor. Namun seriring waktu terlihat bagaimana luasnya kewenangan perusahaan pertambangan. Sehingga Model kerjasama atas dasar kontrak karya dalam investasi pertambangan, dipandang sebagai biang keladi ketidak berdaulatan Negara atas tambang. Karena pemerintah diposisikan sebagai badan hukum privat, yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan badan hukum privat perusahaan pertambangan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan perubahan regulasi di bidang penanaman modal dan pertambangan. Kemudian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi penyesuaian kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lalu, apakah pergeseran pradigma hukum investasi pertambangan tersebut akan memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Didapatkan jawaban bahwa pergeseran pradigma hukum investasi pertambangan di Indonesia dari Kontrak Karya menjadi IUPK, menjadikan Negara berkuasa atas mineral dan tambang. Pergeseran pradigma ini diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor produktif seperti pertambangan bagi peningkatan pendapatan pada perekonomian nasional. Sehingga akan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada masyarakat, yaitu kesejahteraan baik itu pendidikan, lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Mining regulation in Indonesia recognize a work contract model which is also known in international level as a common model of agreement, where Government of Indonesia as principal while foreign company as contractor. As time passed, it can be seen that mining company had huge authority over a mining. Work Contract often been pointed as a caused of the dissoverignty of a county over mining. It is because government has been positioned as private legal entity as in the same level as private mining company. Thus government of Indonesia makes changes in investment and mining regulation. In order to adjust with this changing (of Work Contract to Special Minning Permit) what the Government must do? And how is the paradigm shift of investment law in mining in Indonesia gives benefit and legal certainty? To get answers to these questions, this research is conducted with normative approach. The research’s findings are that paradigm shifts in Indonesia’s Mining investment law make Government of Indonesia has absolute power over mining. Hence this shift can give value added created by the productive sectors for the increasing revenue of national economic. And in the end, it will give huge benefits to Indonesian people, that is welfare in education, jobs, etc.
PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM
Authors: Risdianto Danang
Published: September 2020

Era reformasi memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi di seluruh aspek kehidupan, tegaknya kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, namun ironisnya kebebasan di era reformasi justru memunculkan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebagian warga negara Indonesia yang tergolong dalam kelompok minoritas ternyata belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Oleh sebab itu perlu diteliti perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan oleh Negara terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang terkait pengaturan terhadap kelompok minoritas dalam mewujudkan hak asasinya untuk memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, serta tercantum juga di Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant and Political Rights) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa kelompok minoritas tersebut harus diakui berbagai haknya. Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan hak-hak minoritas di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan serta perlakuan diskriminatif lainnya yang masih sering terjadi kepada mereka. Sudah sepatutnya pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis HAM (rights based approach) dalam seluruh proses pembangunan program dan kebijakan yang disusun sesuai dengan upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelompok minoritas.
LANDASAN YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2017 DITINJAU DARI SUDUT TEORI DAYA LAKU HUKUM (GELTUNG)
Authors: Iryadi Irfan
Published: September 2020

Kajian daya laku hukum (geltung) adalah berbicara bagaimana sebuah aturan itu berlaku dalam penyelenggaraan negara. Tulisan ini bermaksud ingin mengkaji keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait honorarium jasa hukum notaris untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang berbasis pada teori hukum. Penulisan ini mengacu pada jenis penelitian normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta menggunakan analisis deskriptif. Melalui penulisan ini didapatkan bahwa kebijakan pemerintah terkait biaya notaris tersebut tidak mempunyai landasan yuridis keberlakuannya, oleh sebab tidak adanya landasan berpijak, dan aturan tersebut telah mengesampingkan norma hukum yang lebih tinggi diatasnya. Dengan demikian, disarankan agar setiap pelaksanaan kebijakan ditingkat Peraturan Menteri harus diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.
DINAMIKA HUKUM DAN EKONOMI DALAM REALITAS SOSIAL DI INDONESIA (STUDI KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM - EKONOMI DI INDONESIA)
Authors: Anta Muhammad Rusydi
Published: September 2020

Fenomena runtuhnya sistem sosialis di Uni Soviet juga berpengaruh pada dinamika antara hukum dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, berbagai kebijakan yang muncul menjelang runtuhnya Uni Soviet mirip dengan berbagai kebijakan yang terapkan di Indonesia. Dalam penelitian dokumenter jenis sociological jurisprudence ini hendak menjawab bagaimana dinamika antara hukum dan ekonomi yang terjadi di Indonesia? Apakah sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara cenderung memfasilitasi sistem dan pola perekonomian tertentu? Dengan pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kebijakan dan pendekatan konseptual dapat disimpulkan, bahwa dinamika antara hukum dan ekonomi yang tengah terjadi di Indonesia selalu tergambar dan tercermin dalam determinasi ekonomi atas hukum dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan Indonesia memang cenderung memfasilitasi sistem dan pola perekonomian tertentu, bahkan cenderung tunduk pada sistem perekonomian yang ada. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa determinasi ekonomi atas hukum lebih merusak sistem sosial kemasyarakatan dari pada determinasi hukum atas ekonomi. Kecuali berbagai kebijakan sosial di bidang hukum dan ekonomi dikembalikan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didasarkan atas konstitusi dalam upaya mencapai welfare state.
PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI IN REM (FORUM REI SITAE) DALAM GUGATAN ORANG TERKENAL TERHADAP CYBERSQUATTER DI INDONESIA
Authors: Muchtar Helitha Novianty
Published: September 2020

Maraknya tindakan cybersquatting yang dilakukan oleh cybersquatter atas penggunaan nama domain terhadap suatu nama orang terkenal di dunia maya membuat gugatan pelanggaran nama domain semakin meningkat. Dalam beberapa kasus, penggunaan nama domain oleh cybersquatter merupakan kasus yang melintasi batas Negara yang di dalamnya terdapat unsur asing.  Perwujudan dari yurisdiksi in rem melalui Forum Rei Sitae yakni penguasaan negara atas benda yang situsnya berada di wilayah teritorialnya. Dalam praktik peradilan di Indonesia, gugatan atas dasar kebendaan dalam hal ini nama domain yang terkait merek diajukan ke pengadilan dimana benda tersebut berada atau didaftarkan. Dalam penelitian ini hendak menjawab apakah penggunaan yurisdiksi in rem (forum rei sitae) ini  dapat diterapkan pula pada kasus-kasus nama orang terkenal yang digunakan sebagai nama domain yang tempat dilakukannya pelanggaran/ sengketa berada di negara yang berbeda dan prinsip yurisdiksi manakah yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa nama orang terkenal yang digunakan sebagai nama domain di internet, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan yurisdiksi in rem dapat digunakan dalam sengketa nama orang terkenal yang digunakan sebagai nama domain di internet, yurisdiksi in rem (forum rei sitae) juga dinilai lebih efektif dari sisi ekonomi dan penghentian pelanggaran penggunaan nama domain.
ANALISIS PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI TENGAH IKLIM KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Nababan Budi S. P.
Published: September 2020

Semangat Pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha kurang didukung oleh Pemerintahan Daerah seperti masih banyaknya Pemerintah Daerah yang menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan. Dengan harapan akan meningkatkan pendapatan daerah, daerah berlomba-lomba mengatur hal tersebut dalam peraturan daerahnya. Dalam konteks ini, keberadaan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial ini di tengah iklim kemudahan berusaha serta  kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan merupakan topik yang menarik untuk menjadi obyek kajian. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, ditemukan bahwa peraturan daerah yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial ini hanya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga akan menghambat laju investasi di daerah, sehingga sejatinya tidak perlu untuk dibuat dalam bentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu mengenai kedudukan peraturan daerah ini dalam peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan harus dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
EFISIENSI DAN DAYA SAING FREE FLOW OF SKILLED LABOUR DALAM PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: TELAAH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018
Authors: Sugianto Fajar , Hadi Syofyan
Published: September 2020

Indonesia telah melakukan upaya-upaya mempersiapkan kebijakan serta mewujudkan regulasi khususnya tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).Tujuan utama dari upaya-upaya ini selain turut serta dalam arus bebas tenaga kerja terampil, juga menjamin hak-hak warga Negara agar tetap mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan. Indonesia juga berkewajiban memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil. Terkait hal tersebut, pemberlakuan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu ditelaah sejauh mana efisiensi pemberlakuan dan ketepatan substansi pengaturannya? Metode penelitian yang digunakan ialah Economic Analysis of Law sebagai analisis hukum dengan menggunakan bantuan ilmu ekonomi, dalam hal ini konsep efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat banyak pengaturan yang inefisien dalam Peraturan Presiden ini seperti belum menekankan kepada daya saing, pencegahan kegagalan alih teknologi dan keahlian, belum mempromosikan kepentingan publik serta belum mampu mewajibkan informasi asimetris karena tidak melibatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk memastikan kebutuhan riil penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun Peraturan Presiden ini sudah cukup efisien dalam hal pemangkasan birokrasi. Ke depannya, perlu dikembalikan lagi hakikat efisiensi baik dalam aspek birokrasi maupun ketepatan sasaran penggunaan TKA berdasarkan perbedaan keterampilan dan keahlian.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DIKAITKAN DENGAN MODEL JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI TANJUNGSARI, KABUPATEN BOGOR
Authors: Setiadi Wicipto , Sinjar Muhammad Arafah , Sugiyono Heru
Published: September 2020

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan peralihan hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namunpada sebagian masyarakat Desa Tanjungsari, Kabupaten Bogor, jual beli atas tanah masih memakai tata cara hukum adat yakni tanpa melalui PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan transaksi jual beli tanah di Desa Tanjungsari yang masih dilakukan dengan tata cara hukum adat,kemudianbagaimana implementasi peraturan pemerintah tersebut terkait model jual beli tanah menurut adat sertabagaimana proses pendaftarannya. Dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini ditemukan bahwa peraturan pemerintah tersebut dalam implementasinya masih belum dapat berjalan dengan baik antara lain karena tidak adanya unsur pemaksa dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan pemerintah tersebut, selain juga ada faktor budaya masyarakat yang turut andil mengakibatkan kurang berjalannya beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu perlu dukungan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut dan juga dukungan berupa peningkatan kapasitas pejabat pertanahan untuk dapat memberikan pendampingan bagi masyarakat. 
IMPLEMENTASI NOKEN SEBAGAI HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
Authors: Agustine Oly Viana
Published: September 2020

Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia memuat penghormatan terhadap perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa dan negara wajib berpedoman pada konstitusi. Perundang-undangan dimaksud tidak hanya terhadap hukum tertulis saja, tetapi juga terhadap hukum tidak tertulis yang diakui oleh konstitusi sebagai hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat. Noken adalah salah satu hukum tidak tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di beberapa wilayah di Papua. Noken diakui oleh konsitusi dan dijamin keberlangsungannya dengan persyaratan tertentu. Melalui penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi noken sebagai hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan teori supremasi konstitusi, demokrasi dan hukum tidak tertulis. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa noken merupakan salah satu hukum tidak tertulis yang didasarkan pada kesepakatan adat dalam menentukan pilihan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di beberapa wilayah di Papua. Konstitusi memberikan jaminan terhadap implementasi noken sebagai salah satu sistem pemiludengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, noken memiliki kedudukan sebagaisalah satu hukum tidak tertulis yang sah dalam sistem hukum nasional. 
KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA PASCA ERA REFORMASI
Authors: Gelora M Ahmad
Published: September 2020

Sejak era reformasi, Konvensi ketatanegaraan sebagai hukum tertulis mulai tergerus oleh formalisasi hukum. Hampir semua tradisi bernegara Indonesia saat ini dinormakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu sumber hukum, konvensi seharusnya tetap dipertahankan keberadaannya, meskipun karakteristik itu jarang terjadi di negara civil law. Di Indonesia konvensi perlahan demi perlahan mulai menghilang, dikarenakan semua konvensi cenderung untuk dinormakan dalam peraturan tertulis. Apabila kondisi ini dipertahankan secara terus menerus, konvensi sebagai salah satu sumber hukum akan punah. Penelitian ini menggunakan metoda yuridis normatif, dan menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang seharusnya menempatkan posisi konvensi dalam hierarki peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan konvensi dalam  sistem hukum Indonesia. Artikel ini mencoba untuk melihat posisi konvensi yang tersisa hingga saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta bagaimana kita menempatkannya dalam sistem hukum nasional sebagai upaya untuk menjaga tradisi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. 
REFORMASI HUKUM TANAH DESA: REDEFINISI DAN PENGUATAN KEDUDUKAN
Authors: Diniyanto Ayon
Published: September 2020

Desa di Indonesia merupakan kesatuan masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) secara tidak langsung memuat kedudukan desa. Perlindungan dari konstitusi bukan merupakan jaminan desa terlepas dari permasalahan. Salah satu permasalahan yang ada di desa yaitu terkait dengan tanah desa. Tanah desa dilihat dari segi regulasi mempunyai problem. Problem terkait dengan tanah desa yaitu tentang definisi, jenis, dan kedudukan. Tidak ada kejelasan terkait dengan definisi, jenis, dan kedudukan tanah desa. Bahkan problem yang lebih krusial terjadi kerancuan pengertian antara tanah desa dengan tanah kas desa. Peraturan perundang-undangan tidak konsisten dalam menerapkan materi muatan tentang tanah desa. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk memecahkan problem tersebut. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Permasalahan terkait dengan regulasi tanah desa dapat diselesaikan dengan reformasi hukum tanah desa yang salah satunya meliputi redefinisi. Penguatan kedudukan tanah desa juga perlu dilakukan dalam rangka menjamin dan melindungi keberlanjutan tanah desa sebagai warisan leluhur. Diperlukan peran dari berbagai pihak seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak-pihak lain agar reformasi hukum tanah desa dapat terealisasi.
PROGRESIVITAS MAKNA PEMBACAAN ARAH POLITIK HUKUM REFORMASI PERTANAHAN INDONESIA
Authors: Ulil Ahmadulil Ulil
Published: September 2020

Pembaharuan hukum pertanahan diharapkan menjembatani regulasi sektor bidang pertanahan. Permasalahan yang dikaji adalah: Bagaimana model pembacaan progresifitas makna reformasi hukum pertanahan. Bagaimana Penataan kembali sistem hukum pertanahan dalam sistem hukum nasional yang konstruktif dan integral. Penelitian menggunakan paradigma constructivist, Metode Pendekatan socio-legal research dengan metode Kualitatif, sepesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil pembahasan didapati hal berikut: Pertama, wacana pembacaan teks dan politik hukum reformasi hukum pertanahan merupakan keniscayaan penalaran hukum. Kedua, melalui penataan kembali hukum pertanahan perlu mengakomodir kepentingan masyarakat bukan konfigurasi kepentingan peranata global. Proses reformasi hukum pertanahan, pelu di pandang secara integral dan konstruktif tidak dipandang penataan yang kontemporer.
EVALUASI KEBIJAKAN IZIN LOKASI DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PASCA PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION
Authors: Mayasari Ima
Published: September 2020

Kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan Online Single Submission (OSS), mengalami perubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Penelitian ini terfokus pada evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca OSS baik retrospective (ex post) untuk melihat apa yang terjadi, dan apaperbedaannya dengan pengaturan sebelumnya maupun prospective (ex ante) untuk melihat apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kewenangan pemberian izin lokasi, yang sebelumnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya menjadi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen Pelaku Usaha (ex post) sementara itu secara prospective (ex ante) hal ini mendorong percepatan perizinan berusaha dan sinkronisasi tata ruang serta pemanfaatan ruang, didukung oleh kebijakan satu peta dan Satu Data Indonesia.
OMNIBUS LAW DAN IZIN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Authors: SUDARWANTO AL SENTOT , Kharisma Dona Budi
Published: September 2020

Masalah perizinan menjadi salah satu masalah terkait investasi yang perlu dibenahi. Oleh karenanya, Pemerintah melalui Omnibus Law melakukan penyederhanaan perizinan. Salah satu bentuk penyederhanaan perizinan yaitu dengan penghapusan izin lingkungan. Upaya tersebut tentunya bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Disatu sisi, polusi dan kerusakan lingkungan masih menjadi salah satu masalah dan tantangan besar Indonesia yang belum bisa terselesaikan saat ini. Merespon permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis korelasi antara izin lingkungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini juga akan menganalisis mengapa subtansi izin lingkungan dalam Omnibus Law bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan observasi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa izin lingkungan adalah wujud integrasi antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Omnibus Law harus dapat menyederhanakan izin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk tetap menerapkan izin lingkungan dalam subtansi Omnibus Law.  Di dalam Omnibus Law perlu dikonstruksikan proses perizinan lingkungan yang cepat, sederhana dan biaya yang memadai melalui rekonstruksi kelembagaan, konsistensi mekanisme penilaian izin lingkungan, dan penambahan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
URGENSI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA
Authors: Alwajdi Muhammad Farid
Published: September 2020

Doing Business yang diterbitkan oleh Bank Dunia disebutkan ada peran notaris yang mempengaruhi indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Peran notaris antara lain dalam hal membuat akta perusahaan. Indeks kemudahan berusaha menilai faktor prosedur dan waktu dalam menentukan skor kemudahan berusaha. Oleh karena itu, semakin cepat dan ringkas prosedur yang diperlukan dalam membuat akta maka semakin naik pula indeks kemudahan berusaha. Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan cyber notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga akan berpengaruh terhadap indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan cyber notary untuk mendukung kemudahan berusaha adalah dengan merubah Pasal 15 ayat (1) UUJN dan menambahkan kewenangan agar pembacaan akta dan tanda tangan diperbolehkan tanpa tatap muka (online). Dengan cara tersebut maka prosedur pembuatan akta dapat dipotong, sehingga prosesnya kurang dari 1 (satu) hari.
Descentrar, ensayar, reimaginar. Producir cultura experimental y comunitaria
Authors: Klett Arroyo Azucena , López Mediero Zoe
Published: September 2020

Este artículo aborda la transformación del paisaje cultural de la ciudad de Madrid en relación con las prácticas situadas de la ciudadanía activa, los movimientos sociales y las comunidades locales, desde una experiencia colaborativa e institucional desde el ámbito de la creación contemporánea. Presenta desde una voz situada la práctica curatorial y mediadora llevada a cabo por el programa/centro de arte Intermediae, señalando dos de sus proyectos recientes, Miradores (2016-2019) e Imagina Madrid (2018-2019), junto a otras intervenciones en el espacio público de la ciudad. Esta acción situada en la ciudad y su espacio público abre un espacio compartido entre institución, ciudadanía, comunidades, creadores y productores culturales. El texto se pregunta cómo dar un giro y continuar siendo útiles en el momento presente, insinuando el espacio del arte, no solo como lugar enunciación y producción cultural, sino como espacio negociación reapropiable, en el que se pueda realizar un trabajo común y se puedan volver a imaginar nuevos modos de vivir y estar juntas.
Resiliencia de Sistemas Eléctricos de Potencia mediante la Conmutación de Líneas de Transmisión – Estado del arte
Authors: Pilatásig Lasluisa Jaime
Published: September 2020

Los sistemas eléctricos se ven amenazados por diversos factores que afectan la continuidad en el suministro de electricidad, a la economía y a las personas; los eventos extremos tanto derivados del cambio climático o de los desastres naturales, identificados como riesgos de baja probabilidad pero de alto impacto han causado grandes apagones a nivel mundial. La resiliencia es un aspecto que define la capacidad de los sistemas de energía para recuperarse de los disturbios sean de corta o larga duración. Se aborda la conmutación de líneas de transmisión para incrementar la resiliencia del sistema y reducir costos totales en el contexto del despacho económico. Se resalta los aspectos considerados en las publicaciones que abarcan la temática de la resiliencia en los sistemas eléctricos, la conmutación de las líneas de transmisión bajo escenarios de evaluación de contingencia N-1, y, la planificación de expansión de transmisión comprendiendo los planteamientos de distintos autores y sus conclusiones. En la literatura técnica revisada, se visualiza el alcance de sus resultados para direccionarlos para el estudio de la Restauración Óptima de la Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia mediante la Conmutación de Líneas de Transmisión. Se determina que el punto de partida es el flujo óptimo de potencia DC (DCOPF), encontrándose la mejor solución y sobre todo la minimización de los costos totales de despacho.
Optimización en manufactura mediante la experimentación y modelos de regresión logística
Authors: Mares Castro Armando
Published: September 2020

En éste artículo se proponen tres esquemas de optimización para una respuesta de tipo fracción disconforme muestral en un proceso de manufactura. El diseño de experimentos es una técnica estadística que se aplica para mejorar la calidad del producto final. El uso de modelos de regresión logística se recomienda cuando se analiza la fracción disconforme muestral como parámetro de la calidad. A partir de los resultados del experimento se construye un modelo matemático con el fin de optimizar los parámetros del proceso. La metodología propuesta fue aplicada al proceso de vulcanización en la fabricación de suelas de hule. Se realiza un análisis comparativo de tres metodologías de optimización para evaluar el mejor resultado. Los niveles obtenidos en dos procedimientos fueron iguales y en el tercero se verificó una solución menos eficiente. La mejor solución se aplicó al proceso con una significativa mejora en el nivel de calidad del producto.
Cálculo de la correlación entre la complejidad de proyectos, medida por su red de nodos y arcos, y su desempeño, medido utilizando el método de valor ganado
Authors: Polo A Hector , Palma Yarissa
Published: September 2020

Se plantea la utilidad en la medición de la complejidad de un proyecto, y se realiza el análisis comparativo entre la complejidad de proyectos medida utilizando los cronogramas de obra y el desempeño de estos.  Se explica la utilización de los nodos y arcos del cronograma de obra de un proyecto para evaluar su complejidad, adoptando la metodología y formulas propuestas por varios proponentes, produciendo sus respectivos índices de complejidad.  A su vez se explica el sistema del valor ganado para medir el desempeño de un proyecto (índice de desempeño) y finalmente se realiza su comparación utilizando el coeficiente de correlación de Pearson.
Factores de riesgo asociados a la recurrencia de preeclampsia en gestantes del servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el 2017 - 2018
Authors: Villanueva-Bustamante Jesús M. , De la-Cruz-Vargas Jhony A. , Alegría Guerrero César Raúl , Arango-Ochante Pedro M.
Published: September 2020

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a la recurrencia de preeclampsia en el Hospital Nacional Guillermo Almenara I. (HNGAI) en el 2017-2018. Métodos: Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, analítico tipo casos y controles donde se utilizaron tablas descriptivas y cruzadas para el OR. Resultados: Luego del análisis univariado de los factores de riesgo se vio la mayor prevalencia de gestantes de entre 20 a 35 años con una cifra de 59.4%. Después del análisis bivariado se observó una asociación entre la variable sobrepeso u obesidad y la recurrencia de preeclampsia con un p valor de 0.031 y un OR de 1.94 (1.05 – 3.56) con IC al 95%. También se vio asociación entre la ser ama de casa con la recurrencia de preeclampsia con un p valor de 0.030 y un OR de 1.95 (1.06 – 3.58) con un IC de 95%. Por último, en el análisis multivariado los factores estudiados mantuvieron la significancia la obesidad con un p valor de 0.036 y un OR ajustado de 1.99 (1.04- 3.79) al IC de 95% y la variable ocupación un p de 0.023 y un OR ajustado de 2.07 (1.10 – 3.90) con un IC al 95%. Conclusiones: Se concluye que las variables sobrepeso u obesidad y ocupación, en este caso ser ama de casa está asociado a recurrencia de preeclampsia.
Velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media elevada en fetos sin anemia: ¿Falsos postivos?
Authors: Huertas Erasmo , Sugajara Ricardo , Ventura Walter , Castillo Walter
Published: September 2020

La anemia fetal severa pude ser detectada intrautero a través de la medición de velocidad sistólica máxima de la Arteria Cerebral Media (VSmax-ACM). La tasa de falsos positivos de esta técnica de medición desafortunadamente es alta (34%) por lo que se sugiere el correlato clínico materno fetal  y descartar condiciones que eleven falsamente la VPS antes de tomar alguna decisión respecto del diagnóstico de ser de anemia fetal. Presentamos un caso de un feto con VSmax-ACM alterado por encima de 1.5 MoM que nació con valores de hemoglobina normales.
Semi-desert Vegetation of Shirvan
Authors: Gasimzade T.
Published: September 2020

Data about semi-desert vegetation of Shirvan of Azerbaijan have been shown in the paper. Semi-desert territory distributed till 1000 (1100) – 1300 (1600) m above sea level. Species components of Artemisia lerchianoso — Salsola dendroidesosum and Artemisia lerchianoso — Ephemeretosum associations have been established. Quantity of taxon’s in semi-deserts for 2010–2014 years have determined. Semi-desert vegetation of Shirvan formed by 3 class, 3 formation and 9 association have been established.
Diseases and Pests Species of Berberis L. in Absheron Condition
Authors: Salakhova E.
Published: September 2020

The use of disease and pest resistant species in landscape design contributes to the effectiveness of green plantings. For this purpose, the pests Berberis L. and control measures in the dry subtropical climate of the Absheron Peninsula were studied. The main methods of disease control and prevention are considered. In conclusion, it is concluded that disease-resistant species should be chosen for landscaping; it is necessary to determine the optimal timing of plant growth and development; you should constantly monitor the general condition; dried branches and leaves must be periodically cleaned; autumn leaves should be collected and burned in winter as they contain pathogens. When a disease or pest is detected, chemicals should be used to prevent its development.
Analysis of Stress Corrosion Cracking Propagation of SS304 Stainless Steel Using Crack Shape and Etch Pits
Authors: Choe Byung Hak , Lee Sang Woo , Ahn Jong Kee , Lee Jinhee
Published: September 2020

Austenitic stainless steel SS304 is vulnerable to Cl atmosphere SCC (stress corrosion crack). In this study, SCC phenomena related to stress and corrosion composition were analyzed to identify the mechanism for SCC initiation and propagation in SS304. The microstructure and mechanical properties resulting from crack propagation were analyzed by OM, SEM/EDS and micro Vickers hardness tests. The abnormal phase transformation induced by the SCC was analyzed by TEM and diffraction. As a result of these analyses, the shape of SCC was observed to form a branched type crack, which was related to etch pit patterns on the etched surface due to the austenitic fcc (face centered cubic) lattice slip. In addition, the high concentration accumulation of Cl and S components at the SCC site, observed by SEM/EDS, indicated that the SCC was affected by the corrosive atmosphere. The SCC crack propagation was accompanied by hardening, which is believed to be associated with the mechanism of hydrogen embrittlement. High resolution TEM analysis found abnormal satellite diffraction points in the SCC high hardness region. This means that a superlattice phase with high hardness values is formed near the SCC region. And the HIC (hydrogen induced crack) effect, a kind of hydrogen embrittlement, was also influenced by the hardened superlattice phase. It is assumed that the SCC and HIC are similar phenomena produced in the same stress and corrosive atmosphere by superlattice phase transformation.
A study on the Microstructures and the Suppression of Grain Growth in Rapidly Solidified Fe-Si-B(-Cu-Zr-Ca) Base Nanostructured Alloys
Authors: Im Hyun Ah , Jeong Jun Young , An Su Bong , Sohn Keun Young , Park Won-Wook
Published: September 2020

Magnetic induction and resonance wireless power charging generally operates in a high frequency range, and its efficiency is degraded by the generation of heat at high frequency. This makes it necessary to develop new soft magnetic materials capable of maintaining their characteristics even at high frequency. The purpose of this study is to minimize the heat generated by the eddy currents when charging, and to improve the charging efficiency under an alternating magnetic field. In this study, Fe-Si-B alloys containing Cu, Zr and Ca elements were melt-spun to prepare amorphous ribbons. The amorphous ribbons were heat treated to crystallize nanograins, The structure was analyzed by TEM and EELS, As a result, it was found that Zr was distributed mainly at the grain boundaries after heat treatment, whereas Ca was uniformly distributed only along the grain boundaries. It could be concluded that the Ca and Zr elements effectively suppressed the grain growth, and thus maintained the very fine nanograin structure.
The Science in Hume's Science of Man
Authors: Demeter Tamás
Published: September 2020

This paper sketches a recently emerging divide between two interpretations of Hume's methodology and philosophy of science. On the first interpretation Hume relies on an inductive methodology and provides a (Newtonian) dynamic theory of the mind, and his philosophy of science reflects this methodology. On the second, Hume relies on inferences to the best explanation via comparative analysis of instances, and offers an anatomy of the mind relying on a chemical and organic imagery. The paper also aspires to lean the reader's sympathies toward the latter interpretation while outlining some of its potential consequences for the character of Hume's psychology, the limits of associationism, and his empiricism.
‘An Authority from which there can be no appeal’: The place of Cicero in Hume's science of man
Authors: Stuart-Buttle Tim
Published: September 2020

Hume's admiration for the Roman philosopher and statesman, Cicero, is well-known. Yet scholars have largely overlooked how Hume's interpretation of Cicero – initially as a Stoic, and subsequently as an academic sceptic – evolved with Hume's own intellectual development. Moreover, scholars tend to focus on Hume's debts to Cicero with regard either to his epistemological scepticism or his philosophy of religion. This essay suggests instead that Hume's engagement with Cicero was at its most intense, and productive, when evaluating the relationship between morality and religious belief. Closer attention to the place of Cicero in Hume's writings illuminates our understanding of Hume's intellectual development, particularly in the crucial pre- Treatise years. It also, however, shines light on Hume's interpretation of the history of occidental philosophy (not least the consequences of its engagements with Christian theology), and on how Hume saw his own work to relate to this history.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM TELUK JERING KABUPATEN KAMPAR
Authors: GINTING ARWANTO HARIMAS , Wardana Data , Zainal Zainal
Published: September 2020

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang strategi pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Secara empiris objek wisata alam ini belum mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kampar. Secara teori penelitian ini menggunakan teori strategi pengembangan menurut Cooper dalam Sunaryo (2013: 159) yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas, fasilitas, layanan tambahan dan kewenangan lembaga. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan informan yaitu pemerintah Kabupaten Kampar, pengelola objek wisata, Kepala Desa, Anggota BPD, tokoh masyarakat dan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Kampar pada objek wisata alam Teluk Jering dan hambatan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak ingin objek wisata ini dikelola oleh pemerintah karena ini akan mengurangi pendapatan bagi masyarakat lokal tersebut dan belum adanya kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengembangan objek wisata. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar belum melakukan strategi pengembangan objek wisata alam Teluk Jering. Adapun saran penelitian ini yaitu pemerintah harus menyediakan akses tempat tinggal dan fasilitas pendukung, membina komunitas lokal, mengatur kawasan wisata dan membuat peraturan tentang pengelolaan objek wisata ini agar didukung dengan kegiatan budaya local.

Kata Kunci : Strategi Pemerintah; objek wisata alam; dan pengembangan
A STORY OF EXTRAORDİNARY ABDOMİNALLY PERFORATİTON
Authors: Gürbüz Şükrü
Published: September 2020

Pneumoperitoneum is the
result of a gastrointestinal (GI) tract perforation in more than 90% of cases.
Perforation of the stomach or duodenum caused by peptic ulcer is considered the
most common cause of pneumoperitoneum. In this article, we present a case of
pneumoperitoneum associated with sigmoid colon perforation, which is the result
of the patient trying to create a laxative effect by inserting the hose
attached to the wash basin into his rectum and opening the water afterwards. An 89
years old male patient was brought to the emergency department with complaints
of abdominal pain starting about 2 hours ago.
The patient's abdominal ultrasonography showed free fluid up to 10 cm in the
lower abdomen. Posterior anterior chest X-ray and direct standing abdominal X-ray of the patient had subdiaphragmatic
free air and images with free fluid, pneumoperitoneum and perforation were
obtained in contrast enhanced abdominal tomography. As a result of surgery
performed by general surgery it was seen approximately 30 cm proximal
from the rectumthat there was a 4 cm perforation
in the sigmoid colon. We must consider pneumoperitoneum, which is the result of
colon perforation especially in elderly patients with acute abdominal pain, to
be definitely among our differential diagnoses.
Діяльність Одеського муніципалітету Трансністрії (1941-1944 рр.)
Authors: Біліченко Лідія
Published: September 2020

У статті досліджується діяльність Одеського муніципалітету в період румунської окупації Одеси в 1941-1944 рр. Доведено, що діяльність муніципалітету сконцентрувалася, головним чином, на таких аспектах: реформування адміністративної гілки управління, відновлення економіки, реформування органів правопорядку, охорони здоров’я та освіти.

Також перед урядовцями Одеського муніципалітету стояло дуже складне завдання по відновленню більш-менш нормального функціонування міста. Восени 1941 р. Одеса представляла собою жахливу картину після військових дій: підірвана електростанція, зруйнований водопровід, радіостанція, телефонна станція, розграбовані магазини, розбиті склади, хлібозаводи та млини, згарища будинків, зіпсовані мостові, зруйновані лікувальні установи.

Встановлено, що протягом 1941-1944 рр. урядовцям муніципалітету вдалося: відновити електропостачання та трамвайний рух, налагодити постачання води та продовольство у місто, в декотрій мірі відновити зруйновану економіку, провести фінансову реформу, відкрити медичні установи, реформувати шкільну освіту, налагодити поштовий зв’язок тощо.
Isolation and Characterization of a Novel Myophage Abp9 Against Pandrug Resistant Acinetobacater baumannii
Authors: Jiang Lingli , Tan Jingjie , Hao Yi , Wang Qi , Yan Xiaorui , Wang Dali , Tuo Li , Wei Zairong , Huang Guangtao
Published: September 2020

Acinetobacter baumannii (A. baumannii) has emerged as one of the most troublesome pathogens in health care institutions. A. baumannii can cause a wide range of diseases in humans, including pneumonia and septicemia. Phage therapy has drawn great interest from medical researchers as a potential way to control infections by antibiotic-resistant A. baumannii. Using a pandrug-resistant clinical A. baumannii isolate ABZY9 as an indicator, we isolated a lytic phage Abp9 from hospital sewage. Abp9 belongs to myoviridae family and shows a wider host range of 12%. Abp9 contains a linear double-stranded DNA genome of 44,820 bp with a G + C content of 37.69%. The Abp9 genome contains 80 open reading frames, but lacks any known virulence genes or lysogen-formation genes. In a systemic A. baumannii infection mouse models, Abp9 treatment showed good therapeutic effects. We have also observed an excellent lytic activity against A. baumannii in biofilm form of growth in vitro. All of these suggest that Abp9 is a good candidate for the phage therapy against drug-resistant A. baumannii infections.