Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa)
Authors: Lestari Aprilia , Bela Herwin Sagita 
Published: June 2023

AbstractThe establishment ofÂ villages and changes in village status not only talk about government administrative requirements, bu talso full of the interests of certain elites.Â The expansion ofÂ villagesÂ is madeÂ as an event to distributeÂ power and authority by certain elites.Â Changing the status of the village to becomeÂ sub districtÂ too. This condition cannot be separated from the village budget program provided by the government to develop villages andÂ empowerÂ village communities.After the implementation of Law No. 6 of 2014 concerningÂ villages followed by the Village budget Program, the structuring of villages inÂ OganÂ KomeringÂ Ulu District became the local government's concern. The village budget program has become a stimulus for certainÂ eliteÂ wishes to try to established new villages / village expansion.However, the central government did not approve more so it did notÂ submitÂ proposals for villages expansion/ establish new village.This is becauseÂ establishÂ new villages / villages expansionÂ is consideredÂ to affect the amount of budget received by the village, because the amount of village budgetÂ is basedÂ onÂ the consideration ofÂ population and area.This condition triggered conflict between the village government and the Ã©lite who wanted toÂ establishÂ a new village.The conflict wasÂ the passivity ofÂ the community towards administerÂ the village government. In addition, local governments also study deeply if there is a desire to establishÂ new villages so that itÂ is not used as an event for power sharing andÂ in order toÂ minimizeÂ the misuse of the goals of village division. For the change of village status toÂ sub district, there has not been any significant progress from a number of villages that have changed their status in the past decade.Keywords : stucturing, formation, village changeAbstrakPembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan, tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penatan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa denganÂ  elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Â Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.Kata kunci : penataan, pembentukan, perubahan desa