bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Uji Aktivitas dan Formulasi Sediaan Body Lotion dari Ekstrak Biji Kakao (Theobroma Cacao L.) Sebagai Antioksidan
Authors: Putri utami Mira
Published: September 2023

Kosmetika merupakan campuran dari beberapa bahan yang telah diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi untuk merawat serta memperindah bagian tubuh sesuai dengan tujuan penggunaan kosmetik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental yaitu suatu penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan untuk mengetahui pengaruh yang ada, sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu atau eksperimen dilakukan dengan meneliti percobaan yang dilakukan terhadap uji variabel terikat. Berdasarkan penelitian uji aktivitas antioksidan dan formulasi sediaan body lotion dari ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L. ) sebagai antioksidan yang didapatkan menunjukkan bahwa sediaan body lotion antioksidan kurang signifikan. Kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena metode ekstraksi yang digunakan kemungkinan tidak cukup menarik kompunen kimia yang bersifat antiaksodan dalam sediaan biji kakao. Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 1. ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) dapat dibuat sedian  body lotion dengan berbagai macam konsentrasi.  2. Konsentrasi biji kakao (Theobroma cacao L.) dapat mempengaruhi sifat fisik body lotion formula I berwarna coklat tua, formula II berwarna coklat tua, formula III berwarna coklat tua. Uji pH untuk setiap sediaan F1,F2,F3 memenuhi persyaratan dengan reng pH yaitu 4,5-7. uji homogenitas, serta uji daya sebar sediaan lotion dengan variasi kadar ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) tidak mempengaruhi kestabilan fisik body lotion dan tidak mengalami perubahan selama dilakukan pengujian. Sediaan body lotion ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) mempunyai aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 pada formula I sebesar 7,144 µg/ml, formula II sebesar 8,333 µg/ml, dan formula III sebesar 7,143 µg/ml.
Edukasi “Menjadi Orang Tua Hebat di Era Gadget” pada Yayasan Ciarylene
Authors: Latuheru Grace , Kambodji Joe , Mailoa Joice
Published: September 2023

Pandemi Covid-19 belum berakhir, masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru tersebut antara lain bekerja, beribadah dan belajar dari rumah. Begitu pun dengan siswa/I di TK Ciarylene. Anak menghabiskan waktu bersekolah atau bermain di dalam rumah. Orang tua sering kewalahan dalam membersamai anaknya belajar di rumah, apalagi orang tua yang masih harus bekerja. Untuk mengurangi kewalahan orang tua, mereka sering memberikan gadget kepada anak sebagai cara untuk anak diam, tidak mengganggu aktivitas orang tua. Gadget selain sebagai alat elektronik yang berfungsi untuk komunikasi dan mencari informasi, gadget juga dilengkapi dengan aplikasi dan fitur yang menarik sehingga anak-anak dapat tenang ketika memainkan gadget. Saat pemberian gadget tidak dikontrol dengan baik oleh orang tua, maka akan mengakibatkan terjadi kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget ini akan berdampak pada fisik maupun psikis anak. Hal ini mendasari dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat di Yayasan Ciarylene sebagai langkah sederhana memberikan edukasi kepada orang tua terkait bahaya penggunaan gadget. Metode yang digunakan adalah dengan ceramah dan diskusi. Kesimpulan yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, adalah peserta sangat antusian mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib
Penanggulangan Longsor Akibat Banjir pada Lereng Di Kecamatan Banjar Rejo Kendal
Authors: Krisdiyanto Aris , Dewi Kemmala
Published: September 2023

Penanggulangan longsor pada wilayah Krajan, Banjarejo, Kecamatan Boja Kendal yang diaibatkan curah hujan yang tinggi, kemudian talut tidak bisa menahan tekanan air dan kondisi tanah yang terkena air ikut terbawa yang mengakibatkan longsor pada wilayah tersebut. Kondisi lokasi diapit antara tebing yang terjai pada bulan Juni Tahun 2022, penanganganan longsor dilihart dari strukur tanah dan kondis kontrur tsnsh dipilih yang paling cocok adalah menggunakan konstruksi bronjong karena merupakan tebing dan dapat dibuat dengan metode terasering  dari pada menggunakan turap beton bertulang atau pasangan batu kali utuh. Konstruksi bronjong lebih mudah pelaksanannya, lebih murah biaya dan efisien.
UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAMPAK PACARAN DI KALANGAN REMAJA BAGI PESERTA DIDIK KELAS VIII-H MTs ASY-SYAFI’IYYA JATIBARANG KABUPATEN BREBES
Authors: Setyowati Darsonah
Published: September 2023

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam proses perkembangan, karena itu perkembangan pada masa remaja sudah seharusnya mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama dari kawasan lingkungan terdekatnya. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa tentang Dampak Pacaran di Kalangan Remaja sebelum diberi layanan sosial, maka diberikan pre test kepada siswa sebelum pemberian treatmen. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-H MTs Asy-Syafi’iyyah Jatibarang Brebes tahun pelajaran 2022/2023.Dari hasil pre test diperoleh secara keseluruhan tingkat pemahaman siswa tentang Dampak Pacaran di Kalangan Remaja berada pada kategori rendah. Hal ini diperoleh dari skor total tes pemahaman Dampak Pacaran di Kalangan Remaja pada saat pre test yaitu sebesar 1905 dan jumlah responden sebanyak 30 siswa. Skor rata-rata untuk tingkat pemahaman Dampak Pacaran di Kalangan Remaja siswa adalah 63,50 (skor total : jumlah responden). Dan jika dipersentasekan diperoleh hasil 53,33 % dari skor maksimal seluruh item. Nilai 53,33% jika ditinjau dari tabel kriteria tingkat pemahaman yang masuk ke dalam kategori rendah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemahaman Dampak Pacaran di Kalangan Remaja siswa kelas VII-H MTs Asy-Syafi’iyyah Jatibarang Brebes Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023 berada dalam kondisi yang kurang baik.
On the Role of Symbiotic Thinking in the Age of the Anthropocene
Authors: Skubała Piotr , Ochwat Magdalena ,   Polish Academy of Sciences
Published: September 2023

The human influence on the earth’s ecosystem has become so destructive that we need a new vision of the world that will offer hope. The article is an attempt to create a new interdisciplinary way that takes into account the role of symbiosis in the functioning of life on Earth. Australian scholar Glenn Albrecht postulates the conceptual framework for the new epoch and calls it the Symbiocene. which will be characterized by replicating symbiotic life processes in human activities. At the same time, science clearly states that the relationships among organisms are predominantly cooperative and symbiotic in nature. The article focuses on three selected phenomena in which close multilateral cooperation plays a significant role. These are: the life of lichens, the functioning of mycelium with plants, especially the role of Mother Trees over young stands, and permaculture as an example of symbiotic agriculture. We take these examples as a training in collective imagination in good interspecies living and draw on selected literary texts. We believe that the idea of the Symbiocene, an inclusive and integrative philosophy of life, has great potential to become a new direction not only in the natural sciences, but also in the social sciences and humanities.
The World as a Hospitable Space
Authors: Stuparu Lorena Valeria ,   Polish Academy of Sciences
Published: September 2023

In this study I intend to prove that there is a close connection between ethical purposes of Environmental Philosophy as World Philosophy and the idea of sacred nature as part of the “world” in a phenomenological sense, which includes sacred space as defined in the philosophy of religion. The main points that intersect here are: the idea of sacred space; the perception of virtue in a sacred world; the beauty of creation: nature, life, human sensibility. The theoretical background of this study contains points of view that express phenomenological, hermeneutic, theological, and aesthetic conceptions belonging to authors and exegetes such as Mircea Eliade, William E. Paden, David Cave, Ion Ianoși, Douglas Allen, Arnold Berleant, and Vincent Blok. I believe that the neglect of the environment-as-a-condition-of-life (the consequences of which can already be seen in ecological imbalances) is caused by, among other factors, the desacralization of human attitudes towards nature and the world of life. Few people still have a feeling of sacred nature or the aesthetic emotion of perceiving beauty in natural forms. The relationship with the environment and nature is reduced to its exploitation as a source of economic profit or as a way for spending free time, a source of personal comfort devoid of any spiritual significance. Surely we cannot go back to archaic religions or medieval Christianity, but we can reintegrate into our moral values something of those cultures’ admiration and respect for the beauty/sublimity of nature and the world as expressions of divine creation, as something sacred. Philosophical debates related to this retrieval and their dissemination could be part of solving the ecological problems of the contemporary world.
Ontology of Natural Landscapes and Human Global Environmental Consciousness
Authors: Beilin Mykhailo , Soina Iryna , Horbenko Olena , Zheltoborodov Oleksandr ,   Polish Academy of Sciences
Published: September 2023

The problem raised in the article is actualized not by the artificial attachment of the topic of ecology to the existential problems of humankind, but by the urgent need to conceptualize the dangers of a growing gap between the further development of civilization and ignoring the primary nature of its existence, the analysis of modern specific dangers of wildlife, flora and fauna, catastrophic climatic phenomena, desertification, and chemical pollution of the land. The posed problem of the conceptualization of wild nature logically continues the intention of the authors to turn to the human-dimensional characteristics of the entire natural environment. At the level of socio-philosophical analysis, the meaning of a new model of relations between society and nature is revealed, and alternative concepts of nature protection to modern practices are comprehended. The importance of wildlife in its narrowed (terrestrial) space for social development on the established ideological principles of the most careful attitudes to wildlife, taking into account the reverse dangerous impact of the destructible habitat on humanity, has been proved.
Buddhist Environmental Ethics
Authors: Mohanta Dilipkumar ,   Polish Academy of Sciences
Published: September 2023

There is no greater threat today to the security of life on this earth than environmental degradation covering all aspects of Nature—plants, animals and human. It is imperative to take interest in a future which lies beyond the boundary of our short-sighted outlook and self-interests. Non-western and indigenous cultural approaches to environmental issues are relevant today. Following Buddhist Ethics we can extend love, compassion, and non-violence in practice and limit our greed, and also we can take interest in protecting the right to happiness of future generations. In the light of the ethical teachings contained in the texts of Buddhism, I propose two different methodological models, namely the “Honey-Bee Model” and “Mother-Child Model,” for addressing an ideal relation between humans and Nature. The Buddhist approach to environmental issues is based on the law of Dependent Origination and the theory of Not-Self or Relational Self. I shall also argue that Buddha’s teaching integrates all aspects of the ecosphere—individuals and general species—in terms of mutual interdependence, which in a sense an attempt to institutionalize care and welfare ethics beyond the human domain to also reach the animal and plant worlds. This paper is an attempt to address current ecological problems from the moral perspective of Buddhism.
The Role of the Glance in Overcoming the Disunity of Knowledge and Practice in Environmental Philosophy
Authors: Hai-qin Wang ,   Polish Academy of Sciences
Published: September 2023

Statistics show, that even though an ethical respect for nature is both widely advocated by current mainstream environmental philosophy and is increasingly publicly accepted, this is not enough to ensure the needed practical actions to protect and preserve the natural world and its living beings. This reflects a disconnection between the related intellectual or theoretical appreciation of the integrity or value within the natural world and the sorts of practices needed to heal or to motivate the actions needed for ecological integrity and sustainability. Awareness of this disunity or disconnection calls for a philosophical examination of this disconnection. This paper argues that the disunity between knowledge and practice reflects a “blind spot” in those sorts of mainstream environmental philosophy that attempt to establish a rational basis for an ethical respect for nature and humans’ ethical responsibility to the environment. This paper shall reveal that blind spot and its origin by examining and building on Ed Casey’s analysis and phenomenological description of an original and authentic directly lived ethical response to the environment that he calls the “first moment of ethical response.” Casey’s description of this “first moment of ethical response,” rooted in his phenomenological horizon, allows him to break away from the horizon of current mainstream environmental ethics and uncover a field of original and authentic ethical experience that opens an area of investigation closed to current environmental ethics. In this way Casey’s work can reveal the limitations of the scientific horizon of mainstream environmental ethics and has great value in the overcoming of the blind spot and its ill effect.
Money holding and budget deficit in a growing economy with consumers living forever
Authors: Tanaka Yasuhito
Published: September 2023

I examine the problem of budget deficit in a growing economy in which consumers hold money as a part of their savings in the case where consumers live forever. For simplicity and tractability I use a discrete time dynamic model and Lagrange multiplier method. In the appendix I briefly explain the solution using a discrete time version of the Hamiltonian method. I will show the following results. 1) Budget deficit is necessary for full employment under constant prices. 2) Inflation is induced if the actual budget deficit is greater than the value at which full employment is achieved under constant prices. 3) If the actual budget deficit is smaller than the value which is necessary and sufficient for full employment under constant prices, a recession occurs. Therefore, balanced budget cannot achieve full employment under constant prices. I do not assume that budget deficit must later be made up by budget surplus.
Inflation’s Reduction of the Real Minimum Wage and Unemployment in the USA: 1987 to 2021
Authors: Leightner Jonathan E. , Jenkins Eric
Published: September 2023

Hundreds of articles have been written that include empirical estimates of the dis-employment effects of minimum wages; however, many of these articles find statistically insignificant effects, some find significant negative effects, and a few find significant positive effects. Most of these studies use multivariate analyses which can be criticized for omitting key variables. The omitted variables problem ruins all statistics and estimates. This paper uses reiterative truncated projected least squares (RTPLS), a solution to the omitted variables problem, to estimate the percentage increase in unemployment due to a one percent increase in the real minimum wage using monthly data for the 50 states of the USA from 1987 to 2021. RTPLS produces a separate elasticity for every observation where differences in these estimates are due to omitted variables. We argue that RTPLS solves most of the econometric problems that David Neumark identified in his keynote address at a minimum wage conference in Berlin in 2018. We find that the percentage change in the unemployment rate due to a one percent change in the minimum wage ranges between 1.156 and 3.389, that the elasticities for different states tend to move together over time, and that all these elasticities are statistically significant at a 95 percent confidence level.
From the Chair
Authors: Aldred Benjamin
Published: September 2023

I was a folklorist before I was a librarian. And that means the first thing that comes to mind when I hear ‘round table’ isn’t ALA organizational structure, but Arthurian legend. While those things might feel worlds apart, a folklorist will tell you that legends are ostensibly historical stories that can provide an interpretive framework for contemporary experiences, the way we talk about the past is how we make sense of the present. So I think that stories of Arthur and his knights can provide relevant perspectives on GODORT and its greater role. I don’t just mean that government information librarians are heroic figures, though I won’t correct anyone else who says so, I mean that thinking about round table narratives can help us better understand round table realities.
มาตรการทางภาษีทรัพย์สินเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Authors:   , สังขรัตน์ วทันยา
Published: September 2023

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
อัตราการปิดตัวลงในปี 2560 ที่ผ่านมาสูง อีกทั้งยังมีอัตราการเป็นหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงนำมาสู่ข้อสังเกตที่ว่าการนโยบายการสนับสนุนของรัฐที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจยังไม่เพียงพอ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการทำรายได้ที่ค่อนข้างจำกัดอีกทั้งค่าใช้จ่ายในช่วงตั้งต้นกิจการค่อนข้างสูง นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องแบกรับภาระภาษีทุกประเภทเทียบเท่าวิสาหกิจโรงงานทั่วไป ในขณะที่มาตรการในการผ่อนผันภาษีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีแค่ภาษีเงินได้เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สามารถทำกำไรได้มากเพียงพอต่อภาระภาษีที่ต้องแบกรับนั้น จึงต้องปิดตัวไปเมื่อศึกษาหลักการภาษีอากรที่ดี พบว่าควรมีความเป็นธรรม และควรก่อให้เกิดรายได้
อย่างไรก็ตาม การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถูกเก็บภาษีในจำนวนที่สูงกว่าความสามารถในการทำรายได้นั้น ถือว่าเป็นการไม่เป็นธรรม อีกทั้งรัฐเก็บภาษีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในช่วงต้นมากจนเกินไป ทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดโอกาสที่จะเติบโต และรัฐก็เสียโอกาสที่จะเก็บภาษีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภายหลังเมื่อสามารถทำรายได้ได้มากขึ้นนอกจากนี้ ภาษีทรัพย์สินที่ไม่ได้เกิดจากฐานเงินได้ แต่เกิดจากฐานการถือครองทรัพย์สินนั้น หากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ถึงแม้จะไม่ได้ทำรายได้ ก็ต้องเสียภาษีทรัพย์สินอยู่ดี ดังนั้น จึงมีความไม่เป็นธรรมต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นอกจากนี้ จากการศึกษามาตรการบรรเทาภาระภาษีทรัพย์สินของประเทศอังกฤษ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีมาตรการบรรเทาภาระภาษีทรัพย์สินที่หลากหลาย เช่น การยกเว้น
ภาษี การลดอัตราภาษี หรือการกำหนดจำนวนภาษีทรัพย์สินสูงสุดที่ต้องเสียเพื่อให้สัมพันธ์กับรายได้ เป็นต้น ดังนั้น จึงควรนำมาตรการดังกล่าวมาศึกษาและปรับใช้กับมาตรการของประเทศไทย โดย
พิจารณาปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ที่ยังไม่ได้ประกาศใช้
เพื่อให้มีขอบอำนาจและการนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อวิสาหกิจโรงงานทั่วไปในประเทศ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่างประเทศอีกด้วย
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้บริษัทในเครือ : กรณีเลิกกิจการ
Authors:   , ด่านพิษณุพันธุ์ ณฐพร
Published: September 2023

การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของเครือบริษัทหรือกลุ่มบริษัทนั้น มักมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อต้องการความมั่นคงของโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท รวมไปถึงประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะได้รับด้วยทั้งด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน และการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับบริษัทในเครือซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง อย่างไรก็ดียังคงมีช่องโหว่ของกฎหมายที่ทำให้บริษัทอาศัยเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทางภาษีของกลุ่มบริษัท โดยพยายามที่จะลดภาระภาษีของกลุ่มบริษัทให้ต่ำลงหรือการหลีกเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นเอกัตศึกษาเล่มนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายจ่ายผลขาดทุนของ
เงินลงทุนที่ไม่ได้รับคืนภายหลังการเลิกกิจการของบริษัทลูกหนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนให้แก่
กิจการของลูกหนี้เพื่อนำมาชำระหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทผู้ลงทุนเอง ซึ่งจากผลของ
การศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์หลักของการปลดหนี้โดยผ่านการเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวนั้นไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม ซึ่งมีคำสั่งกรมสรรพากรกำหนดให้บริษัท
ไม่สามารถรับรู้ผลขาดทุนของเงินลงทุนที่ไม่ได้รับคืนจากการเพิ่มทุนในกรณีของหนี้การค้า แต่ในกรณีของหนี้เงินให้กู้ยืม บริษัทสามารถเลือกวิธีการเพิ่มทุนให้แก่กิจการของลูกหนี้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ตนเอง เพื่อให้บริษัทสามารถนำผลขาดทุนของเงินลงทุนดังกล่าวมารับรู้เป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้มากขึ้นแทนที่จะทำการปลดหนี้เงินกู้ยืมให้แก่กันโดยตรงซึ่งไม่สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้ ซึ่งถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) อย่างหนึ่งของบริษัท โดยการวางแผนที่จะรับรู้รายจ่ายที่สูงเพื่อจะได้เสียภาษีในจำนวนที่น้อยลงได้
ดังนั้นการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่มีความเสมอภาคกันในการรับรู้รายจ่ายผลขาดทุนจาก
การเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับคืนจากการเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมของบริษัทในเครือเดียวกันภายหลังการเลิกกิจการของบริษัทลูกหนี้ โดยการเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีความเพียงพอและน่าเชื่อถือของหลักฐานต่างๆ มีการกำหนดแผนการเงิน รวมถึง
ระยะเวลาในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทผู้ได้รับการลงทุนที่เหมาะสม จะช่วยทำให้
กิจการปลอดการหลีกเลี่ยงภาษีอากร และรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคตได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
Assessing the quality of English-to-Thai machine interpreting : translating Google Translate
Authors:   , Pewnim Pira
Published: September 2023

This research aims to assess the quality and potential of Google Translate when used as an English-to-Thai Machine Interpreting (MI) tool. The paper explores MI’s distinct definitions and terminology as well as its relationship to other relevant technologies, i.e. Machine Translation (MT), Automatic Speech Recognition (ASR), and Text-to-Speech (TTS). Four five-minute English-language recordings from the European Commission's Directorate General for Interpretation Speech Repository were selected as samples for the MI to interpret. Human evaluation was used to evaluate the Comprehensibility, Accuracy, and Usability of MI with five final-year interpreting students and six professional interpreters performing as judges. Results show that MI is still far from perfect with problems in every step of the MI process from ASR, MT, to TTS. Discussion and analysis further reveals how and why current MI fails in its processing of English into Thai, as well as presents contemplations on what should be done to enhance MI performance. The subtle decisions chosen, and mistakes made, by the MI tool when encountering uncertainty suggests that MI exhibit comparable error symptoms and display similar coping strategies to human interpreters. Thus, it is paramount that professional interpreters be involved the development and improvement of MI technology going forward.
ผลกระทบจากการเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิ : ศึกษาธุรกิจยานยนต์สมัยใหม่
Authors:   , ขวาของ ทวีพร
Published: September 2023

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีแนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต โดยยานยนต์สมัยใหม่ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม คือ ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานสะอาด (Green energy) เช่น พลังงานไฟฟ้า แทนพลังงานเชื้อเพลิงแบบเดิม หรือเรียกว่า ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับสากล
สภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ โดยบริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของโลก ซึ่งเข้ามาจัดตั้งบริษัทลูกในประเทศไทยเพื่อประกอบกิจการผลิตยานยนต์จาหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จึงมีความจาเป็นจะต้องโอนถ่ายนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทแม่ในต่างประเทศมายังบริษัทลูกในประเทศไทย ซึ่งการการถ่ายโอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสามารถทาได้โดยให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทลูกในประเทศไทยยังมีความจาเป็นจะต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ วิทยาการทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ความช่วยเหลือทางเทคนิคต่างๆ จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ ซึ่งค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดวิทยาการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตในบางธุรกรรมถือเป็นเงินได้ค่าสิทธิ
การพิจารณาของกรมสรรพากรในเรื่องค่าสิทธิไม่เป็นไปตามความหมาย “ค่าสิทธิ” ตามต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น เงินได้หรือค่าตอบแทนจากการวิจัยและพัฒนา เงินได้หรือค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านวิศวกรรม และเงินได้หรือค่าตอบแทนการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ส่งผลทำให้ธุรกิจยานยนต์มีภาระภาษีเงินได้จากค่าสิทธิ แต่จากการศึกษาพบว่า ธุรกรรมดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ซึ่งอยู่ในความหมายของ “กำไรธุรกิจ” หากบุคคลผู้มีเงินได้มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เงินได้จากกาไรธุรกิจจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ การพิจารณาค่าสิทธิของกรมสรรพากรดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาการตีความค่าสิทธิที่ไม่สอดคล้องกับหลักตีความกฎหมายภาษีโดยเคร่งครัดและไม่สอดคล้องตามหลักการตีความอนุสัญญาระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
แนวทางการจัดเก็บภาษี กรณีวัดประกอบกิจการแสวงหากำไร
Authors:   , ทองถาวร บุญญ์กัญญ์
Published: September 2023

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปี 2556 มีการจัดประเภทองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
รวมทั้งหมดมีจำนวน 76,685 แห่ง แบ่งเป็นองค์การทางศาสนา 44,398 แห่ง คิดเป็นจำนวนร้อยละ 57.9 ของจำนวนองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรทั้งหมด และองค์การทางศาสนามีรายรับสูงถึง 27,215 ล้านบาท การที่วัดถูกจัดเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพราะตามกฎหมายการจัดตั้งวัดได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งวัดไว้เพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์และใช้ประกอบศาสนากิจการที่วัดประกอบกิจการแสวงหากำไร จึงเป็นการที่นิติบุคคลดำเนินงานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิติบุคคล สะท้อนให้เห็นว่ารัฐยังขาดการกากับดูแลการดำเนินกิจการของวัด ทำให้เกิดการดำเนินกิจการที่ไม่เป็นไปวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ซึ่งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่องค์กรธุรกิจอื่น เพราะการที่วัดประกอบกิจการแสวงหากำไรเช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไร ถือได้ว่าวัดมีสถานภาพเหมือนกันกับองค์กรธุรกิจ ก็ควรได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน เสมอภาคกัน จึงจะเกิดความเป็นธรรมในทางภาษีอากร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ วัดกับองค์กรธุรกิจมีสถานภาพในการประกอบกิจการแสวงหากำไรเหมือนกัน ก็ควรเสียภาษีเหมือนกัน ในทางกฎหมายภาษีอากรก็ควรกำหนดให้วัดมีภาระหน้าที่เป็นหน่วยภาษีเหมือนกันกับองค์กรธุรกิจ แต่อาจจะเสียภาษีไม่เหมือนกันเพราะมีสาระสำคัญในเรื่องวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แตกต่างกันตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีในเรื่องความเสมอภาคประเด็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง คือ การที่รัฐให้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้ในส่วนที่เป็นเงินบริจาคให้แก่องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร เพราะองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรถือเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐได้ ดังนั้น หากวัดประกอบกิจการแสวงหากำไร การให้สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารงานในเชิงมหภาค จะเป็นการลดรายได้ของรัฐจากการให้สิทธิหักลดหย่อน และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของรัฐสาหรับการให้เงินอุดหนุนแก่วัดแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้ง ๆ ที่วัดสามารถประกอบกิจการแสวงหากำไรได้ รัฐจะมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนำไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนศาสนาให้ทั่วถึงได้ทั้งประเทศ
แนวทางการจัดเก็บภาษี กรณีวัดประกอบกิจการแสวงหากาไร คือ การกำหนดให้วัดเป็นหน่วยภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีจากเงินได้ในส่วนที่เกิดจากการประกอบกิจการแสวงหากำไรของวัดได้ เหมือนกับหลักเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นและเสนอแนะให้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน โดยกำหนดประเภทของรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลประเภทของรายได้ทุกปี อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนะให้กำหนดประเภทรายได้ตามแนวทางประเภทเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร และฐานภาษีคิดจากกาไรสุทธิ โดยให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาในอัตราเดียวกันกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นวิธีการอย่างง่าย ทาให้เกิดการบังคับใช้ได้จริงกับวัดทั่วประเทศ
มาตรการการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
Authors:   , โภคานุกรม เกรียงไกร
Published: September 2023

เอกัตศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหามาตรการการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ในประเทศไทย ด้วยวิธีการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษารวบรวมเอกสารทั้งแบบปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ เกี่ยวกับต้นกำเนิดและความเป็นมาของเงินดิจิทัล ลักษณะธุรกรรมการใช้สกุลเงินดิจิทัล
ต่าง ๆ มาตรการในการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง
ปัญหา ข้อจำกัดต่าง ๆ แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ศึกษารวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดย
การเปรียบเทียบระหว่างมาตรการการจัดเก็บภาษีในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางใน
การกำหนดมาตรการทางภาษีที่ชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่า นวัตกรรมทางการเงินได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายประเทศ
เกิดการตื่นตัวในวงกว้างต่อการกำหนดมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล ด้วยรูปแบบและ
ลักษณะเฉพาะตัวของเงินดิจิทัลทำให้กระบวนการทำธุรกรรมที่ใช้เงินดิจิทัลมีความแตกต่างไป
จากการทำธุรกรรมในอดีต การทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันหรือ
ที่เรียกว่า peer to peer จึงเป็นแบบอิสระโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางทางการเงิน และยังทำให้
ผู้ใช้งานได้รับรางวัลจากการตรวจสอบและยืนยันรายการเป็นเงินดิจิทัลอีกด้วย
โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายในการกำกับดูแล
และควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีสาระสำคัญ คือการกำหนดนิยาม
ของคำว่าสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล รวมถึงมีการกำหนดส่วนเพิ่มประเภท
ย่อยของเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากรและกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษี
ในอัตราร้อยละ 15 โดยวิธีการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และต้อง
นำไปรวมคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากผลการศึกษาจากการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ดิจิทัลของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าทั้งสองประเทศมีมุมมองต่อเงินดิจิทัล
ที่คล้ายกัน กล่าวคือ การตีความว่าเงินดิจิทัลเป็นประเภทหนึ่งของสินทรัพย์ มิใช่เงินตราและมี
การจัดเก็บภาษีจากมูลค่าส่วนเกิน (Capital gain) โดยมีความแตกต่างในสาระสำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ฐานภาษีในส่วนของหลักการการคิดต้นทุนของเงินดิจิทัล (2) การใช้ประโยชน์จากการหักกลบ
ระหว่างกำไรและขาดทุน (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการมีการออกระเบียบหรือ
มาตรการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ใน การจัดเก็บ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับ เงิน ดิจิทัล
โดยควรจะพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการทำแนวทางต่าง ๆ มาปรับใช้ การลงทุนในระบบ
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้รับมาซึ่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูงในการจัดเก็บภาษี ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
มาตรการทางภาษีท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศไทย
Authors:   , ชุมพล สิทธิสาณ
Published: September 2023

ประเทศไทยพึ่งพาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มาจากก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 และเชื้อเพลิงถ่านหินสูงถึงร้อยละ 18 ถือได้ว่าประเทศไทยของเรามีอัตราการพึ่งพาเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปเพื่อผลิตไฟฟ้าสูงมากประเทศหนึ่งของโลก รัฐบาลจึงต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในภาพรวมของทั้งประเทศให้อยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 2 เท่าตัว และรัฐบาลได้มีการผลักดันให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพื่อจาหน่ายให้แก่ภาครัฐ โดยรัฐบาลกำหนดให้มีมาตรการสนับสนุนต่างๆเพื่อจูงใจผู้ผลิต เช่น การเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า การบรรเทาภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและอากรขาเข้าเครื่องจักร เป็นต้น แต่จากการวิจัยผู้เขียนพบว่ายังขาดมาตรการทางภาษีท้องถิ่นที่ชัดเจนโดยเฉพาะกรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ปัจจุบันพบว่า การประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นมีความไม่แน่นอนและอาศัยดุลพินิจในการประเมินค่ารายปี ผู้เขียนพบว่าการประเมินมูลค่ากังหันลมเพื่อหาค่ารายปีที่ทรัพย์สินสมควรให้เช่าได้นั้นทำได้ยากมาก ซับซ้อน และขึ้นอยู่กับการตีความข้อกฎหมายและสมมุติฐานอื่นๆที่ไม่ชัดเจน ทำให้ภาระภาษีมีความไม่แน่นอนและเป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ถึงแม้ว่าร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะนามาใช้แทนก็ยังไม่ได้ไม่คำนึงถึงทรัพย์สินประเภทกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า และผู้เขียนพบว่า ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากำมาใช้ การเสียภาษีจากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกังหันลมที่มีต้นทุนสูง และมูลค่าที่ดินผืนใหญ่ ยิ่งจะทำให้ภาระภาษีเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิตไฟฟ้าและส่งผมกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างเสากังหันลม กังหันลมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงมาก มีลักษณะที่ไม่เหมือนกับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆทั่วไป ธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมต้องใช้มี่ดินจำนวนมาก จึงทำให้มีภาระภาษีทรัพย์สินที่สูงมากจนเป็นอุปสรรค ทั้งๆที่ธุรกิจนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของต่างประเทศที่กำหนดบทบัญญัติในการจัดเก็บภาษีที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ปะกอบการด้านพลังงานทดแทน และมีผลเป็นการสร้างความแน่นอนทางภาษีและบรรเทาภาระภาษีในการประกอบธุรกิจประเภทนี้
ดังนั้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเสนอให้ตราบทบัญญัติกฎหมายภาษีทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อเก็บภาษีผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีหลักการคล้ายๆกับมาตรการทางภาษีท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อเก็บภาษีผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทน หรือที่เรียกกันว่า Nameplate Capacity Tax ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงการวิธีการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ เพื่อส่งเสริม และสร้างความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศไทย
การแปลนิยายภาพ : กรณีศึกษาเรื่องการแปล Saga ของ Brian K. Vaughan และ Fiona Staples จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
Authors:   , เทพพันธ์กุลงาม สุทธิณี
Published: September 2023

สารนิพนธ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาหากลวิธีการแปลนิยายภาพเรื่องซากา (Saga) ของ ไบรอัน เค วอว์น (Brian K. Vaughan) และฟิโอนา สเตเปิลส์ (Fiona Staples) เนื่องจากนิยายภาพ แตกต่างจากการแปลหนังสือทั่วไปตรงที่นอกจากการถ่ายทอดความหมายโดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านสำนวนภาษาหรือวัฒนธรรมแล้ว ภาพก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งนักแปล ต้องพิจารณาด้วย จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนคำในบทแปลให้สอดคล้องกับภาพที่ปรากฎเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติในภาษาปลายทาง ไม่ขัดกับสิ่งที่เห็นในภาพหรือสีหน้าของตัวละคร ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการจัดวางจำนวนคำในบทแปลให้พอดีกับกรอบคำพูดซึ่งมีขนาดจำกัดในต้นฉบับ ด้วยเหตุนี้ ผู้แปลจึงสนใจศึกษาประเด็นดังกล่าวโดยอาศัยทฤษฏีการแปลที่เกี่ยวข้องคือกรอบการวิเคราะห์และแปลนิยายภาพของเคลาส์ ไคน์เดิล (Klaus Kaindl) และใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์หลากรูปแบบ (Multimodal Theory) ตามหลักการและแนวทางของมิคัล โบโรโด (Michal Borodo) ปรับเปลี่ยนวัจนภาษาจากต้นฉบับให้ได้บทแปลซึ่งเหมาะสมกับอวัจนภาษาที่ปรากฎเพื่อให้ได้บทแปลที่เหมาะสมกับภาพที่ปรากฎ ผลการวิจัยคือเมื่อปรับเปลี่ยนคำที่เป็นประเด็นในภาษาปลายทางตามประเภทการปรับเปลี่ยนที่โบโรโดได้แบ่งไว้ก็ทำให้ได้บทแปลที่เข้ากับทั้งภาพและบริบทในหน้านั้น อีกทั้งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้และวัฒนธรรมของผู้อ่านชาวไทย
การแปลนวนิยายเรื่อง Beloved : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
Authors:   , เจตทรงกุล ประภาศรี
Published: September 2023

สารนิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการแปลนวนิยายซึ่งใช้รูปแบบการนำเสนอเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดสารในต้นฉบับ โดยนำนวนิยายเรื่อง Beloved มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อแสวงหาแนวทางการแปลและวิธีการแก้ปัญหาในการแปลที่เหมาะสมกับตัวบทลักษณะดังกล่าว กรอบทฤษฎีหลักซึ่งนำมาใช้ในการศึกษาตัวบทต้นฉบับ ได้แก่ การแปลวรรณกรรมตามแนวคิดของฟอร์ตูนาโต อิสราแอล และทฤษฎีภาษาศาสตร์สังคม นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้นำเอาทฤษฎีการแปลพื้นฐานอื่นๆ มาประกอบการศึกษาตัวบทต้นฉบับด้วย ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์ ทฤษฎีการแปลแบบยึดความหมาย การแปลวรรณกรรมตามแนวคิดของวัลยา วิวัฒน์ศร และทฤษฎีวัจนกรรม หลังจากที่ได้นำทฤษฎีข้างต้นมาประยุกต์ใช้แล้ว พบว่า แนวทางการแปลวรรณกรรมของฟอร์ตูนาโต อิสราแอลและทฤษฎีภาษาศาสตร์สังคมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการแปลและแก้ปัญหาที่พบในตัวบทประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี
ปัญหาความไม่เสมอภาคจากค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกและตามกฎหมายภาษีอากรในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
Authors:   , ศรีพงษ์พันธุ์กุล โยถิกะ
Published: September 2023

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยอาศัยฐานภาษีแตกต่างกันไป ได้แก่ ฐานกำไรสุทธิ ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยหรือฐานเงินได้พึงประเมิน ฐานการจำหน่ายกำไรออกไปต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่นั้นจะถูกจัดเก็บจากฐานกำไรสุทธิ เหตุที่ใช้กำไรสุทธิเป็นฐานภาษีในการจัดเก็บภาษีนั้น ก็เนื่องมาจาก
ในหลักการทางบัญชีการเงินนั้น ในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการนั้น โดยทั่วไปกิจการจะวัดผล
ความสำเร็จในรูปของตัวเลขกำไร จากนั้นกิจการจะนำตัวเลขกำไรที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอื่น ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการต่อไป ดังนั้นการประเมินผล
การดำเนินงานซึ่งมักใช้กำไรหรือขาดทุนของกิจการเป็นตัววัด ซึ่งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในการคำนวณหรือวัดกำไรขาดทุนสิทธินั้นคือ รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ในทางภาษีนั้นกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์สิทธิคือ ให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดแม้จะยังมิได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ และให้นำรายจ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับรายได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายจ่าย แม้ว่าจะยังไม่ได้จ่ายจริงในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นก็ตาม โดยมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรโดยต้องพิจารณาว่ามีรายจ่ายใดที่ต้องห้ามนำมาคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี หรือไม่ ในส่วนของเรื่องรายจ่ายนั้นปัจจุบันหากนิติบุคคลมีรายจ่ายจากค่าปรับจราจรทางบกที่ไม่ใช่ค่าปรับทางภาษีอากรทุกประเภทนิติบุคคลนั้นสามารถนำค่าปรับดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ เนื่องจากไม่มีบัญญัติห้ามไว้ แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากรได้มีการบัญญัติห้ามไม่ให้ถือเอาเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา เป็นรายจ่ายในการนำมาคำนวณกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของมาตรการดังกล่าว คือ การลงโทษผู้ที่กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ไม่ยื่นแบบแสดงรายการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด หลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของการกำหนดค่าปรับจราจรทางบก
เอกัตศึกษาฉบับนี้ได้ศึกษาถึงความเหมาะสมของการกำหนดให้ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรทาย โดยศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการกำหนดรายจ่ายต้องห้ามของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้รัฐสามารถใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือในการลงโทษผู้กระทำผิดจากกฎหมายจราจรทางบก และเพื่อไม่ให้รัฐสูญเสียรายได้จากที่ควรเก็บได้
ความไม่เหมาะสมในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของคู่สมรส
Authors:   , ทองโพธิ์ มัทธกานต์
Published: September 2023

ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของคู่สมรสว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ โดยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีมรดกของประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายภาษีการรับมรดกของประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เปรียบกับหลักการและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อเป็นหลักในการพิจารณาว่ากฎหมายภาษีการรับมรดกของไทยในปัจจุบันนั้นมีผลกระทบต่อผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอย่างไร นอกจากนี้ยังศึกษาถึงมาตรการบรรเทาภาระภาษีของประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกมาเป็นเวลานาน และสามารถเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีมรดกเพื่อนำเงินจากภาษีนั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศและลดความเหลื่อมล้ำของบุคคล
จากการศึกษาพบว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศไทยของคู่สมรสนั้นยังมีความไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมเพราะได้กำหนดให้คู่สมรสเป็นผู้ที่ไม่ต้องนำทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกมาเสียภาษีการรับมรดกซึ่งหมายความว่าคู่สมรสได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องนำทรัพย์สินมรดกที่ได้รับมารวมเป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีการรับมรดกทั้งจำนวน ส่งให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศไทยจากคู่สมรสนั้นไม่เป็นไปตามหลักการทำรายได้ดี กล่าวคือไม่สามารถจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากคู่สมรสที่แม้จะมีการรับมรดกมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่นนั้นก็พบว่าในทั้งสองประเทศไม่ได้มีการยกเว้นการจัดเก็บให้กับคู่สมรสแต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่น การกำหนดว่าให้ยกเว้นฐานภาษีในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มีชื่อร่วมกันทางทะเบียนในประเทศอังกฤษ หรือการให้เครดิตภาษีแก่คู่สมรสในการคำนวณภาษีการรับมรดกของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากการพิจารณาถึงหลักการทำรายได้ดีแล้วนั้น ยังควรจุต้องพิจารณาถึงหลักความเป็นธรรมในเรื่องของความสามารถของผู้เสียภาษีควบคู่กันไปได้วย เนื่องจากไม่ว่าคู่สมรสหรือทายาทลำดับอื่นได้รับโอนทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย คู่สมรสและทายาทล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เกิดความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเพราะทรัยพ์สินที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้นความสามารถในการเสียภาษีจึงควรมากตาม ซึ่งการที่ประเทศไทยบัญญัติให้เฉพาะคู่สมรสที่ไม่ต้องนำทรัพย์สินมรดกทั้งจำนวนมาเป็นฐานภาษีการรับมรดกนั้นจึงขัดต่อหลักความสามารถในการเสียภาษีอย่างชัดเจน และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ทายาทลำดับอื่นที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยผู้ศึกษาเห็นว่า กฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการยกเว้นฐานภาษีแก่คู่สมรสหรือกำหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากคู่สมรสยังคงเป็นไปตามหลักการทำรายได้และหลักความสามารถในการเสียภาษีโดยที่ไม่กระทบกับแนวคิดของการจัดเก็บภาษีของคู่สมรส ผู้ศึกษาเห็นว่าหลักการดังกล่าวช่วยลดความเหลื่อมล้ำและก่อให้เกิดความเป็นธรรมตามหลักทั่วไปและหลักการพื้นฐานของกฎหมายภาษีอากรดังนั้นจึงควรนำการเงื่อนไขและวิธีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากคู่สมรสของประเทศอังกฤษมาประยุกต์ใช้
ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการทำสัญญากรณีสัญญาให้บริการสมาชิกสนามกอล์ฟ : ศึกษาเฉพาะสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
Authors:   , ซึ่งมหากิจ วุฒิเดช
Published: September 2023

กีฬากอล์ฟในประเทศไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสนามกอล์ฟซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าของธุรกิจสูง มีการขยายตัวมากขึ้นเนื่องมาจากความนิยมในกีฬากอล์ฟ โดยมีความต้องการของผู้บริโภคทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ประเทศไทยเป็นจุดหมายของนักกอล์ฟชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใช้บริการสนามกอล์ฟเนื่องด้วยเหตุผลด้านความคุ้มค่าด้านราคาและการบริการที่น่าประทับใจ ซึ่งธุรกิจสนามกอล์ฟเป็นธุรกิจภาคบริการการท่องเที่ยวที่สร้างเม็ดเงินให้แก่ประเทศไทยได้จำนวนมาก
ธุรกิจสนามกอล์ฟมีการให้บริการในรูปแบบการบริการในฐานะสมาชิกของสนามกอล์ฟ กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟต้องเข้าทำสัญญาเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ (Country Club Membership) กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสัญญาให้บริการสมาชิกสนามกอล์ฟคือ สัญญาต่างตอบแทนซึ่งผู้บริโภคได้สิทธิในการใช้บริการในธุรกิจสนามกอล์ฟตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ประกอบธุรกิจได้ค่าตอบแทนจากการให้บริการนั้น โดยสัญญาให้บริการสมาชิกสนามกอล์ฟในประเทศไทยที่ใช้แพร่หลายกันอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะของสัญญาที่มีมูลค่าทางสัญญาสูงและมีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาผูกพันผู้บริโภคยาวนานซึ่งเป็นการให้บริการลักษณะต่อเนื่อง ทั้งผู้ประกอบธุรกิจกำหนดข้อสัญญาเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเข้าลักษณะสัญญาสำเร็จรูป และมีการกำหนดข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในหลายด้านอีกด้วย
จากการศึกษา ผู้เขียนพบประเด็นปัญหาคือ ธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการโดยเฉพาะ ผู้บริโภคจึงถูกผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบจากการทำสัญญา โดยผู้เขียนได้รวบรวมที่มาของปัญหาจากสัญญาให้บริการสนามกอล์ฟในประเทศไทยหลายๆ แห่งพร้อมทั้งเรื่องร้องเรียน ข่าว และสัมภาษณ์ผู้บริโภคโดยตรง
ผู้เขียนจึงได้ศึกษากลไกของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการทำสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจากการเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจในการทำสัญญาให้บริการสมาชิกสนามกอล์ฟ โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 ซึ่งล้วนแต่เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการทำสัญญา
ผู้เขียนยังได้ศึกษาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการทำสัญญาและข้อสัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) และประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการทำสัญญาให้บริการสมาชิกสนามกอล์ฟในประเทศไทยอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนวทางข้อเสนอแนะโดยการออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจสนามกอล์ฟเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเป็นการเฉพาะธุรกิจโดยให้รัฐกำหนดข้อสัญญาที่ต้องมีและห้ามมีในสัญญาให้บริการสมาชิกสนามกอล์ฟ
ผลกระทบของความผิดมูลฐานเรื่องสมาชิกอั้งยี่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
Authors:   , อัมพุช กรกช
Published: September 2023

จากการศึกษาความผิดมูลฐานเรื่องสมาชิกอั้งยี่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พบว่าองค์ประกอบของอั้งยี่ที่สำคัญนั้นต้องเป็นคณะบุคคลโดยอนุมานได้ว่ามีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการปกปิดวิธีการดำเนินการ และมีจุดมุ่งหมายที่มิชอบด้วยกฎหมาย แต่จุดมุ่งหมายนั้นจะเป็นจุดมุ่งหมายที่มิชอบตามกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นใดก็ได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ในการตราความผิดมูลฐานจะพบได้ว่าอั้งยี่นั้นมีขอบเขตกว้างเกินกว่าหลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมูลฐาน อันได้แก่การกระทำความผิดอั้งยี่อาจจะไม่ได้มีรูปแบบลักษณะขององค์กรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการทำความผิดฐานอั้งยี่ไม่ได้มีผลตอบแทนมูลค่าสูง รวมไปถึงการกระทำอาจไม่ได้มีลักษณะซับซ้อน และอาจจะไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐเสมอไป
นอกจากนี้เมื่อศึกษาลักษณะของอั้งยี่เทียบเคียงกับการประกอบธุรกิจ พบว่าการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทคือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน โดยการดำเนินธุรกิจนั้นผู้ถือหุ้นมีเป้าหมายร่วมกันคือผลกำไร และมีการรวมตัวกันในลักษณะถาวรและมีความต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่ง อันเป็นลักษณะของการเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความผิดฐานอั้งยี่ หากการประชุมคราวใดที่มีข้อตกลงผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นใดก็ตาม จะทำให้การประชุมคราวนั้นมีความผิดฐานอั้งยี่ ส่งผลให้เป็นความผิดมูลฐานและสามารถนำมาตรการฟอกเงินมาบังคับใช้ได้
มาตรการฟอกเงินที่นำมาบังคับใช้ที่สำคัญๆ ได้แก่มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่ง ส่งผลให้ภาระการพิสูจน์ถูกผลักไปให้ผู้ถูกกล่าวหาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และมาตรฐานการพิสูจน์ที่ลดน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการพิสูจน์ตามกฎหมายอาญากล่าวคือการพิสูจน์ให้ศาลเชื่อหรือควรจะเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินจริง
ที่ผ่านมาได้มีการนำความผิดมูลฐานเรื่องอั้งยี่มาบังคับใช้กับธุรกิจประเภททัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนในเรื่องหลักแห่งความจำเป็นที่มีแนวคิดว่าหากมีมาตรการอื่นใดตั้งแต่ 2 มาตรการขึ้นไป ในการทำให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ให้เลือกใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด
เมื่อศึกษากฎหมายฟอกเงิน The Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO), The Continuing Criminal Enterprise และ The Money Laundering Control Act 1986ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง Proceeds of Crime Act 1987ของประเทศออสเตรเลียจะพบว่ากรอบการบังคับใช้กฎหมายของทั้ง 2 ประเทศจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ดังนั้นจึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขความผิดมูลฐานเรื่องอั้งยี่ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีกรอบที่ชัดเจน และเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน
การควบคุมราคาขายท่อพีวีซีในประเทศไทย
Authors:   , อึ้งศิริไพศาล ชาญณุชา
Published: September 2023

เอกัตศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมราคาขายสินค้าท่อพีวีซี ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสาร ตำราวิชาการที่เกี่ยวข้อง บทความ งานวิจัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับโครงสร้างตลาด หลักเศรษฐศาสตร์ มาตรการการควบคุมสินค้าท่อพีวีซีของประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนามและประเทศไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้กฎหมายควบคุมราคาขายสินค้าท่อพีวีซีในประเทศไทยภายใต้ระบบการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม
กฎระเบียบของภาครัฐที่ใช้บังคับในเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าท่อพีวีซีซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย มีการกำหนดราคาไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องอุปสงค์และอุปทาน ถึงแม้เจตนารมณ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 นั้นเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ผลลัพธ์นั้นกลับเป็นการแทรกแซงและเพิ่มภาระเกินสมควรแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เนื่องด้วยเหตุผลจากการผลิตท่อพีวีซีนั้น ใช้วัตถุดิบตั้งต้นจากสายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทำให้ราคาวัตถุดิบผันผวนมากในขณะที่ราคาขายถูกกำหนดไว้ ในบางช่วงเวลาผู้ผลิตท่อพีวีซีอาจขาดทุนมากหากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงเกินกว่าราคาขายที่ถูกกำหนด ผู้บริโภคได้ซื้อท่อพีวีซีในราคาถูกเกินกว่าที่ควรจะเป็น ในทางกลับกันหากต้นทุนวัตถุดิบลดต่ำลงกว่าราคาขายที่ถูกกำหนดมาก ผู้ผลิตท่อพีวีซีก็จะได้กำไรเกินกว่าความเป็นจริง แต่ผู้บริโภคกลับได้ซื้อท่อพีวีซีในราคาสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น จากปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้อุตสาหกรรมท่อพีวีซีเกิดปัญหาขึ้นในระยะยาวและอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย
นอกจากนี้ ถึงแม้จะมีผู้ผลิตรายใหญ่ 2 รายที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 แต่กลไกตลาดก็ยังคงทำงาน เมื่อใดก็ตามที่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งขึ้นราคา ส่วนแบ่งการตลาดจะตกไปเป็นของคู่แข่งทันที และเมื่อเปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมราคา รวมถึงการแข่งขันของท่อพีวีซีในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเวียดนามไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมราคาหรือกำหนดเพดานราคาสำหรับอุตสาหกรรมท่อพีวีซีแต่อย่างใด แต่ประเทศเหล่านี้ใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม ผู้วิจัยเสนอแนะให้ถอดสินค้าท่อพีวีซีออกจากบัญชีสินค้าควบคุมพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และภาครัฐควรเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมราคามาเป็นการกำกับดูแลราคาโดยใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ การคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม