bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
imaginários da profissão de secretariado em publicidades on-line de floriculturas no Dia da Secretária
Authors: Guimarães Maíra Sant’Anna , Reis Ana Carolina Gonçalves
Published: September 2020

A profissão de secretariado é marcada em nossa sociedade por algumas concepções cristalizadas, muitas delas em reforço a antigas práticas atreladas ao exercício profissional. Buscando entender a constituição dessas concepções no âmbito discursivo é que propomos este estudo. O objetivo deste artigo é analisar os imaginários sociodiscursivos (Charaudeau, 2011) construídos acerca da profissão de secretariado em publicidades on-line de três floriculturas, publicidades estas veiculadas no “Dia da Secretária” (30 de setembro) do ano de 2012. Como método de análise, valemo-nos da Análise do Discurso, que possibilita ao pesquisador apreender os efeitos de sentido da materialidade linguageira – no caso de nosso trabalho, verbo-icônica. Para Orlandi (2012), a Análise de Discurso não trata da língua, mas do discurso, que implica o simbólico da fala e considera o trabalho social geral constitutivo do homem e de sua história. Nosso aporte teórico abrangeu os estudos de Nonato Júnior (2009) e Sabino e Rocha (2004), no que se refere à profissão de secretariado, de Charaudeau (2011) e de Reis (2012), em torno de imaginários sociodiscursivos, e de Farina (1990) e Guimarães (2004), no que concerne aos significados evocados pelas cores. A partir da análise empreendida, foi possível compreender de que maneira a profissão secretarial foi representada em sua data comemorativa no corpus elencado, o que nos demonstrou que, por um lado, aponta-se para uma representação contemporânea da profissão, mas, por outro, (ainda) recuperam-se imaginários cristalizados em torno do ofício.
papéis desempenhados pelo professor e pelo aprendiz na avaliação de aprendizagem na formação universitária em secretariado executivo:
Authors: Santos Emili Barcellos Martins , Ishihara Tokiko
Published: September 2020

O ato avaliativo é um elemento natural presente no cotidiano do ser humano e é realizado constantemente em diferentes situações, das mais simples às mais complexas. Se no cotidiano o termo é objeto de diferentes significados e interpretações, no contexto escolar a avaliação assume significados mais complexos e passíveis de vários questionamentos e reflexões. Esta pesquisa tem como objetivo apreender os sentidos e os significados atribuídos por estudantes e por profissionais de secretariado aos papéis desempenhados pelo professor e pelo aprendiz e à avaliação de aprendizagem na formação universitária em secretariado executivo. Os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa foram dois questionários semiestruturados aplicados a dezoito estudantes de um curso de graduação em secretariado executivo e a oito profissionais da área já inseridos no mercado de trabalho. A discussão dos resultados desta pesquisa aponta para a necessidade da instauração de um ambiente de estímulo à autonomia do aprendiz e, consequentemente, à autoavaliação.
URGENSI REGULASI IDE-IDE PENGUATAN BUMN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN PERUSAHAAN MILIK NEGARA
Authors: Marni Sefrika
Published: September 2020

Sudah seharusnya tidak terdapat permasalahan dalam lingkup penguatan BUMN dan perlindungan keuangan negara apabila ide-ide penguatan BUMN telah dilaksanakan secara konsisten. Akan tetapi, tidak dapat dielakkan bahwa sampai saat ini masih terjadi permasalahan hukum dalam praktik bisnis BUMN terutama terkait dengan akhlak para petingginya. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi terhadap aspek kebutuhan sumber daya manusia yang berintegritas dikaitkan dengan kepastian hukum untuk penguatan BUMN dan perlindungan keuangan negara. Pendekatan dari jenis penelitian ini adalah dari aspek aturan hukum dan dari aspek konsep atau teori hukum. Urgensi regulasi terhadap ide-ide penguatan BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik negara harus dilakukan melalui pemikiran yang cermat dan tepat dalam menentukan pola yang paling benar dan ideal. Hal tersebut disebabkan ide-ide penguatan BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik negara teramat banyak polanya. Apabila telah terdapat ide penguatan BUMN yang telah disepakati bersama untuk dipilih sebagai dasar pengundangan, regulasi tersebut harus ditopang dengan payung hukum yang kokoh dan sulit untuk diuji keabsahannya. Kebutuhan sumber daya manusia yang berintegritas dikaitkan dengan kepastian hukum bagi urgensi regulasi terhadap ide penguatan BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik negara harus dilakukan secara objektif dan transparan.
PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM
Authors: Setiadi Wicipto
Published: September 2020

Konstitusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hukum merupakan sesuatu yang supreme . Dengan supremasi hukum diharapkan lahir ketertiban ( order ) atau tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sehingga hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas negara. Dari empat belas tahun pasca reformasi Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu agenda utama, namun Indonesia belum mampu keluar dari berbagai persoalan hukum, dan bahkan terjebak ke dalam ironi sebagai salah satu negara paling korup. Penelitian yang mengangkat permasalahan tentang kondisi penegakan hukum saat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa prestasi penegakan hukum mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih juga terlihat beberapa masalah di berbagai sisi. Satu satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanakan pembangunan hukum, yaitu hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum.

The Constitution declare that Indonesia is a state of law. Provision implies that the law is something that is supreme. With the rule of law is expected to appear order or a harmonious society and justice so that law can play a role in maintaining the stability of the country. Of the fourteen years of post-reform Indonesia, development of the law became one of the main agenda, but Indonesia has not been able to get out of a variety of legal issues, and even stuck to the irony as one of the most corrupt countries. The research raised issues about the current state of law enforcement is being carried out by using literature methods. From the research shows that achievement of law enforcement began to appear in recent years, although it is also seen some problems on the various sides. One of the important things that must be considered in implementing the construction of the law, the law must be understood and developed as an integrated system in which there is institutional elements, elements of legal substance, and legal culture elements.
INTERAKSI HUKUM LOKAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM URUSAN PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Authors: Anggraeni Tyas Dian
Published: September 2020

Tanah dalam konsep budaya Jawa menjadi hal yang amat sakral dan penting. Bagi masyarakat Jawa, tanah memiliki nilai yang setara dengan harga diri manusia. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tanah memiliki nilai tersendiri, termasuk juga sistem pengelolaannya. Bahkan Undang-undang Nasional tidak mampu menembus sistem pengelolaan tanah di DIY. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang sejarah keistimewaan urusan pertanahan di Kasultanan dan Paku Alaman Yogyakarta dan realitasnya dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang keistimewaan Yogyakarta. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, sejarah penguasaan dan pemilikan tanah oleh raja atau Sultan Yogyakarta dan Paku Alam merupakan pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian Giyanti yang dikukuhkan kembali dalam amanat penggabungan diri Sultan dan Paku Alam ke dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian Yogyakarta mempunyai sistem pengelolaan tanah yang khusus, ada yang mengikuti hukum pertanahan nasional, dan ada pula yang masih diatur oleh Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Paku Alaman. Agar tidak menimbulkan masalah atau polemik baru dalam dinamika politik dan sejalan dengan sistem hukum nasional, masalah pertanahan di DIY perlu mendapat perhatian khusus.

Land in the concept of Javanese culture into something that is sacred and important. For the Javanese, the land has a value equivalent to human dignity. As in the Special Region of Yogyakarta (DIY), the land has value, including its management system. Even the National Law can not penetrate the soil management systems in the province. This paper will examine further features of the history of land affairs in the Sultanate of Yogyakarta and Paku Alaman and reality in the bill addressing the privilege of Yogyakarta. By using a normative juridical methods, the history of the control and ownership of land by the king or the Sultan of Yogyakarta and Paku Alam is an implementation of the agreement Giyanti agreement which reaffirmed the mandate of merging himself Sultan and Paku Alam to the Government of the Republic of Indonesia. Thus Yogyakarta has a special system of land management, there are following the national land laws, and some are still governed by the Sultanate and Rijksblad Rijksblad Paku Alaman. In order not to cause any problems or new polemical and political dynamics in line with the national legal system, problems of land in the province needs special attention.
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPARANSI NASIONAL PELAYANAN PUBLIK
Authors: Mursitama Tirta N.
Published: September 2020

Pelayanan publik merupakan pilar penting reformasi birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah. Namun, lebih dari sepuluh tahun reformasi bergulir dan implementasi otonomi daerah, fakta memperlihatkan masih minimnya perubahan substansial dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana keterkaitan organisasi masyarakat, dunia usaha dan layanan publik; serta bagaimana peran organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong terwujudnya transparansi pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam pelayanan publik, terdapat 3 (tiga) aktor yang terlibat, yaitu: masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah yang dimotori oleh birokrasi. Ketiganya tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan mendukung perwujudan sistem transparansi nasional. Untuk itu perlu dibangun strategi kerjasama segitiga antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan birokrasi yang professional, efisien, cepat, dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Public service is one of the important pillars of bureaucracy reform which serves as a benchmark of government performance. However, after more than a decade of reform and the implementation of local autonomy, it shows a limited progress of public service in Indonesia. This article attempts to address two questions: 1) How are the interlinkages between civil society and business in public service? 2) What is the role of civil society and business in promoting public service transparency? By utilizing empirical approach, this article concludes that there are three key actors involved in public services namely society, business, and government which are heavily interrelated and supportive in promoting national public service transparency system. Hence, we need to develop a strategy of triangular cooperation among government, community and business in order to create a professional and efficient bureaucracy on the basis of good governance principles.
REFORMULASI DISKRESI DALAM PENATAAN HUKUM ADMINISTRASI
Authors: Muhlizi Arfan Faiz
Published: September 2020

Instrumen hukum paling klasik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, birokrasi menjadi alat yang efektif didalam menjalankan pengelolaan negara. Persoalan hukum dari birokrasi yang menjadi permasalahan saat ini adalah persinggungan asas legalitas ( wetmatigheid ) dan diskresi ( pouvoir discretionnaire ) pejabat negara (eksekutif). Tulisan ini berusaha menjawab permasalahan di atas dengan lebih menitikberatkan bahasan mengenai “diskresi” dalam hukum administrasi. Dengan metode yuridis normative, penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi memang diperlukan dalam hukum administrasi, khususnya di dalam menyelesaikan persoalan dimana peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum. Disamping itu diskresi juga diperlukan dalam hal terdapat prosedur yang tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal. Dengan demikian penataan Hukum Administrasi menjadi sangat penting dan tentunya bukan sekedar melihat dari sisi pembentukan atau penataan peraturan perundang-undangan terkait administrasi negara, tetapi lebih jauh dari itu adalah penataan tatanan hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan kultur masyarakat, birokrasi, dan penegak hukum.

The most classical legal instruments to carry out government administration in order to realize a just and prosperous society is the Law of State Administration (HAN). To achieve the objectives of the government, the bureaucracy into an effective tool in the management of state run. Legal issues of bureaucracy which is the case today is the intersection of the principle of legality (wetmatigheid) and discretionary (pouvoir discretionnaire) state officials (executive). This article tries to answer the above problems with a more focused discussion on the “discretion” in administrative law. With normative juridical methods, the study concluded that discretion was necessary in administrative law, especially in solving problems in which the legislation has not been set or simply set in general. Besides, discretion is also required in case there are procedures that cannot be resolved according to the normal administration. Thus the arrangement of Administrative Law to be very important and certainly not just a look from the side of the formation or arrangement of the legislation related to state administration, but further than that is the arrangement of the legal order which consists of the structure, substance, and the culture of the society, bureaucracy, and enforcement the law.
ARAH PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL
Authors: Budiono Herlien
Published: September 2020

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu pilar yang memberikan landasan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi. Meski telah ada berbagai penyempurnaan sejak tahun 2007, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan iden Ɵ tas Perseroan Terbatas (PT) sebagai sebuah badan hukum, serta permasalahan lain terkait dengan proses pendiriannya. Dengan menggunakan pendekatan norma Ɵ f terlihat bahwa meski PT sebagai sebuah badan hukum disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT tetapi Ɵ dak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan badan hukum. Dengan begitu maka iden Ɵ tasnya lebih banyak ditentukan secara doktrinal lewat berbagai teori. Sedangkan permasalahan terkait pendirian PT dideka Ɵ dengan menggunakan metode sosio hukum untuk menjelaskan mengenai unsur perjanjian yang masih berpolemik untuk dipenuhi. Begitu juga dengan jumlah pendiri PT, proses pengesahan, penyetoran modal dan jenis mata uang, keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta sarana pendukungnya. Untuk itu disarankan perlunya sinkronisasi yang bersifat teori Ɵ s bagi penyempurnaan atas beberapa kelemahan UU PT yang ada saat ini, di samping pembenahan di Ɵ ngkat pelaksanaan yang masih terasa birokra Ɵ s.

A Limited Liability Company Act is one of the pillars that provide the founda Ɵ on for the business world and na Ɵ onal econ- omy, in the face of world economic developments in the globaliza Ɵ on era. Although there have been many improvements since 2007, but s Ɵ ll there are some problems related to the iden Ɵ ty of the Limited Liability Company (PT) as a legal en Ɵ ty, as well as other issues related to the establishment of a PT. By using the norma Ɵ ve approach is seen that although the Limited Liability Company (PT) as a legal en Ɵ ty is clearly stated in Ar Ɵ cle 1 number 1 but did not explain what is meant by a legal en Ɵ ty. That way, the iden Ɵ ty is determined more doctrinally through various theories. While the problems related to the establishment of a PT approximated using socio-legal methods to explain the elements of the agreement are s Ɵ ll debated to be met. So is the number of the founder of the PT number, the process of ra Ɵ fi ca Ɵ on, the deposit of capital and types of currency, a decision outside the General Mee Ɵ ng of Shareholders, as well as support facili Ɵ es. It is recommended the need for synchroniza Ɵ on of a theore Ɵ cal nature for the improvement of some weaknesses of exis Ɵ ng PT laws today, in addi Ɵ on to improvements in the implementa Ɵ on of which was are s Ɵ ll bureaucra Ɵ c
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF
Authors: Jati Rahendro
Published: September 2020

Par Ɵ sipasi masyarakat merupakan wujud adanya relasi antara masyarakat dengan DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. Agar hubungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penciptaan undang-undang yang responsif, maka par Ɵ sipasi masyarakat harus ada pada se Ɵ ap tahapan pembentukan undang-undang. Tidak hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan saja, tetapi penyampaian aspirasi masyarakat tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang-undang. Tulisan ini akan membahas mengapa para Ɵ sipasi masyarakat diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; serta bagaimana proses pembentukan undang-undang yang melibatkan par Ɵ sipasi masyarakat sehingga melahirkan undang-undang yang responsif. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode juridis norma Ɵ f terlihat bahwa par Ɵ sipasi masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang akan memberikan manfaat pen Ɵ ng dalam hal efek Ɵ vitas pemberlakuan peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Secara formal, proses untuk mewujudkan produk undang-undang yang responsif ini sudah memungkinkan, tetapi penerimaan aspirasi masyarakat secara substansi oleh para pembentuk undang-undang untuk mewujudkan undang-undang yang responsif sangat tergantung pada sikap dan cara pandang pembentuk undang-undang dengan berbagai kepen Ɵ ngan yang ada didalamnya. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan pembentuk undang-undang mengenai relasi yang terjadi diantara keduabelah pihak dalam pembentukan undang-undang.

Community Par Ɵ cipa Ɵ on is a form of the rela Ɵ onship between the public with Parliament and the Government in the legisla Ɵ ve process. In order to create the bene fi t of responsive law, then there should be public par Ɵ cipa Ɵ on at every stage of legisla Ɵ ve process. It’s not only formalized the rights in the form of rules, but also delivery of real aspira Ɵ ons to be feasible and responded to by the legislators. This paper will discuss why public par Ɵ cipa Ɵ on is necessary in the process of forma Ɵ ng legisla Ɵ on, as well as how the process of establishing laws that involve community par Ɵ cipa Ɵ on to make responsive laws. By using a socio-legal approach and norma Ɵ ve juridical method shows that public par Ɵ cipa Ɵ on is a form of implementa Ɵ on of the principle of openness that is one of the principles in the forma Ɵ ng legisla Ɵ on. It will provide signi fi cant bene fi ts in terms of the e ff ec Ɵ veness of the applica Ɵ on of laws in society. Formally, the process to create responsive legisla Ɵ on products is already possible, but the acceptance of the people’s aspira Ɵ ons in substance by the law makers to realize the responsive legisla Ɵ on is highly depend on the a ƫ tudes and perspec Ɵ ves of legislators. For that it need the awareness of the public and legislators about the rela Ɵ onships that occur between the two par Ɵ es in the forma Ɵ ng legisla Ɵ on.
ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Trijono Rachmat
Published: September 2020

Sampai saat ini terdapat banyak alat (tools) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, antara lain model RIA, model ROCCIPI, model RegMap, model MAPP dan lain-lain. Namun demikian masing-masing model tersebut mempunyai kelemahan. Untuk itu diperlukan model alterna Ɵ f yang lebih efek Ɵ f. Hal inilah yang mendorong untuk diadakan peneli Ɵ an Research and Development (R&D), yakni rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Peneli Ɵ an menghasilkan produk berupa model baru yang terdiri dari Rule, A ff air of Religion, Capacity, Hour, Material, dan Technik. Model ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan juga sekaligus untuk mem- fi lter peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

There are a lot of tools to analyze the rules and regula Ɵ ons, including RIA model, ROCCIPI model, RegMAP model, MAPP model and others. However, each model has a drawback. Therefore need another e ff ec Ɵ ve alterna Ɵ ve model. It push the writer to make a research by Research and Development method, which is a series of processes or steps in order to develop a new product or improving an exis Ɵ ng product in order to be accounted for. The product of this research is a new model consis Ɵ ng of a Rule, A ff air of Religion, Capacity, Hour, Materials, and Technical. This model is a tool that can be used to test the rule and regula Ɵ on that already exist, and also to fi lter the rule and regula Ɵ on will be made.
EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BALI
Authors: Adharinalti Adharinalti
Published: September 2020

Melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), adat dan kesatuan masyarakat adat memiliki posisi yang is Ɵ mewa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Salah satu daerah yang menarik untuk diteli Ɵ adalah Bali mengingat daerahnya yang sangat kental dengan adat dan hukum adatnya serta sebagai salah satu daerah yang memiliki desa adat (Desa Pakraman). Permasalahan yang muncul adalah bagaimana adat berinteraksi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali? Jenis peneli Ɵ annya adalah kepustakaan dan empiris dengan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang kompeten dibidangnya. Bahwa eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep Tri Hita Karana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan salah satu buk Ɵ konkrit adalah adanya Desa Pakraman selain desa dinas.

By Ar Ɵ cle 18B of the Cons Ɵ tu Ɵ on of the Republic of Indonesia Year 1945, the unity of indigenous peoples has a privileged posi Ɵ on in village governance. This is because the village as the administrators who directly deal with the public. One interes Ɵ ng area to examine is the Bali given the highly viscous region with customs and customary law as well as one area that has a tradi Ɵ onal village (Village Pakraman). The problem that arises is how to interact in a tradi Ɵ onal village governance in Bali? Types of literature and empirical research is to study the documents and interviews to the informans. That the existence of indigenous peoples in village governance in Bali can be seen from the applica Ɵ on of the concept of Tri Hita Karana in village governance with concrete evidence is one of the village but the village Pakramanservice.
PENGARUH BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN ( Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)
Authors: Makinara Ihdi Karim
Published: September 2020

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat Indonesia. Bantuan hukum harus dimaknai dan dilaksanakan sebagai upaya perjuangan menegakkan HAM bagi si miskin. Tujuan bantuan hukum perlu diperluas, dak saja terbatas pada bantuan hukum individual, tetapi juga struktural dan juga jangan terbelenggu dengan jalur-jalur formal semata. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memunculkan permasalahan bagaimana pengaruh bantuan hukum terhadap masyarakat? Dengan menggunakan metode peneli an norma f dan dengan pendekatan data secara kualita f yang dianalisis deskrip f, didapatkan kesimpulan bahwa keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum belum maksimal memberikan pengaruh terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin, karena bantuan hukum masih dalam jalur formalis k dan masih bersifat pasif. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang digeser dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian kepada Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan agar dapat menyentuh orang atau kelompok orang miskin, tetapi besar anggaran perlu memper mbangkan proses peradilan yang berjalan, karena dikhawa rkan dapat menghambat orang miskin dan kelompok orang miskin untuk mengakses keadilan guna mewujudkan hak-hak kons tusional mereka.
Legal aid is an effort to fulfill human rights, especially for Indonesian poorest society. Legal aid should be interpreted and implemented as an effort of human rights enforcement for the poor. The purpose of legal aid should be expanded, not just limited to individual legal assistance, but also structural and not fe ered by mere formal channels. By enacted the Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid, raises the ques on of how the in fl uence of legal assistance to the society? By using norma ve research methods and approaches qualita ve data were descrip vely analyzed, was concluded that existence of legal aid has not been maximized e ff ect to legal assistance for the poor, and because of it is s ll on formalis c track and passive. Funding of legal assistance shi ed from the Supreme Court, A orney General and Police to the Ministry of Jus ce and implemented by a Legal Aid Ins tu on or civil society organiza on in order to reach people or the poor community, but the magnitude of budget needs to consider the judicial process, because it feared could hinder the poor to access of jus ce to realize their constuonal rights.
EBIJAKAN NEGARA TERHADAP HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Authors: Zulfirman Zulfirman
Published: September 2020

Pasal 11 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hubungan kontraktual sebagai hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimana kebijakan negara melindungi, menghormati dan menegakan hubungan kontraktual sebagai hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian melalui pendekatan filosifis yuridis normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran untuk menemukan nilai dasar atas hubungan kontraktual sebagai hak sipil bagian dari hak asasi manusia di Indonesia yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum. Hubungan kontraktual sebagai hak sipil sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebelum diratifikasinya kovenan Internasional hak sipil dan hak politik. Negara Indonesia tidak konsekuen melaksanakan kovenan internasional hak sipil dan hak politik dengan memberi sanksi pidana kepada pelaku yang tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perlu dilakukan reposisi peran dan fungsi negara untuk perlindungan hak sipil sebagai kebijakan politik dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum di masa datang.
Article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights requires states to respect, protect and enforce contractual relations as human rights in Indonesia. How state policy to protect, respect and uphold the contractual relationship as human rights in Indonesia. This study uses secondary data consists of primary legal materials,secondary and tertiary legal materials. The data obtained through the study of literature. Research through juridical normative and philosophical approach. Data were analyzed qualitatively by using interpretative method to find the value of the basic civil rights of a contractual relationship as part of human rights in Indonesia were used as a basis for law enforcement. Contractual relationship as a civil rights set out in the draft of Civil Code before the ratification of the International Covenant on civil and political rights. Indonesian state does not consistently implement the international covenant of civil rights and political rights proved to sanction the perpetrators who did not fulfill its contractual obligations. Necessary to reposition the role and function of the state for the protection of civil rights as a political policy formation and law enforcement in the future.
TINJAUAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Authors: Pamungkas Yogo
Published: September 2020

Ambang batas perolehan suara adalah usaha memperoleh hasil pemilihan umum yang berkualitas dengan pengisian kursi di parlemen dan juga untuk menghasilkan pengelolaan pemerintah yang stabil. Namun cara ini selalu terbentur atau dibenturkan dengan persoalan demokrasi, disproporsionalitas pemilihan umum dan persoalan aspirasi rakyat. Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi tentang Ambang batas perolehan suara pemilu 2014 sudah tepat dan bagaimana penerapan yang tepat atas ambang batas perolehan suara pada pemilu 2014? Untuk menganalisis masalah ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan ambang batas perolehan suara ditentukan sebesar 3.5% suara nasional hanya berlaku di jenjang nasional saja. Penetapan ambang batas perolehan suara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan atas ambang batas perolehan suara ini juga tidak tepat karena hanya diterapkan pada tataran nasional saja, karena sebaiknya penerapan ambang batas perolehan suara diterapkan di setiap jenjang.
Basically, Electoral threshold is the effort to achieve high quality election result by choosing representative person to represent political party. Besides, in order to achieve secure governance management. Unfortunately electoral threshold is often opposed with the issues of democracy, proportional principles of election and people’s aspiration. There are questions in this research: is the verdict of constitutional court about parliamentary threshold has been right? How the application of parliamentary threshold in the election 2014? This research use normative research method with secondary data. This research finds that: first, Electoral threshold is 3.5% of total national votes and it is only enforce within national scope; second, electoral threshold is in accordance within the Republic of Indonesia’s 1945 constitution; third. It is not ideal to enforce electoral threshold only within national scope instead of local scope. Therefore, it is suggested that Electoral threshold must be enforce within both national and local scopes.
PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA
Authors: Ramdani Muhamad Doni , Arisandi Fahmi
Published: September 2020

Persoalan sistem pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sistem proporsional daftar terbuka memang sudah berakhir, setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, persoalan baru muncul, semakin tingginya biaya politik serta munculnya persaingan para calon anggota legislatif saling berlomba untuk menarik simpati dari masyarakat tidak hanya persaingan antar partai politik tetapi juga dalam satu partai yang sama. Pengaruh yang timbul dari penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka menjadi menarik untuk dikaji kembali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa pengaruh yang timbul dari penerapan sisten pemilu proporsional daftar terbuka, selain biaya politik yang menjadi mahal berdampak pada banyaknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terbukti korupsi mengingat modal untuk menjadi anggota legislatif yang sangat tinggi. Persoalan tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih para calon memungkinkan parpol yang pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan duduk di parlemen.
The issue of election system for member of House of Representatives with an open list proportional system is already over, after it was decided by the Constitutional Court in 2008. Yet with that verdict of the Constitutional Court, another problems emerging, it increases high cost of political competition and the emergence of the legislative candidates competing to attract the sympathy of the community is not only competition between political parties but also within the same party. Influence arising from the application of open list proportional election system becomes interesting to study again. This writing method is normative legal research, which is research based on secondary data. The results showed there were some influences arising from the application of the election systems of proportional open list, in addition political costs being expensive it have an impact on the number of members of the House of Representatives has proved to be corrupted regarding the capital to be members of the House of Representatives is very high. The issue of insufficient numbers of dividers voters for candidates of House of Representatives allows political parties who ultimately has the authority to determine which candidates will sit in parliament.
PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA PELAKSANAAN DEMOKRASI
Authors: Chakim M. Lutfi
Published: September 2020

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai pelaksanaan demokrasi. Namun, dalam perjalanannya muncul ketidakpuasan berbagai pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem pemilihan gubernur secara langsung. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengusulkan sistem pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Usulan perubahan sistem tersebut merupakan topik yang sangat serius, karena berpotensi mengingkari kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa, pertama , pemilihan secara langsung merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk memaknai frasa ”dipilih secara demokratis” sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kedua , sejarah pemilihan kepala daerah ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah mulai sejak masa kolonial hingga reformasi. Ketiga , sistem pemilihan gubernur secara perwakilan oleh DPRD merupakan kemunduran bagi demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari sejarah sistem pemilihan kepala daerah. Setelah itu, diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakannya tentang sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tertuang dalam RUU Pilkada.
Local government election directly is a mechanism of democracy implementation. However, it doesn’t work as expectation while disappointing parties urge to not use governor election system directly anymore. That’s the basis for the Government to propose Governor election system by House of representatives through Draft Law About the local government elections. The proposal to change the system of the local government elections is a very serious topic, because it has to deny the sovereignty of the people in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution potentially. Using normative legal research method approach, it could be concluded that, first, government election directly is the most effective way to interpretate the phrase ”democratically elected” as mentioned in article 18 verse (4) of the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution. Second, the history of local government elections marked by the enactment of various regulations on Local Government since the colonial era to the reform. Third, the Governor election system by House of representatives is a setback for democracy. Therefore, the Government needs to learn from the history of local government election. After all, the government expected to review its policy about local government election system by House of representatives in draft Law About the local government elections.
ASPEK HUKUM PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI LIBERALISASI EKONOMI REGIONAL: MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
Authors: Malau Masnur Tiurmaida
Published: September 2020

Akselerasi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015 menuntut upaya-upaya persiapan yang maksimal dari negara- negara anggotanya termasuk Indonesia. Salah satu sendi kehidupan yang penting dipersiapkan yaitu sendi hukum dalam sektor tertentu seperti persaingan usaha dan liberalisasi jasa. Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan ( policy ) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan datang. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan bagaimana kesiapan Indonesia dalam hal peraturan untuk menghadapi liberalisasi jasa dan persaingan usaha. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis yang menjelaskan dan menganalisis dari sisi hukum berbagai peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam persiapan menuju ASEAN Economic Community 2015. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha mempersiapkan diri melalui berbagai peraturan guna menyongsong ASEAN Economic Community 2015 walaupun dari segi pelaksanaan belum optimal dan belum menyentuh seluruh segi kehidupan bernegara, pemerintah Indonesia harus segera mengoptimalkan usaha guna memperkuat kesiapan Indonesia bersaing dalam ASEAN Economic Community 2015.

Towards ASEAN Economic Community 2015 ASEAN member countries including Indonesia need to maximize efforts in preparing. One of the important parts of life which need to prepare is law aspect by some legal instruments in specific aspect such as competition and service liberalization. This is important because legal instruments can create pattern and guidelines for a country to achieve aims and to guide their society and government to achieve path of life that they want, so policy recognize as starting step for countries among ASEAN to move forward towards ASEAN Economic Community. This research doing to give perspective of how Indonesia government’s preparation in regulation towards service liberalization and competition. Approaching methods that using in this research is analyzing descriptive that describe and analyzing what policies that government had taken and how to implement that policies to meet ASEAN Economic Community. Result of this research shows that Indonesian government has done many efforts through some policies towards ASEAN Economic Community 2015 eventough from implementation perspective cannot reach all society’s aspect of life in order to reach that goal Indonesian government should optimize policies to strengthening Indonesia’s competitiveness towards ASEAN Economic Community 2015.
WEWENANG KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON PAILIT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA TERHADAP UTANG PAJAK SUBYEK HUKUM DARI NEGARA ANGGOTA ASEAN NON-INDONESIA PASCA BERLAKUNYA AEC
Authors: Arjaya B.G.M. Widipradnyana
Published: September 2020

Mulai berlaku efektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community diharapkan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya bidang perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Pemerintah berkewajiban untuk mengelola secara maksimal pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah Indonesia dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subyek hukum negara ASEAN non-Indonesia, salah satunya pengelolaan pendapatan pajak adalah dengan menyelesaikan sengketa utang piutang pajak yang memposisikan negara sebagai Kreditor. Salah satu pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan adalah melalui prosedur kepailitan dengan pengajuan permohonan pailit demi kepentingan umum oleh Kejaksaan pada sistem peradilan Indonesia serta melaksanakan pengurusan harta Debitur pailit yang berada di luar Indonesia untuk membayar utang pajak terhadap Kreditor melalui kepailitan lintas batas ( cross border insolvency ).

ASEAN Economic Community (AEC) will enter into force in 2015 and expected to bring positive impact on the Indonesian economy, especially in the field of taxation as the main source of state revenue. Government is obliged to manage taxes that earned by Indonesian government from economic activities undertaken by foreign legal in ASEAN area subjects which done in Indonesia maximally, as an example is to resolve tax disputes that positioning Indonesia as a creditor. One of dispute settlement method which could be used through bankruptcy petition filled by prosecutors for the reason of public interest and also conducts management of bankrupt debtor assets which located outside of Indonesia to pay tax debts to creditors through cross-border insolvency.
PERLUNYA PERDA TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI TENGAH LIBERALISASI TENAGA KERJA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
Authors: Nababan Budi S.P.
Published: September 2020

Salah satu pilar utama ASEAN Vision 2020 adalah ASEAN Economic Community yang akan dipercepat di tahun 2015 sehingga akan menyebabkan terjadinya liberalisasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah mengapa diperlukan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di tengah liberalisasi tenaga kerja ASEAN Community 2015 . Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diperlukan agar daerah bisa memungut retribusi terhadap perpanjangan izin bekerja para TKA (kecuali Instansi Pemerintah, Badan- Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing), sebab tanpa adanya pengaturan ( regeling ) tidak ada dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk memungutnya. Mengingat tingginya potensi kehadiran TKA, penulis menyarankan agar segera dibentuk Ranperda tentang Retribusi Perpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi daerah yang belum memiliki Perda tersebut dan menjadikannya skala prioritas untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda.
One of main pillars of the ASEAN Vision 2020 is the ASEAN Economic Community that will be accelerated in 2015 that will lead to the liberalization of foreign workers in Southeast Asia. The main problem in this paper is why is Local Regulation on Retribution Fees Renewal License for Hiring Foreign important in the liberalization of foreign workers ASEAN Community 2015. By using normative research method acknowledge that The Local Regulation on Retribution Fees Renewal License For Hiring Foreign needed to be so the local government can collect fees on extension of work permit of foreign workers (except Government employees, International Agencies and Foreign Representative), because without regulation (regelling) there is no legal basis for local governments to collect it. Regarding on high potential for the presence of foreign workers, as authors suggest to boost formation of Local Regulation on Retribution Fees Renewal License For Hiring Foreign workers Draft immediately for local government who has not have these regulations yet and make this as priority to discuss and enact into regulation.
KESINAMBUNGAN POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
Authors: Risnain Muh.
Published: September 2020

Kesinambungan politik hukum pemberantasan korupsi merupakan hal penting yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu penting dibahas apakah instrumen politik hukum pemberantasan korupsi yang telah ada akan mengikat pemerintahan yang baru dan bagaimana konsep keberlanjutan pemberantasan korupsi yang tepat bagi rezim pemerintahan yang baru. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat dipaparkan bahwa politik pemberantasan korupsi yang telah dituangkan dalam Tap MPR No.VIII/ MPR/ RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP dan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 merupakan instrumen hukum yang mengikat pemerintahan Jokowi pada 2014-2019. Konsep yang akan menjamin kesinambungan pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi adalah dengan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang politik hukum pemberantasan korupsi. Untuk menjamin konsep tersebut berjalan dengan baik maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM hendaknya melakukan koordinasi dalam penyusunan rancangan RPJMN 2014-2019.

Sustainability of legal policy concerning eradication of corruption is urgent problem faced by government in conducting corruption eradicating programs in the future. Therefore, it is important to discuss wether existing legal policy instruments of corruption eradication laws have binding power to rule new government and how the concept of sustainability to eradicate corruption that is suitable for the new regime. By using normative juridical research method can be described that the eradication of corruption policy has been outlined in the People Consultative Council Decree Number VIII/MPR/RI year 2001 regarding Recommendations of policy’s direction on prevention and eradication of corruption, collusion and nepotism. Law Number 17 year 2007 regarding Long term National Development Plan and Presidential Regulations Number 55 year 2012 regarding National Strategy for the Prevention and Eradication of Corruption Long Term year 2012-2025 and Medium Term year 2012-2014 is a binding legal instrument for President Jokowi’s governance reign 2014-2019. The legal concept that guarantees the continuity of eradication of corruption President Jokowi’s governance eradication of corruption programs is by doing synchronization of legislation in corruption eradication legal policy. In order to guarantee that those concepts running well thus the ministry of national development planning, ministry of state secretary, and the ministry of law and human rights should be coordinating in promulgation of national medium term national development planning’s draft.