bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Relasi Manajemen Keuangan dan Kualitas Lembaga Pendidikan Islam
Authors: Samsuri Suriadi
Published: February 2024

Perkembangan zaman dan perubahan yang begitu cepat menuntut semua orang khsusunya stakholder lembaga pendidikan untuk senantiasa melakukan berbagai kegiatan yang mendukung tercapaianya tujuan dan sasaran serta peningkatan kualitas sumber daya yang ada. Penelitian ini berangkat dari masih banyak ditemui permasalahan-permasalah terkait pengelolaan keuangan pendidikan di lapangan, meski pendanaan pendidikan sudah diatur oleh pemerintah baik terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. pendapatan anggaran dana baik dari pemerintah maupun masyarakat, tata kelola yang masih serampangan, korupsi dan tidak tranparansi. Hasil penelitian ini ditemukan sebuah formulasi strategi mengelola keuangan pendidikan dalam peningkatan kualitas yaitu dengan strategi daya saing yang mana dalam staretegi tersebut ada strategi felxibilitu, intent dan mission. Kemudian pelaksanaan strategi juga mengedepankan prinsip-prinsip dala mengelola keuangan, yaitu adanya tranparansi, akuntabel, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Sebuah lembaga pendidikan berkualitas jika jasa layanan yang diberikan memberikan kepuasan kepada penggguna. Kemudian output yang dihasilkan bisa dinilai sesuai standar dan kreteria-kreteria yang sudah menjadi Standar Nasional Pendidikan.
Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)
Authors: Hartatiningsih Siti , Sumarjoko Sumarjoko , Ulfa Hidayatun
Published: February 2024

Membahas tentang adat Jawa tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki kebiasaan yaitu keyakinan menentukan waktu dalam melaksanakan suatu hajat, misalkan hajatan perkawinan. Dalam adat Jawa ada satu bulan yang biasanya tidak digunkan dalam melakukan perkawinan yaitu bulan Suro (Muharram). Adat ini juga berlaku di desa Sukomarto, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, meskipun mayoritas masyarakatnya memeluk Agama Islam akan tetapi masyarakat masih mempertahankan adat turun temurun tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui presepsi masyarakat Desa Sukomarto terhadap pantangan menikah di bulan Suro (Muharram) dan pandangan hukum Islamnya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research (lapangan), sifatnya penelitian ini yaitu kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghormati bulan Suro (Muharram), hal ini dikarenakan secara filosofis bulan tersebut terdapat peristiwa-peristiwa atau sejarah tentang pembantaian keluarga Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan rasa kagum dan haru yang menjadikan bulan tersebut menjadi bulan yang sangat dimuliakan, selain itu masyarakat memiliki keyakinan jika meggelar hajatan pada bulan tersebut takut terjadi seuatu yang tidak baik. Selain perkawinan kegiatan yang tidak dilakukan pada bulan Suro (Muharram) ialah khitan, bangun rumah, pindah tempat tinggal (boyongan), tujuh bulanan (tingkeban). Dalam agama Islam melakukan pernikahan atau hajatan lainnya pada bulan Suro (Muharram) tidak dilarang karena dalam Islam tidak ada hari dan bulan yang tidak baik, bahkan bulan Suro (Muharram) termasuk bulan yang sangat mulia, yang menjadikan haram ialah ketika melaksanakan hajatan pada bulan Suro (Muharram) dan beranggapan akan terjadi cobaan atau peristiwa yang tidak baik, karena hal tersebut telah mendahului kehendak Allah SWT dan termasuk perbuatan syirik.
The Determinants Influencing Behavioral Intention in Consuming Halal Food Among Muslim Students of University Wijaya Kusuma Surabaya
Authors: Khoirul Anam  , Betania Kartika Muhflih  , Mohammad Aizat Jamaludin  , Susilo Wati
Published: February 2024

The study aimed to understand what influences Muslim students' intention to consume halal food at University Wijaya Kusuma in Surabaya, Indonesia. It considered factors like attitude, subjective norms, perceived behavioral control, religiosity, and government initiatives. Through questionnaires collected from 452 students, the research found that religiosity, subjective norms, and attitude significantly affected students' intentions to consume halal food.
The Impact of Voluntary Disclosure on the Financial Performance of Industrial Companies Operating in the City of Hebron
Authors:   Accounting Department, Faculty of Administrative sciences, AlQuds Open University, Palestine, Abueid Raed
Published: February 2024

This study aimed to identify the impact of voluntary disclosure on the financial performance of industrial companies operating in the city of Hebron. The study was conducted on a sample of (100) employees of industrial companies operating in the city of Hebron. The descriptive and analytical approach was used, as the study tool was It consists of (4) areas, distributed over (26) paragraphs, all of which target the impact of voluntary disclosure on financial performance in industrial companies operating in the city of Hebron. The study reached a set of results: Confirming the impact of social and environmental disclosure in industrial companies operating in the city of Hebron on financial performance.There is an impact of disclosing the services of workers in industrial companies ,There is a disclosure of the financial performance of research and development activities .The study concluded with several recommendations: It is necessary to pay attention from the management of industrial companies to continuously support the development of allocations for research and development activities. It is necessary to pay attention to the management of industrial companies in developing employee services activities, developing policies used in employment and creating conditions for workers to ensure labor productivity. It is necessary to develop allocations for social and environmental activities programs for industrial companies.
DECISION SUPPORT SYSTEM FOR SELECTING ATHLETE CANDIDATES IN PSTI BANTUL USING PROFILE MATCHING METHOD BASED ON WEB
Authors: Eko Setyawan  , Muhammad Fairuzabadi  , Puji Handayani Putri
Published: February 2024

PSTI Bantul is a sepak takraw club which is active in developing DIY sepak takraw athletes from an early age, teenagers and adults. A Decision Support System is an information system to assist in making decisions related to semi-structured and unstructured problems. The method used is profile matching, which utilizes technology to facilitate user access and interaction. Users can see the general profile matching calculation results in each period so that the selection process becomes more open and transparent, providing fair opportunities for each prospective athlete. From the research results, this system runs according to the function that has been designed, which is able to provide information on selection results from each period.
MODEL KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN TRADISI PONAN DI DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIR
Authors: Wulandari Indah , Hidayat Ofi
Published: February 2024

Desa Poto merupakan desa yang kaya akan kebudayaan. Desa Poto memiliki ekosistem kebudayaan yang sangat tinggi seperti kesenian, tenun khas Sumbawa (kre’ alang), sakeco hingga sadeka ponan atau tradisi ponan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model komunikasi masyarakat terhadap kelestarian tradisi ponan di Desa Poto Kecamatan Moyo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat di daerah lain menjadikan tradisi ponan di Desa Poto sebagai inspirasi guna melestarikan tradisi yang ada didaerah setempat. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa untuk mempertahankan tradisi ponan yang ada di Desa Poto masyarakat menggunakan model komunikasi SMCR dari David K Berlo. kesimpulan penelitian ini yaitu agar tradisi ponan ini dapat diselenggarakan setiap tahunnya, maka adanya proses-proses yang dilakukan dari lembaga adat ponan hingga peran dari masyarakat desa. Kedua hal tersebut yang menjadi peran terpenting dalam melestarikan tradisi yang sudah dianut sejak zaman nenek moyang ini. Masyarakat umum desa diharapkan lebih terbuka dalam memberikan informasi agar ketika ada yang melakukan penelitian dapat berjalan dengan baik sehingga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada.
PERBEDAAN KOMUNIKASI NONVERBAL ANTAR BUDAYA PADA ETNIS SASAK DAN SAMAWA DI KECAMATAN SUMBAWA
Authors: Rahmawati Anggi , Iman Topan Rahmatul
Published: February 2024

Komunikasi nonverbal berperan dalam mengekspresikan emosi, menyampaikan sikap, mengatur pengaruh, dan memfasilitasi komunikasi verbal melalui gestur. Budaya mempengaruhi pola dan gaya komunikasi nonverbal, komunikasi nonverbal dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dalam komunikasi nonverbal antara etnis Sasak dan Samawa. Dalam komunikasi nonverbal, dinyatakan bahwa ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sentuhan umum adalah bentuk penting dalam komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi nonverbal pada konteks budaya, makna komunikasi nonverbal erat kaitannya dengan norma dan budaya yang berlaku. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk memahami perbedaan komunikasi nonverbal antara etnis Sasak dan Samawa. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara etnis Sasak dan Samawa dalam komunikasi nonverbal, terutama pada bentuk kinestetik, simbolisme, dan pemilihan warna. Etnis Sasak memiliki cara menunjuk yang berbeda dengan etnis Samawa. Pada acara pernikahan, etnis Sasak memiliki tradisi Merarik yang mana mempelai pria membawa kabur calon mempelai wanita, sementara etnis Samawa mengedepankan keterlibatan kedua keluarga secara penuh melalui serangkaian prosesi. Perbedaan juga terlihat dalam pemilihan warna pakaian adat, dengan etnis Sasak lebih cenderung menggunakan warna gelap seperti hitam dan coklat, sedangkan etnis Samawa lebih memilih warna cerah seperti merah muda dan emas.
GERAKAN JURNALISME WARGA PROJECT MULTATULI
Authors: Nehe Ruth Kharis linia
Published: February 2024

Fenomena jurnalisme warga seiring dengan perkembangan teknologi sangat berkembang pesat. Media massa hadir sebagai penyambung informasi bagi masyarakat. Jurnalisme warga merupakan hal yang menarik karena, mendorongnya kebebasan positif. Gerakan jurnalisme warga merupakan fenomena di mana individu atau kelompok masyarakat biasa berperan sebagai jurnalis, melaporkan, dan mendistribusikan informasi melalui media non-tradisional seperti blog, media sosial, dan platform berbagi konten.Gerakan jurnalisme warga memiliki potensi untuk memperluas cakupan isu-isu sosial yang terabaikan dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok marginal. Dalam hal ini Project Multatuli hadir untuk melakukan gerakan jurnalisme yang mampu menarik perhatian publik dan mendorong perubahan sosial melalui penyebaran informasi, advokasi, dan tindakan kolektif. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam. dengan para jurnalis warga. Gerakan jurnalisme warga memiliki potensi untuk memperluas cakupan isu-isu sosial yang terabaikan dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok marginal. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran gerakan jurnalisme warga dalam mengangkat isu-isu sosial, serta tantangan dan potensi yang terkait dengannya. Implikasi penelitian ini dapat membantu pemangku kepentingan, termasuk praktisi jurnalisme, aktivis sosial, dan pembuat kebijakan, dalam memahami dan mendukung perkembangan gerakan jurnalisme warga yang berfokus pada isu-isu sosial yang penting dalam masyarakat.
The Great Forest Wall: A plan to protect Japan from future mega-tsunami
Authors: Shackleton Michael
Published: February 2024

Disaster Anthropology is often prefaced on a phrase such as, ‘First there was the eruption/earthquake etc., then came the disaster’ meaning that much of what was experienced as a disaster must be blamed on the lack of human preparedness and failures in the human response. The three-fold disaster that hit Japan in 2011 (mega-earthquake + mega-tsunami + plus nuclear disaster almost compatible with Chernobyl) was indeed such a mixture of natural disasters compounded by human failure. This paper focuses especially on the important role of religion and ritual in successfully responding to the disaster and the difficulties that have arisen because the government is constitutionally obliged to be tone-deaf to both. The government and many local people found they had seriously different assumptions and priorities. The welcome to foreign aid volunteers is used to highlight such differences. Enormous concern about the survivors and victims was coupled with the anxiety of survivors themselves and growing criticism of government, for not doing enough either before or after the disaster. Against the backdrop of so many complicated and conflicting sentiments and obligations, the paper introduces The Great Forest Wall project as not only a green solution that would protect against future tsunami for hundreds of years or more, but also as so far the only enterprise that hopes to enable the whole country to come together in a single testimony of all their powerful feelings about the victims, and collective concern for future generations. It seeks to enable a concept of Japan and being Japanese that avoids the awkward politics of nationalism. It links past, present, and future by promoting traditional wisdom that ‘It is the trees that protect us.’ It offers a mixture of the latest science with traditional religion and an understanding of how ritual and ‘religious-like’ concepts can bridge social divisions and express a great variety of contradictory sentiments at the same time.
The Role of Artificial Intelligence in Physiotherapy: A Comprehensive Review
Authors: Ostwal Priyanka P
Published: February 2024

This paper explores the application of artificial intelligence in the field of physiotherapy. It delves into the various ways in which AI technologies are revolutionizing the assessment, diagnosis, treatment, and management of musculoskeletal and neurological conditions. The advantages and limitations of AI in physiotherapy are discussed, providing a comprehensive overview of the subject. The paper concludes with a discussion on the future prospects and potential impact of AI on the field of physiotherapy.
Perancangan Sistem Informasi Persediaan Stok Dan Pemesanan Beras Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman Php Dan Database Mysql (Studi Kasus : Huller Armaini)
Authors: Handayani Putri , Deni Rizky Syafrika , Syahputra Hadi
Published: February 2024

The main problem encountered in stock supplies and ordering rice is that there are many factors in various types of rice that can influence the quality of the rice itself. There needs to be an assessment to determine the quality of rice. This can be done using a model that can determine the quality of rice in accordance with the criteria desired by consumers. to get the best quality rice. This will have a good impact on the company if the quality of the rice matches consumer demand, as a result the company will experience an increase in production because the type of rice meets the criteria desired by consumers. And the rice company exports its rice to rice shops and restaurants. In designing a stock inventory and rice ordering information system using PHP and MySQL, we can integrate these two technologies to build a web application that is effective and efficient in managing stock inventory and carry out the rice ordering process. With this system, it is hoped that it can help rice business owners manage stock inventories, carry out ordering processes more quickly and easily, and increase business efficiency and productivity.
SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET
Authors: Susanti Mira
Published: February 2024

Konsumen sulit mendapatkan informasi reservasi tiket bus  serta kurang fesien nya dalam waktu dan biaya karena konsumen harus datang langsung  Web adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. web ini menyediakan informasi bagi  pemakai  komputer  yang  terhubung  ke  internet  website  atau  situs  dapat  diartikan  sebagai  kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan  atau  gabungan  dari  semuanya  itu  baik  yang  bersifat  statis  maupun  dinamis  yang  membentuk  satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan internet
Essential Oils for Hair Health: A Critical Mini-Review of the Current Evidence and Future Directions
Authors: Leite Junior Ademir Carvalho , Bastos Cristal de Castro Baioco
Published: February 2024

This review article examines the role of essential oils in hair health. Essential oils, derived from plants, are noted for their biological properties, including anti-inflammatory and antioxidant effects. They have gained popularity in hair care for their potential benefits, as hair is not only crucial for physical appearance but also for personal identity and expression. Traditional hair care products like minoxidil and shampoos may have drawbacks such as limited effectiveness, side effects, or high costs. Consequently, essential oils are being considered as natural alternatives, claimed to stimulate hair growth, prevent hair loss, and improve hair quality. However, scientific research on essential oils for hair health is scarce and inconclusive. The outcomes of essential oil treatments can vary based on factors like oil type, concentration, application method, and individual hair conditions. Risks such as allergic reactions and skin irritation are possible. The review aims to critically assess the current literature on essential oils for hair health. Topics include the molecular mechanisms of essential oils, their efficacy compared to conventional products, and optimal usage methods. The review also explores the psychological effects of essential oils on hair health and identifies areas for future research.
Enhancing Sleep Quality through Aromatherapy: Updating the Therapeutic Benefits of Essential Oils
Authors: Nogueira Carlos Renato Alves
Published: February 2024

This mini-review examines the effectiveness of essential oils, such as lavender, chamomile, and valerian, in enhancing sleep quality. Addressing the growing prevalence of sleep disorders, this review analyzes research from 2020 to 2023, sourced from databases like PubMed and ScienceDirect. Findings show a notable positive impact of these oils across various groups, including postmenopausal women and palliative care patients. Lavender oil is highlighted for improving sleep efficiency and reducing nighttime awakenings. Chamomile oil, recognized for its calming properties, shows promise in managing sleep issues linked to anxiety disorders, though its efficacy in treating primary insomnia needs more exploration. Valerian oil, known for its sedative effects, has been effective in enhancing sleep and reducing anxiety. These oils' benefits are attributed to their influence on the nervous system, including anti-inflammatory and neuroprotective properties. The review points out the heterogeneity among studies and calls for more comprehensive research to understand these oils' mechanisms and identify the most effective types for sleep improvement. This research underscores the potential of essential oils as a natural, non-pharmacological option for treating sleep disorders, indicating a significant area for future investigation.
Delays in Territorial Development – Case Study of the Hungarian Sand Ridge Region
Authors: Kovács András Donát , Farkas Jenő Zsolt , Varjú Viktor , Szalai Ádám , Lennert József , Hoyk Edit , Csáki Béla
Published: February 2024

There are regions in Europe that are particularly vulnerable both environmentally and socially. Hungary's Sand Ridge in the Danube–Tisza Interfluve (Homokhátság in Hungarian) is considered such a region. The water balance of these lowland landscapes has been negative for decades, and complex ecological and social problems have escalated in parallel with aridification. Therefore, this region deserves special attention from the territorial development perspective. Over the last two decades, our successive studies have revealed that development policies in the region have been unsuccessful on multiple occasions, unable to alter the core negative trends significantly. We also noticed the mistakes and inertness of spatial planning when we worked on our current applied research: the Sand Ridge Regional Development Concept and Program. This study aims to explore deficiencies and shortcomings of the spatial policy and identify the factors that have slowed territorial development. Insights from interviews with experts and surveys conducted with local municipalities highlight that access to European Union funds has not alleviated long-standing conflicts. Resource-driven and uniform planning has become one of the main hindering factors. According to the experts, the necessary complex programs have not been implemented, and many initiatives have stalled. They also expressed concerns that Sand Ridge's natural and social endangerment will continue to increase.
The cross-border effects of the Ukrainian refugees’ crisis. Evidence from the Romanian side
Authors: Damian Nicoleta , Mitrică Bianca , Săgeată Radu , Roznovieţchi Irena
Published: February 2024

The issue of refugees pertains to the permanent elements of historical reflection on the mass movement of people or the phenomenon of migration. The military aggression of the Russian Federation against Ukraine not only ignited a hot spot on the conflict map of Europe, but also triggered a cascade of events difficult to anticipate. A direct result of the conflict has been the mass exodus of Ukrainians and a promise of temporary protection by the European Union to those fleeing the conflict. According to the United Nations Refugee Agency (UNHCR), on August 17, 2023, over 4.2 million Ukrainians crossed into Romania at the crossing points between Ukraine and the Republic of Moldova. The Ukrainian crisis offers the opportunity to take a closer look at the governments themselves. The Ukrainian citizens who remained in Romania received help both from the Romanian Government, and from the civil society (i.e., various NGOs, civilians, volunteers); from the first days of the invasion of Ukraine, Romanian society reacted swiftly. The study aims to emphasize the great importance of raising awareness and building solidarity and support in the receiving country in order to counterbalance, alleviate and eliminate the effects of the Ukrainian refugees’ crisis with respect to three main aspects: (1) the reloaded in situ effects, that is, the leading role of existing Romanian and, respectively, Ukrainian ethnic communities on both sides of the border in the prompt organization of humanitarian support for Ukrainian refugees; (2) the repetitive effects on the dynamics, such as the refugee flows and their territorial and time dynamic; (3) the long-term effects, i.e., the need to integrate the refugees in different fields of daily life.
LA QUESTION DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DES MESURES CONSERVATOIRES DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Authors: Ben Hammadi Yousri
Published: February 2024

Soupçonnés d’avoir participé à une tentative de vol à main armée dans une banque et d’avoir tué son directeur, Karl et Walter La Grand, ressortissants allemands, ont été arrêtés par la police américaine avant d’être traduits en justice. Les frères La Grand ont toutefois été jugés et condamnés à mort sans être informés de leur droit de bénéficier de l’assistance consulaire. Les autorités allemandes ont vainement essayé certaines démarches diplomatiques et consulaires, avant de s’adresser aux juridictions américaines qui ont refusé d’ordonner un sursis à l’exécution. N’ayant pu sauver Karl La Grand, qui fut exécuté en 1999, l’Allemagne s’est dirigée vers la Cour internationale de justice, pour demander, à titre conservatoire, la suspension de l’exécution de Walter La Grand. C’est principalement le caractère obligatoire des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans cette affaire qui fait l’objet de la présente étude. La confirmation du caractère obligatoire des mesures conservatoires dans la présente affaire est l’aboutissement d’un lent processus allant de la simple négation de tout effet juridique à une reconnaissance implicite et timide pour arriver enfin à cette affirmation tranchante qui a caractérisé les considérants de l’arrêt du 27 juin. En effet, la confirmation du caractère obligatoire des mesures conservatoires, outre le fait qu’elle permet à la Cour de s’acquitter pleinement de ses fonctions judiciaires et de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales ouvre devant les requérants la possibilité de s’en prévaloir devant le Conseil de sécurité pour en assurer l’exécution. En outre, l’auteur conclut en suggérant que l’organe judiciaire principal des Nations Unies peut aussi inspirer d’autres organes chargés de contrôler le respect des droits de la personne, pour dépasser la mutité des textes conventionnels, renier un formalisme juridique et assurer une protection effective de la personne humaine.
VERS LA CONSOLIDATION DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE INTERNATIONALE DES PÉTITIONNAIRES DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Authors: Cançado Trindade Antônio Augusto
Published: February 2024

Le juge Trindade trace d’abord un historique de l’évolution du droit d’accès des particuliers devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, entre 1980 et aujourd’hui. La quatrième version du règlement de la Cour (2000) garantit finalement le droit du particulier au locus standi autant à l’ouverture de la procédure, au procès, que lors de l’application du jugement. Le juge Trindade note aussi les différentes représentations auprès d’instances de l’OEA qui ont permis de concrétiser le droit des particuliers d’intervenir devant la Cour. L’auteur présente aussi des recommandations pour consolider les acquis de la Cour interaméricaine en matière de droits de l’homme. Il s’agit, entre autres, de consacrer des ressources supplémentaires à la Cour ainsi que de créer un observatoire qui veillerait à l’application de ses arrêts.
LES ROMS : LE CAS PARTICULIER DE LA HONGRIE ET DE LA ROUMANIE
Authors: Giroux Marie-Hélène
Published: February 2024

La situation des Roms diffère de la situation des autres minorités en Hongrie et en Roumanie et ce, en raison notamment de la discrimination dont ils font particulièrement l’objet et aussi parce qu’ils n’ ont pas de mère patrie à laquelle ils peuvent se rattacher. Donc, appliquée aux cas particuliers de la Hongrie et de la Roumanie, l’auteur propose ici une analyse en trois temps de la situation socio-juridique des Roms. Dans un premier temps, elle examine la situation de ce peuple avant la chute du communisme dans le but de mieux comprendre les particularités de leur situation. Dans un deuxième temps, elle étudie leur situation actuelle pour ensuite se pencher sur les législations nationales en matière de protection des minorités afin de mesurer si ces dernières peuvent effectivement remédier ou offrir une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd’hui. Enfin, elle complète son analyse en établissant dans quelle mesure les perspectives d’adhésion aux institutions européennes pourraient avoir un impact sur la protection de leurs droits. Au terme de ces trois parties, l’auteur arrive notamment à la conclusion que les lois nationales actuelles sont insuffisantes pour corriger la discrimination raciale ou ethnique dont sont victimes les Roms. Elle conclut également à la nécessité d’une approche détaillée sur le long terme avant de pouvoir parler de véritable démocratie pluraliste et de véritable protection des droits des Roms. Si l’éventualité d’une adhésion à l’Union Européenne a pour l’instant forcé la main des gouvernements hongrois et roumain, les résultats demeurent toutefois en deçà du niveau de protection nécessaire pour que la situation des Roms s’améliore de façon notoire.
CE QUI FAIT ... CEUX QUI FONT LE LIT DU TOTALITARISME NÉOLIBÉRAL À VENIR ?
Authors: Caloz-Tschopp Marie-Claire
Published: February 2024

Après l’espace du marché unique et l’Euro, il y aurait, si l’on en croit les discours de l’U.E., un espace de liberté, de sécurité et de justice en train de naître sous nos yeux ? Qualifier l’espace à l’aide de tels mots suppose, pour pouvoir en vérifier la signification, que l’on mette en liaison l’espace avec le temps, l’histoire, la politique, les sujets politiques et les moyens politiques. Quel régime/système politique est en train de se construire en créant l’espace de l’U.E., comment et pour quels enjeux ? Partant de cette interrogation, l’auteur s’intéresse à la stratégie européenne développée notamment à l’intérieur du Document de stratégie sur la politique de l’UE en matière de migrations et d’asile du 1er juillet 1998. Produit de l’administration suisse au début des années 1990’, le modèle des 3 cercles est ici repris à des fins plus larges. Pour l’Europe, jadis forteresse, le modèle des cercles vient désormais soutenir une politique proactive, et non plus simplement défensive, où s’infère une fracture entre les civilisations du Nord et du Sud. Fondamentalement raciste, une telle politique, soutenue par des acteurs et des inventions bien précises, serait-elle à même de fonder le lit du totalitarisme néolibéral à venir ?
CAPACITY AND INSTITUTION BUILDING IN THE CIS IN REFUGEE AND HUMAN RIGHTS PROTECTION WITH EMPHASIS ON CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN
Authors: Druke Louise
Published: February 2024

This study examines the capacity and institution building process, which started in the early nineties following the transformation of the Soviet Union into the Commonwealth of Independent States (CIS). The emphasis of this study is placed on an examination of progress made specifically in the refugee area, on the basis of the CIS Program of Action (POA) of the Regional Conference, to address the problems of refugees, displaced persons, other forms of involuntary displacement and returnees in the countries of the CIS and relevant neighbouring States in May 1996 and of the Central Asia South West Asia and Middle East (CASWAME) Action Plan of the Countries of the Central Asian Region in solving problems of asylum-seekers and refugees adopted at the Sub Regional Meeting in Bishkek in February 1998. Chapter 1 reviews progress, results and impact of the 1996 CIS Conference Program of Action on refugees and displaced persons, and reflects on the Meeting of June 1999 of the CIS Steering Group in the Follow-up of the Regional Conference. Chapter 2 examines developments and challenges in Central Asia with special emphasis on Kazakhstan following the opening of UNHCR Offices in the mid-nineties and the 1998 CASWAME action plan specifically conceming Afghan refugees. Chapter 3 analyses new opportunities for co-operation especially with the European Union (EU) and the Organisation of Security and Co-operation in Europe (OSCE) as well as the United Nations (UN), whose institutional support for national refugee capacity and institution building has been and will continue to be crucial. Chapter 4 explores the new EU approach toward refugee and migration policy and the action plans developed by the 1999 EU High Level Working group on Asylum and Migration, including Afghan refugees, in consultation with UNHCR.
LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Authors: Lalumière Catherine
Published: February 2024

L’auteur nous fait part des débats qu’a suscité la décision du Conseil européen de rédiger une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Certains prétendaient que ce texte comblerait un vide et que l’époque était propice à une réaffirmation solennelle des grands principes humanistes. D’autres, qui étaient attachés à la Convention européenne des droits de l’Homme, croyaient que la Charte ne ferait qu’affaiblir le « système » en créant des standards différents. Malgré les inquiétudes, on procéda à la rédaction du texte et la Charte fut approuvée, signée et proclamée en décembre 2000.

Bien que l’influence de la Convention ait été considérable, les deux textes comportent des différences notables. La différence principale entre la Convention et la Charte est que la première s’applique aux États alors que la seconde s’applique à l’Union. De plus, la première ne concerne que les droits civils et politiques alors que la seconde porte également sur les droits économiques et sociaux. L’auteure traite enfin en profondeur les droits qui sont protégés par la Charte, la force juridique de cette dernière et finalement ce que l’avenir lui réserve.
LES LOIS DE « LUSTRATION » EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE : UNE « MISSION IMPOSSIBLE » ?
Authors: Malenovský Jiri
Published: February 2024

La vérification des antécédents, soit la « lustration », constitue une mesure de démantèlement du passé de l’héritage totalitaire dans les PECO. L’exercice de lustration vise à jeter la lumière sur le passé totalitaire des personnes qui occupent ou doivent occuper des postes publics importants dans le nouvel Etat démocratique. Celui-ci considère des liens trop « intimes » de la personne lustrée avec le régime totalitaire comme un danger qui doit être écarté ou, du moins, minimisé. Les règles de lustration ont été insérées dans des textes législatifs spéciaux dans la plupart des PECO et en Allemagne.

Le but légitime des lois de lustration est préventif. Étant donné que dans tous les PECO concernés la mise en oeuvre des lois de lustration est soumise à l’examen judiciaire des cas individuels, le facteur temps représente, à l’heure actuelle, incontestablement l’aspect le plus controversé de la conformité de la législation de lustration avec l’exigence de proportionnalité entre le but légitime et les moyens législatifs permettant de l’atteindre. Il est évident que la proportionnalité avait manqué à certains égards aux lois de lustration originaires, mais les Cours constitutionnelles ont généralement déjà remédié à ce défaut. Un véritable test de la proportionnalité européen ou international n’a pas encore eu lieu, ce qui est peut-être bien, compte tenu du rôle important que les lois de lustration jouent dans la politique interne des PECO.

Les lois de lustration ont satisfait l’appel à une justice historique de façon modeste et déformée. Si elles continuent encore à opérer en Europe centrale et orientale, ce n’est pas parce que qu’elles interviendraient de façon notable dans son évolution politique et sociale, mais parce qu’il s’agit d’un symbole d’un État de droit axé sur des valeurs, et non pas celui formellement stérile. Les PECO sont par conséquent prêts à discuter avec les institutions internationales, mais uniquement de la proportionnalité des moyens régis dans les lois de lustration, et non des lois de lustration comme symbole.
LES ÉTRANGERS ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : UNE PROTECTION LIMITÉE ET CONTRASTÉE
Authors: Rouget Didier
Published: February 2024

À l’origine, la Convention européenne des droits de l’Homme excluait pratiquement tout ce qui concernait le statut des étrangers, le droit d’asile et le statut du droit de séjour, mais admettait le droit souverain pour l’État d’expulser les étrangers.

Pour pallier cette absence de protection spécifique des droits des étrangers, les organes de la Convention, Commission et Cour européennes des droits de l’Homme, ont, en vertu de l’interprétation dynamique et évolutive de la Convention, progressivement construit une jurisprudence qui offre des garanties importantes contre les conséquences dommageables résultant notamment des mesures d’éloignement du territoire d’un État partie pouvant constituer des violations des articles 3 et 8 de la Convention.

Toutefois, cette protection reste limitée, car, traditionnellement, les organes de la Convention reconnaissent que les États puissent restreindre certains droits des étrangers en fonction des objectifs des politiques d’immigration qu’ils définissent, et notamment pour des motifs tenant au « bien-être économique » des pays ou à la protection de l’ordre public. Dans la définition de ces politiques et des mesures nécessaires à leur mise en oeuvre, les États jouissent d’une large marge d’appréciation. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’Homme a toujours refusé de reconnaître le droit au regroupement des familles d’étrangers. Les garanties offertes aux étrangers sont souvent « virtuelles », la Cour ayant confirmé l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention aux mesures prises par les États relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers.

De plus, dans un contexte marqué par un durcissement généralisé des législations nationales en matière d’immigration, la jurisprudence européenne a connu, depuis 1996 et dans le sens d’une sévérité accrue, un net infléchissement notamment à l’égard des étrangers non communautaires faisant l’objet d’un refus de séjour ou en instance d’éloignement du territoire.

Un changement de perspectives est nécessaire. Le caractère universel des droits de la personne impose de considérer les droits et libertés fondamentales comme le socle d’une réelle protection de tous, et notamment des étrangers. Le respect de ces droits et libertés doit être la règle, les éventuelles restrictions portées à l’exercice de ces droits par une catégorie de personnes ne pouvant être qu’exceptionnelles. L’égalité entre nationaux et étrangers doit être le droit.

Dans cette optique, l’adoption du Protocole n° 12 additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme qui interdit de manière générale toute forme de discrimination marque une étape importante. Son application ouvre un champs nouveau pour combattre effectivement toute discrimination directe ou indirecte et condamner les législations, réglementations et pratiques discriminatoires.
FORUM NON CONVENIENS
Authors: Gonson S. Donald
Published: February 2024

The United States forum non conveniens doctrine refers to the discretionary power of the court to decline jurisdiction when the convenience of the parties would be better served if the action was brought and tried in another forum. It is a flexible doctrine in that the ultimate resolution will depend of the particular facts of each case. The two-pronged United States forum non conveniens analysis places the burden of proof on the defendant to show the “availability” and “adequacy” of an alternate forum, and that the balance of relevant private and public interest factors favors dismissal. Such an analysis applied to the facts as found by the court in the Cambior decision reveals both the availability and adequacy of Guyana as an alternate forum. The available remedies to the plaintiff, although less extensive, would not be sufficient to find Guyana inadequate, nor would differences in procedural law between the two jurisdictions. Upon comparison with the Union Carbide case, it is apparent that private and public interest factors in Cambior are better served in Guyana. Thus, in light of Union Carbide, it seems that where Cambior first lodged in the United States, it would have been dismissed in favor of Guyana.
L’AFFAIRE BRE-X ET LES RECOURS COLLECTIFS TRANSFRONTALIERS
Authors: Glenn H. Patrick
Published: February 2024

La question des recours collectifs a suscité beaucoup d’intérêt auprès des tribunaux et du législateur. Les recours collectifs transfrontaliers et conccurents posent des problèmes d’ordre géographique et juridique en Amérique du Nord. C’est une question qui doit être traitée à un niveau international. Il est en conséquence important de déterminer la compétence du tribunal saisi du litige. Le problème de compétence ratione personae se pose lorsque des actes sont commis dans deux pays différents, comme les États-Unis et le Canada, et que le recours collectif est intenté aux États-Unis par toutes les parties ayant subis un préjudice. La compétence ratione personae sera établie à l’égard d’un défendeur pour des actes commis dans des provinces autres que sa province de résidence. Par contre, elle ne le serait pas si les recours collectifs proviennent d’autres provinces. En plus de la détermination de la compétence du tribunal, il faut également vérifier la procédure suivie. Le problème posé par les classes transfrontalières en matière de recours collectif se situe principalement au niveau de la difficulté à communiquer avec tous les membres. L’autre point important à considérer dans ce type de recours consiste à déterminer la loi applicable au fond du litige. Comme il n’existe pas de règles de droit international privé spécifiquement prévues pour les recours collectifs, il est nécessaire de suivre les règles du droit international privé de chaque province pour déterminer si une action est bien fondée ou non. Vu les nombreuses difficultés qui entourent les recours collectifs au niveau national, il n’est pas surprenant d’être confronté à des questions encore plus complexes dans le cadre de recours collectifs transfrontaliers. On se rend compte toutefois, que les motifs de non reconnaissance d’un jugement étranger portant sur un recours collectif sont les mêmes que sur le plan interne, et découlent de principes essentiels de procédure.
LA DISSÉMINATION DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (OGM) ET LES DROITS HUMAINS ; LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION, UN CADRE PROMOTEUR DES DROITS ET LIBERTÉS ?
Authors: Manga Sylvestre-José-Tidiane
Published: February 2024

Cet article fait état des droits de la personne face à la dissémination des OGM, en droit interne et international, et relate les craintes du consommateur.

Les applications du génie génétique dans l’agriculture et l’alimentation font l’objet d’une vive controverse à cause de la faiblesse des connaissances scientifiques et de l’évidence du risque, pour les organismes génétiquement modifiés (OGM), de causer la maladie. A cet effet, l’auteur parle du potentiel nocif de ces aliments en matière d’allergènes et d’antibiotiques. En plus de ces dangers pour la santé, les OGM risquent de causer des torts à la diversité biologique par la pollution génétique et le risque d’effets adverses sur l’environnement. De plus, ces craintes se renforcent par l’aveu de l’industrie de l’existence de ce potentiel de risque.

Ainsi, les intérêts de l’industrie biotechnologique et de certains pouvoirs publics, à l’égard des applications du génie génétique dans le secteur agroalimentaire, supposent aux dispositions de certains instruments relatifs aux droits de la personne. Comme droits fondamentaux, il s’agit du droit à la santé, du droit à la préservation de l’écosystème et du droit au libre choix du consommateur. En réponse à ces droits, cet article traite du rôle plus important que devrait avoir l’État, par rapport à celui de l’industrie, dans l’évaluation des risques et au niveau de l’étiquetage clair des produits transgéniques. Ce rôle cependant ne se matérialise pour l’instant que par un engagement timide des autorités publiques. Le principe de précaution y est en conclusion présenté comme étant promoteur d’un cadre normatif respectueux des droits et libertés.
LE RENVOI RELATIF À LA SÉCESSION DU QUÉBEC : CRITIQUE DU TRAITEMENT QUE FAIT LA COUR SUPRÊME DU DROIT INTERNATIONAL
Authors: Dufour Geneviève , Morin Alexandre
Published: February 2024

Cet article constitue une critique de la décision de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec. Cette critique porte essentiellement sur l’utilisation par la Cour des sources du droit international public.

Dans ce Renvoi, le gouvernement du Canada demandait entre autres à la Cour si le Québec avait, en droit international, le droit de procéder unilatéralement à sa sécession du reste du Canada. La Cour conclut par la négative en vertu de deux règles de droit international public : celle du respect de l’intégrité territoriale des États dans le cadre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ainsi que celle voulant que la légalité d’une sécession en droit international dépende du droit interne de l’État amputé.

Les auteurs, Geneviève Dufour et Alexandre Morin, critiquent les bases du raisonnement de la Cour suprême en droit international. La Cour fonde son raisonnement sur des instruments de droit international non contraignants, qui n’ont qu’une très faible valeur juridique en droit international. En premier lieu, la Cour démontre l’existence de la règle du respect de l’intégrité territoriale dans le cadre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en se référant à la Déclaration du 50e anniversaire des Nations Unies et à l’Acte final d’Helsinki, deux instruments ne comportant aucune obligation juridique contraignante pour les États parties et qui, en cas de sécession, ne seraient nullement opposables à un Québec souverain. Ensuite, la Cour indique que la légalité d’une sécession en droit international est déterminée en fonction de la légalité du processus en droit interne. Cette règle, qui n’existe pas en droit international, est tirée par la Cour d’un passage d’un ouvrage du juge Jennings, de la Cour Internationale de Justice, écrit en 1963. Il appert d’une part que la Cour a fait une mauvaise lecture de Jennings, puisque cet auteur n’a jamais formulé qu’une telle règle existait. D’autre part, on ne saurait conclure à l’existence d’une règle de droit international public uniquement parce qu’un auteur affirme qu’elle existe. Enfin, la Cour indique erronément que la reconnaissance internationale des nouveaux États est assujettie à une série de règles de droit international. La théorie ainsi que la pratique en cette matière nous enseignent plutôt que l’acte de reconnaissance d’un nouvel État est un acte libre, un acte politique qu’on a vainement tenté de ramener au concept d’un devoir.

Les auteurs concluent qu’un tel jugement nuit à la réputation de la Cour suprême du Canada chez les internationalistes et que les neufs juges de cette Cour devraient traiter cette branche du droit avec beaucoup plus de rigueur et de respect.