bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENEGAKAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGELANDANG DAN MENGEMIS DI KABUPATEN BULELENG
Authors: Putra Intaran Galih Riana , Rai Yuliartini Ni Putu , Sudika Mangku Dewa Gede
Published: September 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum nasional terhadap Gepeng serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi Gepeng di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian langsung dilapangan yang didukung dengan bahan hukum yang terdiri dari, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur-literatur serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat penegakan hukum nasional adalah faktor substansi hukum dimana Gepeng belum disebutkan dalam Perda No.6 tahun 2009 dan belum ada aturan pidana bagi masyarakat pemberi Gepeng, faktor struktur hukum yaitu terkait dengan kinerja dari aparat penegak hukum yang kurang maksimal, faktor budaya hukum yaitu kurang pedulinya masyarakat Buleleng terkait permasalahan Gepeng dan masih adanya masyarakat pemberi kepada Gepeng. Sedangkan faktor pendukung adalah faktor struktur hukum yang berupa sarana/fasilitas yang menunjang dari aparat penegak hukum, dan faktor substansi hukum yaitu peraturan yang berlaku baik KUHP maupun Perda tetap diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum. Upaya yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana menggelandang dan mengemis di Kabupaten Buleleng meliputi upaya penal yaitu berupa kegiatan operasi/razia guna menertibkan tempat kegiatan Gepeng, dan upaya penampungan sementara untuk sleksi guna menentukan jenis pembinaan yang akan dilakukan, selanjutnya adalah upaya non-penal yaitu program rumah tinggal kreatif yang bertujuan untuk tempat rehabilitasi mental dan pembinaan keterampilan dengan harapan dapat merubah pola pikir dan jalan hidup para Gepeng untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi.
HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) PELAKU PERTUNJUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Authors: Adi Sukmaningsih Ni Komang Irma , Artha Windari Ratna , Sudika Mangku Dewa Gede
Published: September 2020

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami pengaturan hak terkait (neighboring right) dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia, serta (2) mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring right bagi pelaku pertunjukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang- undangan (statute approach), dan (2) pendekatan perbandingan (comparative approach). Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002), (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), (3) copyright act 1988 (Inggris), dan (4) Copyright act (Chapter 63, 1999 Revised Edition (Singapura). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan neighboring right dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia telah di atur dalam UU Hak Cipta namun masih diperlukan kejelasan terkait hal-hal yang termasuk dalam suatu pertunjukan yang dapat diberikan suatu neighboring right, dan (2) akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring right bagi pelaku pertunjukan, secara perdata para pelaku pertunjukan yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi, sedangkan secara pidana pihak yang melanggar UU Hak Cipta terutama terhadap pelaku pertunjukan dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.
PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN SENKAKU ANTARA CHINA DAN JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Suka Adnyana Kadek Try , Sudika Mangku Dewa Gede , Artha Windari Ratna
Published: September 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi dan mengkaji 1) status Kepulauan Senkaku menurut Hukum Internasional, 2) Penyelesaian Sengketa Internasional Kepemilikan Kepulauan Senkaku antara China dan Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pedekatan fakta (fact approach). Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan mengunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupabahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data-data tersebut kemudian disusun secara sistemmatis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Kepulauan Senkaku, Kepulauan yang tidak ada penghuni dan Kepulauan yang dalam setatus Quo, terbukti kedua negara China dan Jepang saling meng klaim ketika mengetahi adanya sumberdaya alam yang melimpah di Kepulauan Senkaku. 2) Dari semua perjanjian yang pernah dilakukan China dan Jepang tidak juga menemukan titik temu, China dan Jepang dapat menempuh cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan, para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencarai penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, abitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisas-organisasi atau badan-badan regional, atau cara- cara penyelesaian damai laiannya yang mereka pilih. Maka penyelsesaian yang harus dilakukan China dan Jepang yaitu penyelesaian sengketa secara damai, seperti Negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik dan apabila tidak juga menemukan penyelesaian, dapat menempuh International Court Of Justice / Mahkamah Internasional.
PENUTUPAN LOKALISASI DOROKANDANG: ANTARA PERTIMBANGAN MORAL, SOSIAL DAN KEBUTUHAN EKONOMI
Authors: Ikayanti Ikayanti , Lestari Puji
Published: September 2020

This study aims to determine the background of the closure of localization in the area of ​​Dorokandang Village, Lasem District, Rembang Regency. The dominant factors towards the closure of localization in Dorokandang Village are important to note given that so far the existence of localization in the middle of the community always reaped various pros and cons. The decision to close the localization was carried out by the Dorokandang Village government in order to deal with social problems in the form of prostitution or prostitution in the region. The research method used is a qualitative research method. The results of the study show that the background of the closure of localization in Dorokandang Village is based on several factors including moral, social and economic considerations. The hope of the Dorokandang village government with the closure of the localization was the cooperation of both the local village community, the Rembang Regency government and the Satpol PP in the supervision of the ex-localization area so that the practice of prostitution in the area would not occur in secret.
PEMETAAN POTENSI WISATA DESA SUMBERKIMA KECAMATAN GROKGAK KABUPATEN BULELENG SESUAI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Authors: Sukadi Sukadi , Suastika I Nengah , Sumiyati Sumiyati , Arta Ketut Sedana
Published: September 2020

Bali merupakan salah daerah tujuan wisata dunia dengan keunggulan kondisi geografis, kondisi sosial budaya masyarakat serta adat istiadat yang unik dan menarik. Dari semua potensi yang ada di Provinsi Bali, tidak semuanya mampu tereksplor dengan baik, khsusunya pada daerah-daerah pedesaan. Salah satunya adalah Desa Sumberkima Kecamatan Grokgak Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi wisata sepiritual, pertanian dan bahari, namun belum dapat tereksplorasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, kondisi sosial budaya, perkembangan ekonomi, birokrasi, dan sarana prasarana Desa. Keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kewenangan pada Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa memberikan keleluasan pada Desa untuk memberdayakan semua potensi yang ada, termasuk sektor pariwisata. Bertalian dengan itu pemetaan potensi wisata Desa Sumberkima merupakan program yang strategis untuk mengembangkan Desa Wisata Sumberkima sebagaimana idaman masyarakat.
ANALISIS KEMAMPUAN INDONESIA DALAM MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Tidak Diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967)
Authors: Yunitasari Desi
Published: September 2020

Masalah pengungsi sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan peperangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Namun Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka yaitu Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967. Rumusan masalah yang diangkat alasan dan akibat hukum dari belum diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan sumber data sekunder sebagai acuan utama. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, conceptual approach, case approach, statute approach dan historis. Hasil penelitian didapatkan penyebab Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tersebut terdiri dari beberapa faktor, faktor eksternal seperti ada beberapa pasal dalam Konvensi 1951 yang cukup berat dan sulit dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Sementara faktor internal seperti Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentunya juga dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini terkait dengan pembiayaan penanganan pengungsi dan pencari suaka akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah. Jika Indonesia meratifikasinya setidaknya Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka serta mencegah para pembonceng (kegiatan pidana seperti human trafficking) yang memiliki motif yang berbeda.
KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PUTUSAN PAILIT
Authors: Dantes Komang Febrinayanti
Published: September 2020

Dalam praktek pada setiap perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, bank selalu meminta debitor untuk menyerahkan jaminan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya dikenal dua bentuk jaminan kebendaan yaitu gadai dan hipotik. Permasalahan timbul apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan” dan “penundaan pembayaran”. Berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila si debitor tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi hutangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualannya itu dibagi-bagikan di antara semua kreditornya, menurut besar kecilnya piutang dari masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan. Undang-Undang Kepailitan (UUK) menentukan bahwa hanya pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan pailit adalah Pengadilan Niaga dengan hakim majelis yang akan bertugas secara khusus.
KONTRAK TERAPEUTIK/ PERJANJIAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN
Authors: Priyadi Aris
Published: September 2020

Setiap manusia mendambakan hidup sehat, Menderita sakit adalah suatu hal yang tidak diharapkan, namun apabila suatu saat menderita sakit, maka sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit tersebut, salah satu alternatifnya adalah datang ke dokter atau rumah sakit dengan harapan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Berdasarkan keahlian dokter, sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan diharapkan dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa hubungan dokter dengan pasien itu disebut sebagai transaksi terapeutik, yaitu transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan pasien. Dokter sebelum melakukan upaya penyembuhan memerlukan adanya persetujuan pasien, yang dikenal dengan informed consent. Oleh karena ada hubungan atau perjanjian antara pasien dengan dokter/ rumah sakit maka berkaitan dengan hukum keperdataan akan tunduk/ terikat  pada ketentuan hukum perdata yaitu tentang syarat–syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada perbedaan pengertian informed consent dengan perjanjian/ transaksi terapeutik, berkaitan dengan objek perjanjian dalam perjanjian/ transaksi terapeutik berdasarkan ketentuan KUHPerdata serta apakah dalam perjanjian/ kontrak terapeutik tersebut para pihak dapat memutuskan secara sepihak
PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM PENCEMARAN MINYAK AKIBAT KECELAKAAN KAPAL TANKER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Authors: Purwendah Elly Kristiani
Published: September 2020

Prinsip kehati-hatian sebagai pengaman dalam kegiatan atau usaha yang berdampak pencemaran bagi lingkungan laut diterapkan dalam sistem hukum nasional melalui peran sentral syahbandar sebagai administrator pelabuhan. prinsip kehati-hatian diterjemahkan melalui bagaimana syahbandar berperan secara administratif mengamankan berbagai hal di awal kegiatan pelayaran laut kapal tanker melalui perijinan dan persyaratan kapal. Syahbandar dalam melaksanakan tugas administratifnya sebagai sebuah perwujudan penerapan prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam hal, penyelenggaraan fungsi pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaik lautan kapal. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan fungsi kelaik lautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal, melaksanakan pemeriksaan managemen keselamatan kapal, melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, tertib lalu lintas di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan kapal serta penerbitan surat persetujuan berlayar. Prinsip kehati-hatian terhadap bahaya di laut dalam hal ini termasuk bahaya pencemaran sudah diantisipasi diawal melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang dipimpin oleh seorang Syahbandar dengan didukung oleh struktur organisasi yang meliputi lingkup administrasi dan penegakkan hukum. Bagian-bagian organisasi tersebut meliputi lima bidang yaitu, sub bagian tata usaha, seksi status hukum dan sertifikasi kapal, seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli, dan seksi lalu lintas dan angkutan laut serta usaha kepelabuhanan.
RETURNS OF ASSETS IN CORRUPTION CRIMINAL ACTS AS ALTERNATIVE RESTORING STATE LOSSES
Authors: Ekayana Komang
Published: September 2020

Corrupted state assets certainly hurt the country narrowly, but also broadly where it harms the country and its people. However, the formal approach through the current criminal procedure law has not been able to recover the losses suffered by the state. In fact, state losses resulting from corruption are state assets that must be saved. Then there needs to be a new breakthrough to recover state losses through the asset recovery model. When looking at the country from the perspective of the victims, the state must obtain protection, in this case recovery from the losses suffered due to corruption. This paper examines the model of returning assets resulting from corruption in the law enforcement process that focuses on the rule of law in the 2003 UNCAC Convention and the mechanism of returning state assets in terms of Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU
Authors: Dwiky Astawa Kadek
Published: September 2020

Konstituai sebagai hukum tertinggi lahir sebagai untuk melindungi  hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secra mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Dalam kaitanya hak warga negara dalam bidang politik, penyekenggaraan pemilu sangat erat kaitanya dengan persoalan HAM. Perlindungan HAM akan membawa suatu pemilu yang demokratis, Mahkamah Konstitusi yang melalui putusannya tentang berperan dalam suatu pelaku kekuasaan kehakiman yang memberikan perlindungan HAM. Mahkamah Kontitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindung hak konsitusional warga negara dan perlindungan HAM. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu fungsi dari MK yang merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konsitusi. Dalam melindungi HAM, MK dapat melihat pada beberapa putusan baik dalam perkara pengujian Undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu diantaranya adalah pemulihan hak pilih bekas anggota PKI, hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada parati non parlemen, hak percalonan kepada perseorangan dalam pemilukada, perlindungan hak bagi pertahanan, hak pilih ancaman dan terror, perlindungan hak mencalnkan diri tindakan yang menghambat, serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat.
Aplicación inteligente en la práctica profesional del contador público en el área fiscal
Authors: Peinado Camacho José de Jesús
Published: September 2020

El objetivo de este estudio fue diseñar y evaluar una aplicación inteligente para ser utilizada por el contador público como herramienta en la prestación de sus servicios profesionales. Esto con el propósito de informar al contribuyente, en especial a las personas físicas con actividad empresarial, sobre los impuestos federales en México, tal y como el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). El diseño de la aplicación inteligente se estructuró conforme a las disposiciones contenidas en las leyes fiscales del periodo 2019. Para la evaluación se creó un instrumento con base en la norma ISO 9126, norma internacional que especifica las variables que conforman la calidad de la aplicación. Dicho instrumento fue aplicado a 50 contadores públicos certificados, quienes utilizaron la herramienta en el Colegio Profesional de Contadores Públicos, en el Estado de México. El procedimiento para la obtención de datos se realizó en cinco etapas (propósito, descripción, análisis, práctica y evaluación). Después de su aplicación, se realizó el procesamiento de datos mediante el programa SPSS versión 20. Al aplicar estadística descriptiva e inferencial, se pudo conocer el nivel de calidad de la aplicación inteligente fiscal y cada una de las variables que la conforman: Funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad y Portabilidad. Los resultados arrojaron que las funciones y propiedades específicas para cubrir las necesidades del usuario y cumplir con eficacia las tareas o actividades fiscales ofrecen un rendimiento de nivel excelente.
A Case of a 4-Year-Old Carbon Baby: Acquired Universal Melanosis and Literature Review
Authors: . Amisha , Malik Paras , Pathania Monika , Rathaur Vyas Kumar
Published: September 2020

Disorders of color variation can be localized or generalized, congenital or acquired, acute or chronic. Among the various causes of generalized skin darkening encountered in the pediatric age group, acquired universal melanosis aka Carbon Baby Syndrome is an uncommon hypermelanotic condition, with a histologic appearance of extensive epidermal melanization. The authors report one such case of a 4-year old boy with progressive darkening of skin starting at the age of 1 year and involving the entire body surface in the absence of any other systemic alterations. The disease prevalence, etiology, mechanism and prognosis are still unknown.
High Prevalence of Hypovitaminosis D in Climacteric and Beyond in a Teaching Center from North Eastern India
Authors: Sharma Dr Nalini , Das Dr Rituparna , Ruram Dr Alice Abraham , Panda Dr Subrat
Published: September 2020

Background: Data on the prevalence of hypovitaminosis D in peri and post menopausal tribal multiethnic Indians women living in the North Eastern part of the country are limited. Aim: To evaluate the vitamin D(VD) level in North Eastern multiethnic tribal perimenopausal and postmenopausal women Indian women. Material and Method: This prospective study was conducted at a tertiary care centre from 2018 to2019in North Eastern India Catering multiethnic tribal population. A total of498women above 40 years of age who attended gynae opd for various reasons were included in the study Women were advised to give 3 cc blood samples. The serum VD was estimated by Beckman Coulten Unicel DXI immunoassay system using the principle of chemiluminescence, Incidence of Vitamin D deficiency (VDD) and insufficiency (VDI) calculated. VDD was defined as 25(OH) D level in blood<20ng/ml and insufficiency of VD was defined as 25(OH) D levels <30ng/ml/. Result: In present study mean age was 46.78±6.914 years. 50.40%women were vitamin D deficient. 37.95% women were vitamin D insufficient. Mean parity was 3.94±9.23 and mean value of vit d was 21.36±9.23. Conclusion: Hypovitaminosis D is highly prevalent among perimenopausal and post menopausal women in the North eastern part of India. The need for improving the levels of vitamin D among this group of population is both vital and urgent.
‘A COMMON WORD’: Sebagai Titik Kesepahaman Muslim – Kristen
Authors: Sulanam Sulanam
Published: September 2020

“A Common Word between Us and You” dari cendekiawan dan pemuka Islam kepada pemuka Kristen. Hal ini merupakan inisiatif Muslim yang kemudian direspon secara positif oleh umat Kristen. Banyak yang mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 ini merupakan babak baru dialog Islam-Kristen sebagai dua kutub agama besar dunia. Harmoni yang terjadi antara Islam-Kristen adalah harmoni dunia. Karenanya, merajut hubungan baik antara keduanya, dengan mencari titik kesepahaman dikatakan sebagai peristiwa besar sekaligus positif (a high level dialogue). Meski bukan sebuah bangunan teori, tetapi praksis inisiatif Muslim dan respon positif umat Kristen terhadap surat menyurat ini dapat dijadikan sebagai pijakan dalam pembangunan perdamaian dunia. Tulisan ini hendak memberikan gambaran terhadap pemikiran Waleed el-Anshary dalam upayanya membangun argumentasi akademis terhadap peristiwa ini dengan memberikan perspektif terhadap “A Common Word between Us and You” secara teoritis dan praktis. Hasil yang diharapkan dari tulisan ini adalah dapat memberikan perspektif metodologis dalam kajian Islam, utamanya yang dihasilkan dari peristiwa praksis dialog antar agama
PRILAKU BERAGAMA Sembahyang dalam Islam dan Yahudi
Authors: Mursidah Siti , Ilahi Kurnial , Khotimah Khotimah
Published: September 2020

Dalam sejarah disebutkan bahwa memahami Yahudi harus dibedakan batas antara agama dan bangsa, sebagai agama Yahudi merupakan salah satu agama samawi yang hingga kini masih tetap eksis keberadaannya. Sebagai bangsa - pun Yahudi masih memiliki Kekuatan kultur yang masih tetap mengakar kuat sebagai satu kesatuan bangsa Yahudi yang besar. Ke unikan dan karakter bangsa Yahudi dalam sejarah masih tetap mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa. Pada sisi teologis agama Yahudi juga memiliki ajaran-ajaran yang masih dapat dijadikan sebagai bagian kekuatan yang menujukkan indicator ke-eksisan Yahudi dalam agama. Salah satunya adalah masalah Sembahyangnya
RITUAL KEMATIAN DALAM KOMUNITAS HINDU DI PEKANBAR: Sebuah Tranformasi dan Adaptasi
Authors: Sumiati Sumiati , Khairiyah Khairiyah
Published: September 2020

Dalam keyakinan Agama Hindu, ritual kematian bermakna sebagai tahap pengembalian panca maha bhuta. Tujuan ini dicapai dengan menyelenggarakan ngaben, yakni adat kreamsi dengan rangakaian ritual tertentu. Akan tetapi, penyelenggaraan ngaben menjadi hal yang mustahil bagi komunitas Hindu di Pekanbaru baru mengingat banyaknya aspek dan syarat perngabenan yang sulit dipenuhi di wilayah yang jauh dari Bali, tempat asal tradisi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dan yang menjadi pendukung adalah buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Hindu, Seperti Pudja, I Ketut Purwa, Ida Ayu Putu Surayin, I Wayan Sujana, Yudha Triguna, dan buku-buku serta literatur lainnya. Penelitian ini menjelaskan bahwa komunitas Hindu mneyelanggarakan ritual kematian sebagai ritual yang ditujukan untuk para leluhur agar rohnya dapat diterima oleh Sang Hyang Widhi. Pilihan-pilihan kematian bagi komunitas Hindu meletakkan prioritas utama pada ritual ngaben. Adapun prosesi ngaben ini dimulai dari memandikan jenazah hingga pengabenan. Bagi Umat Hindu di Pekanbaru, pengabenanan dilakukan dengan cara baik jenazahnya dipulangkan langsung ke Bal untuk diritualkan maupun dengan menumpang di tempat kremasi agama Budha. Namun demikian, jika keadaan ini tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan dengan cara mendem sawa/ mengebumikan (mengubur) jenazah. Ketika ritual-ritual telah selesai maka akan dilakukan kenduri tiga hari berturut-turut, kemudian dilakukan lagi pada hari ketujuh, hari keempat puluh, hari keseratus, hari keseribu, dan menggunakan sesajen-sesajen yang ditujukan bagi arwah yang telah meninggal. dari hasil penelitian tergambar proses adaptasi yang dilakukan komunitas Hindu di Pekanbaru dalam ritual kematian, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk menyelenggarakan pengabenan sebagaimana halnya di Bali. adaptasi-adaptasi tersebut pada gilirannya mengahsilkan suatu transformasi dalam ritual kematian umat Hindu
MENJADI JATMIKA; Nilai Kejatmikaan pada Perempuan Samin di Kabupaten Bojonegoro
Authors: Huda Khoirul
Published: September 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan peran perempuan Samin dalam ketahanan nilai-nilai kejatmikaan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa kandungan nilai-nilai ajaran kejatmikaan Samin diantaranya adalah pengendalian diri, beribadah dan menghormati, mawas diri dan menyelaraskan, adanya bencana merupakan cobaan, memegang budi sejati. Sifat pengendalian diri dengan nafsu. Pengendalian diri mengajarkan jangan sampai hidup dengan memprioritaskan kehendak nafsu belaka. Sifat menghormati ke sesama makhluk Tuhan merupakan wujud toleransi. Selain itu, manusai harus mawas diri tehadap lingkungan sekitar. Hidup menyatukan dengan alam menjadi kekhasan dari ajaran ini. Ajaran kejatmikaan berhubungan erat dengan sifat Ketuhanan. Semua cobaan datangnya dari Tuhan. Konsekuensinya yaitu sebagai manusia harus memiliki jiwa kesabaran yang kuat. Pada akhirya akan manusia tersebut akan memiliki budi pekerti yang sejati
KONSEP PENDIDIKAN ANTI-TERORISME Relevansinya bagi Pendidikan Islam
Authors: Marianti Marianti
Published: September 2020

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena terorisme yang sudah tumbuh subur di Indonesia. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka dari sekian deretan aksi kekerasan dan aksi terorisme di negeri ini, pelakunya tidak lain adalah kalangan muslim. Padahal secara normatif, Islam merupakan kepercayaan open minded dan inklusif yang mengajarkan kedamaian (rahmatan lil âlamîn). Secara konseptual, pendidikan anti terorisme di dasarkan pada; Pertama, Falsafah pendidikan Anti Terorismem, yaitu proses  pengenalan  dan  pemberian  informasi akan nilai-nilai anti terorisme,  dengan harapan membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bermoral, berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kedua, Aqidah Inklusif Sebagai Pijakan Pendidikan Anti Terorisme, yaitu menumbuhkan saling menghormati kepada semua manusia yang memiliki mazhab atau keyakian yang berbeda dalam beragama. Adapun nilai-nilai pendidikan anti terorisme adalah Toleransi, Nirkekerasan, dan Pluralisme. Sedangkan pandangan Islam terhadap Pendidikan Anti-Terorime adalah tercermin pada 4 (empat) isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan anti terorisme, yaitu : Pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-Nya (wahyu); Kedua, kesatuan kenabian; Ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama; dan Keempat, pengakuan terhadap eksistensi agama lain.
Reviewing the Advancement of Concrete Technology using M-sand
Authors: Richhariya Rajkumar , Prasad Dr. Bikram
Published: September 2020

A review is presented in this paper about the application of crushed sand as a smart material in concrete. After a brief outline of the theoretical as well practical studies few measures are reviewed to replace natural sand with manufactured crushed sand. This helps in reducing the likely damage to the ecological balance due excessive sand lifting from river beds, affecting the ground water level. Crushed sand as replaced materials to natural sand has become beneficial and is common in the world. Different researchers have carried out research to study the effect of use of crushed sand on properties of concrete.
Eksplorasi Legenda "Parnamoraan" Suku Batak Toba Sebagai Bahan Ajar Sastra Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Prima Indonesia
Authors: Simanungkalit Amelia , Rambe Rahmadani Rahmadani
Published: September 2020

Tujuan penelitian ini sebagai berikut (1) untuk mengetahui bentuk legenda Parnamoraan suku Batak Toba, (2) untuk melakukan eksplorasi legenda Parnamoraan suku Batak Toba sebagai bahan ajar sastra di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Prima Indonesia. Metode penilitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah catatan hasil wawancara dengan informan suku Batak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil yaitu (1) bentuk legenda Parnomaraan suku Batak Toba yang di uraikan masyarakat setempat (2) eksplorasi legenda Parnamoraan suku Batak Toba sebagai bahan ajar sastra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Prima Indonesia. Jurnal ini dilakukan sebagai luaran PDP tahun 2019 yang didanai oleh DRPM Ristekdikti. Kata Kunci : Bentuk Legenda Parnamoraan ,Upaya Mengeksplorasi Legenda Parnamoraan.
KONSEP DASAR TAFSIR
Authors: Sabir M.
Published: September 2020

Tafsir Al-Quran jelas sangat urgen bagi kepentingan Islam, karena materi kajiannya (firman Allah) yang merupakan kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sebab itu ulama mencoba merumuskan sejumlah konsep dasar yang menjadi penafsiran Al-Quran, diantaranya; asbab al nuzul. Nasikh dan mansukh, ayat-ayat makkiyah dan madaniah, serta munasabah Al-Quran.

Asbab al-nuzul menyoroti konteks historis ayat, nasikh dan mansukh menjelaskan peralihan status hukum ayat serta makkiyah dan madaniyah menguraikan pola penampilan ayat sesuai  corak masyarakat. Adapun munasabah memaparkan keterkaitan antara ayat atau surah al-Quran.
PENAFSIRAN ABDULLAH IBN ABBAS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH
Authors: Muznah Attamimi Ahmad, Asmar, Aslim, Arifani,
Published: September 2020

Tulisan ini ingin menjelaskan penafsiran Ibnu Abbas menegenai Surat Al-Fatihah dalam kitab Tafsir Tanwi>rul Miqba>s yang disusun oleh Fairuz Abadi yang merupakan ulama abad pertengahan yang lahir pada tahun 729. Dalam menjelaskan penafsiran Ibn Abbas penulis menggunakan metode library research atau studi kepustakaan untuk menjelasakan metode yang digunakan oleh Ibn Abbas dalam menjelaskan Surat Al-Fatihah. Pembehasan ini pada dasarnya telah dijelaskan beberapa penelitian dan beberapa jurnal diantaranya yaitu karya Hasan Asyari yang menjelaskan Tafsir Ibn Abbas, selain itu Nuri Hayatti dalam skripsinya juga menjelaskan Tafsir Ibn Abbas. Terdapat perbedaan dari dua penelitian ini yaitu dalam tulisan ini penulis hanya membahas tafsir Al-Fatihah.
Tafsir al-Mizan: Karakteristik dan Corak Tafsir
Authors: Tamrin Tamrin Tamrin
Published: September 2020

Tafsir Mizan karya Muhammad Thaba’thabai merupakan salah satu tafsir yang kontroversial dan terkadang bahan perdebatan panjang baik dari sisi sumber, corak dan tokoh penafsir sendiri.Mazhab Syiah yang melekat terkadang tidak menjadi penting bagi pembaca, tapi justru dikagumi ketika membaca karya ini.Olehnya latar belakang dan keluasan ilmu dari penafsir, baik aspek teologi keagamaan itu sendiri maupun aspek sosial kemasyarakatan dan pemerintahan, menjadi wujud bukti bahwa tafsir ini sangat layak untuk terus dikaji.Sehingga posisi Alquran wahyuhidai dapat berfungsi secara luas dan tanpa batas batas waktu.Terbuka untuk terus dilakukan pengkajian sesuai tingkat kemampuan dan basis berpikir.
Urgensi Kekuatan Politik Dalam Penafsiran Al-Qur’an
Authors: Dawing Darlis
Published: September 2020

Tafsir merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk menginterpretasikan. Setiap mufasir pasti akan terpengaruh dalam sebuah ilngkungan tempat tinggal dia berasal. Oleh karena itu politik juga salah satu faktor yang mempengaruhi si penafsir. Contohnya adalah mufasir Rasyid Ridho dan gurunya yang membentuk tafsir dengan tujuan menghilangkan khurafat dan tahayul. Karya ini akan memperlihatkan beberapa karya mufasir yang terpengaruh oleh lingkungan. Dengan menggunakan library research penulis akan melacak beberapa penafsiran yang terpengaruh oleh lingkungan. Setelah ditemukan tafsiran ayat, kemudian penulis akan melacak alasan terpengaruhnya para mufasir di lingkungan mereka masing-masing. Dalam tulisan ini juga dilengkapi dengan sumber-sumber original dari mufasir yang akan dilacak.
Mendidik Hati Membentuk Karakter: Wawasan Al-Qur’an
Authors: Isramin Isramin
Published: September 2020

Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang baik dan keadaan sempurna. Baik dari aspek jasmani maupun aspek rohani. Aspek jasmani yaitu tubuh manusia yang dapat di lihat seperti mata, telinga. Sedangkan aspek rohani bersifat nur atau cahaya, ruh, gaib, yang tidak tampak oleh manusia, diantaranya ialah hati. Kedua aspek tersebut mempunyai kebutuhan masing-masing, hati memiliki pengaruh yang besar dalam setiap karakter manusia. Maka al-Qur’an memberikan panduan dalam melejitkan hati membentuk karakter dengan menyebut hati dengan sebutan  shadr, Qalb, Fuad. Masing-masing isitilah tersebut memiliki makna yang berbeda, demikian pula fungsinya. Shadr dimaknai sebagai hati yang paling luar yang masih bisa merasakan kesempitan dan kelapangan dada. Qalb dimaknai sisi tengah hati yang fungsinya adalah mengakal dan memahami, qalb bisa memerankan secara maksimal potensinya sehingga disebut qalbun salim. Fuad dimaknai sisi dalam qalb yang berperan sebagai wadah sekaligus mengilhamkan kebenaran kepada qalb.Hati merupakan sentral dan cerminan perilaku dalam setiap hidup manusia, Muhammmad Nur menegaskan: Adab yang buruk menghasilkan akal yang rusak, akal rusak mengakibatkan kebiasaan buruk, kebiasaan buruk mengakibatkan watak pemberontak, watak pemberontak mengakibatkan perbuatan jahat, perbuatan jahat mengakibatkan dibenci Allah swt. Dan dibenci Allah swt mengakibatkan kehinaan selama-lamanya. Hati adalah sebagai manajer yang akan menentukan apakah seluruh anggota badan diarahkan diperintahkan untuk menjadi baik dan buruk. Hati adalah adalah manajer yang akan menentukan dorongan kepentingan atau konflik antara keinginan baik dan buruk. Hati dengan demikian adalah mempunyai peran sentral menentukan perilaku manusia, termasuk karakternya. Dan mekanisme kerja seluruh potensi manusiawi berawal dari keputusan hati. Alur mekanisme potensi diri diawali dari keyakinan hati, keyakinan hati kemudian dipikirkan dengan menggunakan akalnya, kemudian diwujudkan dengan tindakan indra, dan menghasilkan amalan dan hasil. Al-qur’an memberikan panduan atau petunjuk terhadap hati manusia, diantara petunjuknya ialah jika manusia mau tenang hatinya maka cukup dengan memperbanyak zikir kepada-Nya dan amal-amal shaleh yang lainnya. Maka pasti timbul energi kedamaian dalam batin sehingga mempengaruhi karakter menjadi lebih baik.
Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba
Authors: Arifin Mohammad Patri , Misaeropa Misaeropa
Published: September 2020

Tulisan ini ingin melihat hukum riba, sekaligus mempertegas persoalan haramnya riba. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba apapun jenisnya, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan banyak orang. Sedangkan dalam Alquran secara tegas melarang pelaksanaan praktek riba, karena dosanya sangat besar. Oleh sebab itu dibutuhkan penafsiran untuk memperjelas dan mempertegas maksud dan tujuan Allah swt. menurunkan ayat-ayat Alquran dalam hal ini ayat tentang riba. Hal ini menjadi landasan penulis untuk melihat ayat riba melalui pemikiran dan penafsiran Muhammad Ali ash Shabuni mengkaji dan memahami permasalahan riba saat ini. Sedangkan alasan penulis mengambil pemikiran Muhammad Ali ash Shabuni disebabkan karena ia  merupakan salah satu tokoh tafsir yang berkecimpung di bidang Hukum.Dalam tulisan ini penulis mengambil kajian pustaka (libarary research), dimana masalah di uraikan secara sistematis dengan merujuk kepada pemikiran Muhammad Ali ash Shabuni dan Tafsir Rawai’ul al-Bayan FiiTafsir Ayat al-Ahkam Min Alquran. Adapun teknis atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu, metode tematik, interpretasi dan beberapa sumber data pendukung lainnya.Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa Muhammad Ali ash Shabusni menjelaskan bahwa Islam telah memberi ketetapan bahwa riba hukumnya haram. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang telah dibebankan kepada peminjam.
TAFSIR AHL-DZAUQ WA AL-IRFAN LATAIF AL-ISYARAH AL-IMAM AL-QUSYAYRI AL-NAISABURI (376 H/986 M - 465H/1075M)
Authors: Aljufri Ali
Published: September 2020

Al-Qur'an interpretation of Sufi nuances is developing rapidly, especially after the prominent figure of the theoretical Sufi interpretation (nazhari) Muhiddin Ibn Arabi (w.638 H), one of which is a practical Sufi interpretation (amali or faudhi) by Abu al-Qasim Abd Karim bin Hauzan bin Abd Malik al-Qusyayri al-Nesyapuri. One of the figures in the renewal of classical Sufi interpretation that offers a new method of interpretation is the bayani isyari mujaz method which emphasizes the aspects of the Qur'anic cues from the implied meaning (inner) with the approach of language (literature) to the text as a discussion of the miracle of literary language in the Koran. Al-Qusyayri's attention is not merely a gesture or vocabulary of the Qur'an. he has an open view of how to combine the science of Shari'a and the nature of interpreting the Holy Qur'an.
PENALARAN ISTISLAHI TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA BERBASIS AYAT-AYAT AHKAM
Authors: Zaglul Fitrian Andri Nirwana Dan
Published: September 2020

Euthanasia is the termination of a very sick person's life in order to relieve them of their suffering. A person who under goes euthanasia usually has an incurable condition. But there are other instances where some people want their life to be ended. In many cases, it is carried out at the person's request but there are times when they may be too ill and the decision is made by relatives, medics or, in some instances, the courts. The term is derived from the Greek word euthanatos which means easy death. Euthanasia is seen as an accepted way to alleviate the severe suffering of people as long as it is their wish. What is Islam’s stance on Euthanasia and is it something that goes too far in alleviating the suffering of patients. Most people think unbearable pain is the main reason people seek euthanasia, but some surveys in the USA and the Netherlands showed that less than a third of requests for euthanasia were because of severe pain. This would indicate that the act of Euthanasia is forbidden because even wishing for death is not allowed in Islam. So rather  than wishing for death it is better for a person to bear with it patiently as this I better for them. But it is not only the right to die that is not recognized but the right to be assisted in dying whether this is done actively or passively. However the euthanasia is not always suicide and may not always be considered murder under Islamic law. It can occur under different circumstances and under different conditions.
PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN PRESPEKTIF GENDER
Authors: Pakkawaru Irham
Published: September 2020

This research aims to determine influence of spiritual intelligence on students achievement and differences in learning achievement between male and female in sharia economics students at Palu. The method used in this research is purposive sampling. The sample is 100 students based on criteria. Data analysis includes: normality test, simple regression analysis and T-test. The results of this research indicate that spiritual intelligent had a significant influence on student achievement in sharia economics student at Palu and there are differences in learning achievement between male and female in sharia economics students at Palu.
DAMPAK KELUARGA BROKEN HOME TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK
Authors: Mistiani Wiwin
Published: September 2020

Broken home can also be interpreted as a family condition that is not harmonious and does not work like a harmonious, peaceful, and prosperous family because of frequent riots and disputes that lead to disputes and end in divorce. Actually children who are broken home are not only children who come from divorced parents, but also children who come from families that are not intact or not harmonious. There are many factors behind the broken home, including fights or parental fights, divorce, parent's busy life. The impact of broken home on the child's psychological, among others: Children begin to suffer from high anxiety and fear. Children feel clamped in the middle, because they have to choose between mother or father, Children often have a sense of guilt and If both parents are fighting, it allows children can hate one of their parents. Some psychologists state that the most important help a divorced parent can give is to try to reassure and convince children that they are innocent. Ensure that they do not need to feel responsible for the divorce of their parents. Another thing that needs to be done by parents who are going to divorce is to help children adjust to keep running routine activities at home. Do not force children to side with one of the parties who are bickering, and do not occasionally involve them in the divorce process. Another thing that can help children is to find other adults such as aunts or uncles, who can temporarily fill their emptiness after being left by their father or mother. That is to say, so that children feel they are getting a support that strengthens them in finding a substitute figure for a mother father who is no longer present as when there is no divorce.
KAJIAN TEORI ANDROGINI TERHADAP JENIS PERMAINAN DALAM PEMAHAMAN KARAKTER GENDER ANAK
Authors: Zaifullah Zaifullah
Published: September 2020

His paper is a literature review to explain the Androgyny theory of types of games in shaping the understanding of children's gender roles. The androgyny theory is expected to be able to change people's views about people's understanding of gender and gender which is very influential in the selection of games for young children so that it is considered very important to understand the difference between sex and gender.
PENGARUH LOVE OF MONEY, RELIGIUSITAS, NILAI ETIS, TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DAN IDEALISME SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI KOTA PALU)
Authors: Pakkawaru Irham
Published: September 2020

This research is the result of a verification study entitled “Effects of love of money, religiosity, and ethical values on the tendency of accounting fraud and idealism as a moderate variable in economics students in Palu. In this research, the researcher used quantitative research method. The data used were primary and secondary data. The research population were students majoring in Economics in Palu. The sampling technique was based on proportional random sampling. The researcher also used multiple regression analysis, different test and residual test. The results of this research showed that variable of love of money, religiosity, and ethical values had an effect on the tendency of accounting fraud, while idealism was not a moderating variable. In addition, there was an idealism difference between female and male students in Palu and there was no difference in the tendency between female and male students in Palu.
PERAN PANTI ASUHAN ALMUHAJIRIN KOTA PALU DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Authors: Cikka Hairuddin , Hamid Usman
Published: September 2020

This research focuses on the role of Al Muhajirin Orphanage in Palu City in building religious character of children reviewed from Islamic law. This research used qualitative research method through observation, in-depth interviews, and documentation study. The data obtained were analyzed using data reduction technique, data presentation, data verification, and drawing conclusions. The results showed that: (1). The caregivers' efforts in building the religious character of children were strongly supported by the situation and condition of Al Muhajirin Orphanage marked by the stay of foster children in the dormitory, so that religious-based character building could be performed optimally. The religious-based character values that were developed including being religious, disciplined, like to read, caring for the environment, responsible, and honest. The implementation of religious-based character formation aims to make a person as a good human being. The forms of implementation of character education are manifested by cultivating the faith, providing guidance, providing good role models, enforcing rules, providing advice, motivation, and conducting supervision (2). Islamic law review of the role of caregiver included educating, teaching, and training. Educating means transmitting and developing the values of life/personality. Teaching means transmitting and developing science and technology. While, training means developing skills in foster children based on QS. Al-Kahfi [18] 66-70. Meanwhile, character building in Islam is the same as moral education and it is also a purification of the soul and character of humans to become righteous humans based on the Quran and hadith.