bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR : 372/PID.SUS/2014/PN.MRE
Authors: Destami Rian , Nashriana Nashriana
Published: March 2024

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia). Dalam konteks penegakan hukum, maka proses yang harus di jalani oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus diproses dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Yang menjadi permasalah tersebut adalah mengapa restorative justice tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan di bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre ?, 2) Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah, menjelaskan dan menganalisis proses bekerjannya hukum dalam Putusan Hakim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. Dari hasil peneitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre yang di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri Muara Enim, belum mempertimbangkan prinsip restorative justice dalam pertimbangan hukumnya. Hal tersebut karena prinsip restorative juctice belum dijadikan aturan dalam Undang-undang Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan termasuk juga belum ada pengaturannya di dalam Undang-undang Hukum acara Pidana. 2) Faktor yang menghambat yang ditemukan peneliti terkait dengan penggunaan prinsip restorative justice di dasarkan pada faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis bersumber dari Undang-undang dan Penegak Hukum. Pertama, faktor undang-undang yang berkaitan dengan prinsip restorative justice belum mendapat pengaturannya, sehingga aparat penegak hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali penyelesainnya tetap berpijak kepada peraturan yang ada atau masih berlaku. Kedua, faktor penegak hukum dalam kaitannya dengan prinsip restorative justice ditingkat penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di pengadilan, tidak pernah melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak yang dilibatkan untuk duduk bersama dalam menyelesaikan proses hukum yang sedangkan ditangani. Kemudian faktor non yuridis berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan pertimbangan psikologis. Kata Kunci : Prinsip restorative justice, Lanjut usia (lansia), Sistem Peradilan Pidana.
PENERAPAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DAN PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA INDONESIA TERKAIT PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Kesuma Derry Angling
Published: March 2024

Mekanisme pengembalian aset (Asset Recovery Mekanism)  hasil kejahatan Tipikor yang dilarikan ke luar negeri berdasarkan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi (UNCAC), yaitu: pelacakan, aset yang sudah dilacak dan diketahui kemudian dibekukan, aset yang dibekukan lalu disita dan dirampas oleh badan berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset tersebut diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu. Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkotika dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (money laundering), dan termasuk didalamnya adal tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (double criminality) saja yang memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance.Kendala Dan Penghambat Utama Dalam Pengembalian Aset (Asset Recovery)  hasil kejahatan tipikor yang dilarikan ke luar negeri antara lain yaitu: Perbedaan sistem hukum; Perbedaan terminologi dan definisi; Sistem kerahasiaan perbankan; Perjanjian antarnegara; UNCAC Tahun 2003 belum secara memadai berkontemplasi dalam peraturan perundangundangan di Indonesia; Mekanisme dan prosedur panjang, biaya besar, dan sumber daya manusia yang tidak limitatif; Memerlukan putusan pengadilan yang dapat menghubungkan antara aset yang bersangkutan dengan tindak pidana; Penyalahgunaan kekuasaan; Ketidak bersediaan negara maju untuk membantu upaya pengembalian asset; Lemahnya kerja sama antarinstitusi terkait pengembalian aset; Lemahnya kemauan politik dan komitmen pemerintah.Kata Kunci : Kejahatan Ganda, Pengembalian Aset, Kejahatan
PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA
Authors: Ronaldo Ronaldo - , Emirzon Joni , Yuningsih Henny
Published: March 2024

ABSTRAK: Dalam profesi pegawai negeri sipil kejaksaan, peranan jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa sering menindak pidana khusus yang salah satunya adalah tindak pidana narkotika sesuai hukum.  Ketentuan pidana tindak pidana narkotika diatur oleh Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan minimal menjalani rehabilitasi dan maksimalnya bandar atau pengedar dikenakan pidana mati. Selain Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang pun merupakan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, penerapan sanksinya, dan pengaturan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif in concreto dengan tambahan data pendukung berupa wawancara yang bertujuan untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan in concerto. Bahan hukum diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa kitab undang-undang, buku-buku Literatur, atikel, juga Kamus Bahasa Indonesia dan kamus istilah hukum. Hasilnya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang yang diindikasikan dari hasil tindak pidana narkotika harus dibuktikan keduanya menurut unsur subjektif (mengetahui, patut menduga dan bermaksud) dan objektifnya. Diberlakukannya sistem beban pembuktian terbalik (omkering van het bewijslast). Juga adanya aturan bahwa undang – Undang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 69 perlu dilakukan revisi.  Kata kunci: Jaksa, Pencucian Uang, Pidana Narkotika
FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN OGAN ILIR
Authors: Apriyanti Doris , Febrian Febrian
Published: March 2024

Kondisi faktual yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada 2020 hanya merujuk pada Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019, kasus diskualifikasi pasangan calon Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Ilir dan terbitnya Putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut Apakah pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye aturan hukumnya sudah dilakukan secara optimal pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, Apa faktor hukum yang menjadi penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, Apa implikasi hukum fungsi pengawasan tahapan kampanye dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan normatif yang bertujuan menjawab isu hukum secara holistik dan sistematis.Teknik penelitian dengan pengumpulan bahan hukum dan teknik penarikan kesimpulan logika berpikir deduktif.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan dilakukan dengan cara memetakan pengawasan tahapan dan sub tahapan, kerawanan dalam tahapan kampanye, perencanaan pengawasan tahapan kampanye, dan pengawasan dalam upaya pencegahan pelanggaran dengan memberikan himbauan dan instruksi.Faktor hukum yang menghambat adanya regulasi yang diterbitkan oleh KPU tidak tercantum secara jelas, detail dan spesifik antara lain  PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal  57 huruf g, Pasal 88 C dan Pasal 58 huruf b dan huruf c.Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota adalah pembentukan kelembagaannya melalui proses seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, komposisi beranggotakan 5 (lima) atau  3 (tiga) orang sesuai dengan tipe luas wilayah kabupaten/kota. Perubahan nomenklatur dari Panwas menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat permanen, dengan adanya perubahan nama tersebut meningkatkan legalitas sehingga terbitlah Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNA PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE SEBAGAI BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY JIKA MELAKUKAN WANPRESTASI
Authors: Sonnia Sonnia
Published: March 2024

Dunia digital mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor, salah satunya kehadiran Paylater yang merupakan bentuk pinjam-meminjam secara online, Namun dengan kehadiran Paylater tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaksanaan Paylater menimbulkan permasalahan yang memiliki resiko dan akibat hukum bagi pengguna nya khususnya pengguna aplikasi Shopee Paylater sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tanggung jawab hukum Pengguna Paylater pada aplikasi shopee sebagai bagian dari financial teknologi jika melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan ketentuan PJOK Nomor 77/POJK.01/2016. Sehingga apabila wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman akibatkan tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen Paylater dengan cara melakukan teguran secara lisan atau tertulis dan  Shopee Paylater dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu dengan cara  Memberikan denda Shopee PayLater sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan, Akun Shopee dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan dan sanksi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian Paylater.Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum Payleter,Shopee Financial Technology
PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK
Authors: Rabbani Labib
Published: March 2024

ABSTRAKHak cipta lagu dan/atau musik adalah bagian dari Hak Cipta. Untuk memudahkan Pencipta karya lagu dan/musik dalam mengawasi hak ciptanya dapat menunjuk wakil dalam mengatur pengelolaan royalty kepada Lembaga Manegem Kolektif Nasional.Tujuan penelitian menganalisis Peran LMKN sebagai pengelola royalty lagu dan musik serta akibat hukum pengguna yang tidak membayar royalty. Permasalahan  bagaimana  Peran LMKN  sebagai pengelola royalty Hak Cipta lagu dan musik dan akibat hukum apabila ada Pihak yang memakai Hak Cipta secara komersial tidak membayar Royalti. Jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual, analisis dan futuristis. Hasil penelitian untuk melindungi hak-hak Pencipta serta mengoptimalkan fungsi  pengelolaan Royalty  yang dilakukan LMKN sebagai suatu Lembaga yang berwenang mewakili  kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak Terkait Royalti sedangkan akibat hukum apabila Pihak menggunakan lagu dan musik secara komersial yang tidak membayar royalty melalui proses litigasi dan non litigasi. Rekomendasi seharusnya meningkatkan sosialisasi terhadap aturan pemanfaatan hak cipta lagu dan musik secara komersial. Kata Kunci : Hak Cipta; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;Royalti, Pemanfaatan secara Komersial
Does Preoperative Incentive Spirometry Use Reduce the Incidence of Postoperative Pulmonary Complications After CABG Surgery: A Systematic Review
Authors: Dass Sandy
Published: March 2024

Coronary artery bypass graft (CABG) surgeries are often associated with postoperative pulmonary complications such as atelectasis. This complication can lead to increased length of stay, morbidity, and mortality. There is substantial information about the impact of incentive spirometry postoperatively; however, the use of incentive spirometry preoperatively is understudied. This systematic review aims to determine if preoperative incentive spirometry use reduces the incidence of postoperative pulmonary complications after CABG surgery such as atelectasis, pleural effusions, pneumonia, and pulmonary embolism. Inclusion criteria included randomized controlled trials with the inclusion criteria of patients 18 years of age or older undergoing a CABG procedure, and preoperative use of incentive spirometry. Five studies met criteria and were included in this systematic review utilizing PRISMA guidelines and CASP tools. Descriptive data were collected from each study and a cross study analysis was conducted to compare all studies and assess the outcomes studied. Results of this systematic review demonstrate that preoperative teaching and appropriate use of incentive spirometry may reduce the incidence of postoperative pulmonary complications and length of stay. Implications of this study demonstrate the potential impact of the clinical nurse specialist (CNS) on preoperative evaluation and education of CABG patients to reduce postoperative pulmonary complications. Education regarding the preoperative use of incentive spirometry should be added to preoperative testing to decrease the incidence of pulmonary complications.
Monitored Anesthesia Care Versus Moderate Sedation in the Endoscopy Setting: A Retrospective Chart Review
Authors: Oakes Ilana
Published: March 2024

Sedation is a state of depression in the level of consciousness that is medically induced allowing for decreased consciousness, reduction in sensation, and relaxation. Two methods of sedation administered in the acute care setting of an endoscopy unit are moderate sedation and monitored anesthesia care (MAC). When it comes to recovery from sedation and eligibility to reach discharge criteria whether one method of sedation is superior to the other or if both are comparable is a topic of more research. A retrospective chart review of a hospital’s endoscopy unit was conducted to determine if one method of sedation over the other leads to a prompter recovery and discharge time. This retrospective chart review also examined age, gender, and type of endoscopic procedure and if any of those variables had a relationship to discharge time. Results from this project concluded that in nearly all categories, discharge time was slightly sooner for moderate sedation cases compared to MAC cases. Endoscopy departments should in turn consider the importance of recovery from sedation and minimizing discharge time and its effect on the health care system and providing quality patient care. Implications for advanced nursing practice include research and education on sedation induction and recovery process in the endoscopy suite to support patient quality care, safety, cost effectiveness, and department efficiency.
Experimental Study on Hollow Steel Sections Under Elevated Temperature
Authors: Murugan Prakash , Bahrami Alireza , Murugan Vishal , Kumaran Ajish
Published: March 2024

Structures known as modular buildings are made in factories and then moved to construction sites, where they are assembled. The efficacy of modular structures under many uncertainties has to be thoroughly investigated as demand rises; fire is one such uncertainty. The purpose of this study is to ascertain how high temperature affects the components of modular constructions. In the current study, hollow steel columns and beams were taken into account as components of a modular construction. Using ABAQUS, several situations were examined depending on the span length to determine the important locations of the members. Experimental research was conducted on the critical regions identified by the analysis, and the results were contrasted with those of the analysis. A high-temperature localized heating furnace was used for the experimental testing. The findings demonstrated that for spans of 250 mm and 500 mm, the central area of the beams was essential, and the load-carrying capacity was six times less than that of heating at the extremities of the beams. Similar to the beams, columns exhibited less fluctuation than the beams and were weaker in the bottom area when exposed to high temperature. When compared to other places, the capacity was reduced by 1.1 times, and in Case 1, the capacity reduction with regard to loading was 1.68 times greater. Doi: 10.28991/CEJ-2024-010-03-014 Full Text: PDF
Modeling the Adoption of Aquaculture Technologies among the Members of 4-H Club Youth
Authors: Casinillo Leomarich F. , Clava Cristita A. , Bales Milagros C.
Published: March 2024

Aquaculture farming in the country Philippines has played a vital role concerning employment and food security for every Filipino. This article aimed to look into a piece of information that explicate the factors of aquaculture technology adoption among the 4-H club youth members. The study uses primary data gathered from selected members of 4-H club youth in Southern Leyte, Philippines. Standard descriptive measures were calculated to characterize and describe the collected information and a statistical model were engaged to capture the significant predictors of the adoption of aquaculture technologies among youth. Results revealed that there are only a few (10.17%) of the youth members are adopting aquaculture technology. The members are neutral on their perception of aquaculture technology concerning complexity, economically viable, and environmentally safe. In addition, they disagree on the compatibility and minimal risk of the said technology. The regression model reveals that older adults (p-value<0.1), males (p-value<0.1), and higher income (p-value<0.05) are more likely to adopt the technology. The inverse effect from 4-H coordinator influence (p-value<0.05) and environmental safety characteristics (p-value<0.1) was found in the model regarding adopting the technology. Moreover, youth members are likely to adopt the technology if it is economically viable (p-value<0.05) to them. Hence, it is concluded that if the technology is affordable and understood by the farmers, there is a strong likelihood that they will adopt it in their respective places. The study suggests that the local government must support and implement more training and workshop for aquaculture technology to encourage and educate more youth.
Prevalence and Causes of Drug Abuse among Youth-Recipients of School-Based Drug Education Programs: A Mixed-Method Study
Authors: Obiagu Adaobiagu Nnemdi , Onele Afamuefuna Victor
Published: March 2024

This study investigated the impact of school-based drug education programs on drug use behavior through examining the prevalence and causes of drug abuse and addiction among youth-recipients (16-30 years) of drug education (DE) programs in Nigeria. A concurrent embedded mixed-method design was adopted for the study and data were collected with a questionnaire and an interview schedule on drug use behaviors. Results showed that drug abuse prevalence ranged from 3.8% for cocaine to 23.7% for alcohol, with daily addiction levels ranging from 1.3% to 5.0%. Depression, peer pressure, and social/economic hardships cause drug abuse. Drug education and gender influence drug use behavior. Drug abusers possess health, social, legal, and moral knowledges about drug use, with youth drug-abusers redefining responsible use by promoting the notion of “civilized use”. The study concluded that mainstream curricular drug prevention programs have little impact on drug use behavior since its recipients still abuse drugs. Drug education research, policy, and practice implications of the findings were discussed.
EVALUASI KINERJA ANGKUTAN BUS TRANS JOGJA TRAYEK 11
Authors: Saputri Isnaeni Adi , Tjitra Handayani Ani , Puji Astutik Herna
Published: March 2024

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan suatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Permasalahan transportasi di Yogyakarta perlu mendapat perhatian yang serius sebagai akibat kebutuhan aktivitas dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Sarana dan prasarana yang belum mendukung seperti kenyamanan, kemudahan dan ketepatan waktu yang relatif masih rendah membuat angkutan bus Trans Jogja kurang diminati masyarakat. Masyarakat cenderung memilih kendaraan pribadi yang sangat berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas dan Bus Trans Jogja menjadi opsi terakhir penggunaan moda transportasi.  Dari beberapa permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja angkutan umum Bus Trans Jogja Trayek 11 guna meningkatkan kualitas pelayananan dan  minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum Bus Trans Jogja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dinamis dan survei statis. Survei dinamis adalah survei di dalam kendaraan dan survei statis adalah survei yang dilakukan dari luar kendaraan.  Berdasarkan hasil penelitian evaluasi kinerja angkutan Bus Trans Jogja Trayek 11 untuk waktu sirkulasi rata-rata didapatkan selama 3 jam. Waktu antara (headway) rata-rata sebesar 55 menit. Faktor muat (load factor) rata-rata 15,87% dan kecepatan rata-rata sebesar 17,57 km/jam. Maka, kinerja Bus Trans Jogja Trayek 11 untuk waktu sirkulasi dan kecepatan sudah terpenuhi sedangkan untuk waktu antara (headway) dan faktor muat (load factor) belum terpenuhi sesuai indicator yang didasarkan pada acuan parameter dari SK.687/AJ.206/DRDJ/2002 dan World Bank.
A escuta da diferença: a arte como possibilidade de cuidado
Authors: Fernandes Yasmim Borba De Oliveira
Published: March 2024

INTRODUÇÃO
Entende-se que a Residência em Psicologia e Saúde Mental traz como um dos principais campos de prática uma emergência psiquiátrica do estado de Pernambuco. A prática nesse contexto, oferece
CONTRIBUIÇÕES DA NEUROMODULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
Authors: Ribeiro Denise Costa , Alves Samuel José Bueno , Bueno Flaviana Neias , Teodoro Gleiciane Aparecida , Santos Flávia Aparecida Oliveira , Sousa Vanessa de , Câmara Victor Mayer do Santos , Moura Cláudia Helena Gonçalves , Gigante Priscila Cristina da Silva , Pimenta Christiane Navarra Frogeri
Published: March 2024

Com as mudanças tecnológicas atuais, as exigências do mercado de trabalho estão mudando. Cada vez mais importância tem sido atribuída às competências pessoais, dentre elas estão a inteligência emocional e a capacidade de resolução de problemas. O presente artigo tem como objetivo apresentar como às técnicas de neuromodulação ajudam na regulação emocional e na potencialização de funções cognitivas necessárias para o desempenho de alta performance. Estudos realizados usando a estimulação transcraniana por corrente elétrica (ETCC) e o neurofeedback apontaram que estas intervenções promovem a melhoria na regulação emocional e na ativação das funções executivas, aspectos fundamentais para o desenvolvimento da inteligência emocional e para o desempenho cognitivo. O uso destas técnicas na área organizacional ainda é pequeno. No entanto, são intervenções com resultados rápidos e eficazes que poderão auxiliar no desenvolvimento do perfil pessoal e técnico para atender as demandas e interesses das empresas.
ENTRE CRONOS E KAIRÓS: A jornada da Alma
Authors: Alves Samuel José Bueno , Tomaz Ana Caroline de Brito Evangelista , Schilieper Mariana Della Mura Jannini , Rabelo Elizabeth Avelino , Oliveira Ana Francisca , Sousa Vanessa de , Machado Silvio Memento , Bueno Flaviana Neias , Rezeck Fábio
Published: March 2024

O presente trabalho consta do resultado de uma articulação teórica assentada nos conceitos de Tempo e Alma, assentando o encontro de literaturas nas áreas da Filosofia, Sociologia, Judaísmo com ênfase e aprofundamento na Psicologia Analítica. Aqui tem-se uma articulação teórica realizada pelo enfoque metodológico qualitativo. O estudo foi conduzido levando em consideração: Levantamento Bibliográfico, Enquadre Teórico e Análise e Síntese. Tratar de Alma é tratar de interioridade. Tratar da temporalidade é estabelecer uma conexão entre interior e exterior. Um fator que endossa a motivação deste trabalho é a dinâmica contemporânea que relega a planos secundários (e até terciários) as questões relativas ao mundo humano interior. Este artigo se inicia tratando da temática do Tempo, buscando refúgio conceitual nos mitos de criação da cosmogonia grega, os quais são narrativas que traduzem a inquietação humana sobre a gênese do universo e daquilo que nele reside. Nessa fonte há o tempo representado por Cronos, que remete a uma instância devoradora, enquanto Kairós assume uma condição diferente, ado Tempo inesperado, do acaso e da oportunidade. A liquidez contemporânea tem sido uma oportunidade para que o indivíduo se descubra e redescubra. Todavia, a Alma não pode ser acelerada. A ansiedade existencial sofre com a impossibilidade de apressar o rio, uma vez que este corre sozinho. A Alma precisa do Tempo. Na árdua e constante tarefa de buscar a si mesmo, o indivíduo relaciona-se com a sua Alma, cultivando-a, ao mesmo Tempo em que é cultivado por ela.
INTERVENÇÃO COM ADOLESCENTES: OFICINAS DE SEXUALIDADE, AFETIVIDADE E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Authors: Simões Maria Emanuelly de Andrade Sartori , Rocha Irys Eduarda Apolidorio , Moura Claudia Helena Gonçalves , Tomaz Ana Caroline de B. E. , Schilieper Mariana Della Mura Jannini , Gigante Priscila Cristina da Silva , Rabelo Elizabeth Avelino , Oliveira Ana Francisca , Ribeiro Denise Costa , Câmara Victor Mayer do Santos
Published: March 2024

O trabalho com direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes é essencial pela possibilidade que essa intervenção oferece de fortalecimento dos/das adolescentes, contribuindo na proteção de si e do outro. Esse estudo parte do pressuposto de que a sexualidade vai além dos aspectos biológicos e compreende questões relacionadas ao afeto, autoestima e diálogo. O artigo objetiva relatar a experiência da equipe nas intervenções com as salas de 6º e 7º anos e 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II de uma escola municipal de Alfenas – MG. Foi realizada uma intervenção que consistiu no desenvolvimento de oficinas de dinâmicas de grupo direcionadas a adolescentes de 12 a 15 anos e que promoveu o debate e formação sobre os temas da sexualidade e afetividade, com foco na prevenção à violência nos relacionamentos. A intervenção buscou tratar temas relativos à sexualidade e afetividade, especialmente modos de relacionar. Percebeu-se que a direção escolar apoiou o trabalho quando se tratava da proteção de adolescentes contra abuso e situações de risco, porém o debate dos papeis de gênero e formas de se relacionar pautadas na autonomia foram bem desenvolvidas entre alunos (as), mas não acolhido pela gestão escolar, indicando que esse debate precisa ser reafirmado para que, de fato, sejam garantidos os direitos sexuais e reprodutivos dos (as) adolescentes. O trabalho contribuiu na formação dos (as) adolescentes, auxiliando o exercício da autonomia; a intervenção buscou colaborar na construção de um espaço essencial para a afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes.
DESAFIOS PARA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO URBANO
Authors: Campos Gisleine Coelho de , Iyomasa Wilson Shoji , Albarelli Daniel Seabra Nogueira Alves , Nishijima Paula Sayuri Tanabe , Santos Felipe Schaefer
Published: March 2024

O uso e ocupação do subsolo da metrópole paulistana apresenta um crescimento indisciplinado em face à intensa utilização do espaço superficial ao longo dos anos. Ocorrências deletérias envolvendo as obras no subsolo podem resultar em impactos negativos na superfície, tanto sob o ponto de vista econômico quanto de segurança. O cadastro das interferências existentes no subsolo paulistano ainda é incipiente, e leis como a Lei Nº 16.255/2015 tentam dirimir este problema por meio da criação de bancos de dados georreferenciados, contendo detalhes dos projetos da infraestrutura urbana. Como orientação do Emerald Book, destaca-se a importância do compartilhamento de informações entre Empreiteiros, Contratantes e Projetistas de diferentes empreendimentos. Em contrapartida, apesar da evolução dos métodos investigativos, não é visto no país um conjunto de diretrizes que possa orientar, de forma quantitativa, a elaboração de Planos de Investigação para a elaboração de projetos de empreendimentos em subsuperfície. Este artigo não almeja estabelecer novos parâmetros quantitativos, mas apontar a necessidade de flexibilidade quanto à programação das investigações correlacionadas à cada fase de projeto. A existência de um GBR (Geotechnical Baseline Report), atrelado ao contrato, estimula o contratante a dedicar parte dos custos de construção (de 3 a 10%, em geral) às investigações mais completas acerca das condições do maciço do sitio de instalação do empreendimento e de suas imediações. Para prever e evitar possíveis impactos negativos decorrentes da construção de empreendimentos no subsolo, a instalação de uma campanha de instrumentação geotécnica também se faz necessária. No entanto, no Brasil, a definição de níveis de referência destes instrumentos e a metodologia de leitura carecem de uma atenção especial, principalmente em relação às tendências de deformações do maciço, levando-se em consideração todas as etapas da obra, inclusive antes do início das escavações. Ressalta-se que se faz premente a evolução nos conceitos de Investigações do Subsolo e Instrumentações Geotécnicas, relacionando-as a um banco de dados de interferências georreferenciado e consistente, de fácil acesso e que possa ser consultado pelos responsáveis dos empreendimentos estabelecidos no subsolo.

Palavras-chave: Investigação do Subsolo; Espaço Subterrâneo; Túnel; Instrumentação
O ABANDONO DIGITAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS
Authors:   , oliveira celio ricardo barbosa de , vasconcelos clara emília , lins débora da silva , LESSA CLAUDIA MARIA DA SILVA
Published: March 2024

A família, base da sociedade, tem passado por constantes mudanças e evoluções em nossa sociedade e quando a sociedade muda, o Direito também deve mudar. Assim, com a Era Digital, oportunizando o acesso a inúmeras redes sociais e aos mais diversos aplicativos que despertam o interesse de todos, independentemente da idade. Quando o assunto é internet, é bom lembrar o bom senso e cautela.
Isto porque, o trânsito no ambiente virtual, não pode ser totalmente livre, quando é acessado por menores de dezoito anos, pois, devem ser levados em consideração a parental, idade responsável e a proteção integral do menor.
Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo analisar o abandono digital e suas implicações jurídicas, concernentes a desatenção dos pais em relação à utilização da internet pelos filhos menores de idade, seus reflexos e os impactos causados aos menores ante à falta de vigilância parenteral, tornando este tema um fenômeno recente no ordenamento jurídico brasileiro, entretanto, existem poucas pesquisas no meio acadêmico relacionadas a esse conteúdo, além de pouca abordagem jurídica.
DIREITO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PERSPECTIVAS PARA UM FUTURO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL
Authors: Hupffer Haide Maria
Published: March 2024

Complexidade, riscos e incertezas marcam a realidade atual, na qual a velocidade das mudanças e o incremento tecnológico estão
integrados na dinâmica da sociedade de maneira inseparável e irreversível. Os desafios são criados no mesmo ritmo, deslocando a segurança para uma área de sombra que necessita receber contornos mais claros e precisos, sobretudo devido às consequências futuras
de decisões equivocadas no presente. Inteligência artificial e sustentabilidade figuram como elementos centrais nesse contexto.
A busca por maior conhecimento sobre esse momento único da humanidade implica em privilegiar espaços de debate qualificados que possam resultar em respostas para tantos desafios. É com esse intuito que a presente obra congregou diversos pensadores do
Direito para construir um conjunto de conhecimentos qualificados e atualizados sobre dois dos elementos de maior complexidade na
atualidade. A inteligência artificial e suas múltiplas aplicações, por si só já representa um desafio para o Direito. Dando um contorno
ainda mais aprofundado, o desafio proposto aos autores foi contextualizar a inteligência artificial com outro tema essencial, o da sustentabilidade e todos os seus desdobramentos.
TRIBUTAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A POSSIBILIDADE DE TRIBUTAR A PEGADA DO CARBONO DA IA BASEADO NA EXTRAFISCALIDADE
Authors: Rocha Roselaine Carvalho
Published: March 2024

O jornal L'Officiel Hommes Brasil, divulgou a notícia de que
o tempo está passando mais rápido no planeta Terra, em meados de agosto do ano de 2022 (L'Officiel Hommes Brasil, 2022). A razão para tal afirmação, consiste no fato de que o planeta Terra está com o movimento de rotação mais rápido, afirmam os cientistas.
APRESENTAÇÃO
Authors: Weyermüller André Rafael , Wedy Gabriel , Hupffer Haide Maria
Published: March 2024

Complexidade, riscos e incertezas marcam a realidade atual,
na qual a velocidade das mudanças e o incremento tecnológico estão integrados na dinâmica da sociedade de maneira inseparável e irreversível. Os desafios são criados no mesmo ritmo, deslocando a segurança para uma área de sombra que necessita receber contornos mais claros e precisos, sobretudo devido às consequências futuras
de decisões equivocadas no presente. Inteligência artificial e sustentabilidade figuram como elementos centrais nesse contexto.
Aprenda a Economia de uma vez por todas!
Authors: Farias Raimundo Lucas de Castro
Published: March 2024

O e-book "Aprenda a Economia de uma vez por todas" é um guia abrangente e acessível que tem como objetivo descomplicar os princípios da economia, tornando-os compreensíveis para todos os interessados, sejam estudantes, profissionais ou curiosos pelo assunto.

Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, entender os fundamentos da economia é essencial para tomar decisões informadas em nossa vida pessoal e profissional. Com uma linguagem clara, exemplos práticos e dicas úteis, este e-book foi cuidadosamente elaborado para capacitar os leitores a navegar no universo econômico com confiança. Ao longo das suas páginas, você irá explorar temas como oferta e demanda, inflação, políticas econômicas, crescimento econômico, entre outros, de forma didática e envolvente.

Este e-book é indispensável para quem deseja aprofundar seus conhecimentos em economia ou mesmo para aqueles que estão dando os primeiros passos nesse campo fascinante. Seja você um estudante universitário em busca de um reforço extra, um empreendedor que quer compreender melhor o mercado ou simplesmente alguém interessado em ampliar sua bagagem intelectual, "Aprenda a Economia de uma vez por todas" é a ferramenta ideal para você.

Não perca a oportunidade de adquirir este recurso valioso e transformar sua relação com a economia. Esteja preparado para se surpreender, aprender e se empoderar com o conhecimento que este e-book proporcionará. Junte-se mim nessa jornada de descoberta e enriquecimento intelectual - a economia nunca foi tão acessível!

Faça o download gratuito do seu exemplar e dê o primeiro passo rumo a uma compreensão sólida e duradoura sobre os princípios econômicos que regem o mundo à nossa volta. A transformação inicia-se aqui, começa agora!
A Contribuição da Neurolinguística para o Processo de Desenvolvimento da Autoliderança
Authors: Amaral Filho Antônio Bezerra do
Published: March 2024

O trabalho proposto se dispõe a pesquisar a contribuição da neurolinguística para o processo de desenvolvimento da autoliderança. Como problemática central, questiona-se como a programação neurolinguística pode contribuir para o desenvolvimento da autoliderança nas organizações. A partir de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura do tipo narrativa, desenvolveu-se o tema a partir de três objetivos: mapear os conceitos de liderança e programação neurolinguística – (PNL); entender a integração da (PNL) nas competências na liderança; demonstrar o desenvolvimento da liderança juntamente com a PNL para autoliderança. O acrônimo VUCA alerta as organizações a estruturar-se a partir de uma estratégia de 360º graus, entendendo e se adequando a situações inesperadas e incertas em sua gestão, que visa, em especial, a liderança. Esta tem contribuído para o alcance de várias metas e objetivos de um grupo ou sociedade. Trata-se de uma pessoa que se destaca dentre os demais, pois possui visão, dedicação e motivação na realização de atividades para determinado fim. No meio empresarial, a liderança contribuirá e despertará o investimento por meio de estratégias de negócios, e a neurociência, em sua ramificação programação neurolinguística, articulada com o equilíbrio pessoal do líder, poderá auxiliá-lo a alcançar, com autogestão, também a autoliderança.
Regenerasi Tari Jepin Tembung Panjang di Kota Pontianak
Authors: Oktariani Dwi
Published: March 2024

Tari Jepin Tembung Panjang berkembang di kota Pontianak pada masyarakat melayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebuah proses regenarasi yang terjadi pada Tari Jepin Tembung Panjang agar tetap terjaga kelestariannya. Mengingat bahwa maestro tarian ini yaitu bapak M. Yusuf Dahyani sudah memasuki usia tua dan merupakan satu-satunya seniman yang tersisa sehingga dikhawatirkan tarian ini terancam punah. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan hasil data yang dituangkan secara deskriptif  menggunakan pendekatan etnografi dan sosiologi. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai proses regenerasi tari Jepin Tembung Panjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses regenerasi tari Jepin Tembung Panjang dilakukan pada pelaku seni yang meneruskannya kepada masyarakat. Proses regenerasi tari Jepin Tembung Panjang terjadi secara tradisional dan modern. Proses regenerasi tradisional melalui ikatan keluarga, orang terdekat dan lingkungan masyarakat. Proses regenerasi secara modern terjadi  melalui pemanfaatan kecanggihan media sosial, pelatihan secara virtual atau daring, serta pertunjukan berbentuk video yang dapat dinikmati secara berulang-ilang. Dengan demikian tari jepin tembung Panjang diupayakan kelestariannya dan diwariskan kepada generasi-generasi mendatang.
Localized Timbres and Tonalities of Qur'ānic Recitation: From Africa to Indonesia
Authors: Frishkopf Michael
Published: March 2024

Abstract: Throughout most of its history, Islam localized to globalize, spreading a universal message of belief in the oneness of God ( tawḥīd ), which flexibily adapted to global cultures. This process was facilitated in part through oral traditions of performance and transmission. Such functional adaptation supported globalization by catalyzing engagement with local populations, enhancing the impact of Islam's theological message. This article examines the ways in which this process occurred in the context of Qur'ānic recitation, more specifically the ways in which timbral and tonal variations of Qur'ānic recitation came to reflect local sonic cultures. The article begins by noting the centrality of language performance to Islamic ritual practice and identifies elements of that practice which are fixed and variable. It further describes how Qur'ānic recitation is constrained by three fixed textual sources, namely the unvocalized Arabic text ( muṣḥaf ), the canonical "readings" of Qur'ānic recitation ( qirā'āt ), and the established rules of recitation ( aḥkām al-tajwīd ). Beyond these three elements, however, Qur'ānic recitation can adapt in dialectical relation to the local soundscape, including language and music. Over many generations this adaptive process resulted in a broadly ramified structure, which has steadily eroded since the late nineteenth century due to new technologies of mass media and rapid transport. Nonetheless, local varieties of Qur'ānic recitation persist into the twenty-first century, as illustrated by this article's analysis of six different recitations of the first chapter of the Qur'ān, al-Fātiḥa (The Opener), drawn from a selection of reciters from Egypt, Saudi Arabia, sub-Saharan Africa, and Indonesia. The analysis of these recitations, highlighting timbral and tonal differences in relation to local culture, suggests lines of inquiry for future research in this domain.
Effect of Urban Land Use on Travel Behaviour: Evidence from Lahore
Authors: Ammar Malik, Edmund Zolnik, Omar Riaz
Published: March 2024

In urban areas across Asia and Africa, public investments in road infrastructure subsidise suburban sprawl and privilege car ownership. At the same time, restrictive land use ordinances prevent mixed-use land development, so distances between home and work increase; an outcome particularly burdensome in time and money for marginal groups. To analyse the effects of public investments in road infrastructure on commute times for different modes, the study uses a rare household travel survey from Lahore. A novel multilevel methodology nests individual-level commute times for different modes within a zone level of analysis which controls for differences in urban land use and road infrastructure. Results suggest that individuals who drive to work enjoy significant time benefits over those who walk to work. The policy implications focus attention on the need for infrastructure investments to mitigate the time costs for commuters who walk and who ride the bus.
The Issue of Own Money
Authors: Usman Qadir, Mohammad Shaaf Najib
Published: March 2024

Charging own money on vehicles has become a norm in Pakistan’s automobile * industry. Own is a form of premium charged by the car dealers over and above the price of the vehicle for express delivery of the vehicle. An artificial shortage, primarily due to low production numbers, allows dealers and other investors to pre-book vehicles and charge own from end buyer for immediate transfer of ownership once the demand for vehicle rises in the market.
As per our estimates, in the last five years at least PKR 150-170 billion was paid as own money on cars in Pakistan, with own being charged on 80 to 90 percent of vehicles. This means, Pakistani car consumers pay an additional PKR 30-34 billion annually in undocumented transactions under the disguise of own money for the purchase of cars. In the last five years, Pakistan produced less than a million vehicles under the cars and jeeps category (See Fig 1). During the same period, Morocco produced twice as many vehicles while Turkey’s production remained over six times more than Pakistan. Moreover, Brazil’s vehicle production remained nearly thirteen (13) times more than vehicles produced in Pakistan.
In addition to low production numbers, lack of effective regulations allows the automobile companies, dealers, and other investors to foster the own money culture in the automobile market. While the invoice amount of vehicle is paid through banking channels directly to the automobile manufacturer, the own money transactions occur through cash only, thus, creating a significantly large black economy in the automobile sector of Pakistan. PIDE Knowledge Brief No. 41:2021 details the ground realities of the nuisance of the own money culture.
Lahore’s Urban Dilemma (Policy)
Authors: Nadeem Ul Haque  , Hafeez Ur Rehman Hadi  , Madeeha Qureshi  , Fahd Zulfiqar
Published: March 2024

The rules currently are too complex, detailed, often self-contradictory, and subject to multiple interpretations. The permissions and procedures written therein can slow down development as envisioned by PM for the welfare of the country. Building and zoning rules are conflated. Building rules are mainly for safety and curbing environmental externalities. In this regard, setbacks and heights are arbitrarily related to plot size and road width. The land-use rules and zoning regulations continue to favour outdated concepts such as commercial roads based on car access over denser cramped areas, such as Misri Shah and Baghbanpura. The planners also hold Gulberg as a favourite; as opposed to where the people are densely cramped. Zoning needs to be relaxed. Lahore needs to stop sprawling to suit a car lifestyle that subsequently pollutes and leads to a scrapped congested lifestyle. Zoning should merely differentiate between the city centre and suburbs.
Evaluating Maximum Diameters of Tumor Sub-regions for Survival Prediction in Glioblastoma Patients via Machine Learning, Considering Resection Status
Authors: Babaei Reza , Bonakdar Armin , Shakourifar Nastaran , Soltani Madjid , Raahemifar Kaamran
Published: March 2024

In recent decades, there have been significant advancements in medical diagnosis and treatment techniques. However, there is still much progress to be made in effectively managing a wide range of diseases, particularly cancer. Timely diagnosis of cancer remains a critical step towards successful treatment, as it significantly impacts patients’ chances of survival. Among various types of cancer, glioma stands out as the most common primary brain tumor, exhibiting different levels of aggressiveness. One of the monitoring techniques is magnetic resonance imaging (MRI) that provides a precise visual representation of the tumor and its sub-regions (edema (ED), enhancing tumor (ET), and non-enhancing necrotic tumor core (NEC)), enabling monitoring of its location, shape, and sub- regional characteristics. In this study, we aim to investigate the underlying relationship between the maximumdiameters of tumor sub-regions and patients’ overall survival (OS) in glioblastoma cases. Using an MRI dataset of glioblastoma patients, we categorized them based on resection status: gross total resection (GTR) and unknown (NA). By employing the Euclidean distance algorithm, we estimated sub-regions’ maximum diameters. Machine learning algorithms were used to explore the correlation between sub-regions’ maximum diameters and survival outcomes.  The results of the univariate prediction models showed that tumor sub-regions’ maximum diameters have a noticeable correlation with the survival rates among patients with unknown resection status with the average spearman correlation of -0.254. Also, addition of the sub-regions’ maximum diameter feature to the radiomics increased the accuracy of ML algorithms in predicting the survival rates with an average of 4.58%.