bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Pengujian Terhadap Aplikasi Parking Management Menggunakan Metode Black-Box Berbasis Equivalence Partitions
Authors: Fauzi Fahmi Ahmad , Putra Gunawan Eka , Supriyanto Supriyanto , Saputra Nurul Asia , Desyani Teti
Published: July 2020

Testing is a process in implementing a program for the purpose of finding / looking for an error. A test case is said to be good is if the test to be performed has the possibility of finding an error that cannot be revealed. While testing is said to be successful if the test to be carried out successfully found an error that originally could not be found. This research was tested by applying the Black Boxt Testing method. There are several ways in the Black Box Testing method, namely Boundary Value Analysis, Comparison Testing, Sample Testing, Robustness Testing, Equivalence Partitioning and others. In this study using testing by Equivalence Partitioning. Equivalence Partitioning Analysis is a case / problem that will be tested by finding several errors and reducing / minimizing the number of cases that must be made. This test is performed on the Parking Management Application function to facilitate managing parking. The test results indicate the application is in accordance with needs.
EFETIVITAS HUKUM SISTEM E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK
Authors: Hidayat Candra Nur
Published: July 2020

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejateraan umum. Karena tidak ada suatu Negara yang tidak mempunyai tujuan dan beranekaragam tujuan Negara itu. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan pemerintahan, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunkan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat dan esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan prilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat).
PENYELESAIAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI SECARA EX GRATIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Authors: Permana Sari RA Diah Irianti
Published: July 2020

Asuransi adalah perjanjian tanggung menanggung dimana penanggung bersedia memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian terhadap objek pertanggungan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis dan sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang dipikul, penanggung berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari tertanggung yang disebut dengan premi. Perjanjian antara tertanggung dan penanggung di tuangkan dalam suatu akta tertulis yang disebut polis. Polis asuransi harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika timbul sengketa antara para pihak, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  penyelesaian klaim secara ex gratia tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut,sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pihak jika cara ini yang ditempuh.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Handriani Aan
Published: July 2020

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dalam prakteknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan kreditur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua (debitur) sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada didalamnya.
PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS “ INFORMED CONSENT ” ATAS PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI INDONESIA
Authors: Saputra Afendra Eka
Published: July 2020

ABSTRACT Esensi Penelitian ini menjelaskan kajian teoritis mengenai dukungan aspek perlindungan hukum melalui informed consent atas penyelenggaraan program imunisasi dalam konteks pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan informed consent atas pelaksanaan program imunisasi di Indonesia, pendekatan hukum kesehatan terutama dari sisi H u m a n R i g h t nya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, seperti diketahui bahwa masalah pelayanan kesehatan di Indonesia, masih menjadi masalah yang krusial, apabila dilihat, maka semua rakyat Indonesia sebenarnya mempunyai hak atas pelayanan kesehatan, tapi kenyataannya belumlah demikian . Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, Masyarakat menolak imunisasi karena menurut kepercayaan masyarakat masih ragu terkait kehalalan vaksin yang digunakan yang dibuktikan dengan minimnya akses informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dalam bentuk informed consent , sehingga masyarakat masih enggan untuk mentaati hukum yang ada dan yang kedua, Kasus penolakan imunisasi yang terjadi sekarang ini akibat belum terakomodirnya kebutuhan akan pemberian informed consent tersebut harus dilihat apakah hukum yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau sudah sesuai dengan nilainilai yang hidup di masyarakat . Kata Kunci:PerlindunganHukum, Informed Consent ,Imunisasi
RELEVANSI AL-WALĀ’ DALAM MEMBELA NILAI-NILAI KEMANUSIAAN PERBUDAKAN
Authors: Songgirin Amin
Published: July 2020

ABSTRACTAl - Walāadalah peristilahan yang dipergunakan untuk menyebutkan seseorang yang memerdekakan hamba sahaya (budak), merupakan satu sebab orang mendapatkan warisan. Persoalan pemerdekaan hamba sahaya sebagai suatu sebab mendapat warisan hampir tidak diperhitungkan lagi dalam realitas kehidupan saat ini, hanya terbatas dalam perbincangan akademik saja tidak menembus kepada nilai-nilai sosial. Karena persoalannya tertumpu pada kenyataan, bahwa perbudakan sudah selesai. Namun bila memandang walā’ kepada susbtansi yang ingin disampaikan, sesungguhnya dalam sistem kewarisan Islam salah satu visinya adalah penghapusan perbudakan dengan jalan persaudaraan ( muakhah ). Mengapa demikian? Karena dalam pemerdekaan hamba sahaya ( al - Walā’ ) antara dua orang menjadi saudara. Apabila seorang budak dimerdekakan dan tidak mempunyai keturunan bisa mewariskan hartanya. Inilah nilainilai sosial yang ingin diangkat, agar hartawan dengan kekuatannya bisa menyelesaikan persoalan perbudakan. Bila memandang terhadap nilai “hak waris”, rasanya mustahil saat ini walā’ mendapatkan haknya. Tetapi bila memandang nilai “sosial”, maka makin banyak jiwa-jiwa dimerdekakan dari sistem perbudakan. Kata Kunci : al-Walā, Hamba Sahaya, Waris Islam, Hukum Waris, Perbudakan Modern.
EKSEKUSI PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (Studi Kasus CV. Global Mandiri Sejahtera)
Authors: Susanto Susanto
Published: July 2020

ABSTRACTHubungan bisnis antar perusahaan sudah pasti yang ingin dicapai adalah keuntungan dan kesinambungan kerjasama usaha. Namun demikian faktanya tidak semua kerjasama bisnis menguntungkan walaupun sudah direncanakan sedemikian rupa serta sudah dibuat sebuah konsep kerjasama yang detail dan saling menguntungkan. Begitu pula yang dialami oleh CV. Global Mandiri Sejahtera sebuah perusahaan produsen susu kedelai yang telah menjalin kerjasama dengan PT. Transindo Jaya Komara. Permasalahan tersebut hingga bersengketa di Pengadilan Negeri tangerang. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) adalah meskipun putusan diputus tanpa hadirnya tergugat tetap dapat dilaksanakan secara sah menurut hokum.Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Pengadilan
PERAN OMBUDSMAN REPBULIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN MALADMINISTRASI DI INDONESIA
Authors: Agustina Enny
Published: July 2020

ABSTRACT Keberadaan Ombudsman di berbagai negara modern, terutama negara-negara Kesejahteraan (Negara Kesejahteraan) adalah tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk membela hak-hak mereka yang dirugikan oleh tindakan pejabat administratif karena keputusan dikeluarkan. Ombudsman diperlukan untuk menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dan pada saat yang sama membantu aparat negara untuk melaksanakan administrasi negara secara efisien dan adil. Ombudsman akan mendorong pemegang kekuasaan negara untuk menjalankan akuntabilitas dengan benar. Implementasi Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu terobosan revolusioner dan inovatif dalam sistem hukum di Indonesia. Administrator pemerintah yang melakukan tindakan maladministrasi dan direkomendasikan oleh Ombudsman Indonesia wajib menerapkan rekomendasi ini. Ombudsman tidak hanya menjadi institusi pengaruh dalam pelayanan publik (Magistrature of influence), tetapi juga sebagai lembaga yang memberlakukan sanksi (Magistrature of sanction). Seperti dalam pertimbangan UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam konteks administrasi negara dan pemerintahan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan yang baik, bersih dan pemerintahan yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci: Administrasi Mal, administrator pemerintah, layanan publik.
TINJAUAN TEORITIS KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM NEGARA INDONESIA
Authors: Pahlawan MP H Muhamad Rezky
Published: July 2020

ABSTRACT Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia hidup dalam kehidupan social yang di atur oleh hukum yang mengikat dan memiliki sanksi. Seluruh warga Negara dijamin kemerdekaannya dan sama kedudukannya di mata hukum, pergerakan dan perputaran roda pemerintahan tentu dijalankan oleh sebuah lembaga kenegaraan dimana dalam sebuah lembaga ada pejabat Negara dan seluruh jajarannya yang menjadikan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara. Kata Kunci : Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Peradilan Tata Usaha Negara
PERKAWINAN DALAM AJARAN KHONG HU CU DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA TAHUN 2000
Authors: Nurwullan Siti
Published: July 2020

ABSTRAK Indonesia adalah bangsa pluralisme yang  memiliki keanekaragaman budaya dan agama, menuntut masyarakatnya untuk saling menghargai keyakinan masing-masing di mana masyarakat tersebut adalah masyarakat pribumi dan pendatang. Salah satu masyarakat pendatang yang memiliki populasi cukup dominan di Indonesia adalah Masyarakat Tionghoa yang berasal dari Negeri Cina yang juga identik dengan kebudayaan Tionghoa dan Agama Khonghucunya. mengingat Agama Khonghucu tergolong baru pengakuannya secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, yang otomatis sangat berpengaruh pada Status Hukum Perkawinan Khonghucu, dimana  peristiwa perkawinan tersebut sangat penting bagi pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk suatu keluarga dan  meneruskan keturunan. Status hukum  juga akan berpengaruh bagi anak-anak dari dari hasil perkawinan tersebut maka akan di bahas bagaimana Perkawinan dalam Ajaran Khonghucu bila dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KATA KUNCI : Agama, Perkawinan, Keabsahan dan Kepastian hukum
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UNTUK PENYALAHGUNA DAN KETENTUAN REHABILITASI (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng )
Authors: Surya Oktarina Sindian Wicaksono
Published: July 2020

Narkotika merupakan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman – baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi akal sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara. Pemidanaan penyalahguna narkotika dengan pidana penjara merupakan suatu penegakan hukum yang tidak berkeadilan, pelaku penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai orang yang sakit dan sangat tidak bijaksana ketika orang mencampurkan orang yang sakit dengan pelaku tindak pidana yang lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah Yuridis Normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwasanya seorang penyalahguna Narkotika di seharusnya tempatkan dalam lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan medis maupun sosial dan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan nomor perkara 2106/Pid.Sus/2018/PNTng dengan memberikan Terdakwa putusan pemidanaan murni tanpa adanya putusan untuk mendapatkan hak rehabilitasi ataupun pemulihan baik secara fisik ataupun sosial bagi seorang pengguna narkotika dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan memiliki unsur keadilan, selain itu juga penulis akan mengkaji penggunaan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 yang tidak memiliki unsur dari kepastian hukum karena dalam unsur-unsur pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan jelas penerapan pidana ditujukan kepada siapa pengguna ataupun pengedar karena sejatinya pengguna dan pemakai tidak bisa disamakan dalam hal pemidanaan, selain daripada pasal tersebut penulis juga mencoba untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada terkait rehabilitasi bagi setiap pecandu narkotika.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU SEKALIGUS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Authors: Harahap Fahrizal Haris
Published: July 2020

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menerapkan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelaku penyalahguna narkotika sebagaimana yang dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sifat dalam penelitian hukum normatif ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan sistematif mengenai masalah yang sedang diteliti terkait hak-hak yang dimiliki Terdakwa sehubungan dengan hak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan ketentuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan,”menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”. Dimana dengan metode ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dan menguraikan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana pelaku penyalahguna narkotika . Serta menggali lebih dalam melalui penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh di hukum apabila sipelaku di anggap sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penuntut umum mendakwanya dengan dakwaan subsidair. Berdasarkan tuntutan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaiman diatur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa yaitu dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan melalui keterangan saksi, pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Hakim menurut Pasal 183 dan 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan.
PERLINDUNGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERHADAP PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)
Authors: Taufik Kurrohman Rizki Nabawi
Published: July 2020

Merek adalah identitas sebuah produk atau tanda pengenal yang dapat membawa citra dan persepsi kepada konsumen atau pemakai. Semakin terkenal sebuah merek, maka semakin menambah gengsi konsumen serta tidak menutup kemungkinan adanya pemboncengan atau peniruan merek tersebut.Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan analisa persamaan terhadap merek terkenal yang berbeda jenis dalam putusan pertimbangan hakim dari putusan tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini didasarkan peraturan perundang-undangan khususnya berhubungan dengan merek, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap merek terkenal, yang mana hakim didalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan unsur persamaan yang terdapat dalam merek yang menjadi sengketa padahal didalam pengertian merek itu sendiri merek adalah identitas sebuah produk, maka merek yang akan didaftar kan haruslah mempunyai unsur pembeda hal ini juga termuat didalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis hakim dalam memutus perkara ini mengeluarkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang mana menyebutkan bahwa semua gugatan pembatalan merek tersebut diputus dengan amar “tidak dapat diterima” dikarenakan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 mengenai persamaan merek yang beda jenis diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah dan sampai putusan dikeluarkan Peraturan tersebut belum diundangkan. Tidak adanya peraturan menjadi pemicu munculnya masalah peniruan merek yang sudah terkenal sehingga menyebabkan kerugian bagi pemegang merek tersebut. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan asas itikad baik kepada pemohon yang akan mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, menjiplak ataupun meniru merek yang sudah terdaftar dan terkenal hal ini akan menipu atau membingungkan konsumen atau masyarakat. Oleh karena itu, harus ada peraturan  yang secara tegas mengenai keterkenalan dan persamaan merek pada pokoknya ataupun secara keseluruhan sehingga sengketa terkait peniruan dapat diselesaikan ataupun dihindari.
KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis)
Authors: Susanto Susanto
Published: July 2020

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum juga diperlukan dalam invetasi. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007 Undang-undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Guna mengimplementasikan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam UU Penanaman Modal, pada tanggal 12 April 2013 BKPM menerbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penananaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.5 Tahun 2013) yang menggantikan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009. Dalam Perka BKPM No.5 Tahun 2013 adalah sebagai panduan dalam layanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang ditujukan kepada pejabat di instansi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya. Salah satu pemegang saham PT. Tunas Mandiri Lumbis mempermasalahkan penerbitan Ijin  Prinsip Perubahan Penananaman Modal Asing Nomor 1723/1/IP-PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan 24017, tertanggal 02 Desember 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ternyata dalam menerbitkan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing harus memnuhi prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atasa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal khususnya :  Pasal 103 ayat (2), Pasal 103 ayat (3),  Pasal 103 ayat (5) :  Pasal 103 ayat (5) b :  Pasal 103 ayat (6) ,  Pasal 103 ayat (6) a. Tidak adanya kepastian hukum dalam Ijin  Prinsip Perubahan Penananaman Modal Asing Nomor 1723/1/IP-PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan 24017, tertanggal 02 Desember 2013 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 Juli 2014 karena telah melanggar prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Investasi, Penanaman Modal
HAK-HAK KAUM BURUH JANGAN TERBLENGGU OLEH PEMASUNGAN KEPENTINGAN PEMILIK MODAL (Kepastian Hukum Lewat Undang-Undang Nomor: 13/2013 Tentang Ketenagakerjaan)
Authors: Imron Ali
Published: July 2020

Employment comes from the workforce, which in Article 1 paragraph 2 of Law No. 13 2003 Manpower is "Manpower is every person who is able to work in order to produce goods and / or services, both for subsistence and for the community." While understanding of labor in accordance with Article 1 paragraph 1 of Law No. 13 2003 Manpower is "Employment is everything related to the workforce at a time before, during, and after the work period." In order to improve the standard of living it is necessary to the development of various aspects. No exception to the manpower development is done on the principle of integration through functional coordination across sectors and regional center. In this case the intention is Ketanagakerjaan construction principle based on the principal of national development especially its principle of Pancasila democracy, the principle of fair and equitable.Keywords: Labor Rights, Own Capital
PENGATURAN PERDAGANGAN JASA DALAM HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
Authors: Satriana Djoni
Published: July 2020

International trade as one part of economic activity or business activities, in the last decade shows very rapid development, amid increasing concern businesses to international business activities. This phenomenon can be observed from the growing flow of circulation of goods, services, capital and labor between countries, as well as the development of business activities through relations import-export, investment, trade in services, license and franchise (license and franchise), intellectual property rights as well as various types of trade other international.Keywords: Setting for Trade in Services, International Economic Law
FENOMENA PEMBAJAKAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK VCD DAN DVD: SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS DARI TIDAK MAKSIMALNYA SANKSI HUKUM
Authors: Yanto Oksidelfa
Published: July 2020

The number of piracy cases are popping up in the environment community indicates malfunctioning of the Act or law in mengujudkan legal protection of copyright musical works. It makes people increasingly do not trust the government officials there. Whereas cases of music copyright piracy is certainly not to be taken lightly. If left Indonesia will be increasingly threatened by the danger of a prolonged legal harassment, and it would threaten the creativity of the people of this country. Type commonly violated copyright piracy cassette production CD, VCD and DVD. Perederan proliferation of pirated goods in places such open indication can be seen from the market dominated by pirates. Keywords: Piracy, copyright, Sanctions Law
KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DI HUBUNGKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012
Authors: Sutoro Moh
Published: July 2020

The year 2006 is seen in the most revolutionary in the history of the existence of religious courts in the Indonesian legal system. Delegation of authority to examine, decide and resolve syariah economic case to the Religious Court signaled recognition of the existence of religious courts as well as the realization of the desire of the majority, even all Muslims in Indonesia to resolve the dispute in accordance guidance Shari'a. However, in practice before the judicial reviewe Act No. 21 of 2008 concerning Islamic banking, which in practice contains legal uncertainty because of the problem stems from differences in interpretation in deciding which forum has the authority to resolve disputes Islamic banking at hand that is the Choice of Forum and the Choice of law which in turn raises the formulation of legal uncertainty. Keywords: Competence, Dispute Resolution, legal certainty
THE STRUCTURE AND THE CONTENT OF DIGITAL COMPETENCIES FORMED IN PRE-VOCATIONAL TRAINING
Authors: Samylkina N. N.
Published: July 2020

The article proposes an approach to the structure and the content of digital competencies formed as a result of mastering an advanced informatics course in pre-vocational information technology and engineering classes. Two levels of concretization of digital special competencies are proposed: 1) for the description of the planned subject results of informatics training in the main educational program of secondary general education and 2) for the description of thematic learning objectives for one of the modules in the teacher's work program.
AROUND THE SIERPINSKI TRIANGLE. THE CHAOS GAME AND THE SCRATCH PROGRAMMING
Authors: Denisova L. V. , Dzhenzher V. O.
Published: July 2020

The article discusses the experience of studying Sierpinski geometric fractals in circle classes in mathematics and informatics with students of grades 4–6. A versatile approach to the construction of fractal objects is used: a method of cutting out of paper, Chaos Game on transparent films and implementing the studied algorithm in the Scratch programming language. At the same time, some issues related to the occurrence of random events are discussed with the children. After the fractal is obtained on a computer, the research phase of the constructed model follows. In the computer Chaos Game: (1) a small rotation by a specified number of degrees is sequentially added before setting the next point; (2) a turn in front of individual fractal vertices; (3) compression of a fractal to individual vertices. Conclusions are drawn about the self-similarity of the resulting objects. The proposed method allows us to study some properties of fractal sets, by involving visualization, intuition and computer modeling.
USING INTERIOR DESIGN APPLICATIONS AT INTEGRATED LESSONS OF INFORMATICS AND TECHNOLOGY
Authors: Petrova M. A.
Published: July 2020

The article discusses the options for using information and communication technologies at technology lessons in a comprehensive school, in particular, interior design applications. On the example of studying the theme "Creating a room design", it is shown how, at technology lessons and integrated technology and informatics lessons, a teacher can organize schoolchildren's project activities at technology lessons during one academic trimester. A brief overview of interior design applications that can be used in the educational process is given — Pro100, Dom-3D, Planoplan, Sweet Home 3D. The use of the free software Sweet Home 3D in the design activities of schoolchildren is described in detail.
DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC THINKING IN PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS AT PROGRAMMING AND ROBOTICS CLASSES
Authors: Kostyuk A. M. , Yarova S. S.
Published: July 2020

The article considers the features of the continuous development of algorithmic thinking in preschoolers and primary school students at programming and robotics classes. The expediency of using various software and hardware tools for preschoolers and primary school students, such as Gigo Kids First Coding & Robotics, the freeware PictoMir, the LEGO Education WeDo robotic kit, and the object-oriented visual programming environment Scratch, is described. Practical tips for using these products are provided.
Образовательный туризм и математическое моделирование
Authors: Макаренко М. Д.
Published: July 2020

В статье рассмотрен пример проведения серии уроков по теме «Математическое моделирование». Моделирование проводится с использованием табличного процессора MS Excel. Используются методы: ручного перебора, жадные алгоритмы, полный программный перебор, поиск решения. Обсуждаются способы оценки используемых методов и решений. Представленный материал можно рассматривать как подготовку к соревнованиям по математическому моделированию IMMC.
Урок-игра «Слабое звено» по теме «Моделирование и формализация»
Authors: Меньшиков В. В.
Published: July 2020

Представленный урок является итоговым при изучении темы «Моделирование и формализация» и проводится в форме популярной телевизионной игры «Слабое звено» телеканала «МИР». Содержание урока соответствует учебнику «Информатика» для девятого класса Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой. Цель урока — в игровой форме повторить основной программный материал по теме «Моделирование и формализация».
Исследование информационной модели в ходе решения вероятностной задачи, связанной с парадоксом монти Холла
Authors: Зеленцовский И.
Published: July 2020

.
TRADITIONAL HERBAL MEDICINAL PLANT TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM; PHARMACOLOGICAL SIGNIFICANCE: A REVIEW
Authors: Rohit K  , Shreya A  , Surender G  , Astik K  , Shubham S  , Mukesh S  , Bhairvi K
Published: July 2020

Fenugreek is the traditional herbal medicinal plant which is most widely use in many pharmaceutical medicinal preparation as well as food supplements. Haebal preparation and plants play an important role for human health. Fenugreek plant, seeds and its leaf contain a wide verity of flavonoids like Quercetin, rutin, vetexin, saponins like gracecunins, fenugrin B, fenugreekine, amino acids like isoleucine, 4- hydroxyisoleucine, histidine, leucine, lysine, Alkaloid like trigonellin, Fenugreek also contain mucilage. Fenugreek verity Trigonella foenum- graecum show many pharmacological and therapeutic action like anti- inflammatory, stomachic, Diuretic, Carminative, Anaesthetic, Stimulant, Anti-diabetic Analgesic, Nephroprotective, Neuroprotective, Hair Tonic, Expectorent, Demulcent, Blood purifier, General body tonic, Aphrodisiac, Anti- bacterial, Anti-oxidant, Anti-fungal, Anti-hyperlipidemic, anti- cancerous activity.
Modern Scientific Approaches on Defining an Administrative Offense
Authors: Panaciuk O. V.
Published: July 2020

The correlation of the terms of “administrative misdemeanor” and “administrative offense” has been characterized; the legal definition of “illegal act” as the main component of the content of an administrative misdemeanor has been analyzed; the main legislative features of an administrative misdemeanor have been classified, each of them has been characterized.

The author has offered classify offenses according to the following criteria: a) the degree of public danger: crimes and misdemeanors (administrative, civil, disciplinary); b) spheres of public life: in the economy, politics, social sphere, etc.; 3) forms of guilt: committed with intent and committed through negligence. It has been emphasized that an offense is a socially dangerous or socially harmful, illegal, culpable act of a tort person, which entails legal liability. Nowadays, legal science defines several types of them: constitutional and legal misdemeanor, civil misdemeanor, administrative misdemeanor, disciplinary misdemeanor, tax misdemeanor.

It has been analyzed that the current legislation actually equates the concepts of “administrative offense” and “administrative misdemeanor”, which is incorrect, because an administrative offense is inherently much broader than an administrative misdemeanor, since it includes all illegal actions that occur in the field of public management.

It has been emphasized that any violation of administrative law should be considered as an administrative offense, while an administrative misdemeanor is an illegal act, which entails the imposition of an administrative penalty according to the law.

It has been proved that the main component of the content of an administrative misdemeanor is an illegal act. It has been emphasized that the act is characterized by such legislative features as: social harm, illegality, guilt, administrative punishment. It has been noted that the absence of at least one of them makes it impossible to qualify an illegal act as an administrative misdemeanor (a tort).
Structure of Forensic Characteristics of Murdering Hostages or Kidnapped Persons
Authors: Bilyk T. V.
Published: July 2020

The concept and structure of forensic characteristics of crimes against human life and health have been analyzed. Based on the conducted study, the author has offered to define the forensic characteristics of a crime as the system of information about certain types of crimes with a structure consisting of a set of forensically significant elements that help the fastest investigation of the crime.

Studying this issue, we came to the conclusion that the structure of forensic characteristics of the murder of hostages or kidnapped persons is currently insufficiently studied. Accordingly, the purpose of this work is to analyze research and to build a structure of forensic characteristics of the murder of hostages or kidnapped persons. Based on the conducted research, the following elements of the forensic characteristics of the murder of hostages or kidnapped persons have been identified: 1) the method of committing the murder of hostages or kidnapped persons (preparation, commission, concealment); 2) the situation and mechanism of committing the murder of hostages or kidnapped persons (place as part of the material environment, which includes, besides the premises and areas, a set of different items); 3) the subject matter of the crime, the subject matter of criminal encroachment, or, as it is also called, the subject matter of criminal interest; 4) features of committing murders (trace picture); 5) forensic characteristics of the offender (physical, socio-demographic data, etc.); 6) forensic characteristics of the victim.
Legal Principles for the Use of Special Knowledge while Investigating Murders
Authors: Vuima A. H.
Published: July 2020

Based on the analysis of the Constitution of Ukraine and the Criminal Procedural Code of Ukraine, the author has established the relationship between the general principles of criminal proceedings and some provisions of the Basic Law of Ukraine.

According to the results of the analysis of the provisions of criminal procedural legislation and regulatory acts regulating the activities of experts in case of their involvement in criminal proceedings, it has been determined that the Criminal Procedural Code of Ukraine does not contain an exhaustive list of principles of applying special knowledge of experts, however some of them are defined as the principles of forensic activities in the Law of Ukraine “On Forensic Examination”. For the first time, the author has determined the very general principles of criminal proceedings define the activity of experts in criminal proceedings.

The author has singled out two components in the studied category: legal and organizational ones. The author has determined what should be understood as the legal principles for the use of special knowledge of experts while investigating murders, as well as their list. It has been established that the concept of organizational principles includes procedural features of involving experts.

The author has provided a brief description of the principles of forensic activity, defined in the Law of Ukraine “On Forensic Examination”. The author has suggested provisions that should supplement this Law. Besides, the author has provided examples on how the implementation of the principles established by the legislator is ensured.

It has been established that the purpose of involving an expert in criminal proceedings is to clarify the circumstances relevant to criminal proceedings, for the solution of which special knowledge is required. The author has substantiated the provisions, according to which the involvement of an expert in criminal proceedings requires the existence of two grounds: legal and factual, the content of which is revealed in the provisions of the article.

The formulated conclusions are theoretical categories that determine the direction and content of the activities of experts and law enforcement officers in case of the application of special knowledge in criminal proceedings, in particular during the investigation of murders. The practical significance of the obtained results is to ensure a prompt, complete and impartial investigation and is one of the guarantees of the tasks of criminal proceedings.
Determining the Concept and Structure of Forensic Characteristics of Murders Committed in Connection with Domestic Violence
Authors: Shapoval K. А.
Published: July 2020

Ukraine continues to work actively to combat domestic violence. The most serious crime that can be committed in this direction is murder, which was preceded by all kinds of domestic violence. There are innovations in criminal law aimed at protecting people from domestic violence. However, murders committed in connection with its use are not legally separated into a certain group of murders and have no qualifying features. In particular, there is no forensic characteristic of murders committed in connection with domestic violence.

The purpose of the work is to define the concept, forensic characteristics of murders committed in connection with domestic violence, and its constituent elements. The general to partial method is used to establish the elements of the forensic characteristics of murders committed in connection with domestic violence. The forensic characteristics of all intentional homicides were taken as the basis. Besides, the author has carried out analysis of the main elements that assisted to distinguish these murders into a separate group, their mandatory features, namely family ties, the place of murder’s commission and the systematic use of domestic violence.

Based on the analysis of scientific research, we have identified the concept of forensic characteristics of murders committed in connection with domestic violence, the constituent elements of the structure of forensic characteristics of such murders and their role in the investigation of criminal offenses.
Role of the WTO in Regulating World Trade in Medicinal Products and Equipment during the COVID-19 Pandemic
Authors: Teremetskyi V. I. , Duliba Y. V.
Published: July 2020

Peculiarities of international trade in medicinal products and equipment during the COVID-19 pandemic are considered.

The purpose of the article is theoretical and methodological substantiation of the role of the WTO agreements within international trade in medicinal products and equipment during the COVID-19 pandemic, development of important priorities of international trade policy in this area.

The methodological basis of the article is a set of general and special research methods. In particular, the shortcomings of international trade in medicinal products and equipment in 2020 were identified by using the logical and semantic method.

The export of medical equipment and devices in 2020 is analyzed and the main problems that exist in this area are outlined. The WTO agreements regulating international trade in medicinal products and equipment are analyzed.

It is stated that the WTO is an effective regulator of international trade and should take all measures to further provision of stable functioning of the system of international trade relations, liberalization of international trade, ensuring transparency of trade procedures and the abolition of trade restrictions.

It is concluded that the COVID-19 pandemic stressed the strengthening of cooperation and efforts to reduce barriers to international trade. Global integration of all activities and international cooperation are important to overcome the impact of the COVID-19 virus on the health and economic.

It is emphasized that aspects of the settlement of trade disputes related to the export of medical equipment and devices during the COVID-19 pandemic can be considered as a perspective area of further research.
Training Technologies as Means for Forming the Professional Identity of Police Officers during Professional Genesis
Authors: Shlomin O. Y.
Published: July 2020

One of the modern technologies for training and developing individuals is a variety of trainings, including professionally-oriented ones. Since the training of modern police officers in higher educational institutions with specific learning conditions should focus on professional self-development of personality, formation and development of professional identity and other necessary personal and professional qualities, the aim of the study was to identify the effectiveness of training procedures on the dynamics of professional identity. Modern concepts of professional genesis, psychological theory of activity and the concept of genetic development of personality became the methodological basis of the study.

It is noted that the developed and worked out program of comprehensive training to optimize the professional genesis of the employees of preventive units of the National Police consists of three modules and allows participants to solve problems (professional and life) situations during training exercises. It was found out that the training expands the knowledge of cadets on the professional identity of police officers, helps to deepen their knowledge of the prerequisites for professional formation and development, outlines their priorities in professional activities.

It is established that after the training there is a positive dynamics of growth of both the level of professional identity of cadets in the whole and its individual components. In particular, the design-behavioral and motivational-value components of professional identity have been changed, which indicates about a clearer assessment of cadets’ professional plans, as well as clarity, independence in the process of building them, the desire to remain in the profession and to be successful there. The author has noted the cadets’ need for self-realization, the conformity of their personal and life values to the values of the profession and the professional community, the value of the chosen profession for them, the established emotional attitude of cadets to the chosen police profession and to themselves as its representative.

It is expedient to use the received results of the research for drawing up the programs of psychological support of police officers at various stages of the professional genesis.
Temporary Access to Documents Containing Medical Secrecy (Criminal Procedural Aspect)
Authors: Ablamskyi S. Y. , Romaniuk V. V.
Published: July 2020

The relevance of the issue under research is due to the fact that the investigation of certain types of crimes is not possible without studying documents that contain information that may constitute medical secrecy. That is why, the procedure for temporary access to documents containing information that may constitute medical secrecy should be provided at the legislative level in order to ensure their protection.

While writing this research, the author has used a set of methods applied in legal science. With the help of comparative and legal, formal and legal methods, the author has analyzed provisions of the current legislation of Ukraine, which regulate the procedure for protecting medical secrecy and access to documents that may contain such information. The search and bibliographic method provided a search for literature sources on the issue under research, which provided the definition of access to information containing medical secrecy.

The legal basis for the protection of information that may constitute medical secrecy has been clarified. Legislative provisions, which provide the peculiarities of access to documents containing information that may constitute medical secrecy, have been singled out and analyzed. It has been argued that the evidence collected in violation of the procedure of such a measure to ensure criminal proceedings is inadmissible, so can not be taken into account by the court in the future. Particular attention has been paid to the fact that the seizure of documents containing information that may constitute medical secrecy should be carried out only through the temporary access to them. In order to eliminate legislative gaps within the issue under research, it has been offered to make appropriate amendments and alterations to the current legislation.