bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGARUH ONLINE CONSUMER REVIEW DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI MARKETPLACE SHOPEE
Authors: Jumawan Jumawan , Soesanto Edy , Cahya Fajar , Putri Cinka Amalia , Permatasari Selvia Annisa , Setyakinasti Sabrina , Ottay Merry Louis
Published: July 2024

Dalam era e-commerce yang semakin berkembang, interaksi antara ulasan pelanggan online dan kualitas produk memainkan peran penting dalam membentuk keputusan pembelian konsumen di marketplace. Artikel ini membahas pentingnya pemahaman tentang hubungan ini dalam konteks pembelian online. Pendahuluan memberikan gambaran umum tentang e-commerce, pertumbuhan marketplace, dan peran ulasan pelanggan serta kualitas produk dalam keputusan pembelian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara ulasan pelanggan online dan kualitas produk serta dampaknya terhadap keputusan pembelian konsumen. Metode penelitian dilakukan dengan menganalisis literatur dan penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulasan pelanggan yang positif dapat memperkuat persepsi konsumen tentang kualitas produk dan membentuk citra merek yang baik, sementara ulasan negatif dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian. Kualitas produk yang baik juga dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepuasan konsumen, membangun reputasi merek yang kuat, dan mempengaruhi daya saing merek dalam pasar.
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU, PERAN PETUGAS KESEHATAN, PERAN KADER TERHADAP KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI KLINIK PRATAMA DEWI MEDIKA TAHUN 2023
Authors: Hanani Salma , Jayatmi Irma , Hardiana Hedy
Published: July 2024

Menurut data WHO pada tahun 2021, hampir 25 juta anak di seluruh dunia tidak memiliki catatan vaksinasi lengkap. Data ini menunjukkan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap di tahun 2021 lebih banyak 5.9 juta dari tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu, peran petugas kesehatan, peran kader terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di Klinik Pratama Dewi Medika. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu terhadap kelengkapan imunisasi dasar diperoleh P-value 0,020, tidak ada hubungan antara peran petugas kesehatan terhadap kelengkapan imunisasi dasar diperoleh P-value 1,000 dan tidak ada hubungan yang signifikan antara peran kader terhadap kelengkapan imunisasi dasar diperoleh P-value 0,503. Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan seorang ibu, peran petugas kesehatan dan peran kader mempunyai keterkaitan yang penting dalam meciptakan kesadaran ibu dan keluarga untuk melakukan imunisasi dasar pada bayi.  Saran bagi ibu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kelengkapan imunisasi dasar pada bayi
MANAJEMEN PASCA BEDAH PADA KASUS OPEN FRAKTUR SEGMENTAL CRURIS : CASE REPORT
Authors: Ramdhani Muhammad Zaky , Rahayu Urip , Nugraha Bambang Aditya
Published: July 2024

Fraktur tibia segmental terbuka merupakan kejadian fraktur yang jarang terjadi dan memiliki angka komplikasi yang tinggi, umumnya fraktur ini disebabkan oleh kecelakaan bermotor. Prinsip penganan fraktur yaitu dengan reposisi tulang agar terjadinya penyatuan kembali. Salah satu tindakan operatif yang dapat dilakukan yaitu dengan Open Reduction Internal Fixation (ORIF). Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui manajemen perawatan pada pasien dewasa pasca ORIF open cruris tiba segmental. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan laporan kasus. Hasil diamati dari respon pasien terhadap pemberian intervensi manajemen nyeri, pencegahan infeksi, perawatan luka, dan juga pembidaian yang menunjang dalam pemulihan fraktur. Manajemen yang tepat dalam menanggulangi pasien pasca ORIF menjadi kunci dalam indikasi pemulangan pasien one day care surgery, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang tepat yang tak luput dari peran perawat. Perawatan pasien yang diberikan sejalan dengan prinsip operasi perawatan satu hari dan mendukung indikasi pemulangan pasien pasca operasi. Namun, intervensi tertentu khususnya dalam mobilisasi dini masih belum optimal.
THE TYPES AND FUNCTIONS OF SLANG USED ON TWITTER IN MILLENNIAL ERA
Authors: Winarna Winarna , Tanzila Sabrina Dhiar
Published: July 2024

This study analyzes the slang used by Twitter users during the Millennial era. The research aims to identify and classify the types of slang words and their functions. It employs qualitative methods, gathering slang data from tweets by Twitter users. The analysis is based on two theories: Abdul Chaer's theory, which categorizes word forms, and Patridge's theory, which explains the functions of slang on Twitter. The study identifies and classifies slang into four categories: basic words, derivative words, acronyms, and abbreviations. In total, 65 slang words were found, including 21 basic words, 6 derivative words, 9 acronyms, and 28 abbreviations. The study also identifies five functions of slang on Twitter: for jokes or fun, to appear unique and modern, to enhance readability and aesthetics, to avoid formalities, and to expand vocabulary.
Workshop Pembuatan Media Pembelajaran dan Pengolahan Nilai bagi Guru SMK Nurul Huda Pringsewu
Authors: Widiarti Widiarti , Asmiati Asmiati , Kurniasari Dian , Notiragayu Notiragayu , Warsono Warsono , Okzarima Wenty , Suciati Indah
Published: July 2024

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Nurul Huda Pringsewu memiliki empat jurusan, yaitu Asisten Perawat, Farmasi, Multimedia, dan Teknik Kendaraan Ringan dengan jumlah peserta didik sebanyak 205 Siswa dan guru sebanyak 30 orang. Berdasarkan data yang diperoleh hanya sekitar  28% lulusan SMKS Nurul Huda Pringsewu yang melanjutkan pendidikannya ke PT. Dengan demikian diperlukan adanya pembinaan terintegrasi untuk meningkatkan keinginan para siswa melanjutkan pendidikan ke PT.  Pengabdian ini menitik beratkan pada pembinaan komprehensif guru. Pembinaan guru meliputi pelatihan pembuatan media pembelajaran menggunakan Canva dan pengolahan nilai menggunakan Microsoft Excel. Kegiatan pengabdian ini mendapat sambutan  dan hasil yang baik dari para guru di SMK Swasta Nurul Huda Pringsewu. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan Uji T (T Test) menggunakan R Studio diperoleh bahwa nilai pre-test sebelum dilakukan workshop berbeda sangat signifikan dengan nilai post-test setelah dilakukan workshop.
Penerapan Differential Reinforcement of Alternative Behavior dalam Mereduksi Perilaku Adiksi Smartphone di SMP Negeri 51 Surabaya
Authors: Habsy Bakhrudin All , Zahro Putri Awalia , Mustika Erika Winda , Nafisah Durrotun
Published: July 2024

Smartphones in the digital age are an inseparable object in everyday life. Both parents and children are its users. The use of smartphones if not used wisely will have a negative impact, one of which is addiction. Smartphone addiction is also often found in the school environment, due to the lack of self-control and time management skills so that it disrupts their activities. This results in problems such as withdrawal, decreased direct or face-to-face interaction, decreased grades, lack of focus and making individuals less sensitive to the surrounding environment. The method used in this community service uses qualitative with the type of guidance and counseling action research (PTBK) using differential reinforcement of alternative behavior techniques. The selection of the technique aims to reduce unwanted behavior by replacing other alternative behaviors that are based on the interest of students. Other alternatives that are considered capable of reducing these behaviors such as reading books, paskibraka, hanging out with friends, and also cooking activities. The results of the community service obtained that the differential reinforcement of alternative behavior technique is effectively applied to junior high school children to reduce smartphone addiction with changes according to the desired target.
Peningkatan Multitalenta Tata Kelola Administrasi Kearsipan dan Manajemen Pelayanan Prima Pada Staf Pemerintahan Desa Tonjong Kabupaten Bogor
Authors: Harta Ridho , Diana Bambang Agus , Riau Dwi Putranto , Akadira Tora , Salmon Indera Pratama Putra , Ambia Nur , Armida Jayanti , Sunarya Amud , Yuliani Isnaeni , Suryo Aji Fajar
Published: July 2024

Pelayanan masyarakat menjadi tugas utama dari pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, karena pada dasarnya keberadaan pemerintahan desa adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Fungsi pemerintahan adalah melayani dan melindungi masyarakat. Aparat perangkat desa di Pemerintah Desa memegang posisi strategis dalam melayani dan melindungi publik. Bentuk perlindungan bisa diwujudkan melalui layanan cepat, mudah, murah, tidak birokratis, dan tepat waktu. Pelayanan masyarakat menjadi tugas utama dari pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, karena pada dasarnya Selanjutnya pengertian pelayanan menurut pakar diantaranya terkait pelayanan prima menyatakan bahwa layanan prima adalah pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan akurat (Rahmayanty, 2013; 18).Tim PKM Prodi administrasi Negara FHISIP Universitas Terbuka merencanakan beberapa tahapan kegiatan yang merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi aparatur desa di pemerintahan DesaTonjong Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah. Menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kesadaran perangkat desa Tonjong Kecamatan Tonjong Bogor untuk dapat mengelola Administrasi arsip Desa secara baik dan benar; Membekali kemampuan dan keterampilan perangkat desa untuk mengelola Administrasi arsip sebagai upaya peningkatan pelayanan publik; Membekali kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat degan baik.
Acesso pré-temporal para meningeoma esfenopetroclival
Authors: Paiva Balestri Heloisa , Dos Santos Batista Flamarion , Eduardo de Paulo Cardoso Carlos , Santos Silva Ilton , Elizabeth Augustin Czeczko Rutz Leticia , Cleto Ribeiro de Campos Eurico , Nobre Nogueira Guilherme , Pereira Pardins Junio , Magno de Lacerda Martins Lucas , Saciloto Bruno , Henrique Tomasi Gustavo , Fernandes Gonçalves Rafaela , Rassier Isolan Gustavo
Published: July 2024

Introdução: A craniotomia pré-temporal consiste em procedimento cirúrgico que permite exposição mais ampla do polo temporal, representando a união das vantagens de outras técnicas de craniotomia.
Objetivo: Avaliar a craniotomia pré-temporal como abordagem cirúrgica eficaz para tratamento de meningeoma esfenopetroclival causador de neuropatia trigeminal refratária ao tratamento clínico.
Método: Apresentar a técnica cirúrgica aplicada em raro caso desse tumor.
Resultado: A ressecção tumoral permite a descompressão do nervo trigêmeo e a resolução dos sintomas, evidenciando a eficácia dessa abordagem para meningeomas pretroclivais dos terços superior e médio do clivus.
Conclusão: A craniotomia pré-temporal é abordagem efetiva para meningeomas pretroclivais dos terços superior e médio do clivus que se extendam para a fossa média e a descompressão do nervo trigêmeo mediante ressecção tumoral demonstra-se efetiva para a resolução dos sintomas.
O que se sabe sobre a síndrome da deiscência do canal semicircular superior
Authors: Batista de Almeida Barbosa Alícia , Henrique Tomasi Gustavo , Fernando Polansky José , Lavinsky Joel , Fernandes Gonçalves Rafaela , Nobre Nogueira Guilherme , Martins Santiago Sato Ronise , Carvalho Garcia Amanda , Eduardo Jaworski Paulo , Milani Budel Vinicius , Rassier Isolan Gustavo
Published: July 2024

Introdução: A origem da síndrome foi levantada através do estudo de tomografias computadorizadas onde os sintomas eram acompanhados de falha na cobertura óssea do canal semicircular superior, na fossa craniana média, próximo à dura-máter. Essa doença ainda não é de conhecimento da maioria dos médicos.
Objetivo: Atualizar o conhecimento sobre ela para despertar a possibilidade de sua existência durante atendimento médico.
Método: Revisão narrativa feita nas plataformas Pubmed e Scielo visando artigos ao tema, incluindo relatos de casos, estudos, revisões e metanálises publicados entre 1998 e 2023. Foram incluídos artigos em inglês, português e espanhol. Os descritores usados foram “superior canal dehiscence syndrome”, “superior canal dehiscence” e “síndrome da deiscência do canal semicircular superior”.
Resultado: Foram analisados 47 artigos.
Conclusão: O entendimento dessa síndrome é complexo e pouco conhecido, e aprimoramento das estratégias de tratamento requerem abordagem multidisciplinar com investigação contínua na intenção de oferecer melhor qualidade de vida ao portador. Tentativas evolutivas na orientação terapêutica até que se tenha confirmação por evidências de qual é melhor forma de tratamento, é o que na atualidade deve ser feito.
Custo-efetividade da telemedicina e a regulação de teleneurologia no Brasil
Authors: Nobre Nogueira Guilherme , Ferreira Caron Vinícius , Elizabeth Augustin Czeczko Rutz Leticia , Issamu Tabushi Fernando , Monte Serrat Titton César , Carla Zanelatto Gonçalves Patricia , Antonio Andrade Dos Santos Eduardo , Fernandes Gonçalves Rafaela , Lorran Souza Costa Hugo , Rassier Isolan Gustavo
Published: July 2024

Introdução: A pandemia de COVID-19 aumentou significativamente o interesse e a prática da telemedicina entre os neurologistas brasileiros. Antes dela, apenas 18,5% dos neurologistas a utilizavam, mas esse número subiu para 56,2% após seu início. A telemedicina oferece vários benefícios, como redução da taxa de não comparecimento, diminuição do tempo médio de consulta, alta satisfação de pacientes e médicos, e uma considerável redução de custos.
Objetivo: Revisar a literatura sobre a custo-efetividade da telemedicina na neurologia e discutir os caminhos para sua regulamentação no sistema de saúde brasileiro.
Método: Revisão integrativa para reunir e analisar evidências disponíveis sobre a teleneurologia utilizando PubMed, Medline (BVS) e Science Direct. Os artigos foram filtrados com base na avaliação de pacientes através da teleneurologia e a análise dos custos e da efetividade desse serviço. Apenas estudos originais e ensaios clínicos em inglês ou espanhol foram incluídos.
Resultado: Foram incluídos 31 artigos.
Conclusão: A telemedicina na neurologia é custo-efetiva e oferece várias vantagens, como redução de custos, melhoria na qualidade de vida dos pacientes e maior acesso a especialistas. A teleneurologia demonstrou ser ferramenta promissora para melhorar o atendimento em áreas rurais e remotas, onde há escassez de recursos. No entanto, a regulamentação adequada, a padronização dos protocolos clínicos e técnicos, e a sustentabilidade financeira dos programas são essenciais para a implementação bemsucedida da telemedicina. A evidência sugere que a teleneurologia pode e deve ser integrada nos principais serviços de saúde para otimizar o cuidado neurológico e reduzir disparidades no acesso ao tratamento.
Eficiência da telemedicina no encaminhamento de atenção primária parasecundária e terciária em neurologia no Brasil
Authors: Legati Junior Ronaldo , Elizabeth Augustin Czeczko Rutz Leticia , Carla Zanelatto Gonçalves Patricia , Antonio Andrade Dos Santos Eduardo , Fernandes Gonçalves Rafaela , Nobre Nogueira Guilherme , Fernanda Muller Vaz Maria , Cristina de Oliveira Tailla , Dala Déa Ferreira Pocay Lívia , Rassier Isolan Gustavo
Published: July 2024

Introduction: Telemedicine is the practice of medicine mediated by digital information and communication technologies, for the purposes of care, education, research, disease and injury prevention, management and health promotion. One of its modalities is teleconsultation.
Objective: Systematic and integrative review of the literature on the efficiency of telemedicine in referral from primary to secondary and tertiary care in Brazil, in the context of neurology.
Method: The "PICO" search and analysis strategy was used, with the guiding question: "How efficient is telemedicine when applied as a tool to guide the referral of patients with neurological conditions from primary to secondary and tertiary centers?” using the descriptors “telemedicine, referral, Brazil, neurology, and consultation” in the boolean form “AND” and “OR”, in PubMed and BVS in English and Portuguese.
Results: 16 articles were included.
Conclusion: Research indicates that the use of telemedicine proves to be an important tool for improving the efficiency of referrals from primary to secondary and tertiary care, promoting cost reduction, reducing waiting lists and promoting alternative medical care for the population.
DA DIFERENÇA À DIVERSIDADE E A ALTERIDADE: UM OLHAR SOBRE OS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS REFUGIADAS
Authors: Angelin Rosângela , Rosa Martins Janete , Cardoso Ferretti Elisa
Published: July 2024

Muitas sociedades contemporâneas têm sido pautadas pela valorização de matrizes nacionalistas extremistas, impondo norteamentos hegemônicos e um perfilamento populacional padronizado, expurgando de seu desenvolvimento políticas diversificadas que possibilitem abranger as pluralidades étnicas, culturas, raciais entre outras. Os direitos humanos preconizados em inúmeros aparatos normativos, distanciam-se de um viés verdadeiramente humanitário, considerando que, atualmente, não atingem a todos, indistintamente, como propagado. Nesse sentido, por meio de um estudo dedutivo, com aportes na pesquisa bibliográfica, o problema delineador da pesquisa pauta-se no seguinte questionamento: de que forma as abordagens teóricas sobre diferença, diversidade e alteridade pode contribuir para a efetivação dos direitos humanos de refugiados? A partir do estudo constata-se que é fundamental a reflexão em torno de um novo olhar para os direitos humanos, e de políticas voltadas para a revalorizando o direito à diferença como ponte para uma leitura intercultural que possibilite o recebimento, acolhimento, a inclusão e o reconhecimento pleno dos refugiados que adentram em território brasileiro.
Influence of compression garments on perceived exertion during maximal isometric exercises
Authors: Serra Enrico , Albano Daniele , Benincasa Maria Teresa , Vastola Rodolfo
Published: July 2024

Compression garments have gained popularity in the sports world as a means to enhance athletic performance and accelerate recovery. This study investigates the effectiveness of upper-body compression garments and their impact on the rate of perceived exertion (RPE) during maximal isometric contractions. Eight adult males, students of a Master's degree program in Sports Sciences, participated in the study, conducting tests in controlled conditions at the University of Salerno. The subjects performed maximal isometric contractions in three separate sessions, wearing compression garments (CG), traditional sportswear (noCG), and a tight-fitting garment without compression effect, to minimize the placebo effect (Placebo), respectively. Perceived exertion was assessed using the modified CR-10 scale. Statistical analysis revealed a significant reduction in RPE when athletes wore compression garments compared to other conditions, suggesting a benefit in the use of such clothing. The findings indicate that compression garments can attenuate the perception of exertion during intense physical activities, with potential implications for performance, comfort, and recovery. This study contributes to the existing literature by expanding the understanding of the effects of compression clothing and highlighting the importance of further research to optimize the use of these garments in enhancing athletic performance.
СLIMATIC AND PHYTOCENOTIC EVENTS OF THE LATE PLEISTOCENE (MIS 5-MIS 3) AT THE SOUTHEASTERN COAST OF THE GULF OF FINLAND
Authors: BOLIKHOVSKAYA N.S. , MOLODKOV A.N.
Published: July 2024

The paper analyses a debatable issue concerning the ranking of climatic-stratigraphic units within two marine isotope stages (MIS) - MIS 5 and MIS 4. Palynological records from the Mikulino interglacial sections of the northwestern Russian Plain which are most critical for correlations are reviewed. A representative series of numerical dates obtained by the IR-OSL method, and detailed palynological records enabled a detailed climatic-chronostratigraphic division of the Late Pleistocene sequence of the Voka reference section on the southeastern coast of the Gulf of Finland. The representative palynological spectra provide strong evidence of a warm interval of interglacial rank in the latter half of MIS 5, corresponding to the standard M6, M7, and M8 Mikulino palynozones. Additionally, they highlight a period of significant cooling during MIS 4, characterized by the dominance of periglacial vegetation formations in the study area. This challenges the viewpoint of the extensive Kalinin glaciation during that time, believed to have spread many hundreds of kilometers south of the Gulf of Finland. Data for MIS 3 reveal a two-fold alternation of interstadial and stadial (periglacial) climate intervals during the period between 39 ka and 33 ka.For the first time, detailed reconstructions and datings of climate-phytocenotic successions of paleoclimatic events approximately between 100 ka and 30 ka have been provided for the territory of the East European Plain (and Northern Eurasia as a whole). These events correspond to the latter half of MIS 5, MIS 4, and an interval between 39 ka and 33 ka during MIS 3.
Foreign Experience in Digitalization of Preventive Public Financial Control (on the Example of USA, China, Canada, India and Australia)
Authors: Dolganova O.I. , Kozyrev D.A.
Published: July 2024

The article discusses the issues of implementing preventive financial control using modern digital technologies. The up-to-date level of informatization of the government agencies activity and local governments allows moving to a qualitatively new level of interaction between regulatory authorities and the environment under control. In this case the verification and analysis of reporting is performed not only after the fact of fulfillment but also in a preventative manner. This allows a quick respond to emerging risk situations, prevention of erroneous actions, and management decisions in a real time. When solving the problem of digitalization of state financial control procedures, the emphasis and priorities can be placed differently, both in the selection of automated processes and in the selection of technological solutions. The experience of other countries represents a valuable source of knowledge in this area. Therefore, the aim of the article is to study the best practices in digitalization of state financial control and to develop the recommendations for implementing preventive digital state financial control in Russia. This article presents the analysis of the experience of the USA, China, Canada, India, and Australia. The main projects are considered that were implemented in these countries to improve the financial control by implementing digital solutions. The features and areas of application of cloud computing, technologies of data collection, processing and analyzing the Big Data, as well as systems based on artificial intelligence in the field of public financial control are presented. As a result, recommendations have been formulated for adapting the best practices of these countries for the implementation of preventive digital control in the financial and budgetary sphere in our country. A further elaborated investigation of organization of the collection and processing of data on the object under control, coming not only from its corporate sources and government information systems but also from publicly available Internet resources, is considered as a relevant issue.
Foreign Practices of Intelligent Transport Systems Functioning: Experience of Japan and USA
Authors: Rebrikov D. D.
Published: July 2024

The article examines the experience of managing the implementation of intelligent transport systems (ITS) in the USA and Japan, analyzes the main forms of interaction between the state, local government and private sector organizations in the implementation of relevant projects. The research used methods of comparative legal and secondary analysis of statistical data. The presented work shows that in the USA and Japan, public authorities played a key role in the process of creating intelligent transport systems, and the private sector acted as a secondary agent. At the same time, the Japanese and American models of ITS implementation management differ significantly from each other. In Japan, the main participants in this process are entities with different social and managerial status, in the United States, equal organizational structures take part in the creation process. The consequence of this is that the financing of projects to create intelligent transportation systems in the United States is carried out by the states, the federation and the private sector, and in Japan only by the state and the private sector. The presented difference leads to the fact that the Japanese model of intelligent transport systems is characterized by a vertically integrated model of various subsystems with subordination. In turn, in the USA, ITS is a network structure. It should be added to the above that both the United States of America and Japan have formed an effective communication system between the main participants in the process of implementing intelligent transport systems, which avoids various dysfunctions and contradictions in their actions. In particular, in these countries, many discussion platforms, interdepartmental commissions, as well as working groups have been organized, within which the positions of the departments involved in the process of creating ITS are coordinated, as well as contradictions that arise during the implementation of the project under consideration are resolved. The experience of advanced countries in implementing ITS can be useful, given that similar projects are actively being implemented in most regions of Russia.
Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespon Kepulangan WNI Eks-ISIS
Authors: Suci Amaliyah  , Boy Anugerah
Published: July 2024

Pemerintah Republik Indonesia dihadapkan pada sebuah persoalan dilematis ketika Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS yang bermukim di Irak dan Suriah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada ancaman merebaknya aksi-aksi terorisme dan penyebaran paham ISIS di tanah air jika memulangkan para WNI tersebut. Tulisan ini mencoba mengurai permasalahan yang ada dengan menelisik lebih jauh akar permasalahan kepulangan WNI eks-ISIS tersebut, dampak positif dan negatifnya, serta solusi yang tepat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Ekonomi
Authors: Metta Anastashya Aryo  , Wishnu Mahendra Wismayana
Published: July 2024

Tulisan ini akan membahas wacana perubahan kebijakan di laut oleh Pemerintah Indonesia seiring dengan perubahan menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang diwacanakan untuk berubah yakni kebijakan penenggalaman kapal asing yang terlibat illegal fishing menjadi kebijakan penyitaan kapal yang diperuntukan bagi ekonomi masyarakat. Kebijakan terdahulu memiliki posisi yang tegas serta memiliki tendensi untuk menjadi efek gentar (deterrence) pada pihak asing. Potensi kekayaan alam bahari Indonesia bukan hanya menjadi peluang namun juga menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, khususnya pada bidang pertahanan dan keamanan. Wacana kebijakan baru dipandang dapat mengurangi deterensi yang sesungguhnya bermanfaat untuk pertahanan dan keamanan, dengan orientasi yang lebih didasarkan pada strategi ekonomi. Tulisan ini selanjutnya akan melakukan deskripsi terhadap perubahan orientasi tersebut, dengan mempertimbangkan konsep deterensi serta pertimbangan strategi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Sinergi BUMDes dan Perbankan Untuk Menciptakan Ekonomi Inklusif di DesaStudi Kasus : Desa Padaasih, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
Authors: Andhika Alfathanah Putra PP  , Dony Setiawan  , Frans Herry Wahyudi Amnifu
Published: July 2024

BUMDes atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa, merupakan sebuah platform untuk mengembangkan perekonomian di desa. BUMDes merupakan instrument pemerintah pusat, dalammenciptakan pemerataan pembangunan perekonomian di wilayah desa. Dana desa merupakan salah satu contoh, upaya pemerintah pusat untuk menggerakkan perekonomian desa. UUD RI No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dana desa merupakan hak bagi masyarakat desa. Menurut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Barat, sebanyak 60%, daerah desa menjadi daerah yang rawan dengan kemiskinan. Oleh sebab itu, sebagai langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengentaskan kemiskinan, dengan cara menerjukan Patriot Desa, untuk memajukan BUMDes di Desa. Salah satu lokasi petugasan Patriot Desa, berada di Desa Padaasih, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Penulisan karya ilmiah, merupakan hasil penelurusan lapangan oleh Patriot Desa atau fasilitator lapangan. Metode penulisan karya ilmiah menggunakan metode kualitatif, melalui observasi, wawancara bersama pemerintah setempat, masyarakat desa, pengurus BUMDes, dan pelaku usaha. Dukungan perbankan dalam mendorong BUMDes menjadi sentra perekonomian desa, merupakan langkah strategis, dalam meningkatkan akses perbankan di desa. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bila bank dapat bersinergi dengan BUMDes, maka akan memberikan implikasi positif, baik untuk bank maupun BUMDes.
Strategi Kepemimpinan Krisis Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 untuk Memastikan Ketahanan Nasional
Authors: Doni Wino Fajar Utomo  , Margaretha Hanita
Published: July 2024

Kepemimpinan di masa krisis menjadi ujian yang sangat menentukan dalam ketahanan nasional sebuah negara. Artikel ini bertujuan untuk menentukan model crisis leadership yang dibutuhkan Indonesia dalam menanggulangi kejadian krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 serta memberikan rekomendasi perbaikan dari penerapan yang sudah dilakukan. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif secara naratif dengan menggunakan referensi kajian berbagai literatur, baik literatur terkait teori krisis dan manajemen krisis, teori leadership atau kepemimpinan, maupun kajian terhadap sosio kultural bangsa Indonesia. Kemudian hasil kajian model crisis leadership tersebut diperbandingkan melalui studi kasus terhadap karakteristik pemimpin krisisaktual di Indonesia dengan menggunakan data pendukung dari kajian media daring. Dari analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan crisis leader yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam memimpin penanggulangan krisis, terutama pada kejadian krisis yang berlangsungsecara menyeluruh sehingga berpotensi mengganggu ketahanan nasional seperti pandemi Covid-19, adalah model kepemimpinan transaksional. Dengan demikian sangat disarankan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk crisis leader dengan karakteristik transaksional yang dapat membantu Presiden dalam memimpin penanggulangan krisis, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sehingga bisa mempertahankan Ketahanan Nasional.
Digitalisasi Pertanian dan Peran Bank Negara Indonesia Dalam Ketahanan Pangan Paska Adaptasi Kebiasaan Baru
Authors: Abiwodo
Published: July 2024

Digitalisasi pertanian merupakan strategi yang tepat untuk diimplementasikan dalam situasi pandemi, dimana wabah penyakit merupakan salah satu bentuk ancaman nonkonvensional terhadap keamanan nasional. Ketahanan pangan Indonesia merupakan masalah domestik terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia (BNI) dalam implementasi digitalisasi pertanian sebagai Ketahanan Pangan paska Adaptasi Kebiasaan Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, wawancara dan tinjau lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah usaha perbankan dalam upaya melakukan ekosistem digital antara petani dan stakeholder (Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan Pupuk Indonesia Holding Company) bekerjasama dengan BNI untuk memberikan penyaluran pupuk menggunakan Kartu Tani, pemberdayaan Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai Agen46 Laku Pandai, penyediaan dashboard monitoring untuk seluruh stakeholder hingga layanan fasilitas pembiayaan kepada petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara digital dengan suku bunga rendah, syarat mudah, dan cara pembayaran melalui skema sederhana, sehingga diharapkan digitalisasi pertanian dapat memberikan manfaat bagi petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas pertanianserta tepat sasaran dalam rangka mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam Ketahanan Pangan menuju Ketahanan Nasional.
Diplomasi Ekonomi Melalui Petisi Online Di Industri Kelapa Sawit Indonesia
Authors: Sindy Yulia Putri  , Yuliani Widianingsih
Published: July 2024

Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukanaktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara.Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi online di change.org akan ditelaah dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi online. Hasilnya, petisi online yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di Indonesia dan pengusaha untukmendukung petisi online yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak tersebut berkolaborasi untuk meningkatkankualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, dan menyejahterakan petani sawit.
Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
Authors: Rizky P. P. Karo Karo  , Vanesia Ciayadi Kwang  , Abraham Ethan  , Brandon Hartanto
Published: July 2024

Diskriminasi adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, Indonesia dan negara lainnya masih dilanda pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah, terdapat banyak angka kesembuhan, banyak yang meninggal, banyak yang positif. Pekerja di perusahaan, dan di segala sektor kerja juga terinfeksi positif covid-19, namun banyak juga yang mengalami kesembuhan. Akan tetapi, walaupun mereka telah sembuh masih tedapat potensi mereka didiskriminasi, dikucilkan karena ada stereotip mereka berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terjadinya diskriminasi pekerja pasca perawatan covid-19 ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian dalam karya tulis ilmiah ini yaitu diskriminasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan teori keadilan bermartabat, teori hukum yang bertujuan memanusiakan manusia dan merusakan ketahanan nasional. Pemberi kerja dilarang mendiskriminasi pekerja yang telah sembuh dari covid-19 karena dilarang oleh UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan Surat Edaran dari Menteri Tenaga Kerja. Diskriminasi dalam bentuk apapun, perlakuan kepada karyawan tersebut, membiarkan pekerja lainnya melakukan perundungan, memotong upah bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mencegah hal tersebut, perlunya sosialisasi/edukasi oleh Pemerintah kepada pemberi kerja dan pekerja mengenai hak-hak pekerja.
Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia
Authors: Boy Anugerah
Published: July 2024

Pada mulanya, terminologi pendengung digunakan untuk merujuk kepada individu yang bertugas melakukan kegiatan promosi terhadap produk-produk tertentu untuk tujuan komersil. Namun demikian, sejak 2014, fenomena pendengung mulai mengalami pembauran dengan dunia politik. Aktor-aktor politik yang hendak berkontestasi dalam Pemilu merekrut para pendengung untuk mendukung kampanye politik di media sosial. Eksistensi pendengung semakin meningkat tatkala strategi komunikasi politik pemerintah juga melibatkan para pendengung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan sebuah kebijakan publik kepada pemerintah dalam mengelola para pendengung dalam rangka mendukung stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui metode desk research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur eksistensi dan aktivitas pendengung di media sosial, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas politik di Indonesia.
Analisis Aksesibilitas Air Bersih dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Keluarga di DKI Jakarta
Authors: Lulu Febriawati  , Refa Mellaty  , Titin Widowati  , Sutanto
Published: July 2024

Akses air bersih untuk sanitasi dan air minum merupakan unsur penting penguat ketahanan keluarga yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara air bersih sangatlah kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa upaya penyediaan akses air bersih dalam meningkatkan ketahanan keluarga di DKI Jakarta dari berbagai aspek teknis dan non teknis. Penelitian ini merupakan ulasan literatur dan pencarian dilakukan melalui basis data Google Cendekia. Penyaringan yang digunakan adalah tahun publikasi dalam 5 tahun terakhir serta kriteria inklusi dan eksklusi. Terdapat 10 literatur yang diikutsertakan dalam ulasan ini yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2015 hingga 2020. Penataan kelembagaan sektor air minum, ketersediaan anggaran dan kecukupan APBN, belum maksimalnya sarana dan prasarana perpipaan, kurang efektifnya kerjasama dengan pihak swasta, privatisasi air, serta regulasi dan birokrasi yang panjang merupakan tantangan utama sektor air bersih dalam upaya mewujudkan akses universal air minum aman. Pemerintah provinsi DKI Jakarta mempunyai peran penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Terdapat 6 aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan akses air bersih di DKI Jakarta, yaitu kelembagaan, pendanaan, infrastruktur, remunisipalisasi, kerjasama dan privatisasi air, dan regulasi.
Implementasi Kebijakan Program 100-0-100 di Jakarta Guna Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional (Kajian dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan)
Authors: Benedicta Felicia Andries  , Ririt Yuniar
Published: July 2024

Masyarakat Indonesia mengalami kondisi kehidupan yang terus berubah supaya dapat tetap bertahan ditengah arus pembangunan dunia. Dibutuhkan ketahanan sosial masyarakat untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk program 100-0-100 dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, permukiman layak, dan sanitasi layak. Program 100-0-100 ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap mendapatkan kehidupan sosial yang layak berdasarkan UUD 1945. Kesejahteraan sosial masyarakat menjadi hal yang penting untuk dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat sehingga dapat mewujudkan terpenuhinya pembangunan di negara Indonesia. Urgensi penelitian ini adalah ditemukannya kesenjangan antara program kebijakan dengan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses komunikasi yang dilakukan pemerintah setempat kepada masyarakat yang masih belum dapat berjalan dengan baik. Gangguan komunikasi yang terjadi membuat terhambatnya pelaksanaan program 100-0-100 terutama bagi masyarakat di Kampung Kesepatan, Cilincing, Jakarta Utara. Maka dari itu, diperlukan komunikasi pembangunan yang jelas dan terarah dari pemerintah kepada masyarakat melalui sosialisasi guna mempermudah pelaksanaan program 100-0-100 agar dapat tercipta ketahanan sosial masyarakat.
FMEA dan Fishbone Analysis untuk Mengetahui Risiko Kerusakan Komponen Flight Control System Penyebab Aircraft Vibration Helikopter Bell-412 TNI AL
Authors: Dian Supiandi  , Hendro Yusworo Haryono  , Christian Tobing
Published: July 2024

Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) adalah Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI AL, yang bertugas membina kekuatan penerbangan TNI Angkatan Laut. Helikopter NBell-412 merupakan salah satu dari unsur pesud yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut yang memiliki fungsi sebagai Helikopter Serbaguna (Helicopter Utility), heli ini berperan aktif dalam setiap misi penugasan guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Aircraft Vibration merupakan salah satu kegagalan (failure) pada suatu sistem atau komponen yang merupakan salah satu penghambat kesiapan operasi udara helikopter NBell-412. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kerusakan pada komponen flight control system sebagai penyebab signifikan terjadinya failure aircraft vibration pada helicopter Bell-412 TNI AL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Failure Mode  and Effect Analysis (FMEA) untuk menentukan tingkat risiko dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan fishbone analysis untuk menggambarkan penyebab dan akibat dari risiko serta tindakan untuk melakukan pencegahan maupun pemulihan terhadap risiko kegagalan yang menyebabkan permasalahan Aircraft Vibration, dengan menggunakan kedua metode tersebut didapatkan hasil nilai risk priority number (RPN) komponen dan beberapa penyebab failure aircraft vibration.
Pengaruh Corporate Social Responsibility, Keputusan Investasi, Struktur Modal, Kebijakan Deviden, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
Authors: Aninda Ayu Utama  , Rina Trisnawati
Published: July 2024

Ketatnya persaingan di dunia usaha pada era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menerapkan strategi-strategi yang tepat. Perusahaan perlu memperhatikan faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, keputusan investasi, struktur modal, kebijakan deviden, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan agar lebih mengembangkan dan mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan membantu investor untuk mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Terdapat 116 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 dengan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS sebagai alat uji. Sumber data diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dengan corporate social responsibility diukur menggunakan 149 item, keputusan investasi diukur menggunakan price earning ratio (PER), struktur modal diukur menggunakan debt to equity ratio (DER), kebijakan deviden diukur menggunakan dividend per shared (DPS), dan profitabilitas diukur menggunakan return on assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keputusan investasi, struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel corporate social responsibility dan kebijkan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga disimpulkan bahwa nilai perusahaan yang tinggi dapat menarik investor untuk berinvestasi, sehingga perekonomian negara akan meningkat.
Strategi Pengembangan Modal Koperasi Simpan Pinjam Melalui Bantuan LPDB
Authors: Siti Indah Purwaning Yuwana
Published: July 2024

Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Modal koperasi dapat dikatakan sebagai ‘katalis’ dalam menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha koperasi. Struktur modal merupakan hal penting bagi koperasi karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial koperasi., diantaranya adalah dinamika perkembangan aset dan SHU. Koperasi merupakan salah satu sektor ekonomi di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangan. Tulisan ini bertujuan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menyajikan telaah mengenai keluasan konsep struktur modal koperasi simpan pinjam (KSP), dan bagaimana keberadaan LPDB sebagai bagian dari program pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UMKM, mampu berpengaruh optimal menjadi bagian dari struktur modal KSP tersebut. Keberadaan peran LPDB dapat dimaksimalkan sebagai BLU (Badan Layanan Umum) Kementerian Koperasi dan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam praktek berkoperasi di Indonesia.
Analysis of the possibility of using smart materials in aviation
Authors: Garwol Arkadiusz
Published: July 2024

The article presents the basic types of intelligent materials and their properties. Examples of applications of this type of materials in the aviation industry were mentioned and an attempt was made to analyze the possibilities of their use in the future. Possible development directions for the use of intelligent materials in aviation were determined.
Analysis of the possibility of increasing the level of reliability of fire alarms systems through integration with video-based flame detection system
Authors: Mazur Michał , Wiśnios Michał , Paś Jacek
Published: July 2024

Classic Fire Alarm Systems (FAS) are characterized by a high level of false alarms in relation to the number of confirmed reports. To increase the level of reliability of operation of this type of system, it was proposed to integrate it with a Video-Based Flame Detection System (VBFDS). For this purpose, a video-based fire detection algorithm was designed. In addition, methods popular in the literature for increasing the reliability of such systems, such as color filtering, the Tracking Growth Object (TGO) factor, and the use of the Naive-Bayes (NB) classifier, were tested. The purpose of the article is to analyze these methods in comparison with the basic version of the algorithm, as well as the possibility of integrating Video-Based Flame Detection System (VBFDS) with classic FAS.
Human factors influencing the reliability and safety of vehicles, Kenya case study
Authors: Kamwara Eric , Szpytko Janusz
Published: July 2024

This paper investigates how human decisions and actions in maintenance practices influence the reliability and safety of vehicles in the Kenyan transportation sector. It specifically addresses several human factors that play a crucial role in influencing the reliability and safety of vehicles. Neglecting the manufacturer's recommended maintenance schedule, employing inadequately skilled maintenance personnel, utilizing substandard replacement parts, and exhibiting poor driving habits emerge as key contributors to the compromised reliability and safety within the country's road transportation sector. The research underscores the substantial implications of these human factors, shedding light on their profound influence on the overall condition and security of vehicles in the Kenyan transportation landscape. This paper aims to contribute valuable insights for improving maintenance practices and fostering a safer and more reliable environment within the country's transportation sector, ultimately promoting enhanced safety standards and operational efficiency.