bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
KONDISI DAN STATUS KEBERLANJUTAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULO PASI GUSUNG, SELAYAR
Authors: Cahyani Waode Siti , Setyobudiandi Isdradjad , Affandy Ridwan
Published: June 2018

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting di wilayah pesisir. Terumbu karang memiliki nilai penting bagi masyarakat pesisir dan keberadaannya sangat rentan terhadap gangguan baik yang berasal dari alam maupun kegiatan antropogenik. Penetapan suatu perairan menjadi kawasan konservasi sangat penting untuk melindungi terumbu karang dari eksploitasi berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi tutupan karang dan status keberlanjutan ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulo Pasi Gusung, Selayar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan terkait pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan pengawasan terhadap ekosistem terumbu karang di KKPD Pulo Pasi Gusung. Pengambilan data tutupan karang menggunakan metode line intercept transect (LIT) pada kedalaman 3 meter dan 10 meter. Status keberlanjutan terumbu karang dianalisis menggunakan metode Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan tehnik Rap Insus COREMAG (Rapid Appraisal-Index Sustainability of Coral Reef Management) dengan membandingkan pengelolaan sebelum terbentuknya KKPD (Tahun 2010) dan setelah terbentuknya KKPD (Tahun 2015). Penilaian dilakukan terhadap 5 dimensi yaitu dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan infrastruktur serta dimensi hukum dan kelembagaan. Hasil analisis dari 5 dimensi dalam penilaian status keberlanjutan terumbu karang di Pulau Pasi setelah terbentuknya KKPD rata-rata mengalami peningkatan indeks berkelanjutan dibandingkan sebelum terbentuknya KKPD.
Back-Matter
Authors: Bengen Dietriech G.
Published: June 2018

Back-Matter
ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI PERDESAAN BURU SELATAN (STUDI KASUS DI DESA WAMSISI, WAETEBA DAN SIMI KECAMATAN WAESAMA)
Authors: Slamet Santhy , Girsang Wardis , Kaplale Raihana
Published: June 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan data yang terkait dengan karakteristik rumah tangga petani, pendapatan, pengeluaran dan tingkat kemiskinan antara data kajian terdahulu yakni tahun 2009 (Girsang, 2011) dengan kondisi terkini.Penelitian dilakukan di Desa Wamsisi, Waeteba dan Simi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan pada bulan Maret-April 2016.Lokasi penelitian dipilih dari penelitian sebelumnya.Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (Purpisive Sampling) dikarenakan sampel yang diambil ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif (deskriptif). Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur pendapatan rumah tangga dan kontribusi tanaman perkebunan terhadap total pendapatan rumah tanggadi  Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan untuk sektor pertanian menyumbangkan sebesar 73 persen per tahun dan untuk sektor non pertanian sebesar 27 persen per tahun. Struktur pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dan non pangan, distribusi pengeluaran pangan sebesar 75 persen per tahun dan distribusi pengeluaran non pangan sebesar 25 persen per tahun. Tingkat kemiskinan rumah tangga petani untuk kriteria tidak miskin sebesar 20 persen, miskin 40 persen, dan paling miskin 40 persen, sedangkan untuk nilai koefisien gini sebesar 0.14 maka tingkat ketimpangan pengeluaran rumah tangga berada pada kategori rendah.
KONTRIBUSI USAHA KOPRA TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI DI DESA WAENIBE FENA KECAMATAN LEISELA KABUPATEN BURU
Authors: Tomhisa Fani , Thenu Stephen F. W. , Luhukay Johanna M
Published: June 2018

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis kontribusi usaha kopra terhadap pendapatan rumah tangga di Desa Waenibe, dan menganalisis kelayakan usaha kopra di Desa Waenibe. Penelitian dilakukan di salah satu desa yang terdapat pada Kecamatan Fena Leisela yakni Desa Waenibe. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) terhadap 40 sampel petani kelapa yang mengusahakan/memproduksi kopra dengan baik dari populasi sebanyak 105 petani. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi usaha kopra terhadap pendapatan total rumah tangga petani adalah sebesar  77,76 persen, dan usaha kopra layak dilaksanakan karena nilai BCR  yang diperoleh dari usaha kopra adalah 4.53
KARAKTERISTIK TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL TAHOE-TEMPE DI UD. SR KELURAHAN RIJALI KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON
Authors: Putri Kurnia Eka , Adam Felecia P , Wenno Noviar F
Published: June 2018

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi. Salah satu faktor yang berhubungan dalam pencapaian target produksi adalah karakteristik pekerja.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik tenaga kerja industri kecil UD.SR. Penelitian ini dilakukan di Industri Tahoe-Tempe UD.SR, Kelurahan Rijali RT. 004 RW. 02, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi tenaga kerja di industri ini berjumlah 13 orang dan seluruhnya  dijadikan sampel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tenaga kerja di industri terdiri dari : dominasi kelompok umur muda 18-31 tahun, sebagian besar mengecap pendidikan SMP, rata-rata pengalaman kerja 2-5 tahun, memiliki jumlah anggota keluarga 2-6 orang, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik perusahaan, berasal dari kampung yang sama, upah tenaga kerja sebesar Rp.2.500.000,- per bulan, rata-rata pengiriman remiten ke daerah asal sebesar Rp. 1.208.333,- semua tenaga kerja di UD.SR memandang remiten sebagai hal yang penting sehingga setiap bulan mereka harus menyisihkan pendapatannya untuk keluarganya di daerah asal, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Rancang Bangun Sistem Informasi Self Acreditation Berbasis Online
Authors: Tajuddin Muhammad , Hisyam M. , Suharliyanto Suharliyanto
Published: June 2018

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP-PAUDDIKMAS Nusa Tenggara Barat (NTB) melihat akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih dilakukan secara manual oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF), maka dilakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan nama Self Akreditasi Dalam Jaringan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (SADAR PKBM) yang berbasis online. Penelitian fokus pada sistem pengajuan akreditasi oleh PKBM secara mandiri sebelum mengajukan akreditasi secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan penilaian akreditasi PKBM sebelum mengajukan akreditasi dan juga meningkatkan ektifitas dan efisiensi dalam penilaian akreditasi serta pengembangan SADAR PKBM berbasis online sangat membantu PKBM. Penilaian SADAR PKBM mencakup 8 aspek penilaian, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Metode System Development Life Cycle (SDLC) digunakan dengan teknik terstruktur dan teknik Prototyping untuk membuat deskripsi secara sistimatis dan akurat dengan cara mencari informasi faktual sesuai standar akreditasi yang mendetail dan mengidentifikasi masalah-masalah untuk justifikasi keadaan dan kondisi penilaian yang digunakan assesor dalam menjalankan tugasnya. Hasil aplikasi SADAR PKBM agar PKBM menyadari pentingnya mutu yang tolok ukurnya adalah akreditasi, sehingga hasil SADAR PKBM dapat digunakan sebagai persiapan sebelum mengajukan akreditasi.
Aplikasi Pemetaan Kualitas Pendidikan di Indonesia Menggunakan Metode K-Means
Authors: Nugraha Gibran Satya , Hairani Hairani
Published: June 2018

Aplikasi Pemetaan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Menggunakan Metode K-Means adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia. Aplikasi ini dapat membuat sebuah cluster dari kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan sejumlah parameter yaitu Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Jumlah Sekolah, Rasio Siswa/Sekolah, Rasio Siswa/Kelas, Rasio Kelas/Guru, Rasio Kelas/Sekolah, Rombongan Belajar/Ruang Kelas, dan Jarak Sekolah. Keluaran atau output dari sistem berupa peta yang mengelompokkan daerah-daerah sesuai dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya. Analisis perancangan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini menggunakan UML (Unified Modeling Language) dimana setiap aktivitas pada sistem akan dikelompokkan secara sendiri-sendiri di dalam sebuah use case diagram dan alur dari sistem digambarkan dalam bentuk flowchart. Perancangan sistem yang dilakukan antara lain perancangan basis data. Perancangan berdasarkan spesifikasi kebutuhan, dan perancangan antarmuka. Secara umum aplikasi ini dapat menghitung data parameter kualitas pendidikan dengan menggunakan metode K-Means Clustering, dan menampilkan hasilnya dalam bentuk peta, sehingga dinas pendidikan atau lembaga-lembaga yang menangani pendidikan di Indonesia dapat membandingkan kualitas pendidikan setiap provinsi di Indonesia

Key word : Clustering, k-means, pemetaan
El rumbo de la población desplazada en Bogotá-Colombia. Estudio de caso en la Localidad de Kennedy, 1980-2016
Authors: Granados Castillo Hugo Andrés , Loaiza Parra Pedro Oswaldo
Published: June 2018

El objeto de este estudio es identificar y analizar los diferentes flujos de emigración de la población afectada por el desplazamiento forzado hacía la ciudad de Bogotá. Inicialmente, se desarrolló un estudio de caso de tipo exploratorio que consistió en visitar diferentes entidades públicas y privadas, con el fin de recolectar información cuantitativa sobre familias desplazadas y que decidieron asentarse en las localidades de Bogotá. Al ser un estudio socio témporo-espacial fue pertinente trabajar desde 1980 hasta el 2016. Posteriormente se realizó un procesamiento de información espacial donde se evidencia el aumento de la población desplazada en las diferentes localidades de Bogotá, como soporte se realizaron gráficos que permitieron generar un contraste de información. Finalmente se analizaron los resultados obtenidos y al cruzar variables sociales se concluye, que la solución por parte de las entidades no debe ser meramente asistencial, sino que debe tener un enfoque en los derechos humanos.

 
La evaluación ambiental estratégica (EAE) como instrumento de valoración espacial. Análisis de su implementación en proyectos de infraestructura vial
Authors: Carabuena Mendoza Sandra Milena
Published: June 2018

El presente artículo tiene por fundamento, esbozar las ideas centrales que subyacen en la denominada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Este instrumento de evaluación ambiental, relativamente nuevo para muchos sectores entre ellos el de la infraestructura vial, ha nacido en Europa y en la actualidad, su implementación representa un desafío en los países de América Latina.

Con base en los intereses mencionados, el objetivo del artículo consiste en analizar la implementación de la EAE en proyectos de infraestructura vial, a fin de brindar los lineamentos y recomendaciones para su aplicación en proyectos que puedan generar algún tipo de afectación a nivel ambiental.

Los pasos metodológicos han consistido en la selección, revisión y análisis de material bibliográfico referido a la temática y la comparación de casos significativos de implementación de la EAE en países iberoamericanos. Los resultados obtenidos generarán un insumo para el diseño de líneas acción cuyo fin será la implementación en la planificación territorial.

 
Incidencia socioeconómica del cultivo de Palma Africana en el municipio de Puerto Gaitán- Departamento del Meta y su evolución en el período (1991-2017)
Authors: Cubides Peña Adriana Marcela , Rivera Luque Ruddy Andrea , Pyszczek Oscar Luis
Published: June 2018

El presente trabajo de investigación pretende indagar las transformaciones socioeconómicas derivadas del desarrollo del cultivo de Palma Africana, basado en tres aspectos principales: la tenencia de la tierra, competencia entre actividades económicas con repercusión en la población, y la expansión no planificada; mediante el análisis de la evolución del cultivo de palma en el municipio de Puerto Gaitán para el periodo de 1991 a 2017. Dado que este municipio posee una gran participación en la producción palmera del Departamento del Meta, ha tenido una evolución vertiginosa en la última década, generando diferencias sociales y económicas notables en los últimos 30 años
HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM
Authors: Ma'u Dahlia Halia
Published: June 2018

Masalah Hak Asasi Manuisa(HAM) pada saat ini sudah ber-kembang sedemikian rupa. Mesikpun dalam pembi-caraan sehari-hari term 'HAM' sering diucapkan secara umum, tetapi dalam kenyataannya dapat diklasifikasikan da-lam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu nilai-nilai HAM yang terdapat dalam setiap bidang kehidupan harus men-dapat perlindungan oleh hukum, me lalui penegakan hkum itu sendiri. Pada sisi lain secara factual telah terbukti bahwa risalah Islam sej ak awalnya telah memasukkan aturan HAM dalam ajaran-ajaran dasarnya yang dapat ditemukan pada sumber-sumber ajaran-nya. Islam mampu menyodorkan langkah-langkah implementatif actual HAM dan usaha-usaha preventif terhadap berbagai pe-langgaran yang dilakukan negara-negara tertentu. Dan sebenarnya ajaran Islam mampu menjawab isu-isu HAM masa kini atau akan datang. Tulisan ini akan melacak konsep HAM dalam Islam.
REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PROSPEK
Authors: Rahman Moh. S.
Published: June 2018

Hukum Islam adalah hukum buat Islam. Artinya hukum Islam berkeduduk-an sebagai pedoman bagi umat Islam dalam beramal baik berupa amal ibadah mahdah maupun ghairu manda. Hukum Islam yang merupa-kan wahyu Tuhan yang ditekskan dalam bentuk ayat Al Quran dan matan Hadits Nabi Muhammad SAW bersifat terbuka untuk direaktulisasi-kan yakni diitjtihadi guna mengawal dan memandu dinamika hidup umat Islam. Kondisi sosial budaya Islam Indonesia dari masa ke masa mulai sebelum pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan bahkan sampai masa apapun istilahnya reaktulisasi terhadap hukum Islam demikian perlu. Tulisan ini menggugah para cendikiawan Islam untuk selalu terpanggil menelaah hukum Islam agar selalu actual sebagai way of life.
SIRIK DAN WASILAH DALAM AL-QUR'AN Sebuah Kajian Syar'iyyah Berdasarkan Metode Tafsir Maudhu'i
Authors: Hamang M. Nasri
Published: June 2018

Syirik merupakan virus teologik yang paling berbahaya. Dalam al-Qur'an kata Syirik diitsbatkan sebagai sesesat-sesat kesesatan, sebesar-besar dosa besar dan seagung-agung kejaliman. Syirik dapat beraktual besar Syirik (al-Syirik al-Akbar), syirik kecil (al-Syirik al-Ashgar) dan syirik tersembunyi (al-Syirik al-Khafiy). Dalam aktualisasi keagamaan umat, seringkali seseorang melakukan berbagai bentuk amalan yang dipa-hami dan diyakininya sebagai wasilah yang bersifat dan bernilai ibadah, yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Rabbul `Alamin, padahal sesungguh-nya tidak termasuk bentul wasilah yang diajarkan Islam dalam rangka taqarrub ilallah, bahkan boleh jadi tergolong sebuah tindakan syirik.
BEBERAPA UPAYA HUKUM BAGI HAKIM DALAM SIDANG PENGADILAN DALAM RANGKA PUTUSAN DAN PENETAPAN HUKUM YANG ADIL MENURUT SYARIAT ISLAM (PERSPEKTIF HADIS NABI SAW)
Authors: Hamang M. Nasri
Published: June 2018

Salah satu maksud utama syari'at Islam ialah terwujudnya keadilan dalam lalu lintas hukum umat manusia. Keadilan adalah hajat asasi tiap individu. Dalam mencapai kehidupan hukum adil itu. Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk melakukan berbagai upaya yang menjadi faktor penopang bagi tercapainya putusan dan penetapan hukum yang adil. Dalam tulisan ini, akan dilacak upaya-upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan hakim dalam rangka mencapai putusan dan penetapan hukum yang adil.
PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Kasus di PA Kota Manado)
Authors: Jamal Ridwan
Published: June 2018

Penyelesaian perkara gugatan cerai didasarkan atas alasan syiqaq di PA Manado, ditangani secara procedural sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mekanismenya melalui tahapan pemeriksaan penggugat dan tegugat, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pengangkatan hakam dan tahap memberikan vonis hokum atas kasus yang dapat dipertanggung jwabkan keabsahannya.
KOMPETENSI HAKIM AGAMA DAN MASALAH HUKUM KONTEMPORER
Authors: Sahari Sahari
Published: June 2018

Hakim agama mempunyai kewenang­an mengadili perkara-perkara di bidang perdata untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragamaIslam. Perkara-perkara tersebut meliputi; perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.
Prospek Bank Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Authors: Ismail Ismail
Published: June 2018

Sejak diundangkannya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, maka pemerintah dalam hal ini bank Indonesia menggunakan dual sistem perbankan, yaitu perbankan dengan sistem bunga yang di anut oleh perbankan konvensional dan perbankan dengan sistem bagi hasil.dengan demikian perbankan konvensional dapat membuka layanan perbankan dengan sistem bagi hasil. Kinerja ini semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda indonesia. Ketika perbankan konvensional banyak yeng terpuruk, perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan. Data menunjukkan bahwa pada akhir 1996, jumlah keseluruhan kantor, baik kantor pusat, kantor cabang, kantor capem, maupun kantor kas, yaitu 41 kantor. Bulan januari 2003, jumlahnya telah menjadi 116 kantor. Ini membuktikan bahwa secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan berkembang menjadi sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Walapun demikian, kesempurnaan konsep yang berdasarkan konsep ilahiah ini tetap terus harus disesuaikan dengan tuntutan zaman agar tetap dapat diterapkan dalam kehidupan bisnis yang nyata. Berangkat dari pemikiran itulah diperlukan alternatif-alternatif pemikiran yang dapat menyempurnakan konsep pengembangan perbankan syariah dimasa depan. Tantangan pertama yang berada di depan mata adalah mampukah perbankan syariah memerankan fungsi intermediasi secara baik sehingga segera dapat menggerakkan sektor ril. Tantangan kedua adalah mampukah perbankan syariah berkembang di habitatnya yang subur’(negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia) serta menjadi contoh sukses bagi negara-negara lain dalam mengembangkan perbankan syariah. Tantangan ketiga, dimasa depan perbankan syariah harus mampu menjadi rahmatan lil alamin.
Pengangkatan Hakamain alam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)
Authors: Hasan Nirmala
Published: June 2018

Proses pengangkatan hakamain adalah inisiatif pokok datangnya dari Majelis Hakim, yaitu dalam tahapan pemeriksaan perkara tersebut ( proses jawab menjawab ) hakim sudah dapat menilai perkara tersebut, selajutnya setelah pembuktian kedudukan perkaratersebut semakin jelas dan disinilah hakim mengangkat hakam, yaitu memerintahkan kedua belah pihak untuk mendatangkan orang yang dapat dipercaya, kemudian diambil sumpah oleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan tugas tersebut, kemudian dibacakan putusan sela, selanjutnya hakamain melaksanakan tugasnya, setelah melaksanakan tugasnya hakamain melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim, apakah hasil dapat didamaikan ataupun tidak harus didengar oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, jika berhasil didamaikan, maka perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena damai dan harus dicabut, sebaliknya jika tidak berhasil, dilanjutka dengan pemeriksaan akhir, yaitu masing-masing mengajukan kesimpulan. Hal ini sesuai aturan normatif pengangkatan hakamain dalam pasal 76 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 dan Alqur’an surah An-Nisa ayat 35
PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA
Authors: Bukido Rosdalina
Published: June 2018

The research on "PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA" is a library research, which aims to investigate about the factors influencing failed law enforcement in Indonesia. The good law enforcement is one of the criterions success nation to increase the dignity specially in law. Law should protect all societies living anywhere. So, it can create stability and safety life of our societies. There are many functions of law. Law can make the good thing for all sectors, for example economic, politic, trade, etc. Paradigm and reality of law enforcement in Indonesia is not carried out well yet. It is caused by two factors. They are officers of law enforcement (judge, police, advocate, and public prosecutor). If they have the good morality and integrity, law enforcement can run well. The second is Indonesian legislative assembly as the makers of law. Although the makers of law are not socialization with societies directly, but the result of them can reach and cover all problems in Indonesian societies.
AMTSAL AL-QUR’AN
Authors: Soleiman Frangky
Published: June 2018

Al’Qur’an merupakan firman Allah swt yang disampaikan kepada Nabi-nya (Muhammad saw) melalui malaikat jibril as sebagai “Hudan” kepada manuia dengan menggunakana bahasa yang mudah dimengerti, seni kebahasaannya yang digunakan juga mempunyai nilai sastra yang cukup tinggi, sehingga manusia dapat menangkap apa yang dmaksut dari ayat-ayat tersebut. Kemudian mencoba menganalisan lebih lanjut, serta dapat mengambil pelajaran dan manfaatnya; dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat/bernegara.
JUDI SEBAGAI GEJALA SOSIAL (Perspektif Hukum Islam)
Authors: Ma'u Dahlia Halia
Published: June 2018

Judi merupakan uatu kebiasaan buruk yang berpengaruh pada tatanan kehidupan social masyarakat kita. Fenomena ini sering dijumpai pada masyarakat dewasa ini, banyaknya permainan judi yang tumbuh dan berkembang  pada era informasi dan globalisasi ekarang ini. Melihat fenomena ini, penulis akan memaparkan perspektif Hokum Islam terhadap persoalan tersebut, dan tetnunya melihat gejala Sosiologis yang terjadi di kalangan masyarakt.
EKSISTENSI SISTEM EKONOMI KAPITALIS di INDONESIA
Authors: Hasan Yan Radlyah
Published: June 2018

Sistem ekonomi kapitalis di Indonesia dilatarbelakangi oleh perseteruan politik antara negara-negara barat yang dikenal dengan sebutan blok barat dan negara-negara timur atau yang dikenal sebutan blok timur. Blok barat dalam mengembangkan perekonomian menggunakan konsep sistem ekonomi kapitalis sedangkan blok timur mengembangkan sistem ekonomi sosialis. Namun, dengan berbagai kekuatan propaganda yang dimiliki oleh negara-negara barat tentang penerapan sistem ekonomi kapitalis maka pandangan masyarakat dunia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Walaupun Indonesia sebagai anggota negara Non Blok (tidak memihak salah satu) Blok,namun pemerintah kita dalam menerapkan sistem ekonomi masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini dapat dilihat beberapa indikator yang tetap digunakan pemerintah, yaitu: pertama,dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. kedua,nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate). Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap (fix rate). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar. ketiga, privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal. keempat, peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk kubangan libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.
Editorial Vol.20(1-2)
Authors: Rai Vishnu S , Gnawali Laxman , Manara Christina , Luitel Binod , Pandey Gopal Prasad , Adhikari Balaram , Neupane Madhu
Published: June 2018

Journal of NELTA, Vol 20 No. 1-2, December 2015, page 5-15
ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕФОРМА 1832 ГОДА В АНГЛИИ — РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНФЛИКТ?
Authors: Stetckevich M. S.
Published: June 2018

The article is devoted to the analysis of the struggle for the first parliamentary reform in England (1830–1832) in order to get an answer on the question of the possibility of classifying this conflict as a religious one. The author proceeds from the previously formulated concept, according to which the most important feature, allowing to classify the conflict as religious, is the division of the subjects of the conflict on religious grounds, and not the presence, as many researchers believe, of religious motivation of the opposing sides. The article analyzes the position of the two main confessional groups of the early XIX century England on the issue of the parliamentary reform: Anglicans (members of the state Church of England) and radical Protestants — dissenters. The Church of England was closely connected with the English model of the «old order», based on the political dominance of the land-owning elite, the dissenters mostly belonged to the «middle class», which sought to reform the political system. Based on the analysis of the speeches of Anglican bishops in the Parliament, the results of the voting at the General elections, the preaching of the clergy, the Anglican and dissenter press, the author comes to the conclusion that most of dissenters supported the idea of reform, and the adherents of the established Church were deeply divided. Not only the supporters of the «old order» and the Tory party were Anglicans, but also the Whigs that put forward the idea of parliamentary reform. It was supported also by some of the Anglican clergy. Theological arguments for and against the reform were rare enough. This allows us to state the existence of religious aspects of the confrontation over the parliamentary reform, but not to qualify it as a full-fledged religious conflict between Anglicans and dissenters.
The Seminar Method for Grade XIII
Authors: Chevreau P. G.
Published: June 2018

The old order changeth indeed, yielding place to the new. This is apparent everywhere. We see it in new social attitudes, in new industrial techniques, in the emergence of new geographical entities, or in the tides of new political re-alignments. And we even find it in educational methods. Yet evidence of dissatisfaction seems to be springing up all around-even, or particularly, in the classroom. "Confrontation", which had such de-gaulling effects in Paris a few months ago, has not only spread to other universities across the World, but is descending to the secondary schools, and may even be approaching the primary level of education. But pressure is not rising from below alone. Mr. Lloyd Dennis, for example, the co-author of the Hall-Dennis Report, was quoted recently as having accused Ontario teachers of preparing students for the 21st century by means of 19th century methods. It seems that our schools "stifle initiative, deny opportunities for creativity, are too authoritarian, arbitrary and dogmatic, and stress the acquisition of fact ahead of understanding."1 This, despite the fact that so much thought has been directed towards the new conditions, despite the fact that so much effort has been expended in our endeavours to solve the new problems. This in spite of the enormous sums which have been spent on new texts, electronic machinery, and on modern buildings. Being thus attacked from above and from below, teachers sometimes find it difficult to ignore certain nagging questions. For example, are our efforts to modernize our techniques going far enough ? Are we really developing new methods, or are we simply patching up old ones ?
C’est fou!
Authors: Mitchell W. T.
Published: June 2018

Try to imagine approximately 130 teachers of French, from both the elementary and secondary levels, engaged in the pastime of hearing, speaking, breathing, eating, dreaming - in short, living - French for five weeks of the summer in a French locality. If you succeed, what you will have begun to picture to yourself is the total immersion summer course conducted by the Ontario Department of Education for teachers of French.
Problems of French Grammar and Usage: 7
Authors: Jeanes R. W.
Published: June 2018

In the preceding article in this series, I attempted to show that the different uses of the Past Indefinite can be explained in terms of Perspective and Sequence by means of a chart which it would be useful to reproduce here, since of course there remain other points which it can help to elucidate: Tense Sequence: Perspective : - Present: - Past (formal): - Past (informal) : Simultaneous Present Past Definite Past Indefinite Anterior Past Indefinite Pluperfect Pluperfect One general conclusion which may be drawn from the above chart is that tenses are linguistic forms rather complex in nature, in that they represent the result of a number of fundamental grammatical choices. Indeed, the same tense form may reflect more than one set of choices, as in the case of the Past Indefinite above (and certainly also when the Imperfect or Pluperfect is chosen). How is it then possible to distinguish one use of a tense from another? Obviously, the general context is the deciding factor, but quite frequently the speaker or writer prefers to back up his choice of tense with an appropriate adverbial expression of time.
Homonymic Conflict in French
Authors: Lowe Robert W.
Published: June 2018

Homonyms are words of the same form, but of different meaning. Synonyms are words of different form, but having the same or nearly the same meaning. As compared wjth homonyms, much more has been written to define and explain synonyms. Thanks, doubtless, to its subjective nature, synonymy has always been given an important rank in the study of language. As early as the fifth century, B.C., synonyms were carefully examined by the sophist Prodicus and, in the Protagoras, Plato represents him as discussing them in the home of Callias before an applauding audience. Webster's Dictionary of Synon1J1ns and the collections of French synonyms by Benac, Dupuis and Bailly are extensive and comprehensive. But similar compilations of homonyms are noticeably lacking.1 This certainly is not because a knowledge of these words lacks practical usefulness. Homonyms (among which should be included both homophones and homographs) are, in fact, among the most troublesome words for a beginner in any language
Rate of Output–A Factor of Oral Proficiency
Authors: Roy Robert R.
Published: June 2018

This study attempts to clarify the nature of oral proficiency, particularly as it applies to learners of French as a second language. It does this by trying to find out whether rate of output is a factor of proficiency. It tries to determine whether the speech of the less proficient is slower than that of the more proficient. If the speech of the more and less proficient differs in this dimension, then evaluators of the development of oral proficiency can measure language on this dimension as part of the basis for assessing growth.
Phonitique theorique et pratique
Authors: Séguinot André
Published: June 2018

Le premier Colloque Canadien de Linguistique Appliquée à l’Enseignement des Langues s’est tenu a Ottawa du 22 au 25 mai 1969. Une assistance particulièrement nombreuse a suivi assidument les exposes des conférenciers canadiens, américains et européens. Des séminaires sur des sujets varies ont attiré un public intéresse et actif. Un de ces ateliers “Phonétique théorique et pratique”, préside par Pierre Léon et auquel nous avons participé, a permis aux professeurs de langue un échange fructueux dans le domaine de la phonétique corrective.
A Sample of Programmed Learning
Authors: Lunen George Van
Published: June 2018

Programmed instruction is often called machine teaching. However, this term is misleading, because a programmed course may require the use of paper and pen only. The word programme in this context has a specal meaning. According to William A. Deterline "A program consists of a series of small units, called “frames”. Each frame is based on knowledge already possessed by the student, and each frame adds a very small increment to this knowledge, moving the student steadily toward the terminal behavior called “knowledge of the subject.”
Why Teach When Your Students Can Do The Job For You?
Authors: Thompson Anne
Published: June 2018

Are my students really that good? Are his? This was my reaction to the article by Mr. P. G. Chevreau on the Seminar method in Grade 13, in the last issue of the Canadian Modern Language Review. It was also my reaction after the last two months of last year, when my students taught all the French Authors classes and most of the grammar. The method used has much in common with the seminar method as described by Mr. Chevreau, the basic difference being that one student takes the place of the teacher, rather than a group of students. The beginning of the year, when we are looking for new ideas and approaches, is perhaps a good time to present this method, which has been successfully tried.
Problems of French Grannnar and Usage: No. 8 What Makes It Sound French?
Authors: Jeanes R. W.
Published: June 2018

This time I should like to try to kill two birds at the same time, first by reproducing some remarks I made recently in the defence of grammar, and second, by analyzing the form in an attempt to determine what makes it "sound French" rather than English. The possibility of making this contrast arises from an unusual set of circumstances: in March of this year, I was invited to introduce a workshop on the teaching of French with some general ideas on the problems involved, but when I came to write them out the night before I realized that I had forgotten to ask whether they were to be in French or English. As a result, I found myself obliged to write out both a French and an English version, starting from the same notes. The speech was eventually given in French, and it was only afterwards that I saw I had produced something of possible interest from a language point of view: two texts which were not translations, but rather original versions in two different languag,es, in which the same ideas had been expressed by the same person, subject in each case to a different set of possibilities and restiictions. It occurred to me that this is really the goal of bilingualism, the ability to "think F1iench" in a French situation, and English in an English context. The following excerpts, in which I have resisted the temptation to make improvements, will allow the reader to judge for himself to what degree I was successful.
VALIDATION OF VAGINAL SELF-SAMPLING AS AN ALTERNATIVE OPTION IN PCR BASED DETECTION OF HPV IN CERVICAL CANCER SCREENING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Authors: Radić Ksenija , Pojskić Lejla , Tomić-Čiča Anja , Ramić Jasmin , Ler Daria , Lojo-Kadrić Naida , Pojskić Naris , Bajrović Kasim
Published: June 2018

Cervical cancer represents a serious health problem affecting women worldwide especially in developing countries due to low socioeconomic status, inadequate health-care infrastructure, weaknesses in education on this particular issue and lack of effective screening programmes. The primary aim of this study was to assess alternative screening method for the improvement of cervical cancer prevention in conditions of Bosnia and Herzegovina (B&H), which could be applicable in other developing countries as well. The study was conducted on 101 subjects who provided their self-sampled vaginal swabs and/or cervical specimens collected by their gynecologists. Universal Human Papilloma Virus (HPV) primer set optimized to detect a wide range of HPV types was used for HPV genotyping from obtained swab samples in multiplex PCR. Amplicons were analyzed in agarose gel and Agilent 2100 bioanalyzer – a platform based on microfluid technology. Inter-rater agreement kappa (MedCalc2) was used to assess concordance between results of cervical and vaginal sample analysis. Out of 39 subjects who provided their vaginal and cervical samples, results of HPV detection mismatched in 10% of the cases. Inter-rater agreement showed good strength of coincidence between the results of cervical and vaginal sample analysis (kappa=0,748, CI=95 %). We presented an alternative PCR method for the detection of HPV based on vaginal self sampling which is affordable, informative, simple and applicable with high coverage level of defined targeted population and potentially significant in the given cultural and socioeconomic context.
OPTIMIZED DNA ISOLATION PROTOCOL ENABLES AN INSIGHT INTO MOLECULAR GENETIC BACKGROUND OF ENDEMIC Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA
Authors: Hanjalić Jasna , Dorić Semir , Lasić Lejla , Kalamujić Stroil Belma , Hasičić Selma , Pojskić Naris
Published: June 2018

The Dinaric endemic plant species Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. is often called a "living fossil" of ancient Tertiary flora, with great importance for Bosnia and Herzegovina’s biodiversity. Considering its narrow and limited distribution range, insufficient data on the molecular background of this species is given so far. Due to the presence of various secondary metabolites that interfere with the DNA, isolation of nucleic acids from plant cells is known to be challenging. Even in closely related species it is necessary to optimize DNA isolation protocol in order to obtain high quality PCR amplifiable DNA. We collected 91 samples from five populations in Herzegovina. Doyle and Doyle (1987) CTAB protocol was modified by adding vitamin C (ascorbic acid) to the cell lysis buffer to improve DNA yield and quality. trnL(UAA) intron and nrDNA (ITS1, ITS2) molecular markers were applied to demonstrate amplifiability of isolated DNA and elucidate the intra- and interpopulation genetic diversity. Our results suggest a successful PCR amplification for 81% of the analyzed samples. PCR-RFLP analysis of trnL(UAA) revealed that all individuals in five populations have the same haplotype based on the obtained enzymatic profile for three enzymes (TaqI, HinfI, HindII). Alignment and comparison of ITS sequences didn’t reveal any hypervariable portion that could be informative in elucidating the genetic diversity of M. petraea populations. Further studies with additional application of microsatellite loci, RAPD and AFLP methods are necessary in an attempt to get insights into the genetic diversity of M. petraea.
A Ciência Policial na Sociedade Tardo-Moderna como Fundamento do Estado de Direito Democrático
Authors: Valente Manuel Monteiro Guedes
Published: June 2018

T﻿ranscrição d﻿a﻿ manifestação oral proferida no V Congresso Brasileiro de Delegados de Polícia Federal, ocorrido no Rio de Janeiro, ﻿q﻿u﻿e﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ traz﻿﻿﻿﻿ para reflexão aspectos epistemológicos e axiológicos vinculados à necessidade de construção e afirmação contínua da ciência policial em face de um discurso contrário à sua existência.
Interceptação Telefônica e Linguagem
Authors: Fantini Daniel Fábio
Published: June 2018

O presente trabalho discorre sobre os aspectos linguísticos inerentes ao conteúdo das interceptações telefônicas. Neste prisma, tendo em vista os estudos sobre a linguagem, aborda-se o assunto pela dimensão pragmática, considerando a sua aplicação empírica. Em que pese as dificuldades de sistematização de uma abordagemteórica sobre o uso da linguagem, as teorias dos atos de fala e dos atos de fala indiretos, elaboradas por John L. Austin e John Searle, respectivamente, oferecem soluções adequadas para explicar os fenômenos linguísticos relativos às conversas mantidas entre possíveis autores de crime, interceptadas no bojo da investigação criminal. As teorias mencionadas fornecem instrumental teórico aos investigadores para que possam interpretar, apropriadamente, quais os significados das palavrascaptadas nas conversas interceptadas conforme o seu uso. No caso, ao destacarem que o “dizer algo” é, ao mesmo tempo, “fazer algo”, revelam que a linguagem captadapode ser melhor compreendida quando se analisam as forças ilocucionárias que regem os atos de fala da comunicação. Por fim, a teoria dos atos de fala indiretos fornece alguns elementos que possibilitam a compreensão de atos de fala que possuem mais de uma força ilocucionária, um explícito e outro implícito, facilitando o entendimento das conversas captadas, mesmo que estas se utilizem de expressõescodificadas, gírias ou mensagens cifradas, como corriqueiramente são utilizadas pelos autores de crimes.
O Princípio do Delegado Natural como Efetivação do Estado Democrático de Direito
Authors: Martini de Araújo Moacir
Published: June 2018

O presente artigo analisa a natureza da investigação criminal e a forma de sua exteriorização nos termos da legislação processual penal brasileira. Após tal abordagem, passamos para a análise processual epistemológica da investigação criminal tal como processo ou procedimento, abordando as espécies de investigação criminal previstas no ordenamento pátrio, bem como as demais fases da persecutio criminis. Finalmente, é abordado o princípio do juiz natural e suas vertentes até a reflexão acerca de sua extensão ou não ao delegado de polícia na condução da investigação criminal.
Meios de Obtenção de Prova na Fase Preliminar Criminal: considerações sobre reconhecimento pessoal no Brasil e na legislação comparada
Authors: França Rafael Francisco
Published: June 2018

O presente artigo tem por objetivo definir pontos de discussão sobre o reconhecimento pessoal dentro do contexto de obtenção de meios de prova no processo penal. Para tanto, serão conceituados os institutos tendo como ponto de partida a legislação brasileira, com especial atenção a questões práticas para, assim, destacar a situação de tais dispositivos na investigação criminal preliminar. Dentro do objetivo mencionado, serão expostas informações sobre os procedimentos adotados para o reconhecimento pessoal pelo sistema espanhol, pelo português, na Itália e outros países, com o que se espera, por comparação, concluir sobre a necessidade de mudanças na legislação pátria sobre tais assuntos.
A Utilização de Ferramentas de Análise de Vínculos no Combate aos Crimes de Lavagem de Ativos
Authors: Ferreira Romão Cide
Published: June 2018

O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro, permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas.
Moderna Visão do Indiciamento Penal no Curso Investigativo
Authors: Zago Gomes Ferreira Marcelo
Published: June 2018

Trata-se de um ensaio teórico cujo escopo é, utilizando o método dialético, apresentar uma moderna visão à figura do indiciamento penal realizada no curso investigativo, a qual, com as devidas vênias, aparenta, sob o prisma da literatura hodierna, incompleta ou superada. A partir de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, passa-se pela construção da teoria denominada tríplice opinio delicti, a qual corrige parcialmente o enfoque minimalista conferido ao tema. Por fim, com ênfase constitucional-garantista e sob a ótica da Lei 12.830/13 - que trata da investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia – propõe-se um novo conceito a esse instituto de relevantes consequências jurídicas.
A Evolução do Direito de Acesso à Informação até a Culminância na Lei n. 12.527/2011
Authors: Paranhos Calderon Mariana
Published: June 2018

O presente artigo estuda o direito de acesso à informação no contexto dos direitos humanos e a sua evolução conceitual na literatura internacional, com reflexos diretos no conteúdo dos tratados internacionais, nos julgados das cortes internacionais e nos estudos da Organização das Nações Unidas. As limitações ao direito de acesso à informação e a importância da historicidade como característica dos direitos fundamentais fazem surgir os contornos necessários ao reconhecimento do sentido material desse direito. Ao debruçar-se sobre o direito de acesso à informação no Brasil, este artigo aponta a originalidade da Constituição Federal de 1988 ao estabelecer o “writ” constitucional do “habeas data”, bem como a sua diferenciação com o direito estatuído pela Lei n. 12.527/2011, passando o estudo, ainda, pelos diversos projetos legislativos que culminaram na edição da Lei n. 12.527/2011.
Análise da Concentração Basal dos Solventes de Tintas de Canetas Esferográficas
Authors: De Carvalho Carina Maria Bello
Published: June 2018

No Brasil, peritos criminais e cientistas forenses frequentemente são solicitados a resolver diversos casos que requerem análise de tintas de canetas esferográficas, e no atual estado da arte da perícia criminal não se tem nenhuma técnica em que a determinação da idade de uma tinta aposta sobre um documento seja conclusiva ou eficiente.A datação de um documento pode ser absoluta ou relativa e a literatura apresenta diversas abordagens para efetuar a datação relativa de um documento, partindo geralmente de uma curva padrão com documentos de diversas idades conhecidas, pressupondo que o questionado e o padrão foram submetidos às mesmas condições ambientais. Um dos métodos utilizados é a determinação da dinâmica de evaporação de solventes, entre eles o 2-fenoxietanol, após a aposição da tinta no papel, a qual poderia relacionar-se com a cronologia deste lançamento. Este trabalho buscou verificar se as canetas mais comumente utilizadas no Brasil possuem ou não semelhantes concentrações basais de 2-fenoxietanol na sua formulação, o que poderia, em tese alterar o conteúdo deste entre canetas diferentes de mesma cronologia, alterando desta forma a conclusão do exame de datação de lançamentos. O método utilizado foi o de Cromatografia Gasosa com Detecção por Ionização de Chama, e após as análises, verificou-se que as canetas analisadas apresentavam diferença nas concentrações iniciais de 2-fenoxietanol, e que canetas pretas apresentavam teores mais homogêneos entre si do que as canetas azuis, que apresentaram maior variabilidade.
Avaliando Resultados de Ações de Segurança Pública
Authors: Ferreira Luís Henrique Costa
Published: June 2018

É usual nas avaliações dos resultados das ações em segurança pública efetuar medições nos comportamentos de variáveis escolhidas como indicadoras para serem analisadas em termos de conglomerados representados por territórios. Os resultados são discutidos em relação ao território para avaliar se houve, ou não, um aumento da frequência da variável estudada e os resultados são discutidos comparando os obtidos para diversos territórios. Apesar de fácil aplicação e interpretação, sempre observei com desconfiança esse sistema, pois não concordo em comparar territórios sem considerar as características sociais, históricas e econômicas dos mesmos. É imprescindível que as características individuais de cada território sejam levadas em conta. Este trabalho apresenta um modelo para a comparação das ações contra a violência desenvolvidas em diversos territórios que leva em conta o comportamento histórico da variável indicadora escolhida e possibilita avaliações de desempenho e proficiência consistentes.A proposta do modelo desenvolvido é responder, considerando as características individuais dos territórios, qual deles apresentou um melhor resultado para variável criminal indicadora. Ou seja descobrir, para médias e desvios padrões diferentes, em um mesmo intervalo de tempo, considerando uma determinada variável criminal, qual dos territórios apresentou um resultado relativamente melhor. E como todos os territórios podem ser classificados entre si.
Editorial
Authors: Barbosa Emerson Silva
Published: June 2018

Editorial