bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Tanggung Jawab Kreditor dan PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
Authors: Daniawijaya Sounda , Ispriyarso Budi
Published: May 2024

AbstractIn order to protect the interests of creditors, the implementation of mortgage loan guarantees or debts between creditors and debtors is protected by the imposition of mortgage rights. In the era of 4.0 technology digital, the encumbrance of Mortgage Rights is carried out electronically, namely the HT-el Registration system. Of course, in the implementation of the registration of Mortgage Electronically there are responsibilities that are owned by each interested party, in this case PPAT and Creditors, namely Banking Institutions. This study aims to determine the duties and responsibilities of PPAT and creditors in terms of Mortgage Registration. The research method used is the normative legal research method. The results of the study indicate that each creditor and PPAT must have a user first in order to be able to carry out the registration of mortgage rights. PPAT's responsibility is to check the certificate, make a Deed of Granting Mortgage and upload it to the ht-el web system. The task of the creditor is to register mortgage rights on partner applications, pay the Order for Depositing Non-Tax State Revenue, print and affix proof of mortgage registration on land certificates.Keywords: mortgage rights; electronic; creditors; ppatAbstrakDalam rangka melindungi kepentingan Kreditor, Pelaksanaan Jaminan Kredit Pemilikan Rumah ataupun Utang Piutang antara Kreditor dan Debitor dengan objek jaminan hak atas tanah dilindungi dengan Pembebanan Hak Tanggungan. Era Industri 4.0 Teknologi Digital, Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik yaitu dengan sistem Pendaftaran HT-el. Tentunya, dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik terdapat tanggung jawab yang dimiliki setiap pihak yang berkepentingan, dalam hal ini PPAT dan Kreditor yaitu Lembaga Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab PPAT maupun kreditor dalam hal Pendaftaran Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing Kreditor maupun PPAT harus mempunyai user terlebih dahulu agar bisa menjalankan pendaftaran hak tanggungan. Tanggung jawab PPAT adalah melaksanakan pengecekan sertipikat, membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan meng-upload ke sistem web ht-el. Tugas Kreditor yaitu melakukan pendaftaran hak tanggungan pada aplikasi mitra, membayar Surat Perintah Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak, mencetak dan membubuhkan bukti pendaftaran hak tanggungan pada sertipikat tanah.Kata kunci: hak tanggungan; elektronik; kreditor; ppat
Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Notaris
Authors: Fadhilah Naily , Priyono Ery Agus
Published: May 2024

AbstractNotary as a public official authorized to make an authentic deed, in its journey it is possible to have legal problems both originating from the implementation of the duties and authorities of the Notary itself as well as problems from the parties in the deed. Therefore, to minimize it, the Notary then adds an exoneration clause as a form of self-protection. The purpose of this article is to know the urgency of including the exoneration clause in the Notary deed and  the guarantee of legal protection for a notary. The research method used is a juridical-normative approach. The conclusion is the inclusion of the exoneration clause is a living law in the Notary world and that’s permitted, as long as the procedure for making the deed has been carried out in stages, sequentially, and fulfilled by a Notary in accordance with the UUJN. Meanwhile, legal protection for Notaries is limited to granting the rights and obligations to deny by law to Notaries. Protection from the Notary Honorary Council is only limited to agreeing or refusing when the Notary is summoned by investigators to provide information either as a witness or a suspect.Keyword: notary; exoneration clause; legal protectionAbstrakNotaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik, dalam perjalanannya dimungkinkan terjadi masalah hukum baik yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu sendiri maupun dari para penghadap. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terlibatnya dugaan terhadap Notaris tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh para penghadap, Notaris kemudian menambahkan klausula eksonerasi sebagai bentuk pengaman diri. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui urgensi pencantuman klausula eksonerasi dalam akta Notaris serta jaminan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Adapun metode peneltian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa pencantuman klausula eksonerasi merupakan living law dalam dunia kenotariatan. Pencantuman klausula eksonerasi boleh saja, selama prosedur pembuatan akta telah dilakukan secara bertahap, berurutan, serta dipenuhi oleh Notaris sesuai UUJN. Sedangkan perlindungan hukum apabila terseret kasus akibat tindakan para penghadap yang memberikan keterangan palsu, sebatas pemberian hak dan kewajiban ingkar. Perlindungan dari Majelis Kehormatan Notaris hanya terbatas pada menyetujui atau menolak ketika Notaris dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun tersangka.Kata kunci: notaris; klausula eksonerasi; perlindungan hukum
Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia
Authors: Musyafah Aisyah Ayu , Sabila Salsa
Published: May 2024

AbstractThe Anak Dalam Tribe traditional marriage is part of the marriages that exist in Indonesia, where this marriage has differences with the concept of marriage as stated in Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Therefore, this research aims to find out what differences exist between traditional marriages. Anak Dalam tribe with Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Methodology is normative juridical law with data collection techniques in the form of literature studies and the type of research is comparative analytical descriptive. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that there are many differences with Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, that is from the beliefs and differences in the concepts of wali and marriage witnesses.Keywords: adat law; marriage; anak dalam tribe AbstrakPerkawinan adat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari perkawinan yang ada di Indonesia, dimana perkawinan tersebut mempunyai perbedaan dengan konsep perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan apa saja yang ada antara perkawinan adat Suku Anak Dalam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis komparatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dari aliran kepercayaan, batas usia, perbedaan konsep wali dan saksi perkawinan, dan tidak dicatatnya perkawinan mereka dalam catatan sipil. Menjawab rumusan masalah yang kedua yakni faktor penyebab yang membuat Suku Anak Dalam harus menikah dalam usia muda adalah untuk menghindari perzinahan, karena menganut matrilineal dan kurangnya pengetahuan akan larangan perkawinan semenda.Keywords: hukum adat; perkawinan; suku anak dalam.
PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA JUAL YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DI JAKARTA UTARA
Authors: Handayani Esti
Published: May 2024

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan dengan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajak.  dalam kondisi perekonomian yang masih terpuruk, banyak dari antara masyarakat yang melakukan transaksi penjualan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang menderita kerugian, akan tetapi pajaknya tetap harus dibayar,  padahal  seharusnya PPh baru dipungut apabila Wajib Pajak mendapat keuntungan (ability to pay). Hal ini menimbulkan upaya penghindaran pajak dalam transaksi tanah, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan jalan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Jual  di hadapan Notaris.Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Pengikatan Jual Beli, Kuasa JualPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1125
KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
Authors: Suwignyo Hadi
Published: May 2024

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris. Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk tanda tangan dalam suatu akta otentik, belum ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, sehingga sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama dalam hal pembubuhan cap ibu jari (cap jempol) dari para penghadap. Apakah cap jempol dapat menggantikan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik dan apakah pembubuhan cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta otentik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembubuhan cap jempol tidak memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik oleh karena apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya hal tersebut harus dijelaskan dalam akta, sehingga tidak diperlukan lagi pembubuhan cap jempol/ibu jari. Namun dalam prakteknya cap jempol tetap dibubuhkan dalam pembuatan akta otentik sebagai pengganti tanda tangan berdasarkan kebiasaan dalam praktek notaris dan ada atau tidaknya pembubuhan cap jempol tidak akan membawa akibat hukum yang berbeda, dalam arti akta notaris tersebut tetap merupakan akta otentik sepanjang telah dijelaskan dalam penutup aktanya alasan dari penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangannya.Kata Kunci : Tanda Tangan, Cap JempolPermalink :http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1126
PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG
Authors: Sulistiyono Sulistiyono
Published: May 2024

Dewan Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;  memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik di, adalah Teguran;Peringatan;dan Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan   pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia  sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.Kata Kunci : Sanksi, Kode Etik Notaris, Dewan KehormatanPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1127
PENYELESAIAN SENGKETA PERBEDAAN DATA FISIK DALAM SERTIPIKAT DENGAN HASIL UKUR TERHADAP GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN PADANGSARI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG (Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo)
Authors: Simanjuntak Dewi Hasmawaty
Published: May 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur menyangkut ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan mengetahui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur terhadap ganti rugi.     Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah  masyarakat pemilik tanah di kelurahan Padangsari kota Semarang yang terkena dampak pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan Instansi yang terkait yaitu : Kantor Pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah, SATGAS, sedangkan sample dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan secara purposive non random sampling. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur  dilakukan dengan cara musyawarah dengan melaksanakan pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh panitia ukur, disaksikan oleh pemilik tanah dan tetangga yang tanahnya berbatasan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut pada prinsipnya tidak ada masalah karena dapat diselesaikan dengan pengukuran ulang. Namun yang menjadi hambatan terletak dalam kesepakatan besarnya nilai ganti rugi dan kurangnya pemahaman dari masyarakat selaku pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah  terhadap arti pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa terhadap perbedaan ukur terhadap ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.Kata Kunci : Perbedaan Data Fisik, Hasil Ukur dan Ganti RugiPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1128
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK PLUMPUNGAN ( STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA)
Authors: Octaviany Antoneyte
Published: May 2024

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual atau akal seseorang, berupa; pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dimana untuk mewujudkannya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Salah satu contoh dari hasil kekayaan intelektual seseorang itu adalah motif dasar batik Plumpungan. Batik ini memiliki motif yang unik, karena memakai motif yang berasal dari gambar Prasasti Plumpungan yang merupakan bukti sejarah terjadinya Kota Salatiga. Keunikan inilah yang harus tetap dijaga, dilestarikan dan dilindungi oleh berbagai pihak.Dilihat dari uraian di atas, maka perumusan masalah dan tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana Eksistensi batik Plumpungan di Kota Salatiga, usaha-usaha dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga dalam pemberian Perlindungan Hukum atas batik Plumpungan tersebut.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana prosedurnya dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang dikumpulkan bersifat deskriptif analitis.Eksistensi atau keberadaan bati Plumpungan di Kota Salatiga masih kurang dikenal oleh masyarakat kota Salatiga, walaupun sudah didaftarkan motif batik ini masih sangat rentan dengan praktek peniruan (plagiat), karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menghargai hasil karya intelektual orang lain. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mengembangkan usaha batik Plumpungan ini adalah masalah dana atau pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha. Menurut penulis untuk mengatasi masalah tersebut adalah  perlu dilakukan sosialisasi pemakaian batik Plumpungan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, BatikPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1130
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK DENGAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK BENAR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)
Authors: Yuristiani Santik
Published: May 2024

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Permasalahan  dalam penelitian ini adalah, mengenai akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar. Kemudian mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap keterlibatan Notaris yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar serta penjatuhan sanksi pidana bagi Notaris tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum dari seorang Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar maka aktanya bisa dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap keterlibatan Notaris yang memuat keterangan tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1), yaitu “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”.
AKIBAT HUKUM BILA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TIDAK DI ROYA (STUDI PADA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT)
Authors: Rita Hutagaol Eva
Published: May 2024

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam praktik perkreditan masih ada dari para Debitor yang tidak melakukan Pencoretan (Roya) pada buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibat hukum dari debitor yang tidak melakukan perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti ‘droit de suite’ dan ‘hak preferen’ tidak melekat pada kreditor penerima fidusia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan Fidusia di PT. BPR Bank Dana Wira Buana dan akibat hukum bagi penerima Fidusia terhadap akta jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia jika debitor wanprestasi. Dalam hal debitor wanprestasi, sedangkan objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka tidak lahir jaminan fidusia, dan apabila tidak lahir jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian utang piutang biasa, sehingga kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren. Perlindungan hukumnya bagi kreditor, apabila kreditor merasa dirugikan dan ingin menuntut piutangnya kembali, maka kreditor dapat menuntut berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG GARUDA PADA MEDIA CETAK (Studi Pada Majalah RENVOI),
Authors: Fransisca Hardiyanti
Published: May 2024

Penggunaan lambang Garuda Pancasila telah diatur dalam UUD NRI 1945 , PP No. 43 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketidakkonsistenan dalam berbagai undang-undang ini menarik untuk diteliti  terutama saat digunakan sebagai cover pada media cetak. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, bersumber dari data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Sementara metode analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa118penggunaan lambang burung Garuda telah melanggar Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2009, melanggar Pasal Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 huruf g dan melanggar Pasal 57 huruf c UU No. 24 Tahun 2009. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara No. 4/PUU-X/2012 telah mengabulkan adanya uji materi terhadap Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Sementara berdasarkan syarat-syarat pendaftaran merek, Majalah RENVOI dengan lambang burung Garuda Pancasila sebagai huruf O tidak memiliki kekuatan hukum.
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PT ASIATIC PERSADA PEMEGANG HGU DI ATAS TANAH ULAYAT SUKU ANAK DALAM BATHIN SEMBILAN KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI
Authors: Maulana M Rizki
Published: May 2024

Di Propinsi Jambi terdapat sekelompok Masyarakat Hukum Adat yang mendiami Tanah Hak Ulayat yaitu Suku Anak Dalam Bathin Sembilan. Sejak bedirinya PT Bangun Desa Utama, sekarang bernama PT Asiatic Persada tahun 1984, muncul sengketa kepemilikan tanah Ulayat. HGU yang dimiliki oleh PT Asiatic Persada ternyata berada di atas Tanah Hak Ulayat SAD Bathin Sembilan. Hal ini mengakibatkan sengketa selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan model penyelesaian sengketa, juga untuk menentukan alat bukti bagi SAD Bathin Sembilan atas Tanah Hak Ulayat sebagai syarat eksistensi Hak Ulayat sesuai pasal 3 UUPA. Hasil penelitian ini memperlihatkan model penyelesaian melalui musyawarah dengan mediator pemerintah daerah dan hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam akta perdamaian notaris. Bukti eksistensi adanya Hak Ulayat SAD Bathin Sembilan dapat dilihat dari surat-surat buatan Belanda yang masih disimpan oleh Kepala Suku, dan Tanah Ulayat tersebut hingga saat ini masih terus dimanfaatkan oleh SAD Bathin Sembilan. Akhirnya dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah berlaku aktif dan kantor pertanahan sebaiknya melakukan pemetaan ulang bagi Tanah Hak Ulayat.
ABSTRAK MUSYAWARAH GANTI KERUGIAN SEBUAH “KEMUNDURAN” (Studi Perbandingan Antara Ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dengan Pepres Nomor 71 Tahun 2012)
Authors: Rahman Amaliya
Published: May 2024

Pada tahun 2012, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagai pelaksanannya. Regulasi baru ini merupakan aturan baru yang menggantikan regulasi pengadaan tanah yang lama yaitu Perpes Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Walaupun dalam Ketentuan Peralihan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, regulasi lama masih dapat berlaku hingga 31 Desember 2014 terhadap proses pengadaan tanah yang sedang berjalan. Dalam pengaturan pemberian ganti kerugian sebagai kompensasi dalam pengadaan tanah, dilakukan melalui tahapan musyawarah. Baik regulasi lama maupun regulasi baru mengatur mengenai tahapan musyawarah dalam pemberian ganti kerugian. Hanya saja, dalam regulasi baru, musyawarah ganti kerugian hanya dilakukan untuk menetapkan bentuk ganti rugi saja. Sedangkan dalam regulasi terdahulu, pemberian ganti rugi dilakukan melalui tahapan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besaran ganti kerugian. Dapat dikatakan pengaturan musyawarah ganti kerugian dalam regulasi baru ini adalah sebuah kemunduran dari regulasi pengadaan tanah terdahulu, karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan besaran ganti kerugian. Sementara besaran ganti kerugianlah yang menjadi hal penting bagi masyarakat dalam pengadaan tanah, karena ganti kerugian akan digunakan masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya setelah tanahnya dilepaskan kepada negara untuk pembangunan.
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL
Authors: ADI SAPUTRA ANGGI
Published: May 2024

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah.Tujuan dari penelitian  ini untuk mengkaji dan menganalisis konsep menurut Hukum Islam dalam pembagian harta bersama dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Tegal serta mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Tegal dan solusinya. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian harta bersama akibat perceraian untuk saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan dan harta bersama di bagi 2 antara pihak suami dan pihak istri pasca perceraian. Ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembagian harta perkawinan, yaitu: Hambatan faktor Intern antara lain adalah tingkat kesadaran hukum para pihak dan faktor ekonomi. Hambatan faktor ekstern antara lain adalah: benda atau objek, tanggung jawab dari para pihak. Solusi dari hambatan tersebut adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi di Kelurahan,kemudian melalui lembaga pengadilan jika keluran tidak berhasil memberikan solusi.
PELINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP HAK MEWARIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT TIONGHOA
Authors: - Julianto
Published: May 2024

Perkawinan merupakan hal yang sakraldan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dalam perkawinan meliputi harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak sampai pewarisan. Anak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Mengingat hal itu maka anak yang lahir dalam suatu perkawinan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak mewarisnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dilakukan untuk memperoleh data mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir menurut hukum adat perkawinan Tionghua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum adat perkawinan Tionghoa seringkali lalai dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap hak waris pada masyarakat adat Tionghua yaitu dapat dilakukan dengan pengakuan anak dan dilanjutkan dengan pengesahan serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012. Pemerintah secara aktif perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan hukum adat yang lahir dan berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia sehingga tatanan sosial dalam masyarakat adat dapat terlindungi.
Introduction to the Special Section: Holding Hope: Antiracism and Social Justice
Authors: Robinson-Wood Tracy L.
Published: May 2024

In this special section on antiracism and social justice, we lean into a conversation, with the intention of bringing together inclusion, equity, and antiracism with postmodern therapy perspectives. These traditions belong with one another. While ongoing dialogue is needed and desired, we trust this significant and celebratory step forward will inspire more convergence.
Constructing Client-Preferred Identity in Brief Narrative Single-Session Therapy
Authors: Henneberry Jesse
Published: May 2024

This article showcases the construction of client-preferred identity within a single session of brief narrative therapy. It begins with a review of narrative therapy concepts relating to identity and preferred identity construction. The clinical example to follow shows a therapist and client co-constructing the client's preferred identity through various narrative practices throughout the session. Of particular note was a very early shift away from problem talk, with the bulk of the session devoted to the client's preferred identity. This session was part of a larger study examining single-session narrative work at both the micro and macro levels. Micro level analysis demonstrated turns of phrase that expanded on the client's preferred meanings. Macro level analysis of broader social discourses influencing the exchange showed how a shift from a pathologizing medical discourse to an alternative discourse facilitated further development of the client's preferred identity.
From Cameras to Slideshows
Authors: Clark Catherine E.
Published: May 2024

This article looks past the showy dramas of French Maoism in order to bring into focus its widespread and at times banal photographic practices in the late 1960s and 70s. Tremendous energy was devoted to taking and circulating photos of China within France. These photographs, whose close connection to the real seems at odds with the goals and means of the Cultural Revolution, were nonetheless essential to its enthusiastic reception in the West.
Figures of Separation
Authors: Scott Harry Pitt
Published: May 2024

This article reconstructs the relationship between figuration, cognitive mapping, and energy in the work of Fredric Jameson to show how the macroeconomics of oil overdetermines the transition into and out of postmodernity. It then critically reflects on what this might mean in an era defined by economic stagnation, climate catastrophe, high energy prices, and decarbonization, arguing that the crisis of carbon and capital once again makes figuration an urgent political task.
Teaching the History of Charity and Philanthropy through Objects
Authors: Brewis Georgina
Published: May 2024

This article considers the material culture of charity and philanthropy, arguing that objects and artifacts related to charitable causes and campaigns are important sources for research and teaching. Recent scholarship explores the challenges faced in preserving and enabling access to records of charitable organizations but rarely examines material objects in this context. Yet charity objects can be engaging, stimulating, and insightful when used with both public audiences and students. This article offers an outline of object-based learning (OBL) in higher education. It then explores how teaching the history of charity and philanthropy through objects requires pedagogical innovations beyond the museum-based approaches which tend to dominate much OBL practice and suggests more portable, accessible, and affordable solutions. The paper ends by examining the pedagogical benefits of teaching the history of charity and philanthropy through material culture.
Teaching Black Educational Philanthropy Through Photography, 1863–1920s
Authors: Green Hilary N.
Published: May 2024

This article explores the use of photography as a strategy for teaching Black educational philanthropy. Ordinary consumer-philanthropists, white and Black, saw value in the production, sale, and circulation of photography for the support of African American schools in the former Confederate states. In reading these historic photographs, students bear witness to the curated photographic collection of liberated children, traveling choirs, and Historically Black College and University (HBCU) campus communities who left little-to-no written records. The materiality and content of the historic photographs enhances the teaching of Black educational philanthropy from the Civil War to the early Jim Crow era.
Records of Relinquishment
Authors: Koch Philippa
Published: May 2024

This article focuses on the archive of the Washington Female Orphan Asylum, founded in 1815, and places the study of philanthropy in conversation with scholarship on the archive in histories of slavery, colonization, and trauma. It argues, first, that philanthropic and reform institutions such as the asylum were domestic sites of empire and that their archives reveal the reach of statecraft into the intimate lives of women and families. The article explores, second, the role of emotion in archival research, which can highlight an archive’s construction and its silences. The relinquishments within the asylum’s records provoke emotion; as fragmentary evidence, they testify to trauma and demand the historian’s care.
Body image disturbance in eating disorders
Authors: Artoni Paolo
Published: May 2024

Body image disturbance (BID) is a frequent symptom in patients with eating disorders. The symptom occurs mainly in patients with anorexia nervosa continuing to perceive themselves as average weight or even overweight despite being severely underweight.[1] An altered perception of one's body and a severe state of bodily dissatisfaction characterizing the body image disturbance. This symptom is included among the diagnostic criteria for anorexia nervosa in DSM-5 (criterion C).[2] The disturbance is associated with significant bodily dissatisfaction and is a source of severe distress, often persists in eating disorders after treatments,[3][4] and is considered hard to treat.[3] Thus, effective body image interventions could improve the prognosis in patients with ED, as Hilde Bruch suggested.[5] Unfortunately, there is no hard evidence that current treatments for body image disturbance effectively reduce eating disorders' symptoms.[6] Furthermore, pharmacotherapy is ineffective in reducing body misperception and it has been used to focus on correlated psychopathology (mood or anxiety disorders).[7] However, to date, research and clinicians are developing new therapies as virtual reality experiences,[8][9] mirror exposure[10] or multisensory integration body techniques,[11][12] which are showing promising results.
Can We Realize a Real State of Medical Equity?
Authors: Schwartz Jill
Published: May 2024

Achieving a real state of medical equity remains a challenging and complex goal within the healthcare system. Despite efforts to address disparities in healthcare access, treatment, and outcomes, significant barriers persist for marginalized communities. Structural inequalities rooted in race, socioeconomic status, geography, and education play a critical role in perpetuating inequities in healthcare delivery. To realize true medical equity, it is imperative to address these underlying factors through innovative policies and initiatives that prioritize equitable resource allocation, culturally competent care practices, and community engagement. Collaborative efforts between policymakers, healthcare providers, researchers, and community leaders are essential to reshaping our current healthcare system and ensuring that all individuals have equal opportunities to receive high-quality, person-centered care regardless of their background or circumstances. By working together towards the common goal of achieving medical equity, we can create a more just and inclusive healthcare system for everyone.
Unconventional food plants: knowledge and consumption in a state in southeastern Brazil
Authors: Liboredo Juliana Costa , Fonseca Úrsula Anne Costa , Amaral Cláudia Antônia Alcântara
Published: May 2024

Background: Although some previous studies have investigated the nutritional and health properties of unconventional food plants (UFPs), there is limited information regarding their application in the diet. This is the first study that evaluated UFP consumption in the state of Minas Gerais, Brazil. Objective: This study examined how well the population of Minas Gerais, Brazil knew about UFPs and their use. Design: This cross-sectional study analyzed data from an online survey (November 2020 to March 2021). Participants/setting: Participants were 1026 adults resided in the state of Minas Gerais, Brazil. Main outcome measures: This study collected socioeconomic data, UFP knowledge and consumption from the participants. The sociodemographic influence on UFP knowledge was evaluated. Statistical analyses performed: The Chi-square test (in category variables) and Mann-Whitney or Kruskal-Wallis (in continuous variables) were used to assess the association between UFP knowledge and sociodemographic data. Results: Half of the participants were not familiar with the term UFP and 41.4% could not identify UFPs’ edible and inedible/toxic parts. UFPs’ general knowledge was associated to being a female, as well as living in a city with less than 200,000 inhabitants (p<0.05). Most of the participants rarely/never consumed UFPs. Conclusion: Our study demonstrated that the population evaluated did not know much about UFP and that UFP consumption is low.
Науково-практична парадигма сучасного українського конституціоналізму: вплив реалій правового режиму воєнного стану та викликів повоєнного розвитку України
Authors: Крусян Анжеліка Романівна
Published: May 2024

У доповіді визначено основні науково-практичні проблеми українського конституціоналізму в умовах правового режиму воєнного стану та відповідні тенденції його повоєнного розвитку. Акцентовано увагу на тому, що «центром» науково-практичної парадигми конституціоналізму є людина, права і свободи якої в умовах війни потребують особливого захисту, а також дотримання конституційних принципів та вимог щодо їх обмеження. Розглянуто авторську доктринально-правову «формулу» обмеження прав людини в умовах воєнного стану в контексті парадигми сучасного конституціоналізму. Окреслено основні зміни та тенденції повоєнного розвитку в інституціональному механізмі українського конституціоналізму, зокрема в організації та функціонуванні органів державної влади і місцевого самоврядування, у функціонуванні українського громадянського суспільства; в нормативній основі конституціоналізму, в тому числі в системі чинного законодавства у контексті євроінтеграційних прагнень України тощо.
Природничі теренові дослідження воєнного часу в Україні: зміни пріоритетів
Authors: Загороднюк Ігор Володимирович
Published: May 2024

У статті кризові явища проаналізовано в системі координат, що визначають актуальність та цінність поточних природничих досліджень, зокрема досліджень фауністичних угруповань та окремих популяцій у їхньому природному середовищі (з увагою до ссавців). Згасання парадигми вивчення унікальності регіональних біот та все більшої деталізації даних і уваги до загрожених видів поступово привело до визнання незворотності втрат рідкісних видів і появи видів-вселенців — процесів, що посилюються потужними кліматичними змінами, а отже, до важливості аналізу ротації біоти та механізмів підтримання вихідного стану угруповань. Локдаун під час пандемії ковіду та нова хвиля агресії з боку РФ з окупацією 20 % території України, що супроводжується руйнуваннями екосистем, надвисокою смертністю всього живого й незворотними порушеннями природних комплексів, призвели до деактуалізації багатьох попередніх напрямів досліджень і усвідомлення потреби суттєвих змін у визначенні дослідницьких пріоритетів. Серед важливих особливостей — увага до вже наявних матеріалів, зокрема й колекцій, дистанційних досліджень, баз даних, прикладних аспектів дослідження, а також до вивчення змін біоти і довкілля, спричинених, зокрема, веденням бойових дій.
Translation of Humor and Culture: Examples from The Big Bang Theory
Authors: Téllez Quirós Jared
Published: May 2024

Translation of humor and cultural references are the main challenges that linguists focused on audiovisual translation must overcome. The objective is to translate the source material into something that the audience will understand. Not all comical situations and expressions or cultural allusions are translatable literally or have an equivalent in the target language. To maintain the same level of impact and comic relief, these professionals make important decisions that range from omission to a complete transformation of each joke and reference. This paper contains an analysis of the translations into Spanish of four heavily charged instances of comedy and cultural references of the television series The Big Bang Theory.
Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing
Authors: Ummah Hilma Rohmatul , Sonjaya Adang , Jamaludin Jujun
Published: May 2024

Fintech equity crowdfunding is now available in Indonesia, providing an alternative option for MSMEs to raise capital. As the majority of Indonesia's population is Muslim, sharia-based fintech equity crowdfunding is a more suitable option for those seeking funding according to Islamic principles. This system has the potential to be a capital solution for MSMEs more simply and ethically. This research aims to explore the potential of Sharia crowdfunding as an effective means for MSMEs to expand their business operations, ultimately contributing to broader economic sector improvements in Indonesia. Additionally, it assesses the conformity of this practice with OJK regulations and Fatwa DSN-MUI, as well as its compliance with Sharia principles. The descriptive-analytical method is employed, analyzing various documents and texts from various sources. The results indicate that Sharia-based fintech, particularly in the form of crowdfunding, can be an effective means for MSMEs to obtain capital through online platforms. Crowdfunding also presents opportunities for investors who wish to contribute to the funding of MSMEs in a manner that aligns with Sharia principles.
Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-COVID-19 Recovery in Indonesia
Authors: Arifqi Moh. Musfiq , Sofyan Ayi , Mayaningsih Dewi , Fitriyah Rizka
Published: May 2024

Indonesia's economic landscape has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic, both at micro and macro levels. To address these challenges, it is imperative to implement optimal and sustainable financial management strategies. Given Indonesia's predominantly Muslim population, the development of an Islamic financial system, including the use of Zakat as a distribution instrument, holds great potential. As an obligation for Muslims, Zakat can be a highly productive means of addressing the country's economic challenges.     This study proposes a model for economic empowerment through productive Zakat to effectively address the impact of the COVID-19 pandemic on the Indonesian economy. The research methodology utilized a library research approach with descriptive qualitative methods. Data was meticulously collected from various sources including books, articles, journals, news, homepages, and other scientific references. The management of productive Zakat has great potential for contributing to the economic recovery of Indonesia after the COVID-19 pandemic. Productive Zakat involves an economic empowerment model that has personal and spiritual dimensions, and its impact on social life is significant. The management of productive Zakat is a support system for the better and sustainable development of Indonesia's economy.
Bibliometric Analysis: The Evolution of Entrepreneurship among Islamic Boarding School Students from an Islamic Economic Law Perspective
Authors: Abroza Ahmad , Mas'ud Ibnu
Published: May 2024

The increasing interest in entrepreneurship among students of Islamic boarding schools within the framework of Islamic economics has garnered significant scholarly attention. This research employs bibliometric analysis by accessing the Scopus database to examine research trends related to entrepreneurship among Islamic boarding school students from 1996 to 2024. The aim is to identify research trends related to entrepreneurship among students. The research results indicate a growing interest in student entrepreneurship in Islamic boarding schools, particularly in 2019 and 2022. The focus is on entrepreneurial orientation, knowledge management, innovation, implementation strategies, and organizational performance. Visualization network analysis is highly relevant to the Islamic Economic Law Perspective and efforts to combine religious values with modern business principles in the context of Islamic boarding schools. This research has broad implications, not only for developing theory and understanding of Islamic entrepreneurship but also for shaping practices and policies that support entrepreneurship development based on Islamic values in Islamic boarding schools and the general public.
How to Build Online Consumer Trust in an Islamic Perspective Through TikTok Live Streaming Shopping
Authors: Fadhilah Fadhilah , Saputra Galih Ginanjar , Wahyudi Tri , Fakhrudin Muhamad
Published: May 2024

This research aims to explore the importance of paying attention to Islamic values in marketing activities and how to choose streamers of TikTok live streaming who are by the Sharia perspective as well as effective marketing techniques to build consumer trust and consumer purchase decisions. The data analysis method used in this study is an interactive data analysis model developed by Miles and Huberman. Data analysis for qualitative purposes is carried out interactively. Based on the results and discussions described earlier, it can be concluded that Islamic values related to the five guidelines of muamalah play an important role in building consumer trust and purchase decisions in TikTok live streaming shopping in Indonesia. There has been no research that uses the 5 Muamalah Guidelines approach in using TikTok Live Streaming Shopping in Indonesia. The subjects studied were only respondents who had followed live-streaming shopping on the TikTok platform in Indonesia. This research has implications for entrepreneurs who want to sell their products through live streaming on the TikTok platform. Principle 5 Muamalah guidelines can not only be applied in social life but also need to be internalized in business activities.
The Dark Millennial History of Souse
Authors: Sayers William
Published: May 2024

The name for souse, a still popular dish in the Caribbean and composed of pickled pig’s parts, is traced via Old French to Old Low Franconian, the Germanic dialect of the invading Franks, and at a further remove to Proto-Germanic *sultjo- ‘brine’. Always a humble constituent of English diet, souse was an important food-stuff for enslaved Africans in the English colonies of the Caribbean. The American port of Boston is a likely source for the pickled pork packed in casks and filled with apple cider vinegar.