MENGAGAS PENGUATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Makrun Makrun , U. Puluhulawa Fenty , Margareth Toijow Lusiana 
Published: November 2021

ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; menganalisis mekanisme kerja Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; merumuskan konsep ideal bentuk pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis oleh kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peran Direktorat (D) Kejaksaan Agung Republik indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan mengunakan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perbandingan (comparative approach); kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach); ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menujukkan, pertama, bahwa Kedudukan hukum Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bidang tersebut dibentuk sebagai amanat instruksi presiden tentang aksi pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai spirit kejaksaan sebagai penegak hukum dalam memberantas korupsi; Kedua, bahwa Mekanisme kerja Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana titik sentralnya adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; Ketiga, bahwa Penerapan aplikasi “JAGA DESA” di lingkup Direktorat D sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Direktorat D dalam mengawal pengelolaan anggaran pembangunan strategis di seluruh daerah Republik Indonesia.Kata Kunci: Kejaksaan; Tindak Pidana Korupsi; Pengamanan Dan Pengawalan Pembangunan.ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the legal position of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in safeguarding and overseeing development to prevent corruption; analyze the work mechanism of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in securing development safeguards and guarding corruption; formulating an ideal concept of the form of securing and escorting strategic development by the prosecutor's office in preventing acts of corruption through the role of the Directorate (D) of the Indonesian Attorney General's Office This study uses normative legal research, using several approaches, namely: first, the comparative approach; second, the statutory approach; third, conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show, firstly, that the legal position of the Directorate D of the Attorney General of the Republic of Indonesia is clear based on the Attorney General's Regulation Number: PER-006 / A /JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia The field was formed as a mandate of the president's instructions on acts of preventing acts of corruption and as a spirit of the prosecutor's office as law enforcers in combating corruption; Second, that the work mechanism of the Directorate D of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is clearly contained and regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-006 / A / JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Attorney's Office, where the central point is to conduct escort and securing strategic development; Third, that the application of the application "JAGA DESA" in the scope of Directorate D as an effort to maximize the performance of Directorate D in overseeing the management of strategic development budgets in all regions of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutor's Office; Corruption Crime; Safeguarding And Supervision Of Development.