bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ONE ROOF SYSTEM LEMBAGA PERADILAN AGAMA DI BAWAH KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG
Authors: Zuhriah Erfaniah
Published: November 2015

History of judiciary power in Indonesia judicial institutions is quite long and dilemmatic. The political situation in Indonesia has a major impact on the existence of judicial institutions. Independence of judiciary power is not met a demand for years. It is proved by the interventions of extra-judicial government institutions  to judicial institutions. The Supreme Court, as Indonesia's top court, at first has supervised General Courts, Religious Courts, State l Administration Court and the Military Courts only in judicial technical. Meanwhile, for non-judicial technical matters, those judicial institutions have been supervised by each government departments respectively. But with the enactment of Act No. 35 Year 1999 on Amendment of Act No. 14 Year 1970, which was enhanced by Act No. 4 Year 2004 on Judiciary Power, cultivation of non-judicial technical in those judicial institutions, including Religious Court have been held by the Supreme Court.Sejarah kekuasaan kehakiman lembaga-lembaga peradilan di Indonesia cukup panjang dan  dilematik. Situasi politik yang bergolak di Indonesia, berpengaruh besar terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan. Independensi kekuasaan kehakiman tidak terpenuhi selama bertahun-tahun. Terbukti dengan banyaknya intervensi lembaga pemerintah ekstra-yudisial terhadap lembaga peradilan.Mahkamah Agung, sebagai puncak peradilan di Indonesia, pada mulanya  hanya membina Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer secara teknis yudisial saja. Untuk urusan teknis non-yudisial,pembinaan lembaga-lembaga peradilan tersebut dibawah naungan departemen pemerintahan masing-masing. Namun seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan teknis non-yudisial lembaga-lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama dipegang oleh Mahkamah Agung.Keywords: Sistem Satu Atap, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama.
HUKUM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARI’AH
Authors: Lathif Ah. Azharuddin
Published: November 2015

Islamic banks have been developing rapidly during this decade. To some extent, it may show the Islamic monetary revival. One of the products introduced by Islamic banks in Indonesia is mudharabah. The original principle in mudharabah is without giving assurance. Nevertheless, in this transaction, no guarantees are provided to keep money well circulated in economic activities. Therefore, banks usually apply prudential principles before giving the credits to customers, such as demanding customers’ guarantees that they will return the money on time. Hence, this article aims at describing the urgency of assurance in mudharabah transaction.Bank Islam telah berkembang cepat selama sepuluh tahun terakhir ini. Hingga batas tertentu, hal itu menunjukkan kebangkitan keuangan Islam. Salah satu produk yang diperkenalkan oleh bank Islam di Indonesia adalah mudharabah. Prinsip mendasar dari mudharabah adalah ketiadaan kepastian. Meskipun demikian, daalam transaksi semacam itu, ketiadaan jaminan dimaksudkan untuk menjaga perputaran uang dalam aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, bank biasanya menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, misalnya dengan meminta garansi dari nasabah bahwa mereka akan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Artikel ini berusaha menggambarkan pentingnya jaminan dalam transaksi mudharabah.Keywords: Bank Islam, mudharabah, jaminan.
STUDI PERBANDINGAN OBYEK WAKAF MENURUT FIKIH DAN UNDANG-UNDANG WAKAF
Authors: Sudirman Sudirman
Published: November 2015

Waqf  (endowment) is one of the charity-promoting activities, which promises Muslim the continuous rewards from the Almighty God although the doer (waqif) has passed away. Historically, the existence of waqf  has become a triggering factor for the development of Islamic proselytizing process all over the world, including Indonesia. In terms of the waqf objects, there are a lot of things that can be endowed. However, the objects can be viewed from two different angles: Islamic law (fiqh) and positive law (act). This piece of writing will elaborate both angles in detail so that the similar as well as the different aspects of both will be objectively observed.Wakaf merupakan salah satu aktifitas yang mendorong kegiatan karitas seorang Muslim. Wakaf juga menjanjikan pahala kekal abadi bagi pelakunya meskipun sang wakif sudah wafat. Dalam sejarah terlihat jelas bahwa keberadaan wakaf telah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong proses dakwah Islam ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam hal obyek wakaf, banyak benda-benda yang dapat diwakafkan. Obyek wakaf bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi fikih dan sisi hukum positif. Tulisan ini  akan memaparkan kedua perspektif itu sehingga persamaan dan perbedaan keduanya dapat dilihat secara objektif.
ARGUMEN EKSISTENSI BANK MUAMALAT DI INDONESIA SEBAGAI PERBANKAN SYARIAH
Authors: Yasin Mohamad Nur
Published: November 2015

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terus berlangsung pesat dan cepat. Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan konsep dan rintisan awal yang berlangsung antara 1992-2000. Pada saat itu masih ada satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan statusnya sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, BMI menjadi pilot  projek  dan  trademark  kebangkitan  serta  implementasi  secara  besar-besaran  hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dekade pada saat BMI berdiri menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Periode ini sangat strategis karena mengawali dan menjadi batu loncatan  keberhasilan atau kegagalan perkembangan perbankan syariah pada era selanjutnya. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan Perbankan Syariah saat ini tidak lepas dari sejarah awal kemunculan BMI. Tulisan ini mengkaji latar sosio-historis-politis kemunculan awal BMI sebagai embrio perbankan syariah di Indonesia. Mere?eksi sejarah sangat urgen dan diperlukan guna meneropong  masa depan yang lebih cerah dan terarah.After their formative period in 1992s to 2000s, Syariah banks show a rapid development. As the ?rst syariah bank in the country, Bank Muamalat Indonesia (BMI) is quick to become a pilot project and an icon of  Islamic economic awaking and implementation in the country. The establishment of  BMI was considered an awaited momentum and a step towards the success of other syariah banks of the later era. The ?ourish of syariah banks in this period is not inseparable from the history of BMI establishment. This article seeks to analyze socio-political and historical background of BMI as an embryo of syariah banks in Indonesia
THE MUI’S VIEW ON AHMADIYAH AND THE DISPUTE SURROUNDING IT
Authors: Rofiqoh Lilik
Published: November 2015

The MUI, an ulama organization founded by the government in 1975, was engineered to be the national authority on Islam. This organization functions as a forum for the ulama to discuss problems related to ‘the duties of  ulama’. Therefore, the organization issues religious decrees in the form of  fatwa and recommendation to respond cases in the society including the Ahmadiyah case. Thus, this article aims at describing the aforementioned fatwa and recommendation on the Ahmadiyah and the debate around them.MUI, sebuah organisasi ulama yang dibentuk pemerintah pada tahun 1975, ditujukan sebagai pemegang otoritas nasional dalam Islam di Indonesia. Organisasi ini berfungsi sebagai forum bagi para ulama untuk  mendiskusikan berbagai masalah terkait dengan tugas ulama. Oleh karena itu, organisasi ini mengeluarkan keputusan-keputusan dalam bentuk fatwa- fatwa dan rekoomendasi untuk merespon berbagai macam masalah dalam masyarakat termasuk kasus Ahmadiyah. Tulisan ini bermaksud menjelaskan fatwa-fatwa dan  rekomendasi yang telah dikeluarkan MUI tentang Ahmadiyah dan perdebatan seputar fatwa tersebut. Keywords: MUI, Fatwa, Recommendation, Ahmadiyah.
PEMBERDAYAAN EKONOMI DI PESANTREN BERBASIS SYARIAH
Authors: Toriquddin Moh.
Published: November 2015

Pesantren in Indonesia plays significant role in realizing the freedom of Indonesia and developin Islam. Nevertheless, its character is still ethico religious with the orientation of students’ personality dimension building from religious supervision (diniyyah tahzibiyyah) and spiritual and mental supervision (Khalqiyyah). During its development, Pesantren is demanded to strengthen spiritual values internalization (‘ubudiyyah). It is also a demand for its students to enrich responsibility values, rationality and problem solving skill. It is also a undeniable demand for pesantren to contribute the recent situation including its challenge. Otherwise, it does not merely focus on education to create scholars but also to crate skillful people that can contribute to the surrounding. This paper will discuss another side of Pesantren’s role in this contemporary era.Sejak zaman pra kemerdekaan hingga kini, pesantren di Indonesia memerankan peranan yang signifikan baik dalam langkah mewujudkan kemerdekaan maupun perkembangan agama Islam. Namun misi pesantren selama ini lebih bercorak ethico religious dengan orientasi pembentukan dimensi kepribadian anak didik baik dari segi pembinaan agama (diniyyah tahzibiyyah) dan pembinaan jasad, akal dan jiwa (Khalqiyyah). Pada perkembangannya, pesantren selain dituntut untuk memperkuat penanaman nilainilai spiritual (‘ubudiyyah) kepada para santri, juga dituntut untuk memperkaya penanaman aspek tanggung jawab, rasionalitas dan pemecahan masalah. Pesantren di era modern dituntut untuk bisa menjawab tantangan zaman dan tidak hanya berkutat pada dunia pendidikan dalam arti hanya mencetak ilmuwan tetapi juga mencetak tenaga-tenaga terampil dan juga memberi manfaat pada lingkungan sekitar. Tulisan ini akan mendskusikan sisi lain dari  peran pesantren pada era kontemporer ini.
KONSTRUKSI FIQH BUKHARI DALAM KITAB AL-JAMI’ AL-SHAHIH
Authors: Sattar Abdul
Published: November 2015

The popularity of Imam Bukhari as compiler of sunnah has an outstanding position among Muslim communities in the world. His work  al-Jami’ al-Shahih regarded as the best sunnah collection after the Quran. However,  there is not enough information about his capability on Islamic Law (fiqh). The are many questions can be offered to this case. First, is Imam Bukhari’s thought under the influence one of four Sunnites fuqaha when he was writing  al-Jami’ al-Shahih?. Second, what does he do to articulate his thought on Islamic law?.  Using explorative, verified and hermeneutical approaches, this article will show us that Imam Bukhari is not under the influence of any particular schoosl of thought in articulating his thought on Islamic law. He articulated his point of view in unique and excellent ways based on his capacity as muhaddits.Popularitas Imam Bukhari sebagai penyusun kitab Hadits memiliki posisi yang tinggi di kalangan masyarakat muslim. Kitab Al-Jami ‘al-Shahih karya Imam  Bukhari dianggap sebagai koleksi hadits terbaik setelah Quran. Namun, tidak ada banyak informasi tentang kemampuannya di bidang Hukum Islam (fiqh). Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam hal tersebut;  pertama, apakah pemikiran Imam Bukhari dipengaruh salah satu dari empat fuqaha Sunni saat menulis al-Jami ‘al-Shahih?. Kedua, apa yang diupayakan Imam Bukhari untuk mengartikulasikan pemikirannya tentang hukum Islam? Dengan menggunakan pendekatan eksploratif, verifikatif dan hermenetical, artikel ini akan mengungkapkan bahwa Imam Bukhari tidak berada di bawah pengaruh madhab tertentu dalam mengartikulasikan pemikirannya tentang hukum Islam. Dia mengartikulasikan pandangannya dengan cara yang unik dan execelent berdasarkan kapasitasnya sebagai muhaddits.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERTANAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH
Authors: Herry Musleh
Published: November 2015

Since the reformation era, the government made the revolution in government administration to develop Indonesia. One of the revolutions is the issuance of Law no. 32 of 2004 on Regional Government; the authority of land is one of the law components. Previously, the authority of land is centered in the central government. Conversely, through the Article 10 paragraph (3) of Law No. 32 of 2004 on regional autonomy, the authority of the land sector should be submitted to the local government for its more understanding about the land nowadays. The transfer of authority is one of development step in Law aspect in Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, pemerintah melakukan revolusi dibidang administrasi pemerintahan guna memajukan Negara Indonesia. Salah satu revolusi yang terjadi adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dibidang pertanahan. Semula kewenangan bidang pertanahan ini urusannya berada di pemerintah pusat. Namun  di era reformasi ini melalui Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, kewenangan bidang pertanahan sudah seharusnya  diserahkan  kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi pertanahan tersebut. Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari langkah pembangunan di bidang hukum di Indonesia.
PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Rifiani Dwi
Published: November 2015

early marriage is a social phenomenon that commonly happens in all places. This sort of marriage is like iceberg phenomenon which emerges a little bit in the surface, it is rarely exposed, but it is commonly practiced in wider community. if we trace the historical root of early marriage practice in Indonesia, particularly in Javanese island, it has been practiced by the ancestors. in their context, there is a negative stigma for a woman if she marries in the late age among the community. This article will discuss the phenomenon in Islamic law perspective.   Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai   wilayah. Fenomena  pernikahan  dini  bagai  fenomena  gunung  es  yang  hanya  tampak  sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indinesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dini dalam konteks hukum Islam.
REKONSTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA
Authors: Khairiyati Rahmah Nur Fadhilah,
Published: November 2015

Konsep batasan usia perkawinan anak dalam fikih bervariasi. Begitu pula terjadi inkonsistensi konsep batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif fikih perlu segera dilakukan dengan cara: Pertama, upaya penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan; Kedua, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kedua konsep ini, dilihat dalam bingkai maslahah yang menjadi tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah).   The concept of age limitation to marry for children in fiqh is varied. There is also an inconsistency on the marriage age limitation in regulation. Therefore, it is a need to reconstruct the concept in Indonesian national law based on fiqh perspective through these following steps; first, there is an effort to make similar limitation on age to marry in regulation; second, the issuing of age dispensation under strict requirements such as giving the limit 16 years old for woman and 19 years old for man. Both of the concept can be look at the merit frame which is the objective of Islamic law (maqashid al-syari’ah).
ضرورات الجهاد وأهدافه في اإلسالم
Authors: Moftah Mohamed Omar , Mousa Abdussomad , Dawelnou Elsaddig
Published: November 2015

Melalui jihad, dalam Islam, manusia tidak pernah dipaksa untuk mendkong kepercayaannya seperti yang digambarkan oleh orang-orang Timur dan para penulis barat.   Ini kerana cubaan-cubaan dari Barat yang tidak mempercayai dan tidak senang akan konsep tersebut, yang menular dalam hubungan individu dan kumpulan seperti mana di kalangan negeri dan negara sekitarnya; itulah hasil racun yang ditabur oleh media barat tentang jihad. Tujuan jihad, pada mulanya ialah membuang kuasa seseorang ke atas seseorang yang lain, dan pemujaan seseorang ke atas yang lain.  Individu kemudiannya menjadi bebas untuk memilih kepercayaan yang mereka mahu. Dalam Islam, tujuan jihad adalah menghentikan penyerang, memaksa ketua yang zalim untuk berhenti, menyokong yang benar, dan membolehkan seseorang yang tidak mendapat keadilan untuk mendpatkan semula haknya. Itulah tujuan-tujuan jihad yang murni dan luhur. Oleh itu, adalah perlu untuk kita bergantung kepada kaedah pencerakinan dan penyimpulan dalam menganalisa ayat Al-Qur’an dan apa yang telah dikembangkan oleh Sunnah yang suci.أن مفهوم الجهاد ابتداء هو إزالة حاكميه البشر للبشر، وعبودية اإلنسان لإلنسان،وترك األفراد أحراراً الختيار العقيدة التي يريدونها بمحض إرادتهم ، ألن هدف اجلهاد يف اإلسالم هو ردع املعتدي وكف الظامل ونصرة احلق واإلنصاف للمظلوم ، لذلك كان من الضروري االعتماد علي املنهج التحليلي واالستقرائي يف حتليل آيات القرآن والسنة النبوية، ومن أهم نتائج هذه الورقة البحثية هي إن الجهاد هو إعالء كلمة اهلل في األرض وإقرار منهجه في الحياة وحماية المؤمنين من أن يفتنوا عن دينهم ، وغرض ذلك رفع الظلم علي بين البشر، ألن األمة اليت حتسن صناعة املوت يهب اهلل هلا احلياة العزيزة يف الدنيا والنعيم اخلالد يف اآلخرة ، وما الوهن الذي أذلنا أال حب الدنيا وكراهية املوت فاعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على املوت توهب لكم احلياة .
Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik)
Authors: Abdullah M. Robith Fuadi
Published: November 2015

Kebebasan beragama adalah hal absolut yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia, karena ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang kebebasan beragama sangat terang dan jelas adanya. Namun, pada prakteknya kita menemui fenomena yang sangat kontradiksi. Banyak ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa kebebasan beragama tersebut berlaku bagi orang non muslim. Sedangkan bagi seorang muslim, apabila ia keluar dari agama Islam, maka baginya dua pilihan yakni taubat atau hukuman mati. Dengan melakukan kajian Hadist tematik, tulisan ini bermaksud untuk mengecek validitas pendapat para ilmuwan muslim tentang hukuman mati bagi murtad. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadits tentang hukuman mati bagi orang murtad tidak bisa difahami secara harfiah sehingga setiap orang murtad wajib dibunuh. Namun harus difahami beserta konteksnya, yaitu bahwa orang murtad yang boleh dibunuh adalah orang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.
دراسة حول حملة منظمة العفو الدولية إللغاء تطبيقها عالميا وبينها في العالم اإلسالمي
Authors: Hamdan Ali
Published: November 2015

Islam memperhatikan dan memelihara lima hak dasar dalam syari’atnya. Yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelanggaran terhadap lima hak dasar ini akan dianggap sebagai tindak pidana dan kriminal yang layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebagian Organisasi Ilmiah, Sosial, yayasan asing, dan lembaga non pemerintah (NGO), salah satunya Yayasan Amnesty International melihat, bahwa Hukum-hukum syara’ bertentangan dengan Hak Azazi Manusia serta menuntut membatalkan hukum pancung (Qishas). Sumber tuntutan yang mencurigakan ini hanya satu, yaitu intoleransi dan resistance terhadap islam yang disebabkan ketidak tahuan yang jelas terhadap hukum syara’, justifikasi dan realitasnya. اعتىن اإلسالم حبفظ الضروريات اخلمس اليت اتفقت الشرائع اإلهلية على حفظها، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل واألنساب واملال، واعترب التعدي عليها جناية وجرمية تستحق عقابا مناسبا. وترى بعض اجلهات العلميات واالجتماعيات واملؤسسات األجنبيات، واملنظمة غري احلكومي، أحدها منظمة العفو الدولية، أن احلدود الشرعية تتناىف مع حقوق اإلنسان، وتطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام. ومصدر هذه املطالبات املشبوهة شيء واحد وهو التعصب ضد اإلسالم ومقاومة االجتاه اإلسالمي، بسبب اجلهل البني باحلكم الشرعي ومسوغاته وحقيقته.
MENGHINDARI KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Authors: Sugianto Sugianto
Published: November 2015

Bentuk kekerasan sering dialami oleh seorang anak baik secara fisik maupun non fisik. Pasca pemberlakuan UU No. 23 tahun 2002 terntang perlindungan anak, pemerintah senantiasa dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya kekerasan. Bentuk perlindungan anak selain diwujudkan dalam bentuk pencegahan melalui pemberlakuan sanksi, juga diwujudkan dalam bentuk pembinaan yang perlu melibatkan berbagai pihak. Meskipun demikian, ternyata bentuk kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, sehingga anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya secara patut masih sering terabaikan. Apapun yang menjadi penyebab, tentu tidak lepas dari implementasi undang- undang yang belum terjalan secara baik.   Violence is mostly experienced by a child physically and non-physically. After the implementation of regulation Number 23 year 2002 on children protection, government is demanded to give the protection for the children from the danger of violence. The form of protection can be a prevention through the implementation of sanction and education which invites the participation from all parties. However, violence is still experienced by children that their rights are still ignored mostly. That is due to the implementation of regulation Number 23 year 2002 has not run well.
IMPLEMENTASI NILAI TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI DOMPET DHUAFA DAN PONDOK PESANTREN TEBUIRENG
Authors: Sudirman Sudirman
Published: November 2015

This study raises the issue of the implementation of Total Quality Management’s values for waqf management. The research aims to investigate the efforts of Dompet Dhuafa and Pondok Pesantren Tebuireng in terms of focus on customers, continuous improvement, and total involvement.The study is a kind of economic research in Islamic law. The data are collected through interview, observation, and documentation. Waqf management carried out  by  Dompet  Dhuafa  and  Pondok  Pesantren  Tebuireng  are  described  and  analyzed comparatively using Total Quality Management theory as a tool for analysis. The findings of this study are as follows. 1) In the area of focus on customers, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng provide sufficient services for customers. 2) In the point of process improvement, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng make several efforts to improve their performance. 3) In total involvement, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng engage the elements of organizations, including leaders, workers, and partners. Penelitian  ini  mengangkat  masalah  pelaksanaan  nilai-nilai Total  Quality  Management untuk  manajemen  wakaf.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng dalam hal fokus pada pelanggan, perbaikan terusmenerus, dan keterlibatan total.Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekonomi dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Waqf manajemen dilakukan oleh Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng diuraikan dan dianalisis relatif menggunakan teori Total Quality Management sebagai alat untuk analisis. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Dalam bidang fokus pada pelanggan, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng menyediakan layanan yang memadai bagi pelanggan. 2) Dalam hal perbaikan proses, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng membuat beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja mereka. 3) Dalam keterlibatan total, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng melibatkan unsur organisasi, termasuk pemimpin, pekerja, dan mitra.
PEMBERDAYAAN UMKM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PRINSIP BAGI HASIL
Authors: Bhakti Rizki Tri Anugrah , Bakri Mochammad , Hamidah Siti
Published: November 2015

This article describes the micro, small and medium enterprises (SMEs), which has high ability  to  absorb  labor  market,  as  many  as  97.3%  from  the  total  labor  force  working. However,  the  role  of  micro,  small  and  medium  enterprises  (SMEs)  in  the  reality  have difficulties in some factors, one of the factor is capital issues. This is where Syariah financial institution  with  the  profit  sharing  principal  to  be  expected  become  ideal  solution,  this because on the financing use the profit sharing principal. Observing phenomenon as above it is necessary to have assessment on few point area, first, implementation of financing on Syariah financial institution in the Malang City perceived become ideal solutions. Second, the factors which become the barrier on implementation of financing on Syariah financial institution in Malang City. Third; the right solution to overcome the barrier factors on the implementation at Shariah financial institution in Malang City concerning exact profit sharing principal. Artikel ini membahas tentang kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia yang cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Namun peran tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya permasalahan modal. Disinilah peran Lembaga Keuangan Syari’ah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil sangat diharapkan. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal; pertama, pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di kota Malang yang dirasa ideal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga,  solusi  untuk  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  pembiayaan  pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang ideal tersebut.
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI YAYASAN ASH SHAHWAH (YASA) MALANG
Authors: Toriquddin Moh. , Rauf Abd.
Published: November 2015

This research aims at describing modern management of zakat. Zakat management means the activity of managing zakat based on management principles, such as planning, organizing, actuating  and  controlling.  The  research  describes  Yayasan   Ash  Shahwah(YASA)  in implementing these management principles. The research is a qualitative study. The data are collected through three stages: interview, observation, and documentation. The data in this study consists of three parts: primary, secondary and tertiary. The collected data are analyzed by using the theory of George R. Terry on Management. The findings show that YASA is a quite professional zakat institution. It has applied the principles of modern management. As a result, it has won the attention of people and has successfully collected more than Rp. 1.7 billion each year. Penelitian  ini  membahas  tentang  manajemen  zakat  modern.  Manajemen  zakat  modern dimaksud adalah pengelolaan zakat dengan menggunakan dasar-dasar teori manajemen seperti  planning,  organizing,  actuating  dan  controlling.Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Yayasan Ash Shahwah melakukan planning, organizing, actuating, dan controlling dalam menjalankan organisasi zakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni, data primer, skunder dan tertier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori George R. Terry tentang Manajemen.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa YASA merupakan lembaga pengelola zakat yang cukup professional. Mereka telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen  modern  sehingga  kepercayaan  masyarakat  begitu  besar  dan  penghimpunan dana ZIS tiap tahun tidak kurang dari Rp. 1.7 milyar.
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH
Authors: Huda Alamul
Published: November 2015

Women movement in contemporary context is a ovement which has value, meaning and its own’s potential. The movement covers several factors in society, and one of them is women’s effort and strenght in improving living standart of the society. Furthermore, actualization of this empowerment is in forms of building and developing women cooperative institution as  a  medium  for  increaing  economics’  welfare  of  socety.  The  succes  of  that  cooperative institution gives proof and important meaning of the influence and the present of women in the middle of society as well as deconsts doubt stigma towards women’s role and their strenght.  Then,  phenomenollogy,  the  existence  of  women  cooperative  institution  is  the actualization  of  role  and  economics  empowerment  of  society  by  women  is  the  proof  of women’s strenght in social realm and society. Gerakan  perempuan  dalam  konteks  kekinian  adalah  gerakan  yang  memiliki  nilai,  arti dan potensi tersendiri. Hal ini meliputi sekian banyak factor di dalam masyarakat, dan salah  satu  diantaranya  adalah  daya  ikhtiyar  dan  upaya  kekuatan  perempuan  dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, aktualisasi pemberdayaan ini adalah dalam bentuk pendirian dan pengembangan koperasi wanita sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesuksesan yang ditunjukkan oleh koperasi wanita ini memberi  bukti  dan  arti  penting,  makna  pengaruh  dan  kehadiran  perempuan  di  tengah masyarakat, sekaligus mendobrak stigma keraguan akan peran dan kekuatan perempuan. Selanjutnya,  secara  fenomenologis,  eksistensi  koperasi  wanita  adalah  aktualisasi  peran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh perempuan merupakan bukti akan kekuatan perempuan dalam ranah social dan masyarakat.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM OPERASIONALISASI PEMERINTAH DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK
Authors: Sukadi Imam
Published: November 2015

The lack of realization in state’s responsibility above waif in government operationalization due  to  the  absence  of  good  governance  institutionalization  in  government  system, absence of government strong will in waif care. Moreover, few constraints that happen in Indonesia’s child rights protection especially waif rights, such as : the implementation of law enforcement itself, related to the law enforcer capacity, facilities and its supporting infrastructure,  the  ineffectiveness  of  full  government  program  due  to  the  low  level  of Indonesian economic capacity, lack of society knowledge especially parents above child’s rights,  lack  of  understanding  and  related  institution  and  society  above  provisions  on the International Convention on the Rights of the Child, lack of establish in inter social coordination  and  government  yet  between  social  organization  and  inter  sectored  and international cooperation. Kurangnya  terealisasinya  tanggung  jawab  negara  terhadap  anak  terlantar  dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak  hukumnya,  sarana  dan  prasarana  penunjangnya,  Program  pemerintah  belum seluruhnya  dapat  diwujudkan  secara  efektif  mengingat  tingkat  kemampuan  ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama  orang  tua  tentang  Hak  Anak,  Kurangnya  pemahaman  dan  instansi  terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pernerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik
تنجيم القرآن الكريم و تدريج في التشريع : دراسة تحليلية و قعية حول التدريج في التشريع بين القرآن الكريم
Authors: Hamdan Ali
Published: November 2015

Al-Qur’ân  al-Karîm  di  turunkan  bertahap,  mulai  dari  satu  hingga  sepuluh  ayat, berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan yang muncul ke permukaan, sekaligus memenuhi  keinginan  ummat.  Ketika  turun  ayat,  sahabat  segera  menghafal,  memahami sekaligus mengamalkan. Tujuan al-Qur’ân di turunkan bertahap adalah menetapkan hati sekaligus mengawal missi Nabi SAW dan juga sahabatnya, sekaligus mempelajari hukum,mengenal sistem serta bersikap dengan akhlaq al-Qur’ân. Selain itu, tujuan yang paling urgen adalah bertahap dalam penerapan hukum. pengertian at-Tadarruj “melalui suatu tempat  setahap  demi  setahap”,  yang  kemudian  lebih  familiar  dipakai  dalam  kaitannya dengan hukum-hukum Allah SWT, berupa perintah dan larangan serta halal dan haram. Hal itu terangkum dalam beberapa hal, seperti kaitannya dengan Iman yang di haramkan bercengkerama  dengan  orang  yang  belum  beriman,  berkenaan  dengan  ibadah  seperti Shalat dan Puasa, mu’amalat seperti pengharaman riba, jinayat seperti qhishas dan juga hukuman bagi pelaku zina, larangan seperti mengkonsumsi khamar, perintahNya seperti Jihad. at-Tadarruj telah berdampak terhadap kehidupan ummat dari berbagai sisi, seperti edukasi, psikologi dan juga sosial. Hal itu terangkum dalam rahmat Allah terhadap ummat ini yang mengayomi kondisional dan adat istiadat saat itu sehingga mereka tidak lari dari Islam, akan tetapi mencintainya sehingga termasuk dalam keluarga besar Islam.نزل القرآن الكريم آية آية مفرقا حتى عشر آيات على الأكثر إجابة على الوقائع والقضايا والطلب التي تقع على المسلمين. وإذا نزلت الآيات فسارع الصحابة على حفظها وفهم معانيها والعمل على حكمها. والقصد من إنزاله منجما تثبيت فؤاد النبي ( ص ) وأصحابه، كما كان التعليم من أحكامه والتنظم بأحواله والتخلق بأخلاقه، وأبرزه هو التدرج في التشريع. والتدرج هو المواضع التي يمر عليها السيل شيئا فشيئا. ثم عرف مصطلاح التدرج على التشريع من أوامره ونواهيه والحلال والحرام التي تطبق الله تعالى على الأمة تدريجيا. وأجمالا، منها: تتعلق في شؤون الإيمان مثل تحريم موالاة المسلمين للكافرين، وفي شؤون العبادات مثل الصلاة والصوم، المعاملات مثل تحريم الربا، الجنايات مثل القصاص في القتلى وعقوبة الزنا، وفي نواهيه مثل تحريم الخمر، وبأوامره مثل الجهاد. تنجيم القرآن الكريم وتدريج تشريعه قد تؤثر على قلوب الأمة على صعيد التربوية، وناحية الاجتماعية، وناحية النفسية، وخلاصة هذا الأثار ما هي إلا بيان رحمة الله بهذه الأمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يراعي أحوال الناس وعاداتهم ويتدرج معهم رحمة بهم حتى لا ينفروا من الإسلام، بل يحببهم به حتى يكونوا من أهله.
URGENSI FATWA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM
Authors: Syuhadak Faridatus
Published: November 2015

The discussion of this writing is about the role of fatwa in the development of Islamic law. Fatwa is the product of mujtahids’thought to answer particular problems which emerge among societies. Fatwa is closely related to pro and contra differences, it is due to several factors, namely: different reference or quotation of hadits because of condition and place, the difference of understanding the text, methodology, socio-cultural levels, socio-historical and social stratification of the society where mujtahids live and the subjectivity of imams. Owever, the difference becomes a contribution within the development of Islamic law itself.due to the dispute, new ideas or thoughts emerge in Islamic law, as a result, Islamic law can be dynamic law and it can be applied for long. Pembahasan  dalam  tulisan  ini  adalah  tentang  peranan  fatwa  dalam  perkembangan Hukum Islam. Fatwa merupakan produk dari pemikiran para Mujtahid untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Fatwa tidak dapat terlepas dari  perbedaan  pro  dan  konta.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  faktor  ;   perbedaan rujukan atau kutipan nash/hadis karena kondisi dan tempat, perbedaan memahami nash, perbedaan pengetahuan yang mereka miliki (metodologi), perbedaan tingkat sosio cultural, sosio  historis  dan  stratifikasi  masyarakat  tempat  mereka  berdomisili,  subyektivitas  para imam.  Namun  demikian  pro  dan  kontra  yang  terjadi  menjadi  sebuah  kontribusi  dalam perkembangan pemikiran hokum Islam itu sendiri, hal ini dikarenakan dengan terjadinya pro  dan  kontra,  dapat  menimbulkan  pemikiran-pemikiran  baru  dalam  hokum  Islam, sehingga hokum Islam dapat menjadi hukum yang dinamis dan berlaku sepanjang masa.
EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri
Authors: Setiawan Eko
Published: November 2015

This study aims to determine how the image of social interaction patterns kyai and santri, to know the form of the changing patterns of social interaction that occurs between the kyai and santri after the modernization in the period 2005-2012, to determine what factors are causing cultural patron clients are able to survive until now. This is a qualitative research which uses a case study model. This study seeks to understand the cultural significance of patron-client relationships kyai and santri. To understand the meaning of relationships between kyai and santri, this study uses theoretical orientation or theoretical perspective with a phenomenological approach. The location of this research is in Pondok Pesantren Daarul Fikri Mulyoagung Dau Malang. Pondok Pesantren Daarul Fikri is an independent institution not affiliated to any organization or group. This makes Pondok Pesantren Daarul Fikri as educational institutions that promotes educational ideals of purity and free from political interests or certain groups.

 
ILMU PENGETAHUAN DAN PERKEMBANGANNYA: Tantangan Kemajuan dan Kemunduran Dunia Muslim
Authors: Hasyim Farid
Published: November 2015

Many history of science writers thought that nowadays science phenomenon achieved by the West without including contribution of some other Moslem countries science. They truly interested with these believed, since the fact that science revolution happen in West Europe. However, labelling all aspect of science invention on the West precisely uncorrect. The fact that some other nation and civilization, such as Greece, China and India strongly and spreadly constribute, direct and indirectly to these science phenomenon. Among nations and it’s contribution to improvement of science which should be countable; is Muslim civilitation with it’s Islam civilitation. Importance of their contribution so that someone surely believed that if Muslim science would be the only trigger of science revolution on the West. Someone also logically believe that revolution of science could be happen among Muslim if only some events would not be happen since it sparge the science development at that time.

  
KONSEP DAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN ISLAMI DI UIN MALIKI MALANG
Authors: Diana Ilfi Nur
Published: November 2015

Moslem intellectuals, inter alia : al Farabi, al Mawardi, al Ghazali, Ibnu Taimiyah, Inbu Khaldun, and Jamaludin al Afghani have factually addressed concepts of Islamic leadership since the classical era. Unfortunately, only a few Moslem researchers further study them and they are not yet further developed optimally. Accordingly, it is deemed necessary to further study about Islamic leadership by identifying the parameters advocated by Moslem leaders

The purpose of this study is to explore of Islamic leadership  at Maliki Islamic State University (UIN) Malang. This research used 144 employees as samples. To test Islamic leadership at this unversity, factor analysis is used.

The results of factor analysis showed that of the 30 proposed questions, 5 of them were excluded, namely :sincerity (not expecting material rewards), tenacity, friendliness, firmness to give sanctions to indiscipline subordinates and deliberation (openness to accept inputs from subordinates), and the extracted factors were 8 Accumulatively, Islamic leadership was justified by 68.8%. p. It was conclusive that the research contributed to Islamic leadership parameters adopted from the thoughts of classical through modern Moslem intelectuals.
MUATAN NILAI DAN PRINSIP PIAGAM MADINAH DAN PANCASILA: ANALISA PERBANDINGAN
Authors: Fahruddin M. Mukhlis
Published: November 2015

Madinah charter consist of humane ideas of civil society which are relevant to development and needs of world society and has become a modern way of life. Agreeing with Madinah charter Ideas, the founding fathers of Indonesia adopt it into Jakarta charter which is later called as Pancasila. The content of Madinah charter and Pancasila have smililarities as a SAWa’ or a exalted agreement of humane society. Pancasila is a dignifiying submission of all the national element to establish, love and maintain Indonesia. Similarly, Madinah Charter is noble agreement to defend Madinah as a nation. Both of these charters include basic principles such as: wisdom, brotherhood, equality, tolerance, democracy, cooperation, and justice.
IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PERBANKAN SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO (UKM) DI MALANG
Authors: Yuliana Indah
Published: November 2015

One of the organization models of tithe, grant, and charity fund is fund organization of qardhul hasan in syariah banking. Its model organization is giving loan toward UKM without sharing outcome. This fund derives from cutting the tithe from official and employee of syariah bank beside from bank customer. Because it is grant fund that is purposed for even distribution of economy, so its allocation must give advantage for low society.

This research directs its attention to organization of ZIS from syariah banking. Kind of this research is qualitative descriptive research. The data used is obtained from field through direct observation as primary data and uses information documented forming book, journal, and scientific paper or the research result as secondary data.

The organization model and ZIS of syariah bank is conducted by cooperation between BMT and mosque. The distribution of ZIS fund has consumptive and productive characteristics. For productive characteristic is distributed toward small industry micro. Giving this fund is purposed for adding extra amount of modal in order to improve industry that has been pioneered. If the industry improves, the income will increase and furthermore it is hoped that who at first is mustahiq will change to be muzakki.
KONTRIBUSI MUHAMMAD MUSTHAFA AZAMI DALAM PEMIKIRAN HADIS (COUNTER ATAS KRITIK ORENTALIS)
Authors: Syarifah Umayyah
Published: November 2015

Dalam pergulatan pemikiran hadis kontemporer, nama Muhammad Musthafa al-Adzami sangat diperhitungkan baik di kalangan para ahli hadis maupun orentalis. Karya-karyanya memberikan sumbangsih besar dalam perkembangan ilmu hadis terutama dalam meng-counter kritik orentalis atas hadis-hadis Nabi.

Kontribusi Azami dalam ilmu hadis terbagi menjadi dua. Pertama, pembuktian penulisan hadis yang sudah ada sejak masa awal Islam. Kedua, Kritik hadis yang meliputi sanad atau naqd al-khariji (kritik ekstern), dan matan atau naqd al-dakhili (kritik intern). Azami telah membuktikan bahwa kaidah kritik sanad dan matan serta peran logika dalam kritik matan memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk menentukan keshahihan hadis. Selain itu, kontribusi terbesar yang mengantarkan Azami pada gelar akademik sekaligus menjadikannya popular dengan sebutan pembela eksistensi sunnah di kalangan ahli hadis adalah resistensinya atas kritik-kritik yang dilontarkan orentalis terhadap eksistensi hadis Nabi. Diantara kritik dan juga tanggapan Azami terhadap orentalis adalah terkait konsep fitnah, konsep sunnah, family isnad,  common link, projecting back, dan e silentio.
MENIMBANG SIGNIFIKANSI DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN
Authors: Kamal Ali Mustofa
Published: November 2015

Terlepas dari perdebatan antara Islam dan demokrasi, yang jelas semangat menegakkan demokrasi nampaknya menjadi trend global yang sulit dihindari. Gagasan tentang demokrasi yang diidentikkan dengan civil society memunculkan keragaman penafsiran dan dialektika dalam al-Qur’an. Istilah syura kemudian dimunculkan sebagai cikal bakal demokrasi dalam perspektif al-Qur’an. dalam tulisan ini penulis hendak memberikan sedikit pencerahan tentang demokrasi itu sendiri dalam pandangan dan pendekatan al-Qur’an sebagai pilar Islam.
Leave before it's too late: anthropogenic and environmental triggers of autumn migration in a hunted ungulate population
Authors: Rivrud Inger Maren , Bischof Richard , Meisingset Erling L. , Zimmermann Barbara , Loe Leif Egil , Mysterud Atle
Published: November 2015

Autumn has to a large extent been neglected in the climate effect literature, yet autumn events, e.g., plant senescence and animal migration, affect fitness of animals differently than spring events. Understanding how variables including plant phenology influence timing of autumn migrations is important to gain a comprehensive understanding of the full annual cycle of migratory species. Here we use 13 yr of data from 60 male and 168 female red deer (Cervus elaphus) to identify triggers of autumn migration. We relate the timing of autumn migration to environmental variables like snow fall, temperature, and plant phenology (NDVI), and to onset of hunting, sex, and migration distance. Severe weather has been suggested as the main trigger of autumn migration, but we found that the majority of the individuals had left the summer range well before snow fall (80.3%) and frost (70.5%), and also before the peak deterioration in forage quality (71.9%). Declining temperatures were associated with a higher daily migration potential. Onset of hunting showed the largest effect on migration potential, with a marked increase during the first days of hunting. Individuals still present in the summer range when snow fall, frost, or peak forage deterioration occurred showed a significantly higher migration potential around these events. Males were less responsive to environmental cues, suggesting rutting activity, starting earlier in males, initiate movement prior to such conditions. Also, individuals with longer migration distances had a higher migration potential late in the season than individuals with shorter migration distances. Our study shows that factors beyond weather and plant phenology, such as onset of hunting, may be important triggers of autumn migration. Severe weather and forage deterioration were important triggers for the individuals experiencing this, which suggests a hierarchical response to environmental cues. The trade‐off between staying longer in the summer range and increased energy expenditures if surprised by severe weather is asymmetric, and leaving well in advance can be seen as a risk‐averse tactic.
Multiple processes generate productivity–diversity relationships in experimental wood‐fall communities
Authors: McClain Craig R. , Barry James P. , Eernisse Douglas , Horton Tammy , Judge Jenna , Kakui Keiichi , Mah Chris , Warén Anders
Published: November 2015

Energy availability has long been recognized as a predictor of community structure, and changes in both terrestrial and marine productivity under climate change necessitate a deeper understanding of this relationship. The productivity–diversity relationship (PDR) is well explored in both empirical and theoretical work in ecology, but numerous questions remain. Here, we test four different theories for PDRs (More‐Individuals Hypothesis, Resource‐Ratio Theory, More Specialization Theory, and the Connectivity–Diversity Hypothesis) with experimental deep‐sea wood falls. We manipulated productivity by altering wood‐fall sizes and measured responses after 5 and 7 years. In November 2006, 32 Acacia sp. logs were deployed at 3203 m in the Northeast Pacific Ocean (Station Deadwood: 36.154098° N, 122.40852° W). Overall, we found a significant increase in diversity with increased wood‐fall size for these communities. Increases in diversity with wood‐fall size occurred because of the addition of rare species and increases of overall abundance, although individual species responses varied. We also found that limited dispersal helped maintain the positive PDR relationship. Our experiment suggests that multiple interacting mechanisms influence PDRs.