bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
ARAH POLITIK HUKUM PERTANAHAN DAN PERLINDUNGAN KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT
Authors: Ismail Nurhasan
Published: September 2020

Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan arah dari politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari hal tersebut terlihat dari adanya perhatian khusus kepada kelompok masyarakat lemah melalui kebijakan pertanahan. Belakangan, terjadi pergeseran politik pertanahan, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah hanya didapat oleh sekelompok kecil masyarakat, yaitu perusahaan besar. Tulisan yang membahas tentang politik hukum pertanahan nasional saat ini dan bentuk perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat dilakukan dengan metode penelitian sosio- yuridis. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pada saat ini terdapat upaya untuk menghidupkan kebijakan pertanahan yang mengembalikan keseimbangan seperti yang diinginkan UUPA. Langkah yang ditawarkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan politik hukum pertanahan prismatik yang mendasarkan pada beberapa prinsip seperti prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan, prinsip persamaan atas dasar ketidaksamaan, prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum, dan prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan.

Land use and tenure are stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) is the political direction of the Indonesian land law aimed at ensuring the realization of prosperity for all Indonesian people. Manifestations of this evident from the presence of particular concern to the community weaker over land policy. Indonesia. Later, the political shift of land, land use and tenure which obtained only by a small group of people, the big companies. Studies that discuss the political current national land law and forms of protection of land rights community do with socio-legal research methods. From the research shows that there are now efforts to turn the land policy that restores the balance as desired UUPA. Measures offered to make this happen is to apply the law of the land prismatic politics based on several principles like the principle of legal diversity in unity, the principle of equality on the basis of inequality, the principle that the justice and expediency over the rule of law, and the principle of differentiation in functionality integration.
PEMBAHARUAN REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Authors: Listiyanto Apri
Published: September 2020

Pengadaan barang dan jasa secara ideal bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam praktik, pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih banyak sekadar memenuhi kewajiban administratif tanpa mempedulikan aspek substantifnya. Tulisan ini akan membahas ten tang pembenahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Melalui penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa memiliki kelemahan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, pembaharuan peraturan perlu disesuaikan agar fleksibilitas pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan pemerintah dan sekaligus menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada. Disamping itu perlu pula adanya pembenahan terhadap regulasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dari Peraturan Presiden diubah menjadi Undang-Undang.

Procurement of goods and services are ideally aimed at ensuring efficiency, transparency and fairness in the implementation of development activities by the government. In practice, the implementation of the procurement of goods / services are still a lot just to meet the administrative duties regardless of the substantive aspects. This paper will discuss the reform of regulation in the field of public procurement. Through normative juridical research, this study found the regulations related to procurement of goods and services have drawbacks, particularly with regard to the implementation mechanisms of goods / services. To address these concerns, the mechanism of action, traditions, and bureaucratic behavior that could potentially hinder the realization of good governance, regulatory reform needs to be adjusted so that the flexibility of the procurement of goods and services meet the needs of government and at the same time avoiding existing procurement principles. Besides, it also needs a revamping of the regulation in the areas of Procurement, which is converted to the President of the Regulations Act.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Authors: Febriananingsih Nunuk
Published: September 2020

Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan UU KIP dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, meskipun lembaga pemerintah belum siap mengimplementasikan UU KIP. Hal ini terlihat dari belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata kepemerintahan seperti kebijakan publik dan pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah perlu segera mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP.

Freedom of information is a fundamental human right. Past experience shows that information and non-governmental agencies are considered hard to reach communities. Issues raised in this paper is how the readiness of government agencies in implementing the law is in an effort to realize good governance. By using the method of normative legal research note that the Act No. 14 of 2008 concerning Freedom of Information gives assurance to the public to access information from public bodies, although the government agency implementing the law is not yet ready. This is evident from the unavailability of information relating to the affairs of governance such as public policy and public service. For the Government should immediately implement in accordance with the law is mandated by the Government Regulation Number 61 Year 2010 concerning the implementation of the law is.
KARAKTERISTIK, PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN BADAN HUKUM YAYASAN DI INDONESIA
Authors: Simamora Y. Sogar
Published: September 2020

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendirian yayasan diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai modal awal yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tersebut Ɵ dak dapat diberi makna investasi karena secara fi loso fi pendirian yayasan bersifat nirlaba. Dalam prak Ɵ knya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, kon fl ik antar pengurus serta penyalahgunaan lembaga yayasan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana prinsip dan aturan hukum dalam pengelolaan yayasan sebagai hukum privat dan bagaimana pengelolaan oleh organ yayasan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan metode yuridis norma Ɵ f dapat disimpulkan bahwa berdasarkan cara pendiriannya yayasan tergolong badan hukum privat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan yayasan diperlukan untuk memas Ɵ kan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, selain itu perlu adanya pemeriksaan terhadap yayasan untuk memas Ɵ kan organ yayasan Ɵ dak melakukan pelanggaran hukum dan lalai dalam menjalankan tugasnya

The founda Ɵ on is a legal en Ɵ ty established to achieve speci fi c goals in the areas of social, religious, and humanitarian. The establishment of the founda Ɵ on begins with the separa Ɵ on of founder(s) assets to be incorporated as the authorized capital founda Ɵ on. Separa Ɵ on founder(s) assets into founda Ɵ ons can not be given meaning as investment, because the founding founda Ɵ ons philosophy is non-pro fi t. In prac Ɵ ce there are devia Ɵ ons in the management of the con fl ict between the board and the abuse of the ins Ɵ tu Ɵ on founda Ɵ on. This paper will examine how the principles and the rule of law in the management of a founda Ɵ on and how management by organs of the founda Ɵ on based on principles of transparency and accountability. By using norma Ɵ ve methods can be concluded that based on the way its establishment, the founda Ɵ on belonging to private legal en Ɵ Ɵ es. Principles of transparency and accountability in achieving good governance in the management founda Ɵ on required to ensure that the founda Ɵ on organ du Ɵ es solely to achieve the purpose of the founda Ɵ on, in addi Ɵ on to the need for an examina Ɵ on of the founda Ɵ on to ensure that the fund did not perform organ o ff ense and negligent in performing their du Ɵ es.
POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK LEGISLASI
Authors: F. Putuhena M. Ilham
Published: September 2020

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, campur tangan negara atau pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Ɵ dak dapat dihindari. Campur tangan pemerintah dirumuskan dalam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara Ɵ dak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan-kebijakan, yang dirumuskan dalam Legislasi (peraturan perundang-undangan). Permasalahannya adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan efek Ɵ f dalam mendorong poli Ɵ k pembangunan nasional, khususnya dalam aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an yuridis norma Ɵ f, dapat disimpulkan bahwa legislasi bukan semata-mata sebagai proses poli Ɵ k, karena bila produk hukum hasil proses tersebut buruk, maka akan selalu dapat berdalih bahwa memang demikianlah poli Ɵ k. Legisprudence melihat legislasi dari dua kaca mata, yaitu poli Ɵ k dan dari kacamata hukum. Hukum yang dibentuk dengan Ɵ dak demokra Ɵ s menunjukkan sebagai ”hukum yang Ɵ dak relasional”. Hukum non-relasional juga bisa terjadi ke Ɵ ka ada yang memaksakan suatu kepen Ɵ ngan/kehendak dalam proses argumentasi, entah karena posisi orang atau kelompok yang mengusulkan, atau entah karena dipaksakan oleh kekuatan fi sik. Kualitas legisasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu kualitas materi sebuah undang-undang dan kualitas proses pembentukan sebuah undang-undang.

In order to build a prosperous society, na Ɵ on or government interven Ɵ on on various aspects of community life can’t be avoided. Government interven Ɵ on is formulated in the form of laws or regula Ɵ ons that are forcing, so that in prac Ɵ ce the implementa Ɵ on of the state can not be separated from what is called the policies de fi ned in the legisla Ɵ on (legisla Ɵ on). The problem is how to establish a quality legisla Ɵ on to keep the legisla Ɵ on e ff ec Ɵ ve in promo Ɵ ng na Ɵ onal development policy, especially in the aspect of jus Ɵ ce and social welfare. Using norma Ɵ ve research methods, it can be concluded that the legisla Ɵ on is not merely a poli Ɵ cal process, because the law of the process when the product is bad, it will always be able to argue that it is so poli Ɵ cal. Legisprudence see the legisla Ɵ on of two glass eyes, from poli Ɵ cs (which means the context of the law) and the law of the glasses (or more technically known as the law). Formed law undemocra Ɵ c show as "the law does not rela Ɵ onal" (law of non-rela Ɵ onal). Non-rela Ɵ onal law can also occur when there are compelling an interest / desire in the process of argumenta Ɵ on, either because of the posi Ɵ on of the person or group who propose, or whether because enforced by physical force. Legisasi quality can be seen from two things: the quality of the material and the quality of the legisla Ɵ on process of forming a law.
REGULASI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
Authors: Imansyah Teguh
Published: September 2020

Partai poli Ɵ k adalah pilar dari sistem demokrasi, sepak-terjang partai poli Ɵ k merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai poli Ɵ k menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya.Namun realitas yang berkembang saat ini menunjukan lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini. Keadaan tersebut terlihat dari menurunnya Ɵ ngkat kepercayaanj terhadap partai dan maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada para kader partai. Permasalahannya adalah bagaimana regulasi sistem kepartaian yang ada dalam membentuk kelembagaan partai untuk memenuhi fungsinya sebagai partai poli Ɵ k sesuai dengan undang-undang. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an sosio yuridis dapat disimpulkan bahwa regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signi fi kan dalam penguatan kelembagaan partai. Lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh sistem internal partai yang belum modern.

Poli Ɵ c party is a pillar of the democra Ɵ c system, the ac Ɵ ons of the poli Ɵ cal par Ɵ es are variables that a ff ect the quality of democracy. If poli Ɵ cal par Ɵ es ful fi ll their respec Ɵ ve roles and func Ɵ ons properly, the quality of democracy will be good, and vice versa. But the reality shows currently developing the ins Ɵ tu Ɵ onal weakness of the exis Ɵ ng par Ɵ es. The situa Ɵ on can be seen from the decline in the level of trust in the party and the rampant cases of law viola Ɵ ons that occurred at the party cadres. The issue is how the exis Ɵ ng regula Ɵ ons of the party system in the form of ins Ɵ tu Ɵ onal party to ful fi ll its func Ɵ on as a poli Ɵ cal party in accordance with the law. Using sosio-juridic research methods can be concluded that the regula Ɵ on of party that is not signi fi cant in the ins Ɵ tu Ɵ onal strengthening of the party. The ins Ɵ tu Ɵ onal weakness of the exis Ɵ ng party is more due to the party's internal systems were not modern.
MENDORONG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Authors: Sihombing Eka N.A.M.
Published: September 2020

Undang-Undang (UU) Bantuan Hukum memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Apabila daerah berkehendak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD, maka pemerintah daerah dan DPRD harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah (perda). Sampai saat ini, di Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif ( legal research ). Sifat penelitian ini adalah deskripsi analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sampai saat tulisan ini dibuat, ranperda tentang bantuan hukum belum dilakukan penyusunan, masih sekedar dicantumkan dalam Prolegda 2013. Mengingat pentingnya perda tentang bantuan hukum sebagai landasan hukum bagi daerah untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin dalam mengakses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibutuhkan komitmen kuat dari DPRD maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta stakeholder untuk segera mengimplementasikan pembentukan perda Bantuan hukum serta mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD sebagaimana amanat pasal 19 UU Bantuan Hukum.

The law on legal aid gave space for the region to allocate costs of legal aid in the APBD. When the region has an intention to allocate funds in the APBD, local government and the parliaments should be arrange it in regional regulation (Perda). Until now, the province of North Sumatra has not been having regional regulation which speci fi cally guarantees implementation of constitutional rights citizens, especially for people or poor society. Research method used on this paper is normative legal research with normative juridical approach. The nature of research is analytical descriptive that aims to describe about facts and condition or indication which became the object of research, aer was done critical studies. The result of research shows that up to thetime of writing, Ranperda on legal aid has not been drafting, just simply listed in Prolegda 2013. considering the importance of Perda on legal aid as a legal foundation for the region to ful fi ll the rights poor society in accessing justice and equal treatment before the law, it takes high commitment from the council and local government of the Province of North Sumatra and its stakeholders to implementing immediately the formation of Perda on legal aid and allocated in the budget as mandated by article 19 the law on legal aid.
MENAKAR PENGAWASAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PANDANGAN RICHARD A POSNER
Authors: Rustamaji Muhammad
Published: September 2020

Kajian hukum yang dilakukan bertujuan menakar pengawasan pemberian bantuan hukum dalam pandangan teori hukum Richard A Posner. Pendekatan economy analysis of law yang dikemukakan Posner, dijadikan pisau analisis guna membedah pola pengawasan pemberian bantuan hukum yang dimanatkan undang-undang. Metode peneli Ɵ an yang digunakan menggombinasikan ilmu hukum sebagai ilmu atau disiplin yang hermeneu Ɵ k, argumenta Ɵ f, dan disiplin empiris. Hasil peneli Ɵ an mengenai pembedahan pengawasan pemberian bantuan hukum dengan pisau analisis teori hukum Richard A. Posner menunjukkan bahwa e fi siensi aturan hukum yang ditujukan mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan, memerlukan prinsip ekonomi yang kemudian masuk dalam ranah hukum. Konsep hukum yang mensejahterakan coba dibuk Ɵ kan pada perwujudan pengawasan atas bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin. Lima aspek yang menyusun teori hukum Posner menunjukkan bahwa kelindan hukum dan ekonomi merupakan keniscayaan yang nyata.
Research purposes to measure the oversight of legal assistance in view of the legal theory Richard A. Posner. Economy analysis of law approach proposed Posner, used a knife to dissect the analysis of pa Ʃ erns of supervision duty legal aid legisla Ɵ on. The method used combine jurisprudence as a science or a hermeneu Ɵ c discipline, argumenta Ɵ ve, and empirical discipline. The results of the surgical control of legal assistance with legal theory analysis knife Richard A. Posner suggests that the e ffi ciency of legal rules aimed at social welfare and jus Ɵ ce, requires economic principles which later entered the realm of law. The concept of welfare laws trying to prove to the realiza Ɵ on of control over legal aid given to the poor. Five aspects that make up the legal theory linked by Posner suggests that law and economics is a real necessity.
AMBIGUITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA
Authors: Listiyanto Apri
Published: September 2020

Penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa sering dijumpai dan seakan menjadi dalil bagi para pihak untuk dijadikan bentuk kesepakatan pertanggung jawaban pidana. Permasalahan timbul ketika kebutuhan akan pentingnya restorative justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas khususnya yang menimbulkan korban jiwa dihadapkan dengan berbagai benturan sehingga memunculkan ambiguitas terhadap penerapan restorative justice itu sendiri, dan melihat bagaimana prospek pelaksanaan restorative justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa restorative justice sangat dibutuhkan oleh para pihak baik pelaku, korban maupun masyarakat serta aparat penegak hukum, namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai benturan antara lain benturan sistem pemidanaan yang berlaku, benturan kepentingan pelaku dan korban, serta benturan terhadap nilai kepastian hukum. Seiring dengan berkembangnya pemikiran mengenai tujuan pemidanaan maka penerapan restorative justice terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas memiliki prospek yang terbuka untuk dapat diterapkan secara formil. Melalui perumusan kebijakan restorative justice secara formil kedalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka nilai kepastian hukum akan di dapat oleh para pihak.
Implementation of restorative justice to resolve the traffic accident cases which caused victims are common and seemed to be an argument which will be used by the parties as a form of criminal law liability agreement. The problems appear when the restorative justice needed as an important thing to resolve the traffic accidents cases which caused victims are faced to various conflict which will be arose the ambiguity in application of restorative justice itself, let see how is the prospect of restorative justice implementatiton to resolve the traffic accident cases in the future. By using the normative approach, it can be concluded that restorative justice is needed by the conflict parties such as applicable criminal system conflict, conflict of interest between prepetrators and victims, and the conflict of legal certainty system. Along with the growing thingking about the purpose of punishment, the restorative justice application on the traffic accident cases has an open prospect to formally apply. Through the policy formulatization in formal restorative justice into Traffic ergulation and Road Transportation, the parties will get the value of legal certainty.
RESTORATIVE JUSTICE: SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Authors: Candra Septa
Published: September 2020

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan dibeberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep restorative justice dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan angka kejahatan yang relatif tinggi, patut pula untuk dipertimbangkan model restorative justice ini menjadi bagian dari pendekatan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi selama ini. Dalam perkembangannya prinsip restorative justice sudah diintrodusir melalui sejumlah ketentuan dalam RUU KUHP dan diversi terhadap anak, terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara stakeholders hukum pidana (pelaku, korban, masyarakat dan negara). Tentunya, model pendekatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.
Restorative justice is a new approach model to solve criminal matters. Restorative justice model is an approach that has actually been used in several countries with focus its approach to offenders, victims and the community in the process of settlement of legal cases that have happened among them. Even though the model has still been widely debated in the level of theory, but in fact, it still grows and exists, also influences policy and practice of the law in many countries. Based on the reasons, the focus of this study, namely: How is a mechanism of a restorative justice approach in solving legal cases in Indonesia? How is the concept of restorative justice that can be a part of the reform of criminal law in the future? The research applies descriptive analysis study and uses qualitative method. The result of the study shows that Indonesia as a law state with criminal figures relatively high ought also to be considered that the model of restorative justice may become an approach for solving legal cases. Restorative justice principles in development have already been introduced through a number of provisions in the Criminal Code Bill and diversion of children, especially to provide a balance among stakeholders in criminal law (perpetrators, victims, community and nation). Of course, this model is expected to be a part of the Indonesian criminal law reform in the future to bring justice, certainty and expediency as the purpose of the law itself.
REFORMULASI METODE KONVERSI SUARA MENJADI KURSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA
Authors: Wicaksono Dian Agung
Published: September 2020

Salah satu bagian dari sistem pemilihan umum (pemilu) yang terlihat sangat sederhana dan bahkan hampir tidak diperhatikan secara khusus adalah metode konversi suara pemilih menjadi kursi anggota legislatif. Sejatinya pengaturan mengenai metode konversi suara menjadi kursi telah diatur dalam UU, setidaknya sejak tahun 2004. Muncul pertanyaan mendasar bagaimana implikasi perpaduan antara sistem presidensial dan sistem kepartaian multipartai di Indonesia? Bagaimana politik hukum metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilu legislatif? Bagaimana evaluasi dan alternatif solusi terhadap penerapan metode konversi terhadap upaya penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder. Tentu perdebatan yang dibangun dalam konteks hukum tata negara bukanlah mana yang benar dan mana yang salah, namun lebih pada konteks implikasi yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks kompleksitas perpaduan sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multipartai, sudah selayaknya apapun pilihan kebijakan yang dibangun dalam kerangka politik hukum sistem pemilu di Indonesia haruslah mendukung terciptanya efektivitas sistem presidensial.
The simple part of election system is vote conversion method. The method to convert the total amount of votes into the seats of legislator almost abandoned. Actually, the method should be regulated in 2004 Legislative Election Act. Arise a basic question, how the implication of combination between presidentialism and multiparty system in Indonesia? How the regulation on vote conversion method in legislative election system? And, how the evaluation and solution alternative toward the implementation of vote conversion method in order to simplify the multiparty system in Indonesia? This is a normative legal research that collect secondary data. In the context of constitution law debate whether what is right or what is wrong, but rather in the context of the implications from the legal policy. In the context of complexity of fusion presidentialism and multi-party system, that is proper that any legal policy is built within the framework to support presidentialism effectiveness.
PERAN ASEAN DAN NEGARA ANGGOTA ASEAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
Authors: Taufik Ade Irawan
Published: September 2020

Isu pekerja migran bukan hal baru, namun masih isu yang aktual, karena masih banyak terjadinya sisi negatif berupa perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia bukan satu-satunya negara pengirim pekerja migran, namun terdapat negara lain dengan negara tujuan yang hampir sama. Permasalahan yang dialami oleh pekerja migran dari negara-negara tersebut pada dasarnya hampir sama dengan yang dialami oleh pekerja migran dari Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan, yakni bagaimana peran ASEAN dalam melindungi pekerja migran dan bagaimana kesiapan instrumen hukum Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam melindungi pekerja migran. Dengan menggunakan metode studi tekstual, didapatkan kesimpulan bahwa peran ASEAN dalam melindungi pekerja migran telah tertuang di Piagam ASEAN yang dielaborasikan ke dalam 3 (tiga) pilar Komunitas ASEAN, namun peran tersebut tidak dapat maksimal karena tidak terciptanya konsesus dalam penyusunan instrumen perlindungan hak pekerja migran. Rekomendasi terhadap kebuntuan tersebut adalah dengan membawa dan membahasnya ke dalam pertemuan Dewan Komunitas ASEAN, karena isu tersebut merupakan isu lintas komunitas. Peran ASEAN sangat tergantung kepada upaya masing-masing negara anggota ASEAN dalam merumuskan regulasi dalam hukum nasionalnya masing-masing untuk mengimplemantasikan instrumen ASEAN terkait perlindungan pekerja migran, namun hal ini belum didukung dengan peran negara anggota ASEAN yang relatif rendah dalam komitmen perlindungan pekerja migran.
The issue of migrant workers is not new, but still the current issue, because there were lots of negative sides in the form of inhumane treatment of migrant workers. Within the scope of ASEAN, Indonesia is not the only sending countries of migrant workers. There were other countries whose sending its migrant workers with similar destinations with Indonesia. Problems faced by migrant workers from those countries are basically the same as experienced by Indonesian migrant workers. This research discusses the problem, namely how ASEAN’s role in protecting migrant workers and how’s Indonesia and other ASEAN member countries legal instrument readiness to protect migrant workers. By using the method of textual study, it was concluded that the role of ASEAN in the protection of migrant workers has been stated in the ASEAN Charter elaborated into three (3) pillars of the ASEAN Community, nevertheless that roles cannot be maximized for there were no consensus in creating the protection of the rights of migrant workers instruments. Recommendation to the impasse is to bring and discuss it in the ASEAN Community Council meeting, because the issue is a cross-community issue. ASEAN’s role in implementing ASEAN instrument on the protection of migrant worker is dependent upon the efforts of each ASEAN member countries in formulating regulations in their respective domestic laws. Nevertheless, their commitments to the protection of migrant workers are relatively poor.
KORUPSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Purawan Akhmad Adi
Published: September 2020

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi kerawanan dalam proses pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada bentuk perilaku koruptif masih terjadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, studi ini mencari jawaban atas pertanyaan apakah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengantisipasi terjadinya korupsi legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Studi ini menyimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah cukup antisipatif dalam menciptakan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada bentuk pencegahan terhadap praktik korupsi legislasi. Namun, perwujudan pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan bersih sangat tergantung pada kualitas pelaksanaannya. Dari lima tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, studi ini menemukan tahap perencanaan dan pembahasan mengandung kerawanan yang cukup tinggi, sedangkan pada tahap penyusunan, penetapan/pengesahan, dan pengundangan kecil kemungkinan terjadi. Untuk meminimalisasi peluang terjadinya korupsi legislasi, studi ini mengusulkan empat prinsip yang dapat diterapkan, meliputi ketatalaksanaan, profesionalitas, justifikasi, dan partisipasi publik.

Indonesia has Law Number 10 year 2004 on drafting of the laws then its superseded by Law Number 12 year 2011 but the vulnerability in the law making process that lead to corruptive behaviour remain happens. By using juridical normative methods, this study seeks answers whether the regulation in the Law Number 12 year 2011 have been anticipating for the vulnerability of legislative corruption in law making process. This study conclude that normatively Law Number 12 year 2011 has been quite anticipative in forming mechanism of law making process which is lead to prevent legislative corruption practices. However, the embodiment of clean and good establishment of legislation is depend on the quality of its implementation. Among the stages of law making process , this study found that planning and discussion stages are quite vulnerable to legislative corruption, while preparation, enactment, and promulgation less likely occured. In order to minimize possibility of legislative corruption, this study proposes four principles can be applied icluded the management, professionalism, justification, and public participation.
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM ERA DESENTRALISASI DI INDONESIA
Authors: Suharyo Suharyo
Published: September 2020

Pelaksanaan desentralisasi merupakan kebijakan negara sebagai upaya mendekatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, menumbuhkan partisipasi masyarakat, serta good governance , ternyata berimplikasi negatif dengan menyuburnya korupsi di daerah. Untuk itu tulisan ini berusaha meneliti apa yang menyebabkan perilaku korupsi pada era desentralisasi serta bagaimana optimalisasi pemberantasan korupsi di tengah desentralisasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa penegak hukum di daerah tidak optimal dalam pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya. Salah satunya adalah disebabkan keterbatasan jumlah penyidik KPK yang harus beroperasi di seluruh Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan menyusul Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam implementasinya diharapkan mampu mendinamisasikan serta meningkatkan derajat desentralisasi, dapat meminimalisir epidemi korupsi di daerah. Penguatan jajaran penegak hukum di daerah serta strategi represif merupakan upaya yang harus dikedepankan dalam optimalisasi pemberantasan korupsi.

The decentralization is a state policy to draw between public service and public welfare, emerging public participation and good governance, infact have negative implications for corruption at the local area increasingly. Therefore this paper try to examine what caused corruptive behaviour in the decentralization era as well as how to optimize corruption eradication in the decentralization era. Using normative juridis method, it can be concluded that the role of law enforcement officer in local area did not combat corruption within his jurisdiction optimally. It was caused by limited number of Corruption Eradication Commission’s investigators which cover all areas in Indonesia. The amendment of Law number 32 year 2004, begins with the enactment of Law Number 6 year 2014 regarding Village and immediately followed by Government Regulations in lieu of Laws Number 1 year 2014 regarding Election of Governor, Regent and Major and also Law Number 23 year 2014 regarding Amandment of Local Government, it was expected to dynamize and develop decentralization in implementation could decrease corruption epidemic in local area. Strengthening of local law enforcement officers and also repressive strategy are prioritized in optimizing the eradication of corruption.
STUDI DINAMIKA MEKANISME PILKADA DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN MEKANISME PILKADA NEGARA LAINNYA
Authors: Hardjaloka Loura
Published: September 2020

Frasa ” dipilih secara demokratis ” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 selalu ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Untuk memahami tafsiran sesungguhnya, tulisan ini akan membahas mengenai tafsiran ketentuan tersebut terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah, disamping itu akan dibahas pula dinamika pemilihan kepala daerah (termasuk di daerah istimewa) di Indonesia dari masa ke masa, dan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah di negara lainnya. Melalui penelitian yuridis normatif, diketahui bahwa secara konstitusional makna frasa tersebut dapat diartikan dalam bentuk pemilihan langsung dan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah di Negara lain pada dasarnya juga pernah diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan kisruh yang terjadi beberapa lalu terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memunculkan isyarat bahwa rakyat lebih puas dengan pemilihan langsung. Sebaliknya di daerah istimewa Yogyakarta, rakyat lebih puas untuk tetap menetapkan turunan Sultan yang menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian, alangkah baiknya pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat sebelum mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah untuk meminimalisir terjadinya kisruh.
The phrase ”shall be elected democratically” in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of Indonesia is always interpreted that regional leaders shall be elected directly by the people. According to that, this paper will discuss the provisions interpretation about election system for regional leaders, the dynamic system in the local election for regional leaders (including in special regions) in Indonesia, and comparison with other countries. Through normative juridical research, the constitutional meaning of the phrase can be interpreted both as direct election and election by the Local Council. The local election for regional leaders in other countries basically has been applied in Indonesia. However, based on the protest that occurred related to the election by the Local Council gave us a sign that people prefer direct election. Unlike in Yogyakarta, as a special region in Indonesia, the Yogya’s people prefer to be led by Sultan’s descendant. Thus, in the future, government should understand people’s will before changing the election system for regional leaders to minimize conflicts.
PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Frensiska Ryna
Published: September 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami perubahan yang cukup beragam, mulai dari pilkada secara langsung, pilkada melalui mekanisme perwakilan, yaitu dipilih oleh DPRD, hingga kembali pada pilkada secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah perubahan pilkada di Indonesia, khususnya bagi calon perseorangan serta implikasi perubahan pilkada bagi calon perseorangan dalam pilkada dilihat dari perspektif HAM. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan tidak pernah berubah, padahal jumlah dukungan minimal tersebut cukup besar. Perbedaan acuan persentase jumlah dukungan antara calon perseorangan dan calon dari partai politik memberikan kesenjangan yang lebih membebani calon perseorangan. Salah satu landasan filosofis keberadaan calon perseorangan dalam pilkada adalah untuk memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kesenjangan yang ada tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang belum secara total memenuhi hak warga negaranya dengan menyediakan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus mengkaji ulang ketentuan mengenai jumlah dukungan minimal calon perseorangan, khususnya acuan persentase jumlah dukungan minimal calon kepala daerah.
Local elections for regional leaders (Pilkada) in Indonesia has experiences quite diverse changes from direct Pilkada, Pilkada through representative mechanism i.e. chosen by The Regional Representatives Council, and back to utilising direct Pilkada. This changes have raised question on how Pilkada’s changes and implications in general, and especially to individual candidates if it is seen through human rights perspective. Using regulatory and analytical approach, it can be concluded that the provisions concerning the minimum requirements of the amount of support for individual candidate has never changed. Reference percentage difference between the amount of support for individual candidate and candidate from political party provide more gaps burdening the individual candidate. One of philosophical foundation of the existence of individual candidate in the election is to fulfill human rights, especially the rights of citizens to participate in government. Existing gap indicates the legislators have not completely fulfill the rights of its citizens by providing equal opportunities to participate in government. Therefore, legislators should review this provision, in particular the reference percentage of the minimum amount of support for regional leaders candidates.
MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN
Authors: Pramudya Kelik
Published: September 2020

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah sering menimbulkan sengketa mengenai penetapan hasil perolehan suara. Upaya yang dilakukan oleh calon yang tidak puas atas penetapan ini ialah mengajukan pembatalan ke lembaga peradilan. Pembaharuan mengenai sistem penyelesaian hasil pemilihan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa sebelum dikeluarkan peraturan tersebut, apa pembaruan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan bagaimana mewujudkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangn dan analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembaharuan mendasar terletak pada lembaga yang berwenang menangani yaitu dari Mahkamah Konstitusi beralih ke Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Penulis merekomendasikan bahwa pembaharuan tersebut harus didukung oleh peraturan teknis untuk menjamin kefektifan dan memenuhi rasa keadilan.
The implementation of the direct local elections for regional leaders in the regional level often give rise to disputes on the determination of voting results. The efforts made by a candidate who is not satisfied with the determination is to submit the cancellation to the judiciary. Renewal on the system of electoral dispute settlement which has been undertaken by the government to deal with the problem is Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014. Problems addressed in this research, among others: how the electoral dispute settlement mechanisms works before the regulation was issued, what renewal that is found in the regulation ands how to create a fair and effective electoral dispute settlement. This research is a descriptive-normative legal research by using regulatory and analytical approachs. It can be concluded from the research that the fundamental renewal takes place in the institution authorized to handle the dispute settlement that is from the Constitutional Court to the high courts appointed by the Supreme Court . The author recommends that the renewal must be supported by technical regulations to ensure effectiveness and meet the sense of justice.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XI.2013
Authors: Hendrawan Indra
Published: September 2020

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun tanpa sempat diimplementasikan, Undang-Undang tersebut telah direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan melimpahkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan ke badan peradilan khusus. Perubahan Undang-Undang secara cepat tersebut telah menimbulkan pertanyaan, kemanakah arah kebijakan penyelesaian perselisihan di masa mendatang? Dengan pendekatan yuridis normative, tulisan ini mencoba menguraikan refleksi penyelesaian perselisihan di Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi selama satu dasawarsa terakhir untuk mendapatkan penanganan ideal yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, penempatan hakim-hakim yang berintegritas, mumpuni serta yang mengedepankan keadilan substantif dalam penyelesaian perselisihan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Selain itu, perbaikan juga tidak cukup hanya pada tahap penanganan perselisihan hasil saja, perlu pula ada optimalisasi penegakan hukum di tahap-tahap sebelumnya yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu/Panwaslu, DKPP ataupun penegak hukum lainnya.
Law No. 1 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 concerning the election of Governor, the Regent and Mayor Become Law mandates the Supreme Court as an authorized institution to settle disputes about electoral result from the local election for regional leaders. However, without a chance to be implemented, the Law has been revised by Law No. 8 of 2015 in which any disputes that arise from the results of the election are delegated to a special judicial body. The ammendment has raised question, to where the policy of dispute resolution will be directed in the future? Using normative juridical approach, this paper tries to elaborate the reflection of dispute resolution in the Supreme Court or the Constitutional Court during the last decade to find out ideal treatment should be applied in order to improve the dispute resolution mechanism in the future. So, the placement of judges who have integrity, capability, and put the substantive fairness in the dispute resolution is absolute term. In addition, the improvement is not enough in just handling the dispute resolution stage, there should also be optimizing of the the law enforcement in the earlier stages that were carried out by the General Election Commission, Bawaslu/Panwaslu, DKPP or other law enforcement bodies.