bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
The Legal Politics of Immigration: Restrictions on Foreign Citizens in Indonesia During the COVID-19 Pandemic
Authors: Rokan Mustika Putra
Published: March 2024

The COVID-19 pandemic, which began in Wuhan, China, in late 2019, has had global repercussions, including in Indonesia, particularly in the immigration sector. The policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), deemed ineffective, prompted the Indonesian Government to introduce the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) as an alternative in combating the spread of the virus. This article explores the legal politics of immigration during the emergency PPKM period of the COVID-19 pandemic in Indonesia using a normative juridical approach and literature research. Although PPKM is not explicitly regulated, it poses legal-political challenges and requires adaptation in the immigration legal system. The article also discusses the development of immigration law substance from Law No. 9/1992 to Law No. 6/2011, as well as the political-legal implications regarding the restriction of foreigners in Indonesia during PPKM. The need for legal consistency and policy adjustment in responding to pandemic challenges, as well as legal-political options that the government can take to strengthen the legal basis of PPKM and respond to changes in the immigration system, is also highlighted. Some recommended steps include changes to the Law, issuing Government Regulation in Lieu of Law (Perpu), and enhancing the role of Regional Governments in regulating PPKM in accordance with their authority.
Perbandingan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Antara Bank BUMN Konvensional dan Bank Swasta Syariah
Authors: Prisando Taruna
Published: March 2024

Bank menjadi elemen penting dalam dinamika ekonomi modern karena perannya dalam memenuhi kebutuhan finansial dan layanan keuangan masyarakat. Tergantung pada prinsipnya, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pendekatan, produk, dan proses kredit atau pembiayaan yang mereka tawarkan. Tulisan ini meneliti perjanjian kredit antara bank BUMN konvensional dan bank swasta syariah, menyoroti perbedaan dalam pertimbangan kelayakan kredit, metode perhitungan keuntungan, pembayaran angsuran, dan penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini menguraikan perbedaan esensial dan persamaan yang mendasari prinsip dan praktik kredit kedua jenis bank. Kesimpulannya, perjanjian kredit dalam bank konvensional dan akad pembiayaan dalam bank syariah hampir memiliki memiliki prinsip yang sama.
Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia
Authors: Azahrah Amalia Gustiara
Published: March 2024

Hukum Agraria Indonesia memberikan pemahaman bahwa nasionalisme mencegah warga negaraasing untuk memiliki tanah dengan sertifikat, bahkan untuk warga negara Indonesia yang menikahdengan orang asing dengan izin sebelumnya, tanpa pembagian harta dan mereka tidak diperbolehkanmemiliki tanah atas dasar hak sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perkawinan diIndonesia tentang komposisi properti. Di Indonesia, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI)dengan warga negara asing (WNA) adalah perkawinan campuran. Perkawinan yang dilakukan antaradua warga negara Indonesia yang berbeda agama tidak dianggap dalam sebagai perkawinancampuran, tetapi perkawinan yang berbeda agama. Penjelasan tentang perkawinan campuran, diIndonesia perkawinan campuran bisa didefinisikan dalam Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,yang mengatur sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UndangUndang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraanIndonesia.”. LahirnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menyebabkan perubahan besar dalamperaturan mengenai pisah harta, yang dimaksud dari sini yaitu menyebabkan perjanjian pisahkekayaan atau kepemilikan dapat dilaksanakan setelah perkawinan dilakukan. Namun, sebelumterjadinya Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah lahir terlebih dahulu yaitu Penetapan Pengadilantentang perjanjian pisah harta.
Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia
Authors: Sihombing Betty D. Laura , Purba Hasim , Zaidar Zaidar , Kaban Maria
Published: March 2024

Perbuatan hibah sering menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa antara penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah seperti dalam Putusan Perkara No. 2681/K/PDT/2015. Perdebatannya adalah mengenai kekuatan surat penyerahaan tanah objek hibah tahun 1901 yang hanya berupa Surat Penyerahan Tanah atau surat di bawah tangan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat hibah tanah di bawah tangan menurut hukum perdata dan analisa pertimbangan dan putusan hakim berkaitan dengan Surat hibah dibawah tangan dalam Putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa kekuatan hukum pembuktian hibah tanah dalam bentuk surat di bawah tangan berlaku terhadap orang yang untuk siapa hibah itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian Hakim berdasarkan pembuktian bebas; Pertimbangan dan putusan hakim berkaitan dengan Surat hibah dibawah tangan tersebut telah memperoleh keyakinan hakim berdasarkan kekuatan pembuktian nya secara formil dan materil, sehingga putusan hakim telah merepresentasikan kepastian hukum karena tetap berlaku dan mengikat para tergugat dan penggugat serta tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.
Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitase
Authors: Felina Carin , Kamello Tan , Sembiring Rosnidar , Sembiring Idha Aprilyana
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang menilai dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/ PN.Jkt.Pst membatalkan putusan arbitrase dan menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum tentang pembatalan putusan arbitrase dikaitkan dengan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase. Menggunakan penelitian hukum nomatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan no. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst memutuskan membatalkan putusan arbitrase karena terbuktinya dasar permohonan pemohon pembatalan putusan arbitrase yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum, oleh sebab seharusnya melawati pembuktian yang sangat kompleks. Disarankan yaitu perlu dilakukan penyempuranaan perangkat hukum tentang arbitrase khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase.
Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Alat Berteknologi Tinggi dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Curanmor Pada Satreskrim Polrestabes Medan
Authors: Fransiskus Jhonson Edison , Sunarmi Sunarmi , Marlina Marlina
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, oleh karena penggunaan alat berteknologi canggih dalam mengungkap tindak pidana merupakan pelayanan Polri kepada masyarakat untuk cepat tanggap menungkap kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hambatan dan Upaya Satreskrim Polrestabes Medan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan menggunakan alat berteknologi tinggi untuk mengungkap kasus kejahatan curanmor di Kota Medan berdasarkan teori legal sistem yaitu Pertama, dari sisi substansi hukum hambatannya tidak ada SOP Penggunaan Teknologi dalam penyelidikan kasus kejahatan curanmor di Satreskrim Polrestabes Medan. Upayanya, membuat Nota Kesepahaman antara Polrestabes Medan dengan provider-provider telepon seluler. Kedua, dari sisi struktur hukum hambatannya penggunaan alat bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli. Upayanya, Satreskrim Polrestabes seharusnya memfasilitasi penggunaan ahli digital forensik tersebut. Ketiga, dari sisi budaya hukum terhambat karena masih adanya budaya suap dalam melayani pelapor.
Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika
Authors: Siahaan Alvin Adianto , Ekaputra Mohammad , Trisna Wessy
Published: March 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan MA 2633K/Pid.Sus/2020 terkait putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Parapat terdakwa Arifin Nasution alias Bandrek telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang terdiri pasal 114 Ayat (1) serta pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diputus oleh majelis pemeriksa perkara tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam Putusan No.556/Pid.Sus/Pn Rap, hal ini berubah pada Tingkat Kasasi dimana Hakim Judex Juris atau pada Tingkat Kasasi memberikan pendapat berbeda dan akhirnya menjatuhkan hukuman yang diluar dari dakwaan alternatif satu dan dua Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan berdasarkan yurisprudensi bahwa Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga putusan 2633 K/Pid.Sus/2020 dinilai tetap sah sepanjang tidak diajukannya upaya hukum.
Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan
Authors: Sinaga Fierda , Sembiring Rosnidar , Kaban Maria , Sembiring Idha Aprilyana
Published: March 2024

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap memunculkan perdebatan dan permasalahan hukum yang rumit terkait hak dan tanggung jawab pasangan, status dan hak anak-anak, pembagian harta bersama, serta dinamika kehidupan dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisa dampak hukum dari perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara yang mengakomodasi perspektif tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan dan kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal utama. Pertama, dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan beda agama merujuk pada Undang-undang perkawinan serta bagi umat Katolik mengacu pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Kedua, Mekanisme yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158 serta di dalam di kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Terbaru, setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama kini dilarang untuk dilaksanakan dan didaftarkan. Ketiga, penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup hak-hak antara pasangan yang meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar
Authors: Purba Andika Temanta , Trisna Wessy
Published: March 2024

Masyarakat umum saat ini khususnya wanita sering menggunakan kosmetik untuk mempercantik diri, namun banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya. Tujuan penelitian mengenalisis aturan hukum terkait kosmetik di Indonesia, tindak pidana perdagangan kosmetik, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual produk tanpa standar. Studi ini mengacu pada Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Menggunakan penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Aturan hukum terhadap kosmetik di Indonesia diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, namun aturan yang mengatur secara khusus terhadap kosmetik diatur oleh beberapa Peraturan BPOM; Sanksi hukum yang timbul terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dalam hal ini tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi berdasarkan dua ketentuan hukum yakni Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn adalah sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang
Authors: Fendi Fendi , Sembiring Rosnidar , Kaban Maria , Andriati Syarifah Lisa
Published: March 2024

Penelitian ini mengkaji praktik dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia pernikahan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun. Praktik ini terjadi karena kehamilan di luar nikah, desakan tetangga, dan hubungan badan yang sering terjadi. Hakim dalam memutuskan dispensasi tetap mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan pada kondisi calon mempelai. Dampak positif pernikahan di bawah umur melibatkan aspek agama, menghindari zina dan fitnah. Namun, dampak negatifnya melibatkan kurangnya kemandirian, beban tambahan bagi orang tua, dan risiko perceraian yang dapat menimbulkan konflik.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn
Authors: Wendell Raynaldo Divian , Mulyadi Mahmud , Marlina Marlina
Published: March 2024

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tersebut, dengan fokus pada aspek perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn menerapkan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan anak dalam konteks tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (conceptual approach). Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak harus memenuhi 3 (unsur) yaitu harus ada kesalahan (culpa ataupun dolus), mampu bertanggungjawab dan juga tidak adanya ditemukan alasan pemaaf. Proses persidangan terhadap anak tetap mengacu kepada ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan mengenai perbuatan yang dilanggar tetap mengacu kepada sanksi serta bentuk pemidanaan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Hakim dalam perkara anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, Hakim dalam hal ini menjatuhkan pemidanaan kepada anak yaitu selama 9 (sembilan) bulan pidana penjara, namun berdasarkan lebih tepat apabila Hakim menerapkan peraturan yang terdapat didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan tindakan pengembalian kepada orangtua/wali dengan dasar bahwa Terdakwa Anak bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana) ataupun orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa Anak murni menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan diri sendiri.
Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan
Authors: Panggabean Fransiska , Ediwarman Ediwarman , Sunarmi Sunarmi , Marlina Marlina
Published: March 2024

Penelitian ini ingin melihat bagaimana kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di era digital di wilayah hukum Kota Medan dengan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya penegakan hukum dalam rangka kebijakan penal yang dilakukan Aparat Penegak Hukum, masih belum memadai untuk memberantas peredaran narkotika di era digital. Sebab, seiring perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, maka modus-modus peredaran narkotika juga berkembang pesat. Sarannya, dengan dukungan UU ITE mengenai alat bukti elektronik dapat merupakan perluasan alat bukti yang sah, seharusnya Aparat Penegak Hukum dapat menggunakan instrumen tersebut dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan agar lebih memudahkan dalam pembuktian.
Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi
Authors: Sisera Perida Apriani , Syahrin Alvi , Marlina Marlina , Ikhsan Edy
Published: March 2024

Undang-Undang No.11/2012 tidak menjamin kepastian hukum dalam mencapai tujuan diversi perkara ABH/AKH. Meskipun diversi wajib, ganti rugi tidak diwajibkan, dan UU tersebut tidak memiliki mekanisme eksekusi ganti rugi atau sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi janji ganti rugi kepada korban. Ini menyulitkan penagihan dan kompleksitas ketika korban atau keluarganya menagih ganti rugi kepada penyidik. Penelitian ini menyoroti pengaturan ganti rugi dalam penyelesaian perkara ABH/AKH secara diversi, konsekuensi hukum penyelesaian ganti rugi, dan solusi penyelesaian janji membayar ganti rugi yang tidak ditepati oleh pelaku/keluarganya kepada korban. Penelitian bersifat normatif, deskriptif, dan preskripsi, dengan menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganti rugi dalam diversi perkara ABH/AKH mengacu pada Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU No.11/2012, namun restitusi bukan opsi mutlak, melainkan alternatif. Ini menyebabkan ketidakpastian bagi korban maupun keluarganya. Solusi penyelesaian ganti rugi perkara ABH/AKH yang tidak dibayar adalah dengan memanggil pelaku/keluarganya oleh penyidik untuk membuat perjanjian baru, dimonitor, dan dilindungi secara hukum, dengan ancaman lanjutan perkara pidana jika tidak membayar. Diperlukan peraturan tambahan seperti PP atau Perkapolri tentang pelaksanaan ganti rugi diversi, atau minimal SOP penyidik. Penyidik perlu aktif dalam menentukan isi perjanjian, dengan jaminan yuridis bagi pelaku/keluarganya yang tidak memenuhi janji pembayaran ganti rugi kepada korban/keluarganya. SOP penyidik di Polresta Medan perlu mengatur tata cara menagih janji pelaku kepada korban, termasuk standar permohonan restitusi diversi, restitusi yang tidak dibayar, dan konsekuensi hukum jika pelaku ingkar janji.
Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara
Authors: Gurusinga Irayata Br. , Ekaputra Mohammad , Marlina Marlina
Published: March 2024

Kemajuan teknologi informasi memudahkan pertukaran informasi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kejahatan melalui media elektronik, termasuk penyebaran konten asusila. Penelitian ini menganalisis upaya pengungkapan kasus penyebaran konten asusila oleh subdit siber V Polda Sumatera Utara. Melalui pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini menemukan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah menerima pengaduan masyarakat. Patroli siber digunakan untuk mengungkap kasus, meskipun subdit siber menghadapi hambatan seperti keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia, serta tingkat anonimitas yang tinggi di Polres-Polres daerah.
Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika
Authors: Silalahi Saut Maruli Tua , Syahrin Alvi , Ekaputra Mohammad , Sutiarnoto Sutiarnoto
Published: March 2024

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang, dimana hasil kejahatan tersebut berpotensi digunakan kembali untuk kejahatan serupa atau baru. Indonesia memiliki risiko pencucian uang yang tinggi, terutama dari kejahatan narkotika. Penelitian ini fokus pada peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang dari kejahatan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidik BNN berperan dalam mengungkap pelaku dan jaringan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, menelusuri serta menyita aset, serta melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Disarankan agar BNN mengoptimalkan peran Penyidik BNN dalam mengungkap jaringan pelaku, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta menelusuri serta menyita aset, sehingga dapat lebih efektif dalam pemberantasan pencucian uang.
Increasing Community Income Through Tilapia Farming In Bontomatene Village, Pangkep
Authors: Mariam Mariam , Walinono Andi Rusdi , Karma Karma , Ahmad Ilham , Purnamasari Lilis
Published: March 2024

The purpose of the Community Partnership Program activities is Fisheries Development in Rumah Great Village. The method used in the implementation of the program is carried out through three stages. In the first stage, fish farming to farmer groups. The next stage is to provide assistance with fish pellet molding machines and materials for making fish pellets. Then, guiding the fish farmer group in using the pellet molding machine and making tilapia pellets directly by mixing various types of fish pellet-making materials according to the dosage. In the last stage, the service team handed over 4000 tilapia seeds to be stocked in the pond that became the activity area, so that the farmer group could start cultivation activities with the help of tilapia seeds. Based on the results of interviews with the community, especially farmer groups on community service activities carried out by the service team, they feel that this activity has increased knowledge about tilapia farming, this activity also improves the skills of farmer groups in making tilapia pellet feed using a pellet molding machine.
Kinerja Operator Dalam Penerapan Sidalih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah
Authors: Burdady Yendi , Faridah Faridah , Charolina Ovita
Published: March 2024

Penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam membantu mencapai tujuan organisasi. Pada sektor pemerintahan untuk mendukung kinerja operasional, salah satu upaya yaitu dekembangkannya sistem informasi terintegrasi dalam lingkup tertentu yang menghubungkan pengolaan sistem informasi antar unit, bagian atau tempat dengan memanfaatkan akses internet. Untuk mendukung kegiatan pemerintah tersebut maka lembaga KPU mempersiapkan sebuah sistem berbasis teknologi  yang digunaka yaitu Sistem Informasi Data Pemilih di KPU. Pada sistem sidalih ini proses yang paling sering dilakukan adalah proses pemutakhiran data yang tugasnya adalah untuk membersihkan data invalid dan menghindari data pemilih ganda yang selama ini menjadi beban dalam setiap pemilu dan pemilihan karena begitu banyak data yang harus operator input. Mulai dari daftar data pemilih, menyimpan, pemutakhiran data, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja Operator dalam penerapan sidalih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari aspek disiplin kerja, stress kerja, kepemimpinan dan lingkungan kerja berjalan dengan baik, dan Faktor penghambat dari kinerja operator dalam penerapan sidalih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu masih terdapatnya kendala pengambilan data dari desa yang melibatkan PPS dan PPK dari setiap desa yang di kumpulkan melalui PPK, pekerjaan pemutakhiran data pemilih ini memiliki  waktu di tahapan pemilu yang jelas sehingga membutuhkan kerjasama yg baik antar jajaran petugas di bawah, selain itu kendala juga ada di aplikasi sidalih itu sendiri yang sering mengalami eror pada saat pengoperasianya secara bersamaan.
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Perawat Di RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu
Authors: Amrullah Amrullah
Published: March 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan keterlibatan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perawat pada RSUD Kota Bengkulu baik secara simultan maupun individu. Penerapan kepemimpinan transformasional yang profesional berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perawat. Demikian juga, keterlibatan kerja yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja perawat yang tinggi. Lebih lanjut, hasil studi menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan namun pengaruh yang diberikan lebih rendah dibandingkan keterlibatan kerja. Peningkatan keterlibatan pekerjaan perawat juga difasilitas oleh pimpinan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan, seperti IPCN (Infection Prevention Control Nurse). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran hendaknya pimpinan dapat meningkatkan frekuensi pelatihan dan jumlah peserta yang diikutkan, terutama bagi perawat yang belum pernah mengikutinya. Pimpinan juga dapat memfasilitasi buku-buku atau modul khusus yang dibutuhkan perawat sesuai dengan tugas fungsinya, seperti modul pembelajaran keperawatan medikal bedah, modul keperawatan komunitas, modul keperawatan dasar, modul komunikasi dalam keperawatan, modul dokumentasi keperawatan dan modul lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas perawat.
Peran Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 Serta Efektifitas Pelatihan Bagi Masyarakat Desa
Authors: Sutikno Bambang , Marsidi Marsidi , Rindawati Septi , Ditasman Ditasman , Romdana Romdana
Published: March 2024

Most of the people in the Sebakul village don't care about the dangers of covid 19 that are hitting their village. In various generations, people are rarely seen wearing masks. This is a special note for the government in paying attention to its people. For example, what is happening now, where weddings are very vulnerable to the circulation of this virus? And as if he doesn't care about his health, it is necessary to take action or research that the level of knowledge must be wider. In order to comply with the regulations that should be from the central government, it is safe for the community. it is necessary to carry out creative programs that can take community sympathizers to their awareness of the dangers of the spread of Covid 19, for example by conducting awareness training on the spread of Covid 19, conducting counseling to villages. Automatically it will be more effective in inhibiting the spread of the Covid 19 virus.
Penyuluhan Perkembangan Inovatif Telekomunikasi di Desa Padang Padang Ulak Tanjung
Authors: Askani Askani , Alfatah Dhika , Purwanti Tri , Kasdi By , Rahayu Novi
Published: March 2024

The development of telecommunications technology in the world occurs very rapidly due to the need for to communicate and exchange data quickly, easily and mobile. Science Development about Innovative Telecommunications that exist not only develop in quality and competitiveness. In use Modern technology that exists today. With the aim of producing a society with high potential in science Knowledge of Innovative Telecommunication that has competitiveness and improves the ability of Science Telecommunication Innovative through the development of Leading Commodities from the Telecommunication Innovative Materials.Strategies that will be carried out in introducing Knowledge About Innovative Telecommunications in Padang Village Ulak Tanjung, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency.
PENANAMAN BIBIT POHON SEBAGAI BENTUK KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN DI TWA (TAMAN WISATA ALAM) PANTAI PANJANG BENGKULU
Authors: Rahayu Desita , Reski Herlinda , Ridianto Ridianto , Charolina Ovita , Alfatah Dhika
Published: March 2024

One of the steps taken to increase a sense of concern for the environment is to plant tree seeds. The planting was carried out at the Long Beach Bengkulu Nature Park (TWA). The choice of location was based on the condition of the area which was damaged by human activity, including the amount of scattered garbage and the surrounding area which was barren due to community activities which of course had a negative impact on the surrounding environment. The activity which was carried out on October 15 2022 involved the STIA Bengkulu Academic Community and the Bengkulu Natural Resources Conservation Agency (KSDA) by planting Agathis, Durian, Rambutan and Mahogany tree species, which in total totaled 200 tree seeds. The responsibility for the maintenance of this plant is a shared responsibility between MAPALA agra Buana STIA Bengkulu and the Bengkulu KSDA Center. This activity is expected to increase the awareness of the people of Bengkulu City on the importance of protecting and preserving forests, especially in the Nature Tourism Park area.
KEGIATAN DONOR DARAH CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BENGKULU
Authors: Gustinii Gustinii , Pratiwi Ameitha , Azuwandri Azuwandri , Putra M Bima Eka , Dwisnu Erlian
Published: March 2024

Blood donation is the activity of a person who voluntarily donates his blood for humanitarian purposes. The purpose of carrying out this blood donor activity is to create a sense of solidarity among people, increase satisfaction with health services, assist the government in providing blood needs for healthy people, and overcome the effects of the spread of disease.  Blood donor activity conducted by a person is considered very important, because the blood needs in the Blood Transfusion Unit of Indonesia Red Cross then written UTD PMI in Bengkulu City, only fulfilled about 50% of the existing needs, especially for referrals from several Private Private Hospitals and Houses General Hospital. So that the blood donor activity that was originally done by someone, then done by community group which is in field of Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi of Bengkulu.
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi di STIA Bengkulu
Authors: Nurmailiza Nurmailiza , Hamid Anwar , Rahayu Novi , Ditasman Ditasman , Romdana Romdana
Published: March 2024

Since March 2020, there has been a spike in cases of Indonesians exposed to the Covid-19 virus, which has prompted the Indonesian government to establish various policies for handling the Covid-19 pandemic, one of which is the Covid-19 vaccination policy. The Covid-19 vaccination policy was taken by the government because it is considered as one of the solutions that can increase the immunity of the people's body so as to minimize the spread of the Covid-19 virus and can restore economic conditions which have been hampered by the existence of the Covid-19 pandemic. Vaccination is the process of giving vaccines by injection or dripping into the mouth to increase the production of antibodies to ward off certain diseases. In carrying out Community Service activities several methods are used, namely: Presentation Method. The presentation method was chosen to provide an explanation about vaccination. Question and answer method. The question and answer method is very important for the participants. This method allows students to gain insight into the importance of the COVID-19 vaccination during the current pandemic. Sharing Session About COVID-19 vaccination. This sharing session is given to the participants in providing input and guidance for the material obtained. The results of this dedication show that they are very enthusiastic about following it from start to finish.
PEMANFAATAN DIGITAL MARKETlNG SYRUP JAHE MERAH DANGAU DATUK DI KOTA BENGKULU
Authors: Wahyudi Jusuf , Efendi Yanto , Ariska Yesi Indian , Yustanti Nirta Vera , Azuwandri Azuwandri
Published: March 2024

Perkembangan tekhnologi beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan,berdampak pada pergeseran pemasaran yang dilakukan dari yang konvensional ke digital marketing. Dangau Datuk yang merupakan salah satu UMKM yang salah satu produk yang dihasilkan adalah Syrup Jahe Merah, selama ini produk ini pemasaranya masih terbatas dan masih menggunakan cara-cara konvesional seperti titip jual, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan tentang digital marketing dan teknik branding dan banyak nya pesaing dengan produk sejenis. Oleh sebab itu pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pendampingan terhadap kendala dan kekurangan yang ada sehingga bisa diperbaiki kedepannya, mulai dari teknik marketing dengan digital marketing maupun design branding. Setelah pengabdian ini dilakukan dilihat dari hasil evaluasi terhadap peserta pada UMKM Dangau Datuk sudah memahai tentang digital marketing, memanfaatkan media sosial untuk pemsaran sehingga diharapkan jangkaun pasar yang lebih luas.
TECHNICAL DESIGN OF MINE DRAINAGE SYSTEM IN LIMESTONE MINING AT UP. PARNO, KARANGASEM VILLAGE, PONJONG DISTRICT, GUNUNGKIDUL DISTRICT, REGION YOGYAKARTA SPECIAL
Authors: Mahardhika Raditya , Hartono  , Inmarlinianto
Published: March 2024

UP. Parno is a limestone mining company operating in Karangasem Village, Ponjong District, Gunungkidul Regency. UP. Parno has an IUP with an area of 5.7 hectares by implementing an open mining system (surface mining) with the quarry method. Surface mining affects the surface due to climate. When it rains, the falling rainwater can pool in the mining area and around the lower mining openings. If it is dry, no rainwater enters the mining area. Thus, an adequate mine drainage system design is needed. Water discharge is the main thing to determine a good mine drainage system design. Based on the results of the calculation of rainfall data from 2011 to 2020, it is known that the planned rainfall is 101.70 mm/day, and the rainfall intensity is 43.77 mm/hour with a five-year return period of rain. The purpose of making an open channel is to drain rainwater that enters the mining area and drain runoff so that the mine road does not stagnate. The designed open channel has dimensions of b = 1.50 m; B = 1.00 m; d = 0.60 m; h = 0.50 m; a = 0.60 m. Culverts function to drain water from open channels that cut off haul roads. The culverts required are made of smooth cement surface, with a diameter of 0.35 m. The water flowing by the open channel will go to the settling pond to be purified first before flowing into the river around the mining area. The settling pond is designed to consist of three compartments with an area of 264 m2 each and 666 m3 volume. Dredging of sediment in settling ponds must be carried out every 10 months and 13 days.
COAL FACES STUDY BASED ON MACERAL CHARACTERISTICS IN KLASUAT AREA, KLAYII DISTRICT, SORONG REGENCY, WEST PAPUA
Authors: Tandirerung Restu , Santus Max
Published: March 2024

This study aims to determine the characteristics of the coal maceral and the Klasuat coal facies which are included in the Klasaman Formation, Salawati Basin, West Papua of Upper Miocene - Pleistocene age. The characteristics of coal maceral can be identified using maceral analysis, vitrinite reflectance value analysis, interpretation of the depositional environment based on Diessel, and Lamberson and Calder diagrams. The methodology applied in this research attempts to expand the research of coal at the local scale in the Salawati Basin, and to determine variations in coal characteristics controlled by differences in the lateral depositional environment. Based on the results of facies reconstruction of the depositional environment using four parameters TPI (Tissue Preservation Index), GI (Gelification Index), GWI (Ground Water Index) and VI (Vegetation Index) and plotted in the Diessel and Calder diagrams, it is found that the Klasuat Coal Layer was deposited in the facies limnic depositional environment.
PHYSICAL PROPERTIES TESTING OF GABRO AND SERPENTINITE IN SAOKA, SORONG CITY, WEST PAPUA PROVINCE
Authors: Sengka Abraham , Laitupa Karmila
Published: March 2024

Sorong City, especially in the Saoka area, has a hypothetical gabbro resource of 25,000,000 m3, and in the Rufei area it has a hypothetical serpentinite resource of 500,000 m3. but there is no test on the physical properties of the two rocks, so it is necessary to test the physical properties of gabbro and serpentine to determine the parameters of physical properties such as bulk density, specific gravity, water content, porosity, void ratio, and degree of saturation. The research method used is quantitative by taking samples at the research location and then conducting tests in the laboratory, the test results show the average physical properties of gabbro, namely original bulk weight = 3.09 gr/cm3, dry bulk weight = 3.01 gr/ cm3, saturated weight = 3.13 g/cm3, apperent specific gravity = 3.01, true specific gravity = 3.41, original water content = 2.55%, saturated water content = 3.91%, degree of saturation = 66.15%, porosity = 11.78%, void ratio = 0.13. Meanwhile, serpentinite has an average density of original = 2.57 gr/cm3, dry weight = 2.55 gr/cm3, saturated weight = 2.59 gr/cm3, apperent specific gravity = 2.55, true specific gravity = 2.67, original water content = 0.9%, saturated water content = 1.76%, degree of saturation = 48.19%, porosity = 4.46%, void ratio = 0.04.
CORRELATION OF UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH AND ELASTIC MODULUS BASED ON PARAMETER PHYSICAL PROPERTIES AND POINT LOAD OF LIMESTONES IN GUNUNG KIDUL DISTRICT
Authors: Pontus Albertus , Oktaviani Revia , Trides Tommy
Published: March 2024

In mining design, it is necessary to know in advance the characteristics of physical and mechanical properties, especially in the case of limestone. Laboratory tests need to be carried out to determine the physical and mechanical characteristics of limestone. Two important parameters that are often used for geotechnical analysis are the uniaxial compressive strength (UCS) and elastic modulus (E) values. Uniaxial compressive strength and elastic modulus values can be interpreted indirectly by using statistical relationships, which are simple regression and multiple regression, to interpret the correlation between the parameters of specific gravity, porosity, and point load index (PLI). Based on the results of statistical analysis, the strongest correlation is found between the point load index (PLI) and UCS, where the correlation value is 0.85. The correlation between the point load index (PLI) and the elastic modulus also has a strong relationship, with a correlation value of 0.74. In the multiple regression analysis, with independent variables (density, porosity, and PLI) and dependent variables (UCS and elastic modulus), the average error for the uniaxial compressive strength (UCS) value is 1.7811 (multiple regression) and 1.5542 (multiple non-linear regression) while the average error for elastic modulus (E) is 0.2460 (multiple regression) and 0.1841 (multiple non-linear regression).
IDENTIFICATION OF SAFE DISTANCE AGAINST DISPOSAL SLOPE
Authors: Jalil Abdul , Gunawan Risal , Wicaksono Eko , Bargawa Waterman Sulisyana
Published: March 2024

Initial mining activities need to remove overburden so it is necessary to find a safe and efficient location to avoid areas that still contain economical excavated materials. This disposal or stockpiling must be arranged considerably to meet the geotechnical design requirements. Other factors, influenced by economics and safety are very important in planning the disposal site. The purpose of this study is to determine the safe distance to disposal for PE pits based on laboratory tests. The study showed that the optimal disposal values for PE pits were 14˚ for a slope height of 50 m, 13˚ for a slope height of 80 m, and 12˚ for a slope height of 100. The Stability of the slope will be better by reducing the slope angle of the disposal slope. The analysis shows that the safe distance to disposal for PE pits is 45 m slope height with 50 m safety distance, 50 m slope height with 69 m safety distance, and 76 m slope height with 100 m safety distance. The higher the disposal slope, the smaller the slopes formed, and the greater the safety distance if the slope height increases.
CORRELATIONS OF PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF THE BOBONARO CLAY IN TIMOR, AND ITS IMPLICATIONS IN GEOTECHNICAL WORK
Authors: Titu-Eki Adept , Dethan Nugraha K. F.
Published: March 2024

Many geotechnical problems like slope failures and other infrastructure damage are common in civil and mining projects on the Bobonaro Clay Complex in Timor. Obtaining relevant geotechnical data for a complete engineering analysis is often time-consuming and expensive. Therefore, a study on the relationship between the parameters can be a powerful tool in these situations. Here we used multiple linear regression analysis to determine the correlation between the physical properties (clay content and plasticity index) and mechanical properties (angle of internal friction and cohesion) of the Bobonaro Clay. The data are 53 clay samples from Kupang, East Nusa Tenggara Province. These samples were from geotechnical drilling and Atterberg tests, grain size–hydrometer analysis, and unconsolidated–undrained Triaksial tests. Of all the correlation attempts, we found that only the clay content – plasticity index, and clay content – angle of internal friction exhibited a moderate correlation with a positive trend. The results of the multiple linear regression correlation also failed to express a good model; therefore, it was replaced by simple linear regression analysis. The various factors that need to be considered in a geotechnical correlation study, along with the significance and uniqueness of the Bobonaro clay, are also addressed in this article.
RELATIONSHIP OF THE MINING SECTOR TO THE ELECTRICITY AND GAS PROCUREMENT SECTOR IN WEST PAPUA PROVINCE USING INPUT OUTPUT ANALYSIS
Authors: Depari Samudra , Horman Juanita R. , Setiawan Arif
Published: March 2024

Linkage analysis is a method used to understand the economic structure of a region. This analysis can also be used to figure out how much influence a sector has on other sectors based on the input and output tables for each sector. This research was conducted to analyze the forward and backward linkages of the mining and quarrying sector to the electricity and gas procurement sector in West Papua Province, both directly and indirectly. The data used in this research is sourced from the West Papua Province Input Output Table Domestic Transactions Based on Producer Prices 2016 Updated 2021. The method used in this research is a descriptive quantitative method. From the results of this research, it was found that the value of backward linkages in the mining and quarrying sector was more significant than the value of forward linkages, both directly and indirectly, to the electricity and gas procurement sector. Thus, the mining and quarrying sector requires more output from the electricity and gas procurement sector as input, compared to the electricity and gas procurement sector's need for the output of the mining and quarrying sector.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GRAIN SIZE ON INCREASING CALORIES OF LOW RANK COAL USING THE BROWN COAL UPGRADING METHOD
Authors: Panggeso Krisanto Yardin , Nugroho Windhu , Devy Shalaho Dina , Winarno Agus , Oktaviani Revia
Published: March 2024

Upgrading Brown Coal aims to reduce the water content in coal so that the calorific value of coal will increase. The methods used in the upgrading process are inherent moisture, volatile matter, ash content, and fixed carbon. The results after upgrading the calorific value of coal by varying the coal size and heating time showed that the most optimum coal calorific value was in sample B1 size 100 mesh with a mixture composition of 50 grams of coal, 100 ml of used cooking oil and 100 ml of diesel, namely with a calorific value of 7388. 86 Cal/gr. The greater the composition value of used cooking oil and diesel, the smaller the inherent moisture value. In sample A with a mesh size of 50 with a composition of 50 grams of coal, 100 ml of used cooking oil, and 100 ml of diesel, the inherent moisture value was 6.7132%. Sample B with a mesh size of 100 with a composition of 50 grams of coal, 100 ml of used cooking oil, and 100 ml of diesel obtained an inherent moisture value of 6.9858%. The smaller the composition of used cooking oil and diesel, the smaller the ash content value, in the sample the mesh size is 50 with a value of 2.0771%, and in sample B the mesh size is 100 with a value of 1.9070%. The effect of coal size on the upgrading process is to increase the maximum calorific value of the 50 mesh size of the coal.
Serpico and the Future of the Blue Code of Silence
Authors: Greenberg Martin Alan
Published: March 2024

This article reviews several of the moral messages found in the film Serpico (1973, 129 min.) with emphasis upon understanding the meaning of the phrase “the blue wall of silence” as well as current efforts to limit its occurrences and harmful effects. The article includes details about the life of Frank Serpico, picking up where the classic Hollywood film left off. Policing in the 1960s and the current nature and the future of policing reforms are considered. Serpico’s present-day opinions about police corruption and violence are also discussed. In addition, the newest private effort to use technology to bring transparency and accountability to law enforcement—the Law Enforcement Work Inquiry System (LEWIS) registry—is described and recommended for national implementation.
Is Globalization Over?
Authors: Dedej Arian , Medici Lorenzo
Published: March 2024

Globalization has experienced an incredible acceleration following the conclusion of the Cold War. However, during the last 20 years, it has received increasing threats, and there have been several declarations of its death. Globalization has endured, nevertheless, despite the Great Financial Crisis, Brexit, and the bitter trade dispute between the U.S. and China during Donald Trump's presidency. Worldwide supply chains could have finally collapsed because of the COVID-19 outbreak, but globalization managed to endure. The global systems of production, trade, finance, and human globalization, linked to the mobility of people and communication, have resisted all these threats. Most likely, globalization is too rooted in the contemporary international system to be reversed. However, security threats and possible worldwide armed conflicts appear more severe than in the past, threatening to undermine its survival. The purpose of this paper is to present an explanation of the evolution of globalization. In order to achieve this, a comparative methodology is used between different authors analyzing the activities related to globalization.

 

Received: 22 February 2024 / Accepted: 14 March 2024 / Published: 23 March 2024