bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Analisis Sumber Modal Dan Penggunaan Modal Kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Authors: Desvriani Ike , Valianti Reva Maria , Lilianti Emma
Published: August 2024

ABSTRACT
 
Source of capital and usage of working capital determine efficacy of company of banking. Assessment of working capital in principle cause : total [of] asset, fluent obligation, and rotation of working capitalTarget of this research is to know how applying of analysis of[is source of capital and usage of working capital [at] PT. Bank Negara Indonesia ( Persero), Tbk.Method Analysis the used [is] quantitative descriptive analysis method by using ratio sufficiency of working capital which consist of three ratio type that is total ratio [of] asset to net working capital, fluent obligation ratio to net working capital and rotation of working capital. Source of capital and usage of annual report working capital of PT. Bank Negara Indonesia ( Persero) TbkThe result of research indicate that the source of capital and usage of year working capital 2016 to 2018 every year natural [of] improvement, year 2016 equal to 27.732.328 ,- year 2017 equal to 32.677.527 ,- and year 2018 equal to 37.572.183. role of capital source and usage of working capital of menunjukan mount effectiveness and efficient so that monetary rotation [of] banking can walk better. Analyse evaluation sufficiency of rate of change working capital of likuiditas. Total [of] asset of menunjukan 1.422, fluent obligation [of] menunjukan 95.280, and rotation of working capital of menunjukan 1.143
 
Keywords : Working Capital, Source Of Capital And Usage Of Working CapitalFundsThird Party.
 
ABSTRAK
 
Sumber modal dan penggunaan modal kerja menentukan keberhasilan perusahaan perbankan. Penilaian modal kerja pada prinsipnya menyebabkan : total aktiva, kewajiban lancar, dan perputaran modal kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis sumber modal dan penggunaan modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio kecukupan modal kerja yang terdiri dari tiga jenis rasio yaitu rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih, rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja bersih dan perputaran modal kerja. Sumber modal dan penggunaan modal kerja laporan tahunan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber modal dan penggunaan modal kerja tahun 2016 s/d 2018 setiap tahun nya mengalami peningkatan, tahun 2016 sebesar 27.732.328 ,- tahun 2017 sebesar 32.677.527 ,- dan tahun 2018 sebesar 37.572.183. peran sumber modal dan penggunaan modal kerja menunjukan tingkat efektivitas dan efisien sehingga perputaran keuangan perbankan dapat berjalan dengan baik. Analisis evaluasi kecukupan modal kerja tingkat perubahan likuiditas. Total asset menunjukan 1.422, kewajiban lancar menunjukan 95.280, dan perputaran modal kerja menunjukan 1.143.
 
Keywords : Modal Kerja, Sumber Modal Dan Penggunaan Modal KerjaDana Pihak Ketiga.
Natural populations of the rare medicinal species Alangium platanifolium (Alangiaceae) in Russia
Authors: Fedina L. А. , Maslov M. V. , Malysheva S. К. , Nakonechnaya О. V. , Markova T. О.
Published: August 2024

Data on the status of two natural populations of the rare, endemic medicinal species Alangium platanifolium known from the Russian Federation is provided in the article. Information about one of them is reported for the first time. Geobotanical descriptions of phytocenoses are presented. In the south of Primorsky Krai, A. platanifolium has been noted to grow in the shrub layer of coniferous/broad-leaved forest with Pinus koraiensis and Abies holophylla. It has also been found that the area of the population discovered 20 years ago has expanded 10-fold and now amounts to 10 ha. The new locality A. platanifolium covers an area of 0.25 ha. The total number of A. platanifolium is more than 700 of various-aged plants. The data obtained extends the current knowledge of the distribution and life state of A. platanifolium and indicates the fact of the growth of subtropical elements in phytocenoses of the Russian Federation.
Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital sebagai Upaya Peningkatan Omset bagi UMKM Batik di Era Society 5.0
Authors: Sunarjo Wenti Ayu , Ilmiani Amalia , Kamila Nadia Putri
Published: August 2024

UMKM menjadi salah satu kekuatan dengan dampak masif yang selama ini menjadi penunjang ekonomi negara yang sedang mengatasi kendala pada masa new normal. Permasalahan utama UMKM dari waktu ke waktu adalah kontinuitas, salah satunya adalah terjadinya penurunan omset yang mengakibatkan UMKM tidak mampu bertahan lama. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan optimalisasi peranan inovasi dalam melakukan promosi dan pemasaran yang erat kaitannya dengan peningkatan omset. Strategi yang dapat dilakukaan salah satunya melalui promosi dan pemasaran media online dan marketplace sebagai media pemasaran belanja online yang kini sedang menjadi pusat perhatian seluruh kalangan masyaraka dunia. Sejalan dengan Tujuan dari kegiatan yaitu untuk mengatasi permasalahan UMKM dengan melakukan pendampingan dalam mengoptimalkan strategi pemasaran sehingga yang berdampak pada kestabilan ekonomi UMKM khusunya bidang batik di Indonesia.
Penguatan Manajemen Bisnis UMKM Ekonomi Kreatif Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
Authors: Prasetiani Titi Rahayu , Sabana Choliq , Kushermanto Andi
Published: August 2024

Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan memiliki potensi UMKM ekonomi kreatif yang perlu terus dikembangkan. Usaha ekonomi kreatif ini berpeluang sebagai sumber pendapatan masyarakat. Berbagai kelemahan dan kendala telah dipetakan. Aktivitas bisnis di desa ini sudah berjalan, namun dalam pengelolaannya masih bersifat sangat sederhana, belum menjalankan manajemen bisnis secara detail, efektif dan efisien. UMKM kurang memiliki ide kreatif dan inovatif dalam pengembangan produk. Salah satu langkah yang dibutuhkan adalah penguatan manajemen bisnis UMKM. Hal ini ditujukan agar UMKM dapat menjalankan dan mengevaluasi bisnisnya, mampu merumuskan strategi yang tepat, serta dapat melakukan inovasi atas produk atau barang yang dipasarkan agar bisa menyesuaikan kebutuhan pasar atau konsumen. Keterlibatan pemangku kepentingan yakni Universitas Pekalongan, Pemerintah Desa Kadipaten, Organisasi kemasyarakatan seperti GP Anshor dan Fatayat NU dapat menjamin keberlanjutan dalam upaya pengembangan UMKM ekonomi kreatif ini. Hasil dari pengabdian ini adalah Brainstroming ide bisnis produk kreatif, serta pemahaman Peserta mengenai penerapan Manajemen Bisnis yang efektif dalam sektor UMKM.
Pendampingan Manajemen Dan Mentalitas Pementasan Kelas Pelaku Seni Drama Salah Satu Sekolah di Pekalongan Dalam Mewujudkan Kemandirian Dan Kolaborasi Tim
Authors: Arif Budiharjo  , Kamila Dzakiyya Salma , Sudaa Saniyya Nabila
Published: August 2024

Program Pendampingan ini dilakukan pada kelompok sasaran kelas pelaku seni drama, yaitu kelas 12 MIPA 2 pada salah satu Sekolah di Pekalongan. Pendampingan ini dimaksudkan untuk memunculkan kemampuan pelaksanaan kegiatan secara bersama sama atau tim. Dan dalam hal ini adalah proyek pementasan drama kolosal. Pendampingan ini dikarenakan fase para siswa yang masih memerlukan pembelajaran pembelajaran lebih lanjut untuk keperluan berproses, oleh karena itu diperlukan pendampingan. Disamping itu pendampingan ini dimaksudkan untuk menstimuli penumbuhan kemandirian dan kolaborasi tim. Pendampingan dilakukan pada pembentukan tim kerja, yang terdiri dari Tim Manajemen dan Tim Proses Produksi, dan  pendampingan kerja dari kedua tim tersebut, serta pendampingan Achievement Motivation dan pendampingan. Adapun pendampingan ini memunculkan Kesadaran kolektif, Proses bersama sama, Kesediaan berketerlibatan dalam proses. Penguatan tanggung jawab dan mental dalam mensukseskan proyek pementasan. Serta secara individu memungkinkan muncul penguatan sikap dan karakter, Penguatan Shoft Skill dan Koordinasi, Penguatan Kemampuan Komunikasi, Penguatan Komitmen, Penguatan Penghormatan dan penghargaan kepada orang lain, Penguatan mental untuk keberhasilan bersama.
Ph.D.
Authors: Rahayu Henik Tri , Rohmah Anis Ika Nur , Jasmine Revha Salsabila Virgiea , Al Mufida4 Wafa
Published: August 2024

Prevalensi perilaku merokok remaja di Indonesia saat ini terus meningkat, yang merupakan faktor resiko dari non-communicable disease (NCD) yaitu penyakit paru obstruktif menahun (COPD), jantung dan hipertensi. Penyebab utama penyakit ini adalah kebiasaan konsumsi merokok dalam jangka waktu yang lama. Remaja seringkali menjadikan merokok sebagai salah satu pencarian jati diri, bergaul dengan teman sebaya, dan terlihat keren dikalangan remaja yang lain, selain itu juga mayoritas masyarakat Indonesia masih mentolerir perilaku merokok.
Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya merokok dan meningkatkan self-awareness remaja perokok untuk berhenti merokok. Metode yang digunakan adalah pemberian edukasi kesehatan dan konseling pada remaja yaitu siswa-siswi SMP terkait perilaku merokok dan program berhenti merokok, sebagai usaha pencegahan jangka panjang NCD yang dilakukan sejak dini. Pengabdian ini dilakukan di bulan Oktober 2023 di salah satu sekolah menengah swasta di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hasil Pengabdian smoking cessation program ini mendindikasikan adanya peningkatan pengetahuan siswa tentang bahaya merokok, dan peningkatkan motivasi/self-awareness siswa perokok untuk berhenti merokok.
Kerja sama PT dan sekolah dalam menanggulangi perilaku merokok pada remaja menjadikan sinergi potensial dalam mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui kesehatan remaja di tingkat sekolah, dan pelibatan mahasiswa memberi kesempatan mahasiswa belajar memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat secara langsung.
Kata Kunci : remaja, perilaku merokok, pendidikan kesehatan, pencegahan NCD.
Peningkatan Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Pekalongan: Konsep Pengelolaan Dan Pembentukan Taman Pintar
Authors: Taruna Mohammad Sigit , Ardiyani Komala , Yunitarini Siti , Milzam Muhammad
Published: August 2024

Kegiatan peningkatan peran Karang Taruna dalam pengembangan desa wisata di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan secara jangka Panjang bertujuan untuk dapat mewujudkan peran dan kontribusi nyata generasi muda disuatu desa terhadap pengembangan wilayahnya. Metode yang akan digunakan adalah focus group discussion (FGD), sosialisasi melalui ceramah, dan diskusi untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Selain itu akan digunakan Teknik pre-test dan post-test akan digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman masalah yang dihadapi para anggota karang taruna. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Karang Taruna Desa Sumurjomblangbogo memiliki keinginan kuat untuk bisa berpartisipasi dalam pengembangan wisata didesanya, tetapi perlu langkah- langkah lebih konkrit dalam mensinergikan konsep yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan pengembangan desa wisata di Desa Sumurjomblangbogo, seperti pemerintah desa, BUMDes, Tokoh masyarakat, dan tentunya karang taruna.
PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DENGAN BIBIT SELADA JUNCTION RZ DI KELURAHAN SOKODUWET
Authors: Prasetiyo Adi , Salasa Faisal , Meliani Fika , Herlinah  , Kristiyaningsih  , Muarofah  , Maulana Muhammad Hariz , Bilqis Nirmala , Chofifah Nur , Sofiana Pocut , Mahmudah Dina Amalia
Published: August 2024

-
Ownership Of Residential House For Foreigners Based On Agreement
Authors: Istri Agung Anak Agung
Published: August 2024

Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1241/SK-HK.02/IX/2022 on the Acquisition and Price of Residential Houses for Foreigners, as one of the drivers of investment in Indonesia. However, the certainty of the form and type of agreement that must be made for foreigners is unclear in its regulation, so many make nominee agreements and cause conflicts and even disputes in court. On the one hand, there are restrictions for foreigners, and on the other hand, the opening of the broadest possible opportunity for the entry of foreign investment in Indonesia. The form of Agreement of Ownership of a Residential House for Foreigners can be made with a deed under the hand or with an authentic deed, however, made authentically with a notarial deed or PPAT provides more legal certainty, because of the perfect evidentiary power. In order to fulfill legal certainty, the type of agreement that can be made is in the form of sale and purchase of use rights to land and buildings as well as leasing rights to land and buildings, and sale and purchase agreements of Sarusun or Sarusun property rights. In addition, for PMA Legal Entities can have HGB. The Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number: 1241/SK-HK.02/IX/2022 has provided legal certainty and a sense of justice for all people and for foreigners whose presence in Indonesia in accordance with applicable regulations provides benefits, conducts business, works or invests in Indonesia by heeding existing regulations so that it has an impact on the welfare of the community, nation, state and foreigners/foreign investors in Indonesia.      
Imposition of Income Tax in Swap of Immovable Property (Swap Asset)
Authors: Djaja Benny , Illona Illona
Published: August 2024

Exchange agreements for immovable objects are still carried out in the community, especially in exchange agreements for land and building objects. This article discusses the lack of detailed regulation on the imposition of income tax for the exchange of immovable objects, such as land and buildings, in Indonesia. It explains the importance of taxes as a source of revenue for the government and explores the differences between central and local taxes, as well as how taxes are closely related to legal relations in civil law. This research uses normative legal research methods. The results show that the legal relationship outlined in an agreement called exchange is equated with buying and selling which is subject to income tax. The exchange that is carried out and equated to buying and selling from the understanding of the object of income tax is not appropriate. This incompatibility is because the exchange is essentially carried out not to obtain profit. This article concludes by highlighting the need for more detailed regulations on the imposition of income tax for the exchange of immovable objects, as it cannot be equated with a sale and purchase transaction.
Children’s Position from Interfaith Matrimony Following the Issuance of the Supreme Court Circular No. 2 of 2023
Authors: Nisa Ardina Khairun
Published: August 2024

Matrimony, in Islamic law, has a close and inseparable relationship with religion. In fact, almost all religions regulate the issue of matrimony between a man and a woman of the same religion as the most important and highly crucial basis for determining the success of a person’s domestic life because of the birth of a child. The reasons for a child’s position and status are determined based on whether or not their parents’ matrimony is valid. Matrimony between different religions causes problems related to parenting patterns until the children grow up and get married, receiving inheritance and so on. This research aims to find out what the position of children from interfaith matrimony was before and the position after the issuance of Supreme Court Circular No. 2 of 2023. This research used a statutory approach with the normative legal method, and the data analysis method used is qualitative juridical. The results revealed that the position of the child before the issuance of the Supreme Court Circular No. 2 of 2023 is valid and recorded because the parents granted the matrimony petition through the court and the position of the child following the issuance of the Supreme Court Circular No. 2 of 2023 is invalid and is not recorded because it is prohibition on accepting inter-religious matrimony, but special regulations are still needed to determine the position and children resulting from inter-religious matrimony
On The Special Administrative Disputes in Indonesia: Legal Certainty or Legal Uncertainty
Authors: Ariyanto Bambang , Sukardi Sukardi , Ristiawati Rosa
Published: August 2024

The evolution of State Administrative Court Procedure Law is highly dynamic, in accordance with the implementation of multiple laws and regulations that govern the State Administrative Court. In the past, the procedural law of the TUN Court consistently made reference to Law no. 5 of 1986 in connection with Law no. 9 of 2004 and Law no. 51 of 2009. However, the procedural law of the State Administrative Court has undergone further development. Furthermore, there are already other sector-specific rules that have been established to particularly govern the resolution of some administrative court issues. Examinations that are not categorized as Ordinary Events, Quick Events, or Short Events are generally referred to as Special administrative court Disputes. The question at hand is whether the presence of this unique administrative court  disagreement ensures legal assurance under the procedural law at the administrative Court, encompassing the mechanism for resolving such disputes. The study methodology employed is normative juridical, utilizing both a legislative approach and a conceptual approach. The Special TUN dispute category encompasses requests for abuse of authority tests, positive fake requests, public information disputes, land acquisition disputes for development in the public interest, and general electoral process issues. Among the various disputes in the Special State Administrative Court, the issue of the Positive Fictitious Petition lacks legal certainty. This is because the procedural law is governed by a Presidential Regulation that is not consistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which stipulates that judicial power must be regulated by legislation.
Legal Protection for Bank Customers for Bank Fund Transfer Errors
Authors: Gani Irwansyah Muh , Saleh Moh. , Saleh Moh.
Published: August 2024

This research aims to analyze the legal protection provided to bank customers in cases of erroneous fund transfers by the bank. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and literature study. This research identifies and analyzes legal regulations that regulate legal protection for bank customers in cases of erroneous fund transfers, such as the Banking Law, Bank Indonesia regulations, and related court decisions. The research results show that bank customers have rights that are protected by legal regulations. If there is an error in transferring funds by the bank, the customer has the right to recover the incorrectly transferred funds, compensation for losses incurred, and compensation for loss of business opportunities or reputation that may occur. This research provides recommendations for improving legal protection for bank customers in cases of erroneous fund transfers. Recommendations include improving existing legal regulations, increasing customer awareness of their rights, and increasing supervision of banks by competent authorities.
Exploring the Role of Digital Forensics in Identifying Cyber Crime in Indonesia's Criminal Procedure Law
Authors: Monique Cindy , Yuliati Yuliati , Sulistio Faizin
Published: August 2024

Digital forensics is an indispensable component in the process of detecting and examining cybercrimes in accordance with the Criminal Procedure Law of Indonesia.This study investigates where digital forensics fits into Indonesia's Criminal Procedure Law for cybercrime detection. As cybercrime rises, it's important to understand how digital forensics can investigate and prosecute cybercrimes. This study examines Indonesian digital forensics law and practice using normative legal research. The author employs normative legal research procedures in this specific legal study. This study found that due to laws, Indonesia needs digital forensics to protect electronic evidence. Treat electronic evidence differently than physical. Indonesian courts' use of digital forensics is valued since cybercriminals can tamper with electronic evidence. The processes manage cybercrime electronic evidence legally. Validation of criminal procedure. Criminal procedural laws must be enforced by police, prosecutors, legal experts, and judges. Police should standardize electronic evidence management with digital forensics. In wealthier nations like the US, digital forensics protects electronic evidence
LEGAL PROTECTION FOR WITNESS UNDER THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION LAW
Authors: Damendra Gede Agus , P. Perbawa Kt Sukowati Lanang , Saraswati Putu Sekarwangi
Published: August 2024

Indonesia’s legal system provides a robust framework for protecting witnesses. In criminal cases, justice and legal certainty are ensured while also prioritizing the safety and well-being of witnesses. This study examines the regulation of legal protection for witnesses and victims under the Witness and Victim Protection Law and assesses if the Law has been effective in providing justice and legal certainty. The research method employed normative legal research. The Criminal Procedure Code (KUHAP) inadequately protects witnesses, as revealed by the study. The Witness and Victim Protection Law clearly outlines the rights of witnesses and victims of criminal acts in specific cases, as determined by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). In addition, the law requires that victims of gross human rights crimes receive compensation from the state. According to Government Regulation No. 44/2008, the state provides compensation when the perpetrators are unable to fully meet their responsibility.

Keywords: Legal Protection, Witness, Victim
Settlement of land disputes over ownership in Indonesia land Registration System
Authors: Dharsana I Made Pria , Asriwijaya Desak Rai Kutha , Kresnadjaja Indrasari
Published: August 2024

The Basic Agrarian Law (UUPA) is Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations aimed at resolving the dualism conflict of agrarian law in Indonesia at that time, where previously most of the Indonesian people still applied agrarian law based on Western law colonial and a small part based on customary law. The purpose of writing this journal is to analyze and understand the occurrence of legal disputes against dual certificate holders and to analyze and understand the obstacles and solutions to the resolution of dual certificate legal disputes. The research method used in this paper is a qualitative research method with a normative juridical approach. Based on the results of the study, show that the occurrence of multiple certificates is caused by several factors, namely the existence of bad faith from the certificate applicant, an error on the part of the Land Office, namely in terms of collecting and processing physical data and land juridical data, the unavailability of a comprehensive land registration map, and because the domicile of the interested party is outside the city. Settlement of land disputes can be resolved by way of deliberation by the parties and through the judiciary. On the other hand, there is a need for special procedural law provisions either through deliberation or mediation at the BPN and the courts in the event of a dispute resolution through litigation
Legal Resolution of Discriminative Acts for Persons with Disabilities as Human Rights Violations in Indonesia
Authors: Pakpahan Zainal Abidin
Published: August 2024

Discrimination against people with impairments constitutes a global violation of human rights. This study employs a normative law approach. Discrimination against people with disabilities is punishable by imprisonment for up to one year and/or a fine of up to one hundred million rupiah under Articles 15 and 16 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2008 on the Elimination of Discrimination, Race, and Ethnicity if it includes ethnicity, religion, race, and culture, as well as discrimination against children and women with disabilities. As a result, Articles 144 and 145 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 Concerning Persons with Disabilities expressly offer criminal punishments for discrimination. As a result, addressing acts of discrimination against people with disabilities is a small violation of human rights if it arises because of the victim's material and moral damages. The process can be carried out in a non-adjudication manner through a mediation process, as well as a settlement process using the adjudication route through prosecution to the District Court in the event of material and moral losses experienced by the victim, indicating the need for a fair legal solution for perpetrators of acts of discrimination against people with disabilities as a minor human rights violation in Indonesia.
THE CONCEPT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN A LIMITED LIABILITY COMPANY'S ACCOUNT RECEIVABLE POLICY FOR POTENTIALLY INSOLVENT COMPANIES
Authors: Ilham Rico Nur , Sinta Irada , Sinurat Mangasi , Khaddafi Muammar
Published: August 2024

The application of Good Corporate Governance (GCG) concept in receivable policies is crucial, especially for companies facing potential bankruptcy. This research aims to explore how the GCG concept can be implemented in the receivable policies of limited liability companies facing bankruptcy risks. The introduction explains the urgency of GCG in managing receivables and the potential negative impact if not managed properly. The research of tisn method employs a qualitative approach with a case study of several companies facing bankruptcy risks. Data were obtained through interviews with company management, document analysis, and relevant literature review on GCG and receivable policies. The main issues identified include the lack of transparency in receivable policies, ineffective credit risk management, and non-compliance with financial regulations. The research findings indicate that companies implementing the GCG concept in receivable policies tend to have better financial performance and are better able to manage bankruptcy risks. In conclusion, the GCG concept can serve as an effective framework in managing receivable policies of limited liability companies facing potential bankruptcy. By considering transparency, risk management, and compliance with regulations, companies can minimize bankruptcy risks and ensure long-term business sustainability
IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES TO ANTICIPATE STATE FINANCIAL LOSSES
Authors: Pandi Harahap Ahmad Ari
Published: August 2024

Procurement of government goods and services is one of the activities that is very prone to corruption, collusion, and nepotism (KKN). In addition to carrying out law enforcement, to overcome KKN in the procurement of goods and services, various supporting policies are established that are enforcement and prevention. The research conducted is normative juridical or research that analyzes written law, jurisprudence, and norms that live in society. The descriptive-analytical approach aims to take systematic, factual, and accurate data on a problem based on applicable laws and legal norms. The results of this study show that Good Governance can anticipate state financial losses in the Government BJP through the implementation of the principles of participation, rule of law, transparency, effectiveness and efficiency, and accountability. The forms of policies in the procurement of fair goods and services are the establishment of integrity pacts by both relevant agencies and PJB participants, the E-procurement System, the procurement of goods and services through electronic tenders that are spared, and a comprehensive audit system to find indications of violations.

Keywords: Good Governance, Goods and Services, State Finance, E-Governance, E-Procurement.
Authority For Issuing Halal Certifikation In Indonesia : History, Philosofhy, And Institutions
Authors: Harahap Syahrul Bakti , Perdana Surya - , Wajdi Farid -
Published: August 2024

The UUJPH's halal certificate laws have clarified matters for the protection of consumers, particularly Muslims. The state is adamant about shielding Muslim customers from goods that are neither halal nor certified halal. The Indonesian government has enacted Law Number 6 of 2023 addressing job development, which contains laws on the authority to issue halal certification and halal emblems in Indonesia, as well as Number 33 of 2014 concerning Halal Certification. These regulations aim to regulate halal certification in Indonesia. Based on a formal Fatwa granted by Indonesia, a halal certificate is an acknowledgement of a product's halalness issued by the Halal Product Guarantee Management Agency (BPJPH). The Ministry of Religion's Halal Fatwa Council and Ulema Council (MUI). This study employed normative juridical legal research, or qualitative research, by examining the legal norms and principles found in statutes. It was decided that the Indonesian Ulema Council (MUI) would be in charge of halal certification after literature research revealed that the government, specifically the Ministers of Religion, Health, and Home Affairs Number 42/Me.Kes/VIII/1985, originally had the authority to issue halal certificates.
Implementation of Legal Protection in Preventing Brand Coffering in The SME’s Sector
Authors: Suhardini Eni Dasuki
Published: August 2024

Small and Medium Enterprises (SMEs) are highly susceptible to the risks posed by counterfeiting and unauthorized utilization of brands, akin to their larger counterparts. Primarily, the challenges encountered, particularly by SMEs, stem from a lack of comprehensive comprehension regarding the essence of a brand and the repercussions of counterfeiting. Brand infringement typically transpires in environments of intense business rivalry within the product domain. The primary objective of this study is to explore the legal safeguards available for brands and strategies aimed at enhancing brand resilience. The employed methodology in this study encompasses normative juridical inquiry and interviews conducted with four SMEs. The findings underscore that legal protection may be actualized through (1) fostering self-awareness among SMEs, (2) furnishing them with appropriate counsel and direction, and (3) facilitating the registration process, whether individually or collectively.
Legal Protection Against Victims Of Child Sexual Exploitation In The City Of Yogyakarta In The Digital Space From A Human Rights Perspective
Authors: Laksmi Nareswari Diah Cintya , Islami Muhammad Nur
Published: August 2024

This research aims to look at forms of recovery efforts for children as victims of sexual exploitation in the digital realm and concepts in dealing with criminal acts of sexual exploitation in the digital realm. The method in this research is normative legal research. Normative legal research is also called doctrinal legal research. In normative research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations. This research is normative because it seeks to place law as a system of norms built on and related to principles, standards, rules of statutory regulations, and decisions. Courts, agreements and doctrines (teachings). The research results show that legal protection for victims of child sexual exploitation in the city of Yogyakarta in the digital realm requires a holistic and integrated approach, which is based on human rights principles. This approach includes efforts to strengthen existing regulations, develop inclusive policies, increase public awareness, and use technology as an innovative tool in combating child sexual exploitation. Legal protection must also pay attention to the recovery of victims, both directly and indirectly, through assistance, legal and psychological counselling, and holistic rehabilitation assistance. Cross-sector collaboration between governments, law enforcement agencies and online platforms is also essential to ensure adequate protection. Apart from that, the future concept in dealing with criminal acts of sexual exploitation in the digital realm involves strengthening regulations, strict law enforcement, and integrating child protection principles into applicable law.
Environmental Insurance: Legal Protection and Certainty Mechanism in Recovery of Forest Damage Due to Land Burning
Authors: Verdinan Verdinan , Eddy Triono
Published: August 2024

Environmental law enforcement against corporations that commit destruction is constrained by the execution of court decisions to carry out rehabilitation or compensation, where business actors do not intend to implement the decision. Therefore, environmental insurance can be a solution to cover compensation for environmental damage to realize legal certainty. The research conducted is normative juridical or research that analyzes written law, jurisprudence, and norms that live in society. The descriptive-analytical approach aims to take systematic, factual, and accurate data on a problem based on applicable laws and legal norms. The results of this study show that the legal basis for environmental insurance is regulated in Articles 42 and 43 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management jo Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. The implementation of environmental insurance is constrained by insolvency problems by corporations who are required to make a recovery due to environmental damage but are not willing to pay compensation costs. Environmental insurance is a preventive and anticipatory effort as a guarantee to repair and restore the environment damaged by activities or businesses, especially plantations, as well as providing certainty in the enforcement of environmental laws following sustainable development goals.
Communication Policy In Realizing A Great North Labuhan Batu Through The “Regency Of Ngantor” Program In The Village” With An Islamic Communication Perspective
Authors: Sampurna Ahmad , Thamrin Ahmad , Sazali Hasan
Published: August 2024

Regent of Ngantor in Villages (BungDesa) is a national program launched by the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia. This program is widely known by the public, because with the help of various media, it has become a national agenda which is expected to provide great benefits for accelerating development, especially in rural areas. This research used a qualitative approach with the research location being carried out in North Labuhan Batu with the time allocated for this research being 13 months from February 2023 to February 2024. The research informants were 5 people and were supported by elements of the community. Data collection used a triangulation approach (observation, interviews and documentation). Data analysis uses three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. So that the validity of the data and the credibility of the research results can be trusted and correct. The research results show that 1) The Ngantor Village Regent Program is an initiative aimed at bringing local government closer to rural communities and increasing access to public services at the village level. 2) The Ngantor District Government program in this village is also in line with the ideals of "great labura" for intelligent, prosperous and religious human resources. 3) This program lays the foundation for mutually beneficial cooperation between the government and rural communities through close dialogue and coordination.
Authority of The Village Consultational Board in The Village Government System in Indonesia (State Administrative Law Review)
Authors: Miharja Marjan , Irsan Irsan , Suhariyanto Didik , R. Pattipawae Dezonda , Jazuli H.E. Rakhmat
Published: August 2024

Comprehensive regional autonomy implementation has far-reaching effects on all levels of administration, from the Regency to the City to the Village. As the Village Head, the Village Government is legally entitled to govern the Village. In order to better the lives of its citizens, the Village Head establishes policies and the Village Consultative Body implements them through the creation of Village Regulations. In order to better understand the Village Government System in Indonesia, this research will examine how the State Administrative Law evaluates the power of the Village Consultative Body. This study is normative in nature and takes a statutory approach to a literature-based research methodology. The findings confirmed that the Village Consultative Body was established to aid the Village administration in realizing the hopes and dreams of the local populace through the implementation of a more democratic form of administration. The creation of the Village Consultative Body has had a profound effect on the evolution of the idea of village government by delegating three areas of responsibility to it: the compilation and adoption of Village Regulations; the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget and financial management; and the selection of village apparatus. This is important since the concept of regional autonomy in Indonesia is grounded in theories of decentralization, authority, and monitoring.
Policy Implications of Seafood Theft By Foreign Parties in Indonesian Waters
Authors: Sulistyarini Dyah Ayu , Setiyono Joko -
Published: August 2024

This study aims to examine the effects of foreign parties' policy of stealing marine products in Indonesian waters. The urgency of this research stems from the fact that, as of right now, there is a significant annual increase in the theft of marine products by foreign parties in Indonesian waters. This study uses a normative juridical approach with specifications for descriptive analysis. Secondary data with qualitative data analysis is the type of data used. The study's findings demonstrate that the policy has two (two) positive implications for foreign parties stealing marine products in Indonesian waters. Firstly, the policy's implementation has made the Indonesian government more capable of reducing the theft of marine products and preserving aquatic environments. because it is believed that these actors will employ inappropriate tactics, like the use of explosives, to stop foreign fishermen from taking illegal advantage of marine populations; Second, the ship sinking policy has the negative effect of causing pollution as a result of foreign ships exploding and burning, which can pollute the air near the sea.
Exclusive Economic Zone Polluted by Oil Spill; Coastal State Loses
Authors: Yulia Lia , Danial Danial
Published: August 2024

Pollution of the marine environment means the introduction by humans, directly or indirectly, of materials or energy into the marine environment which has an adverse effect on marine biodiversity and marine life. The problem is: the First, how is the responsibility of foreign ship companies due to pollution of the marine environment that occurs in Indonesia's exclusive economic zone in terms of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea? Second, how is the implementation of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea towards the responsibility of foreign shipping companies due to pollution of the marine environment that occurs in Indonesia's exclusive economic zone? The method used is normative juridical, with a legal principles approach. while the data analysis is a qualitative juridical analysis, namely analyzing problem identification based on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study are: First, the responsibility of foreign ship companies due to pollution of the marine environment that occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone is in the form of compensation for losses incurred; Second, the implementation of the 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea against the liability of Foreign Ship Companies Due to Pollution of the Marine Environment that occurred in the Indonesian Exclusive Economic Zone includes ratification of the 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea and provision of witnesses or compensation to perpetrators pollution.
EFFECTIVE WAYS TO ERADICATE CORRUPTION IN INDONESIA
Authors: Dahwir Ali
Published: August 2024

To eradicate corruption in Indonesia requires extraordinary methods. Such as applying the method that has been used by Denmark and Finland. This research aims to examine and analyze the problem of eradicating corruption in Indonesia. The research method used is qualitative normative juridical, where problems are analyzed using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the analysis show that eradicating corruption is a commitment and consistency of each party. The commitment to eradicate corruption can be enforced through good legal substance. Good legal substance can force legal officials to be good. Fighting corruption can be done by setting harsh penalties and a narrow range between the minimum criminal threat and the maximum criminal threat. Confiscation of assets of perpetrators of criminal acts of corruption and instilling anti-corruption values and principles at all levels of education. The threat of severe punishment is carried out top down as a deterrent and bottom up instilling anti-corruption values and principles in society.
JURIDICAL ANALYSIS OF BORDER AREA LAND REGISTRATION AND CONSOLIDATION FROM AN ECOSYSTEM PERSPECTIVE THE ERA OF FIVE POINT ZERO DESTRUCTION
Authors: Ginting Lilawati , Eddy Triono
Published: August 2024

Land Registration and Consolidation is a policy in the agrarian and land sector which in a constitutionalist approach is an obligation of the Government in all dimensions of Government management and administration, public services, and all aspects and dimensions of the National life system. Therefore, the author is determined to present the central theme in this journal, namely with the title "Judicial Analysis of Border Area Land Registration and Consolidation in the Ecosystem Perspective of the Five Point Zero Disruption Era".  This type of journal writing focuses on the type of normative legal writing. The data used to analyze the problem in question relies on secondary data. The approach methodology is carried out using legal research, through library research, prioritizing qualitative analysis. The theory used to analyze the problem formulation framework in question is by applying Volkgeist theory as a grand theory, namely, the theory of the national soul based on the theory of Friedrich Carl Von Savigny. As a middle theory, it uses the legal theory of Talcott Parsons, famous for his structural functionalism theory, while the applied theory uses the theory of the law of happiness (utilitarianism) by Jeremy Bentham (applied theory). Referring to the analytical content in this journal, the results are specifically related to land registration and consolidation in border areas in the ecosystem perspective of the five-point zero disruption era, according to the mandate of constitutionalism which must be implemented by the Government in a sustainable manner (sustainability). The main aim is to strengthen the understanding of the sovereignty of the State and nation, understand the sovereignty of the people, understand Indonesia as a rule-of-law state, and at the same time strengthen the understanding of the national economy and social welfare.
Principles Of Actio Paulina In Bankkruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land Tittles Registrar
Authors: Maryano Maryano , Hariansah Syafri
Published: August 2024

The legal principle of actio pauliana is the right given to creditors to request the cancellation of all acts of transfer of rights carried out by the debtor. The curator is the only party who can cancel legal actions carried out by the bankruptcy debtor based on the legal principle of actio pauliana through the Court, so that the deed of transfer of rights made by PPAT can be canceled using the legal principle of actio pauliana through a court decision. The aim of this research is to analyze the concept of the actio pauliana principle in the legal system in Indonesia and find out the legal position of the deed of transfer of rights made before the PPAT which is submitted for actio pauliana legal action in bankruptcy in Indonesia. The method used in research is normative juridical. Based on the research results, it is concluded that the concept of the actio pauliana principle in the legal system in Indonesia has been regulated in Article 1341 of the Civil Code and Articles 41 to Article 49 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations with the aim of protecting interests of creditors from bad actions carried out by debtors. This must go through a process by filing a lawsuit with the Commercial Court to obtain a decision to cancel the transfer of property or assets to a third party. A lawsuit for the transfer of property or assets can only be directed against a party who within 1 year before the bankruptcy occurred transferred their assets. The legal status of the deed of transfer of rights made before the PPAT which is submitted for actio pauliana legal action in bankruptcy in Indonesia is binding for both parties when the transfer of rights is carried out in good faith in accordance with the provisions required in the Law.
Analysis of Land Rights Acquisition Through Inheritance in Cases of Customary Land Disputes
Authors: Suryana Ilham Adi , Djajaputera Gunawan
Published: August 2024

This study focuses on analyzing the interaction between formal inheritance law and customary law in the context of acquiring land rights through inheritance, particularly in cases of customary land disputes in Indonesia. Through literature review and case analysis, this research evaluates how formal inheritance law, represented by the Civil Code, and local customary legal practices can conflict, causing complexity and disputes in the transmission of land rights. The main findings indicate that the misalignment between these two legal systems often results in injustices in the distribution of inheritance and prolonged disputes. This study proposes the need for legal reform that integrates customary law with national law, supporting the recording and codification of customary law to ensure justice and legal certainty, as well as respecting the cultural values of indigenous communities. The research concludes by recommending the development of more inclusive and sustainable policies to effectively manage customary land inheritance in Indonesia
Development of Regulatory Concepts in Legal Aspects for Corporations: Legal Reform and Justice
Authors: Utomo Setyo
Published: August 2024

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. In order to implement effective conservation and tourism-based spatial planning policies, the researcher also recommends forming a team or working group specifically tasked with compiling, supervising, and evaluating these policies. In addition, the researchers also suggested campaigns and outreach to the public to increase awareness and participation in maintaining and developing regional tourism.