bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEHUTANAN DI DAERAH (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)
Authors: Komarodin Imam , Flambonita Suci
Published: March 2024

Penelitian tesis ini membahas tentang sinkronisasi kewenangan Pmerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan)).Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah terjadi dualisme norma dikarenakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan kehutanan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, sedangkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemerintahan Daerah merumuskan bahwa kewenangan penyelenggaraan hutan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berwenang mengelola Taman Hutan Raya. Dampak terhadap perbedaan tersebut adalah : terhadap struktur kelembagaan, Gubernur, Bupati/Walikota harus berkoordinasi dengan DPRD dan kementerian/lembaga terkait yang membidangi urusan pemerintahan konkuren meliputi bidang kehutanan, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri; terhadap hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, apabila tidak cermat dan tidak memperhatikan asas keadilan dan pemerataan dalampengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kehutanan yang secara kewilayahan pada umumnya berada pada wilayah kabupaten/kota, bukan provinsi, maka berpotensi timbulnya sentimen kedaerahan yang berlebihan dan terjadi konflik kepentingan; dan terhadap peraturan perundang-undangan, adalah terdapat dilema dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pemerintah mana yang berwenang dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah, mana yang specialis mana yang generalis. Sinkronisasi dilakukan dengan dua cara, pertama, sinkronisasi vertikal melalui permohonan judicial review Pasal 14 UU Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Kedua, sinkronisasi horizontal antara ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah, melalui pembentukan peraturan pelaksana misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pendelegasian Pemerintah Pusat (Presiden) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) terkait distribusi urusan kehutanan otoritet dan operasional dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)
Authors: Supardi Een , Syaifuddin Muhammad
Published: March 2024

Perjanjian-perjanjian kerja konstruksi didalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2018 diwilayah Pemerintahan Kota Sungai Penuh tidak mencantumkan klausul jaminan sosial ketenagakerjaan sedangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masuk dalam klausul kontrak. Permasalahan yang terdapat didalam Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut adalah mengenai Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Pekerja, Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dampak perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi dan Perjanjian Kerja Konstruksi yang seharusnya dikembangkan dan dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pemerintah kota Sungai Penuh selaku pengguna jasa dan pihak kontraktor selaku penyedia jasa terikat hubungan kerja dituangkan didalam suatu Perjanjian Kerja Konstruksi. Perjanjian Kerja Konstruksi yang tidak mencantumkan klausul perlindungan pekerja, memuat ketentuan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosialmengakibatkan Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut batal demi hukum. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan pekerja tidak terlindungi Program  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM) dan tidak mendapatkan fasilitas tambahan. Klausul-klausul pokok didalam kerangka Perjanjian Kerja Konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh harus sesuai Pasal 47 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia
Authors: Rustini Rustini , Rumesten Iza
Published: March 2024

Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crimes, maka perlunya pengaturan dan penerapan perangkat-perangkat hukum yang memadai (proporsional) dan bersifat luar biasa (comprehensive extraordinary measure). Langkah yang tegas dan sanksi yang berat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Selain mengatur pidana pokok Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur dengan tegas sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku korupsi salah satunya adalah Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dalam hal ini hak politik memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Akan tetapi mencabutan hak tertentu dalam konteks Hak Politik terpidana kasus korupsi bertentangan dengan aturan di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam diri manusia salah satunya adalah Hak Memilih dan dipilih pada pemilihan umum.Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dalam prespektif Hak Asasi Manusia, Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Bagaimana pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi pada masa yang akan datang, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pencabutan Hak untuk memilih dan dipilih bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori derogable rights atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat hal ini sejalan aturan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih tanpa adanya jangka waktu berlakunya vonis pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyatakan mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu dan Konsep ideal kedepan ialah perlu adanya pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi dengan diberikan  jangka waktu batasan pencabutan hak politiknya menjadi 10 tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya.
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ABITRASE
Authors: Gibran Forsa Restu
Published: March 2024

ABSTRAKArbitrase dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sejarah., Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Adapun permasalahan (1) Bagaimanakah komitmen para pihak yang bersengketa terhadap kesepakatan yang telah mereka buat sendiri bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase, bukan pengadilan? Bahwa komitmeen para pihak yang bersengketa terhadap kesepakatan yang telah mereka buat dalam hal ini adanya perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dimana satu pihak dalam perjanjian mengikat dirinya untuk melakukan suatu prestasi terhadap pihak lainnya. (2) Bagaimanakah para pihak yang bersengketa dan sikap pengadilan sendiri terhadap proses arbitrase? Para pihak yang bersengketa pada dasrnya membuat kontrak perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela berdasrkan itikad baik dan sikap pengadilan terhadap proses arbitrase. Pengadilan Negeri diberikan wewenang dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. (3) Bagaimana Efektifitas Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Abitrase? Efektifitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase memiliki beberapa faktor diantaranya: 1) sengketa dalam batas wajar; 2) komitmen para pihak; 3) keberlanjutan hubungan; 4) keseimbangan posisi tawar menawar; 5) prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia. Kata Kunci : Jaminan, Abitrase, Penyelesaian Sengketa.
PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG
Authors: Syaputra Eko
Published: March 2024

ABSTRAK: Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini di implementasikan pada sistem peradilan pidana anak melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tentunya berlaku hanya bagi tindak pidana yang melibatkan Anak saja, bagi tindak pidana dengan pelaku orang dewasa saat ini juga dapat diselesaikan melalui konsep restorative justice baik itu ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan melalui kebiajakn dan tauran yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana seeprti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, namun aturan yang dikeluarkan tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapan dan pelaksanaannya, sehingga hal tersebut tidak memberikan suatu kejelasan dan ketegasan dalam menerapkan konsep restorative justice pada perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mekanisme dalam perluasan penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya perbedaan dan ketidaksamaan penerapan konsep restorative justice di Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara mengenai pelaksanaan atau penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut, agar Pemerintah dan DPR diharapkan segera memformulasikan kebijakan-kebijakan tentang konsep keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh sub sitem peradilan pidana tersebut ke dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), hal ini diharapkan agar memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Restorative Justice
ANALISIS YURIDIS PENYIMPANGAN HAK PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
Authors: Umami Ayu
Published: March 2024

ABSTRAK: Wali dalam pernikahan merupakan hal terpentingdan merupakan rukun dan syarat sah perkawinan, keberadaannya menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Keberadaan orang tua sebagai wali dalam pernikahan ialah syarat sah bagi calon mempelai wanita untuk pernikahannya.Hal ini dinyatakan pada Peraturan perundang-undanganNomor 16Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dipertegas pada Kompilasi HukumIslam peraturan perundang-undangan  yang dibuat oleh pemerintah adalah demi  mencapai kepentingan pertumbuhan hidup anak, tertuang dalam undang-undang kesejahteraan anak. Selanjutnya Undang-undang perlindungan anak Undang-undangNomor 23 tahun 2002perubahan undang-undang Nomor 35Tahun2014 bahwaorangtua sebagai wali dalam pernikahandapat menikahkan anak perempuan mereka dengan kekuasaan hak perwalian, Berdasarkan hal tersebut,  kemudian pemerintah berencana membuat ketentuanperaturan perundang-undangan mengenai pemaksaanperkawinan, berdasarkan hasil penelitian, dengan membahasaturan mengenai  penyimpangan hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan dibawah umur  bahwa pemerintah telah melakukan tindakan terhadap pemaksaan dalam perkawinan anak dengan membentuk hukum atau aturan baru dan dengan tujuanagar tidak terjadi penyimpangan terhadap pemahaman hak perwalianoleh orang tua/wali.
KEBIJAKAN NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH
Authors: Mutiara Resty
Published: March 2024

Kebutuhan tanah oleh pemerintahmaupun masyarakat yg terus bertambah tanpa ada diikuti dgn pembaharuan kebijakan maupun pengawasan yang ketat dapat menjadi masalah yg krusial. Terbukti masalah timbul dengan mulai meningkatnya angka konflik hak atas tanah yang disebabkan ulah beberapa oknum yang disebut “Mafia Tanah”. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya melalui kebijakan non penal. Berdasarkan hal tersebut perlu diuraikan seperti apa kebijakan non penal tersebut, adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja faktor kriminogen penyebab terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, bagaimana upaya penanggulangan non penal oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dan bagaimana kebijakan non penal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif, dianalisis dengan kualitatif dan dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” adalah faktor internal dan eksternal. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini masih berorientasi pada penanggulangan secara penal dan belum berfokus melaksanakan penanggulangan secara non penal. Kebijakan non penal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” di Indonesia pada masa yang akan datang adalah dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan di dalam peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dengan tujuan menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PELAKU YANG MENGALAMI SKIZOFRENIA PARANOID
Authors: Mangkudilaga Bia
Published: March 2024

ABSTRAKKeterangan Ahli dalam pembuktian perkara tindak Pidana oleh Pelaku yang mengalami Skizofrenia Paranoid. Pada penelitian ini akan membahas mengenai Kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami Skizofrenia Paranoid. Penelitian ini merupakan penelitain normative, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, serta pendekatan kasus dengan Keterangan Ahli. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa, keterangan Ahli sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tentang macam – macam alat bukti yang sah, untuk  menentukan hal – hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwannya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Alasan seorang Ahli dimintakan keterangannnya adalah untuk mengetahui keadaan Psikologis Terdakwa pada saat melakukan tindak Pidana, belum tentu terdakwa tersebut melakukannya dengan kesadaran. Bisa saja karena Psikologis terdakwa. Kata Kunci : Kedudukan Keterangan Ahli, Pembuktian, Skizofrenia ParanoidABSTRAKExpert testimony in proving criminal cases by perpetrators experiencing paranoid schizophrenia. In this study, we will discuss the Position of Expert Statements in Proving Criminal Cases committed by perpetrators who experience Paranoid Schizophrenia. This research is a normative research, using a statutory approach, as well as a case approach with expert statements. The results of this study indicate that, Expert testimony as evidence based on Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code regarding types of legal evidence, to determine things that eliminate, reduce or aggravate the criminal under Article 44 paragraph 1 of the Criminal Code regarding actions that cannot be accounted for by him because his soul is disabled in growth or is disturbed due to illness, he is not punished. The reason an expert is asked for an explanation is to find out Psychological condition of the Defendant at the time of committing the crime, it is not necessarily the defendant who did it consciously. It could be because of the defendant's psychology.Keywords: Position of Expert Information, Evidence, Paranoid Schizophrenia
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA
Authors: Utami Rizky Dwi
Published: March 2024

Tindak Pidana Perdagaangan. Orang merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum yang dilakukan kepada pekerja migran Indonesia harus dilakukan demi mencegah dan mengatasi tindak pidana human trafficking. Tentu peran KJRI Johor Bahru Malaysia sebagai perwakilan negara besar dalam melindungi pekerja.migran Indonesia. Tujuan dari jurnal ilmiah untuk mengetahui.bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia dalam melindungi Pekerja.Migran.Indonesia (PMI) yang menjadi korban. human traffickingg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian ini didasarkan dari kajian Pustaka hukum dan wawancara staff KJRI Johor Bahru Malaysia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia terhadap PMI korban TPPO berupa perlindungan hukum preventif yaitu pencegahan seperti yang terdapat dalam undang-undang seperti sosialisasi dan diseminasi informasi, kerjasama International, dan kebijakan KJRI Johor Bahru sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi denda, sampai pemulangan PMI ke Indonesia. Kata kunci : Human Trafficking; Kebijakan; Penyelesaian; Pekerja Migran Indonnesia
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Authors: Rusdy R.M. Iman Rifai , Flambonita Suci
Published: March 2024

Abstrak Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach) dan Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Terselenggaranya good governance dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan nyata sehingga Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. karena masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE karena itu di masa mendatang dengan membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE agar SPBE dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, E-government, Good Governance AbstractThe implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Regional Governments is aimed at realizing an efficient, effective, transparent and accountable work process, as well as improving the quality of public services. In order for the implementation of the SPBE to run in accordance with its objectives, in the context of its implementation, it is necessary to regulate it based on the principles of Good Governance. The research method used is normative research with the Statute Approach, the Historical Approach and the Futuristic Approach. The implementation of good governance can realize the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. Therefore, it is necessary to develop and implement a clear and tangible system of participation, transparency and accountability so that the implementation of SPBE in local governments can take place in an efficient, effective, clean and responsible manner. because it is still found in some local governments that have not implemented SPBE because of that in the future by making a higher legal basis than Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE so that SPBE can be implemented by local governments properly.Keywords: Electronic-Based Government System (SPBE), Local Government, Public Service, E-government, Good Governance
2023 Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Malatya İlinde Yer Alan Yığma Binaların Hasar Mekanizmasının İncelenmesi
Authors: ÖZMEN Alper , TAŞ Ömer Faruk , İNCE Ozan , ATAR Muhammed , SAYIN Erkut
Published: March 2024

6 Şubat 2023 tarihinde, yerel saatle 04:17 ve 13:24'te, sırasıyla Pazarcık ve Elbistan'da (Kahramanmaraş, Türkiye) iki yıkıcı deprem meydana gelmiştir. İlk deprem 8,6 kilometre derinlikte (Mw=7,7) büyüklüğünde, ikinci deprem ise 7 kilometre derinlikte (Mw=7,6) büyüklüğünde meydana gelmiştir. Depremler, toplam nüfusu yaklaşık 15 milyon olan Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ’da hissedilmiştir. Türkiye'de 50.783, Suriye'de ise 8476 can kaybı olduğu bildirilmiştir. Ayrıca 214.577 bina yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Bu çalışmada, Malatya ilinde mevcut yığma binaların hasar mekanizmaları değerlendirilmiştir. Ayrıca yönetmeliklerde verilen depreme dayanıklı yığma yapı tasarım kuralları üzerinde durulmuştur.
Estimation of the aging rate of bitumen binder in asphalt concrete based on waste from the production of porcelain stoneware
Authors: Evforitskii Alexander , Yatsenko Natalia
Published: March 2024

The results of studies on the design of the composition of asphalt concrete mixture B1 and the physical and mechanical properties of asphalt concrete when replacing its finely crushed mineral part with waste from the production of porcelain stoneware are presented. A method has been proposed for assessing the aging rate of bitumen binder when using technogenic material, which consists of testing the strength of asphalt concrete and extracted organic binder after heating at a temperature of 180ºC for 1 to 7 hours, which allows us to evaluate the possibility of obtaining asphalt concrete with increased performance properties, in particular in as a result of using porcelain stoneware production waste as a fine aggregate.
Aspects of surface and underground architecture industrial buildings and structures
Authors: Shipkov Oleg , Sidorina Evgenija , Sinyanskiy Ivan , Shelaputin Pavel
Published: March 2024

The article is devoted to industrial architecture. Examples of old and modern industrial aesthetics, the tendency to use underground space for buildings and structures are considered. Examples of underground placement of industrial and civil buildings, warehouses, shelters and nuclear facilities, in particular, nuclear power plants and particle accelerators, are shown. The advantages of using underground space in terms of efficiency, safety of underground facilities and the envi-ronment, sound insulation, integrity of the architectural landscape and urban infrastructure are described.
Efecto de los ácidos grasos omega-3 en la prevención de la sarcopenia en adultos mayores: Revisión sistemática.
Authors: Popescu Radu Daniel Vasile
Published: March 2024

La sarcopenia, caracterizada por la pérdida de masa muscular, es un problema creciente asociado al envejecimiento global. Los ácidos grasos omega-3, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y beneficios en la salud cardiovascular y cerebral, muestran potencial en la prevención y tratamiento de la sarcopenia, impulsando el aumento de masa muscular y reduciendo la resistencia a la insulina. Estudios variados sugieren que la suplementación con omega-3 puede mejorar significativamente la fuerza muscular y la funcionalidad en adultos mayores, aunque su impacto en el aumento de masa de tejido magro no es uniforme. Algunas investigaciones también destacan los beneficios del aceite de krill y fórmulas que combinan omega-3 con otros nutrientes, como leucina y probióticos. Sin embargo, la efectividad de estos suplementos puede variar según factores individuales como el estado de salud y la dieta general. Aunque existen evidencias positivas sobre los beneficios de los omega-3 en la mejora de la masa y función muscular, aún se requiere más investigación para comprender a fondo estos mecanismos. Se sugiere que la combinación de omega-3 con ejercicio físico, especialmente el entrenamiento de resistencia, podría ser una estrategia efectiva contra la sarcopenia en adultos mayores.
You only need to change your direction: A look at the potential impact of ChatGPT on education
Authors: Kohler Kyle
Published: March 2024

ChatGPT, a generative AI program developed by OpenAI, has raised serious questions about the future of education since its launch in November 2022. This paper argues that ChatGPT has the potential to redefine existing educational theories and the role of teachers in language education. Specifically, the paper examines ChatGPT’s impact on language education and suggests ways to incorporate it into teaching practice. Since people have been proclaiming that AI would replace teachers since the 1970s, the history of AI in education is relevant to this paper. Therefore, the paper first discusses the history of AI in education to provide context and highlight how ChatGPT fits into this larger conversation. Afterwards, the paper then explores how ChatGPT might redefine existing learning theories such as Constructivism and Self-Determination Theory using the AIED framework. ChatGPT has the potential to provide learners with personalized and adaptive learning experiences that align with these learning theories. For this reason, the paper will investigate how ChatGPT may impact the role of learners through the lens of Learner Autonomy before looking at how it might also redefine the role of the teacher in the classrooms of the near future. While ChatGPT has the potential to automate certain aspects of language education, the role of the teacher as a mentor and guide in the learning process is still essential. Finally, the paper offers suggestions for how educators can effectively incorporate generative AI programs like ChatGPT into their teaching practice and curriculum. The paper concludes by emphasizing the importance of approaching the integration of AI in education with caution and a critical perspective.
PERCEPTION AND ECONOMIC VALUATION OF WAY BELERANG TOURISM IN THE WAY PISANG FOREST MANAGEMENT UNIT (KPH) USING THE TRAVEL COST METHOD
Authors: Setiawan Birgita Diah Puspitrani , Kaskoyo Hari , Setiawan Agus , Bakri Samsul , Wulandari Christine , Safe'i Rahmat , Febryano Indra Gumay
Published: March 2024

Visitor perceptions and the economic value of tourism greatly influence sustainable tourism development. The aim of the research is to identify visitor perceptions and calculate the economic value of Way Belerang tourism in KPH Way Pisang. Data collection was carried out using interviews, literature studies and documentation. The data that has been collected is then analyzed using a Likert scale, Zonal Travel Cost Method (ZTCM), Individual Travel Cost Method (ITCM) and Multiple Linear Regression. The research results show that the assessment of visitors' perceptions of the facilities is good. Existing facilities are adequate, but repairs need to be made to the ceiling in the rinse area. Promotion and information are not very good because there is not yet complete media available. The tourist attractions are good, the natural attractions and the tourist atmosphere are very supportive. Security and comfort are good, the parking area is large and the guard posts are manned by officers. The average cost to travel to Way Belerang Tourism is IDR 58,876/person/visit, so the economic value of Way Belerang Tourism is IDR 939,725,328/year. Comparison of travel costs based on the visitor's zone of origin within the district Rp. 23,083/zone/visit times, outside the district Rp. 55,195/zone/visit times and outside the province Rp. 114,545/zone/visit times. Supporting promotion and information on Way Belerang requires adequate tools for promoting tourist attractions so that the tourist attractions are more visited by visitors and improving the facilities available at Way Belerang.
PEMANFAATAN CAMPURAN SERBUK BATU APUNG DENGAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI PENGGANTI SEMEN
Authors: Eniarti Miko , Syahrony Muhammad , Rawiana Shofia , Sulistyowati Tri , Sulistyowati Shofia
Published: March 2024

Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan campuran serbuk batu apung dengan abu sekam padi sebagai pengganti semen.  Nilai termahal dari bahan mortar adalah semen, oleh karena itu diupayakan mencari alternatif bahan yang bisa menggantikan fungsi semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggantian sebagian semen oleh bahan pozzolan alam terhadap sifat fisik pasta semen dan sifat mekaniknya. Analisis karakteristik semen yang menggunakan pozzolan alam di wilayah Mataram Nusa Tenggara Barat meliputi pengujian konsistensi normal, setting time, temperatur hidrasi dan uji kuat tekan. Proses pengujian dilakukan dengan beberapa variasi persentase yaitu 0%, 10%, 20% dan 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik penggantian semen oleh pozzolan alam dapat memperlama waktu pengerasan, menurunkan suhu hidrasi dan memerlukan volume air yang lebih besar untuk menjaga konsistensi normal. Adapun kekuatan pasta semen mencapai nilai optimum pada prosentase 10%, komposisi 20% masih memenuhi syarat SNI 03-6825-2002 yang pada akhirnya bisa menekan biaya konstruksi. Komposisi pozzolan 30% tidak direkomendasi untuk digunakan karena tidak memenuhi standar SNI.
Introduction of Superior Varieties and Seeds Quality in Shallot Cultivation in "Sumber Hidup" the Farmer Group Sigerongan Village
Authors: Hemon A. Farid , Kisman Kisman , Sudarmawan AA Ketut , Ujito Lestari
Published: March 2024

Members of the "Sumber Hidup" farmer group mostly carry out farming on narrow fields of land with very low yields. One alternative for developing farming businesses on limited land was the use of superior varieties and quality seeds of shallot. To achieve this goal, activities have been carried out to apply science and technology, both in the training/counseling and plot demonstrations (action research) for farmers. The method used in training was adult education with participatory techniques. The resulting output was an increase in the skills and knowledge of partner farmers. The demonstration plot that has been carried out was action research based on the results of research that has been carried out previously. The demonstration plot that has been done was to compare the planting of superior varieties of shallots with shallot seeds originating from farmers. The results of the activity showed that members of the "Sumber Hidup" farmer group who participated in the extension were very responsive to community service activities. Farmers heard and asked several questions related to planting superior varieties and quality shallot seeds on limited land. Participants were very active in every activity such as selecting seeds, making demonstration plots, planting, hilling, weeding and harvesting activities. The process of technological transformation of the use of superior varieties and quality seeds of shallots on limited land has occurred in the "Sumber Hidup" farmer group. The results of the demonstration plot showed that superior varieties produced 5-7 tons per hectare of shallot
Fostering Higher Order Thinking Skills in Mathematics Learning: A Scoping Review of Teacher Development Initiatives
Authors: Gradini Ega , Umar Ali , Firmansyah Firmansyah , Effendi Yusuf , Winardi Winardi
Published: March 2024

This community service program aimed to enhance both the understanding and application of Higher-Order Thinking Skills (HOTs) in mathematics instruction for participating teachers. Employing a targeted professional development approach informed by the Community-Based Participatory Research (CBPR) framework, the program equipped 21 mathematics teachers from Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) in Aceh Tengah District, Indonesia, with the necessary knowledge and pedagogical strategies to foster and cultivate high-level thinking skills in their students. The program demonstrably improved teachers' knowledge, skills, and commitment towards implementing HOTs-oriented instruction. While areas like solving HOTs questions necessitate further attention, the overall results suggest success, paving the way for continued advancements in promoting deep-thinking and problem-solving skills in mathematics education. Analysis of the data reveals a positive impact of the program on teachers' understanding of HOTs. While areas such as problem-solving and critical thinking require further development, the program evidently achieved its goals of raising awareness, knowledge, and application skills related to HOTs. Building upon this foundation, future interventions can delve deeper into these advanced skills, further empowering teachers to cultivate critical thinking and problem-solving abilities in their students.
Socialization of White Jack Bean Tempe Production as a Strategy to Reduce Stunting Rates in Gumantar Village, North Lombok Regency
Authors: Putra Yudi Pratama , Wrethykandayun Luh Adhira , Zarleni Tia , Fitriananda Fitriananda , Irwandi Agus Salim , Rahman Muhamad Abdul , Wulandhari Liliyan , Sadrian Yunan , Sukma Puji Indriani , Apriliana Dewita , Apriliani Baiq Dian , Jaya I Komang Damar
Published: March 2024

Gumantar Village is in North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This village is classified as a developing village with many problems, including stunting. Stunting is caused by mothers and children's lack of adequate nutrition and nutrients, which impacts children's physical and mental growth as the nation's golden generation. Therefore, it is vital to prevent stunting in Gumantar Village, considering the village is the frontline in eradicating stunting. To prevent stunting, the KKN-PMD group of Mataram University initiated the utilization of white Jack bean (Canavalia ensiformis) as a raw material for making tempeh to replace soybeans to increase nutritious food and the economy in Gumantar Village. The activity was carried out from December 2023 to January 2024. This tempeh-making aimed to fulfill the community's nutritional intake through tempeh, which is rich in properties and nutrients and can become a community income to improve the economy. The method used through the work program to reduce stunting rates in Gumantar Village was healthy village socialization on stunting prevention, a stunting campaign through Posyandu, and nutritious food demonstrations to make tempeh from white Jack beans. Other activities carried out to prevent stunting were sexual education to children and socialization of early marriage to adolescents who are experiencing the puberty phase. The results of the socialization activities and demonstrations of processing white Jack beans as a primary ingredient for making tempeh were that the community had a better understanding of how to prevent stunting and how to make tempeh from white Jack beans—most of the community members like the tempeh both in terms of taste, shape, and texture. Participants well accepted sexual education and early marriage socialization.
Moderate or major anxiety and depression versus high alcohol consumption in women in Honduras
Authors: Espinoza-Turcios Eleonora , Sosa-Mendoza Carlos Antonio , Zambrano Lysien Ivania , Castro-Ramos Henry Noel , Armada José , Mejia Christian R
Published: March 2024

Introduction: The role of women in society is diverse and fundamental.

Objectives: To determine whether anxiety and moderate or major depression were associated with high alcohol consumption in Honduran women.

Methods: A cross-sectional and analytic study was conducted using the self-reporting questionnaire test as a screening tool for anxiety, depression, and alcohol consumption.

Results: Moderate or greater anxiety was more frequent among those with high alcohol consumption (aPR: 1.49; 95% CI: 1.09-2.04; p=0.013), was also frequent among those reporting violence at home (aPR: 1.63; 95% confidence interval [CI]: 1.36-1.94; p<0.001) and some history of mental pathology at home (aPR: 1.64; 95% CI: 1.44-1.87; p<0.001). Moderate or major depression was more frequent among those reporting violence at home (aPR: 1.54; 95% CI: 1.30-1.83; p<0.001) and having some history of mental pathology at home (aPR: 1.38; 95% CI: 1.18-1.63; p<0.001).

Conclusions: A significant association was observed between anxiety and high alcohol consumption in this population of women from Honduras.
Religious Authority, Digitality, and Islam: The Stakes and Background
Authors: Abusharif Ibrahim N.
Published: March 2024

Abstract: The study of religious authority and its vacillating ideations is hardly a recent trend. The field has been well established by works of scholars of religious studies, history, and literature, among others. One reason for this sustained interest is that religious power structures that influence individuals, societies, and politics are formidable and, at times, indivisible. However, there has been new interest in religious authority in recent years because of its close and symbiotic relationship with digital media and their unprecedented affordances in knowledge production, distribution, and access. The disruptions of digitality have had profound effects on religion, religious authority, in particular, such as the decentralization of religious messaging, the emergence of unchurched and unmosqued discourses, the acceleration of the formation of new religions, private forums outside the reach of traditional authorities, identity construction, sectarian movements, ideological scriptural interpretation, religious contestations, and more. This essay discusses the background of religious authority, digital media, and Islam, and seeks to unpack the destabilization of traditional authority in our media-saturated age. It also speaks to disciplinary concerns and the need for multidisciplinary competencies to understand more fully religious texts in digital spaces, guided by conversations and considerations that connect online content with historical Muslim intellectual traditions, contemporary pressures and movements, and intra-Islamic ideological contestations.
Bibliografia di Linguistica Educativa in Italia – BLEI Aggiornamento 2023
Authors: Balboni Paolo E.
Published: March 2024

This bibliography (formerly BELI – Bibliografia dell’Educazione Linguistica in Italia) is edited by the Research Center in Language Education (Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue) with the patronage of the Italian Society for Didactics of Languages and Educational Linguistics (Società Italiana di Linguistica Educativa e Didattica delle Lingue – DILLE). It has been regularly updated since 1960 and is available in open access at https://www.unive.it/pag/16976.
Potensi Campuran Bubuk Meniran (Phyllanthus Niruri) dan Bawang Putih (Allium Sativum) Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele (Clarias sp.)
Authors: Kustiana Melinda , Suseno Dewi Nurmalita
Published: March 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi campuran tepung meniran dan bawang putih dicampur dalam pakan (pellet) untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan lele dilihat dari pertumbuhan ikan lele dengan mengukur ABW, ADG, dan SR ikan, Dosis pakan yang dicampurkan dengan tepung meniran dan bawang putih yaitu Â (B1) meniran 5gr/kg + bawang putih 20 gr/kg pakan, (B2) meniran 10 gr/kg + bawang putih 40 gr/kg pakan, danÂ  (B0) kontrol, perlakuan ini dilakukan selama 3 minggu masa pemeliharaan. Hasil pengukuran yang memiliki nilai tertinggi ABW dan ADG ialah pada perlakuan (B1) dengan pemberian simplisia dosis meniran 5 g/kg dan bawang putih 20 g/kg. Terjadi kematian ikan pada hari keÂ­3, dengan SR terendah diperoleh oleh (B2) sebanyak 93%, dan SR tertinggi diperoleh 100% oleh perlakuan (B1).
Pembesaran Udang Vanname (Litopenaeus vannamei) Secara Intensif pada Kolam Bundar di CV. Tirta Makmur Abadi Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep, Jawa Timur
Authors: Cahyanurani Annisa' Bias , Hariri Akhmad
Published: March 2024

Pengembangan industri budidaya udang vanname untuk meningkatkan produksi seringkali dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan air dan lahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sistem budidaya intensif pada kolam bundar. Studi ini dilakukan untuk mengetahui proses dan performa budidaya udang vanname sistem intensif dengan kolam bundar pada CV. Tirta Makmur Abadi Lombang. Metode yang digunakan adalah metode survei, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara serta partisipasi langsung dalam kegiatan pembesaran udang vannamei (Litopenaeus vannamei). Berdasarkan studi yang dilakukan, budidaya udang vananme secara intensif dengan konstruksi kolam bundar di CV. Tirta Makmur Abadi Lombang mampu memberikan hasil yang panen yang cukup baik pada 2 petak tambak yang ada, C3 dan C4. Panen total pada DOC 84 di petak C3 menghasilkan ABW 13,68 gr, SR 73,60% dan FCR 1,45 sementara panen total pada DOC 83, petak C4 menghasilkan ABW 13,81 gr, SR 76,34% dan FCR 1,42. Selain itu sebagian besar parameter kualitas air selama masa pemeliharaan juga masih berada pada kisaran optimal untuk kelangsungan hidup udang vanname.Â
KELIMPAHAN DAN KEANEKARAGAMAN FITOPLANKTON DI SUNGAI DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
Authors: Hasanah Habibatul , Mas'ud Faisol , Prihatini Endah Sih
Published: March 2024

Fitoplankton merupakan salah satu organisme yang sangat berpengaruh pada perubahan kualitas di perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelimppahan dan keanekaragaman fitoplankton dan menganalisis hasil pengukuran kualitas air di sungai Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Lamongan. Metode penelitian menggunakan teknik pasif dalam pengambilan air sampel fitoplankton. Hasil pengamatan dan identifikasi ditemukan 20 genus dari 8 kelas fitoplankton. Nilai kelimpahan di sungai Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dapat dikategorikan sebagai oligotrofik (stasiun 1 dan 2) dan mesotrofik (stasiun 3), indeks keanekaragaman dan keseragaman yang sedang atau merata dan indeks dominasi tergolong rendah. Parameter kualitas air di sungai Desa Banjarejo optimal dan mendukung pertumbuhan fitoplankton.
The implementation of feedback to facilitate students’ self-regulation in learning English in Madrasah Aliyah context
Authors: Wahyuni Nurul Alfiah , Suriaman Aminah , Usman Sriati , Darmawan Darmawan , Marhum Mochtar , Dewi Anjar Kusuma , Romero Jeric
Published: March 2024

Feedback is necessary to measure whether students have understood well the lesson that has been delivered. Students should be given feedback to help them become autonomous learners who can regulate aspects of their thinking, motivation, and behaviour during learning. The study aimed to find out how feedback is implemented by the teacher based on Nicol’s framework and to find out students’ perceptions towards the application of formative assessment. A questionnaire was administered to get the data on how feedback that facilitates students’ self-regulation is implemented at MA Negeri 2 Kota Palu. Further, an in-depth interview was used to get students’ perception towards the implementation of feedback. The questionnaire showed that the implementation of feedback at MA Negeri 2 Kota Palu helps clarify what good performance is, facilitates the development of self-assessment in learning, delivers high quality information to students about their learning, encourages teacher and peer dialogue around learning, encourages positive motivational beliefs and self-esteem, and provides opportunities to close the gap between current and desired performance. The interview revealed that students have positive perception towards the feedback implemented by the teacher.
The implementation of a complex of pedagogical technologies in classes on musical-instrumental training as one of the aspects of forming artist performance competence among students in a pedagogical university
Authors: Mariach Anastasiia Yurievna , Shipilkina Tatiana Anatolievna
Published: March 2024

The aim of the research is to justify the necessity and demonstrate the potential of implementing a set of pedagogical technologies in classes on musical-instrumental training for students in a pedagogical university. The article reveals the content of technological support and demonstrates the algorithm of the process of forming artist performance competence among students in a pedagogical university through the implementation of a selected set of pedagogical technologies. The research novelty lies in the justification and demonstration of the technological nature of the process of musical-instrumental training for students in a pedagogical university. The technological organization of musical-instrumental training for learners is seen as a necessary condition for the development of artist performance competence in future teacher-musicians. The study uncovers the content of pedagogical support and the technological organization of the process of forming artist performance competence among students in a pedagogical university during classes on musical-instrumental training. It is proven that the development of artist performance competence among students in a pedagogical university will be more effective if a complex of pedagogical technologies is implemented: goal-setting and planning of educational activities, game modeling of learning situations, development of auditory-motor coordination and formation of artist performance skills, reflexive metacognitive skills, intonation-stylistic piano playing instruction. An algorithm for implementing the process of developing artist performance competence in classes on musical-instrumental training for students of a pedagogical university has been developed.