bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Sekolah Alam Bengawan Solo (SABS) Pilihan Alternatif Pendidikan Masyarakat Kelas Menengah Bawah
Authors: Fravisdha Fella Vidia , Susanti Sinta Ari
Published: September 2022

This research was conducted with the aim of knowing the education activities based on the universe by referring to free education, applying the nature of the natural course at Sekolah Alam Bengawan Solo to form the character of students who are capable and high-fidelity student. The researcher interviewed the founder of Sekolah Alam Bengawan Solo (SABS), several teachers and students about how the role of SABS for the education of the surrounding community. In addition, researchers also used methods of observation, documentation and literature review. Writing data were analyzed descriptively qualitatively. From the results of interviews, the researchers found that the Sekolah Alam Bengawan Solo is a non-formal education which is an alternative choice of education for the lower middle class because it is economically accessible and in SABS applying finnish education that frees children to learn in nature according to their hearts through exploring around the world so the character of leadership and entrepreneurship will grow naturally. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that SABS is a form of educational problem solution in Indonesia which has high environmental knowledge. Thus, universe learning is a free and independent thing.
Bahan Ajar Menulis Teks Fabel Bermuatan Nilai-Nilai Karakter Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama
Authors: Wahyudin Doni , Afnita Afnita
Published: September 2022

This Research aims to produce a product that is fable text materials with character values to grade VII Junior high school students who are guided by the content, systematics, linguistic and certainly the design of the display. Data collection is carried out through a poll of the needs and test questionnaire of data analysis techniques consist of qualitative data analysis. Data analyzes qualitative verbal data obtained from interviews and written notes of suggestions and comments in the product feasibility test. The subject in this study is the development of character values for junior high school students, this research data source is a grade VII student and teacher in Development junior high school. It is deduced from the results of teacher and expert judgment and student responses. Once assessed the book is repaired according to the advice and input of students, teachers and experts so that the teaching materials are obtained according to the needs of students in the development of better life worth soul.
Pengembangan E-MODUL Fisika Dasar untuk Pembelajaran Online Berbasis Android Mobile
Authors: Wulandari Rindi
Published: September 2022

WHO (The World Health Organization) has declared Covid-19 a pandemic that has posed a contemporary threat to humans. This pandemic has succeeded in making mass decommissioning of activities, including activities in the field of education, this has led to a massive transition in the world of higher education to promote online education. Module is one of the teaching materials that can be used in learning and can support the effectiveness of the learning process. The purpose of this research is to create basic physics e-modules in order to access learning materials easily, efficiently, and fun based on android. This stage of research is preliminary study, desaign development, and testing. The results of this study in the form of e-modules and feasibility test surveys on a limited scale, e-modules that have been made show a fairly good feasibility results.
Model Pembelajaran Bermain Bunga untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PKN di SMAN 3 Bungo
Authors: . Juriah
Published: September 2022

The improvement of learning achievement uses a learning model of playing flowers in Civics learning at SMAN 3 Bungo. This study aims to determine the increase in student learning achievement by using the learning model of playing flowers in Civics class XI IPA learning at SMAN 3 Bungo, Bungo Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of research in the application of the playing flower learning model can create a fun learning process and increase the interest and motivation of students to achieve learning objectives and learning achievement. The important values ​​in the Playing Flowers model are as follows: learning becomes fun, training self-confidence, forming a sportsmanship attitude, increasing interest in learning and increasing school achievement. By paying attention to the findings of the implementation of learning in this study, it can be suggested that it be used at all levels of education and all parties who wish to study the constitution of the Republic of Indonesia. This is due to the novelty values ​​contained in the learning implementation process using the flower playing strategy. Based on the results above, it can be concluded that the use of the playing flower learning model can improve student achievement in civic education (Civics) subjects at SMAN 3 Bungo, Pelepat Ilir District, Bungo Regency.
Implementasi Pembelajaran Matematika menggunakan Komik dalam Pembelajaran Jarak Jauh
Authors: Yuningsih Rita , Wati Yusna , Desran Ayu i
Published: September 2022

pembelajaran jarak jauh (PJJ) menuntut guru pembelajaran dalam pembelajaran.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran matematika menggunakan media Komik untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah studi kasus.Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi pada kelas pembelajaran, dokumentasi pada rencana pelaksanaan pembelajaran serta wawancara pada guru dan siswa kelas VII yang dijadikan sampel penelitian.Teknik analisis menggunakan desain triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan komik memberikan dampak positif pada siswa maupun guru, hal tersebut ditandai oleh peningkatan kreativitas guru, peningkatan hasil belajar siswa sebanyak 53%, perkembangan motivasi belajar serta tingginya minat siswa dalam menelaah komik sebagai media belajar pembelajaran jarak jauh. Temuan penelitian adalah bahwa inovasi guru dalam mengelola proses pembelajaran mampu memberikan situasi pembelajaran yang aktif. Penelitian ini merekemondasikan penelitian lanjutan agar menelaah topik pembelajaran yang bervariasi dengan metode yang lebih kompleks.
Peran Efikasi Diri terhadap Prokrastinasi Akademik Siswa SMA X Bukittinggi pada Masa Pandemi Covid-19
Authors: Zul Firdaus
Published: September 2022

Penelitian  ini membahas tentang Peran Efikasi Diri terhadap Prokrastinasi Akademik Siswa SMA X Bukittinggi pada Masa Pandemi Covid-19. Efikasi diri siswa juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik siswa pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deksriptif korelasional yang bertujuan mengetahui seberapa besar peranan efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik siswa SMA X Bukittinggi pada masa pandemi covid-19. Alat ukur data menggunakan skala Likert yang tediri dari skala efikasi diri dan skala prokrastinasi akademik. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh r sebesar 21,160 dengan p sebesar 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh yang signifikan dari efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik sebesar 12,2% dan 87,8% ditentukan oleh faktor lain seperti motivasi, tipe kepribadian dan regulasi diri. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan bersifat negative antara efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik siswa SMA X Bukittinggi pada masa Pandemi Covid-19.
Disfungsi Proteksi Keluarga Nelayan dalam Melindungi Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Pasia Nan Tigo, Kota Padang
Authors: Wahid Syaiful , Syafrini Delmira
Published: September 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab rendahnya penerapan fungsi proteksi pada keluarga nelayan di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Pasia Nan Tigo. Hal ini menarik untuk dikaji karena pandemi covid-19 merupakan suatu peristiwa yang dapat mengancam kehidupan masyarakat secara umum. Covid-19 juga merupakan penyakit yang menular sehingga diperlukan penjagaan yang ketat terutama pada anak-anak yang memiliki usia paling rentan terkena paparan covid-19. Oleh karena itu, keluarga sebagai lembaga terkecil di dalam masyarakat memiliki beban tanggung jawab dan tujuan untuk meminimalisir anggota keluarga dari bahaya covid-19 dengan menjalankan fungsi proteksinya. Namun, penerapan fungsi proteksi tersebut tidak terlaksana pada keluarga nelayan di Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Pasia Nan Tigo. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori aksi oleh Talcott Parsons, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian studi kasus, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan 15 orang informan, pengumpulan data secara observasi. wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan). Lokasi penelitian di Kelurahan Pasiah Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab rendahnya penerapan fungsi proteksi pada keluarga nelayan di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Pasia Nan Tigo yaitu 1) keluarga nelayan tidak percaya akan adanya covid 19, 2) rendahnya minat pendidikan dan pengetahuan tentang covid, 3) kurangnya pengetahuan terhadap adanya covid, 4) lingkungan kumuh dan kurangnya rasa kepedulian, dan 5) kurangnya kesadaran dalam kesehatan.
INVESTIGATING EMPLOYABILITY SKILL GAPS AMONG ENGLISH MAJOR STUDENTS IN ALGERIA
Authors: Mehdaoui Ahmed
Published: September 2022

As English plays an increasingly important role in today's job market, several studies have shown a direct correlation between English and employability. In Algeria, many Algerians believe that good English skills can help them get better jobs. However, in today's 21st century, as studies have proven, college graduates are more employable if they have skills that meet the demands of the modern workplace. The question that arises from this study is whether Algerian students majoring in English have the skills that will enable them to pursue successful careers. As far as we know, few studies address skill gaps among Algerian major students. Therefore, this study aims to examine the discrepancies between the skills that Algerian English major students are taught in comparison to the set of skills required for employment. To address this, this work applied a quantitative approach using a questionnaire administered to 40 undergraduate students from the Department of English at Ibn Khalodun University in Tiaret, Algeria. Key findings of this research revealed a gap in teamwork and research analysis skills, which are top-notch competencies for employers.
Credit cycles and macroprudential policies in emerging market economies
Authors: Lazarevic Jelisaveta , Kuzman Tanja , Nedeljkovic Milan
Published: September 2022

Research background: Excessive credit expansions have an important role in the generation and amplification of business cycles in emerging market (EM) economies. Macroprudential policies can be beneficial in restraining excessive credit growth and safeguarding financial stability. Despite recent theoretical advances in understanding of the benefits of macroprudential policies, empirical evidence on their effect on the credit cycle is still scarce.
Purpose of the article: This paper studies the effectiveness of macroprudential measures in the sample of major EM economies focusing on the broad credit measure and using an empirical framework which aims to alleviate several concerns in the previous literature. We examine the effectiveness of four categories of measures which are granular enough to provide relevant policy perspectives, whilst mitigating data sparsity issues. By exploiting both time-series and cross-country variation in the tightness of macroprudential regulation in the construction of policy variables we also mitigate some of the common reverse causality concerns.
Methods: We use panel data and employ several (fixed effect, bias corrected LSDV and dynamic interactive fixed effect) estimators to ensure that the results are not sensitive with respect to the estimation method while, together with our construction of the policy variables, alleviating other endogeneity concerns.
Findings & value added: We uncover the heterogeneity in the effects of macroprudential measures on the credit cycle. While measures related to bank capital and credit activity are found to be effective in leaning-against the credit cycle, the measures targeting bank liquidity and FX exposures fail to have statistically significant effect. Our results provide the rationale for mixed evidence in the empirical literature studying the effectiveness of the broadly defined macroprudential measures. From the policy perspective, our findings provide evidence that the measures which address excessive credit expansion and strengthen the resilience of the financial system are effective in the EM economies.
Disentangling the impact of ICT adoption on SMEs performance: the mediating roles of corporate social responsibility and innovation
Authors: León-Gómez Ana , Santos-Jaén Jose Manuel , Ruiz-Palomo Daniel , Palacios-Manzano Mercedes
Published: September 2022

Research background: The literature on the effects of Information and Communication Technologies (ICT) on performance is extensive and shows a significant positive effect. Likewise, the use of ICT to facilitate and report on Corporate Social Responsibility (CSR) practices implemented by Small and Medium Enterprises (SMEs) contributes to improve business performance. Moreover, through innovative activities, firms also obtain competitive advantages that impact positively on their performance, even more so when they are impacted by CSR. For this reason, it is expected that the adoption of ICTs in companies through a CSR-oriented strategy will increase their impact on business performance.  
Purpose of the article: This article tries to examine how ICT affects SMEs? performance through CSR and innovation.
Methods: We tested our hypotheses using a sample of 2,825 Spanish SMEs and by applying a Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM) with a double confirmatory and predictive purpose: to identify the causal relationships between latent variables, and to evaluate the ability of the model to make predictions for individual cases.
Findings & value added: The results show that CSR-oriented ICT impacts innovation by changing strategies and business model in companies. Moreover, the implementation of CSR practices gave them competitive advantages to increase their performance. We highlight how innovation gives companies greater capacity to respond to changes in their environment and how innovation positively impacts the link between CSR and performance. Finally, our research makes two significant contributions to the literature by incorporating two sequential mediating effects into the model. On the one hand, the indirect effect of ICT on innovation through CSR. On the other hand, the indirect effect of CSR on SME performance through innovation.
The system of sources of civil procedural law and the place of judicial precedent in it
Authors: Fennych V.P.
Published: September 2022

This article is devoted to the analysis of the sources of the field of civil procedural law of Ukraine and the outline of the role of court precedent among them. A schematic analysis of normative legal acts, international treaties, customs and judicial acts as sources of civil procedural law of Ukraine is carried out. The importance of normative legal acts is noted, where the norms of civil procedural law, which systematically regulate the procedure for consideration and resolution of civil cases, are located the most. An analysis of codified and non-codified laws is carried out, it is indicated that the latter have an interdisciplinary character. The ratio of international treaties and normative legal acts as sources of civil procedural law of Ukraine is determined, attention is drawn to the peculiarity of their application in the civil process.

A lot of attention is paid to the so-called "judicial sources" of the civil procedural law of Ukraine, which are understood as decisions of the Constitutional Court of Ukraine, resolutions of the Plenums of the Supreme Court of Ukraine and the Higher Specialized Court of Ukraine on consideration of civil and criminal cases, decisions of the Supreme Court, court decisions of local and appellate courts, decision of the European Court of Human Rights. The last judicial act is officially recognized as a source of law in Ukraine, while there are heated discussions among scientists and practitioners regarding the possibility of their recognition as a source of law, which is intended to record a new norm of law, including civil procedural law. It is indicated that in most cases, when they talk about the precedent nature of judicial acts of domestic courts, they are primarily talking about precedent-interpretation, which formally cannot be recognized as a source of law, since explanatory work on the application of a rule of law cannot be equated with rule-making. On the other hand, there are cases when the decision of the Supreme Court de facto can become a judicial precedent in its classical sense due to changes in the Civil Code of Ukraine in October 2017. In particular, if the Supreme Court, during the consideration of a civil case, chooses such a method of defense, which is not provided for by law, but does not contradict it, if it is necessary for effective defense. True, such a decision cannot be considered a source of civil procedural law, since the "method of protection" should refer to material, not procedural rights of the parties to the case.
Extraordinary review of judgments in civil law jurisdictions
Authors: Pilkov K. M.
Published: September 2022

The article is focused on the current problem of distinguishing the means of ordinary and extraordinary review of court decisions, in view of the universally recognized value of the finality of a judgment and the unacceptability of groundless interference with res judicata.

Based on the examples of some civil law countries the article substantiates the most common grounds for intervention into a final judgment which are considered sufficient, as well as introduces common traits which allow grouping those grounds. The article argues that, in general terms, the most common grounds for an extraordinary review are procedural violations that significantly limited the party in exercising the right to be heard; violations in the evidentiary issues caused by illegal actions of other participants in the proceedings, in particular due to the submission of forged evidence; procedural errors related to the composition of the court.

The article distinguishes the means of extraordinary review, which might interfere with res judicata, and those that do not, but are aimed at the revision of the courts' interpretation of the law to ensure its development. At the same time, the article pays attention to the fact that in cases where the review may intervene into res judicata, errors in matters of law (e.g. incorrect application of substantive law) are excluded from the list of grounds for extraordinary review.

The article pays attention to the problem of extraordinary reviews being initiated by actors other than parties to the case. The author refers to the case-law of the European Court of Human Rights and argues that an extraordinary review, which does not lead to interference with res judicata, can be initiated by such actors who pursue public interests in the development of law in order to achieve unity in its interpretation. With respect to cases where the review interferes with res judicata, procedural laws in many European countries is evolving towards eliminating these remedies as they are infringing the right to a fair trial.
The security of digital and information rights of condemnes in institutions of the execution of punishments at the terms of martial law
Authors: Borko I.S. , Denysenko K.V.
Published: September 2022

This article is dedicated to the analisys of the security of digital and information rights of condemes in institutions of the execution of punishments and also to the creation of ways of the improvement of the mechanism of the realization these rights at the terms of martial law. We emphasize that the creation of the position of the ombudsman, functioning of human rights organizations, the adoptions of the chain of normative legal acts which are directed for regulating of human rights in different fields of social life testify to the formation of a human-centered environments in Ukrainian society. Ukraine progressed in the part of the formation human rights but at the 24-th of February 2022 year russian federation started a full-scale invasion of the territory of sovereign and independent Ukraine and which was accompanied by a purposeful violation of human rights of Ukrainian by the aggressor state.

It is the step «backwards» in the formation of free and democratic society where human rights, in particular rights of condemnes, are fixed at the legislative level and also properly implemented in practice.

Russian occupants systematically break international law and make obstacles to full and free use of the Internet by citizens of Ukraine and connect them to Russian providers. In these situations the State Security of special communications and information protection of Ukraine recommends to connect to occupant`s providers only by a system of VPN. Condemens are prohibited from using of the system of VPN, so the problem of the security of digital and information rights of condemens at the terms of the martial law needs special attention.

Authors focus the attention on the creation of organization and law basics of the security of digital and information rights of condemens in institutions of the execution of punishments that will operate during the martial law.
Trends in the further development of the legal regulation of social protection of civil servants in the modern conditions of information communications and European integration of Ukraine
Authors: Shapovalova K.H.
Published: September 2022

The article analyzes the prospects for the development of legal regulation of social protection of civil servants in modern conditions of information communications and European integration of Ukraine. The prestige of the civil service is characterized by the availability of special guarantees of social protection for civil servants, enshrined in the Law of Ukraine "On Civil Service". The essence of social protection of civil servants is determined in comparison with the essence of social protection of other categories of employees, because civil servants are not a socially unprotected category of the population, but receive social protection from the state in connection with the specifics of their official activities. Based on the analysis of scientific literature, legislation of Ukraine, projects of normative legal acts, changes made to the Laws of Ukraine "On Civil Service", a list of trends in the further development of legal regulation in the specified area was formulated. At this stage, the trends in the further development of the legal regulation of social protection of civil servants in the modern conditions of information communications and European integration of Ukraine are: 1) the tendency to equalize the social protection of civil servants with the social protection of other citizens who are not subject to such restrictions related to their official activities ; 2) the tendency to separate the provisions regulating the social protection of civil servants of the Law of Ukraine "On Civil Service" dated 10.12.2015 No. 889-VIII from the provisions of the Labor Code of Ukraine; 3) the tendency to strengthen the targeting and monetization of social guarantees of civil servants; 4) the tendency to gradually cancel the guarantees of social protection of civil servants, which do not meet the requirements of the times. The content and meaning of each of them is detailed. The specifics of such trends are characterized. The content of the legal norms of social legislation in the specified area is disclosed.
Current national judicial practice on the implementation of the right of access to public service
Authors: Demianchenko A.S.
Published: September 2022

This article examines national jurisprudence concerning judicial protection of the right to equal access to public service. The author has updated the topic of the study by stating that the latest challenges for lawmakers and enforcers in the context of ensuring the right to equal access to public service are the coronavirus SARS-CoV-2 pandemic and the military aggression of the Russian Federation against Ukraine.

For Ukraine, the relevance of the research topic is defined by the European integration processes as the effective implementation of the provisions, in particular, of the 2014 Agreement between Ukraine on the one hand and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States on the other hand, requires a professional civil service that can ensure the functioning of the state apparatus.

The scientist aims to investigate the current judicial practice, which will allow to determine the state of judicial protection of the mentioned right and to formulate specific recommendations. In general, it has been established that the legal regulation of access to public service in Ukraine is dynamic, i.e. adapting to the demands of the times, but along with this legislation contains gaps and inconsistencies that affect the practical implementation of access to public service by citizens. It should be noted that general scientific and specifically scientific methods of research were used in writing the article.

First of all, the author outlines the scientific development of the problem of access to public service in Ukraine and actualizes the need to analyze the legal positions of domestic courts. The scientist has highlighted hypotheses on the violation of the procedure for competitive selection of civil servants, in particular: violation of the principle of equality; violation of the principle of legality and complexity of establishing the limit of discretion; violation of the principle of transparency. A well-founded confirmation or refutation of these hypotheses is given, considering the current jurisprudence. In doing so, the author examines the consistency of judicial practice with certain components of the principle of the rule of law. Reasoned conclusions and recommendations for improving the functioning of the civil service institution in Ukraine have been formulated. The practical value of the study results lies in the possibility of their use in law-enforcement activity - when protecting the rights of citizens for access to public service, to executive authorities to optimize the process of selecting citizens for public service.
Monitoring of the way of life of the reporting subjects in the system of financial control measures
Authors: Tavolzhanskyi O.V. , Smetanina N.V.
Published: September 2022

The article states that the anti-corruption declaration is a legally regulated procedure for drawing up, submitting, accounting and publishing declarations of income and property status by persons authorized to perform the functions of the state or local self-government and other obliged entities, as well as organizational and control activities of authorized bodies to ensure compliance by declarants with anti-corruption legislation. Until 2014, an effective system for monitoring the reliability of data contained in declarations of property, income, expenses and financial obligations of public servants was not actually created.

The Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" specifies that the National Agency for the Prevention of Corruption carries out selective monitoring of the lifestyle of the subjects of the declaration in order to establish the conformity of their standard of living with the property they and their family members have and the income they receive in accordance with the declaration of the person , authorized to perform the functions of the state or local self-government, submitted in accordance with the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption".

The article analyzes Romania's experience in monitoring the lifestyle of officials, in particular, the most effective mechanisms for such monitoring.

 In the opinion of the authors, electronic declaration, control and verification of declarations, monitoring of the way of life of the subjects of declaration in Ukraine need further development and improvement in accordance with international standards. After all, electronic declaration is a key tool in the system of preventing corruption, which allows to ensure honest public service. Undoubtedly, the future vector of the development of the system of electronic declaration and monitoring of the way of life of the subjects of declaration consists in the development of automated systems for checking the reliability of data.

Also, the principles of monitoring the way of life of the reporting subjects should remain inviolable, such as the rule of law, legality, guarantee and equality of the rights and legitimate interests of the reporting subjects, transparency, objectivity and impartiality.
Use of special economic knowledge in pre-trial investigation
Authors: Kurman O.V.
Published: September 2022

The article is devoted to the problems of using special economic knowledge during the investigation of criminal offenses. In the conditions of martial law in Ukraine, when significant funds are allocated from the budget for the material and technical support of the armed forces, the restoration of infrastructure destroyed by the attacks of the aggressor country, interaction with specialists in various fields of economics, accounting, economists and commodity experts is of special importance. Such interaction takes place during the direct conduct of individual procedural actions by the investigator, preparation and collection of materials for expert research or during the examination. After all, unfortunately, there are rare facts of embezzlement or misappropriation of budget funds, humanitarian aid received from abroad, collected by charitable organizations within the country. This applies to both military and civilian goods.

Such a type of interaction as interaction between an investigator and a specialist is considered. The scientific work analyzes the current criminal procedural legislation of Ukraine in terms of the appointment and conduct of audits and inventories at the initiative of the investigator. It is noted that today there is no unity in the interpretation of legal norms in this aspect, as well as a unified judicial practice in terms of issuing decisions regarding the appointment of audits at the request of investigators, and this applies to both decisions of courts of first instance and appeals. In particular, the Criminal Procedure Code of Ukraine does not contain direct norms that allow investigators to initiate audits and inspections. At the same time, other laws and subordinate legal acts, which according to Art. 1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine refers to the criminal procedural legislation, provides for the possibility of appointing audits and inspections by the court and contains procedural norms regarding such procedures. Also, the article considers the procedural mechanisms of assigning the inventory to the investigator in cooperation with the auditor, because today the investigator does not have the right to petition the court on this issue. The conclusions point to the necessity and importance of harmonizing legislation and forming a unified judicial practice.
To the question of the modern structure of a separate forensic methodology
Authors: Cherdyntsev Yu.G.
Published: September 2022

The article analyzes the structure of the forensic method of investigation of certain types of crimes, proposes its modern structure, in particular, a separate forensic method must necessarily include a forensic characteristic, typical investigative situations and programs (algorithms) of the investigator's actions in each judicial investigation. stages of the investigation, specifics of the tactics of individual investigative (search) actions, other measures and tactical operations, as well as specifics of the investigation under martial law.

Forensic characterization is considered as an important structural unit of a separate methodology, which reflects its purely forensic aspect, describes forensically significant, statistically derived features of crimes of a certain group. The author comes to the conclusion that forensic characteristics include signs of circumstances that are subject to proof (but not all), but only those signs that determine the choice of appropriate forensic means, techniques and methods of crime investigation (forensically significant). Therefore, he claims that the refusal to study the circumstances to be proven in the methodology and in most of the modern dissertation studies in criminology will be justified.

Based on the analysis of existing scientific views and concepts, the author substantiates the position of highlighting the initial stage of the investigation, as well as the feasibility of developing recommendations for the organization of the investigator's actions at this stage and in the investigation process at two traditional stages. forensic stages: initial and subsequent. Based on a comparison of a specific investigative situation that arose during the investigation of a specific crime with a typical one, investigators should choose the appropriate, most effective forensic means and methods of establishing objective reality.

The inclusion in the structure of a separate forensic methodology of investigation features under martial law is considered as an urgent need of practical workers. After all, the conditions of martial law make changes both in the program (algorithm) of the investigator's actions and in the tactics of conducting investigative (search) actions. This is due to the fact that the legislator departed from the principle of immediacy of the research of evidence.

It is noted that the study of other forensic aspects of the investigation of certain types of crimes may take place.
Natural law regulation of social relations during the war
Authors: Romanova A.S.
Published: September 2022

The article is devoted to the philosophical and legal problems of the natural and legal regulation of social relations during the war as the most acute period of social and legal anomie, when a number of norms of society's existence are devalued and no longer in effect, the system of values and social norms is disintegrating. In the crisis-transitional period of the development of society, positive law (written norms of the state) loses its regulatory power due to certain circumstances: a change in the form of the state system, the rule of the regime; hostilities, political crisis, etc. It is under such conditions that people's life activities are regulated by the unwritten norms of natural law.

It has been found that social, religious, and cultural organizations contribute to the maximum implementation and observance of human rights during wartime, which not only support the moral and spiritual sphere of human existence, but can also, through their representatives, identify persons who need legal assistance in a critical period and to help law enforcement agencies in preventing manifestations of illegal behavior of citizens.

It is emphasized that active military actions are the reason that the life of society is disturbed within the positive legal field of the state and, as a rule, citizens feel the need for a deeper, closer relationship between man, the state and the law, namely for active involvement in the process of legal regulation norms of natural law, morality, customs.

As for the manifestation of natural and legal properties of a person, they are enshrined in human rights, where the complementarity of law and morality occurs in connection with the reproduction and protection of universally significant values ​​of civilized human activity and communication.

It is noted that on the basis of the norms of natural law, human behavior is «retained» within legitimate value orientations, because such tragic periods provoke illegal, deviant, conformist, etc. behavior, which with its antisocial characteristics can provoke a person to criminal behavior.

Anomic states of social development encourage a person to actively synthesize valuable manifestations of legal, social and moral consciousness, with the aim of legitimate self-realization and prevention of misconduct.
Competence of the President of the Republic of Poland to protect its sovereignty, independence and territorial integrity
Authors: Kolomiets Yu.M. , Marchuk M.I.
Published: September 2022

The article is devoted to the study of the functions of the President of the Republic of Poland. It is stated that the protection of sovereignty, independence and territorial integrity is recognized by the Polish constitutional doctrine as one of the key functions of the President of the Republic of Poland as the head of state.It is emphasized that the competence of the President in the field of protection of sovereignty, independence and state integrity is determined by the type of republican form of government available in Poland and, in fact, includes «traditional» powersthat are inherent to the heads of all states, as well as powers that are unique to the Republic of Poland.The traditional powers of the President of the Republic of Poland as the head of state related to the protection of sovereignty, independence and state integrity include his powers related to the representation of the state and international relations, as well as the leadership of the Armed Forces and powers in the field of defense and internal security. It is noted that in the Republic of Poland, the effectiveness of the implementation of these directions is achieved with the help of the coordinated work of all state authorities, which is headed by the head of state. At the same time, it  is emphasized that given the fact that the sphere of protection of the sovereignty, independence and territorial integrity of the Polish state is the subject of both the Head of State and the Government, there is a need for a clear distribution of the powers of the specified subjects.It is summarized that the implementation by the President of the Republic of Poland of the function of protecting the sovereignty, independence and territorial integrity of the Polish state both in conditions of armed conflict and in peacetimedirectly imposes on the effectiveness of the system of state administration bodies, which represent the vertical of direct coercion: the army, the police and security services and simultaneous use of other constitutional and legal mechanisms of checks and balances.
Supervisory powers of the Supreme council of justice in Ukraine: theoretical-legal analysis and content
Authors: Khaliuk S.O.
Published: September 2022

The article is devoted to the scientific study of the theoretical and legal aspects of determining the legal content of the category "control and supervisory powers of the Supreme Council of Justice". Within the framework of the study, a scientific analysis of available doctrinal sources was carried out regarding the correlation of concepts related to the outlined issues, namely: "control", "supervision", "control and supervision activity", "authorization" and some others.

It is noted that the purpose of this article is the need for a theoretical-legal analysis of doctrinal sources, normative legal acts on issues related to the concept and content of the control and supervisory powers of the High Council of Justice. To achieve the set goal, the work uses a system of methods of scientific knowledge, in particular, general scientific, special, as well as proprietary legal methods. At the same time, taking into account the direct connection of control and supervisory powers and the legal status of the High Council of Justice, we foresee the need to use various methods, techniques, and approaches that are necessary for conducting research. Accordingly, the choice of these research tools is conditioned by the set goal, the defined subject, the formulated tasks, as well as the nature of the available material of the selected research. Therefore, the set of selected methods, approaches, techniques forms a correspondingly ordered system, which determines their use with theoretical and empirical materials in a given sequence.

It is noted that the problem of researching the control and supervisory powers of the High Council of Justice is dialectically combined with the concept of the constitutional and legal status of this body and is relevant in view of the doctrinal sources in the domestic jurisprudence.

The author singled out the system of control and supervisory powers from the total number of powers of the Supreme Council of Justice.
Personal non-property rights of the patient – types, methods and forms of protection
Authors: Kovbasa K.P. , Dutko A.O.
Published: September 2022

The article emphasizes that at today's stage of development of Ukrainian society, the problem of legal regulation of relations in the field of health care is extremely relevant. The patient is the main participant in medical legal relations, therefore, important attention should be devoted to the study of his personal non-property rights and their protection. The authors highlight the features and main features of the patient, his personal non-property rights and obligations, methods and forms of protection of the patient's personal non-property rights. It is concluded that a patient is a natural person who receives medical care for any disease, pathological condition or other health and vital activity disorder, and also uses medical services regardless of the presence of a disease. The legal structure of the mechanism for protecting the patient's rights is given, which includes the object, subjects, forms and guarantees of protection. The article emphasizes that the institution of protection of personal non-property rights of the patient is insufficiently regulated in the legislation. Special attention is paid to the patient's right to seek protection from the European Court of Human Rights. The authors point out that there is still a need to improve relevant current regulations in order to ensure conditions for health protection of citizens and the realization of the right to health care. It is concluded that there is a need to adopt a separate regulatory act - the Law of Ukraine "On the Protection of Patients' Rights", which would correspond to modern realities and reflect the basic principles of the protection of patient rights, which would include the main issues of legal regulation of relations between medical institutions, doctors and patients regarding provision of medical care, mechanism of legal protection for both patients and doctors.
Birinci Dünya Harbi Sina-Filistin Cephesi’nde Alman Havacılarının Faaliyetleri
Authors: KAPUCU Davud , KORKMAZ Erdal
Published: September 2022

İngiltere ve Almanya arasındaki siyasal mücadelenin bir sonucu olarak başlayan Birinci Dünya Harbi’ne, diğer devletler de kendi çıkarları ekseninde dâhil olmuştur. Bu kapsamda Osmanlı Devleti, son dönemde kaybettiği toprakları tekrar ele geçirmek ve eski gücüne kavuşmak amacıyla İttifak Grubu içerisinde Birinci Dünya Harbi’ne girmiştir. Osmanlı Ordusu Birinci Dünya Harbi’ne, elindeki harbe hazır durumda bulunan faal ve uçabilir vaziyette 6 tayyare ve bu tayyareleri kullanacak 6 pilot ile girmiştir. Bu kapsamda Osmanlı Başkomutanlığı, cephelerdeki havacılık alanındaki eksikliğini Almanya’dan temin ettiği tayyare, personel ve makinist ile gidermeye çalışmıştır. Bu kapsamda harbin seyri içerisinde Almanya’dan; 415 tayyare alınmış ve Osmanlı cephelerinde görevlendirilen 390 Alman pilot ve 1740 Alman makinist ile hava harekât görevleri icra edilmiştir. Bu sırada Alman Başkomutanlığından alınan izinle Osmanlı havacılığının başına Pilot Yüzbaşı Serno getirilmiştir.

Birinci Dünya Harbi kara muharebelerine yönelik şimdiye kadar birçok çalışma yapılmasına karşın, hava gücünün kullanımı ve harbin sonucuna olan etkisi henüz yeterince araştırılmamıştır. Hâlbuki hava gücü cephe muharebelerinde; taarruz, keşif, bombardıman, beyanname atma ve malzeme nakli gibi yönleriyle harbin seyri üzerinde etkili olmuştur. Osmanlı Başkomutanlığı, harp devam ederken Almanya’dan temin ettiği tayyare, pilot ve makinistlerin bir kısmını da Sina-Filistin Cephesi’nde kullanmıştır.

Bu çalışma, Sina-Filistin Cephesi’nin açılmasından harbin sonuna kadar geçen evrede, bölgede Osmanlı Devleti ile Almanya’nın havacılık alanında yaptığı iş birliğine arşiv belgeleri kullanılarak yer verilecektir.
Persepsi peran efek suara pada serial animasi garapan rumah-rumah produksi di Indonesia
Authors: Anwar Ardy Aprilian , Widianti Nurulita , Sumbodo Magda Amalia
Published: September 2022

Perkembangan teknologi kini semakin berkembang ke arah digitalisasi. Salah satu penentu kualitas karya animasi adalah unsur suara, khususnya sound effects. Suara merupakan salah satu unsur pembentuk dunia imajinasi dalam animasi. Namun tayangan animasi yang diproduksi beberapa rumah produksi di Indonesia dianggap belum mampu menyaingi karya-karya luar Negeri jika dilihat dari sumber daya manusia dan fasilitasnya. Ketika sistem kejar tayang berlaku, aspek sound effect tidak lagi menjadi hal penting, melainkan hanya mengutamakan suara dialog yang jelas dan musik yang dianggap pas dengan adegan saja. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi rumah produksi serial animasi di Indonesia terhadap penerapan dan kelengkapan efek suara dalam karya animasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan kumpulan data yang berasal dari wawancara partisipan secara indepth interview dan observasi dokumen pada karya-karya animasi tersimpan. Data observasi dokumen akan menjadi dasar perolehan asumsi. Kemudian asumsi tersebut menjadi bahan untuk merumuskan pertanyaan penelitian secara deduktif. Selanjutnya data wawancara diolah dengan metode pengkodean, hasil pengolahan data-data tersebut menjadi bahan pembahasan penelitian mendalam melalui kajian persepsi dampak budaya. Kami mendapatkan temuan bahwa kondisi penggarapan efek suara yang kurang berkualitas diakibatkan karena rumah produksi serial animasi di Indonesia masih beranggapan bahwa aspek efek suara dalam serial animasi belum menjadi prioritas, ketimbang aspek gambar. Solusinya adalah membentuk pola garap baru dengan memperbaharui eksternal diri penggarap lama pada pendidikan formal dan non-formal, atau membentuk internal diri penggarap baru yang lebih matang.
Nanotechnology, architecture and art
Authors: Oliver Adriana Lira , Oliver Alicia
Published: September 2022

In the past three decades, nanotechnology has attracted extensive attention. People have many expectations on the utilization of nanotechnology in medicine, but unfortunately, these expectations are unlikely to be realized. In the field of nanotechnology, the niche for building commercial products has not been developed yet. However, metal nanoparticles have attracted people’s attention since ancient times because of their optical properties, which are very different from those of bulk metals. By understanding the origin of these optical properties and using current technology, these nanoparticles can be manipulated to build a palette. Using micro measurement equipment, the palette can be printed with very good resolution.