bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI
Authors: Y.A. Triana Ohoiwutun  , Samuel Saut Martua Samosir  , Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi
Published: February 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi berhubungan dengan anak korban tindak perkosaan, serta mengevaluasi perluasan bentuk tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dapat dilakukan aborsi ditinjau asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode berfikir deduktif serta melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini berkesimpulan (1) Dibutuhkan 2 alat bukti sebagai bukti dari adanya perkosaan, sehingga hal tersebut memberikan ruang penguatan dari segi hukum disamping adanya konseling yang dtentukan sebagai syarat diperbolehkannya aborsi; (2) supaya asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diterapkan terhadap anak korban tindak pidana yang akan melakukan aborsi, di dalam UU Kesehatan harus segera direformulasi yang mengatur mengenai kualifikasi tentang anak korban peresetubuhan yang dapat dilakukan aborsi tidak hanya korban perkosaan saja, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak.
Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora
Authors: Denyndra Arga R W B K  , Edy Pranoto
Published: February 2024

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area. The purpose of this study was to determine the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Sukorejo, Tunjungan District and to find out the factors that became obstacles in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program.

The method in this research is a juridical method. The normative juridical method is based on the main legal materials to conduct research on relevant theories, concepts, legal principles and laws and regulations. The specification in this research is descriptive analysis. Sources of data used in this study are primary data and secondary data.

The results of this study The implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program has been going well in terms of standards and targets. PTSL officers have followed the instructions in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and have been understood by the parties involved in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Tunjungan District, Blora Regency. Factors that become obstacles in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Blora District Land Office are internal factors.
Resiko Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Tertutup bagi Penanam Modal Asing berdasarkan Regulasi Ekonomi (Regulation of The Economy) di Indonesia
Authors: Yusrifat Taqirozan
Published: February 2024

Investasi asing secara umum terbagi menjadi 2 kategori, yaitu investasi langsung dan investasi portofolio. Pembiayaan korporasi di Indonesia mengakui pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas sebagai metode legal untuk membiayai korporasi. Berinvestasi ke perusahaan asing pasti menghadapi banyak risiko, salah satunya terkait regulasi ekonomi negara tuan rumah. Investasi portofolio telah diatur di Indonesia tetapi memiliki keterbatasan dalam beberapa ruang lingkupnya seperti persyaratan material atau ekonomi sehubungan dengan pemberlakuan force delisting. Ketidakjelasan hukum dan kepastiannya mengenai hal tersebut di atas, meningkatkan risiko terhadap investor asing lebih jauh yang dapat menyebabkan penurunan jumlah investor asing yang bermaksud berinvestasi melalui investasi portofolio, kecuali jika Indonesia menambahkan beberapa persyaratan ekonomi tambahan untuk memaksa delisting perusahaan terdaftar dan/atau membuat persyaratan hukum yang lebih pasti mengenai masalah yang sama dengan satu atau lebih negara lain untuk menguntungkan baik investor asing maupun investor lokal sebagai investor asing bagi negara anggota yang terlibat.
Analisis Hukum pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata dan Islam
Authors: Ucik Fatimatuzzahro  , Yohanna Andriani N. H.  , Gita Laksmi Zalsabilla
Published: February 2024

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah aspek sosial masyarakat. Contoh konkret dari perubahan tersebut adalah marak terjadinya fenomena pergantian kelamin. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang besar karena berkaitan dengan perubahan status seksual seseorang tersebut. Fenomena ini banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama dalam hal pembagian waris. Dari fenomena tersebut, timbullah permasalahan hukum yang baru berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji terkait pembagian harta waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur terkait perubahan jenis kelamin dan pembagian warisan yang sama rata. Sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, pergantian jenis kelamin merupakan hal yang diharamkan maka pembagian warisannya pun dilakukan berdasarkan dengan jenis kelamin awal dari seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin.
HAK SEORANG AHLI WARIS YANG BERGANTI AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
Authors: I Nengah Budiarta  , Muhammad Rafi Hidayatullah
Published: February 2024

Masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki hukum adat waris yang dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama karena adat bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, namun berbeda dengan ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu ke agama lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kedudukan anak sebagai ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu dan akibat yang diterimanya dalam keluarga maupun masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan adalah teknik penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang kedudukan ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan ahli waris yang berganti agama dari Hindu ke agama lain tidak memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan adat Bali namun kewajiban untuk menjaga orang tua tatap dilakukan. Hak untuk menerima warisan dari pewaris juga tidak dapat diberikan ke ahli waris kecuali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pewaris membahas tentang pembagian waris kepada ahli waris yang lainnya atau bisa dalam bentuk hibah.
Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia
Authors: Andi Ines Audryana Bachtiar  , Sri Rahayu Oktavia  , Annabel Balqis Sharana
Published: February 2024

Permasalahan soal waris selalu muncul dan menjadi hal yang sensitif dalam keluarga, hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham. Di Indonesia sendiri  aktivitas pasar modal diperbolehkan sebagai warisan menurut Islam. Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan ulama Islam untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan aktif di pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak segan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Produk pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang masih berlanjut di perusahaan dan kepemilikan saham tersebut adalah milik pribadinya. Jika seseorang yang memiliki saham tersebut meninggal dunia, semua aset, termasuk saham perusahaan, beralih ke ahli waris. Pewarisan Saham diatur dengan undang-undang dan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa persetujuan Pemegang Saham dan Pemegang Saham diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan membuat alat pengalihan hak.  Ketentuan tentang pewarisan saham menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sumber hukum Islam.
STREET CHILDREN'S LEGAL PROTECTION IN BANDUNG DISTRICT
Authors: Hardi Fardiansyah  , Rio Christiawan  , Tuti Widyaningrum
Published: February 2024

The lowest echelons of society have been affected by the global spread of the coronavirus epidemic, which has infected people from all walks of life and altered regional lives and cultural practices. In addition to causing a recession in the national economy, this issue has also decreased peoples' purchasing power and ability to withstand the rising cost of living.This study outlines the efforts made by the Bandung Regency government to provide good guarantees for street children through preventive measures, financial education assistance, fostering enthusiasm and shelter supervision, developing regulations and policies, and providing freedom of choice for street children in the medium term through playing, direct support, approaches to tackling social issues, and suggestions for revenue management. the enhancement of human resources, research into the growth of street children, and evaluation of good street child conduct are all attempts to better society.The problem is that because of spiritual issues, many of them try to escape and destroy necessities of life. Despite having a sizable state budget, it is impossible to employ street children in suitable jobs. Additionally, there is still a dearth of assistance and backing from many organizations.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)
Authors: Claressia Sirikiet Wibisono  , Anajeng Esri Edhi Mahanani
Published: February 2024

The widespread use of social media among the public has created a new need, namely the urgency to create space for conducting business activities, causing the platform to turn into a place for communication, interaction, as well as a trading space. These changes bring various impacts, one of which is the formation of new types of crime in cyberspace. Fraud in electronic transactions via social media (Twitter) is a crime that targets the internet, computers and related technology as its target. Based on the position of the case, the fraud that occurs can be classified as a crime of computer-related fraud or a crime to gain personal gain and/or harm others. The handling of fraud cases can be carried out using the legal basis contained in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, namely Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (2). The use of these two articles is based on the principle of lex specialist derogat legi generali. In addition, if examined using a victimological point of view, victims of fraud cases that occur are included in the category of participating victims where the tendency of victims to be unaware of their attitudes/behaviors in certain circumstances is a reason for someone to act. commit crimes against them. The research method used to answer these problems is normative legal research with a case study approach in the form of legal behavior products.
Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Jual Beli Online atas Hilangnya Barang Pesanan saat Menggunakan Jasa Ekspedisi
Authors: Syefi Putri Amanda  , Anajeng Esri Edhi Mahanani
Published: February 2024

The Industrial Revolution 4.0 encourages everyone to do routines quickly, easily, and efficiently, activity carried out online that only uses gadgets and networks that may be done anywhere. One example of the application of the industrial revolution 4.0 is the emergence of e-commerce which is also accompanied by the emergence of a term called Marketplace. Marketplace is a market where sellers and buyers meet which there are many products and various kinds of stores, only done online and online. Only with gadgets, ordered goods have been received and delivered by shipping services (expeditions). But with this, it does not rule out the possibility that unpleasant things do not happen such as damage or even loss of ordered goods. With this, this study aims to determine the form of legal protection and legal remedies provided to overcome these problems. This research uses normative research methods through principles, legal rules, etc
AKIBAT HUKUM PRAKTIK JUAL RUGI SEMEN CONCH DALAM PERSAINGAN USAHA INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA
Authors: Wahyu Buana Putra  , Teddy Prima Anggriawan  , Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto
Published: February 2024

Competition in the business world has various ways by each business actor. Judging from the application of the principles of business competition in Indonesia, there are several rules that contain matters in carrying out the business world. All provisions contained in the laws and regulations regulate the rights and obligations of every business actor in running his business. Given the content of Law No. 5/1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition describes several actions or practices that are prohibited in competing to develop the business of every business actor in Indonesia. One of the prohibitions in the world of business competition is the practice of predatory pricing or commonly referred to as the act of selling at a loss. This practice is an act of selling products from production at prices far below the proper average. This study will discuss one of the case studies related to selling at a loss that occurred in the cement industry in Indonesia, especially in the province of South Kalimantan. Cement Conch which is a product of PT. Conch Cement was the party that was reported on the grounds that there was an alleged monopoly action in the form of a loss-selling practice. Conch cement companies are reported under the provisions of the article in the business competition law. In accordance with the KPPU's decision issued, stated that conch cement was proven to have carried out this practice. Regarding monopoly practices carried out by conch cement companies, we will review the legal consequences and responsibilities based on the applicable laws and regulations.
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Yunizar Falevi  , Muhammad Abyan Zain  , Nadhif Gilang Bhaswara  , Muhammad Rafli  , Andika Syah Putra  , Mulyadi
Published: February 2024

. Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang berasumsi bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Sesuai dengan isi pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yakni ‘’setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’’. Secara doktriner tidak ada yang salah dengan alibi itu. Akan tetapi untuk menjawab bahwa di dunia nyata ada pihak-pihak yang merampas nyawa orang lain dengan atau tanpa alasan yang hakiki, oleh karena itu disebutkan doktrin itu harus diperdalam maknanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Efektivitas Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta Penghapusan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang menjadi alas dasar dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode studi pustaka sebagai Metode pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa hukuman mati sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Hal ini dipertegas karena hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Pasal 28 A UUD 1945 dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, serta perlindungan dari penyiksaan merupakan hak asasi setiap manusia. Hukuman mati juga dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta ditambah sebuah fakta bahwasannya tidak ada hubungan yang linear antara hukuman mati terhadap koruptor dengan rendahnya tingkat korupsi dan sudah seharusnya kita menghapus hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi
Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan
Authors: Zainudin Hasan  , Phanizar Cahaya Saputra  , Lucky Arijano Augusta Putra  , Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya
Published: February 2024

According to data collected by Bandar Lampung Police, between the beginning of the year and the end of 2022, officers handled 2,898 incidents, including 502 reports of motor vehicle theft, 247 reports of theft with aggravation, and 78 reports of theft with violence. The purpose of this article is to describe the legal policy of violent motorcycle theft. This research is a normative legal research, in this research the elements of the crime of theft with violence as formulated in Article 365 of the Criminal Code are studied. The results showed that a person who commits the crime of motorcycle theft with violence can be caught under Article 356 of the Criminal Code. In this case, the factors that cause a person to commit a violent motorcycle theft are economic factors, social environment, opportunity, and less than optimal law enforcement.
Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
Authors: Khairatun Nisa  , Harapan Tua RFS
Published: February 2024

The hospital is one of the organizations in the service sector that is engaged in efforts to improve public health. In addition, the hospital as oe of the subsystems of health services provides two types of services for the community, namely health services and administrative services. Therefore, as a hospital service institution, it is required to improve its service quality management continuously and continuously in various fields of service provided. So the Dumai City Hospital should be able to provide good service to pattiens with planned management for class B classified hospitals. The purpose of this study was to find out how the management of outpatient services in the field of pregnancy at the Regional General Hospital in Dumai City. This research method uses qualitative research methods with data collection thechniques using primary data and secondary data obtained from the results of observations, interviews, and documentation that the researcher analyzed in obtaining the data. This study uses the theory of Ratminto about service management, namely planning, implementation, and coordination. The results of the study indicate that the service management of the Dumai City Regional Public Hospital still has obstacles in its services such as training of workers who have not all received training, budget, facilities and infrastructure.
Penerapan Hukum Ekonomi Kerakyatan Syariah Sebagai Fundamental Pertahanan Negara Indonesia
Authors: Muhamad Afifullah  , Irwan Triadi
Published: February 2024

The state is obliged to defend its territory from annexation, but it also targets the economic sector with the aim of weakening the domestic and sovereign government. Many people are trapped by the interest system adopted in conventional co-operatives, because it causes disintegration between the rich and the poor. Gradually, the large gap can threaten the internal state. It also affects the rate of business productivity which is increasingly hampered, due to the substitution of domestic products by foreigners. The research uses descriptive analysis method with qualitative research type and literature study approach. The results of this study are Islamic economics and conventional people's economy have similarities, namely helping and mutual cooperation and differences in the existence of interest, while in Islamic economics using profit sharing and margins. Then the sharia people's economy can be applied as a defence of the country's economy through legislation. In order to maximise the potential of the Islamic people's economy, development is carried out on human resources and the productive sector of small and micro medium enterprises, as well as policies to limit exports and imports of products.
Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan
Authors: Rahmayanti Rahmayanti
Published: February 2024

Violent motorbike theft crimes committed by minors are increasing in the 2020-2023 period. The criminological approach is an important and strategic entity in finding the root causes of violent motorbike theft crimes committed by children so that it can provide appropriate countermeasures. appropriate. The formulation of the problem in this research consists of the criminological perspective on children as perpetrators of the crime of motorbike theft with violence, and the factors that result in children becoming perpetrators of the crime of motorbike theft with violence. The crime of motorbike theft with violence committed by children in the 2020-2022 period was 44 cases, 38 of which were successfully resolved. Factors that influence children in committing crimes of motorbike theft with violence include economic factors, environmental factors, drug factors, parental approach and supervision factors, hedonic factors, crime scene factors, presence of guardians, and religious factors. Efforts to deal with this crime are divided into 2 types, namely preventive efforts and repressive efforts.
Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019
Authors: Mita Wardiyanti  , Shobirin Noer  , Machwal Huda
Published: February 2024

Elections are aimed at electing members of representative councils, such as the DPR, DPD and DPRD. After the IV amendment to the 1945 Constitution was implemented in 2002, the President and Vice President Election (Pilpres), which initially used the MPR (People's Consultative Assembly), was agreed to be carried out directly by the people. The 2004 presidential election was the first direct presidential election. Then the second in 2009. The third Presidential election was held directly in 2014. This activity is carried out every five (5) years (Anugerah.Thesis.2017:2018). This research aims to find out and understand what strategies Bawaslu Jombang implemented in an effort to prevent violations in the 2019 Election. The research method used was descriptive qualitative, using informants in this research who were the chairman, secretary and members of Bawaslu Jombang Regency.
Kajian Perbandingan Atas Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia dan Negara Lain
Authors: Yulius Efendi
Published: February 2024

In principle, every sovereign country that is at an advanced and developing stage has a concrete legal and constitutional basis to regulate the wheels of government in each independent and sovereign country. There is no exception in the regulation and existence of the workforce as one of the foreign exchange contributors to state finances. However, the issue of child labor in Indonesia is still a problem that has not been fully resolved by stakeholders, in this case the Indonesian government. On the other hand, other countries also experience the same problem, so in this research a comparison of regulations relating to child labor is carried out. In the above problem, it is hoped that the government will immediately find a solution to this matter so that children can be returned to their position to receive education and other rights as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Faktor Penghambat Perlindungan Hak Privasi Nasabah Akibat Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Perdata
Authors: Zulkarnain Saleh  , Weny Almoravid Dungga  , Sri Nanang Meiske Kamba
Published: February 2024

The aim of this research is to discuss the protection of the privacy rights of customers who carry out electronic transactions on online loan applications in light of Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection. By reviewing the problems regarding leaks of personal data in online loan applications as well as factors inhibiting legal protection of customers' personal data for actions that are detrimental to customers, this research can take advantage. The method used in this research is a normative legal research method and is supported by empirical data. The results of this research suggest that it is necessary to carry out regular and continuous supervision by the Government, in this case the Police, the Consumer Dispute Resolution Agency, and the Indonesian Consumers Foundation. For business actors in online loan applications, then carry out good coordination between related and authorized parties in resolving a case/case.
Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian
Authors: Melaniati Suharni  , Kalistus Gaudensius Wayong Huler  , Bernadus Febryanto  , Dwityas Witarti Rabawati
Published: February 2024

The legal profession is one of the professions that demands the fulfillment of moral values from its development. The main benchmark for being an organizer of the legal profession in enforcing the law lies in the independence of professional organizers and strong moral integrity when facing various problems that are their responsibility. To be a good organizer of the legal profession in carrying out its professional duties in enforcing the law, practitioners who have qualified attitudes, humanitarian attitudes, attitudes of justice, are able to see and place objective values in a case handled, an honest attitude, and have technical skills and ethical maturity. The code of ethics of the legal profession actually functions as an ethical controller for those who carry out the legal profession. With legal professional ethics, it is expected that legal professionals have certain critical individual abilities.The National Police as one of the legal profession that deals directly with the community so that content is needed related to the standards of behavior and actions that are observed, where the Code of Professional Ethics of the National Police of the Republic of Indonesia is basically a guide for all actors of police functions in carrying out their duties in accordance with the laws and regulations in force in their territory contained in POLRI Regulation No. 7 of 2022 concerning the Code of Professional Ethics and Commission on the Code of Ethics of the National Police of the Republic of Indonesia. However, it is undeniable that there are still many violations of the code of ethics that often occur and are committed by police officers which result in low or decreased integrity of the police in the eyes of the public.
Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia
Authors: Ilham Daffi Syabana  , Idris Idris
Published: February 2024

The role of theory in legal science is crucial for the understanding and integration of concepts. The history of Indonesian law shows the application of customary and Islamic law before Dutch colonization. Natural laws, especially rational flows, play a universal role in the management of water resources to maintain ecological balance. The distribution of clean water in Indonesia is influenced by land use change, mining, and industry, creating an imbalance. The identification of research problems involves the influence of Natural Law on the Indonesian Legal System and its impact on Environmental Law. The theoretical analysis highlights the contribution of Natural Law in the context of Indonesian prismatic law. Natural Law supports environmental law, especially water resources management, with an integrated approach based on natural values, relevant to achieving sustainability and ecological balance in the future.
System Perkawinan Matrilineal Di Suku Fehan Kabupaten Malaka
Authors: Maria contasya ingraini atitus  , Noviani Vieaney  , Stefanus Don Rade 
Published: February 2024

Marriage according to article 1 of law number 1 of 1974 concerning marriage. What is meant by marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on BELIEF IN THE ALMIGHTY GOD.This matrilineal marriage itself is known as "in-marriage" where if a couple has a child, then the lineage follows someone's descendants. Mother. The stages of the traditional Fehan wedding process in NTT will be explained below. Maybe this is a possibility, as happened at the traditional wedding ceremony in Malacca Regency.Matrilineal Marriage Process in Malaka Regency Engagement is the stage before the marriage is legal, where the prospective husband submits an application to the prospective wife's family and after reaching an agreement, both agree to carry out the marriage. A recent marriage binds the relationship between two people.The objects of collateral for a marriage or matrilineal marriage are goods that are sent from the male's extended family to the female's extended family in the form of betel nut and vice versa.It can be concluded that Malacca district in East Nusa Tenggara adheres to a matrilineal marriage system or often called incoming marriage, so in this matrilineal marriage system the man will leave and stay in the woman's house.
Comparison Of Sanctions For The Crime Of Adultery In Toraja Customary Law And National Law In Indonesia
Authors: Sugeng Muntaha  , Ade Saptomo
Published: February 2024

This research aims to analyze the comparison of sanctions for the crime of adultery in the context of Toraja customary law and national law in Indonesia. Adultery is a violation of social norms that has legal implications, but handling can differ between customary law and national law. The research method used is a descriptive-analytical approach by collecting data from primary and secondary sources. The research results show that in Toraja customary law, sanctions for the crime of adultery tend to be restorative in nature and involve customary deliberation to achieve reconciliation between the parties concerned. On the other hand, national law in Indonesia regulates sanctions for the crime of adultery through criminal law instruments with the potential for a prison sentence. This comparison provides an in-depth understanding of the differences in approaches between customary law and national law in dealing with the crime of adultery. The implications include the need for harmonization or synchronization between customary law and national law to ensure justice and sustainability of legal norms in society. This research can be the basis for improving legal regulations that are more inclusive and in line with local values and community needs.
Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolingo
Authors: Ida Bagus Wisnuputra Raditya  , I Dewa Gede Dana Sugama
Published: February 2024

The principle of Ignorantia Jurist is a principle that assumes everyone knows the law since the law is legal. Although its implementation is needed to achieve the purpose of the regulation, there is no barrier to its application. In the case of illegal logging in Probolingo with the verdict number 179/PID.B/2014/PN. PBL, the defendant has a background that makes it very possible for him not to know the regulation in the indictment. The purpose of this research is to find out how the application of the principle from the point of view of criminal law relates to the verdict number 179/PID.B/2014/PN. PBL. This research was written using the normative writing method to analyze the ambiguity of the norms governing the principles of Ignorantia Jurist.
Optimalisasi Peran Fisioterapi Pada Hipertensi Di Puskesmas Sibela Mojosongo
Authors: Syarif Hidayat  , Suryo Saputro Perdana  , Anisa Dwi Charisa  , Haryanti Kartini Mulyaningrum
Published: February 2024

Introduction: Hypertension, also known as essential or primary hypertension, has unknown causes. However, there are also cases of hypertension caused by other diseases known as secondary hypertension. Method: The method used is health education related to hypertension and home-based education on hypertension exercises at the elderly community center in Rw 14, Mojosongo Village. Objective: This program aims to increase knowledge and understanding of the definition, factors, and prevention of hypertension by engaging in physical activities such as hypertension exercises specifically tailored for the old adult and in appropriate doses. Results: The result of this health education activity is an increased understanding among old adults about the definition, factors, and prevention of hypertension, as well as the importance of engaging in physical activities. Recommendation: A structured follow-up of this community service activity is needed so that the community can adhere to a healthy lifestyle, thereby reducing complaints and the incidence of hypertension-related diseases.
Analisis Manajemen Lintas Budaya dan Tantangan yang Dimiliki oleh Perusahaan Coca Cola
Authors: Antony Sentoso  , Jhohari Jhohari  , Lara Meilani  , Melissa Melissa  , Nasyah Amanda  , Winna Angelina
Published: February 2024

Cultural developments are very diverse in a country, therefore companies also have different cultures in a country. This writing was written to find out about the culture of the Coca Cola company and the challenges this company must face. The method used in this writing is the literature method, where the author looks for information through previous articles. From the results of this analysis, the author found that the Coca Cola company has a culture that is quite different from other companies and this company also has several big challenges.
Program Kelas Eksklusif Calistung Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Dan Numerasi Di SD Negeri Medokan Semampir 1 Surabaya
Authors: Fatimatus Zahro  , Dewi Ayu Puspitasari  , Ridha Hastika
Published: February 2024

One of the programmes of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) is Kampus Mengajar Program. The program aims to help schools that have C accreditation as well as schools that are leading, remote, and lagging behind. (3t). Through campus education, students can become agents of change and work with teachers to help improve education in Indonesia.  SD Negeri Medokan Semampir 1 Surabaya is one of the schools involved in this program. During the assignment, students design work programmes to meet school needs and help improve literacy, numeration, and technology adaptation. To help students who do not have the ability to count, write, and read. Kelas Eksklusif Calistung is the program we designed.  In these activities, qualitative descriptive approaches are used, with data collection through observations, interviews, and documentation. The results of the activities show that the Kelas Eksklusif Calistung program at SD Negeri Medokan Semampir 1 Surabaya runs well and provides positive benefits to all students, especially the targeted students.
Pelatihan Pengelolaan Bahasa Iklan Media Sosial dalam Pemasaran Produk Desa Lembuak, Kecamatan Narmada
Authors: Syafira Mahfuzi Ardiyati  , Rahman Prasetyo  , Stevany Hanalyna Dethan  , Husain Husain  , M. Najmu Fadli
Published: February 2024

The rapid development of technology is often used to promote products, especially small and medium enterprises or MSMEs. Social media is used to convey product information and help with marketing. However, often less attention is paid to the management of advertising language on social media. Clan language is needed to attract buyers' attention and convince buyers about the quality of the products offered by MSMEs. MSMEs in Lembuak District, Narmada were the choice for this training because many people are engaged in the MSME business. When promoting products, it was found that many people used monotonous sentences, so that income through online promotions was still lower than offline promotions.
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI DESA TAPULAGA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
Authors: Yusuf  , La Ode Asfahyaddin  , Muhammad Taufik
Published: February 2024

The aim of this community service is to help the Tapulaga village community increase their business income through financial management by preparing simple financial reports and to help the community increase sales of community businesses in Tapulaga Village through online marketing. The implementation method is carried out by means of counseling and training in 22 Tapulaga village communities. The implementation of this service shows that the community still has difficulties in managing finances and sales are still limited to the sales area in Tapulaga village. It is hoped that after community service they will be able to implement the results of counseling and training well.
Edukasi Keluarga Dalam Perawat ODGJ Dengan Defisit Perawat Diri Di Putri Hijau Provinsi Bengkulu
Authors: Wafiqa Azzahrah  , Tira rahmawati  , Della Dwi Sejati  , Debbei Cica Midia  , Metriani Metriani  , Anes Juni Artika  , Ade Herman Surya Direja
Published: February 2024

Health training close to home is a state of flourishing, where individuals can know their limits, can cope with the pressures of life that afflict one, and work with passion and can contribute to their environment. One of the deep welfare issues that often occurs is the family's ability to supervise People with Mental Disorders (ODGJ), the disgrace that exists in the eyes of the community, such as the use of terms adjacent to ODGJ, clearly affects their anxiety. The pretext of social class against ODGJ also has an impact on the decline of certainty and the destruction of their honor. The purpose of this welfare preparation is to increase family data on the meaning of the family's role in targeting ODGJ. The technique used in this activity is to provide face-to-face preparation in Putri City. The examination was coordinated on October 31, 2023. The output of this activity is the development of family data in handling ODGJ. The end is the expansion of family data on the role of the family in targeting ODGJ at home.
Strategi Upaya Pencegahan Defisit Perawatan Diri Pada ODGJ Di Pasar Minggu Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
Authors: Rina Novita  , Dira Bernika Ayu  , Tensi Lestari  , Siti Sarah  , Lhegya Tin Jannah  , Della Sutri Juwita  , Ade Herman Surya Direja
Published: February 2024

Mental health disorders are health disorders that cause psychological behavioral disorders due to disturbances in social, psychological, hereditary, physical, chemical and biological functions. Self-care deficit is a condition where sufferers experience problems with their ability to carry out or complete self-care activities such as bathing, dressing, eating and toileting. The aim of this community service is to provide effective implementation of SPTK in improving self-care and quality of life for ODGJ. The method used is the implementation of SPTK for ODGJ with self-care deficits. This activity was carried out at Pasar Minggu, Behind Pondok sub-district, Ratu Samban sub-district, Bengkulu City. Meanwhile, this research was carried out on Monday 30 October 2023. After carrying out this activity, ODGJ can find out how to care for personal hygiene and nail care and know how to do it independently. The conclusion of this activity is that strategies for preventing self-care deficits in people with homeless mental disorders need to be developed and implemented holistically by involving various related parties.
Deteksi Perkembangan Anak Dengan DDST (Denver Development Screening Test) Di Poskeskel Pasir Gintung
Authors: Wardiah Aryanti  , Linawati Novikasari  , Setiawati Setiawati  , Dewi Kusuma Ningsih  , Riska Wandini  , Elpi Ulandari  , Taufik Sofa  , Veni Andriyani  , Ratna Susanti  , Leni Marlena  , Riri Anjeli  , Ria Mu'alifah  , Rachmat Rizkiawan
Published: February 2024

Introduction: The toddler years mark an important phase of fundamental growth that significantly shapes and influences a child's subsequent development. During this period, children's brains experience rapid growth which is often called the Golden Age. This phase is very important, so it requires careful attention to the child's growth and development to detect abnormalities as early as possible. Data collected at the Pasir Gintung Health Post shows that there were 12 children aged 2-4 years.Objectives: The main objectives include increasing parents' understanding in monitoring children's development, providing education regarding screening methods using the DDST approach, and actively monitoring children's development using the DDST method.Method: This Community Service was carried out using DDST (Denver Development Screening Test) measurements at the Pasir Gintung Health Post on Friday 5 January 2024. Results: The results of the DDST examination on 12 children showed that 10 children (83.4%) were declared normal, while 2 children (16.6%) had suspected development. Evaluation of children's overall growth and development includes gross motor skills, fine motor skills, speech, language, socialization and independence.Conclusion: These findings underline the important role of parental involvement in facilitating early detection of children's growth and development activities. Implementing a collaborative approach ensures that children's growth and development is a shared responsibility between parents and educators. It is very important for parents to be actively involved in monitoring their child's progress, encouraging the development of four main aspects: personal-social, adaptive-fine motor, language, and gross motor skills.
Edukasi Tui Na Massage Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Banyuanyar Rw 03
Authors: Lalu Rizky S.P  , Dwi Rosella K.S  , Seliana Sinta D.A
Published: February 2024

Stunting is a condition of a child's lack of nutritional intake which causes growth and development disorders. Stunting has been discussed for a long time and is one of the government programs that is being sought to prevent and reduce stunting rates. One of them is education and assistance provided to the lower to middle levels of society through health institutions such as community health centers. The location of this research is UPT. The Banyuanyar Community Health Center has quite extensive facilities, including the Banyuanyar area itself up to the source. Posyandu for toddlers RW 03 is one of the built spaces. The number of children under 5 years old in the Banyuanyar RW 03 area was recorded at 24 and there were 9 children affected by stunting in the Banyuanyar area. It is hoped that the application of education and exercise therapy can prevent and reduce stunting rates. Educational activities apply interactive methods while exercise therapy uses demonstration methods. The composition of these activities includes: (1) Coordination, (2) Preparation (3) Education (4) Demonstration (5) Discussion. Based on the results of the pretest and posttest questionnaires, it was concluded that the pretest showed a lack of parental knowledge about stunting and efforts to prevent it. Meanwhile, the posttest results showed that there was a development in parents' knowledge with an average of 96% regarding the incidence of stunting and efforts to prevent it, including exercise therapy that can be applied at home
Sosialisasi Pencegahan Post Partum Blues Pada Ibu Nifas
Authors: Liliek Pratiwi  , Uus Husni Mahmud  , Raudya Setya Wismoko Putri
Published: February 2024

.Bobak's book review (2005) states that post partum blues is a mild affective disorder syndrome that occurs early after childbirth, with signs of sadness or dysphoria, crying, irritability, anxiety, lability of feelings, tendency to blame oneself, appetite disorders. , sleep disturbances, feelings of envy and guilt. This situation will get better and worse depending on the patient's coping mechanism. By looking at this situation, we need to look at educational factors as well as being part of the factors that encourage post partum blues. Research from Hasifah, H., Nurparisih, U. S., Maliga, I., & Lestari, A. (2024), there is a relationship between the level of maternal knowledge and the incidence of post partum blues in post partum mothers. Conclusions from other research are that age, parity, level of education, family support, sleep disorders, type of delivery, and readiness to become a mother are factors that cause postpartum blues and can be overcome by involving the husband, family and the surrounding environment through support for postpartum mothers. (Olii, N et al, 2023). The method of this community service activity is by conducting outreach to post partum mothers or postpartum mothers in the Cirebon Regency area by visiting the home once. Socialization using leaflet media, with the topic, "Socialization on the Prevention of Post Partum Blues in Postpartum Women". The target selection here is postpartum mothers who have recently given birth, around 3-5 days after giving birth, targeting postpartum mothers and their husbands. After carrying out "Socialization on the Prevention of Post Partum Blues among Postpartum Mothers" through home visits, the response from families and mothers was visible. the good one. There are also several questions such as why it is so important to support postpartum mothers, there are also those who feel that they are not aware of the importance of this support, considering that the forms of support are also complex, they also feel helped by the socialization regarding the prevention of post partum blues.
Hubungan Pengetahuan Keluarga Pasien Terhadap Kepatuhan Penggunaan Masker Di Era Pandemi Covid-19 Di Rsud Dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo
Authors: Iskandar Simbala  , Andi Nuraina Sudirman  , Astria Cahyati Papeo  , Ayu Sintia
Published: February 2024

Covid-19 is a global epidemic that not yet ended and there are still significant additions of positive cases. Positive cases and death rates in Indonesia are increasing. Therefore efforts are needed to break the chain of Covid-19 spread. This research used a descriptive design with a cross sectional design. the results showed that knowledge with a good category was equal, adherence to using masks was equal , thus it can be concluded with the use of masks in the era of the covid-19 pandemic at the dr. Hasri Ainun Habibie. This research is expected to increase patient’s family compliance in the use of masks in the pandemic era.
PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PRODUKSI ASI PADA IBU POSTPARTUM LITERATURE REVIEW
Authors: Riffa Ismanti  , Fifi Musfirowati
Published: February 2024

Air Susu Ibu (ASI) merupakan suatu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologis, sosial maupun spiritual. ASI mengandung nutrisi, hormone, unsur kekebalan pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi. Pijat oksitosin adalah suatu tindakan pemijatan tulang belakang dari nervus ke 5-6 scapula yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang sehinnga oksitosin keluar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pijat oksitosin terhadap produksi ASI Pada Ibu Post Partum. Metode yang digunakan adalah Literature review menggunakan jurnal intervensi untuk mengatasi masalah pijat oksitosin dengan permasalahan terhadap produksi ASI yang dapat diakses full text. Tahun jurnal yang digunakan dibatasi 2012-2021. Berdasarkan telaah literature pada 5 jurnal didapatkan bahwa terapi pijat oksitosin dapat diberikan kepada ibu post partum dengan cara dipijat punggung ibu selama 10-15 menit dapat diberikan 2 sesi yaitu pagi dan sore. Hasil telaah literature review ini menunjukkan bahwa terapi pijat oksitosin dapat meningkatkan produksi ASI pada ibu post partum.