Diyat Sebagai Pengganti Pidana Mati Sebagai Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia
Authors: Abdul Aziz Dudung , Setiani Darwiti 
Published: January 2025

This research aims to analyze the relationship of diyat with the application of the death penalty and diyat as a substitute for the death penalty in Indonesia. The death penalty in Indonesia is regulated in criminal law legislation in general (lex generali) or called the Criminal Code (KUHP), as well as in several criminal laws outside the Criminal Code or special criminal laws (lex specialis). This research method uses normative juridical research with a legislative approach and comparative law. The results of the study explain that the existence of the death penalty is not necessarily approved by all groups of people in Indonesia. There are those who think that the death penalty is contrary to the existing constitution. In fact, for the first time, the issue of the death penalty was submitted before the Constitutional Court (MK), because it was considered contrary to the 1945 Constitution, namely contrary to the right to life guaranteed under Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution. This is as stated in the judicial review of the death penalty carried out against several death row inmates who committed narcotics offenses based on Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics. In Indonesia, the majority of its citizens are Muslims. Countries where the majority of people are Muslims obey Islamic law as part of their legal system, where all behavior from all aspects of human endeavor and law becomes the subject of Islamic law, namely Sharia. Thus it becomes clear that the Indonesian people, the majority of whose population is Muslim, deserve to know more about the Islamic legal system including its criminal law.

Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis relasi diyat dengan penerapan hukuman mati dan diyat t sebagai pengganti hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan-undangan hukum pidana secara umum (lex generali) atau yang disebut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dibeberapa peraturan perundangundangan pidana di luar KUHP atau peraturan perundang-undangan pidana secara khusus (lex specialis). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menjelaskan Eksistensi hukuman mati tersebut tidak serta merta disetujui oleh seluruh kelompok masyarakat di Indonesia. Ada yang beranggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi yang ada. Bahkan, untuk pertama kalinya permasalahan hukuman mati diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertentangan dengan hak hidup yang dijamin berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hal ini seperti tertera dalam Uji materil (judicial review) hukuman mati tersebut dilakukan terhadap beberapa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Indonesia mayoritas warga negaranya adalah pemeluk agama Islam. Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam mentaati hukum Islam sebagai dari sistem hukum mereka, dimana seluruh perikelakuan dari seluruh aspek usaha manusia dan hukum menjadi subjek hukum Islam, yaitu Syariah. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pantas mengenal lebih jauh tentang sistem hukum Islam termasuk hukum pidananya.