bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA PENGGELAPAN DENGAN JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid/2019)
Authors: Johan F Faesal , Kristiyadi '
Published: May 2023

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Sby. Mahakamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan.

ABSTRACT: his study aims to determine the consideration of the Supreme Court granting the appeal of the Public Prosecutor in the case of embezzlement in an office adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the Public Prosecution Appeals in the case of embezzlement in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor's Appeal and canceled the Surabaya District Court Decision Number 571 / Pid.B / 2018 / PN.Sby. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to prison for 1 (one) year and 6 (six) months.

Keywords:  Cassation, Judge Considerations, Embezzlement.
DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2204 K/PID.SUS/2016)
Authors: Zaidy Muhammad Iqbal Hamam , Santoso Bambang
Published: May 2023

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian antara pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat preskriptif atau terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang dilakukan, penelitian ini mampu menyimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi pada perkara Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016 yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan kasasi dijadikan dasar hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya. Hakim Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang berkeyakinan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: pertimbangan hakim, putusan pidana, perkara narkotika.

ABSTRACT: This research aims to study and describe the appropriateness of the Supreme Court's considerations in granting a request of cassation with the provisions of the Criminal Code Procedure. This study used legal research method that acted as prescriptive or applied research method. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection technique used are literature review. Based on the research's results and discussion produced, this study is able to conclude the judge's basic considerations in granting the request of cassation on decision No. 2204 K/Pid.Sus/2016 at trial and also the reasons of cassation that are the basis of the judge to drop the verdict. The Supreme Court's judge annulled the decision of Surabaya's District Court and High Court which believed that the defendant fulfilled the requirements of Article 112 section (1) of Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The Supreme Court's judge adjudicated herself by applying the provisions of Article 127 section (1) letter a of Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: judge considerations, granting cassation, narcotic case.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DALAM PROSES PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.JB jo. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Ska)
Authors: Prasetya Wati Marsha Maurilla Indah , Harjono '
Published: May 2023

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan pembuktian saksi keluarga sedarah dalam proses perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi keluarga sedarah dimuka persidangan dalam proses perceraian mempunyai kekuatan pembuktian yang sama kedudukannya dengan alat bukti saksi dimana hakim bebas, yang berarti hakim tidak terikat dengan keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Saksi Keluarga, Perkara Perceraian

ABSTRACT: This study aims to examine the strength of proof of blood family witnesses in the divorce process.This research is a prescriptive normative legal research, with a case approach. The legal material used is primary and secondary law, which is analyzed using a syllogistic legal reasoning technique with a deductive method.Based on the results of the research and discussion carried out, it was concluded that the information given by blood family witnesses before the trial in the divorce process had the same evidentiary power as witness evidence where the judge was free, which meant the judge was not bound by the testimony of the witnesses presented in court.

Keywords: Strength of Evidence, Family Witness, Divorce Cases
PERAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DAN BAHASA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK
Authors: Ghinawati Dewi
Published: May 2023

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi kehadiran ahli IT dan Bahasa dalam persidangan perkara pencemaran nama baik melalui Pasal 186 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (case study). Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, diperoleh bahwa keterangan ahli sangatlah penting untuk disertakan dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menjelaskan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, maka keterangan ahli harus diberikan/dinyatakan di hadapan persidangan secara langsung.

Kata kunci: Pembuktian, Keterangan ahli IT dan Bahasa, Perkara pencemaran nama baik.

 

ABSTRACT: This study aims to analyze the urgency of the presence of IT and Language expert in trial of defamation case through the Article 186 of Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This legal research is a normative and applied normative legal research using a case study. The author uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in gathering legal material in the writing of this law is the study of literature or  study  of  documents  (Library Research).  Based on  the results  of  this  research  and discussion, it was obtained that expert testimony is very important to be included in the trial. In accordance with the Article 186 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) which explains the special meaning of the term "expert statement", that is, "Expert statement is what an expert declares in a court hearing", then expert statements must be given / stated during trial directly.

Keywords:  Burden  of  Proof,  Expert  statement  of  IT  (Information  Technology)  and Language, Defamation case
ANALISIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 104k/Pid.Sus/2018)
Authors: Zaky Pahlevi Muhammad Rezi
Published: May 2023

ABSTRAK: Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi alas an Mahkamah Agung dalam memutus sebuah perkara dalam tingkat Kasasi sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP dan, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi penuntut umum atas dasar hakim salah menerapkan hukum pembuktian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 256  KUHAP.  Menggunakan  metode penelitian  diantaranya: jenis  penelitian  hukum normatif  atau  doctrinal  research,  bersifat  perskriptif,  dan  pendekatan  kasus  serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  104  K/Pid.sus/2018.  Berdasarkan  kasus  ini, Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri   (Studi   Putusan   Mahkamah   Agung   Nomor   104   K/Pid.sus/2018),   dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Terdakwa dalam tingkat kasasi terbukti terlibat tanpa   hak  atau   melawan   hukum   menanam,   memelihara,   memiliki,   menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Kata kunci: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika.

ABSTRACT: This Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge The reason for the Supreme Court in deciding a case at the Cassation level. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 104 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 104 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 112 paragraph (1) because The defendant at the cassation level is  proven  to  be  involved  without  rights  or  against  the  law  planting,  maintaining,possessing, keeping, controlling, or providing Narcotics Category I in non-plant form.

Keywords: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Authors: Azzahra Ardiva Naufaliz
Published: May 2023

ABSTRAK: Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preksriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue approach). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi Justice Collaborator tidak diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan hukum Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum,  penanganan khusus, dan penghargaan (reward).

Kata Kunci      : Pelindungan Hukum, Justice Collaborator, Korupsi

 

ABSTRACT: This study shows the importance of regulating legal protection for Justice Collaborators in criminal acts of corruption in Indonesia. This legal writing aims to determine the legal protection arrangements for Justice Collaborators in criminal acts of corruption in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006  concerning  Protection  of  Witnesses  and  Victims.  This  research  method  is  a normative legal research that is prescriptive by using a state approach. Based on the results of research conducted by the author, it was found that legal protection for Justice Collaborators is not explicitly regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006. Legal protection of Justice Collaborators in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 take the form of physical and psychological protection, legal protection, special treatment, and rewards.

Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NAKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/PID.SUS/2019/PN. SGI)
Authors: Wibawa Khairunnisa Salsabila
Published: May 2023

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI dengan ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan yang dikaji menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif premis mayor dan premis minor. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji. Berdasar pada hasil penilitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI telah sesuai ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT: The purpose of this study is to determine the suitability of judges' judgment in imposing criminal sanctions for fines in Judge's Decision Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI with the provisions in Article 183 juncto Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is a prescriptive and applied doctrinal and normative research which is examined using a case study. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Data collection techniques using the study of literature and analyzed using the deductive mindset of the major premise and minor premise. From these two premises, conclusions can be drawn from the problems studied. Based on the results of this research, it can be concluded that the Judge's consideration in imposing criminal sanctions is a fine in Judge's Decree Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI has complied with the provisions in Article 183 juncto with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keyword: Judges Consideration, Criminal Fines, Narcotics Crime
Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)
Authors: Dwitarani Dealita
Published: May 2023

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan hukum mengenai kesesuaian pembuktian dalam perkara ikut serta dalam perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 19/Pid.B/2021/PN.Trk meninjau keikutsertaan terdakwa dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Majelis Hakim mengingat kembali ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (bulan) terhadap terdakwa yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Pembuktian; Pasal 184 Ayat (1) KUHAP; Penyertaan; Kelalaian

Abstract: The purpose of this study is to discuss legal issues regarding the suitability of proof in cases of participating in acts that due to negligence cause others to die at Trenggalek District Court Number: 19/Pid.B/2021/PN.Trk review the defendant's participation in the criminal act of negligence that caused the victim to die. This legal research is a normative legal research. The results of the research showed that the evidence by the Public Prosecutor was carried out by presenting evidence of witness testimony, evidence of letters, and defendant's statement. The assessment of the evidence presented at the trial has been in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Code Procedure. The Panel of Judges recalls the provisions of Article 183 of the Criminal Code Procedure ,in imposing a prison sentence of 10 (months) against defendants who have been proven legally and convincingly according to the legal means of evidence in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure.

Keywords: Proof; Article 184 Paragraph (1) of The Criminal Code Procedure; Participation; Negligence
Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis dan Sosial olehHakim bagi Anak sebagai Penyalahguna Narkotika
Authors: Nikensari Amanda Rista
Published: May 2023

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari pertimbangan hukum hakim yang tidak melaksanakan rehabilitasi medis atau sosial bagi Anak Penyalahguna Narkotika Golongan I, bukan tumbuhan untuk dirinya sendiri, dan perangkat hukum yang mengaturnya. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ditemukan alasan hakim tidak menerapkan rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial karena anak tidak memenuhi salah satu klasifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pelecehan, Korban. Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu tidak adanya surat keterangan dari psikiater/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

Kata Kunci: Rehabilitasi Medis; Rehabilitasi Sosial; Anak sebagai Penyalahguna Narkotika.

Abstract: This research was conducted with the aim of studying the legal considerations of judges not implementing medical or social rehabilitation for Children as Narcotics Abusers Category I, not plants for themselves and the legal instruments that regulate it. This type of legal research is normative legal research. Based on the research, it was found that the reason the judge did not apply medical rehabilitation and social rehabilitation was because the child did not meet one of the classifications in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions, namely the absence of a certificate from a government psychiatrist/psychiatrist appointed by a judge.

Keywords: Medical Rehabilitation; Social Rehabilitation; Children as Narcotics Abusers
Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Authors: Santi Livia Musfika
Published: May 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh yang menimbulkan disparitas pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. pembunuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi literatur. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dalam menganalisis pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kedua putusan tersebut terdapat disparitas pidana dalam pertimbangan putusan hakim terhadap kedua pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana adalah faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, tujuan pemidanaan, dan sikap terdakwa di persidangan. 

Kata kunci: Disparitas kriminal; Pembunuhan berencana; Pertimbangan putusan hakim

Abstract: This research is aimed o determine the basic of the judge’s legal considerations in the verdict number 39/Pid.B/2019/PN.Byl and verdict number 181/Pid.B/2020/PN.Skh that cause criminal disparities against perpetrators of premeditated murder, as well as the factors that influence the occurrence of these criminal disparities. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows that in these two decisions there is a criminal disparity in the consideration of the judge’s decision against the two perpetrators who both committed the crime of premeditated murder. The factors that cause the criminal disparity are aggravating and allevating factors, the background of the defendant’s actions, the consequences of the defendant’s actions, the purpose of punishment, and the defendant’s attitude at court.

Keywords: criminal disparity; premeditated murder; considerations of judges’s decision  
Special Issue on Development of Integrated Expert System for Estimation and Observation of Damage Level of Infrastructure in Lima Metropolitan Area
Authors: Kusunoki Koichi
Published: May 2023

Earthquakes and tsunami disasters happen suddenly, devastating cities in just a few minutes. For decision makers to manage such disasters, they need current information on the status of their cities, but all information is collected separately and on paper now. All disaster-related information should be integrated to support decision making. To develop such an integrated system, Peru and Japan launched a new SATREPS project, “Development of Integrated Expert System for Estimation and Observation of Damage Level of Infrastructure in Lima Metropolitan Area,” in 2021. The project consists of four groups. Group 1 is related to earthquake and tsunami hazards, estimating the level of shaking and predicting the damage due to tsunami. Group 2 is related to damage detection/estimation, using sensing devices to estimate the level of damage to buildings and other infrastructure. Group 3 is related to understanding the damage over a wide area through satellite images, and also to the integration of all information from Groups 1 to 3. Group 4 is related to developing the capacity to utilize the integrated expert system. This special issue has been organized to present the progress accomplished in the first two years and to share the project’s achievements. It covers the fields of earthquake hazards, building and infrastructure damage estimation, damage estimation with satellite imagery, and human loss estimation.
Seismicity Based Maximum Magnitude Estimation of Subduction Earthquakes in Peru
Authors: Tarazona Juan Carlos , Aguilar Zenon , Pulido Nelson , Gonzales Carlos , Lazares Fernando , Miyake Hiroe
Published: May 2023

In seismic design, intensity parameters that represent seismic demand are commonly used. A probabilistic seismic hazard assessment is an accurate way of assessing seismic demand, based on a set of parameters that represent the seismicity of a region. However, because some regions lack sufficient information, the selection of these parameters can be controversial. In Peru, selecting a maximum earthquake magnitude (Mmax) for regional seismic hazard assessments has proven to be a challenging task due to the limited available information concerning of large-magnitude events. This study evaluated the Mmax for subduction earthquakes using scaling relationships, empirical evidence, and the extreme value statistics (Kijko and Bayesian) approach. The seismic catalog was updated to February 2022 and divided into 19 subduction seismic sources (5 interface and 14 intraslab). The results showed that the obtained Mmax are within the range of Mw 8.7–9.0 for the interface and Mw 7.6–8.1 for the intraslab sources, which unlike the Mmax values established in previous regional seismic hazard assessments, are more consistent with the historical and instrumental seismicity and rupture models.
Preliminary System for the Estimation of Peak Ground Acceleration Distribution in Metropolitan Lima and Callao: Application in Recent Seismic Events
Authors: Gonzales Carlos , Garay Roger , Moya Luis , Lazares Fernando , Aguilar Zenon , Calderon Diana , Diaz Miguel , Matsuoka Masashi , Zavala Carlos
Published: May 2023

The conjunction of seismic records and site effect parameters can lead to the adequate estimation of seismic indexes in urban areas. In this regard, this study uses the map of soil amplification factors obtained in previous studies and the availability of time history waveforms at different locations throughout Metropolitan Lima and Callao to estimate the geospatial distribution of maximum values of horizontal acceleration after the occurrence of earthquakes. Results for three earthquakes of intermediate magnitude and distinct epicenter locations are publicly available in an online system created within the framework of this study (Amaru Peru) and showed that amplified motions could be mainly observed in the lowlands of populated slopes as well as in the eolian sandy deposits.
Wavelet Transform Method for the Evaluation of the Seismic Response of One Isolated Building in the Lima Metropolitan Area
Authors: Jaramillo Joseph , Diaz Miguel , Zavala Carlos , Kusunoki Koichi , Inocente Italo , Otero Danty
Published: May 2023

Structural health monitoring based on vibration measurements is a process that implements the instrumentation of sensors and methodologies to provide information regarding the condition of a structure, which allows the evaluation of the safety and integrity of structural systems. Because of this, in the past decades, several algorithms have been developed; among them, the wavelet transform is considered an efficient method for the elimination of the error contained in the acceleration recorded by the sensors. However, due to the complex nature of earthquakes and the particularity of the structural systems, the parameters used by the wavelet transform for error elimination in the seismic response are frequently variable. This paper proposes a method to get the seismic response of a base-isolated building subjected to ground-strong motions through numerical simulations of a mathematical model of the structure, using synthetic records based on historical seismic events occurring in Peru. In this way, the research found that the optimal intrinsic parameters of the building correspond to an approximate frequency interval of 0.20 to 6.25 Hz. Finally, the results show that this method is valid and can be reliably applied in structural health monitoring systems.
Analysis of Adaptive Pushover in Confined Masonry Dwellings with Height Irregularity in the Lima Metropolitan Area
Authors: Diaz Miguel , Zavala Carlos , Lopez Luis , Amancio Michel
Published: May 2023

Non-engineered confined masonry dwellings are characterized by having different masonry units. One of the most common cases in the Lima Metropolitan Area is that this type of dwelling has its first floors with handmade solid units and upper floors are composed of industrial horizontal hollowed (tubular) bricks. Nonlinear static analysis by the incrementally increasing loading pattern is inadequate to estimating earthquake response of structures with height irregularity, such as non-engineered confined masonry dwellings, because the loading pattern changes during the history of reversal loads due to damaging earthquakes. This paper presents the effect of nonlinear static analysis using adaptive loading patterns in confined masonry dwellings when the type of masonry units changes drastically. Nonlinear static analyses are applied using non-adaptive and adaptive displacement-based pushover procedures. A series of nonlinear time history analyses are also conducted to measure the error in the estimation of the seismic response. The adaptive loading pattern is based on displacement approximation by the modal analysis at each step of incremental-increasing loads. The load pattern is updated considering the modal analysis of an equivalent linear model using the equivalent stiffness of the structure at the secant of the maximum previous response. The application of the adaptive loading pattern in nonlinear static analysis significantly approximates the earthquake response of confined masonry dwellings with height irregularity provided by the change of masonry bricks.
Earthquake Damage Assessment of Buried Pipeline Networks in the Lima Metropolitan Area
Authors: Inocente Italo , Diaz Miguel , Gallardo Jorge , Maruyama Yoshihisa , Quiroz Luis , Zavala Carlos
Published: May 2023

Lifelines such as drinking water and sewage systems provide the means and conveyance for daily critical services, and they are essential systems for recovery operations after a damaging earthquake. Therefore, earthquake damage to lifeline components needs to be reliably assessed for a possible future seismic scenario. This study presents an earthquake damage assessment of buried pipeline networks in the Lima Metropolitan Area (LMA). It includes seismic hazard analysis, a review of pipeline network datasets, and the selection of empirical fragility functions. Deterministic seismic hazard analysis was performed for an inter-plate earthquake scenario using ground motion prediction equations and site conditions to compute the distribution of the peak ground velocity (PGV). Recommendations are offered for an adequate selection of fragility functions developed in other regions, and a logic tree of fragility functions is proposed to be used in pipelines of LMA according to the data of pipeline damage after the 2007 Pisco Earthquake. Finally, the pipeline repair ratios and the total number of repairs are estimated for the earthquake scenario, and the results are geographically presented for each pipeline network.
Revisión de la ocurrencia de inundaciones en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. en el periodo 2014-2021
Authors: Perez Ramos Nancy Lorena , Cisneros Almazán Rodolfo , Durán García Héctor Martín
Published: May 2023

El crecimiento de la ciudad, la impermeabilización de los suelos, y el tiempo de concentración de la lluvia provocan un incremento de las inundaciones urbanas que se ha convertido en un problema. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) se muestran como una solución capaz de mejorar los aspectos críticos relacionados con las escorrentías, y a su vez mejoran la sostenibilidad y la resiliencia de la ciudad. En el presente escrito se analizan las inundaciones que tuvieron lugar en el periodo 2014-2021 en la ciudad de San Luis Potosí, México, mediante la elaboración de una base de datos que incluye la distribución espacio-temporal, la estacionalidad de las inundaciones provocadas por las lluvias, así como un recuento de las medidas que se implementaron para la mitigación de este fenómeno. En segundo lugar, se realiza la revisión de las políticas actuales del manejo del agua de lluvia para finalmente dar recomendaciones para la implementación de SUDS. Los hallazgos encontrados indican la existencia de inundaciones cada vez más frecuentes y de mayor intensidad en la zona urbana, además de la falta de políticas actuales para el manejo del agua pluvial con soluciones sostenibles. Es necesario realizar estudios interdisciplinares para la implementación de estrategias e intervenciones sostenibles adaptadas a la situación socioeconómica local y al entorno cultural.
El derecho a la ciudad y los vínculos urbano-rurales. Participación comunitaria en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Authors: Corzo Rivera Briseida , Castañeda Nolasco Gabriel
Published: May 2023

La expansión de las ciudades produce efectos que generan desigualdades que se reflejan en el acceso a la vivienda y los servicios básicos. En las zonas metropolitanas, las poblaciones más afectadas son las de las periferias urbanas y de las localidades rurales. En este contexto, el derecho a la ciudad es un instrumento en la lucha contra estas desigualdades, y al hablar de tejidos complejos como las zonas metropolitanas, en donde lo urbano y lo rural se entremezclan, el derecho a la ciudad nos permite una aproximación que concibe al continuo urbano-rural. A partir del debate en torno al derecho a la ciudad y los vínculos urbano-rurales, este estudio se centra en el contexto de Chiapas, México, en donde el acceso al agua es una lucha que incrementa con los efectos de la expansión urbana, afectando en mayor medida a las localidades rurales, pero que también son un factor que ha detonado procesos que impulsan la participación de la población. A partir de un análisis cualitativo, se comparan dos formas de participación existentes en localidades rurales de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez que permiten a la población gestionar acciones para el mejoramiento de su calidad de vida. El objetivo es analizar las formas de participación que estos tipos de organización promueven, así como su potencial y las limitaciones enfrentadas en el fortalecimiento de los vínculos mencionados y en la construcción del derecho a la ciudad. El estudio identifica factores sobre cómo la estructura de las organizaciones y la diversidad de sus miembros limita o promueve transformaciones en las relaciones, así como los que intervienen en las relaciones de la comunidad y de ésta con otros actores que limitan el alcance de los procesos
Caracterización de la ciudad sostenible. Un análisis de la accesibilidad y sus variables
Authors: Juárez Sedano Alma Delia , González Loza Miguel Ángel , Sánchez Roldán María Elena
Published: May 2023

Este trabajo aborda la accesibilidad como un referente de la ciudad sostenible. Ciudad en la que la población tiene acceso tanto a los servicios básicos como a los medios de transporte y vías de comunicación. El objetivo del artículo es analizar el concepto de accesibilidad y las variables que lo determinan, con la finalidad de identificar la relación que existe entre dos de ellas: la distancia geográfica y la distancia social. La primera es entendida como la distancia real que se genera para llegar de un lugar a otro; mientras que en la segunda intervienen tres capitales: el económico, el cultural y el simbólico. Cabe mencionar que, para esta investigación, únicamente se considera el capital económico. Así, a partir de un estudio de caso en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se identificaron siete centralidades (zonas en cuyo radio de 500 metros convergen al menos dos de las siguientes actividades: bancos, escuelas de nivel superior y medio superior, hospitales y dependencias gubernamentales). Con ayuda de la técnica estadística correlación lineal simple, se pudo corroborar la existencia de una relación estrecha, de tipo inversa, entre las variables: costo de vivienda y distancia geográfica. Es así que la accesibilidad se convierte en un referente de la sostenibilidad urbana, dado que mejora la calidad de vida de sus habitantes.
Espacialidad intersticial: zonas de violencia de género heteronormadas en estudiantes universitarias
Authors: Martínez Ochoa Hugo
Published: May 2023

El presente documento es producto de una estancia posdoctoral en materia de estudio del espacio intersticial desde su construcción alterna a la definida por el urbanismo funcionalista. Por espacialidad intersticial se describe a las instalaciones, saberes e interacción desde el dispositivo que generan lógicas de ocupación y traslado diferenciado. El objetivo es analizar la categoría de espacialidad intersticial con relación al ejercicio de violencia de género, en particular el acoso sexual y el cómo configura las zonas de violencia y condiciona la estancia y traslado en estudiantes universitarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. La metodología es de corte cualitativa con la herramienta de cartografía participativa, en la cual se trabajó un mapa de sitios de recurrencia cotidiana de las participantes donde señalaron calles, espacios y territorios de experiencia en violencia de género. En un segundo momento, se aplicó entrevista grupal, donde, mediante narrativas describieron sus lógicas de traslado, ocupación y resistencia, frente a la violencia. Los resultados están encaminados a identificar que existen lógicas de apropiación del espacio por parte de los perpetradores de la violencia y ello condiciona el traslado y ocupación de las jóvenes universitarias. No obstante, otro hallazgo es la dinámica de resistencia que desarrollan las referidas, tal como acudir acompañadas, llevar instrumentos de defensa personal e incluso implementar actividades alternas en el espacio. El documento permite identificar que el espacio no es neutro, por el contrario, cuenta con lógicas de ocupación, segregación, exclusión, entre otras; además, que las participantes han realizado el uso del espacio desde condiciones alternas a las establecidas y actividades de resistencia.
Study of Tourism Attraction for the Development of Geohistory Tourism in Van Den Bosch Fort Ngawi Regency, East Java
Authors: Insani Nailul , Khakim Moch Nurfahrul Lukmanul , Aldin Affandi , Dahlia Syarah
Published: May 2023

Fort Van Den Bosch is a historical heritage of the Dutch colonial government which is currently being developed to become one of the leading tourist destinations in Ngawi Regency, East Java. The aim of this study are (1) to identify the tourist attraction of Fort Van Den Bosch, (2) to analyze the development of the tourist attraction of Van Den Bosch fort. This study uses primary data and secondary data. Primary data obtained from observation and interviews. Secondary data was obtained from literature studies and documentation. The technical analysis used in this study included the assessment of tourist attraction based on 4A (Attraction, Facility, Accessibility, Ancilliary), and SWOT analysis. The results of the study show that the Fort Van de Bosch Tourism has four components of tourism objects, among others, the availability of a complete attraction of natural, cultural and artificial attraction, has facilities (facilities) that are complete, Accessibility (accessibility) that is easy to pass, and also has an Ancilliary (service) that supports, and based on the analysis of the SWOT method of Van Den Bosch fort tourism is quite feasible to be developed with a total value of X = 1.35 and Y = 0.75 with the location of quadrant I which supports the "aggressive" strategy. The area of ​​the tourist attraction Van Den Bosch in general can accommodate a total of 560 people per day for outbound activities, historical tours, photography, labyrinth parks and relaxing.
Perbedaan Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Adanya Tol Cipali Di Sepanjang Jalur Pantura Desa Eretan Kabupaten Indramayu
Authors: Hasyim Asyari Wahid
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan pedagang di sepanjang Jalan Pantura Desa Eretan Kulon Indramayu setelah beroprasinya Jalan Tol Cipali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah adanya pembangunan jalan Tol Cipali. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 responden dan merupakan penelitian populasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji T berpasangan.

Hasil penelitian menunjukan terjadinya perbedaan tingkat pendapatan yang di dapatkan oleh pedagang dan berdampak pada mata pencaharian. Perubahan tingkat pendapatan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi penurunan pendapatan pedagang di sepanjang Jalur Pantura Eretan dengan rata-rata berkurang Rp.5.544.000 perbulan, hal ini di alami oleh seluruh responden dalam penelitian ini yang terdiri dari pedagang toko kelontong, jasa otomotif, hingga rumah makan. Perubahan pendapatan dari responden ini di iringi dengan perbedaan pola keruangan yang berada di sepanjang Jalur Pantura Indramayu Khsusnya Desa Eretan Wetan, yang dahulunya menjadi pola industri rumah makan yang menjajikan sekarang harus tutup karena kekurangan pelanggan, perubahan keruangan ini yang menjadi dampak timbal balik antara pembangunan Jalan Tol Cipali.
Analisis Potensi Wisata Sungai Cipamingkis Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol
Authors: Jhofiroh Yahya Laelani , Muzani
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail dan mendalam bagaimana potensi wisata sungai Cipamingkis di Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu model yang menekankan pada pengembangan suatu sistem yang terbatas pada satu atau beberapa kasus rinci yang melibatkan berbagai sumber informasi dengan melakukan penggalian data secara mendalam.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa Kawasan Sungai Cipamingkis memberikan peluang yang tinggi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Kawasan Wisata Sungai Cipamingkis belum berkembang pesat. Saat ini termasuk dalam destinasi wisata alternatif milik Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol. Kawasan Wisata Sungai Cipamingkis memiliki potensi yang dapat menunjang pembangunan seperti adanya lingkungan alam yang baik dengan nilai-nilai yang dapat digali lebih dalam dari potensi kawasan. Pengembangan potensi kawasan wisata Sungai Cipamingkis perlu dikembangkan yaitu menciptakan daya tarik wisata berbasis karakteristik alam, menciptakan akses pengalaman petualangan yang nyaman dan menarik, memperkuat karakteristik vegetasi.
Regional Socio-Economic Dynamics Relationship with Spatial Interactions in Border Areas on Sebatik Island, North Kalimantan
Authors: Agung Satriyo Nugroho  , Rijanta  , Santoso Purwo , Marfai Muh Aris
Published: May 2023

Kawasan perbatasan negara memiliki posisi penting bagi kedaulatan negara. Pulau Sebatik merupakan salah satu kawasan perbatasan yang ditetapkan sebagai PKSN untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, beserta pusat pertumbuhan baru dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui perkembangan kondisi sosial-ekonomi wilayah beserta berbagai aktivitas interaksi ruang yang selama ini dilakukan oleh masyarakat perbatasan Pulau Sebatik. Makalah ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik, (2) mengidentifikasi aktivitas interaksi ruang yang dilakukan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, (3) melakukan penilaian hubungan antara kondisi sosial-ekonomi wilayah Pulau Sebatik dengan interaksi ruang antar wilayah yang telah dilakukan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan prinsip triangulasi data. Beberapa hasil penelitian yang dapat ditemukan adalah bahwa kawasan pulau sebatik masih memiliki ketergantungan terhadap wilayah lain, salah satunya terhadap wilayah negara tetangga. Hal ini menjadi anomali jika dikaitkan dengan fungsi kawasan perbatasan sebagai manifestasi kedaulatan negara.
Prediksi Perkembangan Lahan Terbangun Di Jabodetabek Hingga Tahun 2030 Menggunakan Artificial Neural Network Dan Cellular Automata
Authors: Danih Lesmana Arya , Sucahyanto  , B. Mataburu Ilham
Published: May 2023

Model hybrid yang banyak digunakan dalam studi prediksi spasial saat ini seperti markov chain, logistik linear dan lainnya, memiliki kelemahan dalam penentuan dan parameter yang sangat sensitif. Sehingga memerlukan banyak data, memakan waktu, dan tidak efisien. Karena itu diperlukan sebuah model yang baru yang dapat mengatasi lebih mudah, tidak memakan waktu dan lebih efisien. Dalam hal ini, peneliti mencoba model ANN untuk diterapkan dalam prediksi perkembangan lahan terbangun. Salah satu wilayah yang sudah sangat padat lahan terbangun adalah Jabodabek. Simulasi divalidasi menggunakan tutupan lahan terbangun 2020 dan menghasilkan akurasi simulasi sebesar 74 % untuk simulasi per 5 tahun dan 85,7 % untuk simulasi per 10 tahun. Perkembangan lahan terbangun di Jabodetabek mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2000-2030. Perkembangan lahan terbangun Jabodetabek memberikan sebuah pembuktian akan beberapa teori geografi perkotaan yaitu perspektif kota sebagai organisme dan bentukan kipas Jakarta.
The Students' Caring Attitude Toward Marine Environment through Integrated Natural Science Learning in SMP Negeri Tanjungpinang
Authors: Sarkity Dios , Fernando Adam , Hindrasti Nur Eka Kusuma
Published: May 2023

Various marine environment damages were caused by a lack of marine environmental care attitude. This attitude must be instilled from an early age. This study aimed to find out how marine environmental care attitude of students of public junior high schools in Tanjungpinang City through integrated science learning. This research was a quantitative descriptive research in the form of a survey. This research involved 572 public secondary school students in Tanjungpinang City out of a total of 7,974 stundents who were determined using stratified random sampling. Data collection was carried out using a questionnaire. Questions on the questionnaire were based on 4 main indicators which were based on 7 ocean literacy principles and literature review on environtmental care attitude. Data were analyzed descriptively quantitatively using a Likert Scale. The results showed that students' knowledge of the sea was in the good category. Students' attitudes in preserving marine environment and preventing marine environmental damages were in the good category and the contribution of integrated science learning in shaping these attitudes was also in the good category. The students’ attitudes in repairing marine environment damages was in the bad category and the contribution of integrated science learning to this attitude was in the very bad category. This did not indicate the low quality of integrated science learning. During the COVID-19 Pandemic, it was impossible for integrated science learning to be carried out in the marine environment by involving students in activities to repair marine environment damages because of physical interaction restrictions.