bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Estimating the Value and Benefits of Revenue Sharing Projects and Their Contribution to Community Development Around Nyungwe National Park
Authors: Imanishimwe Ange , Niyonzima Theophile , Nsabimana Donat
Published: July 2024

This study aimed at estimating the value and benefits of the projects that were funded by the Rwanda Development Board (RDB) through the revenue sharing program around Nyungwe National Park (NNP) for its conservation. To achieve the study objectives, a cross sectional research design was used, combined with a qualitative and quantitative approach. Primary data was collected from community members living around Nyungwe National Park, community leaders and RDB staff through questionnaires and interviews. Microsoft Excel was used for the data analysis. Results showed that the revenues contributed to community development through the construction of infrastructures that are used by communities around NNP. But, lack of regular monitoring has also resulted in the failure of some projects. We realized that the value of revenue sharing (RS) projects plus the value of ecosystem services from Nyungwe are a golden opportunity for local communities to have access to finance and improved livelihoods. We realized that through Revenue Sharing Program RwF 649,186,778 were invested in infrastructures around (NNP) since 2005. Looking at their impact value after one year, we realized that actual net profit provided by them is valued to RwF 66,789,571. The impact value in 20 years from those infrastructures was estimated to RwF 14,319,526,980. It is recommended that RDB increase the revenue sharing funding and include a special guarantee fund to support a framework for integrated biodiversity conservation and human well-being.
Wetland Change and its Implication on the Livelihoods of Coastal Community Dwellers in Apoi Creek of Bayelsa State
Authors: OMODEHIN, Adenike Oluwakemisoye , IDRIS, Omeiza David , ADENIYI Rachael Adetoyosi
Published: July 2024

Wetland change is a process of altering the physical, ecological, and biological composition of a wetlands ecosystem through human activities. This paper aims to give researchers a thorough grasp of the extent of wetland change and its implication for Apoi Creek Coastal Community in Bayelsa State, Nigeria. A mixed method of geospatial and survey research design was used for the study. The study employed a random sampling method to select one hundred and sixty-eight dwellers living in communities situated within a 100-metre buffer zone surrounding Apoi Creek, utilizing a carefully structured questionnaire. The data shows significant changes in land use and land cover in Apoi Creek from 1992 to 2022. Decrease in water bodies significantly contributes to changes in wetland ecosystems in the study area. Human activities for survival such as farming, lumbering, fishing and others have significant effects on wetland change. To tackle these issues, various suggestions were put forward. These included safeguarding and revitalizing wetlands, advocating for sustainable land use methods, enacting conservation and management plans, and increasing public awareness about the detrimental effects on the natural environment.
Effect of MWCNTs on static, dynamic, and wear performance of Vacuum Assisted Resin Infusion Molding (VARIM) processed glass fabric/epoxy polymer composites
Authors: Malhotra Dikshant , Agrawal Mayank , Prabhakaran RT Durai
Published: July 2024

In the present work, MWCNTs were used in wt.% of 0.075, 0.15, and 0.3 in epoxy resin, and then glass fabric/epoxy polymer (GF/EP) composites were fabricated using VARIM setup. The mechanical and wear properties of GF/EP composites were compared with and without the addition of MWCNTs. Maximum improvement in tensile and flexural performance were seen in GF/EP composites at 0.15 weight percent MWCNT addition when compared to a neat GF/EP one, based on static testing such as tensile and flexural tests. High-cycle fatigue test results show a relatively higher cycle count with 0.15 wt.% MWCNTs addition in the GF/EP composite compared to the GF/EP without the addition of MWCNTs. The wear performance also improved with a lower friction coefficient as well as a lower track depth and width for MWCNTs with added GF/EP than plain GF/EP composite. Therefore, in addition to decreasing surface softening and improving the wear performance of glass fabric epoxy composites, MWCNTs (0.15 weight percent) increased the interfacial adhesion at the fiber/matrix interface. This study establishes an optimum ratio of 0.15 wt.% of MWCNTs addition in glass fabric/epoxy polymer composites for enhancement in their mechanical and wear performance.
Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggungharjo, Bantul
Authors: Pratama Arif Putra , Kurniawan Husni Fahri , Setiawan Muhammad Cyril
Published: July 2024

Berkembangnya BUMDes Panggung Lestari semakin signifikan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakatnya, ketika pada tahun 2022 telah muncul Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari yang mengalami perkembangan substansi norma sehingga di dalamnya mengatur berbagai pedoman berjalannya BUMDes tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisis peran hukum pembentukan peraturan desa tentang BUMDes studi kasus BUMDes Panggung Lestari. Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan mencari data primer dan data sekunder. Seluruh data diformulasikan dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Kalurahan Panggungharjo tentang BUMDes Panggung Lestari merupakan payung hukum dalam memenuhi legalitas badan usahanya serta sebagai pedoman dan arah menuju tujuan dari berdirinya BUMDes Panggung Lestari. Selain itu, produk hukum tersebut juga telah memberikan tujuan hukum dan mengakomodir dinamika berjalannya BUMDes Panggung Lestari selama ini dalam mengakomodir kemungkinan masalah dan potensi yang timbul ke depannya.
Konsep Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities (CBDR-RC): Upaya Mitigasi Pasif Terhadap Sampah Antariksa
Authors: Widodo Muhammad , Miano Muhammad Ryan Ramadhani
Published: July 2024

Eksplorasi antariksa manusia telah mengalami kemajuan yang pesat, namun kerangka hukum internasional yang mengatur hal ini, yang terdiri dari lima perjanjian antariksa, sebagian besar masih tetap sama sejak tahun 1980-an. Meskipun Panduan Mitigasi Sampah Antariksa IADC telah diadopsi oleh Komite Penggunaan Damai Luar Angkasa PBB, masih ada pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas mitigasi sampah antariksa. Sampai saat ini belum ada perjanjian yang secara eksplisit membahas masalah sampah antariksa. Penelitian ini akan mengkaji secara normatif konsep dan penerapan CBDR-RC dalam isu sampah luar angkasa, meliputi perkembangan hukum internasional berkaitan dengan mitigasi sampah antariksa, praktik domestik negara-negara dalam upaya melakukan mitigasi sampah antariksa, perkembangan konsep CBDR-RC dalam hukum internasional, serta akan dieksplorasi tentang distribusi tanggung jawab negara dalam melakukan langkah-langkah mitigasi pasif terhadap sampah antariksa. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan mitigasi sampah antariksa diserahkan kepada negara-negara untuk menetapkan aturan nasionalnya, namun tidak ada keseragaman atas praktik negara-negara. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan bentuk alternatif untuk mengakui mitigasi sampah antariksa sebagai kewajiban internasional, dan menetapkan tanggung jawab negara berdasarkan konsep CBDR-RC dalam kerangka perjanjian antariksa.
Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Authors: Rohaedi Rosalia Alima Utami , Gultom Elisatris
Published: July 2024

Di Indonesia, pelaku usaha secara inheren terkait dengan persaingan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka menstimulasi ekonomi pasar. Konsumen akan memperoleh manfaat dari meningkatnya persaingan usaha melalui pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, entitas komersial berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengerahkan upaya maksimal untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur kegiatan usaha dibatasi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka, entitas komersial sering terlibat dalam kegiatan terlarang, seperti terlibat dalam perjanjian kolusi. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjamin rasa aman melalui penegakan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran KPPU dalam penegakan hukum perjanjian regional yang dibuat oleh pelaku usaha secara efektif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh ditelaah dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi KPPU dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada yurisdiksi investigasi saja, tetapi juga mencakup yurisdiksi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lebih jauh lagi, penegakan hukum perjanjian.
Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan
Authors: Rahim Muhammad Nur , Vatmawati Nova , Irmadani Cindy , Paselle Enos
Published: July 2024

Penelitian ini mengeksplorasi konflik terkait kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Tujuan utama adalah untuk menangani perselisihan administrasi antara individu atau entitas hukum dengan badan atau pejabat administrasi negara. Pertanyaan kunci dalam studi ini adalah apakah ada cacat hukum dalam prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa oleh tergugat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki otoritas mutlak dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara, termasuk konflik kepemilikan sertifikat hak guna bangunan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa sertifikat hak guna bangunan atas nama Saniyah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, dan tergugat harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat. Studi ini penting karena dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan administrasi negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikat hak guna bangunan.
Penerapan Asas Keseimbangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Himbara Tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi
Authors: Simarmata Arnos Dheo Vegha , Kamello Tan , Mulhadi Mulhadi , Andriati Syarifah Lisa
Published: July 2024

Tujuan penelitian adalah memberi masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk hati-hati menggunakan dasar hukum dalam membuat perjanjian kerja sama, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum campuran dengan mengombinasikan metode yuridis normatif dan metode empiris dengan cara menganalisis perjanjian yang ada dan juga dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dasar hukum yang tidak berlaku namun tetap digunakan dalam perjanjian, posisi tawar (bargaining position) yang harusnya ada di pemerintah namun pada perjanjian ada pada Himbara, dan tidak diatur mengenai besaran bunga apabila dana mengendap di rekening penampungan. Harus dilakukan adendum agar perjanjian ini tidak catat hukum.
Politik Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air Setelah Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja
Authors: Manalu Golorya Br.
Published: July 2024

Perubahan terakhir mengenai sumber daya air yang di mana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menjadi undang-undang diharapkan menjadi perubahan terakhir yang memiliki kelengkapan peraturan mengenai sumber daya air. Dalam peraturan sumber daya air di UU Cipta Kerja, telah memenuhi permohonan masyarakat untuk mengurangi keterlibatan penanaman modal asing maupun perusahaan swasta di Indonesia. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa keterlibatan PMA maupun perusahaan swasta juga memberikan dampak yang baik. Namun, di sisi lain adanya partisipasi dari sektor swasta maupun PMA menunjukkan bahwa arah kebijakan politik partisipasi sektor swasta (PMA) merupakan sistem politik kebijakan sumber daya air yang secara ekonomi dan filosofis bertentangan dengan doktrin penguasaan negara dan pembatasan eksploitasi air yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013. Hasil ini jelas menunjukkan jenis hukum ditinjau dari perkembangan hukum. Dapat dijelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta merupakan hasil dari bentuk pembangunan yang paling neoliberal. Keadaan ini dilihat dari segi hukum sudah kurang baik, sehingga perlu adanya reformasi hukum. Dalam hal ini proses perencanaan akan didasarkan pada pengajaran ketatanegaraan dan pembatasan serta pemanfaatan sumber daya air. Hal ini mendesak karena hukum lingkungan hidup diperlukan untuk merespons krisis sosial dan lingkungan hidup, seperti pemanasan global, perubahan iklim yang menyebabkan permasalahan air.
Menyoal Perubahan Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Indonesia
Authors: Afinnas Muhamad Agil Aufa
Published: July 2024

Perlindungan hukum terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi memegang peranan penting dalam upaya konservasi. Penetapan jenis-jenis tumbuhan dan satwa juga harus dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan realitas kelestariannya. Melalui Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106), terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar jenis tumbuhan yang dilindungi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara perubahan pada lampiran P.106 tersebut dengan realitas kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar, serta menganalisis dampak yang berpotensi terjadi setelah dikeluarkannya jenis-jenis tumbuhan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya beberapa jenis tumbuhan dari daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada P.106 dinilai bermasalah karena tidak sesuai dengan realitas kelestariannya di alam. Selanjutnya, perubahan yang ada pada lampiran P.106 juga akan mempengaruhi tingkat kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan, membuka peluang perdagangan, dan menambah permasalahan pada isu perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan hukum dalam penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan lebih memperhatikan realitas kelestariannya agar tujuan konservasi dapat dicapai dengan optimal.
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan
Authors: Miki Yanti P.  , Ikhsan Edy , Barus Utary Maharani , Andriati Syarifah Lisa
Published: July 2024

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum sehubungan dengan kasus-kasus yang sudah menjadi subjek penelitian dan telah diputuskan dalam yurisprudensi. Hasil dan kebaruan dari penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penyitaan tanpa kesepakatan terkait wanprestasi, serta tanpa melibatkan proses hukum, merupakan suatu pelanggaran hukum yang signifikan, wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh kreditur, tetapi melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang membuktikan adanya wanprestasi serta kesediaan debitur dalam memberikan objek jaminan kepada perusahaan pembiayaan jika tidak maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia haruslah didasarkan pada keputusan pengadilan. Namun, Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila kedua persyaratan di atas terpenuhi, kreditur diberi otoritas untuk langsung melakukan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Hal ini merupakan konklusi penting dari penelitian terhadap fenomena parate eksekusi dalam konteks perusahaan pembiayaan.
Peran PPAT Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah yang Belum Bersertifikat Dalam Praktik Perbankan
Authors: Susilawati Deasy , Maulisa Nadia
Published: July 2024

Bahwa pada penelitian ini mengkaji analisis yuridis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembebanan hak tanggungan terhadap objek jaminan tanah yang belum bersertifikat dalam praktik penjaminan bank dengan meneliti pokok permasalahan terkait peran PPAT dalam pembebanan hak tanggungan terhadap objek tanah yang belum bersertifikat dalam praktik penjaminan di bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan analisis secara kualitatif dan menggunakan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menghasilkan analisis bahwa pembebanan terhadap tanah yang belum bersertifikat dapat pula dibebankan hak tanggungan sepanjang pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah melalui pejabat pembuat akta tanah.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Hutama Karya (Persero)
Authors: Cahyo Bima Gavian , Fuad Fokky , Suartini Suartini
Published: July 2024

Kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa jalan tol seringkali menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan tol. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan dan pertanggungjawaban hukum PT. Hutama Karya (Persero) terhadap para pengguna jalan tol. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa PT. Hutama Karya (Persero) telah memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum kepada pengguna jalan tol dengan memberikan kualitas layanan prima sebagaimana diatur dalam aturan standar operasional (SOP) internal terkait standar pelayanan minimal (SPM) tol yang telah ditentukan oleh Pasal 8, 87 dan 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, serta Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pihak PT. Hutama Karya wajib melaksanakan perlindungan bagi para pengguna jalan tol terkait fasilitas jalan tol hingga pelayanan yang diberikan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan prima sebagai kontra prestasi pembayaran tol kepada para pengguna jalan tol.
Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak
Authors: Saputra Angga , Taufiq Muhammad
Published: July 2024

Anak yang melakukan kejahatan narkotika dapat mempengaruhi perkembangan hidup dan masa depan anak. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum perlu memperhatikan faktor-faktor yang berdampak buruk bagi masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan menggunakan analisis data dengan sifat kuantitatif serta dengan menggunakan beberapa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yaitu dengan memperhatikan restorative justice. Dari 28 putusan tersebut, dua putusan dikembalikan kepada orang tua. Putusan ini diambil dari tahun 2020 sampai 2022. Dan untuk faktor yang menghambat penegakan hukum kejahatan narkotika yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yaitu adanya perbedaan persepsi oleh aparat penegak hukum dalam mengambil putusan hukum dan juga perbedaan persepsi antara masyarakat dengan penegak hukum dalam memahami undang-undang hal ini menghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan restorative justice.
Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja
Authors: RobbyHidayat Dennis , Fuad Fokky , Suartini Suartini
Published: July 2024

Merek adalah salah satu aspek dari karya intelektual yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kelancaran dan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa dalam konteks perkembangan globalisasi saat ini. Untuk melindungi mereknya, para pelaku usaha harus mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun, dalam proses pendaftaran merek, seringkali muncul istilah-istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Salah satu istilah yang sering muncul dalam proses pendaftaran merek adalah, “pemeriksaan substantif.” Jika ada pelanggaran hak merek, pemilik merek memiliki kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terkait dengan pelanggaran tersebut. Upaya hukum ini bisa berupa tindakan litigasi (melalui pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Penelitian ini berfokus pada analisis data yang terkait dengan peraturan hukum yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam teks Pasal tentang merek dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya pemerintah untuk mempercepat proses pendaftaran merek. Dengan demikian, jangka waktu yang diperlukan untuk menunggu penerimaan atau penolakan pendaftaran merek menjadi lebih singkat.
Freies Ermessen BPJT Pada JTTS Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus PT. Hutama Karya (Persero)
Authors: Rusfiantini Rina , Hidayat Yusup , Suparji Suparji , Machmud Aris
Published: July 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam kedudukannya sebagai regulator, tindakan Freies Ermessen BPJT dalam pengalihan sebagian pekerjaan pembangunan salah satu ruas JTTS kepada badan usaha jalan tol lain apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menerapkan statute approach dan case approach kasus penugasan JTTS PT. Hutama Karya (Persero), sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penugasan BUMN tersebut dan regulasi disektor infrastruktur jalan tol yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan BPJT dalam pembangunan salah satu ruas JTTS kepada BUJT DuKon tanpa underlying PPJT adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi infrastruktur yang berlaku, tindakan BPJT tersebut merupakan tindakan diskresi (Freies Ermessen) pejabat pemerintah yang tidak selaras dengan AUPB dan tidak sejalan dengan fungsi dan tugas dalam kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang jalan tol. Fleksibilitas dalam penggunaan diskresi merupakan permasalahan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga diperlukan ketidakbiasan dan pertimbangan yang matang dari badan/pejabat pemerintah saat membuat keputusan dalam situasi yang bersifat kasuistik.
Kajian Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
Authors: Priatmoko Muhammad , Suartini Suartini , Fuad Fokky , Machmud Aris
Published: July 2024

Efisiensi dalam penyediaan barang baik yang bersumber dari APBN maupun dana international loan dapat dicapai melalui regulasi procurement yang berlaku baik yang standar internasional maupun nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui implementasi, hambatan dan penyelesaian terkait pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi yang bersumber pinjaman luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut artikel ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder serta bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mencari titik temu dari perbedaan sistem hukum tersebut dengan harmonisasi aturan serta melibatkan badan audit independen dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek konstruksi yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Kendala utama dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan konstruksi menggunakan pembiayaan dari pinjaman luar negeri adalah pada kecenderungan penggunaan perjanjian atau kesepakatan pinjaman dengan poin-poin kesepakatan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Kendala tersebut misalnya berupa penggunaan syarat kerahasiaan dalam perjanjian pinjaman luar negeri yang bertentangan dengan prinsip transparansi.
Efektivitas Perizinan Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi: Komparasi di Kota Bekasi dan Sidoarjo
Authors: Fajar Nico Tri Afriyanto , Sadino Sadino , Lithfi Anas
Published: July 2024

Partisipasi dunia usaha dalam mendukung transformasi digital sangat krusial dalam upaya pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat, namun demikian dalam upaya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem hukum dalam pemasangan internet di Kota Bekasi dan Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak swasta dapat meningkatkan mutu layanan digital di daerah melalui pemasangan jaringan internet tersebut dengan dukungan maksimal dari Pemda dan masyarakat sekitar, sehingga dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi penyedia jasa jaringan telekomunikasi serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan pengurangan disparitas dan keterasingan informasi bagai masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi kemudahan berusaha bagi pemerintah dan dunia usaha khususnya sektor informal dan usaha kecil dan menengah di Kota Bekasi dan Sidoarjo. Pemberian perizinan di daerah Sidoarjo lebih efektif dibandingkan dengan di Bekasi karena adanya kepastian biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi karena lokasi infrastruktur berada dalam tanah hak pemerintah dengan menggunakan sistem sewa, di mana besaran tarif tersebut ditetapkan berdasarkan SK Bupati, sehingga memberikan kepastian serta efektivitas dalam waktu pengerjaan proyek pengadaan infrastruktur dari penyedia jasa telekomunikasi.
Peran Depenas Dalam Perubahan Formula Perhitungan Kebijakan dan Penentuan UMP/UMK Pasca UU No. 6 Tahun 2023
Authors: Nopianti Wike , Santoso Imam Budi , Abas Muhamad
Published: July 2024

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif karena penelitian ingin mempelajari ius constitutum diranah ketenagakerjaan Indonesia. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023. Menurut penelitian, Depenas diberi wewenang baru dalam PP No. 51 Tahun 2023 untuk menentukan upah minimum dan skala upah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut analisis penelitian, Depenas tidak mempunyai wewenang untuk menentukan nilai alfa untuk setiap daerah karena nilai alfa telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada skala 0,10–0,30 dan menurut penelitian ini sudah tidak berlandaskan pada asas keadilan hukum dan membuat suatu konflik di masyarakat khususnya bagi pekerja/buruh. Dalam PP No. 51 Tahun 2023, Depenas diberi wewenang baru untuk menentukan upah minimum dan skala upah di tingkat perusahaan provinsi, kabupaten, dan kota serta pemerintah membuat kebijakan untuk menciptakan wilayah baru melalui pemekaran, yang mencakup pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang belum menetapkan upah minimum dan yang belum memilikinya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan, penetapan, dan penerapan upah minimum.
Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011
Authors: Sibri Lili , Asyhadi Farhan , Abas Muhamad
Published: July 2024

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Maka kepolisian memberikan solusi berupa pengamanan eksekusi jaminan fidusia, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan jaminan fidusia berdasarkan peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan analisis data metode serta penalaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian terhadap pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan pada saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela.
Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya
Authors: Yustini Ledy Wila
Published: July 2024

Kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, ada situasi di mana pengadilan agama yang sedang mengadili sengketa waris di suatu wilayah terdapat salah satu atau beberapa objek waris berada di luar yurisdiksinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengadili sengketa yang terjadi di luar wilayahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang dilakukan pendekatan undang-undang serta pendekatan terhadap studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg. Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang terdiri atas beberapa kecamatan dan terbagi dalam 3 (tiga) radius maka jika objek sengketa waris tidak masuk ke dalam wilayah tersebut maka Pengadilan Agama Palembang tidak punya kewenangan untuk memeriksa objek waris tersebut. Sehingga dalam hal ini sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa waris, Pengadilan Agama Palembang meminta izin ke ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk pelaksanaan agenda persidangan tersebut. Agenda persidangan pemeriksaan setempat dilakukan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, bukan dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang, yang kemudian hasil dari persidangan pemeriksaan setempat tersebut diberikan ke Pengadilan Agama Palembang, sebagai bagian dari agenda persidangan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang dalam Perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg.
Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami
Authors: Munah Fatma , Deni Fitra
Published: July 2024

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi istri dalam kasus kepailitan suami tanpa adanya perjanjian kawin. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya hak dasar manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta implikasi hukum yang muncul dari harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri ketika suami mengalami kepailitan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis-deskriptif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa perjanjian kawin, harta bersama menjadi tanggung jawab bersama dalam kasus kepailitan, yang berpotensi merugikan istri. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg untuk menggambarkan penerapan hukum dalam kasus nyata, serta menyoroti pentingnya perjanjian kawin sebagai langkah perlindungan hukum bagi pasangan.
Policy Implementation in Controlling of Street Vendors in the Gurindam 12 Park of Tepi Laut Area by the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) of Tanjungpinang City Government
Authors: Hadi Basalamah Rezal , . Okparizan
Published: August 2024

This research is entitled: Policy Implementation in Controlling of Street Vendors in the Gurindam 12 Park of Tepi Laut Area by the Pamong Praja Police Unit Satpol PP of Tanjungpinang City Government. The aim of this research is to determine the Policy Implementation in Controlling of Street Vendors PKL in the Gurindam 12 Park of Tepi Laut Area by Pamong Praja Police Unit Satpol PP of Tanjungpinang City Government officers as well as the obstacles and inhibiting factors found during the Policy Implementation in Controlling of Street Vendor PKL in the Gurindam 12 Park of Tepi Laut Area by the Pamong Praja Police Unit Satpol PP of Tanjungpinang City Government.
Neuropsychological Cognition and Attitude Towards Mathematics as Predictors of Resilience among Mathematics Pre-service Teachers
Authors: Jane B. Olivo Christine , G. Doronio Romulo
Published: August 2024

Resilience is a constructive cognitive capacity that is susceptible to enhancement. It involves the intricate journey and outcome of an individual effectively adapting to arduous or demanding life circumstances, primarily through behavioral, emotional, and cognitive adaptability and accommodation to pressures originating internally and externally. The resilience of an individual plays a pivotal role in achieving professional accomplishments as it impacts aspects such as job opportunities, advancement in the workplace, and overall prospects for career growth. The main purpose of the study is to identify the variable among neuropsychological cognition and attitude towards mathematics that best predicts resilience of mathematics pre-service teachers, who are enrolled within the academic year 2023-2024 at Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology. The findings indicate a noteworthy positive association between Neuropsychological Cognition and Attitude Towards Mathematics with Resilience. Additionally, Neuropsychological Cognition emerges as the most reliable predictor of resilience among pre-service Mathematics teachers.
Tenofovir Induced Bilateral Femoral Neck Stress Fracture
Authors: N Chiplunkar Sourabh , K Harsharaj
Published: August 2024

Case: A 47 year old male, came with history of bilateral hip pain ,insidious in onset gradually progressive, with difficulty in walking unassisted since 2 years. No history of fall/ trauma. Patient is known case of retroviral disease and on ART (TLE regimen ) since 2 years. Relevant radiographs were done and was diagnosed with bilateral neck of femur stress fracture (Tenofovir induced) associated with hypophosphatemia. ART regimen was changed to (Abacavir ,Lamivudine , Dolutegravir) . Patient on regular follow up every 2 months with serial radiographs. . On 6 months follow up patient is symptomatically improved with healing bilateral neck of femur stress fracture.
Effectiveness of Turmeric Oral Rinse Versus Saline Oral Rinse on Oral Mucositis among Patients Receiving Chemotherapy
Authors: S. Gayathri , Padmavathi P. , K. Chandramathi
Published: August 2024

Background: Oral mucositis is the commonplace problem of mass cancers’ chemotherapy. It begins five-10 days after the initiation of chemotherapy and lasts 7-14 days. Chemotherapy precipitated oral mucositis reasons the mucosal lining of the oral to atrophy and break down, forming ulcers. The take a look at is to evaluate the effectiveness of turmeric oral rinse and saline oral rinse on patents with chemotherapy precipitated oral mucositis in determined on sanatorium.  Design: Casual research design was selected for the study; inclusion criteria were selected by non-probability sampling technique. Selection criteria: the inclusion criteria included Patients under chemo therapy with the age class above age class of 20-65 years and both the gender.  Methods: A study was conducted patients with oral mucositis among patients receiving chemotherapy. The assessment tools were used national cancer institute oral mucositis grading scale.  Results: From the findings of the have a look at, it can be concluded that the overall vicinity smart comparison among intervention class I and II imply percent score for pretest became 88%, revealing the difference of 59% in intervention class 47 % for numerical pain assessment scale. tremendously full-size variations had been discovered in experimental organization I. but, in treatment group II pretest rating become 25% while in submit-test it was sixty-one% revealing the difference of 36%. It depicts that the turmeric oral rinse was greater effective than saline oral rinse in lowering the extent of oral mucositis among affected person receiving chemo remedy. Paired t check score become 14.43 and 8.52 in intervention class I and II, when as compared to desk value (2.15) each are elevated. This suggests that there has been an effectiveness between submit test score of degree of oral mucositis among affected person receiving chemo therapy in intervention class I and II. paired and unpaired “t” check confirmed, there was a huge effectiveness of turmeric oral rinse is greater powerful than saline oral rinse on oral mucositis among patient receiving chemotherapy. Chi rectangular test confirmed handiest length of cancer (p>0.05) in both the class up and the boxcar variable haven't any good-sized association with the submit-check score of stage of oral mucositis in both intervention class I and II. Conclusion: The findings found out that imply publish check scores was 34.24±1.28 in intervention class I, in intervention class II publish- check rating changed into 24.07± 1.27 revealing the distinction of 36%. It depicts that the turmeric oral rinse became greater powerful than saline m oral outh rinse in lowering the extent of oral mucositis among patient taking chemotherapy.
The World Heritage Convention, human rights and Indigenous Peoples
Authors: Fogarty Irene
Published: July 2024

This article discusses how the World Heritage Convention contradicts and coalesces with rights to culture and rights of Indigenous Peoples as asserted in international law. It describes the origin and universalistic aims of the Convention, and how the Convention’s state-centrism and Eurocentric heritage discourses have stymied the equitable participation of Indigenous Peoples in World Heritage conservation. However it also asserts that a broadening conceptualisation of World Heritage value alongside an increasing focus on synchronicity with human rights can enable recognition and protection of Indigenous Peoples’ worldviews, rights and cultural continuity under an international legal framework. Finally, the article examines the variance among states parties and the World Heritage Committee in upholding human rights standards, using case studies of five World Heritage sites: Budj Bim Cultural Landscape, Australia; Pimachiowin Aki and Wood Buffalo National Park, Canada; the Kenya Lake System in the Great Rift Valley, Kenya; and Kaeng Krachan Forest Complex in Thailand. The article concludes that despite the rights-based turn of recent years, the World Heritage system remains inconsistent in its adherence to international human rights standards.
World Heritage and human rights
Authors: Gowen Margaret
Published: July 2024

This paper describes the protracted nomination to the UNESCO World Heritage (WH) List of the Keang Krachan Forest Complex, Thailand and the issues it exposed. The complex was inscribed in 2021, seven years after it was first nominated, despite ongoing conflict with indigenous Karen hunter-gatherer communities. The nomination was referred back to the state party by the WH Committee in 2015, 2016 and 2019 for reasons related to inconclusive and out-of-date ecological information, and human rights issues associated with the forced resettlement of Karen hill tribe people living within its proposed boundaries. In 2020 the nomination was resubmitted during the 4th mandate of the Thai state party on the WH Committee, and the property was inscribed contrary to a formal recommendation to defer the nomination, and despite repeated communications from the Office of the High Commissioner of Human Rights to the WH Centre, the Thai government and the WH Committee seeking resolution of community and human rights issues prior to inscription. Decisions that run contrary to the advice of the WH Committee’s three advisory bodies have become an abiding and troubling aspect of the Committee’s decision-making, reflecting a trend in the politicisation of Committee sessions that has increased over more than 20 years, to a point where it now threatens the integrity of the World Heritage system. This paper examines how the state party pursued its WH ambitions and the impacts this had on particular indigenous Karen communities during national designation and nomination to the WH List. It demonstrates the issues that arise due to legacy nature conservation approaches to the management of extensive natural protected areas.
Communication on the move among the Baka people
Authors: Peng Yujie
Published: July 2024

This article investigates the movement and communication of hunter-gatherers during the group moving activities, based on participant observation and interaction analysis of visual and audio materials recorded in the field. The communication aspects are multimodal while people are on the move. Based on this, diverse knowledge is generated and transmitted. However, there is limited understanding of how the hunter-gatherers encounter each other and begin communication while on the move. In particular, the physical situation during the group moving activity in environments with visual obstacles, such as the rainforest, is not clear. This article provides the case of the Baka hunter-gatherers, living in the rainforest of southeastern Cameroon, to reveal aspects of the beginning of communication during the extended group moving activity. It shows that in the tropical forest, with its restricted visibility, participants’ physical situation is dynamic. Although this limitation of visibility constrained participants’ face-to-face communication, it diversified their distant communication, which does not require seeing each other. Such non-face-to-face communication provided participants with a wider range of communication while walking together.
An explicit Jacobian for Newton's method applied to nonlinear initial boundary value problems in summation-by-parts form
Authors: Nordström Jan , Laurén Fredrik , Ålund Oskar
Published: August 2024

We derived an explicit form of the Jacobian for discrete approximations of a nonlinear initial boundary value problems (IBVPs) in matrix-vector form. The Jacobian is used in Newton's method to solve the corresponding nonlinear system of equations. The technique was exemplified on the incompressible Navier-Stokes equations discretized using summation-by-parts (SBP) difference operators and weakly imposed boundary conditions using the simultaneous approximation term (SAT) technique. The convergence rate of the iterations is verified by using the method of manufactured solutions. The methodology in this paper can be used on any numerical discretization of IBVPs in matrix-vector form, and it is particularly straightforward for approximations in SBP-SAT form.
L’hôtel Mezzara, la maison d’un autre vingtième siècle
Authors: Montamat Bruno
Published: July 2024

Bien qu’il soit un parfait représentant de la deuxième période de créations d’Hector Guimard dans le XVIe arrondissement de Paris, l’hôtel Mezzara (1910-1913) ne fut que peu étudié. Son programme singulier dû à une personnalité oubliée du Paris d’avant 1914, l’artiste décorateur et industriel de la dentelle Paul Mezzara (1866-1918), fascine autant par sa contemporanéité que par cette autre vision proposée du vingtième siècle. Construit et meublé grâce aux ressources des industries d’art fournies par différents artistes (Guimard, Jallot, Brandt), il fut imaginé comme un manifeste d’art décoratif moderne en vue de l’Exposition internationale prévu en 1916 mais repoussée à 1925. Très probable école de perfectionnement de la dentelle à l’aiguille, l’hôtel Mezzara restera inachevé à la veille de la Première Guerre mondiale. Le décès en 1918 du maître dentellier anarchiste libertaire l’empêchera de réaliser sa dernière utopie : transformer son hôtel en un lieu d’économie solidaire, une Maison de tous avec restaurant coopératif afin d’incarner cet art social réclamé par les partisans d’une modernité humaniste.
AI-Powered Hospital Accounting
Authors: Pramanik Sabyasachi
Published: August 2024

Healthcare organizations have unique challenges in preserving their financial stability. Due to the rising cost of healthcare, changing payment models, and the need to provide patients with high-quality treatment, hospitals are under continual pressure to optimize their financial operations. Conventional hospital accounting methods may not be enough in this rapidly evolving environment. The potential of artificial intelligence (AI) to transform hospital accounting and provide a means of enhancing financial stability is explored in this chapter. Automation, data analytics, and advanced machine learning algorithms are used in AI-driven hospital accounting to improve accuracy, speed up financial processes, and support well-informed decision-making.
From Compliance to Transformation
Authors: Rao Patcha Bhujanga
Published: August 2024

This abstract explores the transformative journey of Jain deemed-to-be university (JDTBU) in alignment with the National Education Policy (NEP) of India. JDTBU initially transitioned from compliance to transformation, adhering to NEP guidelines through curriculum revisions and fostering interdisciplinary learning and skill development. Recognizing the NEP's transformative potential, JDTBU embraced a holistic and innovative learning environment by implementing collaborative and experiential learning approaches to cultivate critical thinking and creativity in students. This transformation further involved faculty development initiatives focused on student engagement and technology integration, alongside research and industry partnerships to enhance the practical relevance of learning outcomes. JDTBU's commitment to continuous improvement ensures ongoing alignment with NEP objectives, aiming to create a learning ecosystem that promotes innovation, social responsibility, and lifelong learning.
The Impact of Digital Textbooks on Student Engagement in Higher Education
Authors: Jayaraman Jayalakshmi , Aane Jyothi
Published: August 2024

The introduction of digital textbooks in higher education has revolutionized student engagement and educational outcomes through interactive learning strategies. This study examines the effectiveness of digital textbooks in enhancing student engagement compared to traditional print textbooks. Using a mixed-methods design, the research involves undergraduate and postgraduate students from various disciplines. Preliminary findings suggest that digital textbooks with features like multimedia, annotations, quizzes, and collaborative tools significantly boost student engagement and cater to diverse learning styles. The study also reveals a positive correlation between digital textbooks and academic performance, emphasizing the potential for deeper understanding and long-term knowledge retention. The research advocates for higher education institutions to incorporate digital textbooks to modernize resources, improve learning outcomes, and increase student satisfaction by leveraging digital technology to meet evolving educational needs.