bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Analisis Teknologi Pengarsipan pada PT. BPR Mitra Ekonomi Andalas
Authors: Ramadhan Fani Sesaria , Rachmadania Rizki Firdausi
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengelolaan kearsipan di PT BPR Mitra Ekonomi Andalas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) KOTA TEBING TINGGI NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KOTA TEBING TINGGI (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI)
Authors: Pramana Dodi , Hadi Muhammad , Saragih Desvita
Published: August 2024

enelitian ini bertujuan untuk menggali dampak penetapan kebijakan pelayanan prima, seperti yangtercantum dalam "Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tebing Tinggi No.43 Tahun 2019 tentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal ," untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di DinasSosial Kota Tebing Tinggi, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepuasanmasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan diDinas Sosial, di Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi. Populasinya melibatkan seluruh aparaturDinas Sosial Kota Tebing Tinggi, dengan tiga orang sebagai sampel menggunakan teknik samplinginsidental. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipasi, wawancara langsung, dandokumentasi tertulis. Analisis data meliputi pengumpulan hingga kesimpulan hingga verifikasiinterpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih mengalami beberapa kendala. Meskipun prosedur dan keluaranlayanan sudah memadai, transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menjadikendala. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan juga menciptakantantangan. Meskipun upaya sosialisasi dan panduan pelayanan telah dilakukan, penerapan SPM belumoptimal. Meskipun terdapat upaya untuk mengatasi hambatan, penerapan standar pelayanan minimal diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih belum optimal. Beberapa aspek, seperti transparansi informasi,tingkat kepuasan masyarakat, dan ketepatan waktu pelayanan, masih perlu mendapat perhatianlebih. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitaspelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam PERWALI No. 43 Tahun 2019.
MODEL PEMBELAJARAN CIRC DAN COURSE REVIEW HORAY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN KEARSIPAN KELAS X AP DI SMK NEGERI 1 TEBING TINGGI T.A 2016/2017
Authors: Santy Nurliza , Armayanti Nelly
Published: August 2024

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar kearsipan yang diajarkan dengan model pembelajaran Coorperative Integrated Reading and Composition (CIRC) lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran Course Review Horaypada siswa kelas X AP SMK Negeri 1 Tebing Tinggi T.A 2016/2017. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X AP yang berjumlah 60 orang. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas X AP-2 (Eksperimen I) yang berjumlah 30 orang dan X AP-3 (Eksperimen II) yang berjumlah 30 orang. Instrument penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah objektif tes berbentuk pilihan berganda yang berjumlah 20 soal dari 25 soal pilihan berganda yang telah diuji validitasnya dengan 5 pilihan jawaban. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen I sebesar 79,33 dengan standar deviasi sebesar 8,88. Sedangkan nilai rata-rata kelas eksperimen II adalah sebesar 74,00 dengan standar deviasi 7,81. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji-t dengan dk = n1 + n2 -2 pada taraf signifikan 95%. Dari perhitungan hipotesis diperoleh thitung sebesar 2.550 dan ttabel sebesar 1,671. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2.550 > 1,671) maka hipotesis diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dengan menggunakan pembelajaran Coorperative Integrated Reading And Composition (CIRC)lebih tinggi dengan persentase peningkatan hasil belajar sebesar 48,33% daripada hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Course Review Horaydengan persentase peningkatan hasil belajar sebesar 42,12% pada mata pelajaran administrasi perkantoran Kelas X AP SMK Negeri 1 Tebing Tinggi T.A 2016/2017.
THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY WITH MUSCULOSKELETAL DISORDER'S COMPLAINTS IN THE ELDERLY
Authors: Anjasmara Bagas , Fadhilah Tenriwulan Andi , Rabbani Auliyahur
Published: August 2024

ABSTRAK
Latar Belakang: Musculoskeletal disorders (MSD’s) merupakan problematik yang banyak dikeluhkan pada masa lanjut usia. Hal ini dikarenakan aktivitas berat yang berulang dan terus menerus dilakukan dalam jangka waktu yang lama misalnya pada aktivitas nelayan dan bertani. Mengacu pada masalah tersebut dilakukan analisis terhadap beberapa lansia di desa Kepetingan dan desa Sumberejo kabupaten Sidoarjo. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) pada lansia. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan rancangan cross sectional, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 50 orang  lansia yang masih aktif sebagai nelayan dan petani. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode analitik dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM) untuk mengukur Musculoskeletal disorders dan Physical Activity Scale for Eldery (PASE) untuk aktivitas fisik. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan aktivitas fisik dengan keluhan musculoskeletal disorders pada lansia denga nilai (p= 0,049). Kesimpulan: Semakin berat aktivitas yang dilakukan, semakin meningkatkan keluhan musculoskeletal disorders (MSDs).
 
Kata Kunci: Musculoskelatal Disorders, Aktivitas Fisik, Lansia
                                                         
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY WITH MUSCULOSKELETAL DISORDER'S COMPLAINTS IN THE ELDERLY
 
ABSTRACT
Background: Musculoskeletal Disorders (MSD's) is a problem that many people complain about in old age. This is due to strenuous activities that are repeated and continuously carried out over a long period of time, for example in fishing and farming activities. Referring to this problem, an analysis was carried out on several elderly people in Kepetingan village and Sumberejo village, Sidoarjo district. Purpose: This study aims to determine the relationship between physical activity and musculoskeletal disorders (MSDs) in the elderly. Methods: This research is an observational study with a cross-sectional design, with a total sample of 50 elderly people who are still active as fishermen and farmers. The research method used is an analytical method using the Nordic Body Map (NBM) questionnaire to measure Musculoskeletal Disorders and the Physical Activity Scale for Elderly (PASE) for physical activity. Results: The results of this study indicate that there is a relationship between physical activity and complaints of musculoskeletal disorders in the elderly with a value (p=0.049). Conclusion: The more strenuous the activity is, the more musculoskeletal disorders (MSDs) complain.
 
Keywords: Musculoskelatal Disorders, Physical Activity, Elde
PERAN GURU TERHADAP SIKAP TOLERANSI BERAGAMA PADA ANAK USIA DINI DI TK PERTIWI METRO PUSAT
Authors: Vani Yulis Okta , Noormawanti Noormawanti , Firdausyi Annisa Nur
Published: August 2024

Diverse nation, with various religions and beliefs. Early childhood education covers 6 aspects of development that are very important in shaping a child's personality, including an understanding of religious tolerance. At Pertiwi Metro Kindergarten, which has students from various religious backgrounds, teachers play a key role in educating, directing and instilling the values ​​of tolerance, The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. Sources of research data include Pertiwi Metro Pusat Kindergarten teachers. Data collection techniques are interviews and documentation and observation. The data analysis techniques used are data condensation, data presentation and conclusion drawing. Test the validity of the data using triangulation of sources, techniques and time.The research results show that teachers at Pertiwi Metro Kindergarten play an important role in instilling the values ​​of religious tolerance in early childhood. They develop a curriculum that emphasizes the values ​​of tolerance through stories, songs and routine class activities, as well as being role models in everyday behavior. An inclusive learning environment is created so that every child feels accepted regardless of religious background, and communication with parents is established to strengthen the understanding of tolerance at home. This school integrates religious activities according to each child's beliefs and regularly evaluates the tolerance program through observation and feedback from parents. Despite the challenges of diversity in family backgrounds, schools overcome them with training for teachers and dialogue with parents. As a result, children at Pertiwi Metro Kindergarten show a better understanding of religious differences and mutual respect, forming the basis for a harmonious society in the future. This research also highlights the importance of collaboration between teachers and parents, as well as an integrated learning approach that includes activities for Muslim and non-Muslim children, in creating an inclusive environment that respects religious diversity
The article focuses on the description of the application of mathematical modeling in economics to optimize the material and technical base of agricultural organizations. The use of models in addressing complex problems and tasks to justify the enhancement of the technical potential of agricultural production has proven its effectiveness, as it allows for the determination of optimal parameters for the organization’s economic activities, contributing to increased economic efficiency and reduced material and monetary costs. The article presents three development scenarios for an agricultural enterprise – under minimally and maximally favorable conditions, as well as along the most probable trajectory – each of which considers various factors and constraints. The modeling results demonstrate significant reserves for improving profitability and resource efficiency under various scenarios, confirming the high practical value of the modeling method for the agricultural sector.
Authors:   Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Burda Alexey G. , Kosnikova Oksana V. ,   Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Published: August 2024

The article focuses on the description of the application of mathematical modeling in economics to optimize the material and technical base of agricultural organizations. The use of models in addressing complex problems and tasks to justify the enhancement of the technical potential of agricultural production has proven its effectiveness, as it allows for the determination of optimal parameters for the organization’s economic activities, contributing to increased economic efficiency and reduced material and monetary costs. The article presents three development scenarios for an agricultural enterprise – under minimally and maximally favorable conditions, as well as along the most probable trajectory – each of which considers various factors and constraints. The modeling results demonstrate significant reserves for improving profitability and resource efficiency under various scenarios, confirming the high practical value of the modeling method for the agricultural sector.
Digitalization of the Arbitration Court System and Business Processes in the Russian Federation
Authors:   Moscow University for the Humanities, Shtabsky Alexander D.
Published: August 2024

The article examines the current state of digital infrastructure in the Russian Federation, its accessibility and importance. It analyzes how the introduction of digital technologies can improve the interaction between citizens and courts, as well as the conditions for doing business. Such concepts as “electronic document flow”, “electronic document image”, “electronic document”, “electronic signature”, “video-conference”, “web-conference”, “machine-readable power of attorney”, “product traceability”, “digital labeling” are analyzed. The concepts of “electronic signature” and “machine-readable power of attorney” and the process of working with them are dealt with. It explains how the use of electronic document management allows to reduce the costs that businesses incur when concluding transactions, and how the state can use electronic document management to improve interaction with Arbitration courts. Comparison is made between web conferencing and video conferencing systems. The concepts of “digital labeling” and “product traceability” are considered, their differences and possible impact on the economy of the Russian Federation are analyzed, in particular, their significance for combating “gray schemes” of imported goods and ensuring transparency of business processes. The conclusions of the article provide statistics and prospects for the development of digital technologies in the judicial system.
Community and the Development of Deliberative Processes at the Local Level (Using the Cases of the Urban Conflicts Resolution)
Authors:   Surgut State University, Martynov Mikhail Yu. , Purtova Victoria S. ,   Surgut State University
Published: August 2024

The study examines the role of the public as an institution of local democracy in deliberative processes, emphasizing its significance in resolving urban conflicts. Specific examples of urban conflict resolution in the city of Surgut, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, are utilized. Methods employed include content analysis of mass media, expert surveys, and mass sociological surveys. The research demonstrates that urban conflicts possess substantial potential for resolution through consensus-based approaches. Therefore, the concept of “deliberative democracy” is quite applicable for analyzing such conflicts at the local level. However, achieving such a consensus necessitates the aggregation and articulation of citizen demands. This, in turn, underscores the need for a local policy actor to function within the political space of the city. In this context, the local community serves as this actor. The internal structure of the municipal public is described, along with the factors contributing to its successful performance as an actor in the deliberative process at the municipal level. In conclusion, the local community plays a crucial role in deliberative processes, especially in the resolution of urban conflicts. The study highlights the structural dynamics and critical factors that enable the local community to effectively function as a deliberative actor in local governance.
Soroton Literatur Terhadap Wakaf Keluarga: Konsep, Perundangan dan Isu-Isu Berbangkit di Malaysia
Authors: Daud Mohd Zaidi , Syed Mohamad Syed Alawi Mahdi , Samudin Siti Aisyah
Published: August 2024

Muslims' unclaimed property is estimated to be worth 70 billion ringgit at the moment. Ironically, it has been shown that the owner of this property still has close kin or family members. This study proposes adopting the waqf approach to migrate these properties into real estate for optimal utilization. The existing research on waqf in Malaysia encompasses research on Shariah law, legislation, and its application. Hence, this study focuses on literature review based on several themes, namely (i) the concept of family waqf; (ii) legislation related to family waqf in Malaysia and other countries; and (iii) issues related to family waqf in Malaysia. The primary sources of Islamic law, namely the Quran and Hadith, are used as references. Additionally, the collection of historical documentation is also referred to obtain interpretations, points of view, and examples of waqf instrument governance in Malaysia. The findings of this study, there is a lack of details on family waqf in terms of implementation and legislation in Malaysia. At the same time, Malaysia also has several states with specific legal provisions related to waqf. Therefore, this study focuses on family waqf according to current Islamic law, to benefit Muslims in particular in the future.
The Confiscation of the Landholdings of the Reformed Church in the Kecskemét Reformed Church County (1945–1952)
Authors: RIGÓ Róbert
Published: August 2024

In my study, I examine how the newly established communist government in the Kecskemét Reformed Church County, located in the central part of Hungary, deprives the congregations of their landholdings, which are one of their most important financial bases. As a result of increasing pressure from the party-state, the “nationalization” of the church lands took place gradually, up until 1951, when all remaining areas had to be offered to the state for “purchase”, under strictly fixed conditions. During the process, congregations lost their financial independence and became vulnerable to state funding.
Vejez y construcción de proyectos: entre el tiempo del sujeto y los tiempos de la cultura
Authors: Ruiz Marisa Viviana , Delfino Diana Andrea
Published: August 2024

Desde hace casi treinta años, la Universidad Nacional de San Luis se convierte en escenario para el Programa Adultos Mayores (PAM), que ofrece a personas de 60 años y más, cursos y talleres que se renuevan cada año respondiendo a los intereses de los/as participantes. La pertenencia a este espacio los/as ubica como estudiantes del PAM, lo que implica una referencia institucional y, al mismo tiempo, se trata de un lugar habitado en primera persona que, señalado como valioso, es elegido y sostenido como terreno para el despliegue de proyectos personales. Hablar de vejez supone referirnos a una construcción social, una categoría discursiva de la ciencia y la cultura que, a lo largo de la historia, fue moldeando percepciones y actitudes hacia ella. Asimismo, hablar de un sujeto en el tiempo de la vejez conlleva abordarlo en su singularidad, en la que se pone en juego la dimensión del deseo. Dar cuenta del complejo entramado de razones sociales y singulares que posibilitan la apertura de un espacio educativo para adultos/as mayores y su elección como nuevo punto de partida, siempre renovado, para transitar hacia un por-venir, se constituye en el propósito del presente trabajo.
Solo el amor es digno de amor
Authors: Pecondon Natanael Dario
Published: August 2024

En el presente trabajo se explica la relación entre: atracción/deseo, voluntad y amor como formas de apertura a la revelación de Dios. Se muestra igualmente cómo los paradigmas modernos de conocimiento moldean la conciencia con esquemas limitantes para la experiencia transformando el mundo en una colección de objetos despersonalizados. Se busca entonces exponer una vía de apertura a Dios que se abre por la decisión de amar, permitiendo una mirada sobre el mundo en la que toda belleza viene de Dios como un don que el hombre recibe al mismo tiempo que se recibe a sí mismo trasformado en hijo.
«Le cose scoperte appartengono allo Stato». Esegesi storica di un enunciato normativo, tanto fortunato quanto controverso
Authors: Famiglietti Gino
Published: August 2024

La ricerca ha per oggetto il regime giuridico dei rinvenimenti archeologici la cui regolamentazione è, fin dalle disposizioni degli Stati preunitari, alla base dell’idea giuridica di ‘tutela’ del patrimonio culturale. Il contributo affronta con attenzione la variegata condizione delle ‘cose’ di interesse archeologico ‘scoperte’ negli ‘scavi’, e ne traccia l’evoluzione della disciplina, a partire dalle disposizioni emanate dagli Stati preunitari fino alla legge del 1939. Particolare attenzione è stata riservata alle disposizioni dettate al riguardo dalla legge del 1909, che per prima ha portato il regime e lo status giuridico dei rinvenimenti archeologici a compiuta definizione e la cui corretta interpretazione costituisce ancora oggi un argomento molto dibattuto. Alla materia da molto tempo non erano stati dedicati studi specifici, e quindi mancava una ricostruzione comparatistica e critica dello specifico assetto normativo e della sua evoluzione storica. Il lavoro di ricerca si è basato essenzialmente sull’esame dei vari provvedimenti normativi, indagati nel loro diverso atteggiarsi, nello spazio italiano e nel tempo, rispetto alla tutela del patrimonio archeologico, dei quali è stata proposta una lettura coerente sia con il contesto storico di riferimento che con le altre fonti normative ad essi coeve.
HAKIKAT HAK PENGELOLAAN DALAM UU NO.5/1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Authors: Subair Laola
Published: August 2024

AbstrakHak pengelolaan berpangkal dari hak penguasaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965, hak penguasaan ini dikonversi menjadi hak pengelolaan dan menurut Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1966. Terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Bagian-bagian hak pengelolaan dapat diberikan dengan sesuatu hak tertentu kepada pihak ketiga. Bahkan semenjak diisyaratkan bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada suatu departemen, instansi, dan daerah swatantra, badan usaha yang seluruhnya modalnya dapat dipunyai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.Kata Kunci : Hak pengelolaan – UUPA
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
Authors: Sinilele Ashar , Suriyadi
Published: August 2024

Abstrak
Islam sebagai agama yang mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia salah satunya terkait dengan dimensi muamalah memberikan pilihan kepada manusia bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dalam melangsungkan hidupnya sepanjang hal tersebut tidak ada dalil yang melarang. Di masa modern saat ini di tengah banyaknya lembaga keuangan yang dapat menjadi media masyarakat yang membutuhkan dana, ternyata masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang bersifat tradisonal. Praktik utang piutang secara tradisional masih ditemukan pada beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif empiris memberikan preskripsi dimana berfungsi untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan pendekatan Syariah dan penedekatan konseptual. Dari hasil penelitian bahwa masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan baik dengan jaminan atau tanpa jaminan dengan dasar kepercayaan dan praktik ini termasuk tradisional meskipun ada jaminan karena jaminannya tidak diikatkan hak tapi hanya dipegang sertifikatnya. Berdasarkan ketentuan hukum islam bahwa praktik utang piutang ini diistilahkan sebagai transaksi Qardh dengan fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001 dengan salah satu ketentuan membolehkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman sepanjang hal tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak dimasukkan di dalam perjanjian.
Kata Kunci: Hukum Islam, Qardh, Utang Piutang.
 
Abstract
Islam as a religion that regulates almost all aspects of human life, one of which is related to the muamalah dimension, gives humans a choice how to relate to other people in carrying out their lives as long as there is no argument that prohibits it. In today's modern era, in the midst of many financial institutions that can become public media who need funds, it turns out that there are still debt and credit practices that are carried out verbally on the basis of traditional beliefs. Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. This type of research is an empirical normative legal researchprovide prescriptions which function to find rules, legal principles and doctrines in responding to legal issues faced, with a Shariah approach and a conceptual approach. From the results of the study that there are still debt and receivable practices that are carried out verbally either with collateral or without collateral on the basis of trust and this practice is considered traditional even though there is a guarantee because the guarantee is not tied to rights but only held by a certificate. Based on the provisions of Islamic law that this practice of debt and credit is termed a Qardh transaction with fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 with one of the provisions allowing additional loan repayments as long as this is done voluntarily and not included in the agreement.
Keyword: Debts, Islamic Law, Qardh.
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT MAAL MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
Authors: Awaluddin Awaluddin , Raya Muhammad Yaasiin
Published: August 2024

AbstrakZakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang saat ini sedang berada pada fase yang cukup memprihatinkan. Pengelolaan dan penyaluran zakat yang baik dapat memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat. Tentunya pengelolaan zakat tergantung dari manajerial dari lembaga pengelola zakat seperi LAZISMU dapat mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan efektif dan tepat sasaran. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pengelolaan dan penyaluran zakat maal melalui LAZISMU Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normative (syar’i), yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat maal di LAZISMU Sulawesi Selatan sudah cukup efektif dengan melihat indikator yang telah ditetapkan LAZISMU Sulawesi Selatan. LAZISMU mengelola dan menyalurkan zakat maal sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan agama dan selama penerapan dan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan belum ada komplain atau protes dari para mustahik terkait pengelolaan dan penyaluran dana keuangan terutama zakat maal.Kata Kunci: Efektifitas, LAZISMU, Zakat Maal.AbstractThe Zakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. Especially for Muslims who are currently in a phase that is quite alarming. Good management and distribution of zakat can have a significant impact on the community. Of course, the management of zakat depends on the management of zakat management institutions such as LAZISMU, which can manage and distribute zakat funds effectively and on target. The main problem in this study is how the effectiveness of the management and distribution of zakat maal through LAZISMU South Sulawesi. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology (syar'i), juridical and empirical. Based on the results of this study, it shows that the management and distribution of zakat maal in LAZISMU South Sulawesi is quite effective by looking at the indicators that have been set by LAZISMU South Sulawesi. LAZISMU manages and distributes zakat maal in accordance with the sharia established by religion and during the implementation and all forms of activities carried out there have been no complaints or protests from mustahik regarding the management and distribution of financial funds, especially zakat maal.Keywords: Effectiveness, LAZISMU, Zakat Maal.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
Authors: Citra Aulia Filanda  , Raya Muhammad Yaasiin
Published: August 2024

Abstrak
Murabahah berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau Murabahah juga salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya - biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan profit yangditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KC Makassar Veteran. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BSI KC Makassar Veteran menggunakan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor yang diistilahkan BSI OTO dan dibantu oleh pihak ketiga yakni MUF Syariah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh BSI KC Makassar Veteran dapat disimpulkan bahwa praktik akad murabahah yang dilakukan oleh salah satu bank syariah indonesia kemudian bekerja sama dengan MUF Syariah terkhusus BSI KC Makassar Veteran sudah sesuai dengan ketentuan murabahah yang tertulis di Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/2000.
Kata Kunci : Bank Syariah, Kendaraan Bermotor, Murabahah, Pembiayaan.
 
Abstract
Murabahah means excess and additional (profit), or Murabahah is also one of two people who transact gives benefits to the other. Murabahah is a form of buying and selling that requires the seller to provide information to the buyer about the costs incurred to obtain the cost of goods purchased and additional profits set in the form of the selling price later. The main problem in this study is how to review Islamic law on the practice of murabahah contracts in motor vehicle financing at BSI Makassar Veterans Branch. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The results of this study indicate that BSI KC Makassar Veterans use a murabahah contract in motor vehicle financing which is termed BSI OTO and is assisted by a third party, namely MUF Syariah. According to the DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000 regarding murabahah if it is related to the practice of motor vehicle financing carried out by BSI KC Makassar Veterans, it can be concluded that the practice of murabahah contracts carried out by one of the Indonesian Islamic banks then cooperates with MUF Syariah especially BSI Makassar Veterans Branch has complied with the murabahah provisions written in the DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000.
Keywords: Financing, Islamic Banks, Motor Vehicles, Murabahah.
Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
Authors: Darwis Muh. , Sabri Muh.
Published: August 2024

Â AbstractDeliberative Village functions to accommodate and the aspirations channel of the community, and together with the Head establish Village regulations, the role of the Village Consultative Body was very important, The Village regulations established was truly regulations that originate from the aspirations of the community. The role of the Village Consultative Body in implementing the establishment of Village regulations in Buangin Village, Towuti Subdistrict, East Luwu Regency, not all villages was in accordance with RI Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages. Even though there has been a new Law, namely Law No. 6 of 2014 concerning Villages, and government regulation no. 43 of 2014 Middle Village. This discrepancy was influenced by several factors, namely factors of education, employment, and experience in office.AbstrakBadan Permusyaratan Desa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa, makaÂ  peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, agarÂ  peraturan Desa yang ditetapkan benar-benar merupakan peraturan yang bersumber aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentuka peraturan Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, tidak semua Desa sesuai Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun telah adanyaUndang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tengan Desa. Ketidak sesuaian tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, dan pengelaman menjabat.
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DITINJAU DARI GAYA BELAJAR PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII MTS AL HIKMAH SIDANG
Authors: Wiwid Wiwid
Published: August 2024

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) menganalisis kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII MTs Al-Hikmah Sidang; 2) menganalisis gaya belajar peserta didik kelas VIII MTs Al-Hikmah Sidang; dan 3) menganalisis kemampuan komunikasi matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar kelas VIII MTs Al-Hikmah Sidang. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian Ex-Post Facto. Jumlah populasi sebanyak 107 peserta didik, melalui teknik pengambilan sample yaitu stratified random sampling diperoleh  sampel sebanyak 86 peserta didik. Teknik dan instrumen pengumpulan data terdiri dari: 1) teknik tes dengan instrumen tes essay; 2) teknik komunikasi tidak langsung dengan instrumen lembar angket tertutup; dan 3) teknik studi dokumen dengan instrumen dokumen dan foto. Instrumen diuji validitasnya menggunakan validitas isi dan konstruk, uji validitas isi menggunakan indeks lawshe, sedangkan uji validitas konstruk menggunakan analisis faktor konfirmatori non parametrik. Selanjutnya uji reliabilitas dengan cronbach alpha. Analisis data menggunakan uji kruskul-wallis. Berdasarkan analisis, diperoleh kesimpulan pertama kemampuan komunikasi matematis berada pada tingkat cukup dengan variasi  tidak terlalu signifikan dengan nilai rata-rata yang konsisten di setiap kelas VIII (A: 76,3-77,9, B: 68,3-70,1, C: 71,9-74,2) menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik mampu memahami dan menyampaikan konsep matematika dengan cukup melalui essay. Kedua gaya belajar setiap kelas menyatakan bahwa peserta didik secara keseluruhan, cenderung pada gaya belajar campuran. Rata-rata skor angket untuk gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik masing-masing adalah 80,47, 79,47, dan 81,06, dengan skor rata-rata kinestetik sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan visual dan auditorial. Ketiga kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan komunikasi matematis dan gaya belajar peserta didik kelas VIII, sebagaimana ditunjukan oleh nilai signifikansi 0,074 > 0,05.
Analisis Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab Pada Maharah Kalam Siswa Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pontianak Tahun Pelajaran 2021/2022
Authors: Khoiriyah Melania , Hidayat Moh Yusuf , Rahnang Rahnang
Published: August 2024

Abstract : The problem this research is the low ability to speak Arabic students. The purpose of this research are: 1) to identify the process of learning Arabic in speaking skills students of class V; 2) to describe the difficulties of students in learning Arabic in speaking skills class V; 3) to find out the teacher's efforts in dealing with the difficulties of learning Arabic in the speaking skills of class V.  This research uses qualitative descriptive research methods with the type of field research. The data sources of this study are class V students and teachers of Arabic subjects. Data collection techniques in this research is observation, interviews and documentation. The results of this research are: 1) the process of learning Arabic in the preliminary activities, the core and closing activities of the teacher have carried out learning activities ideally based on the theory of learning activities; 2) the difficulties experienced by students in terms of linguistics, namely; difficulty distinguishing the sounds of letters whose pronunciation is almost the same as ع، غ، خ، ج، ش، ث، ص،ض; stammering pronunciation of the vocabulary contained in the letters ع،ح،خ،ز; difficulties in the meaning of a word or sentence, understanding the formation of a word. Nonlinguistic aspects; different levels of intellectual abilities of students exist, the student's learning motivation is moderate, lack of self-confidence, low high interest in learning, the student environment is passively speaking Arabic; lack of support from the family, lack of strong encouragement in learning Arabic.
Keywords: Difficulty Learning Arabic, Speaking Skills in Arabic
Board diversity and earnings’ quality of the listed insurance companies in Nigeria
Authors: Oyerogba Oluwgbemiga Ezekiel , Eyo Otu Ekpo , Alamu Julius Adeyemi , Anjorin Yoyinsola Sinmisola , Omojola Olusola Sunday
Published: August 2024

This study examines the relationship between board diversity (in term of percentage of female board members, educational qualification, independent directors, interlocking directorship, and financial literacy) and earnings quality of listed insurance companies in Nigeria. The study used secondary data from the stock exchange fact books and audited financial statements of the selected companies. We adopted a quantitative research design in which data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Three variants of regression model, namely pooled ordinary least square, fixed effects and random effects models were estimated. Results revealed that significant differences exist in board diversity and earnings quality across the listed insurance companies in Nigeria. Also, the impact of board diversity on earnings quality is positive and strong. That is, the higher the company’s board diversity the better the ability to generate quality earnings. The results suggest than insurance companies with large number of women on the board are more likely to generate higher quality earning than those dominated by men. The paper draws the attention of management of listed insurance companies to the need to comply with the code of corporate governance on board diversity to increase the number of women on the board and ensure that the board consists of educationally qualified members, and financial literate members. The study also draws the attention of Nigeria Stock Exchange Group (NSGG) and other regulatory authorities to the need for regulation that will make disclosure of directors’ personal information a regulatory disclosure.
Legal framework governing consumers’ protection in digital banking in Saudi Arabia
Authors: Aljudaibi Sara Abdulhameed , Amuda Yusuff Jelili
Published: August 2024

There is fast growth of digital banking services in Saudi Arabia clearly shows the necessity of well-considered legal decisions. However, there is an obscurity with respect to protecting consumers’ rights and creating a reliable atmosphere for digital finance through legal framework in the digital banking sector in the Kingdom. The primary aims and objectives of this research is to scrutinize the digital banking consumers’ protection legal framework being overseen in Saudi Arabia, analyzing its content, mechanisms, and impact on different stakeholders. Similarly, the study tires to determine its efficacy as well as identify the roadblocks which can prevent its success. Through an extensive review and examination, the evaluation defines key issues, difficulties and finalizes statements about the legal field. The content analysis methodology was used to help address issues emanating from the existing literature. Various scholarly articles, policy documents, and regulatory guidelines were explored. In other words, data for this study were collected through different search sources such as journals, traditional articles of Google Scholar, policy documents, and library sources. A total of 25 articles were explored and contributed immensely to unveiling various aspects of the legal framework of digital banking as well as consumers’ protection in the Kingdom. The findings of this investigation have identified three basic themes on the domestic legal regulation of consumers’ protection in the digital banking system in Saudi Arabia. First, the study has analyzed various legislations such as: consumer protection law, sector-specific regulations, among others concerning the rights and duties of consumer protection. Second, legal obligations in seeking remedies when there is a discriminatory treatment in digital banking services. Third, it has been established that Saudi Arabia have taken a proactive step towards a robust safety cushion to protect the consumer rights and minimizing the risks involved in cybersecurity in the context of Saudi Arabia. Theoretically, on one hand, the study highlights the paramount significance to consumers’ protection legislations in the Kingdom. On the other hand, practically, the Kingdom’s witness of rapid economic growth and technological advancement, ensuring robust consumer protection measures becomes increasingly paramount to foster trust, promote fair business practices, and enhance consumer confidence in the marketplace. Nonetheless, some limitations such as insufficient consumers’ education and regulatory inadequacies were noted which need national coordination between stakeholders. Notwithstanding the fact that the legal framework exhibits strong points especially in addressing vital issues, its timely evaluation, amendment, and enforcement is deemed as a key to solve the emerging challenges and obtain confidence of consumers when it comes to digital banking.
Modelling Government-to-Government (G2G) usage among government employees in Kuwait: The contingent role of task interdependence
Authors: Almutairi Faisal L. F. H. , Thurasamy Ramayah , Yeap Jasmine A. L. , Almutairi Ibtisam L. F. H. , Alazemi Bodoor F.
Published: August 2024

The purpose of this paper is to investigate employee performance using G2G system in Kuwait. The study is based on D&M model, and it proposed the moderating effect of task interdependence on employee performance. Data of 290 employees were collected from Kuwait ministries, and smart PLS was used to analyse the data. Results indicate that information quality, service quality, and employee training have positive influence on G2G usage. Information quality, G2G usage, and service quality have positive influence on employee satisfaction. G2G usage, employee satisfaction, and employee training have positive influence on employee performance. However, system quality and employee training have no relationship with employee satisfaction. System quality also has no relationship with G2G usage. The study also showed no moderating effect of task interdependence on the relationship between G2G usage and employee performance. To overcome research limitations, several recommendations have been given for future research on this area.
Enhancing business performance through strategic integration of Naga worship
Authors: Sangiamvibool Arkom
Published: August 2024

The extent to which businesses incorporate Naga worship into their strategies and operations and its effect on their success remains ignored. This study employed a multidisciplinary approach to examine the diverse practices of Naga worship in business contexts across different regions. This study utilized a mixed-methods research design to provide insights into the strategic integration of Naga worship into business practices and its impact on business performance. It employed a questionnaire to gather insights from respondents about their demographic data, awareness of Naga worship, its integration into business practices, consumer perceptions and behaviors, and overall business performance. Follow-up, in-depth interviews were developed to probe deeper into respondents’ experiences, motivations, and perceptions regarding the integration of Naga worship into their business practices. Most respondents agreed to integrate Naga worship into their company practices or marketing plans by using Naga symbols in branding, doing rituals for success, providing Naga-themed products and services, and scheduling activities on auspicious Naga-related dates. Respondents perceived companies that venerate Naga as culturally genuine and focused on the community. Worshipping the Naga deity improved the brand’s and corporation’s image and reputation. People patronized these enterprises by buying products and services associated with Naga culture. A substantial portion of respondents believe that worshiping Naga enhances commercial prosperity. Yet, a few participants from different regions mentioned difficulties regarding the integration of Naga religious customs.
Exploring industrial hazards and implementing risk control measures in the mining sector
Authors: Wang Jianmin , Sifamen Victor
Published: August 2024

Every sector must possess the ability to identify potential dangers, assess associated risks, and mitigate them to a controllable extent. The mining industry inherently faces significant hazards due to the intricate nature of its systems, processes, and procedures. Effective risk control management and hazard assessment are essential to identify potential adverse events that might lead to hazards, analyze the processes by which these occurrences may transpire, and estimate the extent, importance, and likelihood of negative consequences. (1) The stage of industrial hazard analysis assesses the capability of a risk assessment process by acknowledging that hidden hazards have the potential to generate dangers that are both unknown and beyond control. (2) To mitigate hazards in mines, it is imperative to identify and assess all potentially dangerous circumstances. (3) Upon conducting an analysis and evaluation of the safety risks associated with identified hazards, the acquired knowledge has the potential to assist mine management in making more informed and effective decisions. (4) Frequently employed methods of data collection include interrogation of victims/witnesses and collection of information directly from the accident site. (5) After conducting a thorough analysis and evaluation of the safety hazards associated with hazard identification, the dataset has the potential to assist mine management in making more informed decisions. The study highlights the critical role of management in promoting a strong safety culture and the need for active participation in health and safety systems. By addressing both feared and unknown risks, educating workers, and utilizing safety-related data more effectively, mining companies can significantly improve their risk management strategies and ensure a safer working environment.
Fuel properties, performance, and emissions of water-emulsified diesel fuel in an IDI diesel engine
Authors: Oliveira Pedro Manuel , Brójo Francisco
Published: August 2024

This paper aims to verify the possibility of utilising water-in-diesel emulsions (WiDE) as an alternative drop-in fuel for diesel engines. An 8% WiDE was produced to be tested in a four-stroke, indirect injection (IDI) diesel engine and compared to EN590 diesel fuel. An eddy current brake and an exhaust gas analyser were utilised to measure different engine parameters such as torque, fuel consumption, and emissions at different engine loads. The results show that the engine running on emulsified fuel leads to a reduction in torque and power, an increase in the specific fuel consumption, and slightly better thermal efficiency. The highest percentual increment of thermal efficiency for WiDE is obtained at 100% engine load, 5.68% higher compared to diesel. The emissions of nitric oxide (NO) and carbon dioxide (CO2) are reduced, but carbon monoxide (CO) and hydrocarbons (HC) emissions are increased, compared to traditional diesel fuel. The most substantial decrease in NO and CO2 levels was achieved at 75% engine load with 33.86% and 25.08% respectively, compared to diesel.