PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG OBJEKNYA MENGALAMI TUMPANG TINDIH
Authors: Citasari Meri Diana , Nafsiatun Nafsiatun Nafsiatun , Asikin Uti Asikin 
Published: November 2024

Abstract The Land Deed Deed Official (PPAT) in making a deed must be careful in all aspects including how to make the right deed so that it meets the subjective and objective requirements to become an authentic deed. The contents set forth in the deed must also be as is, do not contain things that are engineered because it can cause problems in the future, but the role of the PPAT when making a sale and purchase deed needs to be considered, which has become an absolute requirement for PPAT before making a sale and purchase deed, namely: The first thing to do is to check the object of sale and purchase. And if it is proven that the object has the status of disputed land, the PPAT is obliged to refuse the making of the deed. This study aims to analyze the Legal Protection of PPATs in Making Deeds of Transfer of Land Rights.The research method that the authors use in this study is normative legal research (normative juridical). This study uses a statutory approach and will be analyzed using qualitative analysis methods based on applicable regulations, then conclusions are drawn using deductive methods.Research results and discussion related to legal protection of officials making land deeds in making deed of transfer of land rights. Legal protection for PPATs is a protection given to legal subjects in the form of preventive or repressive legal instruments. The form of preventive legal protection is contained in laws and regulations in order to prevent a violation from occurring and to provide limitations in carrying out obligations. Repressive Legal Protection functions to resolve disputes that have arisen as a result of violations.Abstrak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta harus berhati-hati dalam semua aspek termasuk bagaimana cara membuat akta yang benar sehingga memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk menjadi akta otentik. Isi yang dituangkan dalam akta juga harus apa adanya jangan berisi hal-hal yang direkayasa karena dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, akan tetapi peran PPAT pada saat membuat akta jual beli perlu diperhatikan, dimana telah menjadi syarat mutlak bagi PPAT sebelum membuat akta jual beli yaitu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek objek jual beli tersebut. Dan jika terbukti objek tersebut berstatus sebagai tanah sengketa, maka PPAT wajib menolak pembuatan aktanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian dan pembahasan terkait dengan perlindungan hukum terhadap Pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah. perlindungan hukum Terhadap PPAT merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat perventif ataupun represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.